## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 T Rezky Amelia Indra Yani 2 Ida Hanifah
3 Ramlan

## Affiliation
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email 1 rezky.amelia1997@gmail.com 2 idahanifah@umsu.ac.id
3 ramlan@umsu.ac.id

## Date Submission
13 December 2023

## Date Accepted
28 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249

## KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI

## UNDANG  -UNDANG  NOMOR  40  TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022

## Abstract
Each  company  is  established  based  on  an  agreement  (contract). This means that it must be carried out by at least two people or more  as  shareholders,  who  agree  to  jointly  establish  a  limited liability  company  which  is  proven  in  writing  in  Indonesian, arranged in the form of articles of association, then contained in the  deed  of  establishment  made  in  front  of  a  notary  and  each founder is obliged to take shares and without a notarial deed. This provision is a principle in the establishment of a limited liability company which in accordance with micro and small businesses can be called an individual company because it can be established by one person. Normative or doctrinal legal research proposed in this study  is  research  on  legal  principles.  This  research  not  only describes  a  situation  or  phenomenon,  both  at  the  positive  and empirical legal levels, but also wants to provide proper regulation (das  sollen)  and  solve  legal  issues  related  to  the  study  of  legal synchronization  of  the  establishment  of  an  Individual  Limited Liability  Company  in  terms  of  Law  Number  40  Year  2007  and Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  02  of  2022.  There  are  no physical  documents  for  the  establishment  of  an  individual company that must be provided to the government, only scans of the documents, and the party signing the statement cannot be sure that the document has been signed directly by the party concerned concerned.  Thus  there  is  no  need  for  a  notarial  deed  in  the establishment of a Micro Small Enterprise company. Dissolution of companies for micro and small businesses is carried out by the GMS  which  is  stated  in  the  dissolution  statement  and  notified electronically  to  the  Minister.  PTs  are  still  formed/made  with  1 (one)  legal  subject,  so  the  legal  subject  is  obliged  to  transfer  its shares  to  other  parties  with  a  specified  period  of  time.  has  been determined, so that the legal subject in a limited liability company is not single, but more than 1 (one) party. Thus, it does not rule out the possibility that there is a single shareholder in a limited liability company, but it is also possible that the single shareholder is  personally  responsible  for  all  losses  suffered  by  the  limited liability company, whether intentional or unintentional, and can be  dissolved  in  the  District  Court  at  the  request  of  the  party.
interested parties.
Keywords: Legal  Synchronization,  Limited  Liability
Company, Individual

## Abstrak
Masing-masing  perusahaan  didirikan  berdasarkan  suatu perjanjian  (kontrak).  Artinya  harus  dilakukan  oleh  sekurang- kurangnya oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang  sepakat  untuk  bersama-sama  mendirikan  suatu  perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disusun  dalam  bentuk  anggaran  dasar,  kemudian  dituangkan dalam  akta  pendiriannya  dibuat  dihadapan  notaris  dan  setiap pendiri wajib mengambil saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini  menjadi  asas  dalam  pendirian  perseroan  terbatas  yang menurut  usaha  mikro  dan  kecil  dapat  disebut  perseroan perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Penelitian hukum normatif atau doktrinal yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai asas-asas hukum. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena, baik dalam tataran  hukum  positif  maupun  empiris,  namun  juga  ingin memberikan  pengaturan  yang  tepat  (das  sollen)  dan menyelesaikan  permasalahan  hukum  terkait  kajian  sinkronisasi hukum  pendirian  Perseroan  Terbatas  Perorangan.  ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022. Tidak ada dokumen fisik pendirian  perusahaan  perseorangan  yang  harus  diserahkan kepada  pemerintah,  yang  ada  hanya  scan  dokumen,  dan  pihak yang  menandatanganinya.  pernyataan  tersebut  tidak  dapat menjamin  bahwa  dokumen  tersebut  telah  ditandatangani langsung  oleh  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  tidak diperlukannya  akta  notaris  dalam  pendirian  perusahaan  Usaha Mikro  Kecil.  Pembubaran  perusahaan  usaha  mikro  dan  kecil dilakukan  melalui  RUPS  yang  dituangkan  dalam  pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, sehingga subjek  hukum  wajib  mengalihkan  sahamnya  kepada  pihak  lain dengan jangka waktu tertentu. telah ditentukan, sehingga subjek hukum dalam perseroan terbatas tidak tunggal, melainkan lebih dari  1  (satu)  pihak.  Dengan  demikian,  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  dalam  suatu  perseroan  terbatas  terdapat seorang  pemegang  saham  tunggal,  namun  tidak  menutup kemungkinan  pula  bahwa  pemegang  saham  tunggal  tersebut bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  segala  kerugian  yang diderita perseroan terbatas tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat pula dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak. pihak yang berkepentingan.
Kata  Kunci:  Sinkronisasi  Hukum,  Perseroan Terbatas, Perorangan.

## PENDAHULIAN
Pembangunan  bidang  ekonomi  di  Indonesia  telah  berjalan  setelah  kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan per-ekonomian negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang
dapat  menjamin  terselenggaranya  iklim  dunia  usaha  yang  kondusif  dalam  rangka pengelolaan perusahaan yang baik (Aminuddin, 2004).
Ketentuan tentang badan hukum didalam KUH Perdata sangat sederhana. Dalam KUH Perdata  hanya  terdapat  13  pasal  yang  mengatur  tentang  badan  hukum  yang  dimulai  dari pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Faktor Penyebab sedikitnya pasal yang mengatur  tentang  badan  hukum,  karena  orang  mempelajari  atau  membicarakan  masalah badan  hukum  dengan  sebenar-benarnya  baru  sesudah  dikodifikasi  selesai  dibuat  (Salim, 2005).
Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  hadir  untuk  mengganti  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga  perlu  diganti  dengan undang-undang yang baru sehingga menjadi landasan hukum pembangunan sektor ekonomi dan kerangka hukum bagi pengaturan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ( good corporate governance) pada suatu perusahaan di Indonesia (Khairandy & Malik, 2007).  Hukum  dan  standar  yang  merumuskan  hak  dan  tanggung  jawab  para  pemegang saham,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  dewan  komisaris  berbeda-beda  antara  negara  yang menganut sistem Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental . Di Inggris dan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh model Anglo Saxon, modelnya berbasis pada single board system , sehingga keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak dipisahkan (Khairandy & Malik, 2007). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah (Asyhadie & Sutrisno, 2012).
“Badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”
Status  perseroan  terbatas  adalah  sebagai  badan  hukum,  oleh  karena  itu  hukum memperlakukan  pemilik  dengan  pemegang  saham  dan  pengurus  atau  direksi  sebagai terpisah  dari  perseroan  terbatas  itu  sendiri,  yang  dikenal  dengan  istilah separate  legal personality , yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri (Asyhadie & Sutrisno, 2012). Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak) artinya harus dilakukan oleh minimal dua  orang  atau  lebih  sebagai  pemegang  saham,  yang  sepakat  bersama-sama  mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris; dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan terbatas (Asyhadie & Sutrisno, 2012).  Syarat yang harus dipenuhi supaya pendiri dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum ( rechtspersoon, legal entity). Syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat fakultatif  atau alternative. Satu  saja  dari  syarat  itu  cacat  ( defect) atau  tidak  terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum (Harahap, 2011). Dalam hal ini, anggota dewan komisaris merangkap sebagai Dewan Direksi dan kedua organ inilah yang disebut sebagai Board of Directors .
Perusahaan  di  Indonesia  sendiri  umumnya  menggunakan  sistem  Eropa  Kontinental yang disebut dengan two board system . Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara Keanggotaan  Dewan  Komisaris  sebagai  pengawas,  dan  Dewan  Direksi  sebagai  eksekutif dalam perusahaan. Kehadiran perseroan terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik
bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan  bentuk  badan  usaha  yang  paling  sering  digunakan  saat  ini  dengan  ciri  khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya (Nadapdap, 2007).
Perkembangan  hukum  di  Indonesia,  tepatnya  pada  Februari  2020  pemerintah merampungkan  sebuah  rancangan  peraturan  perundang-undangan  baru  dalam  rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan “omnibus law” atau UU Cipta Kerja yang kemudian mulai dibahas melalui rapat paripurna pada April 2020 oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesi  (DPR-RI)  (Kompas,  2020).  Peraturan tersebut  memuat  banyak  perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang  salah  satunya ialah  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas.  Adapun  urgensi dibuatnya  UU  Cipta  Kerja  dikarenakan  diperlukannya  reformulasi  kebijakan  secara  tepat dalam rangka merespon dinamika perubahan global agar dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi.
Hadirnya  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  mempengaruhi  struktur  ekonomi  untuk menggerakkan semua sector demi mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7-6% yang dicapai  melalui  penciptaan  lapangan  kerja  yang  berkualitas  dan  peningkatan  investasi sehingga  mampu  meningkatkan  pendapat  dan  daya  beli,  serta  mendorong  konsumsi  dan produksi dalam negeri. Lapangan kerja akan berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif, pegangguran akan meningkat, dan Indonesia berpotensi besar terjebak dalam jebakan negara berpendapatan  menengah (middle  income  trap) bila  hal  tersebut  tidak  dilakukan  (Parikesit, 2020).
Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, Mahkamah  Konstitusi  pada  November  2021  melalui  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (N. T. A & A, 2021).  Hal ini disebabkan oleh dikabulkannya sebagian permohonan uji formil pada perkara yang diputus tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan pembentukan UU  Cipta  Kerja  cacat  formil  karena  tidak  didasarkan  pada  metode  yang  tepat  dalam pembentukan undang-undang dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  secara  bersyarat  (inkonstitusional  bersyarat)  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa setelah putusan tersebut diucapkan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
Konsekuensi yuridis atau implikasi hukum putusan tersebut terhadap keberlakuan UU Cipta  Kerja,  dalam  rencana  membentuk  Omnibus  Law  dalam  bentuk  Undang − Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  UU  ini  dibentuk  untuk  memudahkan  iklim  berusaha  di  Indonesia.  Dalam perjalanan, dua rencana UU ini kemudian digabung menjadi satu UU dengan nomenklatur cipta  kerja.  Urgensi  UU  cipta  kerja  adalah  adanya  dinamika  perubahan  global  yang  perlu direspon  secara  cepat  dan  tepat,  sebab  tanpa  reformulasi  kebijakan  maka  pertumbuhan ekonomi akan melambat. UU Cipta Kerja secara dinamika menimbulkan kontroversi public penolakan UU ini pun muncul ke permukaan karena UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada  usaha  besar  dan  investasi  asing.  UU  dianggap  mengabaikan  kepada  peraturan perlindungan  mengenai  isu  ketenagakerjaan,  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam.
Pemerintah dianggap hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja ( Ease of Doing Busines-EODB) (Aziz & Febrianingsih, 2020).
PT yang sesuai dengan UMK ini dapat disebut dengan PT perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model PT ini dikenal di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta  diterapkan  juga  di  negara − negara  Asia  Tenggara  seperti  Malaysia  dan  Singapura. Istilah Single − Member  Private  Limited  Liability  Company  atau  Single-  Member  Company merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang- undangan mereka sebagai kesamaan  dengan  PT  perseorangan  yang  akan  diusulkan  untuk  diatur.  PT  Perseorangan untuk  UMK  ini  tidak  memerlukan  Akta  Pendirian,  akan  tetapi  hanya  cukup  pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan) (Aziz & Febrianingsih, 2020).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  Indonesia telah mengenal bentuk usaha perseroan sejak ratusan tahun yang lalu. Namun serangkaian aturan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  belum  terdapat  peraturan  tentang  perseroan perorangan. Karena menurut peraturan yang ada sebelumnya perusahaan milik perorangan adalah  tanggung  jawab  mutlak  pemilik  usaha.  maka  dari  itu  yang  menjadi  objek  hukum adalah  pemilik  usaha  itu  sendiri.  Undang-undang  Cipta  Kerja  dibuat  dalam  upaya mempermudah  terciptanya  lapangan  kerja.  Di  dalam  UU  ini  dimuat  peraturan  peraturan baru  yang  akan  mempermudah  segala  macam  proses  perizinan  dan  tata  kelola  usaha. Sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  bisnis  dan  investasi  di  Indonesia, terciptanya  lapangan  kerja  yang  lebih  banyak  serta  meningkatkan  kemampuan  ekonomi masyarakat di Indonesia.
Undang-undang ini dinilai dapat merubah pola bisnis masyarakat di Indonesia secara luas. Karena mengingat diubahnya konsep awal perseroan terbatas yang awalnya hanya bisa didirikan secara berkelompok, dengan berlakunya pasal 153A menjadi dapat didirikan oleh satu  orang  saja.  Mengingat  masih  barunya  peraturan  ini,  dalam  penerapan  nya  masih dibutuhkan peraturan yang lebih jelas lagi atau bila perlu diberlakukan pasal pasal tambahan di kemudian hari. Berbagai penelitian dan studi lanjutan juga sangat diperlukan agar tercipta peraturan yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan aturan  lain  yang  masih  berlaku.  Pasal  153A  ayat  1  UU  Cipta  Kerja  menyatakan  bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Ketika  pasal  tersebut  disahkan,  maka  teori  –  teori  yang  membahas  mengenai  Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak berlaku.
Berdasarkan uraian diatas, kajian hukum tentang pendirian PT Perseorangan Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Kajian Sinkronisasi Hukum Tentang Pendirian  Perseroan  Terbatas  Perseorangan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 dan Perpu  Nomor 02 Tahun 2022 . diharapkan dapat berkontribusi positif dalam bidang hukum di indonesia, khususnya hukum perdata dan hukum perusahaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan fokus kajiannya adalahhukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif mempunyai banyak nama, Dalam litelatur ilmu hukum yang baik dalam bahasa belanda, inggris, jerman maupun litelatur ilmu hukum  Indonesia,  ilmu  hukum  normatif  disebut  juga  dengan  ilmu  hukum  positif,  ilmu hukum  dogmatik  atau  dogmatik  hukum  dan  juga  dikenal  dengan  istilah  jurisprudence. Istilah manapun yang digunakan untuk hukum normatif tersebut tidak ada persoalan semua
istilah tersebut sama menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif.
Hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat (Nasution, 2008). Penelitian ini menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan  yang  seharusnya  ( das  sollen) dan  memecahkan  permasalahan  hukum  yang berkaitan  dengan  kajian  sinkronisasi  hukum  pendirian  Perseroan  Terbatas  perseorangan ditinjau dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang 11 Tahun 2020.
Adapun  pendekatan  dalam  melakukan  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriftif analisis penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis  untuk  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  masalah  yang  ada.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dari sudut informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 3 (tiga)  kelompok  sebagai  berikut:  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tesier.  Alat pengumpulan  data  yang  diperoleh  berupa  studi  dokumentasi  atau  melalui  penelusuran literature atau library rist di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan jurnal-jurnal serta internet. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder, meliputi isi  struktur  hukum  positif,  yaitu  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  menjadi  objek  kajian (Ali, 2011).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peranan Notaris Dalam Mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Perseorangan

## a. Peranan Notaris Dalam Mendirikan PT
Kehadiran  Perseroan  Terbatas  sebagai  suatu  bentuk  badan  usaha  dalam  kehidupan sehari-hari  tidak  lagi  dapat  diabaikan.  Tidak  berlebihan  bila  dikatakan  bahwa  kehadiran Perseroan  Terbatas  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala  mikro,  kecil,  menengah,maupun  besar  merupakan  model  yang  paling  banyak  dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya (Nadapdap, 2007). Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai  suatu  perkumpulan  dari  orang-orang  yang  bersepakat  mendirikan  sebuah  badan usaha  yang  berbentuk  perseroan  terbatas.  Oleh  karena  dasar  pendiriannya  menggunakan perjanjian  maka  pendirian  Perseroan  Terbatas  tidak  dapat  dilepaskan  dari  syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “ separate patrimony ” yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi
aset  perusahaan  dari  kreditor  pemegang  saham,  sebaliknya  tanggung  jawab  terbatas melindungi  aset  dari  pemilik  perusahaan  yaitu  pemegang  perusahaan  dari  klaim  para kreditor  yang  bersangkutan.  Tanggung  jawab  terbatas  artinya  kreditor  dalam  melakukan klaim  terbatas  hanya  kepada  aset  yang  menjadi  milik  pemegang  saham  dan  pengurus Perseroan  Terbatas.  Pembatasan  tanggung  jawab  pemilik  dan  pengurus  membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum (Rajagukguk, 2011).
Perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  didukung  dengan  adanya  berbagai  macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu Negara. Bila kita melihat kembali ketentuan peraturan mengenai Perseroan Terbatas termuat  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  definisi  mengenai Perseroan  Terbatas  ini  tidak  dijumpai  dalam  pasal-pasalnya,  namun  demikian,  menurut Sutantya dan Sumatoro dari Pasal 36, 40, 42, dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu           Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Lambe, 2011):
1) Adanya  kekayaan  terpisah  dari  kekayaan  pribadi  masing-masing  pesero  (pemegang saham)  dengan  tujuan  untuk  membentuk  sejumlah  dana  sebagai  jaminan  bagi  semua perikatan perseroan;
2) Adanya  pesero  atau  pemegang  saham  yang  tanggung  jawabnya  terbatas  pada  jumlah nominal  saham  yang  dimilikinya.  Sedangkan  mereka  semua  di  depan  rapat  umum pemegang  saham  (RUPS),  merupakan  kekuasaan  tertinggi  dalam  organisasi  perseroan, yang  berwenang  mengangkat  dan  memberhentikan  direksi  dan  komisaris,  berhak menetapkan  garis-garis  besar  kebijaksanaan  menjalankan  perusahaan  dan  menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain;
3) Adanya  pengurus  (direksi),  dan  pengawas  (komisaris)  yang  merupakan  satu  kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT harus didirikan  oleh  paling  sedikit  2  orang,  di  mana  suatu  Perseroan  Terbatas  berdiri  dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (contractual, by contract”) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan  untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan (Harahap, 2016).
Kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT ditentukan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya”.  Merujuk  pada  konsep  yang  diatur  dalam  ketentuan  tersebut  tampak bahwa pendirian PT berdasarkan atas perjanjian. Sebagai badan hukum, pendirian PT bersifat “kontraktual”  yang  dipahami  sebagai  akibat  dari  perjanjian.  Pendirian  PT  juga  bersifat “konsensual” yaitu berdasarkan kepada kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan diantara para pihak, yaitu para pemegang saham. Konsep dasar Perseroan Terbatas dipahami sebagai berikut:
a. Persekutuan  (persekutuan  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  menyerahkan  atau memusatkan sesuatu, barang, uang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya);
b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
c. Para Persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;
d. Melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  di  bawah  nama  yang  sama,  dengan  tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.
Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT ditentukan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia”.  Dapat dipahami bahwa  pada  ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT, terdapat 2 (dua) syarat minimal yang harus dipenuhi dalam pendirian PT, yaitu “1) minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, termasuk badan hukum dan 2) pendirian berdasarkan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.  Ketentuan  ini  memberikan  legitimasi  atas  peranan  Notaris  dalam  pembuatan akta  notaris  terkait  dengan  pendirian  PT  yang  merupakan  akta  autentik.  Akta  notaris diperlukan dalam hal pendirian PT mengingat akta mampu menciptakan kepastian hukum karena  sifatnya  yang  otentik  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembuktian  yang sempurna, kuat dan penuh apabila terjadi masalah berhubungan dengan akta itu sendiri.
Keberadaan akta notaris dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna atau  dikenal  sebagai  “Akta  Autentik”.  Akta  yang  dibuat  sebagai  dasar  pembentukan  PT tersebut  dikenal  sebagai  “Akta  Pendirian”.  Keberadaan  “Akta  Pendirian”  dalam pembentukan  PT  mengatur  hal-hal  yang  harus  dipercaya  kebenarannya  dan  tidak memerlukan  tambahan  alat  bukti  lain.  Akta  ini  nantinya  diajukan  untuk  permohonan pengesahan  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN) yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ditentukan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan Notaris. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan  perundang-  undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta, menyimpan  Akta,  memberikan grosse, Salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akt aitu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.
Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk  membuat  akta  autentik,  sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang  lain.  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  sepanjang  hal  itu  dikehendaki  oleh  para  pihak  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki Notaris mampu
memberikan kepastian hukum dan perlindugan hukum bagi masyarakat. Hal ini dipandang sebagai upaya pencegahan atau upaya preventif atas kemungkinan terjadinya permasalahan yang  terkait  dengan  masalah  hukum  dikemduan  hari.  Keberadaan  akta  autentik  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti  paling  sempurna  dihadapan  Pengadilan,  dalam  kaitannya dengan pendirian PT, akta notaris adalah dokumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  bagi  para  pemegang  saham  yang  menyetorkan  modal  kepada Perseroan.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  dikehendaki  oleh  para  pemegang  saham berwenang  untuk  menuangkan  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang dikehendaki oleh para pemegang saham dalam upaya pendirian PT dengan merujuk pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Notaris  memiliki  peran  besar  untuk memeriksa  dan  mengkaji  kehendak  para  pihak  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada  ketentuan  UUJN.  Hal  ini dilakukan  oleh  Notaris  sebagai  bentuk  pemenuhan  kewajiban  Notaris  yaitu  untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga  sebagai  sikap preventif adanya  cacat  hukum  Akta  Notaris  yang  berpotensi menghilangkan  autensitas  dan  batalnya  Akta  Notaris  yang  dapat  menimbulkan  kerugian pada para pihak yang berkepentingan.
Sebagaimana  diuraikan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  PT  bahwa  pembangunan perekonomian  nasional  yang  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  yang  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  usaha  yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian adalah Perseroan Terbatas (PT), dalam pasal  1  UU  PT  diterangkan  yaitu  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian  dan  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” ( contractual, by contract”) yakni  berdirinya  perseroan  merupakan  akibat  yang  lahir  dari  perjanjian.  Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian  mendirikan  perseroan.  Perseroan  Terbatas  sebagai  pemegang  saham  yang diciptakan  oleh  hukum  dan  diberlakukan  sebagai  manusia  semu  ( artificial  person )  oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang- orang  yang  mendirikannya  dengan  mempunyai  kapasitas  untuk  bereksistensi  yang  terus menerus dan sebagai suatu. badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang  dan  mengalihkan  harta  kekayaan,  menggugat  atau  digugat  dan  melaksanakan kewenangan- kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perusahaan tersebut harus mengikuti tata cara pembuatan, dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Sebelumnya
dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  ditegaskan  bahwa  Perseroan didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  “lebih”  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: “oleh dua orang orang”,  “akta  notaris”  dan  “bahasa  Indonesia”.  Dalam  perjanjian  pendirian  Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat  dan  sempurna,  artinya  bahwa  apa  yang  ditulis  perjanjian  pendirian  Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.
Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai  subjek  hukum  dan  memiliki  kekayaan  yang  dipisahkan  dari  kekayaan  pribadi pengurusnya. Badan hukum adalah suatu subjek yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal dan badan hukum tersebut. Badan ini, seperti halnya manusia, memiliki  kewajiban-kewajiban  hukum  seperti  membayar  pajak  dan  mengajukan  izin kegiatan bisnis atas namanya sendiri. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum itu diharapkan masih mendapat manfaat bagi  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  hukum  menciptakan  suatu  kreasi  “sesuatu”  yang  oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri, seperti halnya orang (naturljk persoon) .  Kemudian,  “sesuatu”  itu  oleh  ilmu  hukum  disebut  sebagai  badan  hukum. Selanjutnya  Pasal  15  ayat  (1)  nya  menyatakan  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat  atau  orang  lain.  Dengan  demikian  Notaris  berwenang  membuat  akta  sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur  pembuatan  akta  Notaris,  sehingga  Jabatan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.
Peran  Notaris  terkait  bantuan  memberi  kepastian  hukumnya  dan  perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait  dengan  status  hukum,  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam  hukum,  dan  lain sebagainya  yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang  paling  sempurna  di  pengadilan  yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu. Dalam pendirian Perseroan Terbatas kewenangan  untuk  menuangkan  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang dikehendaki oleh pihak- pihak oleh undang-undang diberikan kepada notaris dengan tujuan mencatat  ke  dalam  sebuah  akta  autentik  sehingga  akta  yang  dibuatnya  memliki  kekuatan bukti  yang  kuat,  lengkap  dan  memliki  keabsahan  sebagai  akta  autentik  yaitu  berupa  akta pendirian perseroan terbatas. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.
Notaris dituntut memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan- peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji  apakah  kehendak  para  pihak  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  Notaris  dalam  melaksanakan  jabatanya  juga  harus berpijak kepada UUJN. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.
Tidak  Adanya  Peranan  Notaris  Dalam  Pendirian  PT  Perseorangan  Dan  Merujuk  pada Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021
Disahkannya  Perpu  Nomor  02  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  dan  peraturan pelaksanaannya PP Nomor 8 Tahun 2021 yang melahirkan PT Perseorangan sebagai etintas baru dalam dunia usaha di Indonesia, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMK-M. Disamping itu dapat dilihat juga dalam usaha Pemerintah menembus peringkat  40  (empat  puluh)  besar  yang  sebelumnya  diperingkat  73  program Ease  of  Doing Business  (EoDB) .  EoDB  merupakan  survei  yang  diselenggarakan  oleh World  Bank ,  dimana EoDB terdiri atas 10 (sepuluh) indikator untuk meningkatkan iklim berbisnis di 189 negara di dunia.    EoDB  hanya  memberikan  penilaiannya  terhadap  bentuk  usaha  PT  ( Standardized Company).
Artinya  secara  tidak  langsung,  kebijakan  EoDB  yang  bermanfaat  untuk  UMK-M  di Indonesia,  hanya  akan  mendapat  pengakuan  positif  dari  World  Bank  apabila  UMK-M tersebut berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam hal ini yang dikatagorikan Usaha Mikro Kecil sebagaimana  ditur  dalam  PP  Nomor  7  Tahun  2021  antara  lain:  1)  Usaha  Mikro  adalah  (a) usaha produktif milik orang perorangan dn/badan usaha perorangan; (b) memiliki modal usaha  maksimal  sampai  dengan  Rp  1  Miliar  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha  atau  hasil  penjualan  tahunan  sampai  dengan  maksimal  Rp  2  miliar.  2)  Usaha  Kecil yaitu:  (a)  Usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang  didirikan  oleh  orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha perusahaan atau bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikusai  atau  menjadi  bagian  langsung  atau  tidak langgsung dari usaha menengah atau besar; (b) memiliki modal usaha lebih dari Rp1 Miliar atau sampai dengan Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp 2 Miliar sampai dengan Rp 15 Miliar.
Pendirian PT Perseorangan dapat didirikan 1 (satu) orang, dijelaskan dalam pasal 2 PP Nomor  8  Tahun  2021  ayat  1  b).  Perseroan  perorangan  yang  didirikan  oleh  1  (satu)  orang. Dengan  berlakunya  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  dan  PP  Nomor  8  Tahun  2021,  maka ketentuan  mengenai  syarat  PT  yang  harus  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk BUMN dan khususnya Usaha Mikro dan  Kecil.  Artinya,  bagi  BUMN,  PT  yang  bergerak  dipasar  modal  dan  PT  dengan  kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang. Berbeda pada syarat pendirian PT yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  PT  yang  harus  didirikan  oleh  2  orang  atau  lebih berdasarkan perjanjian, tujuannya agar bisa dikendalikan dan dikontrol oleh dua orang atau lebih,  dan  yang  terpenting  untuk  untuk  menjalankan  fungsi “check  and  balances” dalam pengambilan keputusan strategis PT.
Apabila syarat dua orang tidak dipenuhi akan berakibat pada tanggung jawab PT yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab tidak terbatas artinya segala perbuatan hukum dan kerugian PT menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara  pribadi.  Kondisi  tersebut  tentu  saja  bertentangan  dengan  prinsip  Terbatas”  yang selama  ini  berlaku.  Dengan  pendirian  dibolehkan  oleh  satu  orang  dari  ketentuan  tersebut maka  dalam  pemilikan  saham  hanya  orang  perseroangan,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  111  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  menambahkan  subtansi  Pasal  153F  Undang- Undang PT yang isinya bahwa: (1) Pemegang Saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dimaksud  dalam  Pasal  153A  merupakan  orang  perseorangan;  dan  (2)  Pendiri  Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun. Ketentuan yang demikian ini menyimpangi  kewajiban  PT  didirikan  oleh  minimal  dua  orang  dengan  melalui  perjanjian. Sehingga dengan diaturnya pasal 153F UU Cipta Kerja dan pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2021, setiap orang dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
Hal ini akan berakibat bahwa PT didirikan dan dikendalikan oleh satu orang pemegang saham  saja  maka  akan  terbuka  lebar  kemungkinan  adanya fraud yang  dilakukan  oleh pemegang  saham  yang  bersangkutan  terhadap  pihak  ketiga  degan  memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab. PT Perseorangan dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 angka 5 Undang- Undang Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan subtansi Pasal 153A dan dipertegas lagi dalam pasal 6 PP Nomor 8 tahun 2021. Pasal 153 A Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang; (2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Pasal  6  PP  Nomor  8  Tahun  2021bahwa:  (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a). berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b).  cakap  hukum.  (3)  Perseroan  perorangan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)  diumumkan  oleh  Menteri  dalam  laman  resmi  Direktorat  Jenderal  yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.
Ketentuan pasal 153A UU Cipta Kerja dan pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa  pendirian  Perseroan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tanpa  melibatkan  peran  Notaris  dan hanya  membuat  surat  Pernyataan  Pendirian.  Pasal  1  huruf  (2)  PP  Nomor  8  Tahun  2021 Pernyataan  Pendirian  adalah  format  isian  pendirian  Perseroan  perorangan  yang  didirikan oleh 1 (satu) crang secara elektronik. Tentunya Surat Pernyataan Pendirian tersebut bukanlah dikatagorikan sebagai suatu akta yang haru dibuat oleh pejabat publik atau dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan  hukum  yang  memiliki  konsekuensi  pemegang  hak  dan  kewajiban  serta  pemisahan harta  kekayaan  pribadi  dengan  harta  Perusahaan  terutama  pada  proses  pendiriannya, dibutuhkan  adanya  Notaris  terutama  oleh  masyarakat  global  sekarang  ini  yang  bergerak
dibidang  bisnis.  Selain  memenuhi  ketentuan  kepastian  hukum  Undang-Undang  PT  yang mensyaratkan  adanya  akta  pendirian  dibuat  oleh  Notaris,  Notaris  diharapkan  dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan, karena akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh Notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak termasuk salah satunya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas  Demikian  juga  segala  dokumen  yang  terkait  PT  seperti  Anggaran  Dasar,  Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris.
Pendirian PT hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas PT akan diragukan dan beresiko karena bisa melakukan perbuatan melawan hukum, dan konsekuensinya PT sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum,  akta  pendirian  PT  yang  dibuat  oleh  notaris  tetap diperlukan  untuk  menjamin  legalitas  PT,  keabsahan  dokumen  dan  identitas  pendiri walaupun hanya PT untuk Usaha Mikro dan Kecil. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan identitas diri yang  melegalkan  atau  mengesahkan  suatu  badan  usaha.  Peran  notaris  sangat  diperlukan untuk  memastikan  dokumen-dokumen  yang  dikirimkan  secara  elektronik  ke  pemerintah apabila  memang  dikirimkan  oleh  pihak  yang  sah,  guna  menghindari  terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Pendirian  PT  Perseorangan  tersebut  tidak  ada  dokumen  fisik  yang  harus  diberikan kepada  pemerintah,  hanya  berbentuk scan dari  dokumennya  saja,  dan  pihak  yang menandatangani  pernyataan  tersebut  tidak  bisa  dipastikan  dokumen  telah  ditandatangani langsung  oleh  pihak  yang  bersangkutan  bersangkutan.  Dengan  demikian  tidak diperlukannya  akta  notaris  dalam  pendirian  perseroan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  akan mengakibatkan belum menjamin adanya kepastian hukum. Untuk menentukan dengan jelas hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subyek  hukum  dan  terjaminnya  kepastian  hukum dalam berbagai hubungan di bidang ekonomi dan sosial termasuk perbankan, pertanahan maupun hubungan bisnis lainnya kebutuhan akan bukti tertulis berupa akta otentik sangat diperlukan dan terus meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan baik pada tingkat nasional,  regional  dan  global  disamping  dengan  akta  notaris  akan  menghindari  terjadi sengketa diantara para pihak yang berkepentingan. sehingga diakui oleh masyarakat.
Dengan  kata  lain,  legalitas  perusahaan  harus  sah  menurut  undang-undang  dan peraturan,  di  mana  perusahaan  tersebut  dilindungi  atau  dipayungi  dengan  berbagai dokumen  hingga  sah  di  mata  hukum  pada  pemerintahan  yan  berkuasa  saat  itu. Keberlangsungan  suatu  usaha  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah keberadaan  unsur  legalitas  dari  usaha  tersebut.  Dalam  suatu  usaha,  legalitas  suatu perusahaan  atau  badan  usaha  adalah  merupakan  unsur  yang  terpenting,  karena  legalitas merupakan identitas diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui  oleh  masyarakat.  Legalitas  perusahaan  harus  sah  menurut  undang-undang  dan peraturan,  di  mana  perusahaan  tersebut  dilindungi  atau  dipayungi  dengan  berbagai dokumen  hingga  sah  di  mata  hukum,  lingkungan  ,  dan  banyak  izin-  izin  lainnya  sesuai bidang usahanya masing-masing (Dharmayanti & P, 2017).
Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya PP No.8 Tahun 2021) memberikan  perubahan  pada  hukum  perusahaan  di  Indonesia  dengan  konsep  Perseroan Terbatas Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil, yang mana hal ini memberikan kepastian hukum terhadap peran notaris yang  merujuk pada Teori Kepastian Hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak  hanya  terhadap  bagaimana  peraturan  tersebut  dilaksanakan,  akan  tetapi  bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Pada PT Perseorangan tidak dibutuhkan adanya akta notaris sebagai dasar pendirian PT. PT Perseorangan hanya mensyaratkan Pernyataan Pendirian, yaitu format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Kebutuhan akan akta  notaris  muncul  apabila  pada  PT  Perseorangan  terjadi  perubahan,  sehingga  PT Perseorangan  tidak  lagi  memenuhi  kriteria  sebagai  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 H UU Cipta Kerja.
Perbandingan Pendirian Pt Perseorangan Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Perpu No. 40 Tahun 2007 Tentang Cipta Kerja a. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk usahan yang secara spontan terbentuk dan  ada,  melainkan  merupakan  hasil  perencanaan,  kreasi  maupun  tindakan  pendiri  yang sering  kali  dilanjutkan  dengan  tindakan  untuk  mengawasi  dan/atau  menjalankan perusahaan setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum (Budiyono, 2011). Aktifitas pendirian Perseroan Terbatas dapat dipilih menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu penemuan (discovery ),  penyelidikan  ( investigation )  dan  penyusunan  ( assembly ). Discovery, merupakan langkah- langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang akan dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Investigation, merupakan analisis terhadap rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu aktifitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis atau tidak.
Assembly, merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan konkrit sebagai tahapan  mewujudkan  berdirinya  Perseroan  Terbatas.  Langkah  ini  mencakup  bagaimana kebutuhan  modal  baik  modal  tetap  maupun  modal  berjalan  diperoleh,  bagaimana menyediakan  kebutuhan  tenaga  kerja,  perencanaan  detail  maupun  lanjutan  dari  suatu perusahaan (Budiyono, 2011). Untuk dapat mencapai pendirian Perseroan Terbatas tersebut, ada  kalanya  pendiri  memerlukan  jasa  dari  orang-orang  yang  memiliki  keahlian  tertentu, misalnya ahli hukum seperti Notaris dan Konsultan Hukum, Akuntan, Perbankan, dan lain sebagainya.  Perseroan  Terbatas  di  definisikan  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka  dapat  dirinci  unsur-unsur  konsep  Perseroan  Terbatas  yaitu:  a.  badan  Hukum;  b. Didirikan  berdasarkan  perjanjian;  c.  Melakukan  kegiatan  Usaha;  d.  Modal  dasar;  e. Memenuhi persyaratan Undang-undang.
Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  PT  adalah  badan  usaha  yang  sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, PT mempunyai harta  kekayaan  sendiri,  dan  tanggung  jawab  sendiri.  Perorangan  manusia  baik  laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak- anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau  keperibadian.  Manusia  sebagai  person  atau  peroranagan  dan  subjek  hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hak- haknya didepan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan.
Manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (legal person) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal  dunia.  Akan  tetapi,  bukan  manusia  perorangan  saja  yang  bisa  menjadi  subjek hukum dan badan hukum. Perseroan juga bisa menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum itulah yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu Perseroan  Terbatas.  Ciri  pokok  personalitas  perseroan  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain yaitu (Ginting, 2007). Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya; b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri; c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri; d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya; e. Pemegang saham tidak mengurus perseroan kecuali dia dipilih sebagai  anggota  direksi;  f.  Melaukan  kegiatan  terus  menerus  sesuai  jangka  waktu  yang ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  jangka  waktu  perseroan  umumnya  ditetapkan  dalam waktu yang panjang atau tanpa batas; g. Maksud dan tujuan perseroan terbatas.
Pendirian Perseroan diatur dalam BAB II, bagian keasatu Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  dimana  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdriri atas:
a. Harus didirikan 2 (dua) orang atau lebih
Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang–orang yang mengambil bagian dengan sengaja  untuk  mendirikan  perseroan.  Selanjutnya  orang–orang  itu  dalam  rangka pendirian,  mengambil  langkah–langkah  yang  penting  untuk  mewudjudkan  pendirian tersebut,  sesuai  dengan  syarat  yang  ditentukan  peraturan  perundang–undangan.  Jadi syarat  pertama,  pendiri  perseroan  paling  sedikit  2  (dua)  orang.  Kurang  dari  itu,  tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.
b. Pendirian berbentuk Akta Notaris
Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasadalah cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis dalam  bentuk  akta,  yaitu:  berbentuk  akta  Notaris,  tidak  boleh  berbentuk  akta  bawah tangan;  keharusan  akta  pendirian  mesti  berbentuk  akta  Notaris,  tidak  hanya  berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitas causa yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh
pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dibuat dalam bahasa Indonesia.
Hal lain yang harus dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7 (1) adalah syarat materil yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia. Semua hal yang melekatpada Akta  Pendirian,  termasuk  Anggaran  Dasar  dan  keterangan  lainnya,  harus  dibuat  dalam bahasa  indoensia.  Ketentuan  ini  bersifat  memaksa.  Oleh  karena  itu  tidak  dapat dikesampingkan  oleh  para  pendiri  maupun  oleh  Menteri;  setiap  pendiri  wajib  mengambil saham, pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian, sesuai ketentuan pasal 8 (2) huruf c yan mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang sahamyang telah mengambil bagian saham dan nilai nominal saham yang telah  ditempatkan  dan  disetor.Dengan  demikian,  agar  syart  ini  sah  menurut  hukum, pengambilan saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan  itu  berlangsung.  Tidak  sah  apabila  dilakukan  sesudah  perseroan  didirikan; Mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  7  (4)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan  dari  Menteri  yang  disebut  Keputusan    Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan. Tata  cara  dan  prosedur  permohonan  untuk  memperoleh  keputusan  pengesahan  badan hukum perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor:  M-01-HT.01-10  Tahun  2007,  tanggal  21  September  2007  yang terdiri dari Pasal sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar.  Penyampaian  Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyempaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Prosedur Mendirikan PT (Admin, 2022).

## 1. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas
Pengajuan  nama  perusahaan  ini  didaftarkan  oleh  notaris  melalui  Sistem  Administrasi Badan  Hukum  (Sisminbakum)  Kemenkumham.  Adapun  persyaratan  yang  dibutuhkan sebagai  berikut:  Melampirkan  asli  formulir  dan  pendirian  surat  kuasa;  Melampirkan photocopy  Kartu  Identitas  Penduduk  (“KTP”)  para  pendirinya  dan  para  pengurus perusahaan; Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak  boleh  sama  atau  mirip  sekali  dengan  nama  PT  yang  sudah  ada  maka  yang  perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan  usaha  anda.  Disamping  itu,  pendaftaran  nama  PT  ini  bertujuan  untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
2. Pembuatan Akta Pendirian PT
Pembuatan  akta  pendirian  dilakukan  oleh  notaris  yang  berwenang  diseluruh  wilayah negara  Republik  Indonesia  untuk  selanjutnya  mendapatkan  pesetujuan  dari  Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan  akta  ini,  yaitu:  Kedudukan  PT,  yang  mana  PT  harus  berada  di  wilayah Republik  Indonesia  dengan  menyebutkan  nama  Kota  dimana  PT  melakukan  kegiatan
usaha sebagai Kantor Pusat; Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih; Menetapkan jangka waktu  berdirinya  PT:  selama  10  tahun,  20  tahun  atau  lebih  atau  bahkan  tidak  perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup; Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan  usaha  PT;Akta  Notaris  yang  berbahasa  Indonesia;  Setiap  pendiri  harus mengambil  bagian  atas  saham,  kecuali  dalam  rangka  peleburan;  Modal  dasar  minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus)  dari  modal  dasar;  Minimal  1  orang  Direktur  dan  1  orang  Komisaris;  dan Pemegang  saham  harus  WNI  atau  Badan  Hukum  yang  didirikan  menurut  hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.
3. Pembuatan SKDP
Permohonan  SKDP  (Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan)  diajukan  kepada  kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian  Sewa  atau  kontrak  tempat  usaha  bagi  yang  berdomisili  bukan  di  gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.
4. Pembuatan NPWP
Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur  PT,  photocopy  KTP  Direktur  (atau  photocopy  Paspor  bagi  WNA,  khusus  PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.
5. Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan
Permohonan  ini  diajukan  kepada  Menteri  Kemenkumham  untuk  mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: Bukti setor bank senilai modal disetor  dalam  akta  pendirian;  Bukti  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  sebagai pembayaran berita acara negara; Asli akta pendirian.
6. Mengajukan SIUP
SIUP  ini  berguna  agar  PT  dapat  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Namun  perlu  untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya  termasuk  dalam  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLUI) sebagaimana  Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  Nomor  57  Tahun  2009  Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Permohonan  pendaftaran  SIUP  diajukan  kepada  Kepala  Suku  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dan/atau  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan  Perdagangan  kota atau  kabupaten  terkait  sesuai  dengan  domisili  PT.  Adapun  klasifikasi  dari  SIUP berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.39/M-DAG/PER/12/2011  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang  Penerbitan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  adalah  sebagai  berikut:  SIUP  Kecil, wajib  dimiliki  oleh  perusahaan  perdagangan  yang  kekayaan  bersihnya  lebih  dari  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; SIUP Menengah, wajib  dimiliki  oleh  perusahaan  perdagangan  yang  kekayaan  bersihnya  lebih  dari  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha; SIUP Besar, wajib  dimiliki  oleh  perusahaan  perdagangan  yang  kekayaan  bersihnya  lebih  dari  Rp. 10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  Rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha.
7. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 Permohonan  pendaftaran  diajukan  kepada  Kepala  Suku  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dan/atau  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan  Perdagangan  kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar  akan  diberikan  sertifikat  TDP  sebagai  bukti  bahwa  perusahaan/badan  usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia  No.37/M-DAG/PER/9/2007  tentang  Penyelenggaraan  Pendaftaran Perusahaan.
8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI) Setelah  perusahaan  melakukan  wajib  daftar  perusahaan  dan  telah  mendapatkan pengesahan  dari  Menteri  Kemenkumham,  maka  harus  di  umumkan  dalam  BNRI  dari perusahaan  yang  telah  diumumkan  dalam  BNRI,  maka  PT  telah  sempurna  statusnya sebagai badan hukum.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Menurut Undang-undang Cipta Kerja UU Cipta Kerja tidaklah asing dengan kontroversi dan kritik bahkan sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (“RUU”). Gelombang kritik dan protes pun mewarnai perjalanan UU Cipta Kerja sejak gagasan omnibus law diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk RUU yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 13 Februari 2020 dan kurang dari satu tahun, UU  Cipta  Kerja  lahir.  Kelahiran  UU  Cipta  Kerja  ini  namun  terus  diwarnai  dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak. Berbagai reaksi muncul baik oleh investor, pekerja dan  akademisi  atas  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja.  35  investor  global  menyampaikan keprihatinan atas UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja pun dimohonkan untuk diuji, baik formil maupun materiil.  Kepada Mahkamah Konstitusi oleh berbagai serikat pekerja dan pihak- pihak lainnya. Berbagai permasalahan terkait UU Cipta Kerja ini telah diprediksi Maria Farida Indrati  ketika  menyampaikan  pandangannya  terkait  rencana  penyusunan  RUU  Omnibus Law  di  Badan  Legislasi  DPR  pada  2  Desember  2019  yang  mana  Maria  Farida  Indrati menyampaikan kekhawatiran bahwa proses pembentukan omnibus law yang terburu-buru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan hukum baru. Hal ini tentu merupakan ironi tersendiri mengingat UU Cipta Kerja diproyeksikan sebagai upaya penyederhanaan regulasi demi mempermudah investasi dan menumbuhkan ekonomi. Dalam  lingkup  internasional  PT  menjadi  bentuk  badan  usaha  pilihan  utama  para  pelaku usaha, di Amerika Serikat, Cheeseman menjelaskan: “Corporations are the most dominant form of  business  organization  in  the  United  States,  generating  over  85  percent  of  the  country's  gross business  receipts .”.  Di  Belanda  pun  demikian,  yang  mana  Besloten  Vennootschap  (“BV”) merupakan bentuk badan usaha yang paling umum.
Popularitas  PT  sebagai  badan  usaha  pilihan  para  pelaku  bisnis  adalah  bukan  tanpa alasan. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa preferensi pemilihan PT sebagai bentuk badan usaha adalah dengan dua alasan utama, yakni bahwa PT merupakan asosiasi modal dan PT adalah badan hukum yang mandiri. Dibandingkan badan usaha berbadan hukum lainnya pun PT memiliki keunggulan tersendiri, yakni keluasan bidang usaha yang dimiliki dalam
berbagai bidang usaha dan tanggung jawab terbatas para pemilik saham. Dalam perspektif internasional,  Connie  Bagley  menjelaskan  bahwa  salah  satu  kesalahan  pengusaha  adalah tidak  mendirikan  PT  sejak  awal  untuk  mencegah  sengketa.  Oleh  karena  itu  kejelasan pengaturan PT merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pelaku ekonomi. Hal tersebut dikarenakan  ketika  suatu  peraturan  perundang-undangan  telah  diundangkan  maka  pada saat  itu  setiap  orang  dianggap  tahu  (presumption  iures  de  iure)  dan  ketentuan  tersebut berlaku  mengikat  sehingga  ketidaktahuan  seseorang  akan  hukum  tidak  dapat membebaskannya dari tuntutan hukum ( ignorantia jurist non excusat) . Hal yang mana umum dikenal  dengan  istilah  “fiksi  hukum”  dan  merupakan  hal  lazim  dinegara-negara civil  law . Dengan  kata  lain,  mengingat  bahwa  UU  Cipta  Kerja  telah  diundangkan  pada  tanggal  2 November 2020 silam maka setiap orang, termasuk para pelaku ekonomi dan praktisi hukum serta civitas academica, perlu untuk mengetahui perubahan pengaturan pendirian PT dan potensi permasalahan yang timbul atas perubahan tersebut. Selain adanya perubahan norma pasal-pasal UUPT, UU Ciptaker juga menambahkan norma baru, yakni pengaturan mengenai PT perseorangan dalam 10 pasal, yakni Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J.
Undang-undang  cipta  kerja  menciptakan  perubahan  dalam  UUPT  yang  mana perubahan-perubahan  tersebut  mengenai:  definisi  PT;  penerimaan  status  badan  hukum; pengecualian atas kewajiban pendirian oleh minimal dua orang dan akibat hukumnya; modal minimal; biaya-biaya; pengaturan PT perorangan. Berdasarkan uraian poin-poin amandemen UUPT  oleh  UU  Cipta  Kerja  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  terdapat  perubahan  dalam pengaturan mengenai pendirian PT yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dual hal. Pertama adalah adanya pengaturan pendirian untuk bentuk PT baru, yakni PT Perseorangan untuk  UKM,  yang  merupakan  bentuk  PT  bila  dilihat  berdasarkan  jumlah  pemegang sahamnya  sebagaimana  ditegaskan  pada  definisi  PT  pada  Pasal  1  angka  1  UUPT.  Kedua, adanya perubahan pengaturan pendirian PT secara umum.
UU  Cipta  Kerja  mengubah  beberapa  ketentuan  dalam  UUPT  terkait  pengaturan pendirian PT. Perolehan status badan hukum adalah salah satunya yang mana UU Cipta Kerja mempersingkat tahapan pendirian PT sampai dengan sah sebagai badan hukum (PT de jure ) dari yang sebelumnya harus melalui empat tahap menjadi dua tahap. Penambahan entitas yang  dikecualikan  atas  kewajiban  pendirian  PT  oleh  minimal  dua  orang  beserta  akibat hukumnya  pun  adalah  salah  satu  poin  perubahan  UUPT  oleh  UU  Cipta  Kerja,  yang menambahkan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (“BUMD”)  dan  Badan  Usaha  milik  Desa (“BUMDes”),  selain  PT  Perseorangan  untuk  UMK.  Selanjutnya  adalah  mengenai  relaksasi modal  dasar  dari  yang  sebelumnya  adalah  minimal  50  juta  rupiah  dengan  pengecualian bilamana salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) yang dapat disesuaikan melalui  kesepakatan  para  pendirinya  berdasarkan  PP  Nomor  7  Tahun  201640,  sekarang UUPT  mengizinkan  nominal  modal  dasar  sesuai  kesepakatan  pendirinya  tanpa  kriteria tertentu.  UUPT  kini  juga  tidak  lagi.  Biaya-biaya  terkait  pendirian  PT  kini  disimplifikasi menjadi  “biaya  Perseroan  sebagai  badan  hukum”  dari  yang  sebelumnya  dirinci peruntukannya. Perubahan pengaturan pendirian PT, baik PT Perseorangan maupun bagi PT non-perorangan, dalam UUPT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja ini namun menyimpan potensi  permasalahan  yuridis.  Potensi  permasalahan  yuridis  tersebut  paling  tidak  adalah ketidakjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT;
2. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman PT;
3. Organ PT perorangan;
4. Peran notaris dalam pendirian PT perorangan;
5. Status  surat  pernyataan  pendirian  PT  perorangan  sebagai  akta  otentik  dan  ketiadaan anggaran dasar bagi PT perorangan;
6. Modal dasar.
Keenam potensi permasalahan yuridis ini adalah di luar hambatan atas belum adanya peraturan pelaksana yang didelegasikan dari UUPT pasca perubahan kepada PP sekaligus hambatan teknis non yuridis. Pengaturan PT Perorangan misalnya, paling tidak memuat lima pendelegasian  kepada  PP  untuk:  pendirian  PT  Perorangan,  materi  dan  format  isian  yang harus  dimuat  dalam  Surat  Pernyataan  Pendirian  PT  Perorangan,  perubahan  atas  Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, kewajiban pembuatan laporan keuangan oleh Direksi, dan perubahan status bilamana PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UKM. Hal ini sudah diakomodir dengan hadirnya RPP Modal Dasar dan PT UKM.
Belum hadirnya peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam UUPT pasca perubahan ini  menjadikan  adanya  kekosongan  hukum.  Untuk  hambatan  teknis  non-yuridis,  Sistem Administrasi  Badan  Hukum  (“SABH”)  juga  sampai  dengan  tulisan  ini  disusun  belum mengakomodir  PT  Perorangan  yang  terkait  dengan  belum  disesuaikan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (“Permenkumham”)  Nomor  4  Tahun  2014  sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Permenkumham  Nomor  14  tahun  2020  (seluruhnya  disebut “Permenkumham  SABH”),  semisal  terlihat  dalam  Pasal  1  angka  4  Permenkumham  SABH tersebut yang mengatakan “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan  pailit  yang  memberikan  kuasa  kepada  Notaris  untuk  mengajukan  permohonan melalui SABH.”  Hal ini merupakan ironi tersendiri, khususnya bila dibandingkan dengan Belanda.  Pengaturan  pendirian  PT  dan  badan  usaha  lainnya  di  Belanda  terkonsolidasi  di dalam  Buku  II Burgerlijk  Wetboek .58  Pendirian  PT  Perorangan  di  Belanda  juga  tetap memerlukan  peran  notaris.59  Belanda  pun  menempati  peringkat  42  dalam Ease  of  Doing Business (“EODB”) 2020 dan poin memulai usaha ( starting a business ) berada pada peringkat 24 sementara Indonesia berada pada peringkat 73 EODB dan poin kemudahan berusaha pada peringkat 140. Setelah Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) diundangkan, terdapat beberapa undang-undang yang mengalami perubahan. Salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”).
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pendirian  PT  Perorangan  tidak sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya PT Perorangan tetap memiliki kekurangan dan kelebihan sebagaimana jenis usaha lainnya. Kelebihan dari PT Perorangan memungkinkan seseorang untuk memiliki seratus persen saham perseroan. Akan tetapi PT perorangan juga memiliki  kekurangan  dimana  hanya  diperuntukkan  bagi  usaha  kecil  dan  mikro  dengan modal tertentu.
Dampak Yang Timbul Apabila Pt Hanya Didirikan Oleh 1 (Satu) Orang a. Ketentuan Terhadap Saham yang dimiliki hanya satu orang
Pada dasarnya perseroan tidak dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat pendirian perseroan adalah didirikan 2 orang atau lebih (Admin, 2021). Perseroan Terbatas (“PT”)  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan  Terbatas  (“UU  PT”)  yaitu: Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan, adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam  hal  pendirian  perseroan  terbatas,  dapatkah  didirikan  oleh  1  orang  pemegang saham?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  perlu  diketahui  dulu  syarat  pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUPT syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 1. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; 2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian  saham  pada  saat  perseroan  didirikan;  3.  Mendapat  pengesahan  badan  hukum Perseroan  melalui  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (“Menteri”).  Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang  berlaku  berdasarkan  UUPT  ini  bahwa  pada  dasarnya  sebagai  badan  hukum,  PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Selain itu kewajiban pendirian perseroan oleh 2 atau lebih orang ini juga diperkuat dengan keterangan nama para pemegang saham yang ada pada akta pendirian perseroan. Akta  pendirian  yang  dimaksud  memuat  anggaran  dasar  dan  keterangan  lain  berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian, karena itulah harus mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham. Perseroan tidak dimungkinkan didirikan oleh  seorang  pemegang  saham  tunggal.  Karena  salah  satu  syarat  pendirian  perseroan  itu adalah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
Ilmu  hukum  mengenal  dua  jenis  subjek  hukum,  yaitu  subjek  hukum  pribadi (perorangan) dan subjek hukum yang berupa badan hukum. Pembedaan kekhasan ciri antara subjek hukum pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang nantinya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing  subjek  hukum  tersebut  (G  &  A,  2000). Rechts-persoon atau  badan  hukum adalah individu yang diciptakan oleh hukum dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri (H, 2014)   Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban dalam memenuhi semua unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT (Kurniawan, 2014).
Konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa  individu  tersebut  memikul  tanggungjawab  hukum.  Lantas  apakah  tanggungjawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria  UMK  (Kelsen,  2007).  Terkait  hal  tersebut,  UU  Cipta  Kerja  menjawab  dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan  serta  tidak  memiliki  tanggungjawab  terhadap  kerugian  Perseroan  melebihi sahamnya.  Tanggungjawab  yang  terbatas  dari  pemegang  saham  perseroan  merupakan karakteristik perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik ( bad faith ) dari pemegang saham atau telah terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham  dengan  harta  kekayaan  perseroan,  sehingga  perseroan  terbatas  didirikan  hanya
sekedar sebagai alat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham (M. A, 2010).
Akibat  hukum  terhadap  penyingkapan  tabir  itu  diistilahkan  sebagai  piercing  the corporate veil. Artinya dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku, sebagaimana UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  tanggung  jawab  terbatas  pemegang  saham perseroan perorangan untuk UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan  Perseroan  sebagai  badan  hukum;  b)  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  iktikad  buruk  pemegang  saham  memanfaatkan  Perseroan  untuk  kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau  d)  pemegang  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  melawan  hukum menggunakan  kekayaan  Perseroan,  yang  memberikan  akibat  kekayaan  Perseroan  menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.
Kritik  terhadap  pengaturan  Pasal  153J  ayat  (1)  tersebut  adalah  terhadap  risiko perbuatan  melawan  hukum  atau  kejahatan  Perseroan  Terbatas  perseorangan  dianggap menjadi  kelemahan  dan  tantangan  dari  model  Perseroan  Terbatas  untuk  UMK,  meskipun Pasal  153J  ayat  (2)  telah  memberikan  pengaturan  penyingkapan  tabir  terhadap  tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan. Namun perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas yang  didirikan  dan  dikendalikan  oleh  satu  pemegang  saham  saja  selalu  terbuka  lebar kemungkinan  adanya  fraud  yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  yang  bersangkutan terhadap  pihak  lain  dengan  memanfaatkan  terbatasnya  tanggung  jawab  dan  tentunya perbuatan  melawan  hukum  tersebut  juga  harus  dibuktikan  oleh  Pengadilan.  Pembuktian tersebut juga bukanlah sesuatu hal yang mudah.
Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau  badan  hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.  PT yang memenuhi kriteria UMK dan didirikan oleh 1 orang tersebut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan  yang  Memenuhi  Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”) dikenal dengan istilah perseoran perorangan. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak memungkinkan untuk membuat PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum saja. Sebenarnya UU No. 40 Tahun 2007 tidak menegaskan mengenai pelarangan mendirikan suatu PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum, sebab masih terdapat beberapa pasal (norma hukum) yang memungkinkan dibuatnya suatu PT dengan cukup 1 (satu)  subjek  hukum.  Namun,  apabila  PT  tetap  dibentuk/dibuat  dengan  1  (satu)  subjek hukum,  maka  diwajibkan  terhadap  subjek  hukum  tersebut  untuk  mengalihkan  sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga subjek hukum yang ada dalam sebuah PT tidak tunggal, akan tetapi lebih dari 1 (satu) pihak. Dengan demikian tidak  menutup  kemungkinan  adanya  pemegang  saham  tunggal  dalam  sebuah  PT,  namun tidak  menurut  kemungkinan  juga  pemegang  saham  tunggal  tersebut  bertanggungjawab secara pribadi terhadap seluruh kerugian yang dialami oleh PT baik itu disengaja ataupun
tidak disengaja, serta dapat dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Hal pertama mengenai Perseroan yang mengalami perubahan didalam UUCK adalah menyangkut definisi yang mendasar dari Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka  1  UUPT  menyebutkan  “Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya undang-undang ini serta peraturan  pelaksanaannya.”  Sedangkan  dalam  UUCK,  ketentuan  tersebut  diubah  menjadi ”Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-  undangan  mengenai  Usaha  Mikro  dan  Kecil.”  Berdasarkan rumusan tersebut, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep PT. Pasal 1 angka 1 dalam UUCK  mengutip  pengertian  yang  sama  dengan  UUPT,  namun  dengan  menambahkan ketentuan “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  usaha  mikro  dan kecil.”
Konsekuensi  dari  adanya  kalimat  ini  adalah  munculnya  entitas  usaha  baru  yang dikategorikan sebagai Perseroan, yakni Perseroan Perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UUCK  juga  mengubah  ketentuan  Pasal  153A  ayat  (1)  UU  PT  yang  pada  substansinya mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh  satu  orang  melalui  surat  pernyataan  pendirian,  dan  akan  diatur  lebih  lanjut  melalui peraturan  pemerintah.  Hal  ini  dipertegas  kembali  dalam  PP  No.8  tahun  2021,  dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi Perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat atas  dasar  2  (dua)  orang  atau  lebih.  Memang  terdapat  pengecualian  terhadap  aturan  ini sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (7),  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Tentang  Pasar  Modal.  Namun  daftar pengecualian  tersebut  diubah  dan  diperluas  lagi  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  109 angka 2 UU CK.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  konsep  dasar  Perusahaan Perseorangan  jelas  berbeda  dengan  Perseroan  Terbatas.  Pada  dasarnya,  pilihan  untuk berusaha  dengan  bentuk  Perusahaan  Perseorangan  atau sole  proprietorship didasari  atas pertimbangan  simplisitas  dan  kemudahan.  Karena  hanya  dibentuk  oleh  satu  orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjan untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak  lain  dalam  pembubaran.  Dengan  demikian  tidak  perlu  juga  untuk  didaftarkan (Harahap,  2011).    Hal  ini  kontras  dengan  konsep  Perseroan  sebagai  badan  hukum
( rechtspersoon ) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (share ), termasuk juga persekutuan  sangat mungkin terjadi,mengingat bahwa organnya bersifat one-tier, dimana pemengang  saham  tunggal  sekaligus  merangkap  sebagai  direktur  tanpa  perlu  adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga  organ  tersebut  memiliki  peranan  dan  batasan  fungsi  yang  jelas  sehingga  setiap keputusan  dan  transaksi  perseroan  tercatat  dan  diawasi  dengan  baik.  Dengan  kata  lain, absennya  organ-organ  tersebut  dalam  struktur  Perseroan  Perorangan  telah  meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar Perseroan.

## Kelebihan dan kekurangan PT apabila hanya didirikan oleh satu orang
Sebelum  memutuskan untuk memilih dan mendirikan bentuk badan usaha yang sesuai dengan  bisnis,  berikut  ini  poin-poin  penting  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan  bila  PT Perorangan  masuk  ke  dalam  opsi  pertimbangan  yaitu:  proses  pendirian  tidak  perlu  akta notaris; ada pemisahan antara harta perusahaan dan pemilik perusahaan; tetap mempunyai legistimasi dari pemerintah; tidak perlu izin usaha; keputusan bisnis dapat diambil dengan lebih cepat dan tetap bisa di upgrade menjadi PT biasa (PT persekutuan modal). Kelebihan dari badan usaha PT. Perorangan, yakni:
1. Keuntungan  Usaha  Sepenuhnya  di  Tangan  Pemilik  Usaha.  Pada  dasarnya,  perusahaan perorangan  atau  PT.  Perorangan  dibentuk  oleh  hanya  satu  orang  saja.  Seluruh  kendala resiko kerugian dan keuntungan akan dihadapi dan ditanggung oleh pemilik usaha itu sendiri. Dengan demikian, keuntungan usaha sepenuhnya dapat berada di tangan pemilik usaha itu sendiri.
2. Pemilik Usaha Memegang Kekuasaan Penuh. PT. Perorangan pemilik usaha sepenuhnya akan  mengelola  manajemen  perusahaannya  seorang  diri,  seperti  dalam  hal  jabatan direktur, manajer, dan pelaksanaan harian perusahaan juga ditanganinya sendiri. Dengan begitu, pemilik usaha menjadi pemeran utama dalam mengatur dan pengambilan kebijakan pada setiap aspek di perusahaannya, seperti dalam aktivitas penjualan sehari- hari, komunikasi dengan pihak pembeli, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, serta pada pengolahan data dan keuangan perusahaan.
3. Memiliki  Persyaratan  yang  Mudah.  Pendirian  perusahaan  perorangan  terbilang  cukup mudah dan sederhana. Hal ini, tentu berbeda dengan syarat pada pendirian PT dan CV. Dalam pendirian PT. Perorangan pelaku usaha tidak memerlukan akta yang dibuat khusus oleh  notaris,  tidak  diperlukan  pendaftaran  di  pengadilan  atau  pengesahan  oleh Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dan  pelaku  usaha  dapat  bebas  menggunakan  nama perusahaan tidak ada yang mengaturnya.
4. Memiliki  Modal  Pendirian  Kecil.  Pada  hakikatnya,  perusahaan  perorangan  memang ditujukan bagi para pelaku usaha UMKM sehingga modal dalam pendirian usahanya pun terbilang  cukup  minim.  Kategori  UMKM  yang  dapat  melakukan  pendaftaran  dan pendirian PT. Perorangan adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah),  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha; dan Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Masih  Minim  Pengaturan.  Perusahaan  perorangan  masih  belum  banyak  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perusahaan  perorangan  ini  sehingga pemilik perusahaan masih dapat bebas melakukan aktivitas usahanya. Misalnya, dalam
hal  pajak,  pemilik  usaha  tidak  perlu  membayar  pajak  penghasilan  (PPh)  badan,  tetapi hanya  perlu  membayar  pajak  PPh  perorangan  yang  dapat  dibilang  relatif  lebih  kecil ketimbang PPh badan.
Berikut ini, merupakan beberapa kekurangan dari badan usaha PT. Perorangan, yakni: 1. Kelonggaran  Perizinan  dapat  Menghambat  Perkembangan  Usaha.  Perusahaan perseorangan  dapat  dikategorikan  termasuk  kedalam  usaha  skala  mikro,  maka  mereka hanya cukup mengurus surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) saja dan tidak perlu membuat  serta  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (“SIUP”)  dan  Tanda  Daftar Perusahaan  (“TDP”).  Namun,  dengan  ketiadaan  SIUP  ini  justru  dapat  menghambat perkembangan  usaha  karena  biasanya  bila  suatu  usaha  ingin  mengikuti  tender  atau tawaran resmi dari mitra lain pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yakni minimal berbadan hukum PT atau minimal CV.
2. Resiko Kerugian di Tangan Pribadi. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perusahaan perorangan atau PT. Perorangan dibentuk oleh hanya satu orang saja dan seluruh kendala resiko  kerugian  akan  dihadapi  dan  ditanggung  oleh  pemilik  usaha  itu  sendiri.  Hal  ini termasuk sampai harus menanggung hutang usaha sampai ke harta pribadinya.
3. Kelangsungan  usaha  relatif  singkat.  Perusahaan  perorangan  yang  didirikan  oleh  satu orang pendiri saja, tidak selalu baik dalam sistem manajemen perusahaan perorangannya karena  terkadang  pelaku  usaha  cenderung  kewalahan  dalam  hal  mengatur  dan mengambil  keputusannya  sendiri  sehingga  dapat    menimbulkan  masalah  dalam  hal pengembangan kemajuan usahanya.
4. Potensi  Manajemen  Administrasi  Perusahaan  Lemah.  Perusahaan  perorangan  yang didirikan  oleh  satu  orang  pendiri  saja,  tentunya  akan  membawa  resiko  bagi  sistem manajemen administrasi atau juga tata kelola perusahaannya.  Dimana dalam hal ini, data pengelolaan keuangan dan perusahaan dapat terkelola secara kurang maksimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perorangan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2021 dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris, hanya dengan membuat surat pernyataan. Pendirian PT Perorangan tersebut tidak ada dokumen fisik yang harus diberikan kepada pemerintah, hanya berbentuk scan dari dokumennya saja, dan pihak yang menandatangani pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan dokumen  telah  ditandatangani  langsung  oleh  pihak  yang  bersangkutan  bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perseroan Usaha Mikro Kecil akan mengakibatkan belum menjamin adanya kepastian hukum.Perseroan Perorangan memiliki perbedaan dibandingkan dengan Perusahaan perorangan non badan hukum dan juga Perseroan Terbatas Biasa. Sedangkan PT Perorangan adalah badan usaha perorangan berbadan hukum sehingga tanggung jawab perusahaan dan pemilik usaha menjadi terpisah.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uraian  terkait  konsep  UUCK  dan  implikasinya terhadap  UUPT  dan  konsep  Perseroan  Terbatas,  telah  terjadi  perluasan  definisi  terhadap konsep Perseroan Terbatas (PT) sehingga terdapat entitas usaha mikro kecil (UMK) dalam bentuk  Perseroan  Perorangan.  Ketentuan  tersebut,  bertentangan  doktrin  umum  bahwa Perseroan  wajib  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih.  Ketentuan  ini  menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan perseorangan. Disamping juga menyebabkan aspek pemisahan kekayaan yang  menjadi  ciri  utama  PT  menjadi  tidak  begitu  penting  sehingga  pertanggungjawaban
tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Kemudian dihapusnya aturan batas modal minimal bagi Perseroan. Dimana hal ini telah menghilangkan unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan

## DAFTAR PUSTAKA
A, M. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Citra Aditya Bakti. A, N. T., & A, L. (2021). MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun . Berita.Id.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, Pukul 19.42 WIB
Admin.  (2021). Mungkinkah  Perseroan  Terbatas  didirikan  Oleh  Pemegang  Saham  Tunggal . Lawyeronline.Id.  https://lawyeronline.id/mungkinkah-perseroan-terbatas-didirikan- oleh-pemegang-saham-tunggal/  diammbil pada tanggal 23 November 2021
Admin. (2022). Cara Mendirikan Perseroan Terbatas PT . ..Www.Ppid.Semarangkota.Go.Id. Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika. Aminuddin, I. (2004). Hukum Penanaman Modal di Indonesia . Prenada Media. Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2012). Hukum Perusahaan & Kepailitan . Penerbit Erlangga.
Aziz, M. F., & Febrianingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancagan Undang-undang tentang Cipta Kerja. Jurnal .
Budiyono, T. (2011). Hukum Perusahaan . Griya Media.
Dharmayanti, & P, N. M. (2017). Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer. Acta Comitas , 66–74.
G, W., & A, Y. (2000). Seri Hukum Bisnis . Raja Grafindo Persada. Ginting, J. (2007). Hukum Perseroan Terbatas . Citra Aditya Bakti.
H, P. D. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. Refleksi Hukum , 8.
Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas . Sinar Grafika. Harahap, M. Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas . Sinar Grafika.
Khairandy,  R.,  &  Malik,  C.  (2007). Good  Governance  Perkembangan  Pemikiran  dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum . Kreasi Total Media. Kompas.  (2020). Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Keinginan  Jokowi  yang  Jadi  Nyata .  Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta- kerja-%0Akeinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all,  diakses  pada  tanggal  3  April 2021, Pukul 19.15%0AWIB%0A
Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Mimbar Hukum , 26. Lambe,  D.  (2011). Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  dihubungkan  dengan  Kinerja  Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT . Universitas Indonesia. Nadapdap,  B.  (2007). Hukum  Perseroan  Terbatas  (Berdasarkan  Undnag-Undang  No.  40  tahun 2007) . Jala Permata Aksara.
Nasution, J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Muju.
Parikesit,  S.  B.  (2020).  Penjelasan  RUU  Cipta  Kerja  (Makalah  Disampaikan  pada  Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja). Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Rajagukguk, E. (2011). Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Salim. (2005). Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan KOntrak . Sinar Grafika.