## DOI: 10.46730/japs.v1i3
mplementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan
Indri Novrijayanti 1 , Yulia Wiji Astika 2
1,2 Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio
Email: : indrinovrijayanti@gmail.com Kata kunci Abstrak implementasi; kebijakan sistem zonasi; PPDB Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui  sistem  zonasi  untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan  di SMP  Negeri  9  Muara  Bungo,  untuk  mengetahui  hambatan  dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  SMP  Negeri  9  Muara Bungo.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan populasi yaitu  kepala  dan  wakil  kepala  sekolah,  guru  dan  staff  SMP Negeri  9  Muara  Bungo,  ketua  komite  beserta  anggota  wali murid,  dan  peserta  didik  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo.  Sampel yang  diambil  dalam  penelitian  ini  berjumlah  13  (tiga  belas) orang  dengan  teknik  pengambilan  sampel  purposive  sampling menentukan  subjek/objek  sesuai  tujuan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah  diterapkan  sesuai  dengan  PERMENDIKBUD  Nomor  14 Tahun 2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018, dalam hambatan yang dilihat dari 4 variabel menurut Smith terdapat 3 variabel yang masih mengalami hambatan yaitu pada kelompok sasaran,  badan  pelaksana,  dan  faktor  lingkungan.  Upaya  yang dilakukan  yaitu  menyampaikan  laporan  ke  Dinas  Pendidikan Bungo, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana komputer, serta meningkatkan prestasi sekolah.. Keywords Abstact implementation; zoning system policy; PPDB The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  the implementation  of  the  New  Student  Admissions  (PPDB) policy  through  the  zoning  system  for  equal  distribution  of education  quality  at  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo,  to  find out the obstacles and efforts made in implementing the New Student  Admissions  (PPDB)  policy  through  the  system zoning  for  equal  distribution  of  education  quality  at  SMP
Volume 1, Nomor 3 Desember 2020 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
Negeri 9 Muara Bungo. The method used in this study was descriptive  method  with  a  qualitative  approach  with  a population,  namely  the  head  and  vice  principal  of  the school,  teachers  and staff  of  SMP Negeri 9 Muara Bungo, the  chairman  of  the  committee  and  members  of  the guardians  of  students,  and  students  of  SMP  Negeri  9 Muara Bungo. The sample taken in this study amounted to 13  (thirteen)  people  with  purposive  sampling  technique  to determine  the  subject  /  object  according  to  the  purpose. The  results  showed  that  the  implementation  of  the  New Student  Admissions  (PPDB)  policy  through  the  zoning system  for  equal  distribution  of  education  quality  at  SMP Negeri  9  Muara  Bungo  has  been  implemented  in accordance  with  PERMENDIKBUD  Number  14  of  2018 and  PERBUP  Bungo  Number  35  of  2018,  in  terms  of obstacles seen from 4 variables. According to Smith, there were  3  variables  that  are  still  experiencing  obstacles, namely  the  target  group,  the  implementing  agency,  and environmental  factors.  Efforts  are  being  made,  namely submitting  reports  to  the  Bungo  Education  Office, improving Human Resources (HR) and computer facilities,
and improving school performance.

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  manusia  di  dunia  yang  berpengaruh terhadap  anak  dan  remaja  agar  mempunyai  kemampuan  yang  sempurna  dan kesadaran  penuh  terhadap  hubungan-hubungan  dan  tugas-tugas  sosial  anak. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan pembelajaran,  bimbingan  maupun  latihan  baik  di  sekolah  atau  diluar  sekolah  agar peserta  didik  dapat  mencapai  pendidikan  yang  baik  dan  berguna  dimasa  yang  akan datang.
Harapan  yang  muncul  dari  proses  pendidikan  ialah  agar  dapat  memberi petunjuk  bagi  keberlangsungan  kehidupan  sesuai  dengan  tata  nilai  ideologis  dan kultural  bangsa.  Pendidikan  harus  dapat  memberi  kesadaran  kepada  setiap  individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimiliki dari para peserta didik dan lebih dari itu pendidikan  harus  mampu  memotivasi  peserta  didik  untuk  mempergunakan  potensi sesuai  dengan  tata  nilai  kemanusiaan,  pendidikan  dapat  memberikan  pengetahuan yang  memajukan  dan  mempertinggi  kualitas  hidup,  baik  dalam  skala  kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.
Pemerintah  mengatur  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2003,  pada  Bab  II  pasal  3  membahas  tentang  fungsi,  dan
tujuan  pendidikan  yaitu  pendidikan  nasional  berfungsi  untuk  mengembangkan kemampuan serta  membentuk warga yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa,  tujuan  dari  pendidikan  adalah  untuk  mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  mandiri,  cakap  dan  kreatif  serta  menjadi  warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.
Dalam  PERMENDIKBUD  diatur  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  dengan  sistem  zonasi  yang  baru  diberlakukan  sebagai  pengganti  dari peraturan sistem rayonisasi.  Penerimaan Peserta  Didik  Baru (PPDB)  dengan sistem rayonisasi adalah sistem pendidikan yang lebih memperhatikan dari pencapaian siswa di  bidang  akademik,bagi  peserta  didik  yang  ingin  melanjutkan  sekolah  ke  jenjang selanjutnya dilihat dari perolehan nilai akademiknya untuk masuk ke sekolah favorite, sementara  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dengan  sistem  zonasi  adalah sistem  pendidikan  yang  lebih  memperhatikan  dari  kedekatan  jarak  rumah  calon peserta didik ke sekolah yang dituju.
Dalam  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Bungo  Nomor  35  Tahun  2018  bab  II bagian  kesatu  dijelaskan  bahwa  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  bertujuan untuk  menjamin  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  berjalan  secara  objektif, transparan,  akuntabel,  non  diskriminatif,  dan  berkeadilan  dalam  rangka  mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Nomor  35  Tahun  2018  pada  bab  IV  Pasal  4 jugamembahas  tentang  penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) menjelaskan bahwa:
a. Kegiatan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dengan  sistem dalam  jaringan  dan  luar  jaringan  dilaksanakan  oleh  sekolah  dengan  memperhatikan kalender  pendidikan  dengan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  mulai  dari pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi dan seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang secara transparan.
b. Dalam  penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) sistem  dalam  jaringan  dan  luar  jaringan  dibentuk  panitia  mulai  dari  tingkat  Dinas Pendidikan sampai pada Jenjang/Satuan Pendidikan.
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dengan  sistem  zonasi  yang  di berlakukan  oleh  pemerintah  baik  dalam  PERMENDIKBUD  Nomor  14  Tahun  2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018 ini diharapkan mampu untuk  membuat pemerataan  kualitas  pendidikan  di  setiap  sekolah  yang  ada  di  Indonesia  sehingga semua sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada lagi perbedaan antara sekolah  favorite  dan  sekolah  biasa  (non-favorite),  karena  setiap  peserta  didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah
juga  ingin  membuat  pemerataan  kualitas  pendidikan  bagi  setiap  sekolah  sehingga semua sekolah menjadi sekolah yang berkualitas.
Dilihat  dari  penjelasan  pasal  16  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018 tersebut  implementasi  sistem  zonasi  ini  mengalami  pro  dan  kontra  akan  tujuannya untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan,  banyak  masyarakat  khususnya  wali  murid yang  lebih  setuju  dengan  peraturan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dengan sistem rayonisasi.
SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  adalah  salah  satu  sekolah  di  kabupaten  Bungo yang  terletak  di  Kelurahan  Tanjung  Gedang  dan  termasuk  salah  satu  SMP  yang kurang  diminati  oleh  calon  peserta  didik  dan  wali  murid  karena  sekolah  ini  bukan termasuk sekolah favorite serta karena letak SMP Negeri 9 Muara Bungo yang berada di  Kelurahan  Tanjung  Gedang.  Wilayah  ini  sudah  dianggap  rawan  oleh  banyak masyarakat  dan  terkenal  dengan  wilayah  yang  keras  sehingga  banyak  wali  murid yang tidak ingin anak mereka bersekolah di SMP Negeri 9 Muara Bungo.
Tabel 1 Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 9 Muara Bungo
Tahun Ajaran 2016 s/d 2019 No Jumlah Peserta Didik Tahun  L P Jumlah 1 2016  89 69 158 2 2017  80 79 159 3 2018  83 86 169 4 2019  63 79 142 Jumlah 315 313 628
Sumber : SMP Negeri 9 Muara Bungo, Tahun 2020
Melihat  data  diatas  peneliti  melihat  beberapa  fenomena  yang  terjadi  di  SMP Negeri  9  Muara  Bungo  yaitu  data  pada  tahun  2016  hingga  tahun  2018  mengalami peningkatan  jumlah  peserta  didik  namun  pada  tahun  2019  mengalami  penurunan jumlah  peserta  didik.  Dengan  diimplementasikan  kebijakan  sistem  zonasi  ini pemerintah mengharapkan terus terjadi peningkatan jumlah peserta didik namun yang terjadi  justru  pada  tahun  kedua  pelaksanaan  sistem  zonasi  mengalami  penurunan jumlah peserta didik.
Dalam  implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  ini  Dinas  Pendidikan  menutup zona terdekat dari SMP Negeri 9 untuk mendaftarkan calon peserta didik ke sekolah lain, kecuali SMP Negeri  7 Muara Bungo dan SMP Negeri 9 Muara Bungo, namun untuk  Kelurahan  Tanjung  Gedang,  Jaya  Setia,  dan  Danau  Buluh  lebih  di  utamakan untuk mendaftar ke SMP Negeri 9 Muara Bungo. Namun kenyataannya banyak calon
peserta  didik  dari  kelurahan  Jaya  Setia  dan  Danau  Buluh  yang  mendaftar  ke  SMP Negeri  7  Muara  Bungo  yang  terletak  di  Kelurahan  Cadika,  ini  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  terjadinya  penurunan  jumlah  peserta  didik,  faktor  lain  yang menyebabkan penurunan ini karena banyak wali murid yang baru mengetahui bahwa zona  tempat  tinggal  mereka  selain  mendaftar  ke  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  juga boleh  mendaftar  ke  SMP  Negeri  7  Muara  Bungo  sehingga  banyak  wali  murid  yang anaknya  sudah  terdaftar  di  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  menarik  kembali  berkas pendaftaran dan mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 7 Muara Bungo sekolah yang dianggap lebih baik namun masih masuk kedalam radius zonasi.
Selain  itu  keterbatasan  sarana  komputer  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dalam  pengelolaan  pendaftaran  peserta  didik  untuk  menentukan    wilayah  zonasi. Dengan proses pendaftaran dari awal hingga akhir sekolah ini kekurangan komputer dimana  komputer  yang  tersedia  untuk  proses  pendaftaran  ini  hanya  1  (Satu)  dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian Ilmu Teknologi (IT) juga kurang karena cuma ada 1 (Satu) orang. Jika selama diimplementasikan kebijakan sistem zonasi ini terjadi penurunan jumlah peserta didik dan keterbatasan sarana komputer maka masih belum tercapainya  pemerataan  kualitas  pendidikan  yang  diharapkan  pemerintah  dari diimplementasikan kebijakan sistem zonasi ini.
Usman (2002) menyebutkan bahwa implementasi berdasarkan pada aktivitas, aksi atau tindakan, dan adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas  namun  juga  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  untuk  mencapai  tujuan kegiatan.  Menurut  Smith  dalam  proses  implementasi  ada  empat  variabel  yang  perlu diperhatikan  yaitu  kebijakan  yang  diidealkan,  kelompok  sasaran,  badan  Pelaksana, dan faktor lingkungan.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) diperlukan  suatu  peraturan  jelas  yang  ditetapkan  dalam  sistem  Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Penerimaan Peserta Ddik Baru (PPDB) merupakan salah satu  kegiatan  yang  pertama  dilakukan  yang  biasanya  dengan  mengadakan  seleksi calon  murid.  Sebelum  di  implementasikan  sistem  zonasi  ada  2  (Dua)  sistem penerimaan yaitu melalui sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM) dan sistem  rayonisasi. (Satria: 2019).
Asri  (2018)  mengatakan  bahwa  sistem  zonasi  merupakan  salah  satu  strategi percepatan  pemerataan  pendidikan  yang  berkualitas.  Dengan  adanya  implementasi sistem  zonasi  ini  diharapkan  permasalahan  dalam  pemerataan  kualitas  pendidikan dapat  terselesaikan.  Implementasi  sistem  zonasi  merupakan  salah  satu  upaya reformasi  sekolah  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  dengan adanya  sistem  zonasi  mampu  menciptakan  pemerataan  sehingga  siswa  berprestasi tidak berkumpul di sekolah unggulan atau favorite saja karena mau tidak mau mereka
harus  mendaftar  ke  sekolah  terdekat  dan  tidak  bisa  mendaftar  ke  sekolah  yang jaraknya jauh dari rumah walaupun menyandang status sekolah favorite.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Satori  (2009)  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian dengan menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau  jasa.  Hal  yang  paling  penting  dari  suatu  barang  atau  jasa  berupa  kejadian maupun  fenomena  atau  gejala  sosial  dibalik  kejadian  tersebut  yang  dapat  dijadikan pelajaran  berharga  untuk  suatu  pengembangan  konsep  teori.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala  sekolah,  guru-guru  serta  staf yang  menjadi  panitia  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  ketua  komite sekolah beserta anggota, wali murid, dan peserta didik SMP Negeri 9 Muara Bungo. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  studi kepustakaan (teori dan peraturan-peraturan terkait  sistem zonasi) dan studi  lapangan (observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi).  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui Sistem Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo
Implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  pada  penelitian  ini  yaitu  kebijakan  yang dibuat  dalam  bentuk  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Bungo  Nomor  35  Tahun  2018 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PERBUP ini berisi tentang tujuan  dan  azas  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  syarat  dan  tata  cara pendaftaran,  penyelenggaraan,  daya  tampung  hingga  biaya  penyelenggaraan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB).  Sejak  awal  dikeluarkan  peraturan  ini  telah diterapkan oleh SMP Negeri 9 Muara Bungo dan pihak sekolah setuju dengan adanya kebijakan  mengenai  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi dimana  penerimaan  berdasarkan  radius  zona  terdekat.  Seperti  hasil  wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu:
“…Kebijakan ini sudah diterapkan di SMP Negeri 9 Muara Bungo dari tahun 2018 dan  kami  dari  pihak  sekolah  setuju  dengan  kebijakan  ini  karena  dapat  membantu menambah  jumlah  peserta  didik  yang  mendaftar  dan  bersekolah  di  SMP  Negeri  9 Muara Bungo.”
Meskipun  kebijakan  ini  dibuat  untuk  para  calon  peserta  didik,  namun  hal tersebut  tidak terlepas  dari tanggapan peserta didik dan wali  murid yang mengalami pro  dan  kotra  akan  kebijakan  ini.  Seperti  halnya  berdasarkan  wawancara  dengan Salma selaku peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :
“...Menurut saya sistem zonasi ini cukup baik agar tidak ada lagi pemikiran tentang sekolah unggulan, tetapi kami khususnya kurang setuju dengan kebijakan ini, karena kami tidak bisa masuk ke sekolah yang kami inginkan dan terpaksa masuk kesekolah yang jaraknya dekat dengan rumah.”
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Yaya selaku peserta didik kelas VII SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu  :
“…Saya kurang setuju dengan kebijakan ini, karena saya seperti terpaksa untukmasuk sekolah  dan  tidak  bisa  mendaftar  ke  sekolah  yang  diinginkan  sehingga  hal  itu membuat saya tidak semangat belajar.”
Kemudian  dengan  tanggapan  yang  sedikit  berbeda  disampaikan  oleh  Juna, salah satu peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu:
“...Tanggapan saya pribadi  tentang Penerimaan Peserta Didik  Baru (PPDB) melalui sistem  zonasi  ini  saya  setuju-setuju  saja  karena  menurut  saya  tidak  terlalu  memberi pengaruh  bagi  saya,  kalaupun  tidak  diterapkan  sistem  zonasi  ini  saya  juga  belum tentu  bisa  masuk  ke  sekolah  yang  saya  inginkan  dengan  kemampuan  yang  saya miliki, jadi saya mengikuti saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  beberapa  narasumber  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  sudah  menerapkan  kebijakan mengenai  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  dari  tahun 2018  dan  selama  penerapan  kebijakan  ini  terdapat  dua  sudut  pandang  yang  terjadi, yang mana peserta didik dengan kemampuan akademik yang dikatakan bagus kurang setuju  dengan  diterapkannya  kebijakan  ini  karena  tidak  dapat  mendaftar  kesekolah favorite  yang  mereka  inginkan,  sedangkan  bagi  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan  akademik  biasa  saja  dan  orang  tua  dari  kalangan  masyarakat  ekonomi menengah  kebawah  lebih  setuju  dengan  kebijakan  ini  karena  bisa  menghemat pengeluaran  dimana  peserta  didik  tidak  memerlukan  biaya  transportasi  untuk  pergi dan  pulang sekolah.
Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018 bab II bagian kedua pasal 2 tentang tujuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yaitu menjamin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan  secara  objektif,  transparan,  akuntabel,  non  diskriminatif,  dan  berkeadilan dalam  rangka  mendorong  peningkatan  akses  layanan  pendidikan.  Berikut  hasil wawancara  mengenai  implementasi  yang  berlandaskan  tujuan  dengan  Ibu  Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :
“…SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  sudah  menerapkan  kebijakan  ini  dari  Tahun  2018 hingga  sekarang,  dan  selama  penerapan  ini  kami  lakukan  sesuai  dengan  tujuan  dari kebijakan  ini,  kami  menerapkan  kebijakan  ini  secara  objektif,  transparan  tidak  ada yang ditutup-tutupi atau dimanipulasi, tidak pilih-pilih, melakukan secara adil sesuai kebijakannya dan semua yang kami terapkan dapat kami pertanggungjawabkan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  beberapa  narasumber,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penerepan  kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  ini  sudah  diterapkan  selama  2  (dua)  tahun  oleh  SMP Negeri  9  Muara  Bungo  dan  selama  diterapkan  sudah  sesuai  dengan  tujuan  dari kebijakan tersebut dimana selama proses pendaftaran dilakukan secara transparan dan bisa  dilihat  di  situs  online  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo,  dilakukan  secara  objektif, tidak diskriminatif, dan hasil dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah. Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018 pada bab IV pasal 4 ayat (1) tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berisi bahwa Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dalam jaringan dan luar jaringan dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan dengan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  mulai  dari  pemberitahuan  kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi dan seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang secara transparan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai  tahapan  penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta Didik  Baru (PPDB) dengan  Ibu Eriyantiselaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu  :
“...Dalam  penerimaan  melalui  sistem  zonasi  untuk  tujuan  pemerataan  kualitas pendidikan  tentu  melalui  beberapa  tahapan  penyelenggaraan  yaitu  mulai  dari diumumkan  kepada  masyarakat  bahwa  sudah  bisa  mendaftar  sesuai  tanggal  yang ditentukan,  lalu  calon  peserta  didik  dan  wali  murid  yang  datang  ke  sekolah  untuk mendaftar,  lalu  melengkapi  berkas  pendaftaran  yang  disediakan,  dan  menunggu antrian untuk menghitung jarak serta menentukan wilayah zona sebagai tahap seleksi, kemudian  tahap  terakhir  calon  peserta  didik  dan  wali  murid  bisa  memantau  hasil secara  online  disitus  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  hingga  hari  terakhir  yang  akan diumumkan disekolah.”
Berdasarkan  wawancara  bersama  beberapa  narasumber  diatas  dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri  9  Muara  Bungo  memang  sudah  dilaksanakan  sesuai  petunjuk  dari  dinas pendidikan  dan  berpedoman  pada  PERBUP  Bungo  Nomor  35  Tahun  2018.  Berikut peneliti jabarkan tahapan cara pendaftaran melalui sistem zonasi.
Pendaftaran
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri
9 Muara Bungo, yaitu  :
“...Pendaftaran  awal  disini  yaitu  para  calon  peserta  didik  dan  wali  murid  datang kesekolah  untuk  mendaftarkan  anaknya  dengan  membawa  berkas  yang  diperlukan, lalu  mengisi  formulir  pendaftaran  yang  telah  disediakan  oleh  pihak  panitia  dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran ke panitia.”
Berdasarkan wawancara dengan Cessa selaku peserta didik kelas VII di SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :
“...Proses  pendaftaran  yang  pertama  kami  mendaftar  kesekolah  dengan  mengisi formulir  pendaftaran  dan  menyerahkan  berkas,  pada  tahapan  pertama  ini  memang hampir  sama  dengan  tahapan  pendaftaran  pada  sistem  sebelumnya  jika  akan mendaftar sekolah.”
Verifikasi dan seleksi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :
“...Untuk  tahapan  kedua  proses  pendaftaran  ini  yaituverifikasi  dan  seleksi.  Setelah melewati  tahap  pertama  peserta  didik  dan  wali  murid  akan  dipanggil  satu  per  satu untuk  dihitung  jarak  rumah  kesekolah  menggunakan  aplikasi,  setelah  dicek  maka akan langsung keluar hasil jarak rumah kesekolahnya dan akan ditentukan oleh pihak panitia pendaftaran apakah masuk ke zona atau tidak.”
Pengumuman dan pendaftaran ulang
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Eriyanti  selaku  kepala  SMP  Negeri  9 Muara Bungo, yaitu :
“...Untuk  tahapan  terakhir  setelah  penentuan  wilayah  zona  calon  peserta  didik  bisa memantau  hasil  perangkingan  dengan  jarak  terdekat  secara  online  pada  situs  SMP Negeri  9  Muara  Bungo,  hasil  akan  terus  berubah-ubah  beberapa  hari  menjelang diumumkannya di  SMP Negeri 9 Muara Bungo, setelah hasil keluar dan  dinyatakan lulus calon peserta didik akan melakukan daftar ulang.”
Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 9 Muara Bungo yang menerapkan kebijakan Penerimaan Peerta Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  yang  terdapat  3  jalur  penerimaan  yaitu jalur  radius  zona  terdekat,  jalur  prestasi,  dan  jalur  pindahan,  namun  SMP  ini  hanya menerima dengan radius zona terdekat, karena tidak ada yang mendaftar melalui jalur prestasi dan jalur pindahan.
Untuk lebih jelasnya berikut  peneliti tampilkan data Penerimaan Peserta Didik  Baru (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  di  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  dalam  bentuk  tabel berikut :
Tabel  Jumlah  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  Sistem  Zonasi  SMP Negeri 9 Muara Bungo Tahun Ajaran 2018 s/d 2020
No Tahun Ajaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi Jalur Zona Jalur Jalur Prestasi
Terdekat Pindahan 1 2018 53 Peserta Didik - - 2 2019 41 Peserta Didik - - Jumlah 94 Peserta Didik - -
Sumber : SMP Negeri 9 Muara Bungo, Tahun 2020
Berdasarkan  tabel  diatas,  diketahui  bahwa  peserta  didik  yang  mendaftar  ke SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  mulai  dari  diterapkannya  kebijakan  sistem  zonasi  dari tahun  2018  hingga  2019  ini  tidak  ada  peserta  didik  yang  mendaftar  melalui  jalur prestasi maupun jalur pindahan, semua peserta didik mendaftar melalui jalur dengan radius zona terdekat.  Diketahui bahwa tidak ada peserta didik yang mendaftar lewat jalur  prestasi  dan  pindahan  karena  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  tidak  termasuk sekolah  favorite.  Pada  tahun  2019  dengan  jumlah  41  peserta  didik  yang  mendaftar melalui  jalur  zonasi  dimana  sebanyak  23  peserta  didik  berasal  dari  Kelurahan Tanjung  Gedang,  11  peserta  didik  berasal  dari  Kelurahan  Jaya  Setia,  dan  7  peserta didik dari Danau Buluh.
Hambatan-hambatan yang dialami dalam Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui  Sistem Zonasi  untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo
Dalam  menerapkan  suatu  kebijakan,  tentu  terdapat  hambatan  yang  dihadapi oleh  aktor  selama  proses  penerapan  kebijakan  terutama  dalam  penerapan  kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  untuk  pemerataan kualitas  pendidikan  pada  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo.  Dari  proses  implementasi terdapat  2  hambatan  yang  dihadapi  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo,  yaitu  sebagai berikut :
1. Sarana dan Prasarana
Dalam  melaksanakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  diharuskan menggunakan  aplikasi  online  untuk  menentukan  wilayah  zona  jarak  dari  rumah  ke sekolah,  namun  selama  dilaksanakannya  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) melalui  sistem  zonasi  menggunakan  aplikasi  online  kadang  mengalami  gangguan, dan  saat  terjadinya  gangguan  pihak  operator  yang  hanya  berjumlah  satu  orang kesulitan untuk mengatasi gangguan tersebut.
2. Komunikasi
Selama proses pendaftaran berlangsung hambatan yang juga dihadapi oleh aktor yaitu sulitnya  berkomunikasi  dengan  orang  tua  calon  peserta  didik  khususnya  masyarakat asli  Tanjung  Gedang  karena  selama  proses  pendaftaran  yang  kadang  masih  terjadi
gangguan sehingga memakan waktu yang lebih lama mengantri, sehingga hal tersebut membuat  orang  tua  calon  peserta  didik  tidak  sabaran  untuk  menunggu  dan mengajukan protes pada pihak sekolah.
Upaya-upaya  dalam  Mengatasi  Hambatan-hambatan  mengenai  Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi untuk Pemerataan KualitasPendidikan di SMP   Negeri 9 Muara Bungo
Dari penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan, maka selanjutnya adalah upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  dalam  mengatasi permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan teknologi kepada operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Dalam mengatasi hambatan tentang masih terjadinya gangguan pada aplikasi online  selama  proses  pendaftaran  yang  digunakan  selama  2  tahun  maka  pihak  SMP Negeri  9  Muara  Bungo  mengupayakan  untuk  meningkatkaan  kualitas  SDM khususnya  bagian  operator  yang  bertugas  untuk  dapat  memahami  sistem  aplikasi online  yang  akan  digunakan  dengan  cara  memberikan  bimbingan  teknologi  kepada operator  panitia  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dan  meningkatkan jaringan dengan cara memasang wifi di SMP Negeri 9 Muara Bungo.
2.Melakukan  sosialisasi  mengenai  alur  dan  proses  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)
Upaya tersebut dilakukan untuk dapat merubah pola pikir masyarakat tentrang sekolah  favorite  dan  sekolah  biasa  serta  untuk  memberikan  pengertian  bahwa dibutuhkan waktu selama proses penentuan wilayah zona.

## Simpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :
1.  Implementasi  kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PDB)  melalui  sistem zonasi  untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  SMP  Negeri  9Muara  Bungo berdasarkan  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Bungo  Nomor  35  tahun  2018  sudah diterapkan  selama  hampir  2  (dua)  tahun  dengan  kebijakan  yang  berlaku  namun berjalan belum optimal karena masih terdapat hambatan yang terjadi.
2.  Hambatan-haambatan  yang  dihadapi  oleh  SMP  Negeri  9  Muara  Bungo  dalam menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi, dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018, yaitu  :
a. Sarana dan Prasarana.
b. Komunikasi.
3.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan, antara lain : a.  Memberikan bimbingan teknologi kepada operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
b.  Melakukan  sosialisasi  mengenai  alur  dan  proses  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB.
Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada :
1. Kepada  pihak  sekolah  di  Kabupaten  Bungo  yang  menerapkan  kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  melalui  sistem  zonasi  agar menerapkan  kebijakan  dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  berlaku,  lebih mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memudahkan proses, serta pihak  sekolah  harus  cekatan  dalam  mengatasi  permasalahan-permasalahan yang mugkin terjadi saat kebijakan diterapkan.
2. Kepada  para  peserta  didik  untuk  tidak  mengeluh  dan  tetap  belajar  dengan aktif,  karena  yang  terpenting  adalah  bagaimana  proses  belajarnya  bukan dimana kita bersekolah.
3. Kepada  pemerintah  untuk  dapat  mensosialisasikan  kebijakan  ini  dengan badan-badan  pelaksana  yang  bertanggung  jawab  terhadap  implementasi kebijakan  ini  dan  kepada  masyarakat  akan  tujuan  dan  harapan  yang  ingin dicapai pada kebijakan ini.
4. Kepada  masyarakat  untuk  dapat  mengikuti  peraturan  sistem  zonasi  dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

## Referensi
Asri,  M.  F.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Zonasi  Terhadap  Kualitas  Pendidikan  di Indonesia.UNP: Padang.
Satori, D. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Satria, D. (2019). Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi: Lampung.
Usman,N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  14  Tahun  2018  tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.