This research is to answer the question, "Who is eligible to become a guardian for an adopted child marriage?" This issue is important given the differences between Islamic law (fiqh) and civil code. These differences often lead to confusion in the community. Adoption itself is usually set off from one issue to another issue. Therefor complexity of the marriage guardianship is inevitable, especially when it is viewed from the perspective of the two legal systems. Islamic law is expressly disclaim the conception of adopted children based on QS. Al-Ahzab [33]: 4 and 5. State of adopted child is still a child of his biological father. As a result, law and arrangements of guardianship of adopted child marriage still follow his lineage, not the adoptive parents. Guardian of marriage is the biological father or brother of  the  father  pathway  (patrilinear).  Guardianship  of  marriage  is  only  for  the bride. In other words, the civil code justifies the conception of the adopted child. Regarding the guardianship of marriage of adopted children, civil code set in article 331 of the Civil Code, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 In 1979, and SEMA  No.  6  of  1983.  Following  the  adoption,  there  are  legal  consequences arising, in terms of guardianship and inheritance. In the case of a guardianship, since  the  decision  is  made  by  the  court,  the  adoptive  parents  become  the guardian of his adopted son. Since that time, all the rights and obligations of the biological parents moved to the adoptive parents, except adopted children of muslim women.
Tulisan  ini  hendak  menjawab  pertanyaan,  “Siapa  yang  berhak  menjadi  wali perkawinan  bagi  anak  angkat?”  Persoalan  ini  penting  mengingat  adanya perbedaan  pandangan  antara  hukum  Islam  (fiqh)  dan  hukum  perdata. Perbedaan  ini  kerapkali  menimbulkan  kebingungan  di  masyarakat. Pengangkatan anak sendiri biasanya berangkat dari persoalan satu ke persoalan yang lain. Kerumitan perwalian perkawinannya kemudian tidak bisa dihindari, apalagi jika ditinjau dari perspektif dua sistem hukum tersebut. Hukum Islam secara tegas menafikan konsepsi anak angkat berdasar QS. Al-Ahzab [33]: 4 dan 5. Status anak angkat tetaplah anak ayah kandungnya. Akibatnya, hukum dan pengaturan  perwalian  perkawinan  anak  angkat  tetap  mengikuti  nasabnya, bukan orang tua angkatnya. Wali perkawinan adalah ayah kandung atau saudara laki-laki  dari  jalur  ayah  (patrilinear).  Perwalian  perkawinan  hanya diperuntukkan  bagi  mempelai  perempuan.  Sedangkan  hukum  perdata membenarkan  konsepsi  anak  angkat.  Mengenai  perwalian  perkawinan  anak angkat, hukum perdata mengaturnya dalam pasal 331 KUHPerdata, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Setelah adanya pengangkatan anak, ada akibat hukum yang ditimbulkan, yakni dalam hal perwalian dan pewarisan. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.

## Abstract
guardianship of marriage, adopted child, fiqh, civil code. Keywords Abstrak
ISTI’DAL; , Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam

## DISKURSUS  HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG PERWALIAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT

## Fransisca Ismi Hidayah
Pondok Pesantren Irsyadul Mubtadi'in Pati Email: ismihidayah@yahoo.co.id
berarti orang lain selaku pengganti orang tua
disahkan  pada  saat  berlangsungnya yang  menurut  hukum  diwajibkan  mewakili
perkawinan  yang  mengakibatkan anak yang belum dewasa atau belum akil baligh
absahnya anak itu, atau pemberian surat- untuk  melakukan  perbuatan  hukum.
surat  pengesahan.  (pasal  331  (3e) Perkataan “wali” diartikan pula sebagai orang
KUHPerdata).
yang  mewakili  (Soimin,  t.th:  55).  Perwalian
c. Jika  terhadap  anak-anak  yang  belum disebut juga voogdij, yaitu pengawasan terhadap dewasa  yang  ada  di  bawah  perwalian, anak yang di bawah umur yang tidak berada di
diangkat  seorang  wali  lain  atau  karena bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan
hukum  orang  lain  menjadi  wali,  maka benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur
berakhirlah  perwalian  yang  pertama oleh undang-undang.
pada saat perwalian yang ke dua mulai Lebih  jelasnya,  anak  yang  berada  di
berlaku kecuali hakim menentukan lain.
bawah perwalian adalah:
(Pasal 331b KUHPerdata).
a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah
Sedangkan seseorang dapat menjadi wali dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
jika berdasar ketetapan yang telah ditentukan b. Anak  sah  yang  orang  tuanya  telah
oleh KUHPerdata, yaitu:
bercerai.
a. Jika  seorang  wali  diangkat  oleh  hakim c. Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan
dan  pengangkatan  itu  terjadi  dalam
(Subekti, 1985: 52-53).
kehadirannya  pada  saat  pengangkatan
Pasal  42  UU  No.  1  Tahun  1974  me- itu  dilakukan,  dan  jika  terjadi  tidak nyebutkan, “Anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam kehadirannya, pada saat pengang- dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, katan  itu  diberitahukan  kepadanya. maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan
(Pasal 331a (1e) KUHPerdata).
hanya mempunyai hubungan perdata dengan
b. Jika seorang wali diangkat salah satu dari ibunya  (Tansil,  1984:  238).  Sehubungan
kedua orang tua, pada saat pengangkatan dengan  itu,  undang-undang  menetapkan
itu  k arena  meninggalnya  yang tenggang kandungan yang paling lama adalah
mengangkat  memperoleh  kekuatan 300 hari, dan yang paling pendek adalah 180
untuk  berlaku  dan  si  yang  diangkat hari(Subekti,  1985:  48).  Oleh  karena  itu,
menyatakan kesanggupannya menerima menurut KUHP, Pasal 251 Bab. XII, anak yang
keangkatan  itu.  (Pasal  331a  (2e) dilahirkan  sebelum  hari  yang  ke-180  dalam
KUHPerdata).
perkawinan  suami-isteri,  dapat  diingkari
c. Jika  seorang  perempuan  bersuami keabsahannya oleh suami.
diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, Menurut sistem hukum yang dianut BW maupun oleh salah satu dari kedua orang ( Burgerlijk Weetboek), dengan adanya keturunan tua,  pada  saat  ia  dengan  bantuan  atau di  luar  perkawinan  saja,  belum  terjadi  suatu
kuasa dari suaminya, atau dengan kuasa hubungan keluarga antara anak dengan orang
dari  hakim,  menyatakan  kesang- tuanya. Barulah dengan pengakuan (erkenning), gupannya menerima angkatan itu; (Pasal maka  lahir  suatu  pertalian  kekeluargaan.
331a (3e) KUHPerdata).
Pertalian ini berakibat adanya hak waris antara
d. Jika  suatu  perhimpunan,  yayasan  atau anak  dengan  orang  tua  yang  mengakuinya
lembaga  amal  tidak  atas  permintaan, (Subekti, 1985: 50).
atau  kesanggupan  sendiri,  diangkat Perwalian  sendiri  dapat  diberlakukan
menjadi  wali  pada  saat  mereka apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  sebagai
menyatakan  sanggup  menerima berikut: angkatan  itu.  (Pasal  331a  (4e)  KUH- a. Belum dewasa, yaitu mereka yang belum
Perdata).
mencapai genap dua puluh satu tahun, Dengan  demikian,  dapat  dipahami dan tidak lebih dahulu kawin (Pasal 330 bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah KUHPerdata).
orang  yang  telah  diangkat  menjadi  wali  oleh b. Jika anak-anak belum dewasa dan telah hakim  atau  orang  tua  si  anak  dan  adanya diakui  menurut  undang-undang, kesanggupan  dari  mereka  yang  diangkat
77 | Fransisca Ismi Hidayah ; Perwalian Perkawinan Anak Angkat
dengan  berdasarkan  KUHPerdata  Pasal  331a
dari  pengangkatan  anak  ini,  sebagaimana (1e), (2e), (3e), (4e), dan seterusnya. Wali ini dalam  kepercayaan  Tionghoa,  adalah  sebagai bisa  berasal  dari  pihak  mana  saja  asalkan
“pancingan”  agar  dengan  mengangkat  anak memenuhi  aturan  tersebut.  Di  samping  itu,
tersebut, maka keluarga yang mengangkat akan perwalian  mengakibatkan  hak  anak  angkat mendapat anak kandung sendiri (Zaini, 2002: sebagaimana hak anak kandung, termasuk hak 35). waris dan hak perwalian.
Setelah  adanya  pengangkatan  anak, Jika  salah  satu  orang  tua  meninggal, sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No. menurut  undang-undang,  orang  tua  yang 129, ada akibat hukum yang ditimbulkan atas lainnya  dengan  sendirinya  menjadi  wali  bagi pengangkatan tersebut, yakni dalam perwalian anak-anaknya.  Perwalian  ini  dinamakan dan  juga  pewarisan.  Dalam  perwalian,  sejak “perwalian menurut undang-undang” ( wettelijk putusan  diucapkan  oleh  pengadilan,  maka voogdig). Seorang  anak  yang  lahir  di  luar orang  tua  angkat  menjadi  wali  dari  anak perkawinan berada di bawah perwalian orang angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak kewajiban  orang  tua  kandung  berpindah yang tidak berada di bawah orang tua ternyata kepada  orang  tua  angkat,  kecuali  bagi  anak tidak  mempunyai  wali,  hakim  akan angkat  perempuan  yang  beragama  Islam. mengangkat  seorang  wali  atas  permintaan Dengan  adanya  pengangkatan  anak,  maka salah  satu  pihak  yang  berkepentingan  atau anak angkat secara hukum memperoleh nama karena  jabatannya  ( datieve  voogdij). Ada  pula dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. surat  wasiatnya (testament), mengangkat Sehingga, secara otomatis hak dan kewajiban seorang  wali  untuk  anaknya.  Pengangkatan anak  angkat  sama  dengan  anak  kandung.  Ia yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua harus  merawat  dan  menghormati  orang  tua lainnya  karena  sesuatu  sebab  tidak  menjadi angkat layaknya orang tua kandung, sekaligus wali.  Perwalian  semacam  ini  dinamakan berhak  mendapatkan  hak  yang  sama  dengan “perwalian  menurut  wasiat” (testamentaire anak kandung orang tua angkat.
voogdij) (Subekti, 1985: 53).
Di  sisi  lain  ada  yang  memahami, Pada  umumnya  dalam  tiap  perwalian, pengangkatan  anak  lebih  ditujukan  sebagai hanya ada  seorang  wali saja.  Kecuali,  apabila pelimpahan rasa kasih sayang orang tua kepada seorang  wali-ibu (moedervoogdes) kawin  lagi, anak.  Bukan  sebaliknya  untuk  menerima dalam  hal  mana  suaminya  menjadi  wali-ayah kembali balas jasa dari si anak angkat kepada ( medevoogd). orang  tua  angkatnya.  Sehingga,  hubungan Lebih  lanjut,  motif  dan  tujuan hukum  pengangkatan  anak  yang  telah pengangkatan  anak  tidak  ditentukan  secara disahkan  oleh  pengadilan,  tidak  dapat jelas dalam Hukum Perdata. Dalam Staatsblad
dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum  hanya 1917  No.  129  tidak  ada  satu  pasalpun  yang dengan  alasan  bahwa  anak  angkat  telah menyebutkan motif dan tujuan pengangkatan menelantarkan  atau  tidak  merawat  dengan anak  secara  konkrit,  kecuali  pasal  15  ayat  2 baik orang tua angkatnya (Soimin, 2000: 134). yang  dapat  dijadikan  pedoman  mengenai Jadi,  bisa  disimpulkan,  motif  dan  tujuan tujuan adopsi, yaitu sebagai pelanjut generasi pengangkatan  anak  dalam  hukum  perdata lelaki.  Pasal/  ayat  tersebut  mengemukakan, adalah  untuk  mendapatkan  keturunan “Pengangkatan  terhadap  anak-anak  perempuan (Staatsblad 1917: 129) dan demi kepentingan dan  pengangkatan  dengan  cara  membuat  akta calon  anak  angkat,  yaitu  kesejahteraan  anak otentik adalah batal demi hukum” (Soeroso, 2001: (SEMA No. 6/ 1983). 180) . Tetapi  setelah  adanya  Yurisprudensi, Akan  tetapi,  dalam  hal  perkawinan, seorang anak perempuan dapat diangkat oleh siapapun  orangnya  yang  melangsungkan orang  Tionghoa,  antara  lain  seperti  putusan perkawinan  di  Indonesia  harus  tunduk  pada PN Jakarta Tanggal 29 Mei 1967 No. 907/ 1967 UU Perkawinan, yakni UU No. 1 Tahun 1974. dan Tanggal 17 Oktober 1963 No. 588/ 63 C Anak  angkat  boleh  menikahi  saudara (Budiarto M, 1991: 6). Motif dan tujuan lain seangkatnya, kecuali jika sesusuan. Ketentuan
ini sebagaimana diatur oleh pasal 8 UU Per-
Terjemahnya, Surabaya: Karya Utama. kawinan.  Adapun  mengenai  pewarisan,  jika Al-Jaziry,  Abdurrahman,  t.th, al-Fiqh  'Alaa tunduk pada BW, anak angkat berhak mewarisi
Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr. harta  orang  tua  angkatnya,  namun  bukan Muslim, Shahih Muslim , t.th, Beirut Lebanon: harta  orang  tua  kandungnya  karena
Dar al-Kutub al-Ilmiah. hubungannya secara perdata telah putus.
M, Budiarto, 1991, Pengangkatan Anak Ditinjau Segi  Hukum ,  Jakarta:  Akdemika
Pressindo.
Penutup
Ramulyo, Moh. Idris, 1996, Hukum Perkawinan
Perbedaan  pandangan  hukum  antara Islam , Jakarta: Bumi Aksara. hukum Islam dan hukum perdata berawal dari Redaksi  Ensiklopedi  Islam,  1998, Ensiklopedi perbedaan sumber hukum masing-masing. Jika
Hukum Islam , Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar hukum  Islam  bersumber  dari  wahyu  dan
Baru Van Hoeve.
perilaku  nabi  Muhammad  yang  ditafsirkan
Redaksi  Ensiklopedi  Nasional,  1990, para  ulama,  hukum  perdata  bersumber  dari
Ensiklopedi  Nasional  Indonesia ,  Jilid  I, pemikiran  para  yuris  Belanda  pada  masa
Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
kolonial. Wilayah kedua hukum juga berbeda;
Sabiq,  Sayyid,  t.th, Fiqh  Sunnah, Jilid  III, hukum Islam dikhususkan untuk umat Islam,
Kuwait: Dar al-Bayan.
sementara hukum perdata diperuntukkan bagi
Satrio,  J.,  2000, Hukum  Keluarga,  Hukum penduduk  Indonesia  yang  berbeda-beda
Tntang Kedudukan Anak Dalam Undang- agamanya.
undang, Bandung: PT. Aditya Bakti.
Sebagai  umat  Islam  sekaligus  sebagai Soemiyati, 1997, Hukum Perkawinan Islam dan penduduk  Indonesia,  masyarakat  muslim
Undang-Undang  Perkawinan, Yogyakarta: tentunya mengalami ambiguitas hukum terkait
Liberty.
masalah  perwalian  perkawinan  anak  angkat.
Soeroso,  2001, Perbandingan  Hukum  Perdata, Akan tetapi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun
Jakarta: Sinar Grafika.
1974 yang menyatakan, “ Perkawinan adalah sah
Soimin, Soedharyo,  2000, Himpunan  Dasar apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar agama  dan  kepercayaannya  itu ”,  memberikan Grafika.
jawaban  bagi  masyarakat  muslim  bahwa _______________,  t.th, Hukum  Orang  dan perwalian  perkawinan  anak  angkat  bagi
Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika.
mereka dilakukan menurut hukum Islam.
Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata, 1985, Sedangkan bagi masyarakat non-muslim,
Jakarta: PT. Intermasa.
mengenai perwalian anak angkat ini, bisa saja
Suma,  Muhammad  Amin,  2004, Hukum mengikuti  peraturan  hukum  perdata
Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta: sebagaimana  pasal  331  KUHPerdata,
Raja Grafindo Persada.
Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun
Syaltut, Mahmud, t.th, al-Fatwa , Mesir: Darul 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Terlepas
Qalam.
dari  sejauh  mana  efektifitas  hukum  perdata Tansil, CST., 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan dalam menangani masalah ini berikut dampak
Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Balai yang  ditimbulkannya,  peraturan  tersebut
Pustaka.
terbukti  sampai  saat  ini  masih  berlaku.
Thalib, Sayuti, 1996, Hukum Kekeluargaan
Sehingga, peran masyarakat dalam melakukan
Indonesia, Cet. V, Jakarta: UI. tindakan  hukum  juga  diharapkan  menjadi Zaini, Mudernis, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan penentu  jalannya  suatu  hukum,  tidak
dari  Tiga  Segi  Hukum, Jakarta:  Sinar terkecuali  terhadap  persoalan  anak  angkat
Grafika.
beserta hukum perwaliannya.
Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, Cet. VII, Beirut: Darul Fikr.
DAFTAR PUSTAKA Basyir, Ahmad Azhar, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press. Departemen  Agama  RI,  2000, al-Qur'an  dan
79 | Fransisca Ismi Hidayah ; Perwalian Perkawinan Anak Angkat