content:
KD, JAKARTA - Dana Desa jangan sampai lari ke kontraktor, hal tersebut diminta Rahmat Hamka (Anggota Komisi II DPR RI). Jika Dana Desa lari ke kontraktor akan membuat target penambahan peredaran uang di desa menjadi terhambat. Aturan dari pemerintah pusat untuk mencegah Dana Desa lari ke kontraktor pun didesak Rahmat untuk diterbitkan.
Rahmat mengungkapkan adanya indikasi para kepala desa tidak mau repot dan rumit untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa. Berbagai kegiatan pembangunan di desa dilakukan dengan melalui sistem kontrak. Pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut pun bukan orang dari desa bersangkutan. Para kontraktor tersebut membawa pekerjanya dari daerah asalnya dari luar desa.
"Kalau hal ini yang terjadi, harapan kita, desa bisa mandiri sulit untuk terwujud," ujar Rahmat, Minggu (27 Desember 2015). Pemerintah menaikkan anggaran Dana Desa dua kali lipat pada 2016 menjadi 46 triliun rupiah dari 20,7 triliun rupiah pada 2015.
Untuk tahun 2015, pencairan Dana Desa sudah mencapai tahap ketiga. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menyalurkan 100% Dana Desa. Dari pagu Dana Desa tahap ketiga 4,1 triliun rupiah, pemerintah pusat baru menyalurkan 3,1 triliun rupiah kepada pemerintah kabupaten/kota.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo menginformasikan, Kemenkeu menunda sebagian penyaluran Dana Desa. Penundaan ini disebabkan masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa tahap satu dan tahap dua.
Rahmat sepakat adanya penaikan Dana Desa sehingga desa menjadi kekuatan ekonomi baru secara nasional. Dengan demikian, desa pun mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hanya, Rahmat mengingatkan, peningkatan alokasi anggaran harus diikuti oleh peningkatan kapasitas aparatur desa.
"Kita mengingatkan kepada aparatur desa agar membuat program berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian juga program harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna, yang mengarah pada mewujudkan kemandirian desa," ucap Rahmat.
Selain terkait pencairan, masalah Dana Desa juga tengah menuai polemik antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Usulan Kemendes PDTT untuk mengubah persentase formulasi Dana Desa ditolak Kemenkeu. Padahal, usulan tersebut sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia. [rep]
Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)
Ayi Sumarna 12/23/2015 1 Comment
Ayi Sumarna
NPWP, Nama WP dan Alamat
Diisi sesuai dengan:
NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak.
Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP
1. NPWP diisi:
Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000
Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000(XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.)
2. Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.
Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran
Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera di atas tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel berikut sesuai dengan penjelasan dalam kolom “Keterangan”.
Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)
Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada tabel berikut.
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak.
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa.
Masa Pajak
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor.
Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
Tahun Pajak
Diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP.
Jumlah Pembayaran dan Terbilang (untuk SSP Standar)
Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)
Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)
Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)
Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Pemberlakuan SSP Baru
SSP dan kode akun pajak sebagaimana terlampir ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009.
Manajemen Dana Desa
Ayi Sumarna 12/21/2015 Add Comment
Ayi Sumarna
Dana Desa harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kepala desa mesti memiliki kemampuan menyusun kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan indikator tercapainya kegiatan pembangunan tersebut.
Perangkat desa sebagai pembantu kepala desa harus memahami sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi agar program pembangunan desa melalui dana desa berhasil. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi bisa berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Pengabdian Masyarakat yang biasa dilakukan oleh Perguruan Tinggi setiap tahun bisa menjadi salah satu wadah komunikasi dan pelatihan pemanfaatan dana desa secara efektif dan efisien. Termasuk pula bagaimana manajemen, akuntansi dan pelaporannya. Para perangkat desa juga harus didorong aktif untuk belajar. Dimulai dari pemetaan kondisi desa, baik kondisi geografis maupun sosial ekonomi. Dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi desa dan potensi desa.
Berangkat dari pemahaman atas kondisi riil setempat itulah kemudian dimusyawarahkan bagaimana program-program desa tidak salah tempat dan salah manajemen. Masyarakat diharapkan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.
Apabila pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan sumber daya manusia, bisa dibantu oleh akademisi atau dari profesional. Selain itu Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten/kota harus membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional yang selama ini sudah berpengalaman melakukan pendampingan dalam memperkuat pemerintahan desa di bidang perencanaan kegiatan, akuntansi dan pelaporan, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi.
Pendampingan ini hendaknya dilakukan terus menerus. Bukan hanya di tahun pertama, mengingat perangkat desa dapat silih berganti seperti halnya struktur pemerintahan pada umumnya. Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi pengawas pada perencanaan dan pelaksanaan agenda desa yang dibiayai dari dana desa tersebut untuk menciptakan “check and balance”.
Ada anggapan sebagian kalangan bahwa dana bantuan desa seperti durian runtuh. Hal itu justru berbahaya karena ada potensi bahaya korupsi di dalamnya. Menyadari hal itu, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Adnan Pandu Praja menyatakan pihaknya siap melakukan antisipasi. Caranya, kata Adnan, KPK akan menyurati seluruh aparat desa di Indonesia untuk mengingatkan agar alokasi dana desa agar dimanfaatkan dengan benar dan tidak melanggar hukum, apalagi korupsi. Surat yang akan dikirim KPK adalah bentuk peringatan dini atau early warning system agar aparat desa tidak terjerat korupsi. Aparat desa perlu diperingatkan karena KPK mendapat informasi sumber daya manusia di desa belum siap menerima dana sebesar itu. KPK mencatat ada sekitar 73 ribu desa yang akan menerima alokasi dana itu (www.hukumonline.com).
Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar telah meminta KPK untuk mengawasi program dana bantuan desa. Kementrian PDT menyatakan siap bekerjasama dengan KPK untuk melakukan pengawasan.
Proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh dana desa ini hendaknya transparan dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mencegah mark up pengadaan, hendaknya menggunakan standard biaya umum/ khusus yang diterbitkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Jika tidak ada hendaknya pemerintahan desa mengusulkannya dalam rencana anggaran biaya kegiatan dengan persetujuan Badan Permusyaratan Desa lalu disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk disetujui.
Dana Desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan menjadi PR bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu perlu ada pembelajaran dan proses penerapan yang tepat, baik dari segi waktu maupun dari sumberdaya. Hasil akhir dari program ini berupa desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. ***
Batas Akhir Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II
Ayi Sumarna 12/19/2015 Add Comment
Ayi Sumarna
KD, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan II untuk kelancaran proses pencairan Dana Desa tahap III. Laporan paling lambat disampaikan 18 Desember 2015.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Per tanggal 16 Desember 2015, masih terdapat 64 pemerintah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan 90 daerah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap II. Hal tersebut mengakibatkan pencairan sebagian dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota masih tertunda.
Sisa (pencairan dana desa tahap III dari RKUN ke RKUD) Rp1 triliun yang belum disalurkan sampai dengan tanggal 16 Desember itu karena daerah belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran tahap I dan II sebagaimana ditetapkan (dipersyaratkan) dalam SKB 3 menteri," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kamis (17 Desember 2015).
Budiarso menerangkan, Kemenkeu sendiri, sejak 23 Oktober 2015 lalu telah mengirimkan surat kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desanya. Oleh karena itu, ia mengimbau agar daerah-daerah yang belum menyampaikan laporannya dapat segera menyampaikan kepada Kemenkeu, paling lambat 18 Desember 2015 pukul 21.00 WIB.
"Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat besok (hari Jumat) tanggal 18 Desember 2015, jadi besok (hari Jumat) itu sampai malam, kita akan extend sampai dengan pukul 21.00 untuk menerima laporan-laporan untuk pencairan dana," tambahnya.
Sebagai informasi, daftar daerah yang belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan II dapat dilihat pada tautan ini. [djp]
117 Daerah Belum Sampaikan Laporan Realisasi Dana Desa
Ayi Sumarna 12/19/2015 70 Comments
Ayi Sumarna
Sebanyak 117 daerah belum menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2015. Sehingga desa-desa di 117 daerah tersebut mengalami penundaan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2015. Hal tersebut berdasarkan informasi dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan.
Berikut ini daftar daerah yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2015. Dikarenakan belum menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II, Dana Desa Tahap III Tahun 2015 belum disalurkan.
Daerah Yang Belum Menyampaikan Laporan
Batas akhir penyampaian laporan dimaksud paling lambat tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.00 WIB. [***]
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Acha 12/18/2015 Add Comment
Acha
Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
[***]
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Acha 12/18/2015 Add Comment
Acha
Keuangan Desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.
Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. (***)
Bagaimana Mengelola Keuangan Desa
Acha 12/18/2015 Add Comment
Acha
Dana Desa dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menambah alokasi dana desa menjadi Rp20 Triliun. Dana desa sebesar tersebut akan dibagikan kepada sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Selain dari dana desa, setiap desa juga memperoleh sumber pendanaan yang lainnya. Apa saja sumber pendapatan di desa dan bagaimana desa membelanjakannya, tulisan singkat ini memberikan gambaran umum mengenai pengelolaan keuangan desa.
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Perencanaan
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Penganggaran
APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari:
1. Pendapatan asli desa (PADes)
PADes terdiri dari:
a. Hasil usaha
b. Hasil aset
c. Swadaya dan partisipasi
d. Gotong royong
e. Lain-lain PADes
2. Alokasi APBN (Dana Desa)
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
Pemkab/pemkot mengalokasikan bagian hasil dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
Pemkab/pemkot mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah darah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain PADes
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Pelaksanaan
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.
Kesimpulan
Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan masukan terkait dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kelemahan dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah masih digunakannya pendekatan pencatatan single entry. Penyusunan peraturan menteri dalam negeri berikutnya yang menindaklanjuti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang desa hendaknya sudah menggunakan pencatatan double entry agar proses pelaporan dan pertanggungjawabannya lebih transparan dan akuntabel.
Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Daftar Istilah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa
Acha 12/18/2015 Add Comment
Acha
Berikut ini Daftar Istilah terkait Pengelolaan Keuangan Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Sekretaris Desa adalah Pejabat yang membantu kepala desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau telah diterima oleh Bendahara Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau Bendahara Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.
Swadaya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal kegiatan.
Uang Muka adalah pemberian uang dalam rangka pembayaran sebagian atas pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Kode Rekening adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah desa.
Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa.
[***]
95,2% Dana Desa Telah Dicairkan Pemerintah
Acha 12/17/2015 Add Comment
Acha
Ilustrasi Dana Desa
KD, Jakarta - Dana Desa (DD) sebesar Rp 19,75 triliun telah dicairkan oleh Pemerintah Hingga 16 Desember 2015. Artinya, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota telah mencapai 95,2% dari total pagu sebesar Rp 20,76 triliun.
Akan tetapi, dari jumlah persentase tersebut, Dana Desa belum seluruhnya disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota ke rekening pemerintah desa. Dari total 434 kabupaten/kota yang menerima dana desa, baru 370 di antaranya yang telah menyampaikan laporan dana desa tahap pertama. Sementara, 64 daerah lainnya belum menyerahkan laporan. Hal tersebut diuangkapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Budiarso Teguh Widodo.
Baru 261 kabupaten/kota yang telah menyalurkan seluruh dana desa kepada pemerintah desa. Total dana desa yang telah disalurkan tersebut sebesar Rp 5,7 triliun. Sementara itu, 102 pemerintah kabupaten/kota, baru menyalurkan sebagian dana desa kepada pemerintah desa, dan tujuh lainnya sama sekali belum menyalurkan.
"Sebanyak 102 daerah lainnya itu sebagian menyalurkan dana desa dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Umum Desa), dengan nilai Rp 1,4 triliun," ungkap Budiarso di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/12).
Lebih lanjut Budiarso mengungkapkan, untuk dana desa tahap kedua, terdapat 344 kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan. Sementara, 90 kabupaten/kota belum menyampaikan laporan dana desa tahap kedua.
Dari 344 kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan, 181 di antaranya telah menyalurkan dana desa seluruhnya, dengan nilai Rp 3,75 triliun. "Sebanyak 160 daerah lainnya itu sudah menyalurkan Rp 2,5 triliun," kata Budiaro, seperti diinformasikan dalam website resmi Kementerian Keuangan. Selain itu, masih ada tiga daerah yang sama sekali belum menyalurkan dana desa tahap kedua. [ber]
Aplikasi Simda Desa; Sistem Tata Kelola Keuangan Desa
Acha 12/17/2015 7 Comments
Acha
Dalam Rangka Mengawal Agenda Prioritas Pemerintah (Nawa Cita): "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mempersembahkan Aplikasi Simda (Sistem Tata Kelola Keuangan) Desa.
Sejarah Simda Desa
Pengembangan Aplikasi Simda Desa (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Aplikasi Simda Desa ini pada awalnya dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi Simda Desa ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015.
Keberhasilan atas pengembangan aplikasi Simda Desa ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk.
Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi Simda Desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.
Aplikasi Simda Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Simda Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Simda Desa.
Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:
Dokumen Penatausahaan:
Bukti Penerimaan;
Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
Surat Setoran Pajak (SSP);
Dan dokumen-dokumen lainnya
Laporan-laporan:
Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register
Kelebihan Aplikasi Simda Desa
Sesuai Peraturan
Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
Kemudahan Penggunaan Aplikasi
Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi
Rencana Pengembangan Simda Desa
Kompilasi Laporan Keuangan Desa sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Cash Management System
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Fasilitasi Perhitungan Pajak
Penambahan Fitur Standar Harga
Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016
Acha 12/16/2015 Add Comment
Acha
Berikut ini disajikan informasi mengenai Rincian Alokasi DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Informasi ini sebagaimana disajikan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan (http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=109) sebagai berikut:
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 telah disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016, berikut adalah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download DIDTA 2016
Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download DAU TA 2016
Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota
Download DD TA 2016
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download DAK Fisik 1 TA 2016
Download DAK Fisik 2 TA 2016
Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan
Ayi Sumarna 12/07/2015 Add Comment
Ayi Sumarna
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
KD, BANGKALAN - Aplikasi khusus keuangan desa untuk memantau realisasi dana desa di seluruh Indonesia disipakan Kementerian Keuangan. Melalui aplikasi keuangan desa tersebut, masyarakat bisa memantau langsung berapa jumlah dana desa yang telah dialurkan pemerintah ke tiap desa.
Hal tersebut, disampaikan Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan, Rukijo, pada saat Sosialisasi Dana Desa di Gedung Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (27/11/2015).
"Dibuat apa saja dana desa itu, terealisasi atau tidak, semua akan ketahuan," kata Rukijo.
Mengenai terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana desa, termasuk di Kabupaten Bangkalan, Rukijo memakluminya karena masih dalam tahap pembelajaran. Menurut Rukijo, keterlambatan pada tahap pertama pencairan dana desa tersebut disebabkan banyak kepala desa yang belum paham mengenai tata cara membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Bahkan, kata Rukijo, pencairan dana desa tahap kedua yang dimulai pada November ini masih terjadi keterlambatan. Sebab, banyak kepala desa tidak tahu cara membuat laporan penggunaan anggaran. Padahal, kata Rukijo, laporan tahap pertama menjadi syarat utama pencairan dana desa tahap kedua. "Kalau tidak ada laporan, dana desa tidak akan disalurkan."
Rukijo menganggap wajar ketidaktahuan para perangkat desa tersebut. Rukijo yakin mulai 2016, pencairan dana desa bisa dilaksanakan tepat waktu karena tiap desa akan mendapat tenaga pendamping desa. "Pemda juga harus terus memberikan bimbingan bagaimana membuat APBDes dan cara pelaporannya dengan baik."
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, mengatakan, penyaluran dana desa di Bangkalan, baik tahap pertama maupun kedua sudah mencapai Rp 56,1 miliar. "Sudah 80 persen dari total dana desa dari Kemenkeu sebesar Rp 63,2 miliar."
Penyaluran Dana Desa tahap pertama, kata Hafid, sebesar Rp 31,5 miliar bagi 272 desa. Sedangkan tahap kedua sebesar Rp 24,5 miliar bagi 231 desa. "Masih ada 41 desa yang belum mencairkan dana desa tahap kedua."
Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi, membenarkan bahwa banyak kepala desa yang belum memahami cara membuat APBDes dan laporan pertanggungjawabannya. Dia menilai pemerintah Kabupaten Bangkalan dan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus gencar membina perangkat agar bisa membuat APBDes sesuai standar. "Adanya dana desa membuat perangkat desa rentan terjerat kasus hukum. Harus dibina terus." [tem]
Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa
Ayi Sumarna 12/07/2015 Add Comment
Ayi Sumarna
Bapemas Pemdes menggelar kegiatan pelatihan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam sistem tata kelola keuangan desa (Simda Desa) di Gedung Serba Guna (GSG), Selasa (1/12/2015).
KD, SANGATTA - Kegiatan pelatihan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam sistem tata kelola keuangan desa (Simda Desa) digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) pada hari Selasa (1/12/2015) pagi di Gedung Serba Guna (GSG).
Kegiatan pelatihan keuangan desa ini diikuti oleh 133 bendahara desa di Kabupaten Kutim. Acara ini dibuka oleh Asisten I Pemkab Kutim, Syafruddin Syam, didampingi Kepala Bapemas Pemdes, M. Erlyan Noor.
M. Erlyan Noor, mengatakan, dengan ditetapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Bapemas Pemdes dituntut untuk menguatkan aparatur desa, terutama soal keuangan desa.
Upaya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan perangkat desa yang memiliki tugas mengelola keuangan desa terus dilakukan oleh Pemkab Kutim. Salah satunya dengan melaksanakan pelatihan tata kelola keuangan desa.
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan pelatihan keuangan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pengelola keuangan desa. Sehingga dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa bisa optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.
"Pengelola keuangan desa selalu dipesan oleh Bupati, agar pengelola keuangan desa, clear and clean dalam mengelola uang desa. Jangan sampai karena ketidaktahuan dan kecerobohan terpaksa berurusan dengan hukum," kata Erlyan.[tri]
[Video] Sistem Informasi Desa
Ayi Sumarna 12/04/2015 1 Comment
Ayi Sumarna
Sistem Informasi Desa adalah aplikasi berbasis web sumber terbuka dan tidak berbayar yang menyediakan fitur-fitur pengelolaan informasi dan layanan di kantor pemerintahan desa/kelurahan.
Penyaluaran Dana Desa Lamban Karena Birokrasi
Ayi Sumarna 12/03/2015 Add Comment
Ayi Sumarna
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung Jawa Barat.
Ada banyak kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana desa, salah satunya adanya kelambanan penyaluran akibat terbentur birokrasi. Hal tersebut, disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Ja'far, melalui pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk "Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa" yang diselenggarakan Kementerian Desa di Ecovention Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Marwan Ja'far mencoba menginisiasi revisi peraturan pemerintah mengenai penyaluran dana desa. Menurut dia, proses pencairan yang tadinya berkala dalam 3 tahap, yakni 40%, 40%, dan 20%, sudah tidak perlu diterapkan lagi pada tahun mendatang.
Dana sebesar Rp 70 triliun disipakan Pemerintah yang dialokasikan untuk setiap desa yang akan diberikan secara bertahap. Dana tersebut merupakan 10% dari Rp 700 triliun anggaran transfer daerah. Nantinya, setiap desa akan diberikan anggaran Rp 1,4 miliar per tahun secara bertahap. Diharapkan, dengan kucuran dana dari pemerintah pusat ini, semua desa di tanah air dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.
Dana desa mulai disalurkan pada April 2015 sekitar Rp 9,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan desa untuk membuka akses ke kantong-kantong produksi, irigasi desa, dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di desa. [tem]
Langganan: Postingan (Atom)
Media Sosial
Populer
RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa . RKP Desa disusun oleh Pemerin...
APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa
APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Re...
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang ...
Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018
Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mer...
Desa Mandiri dengan Dana Desa
Membangun Indonesia dari pinggiran adalah salah satu Nawacita Presiden Jokowi. Tentu saja yang dibangun bukan hanya pinggir kota, tapi be...
Arsip
► 2021 (1)
► Januari (1)
► 2020 (4)
► Oktober (1)
► Januari (3)
► 2019 (12)
► September (1)
► Maret (5)
► Februari (4)
► Januari (2)
► 2018 (17)
► Desember (3)
► November (1)
► Oktober (2)
► Agustus (1)
► Juli (2)
► Mei (1)
► Maret (2)
► Februari (3)
► Januari (2)
► 2017 (28)
► Desember (4)
► November (3)
► September (2)
► Agustus (5)
► Juli (1)
► Juni (1)
► Mei (6)
► April (3)
► Maret (3)
► 2016 (42)
► Desember (1)
► November (3)
► Oktober (8)
► Agustus (5)
► Juli (12)
► Juni (2)
► Mei (4)
► April (1)
► Maret (3)
► Februari (1)
► Januari (2)
▼ 2015 (29)
▼ Desember (16)
Dana Desa Jangan Sampai Lari ke Kontraktor
Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)
Manajemen Dana Desa
Batas Akhir Penyampaian Laporan Realisasi Penyalur...
117 Daerah Belum Sampaikan Laporan Realisasi Dana ...
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Bagaimana Mengelola Keuangan Desa
Daftar Istilah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa
95,2% Dana Desa Telah Dicairkan Pemerintah
Aplikasi Simda Desa; Sistem Tata Kelola Keuangan Desa
Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa T...
Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian ...
Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa
[Video] Sistem Informasi Desa
Penyaluaran Dana Desa Lamban Karena Birokrasi
► November (13)
Komentar
BERLANGGANAN Info KeuanganDesa
About
Keuangan Desa (KD) adalah media literasi keuangan desa yang menyediakan informasi khusus seputar pengelolaan keuangan desa. Dikemas dengan cara memadukan konsep, standar, terapan, studi kasus, panduan sekaligus berita terkini di seputaran dunia keuangan desa.


content:
Minyak diekstraksi dari sisa-sisa tumbuhan mati dan hewan purba dan diperkirakan 10 hingga 600 juta tahun lalu. Organisme ini akhirnya mati dan tubuhnya ditempatkan di cekungan laut untuk menyimpan limbah untuk nutrisi alami. Seribu tahun kemudian, tanah liat yang hidup terkubur dalam mortar yang muncul dari lapisan permukaan dan berubah menjadi campuran kompleks hidrogen dan karbon. Campuran bahan-bahan tersebut disebut minyak.
Banyak Langkah Untuk Mendapatkan Minyak
Eksplorasi minyak (eksplorasi) dari pusat bumi dilakukan oleh ahli geologi. Sebuah metode baru yang digunakan oleh para arkeolog untuk menemukan bahan bakar, menggunakan gambar satelit dan sambungan batuan. Setelah ahli geologi melakukan analisis dan mengatakan bahwa banyak minyak bumi berada di permukaan, langkah selanjutnya adalah menemukan geofisika. Ahli geologi mempelajari sifat fisik lapisan tanah. Banyak metode yang saat ini digunakan untuk mendukung temuan peneliti.
Alat ini sering digunakan untuk merencanakan penyimpanan minyak bumi di dalam laut maupun di darat. Ini memiliki penerima sinyal dan vibrator. Jenis sensor ada banyak sekali, tergantung lokasi gempa yang digunakan, seperti mobil yang dinamakan ‘Thumper truck’, artileri gas (minyak get to sea) dan penggunaan bahan peledak.
Mengontrol Proses Tekanan Perangkat
Proses ini disebut pengeboran minyak. Dia sering menggunakan latihan untuk mengajar. Alasannya adalah untuk membuat lubang di permukaan yang keras yang bisa menjadi sumur minyak di area ini. Penting untuk dicatat bahwa dalam operasi ini dimungkinkan untuk bertiup (tekanan perangkat tidak dapat dikontrol, harus langsung di tanah), kemudian tekanan harus dikontrol dari tanah. Tekanan di dalam lubang / tanah lebih tinggi dari tekanan udara, biasanya tersenyum atau kotor dengan beban tertentu yang digunakan. Polusi ini menciptakan tekanan di sekitarnya, yang dapat mengontrol tekanan internal. Di akhir persiapan, periksa oli / gemuknya.
Proses ini melibatkan penggalian hewan liar yang ada di hutan rimba. Karena harus menahan tekanan dan gaya temperatur. Lapisan tanah juga bisa digambar. Saat Anda menggali, Anda akan menemukan informasi tentang oli (minyak bumi), gemuk, dan air. Ini Anda dapat mengetahui di mana sumber daya minyak bumi berada.
Metode Mengalir Pemrosesan Peralatan Listrik
Proses ini merupakan proses “memecahkan” permukaan minyak / gemuk. Kemudian minyak mengalir melalui lubang batu ke titik bertekanan rendah (jika tanahnya subur). Untuk mengontrol pergerakan ini, sumur diisi dengan air penyeimbang, misalnya alkohol: garam, solar atau air langsung. Gas, minyak, air atau jenis bahan kimia lainnya yang keluar sebanding dengan harganya. Berapa karung (minyak mentah per hari) yang bisa diproduksi. Dalam angin, berapa mmscfmm / d (jutaan meter kubik per hari) dapat diproduksi secara efisien. Metode pengujian ini adalah contoh alkohol dan gas dengan pengukuran tekanan, suhu, berat jenis, dll. Diperlakukan oleh seorang insinyur tangki Dokumen ini menunjukkan ukuran dan luas kapasitas drainase sumur.
Ini terdiri dari berbagai alat dan perlengkapan di dalam sumur minyak yang siap dioperasikan, berguna untuk filter tanah yang dapat dihilangkan ketika sumber daya dievaluasi. Tanah dalam ruangan bisa menjadi masalah untuk jalur keluar karena kecepatan pergerakan tekanan. Tanah mencemari pipa yang masuk dan merusaknya. Disinilah semua infrastruktur jatuh dengan merampas tanah berikutnya agar pipa tidak rusak. Para produsen yang menggali sumur produksi menjelaskan berapa banyak produk yang dihasilkan. Pemrosesan menghasilkan peralatan listrik yang sensitif, seperti bensin, bensin, bensin, LPG, minyak, dll.

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
9 Lokasi Tamasya Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia – Hutan yang dilindungi yakni salah satu ciptaan Tuhan dan memiliki kegunaan penting dalam menyokong kehidupan seluruh mahkluk hidup yang ada didunia ini mulai dari manusia, hewan dan lainnya. Hutan yang Dilindungi mempunyai kontribusi yang begitu penting karena fungsinya yang menjadi salah satu paru-paru kehidupan bagi keberlangsungan hidup ekosistem yang ada di segala penjuru dunia. Manusia juga diperbolehkan untuk mengolah dan mempergunakan sumber energi alam yang ada dihutan yang dilindungi secara bijak, agar hutan tetap lestari dan berguna untuk kelangsungan hidup kita semua. Menjaga keberadaan hutan lindung sama saja dengan menjaga ekosistem dan habitat yang ada di dalamnya, sehingga keturunan kita masih sempat untuk memandang binatang dan tubuhan yang ada ketika ini.
Berdiskusi mengenai 9 Lokasi Tamasya Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia, anda tentunya telah tahu sekiranya hutan sendiri itu mempunyai banyak macam mulai dari hutan hujan dan salah satunya yakni hutan lindung. Hutan Lindung sendiri adalah sebuah daerah atau loasi hutan yang memang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai hutan lindung sebab memiliki cagar kebiasaan yang harus dijaga keberadaannya, umpamanya terhadap suatu spesies tanaman tertentu maupun ragam Fauna tertentu yang hampir punah. Hutan Lindung tak boleh diciptakan tempat untuk berburu binatang sebab sudah ada hukumnya, bila ada orang yang berburu di hutan yang dilindungi karenanya akan dikenai hukuman atau sanksi yang pantas dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 1990, pelestarian hutan lindung, yakni hutan yang mempunyai manfaat pokok dalam melindungi cara penyangga kehidupan untuk mengendalikan tata air, mencegah terjadinya banjir, mengontrol pengikisan, menjaga terjadinya intrusi air laut dan mengatur kesuburan tanah. Tidak mengherankan apabila beberapa kegunaan dan manfaat dari hutan lindung ini yang menjadi ukuran bagi pemerintah dan masyarakat untuk membedakan mana hutan yang dilindungi dan mana yang bukan hutan yang dilindungi. Jadi, hutan yang dilindungi di Indonesia itu begitu penting kelestariannya, karena hutan yang dilindungi juga adalah warisan alam bagi bangsa Indonesia.
Vidio Tentang 9 Lokasi Tamasya Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Nama-nama Hutan yang dilindungi dan 9 Lokasi Tamasya Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Dibawah ini Ialah Nama-nama hutan lindung di Indonesia
Sungai Wain Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Salah satu hutan yang dilindungi yang ada di Indonesia ini terdapat di daerah Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Hutan Lindung dengan nama Sungai Wain ini mempunyai luas sekitar 9.782,80 Ha, dan merupakan salah satu hutan yang dilindungi dan tempat tinggal bagi habitat orang utan, hewan bekantan dan beberapa tipe tumbuhan langka dan epidemik yang mungkin tidak bisa anda temukan di hutan yang dilindungi lainnya. Hutan yang Dilindungi ini juga menyediakan beberapa tempat bagi pelancong yang berkeinginan berkunjung dan melihat keindahannya, sehingga terbuka untuk masyarakat biasa.
Wehea Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Hutan yang Dilindungi yang ada di daerah Kutai Timur juga cukup tenar, wilayah hutan yang dilindungi di Provinsi Kalimatan Timur ini mempunyai luas sekitar 38.000 Ha dan masih menjadi wilayah suku Lokal yang ada di Kalimantan yaitu suku Dayak. Suku Dayak disana masih memanfaatkan hutan yang dilindungi sebagai tempat tinggal mereka untuk mencari makanan dan sumber kehidupan lainnya. Hutan yang Dilindungi ini juga mampu mensupport 3 sungai yang ada disekitarnya adalah Sungai Seleq, Sungai Melinyiu dan Sungai Sekung.
Alas Kethu Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Bila anda pergi ke Kota Wonogiri, maka sempatkan perjalanan anda ke salah satu hutan lindung yang ada di sana. Hutan yang Dilindungi ini memiliki nama Alas Kethu yang di tumbuhi beberapa tipe pohon-pohon besar seperti pohon mahoni, pohon jati, pohon kayu putih dan pohon akasia. Hutan dengan luas sekitar 40 Ha ini lebih kecil dibandingkan hutan lindung yang ada di Kalimantan, tetapi terlepas dari ukurannya yang tak terlalu besar, hutan yang dilindungi ini tetap menjadi salah satu sumber oksigen dan menjadi paru-paru kehidupan. Hutan yang Dilindungi di Wonogiri ini memiliki kegunaan sebagai salah satu resapan air yang dapat menghindari terjadinya pengikisan dan banjir.
Tumbuhan Unik dan 9 Lokasi Tamasya Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Myrmecodia tuberosa Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Tanaman unik terakhir yang ada di Indonesia ini yaitu tanaman sarang semut yang mungkin saja belum pernah anda ketahui. Tanaman ini menjadi unik karena memiliki bentuk yang aneh, pada komponen bawah tanaman ini seperti sebuah sarang semut, padahal sekiranya dipandang lebih jeli, itu yaitu akar yang menyatu dengan tanaman lainnya ( inang ). Ragam tanaman ini ialah parasit karena menumpang hidup pada tanaman lain. Apabila di Indonesia sendiri orang banyak menyebutnya sebagai Benalu, meski masih termasuk keturunan tanaman Anggrek.
Johannesteijsmannia Altifrons Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Ada tanaman unik yang berada di Indonesia yang menyerupai sarang pohon palem, tanaman ini memiliki nama lokal sebagai tanaman daun Sang. Tanaman unik dan langka yang ada di Indonesia ini masih termasuk keturunan suku palem-paleman ( arecacae). Mempunyai panjang daun sekitar 6 meter dengan lebar sekitar 1 meter, menjadikan tanaman ini tumbuh subur di hutan Kalimantan dan Hutan Sumatera. Umumnya tumbuhan ini akan merekat pada tanaman lain atau tumbuh seketika di tanah. Tanaman ini sungguh-sungguh cocok untuk dijadikan hiasan karena memiliki daun yang unik dan menawan.
Ficus Annulata Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Tumbuhan langka dan unik yang berikutnya ini memiliki nama ara pencekik atau beringin pencekik. Sedangkan namanya sendiri sedikit mengerikan, tetapi untuk bentuk tanaman ini cukup unik karena sangat rimbun dan bisa diwujudkan sebagai hiasan diluar rumah. Tanaman ini termasuk macam tanaman parasit yang bisa hidup dengan metode merekat pada tanaman lainnya, tanaman ini dapat tumbuh di beberapa daerah seperti Malaysia, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
Nepenthes Maxima Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Salah satu tanaman unik yang ada di Indonesia ini mungkin sudah cukup masyhur di kalangan akademis dan pengawas lingkungan hidup, Kantong Semar ialah salah satu jenis tumbuhan yang banyak ditemui di Indonesia dan termasuk ke dalam kelompok tumbuhan unik dengan wujudnya yang aneh. Tentu saja cocok dengan namanya, kantong semar memiliki bentuk menyerupai sebuah kantong yang terbuka dan menghadap ke atas. Kantong semar memiliki enzim proteolase atau biasanya disebut sebagai cairan yang bermanfaat untuk membunuh serangga. Ada sekitar 64 ragam di Indonesia.
Anaphalis Javanica Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia
Kemudian salah satu tumbuhan unik yang dapat anda temukan di Indonesia yakni Tanaman Edelweiss, tanaman ini hanya dapat ditemukan oleh para pendaki Gunung atau seorang pecinta alam. Tanaman ini tumbuh sumbur di beberapa gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Rinjani dan Gunung Jaya Wijaya. Hal menarik yang dapat anda temukan ketika memandang tanaman ini yakni meskipun dipetik dari tangkainya akan konsisten segar dan tak akan layu sama sekali. Bunga Edelweiss dapat anda lihat juga di beberapa pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Hal penting yang perlu anda tahu disini, meskipun tanaman ini mudah untuk di budidayakan, tetapi tidak dibiarkan untuk dipetik karena tanaman ini termasuk ragam tanaman yang dilindungi.
Sampai disini dulu kabar dari kami mengenai 9 Lokasi Tamasya Hutan Lindung di Yang Terkenal Di Indonesia yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya kabar ini sedikit memberikan anda pengetahuan singkat bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali keunikan apakah dari segi tanaman, hewan maupun budaya. Sekian dan terimakasih sudah berkunjung di laman kami, nantikan tulisan terbaru dari kami.

warc-identified-content-language: ind


content:
Selamat Datang di Website Elearning AMIK AKMI Baturaja. Untuk akses penuh memanfaatkan fasilitas di website ini silahkan mendaftarkan diri ke bagian PUSKOM AMIK AKMI Baturaja Atau Bagian program studi (Gunawan Wibisono)
Syarat dan ketentuan untuk dapat terdaftar di website ini yaitu Status sebagai Dosen atau Mahasiswa AMIK AKMI Baturaja. Khusus untuk mahasiswa menunjukan KTM.


content:
Dengan melancarkan transaksi secara online, selain bisa merasakan berbagai keuntungannya, itu berarti Kamu jua melek terhadap teknologi. Melalui belanja online kita mengirit waktu, disela-sela kesibukan kamu masih dapat memilih barang yang ingin dibeli dengan tidak harus berada di toko secara tradisional. Begitupun melalui transaksi dengan internet savings misalnya, tidak ada bonus biaya apapun. Berbeda kalau Kamu harus pergi ke bank atau ATM dalam memerlukan ongkos untuk hingga ke tempat tujuan. Buat itu pastikan untuk menyeleksi seller terbaik yang pasti sudah direkomendasikan serta punya reputasi yang cukup ramah. Untuk mencari informasi di sini. sebenarnya sangatlah mudah, rata-rata di situs-situs online penjual dengan reputasi terbaik menghasilkan dilihat dari bintang maupun nilai tertentu.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan software membuat kegiatan jual beli tradisional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Selain itu, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut, judi deposit ovo Anda juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan. Selain itu, fitur ini memungkinkan nasabah untuk menggunakannya sebagai metode pembayaran online, baik di dalam maupun luar negeri.
Biasanya sistem transaksi di sini. dilakukan dalam jual tumbas antar orang ke jamaah dan pada umumnya COD digunakan untuk barang next karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Akibatnya adalah pada transaksi jual beli on-line sulit dilakukan eksekusi maupun tindakan nyata apabila timbul sengketa maupun tindak pidana penipuan.
Wi-fi publik ini bisa dimanfaatkan dengan mudah untuk membobol akun, sampai si peretas bisa menarik berbagai informasi penting, termasuk akses masuk ke mobile banking. Dari data tersebut bisa diambil kesimpulan jika pihak penyedia transaksi online juga telah membuat wadah yang jelas sehingga pengguna bisa dengan mudah mencari outlet untuk berbelanja. Namun meskipun mudah dan nyaman, masih banyak orang yang mempertanyakan tentang keamanan melakukan transaksi online. Padahal banyak cara yang dapat anda lakukan agar bisa bertransaksi dengan aman dan mudah saat berbeanja online, beserta ini cara-cara yang sanggup dilakukan.
Beberapa seleksian yang populer saat di sini. adalah PayPal, Stripe, Allow. net, Intuit dan Worldpay. Untuk menghindari hal-hal dalam tidak diinginkan seperti pencurian data kartu kredit, akun-akun tertentu bahkan email, hendaknya hindari penggunaan wi-fi masyarakat jika ingin berbelanja on-line. Rekening bersama merupakan salah satu solusi paling baugs untuk menghindari penipuan sewaktu belanja online. Dengan memakai rekening bersama, uang dalam telah ditransfer sebelum diaplikasikan pengiriman barang oleh penjual baru akan sampai ke tangan penjual jika kalian mengkonfirmasi keberhasilan transaksi dalam dilakukan. Terkadang, di website belanja online besar sekalipun terutama yang memiliki pola marketplace ada saja penjual yang tidak profesional. Buat itu, sebaiknya pilih owner atau penjual yang sudah direkomendasikan dan memiliki nama bagus. Pada sistem COD sebenarnya masih menganut trik lama yaitu dengan berjumpa antara penjual dan pembeli.
Banyak keunggulan untuk berbelanja online, salah satunya yaitu mudah dan tenang. Sehingga orang-orang kini tidak perlu lagi bersusah-susah mengunjungi tempat perbelanjaan, cukup untuk rumah saja semua keperluan dapat terpenuhi dengan berbelanja online. Sehingga tak aneh jika banyak orang dalam mulai beralih ke bisnis online untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Transaksi belanja online yang aman disyaratkan dilakukan agar sebagai konsumen Anda jangan mengalami mulighed keamanan. Karenanya, Anda tena perlu mengintegrasikan data dial tersebut ke dalam aplikasi keuangan. Hal ini penting dilakukan agar Anda punya data offline yang sinkron dengan data toko on-line Anda. Dalam menjalankan marketing dengan menggunakan internet pseudonym toko online, Anda disyaratkan memperhatikan cara-cara yang dimanfaatkan dalam transaksi pembayaran ataupun payment gateway.
Sifat siber pada transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan ataupun memalsukan identitas dalam pada transaksi maupun perjanjian jual beli. Bahkan, pembayaran bisnis juga bisa dilakukan by way of kartu kredit ataupun online account sehingga keamanannya telah bisa dijamin.
Positifkan jika tempat yang kita pilih tersebut memiliki nama yang baik. Anda sanggup mencari tahu dari latar belakang toko online ini hingga testimoni dari konsumen sebelumnya. Hal ini ialah poin dasar ketika kita ingin aman dan tenang saat berbelanja online. Melalui memanfaatkan transaksi online, pada transaksi keuangan yang diaplikasikan akan lebih terjamin fase keamanannya. Kamu akan terbebas dari tindak pencurian dalam bisa dilakukan oleh sisi tidak bertanggung jawab sewaktu Kamu berada di standard bank ataupun ATM.
Sebagai konsumen tentunya anda harus narrar memilah saat mendapatkan kabar dari toko online dalam ada. Saat ini tidak sedikit sekali toko-toko online dalam melakukan hal-hal nakal, memulai dari meminta informasi rek dengan alasan yang bermacam. Jangan mudah tergoda melalui promo-promo harga murah dalam tidak masuk akal. Kalau memang kurang meyakinkan, maka akan alangkah baiknya jika anda gak membeli barang tersebut.
Fitur ini juga dapat digunakan berbelanja di seluruh platform e-commerce, toko online, dan layanan online yang menerima pembayaran dengan kartu Mastercard. Fitur ini tentu berbeda dengan fitur lainnya, di mana BCA merupakan bank pertama yang memberikan kenyamanan kepada nasabah untuk melakukan pengaturan transaksi online pada aplikasi mobile banking.


content:
Home Indeks Nasional Pendidikan Ekonomi Politik Hukum Dunia Metro Ulasan Perspektif Olahraga Hiburan Tekno Ragam
Home
Indeks
Nasional
Pendidikan
Ekonomi
Politik
Hukum
Dunia
Metro
Ulasan
Perspektif
Olahraga
Hiburan
Tekno
Ragam
Home
Perspektif
Gerakan Ekonomi Persyarikatan dan Wacana Pendirian Bank Muhammadiyah
Perspektif
Gerakan Ekonomi Persyarikatan dan Wacana Pendirian Bank Muhammadiyah
Dalam hasil survey yang dilakukan secara daring kepada warga Muhammadiyah, diketahui bahwa 90% responden menginginkan Muhammadiyah membangun bank.
Robby Karman
Dec 24, 2020 - 22:53
229
Facebook
Twitter
Sumber gambar: youtube.com
MONDAYREVIEW.COM – Dalam hasil survey yang dilakukan secara daring kepada warga Muhammadiyah, diketahui bahwa 90% responden menginginkan Muhammadiyah membangun bank. Tentu saja jenis bank yang diharapkan adalah Bank Syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Keinginan ini kembali mencuat setelah sebelumnya PP. Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait Merger 3 Bank Syariah BUMN menjadi 1 bank saja yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sebelum pernyataan sikap resmi dirilis, Ketua PP. Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan bahwa Muhammadiyah berencana akan menarik dananya yang disimpan di Bank Syariah Indonesia. Hal ini karena dengan semakin besarnya ukuran bank, maka dikhawatirkan BSI tidak akan lagi akan membiayai UMKM. Dengan asetnya yang semakin besar pun Muhammadiyah merasa lebih cocok untuk menyimpan dananya di bank syariah lain yang asetnya belum sebesar BSI.
Pertanyaan utamanya mungkinkah pendirian Bank Muhammadiyah terealisasi? Kita mulai dari DNA Muhammadiyah itu sendiri. KH. Ahmad Dahlan adalah seorang yang bermata pencaharian wirausaha, beliau adalah pedagang batik. Artinya pendiri Muhammadiyah merupakan seorang yang bergerak dalam bidang ekonomi. Walaupun begitu, Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah bukan untuk menjadi gerakan ekonomi, namun gerakan sosial keagamaan. Hal ini artinya DNA ini Muhammadiyah bukan di bidang ekonomi, melainkan sosial keagamaan.
Gerakan sosial Muhammadiyah terwujud dalam amal usaha berupa lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga pelayanan sosial. Gerakan keagamaan Muhammadiyah terwujud dalam pengajian-pengajian yang menjadi ruh dari gerakan Muhammadiyah secara keseluruhan. Lantas apakah berarti Muhammadiyah diharamkan untuk menggarap bidang ekonomi? Tentu saja tidak. Dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah terdapat Majelis yang khusus mengurusi persoalan ekonomi dan kewirausahaan. Artinya kegiatan ekonomi diharapkan juga bisa berjalan di persyarikatan.
Sayangnya perkembangan gerakan ekonomi Muhammadiyah belum merata di seluruh daerah. Jika di seluruh cabang dan ranting hampir pasti mempunyai AUM berupa sekolah dan panti asuhan, maka tidak dengan AUM bidang ekonomi. Belum semua cabang dan ranting Muhammadiyah mempunyai Baitu Tamwil Muhammadiyah (BTM). Tidak semua PDM, PCM atau PRM juga mempunyai toko Muhammadiyah atau Minimarket Muhammadiyah. Artinya gerakan Ekonomi Muhammadiyah masih bersifat sektoral, belum massif dan menyeluruh.
Namun hal ini tidak terlalu banyak dipermasalahkan karena memang DNA Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan, bukan gerakan ekonomi. Salah satu contoh organisasi Islam yang juga gerakan ekonomi adalah Global Ikhwan asal Malaysia yang dahulu bernama Darul Arqam. Organisasi ini identic dengan dua hal, pertama bisnisnya yang maju, dan kedua penerapan poligami di kalangan anggotanya. Tentu saja Muhammadiyah bukanlah Global Ikhwan, Muhammadiyah adalah Muhammadiyah.
Salah satu bukti bahwa Muhammadiyah bukan gerakan ekonomi pun adalah kegagalannya dalam membangun Bank Persyarikatan. Sebenarnya wacana membuat Bank Muhammadiyah bukanlah hanya wacana, melainkan sudah pernah direalisasikan dengan hasil yang tak sesuai harapan. Hal ini membuat sampai hari ini pimpinan Muhammadiyah masih kapok untuk mencoba kembali membangun bank. Tentu saja kegagalan Bank Persyarikatan pada dekade awal 2000-an tidak boleh dijadikan terus menerus menjadi kambing hitam ketakutan mendirikan bank. Namun hemat saya bagi Muhammadiyah mendirikan bank tidak semudah mendirikan sekolah, universitas, panti asuhan dan rumah sakit. Perlu upaya yang lebih keras dan kajian lebih mendalam serta integritas agar kasus Bank Persyarikatan tidak berulang.
Kembali ke persoalan ekonomi, walaupun AUM-AUM Ekonomi masih sedikit dibanding AUM sosial keagamaan, namun gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dilakukan dengan membangun ekonomi para anggotanya. Hal ini sangat lazim kita temui dalam persyarikatan Muhammadiyah di berbagai daerah. Di balik Muhammadiyah yang maju, terdapat para aghniya yang menjadi donatur Muhammadiyah. Gerakan ekonomi ini lebih realistis, yakni bagaimana Muhammadiyah membantu peningkatan ekonomi anggotanya. Atau para kader dan anggota Muhammadiyah yang memang sejak awal jadi pengusaha, dikumpulkan untuk dibuatkan jejaringnya.
Hal ini bisa kita lihat di beberapa daerah, misalnya ada kader Muhammadiyah yang mempunyai BPRS. Ada juga kader Muhammadiyah yang mendirikan BMT. Walaupun BPRS dan BMT yang didirikan bukan milik persyarikatan, namun milik individu, namun karena yang mempunyai masih kader Muhammadiyah maka lembaga ini bisa berkontribusi untuk Muhammadiyah.

label: en


content:
Selamat Datang Di JACKPOT138... MOHON PERHATIAN KEMBALI REKENING TUJUAN YANG TERTERA DI MENU DEPOSIT SEBELUM MELAKUKAN DEPOSIT, TERIMA KASIH...!!!
Mainkan Daftar
×
Banner | Cara Bermain | FAQs | jadwal Bank | Link Alternatif
JACKPOT138 - Slot Online Indonesia.Hak Cipta Dilindungi.
Lisensi
Tanggung Jawab
Metode Pembayaran
JACKPOT138 Situs judi slot online terbesar dan terpercaya di indonesia yang memberikan berbagai macam games slot dalam 1 user id, permainan yang meliputi permainan sportbooks, live casino online, poker online, capsa susun, bandar ceme, domino qiu qiu, slot online dan banyak lagi lainnya dalam 1 user ID jackpot 138. untuk minimal deposit 10rb dan minimal withdraw adalah 25rb. jackpot138 mendukung fasilitas transaksi deposit yang mudah karena mendukung transaksi melalui bank BCA, MANDIRI, BRI, BNI dan Aplikasi lainnya dengan layanan costumer service yang aktif selama 24 jam. hal ini akan sangat membuktikan bahwa layanan yang akan di berikan Jackpot138 adalah layanan yang terbaik.


content:
Kisah Inspiratif Pebisnis Yang Sukses Menjadi Pengusaha – Adanya salah satu bisnis untuk sekarang ini adalah impian dari sebagian orang atau mungkin dari setiap orang. Akan tetapi memang pada dasarnya ini untuk bisa menjadi salah seorang pebisnis yang sukses atau berhasil. Tentu saja harus bisa untuk mengalahkan atau menghadapi setiap masalah yang memang pada akhirnya mereka harus bisa untuk menjadi seorang yang sukses untuk membangun bisnisnya tersebut.
Tentunya banyak orang yang akan merasa ragu atau takut untuk menjadi seorang pengusaha. Karena keterbatasan modal yang di punyai atau memang hal lain sebagainya yang bisa menghambat terjadinya atau untuk menjadi seorang pengusaha. Ragu dalam kemampuan bisnis atau dalam modal ini tentunya berupa materi. Berbeda dengan sebuah kisah inspirasi pebisnis yang sukses. Dari mereke tersebut mengawali usahanya tanpa harus merasa ragu.
Nah , jadi kali ini kami akan membahas mengenai beberapa kisah inspirasi atau inspiratif para pebisnis yang sukses di indonesia , tanah air kita. Dan berikut ini beberapa orang yang sukses untuk menjadi kan kisah inspirasi sukses yang ada di tanah air yaitu sebagai berikut.
Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono
Taksi Blue Bird , Tentu saja hampir semua orang tau mengenai taksi yang ada di dalam kota kota besar itu. Taksi atau blue bird ini hampir ada di setiap tempat yang ada di kota kota terkhusus di kota jakarta. Itu merupakan salah satu bukti kisah inspirasi pebisnis sukses dari seorang wanita tangguh yang bernama Mutiara Siti fatimah Djokosoetono dan berhasil untuk mendirikan perusahaan taksi yang pastinya sudah terpercaya. Dari siti fatimah ini lahir dari keluarga yang cukup berada, akan tetapi dia harus untuk menghadapi kehidupan yang sulit.
Sebab dari bangkrutnya bisnis orang tuanya diwaktu itu. Untuk sampai lulus sekolah dan kuliah dia saja harus merasa kesulitan dan setelah menikah itu dengan dosen kuliahnya sendiri. Dimulai dari pintu ke pintu siti menjual batik dan terjun ke dunia usaha yang sekarang ini. Bahkan juga berjualan telur , pada waktu dulu adalah salah satu jenis makanan yang sangat mewah , untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
Dengan menemui beberapa permasalahan ini menjadi salah satu kurangnya modal waktu dia ingin mengembangkan usahanya tersebut. Dan pada akhirnya juga sebuah pinjaman dari bank dia juga bisa memperoleh dana untuk membeli 100 unit mobil yang menjadi awal cikal bakal dari kisah inspirasi suksesnya pebisnis usaha taksi blue bird di waktu yang dulu.
Sunny Kamengmau
Dari kalian ada yang tau atau mengenal dengan tas Robita ? Tentu saja ini adalah hasil karya anak bangsa , yaitu laki laki yang tidak lulus sma bernama Sunny Kamengmau. Kisah Inspirasi pebisnis sukses dalam bidang fashion ini karyanya sangat banyak yang suka oleh warga negara jepang. Di negara samurai para sosialita pun sering untuk menggunakan baju tersebut.
Dulunya sunny merupakan salah seorang tukang sapu di dalam hotel. Karena kerjanya sangat bagus dan kemudian menjadi seorang satpam. Pada akhirnya dia juga berteu dengan pebisnis dari jepang. Dia juga bisa mendapatkan tantangan untuk membuat tas dan nantinya akan di pasarkan ke jepang. Dari tantangan yang diberikan ini dia pun bisa atau sanggup , akan tetapi dari usahanya tidak berkembang sampai sampai perajin tasnya pun bisa untuk meninggalkannya. Dari sinilah awal kisah inspiratif pebisnis yang sukses dimulai. Dia mulai bangkit dan berusaha sampai akhirnya ada 100 orang yang dia kerjakan. Hasil karyanya berupa tas pun akan semakin terkenal. Bahkan bisa menjadi para pesaing sekelas tas dunia Hermes.
Bob Sadino
Banyak orang yang merasa hilang waktu mendengan kematian dari Bob sadino. Bob sadino adalah salah seorang tokoh kisah inspirasi pebisnis yang sangat sukses di indonesia. Di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Bob sudah bekerja selama 9 tahun lamanya. Dari sanalah dengan melakukan penyewaan mobil yang dia sendiri menjadi seorang supir. Bisnisnya ini mati dan tidak berkembang dikarenakan pada waktu menjadi supir dengan pelanggan dia mengalami kecelakanaan.
Sebagai seorang buruh bangunan juga sudah pernah di alami oleh Bob Sadino dan mendapatkan upah harian. Akan tetapi , insting yang sangat lah kuat dari Bob Sadino dengan mempunyai modal sedikit dari para tetangganya yang memberikan pinjamannya , maka dia berani mencoba untuk berjualan telur ayam di dalam negeri.
Dari usaha berjualan telur ayam ini akhirnya pun berbuah manis atau mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam kawasan kemnang , Bob sukses menjual telur telurnya. Kem-Chicks tempat yang di bangunkan oleh Bob untuk memasarkan produk para peternak dan pertanian yang dia hasilakn tanpa harus door to door lagi. Sampai diwaktu yang sekarang ini tempat ini menjadi sangat terkenal dari produk unggulannya tersebut.
Baca Juga : Kisah Inspirasi Awal Kisah Seorang Pengemis
Sebarkan ini:
Facebook
Twit
WhatsApp
Posting terkait:
Kesempatan Kedua
Perlombaan Kancil Dan Kera
Tukang Kayu
Posting pada Inspirasi Dan MotivasiDitag cerita inspiratif pengusaha, cerita pebisnis yang sukses, inspiratif pengusaha sukses, kisah inspiratif pebisnis, kisah inspiratif pebisnis muda, kisah inspiratif pengusaha, kisah inspiratif pengusaha indonesia, kisah inspiratif seorang pengusaha, kisah pengusaha yang menginspirasi, kisah seorang pebisnis yang sukses
jordan smith
Jordan memulai hasratnya untuk menulis sebagai penggemar olahraga. Anda akan melihatnya meliput beberapa liga bola basket selalu mencari cerita yang bagus untuk diceritakan. Dari waktu ke waktu, ia juga membenamkan diri dalam penulisan untuk olahraga lain seperti MMA dan Sepak Bola.


content:
Bukan sebuah hal baru lagi jika judi online kini banyak peminatnya. Salah satu jenis permainan judi yang kini banyak diminati para bettor adalah judi slot online. Awalnya, permainan sub casino ini tidak begitu dikenal masyarakat Indonesia, karena Indonesia dahulu tidak memiliki tempat casino atau bangunan khusus yang dibuat untuk hiburan bermain judi. Namun seiring munculnya internet dan situs judi online, game slot mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah peminat permainan ini semakin banyak karena judi slot online terus diupgrade menjadi permainan yang lebih menarik dan menguntungkan. Sekarang, sudah masuk pertengahan tahun 2020. Apakah kalian sudah mencoba bermain judi slot online terbaru 2020? Jika belum, kalian wajib mencobanya karena ada banyak sekali alasan mengapa kalian harus bermain judi slot online terbaru 2020. Untuk mengetahui apa saja alasannya, silahkan langsung saja baca ulasan di bawah ini. Apa yang saya ulas kali ini berdasarkan hasil investigasi kami saat bermain di situs slot online terpercaya Permatabet.
Judi Slot Online Terbaru 2020 Punya Banyak Opsi Permainan
Alasan pertama mengapa kalian harus bermain judi slot online terbaru 2020 adalah karena opsi permainannya sudah sangat banyak. Para provider ternama yang sudah bekerja sama dengan agen di situs judi slot resmi terus menciptakan game slot yang lebih lengkap, menarik dan bervariasi. Kalian bisa memilih jenis-jenis permainan di situs tersebut hanya dengan menggunakan satu akun saja. Sungguh luar biasa bukan? Para pemain bisa memilih jenis permainan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika kalian pemula, ada banyak sekali jenis permainan yang mudah dan bisa dimainkan para pemula dengan lancar. Sehingga, para pemula masih tetap bisa menikmati permainan tanpa keteteran, serta bisa menikmati hasil kemenangannya dengan enjoy.
Sementara itu, pemain profesional pun juga bisa menikmati jenis-jenis permainan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing masing. Dengan adanya banyak opsi di situs game slot online terbaru 2020 ini, para pemain semakin terhibur dan tetap memiliki poin plus tersendiri terhadap game judi slot online. Sebagai informasi, saat ini setiap website game slot resmi sudah menyediakan ratusan jenis permainan yang bisa dimainkan para pemain secar bebas. Selain itu, ada juga game slot gratis yang bisa digunakan para pemain untuk melatih kemampuan masing-masing. Jika ingin mencoba, kalian bisa langsung saja daftar slot online di Permatabet.
Judi Slot Online Terbaru 2020 Punya RTP yang Lebih Tinggi
Alasan kedua mengapa kalian harus bermain game slot terbaru 2020 adalah karena game ini memiliki RTP yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis permainan judi slot di tahun-tahun sebelumnya. RTP sendiri merupakan kepanjangan dari Return To Player. Fungsi dari RTP ini adalah memperbesar rasio menang pada game slot online. Jika RTPnya semakin tinggi, otomatis peluang kemenangan yang akan didapatkan para pemain juga semakin besar. RTP di tahun 2020 ini memang sudah diupgrade ke versi yang lebih tinggi agar semakin meningkatkan minat para pemain terhadap game slot online.
Selain itu, pemain juga masih bisa mendapatkan keuntungan lain selain dari hasil kemenangan, karena masih ada banyak bonus menarik yang disajikan di situs judi slot online terbaru 2020. Jenis-jenis bonus tersebut diantaranya berupa bonus anggota baru, bonus jackpot, bonus rollingan, bonus cashback, dan masih banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung saja join di agen game slot sekarang juga agar kalian bisa menikmati sendiri sensasi serunya bermain game casino ini secara daring.