content:
Pada dasarnya penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam satu surat dakwaan merupakan suatu bentuk dakwaan kumulatif, yang dimaksudkan bahwa dalam surat dakwaan yang demikian terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.
Bentuk dakwaan kumulatif diterapkan dalam suatu peristiwa pidana yang disebut CONCURSUS. Pada prinsinya, dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal seorang diduga melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dengan demikian, dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan, maupun kumulasi pelaku tindak pidana. Konsepsi yuridis demikian menimbulkan implikasi prosedural bahwa pada saat yang sama dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan kumulatif adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan perihal “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”.
Berkaitan dengan penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu surat dakwaan, maka Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau kumulasi tindak pidana, maupun kumulasi tentang Terdakwa atau Pelaku Tindak Pidana. Menururt Pasal 141 KUHAP, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal : 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan, 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
Berdasarkan rumusan bunyi dan penjelasan Pasal 141 KUHAP, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik “kumulasi perkara tindak pidana” maupun sekaligus “kumulasi terdakwa” dengan kumulasi dakwaannya. Begitu pula mengenai kumulasi penggabungan tindak pidana atau penggabungan perbuatan, Penggabungan / Kumulasi dakwaan dapat dilakukan apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan concursus yang diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP, yaitu baik concursus idealis maupun concursus realis.
Oleh karena KUHAP merupakan juga sumber hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan maka dapat pahami sebagai suatu kesimpulan yuridis bahwa Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana PENCUCIAN UANG dalam Satu Surat Dakwaan dapat diterapkan sekaligus untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan yang sama.
Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002
I will serve the Lord where I am today
Penggabungan Tindak Pidana KORUPSI dan Tindak Pidana PENCUCIAN UANG
Post navigation
Previous post TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK
Next post DISKRIMINASI DALAM SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA
About Author: Appe Hamonangan Hutauruk
Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "https://BERITAPOPULER.ID" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik
Selanjutnya...
TINDAK PIDANA DALAM KONSEPSI HUKUM POSITIF INDONESIA
PENGERTIAN HUKUM PIDANA
ISTILAH HUKUM PIDANA
KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP
Comment
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
36 comments
Alfa Bratadarma Purba says:
July 26, 2020 at 5:13 am
Alfa Bratadarma Purba
183124330062040
Kelas P2K kedoya
1.Apakah jaksa penuntut umum {JPU} dapat melakukan pengabungan tuntutan dalam kasus Asuransi Jiwasraya? Jaksa penuntut umum (JPU ) dapat melakukan penggabungkan kedua kasus dalam satu berkas dakwaan dalam kasus asuransi jiwasraya yaitu tindak pidana khusus korupsi (TIPIKOR) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penggabungan kedua perkara dalam satu berkas menurut pasal 141 huruf c KUHAP yang menyatakan “Beberapa tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”. Pasal ini menegaskan penggabungan perkara tidak memerlukan syarat mutlak atas tindak pidana harus bersangkut paut. Dalam frasenya ada hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP yang tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut atau mempunyai Korelasi perkara dan itu tidak menjadi syarat mutlak. Jaksa penuntut umum juga dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan”. Terlebih lagi demi kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan. Maka sudah tepat jaksa penuntut umum menggabungkan dua perkara ini dalam satu surat dakwaan di kasus asuransi jiwasraya.
2.Apakah lebih baik dilakukan pemisahaan tuntutan berkas perkara pidana {Splitsing) untuk memberikan efek jera dan efek kejut bagi pelaku? Menurut pendapat saya lebih baik melakukan pemisahaan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) didalam kasus jiwasraya. Bila berkas perkara diadili secara terpisah. maka dengan pemisahan dua perkara dalam berkas lain akan berdampak pada hukuman pidana atas kedua perbuatan pidana yang secara kumulatif menjadi berat karena ada pasal berlapis yang dibuat atau concursus. Pengaturan mengenai pemisahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat dilihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan:Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
Reply
ferlin susilowati says:
July 27, 2020 at 1:06 am
Nama : Ferlin Susilowati
NIM	: 183124330062046
Semester	: IV
Fakultas : Hukum
Universitas	: UMT Kedoya
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
Dapat dilakukan penggabungan antara perkara korupsi dengan perkara pencucian uang jika Pembuktian atas tindak kejahatan korupsi terbukti terlebih dahulu.
Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencucian Uang, yang berbunyi :
Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Sehingga jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) diatas bahwa untuk menggabungkan perkara tindak pidana korupsi dengan pidana pencucian uang harus didahului pembuktian kejahatan tindak korupsi terlebih dahulu.
Mengenai tindak pidana korupsi ini telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dimana di dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.0000.000,- ( satu milyar rupiah)”.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal tersebut diatas :
–	Setiap orang
–	Melawan hukum
–	Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
–	Merugikan keuangan negara atau perekenomian negara.
atau Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :
–	Setiap orang
–	Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
–	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
–	Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus terpenuhi.
Hal yang menarik dalam kasus jiwasraya ini menurut saya adalah pembuktian telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara.
unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dimana menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
Permasalahan yang perlu dikaji :
“Apakah kekayaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ini merupakan Kekayaan negara?”
Definisi BUMN menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan
Dari kedua definisi tersebut dapat terlihat jelas bahwa PT Asuransi Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan, hal ini dapat terlihat dari kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimiliki 100 % oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 28 Februari 1973 Nomor KEP-84/MK/IV/2/1973 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya.
Dari kepemilikan modal PT Asuransi Jiwasraya tersebut maka dapat dilihat bahwa tugas PT Asuransi Jiwasraya adalah mengelola APBN untuk mengejar keuntungan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1 C) UU BUMN.
Walaupun kepemilikan modal dalam PT Asuransi Jiwasraya bersumber dari keuangan negara, maka seharusnya PT Asuransi Jiwasraya tunduk dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas karena berbentuk badan hukum, dimana di dalam UU PT Mengatur mengenai hukum pemisahan harta kekayaan pendiri PT dengan PT yang dirikannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT :
“ Pemegang sahan perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
Sehingga jelas dalam UU ini menyatakan terjadi suatu pemisahan yang tegas antara harta kekayaaan pribadi pendiri PT dengan harta kekayaan PT Itu sendiri.
Akan tetapi sejak adanya Putusan MK MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 18 September 2014, telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan sebagai penyertaan modal di BUMN tetap menjadi rezim keuangan negara, maka sejak itu harta kekayaan yang dimiliki BUMN merupakan harta kekayaan negara.
Sehingga para jajaran direksi harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan perusahaan.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab : menurut saya lebih baik dilakukan pemisahan berkas perkara,karena :
1. Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri, hal ini berbeda jika dilakukan penggabungan perkara dimana tindak pidana korupsi hrs dibuktikan terlebih dahulu.
2. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda.
Hal ini berbeda jika dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) KUHP : ” Dalam gabungan dari beberapa perbuatan,yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yg terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis,maka tiap2 hukuman itu dijatuhkan,akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
Reply
Alfa Bratadarma Purba says:
July 27, 2020 at 2:19 am
Alfa Bratadarma Purba
183124330062040
Kelas P2K kedoya
1.Apakah jaksa penuntut umum {JPU} dapat melakukan pengabungan tuntutan dalam kasus Asuransi Jiwasraya? Jaksa penuntut umum (JPU ) dapat melakukan penggabungkan kedua kasus dalam satu berkas dakwaan dalam kasus asuransi jiwasraya yaitu tindak pidana khusus korupsi (TIPIKOR) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penggabungan kedua perkara dalam satu berkas menurut pasal 141 huruf c KUHAP yang menyatakan “Beberapa tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”. Pasal ini menegaskan penggabungan perkara tidak memerlukan syarat mutlak atas tindak pidana harus bersangkut paut. Dalam frasenya ada hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP yang tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut atau mempunyai Korelasi perkara dan itu tidak menjadi syarat mutlak. Jaksa penuntut umum juga dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan”. Terlebih lagi demi kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan. Maka sudah tepat jaksa penuntut umum menggabungkan dua perkara ini dalam satu surat dakwaan di kasus asuransi jiwasraya.
2.Apakah lebih baik dilakukan pemisahaan tuntutan berkas perkara pidana {Splitsing) untuk memberikan efek jera dan efek kejut bagi pelaku? Menurut pendapat saya lebih baik melakukan pemisahaan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) didalam kasus jiwasraya. Bila berkas perkara diadili secara terpisah. maka dengan pemisahan dua perkara dalam berkas lain akan berdampak pada hukuman pidana atas kedua perbuatan pidana yang secara kumulatif menjadi berat karena ada pasal berlapis yang dibuat atau concursus. Pengaturan mengenai pemisahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat dilihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan:Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
Reply
RIYANTO SIMANJUNTAK says:
July 27, 2020 at 5:00 am
Mantap pak
Reply
Appe Hamonangan Hutauruk says:
July 30, 2020 at 4:15 am
Apanya yang mantap ?????
Reply
Putri Carolyn Priska Anugrah says:
July 27, 2020 at 4:22 pm
MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Nama : Putri Carolyn Priska Anugrah
NIM	: 183124330020007
Semester	: IV
Fakultas	: Hukum
Universitas	: UMT Cipinang
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya itu dapat dilakukan penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan karena termasuk dalam korupsi juga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari uang negara tersebut .
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.
Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :
•	Setiap orang
•	Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
•	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
•	Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2.	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemisahan perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Pemecahan kasus ini dilakukan oleh jaksa.
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a)	Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b)	Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c)	Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d)	Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda. Hal ini berbeda jika dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) KUHP : ” Dalam gabungan dari beberapa perbuatan,yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yg terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis,maka tiap2 hukuman itu dijatuhkan,akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
•	pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
•	terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
•	dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
•	perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
•	sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
Nuryatih says:
July 28, 2020 at 1:35 am
Di karenakan saling terkait dn ada nya kesamaan orang yg melakukan maka dapat di lakukan bersamaan
Reply
Appe Hamonangan Hutauruk says:
July 30, 2020 at 4:32 am
Kajian hukum terlalu singkat
Reply
RIYANTO SIMANJUNTAK SE says:
July 28, 2020 at 3:34 am
Mantap pak
Reply
RIYANTO SIMANJUNTAK SE says:
July 28, 2020 at 4:37 am
NAMA	: RIYANTO SIMANJUNTAK
NIM	: 193300040014 ( Kelas P2K )
FAKULTAS : ILMU HUKUM UNIV. MPU TANTULAR
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya itu dapat dilakukan penggabungan dakwaan maupun tuntutan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan karena hal intu dibenarkan apabila JPU membuat suatu dakwaan kumulatif.
Terjadinya tindak pidana korupsi yang berbarengen, diikuti, atau ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang sebenarnya merupakan perbuatan tindak pidana yang berkarakter “ corcursus realis “ sehingga penerapan sanksinya seharusnya menggunakan sistem absorsi yang dipertajam. Namun menurut kenyataannya, tidaklah demikian para hakim masih menerapkan sanksi yang bersipat parsial.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Lama Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka secara yuridis landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi dapat dikatakan semakin kuat
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2.	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemisahan perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Pemecahan kasus ini dilakukan oleh jaksa.
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a)	Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b)	Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c)	Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d)	Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda. Hal ini berbeda jika dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) KUHP : ” Dalam gabungan dari beberapa perbuatan,yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yg terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis,maka tiap2 hukuman itu dijatuhkan,akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
•	pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
•	terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
•	dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
•	perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
•	sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
evi menawati says:
July 28, 2020 at 6:05 am
Nama Evi Menawati
NIM 193300040025
Semester 3
Fakultas Hukum
Universitas Mpu Tantular Jakarta
Pendapat saya mengenai kasus adanya dugaan tindakan pidana yang saat ini menjadi berita actual dan fenomenal berkaitan dengan white collar crime yang terjadi di asuransi Jiwasraya.
1.	Jaksa penuntut umum dapat melakukan peggabungan tuntutan (termasuk Dakwaan) sesuai dengan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal 141, berbunyi :
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Penjelasan pasal 141 huruf b :
Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
1.	Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2.	Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3.	Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Penjelasan pasal 141 huruf c :
pasal 141 huruf c KUHAP tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut. Korelasi perkara tidak menjadi syarat mutlak.
Pasal ini, menegaskan penggabungan perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut. Sedangkan frase ‘ada hubungan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP,bila dikaitkan dengan penanganan perkara mesti dimaknai “karena pelaku tindak pidananya adalah sama ”.
Demi memperkuat dalil sanggahannya, kita dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih lagi demi kepentingan pemeriksaan. Dengan begitu, tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan.
Sebab, dengan pemisahan dua perkara dalam berkas lain akan berdampak pada hukuman pidana atas kedua perbuatan pidana secara kumulatif. Padahal, sebagaimana ketentuan Pasal 141 huruf a KUHAP perbuatan pidana yang dikenakan adalah kumulatif terbatas yakni pidana terberat ditambah sepertiga. Dengan kata lain, “tindakan penggabungan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum justru dalam rangka perlindungan hak asasi manusia”.
2.	Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) untuk memberikan efek jera
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.
pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
splitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda peran.
dan sudah pasti pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) dapat memberikan efek jera,
Reply
Evi says:
July 28, 2020 at 6:13 am
Nama Evi Menawati
NIM 193300040025
Semester 3
Fakultas Hukum
Universitas Mpu Tantular Jakarta
Pendapat saya mengenai kasus adanya dugaan tindakan pidana yang saat ini menjadi berita actual dan fenomenal berkaitan dengan white collar crime yang terjadi di asuransi Jiwasraya.
1.	Jaksa penuntut umum dapat melakukan peggabungan tuntutan (termasuk Dakwaan) sesuai dengan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal 141, berbunyi :
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Penjelasan pasal 141 huruf b :
Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
1.	Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2.	Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3.	Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Penjelasan pasal 141 huruf c :
pasal 141 huruf c KUHAP tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut. Korelasi perkara tidak menjadi syarat mutlak.
Pasal ini, menegaskan penggabungan perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut. Sedangkan frase ‘ada hubungan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP,bila dikaitkan dengan penanganan perkara mesti dimaknai “karena pelaku tindak pidananya adalah sama ”.
Demi memperkuat dalil sanggahannya, kita dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih lagi demi kepentingan pemeriksaan. Dengan begitu, tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan.
Sebab, dengan pemisahan dua perkara dalam berkas lain akan berdampak pada hukuman pidana atas kedua perbuatan pidana secara kumulatif. Padahal, sebagaimana ketentuan Pasal 141 huruf a KUHAP perbuatan pidana yang dikenakan adalah kumulatif terbatas yakni pidana terberat ditambah sepertiga. Dengan kata lain, “tindakan penggabungan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum justru dalam rangka perlindungan hak asasi manusia”.
2.	Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) untuk memberikan efek jera
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.
pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
splitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda peran.
Dan sudah pasti pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (splitsing) dapat memberikan efek jera.
Reply
Evi says:
July 28, 2020 at 10:37 am
Test
Reply
Evi says:
July 28, 2020 at 10:41 am
Nama Evi Menawati
NIM 193300040025
Semester 3
Fakultas Hukum
Universitas Mpu Tantular Jakarta
Pendapat saya mengenai kasus adanya dugaan tindakan pidana yang saat ini menjadi berita actual dan fenomenal berkaitan dengan white collar crime yang terjadi di asuransi Jiwasraya.
1.	Jaksa penuntut umum dapat melakukan peggabungan tuntutan (termasuk Dakwaan) sesuai dengan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal 141, berbunyi :
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Penjelasan pasal 141 huruf b :
Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
1.	Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2.	Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3.	Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Penjelasan pasal 141 huruf c :
pasal 141 huruf c KUHAP tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut. Korelasi perkara tidak menjadi syarat mutlak.
Pasal ini, menegaskan penggabungan perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut. Sedangkan frase ‘ada hubungan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP,bila dikaitkan dengan penanganan perkara mesti dimaknai “karena pelaku tindak pidananya adalah sama ”.
Demi memperkuat dalil sanggahannya, kita dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih lagi demi kepentingan pemeriksaan. Dengan begitu, tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan.
Sebab, dengan pemisahan dua perkara dalam berkas lain akan berdampak pada hukuman pidana atas kedua perbuatan pidana secara kumulatif. Padahal, sebagaimana ketentuan Pasal 141 huruf a KUHAP perbuatan pidana yang dikenakan adalah kumulatif terbatas yakni pidana terberat ditambah sepertiga. Dengan kata lain, “tindakan penggabungan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum justru dalam rangka perlindungan hak asasi manusia”.
2.	Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) untuk memberikan efek jera
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.
pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
splitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda peran. Hal ini juga untuk memberikan efek jera pada para terdakwa
Reply
Evi says:
July 29, 2020 at 3:53 am
Nama Evi Menawati
NIM 193300040025
Semester 3
Fakultas Hukum
Universitas Mpu Tantular Jakarta
Pendapat saya mengenai kasus adanya dugaan tindakan pidana yang saat ini menjadi berita actual dan fenomenal berkaitan dengan white collar crime yang terjadi di asuransi Jiwasraya.
1. Jaksa penuntut umum dapat melakukan peggabungan tuntutan (termasuk Dakwaan) sesuai dengan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal 141, berbunyi :
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Penjelasan pasal 141 huruf b :
Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
1. Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Penjelasan pasal 141 huruf c :
pasal 141 huruf c KUHAP tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut. Korelasi perkara tidak menjadi syarat mutlak.
Pasal ini, menegaskan penggabungan perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut. Sedangkan frase ‘ada hubungan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP,bila dikaitkan dengan penanganan perkara mesti dimaknai “karena pelaku tindak pidananya adalah sama ”.
Demi memperkuat dalil sanggahannya, kita dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih lagi demi kepentingan pemeriksaan. Dengan begitu, tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan.
Sebab, dengan pemisahan dua perkara dalam berkas lain akan berdampak pada hukuman pidana atas kedua perbuatan pidana secara kumulatif. Padahal, sebagaimana ketentuan Pasal 141 huruf a KUHAP perbuatan pidana yang dikenakan adalah kumulatif terbatas yakni pidana terberat ditambah sepertiga. Dengan kata lain, “tindakan penggabungan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum justru dalam rangka perlindungan hak asasi manusia”.
2. Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) untuk memberikan efek jera
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.
pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
splitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda peran. Hal ini juga untuk memberikan efek jera pada para terdakwa
Reply
Hennery Sitohang says:
July 29, 2020 at 9:07 am
MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Nama : Hennery Sitohang
NIM	: 183124330020040
Semester	: IV
Universitas	: FH UMT Cipinang
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya itu DAPAT dilakukan penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan karena termasuk dalam korupsi juga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari uang negara tersebut .
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.
Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2.	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda.
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
•	pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
•	terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
•	dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
•	perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
•	sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
Putri Carolyn Priska Anugrah says:
July 29, 2020 at 9:15 am
MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Nama : Putri Carolyn Priska Anugrah
NIM	: 183124330020007
Semester	: IV
Fakultas	: Hukum
Universitas	: UMT Cipinang
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya itu dapat dilakukan penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan karena termasuk dalam korupsi juga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari uang negara tersebut .
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
mengatur bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.
Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :
•	Setiap orang
•	Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
•	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
•	Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2.	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemisahan perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Pemecahan kasus ini dilakukan oleh jaksa.
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara terdapat pada Pasal 142 KUHAP, yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a)	Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b)	Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c)	Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d)	Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda. Hal ini berbeda jika dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) KUHP : ” Dalam gabungan dari beberapa perbuatan,yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yg terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis,maka tiap2 hukuman itu dijatuhkan,akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
•	pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
•	terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
•	dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
•	perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
•	sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
V. Cristian Wicaksono says:
July 30, 2020 at 8:59 am
V. Cristian Wicaksono
193300040016
P2K – Cipinang
Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Dosen Pengampu Dr (Cand) Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H
•	Berpedoman pada Materi Kuliah yang telah diunggah di Edlink, jelaskan melalui telaah yuridis tentang adanya dugaan Tindak Pidana yang saat ini menjadi berita aktual dan fenomenal berkaitan dengan White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara;
Sebagaimana dilansir dari Laman Republika.co.id tanggal 9 Maret 2020, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan,
audit investigasi menghasilkan besaran kerugian negara dalam kasus tersebut (Kasus Jiwasraya) mencapai Rp 16,81 triliun. Jumlah kerugian negara hasil audit BPK ini, lebih rendah dari penghitungan tim penyidik Kejakgung yang besarnya mencapai Rp 17 triliun.
Masih dari berita yang sama, Kejaksaan Agung menangkap 6 orang tersangka yaitu 3 orang pengusaha dan tiga orang petinggi Jiwasraya.
Sebgaimana juga dilansir dari Laman cnbcindonesia.com,
Ketua BPK juga menyatakan “Ini bukan akhir tapi ini memulai audit sendiri masih berjalan. Jadi audit investigasi terhadap AJS [Asuransi Jiwasraya] masih berjalan. Baru dua titik Jiwasraya dan terafiliasi,” katanya.
“Yang terlibat skalanya sangat besar dalam kasus ini. Apa yg didapat validasi lagi pengujian lagi. Kami sendiri, atas bagian-bagian yang sudah dihasilkan, kami berencana akan ikin bertahap, akan kami serahkan sepenuhnya ke penegak hukum,” katanya.
Agung menjelaskan audit yang pernah dilakukan atas Jiwasraya adalah tahun 2006 pemeriksaan dengan tujuan khusus, lalu 2007 pemeriksaan laporan keuangan, 2009 pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk SPI (sistem pengendalian internal), dan pada 2016 pemeriksaan kinerja.
Mengingat rentang waktu yang panjang, banyaknya pihak-pihak yang terlibat dan juga banyaknya transaksi selama kurun waktu tersebut, maka kasus ini melibatkan banyak dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi seperti yang tercantum pada UU TPPU dan tindak pidana korupsi seperti yang tercantum pada UU Tipikor.
Beberapa Pasal yang digunakan Jaksa dalam menjerat para pelaku adalah antara lain:
–	Pasal 2, Pasal 3 UU No 20 Tahun tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
–	Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
•	Apakah dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (termasuk Dakwaan);
Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap para tersangka/terdakwa dengan cara menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu dakwaan mengingat Pasal 141 KUHAP memungkinkan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.
Sebagaimana dikutip dari materi perkuliah di EDlink,
Berkaitan dengan penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu surat dakwaan, maka Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau kumulasi tindak pidana, maupun kumulasi tentang Terdakwa atau Pelaku Tindak Pidana. Menururt Pasal 141 KUHAP, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal : 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan, 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
Selain KUHAP, KUHP juga mengatur penggabungan yaitu dalam BAB VI, Perbarengan Tindak Pidana yaitu terutama pada pasal 64 ayat 1 yang berbunyi
Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
•	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)? Jelaskan.
Pemisahan perkara memang akan menimbulkan efek jera yang sangat tinggi. Seseorang dapat dihukum atas beberapa tindak pidana yang dilakukannya dalam beberapa dakwaan, sehingga total hukuman yang ditanggungnya adalah jumlah dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan. Namun kelemahan dari pemisahan tutuntan adalah lamanya waktu persidangan. Selain itu, untuk suatu tindakan yang saling terkait sangat-sangatlah sulit untuk memisahkan satu dengan lainnya.
Oleh sebab itu, dalam KUHP dan KUHAP memang dibuat aturan tentang tindak pidana perbarengan yang mana penuntutannya dapat dibuat dalam satu surat dakwaan.
Reply
Muhammad Rafly ashari says:
July 30, 2020 at 3:16 pm
Nama :Muhammad Rafly Ashari
Nim : 193300040013
Semester :3
Kampus :P2K Cipinang
menurut saya mengenai kasus adanya dugaan tindakan pidana yang saat ini menjadi berita actual dan fenomenal berkaitan dengan white collar crime yang terjadi pada asuransi Jiwasraya.
1. Jaksa penuntut umum dapat melakukan pengabungan tuntutan (termasuk Dakwaan) sesuai dengan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan” menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain.
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
2.Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
Hariyanti says:
July 30, 2020 at 3:52 pm
Nama : Hariyanti
NIM : 193300040020
Semester : 3
Matkul : Hukum acara pidana
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
1. Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya itu DAPAT dilakukan penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan karena
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telah dibuktikan terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawaban, Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
1,beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
2,beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
3,beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
-pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
-terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
-dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
-perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
-sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
Desi Melinda Sihombing says:
July 30, 2020 at 4:14 pm
Nama	: Desi Melinda Sihombing
NIM	: 183124330020016
Semester	: IV (empat) Khusus
Kampus cipinang
TUGAS PIDANA
1.	Menurut pendapat saya, bahwa jelas JPU (jaksa penuntut umum) tidak dapat melakukan penggabungan putusan (termasuk paksaan) dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang dimana jaksa telah mendakwakan 6 orang dalam persidangan yang mana para terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dalam pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi JT pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun perkara dalam kasus tindak pidana atau TPTU (tindak pidana pencucian uang), jaksa mendakwa pasal 3 dan pasal 4 undang-undang, maka saya berpendapat JPU (jaksa penuntut umum) keliru dengan memerapkan pasal itu kepada terdakwa dikarenakan sejumlah fakta. Seperti dakwaan yang telah disampaikan tidak secara jelas menguraikan perbuatan materil apa yang dilakukan dan ini kemudian dianggap telah korupsi.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Dari perkara ini Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda.
Reply
Desi Melinda Sihombing says:
July 30, 2020 at 4:24 pm
Nama	: Desi Melinda Sihombing
NIM	: 183124330020016
Semester	: IV (empat) Khusus
Kampus cipinang
TUGAS PIDANA
1.	Menurut pendapat saya, bahwa jelas JPU (jaksa penuntut umum) tidak dapat melakukan penggabungan putusan (termasuk paksaan) dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang dimana jaksa telah mendakwakan 6 orang dalam persidangan yang mana para terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dalam pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi JT pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun perkara dalam kasus tindak pidana atau TPTU (tindak pidana pencucian uang), jaksa mendakwa pasal 3 dan pasal 4 undang-undang, maka saya berpendapat JPU (jaksa penuntut umum) keliru dengan memerapkan pasal itu kepada terdakwa dikarenakan sejumlah fakta.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun. Seperti dakwaan yang telah disampaikan tidak secara jelas menguraikan perbuatan materil apa yang dilakukan dan ini kemudian dianggap telah korupsi.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Dari perkara ini Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Dengan pemisahan perkara maka pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan berdiri sendiri. Efek Jera dengan dilakukan pemisahan berkas perkara adalah pada ancaman hukumannya. Seperti diketahui ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu pula ancaman hukuman penjara dalam UU Pencucian uang ,maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai ,maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yg berbeda.
Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) 597 menurut pendapat saya bahwa setuju atasan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 597 PK/Pdt/2014 tanggal 18 Februari 2015 yang telah membatalkan putusan perkara nomor 299/[Pdt.G/2011/PN.TNG
Reply
Indrawan bastian Marpaung says:
July 30, 2020 at 6:27 pm
Nama :Indrawan bastian marpaung
Nim. : 183124330020019
Semester 4
Matakuliah: Hukum acara Pidana
1. Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
•	Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya ini dapat dilakukan penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan karena termasuk dalam korupsi juga tindak pidana pencucian uang. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
mengatur bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelikformal.
Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah
Setiap orang Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
•	Menurut saya Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ).
Pemisahan perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Pemecahan kasus ini dilakukan oleh jaksa.
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara terdapat pada Pasal 142 KUHAP, yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.
Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a)Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b) Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c) Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d) Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
• pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
• terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
• dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
• perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
• sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
Slamet Riyadi says:
July 30, 2020 at 8:06 pm
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. “Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negative spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar,” hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud ( kecurangan ) dalam mengelola saving plan dan investasi.
Dalam hal ini Jiwasraya adalah perusahaan negara yang dikelola secara tidak baik , kemungkinan terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis yang dapat dikatakan white collar crime dan melibatkan beberapa Lembaga negara, sehingga menimbulkan kerugian negara dan kerugian pihak nasabah. Terduga jual beli saham dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dan terduga ada rekayasa harga bahkan ada perusahaan yang pengelolaannya masih satu keluarga.
UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiman telah diubah dengan UU No.20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No.13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200,000,000 dan paling banyak Rp.1,000,000,000.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pasal 3 yaitu:
“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.
Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan tuntutan terhadap para pejabat Jiwasraya yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing , Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau kumulasi tindak pidana, maupun kumulasi tentang Terdakwa atau Pelaku Tindak Pidana. Menururt Pasal 141 KUHAP, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal : 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan, 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
Berdasarkan rumusan bunyi dan penjelasan Pasal 141 KUHAP, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik “kumulasi perkara tindak pidana” maupun sekaligus “kumulasi terdakwa” dengan kumulasi dakwaannya. Begitu pula mengenai kumulasi penggabungan tindak pidana atau penggabungan perbuatan, Penggabungan / Kumulasi dakwaan dapat dilakukan apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan concursus yang diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP, yaitu baik concursus idealis maupun concursus realis.
Jakasa Penuntut Umum lebih baik memisahkan tuntutan berkas perkara pidana (splitsing) ini, pasal 142 KUHAP yang berbunyi :
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
Karena kasus Jiwasraya ini melibatkan Lembaga lain dan pihak-pihak lain yang terafiliasi maka perlu dilakukan penuntutan secara terpisah, dan juga karena ini kasus besar ( White collar Crime ), diharapkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka hingga kasus ini dapat terbongkar dengan jelas dan pihak-pihak yang tersangkut dapat bertanggungjawab atas perbuatannya (efek jera dan efek kejut).
Slamet Riyadi
183124330070044
P2K-Cipinang
Reply
Rinal Siahaan says:
July 31, 2020 at 5:46 am
1). Menurut pendapat saya, bahwa jelas JPU (jaksa penuntut umum) tidak dapat melakukan penggabungan putusan (termasuk paksaan) dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang dimana jaksa telah mendakwakan 6 orang dalam persidangan yang mana para terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dalam pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi JT pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun perkara dalam kasus tindak pidana atau TPTU (tindak pidana pencucian uang), jaksa mendakwa pasal 3 dan pasal 4 undang-undang, maka saya berpendapat JPU (jaksa penuntut umum) keliru dengan menerapkan pasal itu kepada terdakwa dikarenakan sejumlah fakta.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasraya ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Triliun. Seperti dakwaan yang telah disampaikan tidak secara jelas menguraikan perbuatan materil apa yang dilakukan dan ini kemudian dianggap telah korupsi.
2). Menurut pendapat saya, mengenai pemecahan berkas perkara, dalam pasal 142 KUHAP yang terletak pada Bab XV yang berjudul “Penuntutan” diberikan ketentuan, “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Mengenai pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
Reply
Rinal Siahaan says:
July 31, 2020 at 5:48 am
Nama : Rinal Siahaan
NIM : 183124330020041
Matkul : Hukum Acara Pidana
1). Menurut pendapat saya, bahwa jelas JPU (jaksa penuntut umum) tidak dapat melakukan penggabungan putusan (termasuk paksaan) dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang dimana jaksa telah mendakwakan 6 orang dalam persidangan yang mana para terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dalam pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi JT pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun perkara dalam kasus tindak pidana atau TPTU (tindak pidana pencucian uang), jaksa mendakwa pasal 3 dan pasal 4 undang-undang, maka saya berpendapat JPU (jaksa penuntut umum) keliru dengan menerapkan pasal itu kepada terdakwa dikarenakan sejumlah fakta.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasraya ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Triliun. Seperti dakwaan yang telah disampaikan tidak secara jelas menguraikan perbuatan materil apa yang dilakukan dan ini kemudian dianggap telah korupsi.
2). Menurut pendapat saya, mengenai pemecahan berkas perkara, dalam pasal 142 KUHAP yang terletak pada Bab XV yang berjudul “Penuntutan” diberikan ketentuan, “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Mengenai pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
Reply
Sonny.Stephen says:
July 31, 2020 at 5:58 am
1.Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan Dalam perkara asuransi jiwasraya ?
Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pengabungan kedua kasus menjadi satu berkas dakwaan yaitu tindak pidana khusus korupsi (TIPIKOR) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke dalam satu berkas dakwaan.
Berpedoman dalam Pasal 141 yang berbunyi:
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Penjelasan pasal 141 huruf b :
Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Penjelasan Pasal 141 huruf c KUHAP tidak mengharuskan dua perkara yang digabung saling bersangkut paut. Korelasi perkara tidak menjadi syarat mutlak.
Pasal ini, menegaskan penggabungan perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut. Sedangkan frase ada hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c KUHAP, apabila dikaitkan dengan penanganan perkara mesti dimaknai “karena pelaku tindak pidananya adalah sama ”.
Untuk memperkuat dalil sanggahannya, maka dapat merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
Demi kepentingan pemeriksaan. Dengan begitu, tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua perkara dalam satu berkas dakwaan.Maka sudah tepat Jaksa Penuntut Umum untuk mengabungkan dua perkara ini dalam satu surat dakwaan di kasus asuransi jiwasraya.
2.Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) untuk memberikan efek jera dan efek kejut bagi pelaku ?
Menurut pendapat saya lebih baik Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan tuntutan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam kasus jiwasraya.
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP” yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:
“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a).Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
b).Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain.
c).Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.
Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a).Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
b).Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
c).Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
d).Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Ketentuan pemisahan perkara yaitu pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama.
Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan splitsing berada di tangan Penuntut Umum.
Dengan pemisahan perkara pembuktian atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harusnya di buktikan berdiri sendiri.
Efek jera dapat dilakukan dengan melakukan pemisahan berkas perkara pada ancaman hukumannya. Seperti ancaman dalam UU Tipikor berupa pengembalian harta korupsi, denda serta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan begitu juga dengan ancaman dalam UU pencucian uang, maksimal 20 tahun sehingga jika terbukti melakukan kesalahan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka diakhir masa hukuman pertama selesai, maka terpidana harus menjalani hukuman kembali atas perkara yang berbeda. Selain dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi maka pelaku perlu juga djerat dengan menggunakan UU TPPU sebagai bentuk upaya pemiskinan. Uang-uang yang dinikmati para pelaku korupsi sebaiknya dapat seluruhnya dikembalikan ke kas negara. Selain itu jaksa juga harus menerapkan tuntutan maksimal agar hakim juga dapat menjatuhkan vonis yang maksimal untuk pelaku korupsi.
Nama : Sonny.Stephen
NIM. : 183124330020011
Fakultas : Ilmu hukum
Universitas : UMT Cipinang
Reply
Inah rofikhoh says:
July 31, 2020 at 8:52 am
Nama Inah Rofikhoh
Nim 183124330027005
P2k
Universitas Mpu Tantular
Didalam kasus asuransi jiwasraya kejagung telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus asuransi ini dan dijerat pasal TPTU.
Menurut saya didalam kasus asuransi jiwasraya “JPU DAPAT” melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang didalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dipersidangan, sesuai dengan isi pasal 2 ayat 1 UU Tipikor Jo Kasus White Collar Crime yang terjadi di Jiwasraya telah terbukti adanya korporasi atau niat untuk memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara. Berpedoman pada materi yang telah diunggah diedlink pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau kumulasi tindak pidana. Menurut pasal 141 KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa JPU dapat mengajukan dakwaan yang berbenuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hamper bersaman menerima beberapa berkas dalam hal :
1.	Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh sesorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.
2.	Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
Terjadinya tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berkarakter “Concursus Realis” sehingga sanksi untuk tindak pidana didalam kasus asuransi jiwasraya seharusnya menggunakan system absorbis yang dipertajam. Melihat putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 MK menilai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU tipikor secara tegas menegaskan bahwa keuangan negara mengalami actual loss hal ini dibuktikan dengan adanya temuan BPK yang menguraikan perbuatan materil sebagai bentuk tindak korupsi. Mulai dari merekayasa laporan keuangan, memoles data lewat windows dressing, dan traksaksi jual beli saham jiwasraya indikasi kerugian 6.4 triliun negara mengalami kerugian.
Dalam kasus diatas sebaiknya JPU memisahkan tuntutan berkas perkara (splitsing) untuk memberikan efek jera (deterrent effect) dan effect kejut(shock therapy), pengaturan mengenai peecahan berkas perkara dapat dilihat pada pasal 142 KUHAP. Didalam ketentuan pasal 141 KUHAP menyebutkan secara tegas dan terang benderang dakwaan kumulasi, alasan untuk pemecahan berkas perkara didasarkan pada upaya jpu untuk mempermudah pembuktian dari setiap tindak pidana terdakwa/tersangka.
Reply
Gusti budi pratama says:
July 31, 2020 at 5:30 pm
Nama	: Gusti budi pratama
NIM	: 18124 330020022
Semester	: IV
Fakultas : Ilmu	Hukum
Universitas	: UMT Cipinang
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Menurut saya dalam kasus jiwasraya Unsur kerugian keuangan Negara dalam hukum pidana: tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pada mulanya merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menguatkan konsepsi demikian. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap penuntutannya, sehubungan unsur sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut bestandeel (bestanddelen van het delict) adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik yang harus dibuktikan, harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu vrijspraak.
Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa “atau orang lain suatu korporasi” dan kata ”dapat” yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut
•	Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR:
Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
•	Pasal 3 UU TIPIKOR
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkangunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2.	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:
“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a.	beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b.	beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c.	beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Reply
Mujib tambrin says:
August 1, 2020 at 2:10 am
Nama	: Mujib Tambrin
NIM	: 18124 330020008
Semester : IV
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas	: UMT Cipinang
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Menurut saya dalam kasus jiwasraya Unsur kerugian keuangan Negara dalam hukum pidana: tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pada mulanya merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menguatkan konsepsi demikian. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap penuntutannya, sehubungan unsur sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut bestandeel (bestanddelen van het delict) adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik yang harus dibuktikan, harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu vrijspraak.
Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa “atau orang lain suatu korporasi” dan kata ”dapat” yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut
•	Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR:
Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
•	Pasal 3 UU TIPIKOR
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkangunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2.	Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:
“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a.	beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b.	beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c.	beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Reply
Ade Kurnianto says:
August 1, 2020 at 8:01 am
Nama : Ade Kurnianto
NIM : 18124 330020018
Semester : IV
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : UMT Cipinang
1. Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Menurut saya dalam kasus asurasi jiwasraya Unsur kerugian keuangan Negara dalam hukum pidana: tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pada mulanya merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menguatkan konsepsi demikian.
Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap penuntutannya, sehubungan unsur sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut bestandeel (bestanddelen van het delict) adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik yang harus dibuktikan, harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu vrijspraak.
Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa “atau orang lain suatu korporasi” dan kata ”dapat” yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut
• Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR:
Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
• Pasal 3 UU TIPIKOR
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkangunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:
“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”
Reply
Ade Kurnianto says:
August 1, 2020 at 9:36 am
Nama : Ade Kurnianto
NIM : 18124 330020018
Semester : IV
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : UMT Cipinang
1. Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Menurut saya dalam kasus asurasi jiwasraya Unsur kerugian keuangan Negara dalam hukum pidana: tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pada mulanya merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menguatkan konsepsi demikian.
Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap penuntutannya, sehubungan unsur sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut bestandeel (bestanddelen van het delict) adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik yang harus dibuktikan, harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu vrijspraak.
Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa “atau orang lain suatu korporasi” dan kata ”dapat” yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut
• Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR:
Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
• Pasal 3 UU TIPIKOR
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkangunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawaban: Menurut saya, Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara (Splitsing).
Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
1,beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
2,beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
3,beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Biasanya alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu:
-pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,
-terdapat status antar terdakwa yang berbeda,
-dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur,
-perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,
-sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Reply
Fadzrul Rachman says:
August 15, 2020 at 3:15 am
Fadzrul Rachman
183124330062025
Universitas Mpu Tantular
Kelas P2K (Karyawan) semester IV
1. Apakah dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (termasuk Dakwaan);
Jaksa penuntut umum (JPU) dapat menggabungkan suatu perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Pada kasus yang terjadi di asuransi jiwasraya terdapat perkara tindak pidana yang mana jpu dapat melakukan penggabungan dan membuat berkas dalam satu surat dakwaan yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Bedasarkan pasal 141 KUHAP ayat b; “Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.”
Maksud dari penjelasan pasal 141 huruf b :
Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
1.	Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2.	Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3.	Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Maka bedasarkan pasal diatas JPU dapat menggabungkan perkara dalam satu berkas pada kasus yang terjadi di Asuransi Jiwasraya, karena telah dilakukan secara bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
mengatur bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.
Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :
• Setiap orang
• Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
• Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
• Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah telat dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)? Jelaskan.
Dari perkara ini Lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan berkas perkara ( Splitsing ) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy).
Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi; “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”
Dan Dengan demikian, Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Pemecahan berkas perkara inilah yang disebut dengan splitsing, yaitu memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.
Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga :
1.	Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
2.	Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;
3.	Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
4.	Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Dalam hal inilah, muncul istilah “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (kroon getuide) namun dalam praktiknya keberadaan saksi mahkota tersebut ada dan diakui.
Saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkara diantaranya dipisahkan karena kurangnya alat bukti. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989).
Reply
Ade Kurnianto says:
August 1, 2020 at 1:40 pm
test
Reply
kristianus jaret says:
August 2, 2020 at 12:08 pm
Kasus jiwasraya
White collar crime yg terjadi di jiwasraya
Kasus korupsi yg terjdi di perusahaan BUMN yakni di perusahaan asuransi jiwasraya menyeret segerombolan terdakawa . dilansir dari CNN Indinesia pada tanggal 25 juni 2020 bahwa 6 orang terdakwa yg kini disidangkan dan diduga cuci uang sebesar Rp 12,1 T ke 13 korporasi.
Pada sidang lanjutan dugaan korupsi dan pencucian uang pada tanggal 29 Juli 2020 di PN jakarta pusat seperti yg diberitakan di media REPUBLIKA.co.id bahwa Freddy Gunawan sebagai saksi membenarkan transaksi perjudian yg dilakukan saudara terdakwa Heru Hidayat di sejumlah kasino di luar negeri
Dari berita kedua di atas dapat disimpulkan bahwa JPU telah menggabungkan tuntutan dan dakwaan dan hal demikian merupakan hal yg wajar dan tidak melanggar hukum seperti yg telah diatur dalam pasal 141 KUHAP bahwa “penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yg sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal :a.beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yg sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya; b. Beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yg lainnya; c. Beberapa tindak pidana tidak bersangkut paut satu dengan yg lain, akan tetapi satu dengan yg lain itu ada hubungannya yg dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Maka dalam hal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang seperti ini walaupun dakwaannya digabung dalam hal putusan harus dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi sebagaimana yg telah ditetapkan dalam pasal 70 ayat 1 KUHP
Nama: kristianus jaret
Nim: 193300050035
Semester 4
Universitas Mpu Tantular
Reply
RITA MAYA S. says:
August 2, 2020 at 8:57 pm
MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Nama : RITA MAYA S.
NIM : 1831 2433 0062 050
Semester : IV
Fakultas : Hukum
Universitas Mpu Tantular
Kelas P2K Kedoya
1.	Apakah dalam kasus tersebut (Kasus Asuransi Jiwasraya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan Penggabungan Tuntutan (Termasuk Dakwaan);
Jawaban :
DAPAT,
Menurut saya dalam Kasus Asuransi Jiwasraya ini dapat dilakukan penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan pengadilan.
karena Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental dalam hal ini perlu dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (follow up crime) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal ( Korupsi), meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri ( asseparate crime ) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif.
Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik predicate offense maupun follow up crime harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan concoursus realis. Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Dari sudut pandang teori adalah semua unsur inti delik ( bestandelen ) harus dibuktikan, berkaitan dengan masalah perlu tidaknya dibuktikan kejahatan asal dapat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yaitu pada unsur harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, maka harus jelas dari hasil kejahatan yang mana dari yang tertera dalam Pasal tersebut. Keterkaitan dengan unsur ini adalah kewajiban mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas. JPU harus memahami betul bahwa dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternative, karena antara predicate offence dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan predicate offence nya, namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri
( asaseparate crime ). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 maka predicate offence dan follow up crimes nya didakwakan sekaligus.
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ korupsi yang dilakukan secara bersama – sama “ dan “ Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Kasus White Collar Crime yang terjadi di Asuransi Jiwasyara ini adalah tellah dibuktikan telah terjadi korporasi untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa keuangan negara dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya bernilai 16,81 Trilliun.
Dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya ini ditetapkan lima orang tersangka Mereka yakni mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, bekas Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo. Ada pula dua tersangka dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.
Dalam kasus ini terdakwa Benny Tjokrosaputro telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa pembelian tanah, bangunan dan penempatan uang yang mengatasnamakan pihak lain dilakukan terdakwa.
Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Benny menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan telah memasukkan dana hasil jual beli saham kepada PT Hanson International, dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwa Benny dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan terdakwa Benny
Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Adapun untuk perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jaksa mendakwa dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010.
2. Apakah lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)?
Jawab :
Ya lebih baik dilakukan pemisahan tuntutan Berkas Perkara (Splitsing) untuk memberikan Efek Jera (Deterrent Effect) dan Efek Kejut (Shock Therapy)
Dikarenakan pelaku tindak pidana dalam kasus Jiwasraya ini terdiri dari beberapa orang yang dimana jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan ini itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda. Selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya.
Disini penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:
a)	Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
a)	Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
b)	Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
c)	Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.
Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.
Dikarenakan kasus Jiwasraya merupakan pelanggaran yang cukup kompleks, bahkan luar biasa besar jadi dalam pengusutan kasus, kelima tersangka ini menjalani tahanan di tempat yang berbeda dengan menggunakan pemisahan berkas perkara sehingga terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat.
Reply
News Feed
TINDAK PIDANA DALAM KONSEPSI HUKUM POSITIF INDONESIA
Kriminal|September 21, 2020
TINDAK PIDANA DALAM KONSEPSI HUKUM POSITIF INDONESIA Terminologi “Strafbaar feit” berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai berbagai konotasi dalam bahasa Indonesia, diantaranya: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Strafbaar
PENGERTIAN HUKUM PIDANA
Kriminal|September 19, 2020
PENGERTIAN HUKUM PIDANA Untuk dapat mengerti, apakah hukum pidana itu, terlebih dahulu harus difahami penertian dan pembagian atau pengelompokkan hukum. Pengertian
ISTILAH HUKUM PIDANA
Kriminal|September 19, 2020
ISTILAH HUKUM PIDANA Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari
KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP
Kriminal|September 12, 2020
KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP Salah satu rangkaian dari proses “criminal justice system” dalam penanganan perkara pidana adalah Penahanan. Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
Kriminal|September 6, 2020
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI Selain displin ilmu Hukum Pidana, terdapat pula ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan KRIMINOLOGI. Secara prinsip Obyek dan Tujuan kedua disiplin ilmu tersebut

label: lt