## URGENSI PENDIDIKAN REPRODUKSI PADA ANAK SEJAK DINI

## Moh Rosyid
Institut Agama Islam Negeri Kudus

## Abstract
URGENCY  OF  REPRODUCTIVE  EDUCATION  FOR  CHILDREN SINCE EARLY. The purpose of this article is to explain that reproductive education needs to be presented in learning from an early age. Hopefully, students  become  individuals  who  understand  their  identity  and  respect other  parties  related  to  reproduction.  This  research  is  library  research. The main material taught by educators to the students is that the material taught  is  right  on  target  with  reference  to  Government  Regulation Number  61  of  2014  concerning  Reproductive  Health.  Reproductive education does  not  mean bringing  students into a 'trained' self with free sex  behavior  but  they  must  understand  and  realize  the  importance  of recognizing their organs in order to be themselves and respect others.
Keywords : learning, reproduction, early age

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bahwa pendidikan reproduksi perlu  disajikan  dalam  pembelajaran  sejak  usia  dini.  Harapannya  agar peserta  didik  menjadi  pribadi  yang  memahami  jati  dirinya  dan menghormati  pihak  lain  kaitannya  dengan  reproduksi.  Penelitian  ini adalah  penelitian  pustaka  atau library  research. Materi  pokok  yang diajarkan  oleh  pendidik  pada  peserta  didik  harus  tepat  sasaran  dengan merujuk pada PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pendidikan  reproduksi  bukan  berarti  mendekatkan  anak  didik  menjadi diri  yang  ‘terlatih’  dengan  perilaku free  sex tetapi  diri  yang  memahami dan  menyadari  pentingnya  mengenal  organ  tubuhnya  agar  menjadi  diri dan menghormati orang lain.
Kata Kunci : pembelajaran, reproduksi, usia dini

## A. Pendahuluan
Nasib  tragis  diderita  Rasminah  warga  Blok  Karang  Malang  Rt  014  Rw  004, Desa  Krimun,  Kecamatan  Losarang,  Kabupaten  Indramayu,  Jawa  Barat.  Ia dinikahkan keluarganya tatkala masih duduk di kelas VI SD (usia 13 tahun) sehingga berhenti  sekolah.  Orangtuanya  (bapak)  juga  tak  mampu  membiayai  sekolah  karena lumpuh  sejak  Rasminah  kelas  III  SD,  hanya  mengandalkan  buruh  tani  sang  ibu.
Rasminah  dikawinkan  dengan  orang  yang  tak  ia  kenalnya,  yakni  buruh  serabutan  di Bantar Gebang, Bekasi. Perkawinan pada tahun kedua, ia melahirkan anak tapi setelah itu  cerai.  Rasminah  sang  janda  dikawinkan  orangtuanya  secara  siri  dengan  duda tetangganya.  Tatkala  melahirkan  anak  perempuan,  dua  tahun  sejak  perkawian, Rasminah ditinggal suaminya begitu saja. Pada usia 17 tahun, Rasminah dikawinkan yang  ketiga  dengan  seorang  dalang.  Rasminah  melahirkan  anak  lelaki  setelah berkeluarga  7  tahun.  Sang  suami  meninggal  dunia  sehingga  ia  kembali  ke orangtuanya. Rasminah menikah lagi yang keempat dan dikaruniai dua anak sehingga jumlah anaknya dengan empat suami adalah lima anak. Ia menempati rumah kecil di belakang  rumah  orangtuanya  ( Kompas ,  Senin  27  November  2017).  Fakta  ini  perlu dikaji  akar  persoalannya  untuk  dicari  jalan  bijak  agar  kesejahteraan  dalam  keluarga tercipta bagi warga bangsa.
Lahirnya  generasi  anak  bangsa  yang  sehat  dan  cerdas  merupakan  harapan setiap umat manusia di mana pun dan kapan pun.Harapan tersebut memerlukan upaya nyata  dengan  persiapan  yang  terencana  dengan  baik  agar  ibu  yang  melahirkan  dan anak  yang dilahirkan benar-benar sehat lahir-batin.Menurut Deputi  Bidang Keluarga Sejahtera  dan  Pemberdayaan  Keluarga  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  (BKKBN)  Sudibyo  Alimoeso,  rencana  upaya  menurunkan kematian ibu saat hamil, persalinan, dan masa nifas sulit dilakukan tanpa menyiapkan kehamilan ibu sejak dini. Perkawinan usia dini memicu tingginya angka kematian ibu. Risiko  tersebut  naik  jika  hamil  di  usia  terlalu  muda,  jarak  kehamilan  terlalu  rapat, jumlah anak terlalu banyak, dan hamil pada usia terlalu tua. Dari sisi kesehatan, organ reproduksi  perempuan  berusia  di  bawah  19  tahun  belum  matang  sehingga  menikah dan  hamil  pada  usia  itu  beresiko  tinggi,  seperti  perdarahan.  Data  Riset  Kesehatan Dasar  2010  menunjukkan  angka  pernikahan  usia  dini  (19  tahun  ke  bawah)  46,7 persen.  Bahkan,  perkawinan  pada  kelompok  umur  10-14  tahun  hampir  5  persen. Selain pendewasaan usia, harus sehat dan bergizi sejak anak-anak bagi ibu yang akan melahirkan.  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  2012  menyebutkan,  12,8 persen perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah terutama di pedesaan. Begitu pula di perkotaan sub-urban.BKKBN telah mengedukasi guru Bimbingan Konseling (BK) mulai  dari  SMP,  SMA,  hingga  perguruan  tinggi  tentang  kesehatan  reproduksi ( Kompas, 6 Oktober 2015).
Kesehatan  reproduksi  dan  perilaku  seksual  yang  dihadapi  masyarakat  dan remaja khususnya sangat  ragam  masalahnya, kian meningkat,  dan bervariasi.Dengan demikian, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk mengenal tubuh dalam konstruksi  jender,  sosial,  fisik,  psikis,  dan  spiritual  dan  memahami  dampaknya merupakan  hak  masyarakat.Jender  dalam  konteks  ini  menurut  Astuti  merupakan konsep  sosial  budaya,  sedangkan  kodrat  adalah  ketetapan  Tuhan  yang  tak  bisa diubah/dipertukarkan,ciri fisik, misalnya jenis kelamin (2008:5). Dalam aspek hukum, terdapat  PP  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  perlu  dijadikan pijakan  pelaksanaan  pendidikan  reproduksi.  Akses  remaja  terhadap  pendidikan seksualitas yang komprehensif dapat mencegah perilaku seksual berisiko pada remaja. Manfaat dengan pendidikan reproduksi bagi anak remaja adalah mengurangi dampak negatif  pergaulan  bebas  karena  remaja  mampu  membedakan  perilaku  rentan terjadinya  tindakan  yang  merugikan  kesehatan  reproduksinya,  mampu  menjaga dirinya,  dan  mengantisipasi  dampak  negatif  perilaku  seksual.  Dalam  konteks pembekalan  pengetahuan  kesehatan  reproduksi  sangat  penting  diberikan  sejak  pada usiaanak dan bagi orang dewasa .
Menurut Herusatoto dan Suyadi, pendidikan seks pranikah sebagai bekal awal dalam menghadapi kegalauan, rasa was-was, khawatir, dan galau (2004:85). Hal yang harus  dipahami  bahwa  pendidikan  seksualitas  bukan  pendidikan  yang  mengajarkan cara  berhubungan  seks,  karena  seksualitas  berbeda  dengan  seks  yang  secara  cepat diartikan sebagai kelamin atau perkelaminan. Pendidikan seksualitas pada prinsipnya bertujuan  agar  seseorang  mampu  menghargai  diri  sendiri  dan  orang  lain  dengan mengenal  tak  hanya  tubuhnya  dan  proses  reproduksinya,  juga  emosi  dan mengelolanya, tak sebatas memahami fisik, tetapi intelektual dan spiritual yang ada di balik  wujud  fisik  dan  sosial.  Menurut  WHO  (badan  kesehatan  PBB)  seksualitas didefinisikan  sebagai  istilah  komposit  yang  mengacu  pada  totalitas  kedirian, menunjukkan  karakter  manusia,  seksualitas  berkaitan  dengan  variabel  biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual dari kehidupan yang memengaruhi perkembangan kepribadian  dan  hubungan  interpersonal.  Termasuk  pula  persepsi  diri,  harga  diri, sejarah pribadi, kepribadian, konsep cinta dan keintiman, citra tubuh, dsb.
Dengan demikian, apa perlunya anak diberi pendidikan reproduksi sejak usia dini?  Materi  apa  yang  perlu  dikenalkannya?Tujuan  ditulisnya  naskah  ini  untuk memberi  pemahaman  perihal  (1)  kejahatan  seksual  dalam  bentuk  prostitusi,
perzinahan  ( adultery ),  pemerkosaan,  pencabulan  maupun  pelecehan  seksual. Terjadinya  pemerkosaan  menurut  Wahid  dan  M.Irfan  bukan  semata-mata  dorongan seks yang tak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan oleh pelaku, ada pula emosi  (hasrat  pelaku  balas  dendam  pada  korban  atau  perempuan  menjadi  sasaran) (2001:57), (2) memahami gaya hidup salah kaprah dalam hal seks era global, menurut Munti dapat berupa hidup bersama tanpa nikah, hidup melajang, pilihan orientasi seks menjadi  biseksual  (2005:187),  (3)  memahami  kepedulian  negara  terhadap  isu perempuan  dalam  membuat  kebijakan  pendidikan.  Menurut  Nurhaini  hal  ini  dengan upaya  memahami policy yang  merumuskan  kebijakan  yang  hendak  dicapai  dan membeberkan  hasil  dan  dampak  dari  kebijakan  (2008:53),  (4)  luasnya pengertiankesehatan  reproduksi  membawa  berbagai  persoalan  yang  luas  untuk dipahami.  Menurut  Muhammad,  luas  tersebut  bisa  menyangkut  kesehatan  alat reproduksi  masa  remaja,  masa  hamil  dan  menyusui,  dan  pascareproduksi ( menopouse ), pemenuhan kebutuhan seks secara memuaskan dan aman, tidak dipaksa, dan  hak  mengatur  kelahiran,  menentukan  jumlah  anak,  dan  mendapat  informasi  dan pelayanan  kesehatan  yang  benar  (2001:129),  (5)  memecahkan  masalah  jender, menurut Fakih dengan upaya jangka pendek yang dapat memecahkan masalah praktis ketidakadilan  dan  usaha  jangka  panjang  untuk  menemukan  cara  strategis  dalam memerangi  ketidakadilan  (2006:  154),  dan  (6)  memahami  makna  pendidikan  seks. Menurut  Rosyid,  pendidikan  seks  bertujuan  memberikan  pemahaman  dengan  benar tentang materi pendidikan seks meliputi organ reproduksi, identifikasi dewasa/baligh, kesehatan  seksual,  menepis  anggapan  publik  yang  minir  tentang  pendidikan  seks, mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seks, dan menjadi generasi  yang sehat (2007:85).

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Kesehatan Reproduksi
Pada  tanggal  21  Juli  2014  ditetapkannya  PP  Nomor  61  Tahun  2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi  yang  merupakan  tindaklanjut  amanat  ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  yang  memungkinkansetiap  orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Kesehatan merupakan hak asasi
manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan Pembukaan  UUD  1945.Salah  satu  bagian  terpenting  dari  kesehatan  adalah kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam  Pasal  71  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyatakan bahwa  kesehatan  reproduksi  merupakan  keadaan  sehat  secara  fisik,  mental,  dan sosial  secara  utuh,  tidak  semata-mata  bebas  dari  penyakit  atau  kecacatan  yang berkaitan  dengan  sistem,  fungsi,  dan  proses  reproduksi  pada  laki-laki  dan perempuan.  Setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan  keturunan,  termasuk  juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan  hak  untuk  menentukan  jumlah  anak  yang  diinginkan.Pemahaman  kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau.
Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut diwujudkan berbagai upaya kesehatan,  diantaranya  reproduksi  dengan  bantuan,  aborsi  berdasarkan  indikasi kedaruratan  medis  dan  perkosaan  sebagai  pengecualian  atas  larangan  aborsi, upaya kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara alamiah  yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Ruang  lingkup  pelayanan kesehatan  Repoduksi  menurut International  Conference  Population  and Development (ICPD)  tahun  1994  di  Kairo  terdiri  dari  kesehatan  ibu  dan  anak, keluarga  berencana,  pencegahan  dan  penanganan  infeksi  menular  seksual termasuk Human  Immunodeficiency  Virus (HIV)  dan Acquired  Immuno Deficiency  Syndrome (AIDS),  kesehatan  reproduksi  remaja,  pencegahan  dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi  usia  lanjut,  deteksi  dini  kanker  saluran  reproduksi  serta  kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya.
Dari lingkup pelayanan  kesehatan reproduksi tersebut,  masalah kesehatan ibu,  infertilitas  dan  aborsi  menjadi  isu  yang  penting  dalam  penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi terutama pada kesehatan reproduksi perempuan.Permasalahan  kesehatan  ibu  menjadi  penting  karena  angka  kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya khusus untuk
menurunkannya.Sedangkan  infertilitas  dan  aborsi  menjadi  isu  penting  karena sangat  terkait  dengan  aspek  etikolegal.Kesehatan  ibu  yang  disebut  juga  sebagai kesehatan maternal, merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup  kesehatan  reproduksi  sejak  remaja,  saat  sebelum  hamil,  hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan. Pasal 126 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  menyebutkan  bahwa  upaya  kesehatan  ibu  ditujukan  untuk  menjaga kesehatan  ibu  sehingga  mampu  melahirkan  generasi  yang  sehatdan  berkualitas serta  mengurangi  angka  kematian  ibu.  Dalam  kurun  waktu  dua  dekade  terakhir, penurunan angka kematian ibu belum menunjukkan hasil yang diharapkan.Hal ini perlu  mendapat  perhatian  khusus.Negara  pada  prinsipnya  melarang  tindakan aborsi,  larangan  tersebut  ditegaskan  kembali  dalam  UU  Nomor  36  Tahun 2009.Tetapi  kenyataannya,  tindakan  aborsi  pada  beberapa  kondisi  medis merupakan  satu-satunya  jalan  yang  harus  dilakukan  tenaga  medis  untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi  yang  serius  pada  saat  kehamilan.  Pada  kondisi  berbeda  akibat pemaksaan  kehendak  pelaku,  seorang  korban  perkosaan  akan  menderita  secara fisik, mental, dan sosial. Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental  korban  yang  sebelumnya  telah  mengalami  trauma  berat  akibat  peristiwa perkosaan  tersebut.  Trauma  mental  yang  berat  juga  akan  berdampak  buruk  bagi perkembangan  janin  yang  dikandung  korban.  Oleh  karena  itu,  sebagian  besar korban  perkosaan  mengalami  reaksi  penolakan  terhadap  kehamilannya  dan menginginkan untuk melakukan aborsi.
Sebagaimana  dialami  BL  (16  tahun)  gadis  warga  Cikeusik,  Pandeglang, Banten  sempat  dituntut  8,5  tahun  penjara  oleh  jaksa  karena  didakwa  melukai bayinya hingga mati. Padahal BL merupakan korban pemerkosaan pada Juli 2016 sehingga  hamil.  BL  tidak  tahu  bila  ia  hamil.  Keluarganya  memeriksakannya  ke dokter,  oleh  dokter,  BL  didiagnosa  sakit  mag.  Hingga  April  2017  BL  bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Jakarta. Sebulan kemudian ia sakit perutnya dan melahirkan  berupa  gumpalan  darah  di  kamar  mandi.  Gumpalan  darah  itu  ia bungkus  dan  dibuangnya  ke  tempat  sampah  dengan  kantong  plastik.  Petugas kebersihan  menemukannya.Akhirnya,  BL  disidangkan  di  PN  Jakarta  Selatan. Majelis hakim yang terdiri Fahima Basyir, Martin Ponto, dan Rusdianto Senin 24 Juli 2017 membebaskan BL dari sangkaan. Hakim menilai, BL merupakan korban
pemerkosaan.Dari  pemeriksaan  psikiater,  BL  mengalami  gangguan  kejiwaan akibat  kekerasan  seksual  yang  dialaminya,  sedangkan  pemerkosanya  sudah ditahan oleh Polres Pandeglang ( Kompas , Selasa 1 Agustus 2017).
Mengenai tindakan aborsi ini, UU Nomor 36 Tahun 2009 pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk  melakukan  aborsi.  Namun,  dalam  tataran  riil  bahwa  negara  harus melindungi  warganya  dalam  hal  ini  perempuan  yang  melakukan  aborsi berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan  akibat  perkosaan,  serta  melindungi tenaga  medis  yang  melakukannya.UU  Nomor  36  Tahun  2009  membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat  perkosaan.Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  bertanggung jawab  atas  pemberian  informasi  dan  pelaksanaan  edukasi  mengenai  kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda, diantaranya informasi dan edukasi  mengenai  keluarga  berencana  dan  metode  kontrasepsi  sangat  perlu ditingkatkan.Dengan  informasi  dan  edukasi  tersebut,  diharapkan  dapat menurunkan  kejadian  premarital  seks,  seks  bebas  serta  angka  kehamilan  yang tidak  diinginkan  yang  dapat  menjurus  ke  aborsi  dan  infeksi  menular  seksual termasuk penularan HIV dan AIDS.
Kelompok  masyarakat  usia  produktif  banyak  teridentifikasi  terinfeksi human  immunodeficiency  virus (HIV)  dan acquired  immune  deficiency (Aids). Kesadaran  terhadap  bahaya  HIV/Aids,  kesadaran  untuk  memeriksakan  diri  sejak dini,  menghilangkan  stigma  bagi  penderita,  dan  memahami  tindak  lanjut  setelah teridentifikasi  harus  ditumbuhkan.  Data  aplikasi  sistem  informasi  HIV-Aids  dan infeksi menular seksual Kemenkes, kasus infeksi HIV/Aids yang dilaporkan pada Januari-Maret  2017  mencapai  10.376  orang,  dari  jumlah  itu  70  persennya termasuk  kelompok  usia  produktif,  25-49  tahun  yang  diikuti  usia  20-24  tahun (17,6  persen).  Persentase  faktor  resiko  HIV  tertinggi  adalah  hubungan  seks berisiko pada lelaki (28 persen), heteroseksual (24 persen), dan penggunaan jarum suntik tak steril pada pengguna (2 persen).
2. Muatan Pendidikan Reproduksi Berpijak pada PP Nomor 61 Tahun 2014
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan reproduksi dapat dijadikan sumber ajar dalam pelaksanaan pendidikan reproduksi. Pasal-pasal berikut ini yang utama,
Pertama,  definisi  praktis.Pasal  1  (1)  Pelayanan  Kesehatan  adalah  suatu kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yangbersifat promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitative,  (2)  Kesehatan  Reproduksi  adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-matabebas dari  penyakit  atau  kecacatan  yang  berkaitan  dengan  sistem,  fungsi,  dan  proses reproduksi,  (3)  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  adalah  suatu  kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  yangditujukan  kepada  remaja  dalam  rangka menjaga  kesehatan  reproduksi,  (4)  Pelayanan  Kesehatan  Sistem  Reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepadasuaturangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia  yang dipergunakan untuk berkembang biak, (5)  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil  adalah  setiap  kegiatan  dan/atau serangkaian kegiatan yangditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum  hamil  dalam  rangka  menyiapkanperempuan  menjadi  hamil  sehat,  (6) Pelayanan  Kesehatan  Masa  Hamil  adalah  setiap  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan  yang  dilakukansejak  terjadinya  masa  konsepsi  hingga  melahirkan,  (7) Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan (Persalinan) adalah setiapkegiatandan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga enam  jamsesudah  melahirkan,  (8)  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sesudah Melahirkan  adalah  setiap  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatanyang  ditujukan pada  ibu  selama  masa  nifas  dan  pelayanan  yang  mendukung  bayi  yang dilahirkannyasampai  berusia  2  tahun,  (9)  Pelayanan  Kesehatan  Seksual  adalah setiap  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan  yang  ditujukanpada  kesehatan seksualitas,  (10)  Reproduksi  dengan  Bantuan  atau  Kehamilan  di  Luar  Cara Alamiah  adalah  upaya  memperoleh  kehamilandi  luar  cara  alamiah  tanpa  melalui proses  hubungan  seksual  antara  suami  dan  istri  apabila  cara  alamitidak memperoleh hasil.
Kedua, Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi.Pasal 2 meliputi (a) pelayanan kesehatan ibu; (b) indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian  atas  larangan  aborsi;  dan  (c)  Reproduksi  dengan  Bantuan  atau Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiah.Pasal  3Pengaturan  Kesehatan  Reproduksi
bertujuan untuk (a) menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi setiap orang yang  diperoleh  melalui  pelayanankesehatan  yang  bermutu,  aman,  dan  dapat dipertanggungjawabkan;  dan(b)  menjamin  kesehatan  ibu  dalam  usia  reproduksi agar  mampu  melahirkan  generasi  yang  sehat  danberkualitas  serta  mengurangi angka  kematian  ibu.Pasal  4Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bersama-sama menjamin  terwujudnya  Kesehatan  Reproduksi.Pasal  5Pemerintah  bertanggung jawab  terhadap  (a)  penyusunan  kebijakan  upaya  Kesehatan  Reproduksi  dalam lingkup  nasional  dan  lintas  provinsi;  (b)  penyediaan  sarana  pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta obat dan alatkesehatan yang menunjang pelayanan  kesehatan  reproduksi;  (c)  pembinaan  dan  evaluasi  manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan,implementasi, monitoring dan evaluasi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;(d) pembinaan sistem  rujukan,  sistem  informasi,  dan  sistem  surveilans  Kesehatan  Reproduksi dalam  lingkupnasional  dan  lintas  provinsi;  dan(e)  koordinasi  dan  advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan, serta pendanaan penyelenggaraanupaya  Kesehatan  Reproduksi  dalam  lingkup  nasional  dan  lintas provinsi.Pasal  6Pemerintah  daerah  provinsi  bertanggung  jawab  terhadap  (a) penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan, program, bimbingan, dan koordinasi di bidang  KesehatanReproduksi  dalam  lingkup  provinsi  dan  lintas  kabupaten/kota dalam  provinsi;  (b)  pembinaan  dan  evaluasi  manajemen  program  Kesehatan Reproduksi  yang  meliputi  aspek  perencanaan,implementasi,  monitoring,  dan evaluasi  sesuai  standar  dalam  lingkup  provinsi  dan  lintas  kabupaten/kotadalam provinsi;  (c)  pengelolaan,  koordinasi  dan  pembinaan  sistem  rujukan,  sistem informasi,  dan  sistem  surveilansKesehatan  Reproduksi  dalam  lingkup  provinsi dan  lintas  kabupaten/kota  dalam  provinsi;(d)  pemetaan  dan  penyediaan  tenaga kesehatan  di  rumah  sakit  lingkup  provinsi;  (e)  penyediaan buffer  stock obat essensial  dan  alat  kesehatan  sesuai  kebutuhan  program  KesehatanReproduksi dalam  lingkup  provinsi;  (f)  koordinasi  dan  advokasi  dukungan  sumber  daya  di bidang  kesehatan  serta  pendanaan  penyelenggaraanupaya  Kesehatan  Reproduksi dalam  lingkup  provinsi  dan  lintas  kabupaten/kota  dalam  provinsi;  dan(g) pengelolaan  audit  maternal  perinatal  lingkup  provinsi.Pasal  7Pemerintah  daerah kabupaten/kota  bertanggung  jawab  terhadap  (a)  penyelenggaraan  dan  fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi difasilitasi pelayanan kesehatan dasardan rujukan
lingkup  kabupaten/kota;  (b)  penyelenggaraan  manajemen  Kesehatan  Reproduksi yang  meliputi  aspek  perencanaan,  implementasi,serta  monitoring  dan  evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota; (c) penyelenggaraan sistem rujukan, sistem  informasi,  dan  sistem  surveilans  Kesehatan  Reproduksi  dalamlingkup kabupaten/kota  termasuk  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  dan  rujukan  milik pemerintah  danswasta;  (d)  pemetaan  dan  penyediaan  tenaga  kesehatan  di  rumah sakit lingkup kabupaten/kota; (e) pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan  perawat  di  seluruh  Puskesmas  di  kab/kota;  (f)  pemetaan  dan  penyediaan tenaga  bidan  di  desa  bagi  seluruh  desa/kelurahan  di  kabupaten/kota,termasuk penyediaan  rumah  dinas  atau  tempat  tinggal  yang  layak  bagi  bidan  di  desa;  (g) penyediaan obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi  dalamlingkup  kabupaten/kota;  (h)  penyediaan  sumber  daya  di  bidang kesehatan  serta  pendanaan  penyelenggaraan  upaya  kesehatanreproduksi  dalam lingkup  kab/kota;  dan  (i)  penyelenggaraan  audit  maternal  perinatal  lingkup kab/kota.
Ketiga,  pelayanan  kesehatan  ibu.Pasal  8(1)  Setiap  perempuan  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  ibu  untuk  mencapai  hidup  sehat  danmampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.(2)  Pelayanan  kesehatan  ibu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan sedini mungkin dimulai darimasa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.(3)  Pelayanan  kesehatan  ibu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diselenggarakan  melalui  (a)  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja;  (b) Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Hamil,  Persalinan,  dan  Sesudah Melahirkan;  (c)  pengaturan  kehamilan,  pelayanan  kontrasepsi  dan  kesehatan seksual; dan (d) Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.(4) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatanpromotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.Pasal  9(1)  Pelayanan kesehatan  ibu  yang  diselenggarakan  melalui  pendekatan  promotif  dan  preventif dilakukan  olehtenaga  kesehatan  dan/atau  tenaga  nonkesehatan  terlatih.(2) Pelayanan  kesehatan  ibu  yang  diselenggarakan  melalui  pendekatan  kuratif  dan rehabilitatif harusdilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.Pasal  10(1)  dalam  rangka  menjamin  kesehatan  ibu,  pasangan yang sah mempunyai  peran untuk  meningkatkankesehatan ibu  secara optimal.(2)
Peran  pasangan  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  (a) mendukung  ibu  dalam  merencanakan  keluarga;  (b)  aktif  dalam  penggunaan kontrasepsi;  (c)  memperhatikan  kesehatan  ibu  hamil;  (d)  memastikan  persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; (e) membantu setelah  bayi  lahir;  (f)  mengasuh  dan  mendidik  anak  secara  aktif;  (g)  tidak melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  dan  (h)  mencegah  infeksi  menular seksual  termasuk Human  Immunodeficiency  Virus (HIV)  dan Acquired  Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
Keempat,  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja.  Pasal  11(1) Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  bertujuan  untuk  (a)  mencegah  dan melindungi  remaja  dari  perilaku  seksual  berisiko  dan  perilaku  berisiko  lainnya yangdapat  berpengaruh  terhadap  Kesehatan  Reproduksi;  dan  (b)  mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab, (2)  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  diberikan  dengan  menggunakan penerapan pelayanankesehatan peduli remaja, (3) Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi  Remaja  harus  disesuaikan  dengan  masalah  dan  tahapantumbuh kembang  remaja  serta  memperhatikan  keadilan  dan  kesetaraan  gender, mempertimbangkanmoral,  nilai  agama,  perkembangan  mental,  dan  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.Pasal  12(1)  Pelayanan  Kesehatan Reproduksi  Remaja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  dilaksanakan melaluipemberian (a) komunikasi, informasi, dan edukasi; (b) konseling; dan/atau (c)  pelayanan  klinis  medis,  (2)  Pemberian  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  meliputimateri  (a)  pendidikan keterampilan  hidup  sehat;  (b)  ketahanan  mental  melalui  ketrampilan  sosial;  (c) sistem, fungsi,  dan proses  reproduksi;  (d) perilaku seksual  yang sehat  dan aman; (e)  perilaku  seksual  berisiko  dan  akibatnya;  (f)  keluarga  berencana;  dan  (g) perilaku  berisiko  lain  atau  kondisi  kesehatan  lain  yang  berpengaruh  terhadap kesehatan reproduksi, (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan  dengan  memperhatikan  privasi  dankerahasiaan,  dan  dilakukan  oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya yang memilikikompetensi sesuai dengan kewenangannya, (4) Pelayanan klinis  medis sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  c  termasuk  deteksi  dinipenyakit/screening,  pengobatan,  dan rehabilitasi,  (5)  Pemberian  materi  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakanmelalui  proses  pendidikan formal  dan  nonformal  serta  kegiatan  pemberdayaan  remaja  sebagai pendidiksebaya atau konselor sebaya.
Kelima,  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Hamil,  Persalinan, dan Sesudah Melahirkan. Pasal 13(1) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil bertujuan  untuk  mempersiapkan  perempuan  dalam  menjalanikehamilan  dan persalinan  yang  sehat  dan  selamat,  serta  memperoleh  bayi  yang  sehat.(2) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit pemeriksaan fisik;imunisasi; dankonsultasi kesehatan.(3) Pelayanan Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil  berupa  pemeriksaan  fisik  dan  imunisasi sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  harus  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  sesuai  dengankompetensi  dan  kewenangan.(4)  Pelayanan Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil  berupa  konsultasi  kesehatan  sebagaimana dimaksud  padaayat  (2)  huruf  c  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  sesuai kompetensi dan kewenangannya dan/atautenaga nonkesehatan terlatih.Pasal 14(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil diberikan dalam bentuk pelayanan antenatal.(2) Pelayanan  antenatal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk menjaga  kesehatan  ibu  hamildan  janin  serta  mencegah  komplikasi  pada  masa kehamilan,  persalinan,  dan  sesudah  melahirkan.(3)  Pelayanan  antenatal sebagaimana  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  standar  secara  berkalapaling  sedikit empat  kali  selama  masa  kehamilan.(4)  Pelayanan  antenatal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan olehtenaga kesehatan yang  memiliki  kompetensi  dan  kewenangan.Pasal  15(1)  Pelayanan  antenatal diberikan  secara  terpadu  dengan  pelayanan  kesehatan  lainnya  untuk mendeteksifaktor  risiko  dan  penyulit  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  dan keselamatan ibu serta janin.(2) Setiap ibu hamil dengan faktor risiko dan penyulit wajib dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yangmempunyai kemampuan untuk mengatasi  risiko  dan  penyulit.(3)  Rujukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.Pasal  16(1) Setiap ibu berhak  atas  Persalinan  yang  aman  dan  bermutu.(2)  Persalinan  yang  aman  dan bermutu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputia)  pencegahan  infeksi;b) pemantauan  dan  deteksi  dini  adanya  faktor  risiko  dan  penyulit;c)  pertolongan persalinan  yang  sesuai  standar;d)  melaksanakan  inisiasi  menyusu  dini  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane) merujuk kasus yang tidak dapat  ditangani  ke  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  mampu  dantepat waktu.(3)  Persalinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh tenaga kesehatan yang memilikikompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan.(4)  Dalam  hal  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  tidak  dapat  dijangkau,Persalinan  dapat  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  di  luar  fasilitas  pelayanan  kesehatan.Pasal  17(1)  Pelayanan  Kesehatan Masa  Sesudah  Melahirkan  meliputipelayanan  nifas;pelayanan  yang  mendukung pemberian  Air  Susu  Ibu  Ekslusif;  danpelayanan  pola  asuh  anak  dibawah  dua tahun.(2) Pelayanan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa promosi kesehatan,deteksi dini gangguan kesehatan fisik dan mental, serta pencegahan  dan  penanganannya  oleh  tenagakesehatan  sesuai  dengan  kompetensi dan  kewenangannya.(3)  Pelayanan  yang  mendukung  pemberian  Air  Susu  Ibu Ekslusif  dan  pola  asuh  anak  dibawah  2  (dua)  tahunsebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  b  dan  huruf  c  berupa  pemberian  informasi  dan  edukasimelalui penyuluhan,  konseling,  dan  pendampingan.(4)  Pelayanan  yang  mendukung pemberian  Air  Susu  Ibu  Ekslusif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hurufb dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.Pasal  18Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pelayanan  kesehatan  masa  sebelum  hamil  dan  masahamil, persalinan,  dan  pelayanan  sesudah  melahirkan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal13,  Pasal  14,  Pasal  16,  dan  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  c  diatur dengan Peraturan Menteri. keenamkumonline.com
Keenam,  Pelayanan  Pengaturan  Kehamilan,  Kontrasepsi,  dan  Kesehatan Seksual.  Pasal  19  (1)  Pelayanan  pengaturan  kehamilan  dilakukan  berupa pemberian:a. komunikasi, informasi, dan edukasi  melalui penyuluhan; dan/ataub. konseling.(2)  Pelayanan  pengaturan  kehamilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) bertujuan membantu  pasangandalam  mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak idealkelahiran anak.(3) Pelayanan pengaturan  kehamilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan melaluipenyelenggaraan  program  keluarga  berencana.Pasal  20  (1)Setiap  orang berhak  mendapatkan  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  tentang  keluarga berencana.  (2)  Komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  berdasarkan  siklus  kehidupan
manusia.  Pasal  21(1)  Pelayanan  kontrasepsi  diselenggarakan  oleh  Pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.(2)  Penyelenggaraan  pelayanan  kontrasepsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  penyediaansumber  daya  manusia, logistik,  pendanaan,  dan  alat  kontrasepsi.(3)  Ketentuan  mengenai  penyediaan sumber  daya  manusia,  logistik,  pendanaan,  dan  alat  kontrasepsisebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pasal  22(1)  Setiap  orang  berhak  memilih  metode kontrasepsi  untuk  dirinya  tanpa  paksaan.(2)  Metode  kontrasepsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pilihan pasangan suami istri denganmempertimbangkan  usia,  paritas,  jumlah  anak,  kondisi  kesehatan,  dan norma  agama.(3)  Metode  kontrasepsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang berupa  pelayanan  kontrasepsi  denganAlat  Kontrasepsi  Dalam  Rahim  (AKDR), Implant,  dan  Metode  Operasi  Wanita  (MOW)/Metode  OperasiPria  (MOP)  harus dilaksanakan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan.Pasal  23(1)  Setiap  pasangan  yang sah  harus  mendukung  pilihan  metode  kontrasepsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  22  ayat  (1).(2)  Setiap  pasangan  yang  sah  harus  berpartisipasi  dalam penggunaan  metode  kontrasepsi.Pasal  24(1)  Pelayanan  kontrasepsi  darurat diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korbanperkosaan untuk mencegah  kehamilan.(2)  Pemberian  kontrasepsi  darurat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  harus  dilakukan  oleh  tenagakesehatan  sesuai  standar.Pasal 25Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  kontrasepsi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal22,  Pasal  23,  dan  Pasal  24  diatur  dengan Peraturan  Menteri.Pasal  26(1)  Setiap  perempuan  berhak  menjalani  kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dandiskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.(2) Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  kehidupan  seksual  yang  a)  terbebas  dari  infeksi  menular seksual;b) terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;c) terbebas dari kekerasan  fisik  dan  mental;d)  mampu  mengatur  kehamilan;  dane)  sesuai  dengan etika dan moralitas.Pasal 27(1) Pelayanan Kesehatan Seksual diberikan melaluia. keterampilan  sosial;b.  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi;c.  konseling;d. pengobatan;  dane.  perawatan.(2)  Pelayanan  Kesehatan  Seksual  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  secara  terpadu  olehtenaga  kesehatan  yang memiliki  kompetensi  dan  kewenangan.Pasal  28Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai
Pelayanan  Kesehatan  Seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 diaturdengan  Peraturan  Menteri.Pasal  29 ( 1)  Korban  kekerasan  seksual  harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum,keamanan dan keselamatan,  serta  kesehatan  fisik,  mental,  dan  seksual.(2)  Penanganan  aspek hukum,  keamanan  dan  keselamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputia. upaya perlindungan dan penyelamatan korban;b. upaya forensik untuk pembuktian;  danc.  identifikasi  pelaku.(3)  Penanganan  aspek  kesehatan  fisik, mental,  dan  seksual  pada  korban  kekerasan  seksual  sebagaimanadimaksud  pada ayat  (1)  meliputia.  pemeriksaan  fisik,  mental,  dan  penunjangb.  pengobatan  luka dan/atau  cedera;c.  pencegahan  dan/atau  penanganan  penyakit  menular  seksual;d. pencegahan  dan/atau  penanganan  kehamilan;e.  terapi  psikiatri  dan  psikoterapi; danf.  rehabilitasi  psikososial.(4)  Ketentuan  mengenai  penanganan  korban kekerasan  seksual  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuanperaturan  perundang- undangan.Pasal 30(1) Setiap perempuan berhak atas Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.(2)  Pelayanan  Kesehatan  Sistem  Reproduksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  ditujukan  untukmelindungi  organ  dan  fungsi  reproduksi  agar terbebas  dari  gangguan,  penyakit  atau  kecacatan  padaperempuan.(3)  Pelayanan Kesehatan  Sistem  Reproduksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan denganmemperhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan sesuai standar.
Ketujuh,  aborsi.  Pasal  31(1)  Tindakan  aborsi  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan (a) indikasi kedaruratan medis; atau (b) kehamilan akibat perkosaan. (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya  dapat  dilakukan  apabila  usia  kehamilan  paling  lama  berusia  40  (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Permenkes  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pelatihan  dan  Penyelenggaraan Pelayanan  Aborsi  atas  Indikasi  Kedaruratan  Medis  dan  Kehamilan  akibat Pemerkosaan perlu pula dijadikan pijakan pelaksanaan pendidikan reproduksi.
Kedelapan,  Indikasi  Kedaruratan  Medis.  Pasal  32(1)  Indikasi  kedaruratan medis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  huruf  a  meliputi  (a) kehamilan  yang  mengancam  nyawa  dan  kesehatan  ibu;  dan/atau  (b)  kehamilan yang  mengancam  nyawa  dan  kesehatan  janin,  termasuk  yang  menderita penyakitgenetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga  menyulitkanbayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan.(2)  Penanganan
indikasi  kedaruratan  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuaidengan  standar.Pasal  33(1)  Penentuan  adanya  indikasi  kedaruratan  medis sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  dilakukan  oleh  timkelayakan  aborsi.(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga  kesehatan  yangdiketuai  oleh  dokter  yang  memiliki  kompetensi  dan kewenangan.(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harusmelakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan  standar.(4) Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  tim sebagaimana dimaksud padaayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.
Kesembilan, Indikasi Perkosaan. Pasal 34(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakankehamilan hasil hubungan  seksual  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak  perempuan  sesuai denganketentuan  peraturan  perundang-undangan.(2)  Kehamilan  akibat  perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan (a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan,  yang dinyatakan oleh surat  keterangan dokter;dan(b) keterangan  penyidik,  psikolog,  dan/atau  ahli  lain  mengenai  adanya  dugaan perkosaan.
Kesepuluh,  Penanganan  Aborsi.  Pasal  35(1)  Aborsi  berdasarkan  indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan denganaman, bermutu,  dan  bertanggung  jawab.(2)  Praktik  aborsi  yang  aman,  bermutu,  dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputia) dilakukan oleh dokter  sesuai  dengan  standar;b)  dilakukan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh  Menteri;c)  atas  permintaan  atau persetujuan  perempuan  hamil  yang  bersangkutan;d)  dengan  izin  suami,  kecuali korban  perkosaan;e)  tidak  diskriminatif;  danf.  tidak  mengutamakan  imbalan materi.(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c  tidak  dapat  memberikanpersetujuan,  persetujuan  aborsi  dapat  diberikan  oleh keluarga  yang  bersangkutan.(4)  Dalam  hal  suami  tidak  dapat  dihubungi,  izin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d  diberikan  olehkeluarga  yang bersangkutan.Pasal  36(1)  Dokter  yang  melakukan  aborsi  berdasarkan  indikasi kedaruratan medis  dan kehamilan akibat perkosaansebagaimana dimaksud dalam Pasal  35  ayat  (2)  huruf  a  harus  mendapatkan  pelatihan  olehpenyelenggara pelatihan  yang  terakreditasi.(2)  Dokter  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
bukan  merupakan  anggota  tim  kelayakan  aborsi  atau  dokteryang  memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.(3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berasal  dari  anggota  tim  kelayakan  aborsi.(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.Pasal  37(1)  Tindakan  aborsi  berdasarkan  indikasi  kedaruratan medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan  hanya  dapatdilakukan  setelah  melalui konseling.(2) Konseling  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) meliputi  konseling pra  tindakan  dan  diakhiri  dengankonseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh konselor.(3)  Konseling  pratindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan  dengan  tujuan  a)  menjajaki  kebutuhan  dari  perempuan  yang  ingin melakukan  aborsi;  b)  menyampaikan  dan  menjelaskan  kepada  perempuan  yang ingin  melakukan  aborsi  bahwa  tindakanaborsi  dapat  atau  tidak  dapat  dilakukan berdasarkan  hasil  pemeriksaan  klinis  dan  pemeriksaanpenunjang;c)  menjelaskan tahapan  tindakan  aborsi  yang  akan  dilakukan  dan  kemungkinan  efek  samping ataukomplikasinya;d)  membantu  perempuan  yang  ingin  melakukan  aborsi  untuk mengambil  keputusan  sendiri  untukmelakukan  aborsi  atau  membatalkan keinginan  untuk  melakukan  aborsi  setelah  mendapatkaninformasi  mengenai aborsi; dane. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.(4) Konseling pasca tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan  tujuan  a) mengobservasi  dan  mengevaluasi  kondisi  pasien  setelah  tindakan  aborsi;b) membantu  pasien  memahami  keadaan  atau  kondisi  fisik  setelah  menjalani aborsi;c) menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan  atau  tindakanrujukan  bila  diperlukan;  dand.  menjelaskan  pentingnya penggunaan  alat  kontrasepsi  untuk  mencegah  terjadinya  kehamilan.Pasal  38(1) Dalam  hal  korban  perkosaan  memutuskan  membatalkan  keinginan  untuk melakukan  aborsi  setelahmendapatkan  informasi  mengenai  aborsi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (3)  huruf  d  atautidak  memenuhi  ketentuan  untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(2), korban perkosaan  dapat  diberikan  pendampingan  oleh  konselor  selama  masa kehamilan.(2)  Anak  yang  dilahirkan  dari  ibu  korban  perkosaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diasuh  oleh  keluarga.(3)  Dalam  hal  keluarga sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  menolak  untuk  mengasuh  anak  yang
dilahirkandari  korban  perkosaan,  anak  menjadi  anak  asuh  yang  pelaksanaannya dilakukan  sesuai  denganketentuan  peraturan  perundang-undangan.Pasal  39(1) Setiap  pelaksanaan  aborsi  wajib  dilaporkan  kepada  kepala  dinas  kesehatan kabupaten/kota  dengantembusan  kepala  dinas  kesehatan  provinsi.(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kesebelas, Reproduksi dengan Bantuan (Kehamilan di luar cara alamiah). Pasal  40(1)  Reproduksi  dengan  Bantuan  atau  Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiah hanya  dapat  dilakukan  pada  pasangansuami  isteri  yang  terikat  perkawinan  yang sah  dan  mengalami  ketidaksuburan  atau  infertilitas  untukmemperoleh keturunan.(2) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)dilaksanakan  dengan  menggunakan  hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istriyang bersangkutan dan ditanamkan  dalam  rahim  istri  dari  mana  ovum  berasal.(3)  Reproduksi  dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta tidak  bertentangandengan  norma  agama.(4)  Reproduksi  dengan  Bantuan  atau Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.Pasal  41Pasangan  suami  isteri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 39  ayat  (1)  yang  ingin  menggunakan  pelayananReproduksi  dengan  Bantuan  atau Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiah  harus  memenuhi  persyaratan  meliputi  a)  telah dilakukan  pengelolaan  infertilitas  dengan  tepat;b)  terdapat  indikasi  medis;c) memahami prosedur konsepsi buatan secara umum; d) mampu/cakap memberikan persetujuan  tindakan  kedokteran  ( informed  consent );e)  mampu  membiayai prosedur  yang  dijalani;f)  mampu  membiayai  persalinan  dan  membesarkan bayinya;  dang)  cakap  secara  mental.Pasal  42(1)  Pelayanan  Reproduksi  dengan Bantuan atau Kehamilan di  Luar Cara Alamiah harus didahului dengankonseling dan  persetujuan  tindakan  kedokteran  ( informed  consent ).(2)  Konseling  dan persetujuan  tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) termasukpengelolaan  lebih  lanjut  terhadap  kelebihan  embrio.(3)  Konseling sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan  sebelum  dan  sesudah mendapatkanpelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara
Alamiah.(4)  Konseling  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh tenaga  yang  memiliki  kompetensi  dankewenangan.(5)  Persetujuan  tindakan kedokteran  ( informed  consent )  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakansesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.Pasal  43(1) Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia ( ferlilisasi invitro ) yang tidak  ditanamkan  padarahim  harus  disimpan  sampai  lahirnya  bayi  hasil Reproduksi  dengan  Bantuan  atau  Kehamilan  di  LuarCara  Alamiah.(2) Penyimpanan  kelebihan  embrio  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat diperpanjang  setiap  satutahun  atas  keinginan  pasangan  suami  istri  untuk kepentingan  kehamilan  berikutnya.(3)  Kelebihan  embrio  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:a. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai;  atau . b.  rahim  perempuan  lain.(4)  Dalam  hal  pasangan  suami  istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, fasilitaspelayanan  kesehatan  penyelenggara  Reproduksi  dengan  Bantuan  atau Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiahharus  memusnahkan  kelebihan  embrio.Pasal 44Reproduksi  dengan  Bantuan  atau  Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiah  dilarang untuk  tujuan  memilih  jenis  kelaminanak  yang  akan  dilahirkan  kecuali  dalam  hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.Pasal 45(1) Pelayanan Reproduksi  dengan  Bantuan  atau  Kehamilan  di  Luar  Cara  Alamiah  harus dilaksanakan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, standar, dan  memiliki  izin  dari  Menteri.(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan dan  standar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan  Menteri.Pasal  46(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atauKehamilan di Luar Cara  Alamiah  wajib  membuat  pencatatan  dan  pelaporan  kepada  dinas kesehatankabupaten/kota  dengan  tembusan  dinas  kesehatan  provinsi.(2)  Setiap pencatatan  dan  pelaporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh fasilitas  pelayanankesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.Perlu  pula  memahami  tentang  infertilitas.Dalam  dunia  kedokteran, penanganan  masalah  infertilitas  (mandul)  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dan pendekatan.  Pilihan  terakhir  untuk  membantu  pasangan  suami  istri  dengan masalah infertilitas dan sangat menginginkan keturunan adalah melalui teknologi yang  dikenal  sebagai assisted  reproduction merupakan  istilah  umum  untuk
berbagai  metode  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  kehamilan  pada  seorang perempuan melalui cara-cara di luar cara alami. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat dua pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Pasal  74  dan  Pasal  127.  Reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara alamiah berkembang sebagai pemecahan terhadap permasalahan infertilitas. Pada awalnya  teknologi  tersebut  muncul  untuk  membantu  pasangan  suami  istri  yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkan keturunan.Seiring dengan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kedokteran  dan  ilmu-ilmu pendukungnya,  teknologi  ini  berkembang  begitu  pesat.  Reproduksi  dengan bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  tidak  sekedar  prosedur mempertemukan  spermatozoa  dengan  ovum  agar  terjadi  pembuahan  serta prosedur  pemindahan  zygot  atau  embrio  tetapi  telah  berkembang  beberapa prosedur  yang  perlu  dikaji  secara  etik,  moral,  dan  hukum  seperti frozen  embryo, fetal  reduction ,  donor  sperma, surrogate  mother, dan sex  selection .  Bahkan  saat ini  telah  dikenal  teknik human  cloning yang  merupakan  teknologi  reproduksi manusia.Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  khususnya  di  bidang reproduksi  manusia  yang  begitu  pesat,  tidak  dapat  diimbangi  kecepatannya  oleh hukum untuk mengatur pelaksanaannya. Hukum harus dengan tegas memberikan batasan  mana  yang  boleh  dan  mana  yang  tidak  boleh  dalam  pelaksanaan pelayanan  reproduksi  dengan  bantuan  agar  apa  yang  pada  awalnya  ditujukan untuk  kebaikan  tidak  menimbulkan  efek,  atau  hal-hal  lain  yang  menyertai,  yang sebenarnya  tidak  diperbolehkan  seperti fetal  reduction .  Dalam  rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang  berhubungan  dengan  hukum  yang  mengatur  penyelenggaraan  reproduksi dengan  bantuan,  aborsi  berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan pada  tindakan  aborsi,  pelayanan  kesehatan  ibu  serta  penyelenggaraan  kehamilan di  luar  cara  alamiah  agar  berjalan  sesuai  dengan  norma-norma  yang  ada  dalam masyarakat  Indonesia  yang  berketuhanan  Yang  Maha  Esa  baik  dari  segi  agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Kesehatan reproduksi dengan Peraturan Pemerintah.
Kedua belas, Pendanaan, Pembinaan, dan Pengawasan.Pasal 47Pendanaan Kesehatan Reproduksi dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang  sah  yang  tidak  mengikat  sesuai  dengan  ketentuanperaturan  perundang-
undangan.Pasal 48Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap  setiap  penyelenggara  kegiatan  yangberhubungan  dengan  pelayanan kesehatan  ibu,  aborsi  atas  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, danReproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.Pasal 49(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  48 ditujukan untuk a) memenuhi kebutuhan  setiap  orang  dalam  memperoleh  akses  pelayanan  Kesehatan Reproduksi;b) menggerakkan dan melaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi;c)  memfasilitasi  dan  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan;d) memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan  standar  dan  persyaratan;  dane.  melindungi  masyarakat  terhadap  segala kemungkinan  yang  dapat  menimbulkan  bahaya  dankesehatan  dalam  pelayanan kesehatan  reproduksi,  (2)  Pembinaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  melalui  a)  komunikasi,  informasi,  edukasi,  dan  pemberdayaan masyarakat;b) pendayagunaan tenaga kesehatan; danc) dukungan pendanaan.Pasal 50(1)  Menteri,  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota  melakukan  pengawasan  terhadap setiap  penyelenggarapelayanan  kesehatan  reproduksi.(2)  Menteri,  Gubernur,  dan Bupati/Walikota
dalam
melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakanorganisasi  profesi  dan  asosiasi  bidang  kesehatan  yang terkait.Pasal  51(1)  Menteri,  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota  dapat  mengambil tindakan administratif terhadap tenagakesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44, dan Pasal46 sesuai dengan kewenangan masing-masing.(2) Tindakan administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa:a.  teguran  tertulis;b.  denda administratif;c.  pencabutan  izin  sementara;  dan/ataud.  pencabutan  izin  tetap.(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  administrasi  diatur dengan PeraturanMenteri.

## C. Simpulan
Berdasarkan  riset Rutgers  World  Population  Foundation  Indonesia bersama Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia  (UI)  pada  2013  menunjukkan bahwa  remaja  yang  mendapatkan  pendidikan  seksualitas  lebih  bisa  menolak  ketika terjadi  pemaksaan  aktivitas  seksual,  bisa  mengindentifikasi  kekerasan  seksual,  dan
lebih  tahu  tentang  penularan  HIV.  Akan  tetapi,  pendidikan  seksualitas  dihadapkan dengan  ketakutan  bahwa  peserta  didik  setelah  mendapatkan  pengetahuan  tentang pendidikan  seks  dikhawatirkan  tertarik  untuk  mencobanya  ( Kompas ,  1  Desember 2015).  Keberhasilan  pendidikan  seksual  dan  reproduksi  diharapkan  mampu mengurangi  kekerasan  terhadap  perempuan,  misalnya  poligami,  nikah  siri,  sunat perempuan,  perkawinan  anak,  perkawinan  paksa  atas  nama  agama  dan  budaya  serta memahami bahwa setiap orang berhak memiliki anak (melahirkan) juga berhak untuk tidak  memiliki  anak  (tidak  melahirkan).  Keinginan  pihak  yang  tak  ingin  memiliki anak  akibat  ledakan  populasi  penduduk  di  kota  besar  sebagai  bagian  dari  faktor penyebab orang merasa terhimpit dengan banyaknya ragam kebutuhan. Hidup praktis menjadi solusi bagi sebagian orang dengan carabebas dari kesibukan sehingga pilihan jatuh menjadi tak ingin memiliki anak ( childfree ). Bagi kelompok ini, tak mempunyai anak  atau  mempunyai  anak  pada  hakikatnya  merupakan  pilihan,  bukan paksaan.Kementerian  agama  pun  menyelenggarakan  pendidikan  pranikah  bagi  calon pengantin pasangan muslim untuk penguatan ketahanan keluarga. Dengan istilah lain pendidikan  menjadi  orang  tua  ( school  parenting ).  Hal  ini  merespon  masalah  dalam masyarakat  bersumber  dari  keluarga  dan  banyaknya  perceraian,  berkurangnya pemahaman  atas  hubungan/interaksi  dalam  pernikahan,  interaksi  orangtua-anak,  dan interaksi keluarga-masyarakat. Pendidikan reproduksi diharapkan mampu meminimalisasi  terjangkitnya  penyakit  HIV  yakni  retrovirus  yang  menjangkit  sel  di sistem kekebalan tubuh manusia dan mengganggu kekebalan tubuh dan penyakit Aids yakni  sindrom  dengan  berbagai  gejala  dan  infeksi  terkait  menurunnya  sistem kekebalan tubuh disebabkan virus HIV (Istilah Aids dipakai untuk tahap infeksi HIV paling  lanjut).  Padahal,  data  kumulatif  Kemenkes  sejak  tahun  1987  hingga  Maret 2017  ternyata  ibu  rumah  tangga  terbanyak  kedua  mengalami  Aids  yakni  12.302 orang.  Keberhasilan  pendidikan  reproduksi  sebagai  bekal  bagi  generasi  bangsa  yang santun dalam bersikap tutur dan bertindak terhadap sesamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Tri  Marhaeni  Pudji.  2008 .  Konstruksi  Jender  dalam  Realitas  Sosial .  Unnes Press: Semarang.
Fakih,  Mansour.  2006. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial .  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.
Herusatoto, Budiono dan Suyadi Digdoatmadja.2004. Seks Para Leluhur Merancang Keturunan  Berkualitas  Lewat  Tata  Senggama  Ala  Leluhur  Jawa .  Tinta: Yogyakarta.
Muhammad,  Husein.  2007. Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan Gender .LKiS: Yogyakarta.
Munti,  Ratna  Batara.  2005. Demokrasi  Keintiman  Seksualitas  di  Era  Global .  LKiS: Yogyakarta.
Nurhaeni,  Ismi  Dwi  Astuti.  2008. Reformasi  Kebijakan  Pendidikan  Menuju Kesetaraan dan Keadilan Jender. UNS Press: Surakarta.
Rosyid,  Moh.  2007. Pendidikan  Seks  Mengubah  Seks  Abnormal  Menuju  Seks  yang Lebih Bermoral . Syiar Media: Semarang.
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan.  2001. Perlindungan  terhadap  Korban Kekerasan  Seksual  Advokasi  atas  Hak  Asasi  Perempuan. Refika  Aditama: Bandung.