content:
SALAH satu pretensi utama –yang pada akhirnya lebih berwujud sebagai sekedar slogan kosong– gerakan reformasi saat menjatuhkan rezim Soeharto, adalah memberantas KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) hingga ke akar-akarnya. Apa daya, dalam perjalanan sejarah 15 tahun terakhir, 1998-2013, Korupsi-Kolusi-Nepotisme malah tambah berurat berakar dalam empat masa kepresidenan setelah Soeharto. Bila pada masa Soeharto, praktek KKN itu dilakukan hanya oleh sejumlah orang ‘terpilih’ yang sepenuhnya terkendali oleh rezim, kini pada tahun-tahun terakhir ini, ia menjadi permainan bebas dengan peserta yang lebih massal dan massive.
Professor Dr Soemitro Djojohadikoesoemo –besan Presiden Soeharto– menghitung bahwa kebocoran APBN Indonesia di masa kekuasaan Soeharto sebesar 30 persen. Agaknya itulah angka patokan dalam pengendalian ambang batas korupsi, agar di satu pihak pembangunan bisa berjalan, dan pada pihak lain penghimpunan dana guna memelihara kekuasaan pun bisa dilakukan. Ibarat Agen 007 dan kawan-kawan, ‘lisensi’ untuk korupsi dibatasi, tidak dimiliki semua orang. Hanya orang tertentu dalam poros-poros utama kekuasaan yang memilikinya. Untuk yang tidak memegang lisensi, diberikan kelonggaran yang dikendalikan, untuk melakukan korupsi kecil dan kecil-kecilan saja. Ini berlaku untuk petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat –seperti pada instansi pajak, bea cukai, imigrasi, polisi lalu lintas, DLLAJR dan sebagainya. Namun bilamana ambang batas dilampaui, Opstib (Operasi Tertib) di bawah kendali Laksamana Sudomo bertindak menyapu lapangan dalam batas tertentu.
HATTA RAJASA DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. “Antara para kakek dan cucu, terentang waktu yang panjang. Maka doa para kakek di sini tentang cucunya, harus menunggu waktu lama sebelum terkabul. Perlu kesabaran yang pantas. Tetapi kesabaran cenderung gampang dikalahkan oleh hasrat yang sudah berkobar-kobar untuk mendapat pemenuhan secepatnya”. ( editing, foto beritasatu.com)
Brutal dan fantastis. Mereka yang coba bermain sendiri, ditindaki dengan keras –seperti dalam kasus korupsi Kepala Dolog (Bulog) Kalimantan Timur Budiadji dan korupsi Deputi Kapolri Jenderal Polisi Siswadji. Kasus-kasus besar di Pertamina tak pernah sampai ke tangan penegak hukum, tetapi hanya diselesaikan dengan pergantian-pergantian direksi dan kepala divisi dengan pejabat baru yang lebih bersedia ‘diatur’ dan sedia berbagi. Begitu pula di Bulog, antara lain melalui pen’dutabesar’an pejabat level atasnya. Seorang gubernur di wilayah Indonesia Tengah pernah diberhentikan di ‘tengah jalan’ karena mengganggu irama putaran mesin dana dari komoditi kayu hitam.
Secara umum, korupsi masa Soeharto lebih sistematis, terstruktur dan terencana, tak dibiarkan meluas tak terkendali. Sementara itu korupsi –maupun kolusi dan nepotisme– pasca Soeharto dari tahun ke tahun berlangsung makin mirip dengan gerakan bola liar yang memantul ke sana ke mari. Permainannya, dari waktu ke waktu bertambah brutal, dengan angka-angka rupiah yang fantastis dalam skala ratusan milyar bahkan trilyunan. Meluas secara horizontal dan menjulang tinggi secara vertikal, melahirkan istilah korupsi massal atau berjamaah. Namun di tengah kemelut serta hiruk-pikuk yang tercipta karenanya, terselip sejumlah korupsi besar yang dilakukan lebih terencana. Dirancang sejak awal melalui proses penganggaran antara kementerian dan kelompok-kelompok tertentu anggota DPR. Atau antara kelompok pengusaha dengan sejumlah anggota DPR –pengusaha ‘memesan’ para anggota DPR itu menciptakan proyek. Ini semua adalah praktek kolusi. Makin terkuak bahwa memang perusahaan-perusahaan (swasta maupun BUMN) telah terlibat sejak awal dalam konspirasi penciptaan proyek. Belakangan ini misalnya, beberapa perusahaan swasta (yang dikendali politisi partai) dan BUMN serta sejumlah anggota DPR yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) berada dalam sorotan karena dugaan keterlibatan dalam konspirasi korupsi terencana tersebut. Dana konspirasi seringkali lebih dulu diluncurkan untuk melumasi jalannya proses. Korupsi dan kolusi adalah dua jenis perilaku berspesies sama, saling dukung dalam satu sinergi.
Berita terbaru menyebutkan berdasarkan analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 20 anggota Banggar DPR terindikasi korupsi. Ini merupakan konfirmasi tambahan bagi dugaan selama ini tentang betapa kuatnya perilaku korupsi. Serajin-rajinnya KPK, bila kecepatan penanganan kasus tetap seperti saat ini, takkan mungkin sanggup menghabisi korupsi dalam kadar yang memadai. Malah ada tanda-tanda, bahwa sewaktu-waktu KPK lah yang akan dihabisi oleh kekuatan korup yang ada dalam kekuasaan saat ini. Senjata pamungkas KPK yang diperlukan tak lain kecepatan bertindak mumpung masih didukung publik dan para aktivis kritis. Jangan terlalu lama mencicil, bunganya bisa bertambah tinggi tak terpikul.
Dalam kasus Hambalang misalnya, setelah penetapan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka, seorang komisioner KPK menyebutkan bahwa sebelum akhir tahun 2012 akan ada lagi tersangka penting lainnya ditetapkan sebelum akhir tahun. Orang berspekulasi, yang dimaksud mungkin Anas Urbaningrum atau salah satu pejabat tinggi Kementerian Keuangan maupun pejabat Badan Pertanahan Nasional yang namanya selalu disebut-sebutkan Rizal Mallarangeng –adik Andi Alfian– dalam serial konperensi-persnya setiap hari Jumat. Nyatanya, sampai jam 24.00 tanggal 31 Desember 2012, tak ada tersangka baru ditetapkan. Bagaimana pula dengan kasus-kasus lainnya seperti kasus Bank Century, kasus Simulator SIM Korlantas dan kasus pengadaan lainnya di lingkungan Polri yang juga diduga bermasalah?
Nepotisme, nama, doa dan harapan. SEJALAN dengan maraknya korupsi dan kolusi, nepotisme juga kembali menjadi mode. Bisa lebih ganas dan lebih mewabah daripada masa Soeharto. Seorang gubernur tak segan-segan membantu adiknya menjadi bupati di daerah tempatnya semula menjadi kepala daerah. Sejumlah bupati ‘mewariskan’ kursinya kepada isteri, ipar, anak, saudara kandung. Lalu beberapa di antara mantan bupati itu sendiri, berjuang untuk meraih kursi gubernur. Bila perjuangan mereka berhasil maka dalam satu provinsi, beberapa jabatan strategis pemerintahan daerah akan dibagi di antara keluarga dan kroni. Nepotisme berkembang biak bagai gerombolan kutu busuk yang bertelur di mana-mana, menciptakan gatal di sekujur tubuh negara: masuk ke lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif, tak terkecuali di lembaga-lembaga masyarakat bahkan keagamaan. Dari level tertinggi hingga ke level terendah.
Kalau seseorang menjadi anak presiden, anak wakil presiden, anak menteri, anak gubernur, anak bupati sampai anak lurah, ia cenderung merasa berhak –bagaikan di zaman kerajaan– untuk mewarisi satu posisi dalam pemerintahan, kekuasaan politik di partai, pengecualian hukum atau paling tidak menikmati fasilitas ekonomi. Selain anak, dalam daftar pewaris terdapat pula isteri atau suami, ipar, kakak atau adik, keponakan, besan dan sebagainya. Kepengurusan partai pun lazim terisi beberapa anggota keluarga. Partai-partai menjadi institusi oligarki. Perhatikan Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP dan beberapa partai lainnya. Dengan konstelasi kepartaian yang penuh nepotisme seperti saat ini, pada gilirannya dengan sendirinya pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat juga akan terjangkiti nepotisme. Dari nepotisme, terjadi lagi perkuatan korupsi dan kolusi.
TATKALA cucu kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir pekan lalu, ia diberi nama Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Kata Edhie ‘Ibas’ Baskoro, ayah sang bayi, “Nama adalah doa orang tua kami”. Dan menurut wartawan Kompas J. Osdar (2 Januari 2013) yang mengutip ucapan Ibas, dalam nama itu ada harapan tertentu. Pers memberitakan uraian Ibas mengenai harapan dibalik nama itu, yakni agar sang putera kelak menjadi kepala keluarga dan pemimpin yang bijak, baik, serta mampu mengayomi seluruh masyarakat. Sang putera –yang juga adalah cucu Menko Perekonomian Hatta Rajasa– pun diharapkan mampu menjadi satria yang bisa menghadapi tantangan dan cobaan dengan baik.
Airlangga sebenarnya adalah nama pendiri dan menjadi raja pertama Kerajaan Kahuripan (1009-1042) saat masih berusia 19 tahun. Sayangnya, setelah memerintah 33 tahun, demi ‘keadilan’ bagi anak-anaknya, Airlangga membelah negara kesatuan itu menjadi dua, Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Sementara itu, Yudhoyono adalah nama belakang Presiden Indonesia saat ini. Antara para kakek dan cucu, terentang waktu yang panjang. Maka doa para kakek di sini tentang cucunya, harus menunggu waktu lama sebelum terkabul. Perlu kesabaran yang pantas. Tetapi kesabaran cenderung gampang dikalahkan oleh hasrat yang sudah berkobar-kobar untuk mendapat pemenuhan secepatnya.
Sarang laba-laba. Nama sebagai doa, dan doa sebagai harapan, ada dalam kultur Nusantara. Pada masa lampau, doa seorang raja bisa dianggap sebagai suatu keputusan. Di masa demokrasi modern, keputusan ada di tangan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Tetapi bisa saja harapan disiasati melalui nepotisme dan rekayasa politik berdasarkan tekanan kekuasaan. Justru apa yang disebut terakhir ini, menjadi pilihan banyak pihak dalam satu paket bersama korupsi dan kolusi. Telah dilaksanakan di berbagai penjuru tanah air oleh sejumlah ‘elite politik’ dan beberapa gubernur, bupati, camat sampai kepala desa. Tidak lagi sekedar sebagai doa. Tidak lagi sabar, karena terkabulnya doa memerlukan waktu menanti yang lama. Banyak orang, meski selalu menyebutkan nama Tuhan, apalagi ketika berkecimpung dalam praktek politik kekuasaan, perilakunya berjalan menjauhi butir-butir kemuliaan yang menjadi hakekat keilahian. Indonesia, sepanjang apa yang terlihat, masih tetap terjerat di sarang laba-laba korupsi-kolusi-nepotisme, melanjutkan apa yang terjadi di masa Soeharto. Maka, tanpa pembaharuan cara dan kehidupan politik dalam kaitan orientasi kekuasaan, kemungkinan besar korupsi-kolusi-nepotisme masih akan berlangsung hingga satu atau bahkan dua dekade ke depan.
Doa kita, apa yang disebutkan terakhir, hendaknya jangan menjadi keadaan yang berkepanjangan. Mari melakukan pembaharuan, agar berakhir.
(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com)
Posted in Politik.	Tagged Agen 007, Airlangga, Anas Ubaningrum, Andi Alfian Mallarangeng, Badan Anggaran, Badan Pertanahan Nasional, Bank Century, Budiadji, Bulog, BUMN, DPR, Edhie 'Ibas' Baskoro, Hatta Rajasa, Jenderal Polisi Siswadji, KKN, Korupsi-Kolusi-Nepotisme, KPK, Laksamana Sudomo, Opstib, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, pembaharuan politik, Pertamina, PKB, Polri, PPATK, PPP, Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Professor Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, Rizal Mallarangeng, sarang laba-laba, Simulator SIM Korlantas
Menjadi Kaya Melalui ‘Jalan Parlementer’ dan ‘Wealth Driven Politic’ (2)
November 23, 2011 by sociopolitica
0
BILA dalam fase wealth driven economic lahir kelompok oligarki ekonomi, maka dalam situasi wealth driven politic tercipta partai-partai dengan praktek oligarki dipimpin dan dikendalikan oleh tokoh-tokoh oligarch. Dalam Indonesia merdeka, pelopor oligarki dalam kekuasaan negara tak lain adalah Ir Soekarno, yang memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri pada 1960-1965, pasca Dekrit 5 Juli 1959. Dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto, khususnya pada 20-25 tahun terakhir masa kekuasaannya, yang kemudian keterusan dipraktekkan kalangan partai dan penguasa negara hingga kini. Hampir seluruh partai politik pasca Soeharto dipimpin oleh kaum oligarch, sebagaimana silih berganti presiden yang naik memerintah negara juga menampilkan diri sebagai sosok oligarch meskipun tak henti-hentinya beretorika mengenai demokrasi.
Sejajar dengan oligarki dalam politik, pada masa Soeharto menonjol pula oligarki dalam pembangunan ekonomi. Tetapi sejak masa Soekarno pun oligarki dalam kehidupan ekonomi sudah tampil melalui pengusaha-pengusaha yang punya kedekatan istimewa dengan sang pemimpin, antara lain Markam, Hasjim Ning, Dasaad dan Rahman Aslam. Saat kue hasil pembangunan makin membesar dari waktu ke waktu, kenikmatan terbesar hanya dibagikan kepada sejumlah orang tertentu yang memiliki hubungan kolutif dan nepotisme dengan pusat kekuasaan politik –yang juga sekaligus adalah pusat kekuasaan ekonomi. Pada babak ini antara lain muncul nama-nama Lim Soei Liong, Go Swie Kie, Yap Swie Kie (Sutopo Jananto), Nyoo Han Siang, Bob Hasan, Po Murdaya dan lain-lain sampai nama agak ‘baru’ seperti Prajogo Pangestu.
Pemerataan keadilan masa itu hanya ada pada dataran retorika, dan kalau pun ada program pemerataan, itu dilakukan dengan kadar paling minimal yang sekedar untuk meredam gejolak sosial. Tapi, penguasa cukup pandai, tidak membiarkan ada krisis pangan. Beras selalu di-ada-kan sekuat tenaga dengan harga yang dipastikan terjangkau kemampuan daya beli rakyat. Hal yang sama terjadi dalam pengelolaan bahan pokok lainnya yang ada dalam kelompok 9 kebutuhan pokok rakyat. Tidak seperti sekarang, kadangkala harga garam dan cabai pun tak mampu diatur.
Pada masa Soeharto, pengakumulasian dana besar hanya bisa dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu, terutama dalam konteks pemeliharaan kekuasaan yang makin oligarkis. Dilakukan berdasarkan penugasan tertentu, dan karenanya dari kacamata pengendali kekuasaan tidak dikategorikan sebagai korupsi yang menggerogoti kekuasaan meskipun esensinya tetap menggerogoti hasil pembangunan. Mereka yang mendapat ‘mandat’ dalam pengakumulasian dana, dalam batas tertentu yang cukup terkendali (oleh pucuk kekuasaan) diberikan kesempatan menikmati beberapa bagian sebagai semacam tindak ‘korupsi’ yang ditolerir. Mereka yang tak mendapat ‘mandat’ tetapi diam-diam sendirian menarik keuntungan, dan atau mengambil di luar batas nominal yang ditolerir bagi pelaku yang bukan kelompok atas, akan dibabat. Salah satu yang ditindak karena inisiatifnya melampaui batas, adalah Budiadji Kepala Depot Logistik Kalimantan Timur. Kemudian para pelaku ‘korupsi’ di kalangan birokrasi kelas menengah ke bawah, yang melakukan pungli (pungutan liar) dan semacamnya, bila dianggap melampaui batas, atau mendapat sorotan yang makin tajam, dibasmi oleh Opstib (Operasi Tertib) yang adalah ‘bagian’ Kopkamtib, di bawah Laksamana Laut Soedomo.
Salah satu hal yang menarik, dalam korupsi masa Soeharto, para anggota DPR-RI tidak memegang atau tidak diberi kesempatan cukup untuk ikut melakukan korupsi. Kalau ada ‘pembagian’ rezeki, itu datang dari departemen atau lembaga pemerintah yang menjadi partner kerja komisi-komisi kerja di DPR berupa berbagai ‘good will’ untuk membantu kemudahan para anggota menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Itu sebabnya, kala itu tidak dikenal korupsi ber’jamaah’ seperti yang terjadi di masa-masa pasca Soeharto, khususnya pada tahun-tahun belakangan ini. Apalagi memang, fungsi DPR saat itu tidak mencakup ‘wewenang’ persetujuan menentukan keputusan yang sebenarnya adalah ranah eksekutif, khususnya di bidang anggaran maupun wewenang fit and proper test yang bisa ‘diuangkan’. Selain itu, ada situasi berbeda dalam seluk beluk pendanaan partai politik di masa Soeharto. Dana untuk Golongan Karya praktis sepenuhnya diadakan dan dipasok oleh Dewan Pembina. Sementara dana untuk dua partai politik lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), boleh dikatakan juga sudah dialokasi melalui jalur dan berbagai cara khusus oleh pengendali kekuasaan, Presiden Soeharto. Dana-dana taktis untuk politisi penting, terutama kalangan pimpinan partai, pun sudah diatur dengan baik melalui para ‘penghubung’ khusus yang sekaligus bertugas ‘membina’ partai-partai di luar Golkar. Itu juga rahasianya, kenapa Soeharto secara relatif bisa mengendalikan politik dengan baik untuk seberapa lama.
KINI, pasca Soeharto, pola pendanaan politik mengalami perubahan signifikan mengikuti arus retorika pemberantasan korupsi. Partai-partai politik, mengambil inisiatif penggalian dana melalui kegesitan kader-kadernya dengan memanfaatkan berbagai kesempatan di kementerian-kementerian yang dipimpin oleh tokoh-tokoh partai mereka. ‘Kesempatan’ itu sendiri diciptakan by design, tidak lagi sekedar menunggu rezeki di tikungan. Pola ini belakangan disebutkan sebagai ‘mafia anggaran’, yang melibatkan operator ‘bebas’ partai sebagai play maker dengan mendayagunakan kader-kader partai yang ada di DPR dan ada di eksekutif. Sejumlah proyek besar berskala nasional maupun berskala daerah, dirancang lalu diajukan agar dibiayai melalui APBN dan kemudian diatur siapa swasta pelaksana berdasarkan kesiapan atau kesanggupan memberi bagian prosentase ‘keuntungan’.
Konspirasi anggaran semacam ini telah terungkap beberapa waktu belakangan ini, melibatkan terutama partai-partai politik yang memiliki share dalam kekuasaan pemerintahan. Dua partai yang sedang dalam sorotan dalam konteks tersebut saat ini, adalah Partai Demokrat dan PKB cq Muhaimin Iskandar. Tokoh yang namanya disebut terakhir ini, adalah tokoh muda yang fenomenal. Saat menjejakkan kaki ke dalam kancah politik nasional menjelang Pemilihan Umum 1999, ia terkisahkan sebagai politisi dengan ekonomi sederhana, tapi kini cukup menjulang. Sementara itu, partai-partai politik yang tak berada dalam posisi kekuasaan pemerintahan, harus puas dengan cipratan-cipratan gratifikasi, semisal dalam kegiatan fit and proper test di DPR. Mungkin tidak berskala spektakuler, tetapi toh mencapai nominal ratusan juta hingga miliaran rupiah, seperti halnya dalam kasus Miranda Goeltom. Untuk kasus ini dua di antara sejumlah partai yang paling disorot, yakni PDIP dan Partai Golkar, harus menerima kenyataan kader-kadernya masuk penjara –Panda Nababan cs serta Paskah Suzetta cs. Pilihan cara lainnya menuju sumber dana, adalah secara insidental ikut berkolaborasi dalam percaloan anggaran bersama partai lain yang in position. Dan sesuai tudingan Ketua MK Mahfud MD, ikut serta dalam jual beli penyusunan Undang-undang.
BENTLEY TAHUN 1920-AN, SUDAH MEMIKAT KAUM KAYA SEJAK 1921-1929. “Kepemilikan benda-benda mewah dan mahal adalah intisari dari hasrat konsumerisme yang terkait dengan prestige. Mobil mewah adalah simbol dan etalase yang mobile bagi hasrat prestigeous yang menjadi salah satu tali nyawa terpenting dalam konsumerisme….”. (download foto: vivanews)
Permainan-permainan ‘pinggiran’ ini, meski tak juga terlalu gampang ditangani, bisa lebih cepat tersentuh penindakan hukum dibanding dengan kasus-kasus yang melibatkan kalangan pusat kekuasaan. Panda Nababan dari PDIP misalnya, kalah sakti dibanding Johnny Allen Marbun dari Partai Demokrat. Muhammad Nazaruddin hilang kesaktiannya karena menyerang ‘nama baik’ kelompok yang lebih sakti. Mirip nasib Komjen Pol Susno Duadji yang mencoba menggempur benteng kesetiaan sempit korpsnya. Meskipun bintang di bahunya tiga, masih kalah banyak dari akumulasi bintang di bahu mereka yang ia tuding maupun dari mereka yang merasa akan ikut tersrempet bila tiupan pluitnya ditoleransi.
KINI kita mendapat pelajaran empiris baru bahwa jalan parlementer ternyata sudah harus dicatat sebagai salah satu cara untuk menjadi kaya. Dengan gaji dan take home pay di atas lima puluh juta per bulan, seorang anggota DPR bisa hidup di atas rata-rata layak, meski mereka pun harus rela berbagi sekian persen untuk partainya. Namun bila masuk ke dunia politik melalui money politic,seorang anggota DPR masih harus bekerja keras untuk mengembalikan investasi finansial yang telah ditanamkannya. Itulah bagian tak terelakkan dari wealth driven politic. Dalam wealth driven politic –yang merupakan bagian tak terlepas dari wealth driven economic dengan segala eksesnya– lambat atau cepat para calon anggota DPR pada waktunya hanya akan bisa memasuki lembaga itu dengan syarat nomor satu memiliki cukup kekayaan dan atau minimal didukung oleh kelompok kaya (tentu dengan segala risiko sponsorship). Bagi anggota yang sudah ada di dalam, dan berniat mempertahankan posisi pada periode berikut, akan terdorong memanfaatkan kesempatan yang ada untuk ikut menjadi kaya atau lebih kaya, guna memenuhi syarat yang tak tertulis itu.
TETAPI apa kaitannya ini semua dengan kepemilikan mobil mewah oleh anggota parlemen? Wealth driven economic sebagai fase setelah dilampauinya fase productivity driven economic, memang dilekati oleh konsumerisme sebagai gejala ikutan. Kepemilikan benda-benda mewah dan mahal adalah intisari dari hasrat konsumerisme yang terkait dengan prestige. Mobil mewah adalah simbol dan etalase yang mobile bagi hasrat prestigeous yang menjadi salah satu tali nyawa terpenting dalam konsumerisme….
Posted in Politik, Sosial.	Tagged APBN, Bob Hasan, Budiadji, Dasaad, Dekrit 5 Juli 1959, DPR-RI, fit and proper test, Go Swie Kie, Hasjim Ning, Ir Soekarno, Jalan Parlementer, Jenderal Soeharto, Ketua MK, Kopkamtib, Laksamana Laut Soedomo, Lim Soei Liong, Mafia Anggaran, Mahfud MD, Markam, Miranda Goeltom, money politic, Muhaimin Iskandar, oligarch, Opstib, Panda Nababan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Paskah Suzetta, PDIP, Pemilihan Umum 1999, PKB, Po Murdaya, Prajogo Pangestu, pungli, Rahman Aslam, Sutopo Jananto, wealth driven economic, wealth driven politic, Yap Swie Kie
Korupsi: Musim Tanpa Akhir (1)
December 9, 2010 by sociopolitica
1
”Banyak dari mereka adalah pejabat militer. Itulah awal dari pengalaman menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ilmu ini jelas membuat mereka lebih fasih menciptakan kesempatan saat turut serta dalam keleluasaan kekuasaan di masa Soeharto”. ”Tetapi perilaku berbau korupsi tentu saja tidak hanya milik tentara yang dalam banyak hal kala itu banyak berseberangan kehendak politik dengan Soekarno, khususnya pada 1960-1965. Partai-partai Nasakom cukup banyak memperoleh konsensi sumber uang dari Soekarno, melanjutkan tradisi tahun limapuluhan berupa bagi-bagi rezeki melalui pembagian lisensi oleh menteri-menteri ’koalisi’ untuk kalangan pengusaha pendukung partainya masing-masing”.
SEBAGAI negeri di katulistiwa, menurut ilmu bumi-alam, Indonesia hanya mengenal dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Tetapi sebenarnya, di luar itu ada juga, ‘musim semi’ dan ‘musim gugur’. Bahkan, musim hujan kerapkali meningkat menjadi ‘musim dingin’ atau ‘musim beku’. Ada juga musim-musim lain, seperti musim duren, musim mangga, musim duku, musim salak. Tak lupa, musim bencana, mulai dari bencana transportasi darat-laut-udara sampai bencana alam. Bahkan, makin hari, korupsi yang tak kenal henti dan makin marak, sudah bisa ditetapkan sebagai satu musim tersendiri, yaitu musim korupsi. Dan untuk sekedar mengingatkan bahwa korupsi itu adalah kejahatan, maka sekali setahun, setiap 9 November, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia.
Kini musim hujan seakan tak mengenal batas lagi, seakan tak punya akhir, dan berlangsung terus sambung menyambung. Tapi ini hanya mengikuti musim korupsi yang ternyata tidak lagi bersifat musiman, namun permanen, berlangsung terus menerus. Musim korupsi itu sendiri, memicu berbagai musim lain, seperti misalnya musim semi atau musim bunga (deposito bank). Para pelaku korupsi antara lain memilih deposito bank sebagai tempat menyimpan uang hasil korupsi, yang biasanya atas nama anggota keluarga, bukan atas namanya sendiri. Hanya Gayus Tambunan, yang masih tergolong seorang koruptor pemula yang sebenarnya hanya berkategori ‘kecil-kecilan’, masih bersikap amatir, berani menggunakan namanya sendiri dalam membuka sejumlah deposito di berbagai bank.
Dulu, menyimpan uang hasil korupsi dalam bentuk deposito, masih sangat aman, kecuali bila korupsi itu dilakukan di luar lingkaran kepentingan kalangan kekuasaan. Kalau bertindak di luar kepentingan rezim kekuasaan, atau main sendiri, seseorang yang berani melakukannya, akan dilanda ‘musim gugur’ atau ‘musim rontok’. Sementara itu, bagi mereka yang masih mampu menjaga kebersamaan (dalam ikatan konspirasi), faktor kesetiaan korps akan bekerja. Bagi mereka ini ‘musim dingin’ atau ‘musim beku’ akan menjadi pelindung. Berapa banyak perkara yang melibatkan banyak kalangan kekuasaan dari masa ke masa berhasil di-peti-es-kan? Sepertinya, kasus-kasus Bank Century, Rekening Gendut Perwira Polri, keterlibatan sejumlah ‘kalangan atas’ dalam Mafia Perpajakan Gayus Tambunan –sekedar menyebut beberapa kasus terbaru dan aktual di masa Presiden SBY– akan masuk zona ‘beku’.
Pada masa kekuasaan Soeharto, pada umumnya BUMN menjadi centre of excellence perilaku tindak korupsi. Dua pemuncak adalah Pertamina dan Bulog. Tapi jangan salah, ada dua atau tiga tokoh Pertamina kini bersemayam dengan tenang di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Seorang mantan menteri yang juga sekaligus merangkap Ketua Bulog di zaman Soeharto, dengan wajah serius dalam sebuah percakapan mencoba meyakinkan bahwa tak seperti yang disangka orang, “saya tak pernah melakukan korupsi”. Kalau menolong, “ya, banyak yang saya tolong, termasuk sejumlah anak muda yang kini sudah menjadi ‘konglomerat’….”, seraya menyebut beberapa nama. “Tolong sampaikan hal ini kepada Jaksa Agung, ya….”. Jaksa Agung yang dimaksud di sini, adalah Marzuki Darusman SH. Secara formal, menurut sejarah peradilan, Bulog memang bersih, karena bukankah di masa Soeharto hanya satu kali ada ‘oknum’nya yang diadili? Itu, Budiadji, saat menjadi Kepala Dolog Kalimantan Timur. Ia main sendiri dan mencoba jadi ‘raja kecil’, tak mungkin ia dibiarkan. Dr Rahardi Ramelan, menteri yang membawahi Bulog di masa reformasi, diadili dan dihukum dalam kaitan Bulog Gate. Tetapi yang bersangkutan bersikeras, dirinya hanya menjadi korban permainan politik, dan yakin tak bersalah, hingga kini. Akbar Tanjung, mantan Menteri Sesneg, yang juga pernah dibawa ke pengadilan karena kasus Bulog Gate, berhasil berjuang ‘membersihkan’ namanya. Pada babak final di badan peradilan tertinggi, secara formal dinyatakan tak bersalah.
Uang milik tentara, nyaris tak pernah dikorupsi. Hanya satu kali dalam sejarahnya, ada perwira yang berani melakukan korupsi atas uang milik tentara, dan itu langsung ditindak, diadili dan dihukum. Tetapi tentara di masa Soeharto (sebenarnya demikian juga halnya di masa Soekarno) bisa toleran tak ikut meng’gebuk’i oknum-oknumnya yang melakukan korupsi di luar ranah institusi militer, entah di departemen-departemen (sipil) entah di BUMN. Malah turun tangan melakukan penyelamatan. Marzuki Darusman Jaksa Agung di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, pernah terbentur habis-habisan, ketika mencoba menangani perkara korupsi terkait TAC (technical agreement contract) bidang perminyakan –yang rencananya akan berlanjut dengan kasus mark-up kilang minyak Balongan– yang disangkakan kepada Drs Ir Ginandjar Kartasasmita, salah satu menteri penting bidang perekonomian pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Presiden Soeharto.
Kejaksaan Agung dianggap tak punya wewenang menangani kasus tersebut karena menurut argumen yang diajukan saat delik yang disangkakan terjadi, Ginandjar Kartasasmita adalah perwira Angkatan Udara aktif yang berpangkat Marsekal berbintang satu. Kejaksaan Agung kalah dalam proses pra peradilan, dan dinyatakan hanya bisa menangani kasus tersebut secara koneksitas bersama Oditurat Jenderal Militer. Sepanjang berbicara mengenai kasus koneksitas, dengan tersangka seorang militer untuk kasus di luar institusi, sejarah membuktikan, selalu berakhir dengan angka minus.
Kesempatan dalam kesempitan. Kisah zaman Soekarno lain lagi. Korupsi terjadi dalam alur dan pola kesempatan dalam kesempitan. Kita meminjam uraian ekonom Prabowo Djamal Ali berikut ini, untuk mengetahui latar belakang ekonomi yang sulit yang menjadi medan kesempatan untuk korupsi. Ekonomi Terpimpin Soekarno didasari idealisme untuk membongkar struktur ekonomi kolonial dan kapitalistik. Nasionalisasi adalah salah satu jalan utama untuk membangun ekonomi domestik yang mandiri. Persoalan utama dengan langkah ini bukan terletak pada nasionalisasi itu sendiri, akan tetapi apakah nasionalisasi tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan daya saing nasional atau tidak. Dengan tidak adanya grand design untuk membangun daya saing, termasuk membangun sektor swasta domestik yang kuat, dan kemampuan pemerintah yang lemah untuk mengarahkan hal ini, maka yang terjadi adalah monopoli negara untuk sektor-sektor ekonomi yang penting tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, efisiensi dan kapasitas produksi nasional merosot. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama milik Belanda, telah mengalihkan manajemen perusahaan-perusahaan tersebut ke tangan negara. Secara praktis, manajemen tersebut berada di tangan birokrat dan angkatan perang, terutama angkatan darat yang menggunakan penguasaan perusahaan ini untuk tujuan-tujuan politik. Pendapatan negara justru merosot yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi dan investasi infrastruktur dan sarana produksi.
Demikianlah, rendahnya produksi dan produktivitas kembali diperburuk oleh nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang sebagian besar berorientasi ekspor. Namun demikian, meskipun dampak keseluruhan dari nasionalisasi ini negative terhadap ekonomi nasional, birokrat dan angkatan darat sangat diuntungkan oleh nasionalisasi tersebut. Sejak akhir 1950an, angkatan darat sebagai kekuatan politik memiliki sumber dana yang cukup besar yang kelak di kemudian hari berguna dalam melindungi para perwiranya dari kemerosotan kesejahteraan umum dan akumulasi dana politik yang cukup besar dalam memobilisasi dukungan politik sekelompok masyarakat dan akhirnya memperkokoh posisi tawar politik mereka dalam pergulatan kekuasaan.
Selanjutnya, perluasan peran negara dalam ekonomi pun dilakukan dengan memberikan monopoli perdagangan internasional kepada perusahaan-perusahaan dagang negara. Monopoli impor yang diberikan kepada beberapa perusahaan dagang negara telah membuat mereka secara efektif menguasai sekitar 70 persen dari impor nasional. Sama halnya dengan perusahaan negara di bidang perkebunan, efisiensi perdagangan juga merosot. Sumbangannya kepada penerimaan negara tidak berarti karena korupsi dan manipulasi yang dilakukan para manajernya terutama dengan memanfaatkan perbedaan yang mencolok antara harga impor resmi dan pasar. Saat itu adalah kesempatan bagi para manajer perusahaan dagang negara, seperti Pantja Niaga, Dharma Niaga dan lain lain, untuk memperkaya diri. Banyak dari mereka adalah pejabat militer. Itulah awal dari pengalaman menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ilmu ini jelas membuat mereka lebih fasih menciptakan kesempatan saat turut serta dalam keleluasaan kekuasaan di masa Soeharto.
Tetapi perilaku berbau korupsi tentu saja tidak hanya milik tentara yang dalam banyak hal kala itu banyak berseberangan kehendak politik dengan Soekarno, khususnya pada 1960-1965. Partai-partai Nasakom cukup banyak memperoleh konsensi sumber uang dari Soekarno, melanjutkan tradisi tahun limapuluhan berupa bagi-bagi rezeki melalui pembagian lisensi oleh menteri-menteri ’koalisi’ untuk kalangan pengusaha pendukung partainya masing-masing. Hanya PKI yang cukup mampu menjaga rahasia sumber dananya, tetapi cukup diketahui bahwa mereka memiliki sumber dana internasional yakni dari negara-negara komunis di dunia. Namun, beberapa tahun menjelang 1965, PKI ’menempatkan’ Jusuf Muda Dalam yang adalah anggota PKI sejak usia muda, sebagai seorang menteri Soekarno yang memiliki tugas khusus mengelola keuangan dan perbankan.
Sementara partainya, PKI, menjadi pengecam utama terhadap perilaku korup dan hidup penuh foya-foya para menteri, termasuk kehidupan khusus dengan memanfaatkan jasa para wanita selebritis, Jusuf Muda Dalam mengambil peranan dalam proses pembusukan di sekitar Presiden Soekarno. Memang kebanyakan menteri kala itu terlibat berbagai kegiatan foya-foya dan perbuatan mesum terkait sex di hotel-hotel, yaitu saat tak menghadiri pesta-pesta malam di Istana bersama Soekarno. Pesta-pesta di Istana diisi dengan tari lenso dan tari pergaulan yang dianggap sebagai refreshing di sela-sela kegiatan menjalankan revolusi. Tentu saja, disertai kehadiran para wanita cantik selebriti, yang umumnya berlanjut sebagai kegiatan khusus bagi para tokoh. Sejumlah pengusaha yang memiliki hubungan kolusi dengan Presiden dan para menterinya, juga menjadi peserta tetap dalam acara-acara malam di Istana itu, antara lain Hasyim Ning, Dasaad, Markam dan Rahman Aslam. Para pengusaha ini, bersama sejumlah kalangan pengusaha lainnya, ikut berperan membantu mewujudkan gagasan Soekarno untuk menghimpun Dana Revolusi yang pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan oleh Waperdam I Dr Soebandrio. Penggunaan Dana Revolusi itu sendiri, tak pernah jelas penggunaannya dalam kaitan revolusi, karena revolusi itu sendiri tidak pernah jelas tujuannya kecuali mempertahankan kelangsungan kekuasaan Soekarno.
Berlanjut ke Bagian 2
Posted in Ekonomi, Historia, Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung, Bank Century, Budiadji, Bulog, Bulog Gate, Dana Revolusi, Dasaad, Dharma Niaga, Dr Rahardi Ramelan, Dr Soebandrio, Drs Ir Ginandjar Kartasasmita, Ekonomi Terpimpin, Gayus Tambunan, Hari Anti Korupsi Sedunia, Hasyim Ning, Jusuf Muda Dalam, kilang minyak Balongan, Mafia Perpajakan, Markam, Marzuki Darusman SH, Oditurat Jenderal Militer, Pantja Niaga, Partai-partai Nasakom, Pertamina, PKI, Prabowo Djamal Ali, Presiden SBY, Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, Rahman Aslam, Rekening Gendut Perwira Polri, TAC, Taman Makam Pahlawan Kalibata
Pemberantasan Korupsi: Kembali ke Titik Mula?
April 27, 2010 by sociopolitica
1
“NAMUN keajaiban selalu bisa terjadi. Mungkin datang dari Dia yang di atas yang sudah begitu belas kasihan melihat nasib rakyat Indonesia yang seumur-umur terbelit ketidakbenaran. Mungkin juga datang dari kekuatan opini publik sendiri yang kini sudah berada pada titik kulminasi kekecewaannya terhadap segala permainan penuh konspirasi dalam penegakan hukum dan penciptaan keadilan. Atau dari kedua-duanya?”.
MASIH pantaskah untuk optimis tentang pemberantasan korupsi di Indonesia dengan segala apa yang terjadi belakangan ini dalam hiruk pikuk terbentur-benturnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum? Pada dataran idealistik, tentu saja optimisme harus dipelihara. Sementara bagi kaum pragmatis dalam kehidupan politik dan kekuasaan, semangat penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi menurut ‘dogma’ retorika politik pun harus tetap dikobarkan. Bukankah menurut slogan muluk yang selama ini di’kunyah-kunyah’ para praktisi hukum, “hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”?
Namun, pada dunia nyata sehari-hari yang penuh pragmatisme terkait kepentingan sendiri-sendiri, sejumlah peristiwa kasat mata dalam penegakan hukum dan atau pemberantasan korupsi, justru ‘berhasil’ menggoyahkan optimisme lalu menumbuhkan sikap pesimistik dan skeptik. Kita bisa melihat betapa setiap pihak –entah institusi entah kelompok atau perorangan– yang menjalankan aktivitas pemberantasan korupsi dan pembasmian kejahatan sejenis, secara sistematis akan berhadapan dengan berbagai bentuk ‘perlawanan’ yang sangat taktis untuk akhirnya mewujud sebagai ‘gempuran’ yang mematikan. Ini telah terjadi dari dulu sejak masa-masa awal kemerdekaan hingga detik ini. Belum lagi bahwa memang beberapa institusi dibentuk oleh kalangan penguasa, tidak untuk betul-betul berhasil, melainkan sekedar etalase untuk menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan.
OPERASI Budi yang dilancarkan Jenderal AH Nasution setelah pertengahan tahun 1950an, untuk mengikis korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan tentara, terhenti begitu saja meskipun sempat berkali-kali menunjukkan hasil. Padahal kala itu gejala korupsi menguat di kalangan perwira-perwira tentara sejak mereka terjun ke sektor ekonomi dan keuangan. Pada akhir tahun 1957 terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisir menjadi badan-badan usaha milik negara. Karena dianggap memiliki sumberdaya manusia yang lebih siap, perwira-perwira tentara masuk mengambil peran dan posisi-posisi penting dalam pengelolaan badan-badan ekonomi eks Belanda itu.
Peran dadakan yang membawa para perwira itu ke dalam dunia kelimpahan uang dan bisnis itu menciptakan berbagai ekses di kalangan perwira tentara, dan momen itu menjadi awal keterlibatan mereka dalam medan korupsi. Ekses lain, terjadi saling intrik dan jegal di antara para perwira itu, karena memperebutkan posisi. Meskipun para perwira ini ternyata gagal menjalankan institusi-institusi ekonomi tersebut dengan baik diukur berdasarkan skala kepentingan umum, tetapi pada sisi lain akhirnya tumbuh satu ikatan kepentingan bersama yang ‘perlu’ dipertahankan. Harus diakui bahwa dengan posisi-posisi di institusi ekonomi itu, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktivitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira. Salah satu institusi yang paling strategis adalah sektor perminyakan. Dalam situasi seperti itu, mungkinkah Operasi Budi terus dilanjutkan tanpa membentur kepentingan bersama?
DI MASA kekuasaan Soeharto, tak sedikit lembaga anti korupsi yang dibentuk. Ada misalnya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) yang dipimpin Jaksa Agung Sugih Arto. Tapi sampai badan ini bubar, tak pernah ada hasil signifikan yang bisa dicatat. TPK lebih galak dalam statemen daripada aksi di lapangan. Komisi-4 yang dipimpin Wilopo dan diisi berbagai tokoh tua, hanyalah sebuah badan ad-hoc, yang ternyata tak bisa berdaya apapun di dunia praktis, sehingga disebutkan sebagai barisan macan ompong. Tetapi pembentukan Komisi-4 oleh Presiden Soeharto itu memang tidak dimaksudkan sebagai macan pemberantasan korupsi di medan sebenarnya, melainkan sekedar menjawab dan meredam keresahan dan kritik mahasiswa dan generasi muda lainnya mengenai korupsi di tahun 1970.
Presiden Soeharto juga sempat memberikan semacam obat placebo melalui Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo, dengan mengintrodusir Opstib (Operasi Tertib). Operasi ini cukup gencar dan gebrakan-gebrakannya selalu mengisi kolom pemberitaan kora-koran dan layarkaca TVRI untuk seberapa lama. Tetapi operasi yang seakan melembaga ini, secara kritis dinilai hanya menyentuh praktek pungutan liar kelas teri: pungli kelas jigo yang dilakukan polisi-polisi lalu lintas di jalanan, pungli di pos jembatan timbang DLLAJR di lintas antar kota, atau pungutan liar lainnya yang masih tetap tergolong teri di pelabuhan-pelabuhan, kantor pembuatan paspor di imigrasi dan sebagainya. Padahal, dalam asumsi publik kala itu –yang sebenarnya tidak terlalu meleset– berlangsung permainan-permainan besar di kalangan atas, namun tak tersentuh oleh Opstib. Masyarakat hanya bisa menduga-duga secara diam-diam di bawah permukaan seraya bertanya-tanya, kenapa menteri anu dan anu bisa kaya-kaya, kenapa dirjen anu rumahnya sekian-sekian, kenapa semua yang jadi dirjen pajak, dirjen bea-cukai dan dirjen tertentu lainnya serta jajarannya yang membidangi tempat ‘basah’ bisa serba gemerlap hidupnya? Karena pada masa kekuasaan Soeharto sangat langka adanya kasus korupsi besar-besaran masuk ke Kejaksaan dan Pengadilan, maka pengacara-pengacara pun tidak terlalu super kaya seperti yang kita saksikan di pasca Soeharto hingga saat ini. Barangkali hanya kasus korupsi Kepala Dolog (aparat BULOG di daerah) Kalimantan Timur Budiadji yang berskala milyaran, yang menonjol kala itu.dan sudah dianggap spektakuler, padahal, kalau meminjam istilah masa kini dari Komjen Susno Duadji, “itu, keciiil”. Bagaimana dengan kasus Edy Tanzil yang mencuat pada bagian-bagian akhir masa kekuasaan Soeharto? Itu lain lagi. Penuh lika-liku, yang sampai kini masih merupakan misteri, tak terungkap libatannya ke kalangan kekuasaan. Rahasianya hilang bersama ‘keberhasilan’ Edy Tanzil kabur dari LP Cipinang.
Dengan berlalunya waktu, satu persatu korupsi masa lampau dipastikan akan tetap terkubur tanpa terungkap lagi. Kalaupun ada yang akan terbuka ke khazanah publik, secara hukum sudah akan kadaluarsa termakan waktu.
DAN bagaimana dengan kasus-kasus korupsi serta kejahatan keuangan lainnya yang terjadi di masa reformasi pasca lengsernya Soeharto? Di bawah tiga Jaksa Agung berturut-turut –Andi Muhammad Ghalib, Marzuki Darusman dan Baharuddin Lopa– terlepas dari ‘kekurangan’ masing-masing, Kejaksaaan Agung sejenak menjadi bintang pengharapan di atas segala pengharapan. Sejumlah pelaku kejahatan atas keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan diseret satu persatu ke sel tahanan dan kemudian diajukan ke meja hijau. Tapi tragis bahwa badan-badan peradilan pada masa yang sama lebih banyak berfungsi sebagai badan pemakaman atas berbagai kasus korupsi. Menarik untuk mencatat nasib ketiga Jaksa Agung itu. Andi Muhammad Ghalib tergelincir karena adanya transfer ke rekening atas namanya, padahal rekening itu adalah rekening sebuah organisasi olahraga yang dipimpinnya. Dan tak pernah dituntaskan bahwa transfer tersebut sebenarnya adalah untuk dana organisasi. Marzuki Darusman dihentikan di tengah jalan karena banyaknya bisikan kepada Presiden bahwa sang jaksa agung itu tak disukai ‘rakyat’. Memang pastilah seorang jaksa agung takkan disukai, terutama oleh mereka yang terkena penanganan kasus. Baharuddin Lopa, lain lagi. Menjadi Jaksa Agung dalam tempo kurang dari seumur jagung. Meninggal dunia di tanah suci. Versi resmi karena serangan jantung dan kelelahan. Versi desas-desus, sama dengan nasib Munir beberapa tahun kemudian. Hal menarik lainnya, ketiga Jaksa Agung itu bagaimanapun telah memicu meningkatnya fee sebarisan pengacara tertentu, sehingga beberapa di antaranya kini menjadi golongan super kaya.
NASIB baik memang enggan mendekati mereka yang memangku tugas penegakan hukum dan mencoba sedikit saja bersungguh-sungguh menjalankan tugas itu dengan cukup baik. Perhatikan nasib lembaga sebelum lahirnya KPK, yakni KPKPN (Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara). Begitu lembaga adhoc itu meningkat kegalakannya mengungkap daftar kekayaan sejumlah pejabat negara dan lembaga legislatif –yang beberapa di antaranya menampilkan angka-angka yang menimbulkan tanda tanya– maka ia segera di’eliminasi’ melalui prosedur yang ‘baik’, dilebur ke dalam lembaga baru bernama KPK. Sepanjang yang bisa dianalisis, masih bisa dipertanyakan, apakah saat dilahirkan KPK memang betul-betul diharapkan jadi macan pemberantasan korupsi? Di masa awal, khususnya pada periode kerja pertama, tanpa bermaksud mengecilkan para tokoh yang duduk di dalam komisi adhoc tersebut, kinerja KPK memang terlihat tidak cukup mengesankan. Namun sungguh mencengangkan –dan barangkali mengejutkan sejumlah anggota DPR yang membidani ‘kelahiran’ lapisan kepemimpinan kedua dari KPK– bahwa sepak terjang KPK di bawah Antasari Azhar dengan cepat menarik perhatian dan menimbulkan harapan baru di masyarakat. Sejumlah kasus populer ditangani dengan gesit, termasuk sejumlah skandal suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah anggota DPR. Dan dengan segera pula, KPK yang telah menjadi kekasih publik namun pada saat yang sama ia menjadi musuh nomor satu bagi sejumlah kalangan kekuasaan.
Dalam posisi khas seperti itu, jangan pernah salah langkah sedikitpun. Di negara di mana para pelanggar hukum kuat dan bersekutu dengan sejumlah kalangan penegak hukum yang lemah iman dan korup, setiap pengganggu kepentingan akan dieliminasi tanpa ampun, paling tidak akan dikerjai begitu ada sedikit saja alasan. Begitu pula yang akan terjadi kepada kaum kritis yang vokal.
Aktivis HAM bernama Munir, terlalu ‘banyak bicara dan mengungkit kejahatan HAM masa lampau’. Ia mati diracun tanpa ada pelaku yang bisa dihukum, kecuali seorang pilot naas yang pastilah hanya berkategori alat belaka. Antasari Azhar? Kita sudah tahu apa yang menimpanya, dan masih akan kita tunggu kisah lanjut kebenaran sejatinya. Itupun kalau bisa terungkap. Sembilan dari sepuluh peluang, ia akan tetap mendekam dalam penjara. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, sedang dalam proses ditimbul-tenggelamkan. Tidak hanya oleh kalangan kekuasaan, tetapi juga oleh sejumlah kalangan pengacara papan atas, yang tampaknya sangat memusuhi KPK. Apakah betul mereka menerima suap dari Anggodo-Anggoro bersaudara atau tidak, yang jelas KPK kemungkinan besar akan ikut rubuh, entah untuk seberapa lama atau entah untuk seterusnya. Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang menjadi peniup peluit dalam pengungkapan adanya makelar kasus di tubuh Polri dengan segera menjadi ‘musuh’ insititusinya sendiri. Terbukti betapa ia telah dijadikan sasaran bulan-bulanan sejumlah petinggi formal dari kepolisian selama beberapa waktu terakhir ini. Masih perlu ditunggu apa akhir dari drama Susno ini setelah ia kini masuk ke dalam proses pemeriksaan ‘tim independen’ Polri yang hingga kini belum bisa diraba publik mengenai objektivitas dan kenetralannya dalam ‘perang bintang’. Susno sementara itu, kini tak ‘bersuara’ lagi, setelah ada dalam proses pemeriksaan di Polri tersebut. Apakah ia sudah akan bungkam seterusnya? Kasus Bank Century? Saat di atas kertas bola kini ada di tangan KPK, sejauh ini seakan tak ada kemajuan dalam penanganan kasus yang dicurigai berlatarbelakang dana politik kekuasaan ini. Terakhir memang Dr Boediono sudah dipanggil sebagai saksi, tapi terus terang publik mulai sangsi kepada ‘ketajaman’ KPK. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ketika dua dari empat unsur pimpinannya yang tersisa sedang diayun-ayun nasibnya pasca keputusan Pra Peradilan yang membuyarkan SKPP Kejaksaan Agung. Sementara itu penanganan kasus Anggodo yang ditangani KPK telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Masih harus ditunggu hasilnya.
JADI apakah kita masih harus optimis terhadap gerak pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya di Indonesia, sementara di tengah masyarakat terjadi krisis kepercayaan luar biasa terhadap para penegak hukum: Mulai dari para hakim dan institusi pengadilan, para jaksa dan institusinya, para polisi dan institusinya, hingga kepada para pengacara, yang telah bertindak dan berbicara jauh di luar batas harapan rakyat? Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum selama ini bagaikan game elektronik, begitu terjadi salah langkah, permainan akan re-start, segalanya harus diulang lagi dari titik mula.
NAMUN keajaiban selalu bisa terjadi. Mungkin datang dari Dia yang di atas yang sudah begitu belas kasihan melihat nasib rakyat Indonesia yang seumur-umur terbelit ketidakbenaran. Mungkin juga datang dari kekuatan opini publik sendiri yang kini sudah berada pada titik kulminasi kekecewaannya terhadap segala permainan penuh konspirasi dalam penegakan hukum dan penciptaan keadilan. Atau dari kedua-duanya?
Posted in Hukum, Politik.	Tagged Andi Muhammad Ghalib, Anggodo-Anggoro, Antasari Azhar, Baharuddin Lopa, Bank Century, Bibit Samad Riyanto, Budiadji, Bulog, Chandra M. Hamzah, dirjen pajak, DLLAJR, Dr Boediono, Edy Tanzil, Jaksa Agung Sugih Arto, Jenderal AH Nasution, Kalimantan Timur, Komisasri Jenderal Polisi Susno Duadji, Komisi 4, KPK, KPKPN, Laksamana Soedomo, LP Cipinang, Marzuki Darusman, Munir, Operasi Budi, Opstib, Pengadilan Tipikor, perang bintang, Presiden Soeharto, pungli kelas teri, SKPP Kejaksaaan Agung, TPK, TVRI, Wilopo
Post navigation
Search
Categories
Buku (2)
Ekonomi (4)
Ensiklopedi (5)
Falsafah & Budaya (17)
Hak Azasi Manusia (1)
Historia (352)
Hukum (80)
Intermezzo (52)
Obituari (1)
Politik (564)
Politik dan Bencana (4)
Politik dan Perwayangan (1)
Sosial (165)
Tokoh Politik (5)
Uncategorized (1)
Archives
Archives Select Month September 2020 (2) August 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (2) March 2020 (1) February 2020 (2) January 2020 (2) November 2019 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) February 2019 (3) January 2019 (6) December 2018 (5) November 2018 (1) October 2018 (3) September 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (3) March 2018 (2) October 2017 (6) September 2017 (11) August 2017 (3) December 2016 (2) March 2016 (3) February 2016 (2) January 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (3) September 2015 (1) August 2015 (3) June 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (1) January 2015 (7) December 2014 (4) November 2014 (2) October 2014 (2) September 2014 (3) August 2014 (2) July 2014 (2) June 2014 (6) May 2014 (4) April 2014 (2) March 2014 (4) February 2014 (6) January 2014 (6) December 2013 (4) October 2013 (4) September 2013 (5) August 2013 (3) July 2013 (10) June 2013 (5) May 2013 (5) April 2013 (8) March 2013 (6) February 2013 (6) January 2013 (9) December 2012 (6) November 2012 (4) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (8) July 2012 (13) June 2012 (17) May 2012 (15) April 2012 (11) March 2012 (11) February 2012 (6) January 2012 (9) December 2011 (5) November 2011 (10) October 2011 (15) September 2011 (7) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (5) May 2011 (6) April 2011 (7) March 2011 (14) February 2011 (12) January 2011 (25) December 2010 (12) November 2010 (15) October 2010 (18) September 2010 (7) August 2010 (19) July 2010 (9) June 2010 (14) May 2010 (18) April 2010 (15) March 2010 (24) February 2010 (18) January 2010 (27) December 2009 (9) November 2009 (5) October 2009 (13) September 2009 (16) August 2009 (12) July 2009 (29) June 2009 (7)
Top Posts & Pages
Kisah Pasang Surut Pancasila Dalam Perjalanan Sejarah (1)
Dari 'Monkey Business' Sampai 'Monkey Politic'
Dalam Persilangan dan Konspirasi Menuju 30 September 1965 (8)
Catatan Lama: Ketidakadilan Sosial dan Peristiwa 5 Agustus 1973 (2)
Kisah Pasang Surut Pancasila Dalam Perjalanan Sejarah (2)
Wayang Politik: Petruk Dadi Ratu
Dalam Persilangan dan Konspirasi Menuju 30 September 1965 (9)
Peristiwa 1965: PKI Dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan (1)
Dalam Persilangan dan Konspirasi Menuju 30 September 1965 (1)
Kisah Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan RPKAD 1965-1966 (3)
Recent Comments
Hikari on 30 September 1965, Tak Ada yan…
Hikari on Eksaminasi ‘Post Mortem…
Bloggers berbagiilmu on Presiden Joko Widodo Di Ambang…
Daniela on Indonesia: Satu Masa Pada Suat…
Poncke Princen on Malapetaka Sosiologis Indonesi…
Dwi Okta Nugroho on Wayang Politik: Petruk Dadi…
Tags
Abdurrahman Wahid ABRI Adnan Buyung Nasution Aidit Akbar Tandjung Ali Moertopo Amien Rais Anas Urbaningrum Antasari Azhar Bank Century BJ Habibie Bung Karno DI/TII DPR Dr Midian Sirait FPI Gayus Tambunan Golkar Gus Dur Hariman Siregar Hatta Albanik Hatta Rajasa HMI ITB Jenderal AH Nasution Jenderal Soeharto Jenderal Soemitro Jenderal Wiranto Jokowi Joko Widodo Jusuf Kalla KAMI KPK KPU Letnan Jenderal Ahmad Yani Letnan Kolonel Untung Marzuki Darusman Masjumi Megawati Soekarnoputeri Mingguan Mahasiswa Indonesia mohammad hatta Muhammadiyah Muhammad Jusuf Kalla nasakom NU Orde Baru PAN Pancasila Partai Demokrat Partai Golkar PDIP Peristiwa 15 Januari 1974 Peristiwa 30 September 1965 Pertamina PKB PKI PKS PNI Polri PPP Prabowo Subianto Presiden SBY Presiden Soeharto Presiden Soekarno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rahman Tolleng Rum Aly SBY Soebandrio Soeharto Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono Syamsir Alam Universitas Padjadjaran Universitas Parahyangan


content: Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng.Berada pada 4°6’00’’ hingga 4°32’00’’ Lintang Selatan dan 119°47’18” hingga 120°06’13”Bujur Timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km2 dengan ketinggian antara 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan diSoppeng bertopografi dataran

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

label: id


content:
Sebelum Anda mulai berjualan, Anda perlu memasukkan produk Anda ke sistem kami, kami menggunakan Kategori + Produk + Varian untuk mengklasifikasikan produk Anda.
I. Category
kategori digunakan untuk mengelompokkan beberapa produk dengan atribut serupa ke dalam satu kategori kolektif. Anda dapat menambahkan kategori baru dengan merujuk pada produk yang Anda miliki dan menentukan jenis kategori apa yang paling sesuai, juga Anda dapat membuat sub kategori pada kategori.
II. Product
Produk mengacu pada nama item produk aktual yang Anda jual. Untuk menambahkan produk baru, Anda dapat pergi dan memeriksa tutorial di bagian Menambahkan Produk.
III. Variant
varian digunakan untuk membedakan jenis produk tertentu, berdasarkan atribut uniknya, yaitu warna, ukuran, rasa, dll. Matriks berikut dapat digunakan untuk membantu Anda mengatur produk Anda dengan berbagai varian. Dalam matriks di bawah ini, produknya adalah T-shirt, dan memiliki ukuran dan warna yang berbeda.


content:
Anda ingin Desain desain logo angkringan di Teminabuan Tak perlu Logo Maker dan Generator atau Software Online untuk membuat desain logo online, anda sendiri bisa mendapatkan logo Professional hanya dengan order logo murah secara online dan bisa di tungguin.
Karena sistemnya online, dan dikerjakan oleh desainer logo yang sedang online maka anda seperti membuat logo secara online, tapi dikerjakan langsung oleh desainer pro.
Tersedia puluhan desainer yang biasa mengerjakan order logo untuk perusahaan dan pengusaha baru. Coba sekarang juga, Buat logo secara online hanya dengan memesan via www.tungguin.com
Membuat Desain desain logo angkringan di Teminabuan di tungguin.com itu keren.
anda serasa punya desainer sendiri/ gak peduli anda order desain logo online dari manapun selama ada di Indonesia, dari sabang atau merouke.
Walaupun anda jauh, tapi tetap bisa kami layani dengan professional. Membuat logo adalah pekerjaan terbaik dari tungguin.com. Dilakukan dengan cepat dalam hitungan menit, bukan software generator logo atau tool pembuat logo.
Tapi order logo murah di tungguin, benar benar di kerjakan oleh manusia secara online. Tapi memang tidak gratis.
Garansi Desain desain logo angkringan di Teminabuan
Yang membedakan kami dengan yang lain adalah, selain desainer kami online dan website kami ini berbentuk marketplace, maka kami juga memberikan Garansi desain, garansi di berikan jika anda tidak suka dengan desain dari desainer kami. anda bisa klaim untuk request minta ganti desain ke tim tungguin.com.
Tenang saja, tanpa tambahan biaya, akan kami buatkan kembali logo yang kira kira akan cocok dengan keinginan anda. Logo yang sudah anda terima adalah menjadi milik anda. gak ada ruginya bukan.
Tungguin.com bukan tempat membuat logo gratis
Layanan kami professional menghasilkan logo yang unik, kreatif dan sesuai dengan karakteristik bisnis anda. Logo nya eye catching, sempurna, rapih dan tidak berantakan.
Harga logo mulai dari Rp. 75 ribu rupiah. Langsung saja order di www.tungguin.com/od. Tapi tetap harus registrasi dan daftar dulu untuk melihat semua paket logo di tungguin, mulai dari logo olshop sampai logo ukm dan brand identity.
Tungguin merupakan situs website marketplace jasa pesan desain yang menyediakan desainer yang sedang online dan siap mengerjakan order logo anda dengan cepat, terjangkau, professional dan di kerjakan saat itu juga.
Anda akan mendapatkan logo dengan mudah, mirip seperti anda mengerjakan logo dengan menggunakan canva atau crello, tapi,… ini di kerjakan oleh manusia. Jadi ketika order logo pun anda tetap bisa berkomunikasi dengan para desainer kami.
Logo gratis,.. sudah bukan jamannya lagi.
Apakah anda mau Desain desain logo angkringan di Teminabuan anda sama dengan pengguna logo generator lainnya, tidak kan? Apalagi jika logonya di dapatkan dengan gratis dari situs situs penyedia tool logo. Dimana kredibilitas usaha anda, ketika konsumen anda tahu itu logonya di kerjakan secara gratis. Hmmmm
Tungguin memberikan Desain logo elegan untuk bisnis, UKM, komunitas & brand Anda. Hasil cepat & profesional. Lebih banyak pilihan, desainer berpengalaman, dan desainer tidak hanya satu orang, ada puluhan desainer yang bisa mengerjakan logo anda, bisa satu hari jadi. Order sekarang! Original & Terpercaya.
Tapi memang ini bukan logo online gratis, dan tidak bisa edit logo online dengan sekali klik, karena di kerjakan oleh manusia. Tidak ada logo gratis, juga bukan diajari cara membuat logo online via hp atau cara membuat logo online shop lucu. JIka anda ingin aplikasinya maka membuat logo di android hasilnya tidak akan memunculkan desain logo keren. Mungkin sekedar gambar logo olshop sih bisa. Tapi ketika pingin sebuah logo, maka tungguin.com adalah solusi satu satunya.


content:
twittbot - Menggertak di poker adalah bertaruh dengan apa yang Anda pikirkan tidak akan menjadi tangan terbaik di showdown. Jika Anda menggertak maka Anda tidak ingin bertaruh untuk dipanggil oleh lawan. [Domino Qiu Qiu] - wiki
enjoy
Guide support
TOP NEWS BBS WIKI
Choose the language.
Premiun version
MENU
Home News BBS wiki About Bot Guide FAQ Company advertisement SPAM report SPAM cancel Contact Terms Raw BotContest2011 BotContest2010
ログイン
Username:
Password:
Remember me
Lost Password?
Register now!
スマートフォン
iPhone/Android
| New	 Sub	 List Search Recent Help
Edit	 Copy	 History Upload Note Print
Domino Qiu Qiu
wiki:Domino Qiu Qiu
Menggertak di poker adalah bertaruh dengan apa yang Anda pikirkan tidak akan menjadi tangan terbaik di showdown. Jika Anda menggertak maka Anda tidak ingin bertaruh untuk dipanggil oleh lawan.
Menggertak pada dasarnya mengatakan untuk lawan tangan Anda adalah lebih baik dan bahwa ia harus melipat. Hal ini sangat penting dalam rangka untuk menggertak berhasil dan tidak menjadi donatur besar keripik sebaliknya bahwa cerita Anda menambahkan sampai. Selain lawan harus mengambil cerita ini dan dia harus mampu meletakkan tangan terbaik kedua.
Alasan bahwa menggertak di taruhannya lebih rendah tidak dianjurkan adalah bahwa Anda sebagian besar berurusan dengan lawan yang tidak menyadari Anda bercerita kepada mereka dan yang tidak mampu meletakkan tangan. Anda bisa membuat tebing yang paling rumit dan maindomino99, tetapi jika Anda berurusan dengan lawan seperti itu tebing ini akan menjadi tidak lebih kemudian memuntahkan atau 'bermain sindrom mewah'.
Jika Anda ingin menggertak, trik ketika datang untuk bertaruh sizing adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dengan sedikit chip mungkin sementara masih menjaga kisah Anda memiliki andil besar. Anda tidak 6dewa.net Agen Judi BandarQ Domino99 Capsa Susun AduQ dan Domino Qiu Qiu Indonesia ingin mengambil risiko lebih diperlukan dan Anda harus kredibel. Semakin Anda bertaruh sebagai gertak sambal, semakin sering tebing Anda harus bekerja agar menguntungkan.
Anda juga dapat semi-tebing di poker. Ini adalah taruhan ketika Anda memegang imbang seperti flush atau imbang lurus. semacam ini tebing memiliki beberapa keunggulan: Anda bisa mengambil panci di sana dengan semi-tebing Anda; itu judi poker menyamarkan imbang Anda; jika Anda dipanggil maka Anda memiliki beluk dan membantu Anda membangun pot ketika Anda memukul imbang Anda.
Taruhan untuk perlindungan pada dasarnya adalah sebuah bentuk nilai taruhan tangan Anda. Dengan taruhan untuk perlindungan Anda menyangkal lawan Anda kartu gratis yang bisa memberi mereka tangan yang lebih baik ketika mereka menggambar.
Sejarah Judi Poker Online
Ketika Anda bertaruh dengan maksud untuk melindungi tangan Anda dibuat terhadap menarik ada jumlah minimum yang harus bertaruh untuk membiarkan lawan membuat kesalahan ketika ia memutuskan untuk melanjutkan dengan tangan. Jika Anda bertaruh terlalu sedikit, maka Anda memberi lawan hak pot peluang untuk menelepon dan mencoba untuk menarik lebih banyak orang Anda. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat membuat lawan lipat tangan. Anda hanya dapat memastikan bahwa (s) ia membuat kesalahan ketika melanjutkan dengan tangan.
Taruhan di poker dipandang sebagai tindakan agresi. Ini memberi Anda momentum: pemain lain akan harus membuat setidaknya tangan yang layak atau mengumpulkan saraf untuk menggertak jalan keluar jika mereka ingin terus ketika Anda terus taruhan. Taruhan untuk mendapatkan inisiatif dan untuk mengeksploitasi inisiatif ini (seperti dengan taruhan kelanjutan) Oleh karena itu pada dasarnya adalah bentuk menggertak Anda tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan tangan Anda. Meskipun menggertak pada permainan taruhan poker rendah tidak dianjurkan, taruhan untuk mendapatkan inisiatif dan kelanjutan bertaruh pada kegagalan adalah strategi yang sangat penting untuk memasukkan ke dalam permainan Anda.
Situs/Web Poker Online Indonesia Related post:
Taruhan untuk informasi mungkin salah satu alasan samar Anda bisa bertaruh untuk, namun sering disebutkan oleh pemain poker. Masalah dengan taruhan untuk informasi adalah bahwa ketika Anda bertaruh untuk informasi hanya dipanggil ini domino online sering tidak memberitahu Anda secara omiqq keseluruhan banyak tentang tangan lawan. Pada saat yang sama Namun, pot semakin besar dan besar sementara tangan Anda mungkin tidak sangat kuat (jika tidak, anda akan baru saja bertaruh untuk nilai). Taruhan untuk informasi karena itu bukan alasan yang sangat bagus untuk bertaruh dan Anda mungkin lebih baik dari hanya memeriksa sebaliknya.
Related Post:
Game Poker Online android
Taruhan untuk memblokir adalah taruhan ketika Anda pertama untuk bertindak dengan niat untuk menetapkan harga. Hal ini biasanya dilakukan dengan tangan lemah ketika pemain tidak yakin apakah tangan mereka baik atau tidak. Mereka tidak ingin poker memanggil taruhan besar oleh lawan mereka jika http://hgdvl.hnue.edu.vn/UserProfile/tabid/61/userId/861697/Default.aspx mereka memeriksa untuk dia dan karena itu mereka bertaruh dengan jumlah bertubuh kecil sendiri (dan berharap untuk tidak mendapatkan dibangkitkan). Ini bisa menjadi strategi taruhan yang valid karena Anda mendapatkan beberapa nilai dari tangan lemah dan mungkin kehilangan kurang terhadap tangan kuat.

label: en

label: ja


content:
Ketika masih baru, latop akan terasa sangat lancar jika digunakan. Namun setelah digunakan beberapa waktu lamanya, kinerja laptop mulai lemot bahkan menjadi sangat lemot.
Laptop lemot memang sangat menjengkelkan karena semua aktivitas terhambat gegara hal tersebut. Terlebih lagi ketika sedang mengerjakan hal penting yang harus diselesaikan tepat waktu.
Untuk mengatasi hal tersebut kamu bisa melakukanya dengan cara mempercepat kinerja laptop itu sendiri. Mulai dari membersihkan file sampah yang menumpuk hingga membersihkan bagian dalam komputer seperti Hardisk dan RAM.
Penasaran ? Kamu bisa membaca tips berikut ini untuk mempercepat kinerja laptop, baik itu laptop maupun komputer, kamu bisa menggunakan tips ini.
4 Cara Mempercepat Kinerja Laptop atau Komputer
1. Melonggarkan Penyimpanan
Penyimpanan yang hampir penuh dapat membuat laptop ngosngosan karena laptop membutuhkan cukup ruang untuk menjalankan program yang sedang dibuka. Penyimpanan yang longgar akan memberikan ruang untuk laptop supaya bekerja dengan maksimal.
2. Membersihkan Virus
Penyebab laptop atau komputer lemot salah satunya disebabkan oleh virus. Ada berbagai macam virus yang ada dalam dunia maya dan salah satunya dapat membuat laptop kamu menjadi tidak stabil dan mengalami blank.
Untuk mengatasinya, kamu harus menginstall salah satu aplikasi antivirus dan membersihkan virus tersebut dari laptop atau komputer kamu secara menyeluruh.
3. Menambahkan RAM
Jika kedua cara diatas sudah kamu lakukan dan laptop atau komputer masih saja lemot, berarti sudah waktunya untuk menambahkan teman bagi RAM laptop kamu.
Menambah RAM akan membuat kinerja laptop lebih leluasa, karena laptop membutuhkan RAM untuk menyimpanya secara sementara ketika menjalankan sebuah aplikasi.
Semakin banyak kapasitas RAM yang dimiliki pada suatu laptop, maka akan semakin lancar juga untuk mengoperasikan sebuah aplikasi.
4. Mengganti HDD ke SSD
Apa itu SSD dan apa bedanya dengan HDD ? Simpelnya biar kamu paham, SSD itu seperti Flashdisk dan HDD seperti MMC External yang dijual untuk smartphone kamu.
SSD sendiri mempunyai kecepatan 8x lipat lebih kencang dari pada HDD. Hal inilah yang menyebabkan harga SSD lebih mahal daripada HDD.
Apabila laptop kamu menggunakan SSD maka kecepatan untuk membuka sebuah aplikasi bisa 8x lebih cepat. Begitu juga ketika kamu melakukan transfer file seperti Copy - Paste.
5. Update Sistem Operasi
Nah langkah terakhir yang bisa kamu gunakan untuk mempercepat kinerja laptop atau komputer kamu adalah dengan meng-update sistem operasi.
Banyak sekali yang akan kamu dapatkan apabila melakukan update, mulai dari keamanan, laptop menjadi stabil, fitur baru, dan masih banyak lagi yang telah disiapkan oleh pihak pengembang.
Jadi, tidak ada salahnya kan kalau kamu sering - sering melakukan update apabila telah muncul notifikasi pembaruan operasi sistem, toh manfaatnya juga banyak.
Itulah 5 cara untuk meningkatkan peforma laptop agar tidak lemot ataupun blank yang bisa kamu lakukan sendiri dirumah.


content:
Kulkas sudah jadi barang wajib yang kita butuhkan bahkan jadi barang prioritas. Meski begitu, kita perlu tricky dalam merawat kulkas agar makanan atau minuman yang kita simpan di dalamnya tidak rusak dan jadi tidak bisa dimakan.
Selain dalam hal perawatan, memilih kulkas juga tidak sembarangan. Simak tips memilih kulkas di bawah ini agar perawatan selanjutnya lebih mudah.
1. Pilih kapasitas kulkas yang besar dan punya banyak kompartemen
Kapasitas besar akan menampung lebih banyak dan menghindarkan makanan berjejal. Kulkas dengan kompartemen banyak akan memberi keleluasaan kita untuk memilah-milah barang yang disimpan dan mencegah tercampurnya aroma dan rasa.
2. Kulkas harus punya kecepatan dalam pendinginan makanan
Kecepatan pendinginan dan terjaganya kestabilan suhu akan mepercepat pemrosesan dan penyediaan makanan, juga mampu meminimalisasi penggunaan energi listrik.
3. Sebisa mungkin pilih kulkas yang punya teknologi penghilang bakteri, jamur, dan bau
Penyebab bau ini adalah terkontanminasinya makanan oleh virus, jamur, atau bakteri yang berkembang di dalam kulkas. Jika kulkas dilengkapi dengan teknologi penghilang bakteri, jamur, dan bau, tentu saja akan memudahkan kita dalam merawat kebersihan kulkas, bukan?


content:
Gunakan telapak tangan untuk menopang bahu dan kepala bayi. Gunakan tangan pada sisi yang sama dengan kepala bayi untuk mengangkat payudara Ibu. Posisi ini sangat tepat untuk Ibu yang baru belajar menyusui.
2. Posisi Bawah Lengan (Football Hold)
Bersandarlah di kursi atau tempat tidur, dan letakkan bantal pada sisi tubuh yang digunakan untuk menyusui untuk menopang siku Ibu dan bokong bayi. Sandarkan bayi pada bantal dan hadapkan pada Ibu. Topang leher dan punggung bagian atasnya dengan satu tangan, dan gunakan tangan lainnya untuk mengangkat payudara. Posisi ini tepat digunakan untuk Ibu yang baru belajar menyusui, bayi yang berukuran kecil, Ibu berpayudara besar, Ibu yang melahirkan dengan operasi Caesar, atau untuk menyusui anak kembar secara bersamaan.
3. Posisi Timang (Cradle)
Timang bayi menggunakan satu tangan, dan sandarkan kepalanya di lekukan lengan Ibu. Posisikan mulutnya di payudara Ibu, dengan kedua perut bertemu. Lakukan ini dengan duduk tegak di kursi atau kasur, menggunakan bantuan bantal untuk menopang. Posisi ini baik jika Ibu sudah merasa nyaman menyusui.
4. Posisi Tidur Menyamping
Pada posisi ini, baik Ibu dan bayi berada dalam posisi tidur menyamping di tempat tidur, dengan kedua perut bertemu. Letakkan handuk yang digulung di belakang badan bayi, dan bantal di belakang badan Ibu untuk menopang posisi badan. Posisi ini baik jika terasa sakit saat duduk, jika Ibu ingin menyusui sambil beristirahat, atau jika Ibu melahirkan secara Caesar.
Tips:
Cobalah berbagai posisi, tapi selalu pastikan:
Bayi bersandar erat di bawah payudara Ibu.
Ibu mengarahkan kepala bayi ke payudara, dan bukan memaksakannya ke dalam mulut bayi.
Ibu merasa nyaman dan ditopang dengan baik. Terkadang menggunakan bantal dapat membantu.
Membuat Bayi Merasa Nyaman
Sangat penting untuk membuat bayi merasa senyaman mungkin selama menyusui. Jika tidak, bayi tidak akan bisa mengisap ASI sebanyak yang sesungguhnya dibutuhkan. Pastikan telinga atas, bahu dan pinggulnya berada dalam satu garis lurus.
Cara Mengangkat Payudara ke Mulut Bayi
Pegang payudara Ibu dengan posisi jari seperti membentuk huruf “c” (ibu jari di bagian atas payudara dan keempat jari lainnya menopang payudara dari bawah). Pastikan posisi jari menjauh dari areola, agar payudara bisa masuk dengan mantap ke mulut bayi.
Membantu Bayi Melakukan Pelekatan (Latching On)
Pelekatan terjadi ketika payudara masuk dengan mantap ke mulut bayi. Jika pelekatan terjadi dengan baik, bayi akan mendapatkan ASI yang dibutuhkannya, dan payudara tidak akan terasa sakit.
Ibu dapat membantu pelekatan dengan menyentuhkan puting payudara ke bibir atas bayi. Tunggu mulutnya terbuka lebar seperti menguap, lalu arahkan kepalanya ke payudara dengan kepala sedikit miring ke arah belakang, dagu ke depan dan bibir bawah sejauh mungkin dari puting. Mulutnya harus memegang mantap payudara Ibu, bukan hanya pada bagian puting.
Pelekatan yang baik terjadi jika:
Mulut bayi terbuka lebar
Dagu bayi menempel pada payudara
Sedikit areola terlihat di atas bibir atas (jika Ibu memiliki areola yang kecil, mungkin tidak akan terlihat)
Ibu tidak merasakan sakit pada puting
Bayi menyusu dengan baik ketika dia:
Mengisap secara teratur
Tenang selama proses menyusui
Terlihat atau terdengar melakukan gerakan menelan
Jika bayi tertidur setelah beberapa menit, remas payudara Ibu untuk membantu mengalirkan susu, dan membantunya menelan lagi. Untuk melepaskan bayi dari payudara, selipkan jari Ibu ke dalam mulutnya (di antara gusinya), untuk melepaskan isapannya.
Saat bayi sudah tidak lagi mengisap dengan kuat dan lambat, dan payudara Ibu mulai terasa melemas, ganti dengan payudara satunya, meskipun dia hanya akan mengisap sebentar setelah pergantian. Pada waktu menyusui berikutnya, gunakan payudara yang terakhir diisap pada sesi sebelumnya. Biasanya payudara ini akan terasa lebih penuh.
Jika membutuhkan bantuan, Ibu bisa menghubungi Careline Golden Start Club, WhatsApp 0818-0685-1155 untuk berkonsultasi mengenai tips menyusui lainnya. Ibu juga dapat menghubungi dokter atau bidan. di klinik terdekat dan brgabung di komunitas bantuan menyusui lainnya di sekitar Ibu.
Apakah informasi ini membantu Ibu?
Share:
Produk dan Artikel Terkait
Pertanyaan dan Kekhawatiran Seputar Menyusui
Adalah hal yang umum jika Ibu memiliki beberapa pertanyaan atau kekhawatiran seputar menyusui,...
Baca Artikel
Tips Cara Memompa dan Menyimpan ASI dengan Benar
Memompa ASI adalah cara yang baik agar Ibu bisa mendapatkan waktu istirahat, atau melakukan...
Baca Artikel
7 Tips Efektif dalam Menyusui yang Harus Diketahui Setiap Ibu
Ibu, 7 hal ini dapat membantu ibu untuk mencapai keberhasilan menyusui. Berikut penjelasannya : 1)...

warc-identified-content-language: ind

label: de


content: Protista Mirip Jamur Pada Protista mirip jamur dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Untuk protista yang mirip jamur dibedakan menjadi 2 […]


content:
Memahami Secara Singkat Pola Dan Kinerja Mesin Genset Murah Bertenaga Diesel | Distributor Genset Murah dan Jual Genset Silent Kualitas Terbaik
Home
About
Hartech
Sejarah
Produk
Rental & Servis
Galeri
Berita & Acara
Klien
Purna Jual
Kontak
Memahami Secara Singkat Pola Dan Kinerja Mesin Genset Murah Bertenaga Diesel
Genset Murah – Genset dengan tenaga diesel telah menjadi salah satu pilihan untuk menunjang kebutuhan bisnis. Namun, apakah hanya dengan memiliki genset diesel tersebut Anda bisa menggunakannya secara efektif? Setidaknya, Anda harus mengenal secara singkat tentang bagaimana pola ataupun kinerja yang ada pada sebuah genset bermesin diesel. Kira-kira apa saja komponennya? Dan bagaimana cara kerjanya? Simak selengkapnya berikut ini.
Sebagai awalan, Anda yang hendak membeli genset bermesin diesel harus mengetahui apa itu yang namanya prime mover. Prime mover sendiri adalah sebuah penggerak awal yang memiliki fungsi untuk menghasilkan sebuah energi mekanis, untuk selanjutnya digunakan dalam hal perputaran rotor generator.
Khusus pada genset murah dengan mesin diesel, biasanya mesin ini akan menyala secara sendirinya. Ini berkaitan dengan proses pemampatan udara murni dalam sebuah silinder yang memiliki tekanan tinggi (kurang lebih 30 atm), sehingga pada saat yang bersamaan termperatur dalam silinder tersebut akan segera naik. Disaat ini pula bahan bakar akan disemprotkan melewati silinder yang memiliki suhu serta tekanan yang tinggi, bahkan melebihi titik nyala dari sebuah bahan bakar. Dan pada akhirnya, bahan bakar tersebut akan diinjeksikan secara otomatis.
Tekanan gas yang dihasilkan serta udara yang ada juga dapat mendorong torak untuk dihubungkan lewat poros engkol lewat batang torak, yang membuat torak ini mampu bergerak secara bolak balik. Gerak bolak-balik yang terjadi pada torak ini juga nantinya akan berubah menjadi gerak rotasi pada sumbu poros engkol, begitu pun sebaliknya dengan gerak rotasi poros.
Untuk menganalisis sistem kerjanya pun biasanya genset murah dengan mesin diesel ini bisa dibedakan menjadi dua jenis. Diantaranya adalah mesin diesel dengan konsep sistem airless injection dengan siklus dual, dan kemudian ada sistem air injection dengan siklus diesel.
Diantara keduanya, maka perbedaan yang paling mencolok terlihat dari proses pembakaran bahan bakar yang dilakukan. Pada genset dengan mesin bensin, maka proses pembakaran yang dilakukan terjadi berkat adanya loncatan api listrik yang berhasil diciptakan oleh elektroda busi. Sementara untuk motor diesel sendiri, pembakaran bisa terjadi akibat adanya kenaikan tingkat temperatur campuran udara serta bahan bakar, akibat dari proses kompresi torak yang bisa mencapai temperature sangat tinggi. Berdasarkan proses pembakaran bahan bakar tersebut, maka motor diesel tersebut juga disebut sebagai ignition engine, sedangkan untuk mesin bertenaga bensin disebut juga sebagai spark ignition engine.

warc-identified-content-language: ind,nno,eng


content: Dalam Rangka HUT Bapel JPKM Surya Sumirat yang ke 19 tahun, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan Donor Darah pada:


content:
Kolaborasi Marvel Terbaik – Berikut ini merupakan kolaborasi terbaik marvel dengan brand-brand dunia yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya. Beberapa minggu yang lalu, merek sneaker asal California, Vans, mengumumkan kabar kolaborasi terbarunya bersama Marvel. Meski keduannya belum memberikan informasi lebih lanjut, namun para penggemar sudah menanti produk kolaborasi tersebut. Ini bukan yang pertama kalinya Marvel melakukan kolaborasi dengan merek streetwear. Sebelumnya, Marvel juga pernah merilis koleksi hasil kerja sama dengan Stussy pada tahun 2011. Dikutip dari Highsnobiety, berikut enam kolaborasi Marvel terbaik sepanjang masa. 1. Marvel x Uniqlo UTGP (2018)…
Read More
MARVEL NEWSgrup superhero dc, grup superhero di marvel, jagoan dari amerika yang punya kekuatan elemen, kelompok fiksi superhero, kelompok superhero marvel, Kolaborasi Marvel Terbaik, tim superhero dari marvel
CARI
KALENDER
October 2020
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Aug
KATEGORI
KOMIK MARVEL
MARVEL NEWS
SUPERHERO MARVEL
Uncategorized
Link Kawan
Bermain pada situs taruhan online terbaik adalah pilihan tepat untuk meraih untung besar. Tetapi hal yang terpenting yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menjadi bagian dari agen sbobet online yang telah terpercaya selama bertahun-tahun.

annotation: short_sentences header footer

label: fr