content:
Seekor kucing peliharaan di Inggris dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Kucing peliharaan ini diyakini sebagai hewan pertama yang terinfeksi Corona di wilayah Inggris.
Seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (28/7/2020), otoritas Inggris meyakini kucing peliharaan ini tertular virus Corona dari pemiliknya.
"Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan terlibat dalam penularan penyakit kepada pemiliknya atau bahwa hewan peliharaan atau hewan domestik lainnya mampu menularkan virus kepada manusia," tegas otoritas Inggris dalam pernyataannya.
Baca juga: Kasus Corona Muncul Lagi, Vietnam Setop Penerbangan Rute Danang
Ditambahkan otoritas Inggris bahwa si kucing peliharaan itu dan pemiliknya telah sembuh sepenuhnya dari virus Corona.
"Ini merupakan peristiwa sangat langka, saat hewan yang terinfeksi terdeteksi hanya menunjukkan gejala-gejala klinis ringan dan sembuh dalam beberapa hari," sebut kepala otoritas kesehatan hewan Inggris, Christine Middlemiss, dalam pernyataannya.
"Kita akan terus memantau situasi ini secara saksama dan akan memperbarui panduan kami bagi para pemilik hewan peliharaan jika ada perubahan situasi," imbuhnya.
Baca juga: Kasus Virus Corona di Xinjiang Terus Melonjak
Dalam kasus ini, seorang dokter hewan setempat awalnya mendiagnosis kucing peliharaan itu dengan virus herpes pada kucing, yang merupakan infeksi pernapasan yang umum pada kucing. Namun sampel dari kucing itu juga dinyatakan positif Corona sebagai bagian dari program penelitian.
Sejauh ini, sejumlah kecil hewan, termasuk kucing, dinyatakan terinfeksi Corona di Eropa, Amerika Utara dan Asia. Otoritas Inggris menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan situasi ini.
"Pada saat ini, tidak ada bukti bahwa hewan peliharaan bisa menularkan penyakit ke manusia," tegas Direktur Medis pada Otoritas Kesehatan Publik Inggris, Yvonne Doyle. "Sesuai dengan saran umum soal cara memerangi virus Corona, Anda harus mencuci tangan secara rutin, termasuk sebelum dan setelah kontak dengan hewan," tandasnya.


content:
Debat Nadhlatoel Oelama (NO) dan Persatoean Islam (Persis) : Pendapat yang Bersilang, Hati yang Bertaut
Majalah Al-Muslimun dari Masa ke Masa
Mengenang Ustadz Abdurrahim Nur, Dai Perekat Umat
Persaudaraan dalam Tali Iman
Asep Sobirin
ATSAR DAKWAH DAN PENDIDIKAN RASULULLAH SAW
KADER IDEAL PEMUDA PERSATUAN ISLAM
Korelasi Dakwah dengan Politik
PERBEDAAN KAUM SEKULAR DENGAN ULUL ALBAB
Dian Hardiana
BAGAIMANA MENYIKAPI EGOISME DAN IMMORALITAS PARA PENGUASA
HALAL BI HALAL SUNNAH ATAU BID’AH?
KEDUDUKAN QA/QD MENURUT ALQUR’AN DAN AS-SUNNAH
SUJUD SYUKUR
TIDAK SAH SHALAT TANPA MEMBACA AL-FATIHAH
Jeje Zaenudin
Dua Pendekatan Politik Islam
Perpecahan Politik Islam
Miftah Husni
Ramadhan Kali Ini Harus Lebih Baik
Mohammad Baharun
Pengaruh Ideologi Syiah Transnasional Terhadap Umat Islam Indonesia
Mohammad Iqbal Santoso
Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam
Perbedaan pada Almanak 1434H*
Nashruddin Syarief
Hukum Kudeta kepada Presiden
Kekeliruan Gerakan Takfiri di Indonesia (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Nizar A. Saputra
Muslim dan Pancasila: Belajar dari Sejarah
Shiddiq Amien
AWAS ” CALEG BUSUK”
GOLPUT
MEMILIH PEMIMPIN
PANCASILA, WHAT’S WRONG ?
PBB, AS dan ZIONIS
PEMIMPINMU ADALAH CERMINAN KAMU
PILPRES 2009, ANTARA ORMAS vs PARPOL ISLAM
SEKULERISME
STIGMA TERORIS
TERORISME &SEPARATISME
Syamsul Arafat
MELURUSKAN PEMAHAMAN AHL AL-BAYT
Pemuda Persis Dalam Lintasan Sejarah
Pluralisme Dalam Islam
SUJUD SYUKUR DAN FENONEMA KEMENANGAN TIMNAS U-19
Syarif Hidayat
TANTANGAN DAKWAH KONTEMPORER
ZUHUD SOLUSI UNTUK TIDAK KORUPSI
Tiar Anwar Bachtiar
Akar Intelektulisme Persis
Idealisme Politik Islam
MEMBINCANG KEMBALI ISLAM DAN TANTANGAN DEMOKRASI MODERN
PERSIS DAN POLITIK
POTENSI POLITIK ORMAS DALAM SISTEM KEPOLITIKAN INDONESIA MODERN (Kasus Persis dan Pemuda Persis)
WAHABIAH DAN GERAKAN ISLAM MODERN DI INDONESIA
Buku Tamu
Download
Jadwal Halaqah 2
PD. Pemuda Persis Kota Bandung
PD. Pemuda Persis Kota Bandung 2016
PD. PEMUDA PERSIS KOTA CIMAHI
PD. Pemuda Persis Purwakarta
Resensi Buku
Adian Husaini Luncurkan Buku Baru, Kritik Kurikulum Sejarah Indonesia
Amin Muchtar : Hitam dibalik Putih
Artawijaya akan Luncurkan Buku ‘Belajar dari Partai Masjumi’
Buku Karya Ulama dan Kader Persis
Mencari Pelanjut Generasi al-Fatih
Seperti Apa Visi Politik Gerakan Jihad ?
Cari untuk:
Muskerwil IV
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
TAFIQ WUSTHA
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
Tulisan Terakhir
LPJ PANITIA MUSWIL VII
Pamplet
Quetes
Safari Jam’iyyah PW. Pemuda Persis Jabar (Banjar, Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Garut)
Selamat dan Sukses
Top Posts & Halaman
1. Sejarah Pemuda Persatuan Islam
Pemuda Persis Dalam Lintasan Sejarah
4. MARS PEMUDA PERSATUAN ISLAM
TIDAK SAH SHALAT TANPA MEMBACA AL-FATIHAH
PERSIS DAN POLITIK
SUJUD SYUKUR DAN FENONEMA KEMENANGAN TIMNAS U-19
REPOSISI PERSIS DIANTARA MADZHAB FIQIH
Mengenal Tajul Muluk Penyebar Syiah di Sampang
Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru
Ketua Terpilih Hasil Musyawarah Wilayah V Persis dan Otonom
Klik tertinggi
pemudapersatuanislam.blog…
Arsip
Juni 2019
Mei 2019
Desember 2018
November 2018
Oktober 2018
Februari 2018
Januari 2018
Januari 2017
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Agustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maret 2016
Desember 2015
November 2015
Oktober 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
Maret 2015
Februari 2015
Januari 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
Agustus 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mei 2014
April 2014
Maret 2014
Februari 2014
Januari 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Agustus 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mei 2013
April 2013
Maret 2013
Februari 2013
Januari 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
Agustus 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mei 2012
April 2012
Maret 2012
Februari 2012
Januari 2012
Kategori
Akhbar
Aksi
Aqidah
Artikel
Bedah Buku
Bidang Dakwah
Bidang Hal
Bidang Jam'iyyah
Bidang Kaderisasi
Bidang Pendidikan
Daurah Al-Qur'an
Dauroh Dakwah
Dauroh Siyasah
Disertasi
Dolalah
Freemason
Hadis
Halaqah
Hukum
Ibadah
Inspirasi
intelejen
Jihadو Khilafah
Kunjungan Kerja
liberalisme
Manca Negara
Misionaris
Muktamar
Muskernas
Muspimnas
MUSYDA
Musykernas
Musykerwil
Musywil
Nasional
Palestina
Peradaban Islam
Persis
Pilgub Jabar
Politik
Sejarah
siyasah
Surat Pernyataan
Syi'ah-Sunni
Tafiq
Tokoh Persis
Uncategorized
Wawancara
Ikuti Blog melalui surat elektromik
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.
Bergabunglah dengan 983 pengikut lainnya
Ikuti
Meta
Daftar
Masuk
Feed entri
Feed Komentar
WordPress.com
Blogroll
Video PW. Pemuda Persis Jabar di Youtube
Jam'iyyah
Fospi Pakistan
PP. Hima Persis
PP. Pemudi Persis
PW. Himi Persis Jabar
PW. Pemuda Persis DKI
PW. Persis Jabar
Pwk Persis
PZU
Media
Alhikmah
Aljazeera
Arrahmah
Hidayatullah
Islampos
Kompas
Metro Tv
Muslim
Muslimdaily
Nahi Munkar
Percikan Iman
Pikiran Rakyat
Rakyat Merdeka
Republika
Suara Islam
Tv One
Voa-Islam
Ormas
Dewan Dakwah
ICMI
Kemenag
Muhammadiyah
MUI
NU
Pengusaha Muslim
Tag
A. Hassan Adian Husaini Amien Rais Amin Muchtar AS Bandung BNPT Capres Dakwah Damaskus Dauroh Siyasah DDII Densus 88 Dewan Hisbah Fiqh al Sirrah FUUI Gaza Golput Hadis HADIS-HADIS DHA’IF halaqah Hamas Iran ISIS Islam Israel jawa barat jilbab JITU Jokowi Kesesatan Syiah KEUTAMAAN BULAN RAJAB KH Aceng Zakaria Khilafah Korupsi kristen M. Natsir Masjid Al Aqsha Mesir Miss World MUI Munarman Mursi Musykernas Persis Musywil Nashruddin Syarief Natal Palestina Partai Islam PBB Pemuda Persis Pemurtadan persatuan islam persis Persistri Pilgub Jabar Prof. Dr. Maman Abdurahman Raghib As-Sirjani RAMADHAN Rohingya Ruu Ormas Said Ramadhan Al Buthi SBY Sejarah Indonesia Suriah Syi'ah Teroris Tiar Anwar Bachtiar TITN XII Tolak Miss World Turki Yahudi Yusril Ihza Mahendra ZAKAT FITRAH Zionis
Komentar
Mazriefah azelia pada Syi’ah Mencaci Para Sahabat da…
Mazriefah azelia pada Syi’ah Mencaci Para Sahabat da…
MUKTAMAR NU TENTANG… pada PEMIMPIN KAFIR
Sebuah Kehidupan Yan… pada KH Aceng Zakaria Tanpa Gelar,…
Tajudin pada Iman Setiawan Latief Ketua Per…
Spam Diblokir
6.708 spam diblok oleh Akismet
Twitter Terbaru
Baru saja mengirim video instagram.com/p/Byxkg2Pg9ly/… 1 year ago
Follow @pw_pemudapersis
Facebook
Facebook
Blog Stats
264.139 hits
POTENSI POLITIK ORMAS DALAM SISTEM KEPOLITIKAN INDONESIA MODERN (Kasus Persis dan Pemuda Persis)
Oleh : Tiar Anwar Bachtiar
(Penulis Buku Persis dan Politik; Ketua Umum PP Pemuda Persis)
Politik adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, sekalipun bukan satu-satunya yang paling utama. Masih banyak bidang lain dalam kehidupan manusia yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan politik. Akan tetapi karena dalam praktiknya selalu penuh dengan intrik dan melibatkan orang banyak secara kolosal, politik menjadi terlihat lebih menarik dan hingar bingar sehingga seolah-olah politik merupakan segala-galanya dalam kehidupan manusia.
Hal seperti itu wajar terjadi mengingat politik dalam kenyataan yang kita saksikan berkait erat dengan kekuasaan. Para ahli bahkan menyebutnya sebagai suatu fenomena a constrained use of social power (penggunaan kekuasaan sosial secara paksa)[1]. Sementara kekuasaan itu sendiri ada di mana, bahkan dalam diri setiap orang. Ketika kekuasaan itu dipertemukan dengan kekuasaan lain, maka terjadilah saling desak kekuasaan hingga terjadi negosiasi dan kesepakatan siapa yang boleh menggunakan kekuasaannya—secara paksa—dan siapa yang harus menerima dikuasai orang lain. Oleh sebab itu, tidak heran apabila politik selalu akan ramai diperbincangkan.
Hal ini pula yang dialami di lingkungan Persatuan Islam (Persis). Masalah politik selalu menjadi perbicangan “seru”, bahkan dapat sampai menimbulkan dampak besar ke dalam bidang-bidang yang lain. Puncak perbincangan politik paling seru di lingkungan Persis akan terjadi saat ada momen-momen politik besar seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden, atau pemilihan anggota legislatif. Ada yang pro dengan keterlibatan Persis dalam hajat berkala itu. Ada pula yang menolak dengan tegas dengan berbagai alasan. Pro-kontra ini seringkali terbawa sampai ke arena Muktamar hingga menghasilkan keputusan-keputusan khusus berkait dengan masalah-masalah politik ini.
Di Pemuda Persis, sejak Muktamar 2000 di Jakarta hingga Muktamar 2010 di Tasikmalaya masalah politik tidak urung menjadi perbincangan ramai. Bahkan, di beberapa tempat menyebabkan sebagian anggota Pemuda Persis memilih mengundurkan diri dari keanggotaan karena menganggap Pemuda Persis tidak akomodatif secara politik. Salah satu pasalnya adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Pemuda Persis sejak Muktamar 2005 di Jakarta dan Muktamar 2010 di Tasikmalaya yang “mengharamkan” anggota Pemuda Persis rangkap keanggotaan dengan partai politik. Kebijakan ini secara otomatis menutup kesempatan kepada anggota Pemuda Persis untuk menjadi anggota Parpol dan mencalonkan diri menjadi calon politisi dari parpol.
Setiap keputusan yang merupakan “produk ijtihad” tentu saja ada manfaat dan madharatnya, sekalipun akhirnya dalam perhitungan Pemuda Persis, manfaat dengan ditutupnya kran rangkap anggota bagi Pemuda Persis dengan parpol dianggap lebih besar daripada madharatnya. Walaupun begitu, dengan kebijakan ini bukan berarti Pemuda Persis ingin mengisolasi diri dari politik dan menjauh dari segala hal-ihwal berkait dnegan politik. Justru langkah ini diambil sebagai suatu “langkah politik” juga untuk mencapai tujuan yang lebih besar melalui jam’iyyah Pemuda Persis.
Tulisan berikut adalah semacam penjelasan mengapa Pemuda Persis mengambil langkah menutup kran politik-parpol bagi para anggotanya dan idealisme politik apa yang ingin dicapai dengan langkah politik ini. Sangat mungkin tulisan ini tidak mewakili semua anggota Pemuda Persis, namun paling tidak tulisan ini diharapkan dapat menjawab kegelisahan dan cemoohan sebagian pihak atas kebijakan Pemuda Persis ini.
Esensi dan Idealisme Kekuasaan dalam Politik Islam
Kalau ditanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dengan berpolitik di dalam Islam, jawaban normatif yang disepakati hampir semua ulama segera dapat kita tulis. Tujuan tersebut adalah: pertama, ingin menegakkan Islam (himâyah al-dîn) dan kedua, mewujudkan kesejahteraan umat (ri’âsah syu’ûn al-ummah).[2] Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Politik digunakan bukan untuk menumpuk keuntungan pribadi; juga bukan untuk menegakkan kepentingan kelompok (‘ashabiyyah). Hanya dua yang boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan politik, yaitu “agama” dan “rakyat”.
Oleh sebab tujuan politik yang begitu mulia, Imam Ghazali menyebutnya para pemegang kekuasaan ini sebagai orang yang mendapat nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. melebihi kenikmatan memegang kekuasaan. Dengan kekuasaan politik yang dipegang, seseorang dapat menjadi orang yang diutamakan oleh Allah Swt. untuk masuk surga. Di mata Allah, para penguasa memiliki derajat yang mulia dan lebih dicintai. Dikatakan oleh Rasulullah Swt., “Adilnya seorang raja dalam sehari lebih dicintai oleh Allah Swt. daripada ibadah tujuh puluh tahun.”[3]
Tentu saja nikmat yang besar bagi para pemegang kekuasaan itu sepanjang ia dapat berlaku adil. Pemimpin yang zhalim, justru ia akan berubah menjadi musuh Allah Swt., bukan lagi kekasih-Nya. Musuh-musuh Allah Swt. adalah mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya. Penguasa yang tidak mensyukuri nikmatnya adalah penguasa yang zhalim dan korup. Bagi mereka Allah menyediakan siksa yang amat berat. “Tidak ada seorang hamba pun yang diamanahi untuk memimpin rakyat oleh Allah, lalu ia mati dan pada saat mati ia berkhianat pada rakyatnya, kecuali Allah Swt. mengharamkan surga baginya,” demikian sabda Rasulullah Swt. (HR Muslim; bab Fadhîlah Al-Imâm Al-‘Âdil wa ‘Uqûbatuhu).
Ini menunjukkan bahwa wilayah politik adalah wilayah yang kedudukannya bisa sangat mulia. Politik di dalam Islam menempati posisi yang penting, asal politik dipergunakan sesuai track-nya, yaitu untuk menjaga tegaknya agama dan menyejahterakan rakyat. Betapa tidak mulia. Para politisi ini akan bekerja bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan orang lain; dan terutama untuk kepentingan agama Allah Swt. Betapa mulianya orang yang memegang pekerjaan ini. Oleh sebab itu, politisi yang tidak bekerja sesuai dengan akadnya sebagai politisi, dia dinamakan “pengkhianat”. Dia mengkhianati amanah Allah Swt. dan amanah rakyat sekaligus. Dosanya pun tidak kepalang tanggung, sama seperti pahalanya.
Pentingnya posisi politik bahkan diletakkan hanya satu garis di bawah kerasulan. Ketaatan kepada pemagang posisi politik tertinggi (ulil-amri) harus diberikan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (QS Al-Nisâ’ [4]: 59). Sekalipun ketaatan ini bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya, namun pernyataan secara khusus tentang posisi ulil-amri ini menyatakan bahwa politik adalah sesuatu yang amat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu pula, memisahkan Islam—sebagai agama—dengan politik adalah perbuatan sia-sia. Selain amat mustahil, juga tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam yang syâmil-mutakâmil.
Selain memuji sebagai pekerjaan yang sangat penting, Islam juga mengingatkan bahwa memegang posisi politik adalah memegang posisi yang penuh fitnah. Dalam sebuah hadis yang tercantum dalam Sunan Al-Nasâ’i bab Ittibâ’ Al-Shaid dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. pernah mengatakan, “Siapa yang tinggal di hutan dia akan kering (dari informasi; kurang pergaulan); siapa yang mengikuti binatang buruan, dia akan lalai; dan siapa yang mengikuti (dekat-dekat) penguasa, dia akan terkena fitnah.” Al-Suyûthi menyebut bahwa yang dimaksud “terkena fitnah” dalam hadis tersebut adalah “hilangnya agama” atau “dikhawatirkan sudah tidak lagi memperhatikan agamanya, karena ingin mendapatkan keridhoan penguasa.”[4]
Berdekat-dekatan dengan penguasa saja dapat menimbulkan fitnah yang besar, yaitu hilangnya agama, apalagi menjadi penguasa. Menjadi penguasa secara psikologis memang membuat orang cenderung merasa dirinya paling segalanya sehingga tidak sedikit yang lupa daratan. Ini terlihat saat yang bersangkutan kehilangan posisi dan kedudukannya. Tidak sedikit yang mengidap penyakit kejiwaan yang sering disebut post power-syndrom. Oleh sebab itu, tanpa bekal keimanan, keilmuan, dan mental baja, banyak orang yang terjerumus dalam kubangan dunia politik. Mereka terjerumus dalam lumpur dosa akibat mengkhianati amanah yang dipikulnya. Kesempatan untuk berkhianat pada amanah sangat terbuka lebar bagi mereka yang memegang kekuasaan. Tidak salah pula dalam konteks ini apabila politik dikatakan sebagai suatu medan yang high risk high value.
Kekuasaan dalam Sistem Politik Indonesia Modern
Sistem politik Indonesia pasca-kolonialisme mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan sejak kemerdekaan hingga saat ini telah terjadi perubahan-perubahan penting yang menyebabkan konstelasi sistemik politik Indonesia terus berubah. Bahkan, setelah lepas reformasi terjadi pula perubahan konstelasi politik yang penting untuk dicermati. Inilah yang akan kita potret pada bagian ini. Ini menjadi penting mengingat konteks politik yang tengah di hadapi di Indonesia adalah apa yang saat ini tengah dihadapi.
Secara teori, politik adalah segala hal yang berkenaan dengan kekuasaan. Pusat kekuasaan di suatu komunitas adalah negara. Oleh sebab itu, ketika politik disebut secara tersendiri, maka yang dimaksud adalah segala hal yang berkenaan dengan kekuasaan negara dan derivatnya. Kekuasaan yang hidup secara sosiologis dalam diri setiap orang bukan yang dimaksud dengan istilah tersebut, sekalipun kekuasaan jenis ini menjadi sumber utama hadirnya kekuasaan negara yang efektif.
Dalam konteks politik-kenegaraan, sejatinya negara adalah pemegang kedaulatan (kekuasaan) tertinggi. Representasinya adalah “kepala negara”. Di masa lalu, ketika kekuasaan belum dibagi-bagi, satu-satunya pemegang kekuasaan adalah “kepala negara” yang sering disebut khalifah, raja, sultan, atau istilah-istilah sejenisnya. Ulil-amri yang disebut dalam Al-Quran adalah mereka. Saat diperkenalkan dan dipraktikkan trias-politika di Eropa, mulailah kekuasaan dibagi-bagi. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan ada pula kekuasaan yudikatif. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang mungkin akan menimbulkan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Sekalipun, dalam praktiknya, division of power semacam ini tidak selalu berdampak baik terhadap efektivitas penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, apalagi dikaitkan dengan pencapaian tujuan politik Islam. Bisa jadi pembagian kekuasaan justru membuka pintu masuknya pengaruh atas satu bagian kekuasaan yang akan merusak tujuan politik Islam.
Indonesia pernah mengalami fase dipimpim oleh para raja yang berkuasa secara tunggal, dikuasai asing (baca: Belanda) yang kekuasaannya pun absolut namun menyengsarakan, dan terakhir setelah kemerdekaan Indonesia belajar untuk memerintah sendiri dengan pola division of power. Indonesia menganut trias politika model Montesque. Kekuasaan tertinggi di atas kertas dipegang oleh kepala negara (presiden). Sampai tahun 1967, kekuasaan ini dibagikan kepada tiga pemegang kekuasaan yang berbeda. Ada penguasa legislatif (MPR/DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum; ada penguasa eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung-jawab kepada parlemen (dan presiden); ada kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang mandiri. Sistem ini disebut sistem parlementer.
Memasuki era Orde Baru, kekuasaan berubah menjadi presidensial. Kali ini presiden, selain bertindak sebagai kepala negara, juga menjalankan peran sebagai kepala eksekutif (pemerintahan). Dalam sistem ini selama Orde Baru, eksekutif dengan posisinya demikian menjadi sangat powerfull dibandingkan pemegang kekuasaan rekannya, yaitu DPR dan kehakiman. Kepala eksekutif inheren di dalamnya sebagai kepala negara sehingga posisinya menjadi sangat penting dan menentukan. Semasa Suharto berkuasa sepanjang Orde Baru, kekuasaannya dianggap “otoriter” hingga perlu dikoreksi.
Kritik terhadap Orde Baru inilah yang akhirnya melahirkan Reformasi. Secara politik, gerakan Reformasi berhasil merombak pola pembagian kekuasaan yang dianggap otoriter semasa Suharto. Kekuasaan presiden dipangkas. Sekalipun masih tetap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, namun kekuasaannya untuk mengeksekusi program-program harus disetujui oleh DPR. Bila sebelumnya DPR tidak banyak memiliki kekuasaan, justru sejak Reformasi bergulir DPR memiliki tambahan kewenangan yang membuatnya bisa lebih berkuasa daripada sebelumnya. Bahkan, dalam hal-hal tertentu DPR bisa lebih berkuasa dari kepala negara (presiden).
Model kenegaraan dengan sistem pembagian kekuasaan (division of power) seperti ini diyakini merupakan alternatif terbaik untuk menampung hak-hak politik dari warga negara. Seiring dengan diratifikasinya Bill of Right, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan politik-kenegaraan selepas Reformasi. Otoritarianisme dianggap sebagai musuh yang harus dienyahkan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan individu ini. Kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada DPR pun tidak terlepas dari keinginan untuk memberikan ruang aspirasi bagi rakyat yang secara individual memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Sebab secara ideal, DPR merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
Kekuasaan yang telah terbagi-bagi inilah yang kemudian menjadi lahan pertarungan politik baru di Indonesia pasca-Reformasi. Stage baru ini tentu saja melahirkan tindakan-tindakan politik baru yang sebelumnya tidak terjadi. Salah satunya adalah politik biaya tinggi (politic with the high cost). Jangankan pada masa kerajaan-kerajaan masih ada, di zaman Orde Baru pun fenomena ini tidak pernah muncul. Menjadi politisi di zaman itu, sekalipun tetap harus ada biaya politik yang dikeluarkan, namun dalam ukuran yang wajar. Umumnya, setiap calon pejabat politik dapat merogoh kocek miliknya sendiri untuk membiayai ongkos politik yang dibutuhkan tanpa harus melibatkan para pemilik modal (kapitalis).
Pada masa Orde Baru, sekalipun para pemilik modal tetap ingin mendapatkan akses terhadap kekuasaan, mereka cenderung tetap loyal pada penguasa. Bila penguasa bervisi baik, para pemilik modal tidak dapat berkolusi dengan penguasa. Akan tetapi, hasrat bermewah-mewah para penguasa tidak dapat dikendalikan, barulah para pemilik modal ini dapat menggunakan the powers of money yang dimilikinya untuk meraih keuntungan dari kekuasaan. Saat itu, para pemilik modal ini lebih senang untuk berada di balik layar. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan adalah para teknokrat dan orang-orang pintar yang memiliki kapabilitas untuk mengelola negara. Pada zaman ini tidak mengherankan bila mereka yang bersekolah tinggi dan berprestasi secara akademik memiliki kesempatan lebih luas untuk diakses dalam lingkaran kekuasaan.
Reformasi telah mengubah semua itu. Politik biaya tinggi dan keterbukaan politik yang hampir tanpa batas telah menyebabkan politik hanya ramah bagi mereka yang memiliki modal. Mereka yang tidak bermodal besar, sekalipun memiliki segudang prestasi jangan terlalu bermimpi bisa berada di lingkaran kekuasaan. Ada satu dua yang memiliki modal sosial tinggi, tanpa modal uang banyak, dapat masuk dalam jejaring kekuasaan; akan tetapi jumlahnya amat sedikit. Di antara mereka adalah para artis, kiai, dan selebritis lainnya. Itupun umumnya mereka kurang memiliki kecakapan baik dalam mengelola kekuasaan yang dimilikinya karena latar-belakangnya yang bukan politisi. Alhasil, keberadaannya dalam lingkaran kekuasaan tidak memberi efek besar.
Mereka yang berani maju dalam pertarungan politik dan berpotensi besar memenangkannya adalah “yang punya modal” atau “yang dimodali”. Mereka yang memiliki modal untuk maju sangat mulia apabila ia mempertaruhkan semua modalnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya yang dilakukan sama seperti perlakuannya terhadap modal untuk bisnisnya. Uang yang dikeluarkannya harus kembali dalam jumlah yang lebih banyak sehingga kekuasaan yang diraihnya hanya dijadikan kuda tunggangan untuk semakin memuluskan jalannya menumpuk pundi-pundi uang. Sementara mereka “yang dimodali” orang lain berpotensi hanya menjadi wayang. Dia diusung ke atas kursi kekuasaan hanya untuk memberi stempel kepentingan-kepentingan sang pemilik modal.
Dalam situasi politik seperti ini, sama sekali tidak ada istilah “daulat rakyat”; yang ada hanyalah “daulat uang” dan “daulat pemilik modal”. Ini terlihat dari semakin lemahnya posisi negara terhadap para pemodal. Negara cenderung tidak bisa mencegah tindakan-tindakan destruktif yang dilakukan para pemilik modal seperti mengeruk tambang, menggunduli hutan, memangkas anggaran proyek, dan sebagainya. Padahal, jelas-jelas yang dirugikan dari semua proses seperti itu adalah rakyat. Negara tidak lagi sendirian memegang kendali kekuasaan. Kekuasaan telah menjadi lahan “arisan” yang dipegang sahamnya oleh banyak pihak yang bahkan sama sekali tidak kaitannya secara struktural dan institusional dengan penguasa formal. Oleh sebab itu, boleh juga dikatakan bahwa dalam sistem politik Indonesia saat ini ada satu lagi “pembagi” kekuasaan yang tidak kasat mata di negeri ini, yaitu pemilik modal (kaum kapitalis).
NGO Sebagai Fourth Power
Pertanyaan berikutnya yang cukup penting, terutama dalam konteks gerakan organisasi masa (ormas) seperti Persis adalah di mana peran organisasi-organisasi non-pemerintah ini? Berikut penjelasan mengenai masalah ini secara singkat.
Terdapat fenomena baru yang unik dalam institusi negara modern berkait dengan pembagian kekuasaan (division of power). Rupanya pemegang kekuasaan bukan hanya mereka yang memegang jabatan-jabatan politik (political society). Dalam model demokrasi modern masyarakat dimungkinkan membentuk kelompok-kelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasi dan harus diakui serta diberi legitimasi oleh negara. Kelompok-kelompok kepentingan ini pun boleh mengorganisasi diri sebagaimana halnya organisasi negara.[5] Kelompok-kelompok inilah yang disebut sebagai non-government organization (NGO) atau dikenal pula dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).[6]
Arbi Sanit menyebut organisasi semacam ini sebagai salah satu wujud swadaya kepolitikan masyarakat yang mungkin tidak tertampung aspirasinya oleh kekuatan politik yang resmi berada di wilayah political society seperti pemerintrah dan partai politik. Melalui NGO-NGO yang didirikan oleh masyarakat ini, masyarakat dimungkinkan memiliki kekuatan politik yang harus diakui oleh negara. Kekuatan inilah yang disebut sebagai civil power dari kelompok sipil (civil society).[7]
Organisasi masa seperti Persatuan Islam (Persis) adalah bagian dari civil society dalam sistem politik modern yang dianut Indonesia saat ini. Keberadaannya diakui oleh negara sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini sebagaimana NGO lainnya diperkenankan memiliki aspirasi politik dan menyuarakannya, langsung ataupun tidak. Bedanya kekuatan kelompok NGO ini dibandingkan dengan aparat politik adalah tidak memiliki kewenangan mengeksekusi langsung aspirasi politiknya dengan alat-alat yang dimiliki oleh negara. Akan tetapi, dibandingkan negara, NGO bisa langsung berhubungan dengan masyarakat untuk memperjuangkan misinya tanpa harus melalui alat-alat negara yang terkadang terlalu rigid.
Kita ambil contoh dari misi Persis. Tujuan didirikannya Persis sebagaimana tercantum dalam QA/QD yang disepakati para anggotanya melalui Muktamar adalah untuk mewujudkan syari’at Islam dalam segenap aspek kehidupan, terutama bagi anggotanya. Ini adalah aspirasi Persis. Sebagai warga negara di negara demokrasi, apa yuang menjadi cita-cita Persis tidak boleh diberangus oleh negara. Negara harus membiarkannya hidup, sekalipun belum tentu aspirasi semacam ini bisa ditampung oleh negara. Aspirasi dan kepentingan para anggota Persis ini dalam konteks sistem di negara modern masih boleh dipelihara dalam kelompoknya. Persis boleh memperjuangkan apa yang menjadi misinya melalui kelompok ini.
Sebagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan politik di negara modern, ada dua hal yang bisa dilakukan melalui organisasi ini. Pertama, secara sah, Persis sebagai organisasi dapat mengusulkan apa yang menjadi aspirasinya kepada negara melalui saluran-saluran politik negara yang diakui seperti pemerintah, birokrasi, atau anggota legislatif. Sepanjang daya tawar politik yang dimiliki oleh Persis kuat, apa yang menjadi aspirasinya sangat mungkin segera akan ditindaklanjuti oleh pemegang kekuasaan di wilayah political society. Kalau daya tawar politiknya rendah, memang akan menyulitkan bagi Persis untuk dapat secara kuat memaksakan aspirasinya.
Kedua, Persis memiliki akses tanpa batas kepada jamaah dan anggotanya secara langsung. Aspirasi yang diembannya, sepanjang menyangkut kepentingan jamaah dan anggotanya dapat langsung diterapkan tanpa harus menunggu kekuatan negara turut membantunya. Bahkan dari sisi ini, kekuatan political society tidak lebih kuat dibandingkan kekuatan yang dimiliki Persis. Persis akan dapat menghalangi masuknya akses political society kepada jamaah dan anggotanya, bila kekuatan proteksi Persis efektif dan besar. Pada bagian inilah kekuatan ormas lebih unggul dibandingkan organisasi lain, bahkan dibandingkan organisasi politik (orpol). Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila ormas (baca: NGO) tepat juga apabila disebut sebagai kekuatan keempat (fourth power) setelah kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Persis, Pemuda Persis, dan Politik
Setelah cukup panjang menjelaskan realitas politik Indonesia saat ini dan posisi ormas seperti Persis di dalamnya, selanjutnya yang harus didiskusikan adalah bagaimana sikap Persis dalam konteks hubungannya dengan Politik. Mengenai Persis, termaktub QD Persis Pasal 22 bahwa pada dasarnya Persis membuka sangat lebar hubungannya dengan political society, bahkan posisi rangkap sekalipun. Disebutkan dalam pasal tersebut sebagai berikut:
(1) Setiap anggota tidak dibenarkan rangkap keanggotaan atau pimpinan pada organisasi masyarakat keagamaan lainnya.
(2) Setiap Anggota yang akan rangkap keanggotaan atau pimpinan pada organisasi politik harus dengan persetujuan Pimpinan Pusat.
(3) Anggota Pimpinan Pusat yang akan merangkap keanggotaan atau pimpinan pada organisasi politik harus dengan persetujuan Musyawarah Lengkap Pimpinan Pusat.
Untuk memberi penjelasan atas pasal “Rangkap Anggota dengan Parpol” di atas, PP Persis kemudian menerbitkan Pedoman Siyasah Jam’iyyah yang isinya secara umum mencoba memperjelas posisi Persis sebagai ormas dalam hubungannya dengan orpol dan anggota atau pimpinan organisasinya yang merangkap dengan orpol. Walaupun demikian tetap saja ada semacam ambiguitas yang tidak bisa dihindarkan antara keinginan seutuhnya menjadi NGO dengan kepentingan terhadap partai politik yang merupakan bagian dari political society. Walaupun mungkin tidak dapat disebut sebagai “ketidakpercayaan diri” atas kekuatan politik yang dimilikinya, pasal ini memperlihatkan dengan sangat jelas pandangan bahwa secara power, parpol lebih kuat dibandingkan ormas sampai perlu ada—atau boleh ada—pengurusnya sendiri yang menjadi bagian dari political society.
Hal sebaliknya terdapat dalam QD Pemuda Persis. Pada pasal 29 disebutkan dengan sangat tegas tentang rangkap jabatan, baik dengan ormas lain maupun dengan parpol. Teksnya berbunyi: Anggota Pemuda Persis tidak dibenarkan merangkap keanggotaan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sejenis dan atau Organisasi Politik (Orpol). Kemudian pasal ini dipertegas dengan tafsirnya: Organisasi Politik adalah semua partai politik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang menjadi peserta pemilu ataupun tidak. Larangan ini lebih menekankan kepada larangan administratif keanggotaan tanpa membatasi aktivitas politik lainnya. Sehingga pada dasarnya Pemuda Persis dapat melakukan aktivitas politik, tetapi tidak boleh memasuki wilayah partai politik sebagai anggota. Apabila seorang anggota Pemuda Persis tercatat sebagai anggota parpol tertentu, maka dengan sendirinya keanggotaan di Pemuda Persis dinyatakan gugur.
Ada nuansa ketegasan sikap terhadap parpol, tapi masih berselimut kebingungan. Ini terbukti dengan tidak adanya penjelasan lanjutan tentang bagaimana semestinya hak-hak politik anggota Pemuda Persis dipergunakan. Juga tidak ada penjelasan tertulis tentang mengapa kebijakan seperti ini yang dipilih dalam konteks internal kepentingan Pemuda Persis sendiri maupun dalam konteks eksternal dalam hubugannya dengan kekuatan-kekuatan political society. Hal ini menyebabkan banyak pertanyaan tentang arah gerakan Pemuda Persis, terutama dalam hubungannya dengan politik. Pada tingkat akar rumput pembiaran ini tidak selalu mencerahkan. Bahkan, tidak kurang anggapan bahwa Pemuda Persis anti politik dan tidak peduli dengan perkembangan zaman. Adalah menjadi tanggung jawab pimpinan Pemuda Persis untuk meperjelas kebingungan ini.
Kedua aturan di atas adalah sama-sama hasil ijtihad melalui musyawarah dan perdebatan yang panjang dan melelahkan. Jangan diukur dengan dalil syar’i mana yang lebih benar dan mana yang salah, karena pasti akan gagal menemukan dalilnya. Analisis justru harus diarahkan pada perkembangan kondisi dan problem kekinian yang menuntut harus dijawab. Inilah nantinya yang akan menjadi landscape munculnya maslahat-madharat yang dapat dijadikan pegangan untuk memilih kebijakan terbaik. Bisa jadi penjelasan akan sangat subjektif bergantung keluasan pandangan dan pemahaman yang menjelaskannya. Namun, pada akhirnya pilihan subjektif itulah yang akan menjadi bahan pertimbangan khalayak menemukan kearifan dalam menentukan pilihan.
Apa yang menjadi kebijakan Persis bukan tempatnya di sini untuk terlalu panjang lebar diulas. Selain sudah jelas keterbukaan Persis untuk secara langsung behubungan dengan Parpol dan political-society lainnya, juga akan lebih baik membaca potensi idealisme pada kebijakan yang diambil Pemuda Persis. Ini akan menjadi pembanding atas kebijakan yang telah diambil oleh Persis.
Sejak Muktamar 2010, Pemuda Persis mempertegas positioning organisasinya di Persis, yaitu sebagai “kader” bagi Persis dan umat. Tugasnya adalah “membina keimanan, keilmuan, dan kepemimpinan” kader. Atas dasar visi ini, Pemuda Persis kemudian merancang berbagai kegiatan yang berfokus pada pencaian keinginan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas di berbagai bidang, baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Penolakan Pemuda Persis atas keterlibatannya dengan parpol adalah bagian dari cara Pemuda Persis ingin membina kader-kadernya. Ada beberapa yang kelihatannya menjadi pertimbangan serius atas penolakan ini.
Pertama, kondisi politik kepartaian yang dianggap masih belum aman untuk tumbuhnya kader idealis yang diinginkan oleh Pemuda Persis. Seperti sudah dijelaskan di atas, kondisi politik yang dikuasai pragmatisme dan uang, bahkan hampir-hampir tidak ditemukan lagi ideologi dalam partai, menyebabkan siapa pun yang masuk ke dalamnya akan sulit untuk menjaga dirinya. Fitnah ada di mana-mana. Tidak ikut terlibat dalam gelimangan uang kotor pun, paling tidak tahu bahwa hak demikian terjadi, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di tengah suasana kekuasaan yang hanya menghargai kekuatan kapital. Mereka yang tidak memiliki modal hanya dianggap “pengemis” yang tengah mengais-ngais rezeki di tengah pertaruhan politik (uang) negeri ini.
Saat Pemuda Persis memilih untuk tidak mengizinkan kadernya merangkap menjadi anggota Parpol, memang aka nada yang mengatakan bahwa Pemuda Persis tidak memiliki kepedulian untuk memperbaiki sistem perpolitikan di negeri ini. Kalau kader Pemuda Persis tidak bergabung dengan parpol, bagaimana parpol akan bisa diperbaiki? Argumen ini dapat saja benar. Akan tetapi, harus juga dibaca secara riil apakah dengan bergabungnya kader Pemuda Persis akan ada jaminan bisa mengubah parpol menjadi lebih ideal atau malah kader-kader yang baik di Pemuda Persis akan ikut terbawa buruk? Belum lagi jika kader Pemuda Persis yang bergabung adalah kader yang tidak baik malah justru akan membuat parpol tempatnya berbagabung bentambah buruk. Bila tidak ada jaminan atas hal ini, maka amat tidak relevan mengaitkan “keharusan” bergabungnya kader Pemuda Persis dengan parpol sebagai usaha untuk “memperbaiki perpolitikan negeri ini”. Pemuda Persis sendiri merasa bahwa jangankan bergabung dengan parpol, mengoptimalkan potensi politiknya sendiri saja belum bisa; apalagi harus berjibaku di tengah arus politik uang yang sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, dalam hal ini berlaku hadis
Kedua, Pemuda Persis tidak ingin konsentrasinya pada kaderisasi terganggu akibat keterlibatan anggota-anggotanya dengan politik, apalagi pemimpinnya. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa konsentrasi Pemuda Persis adalah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi kader Persis dan kader umat yang kokoh secara keimanan, tangguh secara keilmuan, dan cakap menghadapi berbagai tantangan zamannya. Tugas mempersiapkan kader ini bukan tugas yang mudah. Tidak bisa dilakukan sambilan. Harus ada keseriusan dan konsentrasi.
Ini alasan teknis, namun sangat penting. Seringkali tugas-tugas yang harus dikerjakan di jam’iyyah dianggap sebagai tugas sampingan sehingga dikerjakan pula secara tidak serius. Lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya memanfaatkan keberadaannya di jam’iyyah sebagai batu loncatan untuk meraih posisi-posisi politik tertentu. Alih-alih berpikir tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsi kaderisasi dengan baik, yang ada justru posisi organisasi hanya dijadikan sapi perahan untuk kepentingannya sendiri.
Untuk menghindari situasi tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik parpol maupun jam’iyyah, Pemuda Persis mendorong kadernya untuk membuat pilihan bertanggungjawab yang menunjukkan keseriusannya untuk mengerjakan sesuatu. Bila yang dipilihnya adalah Pemuda Persis, maka tugas utama di dalam jam’iyyah ini adalah pembinaan dan kaderisasi. Lakukan ini dengan penuh dedikasi dan tanggung-jawab. Jika tidak nyaman dengan pekerjaan dan tugas di Pemuda Persis dan lebih memilih pekerjaan-pekerjaan politik, lakukan pula hal itu dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Pilihlah parpol yang bisa mewadahi idealismenya. Konsentrasilah di sana untuk secara serisu dapat belajar dan bereksperimentasi untuk mewujdukan cita-cita politik Islam dengan benar. Jangan mejadi orang yang mudabdabîn, tidak tegas apa yang sebenarnya ia ingin pilih.
Ketiga, conflict of interest yang sangat mungkin terjadi antara visi jam’iyyah dengan kepentingan pramatis parpol atau bahkan dengan visi parpol itu sendiri. Alasan ketiga ini yang sangat penting menyangkut ideologi gerakan yang saat ini terasa “asing” saat diperbincangkan di tengah tren politik-uang. Akan tetapi, bagi Pemuda Persis yang sejak awal memperjuangkan ideologi, bukan keuntungan dan kepentingan materi, maka poin ini menjadi sangat penting. Pemuda Persis menyadari sepenuhnya bahwa tidak setiap parpol memperjuangkan ideologi yang sama seperti yang diperjuangkan Pemuda Persis. Kalau ada anggota Pemuda Persis yang akhirnya bergabung dengan Parpol dengan visi ideologis yang berbeda, jelas ini kontra produktif dengan misi Pemuda Persis. Ini juga bisa diartikan bahwa yang bersangkutan “gagal” dikader oleh Pemuda Persis sehingga memilih untuk memperkuat barisan orang lain yang memperjuangkan ideologi yang berbeda. Oleh sebab itu, bagi anggota Pemuda Persis yang seperti itu dipersilakan untuk menentukan polihan antara Pemuda Persis atau yang lain.
Mungkin saja ada parpol yang ideologinya sejalan dengan Pemuda Persis, namun ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Conflict of interest bisa saja terjadi pada hal-hal yang lebih praktis, terutama masalah pekerjaan. Di satu sisi kader yang bersangkutan harus mengerjakan sesuatu untuk partainya, sementara Pemuda Persis menuntut hal lain. Salah satunya pasti akan ada yang dikorbankan, partai atau Pemuda Persis. Siapa pun yang dikorbankan pasti akan dirugikan. Oleh sebab itu, sebelum ada pihak-pihak yang akan dirugikan, sejak awal Pemuda Persis dengan tegas memberikan pilihan kepada kader-kadernya untuk tetap di Pemuda Persis atau di tempat lain. Fokus pada suatu pekerjaan akan lebih memungkinkan siapapun lebih berhasil mencapai tujuannya secara cepat dan efektif. Pekerjaan yang sambilan dan lonpat-lompat justru hanya akan mengakibatkan kegagalan.
Closing Statement: dengan Cara Apa Pemuda Persis Berpolitik?
Melihat argumen-argumen di atas cukup tegas bahwa Pemuda Persis saat ini memilih untuk tidak berada di dalam arus politik “parpol”. Mungkin pertanyaan berikutnya, dengan cara apa Pemuda Persis ikut menentukan “hijau-merah”-nya politik negeri ini? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini.
Pertama, kembali kepada teori politik-kenegaraan modern yang dianut di Indonesia. DI negeri ini kekuatan politik penentu kebijakan bukan hanya ada di wilayah political society, melainkan ada pula secara efektif di wilayah civil society. Kedua kekuatan ini secara bersama ikut menentukan terbentukanya suatu kebijakan. Pemuda Persis adalah salah satu bagian dari civil society yang keberadaan dan hak-hak politikya diakui negara. Jadi, tanpa harus menjadi parpol, bergabung dengan parpol tertentu, atau “menitipkan” kadernya kepada parpol tertentu, secara inheren di dalam tubuh Pemuda Persis ada kekuatan politik yang efektif dan dapat digunakan secara langsung untuk ikut menentukan kebijakan negara.
Masalahnya adalah bahwa posisi politik ini seringkali tidak disadari keberadaannya sehingga sangat jarang—kalaupun dikatakan tidak pernah—digunakan. Banyak kebijakan yang sesungguhnya bisa diubah haluannya hanya berbekal nama “Pemuda Persis”. Misalnya saat ini tengah digodog rancangan KUHP di DPR yang diusulkan pemerintah. Sebagai bagian dari kekuatan civil society yang memiliki hak politik, Pemuda Persis bisa saja datang ke DPR atau pemerintah untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Kekuatan politik Pemuda Persis akan semakin diperhitungkan apabila ditambah dengan pengerahan masa. Kebijakan bisa berubah atas usul Pemuda Persis. Akan tetapi, apakah di Pemuda Persis ada kader yang siap mengkritisi RUU itu dengan argumentasi yang tidak memalukan? Juga apakah di Pemuda Persis ada yang memiliki kapasitas untuk memainkan peran politik ini? Jelas ini kembali kepada keberhasilan kaderisasi di Pemuda Persis. Oleh sebab itu, untuk saat ini sebetulnya tidak perlu terlalu takut Pemuda Persis tidak bisa mempengaruhi kebijakan politik dengan tidak ikut bergabung dengan parpol.
Kedua, visi politik itu bukan hanya sekedar memengaruhi kebijakan, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan dan hukum di masyarakat (tanfîdz). Pemerintah memiliki perangkat untuk tujuan politik yang satu ini. Perangkatnya disebut “aparat penegak hukum” seperti birokrasi, polisi, pengadilan, jaksa, dan sebagainya. Akan tetapi, “badai uang” yang melanda negeri ini telah melumpuhkan kekuatan aparat penegak hukum sehingga berakibat law disobedience (ketidaktaatan pada hukum) terjadi di mana-mana. Aparat tidak banyak yang bisa bertindak tegas. Banyak peraturan perundangan yang akhirnya hanya jadi macan kertas. Secara politik, ini adalah suatu bentuk kegagalan lain.
Pemuda Persis atau Persis adalah di antara sekian banyak NGO yang memiliki akses kepada anggota, jamaah, dan simpatisannya yang bisa jadi lebih dipercayai dibanding kepercayaan mereka terhadap negara (baca: political society). Tentu ini merupakan efek dari konsistensi Persis dalam membina dan mendekati jamaah. Para pemimpin Persis dipercayai dan ditaati karena kejujuran, keihklasan, keilmuwan, dan kezuhudan mereka. Sementara para birokrat dan politisi banyak yang tidak ditaati karena ketidakjujuran, pamrih, dan kemewahan yang mereka kejar. Dibandingkan dengan aparatur negara, kekuatan daya terap nasihat dari para pemimpin Persis (yang juga umumnya ulama) lebih kuat dibandingkan para aparatur politik. Ini adalah wilayah politik yang sebetulnya terbuka peluangnya untuk digunakan seluas-luasnya bagi tegaknya misi politik Islam, yaitu tegaknya agama dan kesejahteraan umat.
Walaupun kedua wilayah politik yang bisa dimanfaatkan oleh kader-kader Pemuda Persis yang memang ingin berjuang dengan wasilah “politik” nyata-nyata dan jelas adanya, namun seringkali tersamarkan dengan kenyataan bahwa kedua wilayah itu adalah wilayah yang “kering”. Tidak ada gelimangan anggaran dan uang di sana. Akibatnya, daya tarinya menjadi sangat rendah. Kalau ini memang yang menjadi alasan mengapa fasilitas politik yang inheren di jam’iyyah tidak dimanfaatkan, maka benarlah bila ada yang su’uzhan memprediksi bahwa orang-orang yang bertarung untuk masuk ke ruang-ruang politik di wilayah political society sama-sama seperti yang lain hanya ingin berebut “kue politik” alias uang! Kalau memang itu yang terjadi, apa artinya ada kader-kader Persis atau Pemuda Persis yang ikut serta dalam pertarungan politik praktis negeri ini? Wallâhu A’lam bi Al-Shawwâb.
[1] Lihat Goodin and Hens Dieter Klingemann (ed.). A New Handbook of Political Sicence. (London: Oxford University Press, 1995) hal. 7
[2] Al-Mawardi menyebut tujuan kekuasaan dalam Islam adalah untuk menjaga urusan agama (hirâsah al-dîn) dan mengelola urusan dunia (siyâsah al-dunyâ) lihat : Muhammad Rasyid Ridha. Al-Khilâfah aw Al-Imâmah Al-‘Uzhmâ. (Kairo: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994) hal. 35; lihat juga Shalah Al-Shawi. Al-Wajîz fi Fiqh Al-Khilâfah. (Kairo: Dâr Al-I’lâm Al-Dauli, tt.) hal. 5.
[3] Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Tibr Al-Masbûk fî Nashîhah Al-Mulûk. (Kairo: Maktabah Al-Kulliyyah Al-Azhariyah, tt.) hal. 18
[4] Al-Hafizh Jalaluddin Al-Suyuthi. Syarh Sunan Al-Nasâ’i. (Beirut: Dâr Al-Ma’rifah, 2001) Jil. 6 hal. 50.
[5] S.P. Varma. Teori Politik Modern. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hal. 225. Lihat juga Arbi Sanit. Swadaya Politik Masyarakat. (Jakarta: Rajawali, 1985) hal. 35
[6] NGO ini secara umum didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki cirri-ciri: 1) bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, maupun negara; 2) tidak bertujuan memperoleh keuntungan materi (nirlaba); 3) kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum. Definisi ini adalah definisi yang resmi dibuat oleh negara melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990. Ini merupakan wujud dari pengakuan negara atas keberadaan organisasi-organisasi non-pemerintah. Apabila RUU Ormas jadi disahkan, maka bagian dari NGO yang khusus, yaitu ormas, mendapat legitimasi lebih kuat lagi keberadaannya oleh negara.
[7] Arbi Sanit. Op. Cit. hal. 35
Share this: Jazakumullah
Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk mengirim ini lewat surel kepada seorang teman(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi pada Reddit(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi via Pocket(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Ketikkan komentar di sini...
Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:
Email (wajib) (Alamat takkan pernah dipublikasikan)
Nama (wajib)
Situs Web
You are commenting using your WordPress.com account.	( Logout / Ubah )
You are commenting using your Google account.	( Logout / Ubah )
You are commenting using your Twitter account.	( Logout / Ubah )
You are commenting using your Facebook account.	( Logout / Ubah )
Batal
Connecting to %s
Beri tahu saya komentar baru melalui email.
Beritahu saya pos-pos baru lewat surat elektronik.
Tuliskan ke
Batal
Kirim ke Alamat Surat Elektronik Nama Anda Alamat Surel Anda
Batal
Tulisan tidak terkirim - cek alamat surel Anda!
Cek surel gagal, silahkan coba kembali
Maaf, blog Anda tidak dapat berbagi tulisan lewat surel.
Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka.

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id

label: de

label: en

label: ms

label: tr


content:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Ketetapan MPR Undang-undang (UU) Undang-undang Darurat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (PERPRES) Keputusan Presiden (KEPPRES) Instruksi Presiden (INPRES) Peraturan BPK Keputusan BPK Keputusan Menteri (KEPMEN) Surat Edaran (SE) Mendagri Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Peraturan Menteri Luar Negeri Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Menteri Perhubungan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Sosial Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Instruksi Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Daerah (PERDA) Qanun Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Peraturan Daerah Istimewa Peraturan Gubernur (PERGUB) Peraturan Bupati (PERBUP) Peraturan Walikota (PERWALI)
Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Agam Kabupaten Alor Kabupaten Asahan Kabupaten Badung Kabupaten Balangan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangli Kabupaten Banjar Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantul Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barru Kabupaten Batang Kabupaten Batang Hari Kabupaten Batubara Kabupaten Bekasi Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belu Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Berau Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Bima Kabupaten Bintan Kabupaten Bireuen Kabupaten Blitar Kabupaten Blora Kabupaten Boalemo Kabupaten Bogor Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bombana Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bone Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Buleleng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulungan Kabupaten Bungo Kabupaten Buol Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Buton Kabupaten Buton Utara Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cilacap Kabupaten Cirebon Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Demak Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dompu Kabupaten Donggala Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Ende Kabupaten Enrekang Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Flores Timur Kabupaten Garut Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Gianyar Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gowa Kabupaten Gresik Kabupaten Grobogan Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indramayu Kabupaten Jayapura Kabupaten Jember Kabupaten Jembrana Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jepara Kabupaten Jombang Kabupaten Kaimana Kabupaten Kampar Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Karang Asem Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karawang Kabupaten Karimun Kabupaten Karo Kabupaten Katingan Kabupaten Kaur Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kebumen Kabupaten Kediri Kabupaten Keerom Kabupaten Kendal Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sitaro Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Kerinci Kabupaten Ketapang Kabupaten Klaten Kabupaten Klungkung Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Kotabaru Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kuantan Sengingi Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kudus Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kuningan Kabupaten Kupang Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kertanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Lahat Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamongan Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Landak Kabupaten Langkat Kabupaten Lebak Kabupaten Lebong Kabupaten Lembata Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lingga Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lumajang Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Madiun Kabupaten Magelang Kabupaten Magetan Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Majalengka Kabupaten Majene Kabupaten Malaka Kabupaten Malang Kabupaten Malinau Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Mappi Kabupaten Maros Kabupaten Maybrat Kabupaten Melawi Kabupaten Mempawah Kabupaten Mentawai Kabupaten Merangin Kabupaten Merauke Kabupaten Mesuji Kabupaten Mimika Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Mojokerto Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Mukomuko Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat Kabupaten Murung Raya Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Nabire Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagekeo Kabupaten Natuna Kabupaten Ngada Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nunukan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Pacitan Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten PALI Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Paser Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pati Kabupaten Pegunungan Arfak Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pemalang Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Pinrang Kabupaten Pohuwato Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Ponorogo Kabupaten Poso Kabupaten Pringsewu Kabupaten Probolinggo Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purworejo Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rembang Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sambas Kabupaten Samosir Kabupaten Sampang Kabupaten Sanggau Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sekadau Kabupaten Selayar Kabupaten Seluma Kabupaten Semarang Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Serang Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Seruyan Kabupaten Siak Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sigi Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sikka Kabupaten Simalungun Kabupaten Simeuleu Kabupaten Sinjai Kabupaten Sintang Kabupaten Situbondo Kabupaten Sleman Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Soppeng Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sragen Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukamara Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumenep Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabanan Kabupaten Takalar Kabupaten Tambrauw Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tangerang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapin Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tebo Kabupaten Tegal Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Temanggung Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Toli-Toli Kabupaten Toraja utara Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulungagung Kabupaten Wajo Kabupaten Wakatobi Kabupaten Way Kanan Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kabupaten Yalimo Kota Ambon Kota Balikpapan Kota Banda Aceh Kota Bandar Lampung Kota Bandung Kota Banjar Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kota Batam Kota Batu Kota Bau-Bau Kota Bekasi Kota Bengkulu Kota Bima Kota Binjai Kota Bitung Kota Blitar Kota Bogor Kota Bontang Kota Bukit Tinggi Kota Cilegon Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Denpasar Kota Depok Kota Dumai Kota Gorontalo Kota Gunungsitoli Kota Jambi Kota Jayapura Kota Kediri Kota Kendari Kota Kotamobagu Kota Kupang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Lubuk Linggau Kota Madiun Kota Magelang Kota Makassar Kota Malang Kota Manado Kota Mataram Kota Medan Kota Metro Kota Mojokerto Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Padang Sidempuan Kota Pagar Alam Kota Palangkaraya Kota Palembang Kota Palopo Kota Palu Kota Pangkal Pinang Kota Pare-Pare Kota Pariaman Kota Pasuruan Kota Payakumbuh Kota Pekalongan Kota Pematang Siantar Kota Pontianak Kota Prabumulih Kota Probolinggo Kota Sabang Kota Salatiga Kota Samarinda Kota Sawah Lunto Kota Semarang Kota Serang Kota Sibolga Kota Singkawang Kota Solok Kota Sorong Kota Subulussalam Kota Sukabumi Kota Sungai Penuh Kota Surabaya Kota Surakarta Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kota Tanjung Balai Kota Tanjungpinang Kota Tarakan Kota Tasikmalaya Kota Tebing Tinggi Kota Tegal Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kota Tomohon Kota Tual Kota Yogyakarta Pemerintah Pusat Provinsi Bali Provinsi Bangka Belitung Provinsi Banten Provinsi Bengkulu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Gorontalo Provinsi Jambi Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Lampung Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Riau Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Utara Badan Kepegawaian Negara Bank Indonesia BPK RI Kementerian Agama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Sosial Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Penjamin Simpanan Otoritas Jasa Keuangan Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria Air, Sistem Penyediaan Air Minum APBD APBN Arsip Asuransi Badan Layanan Umum Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan BUMD BUMN COVID-19 / Corona Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Desa Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Hak Asasi Manusia Hak atas Kekayaan Intelektual Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kebijakan Akuntansi Kebijakan Pemerintah Kehutanan dan Perkebunan Keluarga, Perlindungan Anak Kepegawaian, Aparatur Negara Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan Ketatanegaraan, Kenegaraan Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan Lingkungan Hidup Narkotika Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Partai Politik dan Pemilu Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemilihan Umum Daerah Pemuda dan Olah Raga Penanaman Modal dan Investasi Pencucian Uang Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Perikanan dan Kelautan Perindustrian Perizinan, Pelayanan Publik Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan Pertahanan dan Keamanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pertanian dan Peternakan Perumahan, Permukiman Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah PNBP Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Reklamasi, Penataan Pesisir Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman Struktur Organisasi Subsidi, PSO Sumber Daya Alam Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Teritorial Indonesia Terorisme Tindak Pidana Korupsi Transportasi Darat/Laut/Udara Yayasan
Reset
Filter
COVID-19
Daftar Peraturan Terkait
Peraturan BPK
Statistik Peraturan BPK
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Diundangkan 28 hari yang lalu
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020
Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli
Diundangkan 5 bulan yang lalu
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Diundangkan setahun yang lalu
Lihat Peraturan BPK Lainnya
Baru Diinput
PMK No. 55/PMK.04/2015
Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
Diinput 26 menit yang lalu
PERPRES No. 92 Tahun 2020
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Diinput 29 menit yang lalu
PMK No. 120/PMK.06/2012
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Diinput 50 menit yang lalu
PMK No. 23/PMK.06/2010
Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Diinput 59 menit yang lalu
PMK No. 54/PMK.06/2015
Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Diinput sejam yang lalu
Trending Peraturan
Terbanyak diakses 2 minggu terakhir
PMK No. 72/PMK.02/2020
# 1
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
Permensos No. 8 Tahun 2015
# 2
Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial
INPRES No. 6 Tahun 2020
# 3
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
PERBUP Kab. Lombok Timur No. 5 Tahun 2019
# 4
KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019
# 5
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Permenaker No. 14 Tahun 2020
# 6
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PERPRES No. 33 Tahun 2020
# 7
Standar Harga Satuan Regional
PP No. 17 Tahun 2020
# 8
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
PP No. 11 Tahun 2017
# 9
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
PP No. 12 Tahun 2019
# 10
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tentang
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

annotation: short_sentences header footer


content:
Jasa arsitektur rumah bali, arsitektur rumah bali, jasa arsitektur rumah di bali memang banyak peminatnya. Desain rumah Bali yang tergolong unik dan klasik menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Dimana tradisi Hindu Bali menjadi pengaruh terbesar dalam pembangunan rumah ini, unsur Jawa pun turut serta berperan dalam desain rumah Bali. Gaya vernacular merupakan gaya yang sering ada dalam pembangunan rumah Bali ini.
Dalam pembangunan rumah Bali ini memakai bahan lokal untuk strukturnya. Biasanya bahan yang digunakan untuk membangun adalah bambu, kayu jati, batu bata, kayu kelapa dan bambu. Sehingga membuat beberapa orang tertarik untuk membangun rumah Bali tersebut. Jika dulunya rumah Bali ini hanya ada di Bali saja, maka sekarang ini anda bisa menemukan rumah Bali di berbagai kota besar. Untuk membangun rumah Bali ini tidak bisa dibuat sendiri atau hanya melihat referensi saja.
Karena dalam membangun rumah Bali ini tetap harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Akan lebih baik jika anda membangun rumah Bali dengan meminta bantuan kepada ahlinya. Dengan begitu proses pembangunan rumah ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Dan orang yang ahli dalam membuat desain rumah Bali adalah jasa desain rumah atau arsitek rumah.
Ciri Khas Dari Arsitektur Rumah Bali Yang Perlu Anda Ketahui
Tentunya memiliki rumah idaman dan menarik untuk ditempati bersama dengan keluarga menjadi keinginan hampir semua orang. Demi terwujudnya bangunan rumah yang diimpikan tersebut tidak membuat banyak orang takut untuk mengeluarkan anggaran besar. Karena bangunan yang dihasilkannya akan sesuai dengan impian. Beberapa orang yang ingin membangun rumah Bali ini memilih untuk melakukan kerja sama dengan jasa arsitektur rumah di bali.
Karena arsitek rumah Bali ini tentunya lebih paham dan lebih ahli dalam bidang desain rancang bangun rumah. Akan tetapi dalam pencarian arsitek rumah Bali ini pun tidak mudah meskipun ada begitu banyak informasi yang tersedia. Sebab menemukan jasa arsitektur rumah bali yang tepat dan mengerti kebutuhan anda tentu akan sulit untuk didapatkan. Klien harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih jasa desain rumah yang tepat. Diantaranya adalah mempertimbangkan dengan baik karakteristik hasil karya arsitektur rumah bali yang dihasilkan oleh jasa desain rumah.
Dari melihat portofolio ini anda akan mengetahui bagaimana kualitas hasil desain-nya. Semakin banyak desain rumah Bali yang sudah diselesaikan dan mendapatkan kepuasan dari klien. Maka anda bisa mempertimbangkan dengan baik jasa desain rumah tersebut untuk diajak kerja sama. Serta pastikan juga bahwa jasa desain rumah Bali tersebut memiliki brand dan alamat yang jelas.
Untuk anda yang ingin membangun rumah, maka perlu mengetahui ciri khas dari arsitektur rumah bali terlebih dahulu. Berikut ini ciri khas rumah Bali yang perlu anda ketahui.
Harmonisasi dengan alam
Keharmonisan dengan alam menjadi salah satu karakter dan watak dasar dari arsitektur rumah Bali. Misalnya memanfaatkan ukiran kayu, batu alam, serta bambu.
Ukiran pada batu dan kayu
Pada rumah bali ini sering kali terdapat ukiran baik pada batu atau kayu. Yang mana menjadikan ukiran ini sebagai salah satu gaya pada rumah di Bali. Jadi bukan hal aneh jika jasa arsitektur rumah di bali sering menggunakan ukiran pada batu dan kayu ini.
Tata ruang yang rapi
Dengan penataan ruang pada arsitektur rumah bali akan membuat ruang pada bagian dalam rumah lebih rapi dan nyaman. Selain pada bagian interior rumah, penataan ruang ini pun juga terdapat pada bagian pintu gerbang.
Nah itulah ketiga ciri khas arsitektur rumah bali yang perlu anda ketahui sebelum membangun rumah gaya Bali. Apabila anda merasa kesulitan untuk mendapatkan jasa arsitektur rumah bali terbaik dan terpercaya. Maka ikuti beberapa cara berikut ini untuk menemukannya.
Bertanya kepada jasa kontraktor
Beberapa orang yang ingin membangun rumah biasanya akan mengunjungi jasa bangun rumah terlebih dahulu. Hal ini sebenarnya sah-sah saja. Dari jasa kontraktor bangun rumah ini biasanya mereka bisa mendapatkan informasi mengenai jasa arsitektur rumah bali. Sebab biasanya jasa kontraktor ini melakukan kerja sama dengan jasa arsitek karena koneksi. Anda bisa memilih dengan baik jasa desain rumah Bali seperti apa yang sesuai standar keinginan.
Melakukan survey
Setelah anda mendapatkan rekomendasi jasa arsitektur rumah di bali, maka anda perlu melakukan survey. Dengan melakukan hal ini maka anda bisa melakukan diskusi singkat mengenai desain rumah Bali seperti apa yang diinginkan. Selain itu anda pun bisa membuat pertimbangan yang lebih matang mengenai arsitek desain rumah Bali. Sebab dengan melakukan kunjungan langsung ini membuat anda bisa lebih memahami situasi dan kepribadian dari arsitek rumah Bali tersebut.
Melihat portofolio
Ketika anda melakukan kunjungan langsung ke lokasi jasa arsitektur rumah bali, pastikan untuk melihat portofolio yang dimiliki. Dengan mengetahui portofolio dari jasa desain rumah di Bali ini maka anda bisa mengetahui kuantitas dan kualitasnya. Desain rumah Bali yang baik tentunya memiliki kualitas terbaik dan tidak pasaran. Dimana hasil desain-nya halus, rapi dan tidak ada distorsi. Semakin banyak hasil desain yang sudah diselesaikan oleh jasa arsitek rumah, maka semakin baik pula kredibilitasnya.
Pengetahuan luas mengenai peraturan lokal
Dalam pembangunan rumah di berbagai daerah mana pun, termasuk Bali, tentunya memiliki peraturan tersendiri. Dimana terkadang peraturan ini tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Dengan meminta bantuan jasa arsitektur rumah bali ini akan membuat anda tidak kesulitan ketika proses pembangunan berlangsung. Sebab arsitek rumah di Bali tersebut memiliki pengetahuan luas mengenai peraturan pembangunan rumah di Bali.
Baca juga : jasa desainer
Menemukan Jasa Arsitektur Rumah Di Bali Yang Berpengalaman
Dengan beberapa tips diatas tentunya anda tidak akan merasa kesulitan untuk menemukan jasa arsitektur rumah di bali. Untuk menemukan yang benar-benar tepat dan mampu memahami keinginan anda memang harus lebih berhati-hati. Oleh sebab itulah jangan sampai anda salah memilih jasa desain rumah Bali. Apabila anda belum menemukan jasa desain rumah yang tepat, maka pilihannya adalah dengan memilih DZ Architect & Associates. Jasa desain rumah ini memiliki keahlian terbaik dalam memenuhi keinginan klien mendapatkan desain rumah.
Sudah banyak klien yang mempercayakan pembuatan desain rumah di DZ Architect & Associates dan klien tersebut mendapatkan kepuasan. Diantaranya adalah dari segi desain yang rapi, halus serta tidak ada distorsi. Sehingga hasil desain permintaan klien ini mirip dengan aslinya dan tidak pasaran. Untuk harga jasa desain rumah pun tergolong terjangkau dan dapat menyesuaikan dengan anggaran klien. Jadi pihak klien tidak akan mengeluarkan anggaran yang terlalu banyak untuk mendapatkan desain rumah impian.
Selain itu jasa desain rumah DZ Architect & Associates pun bisa membantu mengawasi pembangunan rumah. Serta membuat susunan anggaran biaya bangun rumah supaya tidak habis terlebih dahulu sebelum pembangunan rumah selesai. Maka dari itulah jangan ragu untuk memilih DZ Architect & Associates sebagai jasa arsitektur rumah bali.
Informasi selengkapnya bisa menghubungi marketing kami dibawah ini :
CS : 0878-2121-4004
Email :
[email protected]
Alamat :
Dz Architect Studio
Jl. Cangkringan No.34, Tegalsari, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55571
Categories RUMAH Tags arsitektur rumah bali, jasa arsitektur rumah bali, jasa arsitektur rumah di bali Leave a comment
SITEMAP
Tentang Kami
Galeri
Layanan
Hubungi Kami
Artikel
KUNJUNGI KAMI
Alamat :
Jl. Cangkringan No.34, Tegalsari, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55571

warc-identified-content-language: ind,eng

label: fr


content:
Apa itu Domain? — Domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi jaringan tanpa menggunakan protokol internet (IP), mengingat bahwa IP biasanya menggunakan angka yang sulit dihafal.
Di dunia internet, domain merupakan aspek penting dalam a situs web. Fungsinya sebagai alamat yang memudahkan pengunjung menemukan informasi yang diinginkan.
Isi Artikel
Apa itu Domain dan Hosting ?
Apa itu Domain?
Jenis-jenis Domain
Domain Tingkat Kedua (SLD)
Kiat untuk Nama Domain yang Efektif
Buat nama yang mudah diingat
Tentukan target pengguna berdasarkan area
Kustomisasi konten situs web
Memilih Layanan Hosting Terbaik untuk Membuat Domain
Pilih domain dan harga sesuai kebutuhan
buat website sekolah gratis di schmu.id
Apa itu Domain dan Hosting ?
Apa itu domain ?,Perkembangan domain saat ini sangat meningkat dari tahun ke tahun. Pertama, domain mulai digunakan pada tahun 1985 oleh perusahaan komputer dari Massachusetts, Amerika Serikat bernama Symbolics.com. Pada akhir tahun 1985 hanya ada enam domain yang terdaftar. Namun, saat ini ada ratusan juta domain yang terdaftar di seluruh dunia, meskipun menurut Slashdot, sekitar 50.000 sudah tidak aktif.
Apa itu Domain?
Bagi Anda yang ingin membuatnya situs web, ada baiknya mengetahui lebih dalam apa domain dan seluk beluknya. Mulai dari jenis yang paling banyak digunakan, cara memilih nama yang efektif hingga memilih penyedia layanan hosting untuk mendapatkan domain. Ulasan berikut bisa Anda lihat.
Jenis-jenis Domain
Apa itu domain, sebagai bagian dalam situs web, domain tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada tiga jenis domain paling sering digunakan. Yaitu domain tingkat atas, domain tingkat kedua, dan domain tingkat ketiga. Adakah dan bagaimana penjelasan ketiganya? Domain Sekolah Gratis dan Hosting untuk Web Sekolah Muhammadiyah.
Domain tingkat atas (TLD) adalah ekstensi yang terletak di akhir nama domain. Misalnya, dalam “www.schmu.id, “ TLD yang disebut adalah akhiran “.com.” TLD itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Domain Tingkat Tinggi Global dan Domain Tingkat Kode Negara.
Kategori Domain Tingkat Tinggi Global biasanya menggunakan domain seperti .com, .net, .org, .edu, dan sebagainya. Domain .com digunakan untuk situs web komersial, sedangkan .net digunakan untuk situs web jaringan, dan .edu untuk pendidikan. Ada juga domain lain seperti .org untuk organisasi, .mil untuk situs angkatan bersenjata dan sebagainya.
Sementara itu, Domain Tingkat Kode Negara lebih sering digunakan untuk domain lokal di negara-negara tertentu. Misalnya, .id untuk domain Indonesia, .cn untuk Cina, dan .my untuk Malaysia. Domain untuk situs web pemerintah dan lembaga pendidikan negara juga menggunakan ekstensi Domain Tingkat Kode Negara.
Domain Tingkat Kedua (SLD)
Jenis domain berikutnya adalah Domain Tingkat Kedua, biasa disebut sebagai SLD atau “2LD.” SLD mengacu pada nama agensi, organisasi, atau nama pilihan yang digunakan. Saat menyalin dari nama domain pada poin di atas, “schmu” adalah SLD yang dimaksud. Penting bagi Anda untuk membuat SLD yang mudah diingat, diketik, dan dieja oleh pengunjung. Karena itu, Anda harus menggunakan nama yang akrab dan tidak terlalu panjang. Anda dapat membuat domain SLD ini dengan mendaftar dan membelinya. Jangan lupa, lakukan pembaruan rutin setidaknya selama satu tahun.
Umumnya Domain Tingkat Ketiga atau 3LD ini adalah nama domain yang Anda berikan sebelum TLS dan SLD. Misalnya, jika Anda membuatnya untuk digunakan surel, Anda dapat menambahkan webmail.namadomain.com. Demikian pula untuk hal-hal lain seperti blog (blog.domainname.com), promo (promo.domainname.com), dan sebagainya. Di dunia internet, 3LD juga sering disebut sebagai subdomain. Nama dapat dibuat sesuai kebutuhan setelah Anda memiliki SLD.
nama-nama domain
Kiat untuk Nama Domain yang Efektif
Apa itu domain?, Domain penting untuk dibangun situs web jadi itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Karena, jika ada situs web dengan nama domain yang sama, itu tidak akan digunakan. Nama domain di internet juga diatur oleh lembaga internasional khusus yaitu Internet Corporation untuk Nama dan Nomor yang Ditugaskan . Karena itu, untuk membuat nama domain, pertimbangkan hal berikut:
Buat nama yang mudah diingat
Langkah pertama adalah menentukan nama domain yang dibuat. Usahakan namanya tidak terlalu rumit dan mudah diingat. Jika domain sulit diingat, dieja atau diketik tentu akan membuat pengunjung kesulitan.
Biasanya, pembaca lebih suka nama yang tidak panjang dan unik. Semakin unik nama yang digunakan akan membuat calon pengunjung semakin tertarik. Namun, Anda harus memilih nama yang sesuai dengan isi situs web prospektif dan memilih nama yang sesuai dengan norma dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang dapat menyinggung SARA.
Tentukan target pengguna berdasarkan area
Kedua, Anda juga perlu menentukan audiens target Anda situs web berdasarkan area. Jika target yang ingin dicapai adalah pemirsa di Indonesia, maka Anda dapat menggunakan nama domain dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa juga, gunakan itu kata kunci yang menjadi topik yang sedang tren dan sering muncul di mesin pencari. Untuk yang ini, Anda perlu menggunakan beberapa alat dalam melihat seberapa besar volume kata kunci yang sering digunakan.
Kustomisasi konten situs web
Last but not least adalah, buat nama yang cocok dengan konten situs web. Misalnya, jika situs web-Anda dibuat untuk produk mode, lalu cari nama tertentu yang sesuai dengan tren mode. Contoh lain, kita dapat mengambil dari nama “schmu.” Hanya dengan melihat namanya, pikiran kita langsung tertarik situs web yang menyediakan layanan hosting awan ddengan kualitas terbaik di Indonesia. Nama tersebut setidaknya menjadi ciri khas dan dapat menentukan target, baik dari sisi target pasar dan area target.
Memilih Layanan Hosting Terbaik untuk Membuat Domain
Apa itu Domain?, Domain adalah elemen terpenting yang memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pengguna situs web. Karena itu, Anda perlu menggunakan layanan hosting awan terbaik di Indonesia sehingga Anda tidak salah memilih. Mempertimbangkan banyak penyedia layanan hosting menyediakan layanan yang berbeda. Setidaknya di sini ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memilih layanan hosting terbaik saat membuat domain untuk situs web-anda.
Saat ini, banyak perusahaan menawarkan layanan terbaik untuk menemukan pelanggan potensial. Jika Anda tertarik menggunakan layanan hosting situs web, langkah pertama yang dapat Anda ambil untuk memilih hosting untuk domainnya Anda harus benar-benar selektif dalam memilihnya. Karena itu, rajin mencari informasi tentang promo paket hosting dari berbagai sumber yang bisa Anda temui. Selain itu, secara selektif pilih penyedia yang tepercaya dan memiliki reputasi baik. Cari testimonial dari pengguna lain, jika banyak testimonial menunjukkan hal-hal positif mengapa tidak memilih layanan hosting itu.
Pilih domain dan harga sesuai kebutuhan
Tidak hanya dalam hal spesifikasi dan reputasi, juga penting untuk mempertimbangkan harga yang sesuai anggaran. Harga setiap domain bervariasi, tergantung pada penggunaan dan kebutuhan mulai dari puluhan dan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Biasanya harga berlaku selama satu tahun. Beberapa domain, seperti .id dan .com, memiliki harga yang cukup tinggi karena banyak digunakan dan sangat efektif untuk pencarian. Karena itu Anda harus tahu daftar harga ditawarkan oleh penyedia layanan hosting itu.
baca juga: Cara Memilih dan Mengganti Theme WordPress
Domain adalah hal-hal penting yang tidak boleh Anda lupakan ketika Anda akan membuat situs web. Setelah Anda berhasil memilih dan membeli domain sesuai dengan keinginan Anda, jangan lupa untuk mengisi situs web dengan konten yang bisa menjadi manfaat positif bagi pembaca. Karena, semuanya akan berharga ketika dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga ulasan ini dapat membantu Anda sebelum membuat situs web. Semoga berhasil!
penjelasan diatas membahas apa itu domain dan fungsinya, semoga bermanfaat.
editor: buya sorta
buat website sekolah gratis di schmu.id
Source: dewaweb
Tags: Apa Itu DomainNama DomainWebsite Gratis
Related Posts
Tutorial
Cara Menghapus Malware di Blog WordPress
by mimin
September 23, 2020
0
Cara Menghapus Malware di Blog Wordpress : Malware adalah virus yang dapat menebar serta menyerang skema operasi computer atau web....


content: Maaf pesan anda tidak langsung kami tampilkan karena pesan tersebut masih perlu kami administrasi terlebih dahulu.


content: Menyediakan berbagai peralatan rumah tangga Vicenza dan perlengkapan dapur Vicenza untuk kebutuhan harian Anda. Segera kunjungi www.tokovicenza.com dan dapatkan penawaran terbaik.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Fungsi kemasan standing pouch – Standing pouch merupakan kemasan yang saat ini banyak dipilih oleh produsen untuk mengemas produknya. Penggunaan kemasan tersebut bisa anda temukan pada berbagai bentuk produk baik padat maupun cair. Produk padat misalnya biji kopi, bubuk kopi, kosmetik, dan makanan hewan peliharaan.
Plastik Standing Up Pouch termurah terlengkap berbagai ukuran, KLIK DISINI
Produk cair misalnya minyak goreng, sabun detergen, dan masih banyak lagi. Hal tersebut terjadi karena kemasan tersebut memang memiliki banyak kelebihan yang dapat menguntungkan konsumen maupun produsen. Konsumen diuntungkan karena kemasan tersebut dapat menjaga isi produk yang ada di dalamnya dengan baik sehingga produk yang dibeli dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.
Produsen juga diuntungkan karena konsumen cenderung memiliki produk yang dikemas secara aman dan hygienis, sehingga keuntungan yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.
Kemasan standing pouch dapat terbuat dari beberapa material seperti plastik, nylon, alumunium foil, dan kertas. Bahan-bahan tersebut memiliki kelebihan yaitu dapat menjaga isi produk dari pengaruh keadaan di luar kemasan sehingga bentuk, rasa, dan aromanya tidak berubah dan akan tetap sama seperti saat awal dikemas.
Hal tersebut membuat produk memiliki ketahanan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemasan yang terbuat dari plastik, nylon, dan alumunium, dapat melindungi isi produk dari air. Kemasan yang terbuat dari alumunium foil dan kertas dapat melindungi produk dari sinar matahari. Dan seluruh bahan tersebut juga dapat melindungi isi produk dari serangga.
Baca Juga:
Tujuan Kemasan
Pengertian Kemasan
Jenis Kemasan
Fungsi Kemasan
Desain Kemasan
Manfaat Kemasan
Kemasan tersebut juga dibuat dan didesain dengan sedemikian rupa sehingga kedap udara. Kelebihan dari material tersebut membuat produk dapat terjamin keamanannya.
Selain aman, Fungsi kemasan standing up pouch juga memiliki kelebihan lain yaitu hygienis. Kemasannya yang tertutup rapat membuat tidak adanya celah yang dapat digunakan bakteri sebagai pintu masuk. Kemasan yang memiliki kelebihan tahan air, melindungi dari sinar matahari, melindungi dari serangga, dan juga kedap udara, dapat mencegah produk agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri dari luar sehingga produk tidak kotor dan tetap hygienis sehingga produsen tidak mengecewakan konsumen, dan konsumen tidak merasa dirugikan.
Itulah beberapa penjelasan dari kelebihan yang akan didapat jika sebuah produk dikemas menggunakan standing pouch. Keamanan dan kehygienisan produk telah dijamin tanpa perlu melakukan usaha dan pengorbanan yang besar. Cukup menggunakan kemasan tersebut, dan produk anda dapat diterima oleh konsumen dengan baik.
Apalagi saat ini kehygienisan menjadi faktor utama yang dipikirkan oleh konsumen sebelum membeli dan mengonsumsi suatu produk. Jika kehygienisan sudah terjaga, maka konsumen pun akan mempercayai produk anda dan keuntungan yang anda dapatkan dari hasil penjualan akan berlipat-lipat sesuai yang diharapkan. Apalagi jika ditunjang dengan kegiatan promosi yang gencar dan sering. Semoga artikel ini bermanfaat.

label: lv


content:
Pagi 1 Kapsul Setelah Sarapan Pagi. Jual Obat Penirum Di cara perbesar penis dengan aloe vera Jakarta Barat. Untuk memastikan keasliannya obat ini, dan agar oknum-oknum tertentu tidak memalsukannya, sehingga obat ini hanya dipasarkan via online saja, atau bagi Anda yang dekat perusahaan kami bisa langsung datang ke kantor kami di CV. Karya Abadi. Obat Lelaki Perkasa V9 Kuat Tahan Lama ini telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
Itulah informasi mengenai beberapa efek samping mengonsumsi obat tekanan darah tinggi yang perlu diketahui. Walaupun begitu, Anda tidak boleh menghentikan pengobatan secara sembarangan. Konsultasikan dengan dokter mengenai dampak yang Anda alami setelah mengonsumsi obat antihipertensi. Dengan begitu, kemungkinan dokter akan meresepkan obat lain yang sesuai dan cocok untuk Anda. Aku tersadar dan berdiri menjauhinya, duduk kembali di kursi. Lisa memberikan teh hangat, kami semua masih telanjang, masih kurasakan seakan penis Andi masih mengganjal vaginaku. Cara pemakaian minyak lintah untuk kejantanan pria. Cara Tepat Menggunakan Minyak lintah Untuk Kejantanan Pria. Pria adalah seorang pemimpin bagi seorang wanita. Pria dan wanita diciptakan berpasang-pasangan. Ada pria dan ada wanita. Untuk itulah kehidupan di bumi akan terus bertambah ramai. Meneruskan keturunan yang dilakukan oleh pria dan wanita harus ditempuh lewat hubungan pernikahan. Sebuah janji suci sehidup semati.
Hingga kini, masalah ejakulasi dini menjadi hal yang cukup menakutkan bagi pasangan yang telah menikah, khusus bagi para pria atau suami. Bagaimana tidak, pasangan yang pihak prianya sering mengalami ejakulasi dini saat berhubungan intim, tentu akan menjadi malu kepada istrinya, yang bila terjadi secara berkepanjangan bisa terjadi akan menyebabkan stress dan depresi. Jadi ayo hubungi saya sekarang supaya keperkasaan Anda meningkat drastis, Anda dapat menghubungi saya lewat WA atau BBM di bawah ini.
Kabarnya lagi, pria bersuara berat cenderung memiliki ukuran mr P yang memuaskan. Memang tidak jelas seperti apa di balik kata memuaskan itu, tetapi sebenarnya kan semua kembali pada teknik, bukan melulu ukuran yang besar.
Pengendara motor tersebut terekam dalam sebuah video tengah memainkan alat kelaminnya sambil mengejer wanita dalam sebuah mobil. Ia melakukan masturbasi sambil terus membuntuti mobil si target. Foredi beredar di Indonesia karena didistribusikan oleh Pt. Accelerate Business Eminence, salah satu perusahaan yang memasarkan produk dengan distribusi penjualan dengan cara multi level marketing. Selai hal tersebut, yang membuat produk dari perusahaan ini begitu dikenal di masyarakat Indonesia karena produk-produk perusahaan juga dipromosikan oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan di percaya oleh cara perbesar penis dengan aloe vera masyarakat sebagai pakar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Misalnya saja, produk untuk obat yang menyangkut kebutuhan biologis atau mengenai organ reproduksi telah direkomendasikan oleh pakar reproduksi Boyke Dian Nugraha yang sangat familiar di kalangan masyarakat.
Kemudian tangan istri Anto dengan cekatan menelanjangiku, melemparkan celana panjang dan cd-ku sekenanya. Tangannya langsung memegang pangkal penisku dan mengocoknya, sementara bibirnya langsung mengemut, menghisap dan menjilati penisku membuat aku semakin melayang diterpa nikmat yang luar biasa.
Venis pnjng dn bsar
Cara mengatasi ejakulasi dini islami
Senam kegel tidak membutuhkan persiapan dan peralatan khusus. Oleh karena itulah senam ini mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Apabila Anda baru melakukan senam kegel, maka sebaiknya melakukan senam dengan cara berbaring. Ini untuk memastikan posisi otot dasar panggul. Dan melakukan senam ini cukup mudah, yaitu Anda dapat mencoba mengencangkan otot seperti sedang menahan urin ketika buang air kecil. Otot yang berfungsi untuk menahan itulah yang disebut sebagai otot dasar dasar pada panggul. rahasia pembesar penis.
Obat Viagra 100 mg kemasan isi 30 butir sangat cocok untuk membuat kuat ereksi pada penis. Obat Kuat Viagra Usa 100 mg asli buatan Amerika Serikat sangat BAGUS untuk meningkat kan stamina seksual pria, menyembuhkan impotensi, ejakulasi dini, lemah syahwat dan mampu ber ulang-ulang. Jika gigitan tersebut dipadukan dengan jilatan, maka sensasi yang ditimbulkannya akan terasa menyengat. Gigit lembut di antara gigi Anda sebentar, lalu lepaskan dan ulangi lagi segera.
Apakah agan sudah tau bagaimana cara jitu untuk mengatasi ejakulasi dini secara cara perbesar penis dengan aloe vera alami. Cara menyembuhkan ejakualsi dini secara permanen dapat di atasi tanpa.
Untuk Membantu Menambah Ukuran Alat Vital, Diminum Rutin Setiap Hari Dua Kali Sebanyak 5 – 8 Tetes Sesudah Makan.
Bisa Langsung Di Tuangkan Di L >BENTRAP Sekali Minum Bisa Terasa 3 Hari Reaksinya. Kami siap membantu anda cara perbesar penis dengan aloe vera dalam menuntaskan berbagai permasalahan vitalitas anda dengan cepat, aman dan tidak menimbulkan efek samping. Pengobatan Vitalitas Pria Bandung Bersama Abdul Basit khusus tua dan muda siap melayani berbagai keluhan vitalitas anda diantaranya. Intisari-Online.com – Siapa bilang latihan kegel hanya untuk wanita? Latihan Kegel juga untuk pria, kok. Latihan kegel berguna untuk pria yang menderita inkontinensia urin, yaitu kandung kemih bocor dan ejakulasi dini. Latihan ini membantu untuk mengontrol kebocoran urin serta untuk bertahan lebih lama di tempat tidur. Pubococcygeus (PC) adalah otot yang bekerja keluar dengan melakukan latihan kegel. Otot-otot ini mengontrol aliran urin serta air mani dan ketika itu longgar, maka mengarah pada inkontinensia urin dan ejakulasi dini.


content:
Mujtahid lainnya, di masa tersebut juga, diam terhadap penyampaian pendapat ini, tanpa ada pengingkaran, setelah mereka mengetahui dan menelaah pendapat tersebut.
Apakah ijma’ sukuti ini dianggap sebagai ijma’ atau tidak tidak? Ada 5 pendapat ulama tentang hal ini.
Ijma’ Sukuti bukan termasuk ijma’, juga bukan hujjah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi’i, ‘Isa bin Aban, Al-Baqillani, dan kalangan Malikiyyah.
Ijma’ Sukuti merupakan ijma’ dan hujjah yang qath’i. Ini adalah pendapat mayoritas Hanafiyyah dan Imam Ahmad.
Ijma’ Sukuti dianggap sebagai ijma’ setelah berlalunya masa mereka (ketika ahli ijtihad di masa tersebut telah meninggal semua). Hal ini karena berterusannya mereka dalam diam terhadap persoalan ini, hingga kematian mereka, memperkecil peluang kemungkinan mereka tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Ini adalah pendapat Abu ‘Ali Al-Jubbaiy.
Ijma’ Sukuti bukan ijma, namun ia hujjah. Ini adalah pendapat Abu Hasyim bin Abi ‘Ali.
Pendapat yang mirip dengan pendapat yang keempat ini adalah pendapat Al-Amidi, bahwa ijma’ sukuti adalah ijma’ yang zhanni dan ia bisa dijadikan hujjah. Pendapat ini didukung oleh Ibn Al-Hajib dalam Mukhtashar-nya, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafiyyah.
Ijma’ Sukuti bukan ijma’, juga bukan hujjah, jika yang mengeluarkan pendapat adalah seorang penguasa. Namun, jika yang menyampaikan pendapatnya bukan penguasa, maka ia ijma’ dan hujjah. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Hurairah.
Sumber: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, cet. Dar Al-Fikr, Damaskus, Juz 1, Hlm. 526-527.
Jika Anda menyukai tulisan ini, silakan bagikan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp dan lainnya. Anda juga boleh menyalin isi tulisan ini ke website atau blog pribadi, tanpa perlu izin khusus, selama tetap mencantumkan nama penulis aslinya dan alamat blog ini.
Mohon doakan juga kebaikan bagi penulis dan keluarga di dunia dan akhirat, serta ditambahkan ilmu, dilapangkan rezeki dan dimudahkan seluruh urusannya.


content:
Custom Wallpaper Papel De Parede Hd Mountain Waterfall Natural - 16+ Wallpaper Dinding Natural 2018 ae01.alicdn.com 18974
16+ Wallpaper Dinding Natural 2018
By Anita AryaniPosted on February 2, 2019 January 6, 2019 25 views
16+ Wallpaper Dinding Natural 2018 | Untuk beberapa orang-orang yang mana belum terlalu mengenal wallpaper dan hal-hal tentang rumah minimalis, tentunya menentukan wallpaper untuk rumah minimalis menjadi sesuatu yang cukup tak mudah. Memang untuk memilih wallpaper bagi suatu rumah membuat kita harus memikirkan beberapa hal penting. Memilih wallpaper untuk tiap ruangan tentu saja harus sesuai dengan ruangan tersebut. Sedangkan dalam suatu rumah ada lebih dari 2 ruangan yang mana harus Anda sesuaikan wallpapernya supaya tetap serasi satu sama lain walaupun memang berbeda corak dan warna.
Natural Landscape Trees Wallpaper Custom Wall Mural Green Photo – 16+ Wallpaper Dinding Natural 2018
Mengapa kita harus memilih wallpaper? Kenapa tidak memakai cat dinding saja? Ada beberapa alasan dan pertimbangan untuk sebagian masyarakat mengapa mereka menentukan wallpaper. Salah satu yang paling banyak menjadi pertimbangan adalah bahwa dinding rumah dalam ruangan biasanya akan terlihat sangat monoton dan membosankan dengan warna polos yang dihasilkan jika kita hanya menggunakan cat dinding saja. Satu warna yang mana monoton. Sedangkan jika kita ingin membuatnya lebih variatif, kita harus membeli berbagai macam warna cat dinding agar kita bisa memadukannya atau bisa menggambar dinding polos di rumah kita.
Beibehang Custom Wallpaper Natural Landscape Wood Bridge Wood Mural – 16+ Wallpaper Dinding Natural 2018
Custom Wallpaper Papel De Parede Hd Mountain Waterfall Natural – 16+ Wallpaper Dinding Natural 2018
Namun pengerjaan lukisan dinding atau motif yang mana Anda kehendaki tentu akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal. Oleh Sebab itu, biasanya wallpaper akan lebih suka dipilih dibandingkan dengan penggunaan cat dinding. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya memilih wallpaper rumah minimalis yang cocok mengingat wallpaper rumah mininalis akan menentukan warna dan suasana yang akan Anda bawa di rumah Anda. Berikut ini adalah beberapa contoh Wallpaper Dinding Natural yang dapat membantu Anda menentukan dan memilih wallpaper untuk rumah Anda.
Hot Sale Forest Fashion 3D Wallpaper Home Wall Mural Tv Setting – 16+ Wallpaper Dinding Natural 2018
Jual Wallpaper Dinding 3D Nature Custom Di Lapak Wallpaper Printing – Wallpaper Dinding Natural
16+ Wallpaper Rumah Natural Yang Inspiratif | Cat Rumah Minimalis – 16+ Wallpaper Dinding Natural 2018