content:
Kawan-kawan, kita telah meluangkan banyak waktu mendiskusikan revolusi Venezuela dalam beberapa hari terakhir ini, dan suatu elemen penting yang telah kita diskusikan adalah masalah cogestion atau co-management.
Cogestion bisa memiliki arti yang berbeda-beda untuk banyak orang, tetapi ini jelas bahwa bagi kelas buruh Venezuela, perjuangan untuk co-management adalah perjuangan untuk manajemen dan kontrol buruh yang sejati, dan transformasi menuju masyarakat sosialis.
Perjuangan kontrol buruh di Venezuela yang sedang berkembang menandakan keterlibatan kelas buruh Venezuela yang menentukan di dalam revolusi Bolivarian. Karena berkembangannya perjuangan ini di Venezuela, kita harus mendiskusikan persoalan-persoalan penting ini dalam barisan kita sendiri guna memberikan para kamerad sebuah gambaran yang jelas mengenai perkembangan di Venezuela dan untuk menjelaskan slogan-slogan dan posisi kita dalam mempersiapkan perjuangan revolusioner di berbagai negara di seluruh dunia.
Prinsip-Prinsip Kontrol Buruh
Kontrol buruh memiliki arti yang jelas: kelas buruh dan wakil-wakilnya di pabrik-pabrik memiliki hak untuk memeriksa pembukuan (neraca keuangan) sebuah perusahaan atau industri dll, mengecek dan mengontrol seluruh pemasukan dan pengeluaran, dan tindakan-tindakan manajemen.
Dalam buku Program Transisional,Trotsky menjelaskan bahwa langkah pertama menuju kontrol nyata atas industri adalah dengan menghapus "rahasia-rahasia bisnis". Rahasia-rahasia bisnis, akuntasi dan pembukuan perusahaan, tentu saja dipakai untuk membenarkan penyerangan terhadap kelas buruh seperti pemotongan gaji, pemecatan, dan peningkatan jam kerja.
Ketika para bos mengklaim bangkrut, atau mengklaim bahwa mereka kehilangan keuntungan dan menuntut hal-hal yang sedemikian rupa (pemotongan gaji, pemecatan, dan peningkatan jam kerja), kontrol buruh memberikan para pekerja kesempatan untuk memeriksa pembukuan perusahaan dan meneliti situasi yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk menyingkap kapitalisme, untuk menunjukkan kepada kelas buruh detil-detil dari cara kerja sistem kapitalis, sebagai sebuah langkah menuju penghancurannya
Tugas-tugas mendesak dari kontrol buruh adalah untuk menjelaskan kredit dan debit masyarakat: pertama-tama memeriksa pendapatan dari setiap perusahaan untuk menentukan pendapatan nasional dari setiap kapitalis dan tentu saja pendapatan dari kelas penguasa secara keseluruhan. Tugas lain dari kontrol buruh adalah menunjukkan pemborosan tenaga kerja manusia dan pengejaran profit kotor, dan juga mengekspose transaksi-transaksi rahasia, penipuan, dan korupsi yang sudah inheren di dalam sistem kapitalisme.
Trotsky juga menjelaskan bahwa kontrol buruh atas industri merupakan sebuah "sekolah bagi perencanaan ekonomi", memberikan kesempatan bagi kaum buruh untuk memperoleh sebuah pemahaman ilmiah tentang bagaimana ekonomi berfungsi supaya umat manusia dengan sadar dan demokratis bisa merencanakan produksi dan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pengalaman kontrol buruh, kelas buruh mempersiapkan diri mereka untuk menjalankan manajemen langsung terhadap industri-industri yang dinasionalisasi.
Dengan demikian, kontrol buruh atas industri biasanya tidak bertahan lama, tidak stabil, dan merupakan bentuk kekuatan ganda di dalam pabrik atau perusahaan, dan tidak bisa bertahan selamanya kecuali jika kontrol ini ditransformasikan menjadi manajemen langsung.
Di sini kita bisa melihat perbedaan antara tuntutan manajemen dan kontrol buruh yang transisional dan revolusioner, dan tuntutan partisipasi buruh yang reformis dan setengah-setengah.
Trotsky telah menjelaskan hal ini pada tahun 1930-an bahwa, di bawah kapitalisme, jika partisipasi buruh dalam manajemen produksi ingin bertahan lama, stabil, dan "normal", itu harus bersandar pada basis kolaborasi kelas, dan bukan perjuangan kelas.
Kolaborasi seperti itu akan selalu direalisasikan melalui lapisan atas dari serikat buruh dan manajemen. Bahkan pada tahun 1930-an terdapat beberapa contoh partisipasi buruh di Jerman ("demokrasi ekonomi"), dan di Inggris ("Mondisme"). Akan tetapi, seperti yang terjadi kemudian di Eropa pada tahun 1970-an, ini bukanlah kontrol buruh atas modal, tetapi pengabdian birokrasi buruh terhadap modal. Esensinya, para birokrat buruh digunakan untuk menopang modal, dan diperalat untuk mengalihkan perjuangan buruh ke saluran-saluran yang "aman".
Dan bagaimana mengenai ide partisipasi buruh yang terjadi di Eropa? Partisipasi buruh, atau yang biasa disebut demokrasi industri, telah didiskusikan dan dimplementasikan secara luas pada tahun 1970-an di Eropa. Ini merupakan respon atas pertumbuhan militansi gerakan buruh yang diekspresikan pada peristiwa-peristiwa Mei 1968 di Perancis dan di beberapa tempat lain, pemogokan buruh tambang di Inggris tahun 1972 dan 1974, beberapa pemogokan umum di Italia dan Denmark, dan gelombang pemogokan-pemogokan yang menyebar ke Jerman Barat.
Kelas penguasa berusaha keras menahan gerakan-gerakan ini dengan "social partnership" dan menggiring pergolakan buruh masuk ke jalur-jalur "aman". Dengan melibatkan lapisan atas dari serikat-serikat buruh, para bos berharap meningkatkan efisiensi dan level profit mereka.
Sebenarnya, contoh-contoh ini bisa dilihat lebih jauh ke belakang yakni pada tahun 1920-an di Inggris, ketika Sir Alfred Mond dari ICI, monopoli besar bahan-bahan kimia, mencoba untuk menciptakan "demokrasi industrial" di pabrik-pabriknya.
Dengan partisipasi buruh semacam ini, para birokrat buruh dapat memberikan pihak manajemen (baca para bos) informasi dan saran-saran dari para pekerja. Sebagaimana kita semua tahu, para pekerjalah - yakni mereka yang melakukan pekerjaan - yang tahu bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Pada saat yang sama, melalui partisipasi buruh, dengan aman manajemen bisa juga memberikan instruksi kepada para pekerja dan mendiskreditkan para birokrat buruh dengan membuatnya seolah-olah merekalah yang bertanggungjawab atas keputusan-keputusan yang tidak populer.
Komite-komite dari para birokrat ini, yang merupakan organ-organ dari partisipasi buruh, sejatinya adalah komite-komite yang tidak memiliki kekuatan, tempat dimana kaum buruh dapat melepaskan sedikit kemarahannya. Partisipasi buruh juga telah menciptakan ilusi bahwa para pekerja memiliki suatu pengaruh dalam pembuatan keputusan - hal ini untuk menghindari kaum buruh dan organisasinya melakukan aksi independen. Contohnya di Jerman, komite-komite ini tidak bisa menyerukan pemogokan. Ini memberikan para bos dan para birokrat buruh kemampuan untuk melangkaui dan melemahkan serikat buruh. Bahkan, dewan-dewan buruh ini terus-menerus dibenturkan dengan serikat buruh sebagai usaha untuk melemahkan mereka (serikat buruh). Para bos dengan mudah menggunakan taktik "divide et impera", memainkan satu organisasi untuk melawan organisasi yang lain.
Pengalaman pertisipasi buruh telah menciptakan sebuah stratum baru yang terdiri dari para fungsionaris industri yang memiliki kepentingan yang sama dengan pihak manajemen - pendeknya, ia telah menciptakan suatu stratum istimewa di dalam kelas buruh.
Dan apa hasil dari semua ini? Saya membaca sebuah artikel di Independent edisi Kamis (28 Juli 2006) mengenai sebuah skandal korupsi di Volkswagen. Sebuah skandal masif baru saja diekspos di VW yang menyangkut dana terselubung, prostitusi, mobil sport, dll, dan direktur-direktur dewan buruh. Beberapa dari mereka telah menghabiskan 1 juta Euro dari uang perusahaan untuk rumah-rumah, jalan-jalan, dan mobil-mobil untuk kekasih gelapnya di seantero penjuru dunia. Ini yang tertulis di The Independent:
"Pihak-pihak utama yang mendapatkan anggaran hiburan yang besar dari Mr. Gebauer bukanlah warga Jerman biasa, tetapi segelintir pimpinan dewan buruh VW yang beruntung. Setiap perusahaan besar Jerman diharuskan membuat ruang untuk pimpinan-pimpinan ini, yang dipilih oleh para pekerja di pabrik untuk mengambil bagian dalam keputusan-kepurusan investasi. Ini adalah bagian penting dari model konsensus Jerman dan membantu untuk mencegah pemogokan-pemogokan di satu negara dimana serikat buruh masih memiliki kekuatan yang berarti."
Inilah hasil akhir dari partisipasi buruh. Para birokrat serikat buruh, yang sudah tidak memiliki koneksi apapun dengan anggota-anggota serikat buruh, berkolusi dengan pihak manajemen dan eksekutif. Kepentingan kaum buruh dilempar ke sungai, ditukar dengan prostitusi, viagra dan jalan-jalan ke Brasil.
Dengan kata lain, kontrol buruh melalui komite-komite pabrik, atau dewan-dewan buruh adalah mungkin hanya atas dasar perjuangan kelas yang tajam. Di bawah kondisi "normal", kaum borjuasi tidak akan mentolerir kontrol buruh yang sejati, mereka tidak akan pernah mentolerir kekuasaan ganda di pabriknya. Kemampuan kelas pekerja untuk menegakkan kontrol atas produksi ditentukan oleh kekuatan gerak yang menyeluruh dari kelas proletar dalam melawan borjuasi. Kontrol buruh yang sejati harus dipaksakan kepada para pemilik modal, dan oleh karena itu terjadi seiring dengan periode krisis revolusioner masyarakat - ini terjadi seiring dengan menguatnya proletariat dan mundurnya kelas penguasa. Dengan demikian, kontrol buruh yang sejati terjadi seiring dengan periode revolusi proletariat.
Inilah mengapa di Venezuela, meskipun ada ketegangan dan masalah-masalah seputar masalah kontrol buruh yang akan kita bahas nanti, kita menyaksikan suatu pertumbuhan dari kontrol buruh. Perjuangan yang ini atau yang itu mungkin bersifat defensif di Venezuela, tetapi perluasan dan pertumbuhan dari cogestion terkait dengan gerak ofensif dari kelas buruh dan kemunduran kelas penguasa secara keseluruhan. Bangsa ini menemukan dirinya sendiri dalam situasi revolusioner, kaum buruh sedang bergerak maju, dan para bos dimana-mana mengambil langkah mundur.
Dalam perjuangan untuk kontrol buruh sejati, kelas buruh niscaya bergerak ke depan menuju perampasan kekuasaan dan alat-alat produksi. Pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan di bawah kontrol buruh atau manajemen buruh, hanya bisa beroperasi di dalam batas-batas ekonomi secara keseluruhan, yakni dalam batas-batas kapitalisme. Tidak mungkin berdiri sebuah pulau sosialisme di dalam lautan kapitalisme.
Satu contoh adalah pabrik pelebur aluminum Alcan di Jonquiere, Quebec. Alcan adalah pelebur aluminium terbesar dunia. Pelebur raksasa di Jonquiere tersebut direncanakan tutup pada tahun 2014 mendatang. Di awal tahun 2004, Alcan tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan menutup pabrik tersebut. Sebagai bagian dari perjuangan untuk mempertahankan pekerjaan mereka, para buruh menduduki pabrik tersebut. Mereka segera menyadari adanya sabotase dari pihak manajemen dan segera menendang keluar para mandor dan para manajer dari pabrik. Setelah ini, mereka melaporkan bahwa produksi mengalami peningkatan ketimbang saat sebelum para buruh mengambil alih kendali.
Tetapi seluruh sistem kapitalis bersekutu untuk menghancurkan para buruh di pabrik Alcan. Media dan negara melakukan tekanan yang hebat kepada mereka. Perusahaan-perusahaan yang lain menolak untuk menjual bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi aluminium dan pabrik pelebur ini dibuat sekarat. Sayangnya, pada akhirnya, perjuangan tersebut gagal (baca Workers in Québec seize Alcan Smelter)
Pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan di bawah kontrol buruh, seperti di pabrik pelebur Alcan atau yang sekarang ada di Venezuela, harus berinteraksi dengan, membeli produk-produk dari, dan menjual barang-barangnya ke sektor privat. Mereka harus berinteraksi dengan pasar. Oleh karena itu, mereka berada dalam di bawah tekanan kapitalisme. Secara logika hal ini mendorong kaum buruh untuk berjuang melawan kekuatan modal.
Masalah kredit, bahan baku, dan pasar dengan segera menunjukkan perlunya untuk memperluas kontrol buruh melewati batas-batas satu perusahaan. Contoh baik dari ini adalah ALCASA, sebuah pabrik aluminium milik negara di Venezuela, yang saat ini berada di bawah bentuk cogestion yang paling maju. Selama periode sabotase para bos (lock-out) pada tahun 2002-2003, para penyabot memangkas suplai gas ke pabrik ALCASA dan menghentikan produksi. Buruh ALCASA, bersama-sama dengan para buruh dari pabrik baja sekitarnya, mempersenjatai diri mereka, berbondong-bondong menuju ke pabrik gas, menerobos pengamanan para polisi dari pihak oposisi dan memaksa memulai kembali produksi untuk menjamin suplai gas.
Dengan dominasi yang kuat dari pasar dunia, dan ketergantungan tiap-tiap negara atas perdagangan dunia, masalah ekspor-impor mendorong perlunya kontrol buruh pada level nasional. Ini dengan segera memperhadapkan organ-organ inti dari kontrol buruh dengan organ-organ dari kelas penguasa.
Kita tidak boleh berpikir secara mekanikal atau formal dalam konsepsi kita mengenai perkembangan revolusi sosialis, tetapi kita bisa melihat bagaimana kontrol buruh industri, atau kekuaasaan ganda di dalam pabrik, umumnya terjadi seiring dengan atau menghasilkan periode kekuasaan ganda di negara. Kekuasaan ganda di pabrik, dan kekuasaan ganda dalam negara tidak akan selalu dilahirkan pada hari yang sama. Kadang-kadang, kontrol buruh akan muncul sebelum kekuasaan ganda dalam negara, dan di saat yang lain justru sebaliknya.
Kontradiksi yang tak terdamaikan yang inheren dalam rejim kontrol buruh, inheren dalam rejim kekuasaan ganda, akan menajam dan mencapai suatu tahapan yang kritis dimana kontradiksi-kontradiksi ini tak bisa ditolerir lagi oleh kedua kubu. Kekuasaan ganda adalah sebuah tahapan dari perjuangan kelas dimana kontradiksi-kontradiksi kelas telah menjadi sedemikian tajamnya sehingga masyarakat terpecah ke dalam dua kubu yang saling bermusuhan, dua kekuatan yang bermusuhan, yang satu konservatif dan reaksioner, dan yang satu lainnya sedang tumbuh dan bersifat revolusioner. Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah kelas pekerja mengambil kekuasaan dan mengklaim kemenangan untuk revolusi, atau ini akan berakhir dengan kekalahan revolusi dan kemenangan kontra-revolusi. Kita hanya perlu melihat perbedaan dari kemenangan Revolusi Rusia dan kekalahan Revolusi Jerman dan Italia (yang melahirkan fasisme di Italia dan Jerman) untuk memahami ini.
Sebagaimana di Venezuela hari ini, kontrol buruh atas industri tidak hanya kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang operasional, tetapi juga mengontrol pabrik-pabrik yang setengah-operasional dan pabrik-pabrik yang ditutup atau dibiarkan menganggur. Tugas membuka kembali perusahaan-perusahaan yang telah ditutup ini di bawah komite-komite pabrik secara tidak langsung merupakan suatu permulaan dari sebuah perencanaan ekonomi. Pabrik-pabrik ini harus disuplai dengan bahan baku dan mampu mengirim produk-produknya. Ini secara langsung mengarah pada masalah administrasi industri negara. Seperti yang bisa juga kita lihat di Venezuela, perusahaan-perusahaan milik negara ini menghadapi sabotase dan masih berada di bawah tekanan kapitalisme, secara nasional maupun internasional. Ini akan secara langsung mendorong kita menuju masalah ekspropriasi para pemilik modal.
Ini semua berarti bahwa kontrol buruh bukanlah sebuah kondisi yang dapat bertahan lama, bukanlah sebuah kondisi "normal". Ini merupakan indikasi dari perjuangan kelas yang menajam, dan masalah kekuasaan ganda dalam industri harus diselesaikan. Sebagai sebuah langkah transisional yang eksis di bawah puncak dari perjuangan kelas, kontrol buruh merupakan sebuah jembatan ke arah nasionalisasi industri yang revolusioner, yang terjadi seiring dengan transisi dari rejim borjuasi ke proletariat.
Adalah penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara kontrol buruh dan manajemen buruh. Ini telah menjadi sumber kebingungan yang historis, dan kita harus menjernihkan masalah ini. Kontrol buruh berarti bahwa kontrol berada di tangan buruh, tetapi kepemilikan masih tetap berada di tangan kapitalis. Kontrol buruh mungkin dominan, mencakup keseluruhan aspek, tetapi hanya tetap sebagai kontrol.
Trotsky menjelaskan:
"Tujuan utama dari slogan [kontrol buruh] adalah perkembangan rejim transisional di dalam industri ketika para kapitalis dan para manajernya tidak bisa lagi mengambil suatu langkah tanpa persetujuan kaum buruh; tetapi pada pihak yang lain, ketika kaum buruh belumlah menyiapkan prasyarat-prasyarat politik untuk nasionalisasi, atau belumlah memiliki manajemen teknis, atau belum menciptakan organ-organ yang esensial untuk ini. Jangan lupa bahwa kontrol buruh disini bukan hanya mengenai kontrol produksi, tetapi juga penjualan produk-produk dan menyuplai pabrik dengan bahan baku, dan perangkat baru dan juga kredit operasi dll."
Manajemen industri-industri yang dinasionalisasi memerlukan format negara dan administrasi yang baru, dan terutama sekali ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk organisasi yang tepat. Dalam periode latihan ini, yang terjadi sebelum atau sesudah perebutan kekuasaan, kelas pekerja mempunyai kepentingan untuk menyerahkan manajemen kepada pihak administrasi yang berpengalaman, di bawah kontrol buruh. Periode ini hanyalah untuk mempersiapkan elemen-elemen dari perencanaan ekonomi.
Manajemen buruh atas industri datang dari atas karena hal ini terkait dengan kekuasaan negara dan sebuah perencanaan ekonomi. Kontrol datang dari bawah dan dijalankan oleh komite-komite pabrik, sedangkan organ-organ manajemen terpusat di dewan-dewan buruh, terpusat di kekuasaan negara. Adalah penting untuk menjelaskan bahwa komite-komite pabrik tidaklah lenyap, bahwa peran mereka, meskipun berubah, masih penting.
Kita bukanlah kaum sindikalis. Kita tidak percaya bahwa kepemilikan pabrik-pabrik harus berada di tangan para pekerja di masing-masing pabrik tersebut. Salah satu tugas-tugas penting dalam perkembangan masyarakat sosialis adalah kepemilikan kolektif, kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan penghapusan kompetisi industrial dalam masyarakat - ini dimulai dengan kepemilikan negara atas alat-alat produksi.
Pada tahun 1917, Trotsky ditanya di dalam sebuah wawancara: apakah kaum buruh di tiap-tiap pabrik harus memiliki pabrik tempat dimana mereka bekerja, dan apakah keuntungannya akan dibagi diantara kaum buruh? Dia menjawabnya dengan mengatakan: "Tidak, pembagian keuntungan adalah sebuah gagasan borjuis. Para pekerja dalam suatu pabrik akan dibayar dengan gaji yang memadai. Seluruh keuntungan yang tidak dibayarkan kepada para pemilik [yang akan menerima 5%-6% setiap tahun dari investasinya] akan menjadi milik masyarakat." [In Defence of Russian Revolution, Workers' Control and Nationalization oleh Leon Trotsky]. (Catatan: disini adalah kasus dimana pabrik-pabrik belumlah sepenuhnya diekpropriasi, yang ada di bawah kontrol buruh tetapi masih dimiliki oleh kapitalis secara penuh maupun parsial)
Dalam sebuah negara pekerja, jika manajemen utama dari industri tidak berada di tangan dewan-dewan buruh yang mewakili negara dan kelas buruh secara keseluruhan, maka industri-industri dan perusahaan-perusahaan tersebut akan bersaing satu sama lain, dan sebagai akibatnya mustahil untuk mengkoordinir sebuah rencana ekonomi nasional dan secara esensial ini berarti kita masih berada di bawah kapitalisme. Inilah mengapa kita menentang ide kaum Anarkis dan sindikalis bahwa para buruh di tiap-tiap industri harus memiliki pabrik-pabrik mereka sendiri. Gagasan mengenai kepemilikan "lokal" ini, dimana kaum buruh di suatu pabrik akan memiliki pabrik tersebut, tidak mengubah peran produktif dan sosial dari pabrik tersebut. Ia masih merupakan sebuah perusahaan milik pribadi dan tidak dimiliki secara sosial. Sebuah perusahaan yang dimiliki oleh kaum buruh melalui suatu koperasi atau komite manajemen-swadaya masih merupakan sebuah perusahaan kapitalis, yang bergantung pada profit - tidak peduli apakah ini dimiliki oleh sebuah koperasi buruh beranggotakan 12, 250 atau hanya 1 orang. Ini bukan kepemilikan sosial. Hanya nasionalisasi industri-industri, dibawah kepemilikan negara dan kontrol buruh yang dapat menjamin karakter sosial dan nasionalisasi dari industri.
Program Marxis untuk manajemen buruh dan ekonomi yang terencana secara demokratis adalah dengan memiliki dewan-dewan manajemen dari semua industri yang telah dinasionalisasi, yang terpilih dan disusun sebagai berikut: 1/3 anggota dari dewan ini harus terdiri dari para buruh di industri tersebut melalui serikat buruh mereka guna melindungi kepentingan-kepentingan buruh di lapangan dan menyalurkan kreatifitas, pengetahuan, dan keahlian mereka. 1/3 anggota dewan harus mewakili kelas pekerja secara keseluruhan dan dipilih melalui badan serikat pekerja pusat (atau federasi serikat pekerja nasional), dan 1/3 yang lain mewakili negara pekerja untuk menjalankan rencana produksi nasional.
Pengalaman Soviet
Kontrol dan perencanaan ekonomi hanya bisa dilakukan dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh level teknik (industri dan ekonomi) disaat sebuah tatanan sosial yang baru mengambil alih.
Di Rusia tahun 1917, karena keterbelakangan Rusia yang parah, tingkat kultural yang rendah, dan kaum buruh dan tani yang masih banyak buta hurup, tingkat teknik industri dan ekonomi Rusia sangatlah rendah. Bahkan setelah Revolusi Oktober, pengelolaan industri masih diserahkan ke tangan para kapitalis, menunggu sampai kaum buruh memiliki cukup keahlian untuk mengambil alih pegelolaan industri ke tangan mereka sendiri.
Pada akhir tahun 1917, Trotsky ditanya apakah ini merupakan tujuan dari pemerintah Soviet untuk menyita para pemilik perusahaan-perusahaan industri di Rusia. Jawaban Trotsky sangat panjang, dan saya minta maaf karena saya harus mengutip semuanya, tapi ini sangat penting karena kutipan ini menyoroti perencanaan ekonomi secara umum dari pemerintahan Soviet.
"Tidak, kita belum siap untuk mengambil alih semua industri. Akan tiba saatnya, tapi tak satu orang pun yang bisa mengatakan kapan. Untuk saat ini, dari laba perusahaan kita akan membayar kepada pemilik 5% atau 6% per tahun dari investasi riilnya. Tujuan kita saat ini adalah kontrol, bukan kepemilikan...."
"[Dengan kontrol] saya mengartikan bahwa kita akan memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak akan dijalankan dari sudut pandang profit, tetapi dari sudut pandang kesejahteraan sosial yang dijalankan dengan demokratis. Misalnya, kita tidak akan membiarkan para kapitalis menutup pabriknya untuk membuat pekerja kelaparan hingga mereka bertekuk lutut atau karena perusahaan tersebut tidak bisa menghasilkan profit. Bila pabrik tersebut secara ekonomi menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan, maka pabrik tersebut harus tetap dibuka. Jika para kapitalis menelantarkan perusahaannya, ia akan kehilangan semuanya, karena dewan direksi yang dipilih oleh buruh akan mengambil alih ...."
"Sekali lagi, ‘kontrol' berarti bahwa semua pembukuan dan korespondensi perusahaan akan dibuka untuk publik, sehingga untuk selanjutnya tidak akan ada lagi rahasia bisnis. Jika perusahaan ini menemukan sebuah proses atau cara yang lebih baik dalam produksi, hal ini akan dikomunikasikan ke seluruh perusahaan lain dalam cabang industri yang sama, sehingga dengan cepat publik akan merealisasikan sepenuhnya manfaat dari penemuan tersebut. Pada saat ini, hal seperti ini disembunyikan dari perusahaan-perusahaan lain karena alasan profit, dan selama bertahun-tahun produk baru dibuat langka dan mahal untuk publik konsumen ...
" 'Kontrol' juga berarti bahwa bahan-bahan baku utama yang terbatas jumlahnya, seperti batubara, minyak, besi, baja, dll., akan dibagikan ke pabrik-pabrik yang membutuhkannya untuk kepentingan sosial...."
"[Ini tidak akan dilakukan] menurut keinginan para kapitalis yang bersaing satu sama lain, tetapi berdasarkan data statistik yang dikumpulkan dengan lengkap dan hati-hati." (In Defence of the Russian Revolution, Workers' Control and Nationalisation oleh Leon Trotsky).
Karakter kontrol buruh selama Revolusi Rusia sangatlah eksplosif. Slogan kontrol atas industri diserukan pertamakalinya dalam skala yang luas oleh Partai Bolshevik pada tahun 1917, akan tetapi, slogan ini bukan diciptakan oleh Partai Bolshevik. Sama halnya dengan Soviet-soviet, kontrol buruh dan dewan-dewan pabrik adalah hasil dari sebuah gerakan spontan kelas buruh, sebagai sebuah metode perjuangan yang lahir dari perjuangan kelas itu sendiri.
Tentu, kontrol buruh sebenarnya dimulai sebagai sebuah perjuangan defensif untuk melawan sabotase dari para bos. Banyak pabrik-pabrik yang ditutup dan dikunci (lock-out), atau dibiarkan begitu saja. Dalam banyak kasus, kaum buruh, yang sedang mempertahankan pekerjaannya dan revolusi, menduduki pabrik-pabrik mereka. Dalam periode ini, gerakan kontrol buruh adalah gerakan yang pasif.
Tentu, setelah kemenangan Revolusi Oktober, pemerintahan Soviet mengeluarkan sebuah dekrit mengenai kontrol buruh yang didasarkan atas draf Lenin (Draf Regulasi Atas Kontrol Buruh, 1917). Dekrit ini mengakui komite-komite pabrik sebagai organ kontrol di tiap-tiap perusahaan, dan berusaha untuk mengorganisir mereka kembali pada tingkat wilayah, dan dalam Dewan Kontrol Buruh Seluruh Rusia.
Bolshevik, yang sadar bahwa adalah mustahil bagi Rusia yang masih terbelakang untuk mencapai sosialisme, dan sadar akan kurangnya pengalaman buruh Rusia dalam soal administrasi, ingin mendirikan suatu rejim kontrol buruh hingga bantuan datang dari revolusi di Barat, yakni dari Jerman yang memiliki kelas buruh yang kuat dan terdidik.
Meskipun demikian, Bolshevik menasionalisasi bank-bank - ini merupakan salah satu langkah yang paling penting yang diambil oleh negara Soviet yang masih muda ini. Nasionalisasi bank ini merampas salah satu alat yang paling efektif dari para pemilik bisnis-bisnis besar, baik pemilik asing ataupun Rusia, untuk mengorganisir sabotase, dan memberikan kepada negara Soviet sebuah perkakas ekonomi yang kuat, dan juga sebuah pusat statistik dan akuntansi yang penting dan efektif bagi seluruh ekonomi.
Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh Bolshevik adalah perlunya mengorganisir kembali industri Rusia dan meningkatkan produktifitas buruh. Jika ini tidak bisa dilakukan, maka negara Soviet yang muda ini akan mati.
Setelah dekrit kontrol buruh dikeluarkan, kontrol buruh mengambil satu karakter yang penuh gemuruh dan kacau. Sebagaimana Paul Avrich menulis: "Efek dari dekrit ini memberikan dorongan kuat bagi munculnya sindikalisme dimana buruh dengan serta merta melampaui seluruh apparatus serikat buruh dalam mengontrol instrumen-instrumen produksi - sebuah sindikalisme yang hampir menghasilkan kekacauan yang parah." (Paul Avrich, The Russian Anarchists, hal 162). Semakin banyak para bos yang meninggalkan Rusia, dan para buruh semakin didorong untuk mengambil kendali manajemen. Ekonomi Rusia hancur setelah empat tahun peperangan dan revolusi. Rusia ada di ambang keambrukan.
Para bos, secara alamiah, menolak kontrol buruh. Kontrol buruh, selanjutnya, dihadapkan dengan sabotase dan penutupan pabrik (lock-out). Hal ini kemudian dijawab dengan nasionalisasi sebagai hukuman. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Trotsky, jika para bos mencoba untuk menyabotase atau menelantarkan pabrik, mereka kehilangan perusahaannya.
Kaum Bolshevik juga dihadapkan dengan disintegrasi dari otoritas pusat. Antara bulan November 1917 dan Juni 1918, banyak perusahaan dan pabrik yang dijalankan dibawah "swa-manajemen buruh", yakni ide swa-manajemen dari kaum sindikalis. Partikularisme dan kepicikan ini merefleksikan keterbelakangan Rusia, tingkat perkembangannya yang rendah, dan ekonomi yang sebagian besar berdasarkan borjuis kecil pedesaan.
Banyak kaum Bolshevik dan para pimpinan buruh yang lain mengakui bahwa kecongkakan lokal dari tiap-tiap komite-komite pabrik dapat merusak ekonomi nasional sampai ia tidak dapat diperbaiki lagi, dan banyak dari komite-komite pabrik ini yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin buruh, "ini dapat menghasilkan atomisasi yang sama di bawah sistem kapitalisme." (Avrich, The Russian Anarchists, hal 164).
Pemimpin buruh yang lain menulis, "kontrol buruh telah berubah menjadi sebuah usaha anarkistik untuk mencapai sosialisme di satu perusahaan, tetapi ini sebenarnya menyebabkan bentrokan-bentrokan diantara para buruh sendiri, dan menyebabkan kaum buruh menolak untuk menyediakan bahan bakar, metal, dll kepada satu sama lain" (Avrich, The Russian Anarchists, hal 164).
Trotsky sudah menjelaskan beberapa bahaya yang melekat di dalam sususan ini pada akhir tahun 1917. Ketika ditanya apakah komite-komite buruh atau manajer-manajer pabrik yang terpilih boleh bebas menjalankan pabrik sesuai dengan apa yang mereka ingini, dia menjawab, "Tidak, mereka akan tunduk terhadap kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh dewan lokal dari deputi buruh...[dan] kebijakan mereka akan dibatasi oleh regulasi-regulasi yang dibuat untuk tiap-tiap cabang industri oleh suatu badan atau lembaga dari pemerintah pusat." (In Defence of the Russian Revolution, Workers' Control and Nationalisation oleh Leon Trotsky)
Selanjutnya dia ditanya mengenai gagasan Kroptkin dan beberapa kaum anarkis, yang mana bahwa masing-masing pusat industri berdiri sendiri berkenaan dengan masalah pengendalian industri mereka.
"Komunalisme Kroptkin dapat bekerja hanya di dalam sebuah masyarakat yang sederhana yang berdasarkan pada pertanian dan industri rumah tangga, tetapi ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam masyarakat industrial modern. Batubara dari lembah Donets dikirim ke seluruh Rusia dan sangat diperlukan dalam semua jenis industri. Sekarang, tidakkah anda melihat jika rakyat dari wilayah tersebut bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan batubara miliknya, mereka bisa menghentikan seluruh Rusia? Independensi penuh dari masing-masing wilayah atas industrinya akan menghasilkan perselisihan yang tak ada habisnya dan kesulitan-kesulitan dalam masyarakat yang telah mencapai tahapan spesialisasi industri di daerah lokal. Ini bahkan mungkin akan menyebabkan perang sipil. Kroptkin berpikir mengenai Rusia 60 tahun yang lalu, yakni Rusia di saat dia masih muda." (In Defence of the Russian Revolution, Workers' Control and Nationalization, oleh Leon Trotsky)
Paul Avrich (di dalam buku The Russian Anarchists) dan EH. Carr (di dalam buku The Bolshevik Rvolution vol 2), mencatat bahwa beberapa komite pabrik mencoba beraliansi dengan para pemilik pabrik. Kadang-kadang komite pabrik memohon kepada para pemilik pabrik untuk kembali guna membantu mendapatkan laba yang besar. Dalam beberapa kasus, komite-komite pabrik merampas dana pabrik untuk kepentingan sendiri atau menjual saham pabrik atau pabrik itu sendiri untuk kepentingan pribadi mereka, dan lalu membagi rampasan tersebut diantara mereka sendiri.
Sebuah laporan dari serikat buruh Inggris mengatakan bahwa dalam sekejap kaum buruh berubah menjadi "pemegang saham yang baru". Paul Avrich menulis:
"Tiap-tiap pabrik mengirim "utusan" mereka ke propinsi-propinsi untuk membeli bahan bakar dan bahan baku, terkadang dengan harga yang sangat tinggi. Seringkali mereka menolak untuk berbagi barang-barang yang ada dengan pabrik-pabrik lain yang membutuhkannya. Komite-komite lokal menaikkan gaji dan harga asal-asalan, dan kadang-kadang bekerjasama dengan para pemilik sebagai imbal balik dari bonus-bonus khusus yang mereka terima." (Paul Avrich, The Russian Anarchists, hal 163).
Banyak dari komite-komite hanya peduli dengan perusahaan mereka sendiri, bukan kepentingan ekonomi nasional secara umum. A.M. Pankratova menulis:
"Kita sedang membangun, bukan sebuah Republik Soviet, tetapi sebuah republik masyarakat kelas buruh yang berdasarkan perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik kapitalis. Daripada sebuah pengorganisiran produksi dan distribusi sosial yang tegas, daripada kebijakan-kebijakan pengorganisiran masyarakat Sosialis, keadaan sekarang ini mengingatkan kita kepada komune-komune produsen yang otonom yang dimimpikan oleh kaum anarkis. " (seperti dikutip oleh Victor Serge in Year One of the Russian Revolution dari The Factory Committees of Russia in the struggle for the Socialist Factory oleh A.M. Pankratova).
Tentu ada beberapa kisah sukses (seperti pabrik tekstil Moskow), tetapi kecenderungan seluruh perekonomian adalah menurun dan semakin semrawut. Ekonomi Rusia sedang menuju pada kehancuran total. Jelas situasi ini tidak kondusif untuk mengorganisasir produksi, untuk mengeliminasi kompetisi, atau untuk perencanaan ekonomi
Republik Soviet yang masih muda ini juga menghadapi problem-problem lain, seperti sabotase dari para ahli dan teknisi. Para ahli dan teknisi ini berharap bahwa pemerintah Soviet akan jatuh dalam hitungan minggu. Akibatnya mereka meninggalkan Rusia atau menolak untuk bekerja. Para ahli di Rusia 1917 tidak seperti para ahli dan teknisi sekarang ini. Kita akan kembali ke topik ini nanti ketika kita membicarakan Venezuela. Tetapi para ahli dan teknisi, para manajer level rendah dan pekerja kerah putih sekarang ini telah menjadi semakin proletariat. Mereka menghadapi serangan yang sama, pemotongan dan penurunan upah seperti yang dihadapi oleh kaum buruh. Adalah mungkin membawa mereka ke pihak kita, untuk meyakinkan mereka mengenai ide-ide kita dan selanjutnya memenangkan mereka ke pihak kita, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di Venezuela hari ini.
Namun, di Rusia tahun 1917, para ahli dan teknisi tersebut sangat diistimewakan. Mereka adalah putra putri dari kaum bangsawan dan borjuis. Mereka juga berpendidikan, yang sudah barang tentu merupakan keistimewaan tersendiri. Mereka bergaji tinggi dan memiliki posisi kuat. Mereka merasa terhina oleh gagasan negara buruh dan kontrol buruh. Mereka serentak menolak untuk bekerja, dan sebagai akibatnya melumpuhkan industri Soviet.
Oleh karena itu, pemerintahan Uni Soviet terpaksa membuat serangkaian kompromi, diawali oleh membayar para teknisi lebih tinggi daripada buruh biasa. Tentu saja, komisar politik ditempatkan untuk mendampingi mereka guna memastikan loyalitas mereka selama mereka dikirim ke pabrik-pabrik untuk membantu dalam pengoperasian pabrik. Ini sendiri adalah sebuah kebijakan kontrol buruh yang brilian, tetapi, meskipun begitu, ini tetaplah sebuah kompromi. Negara Soviet tidak punya pilihan lain - tanpa para ahli tersebut, industri tidak akan berjalan.
Seiring dengan perang saudara yang semakin menyelimuti Rusia di musim panas 1918, sabotase dari kelas penguasa semakin menajam. Rusia menghadapi kelaparan karena para petani kaya menimbun gandum mereka. Ketika pemerintah Soviet sangat kekurangan bahan bakar untuk persiapan perang, para bos minyak mengancam menutup pabrik mereka karena mereka yakin bahwa para buruh tidak dapat menjalankan industri tersebut. Semua kekuatan reaksioner di seluruh dunia dengan antusias sedang menunggu jatuhnya negara Uni Soviet yang masih muda ini.
Akibatnya, pemerintah Uni Soviet menasionalisasi cabang-cabang ekonomi utama pada bulan Juni 1918. Semua industri tambang, teknik, tekstil, barang listrik, kayu dan potongan kayu, tembakau, kaca, keramik, kulit, semen, karet, transportasi dan bahan bakar dinasionalisasi. Ini adalah industri-industri vital, dan perlu dilindungi dari sabotase kaum borjuis dan mengorganisir mereka kembali untuk keperluan perang sipil.
Kongres Dewan Ekonomi, yang dibentuk pada bulan Desember 1917, memutuskan untuk membentuk badan manajemen dari seluruh industri-industri yang dinasionalisasi yang tersusun sebagai berikut: 1/3 datang dari Dewan Ekonomi Daerah atau Supreme Economic Soviet, 1/3 datang dari serikat buruh, dan 1/3 lagi dari para buruh perusahaan itu sendiri. Komite pabrik diubah menjadi sel-sel inti dari serikat buruh, dan mulai mengelola dan mengatur industri. Langkah ini diambil untuk menjamin perencanaan ekonomi yang demokratis dan karakter sosial yang terkandung dalam ekonomi tersebut. Ia memastikan kontrol yang demokratis atas ekonomi oleh kelas buruh secara keseluruhan dan bukan hanya para buruh di tiap-tiap pabrik. Bentuk sindikalisme dan "swa-manajemen lokal", yang mendominasi dari sebelum Oktober 1917 hingga musim panas 1918, telah menyebabkan pertentangan dan persaingan antara pabrik-pabrik, dan juga penimbunan barang-barang serta pencarian profit, dan pada akhirnya melumpuhkan perekonomian. Langkah-langkah baru dari negara Uni Soviet ini telah mengubah kecenderungan yang kacau di dalam ekonomi dan merupakan sebuah faktor utama mengapa Soviet mampu memenangkan Perang Sipil.
Sekarang saya tidak ingin masuk ke dalam masalah mengenai Stalinisme dan degenerasi Uni Soviet, karena ini bukan poin atau topik diskusi hari ini, tetapi cukup untuk mengatakan: bahwa demokrasi buruh, yaitu kontrol buruh dan pengelolaan industri oleh buruh tidak berkembang di bawah kondisi yang ideal di Rusia. Tetapi meskipun demikian, di negara yang berhadapan dengan keterbelakangan yang parah, yang sedang menghadapi sabotase secara umum tidak hanya dari borjuasi Rusia tetapi juga dari para ahli dan kaum imperialis, kaum proletar Rusia yang muda dan yang tidak berpengalaman ini, yang dikelilingi oleh musuh-musuh di semua sisi, mampu mengorganisir pengelolaan industri. Ini merupakan bukti kreativitas kelas buruh dan kemampuannya untuk mentransformasi masyarakat.
Namun, setelah selesainya Perang Sipil, Uni Soviet benar-benar hancur. Pada tahun 1921, produksi pertanian dan industri hanya 13% dari level sebelum perang. Tujuh tahun peperangan, revolusi, dan perang sipil telah memukul secara keras ekonomi dan negara Rusia secara keseluruhan. Semua yang ada digunakan untuk memenangkan Perang Sipil. Sebagaimana yang dikatakan Lenin, Kaum buruh muncul dari Perang Sipil menjadi "de-classed" (kehilangan kelasnya). Sebagian besar buruh yang paling maju telah menyerahkan nyawanya di garis depan peperangan. Kaum tani, yang membenci kota-kota besar dan pabrik-pabrik, dan murka karena pengalaman perang, dibawa ke kota-kota untuk mengisi pabrik-pabrik. Dalam banyak hal, adalah birokrasi dan bukan kaum buruh yang memenangkan Perang Sipil. Dengan implementasi NEP (New Economic Policy; Kebijakan Ekonomi Baru) dan pertumbuhan birokrasi, demokrasi buruh diganti dengan kehendak kaum birokrasi yang semakin tumbuh dan menjadi semakin sadar akan dirinya sendiri. Pengelolaan industri oleh buruh digantikan dengan pengelolaan industri yang keliru oleh birokrasi.
Pengalaman Yugoslavia
Saya ingin menghabiskan beberapa menit untuk berbicara mengenai Yugoslavia dan mengenai masalah koperasi pekerja serta apa yang disebut dengan sosialisme-pasar. Ini adalah topik yang penting dan sangat relevan dengan persoalan kontrol buruh di Venezuela. Banyak dari ini juga terkait dengan gagasan-gagasan yang sedang didorong ke depan oleh kaum Kiri Baru di Cina saat ini.
Perusahaan-perusahaan di Yugoslavia merupakan perusahaan milik negara dan secara resmi diserahkan kepada para buruh untuk dijalankan melalui dewan-dewan buruh atau melalui komite-komite manajemen-mandiri (self-management). Satu hal yang paling penting untuk disadari dan perlu diingat saat membahas komite-komite manajemen-mandiri ini adalah bahwa mereka berfungsi di dalam pasar - mereka berkompetisi secara nasional maupun internasional. Perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik ini berpromosi, bersaing, dan melakukan apa pun untuk meningkatkan profit mereka. Pengejaran atas profit inilah yang menyebabkan para tenaga ahli dan manejer-manejer mendominasi para buruh.
Perpecahan Tito-Stalin menyulut perkembangan manajeman-mandiri ini di Yugoslavia. Hingga tahun 1948, Yugoslavia memiliki sistem yang sangat mirip dengan apa yang ada di Uni Soviet. Pada saat itu, Partai Komunis Yugoslavia adalah partai yang paling setia kepada Stalin. Tetapi Tito telah memimpin perjuangan bersenjata melawan kaum Nazi dan telah merebut kekuasaan dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dari Tentara Merah Uni Soviet. Dia memiliki basis kekuatannya sendiri, dan ini menyebabkan sejumlah sengketa dengan Stalin dan birokrasi Soviet. Setelah perpecahan Tito-Stalin, Pemerintah Yugoslavia tiba-tiba mengumumkan bahwa Uni Soviet telah merosot ke dalam "Kapitalisme Negara".
Dalam upayanya untuk menemukan sebuah justifikasi ideologi untuk perpecahan dengan Stalin, para birokrat Yugoslavia lebih lanjut menyatakan bahwa kepemilikan negara hanyalah prasyarat untuk sosialisme. Secara umum, ini adalah benar. Mereka mengatakan bahwa untuk membangun sosialisme, relasi-relasi sosialis atas produksi perlu dikembangkan; yang tentu saja juga tepat. Akan tetapi, mereka percaya bahwa relasi-relasi sosialis atas produksi akan dikembangkan dengan manajemen-mandiri, bila tidak demikian mereka percaya bahwa sistem sosialis akan merosot ke dalam despotisme birokratik (ini merupakan sebuah skema cerdik yang digunakan oleh para birokrat Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan dari kelas buruh dalam persengketaannya dengan Uni Soviet dan untuk mendorong proposal "reformasi"). Mereka menyerang kontrol ekonomi terpusat di USSR. Namun, bukan kontrol ekonomi terpusat yang merupakan masalah, ketiadaan kontrol buruhlah yang merupakan masalah. Reformasi pasar juga diusulkan sebagai cara untuk mendorong ekonomi yang terpuruk dan untuk mencari sumber-sumber perdagangan lainnya karena dukungan Uni Soviet telah terputus (Perdagangan dengan USSR dan negara-negara Blok Timur lainnya menyumbang 50% dari ekspor dan impor. Pada tahun 1950, ini anjlok menjadi 0%).
Pada tahun 1950, Yugoslavia memperkenalkan sebuah undang-undang baru mengenai manajemen-mandiri buruh. Mereka berpendapat bahwa desentralisasi manajemen-mandiri buruh adalah awal dari lenyapnya sebuah Negara (the withering of the state). Dalam kenyataannya, kekuasaan ada di tangan birokrasi negara. Rencana Lima Tahun pertama (1947-1952) tidak mencapai target. Kualitas produk rendah, dan dari tahun 1949 produktivitas tenaga kerja telah mengalami penyusutan. Para birokrat Yugoslavia mulai mencari sebuah "prosedur otomatis" untuk mengatur ekonomi - serupa dengan bagaimana pasar berfungsi di bawah kapitalisme. Karena ketiadaan kontrol buruh sejati sebagai perangkat untuk mengontrol kualitas produksi, kaum Stalinis terpaksa mencari "mekanisme pasar". Dari awal sudah tampak jelas bahwa langkah-langkah ini akan melepas serangkaian kontradiksi. Kaum Stalinis sedang mencoba untuk melakukan satu hal yang mustahil, yakni mencoba membuka pasar dan pada saat yang sama mencoba untuk mempertahankan kontrol pusat.
Pengelolaan perusahaan menjadi tanggung jawab dewan-dewan buruh ketimbang para menteri-menteri negara. Rencana-rencana rinci produksi dialihkan ke perencanaan dasar untuk investasi. Tingkat upah ditetapkan oleh pusat, namun dalam tiap-tiap perusahaan upah ini dilengkapi dan ditambah dengan bonus-bonus, mengikat upah yang lebih tinggi dengan pengejaran profit. Namun, ini hanya di atas kertas. Komite-komite manajemen-mandiri dikontrol oleh manejer-manejer perusahaan, yang dekat dengan para birokrat dan menteri negara. Komite-komite ini jelas-jelas di bawah kontrol Partai dan serikat buruh. Manejer-manejer sering kali ditunjuk berdasarkan loyalitas politik pada kementerian negara, dan tentu saja menerima upah yang lebih tinggi daripada para buruh yang mereka perintah.
Hal penting lainnya yang perlu diingat adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini sekarang dikenakan pajak (ketimbang mentransfer pendapatan mereka ke negara), dan dana tersebut digunakan oleh negara untuk investasi baru dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru. Persahaan-perusahaan baru ini dengan cepat diserahkan kepada "dewan-dewan buruh" untuk dijalankan. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini tidak didistrubusikan kembali oleh negara, tetapi disimpan oleh perusahaan tersebut.
Penting untuk disadari bahwa para buruh hanya memiliki kontrol terhadap tempat kerja mereka secara formal. Di bawah manajemen-mandiri, kaum buruh seharuskan menjalankan pabrik dan bebas untuk membuat keputusan-keputusan mengenai pemasaran dan produksi. Akan tetapi, sebenarnya negaralah yang masih mengendalikan ekonomi dan perusahaan-perusahaan di bawah manajemen-mandiri buruh. Negara memiliki wewenang untuk menunjuk direktur-direktur pabrik dan mengalokasikan dana untuk tiap-tiap perusahaan. Meskipun produksi mengalami boom, kontrol negara atas investasi menyebakan pendanaan yang terus menerus untuk perusahaan-perusahaan yang tidaklah efisien, khususnya yang secara politik didukung oleh birokrasi negara.
Sistem ini memang menikmati periode kesuksesan yang singkat, dimana Yugoslavia memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling pesat di seluruh dunia pada tahun 1950-an. Namun pada tahun 1957, Kongres Dewan-Dewan Buruh (pertemuan Dewan-Dewan Buruh yang pertama dan yang terakhir) menuntut kontol yang lebih besar. Penting untuk dipahami bahwa dewan-dewan ini merupakan badan-badan birokrasi yang berada di bawah kontrol para manejer dan tenaga-tenaga ahli di perusahaan. Mereka menginginkan regulasi negara yang lebih longgar dan pajak yang lebih rendah. Perusahaan-perusahaan ini ingin lebih banyak uang masuk ke mereka sehingga mereka dapat berinvestasi sendiri ketimbang negara yang membuat keputusan investasi.
Komite-komite manajemen-mandiri semakin sadar akan kepentingan mereka sendiri, yakni kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan para birokrat dan kementerian negara. Mereka berargumen bahwa kebijakan-kebijakan ini adalah langkah-langkah yang bergeser dari "Kapitalisme Negara" dan menuju sosialisme. Dalam kenyataannya ini adalah untuk memperkenalkan pasar dan bergerak menuju kapitalisme, atau lebih tepat lagi ini adalah persiapan transisi menuju kapitalisme. Di bawah sebuah negara pekerja yang sejati, dalam suatu kondisi terisolasi, tidaklah keliru untuk memperkenalkan reformasi pasar yang terbatas, seperti yang pernah dilakukan oleh Bolshevik dengan NEP (New Economy Policy; Kebijakan Ekonomi Baru). Reformasi-reformasi pasar digunakan untuk mengatasi penyimpangan dan ketidak-efisienan dalam perekonomian, dan untuk meningkatkan produksi (khususnya produksi pertanian). Hal ini terjadi di Yugoslavia dengan perencanaan birokratiknya, di mana ketidak-efisienan dan produktivitas yang rendah tampak jelas, terutama setelah mereka diisolasi oleh USSR. Akan tetapi, reformasi pasar di bawah Stalinisme mengembangkan logika internalnya sendiri, seperti yang kita lihat di Yugoslavia pada akhirnya dan yang kita lihat di Cina sekarang ini. Pasar tidak digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi negara dan perencanaan ekonomi negara, sebaliknya sektor ekonomi negara dan rencana ekonomi negara justru mendanai pasar. Ini juga menciptakan kondisi di mana para birokrat dan manejer tertarik untuk memberikan legitimasi dan formalisasi atas kontrol dan kekuasaan mereka - yakni dengan menjadi kaum borjuis.
Pertumbuhan yang tinggi pada tahun 1950-an roboh pada awal tahun 1960-an, dan sebagai akibatnya reformasi-reformasi yang diusulkan oleh dewan-dewan buruh diimplementasi. Ini merepresentasikan sebuah pergeseran yang besar ke arah pasar dan kekuatan para manejer yang semakin besar. Namun, pada tahun 1962 Rencana Ekonomi Ketiga dicampakkan hanya setelah 1 tahun karena krisis ekonomi. Produksi industri anjlok ke setengah dari tingkat produksi pada tahun 1960, impor naik terus, ekspor ambruk, dan inflasi semakin meningkat dengan sangat besar.
Respon dari birokrasi negara adalah dengan bergerak lebih jauh menuju "sosialisme pasar". Negara menginginkan perusahaan-perusahaan Yugoslavia menjadi perusahaan yang kompetitif di pasar dunia, dan monopoli negara atas perdagangan luar negeri dihapus, serta membuat mata uang dapat diperdagangkan. Para birokrat Yugoslavia berpendapat bahwa jika para buruh tidak membuat keputusan-keputusan investasi yang fundamental melalui dewan-dewan buruh, maka mereka benar-benar tidak memiliki kontrol. Itu semua bisa dirangkum dalam sebuah pepatah di Yugoslavia: "He who rules over expanded reproduction rules society" (Mereka yang menguasai produksi yang berkembang, menguasai masyarakat).
Dan di sini pertanyaannya adalah: apakah kelas buruh berkuasa ketika kelas buruh dipecah-pecah, melalui perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik individual yang mengendalikan investasi dan produksi; atau ketika kelas buruh sebagai satu kesatuan, melalui negara, mengontrol investasi dan produksi? Tentunya yang kedua adalah yang benar. Di bawah model Yugoslavia, perusahaan individual yang mengejar keuntungan adalah pihak yang berkuasa, dan bukan kelas buruh. Nasionalisasi ekonomi, kepemilikan negara atas ekonomi, dan perencanaan ekonomi secara demokratis adalah faktor-faktor yang menjamin kontrol buruh atas seluruh ekonomi dan bukan hanya satu pabrik atau industri. Ini juga menjaga karakter sosial dari ekonomi dan perkembangan relasi-relasi sosialis di dalam produksi. Sosialisme berarti sentralisasi ekonomi, kontrol atas keseluruhan ekonomi oleh kelas buruh secara demokratis, guna mengembangkan ekonomi secara keseluruhan dan menjamin kepentingan kelas buruh secara keseluruhan - bukan hanya menjamin kepentingan pribadi dari sebuah pabrik atau industri tertentu. Masalah di Yugoslavia bukanlah karena kuasa atas pabrik diserahkan ke komite-komite manajemen-mandiri; ini sebenarnya bisa menjadi sebuah langkah yang sangat progresif dan demokratis selama ekonomi tersebut disusun ke dalam sebuah rencana terpusat yang demokratis, di bawah kontrol kelas buruh, yang melibatkan sebuah negara pekerja yang sejati. Masalahnya adalah bahwa kontrol ekonomi terdesentralisasi dan kontrol ekonomi diserahkan kepada kepentingan dari tiap-tiap perusahaan. Pemburuan profit dan kepentingan pribadi dari perusahaan-perusahaan ini menyebabkan para manejer dan teknisi spesialis mengontrol komite-komite manajemen-mandiri.
Hasil dari reformasi-reformasi ini tidaklah mengejutkan. Ketidaksetaraan meningkat pada tahun 1960an di antara perusahaan-perusahaan di dalam industri yang sama, di antara industri yang berbeda-beda, di antara kota dan desa, dan di antara daerah-daerah. Pada pertengahan tahun 1960-an tingkat pendapatan di Slovenia adalah enam kali lebih besar daripada di Kosovo. Yang kaya menjadi lebih kaya, dan tidaklah mengejutkan kalau pengaruh kaum buruh jatuh dibandingkan dengan pengaruh tenaga ahli di perusahaan. Sebab jika tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan, maka buruh akan cenderung makin bergantung kepada para tenaga ahli dan manejer untuk menghasilkan keuntungan. Bila saja kontrol ekonomi disentralisasi dan direncanakan secara demokratis untuk kepentingan seluruh rakyat, maka pengaruh para buruh akan meningkat dalam relasinya dengan para tenaga ahli karena keahlian dan pengetahuan dari para ahli akan digunakan untuk kepentingan ekonomi secara keseluruhan daripada untuk memenuhi kepentingan sempit mereka sendiri. Demokrasi buruh dapat menggantikan pasar sebagai sarana untuk mengatur ekonomi.
Satu langkah besar lainnya menuju kapitalisme adalah dibubarkannya program investasi negara dan bank sentral negara. Dana investasi negara dibubarkan dan dinvestasikan ke dalam bank manajemen mandiri, yang kemudian meminjamkan uang ke perusahaan-perusahaan atas dasar orientasi laba.
Semua kebijakan ini menyebabkan pemberontakan terhadap pasar pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, yang dipimpin oleh para pelajar, kaum muda dan rakyat miskin. Mereka menentang pasar, meluasnya kesenjangan sosial, dan meningkatnya kekuasaan bank-bank dan para manejer atas perusahaan-perusahaan.
Dari tahun 1974 "sosialisme pasar" telah dicampakkan karena demonstrasi-demonstrasi buruh yang sangat besar, yang memuncak di pendudukan Universitas Belgrade selama tujuh hari dengan slogan "Hancurkan Kaum Borjuasi Merah". Akhirnya perencanaan ekonomi dibawa kembali, tetapi tetapi yang dibawa kembali bukanlah model Soviet birokratik, dan juga bukan perencanaan ekonomi yang demokratis. Tiap-tiap perusahaan menegosiasi "perjanjian" investasi Lima Tahun dengan negara.
Melihat sejarah Yugoslavia, kita bisa menyaksikan bahwa selalu ada sebuah perjuangan antara sentralisasi dan de-sentralisasi, serta perjuangan antara kasta manajerial dan kasta birokrasi negara. Stalinisme secara fundamental gagal untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan regional di Yugoslavia. Ketika desentralisasi dan reformasi pasar diperkenalkan pada tahun 1950-an, ini dilihat sebagai sebuah kemenangan oleh para birokrat-birokrat nasional. Kepentingan nasional sempit mereka telah menunjukkan bahwa mereka lebih tertarik untuk mengembangkan perekonomian nasional mereka sendiri dengan mengesampingkan yang lain. Ini juga memberikan lebih banyak kekuasaan ke tangan para manejer.
Ketika negara pusat berusaha untuk memperkenalkan kembali kebijakan-kebijakan sentralisasi pada tahun 1970-an, langkah ini ditentang oleh para birokrat nasional dan manejer (khususnya mereka yang berada di Slovenia dan Kroasia). Ini adalah sebuah perjuangan antara kelompok-kelompok birokrasi yang berbeda, yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda juga. Di satu sisi kelompok-kelompok birokrasi nasional dan kasta manejer mendorong de-sentralisasi dalam rangka mendorong kepentingan dan kekuatan mereka, sedangkan negara pusat mendorong sentralisasi (pada 1970-an). Pencampakkan "sosialisme pasar" merupakan suatu upaya oleh para birokrat negara, yang menyadari bahwa reformasi pasar tengah mengancam kekuasaan mereka, dan untuk menegaskan kembali kontrol mereka atas para manejer dan kelompok-kelompok birokrasi regional. Contohnya, jika pada pertengahan tahun 1960-an upah di Slovenia adalah enam kali lebih besar daripada di Kosovo, adalah mudah untuk melihat mengapa para birokrat Slovenia, yang memiliki pandangan nasional sempit, akan memiliki minat desentralisasi - supaya mereka bisa menuai keuntungan dari kekayaan daerah mereka daripada melihatnya mengalir ke tetangga mereka.
Model manajemen-mandiri Yugoslavia memiliki masalah-masalah besar - masalah-masalah yang memainkan peran signifikan dalam perpecahan yang brutal di negeri ini (yang pada akhir tahun 80an dan tahun 90an pecah menjadi 8 negara yakni Bosnia, Serbia, Kosovo, Slovenia, Macedonia, Montenegro, Kroasia, dan Srpska. Perpecahan yang brutal ini membawa perang dari tahun 1991 hingga 2001 dan memakan korban jiwa lebih dari 140 ribu - catatan Editor). Karena tiap-tiap perusahaan berkompetisi di pasar, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Mereka hanya tertarik dengan laba maksimum, supaya sebagian dari laba tersebut (bagian yang tidak dipergunakan untuk biaya atau investasi ke depan) dapat digunakan untuk meningkatkan gaji buruh. Ini menempatkan kontrol di tangan para manejer dan tenaga ahli dan bukan di tangan komite-komite buruh. Kita akan menyaksikan masalah yang sama ketika kita membahas kontrol buruh di Venezuela. Koperasi-koperasi di Venezuela, karena masih beroperasi di bawah ekonomi kapitalis, berada di bawah tekanan untuk memaksimalkan keuntungan. Ini menciptakan kontradiksi-kontradiksi di dalam perusahaan dan cenderung menempatkan kontrol di tangan para manejer daripada komite-komite buruh. Pengejaran laba membuat perusahaan-perusahaan bertarung satu sama lain dalam kompetisi, membuat buruh bertarung dengan buruh yang lain dalam kompetisi, dan juga mengarah ke perbedaan internal di tiap-tiap pabrik, dimana para manejer dan para tenaga ahli bermaksud memperketat kontrol mereka dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan dan akses keuntungan. Inilah mengapa industri-industri yang telah dinasionalisasi harus diintegrasikan ke dalam sebuah perencanaan ekonomi yang demokratis, dan semua industri yang telah dinasionalisasi harus berada di bawah kontrol buruh, serikat-serikat buruh, dan negara.
Untuk mengatasi kesenjangan antar perusahaan ini di Yugoslavia, perusahaan-perusahaan yang miskin berusaha untuk meningkatkan upah. Karena harus membayar gaji para buruh, mereka tidak memiliki dana untuk diinvestasikan. Ini lalu menghambat laju pertumbuhan ekonomi mereka, yang kemudian akan mengurangi pendapatan mereka. Akibatnya mereka mulai meminjam dari bank manajemen-mandiri, menjadi berhutang banyak, dan meningkatkan tingkat inflasi.
Ada juga masalah pengangguran. Secara umum, perusahaan-perusahaan manajemen mandiri tidak memecat atau memberhentikan karyawan. Namun, mereka juga tidak menciptakan banyak pekerjaan. Mengapa? Karena pendapatan para buruh terikat langsung dengan laba perusahaan, jadi semakin banyak buruh yang dipekerjakan semakin sedikit upah untuk setiap buruh. Ini berarti bahwa masyarakat miskin di pedesaan akhirnya pergi ke Eropa Barat untuk bekerja. Pada tahun 1971, tingkat pengangguran di Yugoslavia adalah sebesar 7%. Namun, 20% dari tenaga kerja bekerja di luar negeri.
Masalah utama yang lain adalah perpecahan kelas pekerja. Kepemimpinan Yugoslavia menyatakan bahwa model manajemen-mandiri mereka akan mengarah ke pengembangan relasi-relasi produksi sosialis. Namun, jika relasi-relasi produksi sosialis adalah tujuan kita, maka keputusan investasi tidak dapat diserahkan ke tangan tiap-tiap perusahaan secara terpisah, karena tiap-tiap perusahaan tersebut tidak mengetahui kebutuhan masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan. Lagi-lagi, kepentingan tiap-tiap perusahaanlah yang berkuasa, bukan kepentingan kelas. Kenyataannya, kepentingan buruh berada di bawah kepentingan perusahaan mereka. Mereka hanya melakukan investasi untuk menciptakan lebih banyak laba di hari depan. Karena rasio upah dan laba adalah tetap, satu-satunya cara untuk menaikkan upah adalah dengan meningkatkan laba, yang berarti meningkatkan eksploitasi terhadap kelas buruh. Seiring dengan fakta bahwa para buruh bisa melihat suatu kontradiksi antara apa yang dikatakan oleh kepemimpinan Yugoslavia mengenai manajemen mandiri buruh dan apa yang sesungguhnya terjadi, ini yang menyebabkan demoralisasi dan apati di kelas pekerja. Pada tahun 1970an, absentisme meningkat tajam.
Sistem ini, sekali lagi, mirip dengan anarki kapitalisme ketimbang keharmonian relasi produksi sosialis. Para birokrat Yugoslavia juga membongkar monopoli negara atas perdagangan luar negeri, dan sebagai akibatnya ini membuat tiap-tiap perusahaan Yugoslavia berhubungan langsung dengan pasar dunia. Ini memberi peluang bagi kapitalisme dan imperialisme untuk mengintervensi ekonomi Yugoslavia secara langsung dan tanpa kontrol atau pengawasan dari pusat.
Selama tahun 1970-an, perusahaan-perusahaan manajemen-mandiri meminjam cukup banyak dari bank-bank Barat. Tujuan awal mereka adalah bahwa mereka akan meminjam, kadang-kadang dalam jumlah besar, dan menginvestasikan uang ini ke dalam perluasan dan modernisasi perusahaan mereka dengan harapan bahwa mereka akan bisa mengekspor produk mereka ke Eropa Barat dan membayar kembali pinjaman tersebut. Namun, resesi internasional pada tahun 1979 menghancurkan harapan ini. Perusahaan-perusahaan tersebut menemui kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Selain itu, karena tidak adanya monopoli negara atas perdagangan luar negeri, tidak ada seorangpun yang tahu jumlah total utang luar negeri. Pada akhirnya, Yugoslavia harus menanggung hutang tersebut sebagai hutang negara. Standar hidup ambruk. Antara tahun 1982 dan 1989 standar hidup rakyat turun 40%. Inflasi melambung tinggi - pada tahun 1987 tingkat inflasi mencapai 150%, tahun 1989 meningkat menjadi 1950%.
Pada tahun 1988 Yugoslavia memiliki hutang luar negeri per kapita paling tinggi di seluruh Eropa, yang jumlah totalnya mencapai lebih dari 20 milyar dolar AS. Antara tahun 1984 dan 1988, Yugoslavia membayar 14 milyar dolar AS untuk bunga utang, dan ini meruntuhkan perekonomian.
Pada tahun 1980-an IMF menetapkan syarat-sayarat yang ketat untuk memperbarui pinjaman. Tentu saja, ini berarti pemotongan "anggaran sektor sosial". IMF memaksa bank-bank manajemen-mandiri untuk menjadi bank-bank swasta, dan perusahaan-perusahaan manajemen-mandiri menjadi perusahaan dengan status kepemilikan yang jelas, yakni menjadi perusahaan-perusahaan kapitalis.
Penting untuk digarisbawahi bahwa semua ini merupakan akibat langsung dari kebijakan-kebijakan "sosialisme pasar", dan ini langsung menyebabkan perpecahan Yugoslavia yang brutal. Bahkan, bagi perusahaan-perusahaan dan bank-bank manajemen-mandiri, perubahannya menjadi perusahaan swasta dan kapitalis bukanlah suatu langkah yang besar. Para manejer dari perusahaan-perusahaan manajemen mandiri menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, dan sekarang mereka memperoleh laba daripada menerima upah yang tinggi.
Krisis ekonomi yang memukul Yugoslavia di tahun 1980-an adalah penyebab dari krisis politik. Kelompok-kelompok birokrasi yang memerintah di berbagai daerah beralih ke nasionalisme dan kebijakan menyalahkan tetangga mereka. Berhadapan dengan kemungkinan adanya revolusi buruh yang sejati, mereka menggunakan sentimen nasionalisme dan kita semua tahu hasilnya.
Apa pelajaran dari pengalaman Yugoslavia? Yang diperlukan adalah kepemilikan negara atas industri-industri yang penting dan monopoli negara atas perdagangan luar negeri. Melenyapnya Negara tidak akan terjadi dengan menyerahkan industri-industri dan perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi ke para buruh dan para manejer dan membuat mereka jadi pemegang saham. Di Yugoslavia, dimana para manejer mengendalikan komite-komite manajemen-mandiri, ini menyebabkan perpecahan kelas buruh. Membuat kaum pekerja menjadi pemilik tiap-tiap perusahaan secara terpisah bukanlah kepemilikan sosial. Komite-komite manajemen-mandiri (yang dikontrol oleh para manejer) berfungsi seperti pemilik pribadi dan ini mengarah langsung ke restorasi penuh dari kapitalisme. Kunci ke arah transformasi sosialis dan melenyapnya Negara di dalam negara buruh yang cacat adalah dengan kontrol buruh yang sejati. Sosialisme bukan hanya mengenai menjaga kepentingan para buruh di tingkat lokal dan tiap-tiap perusahaan individu. Sosialisme adalah mengenai menjaga kepentingan kelas pekerja, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk ini, kepemilikan negara sangat diperlukan. Kepemilikan negara mempertahankan karakter sosial dari ekonomi, namun tidak menandakan kepemilikan sosial. Suatu ekonomi yang telah dinasionalisasi, yang dipusatkan ke dalam satu perencanaan yang demokratis, di mana tiap-tiap pabrik memiliki dewan direksi yang anggotanya terdiri dari 1/3 buruh lokal, 1/3 serikat pekerja, dan 1/3 wakil negara (atau beberapa variasi dari komposisi ini), mempertahankan kepentingan kelas pekerja secara keseluruhan, dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini produktivitas dapat ditingkatkan dan kekuatan-kekuatan potensial ekonomi, yang dibebaskan dari ikatan kepemilikan pribadi dan nation-state, dapat dilepaskan. Ketidaksetaraan di dalam masyarakat dapat diatasi, sehingga kepemilikan negara menjadi kepemilikan sosial yang sejati.
Pelajaran penting lainnya dari Yugoslavia adalah internasionalisme. Kehancuran Uni Soviet dan Blok Timur merupakan hasil dari pandangan nasional yang sempit dari para birokrasi yang berkuasa di masing-masing negara. Mereka hanya mengorganisasi ekonomi mereka sendiri dan berdagang di antara mereka sendiri. Dengan berbasiskan Bolshevisme dan internasionalisme sejati, kita akan mampu mengintegrasikan perekonomian-perekonomian nasional yang berbeda-beda dan membangun sebuah rencana ekonomi yang terpadu dan demokratis dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan kekuatan tenaga buruh dari semua negara mulai dari Havana hingga Beijing. Ini akan melepaskan kekuatan produksi dari negara-negara tersebut, mengusung perkembangan ekonomi sosialis, dan mengarah ke perkembangan hubungan produksi sosialis dan kepemilikan alat-alat produksi secara sosial yang sejati.
Kontrol Buruh dan Revolusi Venezuela
Dan ini membawa kita ke Venezuela. Apakah artinya ini bagi Revolusi Bolivarian dan gerakan cogestion? Apa yang terjadi di Venezuela menunjukkan bahwa kaum buruh mampu menjalankan industri. Benar kata pepatah: bos butuh pekerja, tetapi pekerja tidak butuh bos. Tentu saja, para teknisi, para ahli dan para spesialis sangat dibutuhkan, tetapi mereka harus ditempatkan di bawah kontrol buruh. Pengalaman para pekerja di PDVSA jelas menunjukkan ini. PDVSA bukanlah perusahaan kecil. Bahkan PDVSA adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika Latin dan menggunakan koordinasi berteknologi tinggi, dengan seperangkat komputer, satelit dan lain sebagainya.
Ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki Venezuela dibandingkan Rusia pada tahun 1917. Perkembangan dan perluasan kapitalisme sejak Perang Dunia Kedua telah mendorong kokohnya proletariat dalam skala dunia. Kaum buruh hari ini memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 1917. Mereka bekerja dengan mesin-mesin yang rumit, seperangkat komputer, satelit, dll, dan membutuhkan pendidikan yang relatif lebih tinggi. PDVSA menunjukkan bahwa kaum buruh bisa mengelola industri jauh lebih mudah dari pada di Rusia 1917.
Satu hal penting untuk diingat adalah bahwa gagasan mengenai cogestion dimasukkan dalam konstitusi Venezuela. Meskipun bentuk cogestion tidak selalu jelas, dan meskipun bahasa yang digunakan bisa membingungkan kita dan hukumnya juga tidak begitu jelas, hal ini tidaklah menjadi persoalan. Kontrol buruh bukan bagaimana hukum menetapkannya, tetapi bagaimana kaum buruh membentuknya. Sebagaimana yang telah Trotsky jelaskan, “Pada tahapan tertentu kaum buruh akan melepaskan kerangka hukum atau menghancurkannya, atau samasekali tidak menghiraukannya. Justru disinilah terdapat transisi menuju situasi revolusioner yang sejati.”
Ini jelas bahwa dengan cogestion kelas buruh di Venezuela mengartikannya sebagai kontrol dan manajemen buruh. Jika anda mengunjungi website ALCASA, sebuah pabrik pelebur aluminium, dimana co-management-nya yang sangat maju saat ini tengah berlangsung, anda bisa melihat sebuah poster yang dibuat oleh kaum buruh dengan slogan utama, “Kontrol Buruh” dan “Seluruh Kekuasaan untuk Kelas Buruh”.
Perjuangan untuk kontrol dan manajemen buruh menemukan permulaannya saat para bos menutup pabrik pada tahun 2002-2003. Para buruh di PDVSA, perusahaan minyak milik negara, mengambil alih instalasi-instalasinya dan menjalankannya sendiri, mengatasi sabotase yang diorganisir oleh para manajer. Para buruh CADAFE, perusahaan listrik negara yang menyuplai 60% listrik Venezuela, mengimplementasikan rencana-rencana darurat untuk mencegah sabotase yang dilakukan oleh para manajer reaksioner. Para buruh di perusahaan-perusahan ini secara efektif mencegah sabotase industri. Para buruh perusahaan minyak ini pada awalnya tidak menyangka bahwa mereka dapat menjalankan seluruh instalasi, tetapi segera menyadari bahwa mereka bisa menjalankannya. Mereka menyadari bahwa pihak manajemen seringkali berlibur atau tidak masuk kerja dan mereka telah menjalankan sendiri perusahaan tersebut sebelumnya.
Setelah lock-out berakhir, kontrol buruh menghilang di PDVSA. Namun, para buruh sadar bahwa perusahaan tersebut kembali berjalan di jalur kapitalis. Setelah lock-out tersebut, para buruh PDVSA mengadakan sejumlah diskusi mengenai isu kontrol buruh. Sebagai hasil dari pertemuan ini, Pedro Montilla dari gerakan buruh minyak La Jornada merancang proposal guna disahkannya co-management di PDVSA. Sayangnya, usulan ini tidak pernah disahkan. Akibatnya, ketegangan-ketegangan meningkat di industri minyak tersebut dimana para buruh menuntut implementasi kontrol buruh.
Ini beberapa tuntutan yang dibuat oleh buruh PDVSA:
bahwa cogestion harus meliputi seluruh aspek dari ekstraksi, distribusi, produksi dan penyimpanan minyak, termasuk kontrol harga atas pembelian dan penjualan
bahwa semua pembukuan harus terbuka bagi seluruh wakil-wakil di semua level yang telah dipilih oleh buruh
bahwa cogestion harus dijalankan oleh seluruh buruh lewat wakil-wakil mereka di tiap-tiap perusahaan dan pabrik, dan mereka tidak akan berhenti bekerja dan diberi kesempatan untuk tugas-tugas manajemen
setiap orang bertanggung jawab kepada dewan buruh, dan harus ketat menjaga tata tertib dan kedisiplinan dan juga mengamankan barang-barang
laporan harus dibuat untuk dewan buruh secara berkala
seluruh wakil harus tunduk pada ketentuan recall (proposal lengkap dalam bahasa Spanyol: http://venezuela.elmilitante.org/index.asp?id=muestra&id_art=93)
Atas dasar proposal ini para buruh perusahaan minyak tersebut juga membuat beberapa argumentasi sebagai berikut:
- bahwa sabotase terhadap PDVSA tidak dapat dicegah tanpa kontrol buruh dan tanpa mengambil langkah-langkah di atas untuk memastikan akuntabilitas, disiplin, dan transparansi
- Presiden Chavez telah mengancam untuk menghentikan penjualan minyak ke Amerika Serikat. Jika ancaman ini terbukti, ini tidak akan terjadi tanpa kontrol buruh dari industri minyak karena pihak manajemen akan mencoba untuk menyabotase
Pada saat yang sama para buruh di CADAFE telah memulai berjuang untuk cogestion. Kaum buruh PDVSA dan CADAFE menyadari perbedaan antara kontrol buruh dan partisipasi buruh. Para buruh CADAFE juga menulis sejumlah usulan konkret untuk kontrol buruh. Para buruh marah karena beberapa tindakan dan langkah-langkah kecil telah diambil, tetapi kontrol buruh yang sejati belum diimplementasikan. Dari 5 anggota komite koordinasi, 2 posisi disediakan bagi anggota serikat buruh yang ditunjuk dan tidak bisa di recall. Presiden perusahaan tidak perlu arahan atau instruksi dari komite koordinasi tersebut. Dalam kasus ini adalah para manajer dalam perusahaan negara ini yang menolak tuntutan para buruh. Para manajer kedua perusahaan tersebut dan negara ingin membatasi kekuasaan buruh kepada masalah-masalah sekunder (di Valencia misalnya mereka memberikan kepada buruh hak-hak konsultasi penuh tentang dekorasi natal dalam gedung-gedung perusahaan!). Para buruh telah berjuang untuk setiap inci kontrol buruh, dan sekarang tengah melancarkan perjuangan untuk cogestion yang sejati.
Buruh di kedua industri ini sekarang menghadapi argumentasi lain dari pihak manajemen yang mengatakan bahwa tidak boleh ada partisipasi atau kontrol buruh dalam industri-industri strategis. Ini adalah lelucon. Buruh-buruh PDVSA-lah yang mengembalikan produksi selama lock-out yang dilakukan oleh para bos (pada 2002-2003), buruh-buruh aluminium dan baja di Guayana-lah yang berjuang untuk menguasai instalasi gas guna menjaga pasokan, dan buruh-buruh CADAFE-lah yang mempertahankan pasokan listrik ke negara dan mencegah sabotase industri dan ekonomi Venezuela secara keseluruhan. Argumentasi bahwa buruh tidak bisa dipercaya untuk mengontrol industri-industri penting dan strategis, seperti sebuah asap yang dibaliknya adalah serangan terhadap ide kontrol buruh. Akan tetapi, jika pemerintah Venezuela ingin memastikan produksi yang lancar dari industri-industri ini dan menghadang sabotase, mereka harus mempercayakan industri-industri tersebut kepada kaum buruh, seperti yang telah terbukti bahwa kaum buruh akan mempertahankan dan melindungi industri-industri ini dari sabotase para bos dan para manajer guna mempertahankan revolusi. Tetapi ada poin penting lain yang serupa dengan apa yang pernah Trotsky katakan mengenai tambang batubara di daerah Donets (Ukraina), bahwa jika PDVSA dibiarkan berada di tangan koperasi buruh, koperasi ini akan mengontrol minyak PDVSA dan bisa menyandera seluruh negara Venezuela. Kekuatan yang paling besar dalam masyarakat Venezuela akan ada di tangan manajer-manajer PDVSA, yang akan mengendalikan sekitar 70-80% ekonomi Venezuela. Jika apa yang sedang terjadi di Venepal juga terjadi di PDVSA, hal tersebut akan menjadi kenyataan. Kontrol dan manajemen buruh harus dijalankan di PDVSA, tetapi untuk memastikan bahwa kaum buruh secara keseluruhan mengontrol perekonomian secara demokratis, dan untuk memastikan demokrasi buruh secara umum, semua perusahaan besar, termasuk PDVSA, harus disatukan ke dalam suatu perencanaan ekonomi demokratis terpusat. Ini berarti bahwa dewan direksi PDVSA harus terdiri dari 1/3 dari buruh, 1/3 dari serikat buruh, dan 1/3 dari negara (atau beberapa variasi daripadanya).
Contoh yang bagus dari kontrol buruh adalah CADELA, anak perusahaan CADAFE di Merida yang dijalankan di bawah satu bentuk cogestion buruh. Beberapa minggu lalu terjadi longsor dan banjir serius yang memotong pasokan listrik ke masyarakat sekitar. Para ahli berpikir bahwa ini akan memakan waktu 2 bulan untuk mengembalikan pasokan listrik. Namun, komunitas-komunitas yang terorganisir melakukan kontak langsung dengan para pekerja dan membantu memperbaiki kerusakan. Dengan bekerja sama dan merencanakan perbaikan tersebut, dan setelah banyak lembur untuk kebaikan masyarakat, pasokan listrik dapat kembali dalam waktu 2 minggu.
Setelah kekalahan lock-out dari para bos, para bos di seluruh Venezuela menutup dan mengunci banyak perusahaan dan pabrik karena alasan politik dan bukan alasan ekonomi. Sekitar 250.000 hingga 500.000 orang telah kehilangan pekerjaan. Di sini anda bisa melihat bahwa kontrol buruh umumnya tidak terjadi karena masalah produksi, tetapi untuk mengamankan pekerjaan, masyarakat dan sebagainya.
Segera setelah lock-out dan penutupan pabrik yang meluas, para buruh mulai mengambil alih pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja. Perjuangan yang paling maju saat ini adalah Venepal. Kaum buruh mengambil alih pabrik dan ingin menjalankannya sebagai koperasi. Kaum buruh mampu menunjukkan keunggulan kontrol buruh. Di pabrik tersebut, ada satu mesin buatan Jerman. Mesin tersebut rusak dan perlu perbaikan. Pihak manajemen menolak untuk memperbaikinya karena ini memerlukan seorang insinyur yang harus diterbangkan dari Jerman guna memperbaikinya (demikian kata mereka). Ini membuat pabrik berjalan dengan kapasitas yang kurang. Setelah pihak manajemen meninggalkan pabrik dan para buruh menduduki pabrik, mereka berimprovisasi dan memperbaiki mesin tersebut dan mengembalikan produksi pabrik ke kapasitas penuh.
Kamerad-kamerad kita di CMR (Corriente Marxista Revolucionaria, seksi Tendensi Marxis Internasional di Venezuela) yang pertama kali mengajukan tuntutan untuk kontrol buruh dan nasionalisasi, dan kemudian ini diadopsi oleh para buruh. Pada tanggal 19 Januari tahun ini (2006) INVEPAL diekspropriasi dan Chavez mengumumkan bahwa perusahaan ini akan dijalankan di bawah kontrol buruh. Saat ini koperasi buruh memiliki 49% saham perusahaan dan negara 51%, guna menjamin karakter nasionalisasi INVEPAL. Kaum buruh memilih para direktur dan seorang menteri mengirim dua wakil untuk terlibat dalam pengalaman menjalankan pabrik bersama dengan buruh.
Namun, beberapa masalah muncul. Dewan buruh mengambil keputusan untuk membubarkan serikat buruh di sana dan sekarang ingin membeli saham pemerintah sehingga mereka dapat menjadi pemilik perusahaan tersebut dan mendapatkan semua laba yang dihasilkan dari produksi.
Pada awal tahun ini, Alexis Ornevo, anggota direktorat INVEPAL pada Pertemuan Internasional Solidaritas dengan Revolusi Venezuela, menyatakan bahwa buruh tidak lagi membutuhkan sebuah serikat karena sudah tidak ada bos di pabrik. Menurut konstitusi, melalui sebuah lubang di dalam konstitusi tersebut, koperasi buruh secara hukum dapat meningkatkan saham mereka dari 49% menjadi 95%. Ornevo secara terbuka telah menyatakan niatnya untuk melakukan hal ini. Kontradiksi seperti ini tak dapat dihindari. Kontrol buruh yang penuh dan sejati sangatlah diperlukan untuk mencegah terperosoknya kaum buruh ke jalan memperkaya diri sendiri
Angel Navas, presiden serikat buruh CADAFE khawatir bahwa perkembangan di INVEPAL akan menciptakan sebuah model cogestion sebagai koperasi kapitalis. Ia mengatakan:
“Sebagaimana yang telah kita lihat dalam presentasi INVEPAL kemarin, mereka memiliki beberapa masalah, mereka tampak sedang berpikir seperti para manajer. Sesuai dengan apa yang yang telah kita dengar kemarin, mereka ingin memiliki semua saham perusahaan. 800 buruh akan menjadi pemilik perusahaan. Dan jika perusahaan ini untung, apakah buruh-buruh ini akan menjadi kaya? Ini adalah sebuah perusahaan yang harus menjadi milik seluruh bangsa; perusahaan saya tidak boleh hanya menjadi milik buruh. Jika kita memperoleh laba, laba ini adalah milik seluruh populasi. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang kita semua miliki – buruh-buruh industri minyak, yang menghasilkan laba terbesar: bagaimana kita mendistribusikan laba ini ke seluruh negeri? Keuntungan ini bukan untuk saya. Tidak masuk akal kalau karena saya bekerja di industri minyak, misalnya, saya dapat memperoleh 90 juta bolivar sedangkan upah minimum adalah 4 juta Bolivar.”
Bandingkan dengan Yugoslavia, di mana kaum buruh merasa bahwa mereka memiliki pabrik dan bersaing di pasar. Sekali lagi, ini merupakan masalah utama dimana ketidaksetaraan gaji terjadi di Yugoslavia. Beberapa buruh cukup beruntung karena mereka memiliki monopoli akses atas pekerjaan yang bagus, sementara buruh yang lainnya ditinggalkan begitu saja. Intinya adalah bahwa keuntungan dari perusahaan negara yang dinasionalisasi harus diambil oleh negara dan didistribusikan serta diinvestasikan kembali ke masyarakat secara keseluruhan, guna mengembangkan ekonomi dan membebaskannya dari kesenjangan. Inilah apa yang dimaksud dengan sosialisasi ekonomi. Jika produktivitas ditingkatkan, ada lebih banyak laba yang bisa didistribusikan kepada masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan kekayaan sosial yang melimpah, membebaskan masyarakat dari kesenjangan. Di Yugoslavia pada saat itu, yang ada adalah sebuah sistem dimana laba dari tiap-tiap perusahaan disimpan secara individual, tidak disosialisasikan. Jika sekelompok direksi INVEPAL sekarang ini berhasil mengambil-alih mayoritas saham perusahaan guna memperkaya buruh-buruh INVEPAL, ini akan mempertentangkan sekelompok buruh dengan buruh yang lain dan memperlebar jurang kesenjangan. Ini juga bisa menciptakan pertentangan internal di INVEPAL untuk menguasai saham perusahaan. Jika para buruh di tiap-tiap industri atau di tiap-tiap perusahaan diizinkan untuk menguasai laba dari produksi, laba tersebut tidak akan didistribusikan kembali secara sosial, tetapi tetap menjdi milik pribadi yang merupakan inti dari ekonomi kapitalisme dan tidak akan mengarah pada pembangunan relasi-relasi sosialis dalam produksi.
Selanjutnya ada pabrik CNV, di mana kita juga memiliki sejumlah pengaruh. CNV telah dinasionalisasi pada bulan Mei dan ganti nama menjadi INVEVAL. Di sini kesulitan berasal bukan dari koperasi buruh tetapi dari pemerintah. Benar kalau mantan pemilik melancarkan sebuah tuntutan untuk diberikan kompensasi untuk ekspropriasi tersebut, tetapi masalah yang sebenarnya adalah bahwa ketika perusahaan tersebut dinasionalisasi Chavez mengatakan dengan sangat jelas bahwa para buruh harus memiliki mayoritas wakil-wakil di dewan direksi dan bahwa badan pemegang keputusan tertinggi adalah Majelis Buruh. Akan tetapi, ketika wakil-wakil dari Kementerian Ekonomi Rakyat membacakan proposal AD/RT perusahaan, tidak disebutkan partisipasi buruh sama sekali. Buruh lalu mengadakan pertemuan dan menolak usulan ini dan mulai memobilisasi tuntutan kontrol buruh. Mereka sekarang telah berhubungan dengan buruh-buruh di perusahaan-perusahaan lain di mana terdapat kontrol buruh dalam rangka menyebarkan perjuangan di luar INVEVAL. Kita akan kembali ke masalah ini di bawah. [1]
Pengalaman yang paling maju dari kontrol buruh tengah terjadi di ALCASA, sebuah pabrik aluminium besar milik negara. Sangatlah menakjubkan bila kita membaca materi mengenai cogestion di Venezuela. Perdebatan dan diskusi mengenai kontrol buruh dan sosialisme sudah sangat maju, dalam banyak hal bahkan lebih maju dibanding dengan Rusia pada tahun 1917, dan ini tanpa keberadaan sebuah Partai Bolshevik di Venezuela! Para buruh di ALCASA benar-benar jelas mengenai apa arti cogestion. Edgar Caldera, salah satu pemimpin serikat buruh telah menulis sebagai berikut:
“Jika ada satu hal yang harus dipahami oleh para buruh dengan jelas adalah bahwa co-management kita tidak bisa menjadi senjata untuk memperdalam mode produksi kapitalis yang eksploitatif. Kita tidak boleh mengulang kisah sedih di Eropa, di mana sistem co-management digunakan untuk menghapus hak-hak para buruh dan hak-hak yang telah diperolehnya. Co-management yang telah kita mulai pelaksanaannya di ALCASA tidak ada kesamaannya dengan hal tersebut. Ini adalah emansipasi sejati dari kelas kita, yang didasarkan pada prinsip-prinsip revolusioner dari Marx, Rosa Luxemburg, Gramsci, dan Trotsky. Ini adalah menciptakan suatu model co-management dengan tujuan mentransformasi mode produksi kapitalis, yang didasarkan pada eksploitasi manusia oleh manusia, menjadi mode hubungan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, solidaritas, keadilan, kesetaraan, tanggung jawab bersama dan kesejahteraan bersama dari kaum buruh dan populasi secara umum.” (ALCASA: Cogestion, workers control and production, http://venezuela.elmilitante.org/index.asp?id=muestra&id_art=1999)
Dalam artikel lain ia menulis:
“Kaum buruh ALCASA sedang mendorong maju kontrol buruh dan kontrol komunitas, yang berdasarkan Majelis-Majelis Umum sebagai otoritas tertinggi … yang telah secara total mengubah struktur kekuasaan lama dan memberikan seluruh kekuasaan untuk kaum buruh dan komunitas … Di ALCASA kaum buruh memilih para manajer, yang digaji sama, dan dapat di-recall. Keputusan-keputusan penting dibuat oleh Majelis Buruh. Para manajer juga telah mengatakan mereka tidak akan berdiam diri di kantor, mereka akan terus bekerja.”
(ALCASA: bourgeois cogestion or workers cogestion, http://venezuela.elmilitante.org/index.asp?id=muestra&id_art=1917)
Trino Silva, salah satu dari pemimpin buruh lainnya mengatakan dalam sebuah wawancara::
“Para buruh harus memilih presiden ALCASA. Tetapi Dewan Direksi tidak boleh hanya terdiri dari buruh. Kami sedang berpikir mengenai sebuah badan direksi yang beranggotakan 14 orang: tujuh anggota inti, dan tujuh anggota cadangan. Dari tujuh anggota inti tersebut, empatnya adalah buruh ALCASA, yang dua wakil dari pemerintah (sehingga mereka bisa mengawasi apa yang sedang kita lakukan dengan perusahaan kita), dan yang satu lagi adalah perwakilan dari komunitas yang telah diorganisir.”
Ia lalu menambahkan:
“ALCASA bukan hanya milik buruh ALCASA, juga bukan hanya untuk Trina Silva dan buruh ALCASA, tetapi milik semua masyarakat. Oleh karena itu masyarakat publik punya hak untuk mengirim perwakilan ke Dewan Direksi; pertama untuk transparansi, dan kedua untuk memastikan bahwa ALCASA bermanfaat bagi semua rakyat.” (Aluminum Workers in Venezuela Choose Their Managers and Increase Production, interview by M. Harnecker, http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1407)
Pengalaman di ALCASA dan partisipasi komunitas di dalam pengelolaan pabrik ini telah membawa mereka kepada gagasan-gagasan unggul lainnya, yang menunjukkan kekuatan dari kontrol buruh untuk merubah masyarakat. Tahun lalu ALCASA menghabiskan dana 24 miliar bolivar untuk pelayanan kesehatan bagi buruh di klinik-klinik swasta. Serikat buruh mengklaim memiliki beberapa tanah dekat dengan pabrik dan mereka akan memberikan tanah ini kepada negara untuk dibangun sebuah klinik publik untuk buruh ALCASA dan masyarakat sekitar. ALCASA dan beberapa perusahaan di daerah juga ikut menyumbang dan membangun sebuah dapur industri untuk buruh dan masyarakat. Ada sekitar 200 juru masak di daerah tersebut yang bisa mereka organisir dan dipekerjakan. Mereka juga ingin menghentikan monopoli transportasi di daerah tersebut. Mereka ingin membantu mendanai dan menciptakan sebuah sistem transportasi publik yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih terjangkau. Ini merupakan tindakan nyata dari kontrol buruh, demokrasi buruh, yang dapat menggantikan pasar sebagai regulator ekonomi. Kaum buruh bisa melihat dengan jelas apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan, dan bisa mengusulkan investasi di daerah-daerah ini. Jika pengalaman ini diikuti dalam skala nasional, dan kekayaan sosial tersedia untuk semua melalui ekonomi yang terencana secara demokratis, dengan mudah Venezuela dapat berkembang cepat.
Namun ada beberapa bahaya yang dihadapi ALCASA. ALCASA sebenarnya adalah perusahaan yang tengah merugi. Kaum reformis dan para birokrat dapat menggunakan kreativitas para buruh guna membuatnya menjadi perusahaan yang menghasilkan laba, dan kemudian mencoba mendepak kontrol buruh. Atau, jika ALCASA terus merugi, kaum reformis mungkin mencoba berargumentasi bahwa kontrol buruh tidak bisa bekerja secara efektif dan harus ditinggalkan; argumen ini adalah bagian dari serangan umum terhadap kelas buruh dan elemen-elemen kontrol buruh atau manajemen atas ekonomi yang mereka memiliki.
Saya berharap setiap orang di sini memiliki kesempatan untuk melihat artikel Jorge Martin yang terbit sekitar satu setengah minggu yang lalu mengenai pengambil-alihan pabrik yang terbengkelai. Jumlah total perusahaan yang terbengkelai yang sedang diinvestigasi di Venezuela adalah 1149. Ini merupakan tindakan yang direncanakan untuk mempertahankan pekerjaan, menghentikan sabotase dari para bos, dan menghentikan ketergantungan Venezuela pada impor. Jika negara menjalankan perusahaan-perusahaan ini di bawah kontrol buruh, mereka perlu menyediakan perusahaan-perusahaan ini sumber bahan baku. Perusahaan-perusahaan ini pada gilirannya akan menjual produk jadi. Hal ini akan memaksa dimulainya sebuah perencanaan ekonomi dan pada akhirnya memaksa Chavez untuk mempertimbangkan pengambil-alihan perusahaan milik kaum borjuis. Tuntutan ini kemungkinan besar akan datang dari kelas buruh sendiri. Kaum buruh akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan: kenapa nasionalisasi terbatas pada pabrik-pabrik yang bangkrut atau sekarat? Kenapa negara cenderung menasionalisasi kerugian dan memprivatisasi laba? Agar perusahaan-perusahaan ini tidak keburu terbengkelai, perusahaan-perusahaan yang masih sehat harus segera dinasionalisasi, mereka harus menjadi bagian dari perencanaan umum produksi. Hal ini tidak akan mungkin terjadi selama bagian-bagian kunci dari ekonomi, seperti lembaga kredit dan perbankan, tetap berada di tangan swasta. Perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi ini akan berada di atas belas kasih kapitalisme, akan menghadapi sabotase, dan akan menghadapi penolakan dalam penjualan produk. Hal ini akan memaksa Chavez dan pemerintah untuk mengambil jalan ekspropriasi.
Artikel Jorge Martin juga menjelaskan bahwa bagi setiap pemilik perusahaan yang ingin tetap membuka perusahaannya, negara akan membantu mereka dengan kredit berbunga rendah, tetapi hanya dengan syarat “dimana para pemilik perusahaan memberikan partisipasi buruh dalam manajemen, pelaksanaan, dan keuntungan perusahaan.”
Di bawah kondisi normal, ini akan menjadi trik yang cerdas untuk melucuti kelas buruh. Namun di Venezuela sekarang, ini akan meningkatkan kepercayaan-diri para buruh dan mempertajam perjuangan kelas di pabrik-pabrik ini.
Kini, poin akhir yang ingin saya sampaikan mengenai Venezuela adalah pertemuan nasional buruh-buruh yang terlibat di dalam pengalaman-pengalaman kontrol buruh yang dilaksanakan pada tanggal 16-18 Juni. Ini melibatkan buruh INVEVAL, ALCASA, PDVSA dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Beberapa keputusan yang diambil adalah:
Membangun Front Nasional Untuk Mempertahankan Co-Manajemen Revolusioner, perkembangan sosialis dari dalam … di tingkat lokal dan negara.
Mengkarakterisasikan cogestion kita sebagai gerakan yang akan mempengaruhi relasi-relasi kapitalis dan bergerak menuju kontrol buruh, kekuasaan dewan-dewan rakyat dan konstruksi negara sosialis.
Front Nasional mengusulkan co-manajemen tenaga kerja, sosial, dan militer.
proposal-proposal untuk co-management revolusioner harus juga mengikutsertakan proposal bahwa perusahaan-perusahaan mesti menjadi milik Negara, tanpa ada pembagian saham dengan buruh, dan bahwa semua keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui dewan-dewan perencanaan sosialis. Dewan-dewan perencanaan sosialis ini harus dipahami sebagai badan yang melaksanakan keputusan yang diambil oleh rakyat di dalam majelis-majelis.
Memperjuangkan, mempromosikan dan mensistematisasikan pendidikan sosial dan politik dan ideologi sosialis guna memperdalam Revolusi Bolivarian dengan membentuk posko-posko lokal, regional dan nasional dengan tujuan membangun Jaringan Nasional Pendidikan Sosial Politik Revolusioner.
Membangun solidaritas dan menyebarkan revolusi ke seluruh Amerika Latin dan dunia.
Merangkul kelas-jelas yang tersingkirkan, tereskploitasi, dan tertindas sebagai kelas sekutu dalam perjuangan untuk membangun sosialisme di abad ke-21.
Dari resolusi-resolusi ini sangat jelas bahwa cogestion atau co-management di Venezuela dilihat sebagai sebuah langkah menuju pembangunan masyarakat sosialis. Pertemuan nasional mengenai pengalaman kontrol buruh jelas merupakan sebuah langkah besar ke arah yang tepat. Ini membawa bersama-sama berbagai kelompok buruh yang berbeda-beda dan membawa mereka semua di bawah satu bandera, ini memberikan bentuk pada gerakan dan memberikan bentuk pada ideologi kaum buruh, yang, dengan tak terelakkan, bergerak ke arah sosialisme. Para buruh, melalui pengalaman mereka sendiri, telah mengambil kesimpulan bahwa kontrol buruh merupakan alat yang sangat kuat di tangan kelas buruh. Perjuangan untuk kontrol buruh secara langsung menolak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, dan merupakan perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang baru di dalam masyarakat yang lama. Transformasi masyarakat sosialis bergantung pada transformasi mode produksi, dan kontrol buruh dan manajemen buruh merupakan metode revolusioner dari kelas buruh untuk menjalankan transformasi ini dan menyerang jantung kapitalisme – dari dalam pabrik-pabrik dan tempat kerja. Inilah mengapa revolusi di Venezuela sedang bergerak ke arah sosialisme – karena bentuk perjuangan kelas buruh yang bertujuan untuk membela revolusi, pekerjaan, kehidupan, dan kepentingan-kepentingan mereka terjadi di dalam pabrik di mana mereka melawan musuh mereka, kapitalisme dan para bos, dalam bentuk pemogokan dan demonstrasi, dan juga dalam bentuk kontrol buruh dan manajemen buruh. Tujuan sosialis dari gerakan revolusioner lahir dari perjuangan ini, dan manajemen buruh meletakkan pondasi-pondasi untuk masyarakat yang baru.
Gerakan kontrol buruh sedang membawa kelas buruh pada satu kesimpulan: bahwa revolusi Bolivarian harus putus dengan kapitalisme. Kaum buruh melihat bahwa untuk mencapai tujuan mereka, Revolusi harus putus, secara radikal, dengan kapitalisme. Untuk memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, perumahan, pendidikan, dan produksi pangan, kita perlu menyusun dan merencanakan ekonomi berdasarkan pada kebutuhan mayoritas, bukan keuntungan bagi minoritas. Namun, kita tidak dapat merencanakan apa yang kita tidak kontrol, dan kita tidak dapat mengontrol apa yang bukan milik kita sendiri. Sepanjang tuas-tuas paling penting dari kekuatan ekonomi tetap berada di tangan para bos, mereka akan dapat mengorganisir sabotase, dan bahkan mungkin menumbangkan revolusi.
Kontrol dari satu atau beberapa pabrik, seperti di Spanyol 1936, atau di Chile pada awal tahun 1970-an, atau di Venezuela hari ini bukan berarti akhir dari kapitalisme. Tak dapat diabaikan, selama para kapitalis tetap mengendalikan keseluruhan ekonomi, kontrol buruh tidak dapat dipertahankan. Kontrol buruh merupakan sebuah langkah yang besar. Ini memberikan buruh pengalaman yang tak ternilai dalam administrasi yang merupakan esensi dalam ekonomi terencana sosialis. Namun, sekali lagi, sepanjang elemen-elemen kunci dari ekonomi tetap di tangan pribadi, sepanjang tidak ada nasionalisasi ekonomi terencana yang sejati, pengalaman kontrol buruh tidak akan memiliki karakter yang penuh dan memuaskan.
Sekali lagi, dimana kontrol buruh berkembang dari bawah, dari dalam pabrik-pabrik, manajemen buruh berkembang dari atas dan hanya signifikan dalam konteks ekonomi terencana sosialis, dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan monopoli. Ini berarti manajemen dari keseluruhan rencana ekonomi dijalankan oleh buruh, tidak hanya terbatas pada pabrik milik mereka sendiri atau ekonomi dalam skala lokal, tetapi juga membuat keputusan investasi secara umum dan merencanakan pertumbuhan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaum sosialis bukanlah sindikalis yang percaya bahwa kontrol atas industri-industri atau perusahaan-perusahaan individu oleh para buruh di dalamnya bisa menjamin jalannya industri tersebut secara harmonis tanpa manajemen ekonomi oleh buruh secara keseluruhan.
Ini juga berarti bahwa kepemilikan atas industri tidak bisa tetap berada di tangan kapitalis. Hanya kepemilikan publik atas monopoli-monopoli besar yang akan menjamin manajemen buruh dan kontrol buruh di tiap-tiap pabrik.Dewan-dewan buruh ini harus melibatkan semua seksi dari kelas buruh termasuk penyewa rumah, ibu rumah tangga, mahasiswa dan para pensiunan serta organisasi-organisasi serikat buruh. Pemilihan-pemilihan para delegasi yang reguler, tunduk pada recall sewaktu-waktu, dan para pejabat terpilih yang memperoleh upah sama dengan seorang tenaga ahli akan melindungi kaum buruh dari tumbuhnya birokrasi yang dapat merebut kekuasaan.
Perjuangan untuk kontrol buruh harus bergerak maju, harus diperluas, dan harus dikaitkan dengan tuntutan untuk transformasi masyarakat sosialis. Kaum buruh di Venezuela sedang melakukan hal ini. Nasionalisasi harus diperluas ke bank-bank, sektor telekomunikasi, tanah dan pusat-pusat produksi pangan, dan ke industri-industri manufaktur dan industri berat. Kekuasaan ekonomi oligarki dan kaum imperialis harus dihancurkan. Kelas buruh Venezuela sedang mengalami transformasi secara massif dan sadar akan kekuatan dan tujuannya. Disilah letak harapan bagi Revolusi Bolivarian. Keberhasilan perluasan kontrol buruh dan pembangunan sosialisme di Venezuela akan tersebar ke seluruh benua. Ini akan memberikan harapan dan keyakinan kepada kaum buruh di Bolivia, Argentina, Brasil, Meksiko, dan Kuba. Revolusi Amerika Latin akan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh dunia.
Saya akan mengakhirinya di sini dengan kata-kata Hugo Chavez: “Sebuah Revolusi merupakan suatu proses di mana model dan gagasan-gagasan yang baru lahir, sedangkan gagasan-gagasan yang lama mati, dan dalam Revolusi Bolivarian, kapitalisme akan dihapuskan!”


content:
Selama masa pandemi Covid-19 tak sedikit lembaga koperasi melakukan koreksi terhadap kinerja tahun 2020. Salah satunya dengan mengurangi porsi penyaluran kredit dan menggenjot pertumbuhan simpanan. Strategi tersebut dipilih karena menjaga likuiditas dirasa lebih penting untuk menjaga kepercayaan anggota.
Seperti yang disampaikan Ngakan Made Nata Ketua Koppas Srinadi yang ada di Kabupaten Klungkung. Menurutnya, saat ini bisa jadi hampir semua lembaga koperasi melakukan koreksi terhadap kinerja mereka. Hantaman pandemi Covid-19 menurutnya sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat kecil sehingga berdampak langsung bagi sektor lembaga keuangan mikro.
"Ekonomi lesu akibat Covid-19 berbeda dengan kondisi ekonomi saat krisis moneter 1998, saat itu koperasi eksis karena yang terdampak adalah pengusaha besar, tapi kali ini berbeda, rakyat kecil justru lebih terdampak, sehingga ikut mempengaruhi lembaga keuangan mikro," ujarnya saat dihubungi balibanknews.com Senin (2/11/2020).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dekopinda Kabupaten Klungkung ini, menjaga likuiditas tetap pada posisi aman adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Pilihan untuk mengurangi porsi kredit atau bahkan menyetopnya untuk sementara adalah tepat. Hal itu dinilai penting karena, likuiditas yang terjaga akan membuat koperasi tetap mampu melayani kebutuhan anggota yang saat ini lebih memilih menarik simpanan dibanding menabung. "Jika cadangan likuiditas aman, maka ketika ada penarikan anggota bisa tetap dilayani sehingga kepercayaan tetap terjaga," ujar pria kelahiran Dawan Kelod, Klungkung 5 Agustus 1967 ini.
Ia juga tak penampik jika koperasi yang dikelolanya juga terdampak pelemahan ekonomi meski tidak signifikan. Menurutnya unit simpan pinjam cukup terdampak, namun diakuinya kondisi seperti saat ini pasti akan berlalu. Pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga pertumbuhan tetap stabil, salah satunya sosialisasi untuk mendapatkan LPDB. Menurutnya LPDB akan mampu membantu anggota mendapatkan dana murah sehingga sangat sesuai untuk modal usaha. Ia juga menjadikan kondisi saat ini sebagai pelajaran bagi lembaga koperasi untuk tidak terpaku pada satu jenis unit usaha saja. Baginya pilihan untuk membentuk koperasi menjadi koperasi serba usaha adalah yang paling ideal.
Koppas Srinadi sendiri diakuinya memiliki sembilan jenis usaha yang berbeda diantaranya unit simpan pinjam, percetakan/konveksi, swalayan, minimarket, toko grosir, toko bangunan, furniture, bengkel mobil/motor, hingga obyek wisata waterboom. Banyaknya pilihan jenis usaha yang dikelola menurutnya mampu membuat Koppas Srinadi tetap eksis melayani kurang lebih 13.000 anggotanya. "Dalam kondisi seperti saat ini koperasi kami pun memilih untuk menjaga likuiditas dan sementara menyetop invasi kredit, kami juga selalu meyakinkan anggota untuk selalu bijak memanfaatkan dana mereka," ujarnya. [Mdy]

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id


content:
MERAUKE-Setelah dirawat selama kurang lebih 3 minggu di RSUD Merauke, satu pasien positif Covid-19 dinyatakan negatif atau sembuh. ‘’Satu dari 10 pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di RSUD Merauke dari hasil swab kedua sudah negatif atau sembuh,’’ kata Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Merauke dr. Nevile Muskita ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Kamis (6/8).
Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Merauke dr. Nevile Muskita
Karena dinyatakan sembuh, pasien tersebut langsung dipulangkan. Namun masih harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah dinyatakan sembuh. ‘’Ya, dia masih harus karantina secara mandiri di rumahnya setelah dinyatakan sembuh,’’ lanjut Nevile Muskita.
Dengan kesembuhan ini, maka total yang sudah sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Merauke sebanyak 20 orang. Sementara yang masih menjalani perawatan sebanyak 9 orang. ‘’Masih ada 9 pasien yang masih menjalani perawatan setelah satu pasien tersebut dinyatakan sembuh,’’ terangnya.
Selain kesembuhan tersebut, 3 orang yang dalam pengawasan atau suspect setelah dilakukan swab 2 kali ternyata tidak terpapar dengan Covid-19 sehingga ketiga orang tersebut juga dipulangkan. ‘’Saat ini masih ada 1 orang yang masih dalam pengawasan di RSUD Merauke atau dalam status suspect,’’ katanya.
Sementara orang yang berada dalam kontak erat atau dalam pemantauan sebanyak 254 orang. Jumlah ini bertambah dari sehari sebelumnya yang hanya 237 orang. Sekadar diketahui bahwa, penularan secara local sejak 19 Juni 2020 tidak ditemukan lagi. Yang terjadi justru para pelaku perjalanan dari luar Merauke. Sudah tercatat 11 pelaku perjalanan dari luar Merauke atau yang tiba dari luar Merauke terkonfirmasi positif Covid-19. (ulo/tri)

warc-identified-content-language: ind