## PROBLEMATIKA VERIFIKASI DATA CALON PENGANTIN

## Hayaturrohman
Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia E-mail: hayaturrohman@unusia.ac.id Article Information Abstak Informasi Artikel Naskah  diterima:  11  Juli 2018 Naskah direvisi: 28 September Naskah  disetujui  :  10 September Naskah dipublish: 15 Oktober 2018 Kata  Kunci  Pernikahan, Pembatalan  Pernikahan, Verifiaksi Data Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia, Inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kebahagiaan itu tidak  bisa  ditebak,  kadang  sering  datang  dan  kadang  sering pergi,  kadang  ketika  kebahagiaan  yang  diharapkan,  namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975  (yang selanjutnya  disebut  PP)  pasal  3  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa “ setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan 1 . Hal ini menerangkan bahwa  setiap  orang  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan harus  melaporkan  atau  memberitahukan  kehendaknya  agar perkawinannya dicatatkan dan memiliki kekuatan hukum.

## PENDAHULUAN
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bahagia dalam  kehidupan  keluarga  yang  bahagia,  Inilah  cita-cita  dan  idaman  bagi  tiap-tiap manusia  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Hanya  saja  kebahagiaan  itu  tidak  bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.
Di dalam buku ”Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” yang  ditulis  Soemiyati.  Ia  menjelaskan  sebagai  berikut: ”tujuan  perkawinan  dalam islam  adalah  untuk  memenuhi  tuntutan  hajat  tabiat  kemanusiaan,  hubungan  antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  keluarga  yang  bahagia
1 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, h.74.
dengan  dasar  cinta  dan  kasih  sayang,  untuk  memperoleh keturunan-keturunan  yang telah diatur oleh syari’ah” 2 .
Di samping itu, dengan ditetapkannya perkawinan, manusia dapat menurunkan generasi penerusnya. Dan ini berarti manusia dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya  dan  kesinambungan  keluarga  dapat  terjamin  serta  kebanggaan  keluarga dapat  diteruskan 3 .  Pada  dasarnya  pernikahan  itu  berasaskan  monogami,  monogami menjadi salah satu asas akan tetapi terdapat pengecualian. Pengecualian itu diatur oleh UUP pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2.  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Untuk  terjaminnya  pernikahan  yang  sejahtera  dan  bahagia,  maka  diperlukan perkawinan. Tidak ada kebahagiaan tanpa adanya perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap  sah  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  masing-masing  agama dan  kepercayaannya,  serta  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan ruju’ ). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah. Talak, dan Ruju’ bagi orang yang beragama Islam;
2. Kantor Catatan Sipil ( Burgerlijk Stand ) 4 .
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (yang selanjutnya disebut PP) pasal  3  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “ setiap  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  memberitahukan  kehendaknya  itu  kepada  pegawai  pencatat  di  tempat perkawinan akan dilangsungkan 5 . Hal ini menerangkan bahwa setiap orang yang ingin
2 Soemiyati. Hukum  Perkwinan  Islam  dan  Undang-UndangPerkawinan. (Yogyakarta:  Liberti,1997) h.12.
3 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tata Cara Meminang Dalam Islam, h. 6.
4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.1.
5 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, h.74.
melangsungkan pernikahan harus melaporkan atau memberitahukan kehendaknya agar perkawinannya dicatatkan dan memiliki kekuatan hukum.
Berdasarkan  masalah  di  atas,  maka  hubungannya  dengan  sistem  peradilan  di Indonesia,  perkawinannya  dapat  dibatalkan.  Seperti  yang  dicantumkan  dalam  UUP pasal  22  yaitu:  “ Suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  perkawinan  tidak memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan .”  Dan  di  dalam  pasal  9 berbunyi: “ Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini”.
Adapun  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  seperti dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) pasal 73 ayat 3 adalah: “Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang” 6 .
Perkawinan  seperti  ini  pernah  terjadi  pembatalannya  di  Pengadilan  Agama Depok  dengan  putusan  Nomor  563/Pdt.G/2007/PA.Dpk,  yaitu:  seorang  wanita bernama Aminah (Tergugat I) telah berpisah dengann suaminya bernama Yanto sekitar kurang lebih 1 tahun, kemudian Aminah menikah kembali dengan seorang laki-laki lain bernama Udin (Tergugat 2). pernikahan antara Aminah dan Udin dicatatkan di Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Cimaggis  Kota  Depok  pada tanggal  8  april  2006  dengan Akta Nikah No. 10/9/46/2006.
Akad nikah tersebut dilangsunglkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimaggis  Kota  Depok  yang  bernama  Abdurrahman  (Penggugat).  Sebelum dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai datang ke KUA Kecamatan Cimaggis Kota Depok  untuk  memberitahukan  kehendaknya  untuk  menikah.  Kemudian  saudara Abdurrahman  selaku  penghulu  KUA  Kecamatan  Cimaggis  melakukan  pemeriksaan, pengumuman  kehendak  nikah,  akad  nikah  dan  penandatanganan  akta  nikah  sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 1946 jo. Pasal 6 s/d 13 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 29 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal itu, maka KUA Kecamata Cimanggis mengeluarkan  Kutipan  akta  nikah.  kendati  demikian,  setelah  pernikahan  itu  telah berlangsung  kurang  lebih  1  tahun,  dan  Yanto  mengetahui  pernikahan  itu  ia  pun
6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.131.
langsung  melaporkan  ke  Kepolisian  Sektor  Cimanggis  dengan  modus Operandi (pelaku  menikah  tanpa  sepengetahuan  suami).  Selanjutnya  pihak  kepolisian mengintrogasi saudari Aminah dan saudara Udin ditemukan fakta bahwa perkawinan mereka dinyataka cacat hukum karena saudari Aminah masih terikat dalam pernikahan dengan  orang  lain  dan  proses  perceraiannya  masih  berjalan  di  Pengadialn  Agama Depok.
Kemudian  pihak  kepolisian  meminta  agar  saudara  Abdurrahman  selaku pegawai pencatat nikah yang berwenang menikahkan saudari Aminah dan saudara udin untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama  Depok  karena  merupakan kewenangan  Pengadilan  Agama  setempat.  Gugatan  ini  diajukan  bertujuan  agar perkawinan saudara Aminah dengan saudara Udin dibatalkan.

## PEMBAHASAN
Di  dalam  pelaksanaan  pernikahan,  pada  dasarnya  calon  pengantin  dituntut dengan  berbagai  macam  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  pernikahan  itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.  Dalam  pelaksanaan  perkawinan  harus  mengikuti  perosedur  yang  telah ditentukan  yang  mana  suatu  perkawinan  harus  diawasi  dan  dilakukan  oleh  pegawai Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan,  petugas  tersebut  biasa  disebut  dengan  Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah Talak dan Rujuk pasal ayat (1) dan (2) yaitu:
1. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2.  Yang  berhak  melakukan  pengawasan  atas  nikah  dan  menerima  pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya 7 .
Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  jika  suatu  perkawinan  tidak  melului prosedur  yang  ada  atau  tidak  diawasi  oleh  PPN  maka  pernikahan  tersebut  tidaklah berkekuatan hukum, baik dalam hal status perkawinannya maupun ketika mereka telah
7 Dirjen Bimas Islam , Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN , h.208.
memiliki  keturunan,  yang  mana  keturunannya  dianggap  tidak  jelas  karena  tidak memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir. Hal ini disebabkan oleh pernikahan yang tidak memlalui prosedur yang ada, karena dalam pembuatan akta kelahiran diperlukan surat nikah yang mana untuk memperoleh surat nikah harus dengan suatu pernikahan yang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
Adapun  tugas  dari  PPN  adalah  memeriksa  data-data  apabila  ada  yang  ingin melaksanakan perkawinan. Hal itu dilakukan setelah mendapat surat keterangan dari pihak Kelurahan/Kepala Desa kemudian setelah itu, pihak KUA memeriksa keadaan dari calon pengantin. Dalam hal pemeriksaan ini adalah mengenai status apakah masih jejaka/perawan  atau  duda/janda.  Hal  ini  sebagai  proses  tata  cara  pencatatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan;
2)  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  1954  tentang  Berlakunya  Undang-undang  RI Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura,
3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk;
4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5) Peratura Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan;
6)  Surt  Edaran  Nomor  DII/Ed/61/76  tanggal  26  Maret  1976  Tentang  Pembukuan Blanko/Formulir Administrasi NTCR, dll.
Semua  peraturan  itu  mengatur  dan  melakukan  penelitian  terhadap  data  calon pengantin  yang  dijadikan  dasar  atau  pijakan  dalam  meneliti  data  calon  pengantin. Karena dalam masalah pernikahan ketelitian itu sangat diperlukan agar dikemudian hari tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Dan  berdasarkan  itulah  tidak  mungkin terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Dalam  hal  kata  mengawasi  dapat  memiliki  arti  yang  luas  yang  terdiri  dari beberapa arti, yaitu:
1. Memeriksa dan meneliti calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan perkawinan  dan  syarata-syarat  yang  harus  dipenuhi,  baik  menurut  ketentuan  hukum syara’ (hukum munakahat) ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meneliti surat-surat yang harus dipenuhi oleh masing-masing yang bersangkutan; 3. Menghadiri dan menyaksikan upacara akad nikah 8 .
Dengan  adanya  proses  tersebut  seharusnya  tidak  dapat  terjadi  kesalahan ataupun  kekeliruan  (penyimpangan)  yaitu  pemalsuan  identitas.  Karena  dalam  setiap tahapan  dari  mulai  mengajukan  kehendak  nikah  sampai  tahapan  terakhir  yaitu pencatatan  perkawinan  yang  setiap  tahapan  itu  masing-masing  memiliki  blanko, dengan  kata  lain  tidak  mungkin  data-data  yang  telah  diperiksa  dan  diteliti  terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Adapun jika ditemui kesalahan atau kekeliruan terhadap data calon pengantin, hal ini dapat dipicu oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

## 1. Faktor Intern
Kurangnya  ketelitian  yang  dilakukan  oleh  pihak  KUA  dalam  memeriksa  dan meneliti  calon  suami,  calon  isteri  dan  wali  nikah  tentang  halangan  perkawinan  dan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi,  baik  menurut  ketentuan  hukum  syara’  ataupun peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  data-data  calon  pengantin  yang diberikan calon pengantin ketika mengajukan kehendak nikah
2. Faktor Ekstern
Sedangkan  dari  faktor  ekstern,  hal  ini  dapat  disebabkan  dari  berbagai  pihak, yaitu:
1. Para pihak yang ingin melaksanakan nikah yaitu para calon pengantin yang dengan sengaja memanipulasi data diri yang diajukan dan
diberikan keberbagai pihak seperti RT, RW, dan Kelurahan sebelum diberikan kepada pihak KUA.
2.  Selain  kesalahan  dari  pihak  calon  pengantin,  hal  ini  juga  dapat  ditimbulkan  dari pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya dalam permasalahan status duda/janda yang
8 Dirjen Bimas Islam , Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan , (Jakarta: DEPAG RI, 2009), h. 509-511. Vol. 10, No. 2, Oktober 2019 ISSN: 1978 - 1768
proses cerainya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama kemudian pihak kelurahan membuatkan statusnya sebagai jejaka/perawan.
Dalam  pelaksanaannya  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Depok  yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 setelah dikeluarkan  akta  nikah  No.  10/9/46/2006  pada  tanggal  4  Mei  2006  telah  terjadi kesalahan  terhadap  status  perkawinan  tergugat  2  dan  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan hukum.
Dalam hal ini, tergugat 2 masih berstatus istri orang lain. Hal tersebut tentulah menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 9, yaitu: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 uundang-undang ini”.
Berdasarkan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan yaitu ibu kandung dari tergugat 2 yang menyatakan bahwa tergugat 2 memang telah sengaja mengaku perawan dengan alasan suami terdahulunya mempersulit perkawinan antara tergugat 1 dan tergugat 2. Dan mengatakan bahwa secara hukum Islam sudah bercerai dan proses perceraiannya masih berjalan di Pengadilan Agama Depok.
Meskipun  secara  hukum  Islam  perceraian  antara  tergugat  2  dengan  suami lamanya itu adalah sah namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia itu tetaplah tidak  memiliki  kekuatan  hukum,  karena dalam  hal  ini  yang  berwenang  memutuskan seseorang  itu  telah  bercerai  atau  belum  adalah  Pengadilan.  Sebagaimana  dijelaskan dalam UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.22 22  Mahkamah  Agung  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  3  Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Undag-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2006. Berdasarkan hal di atas, tergugat 2 telah sengaja  memalsukan  identitasnya  dalam  hal  status  perkawinanya  dengan  suami lamanya  kepada  pihak  KUA.  Namun  meskipun  data  yang  diajukan  itu  sudah dipalsukan, seharusnya pihak KUA tidak hanya menerima data-data yang diserahkan dari pihak Kelurahan untuk diteliti. Jika dilihat dari tempat tinggal tergugat yang masuk wilayah wewenang KUA Kecamatan Cimanggis, yang sudah barang tentu pihak KUA
memiliki  data-data  tergugat  2  ketika  melangsungkan  pernikahan  dengan  suami pertamanya. Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yaitu:
1. PPN mencatat pristiwa nikah dalam akta nikah
2. Akta nikah ditanda tangani oleh suami, isteri wali nikah, saksi-saksi dan PPN
3. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.
4.  Setiap  pristiwa  pernikahan  dilaporkan  ke  kantor  administrasi  kependudukan  di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah 9 .
Di samping itu, di dalam PMA No.3 tahun 1975 pasal 52 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Kepala  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  tiap-tiap  tiga  bulan  sekali  wajib memeriksa  daftar  pemeriksaan  nikah,  akta  nikah,  buku  pendaftaran  talak,  buku pendaftaran  rujuk  serta  surat-surat  yang  bersangkutan  dengan  itu  dari  pegawai pencatat nikah yang ada dalam daerahnya.”
Berdasarkan hal di atas, setiap calon pengantin ketika mengajukan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan amatlah sulit untuk memalsukan status perkawinan. Akan tetapi, berdasarkan PMA No.11 pasal 26 dan PMA No. 3 tahun 1975 pasal 52 ayat  (2)yang  seharusnya  pihak  KUA  tidak  dapat  melangsungkan  pernikahan  karena telah  memiliki  data-data  tergugat  2  pada  saat  melangsungkan  pernikahan  dengan suaminya yang pertama dengan cara mengkroscek ulang data-data tersebut.
Seharusnya  pihak  KUA/PPN  dalam  memeriksa  data  calon  pengantin  tidak hanya  berhenti  sampai  disitu,  akan  tetapi,  PPN  berusaha  untuk  mendatangi  tempat kediaman  calon  pengantin  untuk  memeriksa  lebih  lanjut  tentang  status  pernikahan ataupun  identitas  calon  pengantin  dengan  menanyakan  kepada  tetangga  terdekat ataupun orang-orang yang mengenal calon pengantin tersebut, agar data yang diperiksa lebih  akurat  dan  tidak  akan  terjadi  kesalahan  seperti  pernikahan  yang  dilakukan  ini. Karena  bisa  saja  data  yang  masuk  dari  kelurahan  itu  telah  dimanipulasi  oleh  yang bersangkutan.
Di  samping  itu,  jika  pemeriksaan  yang  dilakukan  tanpa  mengkroscek  ulang data-data  yang  lama  berdasarkan  PMA  No.  3  tahun  1975  pasal  52  ayat  (2)
9 Dirjen Bimas Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan , h. 435
dikhawatirkan  calon  istri  masih  dalam  masa  iddah,  karena  jika  isteri  masih  berada dalam masa iddah, maka calon suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali, karena di dalam masa iddah suami masih berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk mantan istri.
Berdasarkan hal di atas, seharusnya pihak KUA diberikan sanksi hukum karena telah lalai dalam tugasnya, namun menurut Drs. Abd. Hasan salah seorang penghulu di KUA  Kecamatan  Cimaggis  Depok,  ia  berpendapat  bahwa  pihak  KUA  tidak  dapat disalahkan karena ketidaktahuan apabila telah terjadi kesalahan dalam pernikahan yang dilangsungkan, dan apabila diketahui kalau pernikahan tersebut telah menyalahi aturan maka, pernikahan itu tidak akan dilangsungkan.
Namun jika demikian, maka dikhawatirkan akan timbul pernikahan seperti ini lagi. Jika PPN yang lalai dalam tugasnya mendapatkan sanksi hukum atas pelanggaran tersebut maka nantinya PPN dalam memeriksa data-data calon pengantin akan hati-hati dan  teliti  dalam  memeriksanya,  sehingga  tidak  akan  terjadi  lagi  pernikahan  yang menyalahi peraturan undang-undang perkawinan.
Adapun sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana atas pelanggaran jabatan yang tertuang di dalam KUHP pasal 557 ayat (1), yang berbunyi: “Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah, seorang pegawai negeri Catatan Sipil  yang  bertindak  berlawanan  dengan  ketentuan  aturan-aturan  umum  mengenai register  atau  akta  catatan  sipil,  mengenai  tata  cara  sebelumnya  perkawinan  atau pelaksanaan perkawinan” 10 .
Berdasarkan pasal di atas denda yang dikenakan sudahlah sangat tidak relevan jika  diterapkan  pada  zaman  sekarang,  kemungkinan  denda  seribu  lima  ratus  rupiah sama  dengan  satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah.  Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat, bahwa  pihak  KUA/PPN  yang  bertugas  menangani  hal  itu  kurang  teliti  dalam melaksanakan  tugasnya,  yaitu  dalam  memeriksa  dan  meneliti  data-data  calon pengantin,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  tersebut  yang  mengakibatkan batalnya perkawinan antara tergugat 1 dan tergugat 2. Hal ini disebabkan karena proses perceraian  antara  tergugat  2  dan  suami  pertamanya  masih  berjalan  di  Pengadilan Agama Depok dan tergugat 2 secara hukum masih berstatus isteri orang lain. Dan agar
10 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , cet. Ke-13, (jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.219.
tidak  terjadi  lagi  perkawinan  seperti  ini,  maka  PPN  yang  bertugas  dapat  dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut

## PENUTUP
Adapun cara Pegawai Pencatat Nikah meneliti data-data calon pengantin adalah dengan meneliti dan memeriksa data-data berdasarkan surat-surat yang diterima dari Kelurahan. Dan pada dasarnya pihak KUA menerima berkas yang sudah diselesaikan dari  pihak  Kelurahan.  Namun  seharusnya  pihak  KUA  tidak  hanya  memeriksa  dan meneliti data yang masuk dari kelurahan tetapi mengkroscek ulang data-data lain yang ada di KUA atau salah satu pihak KUA mendatangi tempat kediaman calon istri dengan cara  menanyakan  kepada  tetangga  ataupun  orang-orang  yang  mengenal  calon pengantin tersebut.  Agar  dalam  pelaksanaan  perkawinan  tidak  terjadi  penyimpangan terhadap identitas maupun status perkawinan. Adapun penyelesaian pernikahan yang salah  satu  pihaknya  terikat  perkawinan  adalah  dengan  mengajukan  pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau pihak KUA  yang  menangani  pernikahan  itu  ketika  mengetahui  terdapat  masalah  dalam pernikahan itu. Sesuai dengan pasal 23 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Ahmad Sudirman, Pengantar Pernikahan, cet. I, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Akademika  Pressindo, 2007.
Al-Damsyiqy,  Taqiyyudin  Abu  Bakar  Ibn  Muhammad, Kifayatul  Akhyar  Fi  Hilli Ghoyatil Ikhtishor, Juz II, Semarang: Maktabah Toha Putra, t.t.
Ali, Zainudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Jawi,  Muhammad  Shiddiq.  artikel  diakses  pada  16  April  2010  dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id =337&Itemid=3.
Al-Jaziri,  Abd.  ar-Rahman, al-Fiqh  ‘Ala  al-Mazzahib  al-Arba’ah ,  cet.  Ke-1,  Beirut: Dar al-Fikr, 2002
Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, Mughnil Muhtaj Bab II, Jilid VII, Mesir: Mustafa Babil Halabi.
Al-Syuti,  Jalaluddin  Abdurrahman  Ibn  Abu  Bakar, Jami’u  al-Shogir  Fi  al-Ahadits Basyiran Nazir , Kairo: Dar al-Katib, 1967
Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu , cet. Ke-3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
Amir, Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
An-Nabhani,  Syaikh  Taqiyuddin, an-Nizham  al-Ijtima’i  Fi  al-Islam, Beirut  :  Darul Ummah, 2003.