Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia
INFO PENULIS
Sasikirana Anastasia Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sasikirana.anastasiaa@gmail.com
Rifki Nurohman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432197@umkt.ac.id
Daffa Tegar Nabil Zaidan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur daffategarnabilz@gmail.com
Asnawi Mubarok Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur am764@umkt.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2022
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 545-553.

## Abstrak
Implikasi dari penerapan hukum ini seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya  berbagai  konflik  pertanahan  di  Indonesia.  Konflik  pertanahan  merupakan masalah  yang  kompleks  dan  multidimensional,  melibatkan  berbagai  pihak  seperti masyarakat adat, petani, pengusaha, dan pemerintah. Hukum Agraria, melalui Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.  5  Tahun  1960,  sebenarnya  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam  pengelolaan  tanah.  Penerapan hukum  agraria  juga  berimplikasi  pada  perubahan  tata  ruang  dan  lingkungan  hidup. Pembangunan  infrastruktur  dan  ekspansi  perkebunan  atau  tambang  sering  kali dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal  ini  menyebabkan  degradasi  lingkungan  dan  kehilangan  mata  pencaharian  bagi masyarakat lokal.Untuk mengatasi  berbagai implikasi negatif ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan adil.
Kata Kunci: Agraria, Konflik, Lingkungan.

## Abstract
The  implications  of  implementing  this  law  are  often  one  of  the  main  factors  in  the emergence  of  various  land  conflicts  in  Indonesia.  Land  conflict  is  a  complex  and multidimensional problem, involving various parties such as indigenous peoples, farmers, entrepreneurs  and  the  government.  Agrarian  Law,  through  the  Basic  Agrarian  Law (UUPA)  no.  5  of  1960,  actually  aims  to  provide  legal  certainty  and  justice  in  land management. The application of agrarian law also has implications for changes in spatial planning  and  the  living  environment.  Infrastructure  development  and  plantation  or mining expansion are often carried out while ignoring the principles of sustainability and environmental justice. This causes environmental degradation and loss of livelihoods for local communities. To overcome these negative implications, reforms are needed in the agrarian legal system that is more inclusive and fair.
Key Words: Agrarian, Conflict, Environment.

## A. Pendahuluan
Indonesia,  sebagai  negara  agraris,  memiliki  sejarah  panjang  dalam  pengelolaan  tanah  dan sumber daya alamnya. Sejak masa kolonial, isu pertanahan telah menjadi salah satu persoalan krusial  yang  kerap  menimbulkan  konflik.  Pengelolaan  tanah  yang  tidak  adil  dan  tidak transparan pada masa kolonial mewariskan sejumlah masalah yang masih terasa hingga kini. Di tengah  dinamika  sosial  dan  politik,  pertanahan  menjadi  isu  sentral  yang  mencerminkan ketidakadilan  sosial  dan  ketimpangan  ekonomi  di  Indonesia.  Kondisi  ini  diperparah  oleh banyaknya  tumpang  tindih  kebijakan  dan  regulasi  yang  tidak  konsisten,  serta  kurangnya penghormatan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  yang  telah  lama  mendiami  dan  mengelola tanah mereka sesuai dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, isu agraria tidak hanya menjadi masalah legal, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.
Hukum Agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun  1960,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  hal  penguasaan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah.  Namun,  konflik  pertanahan  tetap  sering  terjadi,  dipicu oleh  berbagai  faktor  seperti  tumpang  tindih  klaim  kepemilikan  tanah,  ketidakjelasan  batas wilayah, serta perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Meskipun  UUPA  dirancang  untuk  menyelesaikan  dan  mencegah  konflik,  dalam  praktiknya, hukum  agraria  sering  kali  menjadi  sumber  permasalahan  baru.  Implementasi  yang  kurang efektif,  birokrasi  yang  berbelit-belit,  serta  kurangnya  koordinasi  antarinstansi  sering  kali memperburuk  situasi,  membuat  penyelesaian  sengketa  tanah  menjadi  semakin  kompleks dan memakan  waktu  lama.  Kasus-kasus  ini  menunjukkan  bahwa  ada  kesenjangan  antara  tujuan hukum agraria dan realitas di lapangan.(Samsaimun, 2019)
Salah satu penyebab utama konflik adalah ketidaksesuaian antara kebijakan agraria dengan kenyataan  di  lapangan.  Penerbitan  sertifikat  tanah  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) tanpa memperhatikan klaim-klaim lokal dan adat setempat sering kali menyebabkan benturan antara  masyarakat  adat  dan  pemerintah.  Selain  itu,  praktik  korupsi  dan  kolusi  dalam  proses administrasi  pertanahan  turut  memperkeruh  konflik.  Proses  pengadaan  tanah  yang  tidak transparan  dan  adil  sering  kali  merugikan  masyarakat  kecil  yang  akhirnya  kehilangan  tanah mereka tanpa kompensasi yang layak. Kasus-kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau tambang menjadi contoh nyata bagaimana hukum agraria dapat menjadi  alat  kekuasaan  yang  tidak  berpihak  pada  keadilan  sosial.  Korupsi  yang  merajalela dalam proses penerbitan izin dan sertifikat tanah menambah kompleksitas masalah, mengingat sering  kali  pihak-pihak  berkepentingan  dengan  kekuatan  finansial  lebih  besar  mampu mempengaruhi  keputusan  administrasi  demi  keuntungan  mereka  sendiri.  Fenomena  ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.(Safitri dkk., 2020)
Di  sisi  lain,  ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  hukum  sering  kali  menghambat  proses penyelesaian  sengketa  tanah.  Banyak  kasus  sengketa  tanah  yang  berlarut-larut  di  pengadilan
tanpa ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu,  kebijakan agraria  yang  tidak  mempertimbangkan  aspek  sosial  dan  budaya  masyarakat  setempat  juga menjadi  faktor  penting  dalam  memicu  konflik.  Misalnya,  kebijakan  yang  tidak memperhitungkan  hak-hak  masyarakat  adat  sering  kali  menimbulkan  perlawanan  dari kelompok-kelompok ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang layak. Kondisi ini  menciptakan  ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah  dan  sistem  hukum,  serta  memicu tindakan-tindakan protes dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan.(Safitri dkk., 2020)
Penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan  berkeadilan.  Revitalisasi  dan  reformasi  agraria  yang  telah  dicanangkan  pemerintah  perlu dijalankan dengan serius dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik koruptif dalam administrasi pertanahan harus menjadi prioritas. Selain itu, peran masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  mengenai  pengelolaan  tanah  harus  ditingkatkan. Partisipasi  aktif  masyarakat,  terutama  masyarakat  adat,  dalam  proses  penetapan  kebijakan agraria dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang timbul. Melalui pendekatan yang  holistik  dan  inklusif,  diharapkan  masalah  konflik  pertanahan  di  Indonesia  dapat  diatasi, sehingga tanah dapat benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi  ini  juga  perlu  didukung  dengan  pendidikan  dan  penyuluhan  yang  memadai mengenai  hak-hak  pertanahan  dan  prosedur  yang  ada,  agar  masyarakat  dapat  lebih  proaktif dalam mempertahankan dan mengelola tanah mereka secara legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi dalam pengelolaan tanah tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tetapi juga pada level praktik dan kesadaran masyarakat luas.

## B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  normatif  dengan teknik studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam aspek hukum dan praktik nyata terkait konflik pertanahan di Indonesia.  Data  dikumpulkan  melalui  beberapa  teknik  yang  saling  melengkapi  untuk memastikan  keakuratan  dan  kelengkapan  informasi.  Analisis  mendalam  dilakukan  dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai isu pertanahan. Sumber yang di analisis meliputi para ahli hukum agraria yang memahami detail kebijakan dan implementasinya,  pejabat pemerintah  yang  berwenang  dalam  pengelolaan  tanah,  serta  pihak- pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  konflik  pertanahan,  baik  dari  kalangan  masyarakat  adat maupun  perusahaan  swasta.  Dengan  wawancara  mendalam  ini,  peneliti  dapat  menggali pandangan  dan  pengalaman  yang  beragam,  memberikan  perspektif  yang  lebih  komprehensif mengenai dinamika konflik pertanahan.
Analisis  dokumen  juga  menjadi  bagian  penting  dari  metode  penelitian  ini.  Dokumen  yang dianalisis  meliputi  peraturan  perundang-undangan  terkait  agraria,  putusan  pengadilan  yang relevan,  serta  berbagai  laporan  resmi  dari  instansi  terkait.  Analisis  dokumen  ini  bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  landasan  hukum  dan  interpretasi yudisial  yang  mempengaruhi  dinamika  pertanahan.  Dokumen-dokumen  ini  memberikan konteks  hukum  yang  penting  dan  membantu  memahami  bagaimana  aturan  dan  kebijakan diterapkan  dalam  situasi  nyata.  Dengan  mengkaji  dokumen-dokumen  ini,  peneliti  dapat mengidentifikasi  kesenjangan  antara  kebijakan  dan  praktik  di  lapangan,  serta  mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan.
Studi  ini  juga  melibatkan  review  literatur  yang  komprehensif  untuk  mengidentifikasi  dan memahami konteks historis dan teoretis dari isu-isu pertanahan di Indonesia. Review literatur mencakup  kajian  terhadap  berbagai  sumber  akademik,  laporan  penelitian  sebelumnya,  serta artikel-artikel  yang  relevan  dalam  jurnal  ilmiah.  Melalui  review  literatur  ini,  peneliti  dapat mengidentifikasi  pola-pola  utama,  tema-tema  sentral,  dan  faktor-faktor  yang  berkontribusi terhadap konflik pertanahan.  Data yang terkumpul  kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. Metode  ini  membantu  mengungkap  berbagai  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  konflik pertanahan,  serta  potensi  solusi  yang  dapat  diimplementasikan.  Validitas  data  dijaga  melalui
triangulasi sumber, di mana informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Selain itu, dilakukan teknik member check  dengan  para  informan  kunci,  yang  bertujuan  untuk  memverifikasi  temuan  dan interpretasi data dengan para narasumber, memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas  yang  ada  secara  akurat.  Dengan  pendekatan  metodologis  yang  komprehensif  ini, diharapkan  studi  ini  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  memahami  dan menyelesaikan konflik pertanahan di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Konflik Pertanahan
Konflik pertanahan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama. Sejak masa kolonial, isu kepemilikan dan penggunaan tanah telah menjadi sumber utama perselisihan. Konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal tetapi juga melibatkan pihak pemerintah dan sektor swasta. Permasalahan tanah ini kerap dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan  tanah  yang  tidak  terdokumentasi  dengan  baik,  sehingga  sering  menimbulkan kebingungan dan perselisihan di antara berbagai pihak yang berkepentingan.(Earlene & Djaja, 2023)
Salah  satu  penyebab  utama  konflik  pertanahan  adalah  ketidakjelasan  batas  wilayah.  Di banyak  daerah,  batas-batas  tanah  tidak  ditentukan  dengan  jelas,  baik  secara  administrasi maupun  secara  fisik  di  lapangan.  Hal  ini  mengakibatkan  tumpang  tindih  klaim  antara masyarakat  adat,  pemerintah,  dan  perusahaan  swasta.  Ketidakjelasan  ini  diperparah  oleh kurangnya data yang akurat dan lengkap mengenai kepemilikan tanah, serta minimnya survei dan pemetaan yang dilakukan oleh instansi terkait.
Tumpang  tindih  klaim  kepemilikan  tanah  juga  sering  kali  terjadi  akibat  kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pemerintah daerah sering kali mengeluarkan kebijakan yang  tidak  sinkron,  yang  menyebabkan  kebingungan  di  tingkat  lokal.  Misalnya,  BPN  bisa mengeluarkan sertifikat tanah tanpa mempertimbangkan klaim lokal dan adat setempat, yang akhirnya memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah.
Perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta juga menjadi sumber utama konflik. Masyarakat adat, yang telah lama mendiami dan mengelola tanah secara turun-temurun,  sering  kali  merasa  hak  mereka  diabaikan  oleh  pemerintah  dan  perusahaan besar.  Kepentingan  ekonomi  dan  pembangunan  yang  diusung  oleh  pemerintah  dan  sektor swasta  sering  kali  berbenturan  dengan  kepentingan  masyarakat  adat  yang  bergantung  pada tanah  untuk  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Akibatnya,  proyek-proyek  pembangunan  seperti perkebunan,  tambang,  dan  infrastruktur  sering  kali  menimbulkan  konflik  dengan  masyarakat lokal.
Ketidakjelasan  kebijakan  agraria  juga  memainkan  peran  penting  dalam  memicu  konflik pertanahan.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.  5  Tahun  1960  yang  menjadi  dasar hukum  agraria  di  Indonesia  seharusnya  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam pengelolaan tanah. Namun, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten dan tidak adil.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  sering  kali  bertentangan satu sama lain, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.(Samsaimun, 2019) Proses  sertifikasi  tanah  yang  lambat  dan  birokratis  juga  menjadi  faktor  penyebab  konflik. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan sertifikat tanah karena prosedur yang rumit  dan  biaya  yang  tinggi.  Ketidakmampuan  untuk  mendapatkan  sertifikat  tanah menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki, yang pada  gilirannya  membuat  mereka  rentan  terhadap  penggusuran  dan  perampasan  tanah  oleh pihak-pihak yang lebih kuat.(Alvian & Mujiburohman, 2022)
Praktik  korupsi  dan  kolusi  dalam  administrasi  pertanahan  turut  memperburuk  situasi. Proses pengadaan tanah yang tidak transparan dan tidak adil sering kali merugikan masyarakat kecil. Misalnya, dalam banyak kasus, masyarakat kehilangan tanah mereka tanpa mendapatkan kompensasi  yang  layak  karena  adanya  korupsi  dalam  proses  pengadaan  tanah.  Hal  ini  tidak hanya  merugikan  masyarakat  secara  ekonomi  tetapi  juga  menimbulkan  ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan hukum.
Perbedaan persepsi dan interpretasi mengenai hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah  juga  menjadi  pemicu  konflik.  Masyarakat  adat  menganggap  tanah  sebagai  bagian integral  dari  kehidupan  dan  budaya  mereka,  sementara  pemerintah  cenderung  melihat  tanah sebagai aset ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Ketidaksesuaian ini sering kali menyebabkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik.
Pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar yang membutuhkan lahan luas sering kali  dilakukan  dengan  mengabaikan  hak-hak  masyarakat  lokal.  Penggusuran  paksa  tanpa memberikan  kompensasi  yang  memadai  atau  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Hal ini menyebabkan masyarakat melakukan protes dan perlawanan yang sering kali berujung pada konflik fisik.
Untuk  mengatasi  berbagai  penyebab  konflik  pertanahan  ini,  diperlukan  pendekatan  yang komprehensif  dan  berkeadilan.  Pemerintah  harus  mempercepat  proses  sertifikasi  tanah  dan memastikan bahwa semua klaim tanah terdokumentasi dengan baik dan transparan. Selain itu, pemberdayaan  masyarakat  adat  dan  lokal  serta  peningkatan  partisipasi  mereka  dalam pengelolaan  tanah  sangat  penting  untuk  menciptakan  sistem  agraria  yang  lebih  adil  dan berkelanjutan. Dengan demikian, konflik pertanahan di Indonesia dapat diminimalisir dan tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Leoprayogo dkk., 2019)

## 2. Implikasi Negatif Penerapan Hukum Agraria
Penerapan  hukum  agraria  di  Indonesia  sering  kali  menimbulkan  berbagai  dampak negatif, terutama  ketika  kebijakan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lokal  dan  kebutuhan masyarakat.  Salah satu dampak  yang  paling  terlihat  adalah  perubahan tata  ruang yang  sering kali  tidak  mempertimbangkan  aspek  lingkungan  dan  keberlanjutan.  Kebijakan  agraria  yang berorientasi  pada  pembangunan  ekonomi  sering  kali  mengabaikan  pentingnya  menjaga keseimbangan  ekosistem,  yang  akhirnya  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  parah. Misalnya,  banyak  proyek  pembangunan  infrastruktur  yang  mengharuskan  pembukaan  lahan dalam skala besar, yang pada gilirannya merusak hutan, mengurangi lahan pertanian produktif, dan mengganggu siklus hidrologi alami. Dampak jangka panjang dari perubahan tata ruang ini bisa  sangat  merusak,  mengakibatkan  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  dan  kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia dan satwa liar.(Safitri dkk., 2020)
Dalam  konteks  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  sering  kali  mengabaikan  prinsip keberlanjutan  dan  keadilan  lingkungan.  Banyak  proyek  infrastruktur  besar,  seperti pembangunan  jalan  tol,  bandara,  dan  pelabuhan,  yang  dilakukan  tanpa  mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Alih fungsi lahan pertanian dan hutan untuk proyek-proyek ini  menyebabkan  degradasi  lingkungan,  hilangnya  habitat  satwa  liar,  dan  perubahan  iklim mikro  yang  merugikan  ekosistem  lokal.  Selain  itu,  masyarakat  yang  bergantung  pada  lahan tersebut  untuk  mata  pencaharian  mereka sering  kali  kehilangan  akses  terhadap  sumber  daya alam yang vital. Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.
Ekspansi perkebunan dan tambang juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan  dan  masyarakat.  Perkebunan kelapa  sawit,  misalnya,  sering  kali  dibangun  dengan cara membuka hutan secara besar-besaran, yang tidak hanya menghilangkan keanekaragaman hayati  tetapi  juga  menyebabkan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  tinggi.  Dampak  dari  kegiatan pertambangan, seperti penambangan batubara dan emas, juga sangat merusak. Penambangan ini  sering  kali  menyebabkan  pencemaran  air  dan  tanah,  serta  mengakibatkan  bencana  alam seperti  tanah  longsor  dan  banjir.  Pencemaran  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  pertambangan dapat  merusak  sumber  air  yang  digunakan  oleh  masyarakat  sekitar  untuk  kebutuhan  sehari- hari,  serta  mengganggu  kesehatan  mereka  akibat  paparan  bahan  kimia  berbahaya.  Selain  itu, tanah yang rusak oleh aktivitas pertambangan sulit untuk dipulihkan, meninggalkan bekas luka yang bertahan lama pada lingkungan.
Selain dampak lingkungan, penerapan hukum agraria yang tidak adil juga berdampak buruk terhadap  kesejahteraan  masyarakat  lokal.  Banyak  masyarakat  adat  dan  petani  kecil  yang kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai. Mereka sering kali tidak memiliki akses  ke  informasi  dan  proses  hukum  yang  adil  untuk  mempertahankan  hak  mereka. Ketidakadilan  ini  menyebabkan  peningkatan  kemiskinan  dan  ketimpangan  sosial  di  daerah
pedesaan,  di  mana  sebagian  besar  penduduknya  bergantung  pada  pertanian  sebagai  sumber utama  penghidupan  mereka.  Kehilangan  tanah  berarti  kehilangan  sumber  utama  pendapatan dan  makanan,  memaksa  mereka  untuk  mencari  alternatif  yang  sering  kali  tidak  sepadan  dan kurang  stabil.  Akibatnya,  banyak  dari  mereka  yang  terpaksa  beralih  ke  pekerjaan  berupah rendah  atau  bahkan  migrasi  ke  kota,  yang  selanjutnya  memperparah  masalah  sosial  dan ekonomi di wilayah asal mereka
Kebijakan  agraria  yang  berorientasi  pada  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  sering  kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang telah lama tinggal dan mengelola tanah  secara  turun-temurun  sering  kali  tidak  diakui  hak-haknya  oleh  pemerintah.  Mereka menghadapi  diskriminasi  dan  marginalisasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  mengenai penggunaan  tanah.  Hal  ini  mengakibatkan  hilangnya  budaya  dan  identitas  mereka,  serta menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada konflik. Pengabaian terhadap hak-hak adat ini tidak hanya merugikan masyarakat adat secara langsung, tetapi juga merusak keberagaman budaya  yang  merupakan  kekayaan  nasional.  Selain  itu,  hilangnya  hak  atas  tanah  sering  kali disertai  dengan  hilangnya  pengetahuan  tradisional  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.(Earlene & Djaja, 2023)
Praktik  pengadaan  tanah  yang  tidak  transparan  dan  korupsi  juga  menjadi  masalah  serius dalam  penerapan  hukum  agraria.  Banyak  kasus  di  mana  tanah  masyarakat  diambil  alih  oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan cara-cara yang tidak sah dan tanpa melalui proses yang transparan. Korupsi dalam administrasi pertanahan menyebabkan masyarakat kehilangan tanah  mereka  tanpa  mendapatkan  ganti  rugi  yang  layak.  Hal  ini  tidak  hanya  merugikan masyarakat  secara  ekonomi  tetapi  juga  menimbulkan  ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah dan  sistem  hukum.  Praktik  korupsi  yang  merajalela  dalam  pengadaan  tanah  sering  kali melibatkan  pejabat  pemerintah  yang  bekerja  sama  dengan  perusahaan  besar,  mengorbankan hak-hak  masyarakat  kecil  demi  keuntungan  pribadi  dan  kepentingan  korporasi.  Korupsi  ini memperburuk  ketidakadilan  yang  sudah  ada  dan  menambah  penderitaan  masyarakat  yang sudah termarjinalkan.
Penerapan  hukum  agraria  yang  tidak  adil  juga  berdampak  negatif  terhadap  ketahanan pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri atau perkebunan besar mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Hal ini mengancam ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kerawanan pangan di tingkat lokal. Selain itu, petani kecil yang kehilangan lahan  mereka  tidak  lagi  dapat  memproduksi  pangan  untuk  keluarga  mereka,  yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan kelaparan di pedesaan. Ketahanan pangan yang  terganggu  ini  tidak  hanya  berdampak  pada  ketersediaan  pangan,  tetapi  juga  pada aksesibilitas dan stabilitas pasokan pangan. Ketika produksi pangan lokal menurun, masyarakat harus  bergantung  pada  impor  yang  mahal  dan  tidak  selalu  tersedia,  memperburuk  situasi kerawanan  pangan  dan  menambah  beban  ekonomi  bagi  keluarga-keluarga  yang terdampak.(Murwani & Suryandono, 2019)
Dampak  sosial  dari  penerapan  hukum  agraria  yang  tidak  adil  juga  sangat  signifikan. Penggusuran  paksa  dan  konflik  pertanahan  sering  kali  menyebabkan  trauma  dan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat  tinggal  mereka  tanpa  mendapatkan  kompensasi  atau  bantuan  yang  memadai. Penggusuran ini juga sering kali disertai dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang  menambah  penderitaan  masyarakat  yang  terkena  dampak.  Ketidakstabilan  sosial  yang disebabkan oleh penggusuran paksa sering kali mengakibatkan ketegangan antara masyarakat dan  pihak  berwenang,  serta  memicu  protes  dan  aksi  demonstrasi  yang  bisa  berujung  pada kerusuhan. Trauma yang dialami oleh masyarakat yang digusur juga berdampak jangka panjang pada  kesehatan  mental  dan  kesejahteraan  mereka,  mengganggu  stabilitas  sosial  dan  harmoni komunitas.
Implikasi  negatif  dari  penerapan  hukum  agraria  juga  mencakup  penurunan  kualitas  hidup masyarakat. Kehilangan akses terhadap tanah berarti kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti air, kayu bakar, dan hasil hutan lainnya. Selain  itu,  masyarakat yang  kehilangan  tanah  mereka  sering  kali  tidak  memiliki  keterampilan atau sumber daya untuk mencari pekerjaan alternatif, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup  dan  peningkatan  angka  kemiskinan.  Tanpa  akses  ke  tanah,  banyak  masyarakat  harus bergantung pada pekerjaan informal yang tidak stabil dan berupah rendah, yang tidak mampu
memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka.  Hal  ini  memperburuk  kondisi  kemiskinan dan memaksa mereka  untuk  hidup  dalam  ketidakpastian  dan  kerentanan  yang  terus-menerus.(Earlene  & Djaja, 2023)
Untuk  mengatasi  berbagai  implikasi  negatif  ini,  diperlukan  reformasi  dalam  sistem hukum agraria  yang  lebih  inklusif  dan  adil.  Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  kebijakan  agraria tidak  hanya  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga  mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat adat dan  petani  kecil,  serta  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  administrasi pertanahan,  sangat  penting  untuk  menciptakan  sistem  agraria  yang  lebih  adil  dan berkelanjutan.  Dengan  demikian,  penerapan  hukum  agraria  dapat  memberikan  manfaat  yang lebih  besar  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  tanpa  merugikan  lingkungan  dan  masyarakat  yang paling  rentan.  Reformasi  agraria  harus  mencakup  langkah-langkah  konkret  untuk melindungi hak-hak  tanah  masyarakat  adat  dan  petani  kecil,  serta  memastikan  bahwa  mereka  memiliki suara  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif ini akan membantu menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.(Alvian & Mujiburohman, 2022)

## 3. Kebutuhan akan Reformasi Agraria
Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif dan konflik pertanahan yang terjadi, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria di Indonesia yang lebih inklusif dan adil. Reformasi ini harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan  sosial,  keberlanjutan  lingkungan,  dan penghormatan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  dan  petani  kecil.  Salah  satu  langkah  awal yang  perlu  dilakukan  adalah  penyelarasan  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Banyak  kebijakan  agraria  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  sering  kali  bertentangan dengan  kebijakan  pemerintah  daerah,  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  konflik  di tingkat  lokal.  Oleh  karena  itu,  harmonisasi  kebijakan  agraria  antara  berbagai  tingkat pemerintahan  sangat  penting  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  dan  mengurangi  potensi konflik.
Penguatan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam urusan agraria juga merupakan aspek krusial dalam reformasi ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agraria dan Tata  Ruang,  serta  pemerintah  daerah  perlu  bekerja  sama  secara  efektif  untuk  memastikan bahwa proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara transparan dan  adil.  Koordinasi  yang  baik  antara  lembaga-lembaga  ini  akan  membantu  menghindari tumpang  tindih  kewenangan  dan  meningkatkan  efisiensi  dalam  pengelolaan  tanah.  Selain  itu, diperlukan  mekanisme  yang  jelas  dan  efektif  untuk  menangani  keluhan  dan  sengketa  tanah, sehingga  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  keadilan  dan  menyelesaikan  masalah pertanahan mereka.
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  pengelolaan tanah  sangat  penting  untuk  menciptakan  sistem  agraria  yang  lebih  adil  dan  berkelanjutan. Masyarakat adat dan petani kecil harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Partisipasi ini tidak hanya akan membantu memastikan bahwa kebijakan agraria sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, tetapi  juga  akan  memperkuat  rasa  kepemilikan  dan  tanggung  jawab  mereka  terhadap pengelolaan tanah. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena masyarakat merasa dihargai dan didengarkan dalam proses pengambilan keputusan.(Leoprayogo dkk., 2019)
Salah satu aspek penting dalam reformasi agraria adalah percepatan proses sertifikasi tanah. Banyak  masyarakat  yang  masih  belum  memiliki  sertifikat  tanah,  yang  menyebabkan ketidakpastian  hukum  dan  rentan  terhadap  penggusuran.  Proses  sertifikasi  tanah  yang  cepat dan  transparan  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  tanah  dan  membantu mengurangi  sengketa  tanah.  Selain  itu,  sertifikasi  tanah  juga  dapat  meningkatkan  akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan, karena tanah yang bersertifikat dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Dengan demikian, sertifikasi tanah tidak  hanya  memberikan  kepastian  hukum  tetapi  juga  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat.(Larasati & Raffles, 2020)
Reformasi  agraria  juga  harus  mencakup  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat. Masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sangat  penting  untuk  menjaga  keberlanjutan  budaya  dan  kesejahteraan  mereka.  Pemerintah perlu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, perlu ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah yang  melibatkan  masyarakat  adat,  sehingga  mereka  dapat  mempertahankan  hak-hak  mereka tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.(Earlene & Djaja, 2023)
Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adat dan petani kecil juga merupakan bagian penting dari reformasi agraria. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan dukungan teknis  kepada  masyarakat  adat  dan  petani  kecil  agar  mereka  dapat  mengelola  tanah  mereka secara  efektif  dan  berkelanjutan.  Pemberdayaan  ini  juga  mencakup  akses  terhadap  teknologi pertanian  yang  modern,  informasi  pasar,  dan  sumber  daya  keuangan.  Dengan  peningkatan kapasitas  dan  pemberdayaan,  masyarakat  adat  dan  petani  kecil  dapat  meningkatkan produktivitas  dan  kesejahteraan  mereka,  serta  berkontribusi  pada  ketahanan  pangan  dan pembangunan ekonomi lokal.
Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  administrasi  pertanahan  adalah  kunci  untuk menciptakan  sistem  agraria  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Proses  pengadaan  tanah  harus dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel,  dengan  melibatkan  semua  pihak  yang berkepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kepemilikan tanah, proses  pengadaan  tanah,  dan  penyelesaian  sengketa  tanah  dapat  diakses  oleh  publik. Transparansi  ini  akan  membantu  mencegah  korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan,  serta meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  sistem  hukum.  Selain  itu, perlu  ada  mekanisme  pengawasan  yang  efektif  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  agraria dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.(Alvian & Mujiburohman, 2022)
Reformasi agraria juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Penggunaan lahan  harus  direncanakan  dan  dikelola  dengan  memperhatikan  dampak  lingkungan  jangka panjang.  Pemerintah  perlu  mengembangkan  kebijakan  agraria  yang  mendukung  konservasi sumber  daya  alam  dan  perlindungan  lingkungan.  Hal  ini  mencakup  pengaturan  penggunaan lahan yang ketat, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dan rehabilitasi lahan yang rusak.  Dengan  memperhatikan  aspek  keberlanjutan  lingkungan,  reformasi  agraria  dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Selain itu, reformasi agraria harus mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di pedesaan. Banyak masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan  akses  terhadap  layanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur. Pemerintah  perlu  mengembangkan  program-program  pembangunan  pedesaan  yang  inklusif dan  berkelanjutan,  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  pedesaan.  Program- program  ini  harus  mencakup  peningkatan  akses  terhadap  layanan  dasar,  pengembangan infrastruktur  pedesaan,  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  lokal.  Dengan  demikian, reformasi  agraria  dapat  berkontribusi  pada  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Terakhir,  reformasi  agraria  harus  didukung  oleh  komitmen  politik  yang  kuat  dari  semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama  untuk  memastikan  bahwa  reformasi  agraria  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Komitmen politik  ini  mencakup  penyediaan  anggaran  yang  memadai,  penegakan  hukum  yang tegas,  dan peningkatan  kapasitas  lembaga-lembaga  yang  terlibat  dalam  urusan  agraria.  Selain  itu,  perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reformasi agraria dan manfaatnya bagi kesejahteraan mereka. Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari semua pihak, reformasi agraria dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

## D. Kesimpulan
Dualisme  hukum  antara  hukum  adat  dan  hukum  nasional  di  Indonesia  menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi masyarakat adat dan petani lokal. Masyarakat adat
sering kali kehilangan hak atas tanah mereka akibat ketidakcocokan antara pengakuan hukum adat dan pendaftaran tanah nasional. Pemerintah, dalam banyak kasus, mengutamakan proyek- proyek pembangunan dan investasi tanpa mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat lokal, yang pada akhirnya memperburuk konflik pertanahan. Reformasi agraria yang dilakukan oleh  pemerintah,  meskipun  bertujuan  baik,  sering  kali  tidak  cukup  efektif.  Hal  ini  disebabkan oleh  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga,  minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  dan  terbatasnya  sumber  daya  untuk  pelaksanaan  program-program tersebut. Ketidakselarasan  ini  mengakibatkan  banyak  masyarakat  adat  yang kehilangan  akses dan  kontrol  atas  tanah  yang  telah  mereka  huni  dan  kelola  secara  turun-temurun,  sehingga merusak kesejahteraan dan keberlanjutan hidup mereka.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  lebih  terintegrasi  dan  komprehensif  dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Peningkatan kapasitas penegak hukum, transparansi dalam  administrasi  pertanahan,  serta  penguatan  peran  lembaga  mediasi  merupakan  langkah- langkah  penting  yang  harus  diambil  untuk  mengurangi  konflik.  Selain  itu,  memperkuat  peran hukum  adat  dalam  sistem  hukum  nasional  adalah  esensial  agar  masyarakat  adat  memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tanah mereka. Melalui pendekatan yang inklusif dan  berkeadilan,  diharapkan  konflik  pertanahan  dapat  diminimalisir,  serta  terwujudnya keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Keseluruhan  upaya  ini  harus  dilaksanakan dengan  komitmen  tinggi  dari  semua  pihak  terkait,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan sektor  swasta,  guna  menciptakan  sistem  pertanahan  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Dengan adanya  kerjasama  yang  erat  dan  koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  pihak,  diharapkan permasalahan  dualisme  hukum  ini  dapat  diatasi  secara  efektif,  membawa  perubahan  positif bagi  masyarakat  adat  dan  petani  lokal,  serta  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  adil  dan harmonis dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

## E. Referensi
Alvian,  F.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Implementasi  Reforma  Agraria  Pada  Era
Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tunas Agraria , 5 (2), 111–126. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176
Earlene,  F.,  &  Djaja,  B.  (2023).  Implikasi  kebijakan  reforma  agraria  terhadap  ketidaksetaraan kepemilikan  tanah  melalui  lensa  hak  asasi  manusia. Tunas  Agraria , 6 (2),  152–170. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223
Kementerian  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional, Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah ,  Peraturan  Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Ps. 103 ayat (2).
Larasati, A., & Raffles, R. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum  Pertanahan  Indonesia. Zaaken  Journal of Civil and Bussiness Law , 1 (1),  127–144. http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Leoprayogo,  V.,  Siti,  S.  H.,  &  Hoesin,  H.  (2019).  Kekuatan  Hukum  Pencantuman  Klausul Pengamanan  Diri  Notaris  Dalam  Akta. Indonesian  Notary , 1 (003),  1–22. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering- menyeret-notaris-ke-pusaran-
Murwani,  R.  W.,  &  Suryandono,  W.  (2019).  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Tanpa  Persetujuan Pemegang Hak. Indonesian Notary , 1 (001).
Safitri, F. A., Tyestas ALW, L., & Lumbanraja, A.  D. (2020).  Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positifdalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. NOTARIUS ,
13 (2), 788–802. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167
Samsaimun,  S.  (2019).  Status  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Yang  Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. JATISWARA , 34 (1), 26–40. https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.195