## Peran Kelembagaan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Cagar Alam Faruhumpenai Kabupaten Luwu Timur
Asikin Muchtar 1* , Novi Sulistyowati 1 , Abd.Kadir 1 , Wahyullah 1 , Ummu Kultsum 1 1 Universitas Indonesia Timur, Jl.Rappocini Raya No.171
*Email: muchtar.asikin@yahoo.com
ABSTRACT . This research aims to explore the role of local institutions in maintaining and protecting the Faruhumpenai Nature Reserve forest area. The aim is to identify the challenges and obstacles faced by local institutions in efforts to preserve these forest areas. Apart from that, this research will also  evaluate  the  efforts  made  by  each  institution  to  preserve  the  Faruhumpenai  Nature  Reserve forest area. Data was collected around the Faruhumpenai Nature Reserve Area which is located in Mangkutana District, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The research was conducted using  a  qualitative  approach  for  primary  and  secondary  data.  The  method  used  is  a  case  study method with a deliberate sample selection approach. Primary data was obtained through interviews with leaders such as chairman, secretary and important members of local institutions, with a total of 25  respondents.  The  research  results  show  that  the  role  of  local  institutions  is  to  hold  outreach programs and plant trees in the Faruhumpenai Nature Reserve area, acting as government partners in  environmental  conservation  efforts.  However,  local  institutions  face  various  obstacles  and obstacles in preserving nature in the Faruhumpenai Nature Reserve forest area, including a lack of human  resource  capacity,  frequent  differences  of  opinion,  lack  of  knowledge  about  information technology  in  the  digital  era,  as  well  as  the  challenges  of  egoism  and  lack  of  financial  support.  . However, local institutions have made efforts such as outreach about flood and landslide prevention, planting trees in the area, as well as holding clean-up activities with waste and river management.
Key words: Local Institutions, Nature Reserves, Forest Conservation

## DOI:  10.24259/jhm.v16i1.34103

## 1. PENDAHULUAN
Hutan  dan  komunitas  sekitarnya  merupakan  dua  elemen  krusial  dalam ekosistem  yang  memerlukan  perhatian  khusus  untuk  menjaga  keberlanjutan pengelolaan  sumber  daya  hutan.  Kehadiran  sumber  daya  hutan  yang  lestari diharapkan dapat memastikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, sementara di sisi  lain,  diharapkan  masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  memelihara kelestarian  hutan  di  daerah  tersebut.  Komitmen  masyarakat  dalam  menjaga  dan
merawat  lingkungan  sebagai  bagian  penting  dari  kehidupan  mereka  mendorong untuk terlibat secara langsung dalam upaya pengelolaan hutan di sekitarnya.
Terlibatnya  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  hutan  melalui  struktur kelembagaan lokal tidak selalu menjamin kelangsungan pengelolaan sumber daya hutan.  Masih  ada  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  belum  berhasil meningkatkan  kinerja  pengelolaan  hutan  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik. Bahkan,  cadangan  potensi  hutan  seperti  kayu  dapat  mengalami  penurunan. Berbagai  bentuk  kelembagaan  lokal,  baik  yang  disusun  oleh  pihak  yang memberdayakan  masyarakat  atau  oleh  masyarakat  sendiri,  menghasilkan  kinerja pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  beragam  secara  signifikan.  Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sering kali berhasil. Selain itu, keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat juga ditentukan oleh aspek kelembagaan. Peran  penting  kelembagaan  lokal  dalam  memastikan  kelangsungan  pengelolaan hutan  menunjukkan  perlunya  penelitian  yang  memfokuskan  pada  peran kelembagaan  lokal  dalam  menjaga  keberlanjutan  hutan.  Karena  itu  kehadiran kelembagaan  lokal  menjadi  salah  satu  jalan  keluar  karena  dapat  memitigasi dampak  tersebut  dan  mengkoordinasikan  penggunaan  sumberdaya  lokal  di  desa (Rani & Angraini, 2015).
Kelembagaan  lokal  merupakan  gabungan  antara  organisasi,  jaringan,  dan hubungan  yang  membuka  peluang  untuk  masyarakat  dalam  mengambil  tindakan kolektif  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  hidup  mereka  (Baccini  &  Koening, 2014).  Kelembagaan  lokal  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  organisasi  yang terbentuk  dalam  lokalitas  tertentu  untuk  melayani  kebutuhan  anggotanya.  Tujuan utama  berdirinya  lembaga  lokal  adalah  guna  memenuhi  kebutuhan  komunitasnya secara  lembaga  secara  khusus  serta  menciptakan  kesejahteraan  di  dalamnya (Huda, 2020).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryaningsih  &  Nugraha  (2018), kelembagaan  lokal  memainkan  peran  penting  dalam  pengembangan  dan
pelestarian  sumberdaya  alam.  Pengembangan  ini  berdampak  positif  pada perekonomian  masyarakat  setempat,  dengan  peningkatan  pendapatan  dan munculnya berbagai usaha baru berkat adanya desa wisata. Selain itu, Maria  dan Darwis  (2022)  mengungkapkan  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  lokal memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  mengembangkan  program pelestarian alam sesuai dengan kemampuan mereka. Penelitian oleh Putri, Tou, & Eriawan  (2020)  juga  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  lokal  memiliki  kontribusi signifikan dalam proses pengembangan wisata budaya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  peran  kelembagaan  lokal  dalam  upaya  pelestarian  Kawasan  Hutan Cagar  Alam  Faruhumpenai,  menganalisis  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi oleh  kelembagan  lokal  dalam  upaya  pelestarian  Kawasan  Hutan  Cagar  Alam Faruhumpenai,  serta  menganalisis  kegiatan  yang  telah  dilakukan  masing-masing kelembagaan dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Cagar Alam Faruhumpenai.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1.  Waktu dan Tempat
Studi  ini  dilakukan  pada  bulan  Oktober  hingga  Desember  2023.  Penelitian dan  pengumpulan  data  dilakukan  di  sekitar  Cagar  Alam  Faruhumpenai  yang terletak  di  Kecamatan  Mangkutana,  Kabupaten  Luwu  Timur,  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Letak  geografis  Cagar  Alam  Faruhumpenai  02 0 13’  06”  –  02 0 32’  40” Lintang  Selatan  dan  120 0 45’  52”  –  121 0 17’  32”  Bujur  Timur.  Luas  Cagar  Alam Faruhumpenai  adalah  90.000  Ha,  dengan  potensi  Cagar  Alam  Faruhumpenai adalah  kawasan  konservasi  dan  sebagai  hutan  wisata  yaitu  TWA  Danau Matano, TWA Danau Mahalona, dan TWA Danau Towuti.

## 2.2.  Alat dan Bahan
Responden  penelitian  ini  adalah  pengurus  beserta  anggota  kelembagaan lokal  yang  ada  di  Kecamatan  Mangkutana  Raya.  Alat  yang  digunakan  pada
penelitian meliputi alat tulis, komputer, panduan wawancara, dan kamera.

## 2.3.  Populasi dan Sampel
Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  purposive  sampling,  yang  dipilih untuk  mengumpulkan  informasi  dari  anggota  kelembagaan  lokal  yang  memiliki pengetahuan  lebih  mendalam  tentang  kegiatan  kelembagaannya.  Hal  ini disebabkan oleh peran kunci anggota kelembagaan dalam penelitian ini. Sebanyak 25 responden dipilih, terdiri dari anggota lama kelembagaan lokal di wilayah hutan Cagar Alam Faruhumpenai. Responden dipilih berdasarkan kriteria yang menjabat dalam kepengurusan kelembagaan.

## 2.4.  Teknik Pengumpulan Data

## 1. Pengamatan Langsung
Pengamatan  dilakukan  terhadap  penerapan aturan  di  kawasan  hutan  Cagar Alam  Faruhumpenai  serta  peran  kelembagaan  lokal  yang  ada  di  sekitar  kawasan hutan  dalam  pengelolaan  hutan.  Pengamatan  juga  difokuskan  kepada  kegiatan yang akan dilakukan oleh kelembagaan lokal dalam upaya pelestarian alam.

## 2. Wawancara
Melakukan wawancara dengan 25 orang responden/informan terkait dengan peran  masing-masing  kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  alam  di  Cagar  Alam Faruhunfenai, Kabupaten Luwu Timur. Responden tersebut adalah ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan anggota kelembagaan lokal.
3.  Studi Dokumentasi
Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini menghasilkan catatan- catatan  penting  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  sehingga  akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

## 2.5. Analisis data
Data  yang  telah  terkumpul  selanjutnya  dilakukan  pengolahan  melalui beberapa  tahapan.  Menurut  Cesario  (2014)  tahapan-tahapan  pengolahan  data adalah.
1.  Pemeriksaan  data,  tujuan  dilakukannya  pemeriksaan  data  untuk  mengetahui kelengkapan  data  dan  kepastian  data  apakah  sesuai  dengan  permasalahan yang diteliti.
2.  Klasifikasi  data,  dilakukan  dengan  cara  mengelompokkan  data  sesuai  dengan permasalahan yang diteliti
3.  Sistemasi data, dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap  kelompok.  Tujuan  dilakukan  klasifikasi  dan  sistemasi  data  adalah  untuk mempermudah pembahasan karena data yang tersusun telah di klasifikasi dan disistemasi  sehingga  pembahasan  data  lebih  akurat  dansistematis.Jenis  data penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yang kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Data  yang  diperoleh  dari  wawancara diwujudkan  dalam  bentuk  tulisan  atau  paparan  serta  ditransformasi  ke  dalam bentuk tabel dan diagram.
4.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengolah  hasil  wawancara  dengan  responden kemudian ditabulasi dalam bentuk persentase dan dianalisis secara deskriptif.
3.    HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran Kelembagaan Lokal dalam Pelestarian Alam
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  pengolahan  data  dijumpai  peran kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  alam  di  Cagar  Alam  Faruhunfenai Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Peran Kelembagaan Lokal
No Peran Kelembagaan Lokal Responden % 1 Pelaksana Pelestarian 5 20,00 2 Mitra Konservasi 5 20,00 3 Pengamanan Cagar Alam 5 20,00 4 Mitra Pemerintah 10 40,00 Jumlah 25 100,00
Tabel  1  memperlihatkan  10  responden  dengan  persentase  (40%) menyatakan  peran  kelembagaan  lokal  bermitra  dengan  pemerintah  dalam melestarikan  alam,  dan  5  responden  dengan  persentase  masing-masing  sebesar 20,00% menyatakan peran kelembagaan lokal adalah pelaksana pelestarian alam, merupakan  mitra  konservasi,  dan  pengamanan  Cagar  Alam.  Responden  dengan peran kelembagaan terbesar yakni pada mitra pemerintah sebesar 40%.
Terdapat 4 (empat) peran kelembagaan lokal dalam melestarikan alam yaitu pelaksana pelestarian alam, mitra konservasi, pengamanan cagar alam, dan mitra pemerintah.  Terlihat bahwa  peran  kelembagaan  lokal  yang dominan  adalah  mitra pemerintah, melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah setempat, serta menjaga kelestarian alam secara bersama dengan pemerintah.
Mengingat  pemuda  yang  ada  di  Kabupaten  Luwu  Timur  sangat  potensial untuk  dirangkul,  diajak,  dan  duduk  bersama  membicarakan  keprihatinan kelestarian alam di Kabupaten Luwu Timur. Pemuda yang potensial ini digerakkan oleh  kelembagaan  lokal  dalam  rangka  untuk  menjaga  dan  mengamankan lingkungan dari kerusakan akibat bencana alam, tanah longsor, banjir yang kerap kali  terjadi  setiap  tahun.  Kondisi  sungai  di  Malili  perlu  mendapat  perhatian pemerintah yang dibantu oleh kelembagaan lokal dalam menangani permasalahan lingkungan alam di sekitarnya.
Sungai  Malili  dan  Sungai  Larona  sebagai  sumber  daya  listrik  untuk  wilayah Kabupaten Luwu Timur, menjadi sangat rentan  terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya, terutama kerusakan hutan yang terjadi di bagian hulu yang sekarang ini sudah menjadi  lahan  perkebunan  dan  sebagian  terkonversi  pada  lahan  sawit, hal ini  mempengaruhi  kondisi  Sungai  Larona  dan  Sungai  Malili  sebagai  sumberdaya alam bagi kehidupan manusia di sekitarnya menjadi terganggu.
Munculnya  peran  kelembagaan  lokal  ini  sangat  diperlukan  pemerintah setempat  karena  kelembagaan  lokal  tersebut  merupakan  jembatan  koordinasi dengan  pemerintah.  Kelembagaan  lokal  tersebut,  memfasilitasi  Organisasi
Perangkat  Daerah  (OPD)  dengan  Program  dan  Kegiatannya  senantiasa  terfokus pada  pelestarian  alam.  Peran  kelembagaan mutlak  diperlukan  pemerintah  karena membantu  memikirkan  kondisi  alam  demi  keselamatan  bersama  dari  terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Kawasan  Cagar  Alam  Faruhumpenai  merupakan  kawasan  hutan  yang dilindungi Negara, dimana kawasan ini menjadi perhatian oleh kelembagaan lokal untuk  selalu  dijaga  dan  diawasi  dari  kerusakan  karena  kawasan  ini  merupakan garda  terdepan  yang  tersisa  guna  untuk  menjaga  kelangsungan  tata  air,  tata lingkungan,  dan  kondisi  sungai  dari  kerusakan  agar  sumberdaya  air  sungai  tetap terjaga  dan  warna  sungai  tetap  jernih.  Peran  kelembagaan  ini  sebagai  motivator dan  pendamping  pemeritah  agar  senantiasa  terjaga  kelestarian  sumber- sumberdaya air, sumberdaya hutan, dan sumberdaya lahan.
Sebagai  mitra  pemerintah  dalam  pelestarian  alam,  kelembagaan  lokal senantiasa  mengkoordinasikan  program  dan kegiatan OPD  setempat  yang  terkait dengan  penanggulangan  banjir,  tanah  longsor,  upaya  reboisasi  pada  hutan  yang terdegradasi,  miskin  hara,  dan  penekanan  pengurangan  pemberian  izin mengusahakan  tanaman  hortikultura  pada  lahan  dengan  kemiringan  yang  berat, sosialisasi  penanggulangan  kebakaran,  penanggulangan  perambahan  hutan, pencurian  kayu,  dan  penggembalaan  liar.  Setiap  tahun  dilakukan  musyawarah desa  yang  menekankan  pada  kegiatan  kemasyarakatan  yang  mengikuti  kaidah konservasi  tanah  dan  air,  hal  ini  senantiasa  didampingi  oleh  kelembagaan  lokal dalam  memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  khususnya  penanggulangan  bencana alam banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.
Peran  masing-masing  kelembagaan  lokal  ini  dalam  pelestarian  lingkungan seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah secara umum diolah dan ditabulasi dari hasil  wawancara  dengan  responden  sehingga  disimpulkan  jawaban  responden sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  1.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini  dimana tujuan  masing-masing  kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  lingkungan  adalah
memenuhi  kebutuhan  komunitas  anggotanya,  sehingga  Huda (2020)  menyatakan bahwa  kelembagaan  lokal  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  organisasi  yang terbentuk  dalam  lokalitas  tertentu  untuk  melayani  kebutuhan  anggotanya.  Tujuan utama  berdirinya  lembaga  lokal adalah guna  memenuhi  kebutuhan  komunitasnya secara lembaga dan secara khusus serta menciptakan kesejahteraan di dalamnya.

## 3.2.  Kendala dan Hambatan
Berdasarkan  pada  hasil  pengolahan  dan  tabulasi  data  responden,  diketahui kendala dan hambatan kelembagaan lokal dalam melestarikan alam di Cagar Alam Faruhunfenai Kabupaten Luwu Timur dengan data disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Kendala dan Hambatan
No Kendala dan Hambatan Responden (Org) % 1 Sumber Daya Manusia 5 20 2 Perbedaan Pendapat 5 20 3 Tantangan Di Era Digital 5 20 4 Tantangan Egoism 5 20 5 Kurangnya Dukungan Dana 5 20 Jumlah 25 100
Berdasarkan Tabel 2 tersebut, terlihat bahwa terdapat 25 responden dimana masing-masing 5 responden dengan persentase 20,00% yang memiliki hambatan pada  Sumber  Daya  Manusia,  perbedaan  pendapat,  tantangan  diera  digital, tentangan  egoism,  serta  kurangnya  dukungan  dana.  Berdasarkan  pada  data tersebut  memperlihatkan  bahwa  responden  dengan  yan  peran  lembaga  sebagai Mitra Pemerintah lebih dominan dari pada peran lembaga yang lainnya.
Kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  kelembagaan  lokal  dalam melakukan pelestarian alam, yaitu terkait dengan kapasitas sumberdaya manusia, senantiasa terjadi perbedaan pendapat, tantangan di era digital, tantangan egoism, dan  kurangnya  dukungan  dana.  Berdasarkan  data  tersebut,  tercermin  adanya kekurangan  terutama  bagi  anggota  lembaga  yang  kurang  memiliki  sumberdaya
manusia  yang  potensial  dalam  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan dalam  memahami  pentingnya  pelestarian  alam.  Sehingga  sulit  memahami  alam, menterjemahkan lingkungan yang sehat, bersih, dan alami.
Sumberdaya  manusia  yang  menggerakkan  roda  organisasi  kelembagaan lokal, terlihat dari rendahnya pendidikan para anggota organisasi, yaitu hanya rata- rata  berpendidikan  sekolah  menengah  atas,  dan  sedikit  yang  berpendidikan sarjana.  Sumberdaya  manusia  yang  direkrut  oleh  lembaga  lokal  karena  mereka sulit  merekrut  sumberdaya  manusia  dari  luar  daerah,  karena  menyangkut  soal pendanaan,  terutama  mereka  yang  tergabung  ke  dalam  lembaga  lokal  tersebut memerlukan biaya hidup keluragnya, sedangkan lembaga lokal tidak menyediakan biaya  hidup  tersebut.  Untuk  mengantisipasi  lembaga  lokal  berjalan  dengan  baik maka  harus  mencari  sumberdana  dari  luar  daerah  bahkan  memohon  bantuan nasional maupun internasional.
Kendala  lainnya  adalah  kerap  terjadi  perbedaan  pendapat  diantara  para anggota,  anggota  lembaga  lokal  dalam  hal  perbedaan  pendapat  itu  hal  yang lumrah,  namun  mereka  tidak  saling  menyerang  dengan  pendapat  yang  keliru. Dalam  organisasi  hal  itu  biasa  terjadi,  namun  tidak  sampai  permasalahan  terjadi berlarut-larut,  perbedaan  pendapat  dalam  berorganisasi  hanya  terjadi  dalam diskusi, namun setelah di luar forum, maka mereka saling merangkul.
Kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi, kerap  anggota  bingung  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  kurang  dipahami dan dijalankan oleh para anggota karena mereka sendiri belum mengetahui secara luas penggunaan teknologi informasi itu. Rata-rata yang menjadi anggota lembaga lokal adalah para ibu dan bapak yang tidak mengerti teknologi informasi, sehingga sulit menggunakan teknologi informasi yang serba digital.
Kendala dan hambatan masing-masing kelembagaan lokal dalam pelestarian kawasan  konservasi  di  Kabupaten  Luwu  Timur  tidak  semuanya  sama,  namun kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  masing-masing  kelembagaan  lokal
tersebut  adalah  secara  umum  jawaban  masing-masing  responden  yang  telah diolah dan ditabulasi sehingga dapat disimpulkan seperti pada Tabel 2.

## 3.3.  Upaya yang Dilakukan Kelembagaan Lokal dalam Pelestarian Alam
Berdasarkan  pada  hasil  pengolahan  dan  tabulasi  data  responden,  diketahui responden  berdasarkan  upaya  yang  dilakukan  kelembagaan  lokal  dalam melestarikan  Cagar  Alam  Faruhumfenai  di  Kabupaten  Luwu  Timur  dengan  data disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3. Upaya yang dilakukan Kelembagaan Lokal
No Upaya Responden % 1 Sosialisasi 9 36,00 2 Penanaman Pohon 7 28,00 3 Aksi Bersih 6 24,00 4 Observasi Skala Kecil 3 12,00 Jumlah 25 100,00
Berdasarkan  pada  Tabel  3  tersebut,  terlihat  bahwa  terdapat  9  responden dengan  persentase  sebesar  36,00%  adalah  reponden  dengan  upaya  sebagai sosialisasi,  7  reponden  dengan  persentase  28,00%  melakukan  upaya  dengan penanaman  pohon,  6  responden  dengan  persentase  24,00%  melakukan  upaya dengan  aksi  bersih,  dan  3  responden  dengan  persentase  12,00%  responden melakukan upaya dngan observasi skala kecil.
Upaya yang telah  dilakukan oleh kelembagaan lokal dalam pelestarian alam lingkungan adalah sosialisasi, penanaman pohon, aksi bersih, dan observasi skala kecil.  Sosialisasi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  kelembagaan  lokal  adalah sosialisasi  penanggulangan  banjir,  penanggulangan  tanah  longsor,  sosialisasi penggunaan  tanah  pada  kelerengan  berat,  sosialisasi  pentingnya  penanaman pohon, sosialisasi penanaman hutan mangrove.
Upaya  penanaman  yang  dilakukan  oleh  kelembagaan  lokal  bersama pemerintah  dan  masyarakat  untuk  memperkaya  tanaman  pohon  dalam  kawasan
Cagar Alam Faruhumpenai, untuk menambah fungsi ekologi yaitu untuk mengatur tata  air  dan  menciptakan  iklim  mikro.  Termasuk  aksi  bersih  yaitu  melakukan penataan  kawasan  sempadan  sungai  dengan  mengatur  tata  fungsi  sempadan sungai,  dan  menanami  pohon  yang  dapat  menahan  air  yaitu  pohon  sukun  dan terap di sempadan sungai.

## 4. KESIMPULAN
Peran  kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  kawasan  hutan  Cagar  Alam Faruhumpenai  Kecamatan  Malili  Kabupaten  Luwu  Timur  adalah  melakukan sosialisasi  dan  penanaman  pohon  pada  kawasan  Cagar  Alam  Faruhumpenai sebagai  mitra  pemerintah  dalam  pelestarian  alam.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  alam  kawasan  hutan  Cagar  Alam Faruhumpenai  adalah  kurangnya  kapasitas  sumberdaya  manusia,  kerap  terjadi perbedaan  pendapat,  kurangnya  pengetahuan  tentang  teknologi  informasi  di  era digital,  terjadinya tantangan egoism,  dan  kurangnya dukungan  dana.  Upaya  yang telah  dilakukan oleh  kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  kawasan  hutan  adalah sosialisasi penanggulangan banjir dan tanah longsor, penanaman tanaman pohon di kawasan, melakukan aksi bersih dengan penataan sempadan sungai.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  pihak  LSM  Kabupaten Luwu  Timur  yang  telah  bersedia  dan  membantu  dalam  pemberian  data  terkait peran  kelembagaan  lokal  dalam  pelestarian  Cagar  Alam  di  Kabupaten  Luwu Timur, serta seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baccini, L., & Koenig-Archibugi, M. (2014). Why do states commit to international labor standards? Interdependent ratification of core ILO conventions , 1948 –2009. World Politics, 66(3), 446-490.
Cesario, A. E. (2014). Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove  di  Desa  Margasari  Kecamatan  Labuhan  Maringgai  Kabupaten Lampung Timur . Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 62 hlm.
Huda,  R.  (2020). Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Melalui  Sektor  Pariwisata  di Desa  Serang,  Kecamatan  Karangreja,  Kabupaten  Purbalingga.  Aspirasi :  Jurnal MasalahMasalah Sosial. Volume 11, No. 2 Desember 2020.
Maria,  G.,  Darwis,  R.  (2022). Pendayagunaan  Sumber  Daya  Lokal  Dalam Pengembangan  Desa  Wisata  Di  Desa  Cibuntu  Kecamatan  Pasawahan Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat.  Jurnal  Politik,  Keamanan  dan  Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. September 2022, Hal: 379-385.
Putri,  S.  I.,  Tou,  J.  H.,  &  Eriawan,  T.  (2020). Peran  Kelembagaan  Lokal  dalam Pengembangan  Wisata  Budaya  di  Nagari  Pariangan .  Jurnal  Tugas  Akhir Mahasiswa PWK ke73 Vol. 1 No. 3.
Rani,  F.,  &  Angraini,  D.  (2015). Kerjasama  United  Nations  World  Tourism Organization  (UNWTO)  dengan  Indonesia  dalam  Pengembangan  Sektor Pariwisata di Pangandaran , Jawa Barat Tahun 2011- 2013 (Doctoral dissertation, Riau University).
Suryaningsih,  O  &  Nugraha,  J.  T.  (2018). Peran  Lembaga  Desa  dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal . Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, Vol. 2 No. 1.