content:
Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.
Mulai Coba Gratis
Batalkan kapan saja.
KODE ETIK JURNALISTIK 2010
Diunggah oleh
nisreyasa
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2K tayangan
22 halaman
Informasi Dokumen
klik untuk memperluas informasi dokumen
Data diunggah
Aug 15, 2011
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Bagikan atau Tanam Dokumen
Opsi Berbagi
Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru
Facebook
Bagikan di Twitter, terbuka di jendela baru
Twitter
Bagikan di LinkedIn, terbuka di jendela baru
LinkedIn
Bagikan dengan Email, membuka klien email
Email
Copy Text
Salin Tautan
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Ini
Deskripsi:
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai Konten Tidak Pantas
Unduh Sekarang
SimpanSimpan KODE ETIK JURNALISTIK 2010 Untuk Nanti
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2K tayangan22 halaman
KODE ETIK JURNALISTIK 2010
Diunggah oleh
nisreyasa
Deskripsi:
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai Konten Tidak Pantas
SimpanSimpan KODE ETIK JURNALISTIK 2010 Untuk Nanti
0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Tanamkan
Bagikan
Cetak
Unduh Sekarang
Lompat ke Halaman
Anda di halaman 1dari 22
Cari di dalam dokumen
KODE ETIK JURNALISTIK
http://www.dewankehormatanpwi.com/V.03/aktifitas.php
KODE ETIK JURNALISTIK HASIL KONGRES XXII Nangroe Aceh Darusalam, 28-29 Juli 2008 (Draft awal adalah keputusan Konkernas PWI 4 10 Juli 2007 di Jayapura, Papua). PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia. BAB I KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS Pasal 1 Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya. Pasal 2 Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang. 1
Pasal 3 Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional. Pasal 4 Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan. BAB II CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT Pasal 5 Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Pasal 6 Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. Pasal 7 Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang. Pasal 8 Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban. ? BAB III SUMBER BERITA Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita. 2
Pasal 10 Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita. Pasal 11 Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita. Pasal 12 Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya. Pasal 13 Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan. Pasal 14 Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record". ? BAB IV KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK Pasal 15 Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya. Pasal 16 Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.
Pasal 17 Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.
Esensi Kode Etik
Terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di gedung Sono Soeko (sekarang gedung Monumen Pers) Surakarta pada 9 Februari 1946 tidak diikuti dengan perumusan formal Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) seperti termaktub dalam dokumen resmi organisasi profesi, dalam hal ini PWI. Seperti dikemukakan dalam buku PWI Jaya Di Arena Masa yang disusun oleh Soebagijo I.N. pada hakekatnya apa yang kini disebut Kode Etik Jurnalistik itu pada kongres pembentukan PWI di Solo pernah sekilas dibicarakan. Waktu itu, Ketua (Mr. Sumanang) mengatakan bahwa dia sudah menyediakan rencana (naskah) suatu konvensi, yaitu suatu hukum yang tidak tertulis, suatu norma yang terlukis dalam batin kaum wartawan. Bunyinya: "Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa, dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara". Hal ini dapat dimengerti karena yang menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh pers yang berkumpul di Surakarta ketika itu adalah bagaimana menghimpun serta mengintegrasikan segenap potensi bangsa khususnya masyarakat pers Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Seperti diketahui jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dan pada periode revolusi fisik, pers Indonesia terkotak-kotak dalam beberapa kelompok penerbitan antara lain sebagai hasil rekayasa pemerintah Jepang. Sedangkan tokoh-tokoh PERDI (Persatoean Djoernalis Indonesia) setelah berhasil membentuk wadah itu pada 23-24 Desember 1933 di Surakarta, tidak segera dapat mengonsolidasikan wadah pers yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda tersebut. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi perang kemerdekaan waktu itu menyebabkan masing-masing mempunyai kegiatan sendiri. Lagi pula, yang menjadi obsesi para tokoh pers yang berhasil mendirikan PWI di Surakarta 9 Februari 1946 itu adalah terbentuknya wadah perjuangan para wartawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makna itu, antara lain, dapat ditangkap dari pidato sambutan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin atas terbentuknya PWI. Ia menegaskan peran aktif dalam meyakinkan masyarakat dan tentara bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah kemerdekaan seratus persen, dan mempersatukan rakyat dan tentara agar saling membantu menegakkan persatuan (Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila). 4
Jadi dapat dimaklumi ketika PWI terbentuk tidak segera diikuti dengan perumusan formal dalam satu naskah otentik (Kode Etik Jurnalistik PWI) seperti dimiliki sekarang. Namun tidak berarti pers nasional waktu itu tidak memiliki landasan moral profesi berupa kode etik atau kode perilaku jurnalis. Sebab pada waktu mendirikan PERDI, Desember 1933, para tokoh pers perjuangan juga menyadari sepenuhnya bahwa kode etik sebagai landasan moral profesi mutlak diperlukan. Hal itu, antara lain, terbukti dari sikap dasar organisasi itu yang menyatakan mutlak perlunya pertanggungjawaban dalam melaksanakan kebebasan pers. Kemudian, sesuai dengan dinamika yang berkembang waktu itu PERDI menyatakan dengan tegas bahwa asas perjuangannya adalah menegakkan kedudukan pers Indonesia sebagai terompet perjuangan bangsa. Berangkat dari paradigma itu, PERDI menyatakan dirinya sebagai oganisasi yang bebas dari sekat-sekat pemisah berdasarkan suku, ras, agama, daerah asal, dan aliran politik. Tidak mengherankan apabila kemudian PERDI dikenal sebagai organisasi profesi berpaham kebangsaan. Tidak lain karena PERDI memiliki moto, "wartawan Indonesia terlebih dahulu adalah nasionalis dan baru wartawan" (Lintasan Sejarah PWI). Dalam perkembangannya moto PERDI tersebut terkenal dengan ungkapan: "Nasionalis dulu baru Jurnalis". Lagi pula, para tokoh pers perjuangan itu menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya kode etik jurnalistik bersifat universal. Artinya, kode etik yang berlaku bagi wartawan di satu negara juga berlaku bagi wartawan di negara lain. Sebab prinsip-prinsip kode etik bahwa berita pers harus berimbang, bersifat netral, objektif, akurat, faktual, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, tidak memasuki hal-hal bersifat pribadi (privacy), menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dusta dan cabul serta judul berita mencerminkan tubuh berita, berlaku bagi semua wartawan. Hanya saja, di sana-sini memang ada spesifikasi atau pengkhususan sesuai dengan kultur masing-masing dan karakteristik media yang dipakai para wartawan. Esensi kode etik yang demikian itulah yang juga menyemangati para tokoh pers yang mendirikan PWI di Surakarta, 9 Februari 1946. Terbukti dalam perkembangannya, sekalipun kode etik jurnalistik baru dirumuskan pada Kongres PWI di Malang tahun 1946 dan kemudian disahkan pada Kongres PWI di Surabaya tahun 1950 (Pers dan Masyarakat terbitan PP PWI), prinsip-prinsip kode etik yang bersifat universal tersebut menjadi landasan bagi penilaian pemberitaan pers. Dengan kata lain, para tokoh pers waktu itu dalam melakukan penilaian atas pemberitaan pers selalu mengacu kepada prinsip-prinsip kode etik yang bersifat universal tadi. Sekalipun harus diakui bahwa di sana-sini timbul penafsiran berbeda-beda atas prinsip-prinsip kode etik itu. Misalnya yang terjadi pada kasus Asa Bafagih, Pemimpin Redaksi Harian Pemandangan, Jakarta, pada Agustus 1952 karena memuat berita yang dianggap "membocorkan rahasia negara". Akan tetapi, dinamika perkembangan politik serta timbulnya berbagai masalah dalam pemberitaan pers pada awal 1950-an mendorong para tokoh pers pasca terbentuknya PWI untuk merumuskan secara formal kode etik jurnalistik lebih rinci, lengkap, dan komprehensif serta hasil kajian tim yang khusus dibentuk untuk itu. Dengan demikian, akan ada acuan atau pedoman baku dalam menilai apakah pemberitaan tertentu telah 5
melanggar kode etik atau tidak. Di samping itu, mengingat intensitas pelanggaran atas prinsip-prinsip kode etik serta sensitivitas persoalan politik waktu itu, dirasa mendesak untuk segera merumuskan kembali kode etik jurnalistik PWI yang mampu menjawab perkembangan pers. Lebih-lebih, berlakunya UUDS-1950 yang menganut sistem kabinet parlementer dan praktek pers liberal sangat mewarnai pemberitaan pers. Pasal 19 UUDS-1950 menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal inilah yang mendasari praktek pers liberal waktu itu. Persoalan pers menjadi makin serius karena selain pratek pers liberal, jauh sebelumnya pemerintah Indonesia pada November 1945 telah mengeluarkan kebijakan penerapan sistem multipartai. Konsekuensinya bermunculanlah banyak partai. Dan ternyata masing-masing partai menerbitkan suratkabar dan majalah sendiri sebagai alat perjuangan partai. Tidak mengherankan apabila kemudian pers nasional waktu itu diramaikan oleh media partisan. Banyaknya media partisan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan partai dan didukung oleh sistem pers liberal membuat wajah pers nasonal waktu itu diwarnai oleh polemik berkepanjangan antara partai yang satu dengan partai yang lain. Atau polemik berlarut-larut antara tokoh partai yang satu dengan tokoh partai yang lain, sehingga sering melewati batas-batas kebebasan pers, bahkan memasuki hal-hal bersifat pribadi. Dalam buku Sejarah Pers Indonesia oleh Soebagijo I.N. dicatat bahwa memang pada zaman liberal juga ada gejala-gejala atau pertanda yang menunjukkan pers banyak dibuat untuk menyebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga, tanpa memikirkan ukuran-ukuran sopan-santun dan tatakrama. Tidak hanya itu. Pers yang sangat liberal tadi membuat sebagian pers waktu itu mempraktekkan kebebasan tanpa batas, sama sekali tidak diiringi oleh tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Hal ini membuat tokoh-tokoh pers terpanggil untuk melakukan penertiban. Apalagi sebagian pers waktu itu mempraktekkan pemberitaan yang bersifat sensasional berlebihan sehingga menyesatkan masyarakat. Tidak jarang pemberitaan pers disusupi oleh gaya agitatif yang dipicu oleh kepentingan partai. Akibatnya, pertentangan partai, termasuk di kalangan pers makin tajam. Artinya, kalangan pers waktu itu juga terkotak-kotak sebagai terompet partai yang berakibat terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip kode etik melalui perang pena bekepanjangan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Tegasnya, pers zaman itu cenderung dijadikan sebagai alat politik dan tidak lagi memperhatikan etika pers sebagaimana seharusnya. Memang kalau kita menelusuri kembali catatan sejarah perjalanan bangsa ini terutama sejarah perkembangan pers Indonesia, jelas sekali bahwa pimpinan nasional sudah memiliki komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan pers. Demikian juga esensi kode etik sebagai landasan bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya selalu ditekankan dan diingatkan oleh para pemimpin bangsa waktu itu dalam berbagai kesempatan. Di samping itu, harus diakui pula bahwa perjuangan kemerdekaan pers pada 6
zaman itu masih sangat kental dengan konteks perjuangan bangsa secara keseluruhan. Hal itu, antara lain, tercermin dalam konvensi yang diterima dan disepakati oleh para pendiri PWI tanggal 9 Februari 1946 yang mengatakan, Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan tanah air dan bangsa, dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan rakyat. Namun perlu juga dicatat sikap para tokoh pers dan pendiri PWI yang memelihara jarak dengan pemerintah. Independensi pers dijunjung tinggi. Setiap upaya pihak pemerintah yang mengarah pada campur tangan urusan pers dengan tegas ditolak oleh tokoh-tokoh pers. Jadi, kalau pada pembahasan RUU Pers akhir 1998 dan awal 1999 yang kemudian menjadi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat gencar disuarakan independensi pers, dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional, maka sebenarnya komitmen seperti itu sudah digelorakan sejak pembentukan PWI tahun 1946. Seperti diketahui, pada saat pembahasan RUU Pers itu di DPR-RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi dimaksud. Hasil perjuangan itu memang tercapai dengan bulatnya pendirian yang mengatakan, biarkanlah pers mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi campur tangan birokrasi. Aktualisasi keberhasilan perjuangan itu adalah dibentuknya Dewan Pers yang independen sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sikap memelihara jarak dengan pemerintah tersebut bukan hal baru bagi masyarakat pers. Dengan kata lain sejak semula para pendiri PWI menolak campur tangan pemerintah berkenaan dengan pembinaan kehidupan pers. Hal itu terbukti dalam rapat yang diadakan segera setelah terbentuknya Pengurus PWI yang diketuai Mr. Sumanang dengan anggota Syamsuddin Sutan Makmur (Rakyat, Jakarta), B.M. Diah (Merdeka, Jakarta), Soemantoro (Kedaulatan Rakyat, Yogya), Ronggo Danukusumo (Suara Rakyat, Kediri) dan Harsono Tjokroaminoto (Al-Djihad, Yogya). Dalam rapat ini dibicarakan juga mengenai nasib berbagai penerbitan di daerah serta kemungkinan fasilitas dari pemerintah. Tetapi dengan tegas hal itu ditolak oleh Ketua Umum Mr. Sumanang. Mengenai kemungkinan fasilitas dari pemerintah untuk membantu penerbitan di kotakota kecil, Mr. Sumanang menggariskan sikapnya dengan menyatakan, Tentang perhubungan dengan pemerintah, baiklah jika saya kemukakan pendirian saya, yang mudah-mudahan juga menjadi pendirian Persatuan kita. Janganlah kita terlalu gampang meminta, meskipun kepada pemerintah kita sendiri. Kita harus merasa puas dengan usaha kita sendiri, yang kita atur sendiri pula. Selama kita masih bertenaga dan bernafas, janganlah minta pertolongan siapa pun, supaya kita tetap bebas dalam menjalankan tugas kita. Negara kita ialah suatu negara yang berhukum, berdasar pada keadilan. Kita hanya berharap, dan jika perlu mendorong nanti, supaya pemerintah akan mengambil tindakan yang tegas dan nyata, yang sesuai dengan dasarnya. Setelah uraian Ketua Umum itu, Syamsuddin Sutan Makmur kembali tampil berbicara mengutarakan adanya RUU Pers yang oleh pemerintah telah dimintakan pertimbangan 7
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Menurutnya, dia tidak akan menyetujui adanya UU Pers tadi, karena tiap undang-undang mengandung maksud membatasi kemerdekaan melahirkan pikiran. Dalam hubungan ini dia mendapat bantuan/dukungan dari anggota BP-KNIP lainnya, dan maksud pemerintah itu dibatalkan. Lebih lanjut anggota pengurus PWI Pusat yang baru terpilih itu mengaskan, Kita kaum wartawan harus pandai menghargai kemerdekaan melahirkan pikiran itu dan sanggup berpikir yang luas dan bekerja teliti. Janganlah kita berbuat yang melanggar kemerdekaan itu, yang akibatnya merugikan kepentingan kita sebagai bangsa yang kini tengah dalam perjuangan dahsyat. Kita lawan adanya sensor. Kita tidak menyukai adanya hukuman administrative, kita tidak senang dengan adanya pemberangusan. Dalam pada itu kita harus sanggup mengadakan pembatasan sendiri. Sebaiknya kita mengadakan komisi yang memikirkan hal itu. Namun pembentukan komisi yang diusulkan oleh Syamsuddin Sutan Makmur ini pun ditolak oleh seorang peserta rapat, yaitu Ibnu Parna (Penghela Rakyat, Magelang). Ibnu tidak setuju pembentukan komisi. Dia khawatir timbul ekses yang akan membelenggu kaum wartawan. Ibnu Parna menyatakan, Sebaikya kita berjanji kepada diri sendiri bahwa dalam menunaikan tugas kewajiban, kita senantiasa menjaga kepentingan kita sebaik-baiknya. Terhadap uraian Ibnu Parna ini, Ketua Mr. Sumanang menyatakan persetujuannya dengan menambahkan, Kami sudah menyediakan suatu konvensi, suatu hukum yang tidak tertulis, suatu norm yang terlukis dalam bathin kaum wartawan yang harus dijunjung tinggi (PWI Jaya Di Arena Masa, oleh Soebagijo I.N.). Komitmen pimpinan nasional akan independensi serta peranan pers nasional ini juga dinyatakan pada peringatan satu windhu PWI, Februari 1954. Tidak kurang dari Wakil Presiden Bung Hatta meninjau kedudukan dan peranan pers itu dalam kerangka sistem politik nasional. Dikatakannya, karena masyarakat umum bersikap pasif dan kurang mampu menyampaikan perasaannya secara jelas, maka perlu ada badan-badan berupa perkumpulan, partai dan cendekiawan atau wartawan untuk menduga perasaan dan kehendak rakyat. Perkumpulan dan partai menyatakan perasaan rakyat yang diwakilinya melalui keputusan pertemuan atau rapat, tetapi tidak setiap waktu dapat diadakan pertemuan atau rapat seperti itu. Atas kenyataan itu, Bung Hatta mengatakan, Yang dapat bersuara setiap hari ialah surat kabar. Sebab itu surat kabarlah yang lebih mendekati sifat, apa yang disebut orang anggota perasaan umum. Sifat ini hanya dapat dipenuhi oleh suatu surat kabar, apabila ia memberikan kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk melahirkan pendapatnya secara objektif, yang benar-benar mencerminkan perasaan rakyat yang terpendam. Dalam pada itu, pada tuntutan ini terdapat dua kesukaran. Pertama, orang yang pandai mengeluarkan pendapatnya tidak selamanya dapat menduga perasaan orang banyak yang pasif itu secara objektif. Sering ia mengemukakan pendapatnya sendiri, yang berdasarkan kepada keyakinan politiknya atau pandangan hidupnya. Sebagai cita-cita penganjur, ini memang 8
ada baiknya, istimewa dalam lapangan pembangunan masyarakat. Pendapat semacam itu dapat melahirkan pendapat yang bertentangan. Dan dari pertukaran pikiran kita dapat mencapai kebenaran yang lebih sempurna. Tapi persoalan ini, apabila ia mengenai soalsoal politik menghadapi kesulitan yang kedua. Yaitu, surat kabar tidak selamanya bersikap netral, ia juga memiliki bulu. Pembawaan dari demokrasi ialah bahwa lambat laun kebanyakan surat kabar memihak kepada salah satu aliran politik atau terpengaruh oleh salah satu partai politik. Apabila suatu surat kabar sudah menjadi suara dari suatu partai politik, ia tak mudah lagi menjadi mimbar umum yang memuat juga suara-suara dari golongan politik yang berlainan faham. Surat kabar itu tidak lagi anggota perasaan umum, melainkan saluran bagi sebagian dari perasaan umum Pemikiran atau pendapat yang dikemukakan Wakil Presiden Moh. Hatta pada 1954 tersebut memang masih relevan dan aktual dikaitkan dengan perkembangan pers dewasa ini, termasuk masalah komitmen dan konsistensi pers atas esensi kode etik. Sebab ada sementara kalangan wartawan yang justru memandang sebelah mata kode etik jurnalistik. Yaitu kalangan yang mengatakan bahwa kode etik itu pada hakikatnya merupakan pembatasan atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena di dalam kode etik terdapat sejumlah larangan dan pantangan. Adanya sejumlah larangan dan pantangan inilah yang menjadi dasar mereka menolak pelaksanaan kode etik untuk selanjutnya mengatakan, biarkanlah wartawan tersebut berkiprah dan berekspresi tanpa dibatasi oleh kode etik. Pendapat yang kontroversial seperti ini jelas sangat bertentangan dengan sikap, prinsip, dan pandangan hidup para pendiri PWI serta pimpinan nasional yang memandang peranan pers sangat penting dalam menegakkan demokrasi serta menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti itu, mutlak diperlukan kode etik sebagai landasan moral profesi. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya pemberitaan pers apabila tidak ada kode etik sebagai rambu-rambu dan landasan perilaku wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Bisa-bisa pemberitaan pers tanpa kode etik itu menjadi anarkis atau bersifat teror yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Pers tidak bisa menutup mata dan telinga atas adanya keluhan dalam masyarakat belakangan ini yang mengatakan telah terjadi apa yang mereka sebut jurnalisme anarki, jurnalisme provokasi, jurnalisme teror, jurnalisme hitam, jurnalisme pelintir dan tidak kurang dari Dr. Roeslan Abdulgani menambah daftar predikat negatif itu dengan sebutan jurnalisme got. Yaitu media yang sesukanya terbit serta isinya tidak jelas dan asal-asalan. Jika kita menyimak kembali catatan sejarah pers nasional serta pemikiran dan pendapat yang dikemukakan oleh pimpinan nasional sejak Indonesia merdeka, demikian juga tokoh-tokoh pers pendiri PWI tahun 1946, jelas sekali komitmen mereka akan esensi kode etik. Sebab hanya dengan kode etik itulah tugas dan fungsi serta peranan pers dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi karena kondisi objektif bangsa dan negara waktu itu yang masih memusatkan segenap pikiran, waktu, tenaga, dan dana yang ada untuk mempertahakan proklamasi kemerdekaan, sekalipun esensi kode etik memang sangat diperlukan, maka belum ada waktu yang cukup untuk merumuskan kode etik jurnalistik tersebut secara formal. Meski demikian, sebenarnya para tokoh pers waktu itu 9
telah memiliki pemahaman dan pengetahuan serta penjiwaan yang dalam akan prinsipprinsip kode etik. Apa yang dikemukakan Bang Hatta pada 1954 seperti disampaikan di atas, yaitu apabila surat kabar tidak lagi menjadi anggota perasaan umum karena telah memihak kepada kepentingan politik tertentu sehingga media itu menjadi saluran dari sebagian perasaan umum menjadi kenyataan dalam perkembangan pers itu sendiri. Sebab, sekalipun tidak persis sama dengan gambaran pers seperti dikemukakan Bang Hatta pada 1954 tersebut, namun Mochtar Lubis, wartawan senior dan pemilik Harian Indonesia Raya di waktu yang lalu menggambarkan sisi lain dari perkembangan pers. Dalam tulisannya yang dimuat dalam buku Visi Wartawan 45, diterbitkan Penerbit Media Sejahtera pada 1992, Mochtar Lubis mengeritik etos kerja wartawan yang menurutnya terkena erosi dengan perkembangan perusahaan pers yang mengharuskan mereka melakukan kompromi untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Wartawan senior itu mengatakan, perkembangan perusahaan pers Indonesia telah menjadi perusahaan conglomerate (mencakup berbagai bidang usaha lain) dan mungkin perusahaan pers itu sendiri menjadi lembaga yang punya vested yang hendak dilindunginya. Apakah dengan perkembangan seperti ini kita masih dapat mempertahankan kedudukan pers Indonesia sebagai pers yang memiliki etos seperti dulu? Padahal etos dan etika profesional yang bermutu tinggi merupakan syarat utama yang harus dihayati oleh pers dan wartawan Indonesia. Masih erat kaitannya dengan soal etika profesi, Jakob Oetama, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Kompas dalam bukunya Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus, Penerbit Buku Kompas , Oktober 2001, menggambarkan perihal etika itu sebagai wujud pertanggungjawaban pers. Sebab, menurut tokoh pers yang satu ini pertanggungjawaban pers itu sebenarnya ada dua bagian. Yaitu pertanggungjawaban pers menurut pasal-pasal pidana yang terdapat dalam KUHPidana dan dapat menjerat pers. Tapi pertanggungjawaban pers yang lain ialah pertanggungjawaban dari dalam, dari wartawan, dari pemilik dan pengelola pers, dari pers sebagai institusi. Pertanggungjawaban dari dalam biasa disebut pertanggungjawaban etika. Jakob Oetama mengutip pendapat John C. Merrill dari Misouri School of Journalism tentang etika yang mengatakan, etika yang bermuka dua, kewajiban terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap orang lain, menunjukkan posisi setiap orang sebagai insan individual dan insan sosial. Sejalan dengan pemikiran itu, kemudian Jakob Oetama menekankan bahwa wartawan menulis untuk orang lain, untuk khalayak pembaca, untuk masyarakat. Wartawan sekaligus menulis untuk diri sendiri. Dalam arti, tulisan ialah juga ekspresi diri, ekspresi diri wartawan. Wartawan mempertaruhkan diri lewat tulisannya. Standar yang ia terapkan dalam proses penulisannya bukan hanya menyangkut orang lain, tetapi sekaligus juga dirinya. Standar diri sang wartawan Tokoh pers ini lebih lanjut mengatakan, Dengan sengaja saya beri tekanan pandangan itu, karena dengan demikian amatlah jelas, mengapa wartawan memerlukan etika dalam pekerjaannya. Juga menjadi jelas, bahwa jika hukum datang dari luar, etika datang dari dalam. Dari wartawan, pengelola pers, institusi pers. 10
Memang harus diakui, sebagai akibat kurangnya konsistensi wartawan menaati dan melaksanakan ketentuan kode etik dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, beberapa tahun terakhir makin banyak perkara pers, baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana, masuk ke pengadilan. Penyelesaian perkara pers secara hukum sebenarnya wajar-wajar saja, bahkan sangat diperlukan demi kepastian hukum. Namun perlu juga dicatat bahwa pasal-pasal perdata yang terdapat dalam KUHPerdata dan pasalpasal pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya sudah tergolong usang, tidak relevan lagi diterapkan atau dikenakan terhadap wartawan yang telah merdeka. Sebab perangkat perundang-undangan bidang perdata dan pidana itu diciptakan pemerintah kolonial Belanda sekitar 100 tahun lalu, sehingga banyak di antaranya tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan kemerdekaan pers. Masalahnya menjadi makin serius karena pasal-pasal perdata dan pidana yang sangat memberatkan pers tersebut diterapkan secara kaku oleh aparat penegak hukum. Dan sangat memprihatinkan karena terkesan aparat penegak hukum menempatkan dirinya sebagai sekadar mulut undang-undang dan terompet hukum sedemikian rupa sehingga mendistorsi kebebasan pers. Tidak hanya memakai kacamata kuda dalam menerapkan pasal-pasal perdata dan pidana yang tergolong usang itu, aparat penegak hukum pun sering kurang menghargai eksistensi kode etik jurnalistik. Banyak putusan majelis hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan penyajian berita yang telah sesuai dengan standar berita dan kode etik jurnalistik, sehingga sangat memberatkan pers. Penulis sendiri dalam makalah berjudul Efektivitas Peran Pers Dalam Menunjang Pemajuan Dan Perlindungan HAM pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kahakiman dan HAM, 14-18 Juli 2003 di Denpasar, Bali, menyatakan supaya paradigma kriminalisasi atas pemberitaan pers yang dianut KUHPidana warisan pemerintah kolonial Belanda ditinggalkan dengan melakukan dekriminalisasi. Yaitu pencemaran nama baik misalnya tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan sebagai perkara perdata. Demikian juga mengenai ancaman hukuman tidak lagi berupa pemenjaraan (hukuman badan), melainkan sanksi pidana denda. Namun kondisi obyektif penegakan hukum di bidang pers seperti itu tidak perlu menyebabkan wartawan merasa dihantui oleh ranjau-ranjau pers yang masih terdapat dalam sejumlah ketentuan pidana yang berlaku sekarang. Sebab sekalipun masih terdapat ketentuan hukum yang tergolong usang dan diterapkan secara kaku sehingga dapat mengancam kebebasan pers, tapi apabila pers secara konsekuen dan konsisten menerapkan kode etiknya, maka bukan tidak mungkin jeratan hukum yang telah usang dan mengganggu iklim kebebasan pers itu dapat diminimalisasi melalui pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dalam kaitan ini tepat sekali pendapat pakar hukum pers dan komunikasi, Prof. Dr. H.A.Muis SH dalam bukunya Jurnalistik Hukum dan Komunikasi Massa Menjangkau Era Cybercommunication Milenium Ketiga, penerbit PT. Dhanu Anuttama 1999, mengatakan bahwa, fungsi kode etik jurnalistik sebenarnya dapat mengamankan pelaksanaan kebebasan dan tanggung jawab sosial pers dari incaran ranjau-ranjau hukum 11
pers jika dilaksanakan dengan baik (dipatuhi). Kode etik jurnalistik mempunyai fungsi sebagai polisi yang dibentuk sendiri oleh pers untuk mencegah ancaman ranjau-ranjau pers. Intervensi negara hanya dapat dicegah sejauh anggota-anggota profesi kewartawanan membentuk sendiri kepolisian dan menciptakan sendiri sistem kedisiplinannya. Hakikat kode etik yang demikian itu sudah barang tentu diketahui dan disadari oleh para wartawan pada umumnya. Namun dalam kenyataannya, terdapat kesan seolah-olah kode etik itu merupakan sesuatu yang given sehingga sering diabaikan atau tidak dijadikan acuan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Para wartawan tentunya per-asumsi mengetahui juga pengertian kode etik itu seperti dikemukakan Dr. Krisna Harahap SH, MH dalam bukunya Rambu-rambu Di Sekitar Profesi Wartawan terbitan PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 1996. Doktor ilmu hukum dan wartawan ini menjelaskan tentang pengertian etika itu sendiri yang mencakup upaya manusia untuk menilai atau memutuskan suatu perbuatan atau sikap mana yang baik mana yang buruk, mana yang salah mana yang benar. Dengan kata sehari-hari, kode etik dapat disebut sebagai kata hati. Jadi, kata hati para wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI. Konsekuensinya, sebagai wartawan anggota PWI, setiap wartawan wajib menghayati Kode Etik Jurnalistik PWI, untuk kemudian mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, demikian Dr. Krisna Harahap SH,MA. Tapi kenyataan dalam praktek, kata hati yang telah diikrarkan oleh para wartawan itu sering kurang diperhatikan untuk tidak mengatakan diabaikan. Sebab pengalaman juga mencatat adanya keinginan yang mengatakan bahwa kode etik itu tidak perlu karena hanya memagari wartawan dalam berekspresi. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau masih ada yang menamakan dirinya wartawan tapi belum pernah membaca kode etik jurnalistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wina Armada S.A., SH dalam bukunya Wajah Hukum Pidana Pers, Penerbit Pustaka Kartini, Februari 1989 menunjukkan, meski Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI hanya terdiri dari enam pasal, ternyata masih tetap saja ada wartawan yang belum pernah membaca KEJ itu. Perinciannya, 19% belum pernah membaca KEJ, selebihnya 81% sudah membacanya. Dengan kenyataan tersebut, ditambah kebebasan pers yang sangat liberal dewasa ini, sudah tepat kebijakan yang diambil oleh PWI untuk melakukan seleksi ketat dalam penerimaan anggota. Yaitu harus melampirkan dalam surat pengangkatan menjadi wartawan dari perusahaan pers bersangkutan serta surat pernyataan bermeterai berisikan janji untuk menaati KEJ-PWI dalam formulir permohonan menjadi anggota. Sedangkan bagi wartawan free-lance harus melampirkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya dua Pemimpin Redaksi atau Penanggungjawab pemberitaan media. Selain syarat-syarat dimaksud, juga dilakukan ujian sebelum seseorang diterima menjadi anggota PWI. Ujian ini terutama mengenai KEJ-PWI sehingga tidak ada lagi wartawan yang sama sekali tidak pernah membaca kode etiknya. Kebijakan penerimaan anggota seperti ini, selain akan mengangkat dan mempertahankan kredibilitas organisasi, 12
sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan karena secara formal diakui menjalankan profesi kewartawanannya. Justru dengan perkembangan perusahaan pers yang sudah menjadi industri padat modal dewasa ini, terutama perusahaan media siaran televisi, etos kerja seperti ditekankan oleh wartawan senior Mochtar Lubis serta penaatan akan kode etik jurnalistik menjadi sangat penting. Sebab dengan perkembangan perusahaan pers menjadi industri padat modal, maka para investor yang menanamkan modalnya di bidang usaha pers tentunya mengharapkan imbalan dari modal besar yang diinvestasikan. Akibatnya terjadi pertentangan yang makin tajam antara kepentingan idiil pers di satu pihak dan kepentingan bisnis pers di pihak lain. Di sinilah etos kerja wartawan dituntut. Dalam arti, dedikasi dan loyalitasnya sebagai wartawan profesional harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Sekaligus dengan etos kerja itu, penaatan kode etik jurnalistik menjadi absolut. Itu berarti jangan sampai demi kepentingan bisnis pers, kode etik profesi dikorbankan atau diabaikan. Sebab, jika demikian halnya, ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatakan pers nasional sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa tidak terpenuhi sekalipun di pihak lain Pasal 3 ayat (2) UU Pers itu mengatakan, pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dengan kedua ketentuan ini, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan idiil pers dan kepentingan bisnis pers. Jangan justru sebaliknya kepentingan bisnis pers lebih diutamakan sehingga kepentingan idiil pers yang tercermin dalam kode etik jurnalistik diabaikan. Masih berkaitan dengan penaatan atas kode etik, dihubungkan dengan perkembangan pers dengan kebebasannya yang sangat liberal dewasa ini, ada kecenderungan yang terlalu mengagungkan pendidikan formal dalam merekrut wartawan, seperti ilmu komunikasi dan publisistik. Seolah-olah pendidikan tinggi bidang komunikasi, misalnya, menjadi jaminan diperolehnya seorang wartawan yang profesional dan bermartabat dalam arti taat pada kode etik jurnalistik. Padahal kesarjanaan seseorang belum merupakan jaminan keberhasilan dalam dunia kewartawanan. Memang akhir-akhir ini ada kecenderungan perusahaan pers merekrut tenaga wartawan dengan mensyaratkan kesarjanaan semua bidang. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak pelamar terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Tapi menurut keterangan yang diperoleh dalam seleksi penerimaan untuk direkrut menjadi wartawan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pers justru sarjana dari disiplin ilmu eksakta lebih banyak lulus tes dibandingkan sarjana dari disiplin ilmu sosial seperti bidang komunikasi dan publisistik. Dalam kaitan ini menarik untuk direnungkan pemikiran yang dikemukakan oleh tokoh pers nasional Djamaludin Adinegoro, seperti dimuat dalam buku Melawat ke Barat (1931) yang selanjutnya dikutip dan diuraikan dalam Sketsa Tokoh, Catatan Jakob Oetama di Intisari, Penerbit PT Intisari Mediatama (April 2003). Djamaludin Adinegoro mengatakan, wartawan yang baik seharusnya mempunyai pengetahuan umum yang luas, perhatian astasegi (veelzijdig), pandai menghargai paham lain, penglihatan yang tajam, 13
pertimbangan yang cepat dan punya rasa tanggung jawab yang dalam. Bagaimana sebenarnya yang ideal bagi perekrutan wartawan? Jakob Oetama dalam bukunya itu mengutip penjelasan almarhum Djamaludin Adinegoro yag didasarkan kepada ajaran guru besarnya Prof. Dr. E. Dofivat sewaktu belajar jurnalistik di Jerman, seorang wartawan harus berbakat. Tetapi bakat saja belum cukup, masih harus dikembangkan. Lantas Jakob Oetama bertanya, Benarkah pendapat yang mengatakan: journalist is born not made? Tokoh pers yang namanya diabadikan dalam Hadiah Jurnalistik Adinegoro oleh PWI itu menjawab: Bagi saya, bakat saja belum cukup, masih harus dikembangkan. Tetapi memang benar, kalau dua orang yang satu berbakat, yang lain tidak, sama-sama belajar, maka yang berbakat itu akan mencapai prestasi lebih tinggi. Berdasarkan pemikiran ini, maka apabila seseorang akan terjun ke dunia kewartawanan, syarat pendidikan formal srata-1, misalnya tidak menjadi jaminan keberhasilan. Perlu didukung oleh bakat. Selain bakat, sudah barang tentulah dilengkapi dengan profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut keterampilan serta keahlian meramu bahan informasi, melainkan juga kemampuan serta penguasaan kode etik jurnalistik disertai kesetiaan dan keikhlasan melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. Lebih-lebih mengingat bahwa esensi kode etik merupakan ikrar mereka yang tergabung dalam satu organisasi profesi, dalam hal ini organisasi wartawan, untuk menaati dan melaksanakannya dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Dengan kata lain, kode etik inilah yang harus menjiwai dan menyemangati setiap wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya sehingga menjadi seorang wartawan profesional yang bermartabat. Dengan menerapkan kode etik secara seutuhnya berarti wartawan melaksanakan tanggung jawab yang melekat dengan kebebasan pers. Lebih-lebih di negara demokrasi dengan pers yang tergolong liberal, fungsi kode etik menjadi amat penting. Dalam Media Ethics, Cases and Moral Reasoning, Longman New York & London, 1987 pada bagian mengenai News dikatakan bahwa teori demokrasi itu sendiri menempatkan pers dalam peran krusial. Hal itu menandakan bahwa esensi kode etik menjadi sangat penting untuk membentengi wartawan dalam menjalankan fungsinya di negara demokrasi. Oleh karena itu, tepat sekali pendapat tokoh dunia yang namanya dinobatkan dalam hadiah jurnalistik internasional, Pulitzer . Dalam pengantar buku itu dikatakan, Joseph Pulitzer worried that without high ethical ideals newspapers would fail as a public servant and even become dangerous. Ungkapan mana kembali menyadarkan kita akan esensi kode etik dan hanya dengan berpegang kepada kode perilaku itulah wartawan dapat menjadi pelayan publik yang baik dan berhasil. Urgensi Kode Etik 14
Ketua Dewan Kehormatan PWI periode 1978-1983, S. Tasrif, SH, dalam makalah pengantar pertemuan/konferensi para tokoh pers, para pemimpin redaksi serta wakilwakil cabang PWI di Jakarta pada 1-2 Mei 1954 tentang konsepnya mengenai kode etik jurnalistik menggambarkan keadaan pers Indonesia seperti yang dialami pers Amerika Serikat pada abad ke-19 yang berada dalam "The dark age of American journalism". Demikian jugalah keadaan pers Indonesia pada 1950-an mengalami "The dark age of Indonesian journalism", apabila praktek-praktek pers yang bebas tapi tidak bertanggung jawab serta tidak taat terhadap kode etik tetap menghinggapi pers nasional. Dalam kaitan ini, ada baiknya juga diangkat kembali berbagai pemikiran atau kritik yang dilontarkan oleh tokoh pers dan juga advokat terkenal itu mengenai perilaku para wartawan. Dalam berbagai kesempatan, almarhum S. Tasrif selalu menekankan tanggung jawab wartawan sebagai pembawa kebenaran. Dalam buku Pers dan Masyarakat terbitan PWI Pusat, Mei 1954, mantan Ketua Peradin itu menegaskan bahwa kejujuran seorang wartawan dalam menyajikan berita-berita adalah esensiil bagi jurnalistik yang sehat dan bertanggung jawab, sebab seorang wartawan yang tidak jujur di dalam pemberitaannya bukan saja melanggar kode jurnalistik tetapi juga dapat dianggap melakukan "geestelijke corruptie" terhadap para pembacanya. Kredo setiap wartawan yang jujur menurut S. Tasrif: "wartawan adalah pengabdi kebenaran" dan "musuh dari pada kebohongan", hendaknya tidak merupakan kata-kata kosong, tetapi harus menjadi darah-daging bagi kita di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai wartawan. Dan kita tidak mungkin mengabdi kepada kebenaran jika kita tidak berlaku jujur terhadap masyarakat yang kita ladeni dan terhadap diri sendiri. Tokoh perumus kode etik jurnalistik itu juga mengritisi kode etik yang ada jika dibandingkan dengan kode etik di beberapa negara lainnya. Yaitu bahwa dalam Kode Etik Jurnalistik PWI dia tidak melihat satu kalimat pun yang memperingatkan dengan tegas supaya wartawan-wartawan Indonesia di dalam segala tulisannya mengindahkan perasaan dan pribadi orang lain dan supaya tidak bertindak serampangan di dalam melancarkan tuduhan-tuduhan terhadap orang lain, termasuk rekan-rekannya sendiri. Karenanya, untuk menggambarkan betapa pentingnya tugas wartawan di satu sisi dan di sisi lain sementara kalangan wartawan cenderung kurang memperhatikan kode etik, S. Tasrif mengatakan, kalau mau dibuat tiang gantungan dalam rangka penegakan hukum atau bagi mereka yang mengkhianati tugasnya, maka tidak cukup "empat tiang gantungan" yaitu untuk para hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Diperlukan paling tidak "lima tiang gantungan" yaitu selain untuk menggantung para hakim, jaksa, polisi dan advokat yang nakal, juga untuk menggantung para wartawan yang mengkhianati profesinya sebagai pembawa kebenaran dan yang menyalahgunakan kepercayaan publik. Gambaran sosok wartawan yang ideal seperti dikemukakan oleh tokoh pers S.Tasrif 15
tersebut memang relevan dan aktual. Bahkan apa yang dikemukakan oleh mantan Pemimpin Redaksi Harian Abadi (1958), Jakarta itu ada benarnya apabila dikaitkan dengan keluhan kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa pers belakangan ini telah mempraktekkan apa yang mereka sebut "jurnalisme provokasi", "jurnalisme anarki", "jurnalisme teror", "jurnalisme preman", "jurnalisme pelintir" dan lain-lain julukan merendahkan. Citra merendahkan seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Dikatakan demikian karena wartawan memiliki kode etik. Seperti dikemukakan tokoh perumus kode etik jurnalistik itu, kemerdekaan menyatakan pendapat memang merupakan syarat mutlak bagi pers yang merdeka Tetapi kemerdekaan menyatakan pendapat ini juga hendaknya janganlah dipergunakan secara sembrono, tetapi harus dapat membatasi diri dengan berpedoman kepada kode etik profesi. Kode etik sebagai landasan moral profesi justru makin penting dijadikan pedoman serta acuan dalam era kemerdekaan pers sekarang. Seperti halnya pada 1950-an, di mana kebebasan pers sangat liberal, justru pada era itulah disadari betapa pers perlu dibentengi dengan kode etik. Demikian juga pada era reformasi sekarang, kebebasan pers tergolong sangat liberal seolah tanpa batas, sehingga kemerdekaan pers tersebut melebihi kebebasan pers yang berlaku di negara-negara demokrasi liberal Barat sekalipun. Sadar akan hal itulah, revitalisasi kode etik menjadi sangat absolut. Artinya, hakikat kode etik jurnalistik di era reformasi sekarang perlu dijiwai seutuhnya untuk kemudian dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Sebab, seperti diketahui, kode etik jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu serta kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku acuan itu memberikan batasan kepada wartawan tentang buruk-baik dan layak tidaknya sebuah berita. Dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik PWI ditegaskan, wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang. Dari rumusan itu jelas sekali bahwa kebebasan pers yang kita anut bukan tanpa tanggung jawab. Inilah yang dinamakan free and responsible press. Dengan demikian, kebebasan pers yang liberal sekalipun harus dipagari oleh ramburambu. Atau harus berjalan di dalam koridor yang dibatasi oleh kode etik. Apabila pelaksanaan kebebasan pers itu keluar dari koridor tadi, berarti melanggar rambu-rambu kode etik. Itulah sebabnya sering dikatakan, kalau kita berbicara mengenai batas-batas kebebasan pers, maka yang menjadi ukurannya tidak lain adalah sepanjang tidak melanggar kode etik. Dengan kata lain, kode etik jurnalistik itulah yang menjadi batas kebebasan pers. 16
Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan apa yang menjadi batasan kebebasan pers. Juga tidak perlu dipersoalkan apa yang menjadi batasan tanggung jawab pers. Sebab semuanya itu bermuara kepada kode etik jurnalistik sebagai landasan moral profesi. Dalam arti, kode etik itulah yang menjadi batas kebebasan pers dan kode etik itu jugalah yang menjadi acuan dan pegangan tanggung jawab wartawan dalam melaksanakan kebebasan pers. Pokoknya, kebebasan pers harus dilaksanakan di atas rel kode etik. Seperti diketahui, ada tiga kode etik profesi yang diakui secara luas dalam masyarakat. Ketiga kode etik profesi itu adalah kode etik kedokteran, kode etik advokat, dan kode etik wartawan. Memang ada juga beberapa profesi yang memiliki kode etik. Namun yang diakui secara luas dalam masyarakat adalah kode etik ketiga profesi tadi. Pengakuan secara luas dalam masyarakat tersebut sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar dari para pengemban profesi, termasuk para wartawan. Lebih-lebih jika dikaji lebih jauh ternyata pembentuk undang-undang telah memperlakukan kode etik wartawan secara lebih khusus. Ketentuan bersifat normatif dalam kode etik jurnalistik telah diangkat menjadi ketentuan hukum positif, seperti "hak tolak", "hak jawab", dan "hak koreksi". "Hak tolak", misalnya, diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatakan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kemudian dalam Penjelasan dikatakan, tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Tapi proses pembatalan Hak Tolak tidak dengan sendirinya, dalam arti harus dibentuk majelis hakim tersendiri yang memutuskan apakah perkara yang tengah diperiksa pengadilan itu menyangkut keselamatan negara atau ketertiban umum. Apabila majelis hakim memutuskan bahwa perkara itu menyangkut keselamatan negara atau ketertiban umum, maka gugurlah Hak Tolak wartawan bersangkutan. Dengan kata lain, harus mengungkapkan siapa yang menjadi sumber berita anonim tadi. Sebaliknya, apabila majelis hakim memutuskan bahwa perkara yang tengah diperiksa tidak menyangkut keselamatan negara atau ketertiban umum, maka Hak Tolak wartawan tersebut harus tetap dihormati. Menurut Prof. Oemar Seno Adji SH dalam bukunya, Pers, Aspek-aspek Hukum, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1974, hak ingkar merupakan suatu kekecualian terhadap aturan umum yang memberikan kewajiban hukum kepada setiap orang untuk memberikan keterangan sebagai saksi di muka pengadilan. Bagi kategori-kategori tertentu kewajiban hukum ini tidak diberikan; mereka dibebaskan dari pemberian keterangan sebagai saksi dan para wartawan mengingini kedudukannya dalam salah satu kategori tersebut, yaitu termasuk orang-orang yang karena jabatannya wajib menyimpan rahasia.
17
Harus diakui bahwa diangkatnya ketentuan normatif atau Hak Tolak menjadi ketentuan hukum positif, jelas merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan umum terutama dalam perkara pidana. Tetapi diangkatnya ketentuan Hak Tolak yang bersumber dari kode etik jurnalistik ini merupakan privelese yang diberikan oleh pembuat undangundang terhadap wartawan di dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Berkenaan dengan Hak Tolak ini, Pasal 13 Kode Etik Jurnalistik PWI (lazim disingkat KEJ-PWI) mengatakan, wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data, bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan. Memang kode etik profesi lain seperti dokter dan advokat juga mengenal "hak tolak" atau sering juga disebut "hak ingkar". Akan tetapi, menurut keterangan, "hak tolak" tersebut masih terbatas pada doktrin atau ilmu hukum. Kenyataan itu sekali lagi memberi petunjuk betapa "hak tolak" wartawan mendapat perhatian khusus dari pembentuk undang-undang. Lepas dari plus-minus atau untung-rugi serta konsekuensi atas pengakuan hak itu oleh hukum positif bagi pelaksanaan tugas para wartawan. Sebab ada pendapat yang mengatakan seharusnya ketentuan yang bersifat normatif tidak perlu dimasukkan ke dalam hukum positif. Tetapi pendapat lain mengatakan, dimasukkannya ketentuan normatif tadi ke dalam hukum positif akan lebih memperkuat dasar hukum pelaksanaan tugas wartawan, khususnya menyangkut "hak tolak" dimaksud. Hanya saja, memang sebagai ketentuan hukum maka sanksinya pun dengan sendirinya berubah menjadi sanksi secara hukum. Lain halnya dengan ketentuan yang bersifat normatif, maka sanksi atas pelanggarannya tentunya terbatas secara moral saja. Masih menyangkut norma etik dan norma hukum ini, anggota Dewan Kehormatan PWI periode 1968-1970, Prof. Oemar Seno Adji, SH, dalam bukunya Mass Media dan Hukum membedakan secara jelas antara norma etik dan norma hukum. Selain membedakan, pakar hukum pidana dan hukum pers Fakultas Hukum UI tersebut juga menekankan hakikat kode etik. Dikatakan, hukum memang memberi kewenangan-kewenangan, di samping kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, hukum bersifat normatif dan atributif karena hukum bertujuan untuk memberikan suatu "ordening" dari masyarakat. Dalam hal demikian, hukum adalah distinct dari moral yang bertujuan menyempurnakan manusia. Jikalau kehidupan manusia digambarkan memiliki dua aspek, yakni manusia sebagai individu dan manusia sebagai mahluk sosial, maka moral lebih mengenai manusia sebagai individu, sedangkan hukum itu lebih bersangkutan dengan masyarakatnya. Jadi, hukum di satu pihak dan moral di lain pihak berbeda, baik dalam tujuannya maupun dalam isinya. Dengan demikian, moral adalah otonom dan hukum heteronom. Jelaslah bahwa hukum itu adalah normatif dan atributif sifatnya, sedangkan moral normatif belaka karena hanya memberikan kewajibankewajiban, demikian kata mantan Ketua Mahkamah Agung RI itu.
18
Berangkat dari pembedaan seperti itu, guru besar hukum pidana dan hukum pers Fakultas Hukum UI tersebut menegaskan bahwa aturan profesional (professional regulations) tidak memuat aturan hukum tertentu yang heteronoom sifatnya melainkan ia dapat dihubungkan dengan aturan-aturan yang "self-imposed" yang bermaksud menjamin "independence" dari profesi dan mengandung standar etis moral. Jadi, etik itu umumnya mengandung moral profesi, yang dengan demikian tidak mensyaratkan peraturan "uitwendig" dari manusia, melainkan ia menanyakan "gezindheid"-nya wartawan bersangkutan. Ia tidak mempersoalkan adanya kekuatan luar yang dapat menegaskan kehendaknya terhadap wartawan tersebut, seperti halnya dengan hukum, melainkan mengikat mereka dengan kehendaknya sendiri. Sebagai moral profesi ia adalah otonom sifatnya, berakar pada hati nurani manusianya sendiri dan berasal dari kekuatan di dalamnya sendiri. Memang antara norma etik dan norma hukum sangat erat kaitannya. Sebab ada hal-hal yang dilarang oleh norma etik juga dilarang oleh norma hukum. Demikian sebaliknya, ada hal-hal yang dilarang oleh norma hukum juga dilarang oleh norma etik. Namun, norma etik dan norma hukum tidak identik. Karena bisa terjadi perbuatan pidana secara hukum dapat dimaafkan, tetapi secara etik tidak. Contohnya dalam keadaan force majeure atau keadaan darurat dan membela diri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, apabila terbukti sah secara hukum melalui pemeriksaan di sidang pengadilan, perbuatan tersebut dapat dimaafkan. Akan tetapi, bagaimanapun perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain secara etik tidak bisa dimaafkan. Contoh ekstrem yang lazim diberikan, dua orang dalam sebuah sampan di tengah laut tiba-tiba diterpa angin kencang dan ombak besar sehingga salah seorang dari mereka harus dikorbankan untuk menyelamatkan diri. Secara hukum, perbuatan mengorbankan nyawa orang lain tadi apabila dapat dibuktikan sah secara hukum akibat keadaan darurat atau membela diri, maka perbuatan itu dapat dimaafkan, tetapi secara etik tidak. Selain masalah kaitan antara norma etik dan norma hukum, dalam kode etik jurnalistik ada dua hakikat atau dapat juga disebut prinsip yang menjadi kekuatan dari ketentuan bersifat normatif tersebut. Yaitu, kode etik dikualifikasi sebagai bersifat personal dan bersifat otonom. Seperti dikemukakan, kedua prinsip tadi sekaligus merupakan kekuatan dari kode etik itu sendiri sehingga memiliki daya paksa untuk melaksanakannya bagi para pengembannya. Prinsip personal inilah yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Mengapa kode etik bersifat personal? Tidak lain karena kode etik itu sendiri dibuat dari, oleh dan untuk para wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian mereka berikrar untuk melaksanakan dan menaatinya. Hakikat itu mengandung arti bahwa sebenarnya tidak ada satu pihak pun yang memaksa seorang wartawan untuk menaati kode etiknya. Yang memerintahkan atau yang memaksa wartawan menaati kode etik tidak lain adalah 19
hati nuraninya, mengingat yang menyusun, merumuskan, dan menyepakatinya adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya, dalam Pasal 16 KEJ-PWI ditegaskan, wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penaatan kode etik jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing. Seperti diketahui, prinsip personal kode etik ini tertuang secara jelas dan tegas dalam KEJ-PWI. Prinsip personal inilah yang menjadi kekuatan KEJ-PWI. Prinsip personal KEJ-PWI tersebut diatur dalam bab tersendiri berjudul: Kekuatan Kode Etik, meskipun rumusannya berbeda dari waktu ke waktu namun esensinya tetap menekankan bahwa penaatan kode etik tergantung pada hati nurani para wartawan. Itulah sebabnya, KEJ-PWI dikatakan bersifat personal. Sebagai contoh, KEJ-PWI hasil penyempurnaan tahun 1961 mengatakan, Kode Djurnalistik PWI ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungandjawab tentang penaatan etik djurnalistik pada bahu para wartawan sendiri dan tidak akan mengurangi penegakan hukum oleh jang berwewenang, apabila pelanggaran Kode Djurnalistik PWI ini melampaui batas-batas hukum. Kemudian rumusan tersebut lebih disederhanakan pada penyempurnaan KEJ-PWI tahun 1973 yang berbunyi, Kode Ethiek Jurnalistik Wartawan Indonesia ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungan-jawab tentang penaatannya terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Lebih lanjut pada penyempurnaan KEJ-PWI hasil Kongres XX PWI di Semarang pada 10-11 Oktober 1998, rumusan yang ada sebelumnya diganti dengan menyatakan, wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penaatan kode etik jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing. Selain prinsip personal tadi, kode etik jurnalistik juga menganut prinsip bersifat otonom seperti dikemukakan di atas. Baik prinsip personal maupun otonom merupakan kekuatan kode etik jurnalistik. Kedua prinsip yang melekat dengan KEJ-PWI tersebut bertolak atau bersumber dari hakikat kode etik itu sendiri yang dibuat oleh, dari, dan untuk para wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar untuk menaati dan melaksanakannya. Demikianlah seharusnya, karena kode etik tersebut disusun dan dirumuskan oleh para wartawan dan kemudian berikrar untuk mengamalkannya. Itu berarti, penaatan atas kode etik bukan karena ada pihak lain di luar diri wartawan bersangkutan yang memerintahkan atau memaksakan penaatan dan pelaksanaannya, melainkan karena kesadaran sendiri sekaligus sebagai konsekuensi dari ikrar untuk menaatinya. Prinsip personal tadi dengan sendirinya pula membawa konsekuensi. Yaitu, sebagai akibat bahwa kode etik dibuat oleh, dari, dan untuk para wartawan yang kemudian berikrar untuk menaatinya sehingga bersifat otonom, maka dengan sendirinya yang memutuskan telah terjadi pelanggaran atas kode etik serta penetapan sanksi atas pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi wewenang organisasi profesi. Atas dasar itulah dikatakan kode etik bersifat otonom. Jadi, yang mengawasi, memonitor serta memeriksa atau mengadili ada tidaknya pelanggaran kode etik sepenuhnya menjadi wewenang organisasi. Demikian juga yang menetapkan sanksi atas pelanggaran tersebut 20
adalah hak organisasi. Kewenangan ini diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 17 KEJ-PWI yang mengatakan, wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini. Berdasarkan prinsip personal dan otonom inilah sudah sejak semula tokoh pers nasional menyatakan sikap bahwa kode etik jurnalistik tidak dapat digunakan pihak lain untuk menghukum pers. Dan sebagai konsekuensi dari prinsip personal dan otonom itu, PWI melakukan penyempurnaan dan penyesuaian dalam Peraturan Dasar PWI (PD-PWI) mengenai keanggotaan Dewan Kehormatan PWI. Seperti diketahui, sejak semula yang menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI adalah tokoh-tokoh masyarakat atau kombinasi tokoh masyarakat dan wartawan anggota PWI. Akan tetapi dalam Kongres XX PWI di Semarang, Jawa Tengah pada 10-11 Oktober 1998, komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan tersebut diubah. Dalam Pasal 21 ayat (4) PD-PWI ditetapkan, yang menjadi anggota DK-PWI dan DKD-PWI adalah sekurang-kurangnya sudah lima tahun menjadi anggota PWI. Itu berarti, yang menjadi anggota DK-PWI seluruhnya terdiri dari para wartawan, tidak ada lagi yang mewakili tokoh masyarakat. Padahal tadinya dalam sejarah keanggotaan DK-PWI pada umumnya terdiri dari tokoh masyarakat. Sebagai contoh, keanggotaan DK-PWI untuk pertama kali tahun 1952 praktis terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti H. Agus Salim, Mr. Moh. Natsir, Prof. Dr. Soepomo dan Roeslan Abdulgani. Dan dalam DK-PWI periode berikutnya banyak tokoh masyarakat duduk di dalamnya seperti Prof. Oemar Seno Adji, Soedjarwo Tjondronegoro, SH, Manai Sophiaan, Ali Alatas SH, Prof. Padmo Wahjono, Dr. M. Alwi Dahlan, H. Soekarno, SH, Prof. Dr. Zakiah Daradjat. H. Boediardjo, Prof. Dr. Ihromi MA, Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH, Dr. A. Alatas Fahmi, Dra. Ina Ratna Mariani MA, Dr. Din Syamsuddin. Barulah pada Kongres XVIII PWI di Samarinda, Kalimantan Timur tahun 1988 untuk pertama kalinya dua orang anggota PWI aktif menjadi anggota DK-PWI secara kelembagaan yaitu Drs. Djafar H. Assegaff sebagai ketua dan R.H. Siregar, SH sebagai sekretaris. Kombinasi antara tokoh masyarakat dan anggota PWI dalam komposisi keanggotaan DK-PWI berlanjut hingga Kongres XIX PWI di Lampung pada 1993. Tetapi dalam Kongres XX PWI di Semarang 1998, diadakan perubahan terhadap PD-PWI dan ditetapkan bahwa yang menjadi anggota DK-PWI semuanya terdiri dari anggota PWI. Dengan kata lain, sejak Kongres XX itu tidak ada lagi anggota DK-PWI yang mewakili unsur masyarakat. Dalam Pasal 21 ayat (4) PD-PWI ditegaskan, Anggota Dewan Kehormatan maupun Anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah wartawan yang telah berusia 40 tahun dan sudah menjadi anggota PWI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Sedangkan ketentuan 21
sebelumnya tidak mensyaratkan keanggotaan PWI. Jadi, siapa saja warga negara RI, berdomisili di Indonesia dan berumur sekurang-kurangnya 40 tahun serta yang mempunyai keahlian, menaruh minat dan berjasa terhadap perkembangan pers nasional serta menghormati dan mengakui Kode Etik Jurnalistik PWI, dapat dipilih menjadi anggota Dewan


content: Sebuah video warga menemukan ikan yang mengandung ulat, yang dibeli di salah satu pasar Ramadan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Penemuan lauk yang tidak layak konsumsi ini, langsung direspon Dinas

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content:
9 Aug 2018 Betty Fotofili, Hamish McFarlane, James Madigan, Jingxuan Chen, Joe Nolan, Jon Turteltaub, Laura Hutton, Matt Johnston, Maxine Zhang, Monique Knight
Trailer
Tonton
5.2
98 menit
Bluray
Sub Ind
The Stolen (2017) jf
Action, Adventure, Drama, Western, Germany, New Zealand, United Kingdom
29 Oct 2017 Monique Knight, Niall Johnson
Trailer
Tonton
6.5
96 menit
Cam
No Sub
Adrift (2018)
Adventure, Romance, Thriller, USA
31 May 2018 Baltasar Kormákur, Monique Knight
Trailer
Tonton
Situs Nonton Movie Sub Indo Ribuan Film
Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan, termasuk dari gaya nonton film. Dimana sekarang era Nonton Movie Sub Indo lewat televisi sudah mulai ditinggalkan dan bergeser dengan nonton film secara online. Apalagi sekarang ada banyak situs streaming film gratis yang menyediakan beragam jenis film luar negeri yang bisa dipilih sesuka hati. JFnonton merupakan situs streaming terbaik dan gratis dengan ribuan film sub Indo.
Kenapa harus streming film di JFnonton?
Di internet ada jutaan situs yang bisa kamu akses untuk nonton film secara online dengan mudah dan gatis, namun karena alasan ini kamu harus memilih dan Nonton Movie Sub Indo di JFnonton: Banyak pilihan film menarik yang bisa kamu saksikan dalam berbagai gendre sesuai dengan selera. Kamu bisa pilih dan putar pilih mana yang paling kamu suka. Kamu tidak akan bosan dengan berbagai tayangan film yang dihadirkan.
Streaming secara gratis tanpa harus bayar-bayar dan tidak perlu berlangganan. Kamu bisa nonton selama 24 jam/7 hari secara gratis selama kamu punya paket data internet.
Online selama 24 jam tanpa henti dan memungkinkan kamu untuk dapat menyaksikan berbagai tayangan film favorit kapanpun dan dimanapun kamu mau.
Tidak ada iklan yang mengganggu saat kamu Nonton Movie Sub Indo apapun di JFnonton. Kamu dapat menyaksikan film apapun yang kamu suka tanpa ada gangguan iklan yang menjengkelkan.
Dapat diakses dengan cepat tanpa loading yang bisa membuat kamu kesal. Di JFnonton kamu bisa akses film favorit kamu dengan mudah tanpa loading. Bahkan situs streaming film yang satu ini bisa berjalan dengan cepat walau di ponsel dengan RAM yang rendah.
Nonton film sub Indo dalam film apapun yang kamu suka. Kamu bisa dengan mudah menggunakan subtitle indo pada saat kamu streaming film apapun yang kamu tonton.
Genre Film Apa Saja yang Ada di JFnonton?
JFnonton menyediakan beragam jenis gendre film terbaik yang bisa kamu pilih sesuai dengan yang kamu suka. Beragam jenis gendre film yang bisa kamu saksikan adalah seperti:
Nonton Film Action dengan berbagai judul yang menarik mulai dari serial film Marvel, Disney dan beragam jenis film Action lainnya.
Nonton Film comedy yang kamu inginkan dalam berbagai judul film dengan para pemain yang lucu-lucu dan bisa buat kamu tertawa.
Nonton Film drama yang bisa bikin kamu baper mulai dari drama Korea, Drama India, Drama Thailand, Drama Jepang dan masih banyak lagi.
Nonton Film horor yang lebih seru dan bisa membuat kamu merinding dan uji mental. Tersedia dalam berbagai jenis judul film horor dari berbagai negara dari seluruh dunia.
Nonton Film romance yang membuat kamu seakan hidup didalamnya. Tersedia ribuan judul film romance pilihan kamu.
Nonton Film SC-FI dengan adegan yang bikin tegang dan belum pernah kamu saksikan sebelumnya.
Apa bisa Streaming Film Full Movie?
Tentu, kamu bisa streaming film apapun dengan mudah kapapun kamu mau. Kamu akan dapat menyaksikan berbagai jenis film terbaru. Bahkan film yang sedang tayang di bioskop sekalipun kamu bisa streaming di JFnonton dengan mudah dan gratis.
Bagaimana Cara Nonton Movie Sub Indo di JFnonton?
Sangat mudah kok, pada beberapa jenis yang disediakan oleh JFnonton, film sudah secara otomatis diputar dalam subtitle bahasa Indonesia. Namun jika belum muncul subtitle bahasa Indonesia, kamu hanya tinggal klik saja pada menu sub indo, maka kamu akan langsung bisa streaming film favorit kamu dalam bahasa Indonesia.

warc-identified-content-language: ind,eng

label: en


content:
MediaBahan.com tidak bertanggung jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (email, SMS, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya.
MediaBahan.com berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.
Data dan/atau informasi yang tersedia di MediaBahan.com hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, MediaBahan.com dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan MediaBahan.com
MediaBahan.com menyediakan link ke situs lain, link tersebut tidak menunjukkan bahwa MediaBahan.com menyetujui situs pihak lain tersebut. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa MediaBahan.com tidak bertanggung jawab atas isi atau materi lainnya yang ada pada situs pihak lain tersebut. Setiap perjanjian dan transaksi antara Anda dan pengiklan yang ada di MediaBahan.com adalah antara Anda dan pengiklan. Anda mengetahui dan setuju bahwa MediaBahan.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan atau klaim yang mungkin timbul dari perjanjian atau transaksi antara Anda dengan pengiklan.
Seluruh informasi yang dimuat di MediaBahan.com berupa teks, foto/gambar, video, suara serta segala bentuk grafis dan infografis adalah menjadi hak cipta MediaBahan.com
Ads
Lawan Corona
Populer
Kadis Dikbud Dinilai Tidak Patuhi Surat Edaran Bupati Wajo 797 views
Bupati Wajo Sebut Politik Uang Adalah Racun Demokrasi 565 views
AMIWB Dan Hipermawa Tuntut Oknum Kades Pelaku Cipika – Cipiki Dipecat 329 views
KSBSI Batal Sampaikan Aspirasi, Sekertaris Komisi II Sebut PLN Dan PT BIG Lecehkan DPRD Wajo 260 views


content: Hubungi Customer Service dibawah ini untuk mencocokkan kebutuhan Anda dengan persediaan Kami. Terima kasih

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Dengan kehadiran di lebih dari tiga puluh tiga negara, dan hampir seribu lima ratus "hypermarket", Carrefour SA (EPA:CA) adalah salah satu pengecer terbesar di Eropa. Hal ini juga merupakan simbol dari ekonomi perancis.
Tahun ini dimulai dengan prospek yang besar untuk perusahaan-perusahaan Eropa yang sedang melakukan bisnis di Eropa. Bank Sentral Eropa (ECB) meluncurkan program pembelian obligasi dengan menyatakan niat dari melemahnya mata uang lokal, Euro. Efek langsung adalah untuk aset mulai menggembungkan nilai. Salah satu tempat untuk menuangkan uang ke pada titik ini, adalah pasar ekuitas. Hal ini tidak mengherankan bahwa indeks saham melonjak di berita, dan langkah ini disoraki oleh para investor yang melihat harga saham mendatangkan keuntungan yang kuat.
Namun, Euro diperdagangkan di sekitar 1.11 pada dolar AS sekarang, turun dari sekitar 1.40 sebelum ECB meluncurkan program pembelian obligasi. Setelah melemahnya Euro berarti bahwa perusahaan-perusahaan seperti Carrefour berkurang negosiasi mereka kekuatan untuk barang-barang impor.
Gambar teknis terlihat untuk mengkonfirmasi pernyataan di atas, dalam arti bahwa awal 2015 melihat harga saham yang meningkat dengan kadar di atas €32/berbagi tercapai. Namun demikian, langkah ini tampaknya menjadi koreksi dari level terendah pada pertengahan 2012 (dalam €14/berbagi area). Ini panggilan untuk perhatian kita bergerak maju.
Apa yang saya ingin lihat dari harga saham adalah sedikit mental sebelum trading opsi put. Idenya adalah untuk menunggu harga bergerak ke €29 dari saat ini sebesar €26 daerah sebelum terlibat pada sisi negatifnya.
Zona Euro hanya punya PMI (Purchasing Manager Index) yang dirilis hari ini, dan kuartal ternyata menjadi salah satu yang terkuat dalam empat tahun terakhir. Ini mungkin karena program pembelian obligasi ECB dan efek dari kebijakan moneter yang mulai terlihat. Ini berarti pertumbuhan yang lebih kuat harus diharapkan. Saya berbicara tentang investasi manufaktur dan jasa, dan ini berarti banyak untuk perekonomian yang tidak memiliki inflasi dan memiliki prospek pertumbuhan yang rendah.
Perlu dicatat bahwa meskipun kebijakan moneter membutuhkan waktu, jadi sampai kita melihat kembali lengkap untuk pertumbuhan dan inflasi, ekuitas dapat drag untuk beberapa saat lagi.
Sebagai akibatnya, saya mendukung downside dari €29 tingkat, dan ini berarti menempatkan pilihan dengan satu bulan tanggal kedaluwarsa, atau akhir bulan tanggal kedaluwarsa, apapun tanggal kadaluarsa sesuai dengan yang terbaik.


content: Penumbuh Rambut Rontok dan Kering Yang Terbaik – Rambut ialah mahkota seluruh manusia, dikarenakan yakni salah satu bagian tubuh yang paling dilihat. Rambut yang sehat dan tebal semestinya menjadi kemauan banyak orang. Kondisi ini dapat terjadi sebab rambut bisa mensupport gaya seseorang. Sangat banyak orang menjadi kurang percaya diri ketika rambut mereka kering apalagi seandainya …


content:
Facial wash untuk kulit kering sensitif memang menjadi salah satu cara atau media untuk membuat kulit wajah kembali menjadi cemerlang. Pada tahapan tersebut, jelas saja bahwa membersihkan wajah merupakan suatu tahapan awal yang wajib dilakukan oleh setiap wanita maupun laki laki. Tujuan dari membersihkan wajah adalah agar saat menggunakan skin care maka, skin care tersebut dapat diserap dengan baik.
Sehingga hasil dari merawat kulit wajah yang di idam idamkan akan makin terlihat dengan baik dan benar. Sebenarnya tidak hanya dengan menggunakan facial wash saja, namun juga dapat menggunakan facial foam agar kulit wajah semakin berseri dan tentu saja akan mendapatkan hasil yang paling maksimal.
Penyebab Kulit Kering Sensitif
Pada umumnya kekeringan kulit disebabkan oleh beberapa macam hal.Kekeringan yang terjadi pada kulit juga menyebabkan tanda tanda penuaan yang kerap kali muncul dengan segera. Salah satu hal yang Nampak adalah kemunculan garis garis sehingga hal tersebut sangat nampak dan menimbulkan kerutan pada wajah.
Lalu sebenarnya apa yang menjadi kerutan kering pada wajah sehingga menjadi sensitif ? jika diperhatikan dengan seksama hal yang menjadi penyebab kulit kering adalah dikarenakan adanya enzim yang pada mulanya bertindak untuk memperbaiki atau membuat kondisi kulit normal sedang dalam fase terlemahnya.
Saat terjadi fase terlemah dalam kondisi tersebut maka akan menyebabkan produksi kelenjar minyak menjadi semakin bertambah, akibat dari hal tersebut maka akan menjadi kan kerusakan sel serta terjadinya penuaan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi kekeringan kulit wajah. Salah satu penyebab utama terjadinya kekeringan wajah adalah karena adanya kekurang natural sebum protection.
Akibat terjadinya natural sebum protection maka yang terjadi adalah kulit wajah menjadi kekurangan air. Hal seperti disebut sebagai extra evaporasi, maka dari itu penguapan yang terjadi akan semakin cepat dan mengakibatkan pasokan air dalam wajah akan semakin cepat hilang.
Salah menggunakan produk seperti pelembab memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan pada wajah. Pada dasarnya, penggunaan pelembab menjadi salah satu cara untuk mengatasi dehidrasi pada kulit wajah. Sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan. Karena jika tidak sesuai dengan aturan akan terjadi permasalahan yang berdampak negatif pada kulit wajah.
Selain itu, penggunaan pembersih dengan daya kemampuan membersihkan yang kuat juga dapat menyebabkan kerusakan atau kulit kering pada permukaan kulit wajah.
Cara Menentukan Facial Wash Untuk Kulit Kering Sensitif
Meskipun mengalami kekeringan pada kulit wajah, kebersihan wajah haruslah tetap dijaga, karena jika tidak dijaga hal tersebut tentunya dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks. Untuk memilih facial wash untuk kulit kering sensitif harus sesuai dan memperhatikan kandungan kandungan yang ada didalamnya. Kandungan atau formula didalamnya haruslah sesuai atau pas dengan keadaan seseorang yang mengalami kondisi kulit wajah kering. Agar tidak salah dalam memilih produk serta kandungan bahan dasarnya, berikut tata caranya.
1. Harus Utamakan Produk Dalam Bentuk Cream
Produk facial wash memang disajikan dalam beragam bentuk, ragam bentuk yang disajikan tersebut merupakan bentuk bentuk yang memang banyak beredar di pasaran. Contohnya saja adalah ada yang dari krim, busa gel, bubuk dan beragam bentuk lainnya. Namun dalam beberapa kasusnya, produk tersebut ada yang didasarkan untuk permasalahan kulit tertentu.
Untuk yang memiliki permasalahan kulit kering yang urgent, maka pemilihan produk sabun muka atau facial wash bisa dijadikan pilihan utama. Pemilihan tersebut sebagai bentuk bahwa pembersih muka berbentuk sabun atau foam lebih lembut dan lebih halus dalam membersihkan serta merawat muka. Dengan pemilihan foam, maka kebersihan kulit akan tetap terjaga tanpa harus menghilangkan kelembaban kulit.
Selain menggunakan facial foam, bahan lainnya yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan micellar water. Fungsi utama dari micellar water sebenarnya adalah untuk membersihkan make up. Penggunaanya adalah dengan menuangkan pada kapas, setelah itu usah pada seputaran wajah. Kandungannya memang lebih ringan dan tidak terlalu berat, dan dapat digunakan pada semua jenis kulit wajah.
2. Pilih Kandungan Dengan Pelembab yang Banyak
Kulit yang terasa kering, kasar, serta terlihat pecah pecah menjadi pertanda nyata bahwa kulit wajah benar benar mengalami kekurangan pelembab pada wajah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka sangat dianjurkan untuk menggunakan pelembab dengan kandungan pelembab yang tinggi.
Kandungan yang mengikat kelembapan kulit yang sering dipakai adalah gliserin, jojoba oil, serta vitamin E. Kandungan kandungan tersebut adalah bahan yang memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam mengikat kelembapan kulit wajah.
3. Perhatikan Kandungan Alkoholnya
Ada beberapa kandungan alkohol atau jenis alkohol yang penggunaannya harus dihindari oleh pemakai. Jenis yang pertama adalah penggunaan alkohol dengan daya low molecular, jenis alkohol yang ini harus diupayakan untuk dihindari. Karena sifatnya yang mudah menguap sehingga akan menyebabkan kulit terasa lebih cepat menguap dan menjadi kering.
Namun ada juga jenis alkohol yang bisa digunakan dan lebih terasa ringan di kulit. Yaitu alkohol dengan kandungan hasil fermentasi. Dengan hasil fermentasi minyak, maka tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit wajah. Justru kebalikannya, kandungan tersebut akan menyebabkan kulit menjadi lebih lembab dari biasanya.
Untuk membedakannya cukup sederhana, yaitu dengan melihat tabel komposisi yang ada pada kemasan. Jadi kesimpulannya, bagi pemilik kulit wajah kering diperbolehkan menggunakan facial wash atau pelembab dengan kandungan alkohol, namun yang harus dipastikan adalah kandungan alkohol yang dimaksud adalah flatty alkohol.
4. Memilih Facial Wash Dengan Daya Bersih
Memilih pembersih wajah dengan daya bersih ringan harus benar benar dipilih. Karena pembersih dengan daya bersih atau kandungan pembersih yang ringan akan sangat baik untuk Kesehatan kulit. Daya angkatnya tidak terlalu kuat sehingga tidak akan merusak kulit wajah.
Meski pada umumnya banyak yang memilih menggunakan facial wash dengan daya bersih kuat, bagi penderita kulit wajah kering hal ini sangat tidak dianjurkan. Sifat exfoliating nya akan menimbulkan pengangkatan kelembaban kulit wajah. Jadi jangan sampai salah memilih facial wash yang baik untuk wajah.
5. Gunakan Facial Wash Tanpa Kandungan Detergen
Dalam memilih facial wash untuk kulit kering sensitif, yang harus dihindari adalah jangan menggunakan produk yang mengandung detergen. Kandungan tersebut dapat menyebabkan kulit wajah akan menjadi lebih kering dari biasanya. Dengan menggunakan facial wash tanpa kandungan detergen tentu akan sangat membantu dalam merawat kulit wajah.
Facial wash untuk kulit kering sensitif memang sangat diperlukan dalam mode perawatan. Nah maka dari itu produk perawatan wajah terbaik akan menjadi solusi untuk permasalahan kulit wajah kering. Banyak produk yang disediakan untuk membantu mengatasi kulit kering yang sensitif. Karena jika asal asalan dalam memilih produk facial wash akan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks. Sehingga harus memilih produk yang benar benar sesuai dengan permasalahan kulit wajah kering.


content: Banyak tujuan mereka yang melakukan convert video diantaranya agar mengurangi ukuran dari file video, mengoleksi akan video tersebut atau yang […]


content: Stafaband mengindex lagu dari internet dan menjadi gudang lagu terlengkap, karena itu tidak ada file MP3 di server kami. Sumber berasal dari pihak ke tiga.


content:
Anda mengelola tempat SPA atau pusat kebugaran? Pasang iklan di sini, hanya Rp.50.000/tahun dan dapatkan ratusan pelanggan setiap bulan! Klik pada judul untuk informasi selengkapnya!
Tentang Situs Ini
Situs TempatSPA.web.id adalah web direktori tempat SPA dan pijat kebugaran dan mempersembahkannya untuk para pencari layanan SPA terbaik di setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Selengkapnya!
Kerjasama Iklan
Anda mengelola tempat SPA atau pusat kebugaran? Pasang iklan di website ini, hanya Rp.50.000/tahun, murah meriah dan sangat menguntungkan. Hubungi admin sekarang!


content: Bisa ketemu dan interview langsung sama NIKI itu adalah salah satu kesempatan emas. Kira-kira gimana cerita pembuatan album terbarunya yang katanya gak direncanain ini ya?


content:
MAGELANG – Polisi berhasil mengungkap Motif pembunuhan dan mengidentifikasi mayat wanita muda yang ditemukan di tengah ladang warga di Desa Banjarsari, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jateng, Minggu (2/12/2018).
Mayat korban yang diketahui bernama Eka Rahma Apriyanti Ivada (24), warga Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dan ditemukan pertama kali oleh seorang warga desa setempat, Nardi (60), saat melintas untuk pergi berladang, sekitar pukul 05.30 WIB.
Dikutip dari Inews.id, Kasatreskrim Polres Boyolali, AKP Willy Budiyanto mengatakan, identitas korban diketahui setelah dari hasil identifikasi sidik jari korban/ dengan alat pemindai sidik jari. “Korban diidentifikasi bernama Eka Rahma Apriliyanti Ivada, berusia 24 tahun, warga Windusari, Kabupaten Magelang,” katanya.
Polisi pun melakukan pengembangan dalam mengidentifikasi. Hasilnya, diketahui korban bekerja sebagai kasir di toko bangunan dekat indekosnya, di Kampung Surowedanan, Kelurahan Pulisen, Boyolali Kota. Dari tubuh korban tidak ditemukan adanya luka, tetapi jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.
Sementara berdasarkan informasi dari Tribunnews.com Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Willy mengatakan petugas sudah mengamankan seorang tersangka.Dari keterangan yang disampaikan tersangka sudah melakukan pembunuhan.
Saat ini, petugas masih mencari barang bukti terkait perbuatan tersangka. “Motif pembunuhannya masih kami dalami. Sementara, pengakuan tersangka karena dia kesal ditagih utang,” kata dia. Saat ini tersangka diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Boyolali.
Artikel ini dikutip dari Inews.id dengan judul “Identitas Mayat Muda Di Ladang Terungkap, Korban Warga Magelang” dan dikutip dari TribunNews.com dengan judul “Misteri Pembunuhan Pada Perempuan Asal Magelang Mulai Terkuak, Diduga Pelaku Kesal Ditagih Hutang.”


content:
Bagi Anda warga Surabaya dan sekitarnya yang membutuhkan Jasa Desain Interior Rumah, Kantor, Toko, Hotel dan lain-lain bisa langsung menghubungi kami. Kami Archirecon memang fokus pada Layanan dan Jasa Desain Interior di Surabaya.
Surabaya adalah kota besar kedua setelah Jakarta yang menurut Wikipedia adalah kota pusat bisnis, industri dan perdagangan serta pendidikan di wilayah timur Indonesia. Dengan Jumlah penduduk diatas 2 juta. Tentu dengan tingkat kesibukannya yang tinggi yang hampur 24 jam setiap orang akan mengalami kecenderungan stress, sehingga masyarakat membutuhkan nuansa refresh dan relaks yang tampak di segala yang bisa dipandang.
Desain Interior Surabaya
Disinilah munculnya sebuah kebutuhan yang tinggi akan Desain Interior di Surabaya yang menyejukkan mata dan menentramkan hati sehingga suasana stress dan penat bisa menguap lewat pandangan yang terpuaskan oleh Desain Rumah dan Interior Rumah yang anggun dan asri dimana-mana.
Tags: Desain Interior Rumah Desain Rumah
Anda mungkin menyukai postingan ini
Follow Us
Jasa Desain
Facebook
Jasa Desain Rumah
Intro Content
Hunian yang Indah, Nyaman, & Sehat mimpi semua orang, namun tak semua mimpi dapa diwujudkan. Anda yang Bermimpi, Kami yang Wujudkan !


content:
Mendengar kata Wisata di Bali pasti kebanyakan dari kita terbayang dengan pantainya yang indah dan mengesankan. Meski banyak destinasi lain yang ditawarkan selain wisata pantainya, pantai di Bali memiliki kesan tersendiri bagi para pengunjungnya baik turis lokal maupun turis internasional yang terjerat akan indahnya pesona alam pantai Bali. Tak kalah dengan pantainya, destinasi lain seperti GWK (Garuda Wisnu Kencana), Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Ubud, Pura Uluwatu, Pura Besakih, Danau Batur Kintamani, Sangeh dan masih banyak yang lainnya juga sangat menarik jika dikunjungi. Bagi anda yang ingin menjelajahi Tempat wisata di Bali tentunya dibutuhkan transportasi yang mumpuni. Untuk itu, anda dirasa perlu untuk Sewa mobil di Bali sehingga penjelajahan yang akan anda lakukan lebih fleksibel dan nyaman.
Selain pantainya, kuliner-kulinernya yang sangat beragam juga tak kalah penting untuk dijelajahi di Bali. Masyarakatnya yang sangat sopan dan ramah membuat kita betah berlama-lama di pulau yang dielu-elukan sebagai pulau dewata ini dan tentunya akan membuat anda merasa ingin kembali ke Bali.
Berkunjung ke Bali sebagai upaya melepas penat tentu sangat menyenangkan. Apalagi jika digunakan sebagai ajang untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Waow pasti sangat menyenangkan yah.. Nah bagi anda yang ingin merealisasikan mimpi anda untuk dapat berlibur di Bali, akan lebih baik lagi jika anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan bijak terutama dalam memilih tempat penginapan.
eden-hotel-kuta
eden-hotel-kuta-02
eden-hotel-kuta-03
eden-hotel-kuta-04
eden-hotel-kuta-05
eden-hotel-kuta-06
Salah satu tempat penginapan yang akan membuat liburan anda semakin menyenangkan adalah Eden Hotel Kuta. Eden Hotel Kuta memiliki berbagai fasilitas yang akan anda dapatkan. Di Hotel ini, terdapat fasilitas-fasilitas seperti antar jemput bandara, bar, coffee shop, kamar keluarga, layanan kamar, layanan laundry, layanan taksi, penitipan bayi, bar tepi kolam, fotokopi, penukaran uang, penyewaan sepeda, pertokoan, restoran, toko oleh-oleh, hingga akses mudah untuk kursi roda. Fasilitas lainnya berupa fasilitas BBQ juga dapat anda gunakan untuk merayakan segala bentuk kebahagian bersama orang-orang terdekat.
Sedangkan untuk pelayanan kamar, Eden Hotel Kuta menawarkan kamar ber-AC, Balcony, Coffee maker, Hairdryer, fasilitas pemandian air hangat, ruang berkumpul. Mini bar, safety deposit box, saluran TV satelit, Shower bathroom, sandal, pemandangan kolam renang, sofa, wi-fi, telepon dan masih banyak fasilitas lainnya. Kelengkapan layanan kamar ini diharapkan dapat menunjang kemudahan liburan anda.
Fasilitas yang ditawarkan tersebut bukan tanpa alasan. Penginapan yang berada di daerah Kuta ini, sangat memungkinkan anda untuk dapat menikmati pesona pantai Kuta yang terkenal akan keindahannya. Penyewaan mobil yang tersedia juga membantu anda untuk merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam menjelajah keindahan Bali dan seisinya. Sewa mobil di Murah Bali ini dapat anda dapatkan dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau.
Eden Hotel Kuta dengan segala penawaran terbaiknya akan membuat anda terkesan dengan pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Liburan anda dan orang-orang terdekat anda akan semakin menyenangkan dengan berbagai macam fasilitas yang hanya diberikan oleh Eden Hotel Kuta.
Berbagai macam pelayanan terbaik yang Eden Hotel Kuta tujukan, semata-mata untuk memudahkan dan melayani segala kebutuhan anda. Untuk itu tunggu apalagi? Segera pesan hotel dengan fasilitas tebaik yang hanya akan anda temukan di Eden Hotel Kuta. Jadikan liburan anda semakin menyenangkan dengan pelayanan tempat penginapan yang menjawab semua kebutuhan anda. Liburan idaman akan anda dapatkan bersama Eden Hotel Kuta.
Nikmati Paket Tour Bali dengan harga terjangkau dan kenyamanan yang special, dengan fasilitas yang bermutu tentunya liburan Anda dapat lebih berkesan dan memuaskan.
Bagi Anda yang ingin tour hariannya terprogram bisa di lihat di Paket wisata Bali dari travel kami, dengan mengikuti rute tour yang berurutan maka liburan anda dijamin lebih baik !


content: While You Were Sleeping akan bercerita tentang seorang wanita diperankan oleh Bae Suzy yang dapat melihat kejadian buruk di masa depan melalui mimpi-mimpinya. Dia bertemu dengan seorang Jaksa yang diperankan oleh Lee Jong-Suk, mereka berdua akhirnya berusaha untuk mencegah hal-hal buruk itu menjadi nyata.


content:
Pulau Dewata Bali memang terkenal dengan pantai-pantainya yang super indah dan menarik. Ketika liburan ke pulau Bali pasti mengunjungi salah satu pantainya akan masuk ke list tempat yang harus dikunjungi. Namun mungkin travel mates akan sedikit bosan karena setiap liburan ke Bali maka yang dituju adalah pantai. Nah pada kesempatan kali ini HIS Travel Indonesia akan memberikan informasi penting mengenai kegiatan wisata seru di Bali selain ke pantai. Sehingga travel mates ada tujuan lain selain pantai selama liburan di Bali. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini!
1. Ikut kelas memasak
images source : The Honeycombers
Mungkin travel mates bosan karena ketika liburan ke Bali maka travel mates terus pergi ke pantai. Sebenarnya banyak hal lain yang bisa travel mates explore di Bali selain hanya berjemur di pantainya saja. Travel mates yang mungkin penasaran bagaimana cara memasak makanan khas Bali yang super lezat maka bisa ikut kelas memasak. Siapapun yang mencoba makanan khas Bali pasti menyukainya. So, selain hanya mencicipi kenapa travel mates tidak mencoba untuk memasaknya sekalian? Banyak sekali penyedia kelas memasak di Bali yang bisa travel mates temukan di internet. Mulai dari 300 ribu per sekali kursus. Travel mates bisa belajar untuk memasak makanan khas Bali yang sangat autentik dan memiliki rasa khas yang super lezat dan tidak bisa ditemukan dimana-mana. Pulang liburan sudah jago masak-masakan Bali kan?
2. Mendatangi ngarai tersembunyi di Beji Guwang Sukawati
images source : Wira Rental Mobil Bali
Selain mengunjungi pantai-pantai, sebenarnya masih banyak wisata alam yang bisa travel mates kunjungi selama liburan di Bali. Salah satu yang bisa travel mates lakukan adalah dengan mendatangi ngarai tersembunyi yang ada di Beji Guwang Sukawati. Ngarai ini berada di Beji yang ada di dekat Pura Dalem Guwang, Sukawatir, Gianyar. Ngarai yang satu ini tersembunyi di bawah sungai. Untuk pergi ke ngarai ini dibutuhkan perjalanan yang sedikit sulit yaitu travel mates harus melewati bebatuan yang lumayan terjal, suai, dan memanjat tebing. Namun ketika sampai di ngarai ini maka semua itu akan terbayarkan karena pemandangannya sangat indah.
3. Pergi ke Bali Marine and Safari Park
images source : GetYourGuide
Kegiatan wisata seru di Bali selain ke pantai yang ketiga adalah dengan pergi ke Bali Marine and Safari Park. Jika travel mates berlibur ke Bali bersama keluarga maka travel mates bisa datang ke tempat ini. Bali Marine and Safari Park menawarkan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Bali Marine and Safari Park merupakan salah satu kebun binatang di Pulau Bali yang paling lengkap dan banyak dikunjungi. Kita bisa menemukan lebih dari 100 spesies hewan di kebun binatang yang satu ini, bahkan kita juga bisa melihat banyak hewan langka dan yang terancam punah.
4. Membuat tato di Babayaga
images source : Radar Bali
Jika pergi ke Bali dan mungkin travel mates ingin mencoba untuk membuat tato maka travel mates bisa mencoba untuk membuat tato di Babayaga. Ada banyak jenis tato yang bisa travel mates coba, mulai dari tato yang permanen atau yang temporary. Tato bisa menjadi salah satu cara yang travel mates lakukan selain pergi ke pantai, bisa juga menjadi kenang-kenangan bahwa travel mates pernah pergi ke Bali. Studio babayaga ini ada di daerah Canggu. Travel mates bisa menadapatkan desain terbaru dari desainer tato di Bali.
Itu dia beberapa kegiatan wisata seru di Bali selain ke pantai, banyak sekali sebenarnya yang bisa travel mates lakukan selain pergi ke pantai dan selain yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Jika travel mates ingin pergi ke Bali maka bisa menggunakan jasa HIS Travel Indonesia. Semoga artikel ini bisa berguna dan bermanfaat bagi travel mates ya!
Sebarkan Artikel
Artikel Terkait
7 Hotel Unik di Berbagai Negara
Nikmati Wisata di Bali Bersama Watermark Hotel
Wisata Santai yang Menyenangkan di Nusa Lembongan
5 Destinasi Paling Romantis di Dunia
Tempat Menakjubkan di Bali yang Harus Kamu Kunjungi
7 Destinasi Wisata di Bali Yang Layak Untuk Kamu Jelajahi
Most read Japan blog
Kapan Waktu Terbaik Mengunjungi Jepang?
Musim di Jepang
7 Jenis Tiket Kereta Di Jepang Dan Dimana Mencarinya
Most read travel blog
WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG KE HONGKONG
Memahami dan Belajar Bahasa Thailand Untuk Jalan-jalan
21 Souvenir Pilihan Khas Jepang Yang Istimewa
Archive
2020
September (2)
August (2)
July (7)
April (15)
March (51)
February (36)
January (44)
2019
December (27)
November (47)
October (34)
September (20)
August (11)
July (33)
June (49)
May (51)
April (46)
March (22)
February (41)
January (18)
2018
December (35)
November (33)
October (31)
September (41)
August (42)
July (44)
June (24)
May (53)
April (20)
March (48)
February (51)
January (47)
2017
December (29)
November (38)
October (54)
September (36)
August (67)
July (21)
June (16)
May (7)
April (3)
March (8)
February (14)
January (9)
2016
December (6)
November (7)
October (13)
September (17)
August (20)
July (11)
June (15)
May (12)
April (14)
March (10)
February (14)
January (15)
2015
December (15)
November (12)
October (16)
September (16)
August (14)
July (1)
News Update
Powered By:
Call Center
Tentang H.I.S. Travel
PT. HARUM INDAH SARI TOUR & TRAVEL (H.I.S. Travel Indonesia) merupakan travel agent yang memiliki jaringan global yang tersebar di 60 negara dari 130 kota besar yang terdiri dari 190 cabang.
Dengan melakukan pencarian di https://his-travel.co.id/, Anda akan mendapatkan berbagai penawaran terbaik berupa Tiket Pesawat, Tour, JR Pass, Sewa wifi, Tiket Theme park dan kebutuhan perjalanan Anda untuk berlibur ke Jepang.

annotation: short_sentences header footer

label: de


content:
Memilih jasa catering untuk acara kantor yang terpercaya di Jakarta Utara | Istana Catering Memilih jasa catering untuk acara kantor yang terpercaya di Jakarta Utara | Istana Catering
Home
Paket Menu
Nasi Box
Prasmanan
Tumpeng
Tumpeng Mini
Nasi Liwet
Tentang Kami
Menu
Memilih jasa catering untuk acara kantor yang terpercaya di Jakarta Utara
indra
April 29, 2018
Blog
0 Comments
Pada saat anda ada rencana mengadakan satu acara ditempat kerja maka banyak sekali hal yang seharusnya diperhatikan, diantaranya ialah dari sisi konsumsi. Ya memang karena itulah Penyedia katering sekarang sudah jadi salah satu hal sebaiknya dihubungi pada dalam suatu agenda kantor, apalagi apabila dalam acara ini tuan rumah tidak sempat menyajikan jamuannya sendiri. Vendor katering ialah solusi yang pas untuk kegiatan anda tersebut
Memilih jasa catering untuk acara kantor yang terpercaya di Jakarta Utara
Pilihlah calon-calon alternatif catering yang rencananya digunakan kemudian. Layanan catering besar dapat menjadi referensi, karena jam terbangnya yang memadai. Jangan lupa agar mengecek komentar setiap vendor yang diberikan oleh para klien sebelumnya
Tips nomor 1 pada saat menginginkan jasa katering untuk acara kantor adalah dengan mencari acuan sebanyak mungkin. Dapatkan rujukan dari rekan kerja bisa juga saudara yang mengetahui jasa katering dengan menu enak namun, memiliki harga tidak mahal. Dapat juga dengan browsing di internet. Sesudah menemukan vendor, lalu cari tahu mana yang lebih sesuai baik dari segi selera juga anggaran.
Kebanyakan jasa katering yang sudah punya nama akan teruji juga mutunya, dan pelayanan yang diberikan. Namun, untuk harga biasanya juga lebih tinggi. Akan tetapi semua kembali lagi dengan acara kantor atau acara keluarga yang akan diadakan. Apakah sebanding dengan anggaran besar atau tidak
Memilih jasa catering untuk acara kantor yang terpercaya di Jakarta Utara
Point akhirnya, harga menu yang yang ada akan jadi penentu yang terpenting. Orderlah dengan budget yang sudah sudah ada. Diskusikan secara terbuka, obrolkan juga mungkinkah dapat dicocokkan berdasarkan keperluan. Apa yang mampu dikurangi serta bisa jadi alternatif. Bila sudah menemukan kesepakatan, maka kerjasama siap dilanjutkan


content:
Jakarta, 23/12/2013 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menilai kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama ini sangat baik, karena selalu melebihi target penerimaan yang ditetapkan. Namun demikian, Menkeu menegaskan bahwa tujuan utama DJBC bukan untuk mencari pendapatan, melainkan sebagai pelaksana regulasi atau kebijakan Kementerian Keuangan di sektor perdagangan (trade policy).
Oleh karena itu, ketika ditanya media mengenai penerimaan bea dan cukai terkait penurunan pajak, Menkeu mengatakan bahwa penerimaan yang didapat DJBC tidak dapat mengompensasi penerimaan pajak. "Nggak lah, kalau mengompensasi gak bisa. Karena porsi bea cukai kan hanya sekitar Rp100-an triliu n, sedangkan pajak penerimaannya jauh lebih gede," ujar Menkeu, Jumat (20/12).
Ia mencontohkan kebijakan kenaikan bea masuk untuk menurunkan impor atau menaikan bea keluar untuk mengurangi eskpor. Dalam hal ini, DJBC bertugas sebagai eksekutor regulasi tersebut di lapangan. "Jadi tujuannya bukan untuk cari revenue. Dari awal memang begitu," ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, peningkatan pendapatan negara harus dengan cara meningkatkan pendapatan pajak. Untuk itu, lanjut Menkeu, cara yang dapat dilakukan misalnya dengan ekstensifikasi pada sektor yang selama ini belum maksimal, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), properti dan lainnya.
"Start saja dari yang final, mulai dari UKM. Nanti sektor-sektor lain digarap seperti itu. Seperti properti sampai orangnya cukup, knowledge-nya cukup sehingga bisa diterapin (tarif pajak) yang normal," ungkap Menkeu. (nic)