Profesionalisme Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat
Dede Damaiyanto 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Abdullah Karim 3 Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan  profesionalisme  aparatur  serta  untuk  mengetahui faktor  apa  saja  yang  mendukung  dan  menghambat  dalam  upaya meningkatkan  pelayanan  publik  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat.Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi  yang  mendalam  tentang  profesionalisme  aparatur  di  kantor Kelurahan  Simpang  Raya  Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai Barat. Data  yang  didapatkan  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,
observasi,  dan  dokumentasi  yang  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  model  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  profesionalisme  aparatur  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat  ditinjau  dari tingkat pendidikan  aparatur  sudah  cukup  baik;  sistem  dan  prosedur  pelayanan yang  belum  ada;  serta  etika  dan  moral  aparatur  yang  masih  rendah. Belum  optimalnya  dalam  menerapkan  profesionalisme  aparatur  di lembaga tersebut disebabkan oleh kurang memadainya sarana penunjang dalam  memberikan  pelayanan;  masih  lemahnya  kedisiplinan  pegawai; dan  terbatasnya  alokasi  sumber  dana  atau  anggaran  untuk mengembangkan kompetensi aparatur.
Kata Kunci :  Profesionalisme, Pelayanan Publik, Kelurahan Simpang Raya.

## Pendahuluan
Dalam  mengahadapi  era  globalisasi  yang  penuh  tantangan  dan peluang,  aparatur  negara  sebagai  pelayan  masyarakat  dituntut  untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut  pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara  transparan  dan akuntabel.
Sebagai  sebuah  lembaga,  pelayanan  publik  aparatur  pemerintah menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan  kebijakan  pelayanan  dan  pengelolaan  sumberdaya  yang berasal dari dan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Sebagai profesi pelayanan  publik  berpijak  pada  prinsip-prinsip  profesionalisme  dan  etika seperti  akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Rendahnya  mutu  pelayanan  publik  merupakan  citra  buruk pemerintah  ditengah  masyarakat,  bagi  masyarakat  yang  pernah  berurusan dengan  birokrasi  selalu  mengeluhkan,  dan  kecewa  terhadap  tidak  layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. Karena itu tidak mengherankan jika masalah  pelayanan  selalu  akan  menjadi  sorotan  publik.  Bahkan  selama  ini kesan  yang  terlihat  pada  umumnya  justru  menggambarkan  adanya ketidakmampuan dalam memposisikan dirinya sebagai abdi negara.
Moralitas  aparatur,  kesejahteraan  aparatur,  dan  juga  sistem pelayanan  publik  merupakan  faktor-faktor  penting,  namun  faktor  budaya hukum masyarakat atas pelayanan publik merupakan faktor yang sangat sulit dirubah.  Melihat  fenomena  tersebut  kebudayaan  hukum  masyarakat  harus mengalami  perubahan  dengan  penerapan  sanksi-sanksi  bagi  masyarakat. Kepastian  hukum  dalam  hal  ini  diperlukan  dengan  cara  memberikan  suatu aturan,  implementasi  dan  juga  sanksi  yang  jelas  dan  tegas  sehingga  akan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.
Sebagai  salah satu daerah pemekaran yang baru berdiri berdasarkan Undang-undang  Nomor  47  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Kabupaten Nunukan,  Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kutai Timur,  dan  Kota  Bontang  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  maka  Kabupaten Kutai  Barat  juga  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas utama sehingga  untuk menjawab persoalan tersebut  perlu penataan  ulang ditubuh birokrasi  atau  biasa  disebut  reformasi  birokrasi,  baik  secara  kelembagaan maupun secara personal/individu.
Profesionalisme  aparatur  sangat  penting  dipersiapkan  apalagi mengahadapi  situasi  yang  berkembang  saat  ini  justru  menjadi  pilihan strategis untuk mengatasi persoalan pelayanan publik.
Kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  Kecamatan  Barong  Tongkok Kabupaten  Kutai  Barat,  sebagai  lembaga  publik  tentunya  tidak  lepas  dari persoalan pelayanan publik, apalagi keberadaan lembaga tersebut tergolong baru  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  04  Tahun  2010.  Dari  hasil observasi peneliti pada obyek penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelayanan masih  terkesan  lamban,  2)  sebagian  besar  pegawai  berpendidikan menengah, 3) kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur, 4) kurangnya sarana penunjang dalam pemberian layanan; dan 5) tidak adanya standar pelayanan yang baku setiap pelayanan.
Dasar Teori Teori Good Governance Lembaga  Administrasi  Negara  (2000:6)  mendefinisikan good governance  sebagai  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  solid  dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif  dengan menjaga “kesinergisan” interaksi  yang  konstruktif  di  antara  domain-domain  negara,  sektor  swasta dan  masyarakat  ( society).  Pada  tataran  ini,  good  governance  berorientasi pada  2  (dua)  hal  pokok,  yakni: Pertama,  orientasi  ideal  negara  yang
diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  nasional. Kedua,  pemerintahan  yang berfungsi  secara  ideal  yaitu  secara  efektif  dan  efisien  dalam  melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
Menurut  Ganie-Rochman  dalam  Widodo  (2001:18)  konsep “governance”melibatkan  tidak  sekedar  pemerintah  dan  Negara,  tetapi  juga peran  berbagai  actor  diluar  pemerintah  dan  Negara,  sehingga  pihak-pihak yang  terlibat  juga  sangat  luas.  Governance  adalah  mekanisme  pengelolaan sumberdaya  ekonomi  dan  social  yang  melibatkan  pengaruh  sektor  negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

## Teori Profesionalisme
Menurut  Sedarmayanti  (2004:157)  profesionalisme  adalah  suatu sikap  atau  keadaan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  memerlukan keahlian  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  tertentu  dan  dilakukan  sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.
Profesionalisme  juga  dapat  diartikan  keandalan  dalam  pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan  dengan  prosedur  yang  mudah  dipahami  dan  diikuti  oleh  pelanggan (Siagian, 2000:163).
Menurut  Korten  &  Alfonso  (dalam  Tjokrowinoto,  1996:191) dijelaskan bahwa  yang dimaksud  dengan profesionalisme adalah kecocokan ( fitness)  antara  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi  (bureaucratic- competence)  dengan  kebutuhan  tugas  (task-requirement).  Terpenuhinya kecocokan  antara  kemampuan    dengan  kebutuhan  tugas  merupakan  syarat terbentuknya  aparatur  yang  profesional.  Artinya  keahlian  dan  kemampuan aparat  merefleksikan  arah  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  suatu organisasi.

## Teori Pelayanan Publik
Dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Pasal  1  ayat  (1) pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Melihat  pola  hubungan  antara  birokrasi  dengan  masyarakat,  Alfian dan  Syamsuddin  (1991:229)  membedakan  dua  kategori  orientasi  tanggung jawab birokrasi, yaitu orientasi pelayanan dan orientasi pengendalian sosial. Sebagai  pelayan  masyarakat,  birokrasi  pemerintah  secara  profesional  harus memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mampu  menjamin kepuasan  pihak  yang  dilayani.  Bila  dikaji  secara  mendalam,  status birokrasi pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat,  keberadaannya  tidak  terlepas  dari sistem lain yang ada di dalam satu negara.
Dalam  proses  kegiatan  pelayanan  publik  terdapat  beberapa  faktor atau  unsur  yang  mendukung  jalannya  kegiatan.  Menurut  A.S.  Moenir
(2010:8),  unsur-unsur  tersebut  antara  lain  system,  prosedur  dan  metode; personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; sarana dan prasarana; masyarakat sebagai pelanggan.
Dalam  proses  kegiatan  pelayanan  diatur  juga  mengenai  prinsip pelayanan  sebagai  pegangan  dalam  mendukung  jalannya  kegiatan.  Adapun prinsip  pelayanan  publik  menurut  keputusan  MENPAN  Nomor  63  tahun 2003  antara  lain  kesederhanaan;  kejelasan;  kepastian  waktu;  akurasi; keamanan; tanggung jawab; kelengkapan sarana dan prasarana; kemudahan akses; kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.
Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan  dipublikasikan  sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi  penerima pelayanan.  Menurut  Kep.  MENPAN  No.  63  Tahun  2003  standar  pelayanan merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik yang wajib diataati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan, yaitu meliputi  prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya  pelayanan; produk pelayanan; saranan dan prasarana; kompetensi petugas pemberi pelayanan.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman.  Lokasi penelitian ini dilakukan  di  Kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  Kecamatan  Barong  Tongkok Kabupaten  Kutai  Barat.  Fokus  penelitian,  yaitu pertama  profesionalisme aparatur yang dilihat dari aspek: tingkat pendidikan dan pelatihan aparatur, sistem  dan  prosedur  pelayanan,  dan  etika  dan  moral  aparatur  dalam memberikan  pelayanan; kedua  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  publik  diantaranya sarana penunjang, kedisiplinan aparatur, dan dana/anggaran yang terbatas.

## Profesionalisme Aparatur

## Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pendidikan merupakan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik  dan  metode  tertentu  yang  diarahkan  pada  peningkatan  kemampuan atau  kompetensi  sehingga  memiliki  pola  pikir  yang  lebih  baik.  Oleh  karena itu pendidikan sudah selayaknya menjadi suatu hal yang sangat menentukan dalam  kehidupan  manusia,  bukan  saja  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan dan wawasan berpikir tetapi juga untuk menentukan status sosial seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula status  sosial  seseorang.  Ironisnya  tidak  semua  aparatur  memiliki  kemauan dan  kemampuan  yang  kuat  untuk  mengimbangi  tuntutan  organisasi  yang seiring dengan perkembangan global sehingga pengembangan profesionalisme  aparatur  tidak  sejalan  dengan  visi  dan  misi  yang  telah
ditetapkan  dan  pada  akhirnya  sulit  untuk  terciptanya  aparatur  yang profesional dan kompeten.
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  masih  banyak pegawai  yang  berpendidikan  menengah  dan  disamping  itu  tidak  memiliki spesialisasi sesuai bidang kerjanya dan tentu akan menjadi persoalan dalam hasil kerjanya.
Dalam  rangka  peningkatan  profesionalisme  aparatur,  maka  kantor Kelurahan  Simpang  Raya  memberikan  kesempatan  kepada  para  pegawai untuk  meningkatkan/melanjutkan  pendidikan  setingkat  lebih  tinggi.  Hal tersebut  didasari  oleh  masih  banyaknya  pegawai  yang  memegang  tanggung jawab  tidak  sesuai  dengan  kapasitas  dan  kompetensi.  Dengan  demikian cukup  beralasan  jika  pimpinan  instansi  telah  memberikan  dispensasi  atau kemudahan bagi pegawai yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  data  menunjukkan  bahwa  62,1%  pegawai  di  instansi tersebut  berpendidikan  menengah  maka  seiring  dengan  pengembangan profesionalisme  aparatur  perlu  ditingkatkan  kapasitas  dan  kompetensinya. Dalam  rangka  percepatan  pengembangan  profesionalisme  aparatur  maka pihak instansi telah memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi.
Untuk  mendorong  motivasi  pegawai  terhadap  kebijakan  pimpinan instansi  maka  siapapun  yang  berminat  untuk  melanjutkan  pendidikan  yang lebih tinggi akan diberikan dispensasi atau kemudahan sehingga percepatan dalam  mewujudkan  profesionalisme  aparatur  dapat  diaktualisasikan. Meskipun tidak semua aparatur yang melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi  namun  diharapkan  dengan  adanya  pegawai  yang  melanjutkan pendidikan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur. Untuk mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  jumlah  pegawai  yang  melanjutkan pendidikan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Simpang Raya Yang Melanjutkan Pendidikan Tahun 2014 No. Program Studi Jumlah Dalam Proses Selesai 1 2 3 4 5 1 Ekonomi Manajemen (S.1) 5 orang 3 orang 2 orang
2 Ilmu Pemerintahan (S. 1) 1 orang - 1 orang 3 Administrasi Negara (S.1) 4 orang 4 orang - 4 Magister Ilmu Administrasi Negara (S. 2) 2 orang 2 orang - Jumlah Total 12 orang 9 orang 3 orang
Sumber: Kelurahan Simpang Raya.
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  telah  memberikan dispensasi  kepada  pegawainya  untuk  mengikuti  pendidikan  setingkat  lebih tinggi  sebanyak  12  orang  dan  dari  jumlah  tersebut  diantaranya  terdapat  9 orang  yang  masih  dalam  proses  pendidikan    bahkan  ada  yang  dalam  tahap menyelesaikan tugas akhir, sedangkan yang sudah dinyatakan lulus sebanyak 3 orang. Meskipun jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan relatif kecil atau  sekitar  41,38%  dari  seluruh  pegawai  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat,  tetapi  dari  jumlah pegawai tersebut diharapkan dapat memperbaiki profesionalisme aparatur. Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  responden  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sangatlah  penting  suatu  pendidikan  yang  dimiliki  oleh aparatur  pemerintahan  guna  menunjang  seorang  pegawai  dalam menjalankan tugas. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suryawikarta  (1999:27)  bahwa  profesionalisme  adalah  lapangan  pekerjaan tertentu  yang  diduduki  oleh  orang-orang  yang  memiliki  keahlian  tertentu yang  diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  mendalam.  Pendapat tersebut dipertegas juga oleh Sedarmayanti (2004:157) bahwa profesionalisme  adalah  suatu  sikap  atau  keadaan  dalam  melaksanakan pekerjaan  dengan  memerlukan  keahlian  melalui  pendidikan  dan  pelatihan tertentu  dan  dilakukan  sebagai  suatu  pekerjaan  yang  menjadi  sumber penghasilan.

## Sistem dan Prosedur Pelayanan
Sistem pelayanan adalah suatu rangkaian yang saling berkaitan secara utuh  membentuk  kebulatan  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  dari  pelayanan  publik. Untuk  itu  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik  yang  terbaik  maka kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten
Kutai  Barat  harus  memperhatikan  setiap  tuntutan  dari  masyarakat  sebagai pengguna jasa dari pelayanan publik yang diselenggarakannya.
Untuk  sistem  pelayanan  perlu  diperhatikan  apakah  ada  pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, prosedur,  buku  panduan,  media  informasi  terpadu  yang  saling  berkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Banyaknya tuntutan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka upaya meningkatkan  pelayanan  publik,  maka  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  sudah  selayaknya memiliki  pedoman  pelayanan,  syarat  pelayanan  yang  jelas,  waktu penyelesaian,  biaya  atau  tarif,  prosedur,  buku  panduan,  media  informasi terpadu  yang  saling  berkaitan  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan  itu  sendiri.  Hal  tersebut  jelas  akan  memberi  dampak  positif  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  selain  itu  juga  akan  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam  melakukan  suatu  urusan  di  kantor  Kelurahan  Simpang Raya.  Namun  ironisnya  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  masih  belum memiliki  pedoman  pelayanan,  syarat  pelayanan  yang  jelas,  waktu penyelesaian, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi yang saling berkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber maka dapat diketahui  bahwa  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  belum  memiliki  pedoman  dan  prosedur pelayanan  yang  baku,  sehingga  bukan  hanya  menyulitkan  aparatur  dalam memberikan  pelayanan  tetapi  juga  menyulitkan  masyarakat  yang  hendak berurusan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Siagian (2000:163) bahwa profesionalisme  juga  dapat  diartikan  keandalan  dalam  pelaksanaan  tugas sehingga  terlaksana  dengan  mutu  yang  baik,  waktu  yang  tepat,  cermat  dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

## Etika dan Moral Aparatur
Sebagai aparatur yang profesional hendaknya mampu menghindarkan diri  dari  praktek  yang  melanggar  etika  dan  moral.  Sebagai  aparatur hendaknya  saling  menghormati,  menghargai,  patuh  dan  taat  terhadap peraturan-peraturan  yang  berlaku,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  serta sanggup  menjalankannya  dengan  baik.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan di  kantor Kelurahan Simpang Raya masih terlihat adanya  pelanggaran  etika dan  moral  aparatur.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dengan  masih  ada  pegawai yang belum paham bagaimana etika dalam berbicara kepada sesama teman,
bagaimana  berbicara  kepada  atasan  dan  bagaimana  berbicara  dan  bersikap kepada masyarakat yang hendak berurusan di instansi tesebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  narasumber  diketahui bahwa  etika  pegawai  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  masih  jauh  dari harapan  sebagaimana  layaknya  aparatur  yang  profesional.  Hal  tersebut sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Winarno  (2004:241)  bahwa profesionalisme lebih melihat dari karakteristik utama profesionalisme yaitu lebih  memperhatikan  nilai-nilai  demokrasi,  otonomi  individu,  pertanggung jawaban etika dan menghargai keahlian yang lain.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Sarana Penunjang
Sarana penunjang merupakan salah satu faktor penting dalam rangka memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna jasa  dari  pelayanan  publik.  Untuk  itu  dalam  rangka  memberikan  pelayanan yang  terbaik  maka  sudah  selayaknya  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  harus  memperhatikan setiap  sarana  penunjang  untuk  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat sebagai pengguna jasa dari pelayanan publik yang diselenggarakannya.
Banyaknya  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  prima,  maka sepatutnya  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  memiliki  sarana  yang  lengkap, lingkungan  yang  bersih  dan  nyaman,  serta  ditambah  dengan  fasilitas pendukung  pelayanan  lainnya.  Dengan  adanya  sarana  yang  lengkap  maka akan  memberikan  dampak  positif  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Namun  sangat disayangkan  sarana/fasilitas  yang  ada  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya masih kurang, baik itu dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana/fasilitas penunjang kegiatan pelayanan di kantor Kelurahan Simpang Raya masih belum memadai sehingga dapat menghambat dalam  penyelenggaran  pelayanan  publik.  Dalam  proses  kegiatan  pelayanan publik  terdapat  beberapa  faktor  atau  unsur  yang  mendukung  jalannya kegiatan. Menurut A.S. Moenir (2010:8) unsur-unsur tersebut antara lain:
1. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu  didalam  pelayanan  publik  perlu  adanya  sistem  informasi  prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2. Personil,  terutama  ditekankan  pada  perilaku  aparatur;  dalam  pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan hasru professional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
3. Sarana dan prasarana
Dalam  pelayanan  publik  diperlukan  peralatan  dan  ruang  kerja  serta fasilitas  pelayanan  publik.  Misalnya  ruang  tunggu,  tempat  parker  yang memadai.
4. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam  pelayanan  publik,  masyarakat  sebagai  pelanggan  sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

## Kedisiplinan Aparatur
Disiplin kerja merupakan salah satu indikator terhadap kineja seorang aparatur  sekaligus  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  organisasi.  Oleh karena  itu  kedisiplinan  aparatur  salah  satu  faktor  penting  dan  harus dilaksanakan tanpa memandang pangkat, derajat dan status sosial seseorang. Kedisiplinan  pegawai  merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan  pegawai, dengan adanya kedisiplinan dalam diri seorang pegawai maka akan tercipta lingkungan  kerja  yang  tertib,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Kedisiplinan kerja  merupakan  suatu  sikap  menghormati,  menghargai,  patuh  dan  taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan tertulis maupun tidak  tertulis  serta  sanggup  menjalankan  dan  tidak  mengelak  untuk menerima  sanksi  apabila  melakukan  pelanggaran.  Kedisiplinan  kerja bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti tetapi harus ditaati penuh kesadaran dan  keikhlasan.  Oleh  karena  itu  kesadaran  pegawai  perlu  ditingkatkan, karena  tanpa  kesadaran  yang  tinggi  maka  kedisiplinan  tidak  dapat diterapkan.
Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  tentang  kedisiplinan aparatur  di  lingkungan  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  Kecamatan  Barong Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  belum  sepenuhnya  diterapkan,  karena kesadaran  aparatur  terhadap  kedisiplinan  masih  rendah.  Hal  tersebut tercermin  masih  banyaknya  pelanggaran  pegawai.  Pelanggaran  yang  sering dijumpai  seperti  ketaatan  terhadap  jam  masuk  kantor,  ketaatan  dalam  jam pulang  kantor,  ketaatan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  selama  jam  kerja. Dalam  penegakkan  disiplin  pegawai  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  unsur pimpinan  unit  kerja  tersebut  dalam  melakukan  pembinaan.  Seperti  yang terjadi  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  Kecamatan  Barong  Tongkok Kabupaten  Kutai  Barat  peneliti  melihat  masih  banyak  pegawai  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  jam  masuk  kantor,  ketaatan  dalam  jam pulang  kantor,  ketaatan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  selama  jam  kerja. Hal  tersebut  dapat  terlihat  sebagaimana  hasil  wawancara  peneliti  untuk mengetahui kedisiplinan aparatur di kantor Kelurahan Simpang Raya seperti yang disampaikan oleh staf Seksi Pemerintahan dalam pendapatnya tentang kedisiplinan  kerja  aparatur  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  yang mengemukakan.  Dari  pendapat  kedua  informan  yang  peneliti  dapatkan, memperlihatkan  bahwa  kedisiplinan  aparatur  di  kantor  Kelurahan  Simpang Raya  Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  belum  efektif,
karena  masih  ditemukannya  pelanggaran  dalam  hal  keterlambatan  masuk kantor,  pulang  kantor  lebih  awal  dan  juga  adanya  pegawai  yang  keluar kantor  pada  jam  kerja,  hal  ini  terjadi  karena  kesadaran  aparatur  terhadap kedisiplinan masih rendah ditambah dengan toleransi pimpinan terlalu luas. Dengan  rendahnya  kedisiplinan  pegawai/aparatur  maka  akan  berdampak pada  kualitas pelayanan yang diberikan  kepada  pelanggan/masyarakat juga tidak optimal.

## Dana/anggaran yang Terbatas
Untuk  mendukung  berjalannya  kegiatan  organisasinya,  semua anggaran kantor Kelurahan Simpang Raya bersumber dari APBD dan APBDP Kabupaten  Kutai  Barat  Tahun  anggaran  2014  sebagaimana  yang  telah ditetapkan dalam DPA SKPD kantor Kelurahan Simpang Raya. Dengan adanya dana/anggaran  yang  telah  dialokasikan  dari  APBD  dan  APBDP  Kabupaten Kutai  Barat    diharapkan  dapat  membantu  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya untuk  menjalankan  kegiatan  organisasinya  dalam  memberikan  pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Namun ironisnya dengan adanya anggaran yang  sudah  ditetapkan,  peneliti  melihat  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya masih mengalami kendala dalam memberikan pelayanan publik.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  tentang dana/anggaran  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  memperlihatkan  bahwa dana/anggaran  yang  ada  di  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya  masih  sangat terbatas  sehingga  belum  bisa  memenuhi  sarana/fasilitas  kerja  guna menunjang  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan demikian  disadari  atau  tidak  akan  berdampak  pada  pelayanan  yang  tidak optimal.

## Pembahasan
Apabila  ditinjau  dari  tingkat  pendidikan  aparatur  meskipun  masih terdapat  sebagian  aparatur  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  menengah tetapi  hal  tersebut  dapat  teratasi  dengan  memberikan  peluang/kesempatan yang  besar  kepada  pegawai  yang  ingin  melanjutkan  pendidikan  formal setingkat lebih tinggi. Dengan demikian profesionalisme aparatur di instansi tersebut  ditinjau  dari  tingkat  pendidikan  telah  menunjukkan  indikasi  yang cukup baik untuk menunjang kinerja aparatur di instansi tersebut. Meskipun belum  semua  aparatur  memiliki  kemampuan  profesional  tetapi  dari  sisi tingkat  pendidikan  sudah  cukup  memadai  karena  aparatur  yang berpendidikan tingkat menengah ke atas jumlahnya relatif banyak. Menurut data dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah memberikan dispensasi  kepada  pegawainya  untuk  mengikuti  pendidikan  setingkat  lebih tinggi  sebanyak  12  orang  dan  dari  jumlah  tersebut  diantaranya  terdapat  9 orang  yang  masih  dalam  proses  pendidikan  bahkan  ada  yang  dalam  tahap menyelesaikan tugas akhir, sedangkan yang sudah dinyatakan lulus sebanyak 3 orang. Meskipun jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan relatif kecil
atau  sekitar  44,82%  dari  seluruh  pegawai  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat,  tetapi  dari  jumlah pegawai  tersebut  diharapkan  dapat  memperbaiki  profesionalisme  aparatur. Dengan  bertambahnya  pegawai  yang  berpendidikan  sarjana  dan  magister diharapkan  dapat  meningkatkan  kualifikasi  profesionalisme.  Dengan demikian  kualifikasi  profesionalisme  aparatur  ditinjau  dari  tingkat pendidikan  aparatur  sebagian  besar  telah  memenuhi  kualifikasi  yang diharapkan  karena  formasi  yang  tersedia  telah  diisi  oleh  aparatur  yang memiliki tingkat pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Sub fokus lain yang berkaitan dengan profesionalisme aparatur dalam upaya  meningkatkan  pelayanan  publik  ditinjau  dari  aspek  sistem  dan prosedur pelayanan ternyata belum menunjukkan indikasi yang baik karena belum  adanya  pedoman  pelayanan  yang  baku  sehingga  akan  menghambat dalam proses pelayanan kepada masyarakat karena akan menyita waktu dan tenaga.
Demikian  pula halnya  dengan profesionalisme aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ditinjau dari aspek etika dan moral aparatur. Dalam  hal  etika  dan  moral  aparatur  pada  kantor  Kelurahan  Simpang  Raya Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat,  masih  ada  beberapa pegawai yang belum memahami arti pentingnya etika. Sebagai aparatur yang profesional  hendaknya  mampu  menghindarkan  diri  dari  praktek  yang melanggar etika dan moral. Sebagai aparatur hendaknya saling menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dengan baik.
Terlepas  dari  berbagai  upaya  tersebut  maka  dalam  menerapkan profesionalisme  aparatur  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  publik ternyata dihadapkan pada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Dari fokus  penelitian  tentang  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  telah ditentukan, penulis menilai dari ketiga faktor yang telah ditentukan tersebut termasuk  faktor  yang  menghambat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  masih kurang memadainya sarana penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;  masih  lemahnya  kedisiplinan  pegawai  sehingga  berakibat kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat; dan terbatasnya alokasi dana/anggaran  untuk  mengembangkan  kompetensi  aparatur  baik pendidikan  formal  maupun  pelatihan  yang  sifatnya  untuk  meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sehingga pengembangan profesionalisme aparatur  kurang  optimal.  Selain itu juga  terbatasnya  alokasi  dana/anggaran untuk  pemenuhan  sarana  penunjang  guna  mendukung  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:  pertama  berkaitan  dengan  profesionalisme  aparatur.  Berdasarkan hasil  penelitian,  maka  apabila  ditinjau  dari  tingkat  pendidikan  aparatur meskipun  masih  terdapat  aparatur  yang  memiliki  tingkat  pendidikan menengah  tetapi  hal  tersebut  dapat  teratasi  dengan  memberikan
peluang/kesempatan  yang  besar  kepada  pegawai  yang  ingin  melanjutkan pendidikan  formal  setingkat  lebih  tinggi.  Dengan  demikian  profesionalisme aparatur  ditinjau  dari  tingkat  pendidikan  telah  menunjukkan  indikasi  yang cukup  baik  untuk  menunjang  kinerja  aparatur  di  instansi  tersebut.  Dalam upaya  meningkatkan  pelayanan  publik  ditinjau  dari  aspek  sistem  dan prosedur  pelayanan  masih  belum  menunjukkan  indikasi  yang  baik  karena belum  adanya  pedoman  pelayanan  yang  baku  sehingga  menghambat  dalam proses  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  menyita  waktu  dan  tenaga. Demikian pula dengan etika dan moral aparatur masih ada beberapa pegawai yang belum memahami pentingnya etika. Selanjutnya faktor Pendukung dan Penghambat, berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor penghambat dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  publik  di  kantor  Kelurahan  Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat antara lain: Kurang memadainya  sarana  penunjang  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat; Masih lemahnya kedisiplinan pegawai; dan Terbatasnya alokasi dana/anggaran  baik  untuk  mengembangkan  kompetensi  aparatur  dari  segi pendidikan  maupun  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  sarana/fasilitas kerja.
Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran  sebagai  berikut:  Perlu  dilakukan  pembinaan  sumberdaya  aparatur dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan keterampilan  dan  keahlian  pegawai  dengan  memberikan  beasiswa  untuk melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  lagi.  Selain  itu  dapat  melakukan magang atau kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang disediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Kutai  Barat  maupun  lembaga  diluar daerah.  Perlu  adanya  perbaikan  sistem  dan  membuat  prosedur  pelayanan yang  baku  kemudian  mempublikasikan  kepada  masyarakat  melalui  media papan informasi di kantor Kelurahan Simpang Raya. Perlunya pelatihan tata krama  dan  pembinaan  secara  simultan  kepada  semua  aparatur  agar menumbuhkan kesadaran untuk memegang teguh etika dan moral aparatur dalam  bersikap  dan  bertindak  baik  kepada  atasan,  rekan  kerja  maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Sarana/fasilitas kerja pegawai kurang menunjang  operasional  pelayanan,  baik  secara  kualitas  dan  kuantitasnya, maka  perlu  dilakukan  penambahan  anggaran  operasional  kantor  untuk memperbaiki/menambah  sarana/fasilitas  penunjang  kerja  pegawai.  Perlu adanya  peningkatan  kedisiplinan  pegawai  dengan  cara  menegakkan  aturan secara  adil  dan  tidak  diskriminatif.  Perlunya  peningkatkan  alokasi  sumber dana/anggaran melalui rencana anggaran belanja daerah yang diajukan tiap tahunnya.
Daftar Pustaka ______.  Undang-undang  Nomor  47  tahun  1999 tentang  Pembentukan Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Kutai  Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Indonesia. Jakarta.
______.  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik, Indonesia, Jakarta.
______. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum. Indonesia. Jakarta.
______.  Lembaga  Administrasi  Negara,  2000, Akuntabilitas  dan  Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
______.  Peraturan  Daerah  Kab.  Kutai  Barat  Nomor  04  tahun  2010 tentang Perubahan  Status  Kampung  Barong  Tongkok,  Kampung  Simpang Raya,  Kampung  Melak  Ulu,  dan  Kampung  Melak  Ilir  Menjadi Kelurahan  Barong  Tongkok,  Kelurahan  Simpang  Raya,  Kelurahan Melak Ulu, dan Melak Ilir.
Moenir,  AS.  2001. Pendekatan  Manusiawi  dan  Organisasi  Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta.
_______.  2010. Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia,  PT.  Bumi  Aksara. Jakarta.
Sedarmayanti.  2004. Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)  Bagian
Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas  Menuju  Good  Governance  (Kepemerintahan  yang Baik), Mandar Maju, Bandung.
Siagian,  Sondang  P.  2000. Organisasi  Kepemimpinan  dan  Perilaku Administrasi, CV Haji Masagung, Jakarta.
_______.  2000. Administrasi  Pembangunan,  Konsep,  Dimensi  dan  Strateginya, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Suryawikarta. 1999. Profesionalisme Aparatur, Unpad Press, Bandung.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  2001. Reorientasi  Birokrasi  Publik  dalam Membangun  Indonesia  Daerah,  Penerbit  Bidang  Ekonomi,  Politik dan Teknologi, Jakarta.
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance  :  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
Winarno.  2004. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik,  Media  Presindo, Yogyakarta.