content:
PERSOALAN terbesar yang dihadapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini, adalah indikasi terdapatnya rencana jangka pendek pembunuhan atas dirinya dalam jangka panjang –semula, disebutkan jangka waktu 12 tahun. Diduga kuat akan dilakukan melalui revisi UU KPK. Terminologi “pembunuhan KPK” dalam konteks ini, kita pinjam dari Ikrar Nusa Bhakti, professor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI. Sejauh ini, ‘pembunuhan’ adalah terminologi paling keras, di saat yang lain masih menggunakan kata ‘pelemahan’ KPK terhadap upaya revisi UU No. 30/2002 mengenai KPK yang (kembali) diluncurkan 45 anggota DPR lintas fraksi partai KIH plus Golkar. Dan bisa dipastikan sikap 45 anggota itu merupakan pencerminan kehendak partai mereka masing-masing.
Merupakan hal menarik, menurut Ikrar dalam tulisannya di Harian Kompas (13/10), “UU KPK lahir pada era Presiden Megawati Soekarnoputeri, tetapi kini mengapa justru PDI-P yang menjadi motor pelemahan atau bahkan pembunuhan KPK? Apakah ini terkait dengan isu ketakutan PDI-P bahwa Megawati akan terkena kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada eranya dulu?” Kehadiran anggota DPR dari PDI-P, Masinton Pasaribu sebagai mesin utama memunculkan upaya revisi itu, tentu tak kalah menarik. Salah satu argumentasinya dinilai Ikrar amat absurd, ketika ia ini “secara menggebu-gebu mengatakan bahwa pembentukan KPK yang lahir atas dasar Tap MPR RI/VIII/2001 itu adalah produk situasi politik transisi dan kini MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.” Atas dasar itu pula Masinton dan para pendukung pembunuhan KPK membatasi usia KPK hanya pada 25 tahun. Karena KPK saat ini sudah 13 tahun, sisa usia KPK adalah 12 tahun seperti yang dicanangkan RUU Revisi KPK itu. Sebelum dibunuh, KPK mulai dipreteli sejumlah otoritasnya.
JOKOWI DAN MEGA DI DEPAN PAPAN CATUR. “Ini yang justru menambah misteri soal revisi UU KPK ini, mengapa pemerintah yang didukung PDI-P dulu melahirkan UU KPK, dan kini ketika PDI-P berkuasa kembali justru ingin mematikan KPK.” (Infografis Tempo)
Lebih jauh, kita masih meminjam uraian Ikrar. “Sampai detik ini antara DPR dan pemerintah (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) masih saling mengelak bahwa bukan lembaga mereka yang mempersiapkan revisi UU KPK.” Jika benar Kementerian Hukum dan HAM yang mempersiapkan draft revisi tersebut, memang benar ada kepentingan politik PDI-P untuk melemahkan dan bahkan membunuh KPK. “Ini yang justru menambah misteri soal revisi UU KPK ini, mengapa pemerintah yang didukung PDI-P dulu melahirkan UU KPK, dan kini ketika PDI-P berkuasa kembali justru ingin mematikan KPK.”
Tak kalah menambah aroma misteri, adalah di mana posisi Presiden Joko Widodo dalam kaitan rencana yang terkesan ingin mematikan KPK ini. Memang, pada Selasa (13/10) petang dalam konsultasi Pimpinan DPR dan Presiden, ada kesepakatan menunda pembahasan revisi UU KPK, sampai masa sidang berikut. Tetapi ini tidak mengurangi tanda tanya tentang sikap sebenarnya dari Presiden Jokowi dalam konteks tercerminnya kehendak pemerintahannya untuk mengakhiri KPK –entah sekarang, entah beberapa waktu ke depan. Kesepakatan DPR dan Pemerintah ini terasa sangat sarat dengan salah satu aspek dalam ‘filosofi’ kepemimpinan Jawa: Menyelesaikan persoalan bisa dengan menunda keputusan, to solve the problem by postponing the problem. Bila dalam filosofi Nusantara pada umumnya berlaku adagium “tempalah besi selagi panas”, maka Mpu pembuat keris di tanah Jawa mengembangkan ilmu “besi juga bisa ditempa dalam keadaan dingin.”
Per saat ini suhu pro-kontra eksistensi KPK melalui polemik tentang revisi UU KPK, dipastikan makin meninggi bila DPR memaksakan pembahasan revisi tersebut. Penundaan ke masa sidang berikut akan menurunkan temperatur. Namun, belum tentu akan menyelesaikan persoalan, karena siapa yang tahu apakah temperatur sudah reda pada waktu itu. Meski, sebenarnya ada celah kecil, yakni bila publik ternyata tidak puas dengan susunan komisioner KPK yang baru nanti sehingga surut semangatnya mendukung KPK, maka mereka yang menginginkan KPK mati bisa menyodok lagi.
Et tu Jokowi? TIDAK mudah mengukur sikap sesungguhnya Presiden Joko Widodo tentang eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Beliau sejauh ini bukan tipe “the man who rules the waves”, tetapi “the man who ruled by the waves”. Dalam berbagai persoalan pemerintahan dan kekuasaan –termasuk dalam masalah pemberantasan korupsi– selama setahun ini beliau lebih sibuk dan repot melakukan konsolidasi menyiasati angin yang menjadi penguasa sesungguhnya terhadap gelombang di laut. Dalam keadaan demikian, kendati beliau dalam berbagai retorika dan kampanyenya senantiasa menegaskan sikap anti korupsi dan keinginan memberantas kejahatan terhadap keuangan negara itu, beliau akan lemah dalam realita.
Gelombang kekuatan kaum korup dan pemangku kepentingan khusus yang begitu kuat di seputar rezimnya, membuat Presiden Joko Widodo selalu terpaksa kompromistis. Wealth driven politic yang melingkupi di sekelilingnya tak bisa tidak memberi posisi kuat kepada kaum korup. Tak sedikit tudingan bahwa kabinetnya telah terisi dengan berbagai macam tokoh dengan hasrat dan kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga rawan tergelincir korup. Tetapi kehidupan politik Indonesia sendiri saat ini memang takkan berjalan tanpa topangan dana operasional yang digali melalui korupsi. Biaya menjadikan seseorang sebagai bupati atau gubernur mahal, apalagi untuk menjadi presiden. Tak ada partai politik –selaku pelaku utama kehidupan politik Indonesia saat ini– yang tak punya persentuhan saling menguntungkan dengan pelaku korupsi untuk tidak mengatakan bahwa korupsi itu memang merupakan kiat penting untuk survival untuk kemudian berjaya pada langkah berikutnya. Korupsi sudah menjadi semacam gimnastik nasional untuk memelihara stamina. Terbaru, Partai Nasdem milik Surya Paloh –yang selalu menjanjikan pembaharuan dan restorasi– telah mulai ikut tercatat sebagai peserta gimnastik nasional itu.
Maka, dari situasi itu, pantas saja bila ada separuh tanda tanya terhadap diri Joko Widodo sendiri dalam konteks pemberantasan korupsi. Mereka yang menyodorkan rencana revisi UU KPK secara formal adalah salah satu menterinya, sementara beberapa anggota DPR dari partai pendukungnya selalu menyebut-nyebut keterkaitan sang presiden sebagai pihak yang menyetujui. Memang, Presiden Joko Widodo tak bisa lagi dikatakan sepenuhnya selalu seia-sekata dengan PDI-P sebagai partai pendukung utamanya menuju kursi RI-1, tetapi belum tentu dalam hal eksistensi KPK mereka memiliki keinginan berbeda satu dengan yang lain. Kalau Presiden memang tak menginginkan pelemahan –atau bahkan pembunuhan– terhadap KPK, Presiden takkan hanya sepakat terhadap penundaan, melainkan memberi penegasan bahwa pemerintah menarik kembali usulan revisi UU KPK itu. Dan sikap itu ditempatkan sebagai bukti komitmen terhadap pemberantasan korupsi, setidaknya selama 4 tahun ke depan. Kalau tidak, ada pertanyaan: Et tu Jokowi?
Dua pilihan di depan liang kubur. SEBENARNYA menyangkut KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi ada dua pilihan tersedia.
Pertama, konsisten terhadap niat semula saat KPK didirikan, bahwa lembaga itu sebuah lembaga ad-hoc. Tugas pokoknya untuk mengatasi kian meluasnya korupsi sebagai perilaku berjamaah justru pada pasca Soeharto –yang dikecam sarat KKN– karena untuk sementara institusi penegak hukum yang ada dianggap tidak cukup berdaya mengatasinya. Sebagai konsekuensi logisnya, semestinya selama KPK bekerja dalam jangka waktu tertentu, selama itu pula harus ada upaya keras membenahi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI –dengan jajarannya masing-masing. Untuk mencapai kualitas terbaik dengan kemampuan kuantitatif dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Bahwa Kejaksaan Agung berpotensi berkembang secara kualitatif dan kuantitatif, terlihat pada dua masa Jaksa Agung, yaitu Marzuki Darusman dan Baharuddin Lopa. Sayang keduanya, khususnya Marzuki, kala itu dipatahkan di tengah jalan oleh intrik kekuatan politik korup yang masih eksis dan masyarakat yang bingung memberi dukungan penuh karena sikap apriori sisa masa lalu. Sementara Baharuddin Lopa sangat cepat terputus masa kerjanya oleh kematian di tanah suci. Dan tak kalah pentingnya, titik lemah di badan-badan peradilan tak pernah ditangani dan diatasi dengan bersungguh-sungguh. Setidaknya sebuah Pengadilan Negeri di Jakarta bahkan sempat disebut sebagai kuburan bagi perkara-perkara korupsi.
Atau kedua, kenapa tidak sekalian saja menetapkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi secara permanen dan satu-satunya, lengkap dengan segala wewenang extra ordinary yang dibutuhkan? Persoalan pokoknya, saat ini KPK lah satu-satunya lembaga penegakan hukum yang masih cukup dipercayai dalam kadar tinggi oleh masyarakat dan memiliki efek penggentar terhadap kaum korup. Terhadap yang lain, masyarakat telah begitu putus asa dan bahkan patah arang. Akan memakan waktu lama sebelum kepercayaan itu bisa dipulihkan, untuk tidak mengatakan bahwa praktek kotor di pengadilan dalam konteks wealth driven law justru makin meningkat. Konsekuensi dari menempatkan KPK sebagai lembaga permanen adalah pengembangan pengorganisasian secara bersungguh-sungguh. Tidak gampang, tetapi kesulitan tak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan. Dibutuhkan political will yang kuat untuk menyelamatkan negara dari liang kubur ‘negara gagal’. (socio-politica.com)
Posted in Politik.	Tagged Baharuddin Lopa, BLBI, Et tu Jokowi?, Golkar, Ikrar Nusa Bhakti, Jaksa Agung, Jokowi, KIH, LIPI, Marzuki Darusman, Masinton Pasaribu, Megawati Soekarnoputeri, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Partai Nasdem, Pasca Soeharto, PDI-P, Pembunuhan KPK, Presiden Joko Widodo, revisi UU KPK, revisi UU No.30/2002, Surya Paloh, wealth driven law
Mengejar ‘Mandat Langit’: ‘Beban Sejarah’ Jusuf Kalla
May 24, 2014 by sociopolitica
0
BUKAN hanya Prabowo Subianto yang memiliki semacam ‘beban sejarah’ dari masa lampau, tetapi juga Muhammad Jusuf Kalla. Tokoh yang tampil sebagai calon Wakil Pesiden mendampingi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang ini, juga punya ‘beban sejarah’ yang sama –yang seharusnya memerlukan pula penjelasan, karena mengandung sejumlah peran kontroversial. Di tahun 1966-1967 nama dan peran Jusuf Kalla mencuat sebagai tokoh perjuangan 1966 di Sulawesi Selatan. Ia memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai tokoh puncak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di daerah tersebut.
MUHAMMAD JUSUF KALLA. “Namun adalah baik bila ia bisa menjelaskan beberapa segmen yang berpotensi sebagai beban dalam sejarah ketokohannya, menjelang ia menapak menjadi bagian dari kepemimpinan nasional untuk kedua kali.” (gambar download)
Gerakan mahasiswa 1966 di Sulawesi Selatan kala itu, bila diperbandingkan, berbeda banyak dengan gerakan mahasiswa pada tahun-tahun yang sama di Jakarta dan Bandung. Salah satu perbedaan utama adalah fakta sangat dominannya HMI dalam gerakan-gerakan mahasiswa di Sulawesi Selatan saat itu. Demikian besar jumlah keanggotaan HMI di Sulawesi Selatan –terutama di Makassar– sehingga tokoh HMI Adi Sasono pernah mengatakan “di perguruan-perguruan tinggi Makassar hampir tidak ada yang bukan HMI.” Maksud Adi, seluruh badan kemahasiswaan di perguruan tinggi di sana, tak ada yang tak dikuasai oleh HMI. Dan di lapisan pelajar berperan Pelajar Islam Indonesia (PII).
Di Jakarta, sumber ketokohan mahasiswa di sekitar tahun 1966 lebih warna-warni. Tokoh-tokoh pergerakan 1966 bersumber dari berbagai organisasi ekstra, seperti PMKRI (Cosmas Batubara, Savrinus Suardi), Somal (Marsillam Simandjuntak, Yosar Anwar), Mahasiswa Pantjasila (David Napitupulu), GMKI (Albert Hasibuan) selain PMII, IMM dan HMI (Mar’ie Muhammad, Abdul Gafur, Akbar Tandjung). Sementara itu di Bandung, tokoh-tokoh organisasi ekstra berpadu dengan tokoh-tokoh intra kampus sebagai tulang punggung KAMI, ditambah aktivis-aktivis independen. Dari Daim A. Rahim, Djoko Sudyatmiko, Sugeng Sarjadi, Mansur Tuakia, Jack Sitompul, Purwoto Handoko, Alex Rumondor, Muslimin Nasution sampai Rachmat Witoelar, Rahman Tolleng dan Bonar Siagian. Dan, yang lebih muda seperti Sarwono Kusumaatmadja dan Marzuki Darusman. Di kalangan pelajar selain KAPPI ada Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, satu-satunya di Indonesia (Thomas Sitepu, Endriartono Sutarto, Luhut Pandjaitan dan Sudi Silalahi). Mereka dari Bandung ini tercatat sebagai pelopor gerakan menjatuhkan Soekarno.
Perbedaan lain yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh mahasiswa tahun 1966 di Makassar, adalah bahwa dibanding Bandung misalnya, mereka lebih cepat tiba di ‘tujuan’. Secara dini, beberapa tokoh mahasiswa, seperti antara lain Rapiuddin Hamarung, berhasil masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan setempat, di antaranya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) tingkat provinsi maupun daerah tingkat dua. Tapi, Jusuf Kalla, menetapkan bagi dirinya suatu pilihan lain, berkarir di dunia usaha. Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, 2006) “Muhammad Jusuf Kalla, adalah anak seorang pengusaha yang saat itu tergolong sudah terkaya di Sulawesi Selatan, Haji Kalla yang merintis usahanya dari bawah sebagai pemilik toko kecil di Watampone.” Tampaknya, pilihan Jusuf Kalla, terbukti jitu. Ia berhasil lebih mem’besar’kan Group Kalla hingga tingkat yang termasuk menakjubkan. Tak heran, bila banyak yang merasa bangga, khususnya di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, terhadap diri Jusuf Kalla.
JUSUF KALLA DAN JOKOWI. “Sepanjang apa yang diucapkannya dan untuk sebagian telah diperlihatkannya selama dirinya berkesempatan ikut dalam kekuasaan negara, terkesan Jusuf Kalla banyak merubah diri dan ketokohannya. Tak heran, setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Wakil Presiden di tahun 2004-2009, ia makin diapresiasi sebagai calon pemimpin alternatif. Buktinya, Jokowi, yang pasti tak terlepas dari persetujuan puteri sulung Soekarno, Megawati, memilihnya sebagai pendamping dalam memperjuangkan ‘mandat langit’ dari rakyat. ” (download, jusufkalla.info)
Ia diketahui dan dianalisis sebagai pengusaha yang sangat tidak menyukai pengusaha keturunan Cina (sekarang secara resmi disebut etnis Tionghoa). Disebutkan, dalam beberapa peristiwa rasialis di Sulawesi Selatan, khususnya setelah peristiwa 1965, jejak peran Jusuf Kalla dan HMI selalu ada. Diceritakan pula –mungkin saja sedikit berlebihan– Jusuf Kalla berperan mendorong Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan Baharuddin Lopa untuk ‘secara’ hukum menyapu pengusaha Tony Gozal, seorang keturunan Tionghoa, dari persaingan bisnis di wilayah tersebut.
Ada dua hal yang perlu diceritakan di sini. Di satu pihak, Baharuddin Lopa –yang kemudian hari sempat sejenak menjadi Jaksa Agung RI– adalah orang yang keras kepala dan tak mudah dibujuk, tetapi Jusuf Kalla dengan caranya yang khas agaknya berhasil ‘menyelami’ sehingga bisa ‘memikat’ hati Lopa. Di pihak lain, Tony Gozal, adalah pengusaha yang tangkas melakukan pendekatan kepada para pejabat di daerah tersebut, siapa pun dan di tingkat mana pun. Kecuali, terhadap Lopa, ia gagal melakukan pendekatan. Lopa sering ikut menghadiri jamuan makan yang dilakukan Tony Gozal kepada para petinggi, tetapi justru di situ ia menyimpulkan kedekatan luar biasa sang pengusaha dengan para penguasa daerah. Lopa tak hanya ‘menyapu’ Tony, melainkan juga sejumlah kalangan pejabat.
Tetapi, Jusuf Kalla juga adalah pengusaha yang berhasil menjalin kedekatan dengan kalangan penguasa. Mula-mula dengan penguasa tingkat daerah, dan pada akhirnya juga untuk tingkat pusat. Ada masa di mana proyek-proyek pemerintah untuk daerah Sulawesi Selatan jatuh hanya ke tangan Group Kalla di samping pengusaha tertentu yang punya hubungan kekeluargaan dengan para pejabat. Di luar itu, hanyalah golongan pengusaha kelas pemungut remah-remah.
PADA 10 November 1965 kota Makassar dilanda sejumlah aksi yang keras. Selain penyerbuan Konsulat RRT (Republik Rakjat Tjina) di Jalan Chairil Anwar dan ‘pengganyangan’ PKI juga terjadi pengejaran kepada massa PNI/Marhaenis pendukung Soekarno yang dilanjutkan dengan penyerbuan dan perusakan rumah beberapa tokoh PNI. Aspek persaingan menjadi faktor penting dalam aksi permusuhan terhadap kalangan PNI Sulawesi Selatan ini. Selama masa kekuasaan Soekarno, khususnya periode 1960-1965, PNI begitu dominan di daerah ini, termasuk dalam posisi di pemerintahan.
Di tingkat pusat kala itu PNI direpresentasikan oleh PNI Ali-Surachman yang dianggap dipengaruhi PKI. Secara internal, sebenarnya ada perpecahan di tubuh PNI. Kelompok Hardi SH dan kawan-kawan misalnya menolak keberadaan Surachman yang dianggap kader PKI sebagai Sekjen PNI. Dan, PNI Sulawesi Selatan saat itu, dengan sedikit pengecualian, lebih cenderung berada di kubu Hardi. Tetapi 10 November 1965, mereka kena ‘ganyang’. Sejumlah rumah tokoh PNI diserbu dan dirusak, sehingga beberapa di antaranya terpaksa melarikan diri ke pulau Jawa. Harian Marhaen milik PNI Sulawesi Selatan diambilalih oleh seorang tokoh tentara.
Massa HMI menjadi salah satu tulang punggung aksi pada 10 November 1965 itu. Tetapi sungguh menarik bahwa kini, hampir 50 tahun kemudian, Muhammad Jusuf Kalla, tokoh HMI Sulawesi Selatan pada masa-masa pergolakan kala itu, menjadi calon Wakil Presiden dari Jokowi. Direstui Megawati Soekarnoputeri untuk maju sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Dengan pendukung utama PDIP, suatu partai yang mewarisi gen PNI.
Berikutnya, di tahun 1967, tanggal 1 Juni yang sebenarnya bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, yang selama ini dikaitkan dengan tanggal penyampaian pidato Bung Karno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), massa HMI berkumpul di gedung sekretariat mereka di Jalan Botolempangan Makassar. Kehadiran Jusuf Kalla terlihat di sana. Massa kemudian bergerak meninggalkan tempat itu dan terlibat dalam aksi perusakan sejumlah gereja di kota itu, termasuk Gereja Katedral di arah utara Jalan Botolempangan yang berseberangan dengan Lapangan Karebosi. Meskipun masih berdekatan waktu, boleh dikatakan tak ada alasan rasional untuk terjadi kerusuhan berdasar sentimen agama yang bisa dikaitkan dengan Peristiwa 30 September 1965, ataupun pencabutan mandat MPR atas diri Soekarno Maret 1967. Perusakan gereja itu terjadi sebagai suatu peristiwa dengan alasan yang berdiri sendiri, yakni intoleransi beragama. Kalau ada sesuatu yang bisa dikaitkan, paling mungkin adalah sisa-sisa kebencian pasca DI/TII.
BARANGKALI, dalam sudut pandang sekelompok masyarakat, situasional per waktu itu, saat peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, Jusuf Kalla adalah tokoh yang berkategori hero. Sikap anti ‘Cina’ yang ditunjukkannya kala itu misalnya, mewakili pandangan sejumlah saudagar Bugis dan atau lapisan tertentu dalam masyarakat terkait kesenjangan ekonomi. Tapi jangankan sikap anti ‘Cina’, sikap anti ‘Jawa’ pun masih merupakan fakta di masa itu. Sikap anti Kristen, yang ditandai perusakan gereja, mewakili pandangan sempit kelompok-kelompok masyarakat Sulawesi Selatan waktu itu, yang baru 1-2 tahun lepas dari masa pergolakan DI/TII. Sementara sikap anti PNI yang tak cermat memilih korban, lebih banyak terkait dengan rivalitas antar tokoh politik dan tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan kala itu.
KINI, untuk kedua kalinya, Muhammad Jusuf Kalla akan menjadi tokoh nasional –bila ia dan Jokowi berhasil memenangi pemungutan suara 9 Juli 2014– dan itu terjadi di usia 72 tahun. Di tahun 1966-1967 Jusuf Kalla baru berusia 24-25 tahun. Masih agresif. Kini, meski masih sering meletup-letup, pastinya harus tampil lebih bijak sebagai tokoh yang pluralis, yang menerima cita-cita bhinneka tunggal ika. Sepanjang apa yang diucapkannya dan untuk sebagian telah diperlihatkannya selama dirinya berkesempatan ikut dalam kekuasaan negara, terkesan Jusuf Kalla banyak merubah diri dan ketokohannya.
Tak heran, setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Wakil Presiden di tahun 2004-2009, ia makin diapresiasi sebagai calon pemimpin alternatif. Buktinya, Jokowi, yang pasti tak terlepas dari persetujuan puteri sulung Soekarno, Megawati, memilihnya sebagai pendamping dalam memperjuangkan ‘mandat langit’ dari rakyat. Namun adalah baik bila ia bisa menjelaskan beberapa segmen yang berpotensi sebagai beban dalam sejarah ketokohannya, menjelang ia menapak menjadi bagian dari kepemimpinan nasional untuk kedua kali.
Hal yang sama tentu berlaku untuk Prabowo Subianto. Banyak tokoh yang mampu merubah sikap, perilaku dan pandangan masa lampaunya menjadi jauh lebih baik di masa kini dan masa depan. Meski, ada juga yang jauh di dalam dirinya pada hakekatnya tak mampu melakukan perubahan sejati. Manusia termasuk spesies yang tak mudah untuk seketika merubah tabiat yang terbentuk dalam jangka lama sepanjang perjalanan hidupnya.
Jangan biarkan rakyat pemilih untuk kembali masuk ke dalam dilema pilihan the bad among the worst atau bahkan pilihan lesser evil dalam menentukan pemimpin negara. (socio-politica.com)
*Sekali lagi, tulisan ini sebagaimana tulisan lainnya dalam serial ‘Mengejar Mandat Langit’, tidak bertujuan mendiskreditkan seorang tokoh. Tujuan utama tulisan-tulisan ini adalah memberi tambahan referensi kepada mereka yang akan menjadi pemilih untuk lebih mengenal dan lebih mengetahui tentang tokoh yang akan mereka pilih 9 Juli 2014.
Posted in Politik.	Tagged Abdul Gafur, Adi Sasono, Akbar Tandjung, Albert Hasibuan, Alex Rumondor, Baharuddin Lopa, Bonar Siagian, Bung Karno, Cosmas Batubara, Daim A. Rahim, David Napitupulu, DI/TII, Djoko Sudyatmiko, Endriartono Sutarto, Haji Kalla, Hardi SH, Harian Marhaen, HMI, Jack Sitompul, Jokowi, KAMI Sulawesi Selatan, KAPI, Luhut Pandjaitan, Mansur Tuakia, Mar'ie Muhammad, Marsillam Simandjuntak, Marzuki Darusman, Megawati Soekarnoputeri, Muhammad Jusuf Kalla, Muslimin Nasution, PKI, PNI, Prabowo Subianto, Purwoto Handoko, Rachmat Witoelar, Rahman Tolleng, Rum Aly, Sarwono Kusumaatmadja, Savrinus Suardi, Soekarno, Sudi Silalahi, Sugeng Sarjadi, Thomas Sitepu, Tony Gozal, Yosar Anwar
Jakarta Sebagai Etalase Kegagalan Indonesia Dari Masa ke Masa (3)
January 27, 2013 by sociopolitica
0
FENOMENA Jakarta tahun 1970-an seakan mengalami perulangan pada tahun 2000-an. Tampaknya, setiap kelahiran dan tumbuhnya rezim baru selalui ditandai pula oleh korupsi-korupsi baru. Adanya korupsi-korupsi baru itu tercermin dengan munculnya kelompok dan keluarga kaya baru dari waktu ke waktu dengan segala kelakuan eksesifnya. Kedatangan Dewi Fortuna membawakan kekayaan yang mendadak, cenderung mendorong meningkatnya hasrat konsumtif dan ketidaksabaran untuk bermewah-mewah. Anehnya, makin tidak halal sumber kekayaan itu, justru makin tinggi pula hasrat konsumtif dan sikap bermewah-mewah itu, sehingga pada gilirannya bisa menjadi indikator adanya perbuatan korupsi.
SBY, KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI. “Sayangnya, setidaknya dua dari bintang iklan melalui televisi itu, justru telah dihukum dan dijadikan tersangka korupsi, yakni Angelina Sondakh dan Andi Alfian Mallarangeng. Kemudian dua lainnya, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pun disorot dan disebut-sebut namanya terkait apa yang di”tidak”kan itu. Lama-kelamaan, pada gilirannya nama dan kepercayaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, sulit dihindarkan untuk tidak terkontaminasi”. (youtube)
Munculnya kelompok dan keluarga-keluarga kaya baru di Jakarta pada tahun 1970-an itu merupakan fenomena yang mengiringi kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pembangunan fisik kala itu. Dan fenomena itu diyakini untuk sebagian besar, tidak boleh tidak, pasti terkait dengan fenomena korupsi yang marak pada waktu bersamaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masa itu tidak terbantahkan, meskipun juga tidak kunjung terbuktikan secara nyata –karena memang tak ada effort yang cukup untuk itu. “Meski seperti angin yang dapat dirasakan, namun tak dapat dipegang, korupsi itu jelas ada. Menurut logika bagaimana mungkin seorang pejabat tingkat biasa saja dengan gaji yang hanya cukup untuk hidup dengan standar kelayakan normal, bisa memiliki rumah-rumah mewah beserta mobil-mobil mewah yang bila diperhitungkan takkan mungkin dibelinya dengan gaji yang diakumulasikan dalam lima puluh tahun sekalipun. Korupsi dan menjadi kaya karenanya, tidak perlu lagi membuat para pelakunya tampil malu-malu seperti di zaman Orde Lama Soekarno”, demikian dituliskan dalam buku ‘Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter’ (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, 2004).
Mari kita bandingkan dengan fenomena tahun 2000-an, khususnya di masa kekuasaan Presiden Megawati Soekarnoputeri dan kemudian di hampir dua periode kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bila di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid gerakan pemberantasan korupsi melalui Kejaksaan Agung masih gencar, maka di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri gerakan itu mendadak gembos. Sebaliknya, terasa bahwa tindakan korupsi baru pasca Soeharto justru lebih melaju. Menjadi benar peringatan Jaksa Agung Marzuki Darusman yang menjabat di masa Abdurrahman Wahid, bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tak berakhir bersama berakhirnya kekuasaan Soeharto. Sementara kasus korupsi dan kejahatan keuangan lainnya dari masa lampau belum tuntas tertangani, ujarnya, korupsi-korupsi baru pun terjadi terus.
Dari masa Megawati, kita bisa mencatat adanya kasus-kasus penjualan beberapa BUMN strategis dan kasus penjualan ulang tanker raksasa Pertamina. Bersamaan dengan itu, bertiup sejumlah rumor yang mengaitkan suami sang Presiden dengan berbagai kasus. Diceritakan bahwa sewaktu masih menjadi Presiden, Abdurrahman Wahid secara khusus pernah meminta Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk menangkap Taufiq Kiemas –suami Wakil Presiden– dengan tuduhan korupsi. Marzuki tak segera memenuhi permintaan itu, dan mengatakan tak bisa melakukannya “sebelum kita memiliki bukti kuat”. Perintah penangkapan dengan tuduhan yang sama juga pernah disampaikan Presiden kepada Jaksa Agung, untuk beberapa nama lain seperti pengusaha Arifin Panigoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang memberikan pembebasan pajak mobil Timor dan terhadap politisi Golkar Akbar Tandjung. Entah ada hubungannya atau tidak, selang beberapa waktu kemudian Marzuki Darusman dilepas dari jabatan Jaksa Agung. Menurut cerita di balik berita, saat mengangkat Baharuddin Lopa sebagai Jaksa Agung, Presiden mensyaratkan penangkapan bagi 4 tokoh tersebut. Tetapi Baharuddin Lopa hanya sempat menduduki jabatan itu dalam hitungan minggu. Tak terjadi penindakan terhadap 4 tokoh. Hanya Akbar Tandjung yang kemudian pernah diajukan ke pengadilan dengan tuduhan korupsi dana Bulog pada masa kepresidenan berikutnya, namun bebas di tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin Bagir Manan.
Para pelaku korupsi masih lebih unggul. Pada dua masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, kendati retorika pemberantasan korupsi terus menerus didengang-dengungkan, dalam kenyataan perbuatan korupsi tetap saja terus melaju. Komisi Pemberantasan Korupsi tunggang langgang dibuatnya. Sungguh ironis bahwa Partai Demokrat yang menjadi pilar utama kekuasaan Presiden SBY, justru termasuk di antara yang paling disorot karena perilaku korupsi sejumlah kadernya. Melalui iklan, terhadap korupsi, Partai Demokrat menganjurkan “Gelengkan Kepala dan Katakan Tidak”, “Abaikan Rayuannya dan Katakan Tidak”, “Tutup Telinga dan Katakan Tidak” ditutup dengan “Katakan Tidak Kepada Korupsi”. Sayangnya, setidaknya dua dari bintang iklan melalui televisi itu, justru telah dihukum dan dijadikan tersangka korupsi, yakni Angelina Sondakh dan Andi Alfian Mallarangeng. Kemudian dua lainnya, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pun disorot dan disebut-sebut namanya terkait apa yang di”tidak”kan itu. Lama-kelamaan, pada gilirannya nama dan kepercayaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, sulit dihindarkan untuk tidak terkontaminasi. Kecuali bila dalam waktu ringkas yang tersisa dari masa kepresidenannya ini diisi dengan gebrakan kejutan. Tapi, sebagai harapan, it’s too good to be true. Namun, merupakan juga kenyataan bahwa bersama Partai Demokrat, nyaris tak satupun partai yang luput dari sorotan korupsi para kadernya. Sejumlah anggota DPR maupun menteri, gubernur dan bupati/walikota telah menjadi ujung tombak pemburu dana politik, sebagian (kecil) untuk partai masing-masing, sebagian (besar) untuk kepentingan sendiri. Korupsi pun bukan lagi mengintai di tikungan menunggu kesempatan, tetapi sudah dirancang, mulai dari menciptakan proyek sampai bagaimana teknik menggerogotinya.
Dan yang istimewa dalam masalah korupsi ini, Jakarta tak lagi satu-satunya locus delicti peristiwa korupsi besar-besaran. Hampir seluruh daerah telah mencatatkan nama dalam daftar korupsi nasional yang beberapa di antaranya berkategori spektakuler. Bagaimana dengan gerakan pemberantasan korupsi? Sejauh ini, tanpa mengecilkan prestasi KPK –khususnya pada periode terbaru di bawah lima sekawan Abraham-Bambang-Busyro-Adnan-Zulkarnaen– harus diakui bahwa kaum koruptor masih lebih unggul dalam mengorganisir pertahanan dan serangan balik. Keadaan ini mengindikasikan betapa kuatnya kaum korup dalam kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik.
Seberapa sulitkah memberantas korupsi? Marzuki Darusman menulis, “Tatkala menjadi Jaksa Agung dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, saya mengalami betapa sulitnya untuk menindaki kejahatan-kejahatan terhadap kekayaan negara itu”. “Selain kelemahan-kelemahan internal kalangan penegak hukum –yang harus saya akui memiliki kelemahan teknis dan ketidakkebalan terhadap aneka godaan– kendala-kendala luar biasa juga datang dari arah eksternal, termasuk dari sesama kalangan pemerintahan dan dari kalangan politik”. “Para pelaku kejahatan selalu mendalihkan penindakan atas dirinya bernuansa politis. Maka, tak jarang gerakan-gerakan politik dikerahkan melalui dan oleh pelbagai LSM sebagai alat pembelaan diri. Seringkali para pelaku kejahatan keuangan ini mendadak ditampilkan sebagai ‘pahlawan’ yang sedang ditindas, sedang teraniaya oleh balas dendam politik”.
Sepuluh tahun kemudian, giliran KPK yang menghadapi kesulitan dari kalangan politik. Terjadi upaya merevisi Undang-undang KPK melalui DPR, dengan penghilangan beberapa wewenang khusus lembaga tersebut, yang tidak bisa tidak harus ditafsirkan sebagai usaha pelemahan KPK. “Kalau KPK tak lagi superbody, saya berpikir-pikir untuk tidak melanjutkan tugas”, ujar Abraham Samad kala itu. Selain kesulitan dari kalangan politik, KPK juga mengalami benturan-benturan keras dari sesama kalangan penegak hukum, selain beraneka macam pengerahan massa yang diorganisir para tersangka korupsi.
Politik kotor dan korupsi, merupakan sumber bahaya kegagalan bahkan kehancuran Indonesia. Pada praktek politik yang kotor, korupsi menjadi cara menghimpun dana paling efektif. Sebaliknya, dengan perilaku korupsi, politik menjadi lebih kotor dan lebih busuk lagi. Tak ada kemenangan politik besar bisa terjadi per saat ini tanpa biaya dengan angka besar. Dalam keadaan Indonesia belum punya tradisi publik berkontribusi bersama membiayai tokoh atau kelompok yang didukungnya, tak bisa tidak, biaya politik dihimpun dengan menghisap uang negara melalui korupsi APBN. Di sini berlaku dalil bahwa di belakang angka-angka besar –baik angka biaya maupun angka kemenangan yang diperoleh– ada kejahatan.
“Dia yang kaya, kita yang mati”. Demikian pula dalam kehidupan ekonomi Indonesia saat ini, seluruh keberhasilan memperoleh dana dan keuntungan besar, juga lekat kepada kecurangan, ketidakadilan dan konspirasi, di atas penderitaan kalangan akar rumput. Sebuah ungkapan dalam kampanye anti rokok –yang ditujukan kepada industrialis rokok– mungkin bisa dipinjam, “dia yang kaya, kita yang mati”. Dalam penegakan dan pemerataan keadilan ekonomi, hingga sejauh ini, tak satu pun di antara para pemegang mandat rakyat, telah menunjukkan keberhasilan. Terbanyak malah menjadi perencana dan pelaku korupsi, menghasilkan situasi “mereka yang kaya, rakyat yang mati”.
Hanya satu bentuk pemerataan yang berhasil dilakukan secara nasional, dari Jakarta sampai seluruh pelosok tanah air, tak lain, pemerataan penderitaan.
(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com).
Posted in Politik, Sosial.	Tagged Abdurrahman Wahid, Abraham Samad, Akbar Tandjung, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng, Angelina Sondakh, Arifin Panigoro, Bagir Manan, Baharuddin Lopa, DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, Fuad Bawazier, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, Marzuki Darusman, Megawati Soekarnoputeri, Orde Lama Soekarno, Partai Demokrat, pelemahan KPK, Pertamina, SBY, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Taufiq Kiemas
Mencari Presiden Indonesia 2014: Kembali ke Situasi Pilihan ‘The Bad Among The Worst’? (4)
December 28, 2012 by sociopolitica
0
JENDERAL Muhammad Jusuf pernah menggebrak meja dalam suatu pertemuan yang dipimpin Presiden Soeharto, suatu malam beberapa waktu sebelum Sidang Umum MPR 1983. Dalam pertemuan –yang antara lain juga dihadiri Mensesneg Sudharmono, Seskab Moerdiono, Asisten Intel Hankam Letnan Jenderal LB Moerdani– Menteri Dalam Negeri Amirmahmud melontarkan suatu pertanyaan insinuasi yang memanaskan situasi. Kunjungan-kunjungan Jenderal Jusuf ke berbagai pelosok tanah air sebagai Menhankam/Pangab menemui para prajurit dan kalangan akar rumput, membawakan gagasan ‘kemanunggalan ABRI dan rakyat’ menurutnya perlu dipertanyakan kepada yang bersangkutan, apakah di baliknya terdapat ambisi-ambisi tertentu. Ambisi yang dimaksudkan Amirmahmud tak lain adalah keinginan Jenderal Jusuf untuk menjadi Wakil Presiden RI, bahkan mungkin berambisi menjadi Presiden berikutnya menggantikan Soeharto.
JENDERAL MUHAMMAD JUSUF DI ANTARA PARA JENDERAL REZIM SOEHARTO. “Pada masa Soeharto itu, begitu banyaknya tokoh yang memiliki keinginan menjadi number one, namun selain Jenderal Jusuf dan Marzuki Darusman, tak pernah ada yang menyatakannya langsung kepada Soeharto atau mewacanakannya secara terbuka. Mereka yang betul-betul berambisi, termasuk sejumlah jenderal di seputar Soeharto, lebih memilih jalan belakang ala permainan wayang”. (Repro dari cover buku ‘Soeharto & Barisan Jenderal Orba’/David Jenkins, Komunitas Bambu)
Mendengar ucapan bernada insinuasi dari Amirmahmud itu, seperti yang dituturkan Atmadji Soemarkidjo dalam buku “Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit” (2006), tiba-tiba Jenderal Jusuf menggebrak meja. Lalu, dengan suara keras ia berkata. “Bohong! Itu tidak benar semua! Saya ini diminta untuk jadi Menhankam/Pangab karena perintah bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi saya sendiri tidak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa!”. Semua terkejut, tak terkecuali Soeharto. Selama ia menjadi orang nomor satu di republik ini, belum pernah ada yang berani menggebrak meja seperti itu di depannya. Tapi ia tak menegur, apalagi sampai memarahi Jenderal Jusuf saat itu.
Continue reading →
Posted in Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, Amirmahmud, Atmadji Soemarkidjo, Baharuddin Lopa, BPK, Golkar, Jaksa Agung, Jenderal Muhammad Jusuf, Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM, Letnan Jenderal LB Moerdani, Marzuki Darusman, miris, Moerdiono, partai gurem, Presiden Soeharto, Sarwono Kusumaatmadja, Sudharmono, TGPF
Susilo Bambang Yudhoyono, Kisah Seorang Jenderal Dalam Labirin ‘Supremasi’ Politik Sipil (2)
October 29, 2011 by sociopolitica
0
TIGA tokoh pimpinan nasional pasca Soeharto berturut-turut adalah dari kalangan sipil, sebelum posisi itu kembali diisi oleh tokoh berlatar belakang militer, yakni Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah kecewa dengan kelemahan-kelemahan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para tokoh sipil yang tiga itu, bangsa ini menoleh lagi kepada tokoh berlatar belakang militer. Akan tetapi, ternyata, tokoh berlatar belakang militer yang muncul menjawab kerinduan rakyat terhadap kepemimpinan nasional yang kuat, terbukti tak kalah lemah kepemimpinannya dan seringkali kalah kuat kadar nyalinya oleh para tokoh sipil yang digantikannya. Dalam hal tertentu, bahkan tiga pemimpin sipil itu bisa lebih punya keberanian, meskipun roboh karenanya.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. “Menjadi tanda tanya, apakah ia akan sanggup mencari jalan keluar dari lekak-liku labirin itu dalam tiga tahun waktu yang tersisa baginya. (Lukisan, download: blog Charles Siahaan).
Tokoh sipil pertama yang tampil pasca Soeharto, adalah BJ Habibie seorang ahli industri pesawat terbang yang beberapa tahun lamanya berkecimpung sebagai eksekutif di MMB (pabrik pembuat pesawat di Jerman Barat). Sekembalinya ke Indonesia, BJ Habibie sempat menjadi Menteri Ristek di bawah Soeharto sebelum terpilih oleh MPR-RI sebagai Wakil Presiden terakhir bagi Soeharto sekitar dua bulan sepuluh hari. Saat Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, ia tak ikut mundur meski Soeharto sebenarnya menginginkannya ikut mundur dalam satu paket. Dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto tanggal 20 malam di Cendana, menurut Dr Dewi Fortuna Anwar, “Habibie mengatakan kepada Soeharto bahwa jalan terbaik baginya adalah mengundurkan diri”. Soeharto mengatakan memang akan mengundurkan diri 23 Mei setelah membentuk dan melantik Kabinet Reformasi. Habibie dengan cepat mengatakan, bila Presiden mengundurkan diri, menurut konstitusi Wakil Presiden dengan sendirinya menggantikan. Pada kesempatan itu Habibie juga menyatakan keberatannya terhadap rencana Soeharto untuk membentuk kabinet baru, karena akan sulit baginya memimpin suatu kabinet yang bukan atas pilihannya sendiri.
Tokoh sipil kedua, KH Abdurrahman Wahid naik di sela-sela popularitas tinggi Megawati Soekarnoputeri –yang terapung di atas gelembung citra sebagai ‘korban penganiayaan’ oleh rezim Soeharto– di satu pihak, dan proses penurunan dukungan internal Golkar terhadap BJ Habibie, yang dianggap ‘diatur’ Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman. Abdurrahman Wahid (PKB) berhasil memenangkan suara di Sidang Umum MPR 2000 sehingga menjadi Presiden. Ia, dengan bantuan Amien Rais (PAN) dan kawan-kawan dari poros tengah, ‘mengalahkan’ dan membuat Megawati, yang partainya (PDIP) adalah peraih suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1999, berada di posisi Wakil Presiden saja. Akan tetapi pada saat Abdurrahman Wahid menjalankan serangkaian tindakan politik yang berlawanan dengan arus kepentingan kelompok politik lainnya, ia menghadapi impeachment dan jatuh dari kursi kepresidenan yang baru didudukinya dua tahun lebih sedikit.
Megawati Soekarnoputeri, sang Wakil Presiden, dengan demikian menjadi tokoh sipil ketiga pasca Soekarno yang menjadi presiden, meneruskan sisa jabatan yang ditinggalkan Abdurrahman Wahid. Namun, dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung untuk pertama kalinya di tahun 2004, Megawati tak mampu menandingi Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono –tokoh yang ‘tertolong’ simpati rakyat karena terkesankan juga sebagai korban penganiayaan politik atas dirinya dari Presiden Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas. Selain itu, Megawati memang dianggap lemah kualitas kepemimpinannya, sedikit feodalistik kala berkuasa, tidak komunikatif, bermusuhan dengan kelompok mahasiswa dan dianggap tak mampu berbuat apa-apa. Kejaksaan Agung yang menggebu-gebu dalam pemberantasan korupsi di masa Abdurrahman Wahid –dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Baharuddin Lopa– tiba-tiba layu tak berdaya, nyaris tak berbuat sesuatu apapun di masa Megawati Soekarnoputeri. Rutan Kejaksaan Agung boleh dikata kosong hampir sepanjang waktu.
Tiga tokoh dari kalangan sipil ini ternyata gagal untuk keluar dari lingkaran kekeliruan persepsi tentang kekuasaan, dan cenderung mengulangi kesalahan-kesalahan dua penguasa sebelumnya, Soekarno dan Jenderal Soeharto. Tokoh keempat, yang berasal dari latar belakang pendidikan militer masa Soeharto, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, ketika berada di posisi pimpinan nasional pun ternyata juga cenderung mengulangi kekeliruan demi kekeliruan kekuasaan masa lampau. Mereka berempat, meski dengan kadar yang berbeda-beda, mengidap beberapa cacat bawaan yang diwariskan dua pendahulu, Soekarno dan Soeharto, dalam menjalankan kekuasaan, terutama dalam ‘prinsip’ kekuasaan demi kekuasaan belaka yang akhirnya menggelincirkan tiga dari mereka.
PADA awal kemunculannya menuju kursi utama kekuasaan, Susilo Bambang Yudhoyono, sebenarnya adalah tokoh yang sangat menarik perhatian. Walaupun ia adalah tokoh yang berlatar belakang pendidikan dan karir militer zaman Soeharto –justru pada babak ketika Dwifungsi ABRI telah dilaksanakan menyimpang dari konsep idealnya semula– tatkala maju dan tampil dalam pemilihan presiden tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono membawakan tema-tema demokrasi dan tema supremasi sipil. Setidaknya, tidak terlalu menonjolkan ketokohan sebagai seseorang yang berlatar belakang militer. Ia saat itu sepertinya memenuhi ‘syarat supremasi sipil’ yang ingin ditegakkan pasca Soeharto.
Dalam buku Menyilang Jalan kekuasaan Militer Otoriter (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, 2004) persyaratan itu digambarkan, “kalau memang ABRI dianggap sebagai suatu institusi atau aset yang secara objektif masih ada dan bisa tetap mendapat peran berguna dan tempat dalam kehidupan bangsa, ia harus terlebih dulu melalui pembaharuan dan pemahaman baru dalam kerangka supremasi sipil sebagai persyaratan demokrasi”. Dalam konteks tersebut, tentara baru yang diharapkan bukanlah model yang hanya mengandalkan otot dan senjata serta menginginkan kekuasaan hanya untuk dirinya sendiri seperti di masa lampau. ABRI atau TNI dalam posisi dengan fungsi pertahanan keamanan yang profesional harus mampu berkomunikasi dengan perguruan tinggi yang merupakan centre of excellence guna meningkatkan diri dengan bantuan mereka yang memiliki kecendikiaan dan bekerjasama untuk memajukan bangsa. Dalam rangka supremasi sipil, tentara adalah alat negara, alat rakyat, alat masyarakat sipil, dan tersubordinasi di bawah sistem atau tata masyarakat sipil. Tapi sebaliknya juga jangan terlalu jauh terayun sebagai bandul sehingga malah menjadi alat kepentingan eksklusif kelompok atau partai politik tertentu di luar kepentingan bangsa dan negara. Bila tentara masuk ke ruang civil society dengan seragam dan senjata di tangan seperti yang mereka lakukan di masa Soeharto, itu adalah militerisme yang jelas harus ditolak.
Untuk masuk ke dalam ruang-ruang masyarakat sipil, tentara harus masuk dengan ketokohan dan kualifikasi tertentu, setidak-tidaknya dengan kesiapan kerjasama bermartabat setelah mampu memadukan kewibawaan dan kekuatan otot dengan kekuatan otak yang biasanya dimiliki oleh institusi sipil seperti dari kalangan perguruan tinggi. Bahwa pada sisi lain selama ini institusi sipil terlihat tidak mempunyai sumber rekrutmen dan proses rekrutmen yang baik, memang tidak bisa dipungkiri. Justru inilah yang harus dibangun bersama kalangan perguruan tinggi dengan sumber-sumber daya militer yang harus berperanan dalam kerangka pemikiran modern sebagai dinamisator. Bila kaum politisi sipil ingin turut serta membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan, mereka pun semestinya masuk ke dalam alam pemikiran seperti ini sehingga mendapat posisi dan martabatnya secara layak dalam supremasi sipil. Jalan pintas yang dipraktekkan beberapa tahun terakhir ini dengan adu gertak di satu sisi dan pada sisi lain melakukan jual beli posisi serta kesempatan (money politic) dalam proses rekrutmen, sangat tidak bermartabat dan sesat, yang membuat kehidupan politik dan kehidupan bernegara menjadi busuk. Apa yang disebutkan sendiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai perampokan uang negara, hanyalah salah satu buah dari sistem kekuasaan yang korup ini.
Saat memasuki wilayah kepemimpinan pengelolaan negara, Susilo Bambang Yudhoyono membekali diri antara lain dengan ‘asesori’ akademik, yakni berjuang meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor. Ia juga melengkapi diri dengan syarat ‘sosiologis’ tak tertulis di negara yang disebutkan berpenduduk mayoritas Islam ini, dengan menunaikan ibadah haji. Dengan itu, ia kini memiliki kelengkapan format pencitraan yang sangat ideal untuk Indonesia dalam sosok sebagai Jenderal Purnawirawan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Presiden Republik Indonesia ia mendapat mandat dari rakyat –yang ikut memberikan suara dalam pemilihan umum– dengan angka perolehan suara tinggi, lebih besar dari 60 persen. Hanya saja, partai pendukungnya, Partai Demokrat, meskipun dalam pemilihan umum 2009 yang lalu meningkat perolehan suaranya tiga kali lipat, tetap tak mampu menyediakan dukungan kualitatif dan kuantitatif sebagai mayoritas kerja yang tangguh di DPR. Terpaksa, sang Presiden, melakukan koalisi yang dari waktu ke waktu menguras energinya, selain menguras pikiran publik yang dibuat jenuh oleh politicking di internal koalisi. Warna parlementer menjadi lebih dominan daripada warna presidensil.
Lalu bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengurus negara yang penuh perilaku korup di segala lini ini, kalau pikiran dan energinya terkuras karena itu? Apalagi, ternyata ia tidak cukup memiliki sikap-sikap dasar yang diimajinasikan publik selama ini tentang seorang jenderal: tegas, berani, cepat dan tepat mengambil keputusan. Katakanlah, seperti yang dimiliki Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo di tahun 1965 dan 1966, untuk sekedar menyebut satu contoh figur. Sarwo Edhie, bukan hanya memiliki sikap-sikap yang disebutkan tadi, tetapi juga jujur dan punya integritas kuat sehingga sehingga menjadi sosok jenderal idealis di mata generasi muda pada masanya.
AGAKNYA, ketika Susilo Bambang Yudhoyono melangkah ke dunia politik dan pengelolaan kekuasaan negara, ia ibarat masuk ke suatu labirin ‘supremasi’ politik sipil yang ‘sakit’ dan tak mampu menyembuhkannya, melainkan justru tertular penyakit nan tak kunjung sembuh dari mayoritas politisi partai yang secara tradisional dikeluhkan sepanjang sejarah Indonesia merdeka hingga kini. Menjadi tanda tanya, apakah ia akan sanggup mencari jalan keluar dari lekak-liku labirin itu dalam tiga tahun waktu yang tersisa baginya. Banyak generasi muda, terutama mahasiswa, tak sabar lagi dan cenderung tak mau memberinya lagi waktu hingga 2014….
Posted in Historia, Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung, Amien Rais, Baharuddin Lopa, BJ Habibie, civil-society, Dr Dewi Fortuna Anwar, Dwifungsi ABRI, Golkar, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet Reformasi, koalisi, labirin supremasi politik sipil, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Marzuki Darusman, Megawati Soekarnoputeri, MMB, PAN, Partai Demokrat, PDIP, PKB, Presiden Soeharto, Taufiq Kiemas, TNI
Korupsi: Musim Tanpa Akhir (2)
December 13, 2010 by sociopolitica
0
“Bila Jenderal Soeharto dianggap hanya melakukan pertunjukan pura-pura dalam hal pemberantasan korupsi, barangkali Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono bisa dianggap sejauh ini masih berada dalam tahap just talking dan acting. Masih dalam tahap menyatakan niat, namun belum memadai dalam melakukan hal-hal yang perlu untuk mewujudkan apa yang diniatkan itu. Ia masih harus terlebih dulu membuktikan bahwa ia akan sanggup dan akan masuk ke tahap action dalam konteks pemberantasan korupsi”.
KECUALI secara insidental oleh PKI, tudingan korupsi jarang dilontarkan secara terbuka kepada rezim Soekarno yang terus menerus menjalankan revolusi. Rezim Soekarno terlalu kuat untuk dikritik. Tetapi secara internal, khususnya di tubuh Angkatan Darat, Jenderal Abdul Harris Nasution pernah mencoba melancarkan gerakan koreksi terhadap perilaku korupsi, melalui Operasi Budi. Namun, terbentur. Saat AD dipimpin Letnan Jenderal Ahmad Yani, di masa pra Peristiwa 30 September 1965, Jenderal Nasution juga pernah memberi teguran agar para jenderal tidak ikut membiasakan diri untuk bersikap foya-foya, semisal membawa wanita selebriti turut serta dalam kunjungan ke daerah-daerah. Namun teguran-teguran itu hanya menghasilkan ‘ketegangan’ antara Nasution dan Yani.
Kesempatan dalam keleluasaan. Ada yang bilang, korupsi di masa Soekarno, jauh lebih kecil daripada korupsi di masa kekuasaan Jenderal Soeharto. Tentu saja, ini benar sekali. Tetapi lebih kecilnya korupsi itu, bukan karena rezim Soekarno tidak korup, melainkan karena di masa Soekarno sedikit sekali kekayaan negara yang bisa dikorupsi. Ekonomi negara sedang ambruk di tahun 1960-1965, keuangan negara sangat buruk, inflasi mencapai ribuan persen. Pada masa kekuasaan Soeharto perekonomian negara bisa diperbaiki oleh para teknorat, Widjojo Nitisastro cs, yang umumnya lulusan Universitas Berkeley Amerika Serikat. Dimulai dengan booming minyak dan gas bumi, dan topangan bantuan luar negeri, selama dua dasawarsa lebih, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan tinggi. Tetapi menurut Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, yang setelah mengakhiri masa ‘pengasingan’nya di luar negeri, selama beberapa tahun ikut dalam pemerintahan Soeharto, anggaran pembangunan negara mengalami kebocoran hingga 30 persen per tahun.
Sebagai tokoh yang pernah menjadi menteri bidang ekonomi, dan mengingat reputasinya sebagai seorang begawan ekonomi, tentu saja Dr Soemitro Djojohadikoesoemo bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Dan memang, publik kala itu sangat percaya. Bukannya tak ada menteri Soeharto yang mencoba menyanggah konstatasi besan Soeharto ini, tetapi tak satu pun dari sanggahan itu yang cukup meyakinkan. Karena, terdapat begitu banyak indikasi menunjukkan bahwa memang telah terjadi kebocoran anggaran pembangunan dalam jumlah yang signifikan. Sejumlah proyek pembangunan nyata-nyata terasa luar biasa mahal karena mark up. Dalam pembelian barang kebutuhan pemerintah, seringkali ditemukan harganya tiga kali lipat dari seharusnya. Sejumlah kapal tanker yang dibeli untuk Pertamina, dianggap kelewat mahal, baik yang dipesan dari galangan kapal luar negeri maupun dari galangan dalam negeri yang untuk sebagian milik sanak keluarga tokoh-tokoh atas Pertamina. Pembelian pesawat tempur juga tak luput dari mark up. Belum lagi berbagai praktek monopoli yang dilakukan melalui kolusi kalangan kekuasaan dengan sejumlah pengusaha yang dekat dengan kalangangan kekuasaan itu. Contoh terakhir yang banyak dipersoalkan menjelang dan sesudah jatuhnya Presiden Soeharto, adalah proyek (kilang minyak) Balongan yang biayanya mengalami mark up dua hingga tiga kali lipat. Pembelian tanah lokasi proyek Balongan maupun peralatannya mengalami mark up habis-habisan. Namun, upaya pengusutan dan penanganan atas kasus itu, tak pernah berhasil dituntaskan karena besarnya hambatan dan resistensi terhadap Kejaksaan Agung yang menanganinya di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid.
Sebagaimana halnya di masa Soekarno, di masa kekuasaan Soeharto pun tak pernah ada penindakan signifikan terhadap berbagai korupsi kalangan atas. Tetapi terhadap kalangan bawah yang melakukan korupsi, tindakan rezim bisa sangat keras, dan untuk itu ada Opstib (Operasi Tertib) yang diintrodusir Kaskopkamtib Laksamana Laut Soedomo. Spesialisasi Opstib adalah menangani apa yang disebut pungli (pungutan liar) di jalan-jalan raya dan di pos-pos jembatan timbang yang dilakukan petugas-petugas kepolisian dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) kalangan bawah. Atau pungutan-pungutan lainnya yang dilakukan pegawai pemerintah kelas ‘bawah’ di kantor-kantor pelayanan publik untuk pengurusan KTP, SIM, Paspor sampai Sertifikat Tanah dan surat-surat perizinan lainnya. Penindakan-penindakan di area pinggiran kekuasaan itu sekaligus berfungsi menahan laju penyimpangan (korupsi) massal atau secara berjamaah oleh para pelaku kecil-kecilan, agar secara akumulatif tidak menjadi massive sehingga mengurangi porsi bagi yang di atas. Itupun tidak selalu dijalankan secara konsisten, tetapi sekedar musiman manakala diperlukan pencitraan bahwa pemerintah melakukan penertiban.
Permainan di dunia perbankan hanya boleh dilakukan oleh sejumlah elite ekonomi dan dunia usaha tertentu yang punya kedekatan khusus dan kepentingan bersama dengan kalangan kekuasaan. Mobilisasi dana di sini kerapkali nyaris tak terbatas. Sementara itu sejumlah dana dalam jumlah yang telah ditakar juga dialirkan melalui kredit-kredit usaha kecil dan kredit pertanian, serta kredit candak kulak untuk pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional, untuk kamuflase politik dan mencegah kecemburuan secara vertikal. Kebanyakan dari kredit ke golongan bawah ini mengalami kesulitan pengembalian. Pemerintah tidak betul-betul berusaha mengupayakan pengembalian, melainkan dikeluhkan secukupnya saja untuk memperlihatkan betapa kalangan akar rumput yang telah di’tolong’ dengan berbagai cara itu umumnya tak tahu diri. Jadi, jangan banyak mengeluh lagi. Penguasa telah menyiapkan dana itu sebagai sesuatu yang potential loss yang oleh beberapa kalangan kritis dianggap sebagai tak lain daripada tindakan ‘penyuapan’ oleh penguasa kepada ‘rakyat’nya sendiri, agar permainan tingkat atas dengan kualitas dan kuantitas lebih tinggi bisa berjalan aman. Untuk itu semua, 30 persen anggaran pembangunan disiapkan sebagai sajian dalam ritual korupsi yang menjadi tradisi tak kurang dari 20 tahun lamanya.
Bahwa selama berlangsungnya kenakalan besar itu terselip kenakalan-kenakalan kecil, tentu saja tak bisa selalu dihindarkan. Katakanlah kenakalan dalam kenakalan. Kenakalan-kenakalan kecil yang menjadi permainan sendiri-sendiri ini, pasti ditindak keras. Kenakalan Budiadji di lingkungan Bulog atau kenakalan Haji Taher di lingkungan Pertamina misalnya, ‘terpaksa’ ditindaki. Tetapi kenakalan-kenakalan besarnya yang lebih massive diselesaikan ‘secara adat’. Pencurian ‘kecil’ oleh Dicky Iskandardinata terhadap Bank Duta (Ekonomi) yang adalah milik kalangan kekuasaan, tidak dibiarkan. Diberantas. Eddy Tanzil yang membobol dana 1,1 triliun rupiah untuk proyek industri fiktif, di’skenario’kan untuk kabur dari LP Cipinang dan ‘hilang’ hingga sekarang (yang menurut beberapa rumor mungkin sudah tewas?) sehingga tertutupilah keterlibatan perwira tinggi dan beberapa tokoh tinggi lainnya di dalam kasus itu.
Selain Opstib, rezim Soeharto juga telah mengintrodusir berbagai lembaga atau institusi pemberantasan korupsi. Ada Komisi 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua antara lain Mohammad Hatta dan Wilopo, yang karena didesain tanpa taring, hanya menjadi macan ompong. Ada TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) di bawah Jaksa Agung Sugih Arto dan kemudian ada tim pemberantasan penyelundupan di bawah Jaksa Agung Ali Said. TPK tak pernah menunjukkan pencapaian yang signifikan, tak ada yang bisa diceritakan. Tim pemberantasan penyelundupan lebih banyak menangkapi ‘pengusaha-pengusaha tekstil’ turunan India, tetapi sejumlah informasi menyebutkan mereka hanya menjadi sapi perahan untuk memperkaya petugas/pejabat tertentu. Pada waktu yang tak berbeda jauh, sejumlah kalangan atas kekuasaan disebutkan namanya dalam memasukkan mobil mewah tanpa bea masuk lewat gerbang-gerbang resmi, antara lain Pangkalan TNI-AU Halim Perdana Kusumah. Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso menangkap pelaku, Robby Tjahjadi. Tapi sang Kapolri tidak bisa merambah lebih jauh ke atas, ke istana misalnya. Ironisnya, sejumlah nama perwira yang dekat dengan Hoegeng kemudian disebut-sebut namanya dalam perusahaan perdagangan helm untuk memanfaatkan kebijakan peraturan keharusan menggunakan helm bagi para pengendara sepeda motor. Kapolri Hoegeng berakhir karirnya di kepolisian tak lama kemudian.
Sepanjang mengenai pemberantasan korupsi di masa kekuasaan Soeharto, adalah tepat anggapan bahwa semua pemberantasan korupsi itu hanyalah suatu pertunjukan pura-pura. Pasca Soeharto, tampaknya situasinya sama saja. Hanya pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid sedikit ada geliat upaya pemberantasan korupsi yang ditandai intensitas penanganan berbagai kasus korupsi masa Soeharto oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kandas, dan bersamaan dengan itu Jaksa Agungnya, Marzuki Darusman, sekalian lepas dari jabatannya, diganti oleh tokoh yang tak kalah menjanjikan, Baharuddin Lopa. Namun sayang, ia belum sempat membuktikan apa-apa, sudah dipanggil oleh Yang Di Atas. Kejaksaan Agung masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri, adalah masa senyap dalam pemberantasan korupsi. Peranan lebih ditunjukkan oleh KPKPN (Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara), Namun ketika KPKPN mulai terlalu aktif mengungkap angka-angka kekayaan pejabat dan anggota DPR yang sebagai angka mulai tidak wajar, KPKPN ramai-ramai dikuburkan. Penguburannya sulit ditolak karena dengan cerdik ia dimasukkan ke dalam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan suatu keputusan politik di DPR pada masa akhir kepresidenan Megawati.
Sejarah dan nasib buruk KPKPN seakan berulang terhadap KPK. Ketika lembaga dengan wewenang ekstra ini lebih menunjukkan eksistensinya, khususnya di masa Antasari Azhar dan kawan-kawan, ia tiba-tiba seakan menjadi ‘musuh bersama’ dan mengalami penganiayaan ramai-ramai seperti yang disaksikan beberapa tahun terakhir ini. KPK dianggap telah mengganggu berbagai kesempatan emas dalam keleluasaan kekuasaan masa ini.
Menjadi musim tanpa akhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seperti halnya Presiden Soeharto lebih dari satu kali menjanjikan untuk memimpin sendiri gerakan pemberantasan korupsi, sejauh ini juga belum berhasil menangani pemberantasan korupsi dengan baik. Para pengikutnya lebih banyak mengklaim keberhasilan berdasarkan apa yang dicapai oleh KPK dalam menangani beberapa kasus. Tetapi KPK itu sendiri, betapa pun menjanjikan dan menjadi bagian dari harapan publik yang tinggi, hingga sejauh ini juga belum pernah berhasil membuktikan adanya pemberantasan korupsi yang betul-betul signifikan. Sejumlah kasus yang bisa menjadi sesuatu peristiwa yang monumental bila berhasil ditangani, tampaknya tak sanggup disentuh KPK. Kasus-kasus yang ditangani KPK saat ini, tak terlalu salah bila masih dinilai sebagai penanganan tebang pilih, yaitu penanganan kasus-kasus populer dan menarik perhatian publik namun belum yang berkategori esensial dalam konteks menghadapi korupsi sistematis oleh kalangan kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahan. Menyentuh pucuk-pucuk namun masih jauh dari akar pohon korupsi.
Bila Jenderal Soeharto dianggap hanya melakukan pertunjukan pura-pura dalam hal pemberantasan korupsi, barangkali Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono bisa dianggap sejauh ini masih berada dalam tahap just talking dan acting. Masih dalam tahap menyatakan niat, namun belum memadai dalam melakukan hal-hal yang perlu untuk mewujudkan apa yang diniatkan itu. Ia masih harus terlebih dulu membuktikan bahwa ia akan sanggup dan akan masuk ke tahap action dalam konteks pemberantasan korupsi. Misalnya, mulai mendorong proses penanganan nyata terhadap apa yang disorot publik belakangan ini seperti: Kasus Bank Century dan kaitannya dengan money politics, mafia hukum, rekening-rekening pejabat yang tak wajar, mafia pajak secara keseluruhan, membongkar apa dibalik kriminalisasi KPK yang menimpa Antasari Azhar, Bibit Samad Riyanto, Chandra M. Hamzah dan seterusnya. Akankah ia sanggup? Peluangnya 1 banding 10. Dan 9 dari 10 ia takkan menjadi tokoh pemimpin yang bisa menahan ‘musim korupsi’ agar tidak melanjut sebagai ‘musim tanpa akhir’.
Posted in Historia, Hukum, Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, akar pohon korupsi, Angkatan Darat, Antasasri Azhar, Baharuddin Lopa, Balongan, Bank Duta, Bibit Samad Riyanto, Bulog, Chandra M. Hamzah, Dicky Iskandardinata, DPR, Eddy Tanzil, Haji Taher, Jaksa Agung Ali Said, Jaksa Agung Sugih Arto, Jenderal Abdul Harris Nasution, Jenderal Soeharto, Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Kaskopkamtib Laksamana Laut Soedomo, kasus Bank Century, kebocoran 30 persen, KPK, KPKPN, Letnan Jenderal Ahmad Yani, LP Cipinang, mark up, Marzuki Darusman, Megawati Soekarnoputeri, mohammad hatta, money politics, musim korupsi, musim tanpa akhir, Operasi Budi, Opstib, Pangkalan TNI-AU Halim Perdana Kusumah, Peristiwa 30 September 1965, Pertamina, PKI, praktek monopoli, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, pungli, rezim Soekarno, Robby Tjahjadi, Universitas Berkeley, Widjojo Nitisastro, Wilopo
Post navigation
← Older posts
Search
Categories
Buku (2)
Ekonomi (4)
Ensiklopedi (5)
Falsafah & Budaya (17)
Hak Azasi Manusia (1)
Historia (352)
Hukum (80)
Intermezzo (52)
Obituari (1)
Politik (566)
Politik dan Bencana (4)
Politik dan Perwayangan (1)
Sosial (165)
Tokoh Politik (5)
Uncategorized (1)
Archives
Archives Select Month December 2020 (2) September 2020 (2) August 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (2) March 2020 (1) February 2020 (2) January 2020 (2) November 2019 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) February 2019 (3) January 2019 (6) December 2018 (5) November 2018 (1) October 2018 (3) September 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (3) March 2018 (2) October 2017 (6) September 2017 (11) August 2017 (3) December 2016 (2) March 2016 (3) February 2016 (2) January 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (3) September 2015 (1) August 2015 (3) June 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (1) January 2015 (7) December 2014 (4) November 2014 (2) October 2014 (2) September 2014 (3) August 2014 (2) July 2014 (2) June 2014 (6) May 2014 (4) April 2014 (2) March 2014 (4) February 2014 (6) January 2014 (6) December 2013 (4) October 2013 (4) September 2013 (5) August 2013 (3) July 2013 (10) June 2013 (5) May 2013 (5) April 2013 (8) March 2013 (6) February 2013 (6) January 2013 (9) December 2012 (6) November 2012 (4) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (8) July 2012 (13) June 2012 (17) May 2012 (15) April 2012 (11) March 2012 (11) February 2012 (6) January 2012 (9) December 2011 (5) November 2011 (10) October 2011 (15) September 2011 (7) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (5) May 2011 (6) April 2011 (7) March 2011 (14) February 2011 (12) January 2011 (25) December 2010 (12) November 2010 (15) October 2010 (18) September 2010 (7) August 2010 (19) July 2010 (9) June 2010 (14) May 2010 (18) April 2010 (15) March 2010 (24) February 2010 (18) January 2010 (27) December 2009 (9) November 2009 (5) October 2009 (13) September 2009 (16) August 2009 (12) July 2009 (29) June 2009 (7)
Top Posts & Pages
Kisah Pertarungan Politik Setelah Surat Perintah 11 Maret 1966 (4)
Kisah 'Tumbal Darah' Lintas Waktu dalam Sejarah Nusantara (3)
Pendudukan Kampus 1978: Luka Ketiga Dalam Hubungan Mahasiswa-Tentara (3)
Tentara Dalam Kancah Politik 1952-1959 (3)
Menemui Kematian Karena Kekerasan (3)
Soal Isu Pengunduran Diri Para Jenderal Polisi
Tentara Dalam Kancah Politik 1952-1959 (2)
Kisah Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (15)
Kisah Korupsi Para Jenderal (1)
Kisah Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (13)
Recent Comments
Sejarah KAMI, Untuk… on Kisah 1966: Dari 10 Januari Me…
Hikari on 30 September 1965, Tak Ada yan…
Hikari on Eksaminasi ‘Post Mortem…
Bloggers berbagiilmu on Presiden Joko Widodo Di Ambang…
Daniela on Indonesia: Satu Masa Pada Suat…
Poncke Princen on Malapetaka Sosiologis Indonesi…
Tags
Abdurrahman Wahid ABRI Adnan Buyung Nasution Aidit Akbar Tandjung Ali Moertopo Amien Rais Anas Urbaningrum Antasari Azhar Bank Century BJ Habibie Bung Karno DI/TII DPR Dr Midian Sirait FPI Gayus Tambunan Golkar Gus Dur Hariman Siregar Hatta Albanik Hatta Rajasa HMI ITB Jenderal AH Nasution Jenderal Soeharto Jenderal Soemitro Jenderal Wiranto Jokowi Joko Widodo Jusuf Kalla KAMI KPK KPU Letnan Jenderal Ahmad Yani Letnan Kolonel Untung Marzuki Darusman Masjumi Megawati Soekarnoputeri Mingguan Mahasiswa Indonesia mohammad hatta Muhammadiyah Muhammad Jusuf Kalla nasakom NU Orde Baru PAN Pancasila Partai Demokrat Partai Golkar PDIP Peristiwa 15 Januari 1974 Peristiwa 30 September 1965 Pertamina PKB PKI PKS PNI Polri PPP Prabowo Subianto Presiden SBY Presiden Soeharto Presiden Soekarno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rahman Tolleng Rum Aly SBY Soebandrio Soeharto Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono Syamsir Alam Universitas Padjadjaran Universitas Parahyangan


content:
Pihak Bank Indonesia mengaku bahwa peraturan tersebut berguna untuk Binomo mobile trading meningkatkan tata kelola mata uang kripto oleh Pemerintah agar tidak menimbulkan dampak sistemik bagi perekonomian. Binomo menawarkan untuk berinvestasi di pasar naik atau turun dengan Binary Options. Hal ini seperti bertaruh pada waktu tertentu cakrawala (Baca lebih lanjut di bawah). Ada lebih dari 100 aset yang berbeda untuk diperdagangkan. Anda dapat perdagangan Forex, saham, komoditas, dan Cryptocurrencies pada platform. Hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa broker bekerja 24/7. Anda dapat berdagang pada akhir pekan dengan pengembalian investasi yang tinggi.
Menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber yang dimiliki. Anda perhatikan gambar di samping. Menurut data yang dirilis oleh Marketing Share PA bahwa ada MILYARAN orang yang mencari informasi di Google setiap harinya. Dan situs yang berada di urutan pertama Google mendapatkan 27% pengunjung dibandingkan dengan posisi di bawahnya. Penghancuran dihentikan saat petugas keamanan memberi tahu organisasi Yahudi setempat tentang apa yang sedang terjadi. Jika Anda ingin menukar uang menjadi Rupiah, lihat kembali negara tujuan Anda. Masalahnya, tidak semua jenis mata uang negara pembayaran opsi biner di money changer.
Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana pasar berperilaku sama seperti kita tidak bisa mengendalikan hasil perdagangan kita, tetapi apa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi dan berperilaku. Setelah breakout bergerak lebih lanjut ke arah breakout pada satu atau dua atau tiga bar, pasar seringkali akan bergerak kembali ke arah yang berlawanan dalam pull-back, yaitu ketika pasar mengalami pullback dari arah breakout. Cara yang bagus untuk entry ketika pada breakout adalah menunggu hingga harga kembali bergerak ke level awal breakout dan memastikan apakah harga memantul kembali dan menciptakan harga tertinggi atau terendah baru (tergantung pada arah mana anda melakukan trading).
Gak ada yg nama nya “Free Market”, serupa dengan PBB, tdak ada demokarsi di PBB karena ada nya hak VETO.
Perdagangan kripto, atau perdagangan mata uang kripto, hanyalah pertukaran kriptokurensi. Seperti di Forex, Anda juga bisa membeli dan menjual kripto untuk orang lain, seperti Bitcoin atau altcoin untuk USD dan Euro. Inilah salah satu cara untuk terlibat dalam dunia kriptokurensi tanpa harus menambangnya. Alasannya adalah karena option diatur untuk kedaluwarsa setelah periode tertentu. Selain Binomo mobile trading itu, yang perlu Anda prediksi adalah apakah harga akan lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga strike pada saat kedaluwarsa.
Apakah ada dokumen yang harus saya sediakan untuk melakukan penarikan?
Beri perhatian kepada fakta bahawa saiz leverage dipengaruhi oleh jenis akaun perdagangan yang anda pilih serta jumlah dana yang terdapat di dalamnya. Jadi untuk memastikan bahwa Anda memiliki apa yang Anda butuhkan, Anda persyaratan untuk melaksanakan penelitian dan instaforex. Mereka bisa siapa saja dengan mana saja sampai pendidikan menit seluruh poin-poin penting dari biner pilihan perdagangan.
Kalau Klien menggunakan kartu bank untuk penarikan dana, maka penarikan dana harus dilakukan ke kartu tersebut Binomo mobile trading dengan jumlah yang tidak melebihi jumlah pengisian dari kartu tersebut. Penarikan uang ke kartu bank adalah cara prioritas.
Cara Trading Bitcoin Untuk Pemula Biar Ga Salah Langkah. Coin (Altcoin) Cara Cek Jenis perbedaan dogecoin dan bitcoin Token dan.
Bagikan keberhasilan dan strategi perdagangan. Mengobrol dalam chat trader, membuat saluran dengan informasi yang bermanfaat, membagikan tautan ke profil Anda dengan teman-teman Anda di jejaring sosial media dan di forum khusus atau blog Forex. A: Waktu yang ada di platform Anda disetel di zona waktu di mana Anda berada.
Sama halnya dengan trendline, garis ini minimal harus menghubungkan dua puncak. Jadilah sebuah Up Channel atau juga sering disebut sebagai Ascending Channel. Dengan kata lain, ketiga jenderal inilah yang plaing berperand alam menyatukan Jepang. Tetapi Tokugawa, orang terakhir dari jenderal hebat ini kemudian menjadi seorang Shogun. Keluarga Shogun Tokugawa kemudian memerintah negara Jepang dari tahun 1615 sampai 1867. Era ini dikenal dengan “ Tokugawa Shogunate”.
Pusat Informasi Broker Forex terbaik dan Binomo mobile trading Terpercaya di Cara memilih broker forex indonesia terbaik dan terpercaya. Pusat Informasi Broker Forex terbaik dan Terpercaya di Indonesia. Market kadang memberi koreksi ke atas atau ke bawah dari periode tren yang sudah berlangsung. Koreksi ini bisa dihitung pada tren yang sedang berjalan dengan prosentase sederhana, yang 50% merupakan angka yang paling sering terlihat. Kombinasi pola price/action dan VSA memungkinkan membangun sistem perdagangan yang baik.
Jika gaji kamu masih fresh graduate yakni di bawah 4 Juta Rupiah, maka sebaiknya pilih juga investasi dengan risiko yang rendah. kamu bisa memilih jenis investasi seperti emas atau logam mulia dan reksadana yang merupakan pilihan investasi yang cocok buat kamu yang tidak memiliki modal besar dan belum memiliki pengalaman yang cukup dan dunia investasi. Sinyal Trading Forex dikirim algoritma sistem forex penyedia sinyal untuk klien mereka untuk membantu klien dalam melakukan trading di pasar forex. Direct market access terjadi melalui platform elektronik, dengan biaya dan kesalahan yang minim.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content:
Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, bersepeda menjadi pilihan olahraga yang dilakukan banyak orang. Walau begitu terdapat sejumlah penyesuaian yang penting untuk dilakukan sebelum bersepeda.
Untuk itu, spesialis kedokteran olahraga Andhika Raspati memberikan beberapa tips agar seseorang bisa tetap bersepeda dengan aman di masa pandemi. Hal ini dinyatakannya dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta beberapa waktu lalu.
Lakukan Protokol Pencegahan COVID-19
Karena masih berada di masa pandemi dan harus melakukan adaptasi kebiasaan baru, Andhika mengatakan bahwa menjaga jarak tetap penting untuk mencegah penularan COVID-19.
“Kalau kita bicara bersepeda atau berolahraga di tempat yang ramai, mau tidak mau terpaksa pakai masker karena kita berisiko saling menularkan droplet,” kata Andhika.
Apabila harus menggunakan masker, Andhika menyarankan agar seseorang menurunkan intensitasnya dalam bersepeda atau saat melakukan olahraga lainnya. Hal ini demi mencegah dari masalah kesehatan yang bisa dialami seseorang saat mengenakan masker saat beraktivitas fisik. Untuk itu, penting juga mengetahui kondisi fisik Anda terlebih dahulu.
Tetap Jaga Keamanan Berkendara
Andhika menegaskan bahwa pengguna sepeda tetap harus menjaga keamanan dalam berkendara salah satunya menggunakan helm.
Selain itu, saat berkendara di malam hari, pengguna disarankan memakai bantuan pencahayaan seperti reflective sticker atau jersey yang membuat pengendara mudah terlihat kendaraan lain.
“Karena dari pengalaman pribadi banyak orang yang bersepeda, sudah gelap (di malam hari), bajunya gelap, sepedanya gelap, nyelonong aja,” ujarnya. “Intinya safety jangan lupa.”
Hindari Berkumpul
Beberapa orang tak langsung pulang usai bersepeda bersama teman-temannya. Untuk ini, Andhika menyarankan agar masyarakat yang selesai bersepeda tidak perlu nongkrong atau berkumpul.
“Kalau misalnya masih ada keperluan jangan lupa jaga jaraknya, jangan lupa protokol pencegahan COVID-19-nya. Karena itu bisa bikin ambyar kalau kita bilang. Sudah bagus jaga jarak pas gowesnya, jaga jarak pletonnya, grupnya tidak terlalu banyak,” ujarnya.
Jumlah yang Direkomendasikan
Poetoet Soedarjanto, Ketua Bike2Work Indonesia merekomendasikan dalam bersepeda, sebaiknya seseorang melakukan kegiatan tersebut sendiri atau maksimal lima orang saja.
“Kami menyarankan maksimal lima, lebih baik sendiri,” kata Poetoet dalam kesempatan yang sama.
Tetap Patuhi Aturan Lalu Lintas
Poetoet mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus diniatkan bagi pesepeda. Yang pertama adalah niat untuk tidak mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sehingga, ia menegaskan bahwa penting untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
“Yang kedua, niatkan pada diri kita untuk selalu menghargai dan menghormati pengguna jalan raya yang lain. Karena pada dasarnya semua orang ingin dihormati, ingin dihargai seperti kita,” terangnya.
Penting juga untuk melakukan berbagai upaya agar tidak terinfeksi COVID-19. Berbagai protokol kesehatan penting untuk dilakukan untuk mencegah masalah.

warc-identified-content-language: ind,eng


content: Masukkan yang di order ke kolom keterangan. Jika tidak ada keterangan size saat order, maka akan kami kirim random size (size dipilih oleh kami)


content:
Berapa kali kamu menyentuh wajah hari ini? Saat digigit serangga? Saat timbul rasa gatal karena luka atau lesi jerawat yang hampir sembuh? Saat benjolan jerawat menggoda tangan untuk memencet dan meletuskannya? Saat tiba-tiba tumbuh bulu tipis berwarna putih di wajah? Atau saat sedang berpikir? Ketika mencoba untuk berkonsentrasi? Tanpa sadar begitu saja menyentuh wajah ketika fokus menonton TV, membaca, mengemudi, hingga makan? Atau karena stres dan frustasi?
Ya, ternyata ada banyak sekali hal yang menggerakkan diri untuk menyentuh wajah dengan tangan. Menyentuh wajah dengan tangan terlalu sering nyatanya bisa menimbulkan masalah bagi kulit wajah itu sendiri. Ditambah pula kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko infeksi flu atau virus flu, termasuk COVID-19.
Yuk simak di sini lima cara menghilangkan kebiasaan memegang wajah supaya terhindar dari masalah kulit dan mencegah penyebaran virus.
1. Journaling
Cara Menghilangkan Kebiasaan Memegang Wajah: Journaling/ Foto: Pexels.com/Alina Vilchenko
Kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan dapat dikaitkan dengan kecemasaan dan OCD. Jika hal ini yang kamu hadapi, cobalah membuat jurnal atau menulis diari setiap pagi atau malam untuk membantu meredakan rasa frustrasi dan cemas yang berlebihan. Selalu sediakan buku catatan di samping tempat tidur dan kamu bisa tulis di situ tentang perasaanmu, acara harian, atau apa pun yang terlintas dalam pikiran. Selain itu, pertimbangkan juga untuk melakukan terapi dan meditasi.
2. Sembunyikan cermin
Cara Menghilangkan Kebiasaan Memegang Wajah: Sembunyikan Cermin/ Foto: Pexels.com/Dids
Sanam Hafeez, psikolog berlisensi di New York yang juga member Beauty & Wellness Review Board di Byrdie, menyarankan untuk menjauhkan diri dari cermin agar kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan bisa berkurang. Cermin dapat menampilkan setiap kekurangan pada tampilan wajah, yang memicu godaan untuk menyentuhnya dengan tangan. Karena itu sebaiknya hindari bercermin, termasuk di layar ponsel, kecuali untuk hal yang penting seperti memakai makeup dan skincare di wajah.
3. Temui dokter kulit
Cara Menghilangkan Kebiasaan Memegang Wajah: Temui Dokter Kulit/Foto: Pexels.com/Polina Tankilevitch
Menyentuh wajah dengan tangan seringkali justru menunda penyembuhan lesi jerawat, membuatnya tambah parah, dan dapat menyebabkan lesi baru akibat iritasi yang terus-menerus. Jika ini adalah hal yang terjadi padamu, mintalah bantuan seorang profesional untuk membantu menyembuhkan kulit dan menentukan perawatan kulit sehat yang dirancang khusus untuk jenis dan masalah kulitmu.
4. Menyibukkan tangan
Cara Menghilangkan Kebiasaan Memegang Wajah: Menyibukkan Tangan/ Foto: Pexels.com/Elly Fairytale
Berikutnya, kamu juga bisa menyibukkan tangan sebagai cara menghilangkan kebiasaan memegang wajah. Entah itu kegiatan sederhana seperti memegang bola atau mainan yang lain, hingga kegiatan yang lebih kompleks seperti membuat kue atau resep baru di dapur, menyibukkan tangan akan menjauhkannya dari wajah.
5. Pakai face mask
Cara Menghilangkan Kebiasaan Memegang Wajah: Pakai Face Mask/ Foto: Pexels.com/Anna Shvets
Selanjutnya, kamu juga bisa memakai face mask sebagai salah satu cara menghilangkan kebiasaan memegang wajah. Saat bekerja atau istirahat, memakai sheet mask maupun masker krim akan menghalangi tangan dalam menyentuh wajah. Selain itu, face mask akan meminimalkan iritasi dan lesi di wajah. Lalu, face mask yang menenangkan juga dapat membantu melawan iritasi dan peradangan.
Dr. Jart + Cicapair ™ Tiger Grass Cream cukup kental untuk mencegah kamu menyentuh wajah dengan tangan dan memiliki banyak review bagus untuk mengatasi kemerahan serta kulit kering dan sensitif.


content: Kami akan mengembalikan uang Anda secara penuh, jika barang tidak sesuai dengan deskripsi atau berkualitas buruk


content: 3. Setelah klik menu e-mail accounts anda akan diarahkan kehalaman list email anda. Selanjutkan anda bisa memilih domain utama dari alamat email yang ingin anda buka.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Film terbaru yang akan rilis di tahun 2021 ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para pembaca sekalian. Dan kami sudah merangkum beberapa film yang memang populer dengan ragam genre yang sesuai untuk kamu tonton bersama keluarga pada saat ini.
Salah satu film sepakbola yang menjadi kebanggaan para player judi sbobet online adalah All or Nothing : Manchester City telah rilis belum lama ini. Dalam film tersebut, menceritakan seorang perjalanan supporter tm sepakbola hingga ia dapat menjadi manager dari persepakbolaan tersebut. Film ini juga disutradarai oleh seorang petaruh judi sbobet online Indonesia bernama Franz Ferdinand.
Daftar Film Terbaru di Tahun 2021 Mendatang
Untuk kalian yang penasaran akan daftar film terbaru tahun 2021 bisa melihatnya dibawah ini sesuai pilihan yang kamu sukai. Tanpa basa basi lagi, inilah beberapa film terbaru yang berhasil dikumpulkan oleh admin http://www.mm2editions.com/ untuk para pembaca sekalian.
Venom 2
Conjuring 2
Justice League
Sherlock Holmes
Black Widow
Black Adam
The Matrix 7
Mission Impposible 7
Fast And Furious 9
Godzilla Vs Kong
Kesepuluh film tadi adalah bagian dari daftar film terpopuler 2021 yang akan rilis ditahun ini dan segera tayang sesuai dengan waktu penayangan dari film bioskop tersebut. Sedikit informasi saja, dikatakan bahwa kebanyakan film yang akan rilis sebagian besar adalah fim fantasi dan film action pada genre di tiap tiap masing film.
Untuk kamu yang ingin melihat lebih dalam mengenai beberapa film terbaru 2021 ini, dapat mengikuti artikel dari pembahasan mengenai film film terbaik 2021 di setiap hari. Atau, bila kalian ingin mencari sarana lain maka bisa membacanya melalui informasi atau berita film paling populer 2021 bersama mesin pencari seperti google dengan mengetikan kata kunci tersebut.
Sampai disini dulu perjumpaan kita mengenai informasi mengenai daftar film terpopuler di tahun 2021 mendatang. Kemungkinan besar, salah satu dari daftar 10 film terbaik 2021 tadi akan tayang di bulan januari ini. Tunggu, dan tontonlah bersama keluarga di waktu senggang nanti !
Categories: Film Terbaru 2021 Tag: Conjuring 2, Justice League, Mission Impposible 7, The Matrix 7, Venom 2 | Comments


content: Hasilkan uang tambahan sekarang dengan menjual barang-barang di komunitas Anda. Ayo mulai berjualan di OLX, semua jadi cepat dan mudah.


content:
Kami tidak hanya claim termurah. Jika kakak temukan tas yang sama dengan harga lebih murah lapor ke kami !
SKU: JTF357-black Categories: Dompet Import, Tas Import Tag: TAS.ID 68
Keterangan
Info Tambahan
Deskripsi Produk
JTF357-black Dompet Panjang Pria BAELLERRY Terbaru Modis. Tas.ID adalah toko online dan grosir tas wanita dan tas pria di Jakarta. Semua TAS.ID 68 yang dijual di Tas.ID adalah 100% import. Dikirim dari Jakarta dengan ongkir murah dan pengiriman cepat. Terima Reseller dan Dropship.


content:
ANDIWARA Pernah berjaya di zamannya. Bahkan sandiwara radio kala itu menjadi hiburan masyarakat yang menarik sebelum media audio visual hadir. Seiring dengan perkembangan zaman, sandiwara radio seakan mulai ditinggalkan. Kini, kita banyak yang menyukai tontonan audio visual.
Kondisi serupa terjadi di dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas IX semester gasal kompetensi dasar (KD) sandiwara berbahasa Jawa. Siswa mengalami kesulitan ketika mengikuti pembelajaran. Cara dan metode guru masih konvensional, bahkan cenderung teacher centre (terpusat di guru). Untuk mengatasi hal tersebut, penulis mencoba melakukan inovasi pembelajaran sandiwara berbahasa Jawa dengan pendekatan proyek.
Untuk melaksanakan metode tersebut, pertama guru menyusun rencana pembelajaran (RPP) dengan materi terkait. Kemudian guru melakukan apersepsi, dengan menampilkan video sandiwara yang sudah ada. Umumnya diambil dari internet atau rekaman guru. Setelah itu, siswa kemudian dibentuk kelompok-kelompok dengan anggota 4–6 siswa per kelompok. Yang tak kalah pentingya, guru juga menyampaikan teknik dan piranti editing video kepada siswa. Untuk memproduksi sebuah video sandiwara berbahasa Jawa, guru juga melatih dasar-dasar editing video sederhana menggunakan aplikasi tertentu.
Biasanya aplikasi yang penulis gunakan, antara lain viva video di play store dan movie maker. Langkah selanjutnya, siswa secara berkelompok, mengapresiasi tampilan video sandiwara yang dijadikan apersepsi. Guru memfasilitasi analisis siswa tersebut. Proses tanya jawab terjadi pada tahap ini.
Langkah selanjutnya, siswa berdiskusi untuk menentukan topik sandiwara yang akan dikerjakannya. Masing-masing memiliki topik yang berbeda. Guru memantau proses diskusi siswa, dengan mencatat hal-hal penting selama diskusi. Setelah masing-masing kelompok siap dengan topic, langkah berikutnya, siswa menyusun skenario video.
Jika ini dikerjakan selama dua jam pelajaran, jelas tidak mungkin selesai. Alasannya siswa membutuhkan alat perekam gambar dan lokasi yang berbeda, bergantung topik yang ditulisnya. Maka, siswa diberi kesempatan mengambil gambar sandiwara di luar jam pelajaran.
Pada pertemuan berikutnya, kelompok siswa berdiskusi dan melakukan preview terhadap hasil editingya. Bahkan juga melakukan analisis konten dari sisi dialog, teknik bicara, editing, dan sebagainya. Untuk diksi yang digunakan pada adegan-adegan tersebut, guru bisa masuk ke dalam diskusi siswa, untuk membantu kesulitan siswa.
Masing-masing kelompok menampilkan karyanya di slide. Tahap ini masih pada tahap preview karya. Langkah selanjutnya yaitu editing akhir video. Guru menekankan pentingnya editing supaya bisa dihasilkan produk video berbahasa Jawa yang baik.
Pada tahap tampilan karya video sandiwara, tampak masing-masing kelompok berantusias melihatnya. Banyak komentar yang dilontarkan siswa terkait isi, tampilan, dan hasil dialog tokoh di dalam video tersebut. Saat itulah, guru hadir untuk memberikan penguatan-penguatan pembelajaran sandiwara berbahasa Jawa. Penguatan-penguatan dari guru dan teman sejawat, dicatat lalu didiskusikan kembali. Guru bisa mengarahkan siswa lebih ke isi video, bentuk dialog, sikap tubuh tokoh ketika dialog, ragam bahasa, dan unsur intrinsic sandiwara.
Melalui produksi video sandiwara, guru menghadirkan media baru. Sebab jika siswa dipaksa menghafal naskah sandiwara, kamudian tampil di panggung ada kendala tersendiri. Siswa merasa malu dan kurang percaya diri ketika di panggung. Maka, melalui media pembuatan video sandiwara berbahasa Jawa pada siswa kelas 9, dapat disimpulkan bahwa siswa lebih tertarik untuk belajar sandiwara. Mereka merasa bebas mengembangkan ide dan topik. Guru memberikan kebebasan berpikir dan kreasi kepada siswa. Sehingga pembelajaran bahasa Jawa kelas 9 materi sandiwara bisa memenuhi target pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum.
Selanjutnya guru juga perlu mengukur keberhasilan melalui indikator soal, dan bentuk evaluasi tulis dan lisan. Sekali lagi, hal itu dilakukan untuk menguatkan ke-efektifan metode tersebut di dalam pembelajaran bahasa Jawa. Ini yang sebenarnya menjadi ruh kurikulum dengan berbagai varian indikator dan metode yang digunakan oleh guru. (*/bas)

warc-identified-content-language: ind,eng,jav


content:
JAYAPURA – Hasil reses yang dilakukan Wakil Ketua II DPR Papua, Yulianus Rumboirussy ke dua daerah yakni Sarmi dan Arso mendapati sejumlah aspirasi masyarakat yang terbilang penting untuk dikawal. Untuk wilayah Arso misalnya ia mendengarkan keluhan soal kondisi jalan yang sebagian belum diaspal sehingga cukup mengganggu aktifitas terutama para petani yang biasanya membawa hasil kebun. Begitu juga dengan pertanyaan polos terkait masih banyak pedagang non Papua yang berjualan produk yang biasa dijual oleh orang asli Papua.
“Jadi mereka mempertanyakan apakah tak ada proteksi bagi mereka untuk berjualan produk khas Papua semisal pinang, sagu dan lainnya. Mengapa yang seperti ini masih banyak dijual orang di luar Papua,” kata Rumboirussy, Kamis (6/8). Disini Rumboirussy menyampaikan bahwa aspirasi tersebut menjadi pergumulan di DPRP terkait bagaimana ada peluang yang lebih baik yang diberikan kepada pedagang maupun petani asal Papua untuk bisa memasarkan hasil pertaniannya.
Namun disini Rumboirussy menyampaikan bahwa jika mengetahui kondisi pasar maka sebaiknya komoditi seperti pinang sagu dan lainnya dijual sendiri. “Yang jadi soal adalah mengapa petani kita mau menjual pinang dan lainnya itu ke orang yang membeli putus di tengah jalan kemudan dijual lagi . Kalau tahu pasarnya seperti apa mengapa tidak dijual sendiri. Ini juga yang perlu diperhatikan,” bebernya. Aspirasi lain yang didengar di Sarmi juga menarik serta beragam.
Kata politisi Partai Amanat Nasional ini masyakat ada yang menyampaikan soal kekecewaan terhadap Otsus hingga menganggap Otsus gagal. Namun disini ada juga yang menyampaikan bahwa sebaiknya uang Otsus itu digunakan untuk membangun rumah layaknya seperti apa yang bupati Fonataba dulu lakukan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya uang Otsus ini dibagikan cash atau diberikan secara tunai dan bukan lagi dalam bentuk program. “Ada banyak protes dan keluhan termasuk menganggap uang Otsus sebaiknya diberikan tunai agar masyarakat merasakan dampak langsung. Selama ini jika dalam bentuk pembangunan dikatakan ada banyak yang tak merasakannya,” imbuh Rumboirussy.
Dari semua aspirasi tersebut kata Rumboirussy, pihaknya akan merangkum dan membawa dalam rapat komisi maupun dalam rapat bersama pimpinan. “Kami coba tampung, yang jelas Otsus belum sepenuhnya menjadi obat, masih ada yang harus diperbaiki meski perubahan juga ada namun belum menyeluruh,” pungkasnya. (ade/wen)


content:
Joker123 adalah tempat bermain game judi online klasik yang sangat seru, game yang ada di situs joker123 sangat mudah dimainkan oleh semua orang. Sebenarnya joker123 adalah situs casino online yang tidak kalah dengan situs casino online lainnya, yang membedakannya adalah jenis permainan yang disediakan joker123. Pada situs casino online lain pastinya anda tidak akan mudah menemukan game tembak ikan bukan? tentu game tembak ikan online yang terkenal di Indonesia ada di situs joker123. Dengan adanya game tembak ikan di joker123 akan menambah variasi dan jenis permainan judi online untuk orang Indonesia.
Sekilas mungkin anda tidak akan merasakan unsur judi pada game tembak ikan atau game online lain yang ada di joker123. Tapi karena game yang ada dimainkan menggunakan uang asli maka kadang akan terasa kalau anda sedang bertaruh. Selain game tembak ikan online, anda juga bisa bermain game slot online yang sama persis dengan situs casino online lainnya tapi slot yang ada di joker123 sudah sangat terkenal di Indonesia. Joker123 menyediakan banyak pilihan slot yang bisa membuat anda menang jackpot hingga puluhan juta rupiah.
Anda juga bisa bermain casino live di joker123, casino live yang ada di joker123 adalah E-bet yang sudah dikenal di Indonesia. Joker123 juga menyediakan aplikasi yang akan semakin mempermudah anda untuk bermain dimana saja dan kapan saja. Download aplikasinya di situs joker123.net melalui smartphone anda lalu anda bisa ikuti petunjuk download yang juga sudah disediakan pada situs joker123 tersebut. Ukuran file aplikasi joker123 tidka terlalu besar sehingga anda akan dengan mudah menjalankan aplikasi di smartphone anda.
Login Joker123 Dengan Akun Resmi
Untuk bisa bermain game joker123 maka anda harus terlebih dahulu login ke situs atau aplikasi joker123. Anda bisa login joker123 dengan akun resmi yang bisa anda dapatkan dari agen-agen judi online yang banyak bersebaran di Indonesia. Salah satu agen daftar joker123 adalah PromoJoker303 yang sudah cukup terkenal dikalangan pemain game joker123. Selaku agen joker123 terbaik di Indonesia kami memberikan penawaran layanan yang ramah dan memuaskan untuk anda yang ingin bergabung dengan agen kami.
Anda bisa ajukan pendaftaran akun joker123 anda dengan cara yang mudah karena anda bisa langsung mengunjungi live chat agen kami. Costumer service agen kami akan membantu anda dalam pembuatan akun login joker123 sehingga anda akan dengan cepat mendapatkan akun login joker123. Setelah anda sudah memiliki akun maka anda bisa login dan memainkan semua game yang ada di joker123 hanya dengan satu akun joker123 tersebut. Tapi karena game yang ada di joker123 dimainkan menggunakan uang asli maka anda harus mengisi saldo akun anda terlebih dahulu agar anda bisa menembak ikan atau memasang taruhan di game lain.
agen daftar joker123.agen joker123 casinoagen joker123 terbaikagen joker123 terbesaragen joker123 terpercayaagen judi joker123cara daftar joker123daftar joker123game situs joker123joker123joker123 casinologin joker123situs daftar joker123situs joker123situs joker123.net


content:
Setiap pasangan inginkan hari itu menjadi hari pernikahan yang terbaik. Bahkan mungkin menjadi sebuah hari kenangan yang tidak lekang oleh waktu.
Nah, seringkali untuk urusan foto pengantin, capeng tidak terlalu concern. Karena kebanyakan mengambil sistem paket fotografi pernikahan dan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut untuk dieksekusi si fotografer. Berikut sedikit tentang bagaimana cara memilih juru fotografi wedding dan bagaimana fotografer membuat foto sesuai dengan keinginan capeng. Karena sekali moment pernikahan Anda terlewatkan, tidak ada tombol UNDO untuk mengulang hasil foto-foto tersebut.
How to choose a photographer?
Dalam foto pengantin, mulailah luangkan waktu untuk membaca majalah, browsing di internet dan bertanya kepada saudara atau teman kerja yang sudah menikah tentang fotografer yang pernah mereka pakai. Pasti hasil pendapat mereka beragam. Setelah mendengar berbagai pendapat, cobalah bicarakan kepada pasangan Anda ingin memiliki konsep fotografi pernikahan seperti apa untuk album pernikahan Anda. Apakah ingin dengan nuansa sephia, hitam putih atau colorful. Apakah ingin dengan tema fun, santai atau bahkan yang formal. Setelah mendiskusikan dengan pasangan Anda, barulah Anda mulai memilih juru fotografi wedding yang sesuai dengan konsep Anda. Lihatlah hasil-hasil foto mereka di album-album yang pernah mereka buat. Perlu diingat, tidak semua fotografer yang ahli memotret indoor (dalam studio), ahli juga dalam session foto outdoor. Begitu juga tidak semua fotografer yang biasa memotret still photo, bagus dalam hal mengambil foto candid. Jadi pilihlah fotografer yang kira-kira sudah pernah mengerjakan konsep seperti yang Anda inginkan dan hasilnya bagus menurut Anda.
Satu-satu cara adalah mengkomunikasikan keinginan Anda. Anda dan pasangan Anda harus meluangkan waktu bertemu dengan si fotografer untuk membahas konsep photo pernikahan yang Anda inginkan. Jadi sebisa mungkin Anda luangkan waktu bertemu dengan si fotografer. Hanya itu kuncinya! Biasanya photo pernikahan dibagi menjadi dua tahap, yaitu foto prewedding dan foto on the wedding day. Bila pilihan Anda sudah Anda jatuhkan kepada satu fotografer, dianjurkan supaya fotografer yang sama memotret di pre-wed Anda sekaligus di hari H pernikahan Anda. Karena Anda akan mendapatkan kesamaan feel and soul photo dari si fotografer. Kecuali, ada factor X di mana foto prewedding Anda tidak memuaskan seperti keinginan Anda, sebaiknya secepat mungkin mencari fotografer lainnya. Itu sebabnya alangkah lebih baik foto pre-wedding Anda tidak terlalu dekat dengan hari H pernikahan Anda, supaya bila terjadi hal-hal seperti di atas Anda masih memiliki waktu untuk mencari fotografer lain. Disarankan minimal 1 bulan sebelum hari H pernikahan.
If you hired him, trust him
Kepercayaan adalah langkah terakhir yang harus Anda ambil setelah melewati beberapa tahap di atas. Seringkali pengantin tidak menikmati pernikahannya sendiri. Hal tersebut dengan mudah terlihat dari ekspresi pengantin saat gambarnya diabadikan oleh fotografer. Pengantin sering mengurus hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diserahkan ke orang lain. Mungkin salah satu alasannya karena tidak percaya dengan result-nya bila hal tersebut dikerjakan orang lain. Begitu juga halnya dalam urusan photo wedding. Kadang pengantin punya 'gaya' sendiri saat difoto, padahal fotografer sudah mempersiapkan alur foto yang akan diambil. Atau kadang di luar fotografer yang di-hire, pengantin meminta tolong kepada sanak saudara atau teman yang juga memiliki kamera. Hal tersebut bisa jadi sangat mengganggu tugas si fotografer. Bisa saja sanak saudara itu justru menghalangi pandangan fotografer saat mengambil momen-momen penting dalam upacara sakral. Percayakan saja dokumentasi pernikahan/photo wedding Anda kepada fotografer yang profesional.
http://w3.weddingku.com
Temukan informasi lainnya mengenai Foto Pengantin, Foto Prewedding, Photo Pernikahan, Photo Wedding, Fotografi Pernikahan, Fotografi Wedding hanya di Foto Pengantin & Prewedding: Photo Pernikahan & Fotografi Wedding Depok pada 88db.com
More about → Memilih Fotografer Terbaik untuk Acara Pernikahan
at 11:15 AM { Add comments }
Labels: dekorasi pernikahan, foto art wedding, foto married, foto perkawinan, foto pra wedding, foto pre wedding, photo pre wedding, photo prewedding, pre wedding photos, resepsi pernikahan

label: en


content:
Casino online adalah taruhan ragam jenis permainan casino online yang sudah sangat populer sekali di Indonesia. Dimana para pemain bisa mendapatkan kemudahan menghasilkan keuntungan. Membicarakan soal keuntungan, tentu itu merupakan salah satu keuntungan yang sering kali menjadi tujuan dari masyarakat di Indonesia.
Menghasilkan keuntungan pada taruhan judi online, mungkin menjadi salah satu alasan dari para penjudi online. Tapi harus kalian ketahui juga bahwa taruhan judi casino online sudah sangat populer di karenakan keseruannya. Sudah tahu bagaimana keseruan dari taruhan judi casino online? Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, langsung saja simak artikel mengenai Keseruan Bermain Judi Casino Online.
Untuk menikmati keuntungan dan keseruan yang di miliki permainan judi casino online, maka kalian tentu saja harus melalui beberapa proses bermainnya terlebih dahulu. Apa saja proses tersebut? Nah, buat kalian yang mungkin saja masih pemula dalam taruhan judi casino online, simak lah beberapa cara yang sudah saya siapkan dibawah ini.
Cara Bermain Judi Casino Online Yang Simple
Agar bisa bermain permainan judi casino online para pemain bisa langsung mencari situs casino online terbaik di Indonesia. Untuk mencari situs memang bisa di katakan sangat mudah, tapi jika di jaman sekarang ini kalian semudah sudah harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak sekali situs abal-abal yang bisa merugikan para penjudi online, maka dari itulah kalian harus memilih dan bergabung di situs casino online terbaik untuk merasakan bagaimana keuntungan dan keseruan dari ragam jenis permainan judi casino online.
Ketika pencarian situs casino online terbaik sudah di lakukan dan di temukan, maka yang harus di lakukan selanjutnya adalah masuk kehalaman depan situs casino online terbaik dan mencari menu pendaftaran. Ketika sudah di lakukan, maka langsung saja mengisi formulir pendaftaran yang ada pada menu deposit. Ketika melakukan pengisian dana, maka kalian di haruskan untuk melakukan pengisian data-data yang asli dan benar. Karena ketika terjadi masalah, kalian bisa di bantu dengan lebih mudah.
Jika kalian sudah memiliki akun, secara otomatis kalian sudah bisa masuk dan melihat bagaimana keseruan dari permainan judi casino online. Tapi untuk mendapatkan keuntungan, para pemain mesti melakukan proses depoit. Untuk proses deposit pada judi caisno online juga sangat mudah dan simple, dimana para pemain hanya perlu mengirim dana dengan minimal deposit 15 ribu saja. Dan proses deposit juga akan di lakukan melalui via bank local yang ada di Indonesia.
Pengiriman dana yang sudah di lakukan, tentu tidak bisa langsung masuk pada akun kalian. Tapi untuk masuk pada akun kalian, lakukanlah pengisian form deposit, dimana pada formulir deposit akan terdapat nominal yang harus kalian isi sesuai dengan yang di kirim. Setelah melakukan pengisian form, maka tunggulah beberapa 1 menit. Biasa proses dari customer service sangat cepat. Apabila dalam waktu 5 menit belum di proses, maka kalian sudah bisa langsung masuk pada live chat untuk menanyakan permasalahannya.


content:
Selamat pagi semuanya, hari ini kita sudah memasuki bulan baru yakni September. Jadi ayo kita ulas tentang Permainan Tembak Ikan Online Joker Gaming yang mungkin sudah lama tidak kamu jamah…
Mr Stark
Posted on September 2, 2019
Game Fishing
No Comments
Continue Reading
Berburu Koin Game Ikan Online Yang Bisa Jadi Duit !
Memainkan game menembak ikan secara online sekarang mulai diminati karena lagi karena kadang permainan mesin slot Joker tidak membuahkan hasil. Kearifan player yang tidak ingin berhenti secara sia - sia terpaksa…


content: Film dengan genre Drama, Action dan Crime ini akan bercerita tentangseorang detektif yang bernama Han (diperankan Jung Woo Sung), yang mana detektif Han telah melakukan sebuah pekerjaan kotor untuk seorang walikota korup, yaitu Park Sungbae (diperankan Hwang Jung Min) selama bertahun tahun. Dan sekarang detektif Han mulai tertekan, dimana setelah seorang jaksa yang terkenal kejam yaitu Kim Cha In (diperankan Kwak ...


content: Morkredd adalah permainan puzzle kooperatif yang aneh di mana pemain mengontrol dua orang bayangan, seorang pria dan seorang wanita, yang harus melintasi lingkungan yang gelap dan menindas yang dipenuhi dengan arsitektur yang gemuk dan dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh. Memasuki kegelapan berarti kematian instan, jadi pemain harus tetap berpegang pada sumber cahayanya, yang berubah sepanjang permainan. Awalnya itu adalah cahaya terang ...