## IBLAM LAW RIVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Muhammad Dzar Imran 2 Yovita Arie Mangesti

## Affiliation
1,2 Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya
Email 1 imrandzarmuhammad@gmail.com 2 yovitaam@untag-sby.ac.id
Date Submission 22 November 2023
Date Accepted 24 January 2024
Date Published 30 January 2024

## DOI
10.52249

## REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI
ROBOTIK

## TELESURGERY DALAM  PRAKTIK KEDOKTERAN

## Abstract
Technological developments in Indonesia are very rapid, especially  in  the  field  of  artificial  intelligence.  The existence  of  artificial  intelligence  also  has  a  major influence  in  the  field  of  medical  services.  One  form  of service  using  remote  robotic  surgical  technology  is telesurgery.  Telesurgery  is  a  surgical  operation  that  is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  29  of  2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia  Number  17  of  2023  concerning  Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery  technology.  This  research  uses  conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach,  then  provides  an  analysis  of  the  form  of regulation  for  the  use  of  telesurgical  technology  using robots in medical practice.
Keywords: Artificial Intelligence, Medical Practice, Telesurgery

## Abstrak
Fokus penelitian ini adalah regulasi penggunaan teknologi  robotik telesurgery dalam  praktik kedokteran. Perkembangan teknologi di Indonesia  sangat  pesat  khususnya  di  bidang kecerdasan  buatan.  Keberadaan  kecerdasan buatan juga memberikan pengaruh besar dalam bidang  pelayanan  medis.  Salah  satu  bentuk pelayanan  dengan  menggunakan  teknologi bedah  robotik  jarak  jauh  yaitu telesurgery . Telesurgery merupakan  operasi  pembedahan yang  dilakukan  dari  jarak  jauh  dan  layanan  ini sedang  populer.  Secara  umum  pengaturan praktik telesurgery mengacu  pada  UU  No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 17/2023  tentang  Kesehatan.  Saat  ini  Indonesia masih  belum  memiliki  peraturan  perundang-
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
undangan  khusus  yang  mengatur  praktik pelayanan  medis  dengan  metode  operasi  bedah jarak jauh. Karena praktik telesurgery di Indonesia belum diatur secara jelas dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat problematika dalam  penggunaan telesurgery .  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan analisis  mengenai  bentuk  peraturan  terkait penggunaan teknologi bedah robotik jarak jauh. Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  hukum normatif  dan  didasarkan  pada  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kata  Kunci:  Kecerdasan  Buatan,  Praktik
Kedokteran, Telesurgery

## PENDAHULUAN
Perlindungan  Hukum  merupakan  usaha  yang  diberikan  oleh  sistem  hukum  untuk menjaga subjek hukum dari ancaman atau tindakan yang melanggar hukum, dengan fokus pada perlindungan kepentingan dan hak-hak individu atau kelompok. Upaya perlindungan hukum  dapat  bersifat  preventif  atau  represif,  serta  bisa  disampaikan  dalam  bentuk komunikasi lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam menegakkan  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  manfaat,  dan  kedamaian.  Di  era  saat  ini, perlindungan  hukum  menjadi  semakin  penting  karena  kekerasan  seksual  mengalami perkembangan pesat, terutama dengan munculnya kekerasan seksual daring. Fenomena ini mencakup tindakan kekerasan seksual melalui pesan teks, media sosial, atau platform daring lainnya. Indikator perkembangannya tercermin dalam jumlah besar publikasi melalui media daring yang terkait dengan konten pornografi, pornoaksi, pemerkosaan, dan kejahatan susila lainnya.
Pemerkosaan  sebagai  salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual  paling  serius  adalah tindakan  paksaan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  seksual dengan  orang  lain  tanpa  adanya  persetujuan.  Terdapat  berbagai  macam  atau  jenis pemerkosaaan yang meliputi, seductive rape, sadistic rape, anger rape, domination rape, exploitation rape.  Seductive  rape merupakan  pemerkosaan  yang  terjadi  tanpa  adanya  paksaan  dalam lingkungan pertemanan, sahabat, bahkan pacar. Sadistic Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan  secara  sadis  guna  memperoleh  kepuasan  seksualnya  dengan  cara  melakukan kekerasan oleh pelaku. Anger rape merupakan pemerkosaan timbul sebagai wujud ungkapan emosi  atau  amarah  dari  pelaku  yang  dibarengi  dengan  tindakan  kekerasan  secara  fisik kepada korban. Domination rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan murni dari adanya dorongan seksual dari seorang pelaku dengan adanya rayuan dan ancaman. Exploitation Rape merupakan    pemerkosaan  timbul  karena  adanya  ketergantungan  dari  segi  ekonomi  serta sosial pada korban terhadap pelaku, pelaku dalam pemerkosaan jenis ini tidak menggunakan kekerasan  melainkan  pelaku  memaksa  korbannya  untuk  melakukan  persetubuhan  guna memenuhi nafsu birahinya. Bahwasannya setiap tindak pidana pemerkosaan menimbulkan dampak  negatif  bagi  korbannya,  korban  pemerkosaan  seringkali  mengalami  cedera  fisik seperti  luka  memar,  lecet,  atau  bahkan  patah  tulang.  Selain  itu,  pemerkosaan  juga  bisa menyebabkan  infeksi  menular  seksual  atau  cedera  fisik  lainnya.  Korban  pemerkosaan cenderung mengalami trauma emosional yang parah. Mereka mungkin merasa marah, malu,
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bersalah,  takut,  dan  cemas.  Paling  parahnya  korban  pemerkosaan  mengalami  gangguan kejiwaan,  korban  pemerkosaan  seringkali  mengalami  gangguan  kesehatan  mental,  seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Apabila tidak segera ditangani memungkinkan korbannya untuk mengakhiri hidupnya.
Tindak  pidana  Pemerkosaan  merupakan  salah  satu  permasalahan  sosial  yang mendalam dan meresahkan dalam masyarakat modern . Pemerkosaan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan emosional, tetapi juga memiliki dampak yang meluas pada tingkat sosial  dan  psikologis.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  menanggulangi  tindak  pidana pemerkosaan menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman dan terbebas dari ancaman tindakan ini.
Pemerkosaan  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual  yang  sering  terjadi  di masyarakat, termasuk di indonesia. Kejadian pemerkosaan tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Menurut data komnas perempuan pada tahun 2020, terdapat 1.390 kasus kekerasan seksual terhadap anak di indonesia, yang sebagian besar merupakan kasus  pemerkosaan.  Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  mengalami dampak yang sangat berat, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka bisa mengalami luka fisik, trauma emosional, gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku.
Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan, terjadinya  pemerkosaan  dikarenakan  banyak  hal,  penyebab  terjadinya  pemerkosaan dikarenakan situasi yang dimana memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Selain itu adanya dorongan gejolak nafsu bagi pelaku dapat menyebabkan terjadinya tindak  pidana  pemerkosaan.  Selanjutnya  hal  yang  mendasari  timbulnya  tindak  pidana pemerkosaan  adalah    kurangnya  pemahaman  spiritual  yang  mendorong  terjadinya  krisis moral.  Pemahaman  spiritual  sebagai  landasan  hidup  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat,  hal  ini  dikarenakan  pemahaman  spiritual  berperan  penting  karena memberikan  arah,  makna,  dan  kerangka  kerja  bagi  individu  dalam  menjalani  kehidupan sehari-hari. Pemahaman spiritual mengatur segala aspek kehidupan antara benar dan salah dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan untuk tiap-tiap kasus, faktor- faktor tidak selalu sama baik jenis atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Faktor tersebut  mulai  internal  maupun  eksternal.  Faktor  internalnya  adalah  dari  pelaku,  pelaku pemerkosaan  bisa  saja  memiliki  kelainan  yang  mendorongnya  terobsesi  melakukan persetubuhan dengan lawan jenis dibarengi dengan gejolak nafsu tanpa adanya kontrol diri. Faktor eksternalnya dari luar pelaku, perkembangan teknologi secara pesat, berbagai macam hiburan dapat diakses secara mudah oleh pengguna internet. Salah satunya situs penyedia konten porno yang tak sepatutnya dipertontonkan kini sangat mudah diakses oleh siapapun. Selain  itu  faktor  kebudayaan  dari  luar  yang  mudah  masuk  memengaruhi  Representasi seksual  yang  agresif  atau  normatif  dalam  budaya  populer  dan  media  massa  dapat mempengaruhi persepsi individu tentang perilaku seksual.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  menjadi  sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak korban, serta mencegah terulangnya tindakan kekerasan serupa di masa depan. Pendekatan untuk menanggulangi tindak  pidana  pemerkosaan  melibatkan  dua  jenis  tindakan,  yaitu  tindakan  preventif  dan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tindakan  represif.  Tindakan  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pemerkosaan, sedangkan tindakan represif dilakukan setelah kejadian pemerkosaan terjadi, dengan tujuan menegakkan  hukum  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku,  berdasarkan  permasalahan yang  terdapat  pada  latar  belakang,  maka  rumusan  masalahnya  adalah  sebagai  berikut, Bagaimana upaya preventif dan represif terhadap anak korban pemerkosaan ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian  studi  pustaka  dengan  metode  penelitian normatif  dan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual. Penelitian ini memuat masalah-masalah dalam penelitian beserta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat mulai tindakan preventif maupun represif terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak atau remaja yang berurusan atau berhadapan dengan hukum entah sebagai korban ataupun pelaku  tindak  pidana.  Adanya  keterlibatan  anak  dalam  hukum  dikarenakan  dituduh melakukan  tindak  pidana  seperti  pencurian,  kekerasan,  pelanggaran  narkotika,  atau pelanggaran hukum lainnya. upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dilakukan ketika  kondisi  anak  berurusan  atau  berhadapan  dengan  hukum,  melainkan  dilakukan  di kondisi apapun dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban sang anak. Menurut Undang – Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak,  disebutkan  bahwa  tiap  anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan diskriminatif.  Selain  itu,  anak  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  akses  pendidikan, layanan  kesehatan,  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  lain  yang  diperlukan  untuk pertumbuhan  dan  perkembangannya  yang  optimal.  Perlindungan  hukum  memberikan manfaat terhadap anak korban pemerkosaan, manfaatnya adalah sebagai berikut :
1. Mudahnya korban tindak pidana pemerkosaan terlepas dari penderitaan yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis;
2. Keamanan  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  dapat  terjamin  dari  adanya  berbagai bentuk ancaman pelaku;
3. Kebebasan korban untuk menjadi saksi tanpa adanya beban apapun;
4. penyelesaian perkara yang terbilang cepat karena adanya kerjasama antara korban dengan aparat penegak hukum;
5. korban  merasa  diperhatikan  dan  dipedulikan  oleh  banyak  orang  sebagai  korban pemerkosaan;
6. kembalinya  rasa  percaya  diri  dari  korban  yang  sempat  terenggut  akibat  pemerkosaan tersebut;
7. hilangnya stigma negatif perempuan sebagai objek pemuas seksual yang pantas diperkosa dari masyarakat;
8. Korban memiliki harapan untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Korban  tindak  pidana  pemerkosaan  terlebih  anak-anak  perlu  dilindungi,  hal  ini dikarenakan  berbagai  alasan.  Secara  hukum  korban  pemerkosaan  memiliki  hak  untuk
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup penyelidikan yang cermat terhadap kasus, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Selain itu secara Psikologis korban pemerkosaan mengalami dampak psikologis yang serius pada  korban,  seperti  trauma,  stress  berat,  kecemasan,  dan  depresi.  Perlindungan  hukum terhadap  korban  pemerkosaan  yang  kuat  dapat  membantu  meminimalkan  timbulnya dampak negatif pemerkosaan dan mendukung proses penyembuhan korban. Pelaku tindak pidana  pemerkosaan  dapat  diancam  dengan  hukuman  penjara  maksimal  12  tahun  jika melakukan pemerkosaan dengan kekerasan, dan hukuman penjara maksimal 15 tahun jika melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian atau luka berat pada korban. berikut ini ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan aturan Undang – Undang yang berlaku di negara Indonesia :
a. Pasal  6  huruf  C  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  menggunakan  kedudukan, kewenangan,  kepercayaan,  atau  situasi  yang  timbul  dari  tipu  muslihat  atau ketidaksetaraan,  dan  memaksa  atau  dengan  penipuan  memaksa  individu  untuk melakukan  atau  mengizinkan  tindakan  seksual  dengan  dirinya  atau  orang  lain,  dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 12 tahun dan/atau denda mencapai Rp. 300.000.000,00.
b. Pasal 473 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana bagian ketiga Perkosaan menyebutkan bahwa tindakan memaksa  seseorang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  dirinya  menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat mengakibatkan hukuman penjara dengan durasi maksimal 12 tahun, karena dianggap sebagai perbuatan pemerkosaan.
c. Pasal 419 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang–Undang  Hukum  Pidana  bagian  Paragraf  2  Memudahkan  Percabulan  dan Persetubuhan,  setiap  individu  yang  memfasilitasi  atau  memudahkan  orang  lain  untuk melakukan tindakan cabul atau hubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak, dapat dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun.
Penting  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  dan  memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pemerkosaan agar mereka dapat pulih secara fisik, emosional,  dan  psikologis  dari  trauma  yang  mereka  alami.  Salah  satu  caranya  dengan melakukan  upaya  preventif  dan  represif  terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan,  upaya preventif  adalah  suatu    langkah-langkah  atau  tindakan  yang  diambil  untuk  mencegah terjadinya  suatu  masalah  atau  kejadian  yang  tidak  diinginkan.  Tujuan  utama  dari  upaya preventif adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, sehingga dapat mencegah potensi kerugian atau dampak negatif. Dalam tindak pidana pemerkosaan upaya preventif meliputi :
1. Pendidikan Seksual atau Sex Education yang baik
Memberikan  pendidikan  seksual  yang  baik  dan  informatif  kepada  masyarakat, khususnya kepada remaja dan anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang batasan-batasan dan hak-hak individu.
2. Pemberdayaan Perempuan
Memperkuat  peran  perempuan  dalam  masyarakat,  memberdayakan  mereka  secara ekonomi dan sosial sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan gender dan potensi risiko pemerkosaan.
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## 3. Penyuluhan Hukum
Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pemerkosaan, serta cara melaporkan dan mendapatkan bantuan jika menjadi korban.
4. Peningkatan Keamanan di Tempat Umum
Meningkatkan  keamanan  di  tempat-tempat  umum,  seperti  transportasi  umum,  taman, dan  area  terbuka  lainnya,  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat,  terutama perempuan.
5. Pelatihan Kesadaran
Menyelenggarakan pelatihan kesadaran bagi petugas penegak hukum, tenaga medis, dan  pekerja  sosial  untuk  lebih  peka  terhadap  tanda-tanda  pemerkosaan  dan  memberikan dukungan yang tepat kepada korban.

## 6. Kerjasama Antar Instansi
Mendorong kerjasama antarinstansi, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pemerkosaan.
Upaya preventif ini sebaiknya dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu.  Upaya  preventif  yang  menyeluruh  dan  berkelanjutan  memerlukan  kolaborasi antarberbagai sektor masyarakat dan kebijakan yang mendukung. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari tindak pidana pemerkosaan.
Selanjutnya upaya represif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah  atau  otoritas  dengan  tujuan  untuk  menekan  atau  mengendalikan  suatu kelompok, individu, atau tindakan yang dianggap mengancam keamanan atau ketertiban. Istilah  ini  sering  digunakan  dalam  konteks  kebijakan  keamanan  dan  penegakan  hukum. Upaya  represif  dapat  mencakup  berbagai  tindakan,  seperti  penangkapan,  penahanan, penyensoran, pengawasan, atau penggunaan kekuatan fisik untuk menindak individu atau kelompok yang dianggap melanggar hukum atau mengancam stabilitas sosial. Pendekatan ini  sering  kali  diambil  dalam  situasi-situasi  yang  dianggap  kritis  atau  darurat,  tetapi  juga dapat  menimbulkan  kekhawatiran  terkait  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  sipil.  Penting untuk diingat bahwa penggunaan upaya represif harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan  hak  asasi  manusia.  Pemakaian  kekuatan  dan  tindakan  represif  harus  seimbang  dan proporsional,  dan  ada  pengawasan  yang  memadai  untuk  mencegah  penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemberlakuan kebijakan represif juga harus memperhitungkan konteks sosial  dan  politik  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  tanpa  mengorbankan  prinsip- prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam tindak pidana pemerkosaan upaya represif meliputi :
1. Restitusi
Restitusi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, dapat diartikan sebagai bentuk penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Bentuk restitusi  ini  dapat  mencakup  pengembalian  harta  milik,  pembayaran  ganti  rugi  untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Hak korban pemerkosaan untuk menerima restitusi didasarkan pada sifat pemerkosaan sebagai  tindak  pidana.  Proses  pengajuan  permohonan  restitusi  dilakukan  oleh  korban, keluarga, atau wakilnya melalui surat kuasa khusus yang disampaikan secara tertulis dalam
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bahasa Indonesia dan menggunakan materai. Pengajuan ini disampaikan kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.
Restitusi  merupakan  wujud  tanggung  jawab  pelaku  terhadap  konsekuensi  dari tindakan kejahatannya, dengan tujuan utama untuk mengatasi semua kerugian yang dialami oleh  korban.  Proses  penentuan  jumlah  restitusi  yang  diberikan  tidaklah  mudah  dan memerlukan perumusan yang lebih lanjut. Penentuan ini melibatkan pertimbangan terhadap status sosial baik korban maupun pelaku. Jika status korban lebih rendah daripada pelaku, maka  proses  restitusi  akan  lebih  menekankan  pada  penggantian  kerugian  dalam  bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi, proses restitusi akan lebih menekankan pada pemulihan harkat serta nama baik.
2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial
Menurut  amendemen  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  terhadap  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pemerkosaan memiliki  hak  untuk  memperoleh  bantuan  medis  dan  rehabilitasi  psiko-sosial.  Pemberian bantuan ini merupakan bentuk layanan yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada korban dan/atau saksi. Proses pengajuan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dilakukan oleh korban, keluarga, atau wakilnya melalui surat kuasa khusus yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan materai. Dokumen ini kemudian diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  korban memiliki hak-hak legal yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Berhak memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
d. Berhak memperoleh penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Berhak mengetahui atas informasi mengenai hal-hal terpidana dibebaskan;
i. Berhak atas Dirahasiakan identitas pribadinya;
j. Berhak mendapatkan identitas baru;
k. Berhak mendapatkan kediaman baru;
l. Berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
m. Berhak mendapat nasihat; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
n. Berhak mendapatkan pendampingan.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  pemerkosaan  anak  ditegaskan  dalam  prinsip bahwa anak yang menjadi korban kejahatan berhak mendapatkan rehabilitasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, spiritual, dan sosial dari negara. Pentingnya menjaga identitas  pribadi  korban  menjadi  suatu  keharusan,  termasuk  melindungi  nama  baiknya. Tanggung jawab pemerintah melibatkan upaya untuk memastikan keselamatan korban dan saksi,  sementara  korban  memiliki  hak  untuk  mengetahui  perkembangan  perkara  yang
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dihadapinya, termasuk informasi terkait apakah pelaku dijatuhi sanksi pidana seperti penjara atau dibebaskan.
Dalam situasi di mana pelaku tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, perlu  memberikan  akses  perlindungan  kepada  korban  guna  mencegah  kemungkinan pembalasan dendam dari pelaku. Kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian menjadi sangat  penting,  terutama  ketika  ada  laporan  mengenai  tindak  kekerasan  terhadap perempuan.  Pihak  kepolisian  dapat  meminta  bantuan  dari  lembaga  yang  berfokus  pada perlindungan korban pemerkosaan.
Lembaga ini sebaiknya melibatkan berbagai profesional seperti pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dan dokter. Di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang tinggi,  kualifikasi  individu  di  lembaga  tersebut  perlu  mendekati  tingkat  keahlian  para profesional yang disebutkan di atas. Pendanaan dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah,  menjadi  kunci  untuk  menjaga  kelancaran  pelaksanaan  lembaga  ini.  Melibatkan partisipasi masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok, juga merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan lembaga tersebut mencapai tujuannya dengan efektif.

## KESIMPULAN

## 1. Upaya Preventif
Langkah-langkah  pencegahan  terhadap  pemerkosaan  terhadap  anak  melibatkan pengaturan melalui Undang-undang, penyebaran informasi, penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait norma hukum yang berlaku. Perlindungan preventif secara hukum diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, penerapan sanksi administratif,  serta  langkah-langkah  pencegahan  kejahatan,  seperti  patroli  keamanan  dan pengawasan.

## 2. Upaya Represif
Upaya  represif  diimplementasikan  melalui  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap pelaku  kejahatan,  serta  dapat  melibatkan  restitusi  dan  pemberian  bantuan  medis  atau rehabilitasi  psiko-sosial  untuk  mengembalikan  kondisi  korban  dari  berbagai  perspektif. Proses  restitusi  diatur  dalam  Pasal  5  PERMA  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat  diajukan  kepada  Ketua  atau  Kepala  Pengadilan,  baik  langsung  maupun  melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan yang berkompeten  untuk  mengadili  permohonan  restitusi  adalah  Pengadilan  yang  memeriksa pelaku  tindak  pidana,  yaitu  Pengadilan  Negeri,  Selanjutnya,  prosedur  pengajuan permohonan  bantuan  medis  dan  rehabilitasi  psiko-sosial  dapat  diajukan  oleh  korban, keluarga, atau wakilnya dengan menggunakan surat kuasa khusus berbahasa Indonesia dan materai.  Permohonan  ini  kemudian  diserahkan  kepada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban untuk diproses.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam A.S. (2010). Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi) Amrullah M. A. (2017). RUANG LINGKUP VIKTIMOLOGI DAN TUJUAN MEMPELAJARI VIKTIMOLOGI. https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80053
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Anwar. (2010). Kriminologi (Bandung: Refika Aditama)
Arief A. (2015). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Jakarta:
Rajawali Pers)
Bambang  Sunggono.  (1997).  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada)
Dentha.  (2020).  ‘TINDAK  PIDANA  PEMERKOSAAN  DALAM  PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN’, 1.2 <https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2463.191-196>
Djemma.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  TINDAK  PIDANA PEMERKOSAAN.  Jurnal  Andi  Djemma,  Jurnal  Pendidikan,  3  (1),  59–65. https://doi.org/10.35914/JAD.V3I1.338
Erikson. (1968). Identity : Youth and Crisis (New York: Norton) Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu) Hajar. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh (Pekanbaru: UIN
Suska Riau)
Khairani  Pancaningrum.  (2021).  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KORBAN  TINDAK PIDANA  PEMERKOSAAN  PERSPEKTIF  VIKTIMOLOGI  DALAM  SISTEM
PERADILAN PIDANA’, Jurnal Kertha Semaya, 9.12: 2428–37
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p14>
Muhammad (2014). PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1715 Nastiti. (2021). Viktimologi: Konsep, Teori, Dan Aplikasi (Gadjah Mada University Press) Ni  Made  Dwi  Kristiani.  2014.  ‘KEJAHATAN  KEKERASAN  SEKSUAL  (PERKOSAAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI’, 7 : 1–12 Niken. (2015). 208 Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan, IV Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum, cetakan ke 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti)
Sayudi.‘UPAYA  PERLINDUNGAN  KORBAN  TINDAK  PIDANA  PERKOSAAN  DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA The Protection of Victims of Rape Crime Criminal  Justice  System  of  Indonesia’,  Fiat  Justisia  Journal  of  Law,  10 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Wahyuni  F.  (2016).  Sanksi  Pidana  Pemerkosaan  Terhadap  Anak  Menurut  Hukum  Pidana Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam.  Jurnal  Media  Hukum,  23  (1),  95–109. https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0071.95-109