Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur)

## Rusdiansyah

## Abstrak
Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  standar akuntansi  pemerintahan  sesungguhnya  dapat  digunakan  sebagai  salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Untuk mewujudkan good governance  diperlukan  perubahan  paradigma  pemerintahan  yang mendasar  dari  sistem  lama  yang  serba  sentralistis,  dimana  pemerintah pusat  sangat  kuat  dalam  menentukan  kebijakan. Dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan  selain  untuk  mewujudkan  good governance  juga  merupakan  jawaban  atas  adanya  pedoman pelaporan  keuangan  yang  dapat  diterima  umum  sesuai  amanat undang-undangan
Kata Kunci: Penyajian, Laporan Keuangan, Standar Akutansi

## Pendahuluan
Era  globalisasi  saat  ini  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  kita  hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia  memiliki  kewajiban  untuk  secara  terus-menerus  berpartisipasi  dalam mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik (good  governance) . World  Bank dalam Mardiasmo  (2004:18)  mendefinisikan Good  governance sebagai  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prisip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan  administratif.    Kepemerintahan  yang  baik  setidaknya  ditandai  dengan  tiga elemen  yaitu  transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas.  Transparansi  dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat menyalurkan  aspirasinya.  Sedangkan  akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Untuk  mewujudkan good  governance diperlukan  perubahan  paradigma pemerintahan  yang  mendasar  dari  sistem  lama  yang  serba  sentralistis,  dimana pemerintah  pusat  sangat  kuat  dalam  menentukan  kebijakan.  Paradigma  baru tersebut  menuntut  suatu  sistem  yang  mampu  mengurangi  ketergantungan  dan bahkan  menghilangkan  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah pusat,  serta  bisa  memberdayakan  daerah  agar  mampu  berkompetisi  baik  secara regional,  nasional  maupun  internasional.  Menanggapi  paradigma  baru  tersebut maka  pemerintah  memberikan  otonomi  kepada  daerah  seluas-luasnya  yang
bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  serta  dalam  rangka  pelayanan  kepada  masyarakat. Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  memberikan  otonomi seluas-luasnya  dan    secara  proporsional  kepada  daerah  yang  diwujudkan  dengan adanya  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Untuk  mewujudkan good  governance tersebut  dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  diperlukan  reformasi  pengelolaan  keuangan daerah  dan  reformasi  keuangan  negara.  Peraturan  perundangan  yang  berkenaan dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  25  Tahun  1999  Tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang  direvisi  menjadi  Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2004.  Sedangkan  tiga  paket  perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan  negara  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan good  governance yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  serta  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pengawasan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  yang  memayungi  pengelolaan  keuangan  negara  maupun keuangan daerah.
Seiring  dengan  reformasi  di  bidang  keuangan  negara,  maka  perlu dilakukan  perubahan-perubahan  di  berbagai  bidang  untuk  mendukung  agar reformasi  di  bidang  keuangan  negara  dapat  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu perubahan  yang  signifikan  adalah  perubahan  di  bidang  akuntansi  pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang  akuntansi  pemerintahan  yang  paling  diinginkan  adalah  adanya  standar akuntansi  pemerintahan.  Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada standar  akuntansi  pemerintahan  sesungguhnya  adalah  dalam  rangka  peningkatan kualitas  laporan  keuangan,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dimaksud  dapat meningkatkan  kredibilitasnya  dan  pada  gilirannya  akan  dapat  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penyusunan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  memerlukan  waktu yang lama. Awalnya, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintah  Daerah,  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk menyelenggarakan  pengelolaan  keuangannya  sendiri.  Hal  ini  tentu  saja menjadikan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  menjadi  entitas-entitas  otonom yang  harus  melakukan  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban  keuangannya sendiri  mendorong  perlunya  standar  pelaporan  keuangan.  Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  dalam  pasal  35  mengamanatkan  bahwa  "penatausahaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  berpedoman  pada  standar  akuntansi keuangan  pemerintahan",  meskipun  belum  ada  standar  akuntansi  pemerintahan yang baku.
Belum  adanya  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baku  memicu perdebatan  siapa  yang  berwenang  menyusun  standar  akuntansi  keuangan pemerintahan.  Sementara  itu,  pelaporan  dan  penyajian  keuangan  harus  tetap berjalan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  meskipun  standar  belum  ada. Untuk  mengisi  kekosongan  sambil  menunggu  penetapan  yang  berwenang menyusun  dan  menetapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  terutama  upaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable maka  pemerintah  dalam  hal  ini  Departemen  Dalam  Negeri  dan Departemen  Keuangan  mengambil  inisiatif  untuk  membuat  pedoman  penyajian laporan  keuangan.  Maka  lahirlah  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dari Departemen  Keuangan  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 355/KMK.07/2001  tanggal  5  Juni  2001.  Dari  Departemen  Dalam  Negeri  keluar Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tanggal  18  Juni  2002 tentang  Pedoman  Pengurusan,  Pertangungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Derah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan  Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Kedua keputusan ini bukanlah standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor  105 Tahun 2000 maupun standar akuntansi pada umumnya. Menteri  Keuangan  sebenarnya  mengeluarkan  Keputusan  Menteri
Keuangan  Nomor  308/KMK.012/2002  tanggal  13  Juni  2002  yang  menetapkan adanya  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (KSAPD). Keanggotaan  Komite  ini  terdiri  dari  unsur  Departemen  Keuangan,  Departemen Dalam  Negeri,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  Organisasi Profesi  Akuntan  IAI,  dan  juga  kalangan  perguruan  tinggi.  Dalam  keputusan tersebut  juga  diatur  bahwa  standar  akan  disusun  oleh  KSAPD  tetapi pemberlakuannya  ditetapkan  dengan  keputusan  Menteri  Keuangan.  KASPD bekerja dan menghasilkan Draft Publikasian Standar Akuntansi berupa Kerangka Konseptual  dan  tiga  Pernyataan  Standar.  KSAPD  melakukan due  process atas keempat draft ini sampai dengan meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK).  BPK  berpendapat  belum  dapat  memberikan  persetujuan  atas Draft SAP tersebut karena belum mengakomodasi seluruh unsur yang semestinya terlibat  dan  penyusun  tidak  independen  karena  diangkat  hanya  dengan  Surat Keputusan Menteri Keuangan.
Perkembangan  berikutnya,  KSAPD  tetap  bekerja  dengan  menambah pembahasan atas delapan draft baru yang dianggap diperlukan dalam penyusunan laporan  keuangan  pemerintah.  Draft  ini  juga  mengalami due  process yang  sama seperti  sebelumnya.  Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  negara  yang  mengamanatkan  perlunya  standar  akuntansi, KSAPD  terus  berjalan.  Pasal  32  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 menyebutkan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggunggjawaban  pelaksanaan APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.  Selanjutnya  pasal  32  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  menyebutkan  bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan  disusun  oleh  suatu komite  standar  yang  independen  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.
Kemudian  pada  tahun  2004  terbit  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004
tentang  Perbendaharaan  negara  kembali  mengamanatkan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  pusat  dan  daerah  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan.  Pasal  56  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 menyebutkan  bahwa  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  selaku  Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang  memberikan  pernyataan  bahwa  pengelolaan  APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi  keuangan  telah  diselenggarakan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.  Pasal  57  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 menyebutkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi  pemerintahan  dibentuk  Komite  Standar  Akuntasi  Pemerintahan.  Pasal 57  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  Komite Standar  Akuntansi  Pemerintahan  bertugas  menyusun  standar  akuntansi pemerintahan  yang  berlaku  baik  untuk  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Pasal 57 ayat 3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  pembentukan, susunan,  kedudukan,  keanggotaan,  dan  masa  kerja  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Komite  standar  yang  dibentuk  oleh  Menteri  Keuangan  sampai  dengan pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari Kerangka konseptual  dan  11  pernyataan  standar,  kesemuanya  telah  disusun  melalui due procees . Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di  Indonesia.  Penyesuaian  dilakukan  antara  lain  karena  pertimbangan  kebutuhan yang  mendesak  dan  kemampuan  pengguna  untuk  memahami  dan  melaksanakan standar yang ditetapkan.
Tahap-tahap penyiapan SAP yaitu (Supriyanto:2005):
a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam Komite
c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
g. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
h. Dengar  Pendapat  Terbatas (Limited  Hearing) dan  Dengar  Pendapat  Publik (Publik Hearings)
i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
j. Finalisasi Standar
Sebelum  dan  setelah  dilakukan public  hearing ,  Standar  dibahas  bersama dengan  Tim  Penelaah  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  BPK.  Setelah  dilakukan pembahasan  berdasarkan  masukan-masukan  komite  melakukan  finalisasi  standar kemudian komite meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun  draf  SAP  ini  belum  diterima  oleh  BPK  karena  komite  belum  ditetapkan dengan  Keputusan  Presiden.  Suhubungan  dengan  hal  tersebut  dan  atas  amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 yang menetapkan keanggotaan komite dan namanya pun berubah menjadi  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (KSAP).  Keanggotaan  KSAP
terdiri  dari  sembilan  orang  yang  seluruhnya  adalah  orang-orang  yang  bekerja dalam KSAPD sesuai  keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002. Komite  tersebut  segera  bekerja  untuk  menyempurnakan  kembali  draf  SAP  yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.
Pada tahun 2004 juga telah terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah  pasal  184  menyebutkan  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  daerah  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.  Draf  SAP    diajukan  kembali  kepada  BPK  pada  bulan  Nopember 2004  dan  mendapatkan  pertimbangan  dari  BPK  pada  bulan  Januari  2005.  BPK meminta  langsung  kepada  Presiden  RI  untuk  segera  Menetapkan  Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP  pun  berjalan  dengan  Koordinasi  antara  Sekretariat  Negara,  Departemen Keuangan,  dan  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  serta  pihak  terkait lainnya  hingga  penandatanganan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  oleh  Presiden  pada  tanggal  22  Oktober 2010.  Dari  uraian  diatas  dapat  dikemukakan  bahwa  dengan  terbitnya  Standar Akuntansi  Pemerintahan  selain  untuk  mewujudkan good  governance juga merupakan  jawaban  atas  penantian  adanya  pedoman  pelaporan  keuangan  yang dapat  berterima  umum  yang  telah  diamanatkan  oleh  beberapa  peraturan perundang-undangan yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Undang-Undang  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan  Pemerintah  ini  menjadi  dasar  bagi  semua  entitas  pelaporan dalam  menyajikan  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban  kepada berbagai  pihak  khususnya  pihak-pihak  di  luar  eksekutif.  Standar  akuntansi berguna  bagi  penyusun  laporan  keuangan  dalam  menentukan  informasi  yang harus  disajikan  kepada  pihak-pihak  di  luar  organisasi.  Para  pengguna  laporan keuangan  di  luar  organisasi  akan  dapat  memahami  informasi  yang  disajikan  jika disajikan  dengan  kriteria/persepsi  yang  dipahami  secara  sama  dengan  penyusun laporan  keuangan.  Bagi  auditor,  khususnya  eksternal  auditor,  standar  akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan  prinsip  akuntansi  berterima  umum.  Dengan  demikian  SAP  menjadi pedoman  untuk  menyatukan  persepsi  antara  penyusun,  pengguna,  dan  auditor. Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  standar  akuntansi pemerintahan  sesungguhnya  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  cara    untuk mewujudkan good governance . Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  akan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur selambat-lambatnya  hingga  tahun  2014.  Penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  masih  dalam  transisi  antara  basis kas  menuju  akrual.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  perlu  menyusun  strategi implementasi  penyajian  laporan  keuangan  Tahun  anggaran  2011  menurut  SAP. Strategi  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  kepala  daerah.  Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2011 sesuai SAP dapat dilakukan dengan teknik
memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam ketentuan-ketentuan SAP. a. Jenis laporan
Laporan  keuangan  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 terdiri  atas  Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,  Laporan Arus Kas, dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Laporan  keuangan  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  terdiri  atas  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional, Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Arus  kas,  dan  Catatan  atas  laporan keuangan.
b. Basis akuntansi
Basis akuntansi  yang digunakan dalam laporan keuangan daerah menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  adalah  basis  kas. Maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima  atau  dibayar  (dasar  kas)  dan  pada  akhir  periode  dilakukan  penyesuaian untuk  mengakui  transaksi  dan  kejadian  dalam  periode  berjalan  meskipun penerimaan  atau  pengeluaran  kas  dari  transaksi  dan  kejadian  yang  dimaksud belum  terealisasi.  Sedangkan    Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 pencatatan transaki berdasarkan basis akrual untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
c. Penilaian pos-pos laporan keuangan, khususnya aktiva.
d. Struktur APBD, terutama struktur belanja
e. Klasifikasi  anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi  aset,  kewajiban, ekuitas, arus kas
f. Catatan atas laporan keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari laporan keuangan.  Catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi pengaturan secara cukup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006.  Oleh  karena  itu  penyusunan  Catatan  atas  laporan  keuangan  dapat langsung mengacu kepada PSAP Nomor 4.
Untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, konversi tidak mencakup 3 hal. Pertama,  basis  akuntansi  untuk  aktiva,  kewajiban,  dan  ekuitas  masih menggunakan  basis  kas  modifikasi,  sedangkan  untuk  pendapatan  dan  belanja menggunakan  basis  kas.  Saldo  aktiva,  kewajiban,  dan  ekuitas  tetap  sama  jika menggunakan  basis  kas  modifikasi  atau  basis  akrual  sehingga  keadaan  ini  tidak menyebabkan  perbedaan  saldo.  Kedua,  penilaian  aktiva  karena  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum melakukan depresiasi atas aset tetapnya, penilaian aset berdasarkan harga perolehan. Ketiga, catatan atas laporan keuangan.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  anggaran  daerah,  salah  satu  aspek penting adalah masalah pengelolan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu  diperlukan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  mampu  mengontrol  kebijakan keuangan  daerah  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan  akuntabel.
World  Bank  (1998:46),  menyebutkan  bahwa  dalam  pencapaian  visi  dan  misi daerah,  penganggaran  dan  pengelolaan  keuangan  dilaksanakan  dengan  prinsip- prinsip  pokok  meliputi  komprehensif  dan  disiplin,  akuntabilitas,  kejujuran, transparansi, fleksebilitas, terprediksi, dan informatif.
Kemudian  menurut  Jaya  (1999  :  11),  keuangan  daerah  adalah  seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksnaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan  dan  belanja  daerah.  Kemudian  menurut  Mamesah  (1995  :  16) keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  negara atau daerah  yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Mengenai pengaturan pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 330 dijelaskan bahwa :
1. Ketentuan  tentang  pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah  diatur  dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan  peraturan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kepala daerah  menetapkan  peraturan  kepala  daerah  tentang  sistem  dan  prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaiman dimaksud pada ayat  (2)  mencapkup  tata  cara  penyusunan,  pelaksanaan,  penataausahaan  dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertnggungjawaban keuangan daerah.
4. Peraturan  kepala  daerah  tentang  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  juga  memuat  tata  cara penunjukan  pejabat  yang  diberi  wewenag  BUD,  kuasa  BUD,  pengguna anggaran/  kuasa  pengguna  anggaran,  bendahara  penerimaan,  dan  bendahara pengeluaran berhalangan.
Mardiasmo (2000:3), mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :
1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik ( public oriented ).
2. Kejelasan  tentang  misi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  umumnya  dan anggaran pada daerah khususnya.
3. Desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  peran  partisipasi  yang terkait  dalam  pengelolaan  anggaran,  DPRD,  Sekda,  dan  perangkat  daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan  daerah  berdasarkan  kaidah  mekanisme  pasar, value  for  money , tranparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan  tentang  kedudukan  keuangan  DPRD  dan  PNS  Daerah,  baik  ratio maupun dasar perimbangannya.
6. Ketentuan  bentuk  dan  struktur  anggaran,  anggaran  kerja  dan  anggaran  multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip  akuntansi  pemerintah  daerah,  laporan  keuangan,  peran  DPRD,  peran
akuntan publik dan pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek  pembinaan  dan  pengawasan  yang  meliputi  batasan  pembinaan,  peran asosiasi  dan  peran  anggota  masyarakat  guna  pengembangan  profesionalisme aparat pemerintah daearah.
10. Pengembangan  sistem  informasi  keuangan  daerah  untuk  meyediakan informasi  anggaran  yang  akurat  dan  pengembangan  komitmen  pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.
Prinsip-prinsip  yang  mendasari  pengelolaan  keuangan  daerah  seharusnya senantiasa  dipegang  teguh  dan  dilaksanaan  oleh  penyelenggara  pemerintah, karena  pada  dasarnya  masyarakat  memiliki  hak  dasar  terhadap  pemerintah.  Hak masyarakat  tersebut  menurut  Waluyo  (2007:223)  antara  lain  adalah  sebagai berikut :
1. Hak untuk mengetahui ( right to know ), yaitu mengetahui kebijakan emerintah, apa  keputusan  yang  diambil  pemerintah  dan  alasan  dilakukannya  kebijakan dan keputusan tersebut.
2. Hak  untuk  diberi  informasi  ( right  to  be  informed )  yang  meliputi  hak  untuk diberi  penjelasan  secara  terbuka  atas  permasalahan-permasalahan  tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  aspirasinya  ( right  to  be  heard  and  to  be listened to ).
Selanjutnya, Waluyo (2007 :  224) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan  daerah  dilaksanakan  oleh  masing-masing  kepala  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Adapun tugas pejabat pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
c. Melaksanakan  pemugutan  pendapatan  daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan daerah.
d. Melakukan fungsi bendaharawan daerah.
e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sedangkan  kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  menurut
Waluyo  (2007  :  226)  selaku  pejabat  pengguna  anggaran  atau  barang  daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya.
b. Menyusun dokumen pelaksana anggaran SKPD yang dipimpinnya.
c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
e. Mengelola  utang  piutang  daerah  yang  menjadi  tanggung  jawab  SKPD  yang dipimpinnya.
f. Mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah yang dipimpinnya. Menurut  Waluyo  (2007  :  218),  jika  berbicara  tentang  pengelolaan keuangan  daerah  tidak  lepas  dari  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang
meliputi tiga siklus pokok yaitu antara lain:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  yang  hasilnya  kemudian dijabarkan  dalam  usulan  kegiatan  masing-masing  satu  unit  kerja  yang  dengan memperhatikan  Standar Analisis  Biaya  (SAB)  sehingga  setiap  aktivitas  kegiatan yang  diusulkan  mencerminkan  dukungan  terhadap  pencapaian  visi,  misi  tujuan dan sasaran serta hasil yang telah ditetapkan.
Selanjutnya  anggaran  yang  diusulkan  juga  akan  mencerminkan  anggaran yang  berbasiskan  kinerja.  Pada  tahap  pelaksanaan,  input  yang  digunakan  adalah APBD  yang  telah  ditetapkan  yang  kemudian  dilaksanakan  dan  dicatat  melalui sistem  akuntansi  untuk  menghasilkan  laporan  pelaksanaan  APBD,  baik  berupa laporan  yang  sifatnya  triwulan  maupun  tahunan  bahkan  bulanan  kalau  mungkin sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Selanjutnya  laporan  pertanggungjawaban  adalah  penyampaian  kepada DPRD,  proses  evaluasi  laporan  pertanggungjawaban  serta  keputusan  evaluasi yang  telah  dilakukan  bersama-sama  dengan  DPRD,  yang  kemudian  akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diatur  dengan  tata  caranya  dalam berbagai  macam  perturan  tentunya  tidak  lepas  dari  pola  atau  azas  umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu :
1. Tertib,  yaitu  bahwa  keuangan  daerah  dikelola  secara  tepat  waktu  dan  tepat guna  yang  didukung  dengan  bukti-bukti  administrasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif,  yaitu  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan dengan membandingkan dengan keluaran dengan hasil.
4. Efisien,  yaitu pencapaian keluaran  yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis, yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkn akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab, yaitu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan,  yaitu  keseimbangan  distribusi  kewenangan  dan  pendanaannya  dan atau  keseimbangan  distribusi  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan,  yaitu tindakan atau suatu  sikap  yang  dilakukan dengan wajar  dan Proporsional.
10. Manfaat  untuk  masyarakat,  yaitu  bahwa  keuangan  daerah  diutamakan  untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  berarti  mengurus  dan  mengatur  keuangan daerah  itu  sendiri  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  menurut (Devas,dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut :
a. Tanggung jawab ( accountability )
Pemerintah  daerah  harus  mempertanggungjawabkan  keuangannya  kepada lembaga  atau  orang  yang  berkepentingan  yang  sah,  lembaga  atau  orang  itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun  unsur-unsur  penting  dalam  tanggung  jawab  adalah  mencakup keabsahan  yaitu  setiap  transaksi  keuangan  harus  berpangkal  pada  wewenang hukum  tertentu  dan  pengawasan  yaitu  tata  cara  yang  efektif  untuk  menjaga kekayaan  uang  dan  barang  serta  mencegah  terjadinya  penghamburan  dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
c. Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
d. Hasil guna ( efectiveness ) dan daya guna ( efficienc y) Merupakan  tata  cara  mengurus  keuangan  daerah  harus  sedemikian  rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai  tujuan  pemerintah  daerah  dengan  biaya  yang  serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
e. Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

## Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah
Menurut  Menteri  Negara  Otonomi  Daerah  Republik  Indonesia  Prinsip- prinsip Penyusunan Anggaran Daerah terdiri dari :
a. Keadilan Anggaran
Keadilan  merupakan  salah  satu  misi  utama  yang  diemban  pemerintah daerah  dalam  melakukan  berbagai  kebijakan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat  dan kesempatan kerja  juga  akan  makin  bertambah  apabila  fungsi  alokasi  dan  distribusi  dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja  secara  adil  untuk  dapat  dinikmati  hasilnya  secara  proporsional  oleh  para wajib  pajak,  retribusi  maupun  masyarakat  luas.  Penetapan  besaran  pajak  daerah
dan  retribusi  daerah  harus  mampu  menggambarkan  nilai-nilai  rasional  yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah.
b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  prinsip  ini  adalah  bagaimana memanfaatkan  uang  sebaik  mungkin  agar  dapat  menghasilkan  perbaikan pelayanan  kesejahteraan  yang  maksimal  guna  kepentingan  masyarakat.  Secara umum,  kelemahan  yang  sangat  menonjol  dari  anggaran  selama  ini  adalah keterbatasan  Daerah  untuk  mengembangkan  instrumen  teknis  perencanaan anggaran  yang  berorientasi  pada  kinerja,  bukan  pendekatan  incremental  yang sangat  lemah  landasan  pertimbangannya.  Oleh  karenanya,  dalam  penyusunan anggaran  harus  memperhatikan  tingkat  efisiensi  alokasi  dan  efektivitas  kegiatan dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  jelas.  Berkenan  dengan  itu,  maka penetapan  standar  kinerja  proyek  dan  kegiatan  serta  harga  satuannya  akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. c. Anggaran Berimbang dan Defisit
Pada  hakekatnya  penerapan  prinsip  anggaran  berimbang  adalah  untuk menghindari  terjadinya  hutang  pengeluaran  akibat  rencana  pengeluaran  yang melampaui  kapasitas  penerimaannya. Apabila  penerimaan  yang  telah  ditetapkan dalam  APBD  tidak  mampu  membiayai  keseluruhan  pengeluaran,  maka  dapat dipenuhi  melalui  pinjaman  daerah  yang  dilaksanakan  secara  taktis  dan  strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang  dianggarkan  sesuai  dengan  kemampuan  penerimaan  daerah  yang  realistis, baik  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana  perimbangan  keuangan, maupun  pinjaman  daerah.  Di  sisi  lain,  kelebihan  target  penerimaan  tidak  harus selalu  dibelanjakan,  tetapi  dicantumkan  dalam  perubahan  anggaran  dalam  pasal cadangan atas pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.
d. Disiplin Anggaran
Struktur  anggaran  harus  disusun  dan  dilaksanakan  secara  konsisten. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  adalah  rencana  pendapatan  dan pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  untuk  1 (satu)  tahun  anggaran  tertentu  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah, sedangkan  pencatatan  atas  penggunaan  anggaran  daerah  sesuai  dengan  prinsip akuntansi  keuangan  daerah  Indonesia.  Tidak  dibenarkan  melaksanakan kegiatan/proyek yang  belum/tidak  tersedia  kredit  anggarannya  dalam APBD/perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum  tersedia  kredit  anggarannya,  maka  perubahan    APBD  dapat  disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan.  Anggaran  yang  tersedia  pada  setiap  pos/pasal  merupakan  batas tertinggi  pengeluaran,  oleh  karenanya  tidak  dibenarkan  melaksanakan kegiatan/proyek  melampaui  batas  kredit  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Di samping itu pula, harus dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar  Unit  Kerja  antara  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Pembangunan  serta  harus diupayakan terjadinya integrasi  kedua jenis belanja tersebut  dalam satu  indikator kinerja.  Pengalokasian  anggaran  harus  didasarkan  atas  skala  prioritas  yang  telah ditetapkan,  terutama  untuk  program  yang  ditujukan  pada  upaya  peningkatan
pelayanan  masyarakat.  Dengan  demikian,  akan  dapat  dihindari  pengalokasian anggaran pada proyek- proyek yang tidak efisien. e. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyusunan  anggaran,  penetapan anggaran,  perubahan  anggaran  dan  perhitungan  anggaran  merupakan  wujud pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat,  maka  dalam  proses pengembangan  wacana  publik  di  daerah  sebagai  salah  satu  instrumen  kontrol pengelolaan  anggaran  daerah,  perlu  diberikan  keleluasaan  masyarakat  untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran  daerah  harus  mampu  memberikan  informasi  yang  lengkap,  akurat  dan tepat  waktu  untuk  kepentingan  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat,  dalam  format  yang  akomodatif  dalam  kaitannya  dengan  pengawasan  dan pengendalian  anggaran  daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun  ekonomis  kepada  pihak legislatif,  masyarakat  maupun  pihak-pihak  yang  bersifat  independen  yang memerlukan.

## Pembahasan
Analisis  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  proses pengelolan  keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  dimulai  dari penyusunan  anggaran  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan keadaan  yang  nyata  terjadi,  di  amati  dengan  bertitik  tolak  pada  pemahaman konsepsi serta pandangan atas teori yang terkait.
Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut,  khususnya  yang  terkait  penyusunan  Laporan  Keuangan  dan Penatausahaan  Keuangan  SKPD,  yang  mencakup  beberapa  aspek  penting  dalam Standar Akuntansi Pemerintahan:
I.   a.   Penyusunan RKA meliputi:
1. Penyusunan rancangan APBD dan kebijakan umum APBD secara prioritas dan plafon anggaran.
2. Rencana kerja Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
b.   Pelaksanaan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
1. Azas Umum Pelaksanaan APBD.
2. Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah.
4. Kebijkan Umum Prioritas dan Platfon Anggaran Perubahan APBD. II.  a. Penatausahaan Keuangan Daerah
1. Azas Umum penata Usahaan Keuangan Daerah.
2. Pelaksanaan Penata Usahaan Keuangan Daerah.
3. Penata Usahaan Penerimaan.
4. Penata Usahaan Pembayaran.
5. Permintaan dan prosedur pembayaran.
6. Permintaan membayar dan pencarian dana.
7. Pertanggung jawaban penggunaan dana.
b.   Laporan Keuangan pada SKPD
1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD.
2. Neraca SKPD.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
III. Sistem Akuntansi Keuangan SKPD
1. Proses Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD.
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD. Kebijakan  tersebut  merupakan  landasan  bagi  penyelenggaraan  kegiatan akuntansi  mulai  dari  satuan  kerja  pengguna  anggaran,  penyusunan  laporan keuangan  oleh  Entitas  Pelaporan  dan  penyajiannya  kepada  BPK  untuk  diaudit, hingga  penyampaian  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Proses Penyusunan APBD Kabupaten Kutai Timur
Proses  penyusunan  Anggaran  Belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Penyusunan  anggaran  daerah  dimulai  dengan  pembentukan  panitia  anggaran eksekutif  yang  beranggotakan  dari  unsur  pimpinan  dan  staf  yang  berkaitan dengan  perencanaan  anggaran  seperti  Bupati,  Sekda,  Para Asisten,  Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah,  bagian Keuangan,  bagian Hukum, bagian Umum dan bagian Penyusunan Program SKPD.
b. Panitia anggaran eksekutif melalui bagian Keuangan dalam hal ini sub bagian anggaran  mengeluarkan  surat  edaran  guna  meminta  usulan  anggaran  belanja tidak  langsung  dari  masing-masing  Dinas/Instansi  dalam  bentuk  Rencana Kerja  Anggaran  (RKA)  yang  penganggarannya  tidak  mempengaruhi  secara langsung  oleh  adanya  usulan  program  dan  kegiatan,  seperti  belanja  pegawai, belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah,  blanja  bantuan  sosial,  belanja bagiu  hasil,  belanja  bantuan  keuangan,  dan  belanja  tidak  terduga.  Anggaran belanja  langsung  surat  edarannya  dikeluarkan  oleh  pihak  Bappeda  yang meminta  usulan  belanja  langsung  dalam  bentuk  Rencana  Kerja  Anggaran (RKA).
c. Usulan  dan  rencana  kebutuhan  tersebut  direkapitulasi  dengan  berpedoman pada  arah,  sasaran  dan  tujuan  sesuai  pola  dasar,  Rencana  Umum Pembangunan  Tahunan  Daerah  (RUPTD),  Rencana  Umum  Pembangunan Lima  Tahunan  Daerah  (REPELITADA),  dan  pedoman  penyusunan  APBD, kebijakan Walikota/Bupati sebagai  kepala daerah  dan arahan dari pemerintah atasan/ pusat serta fungsi Dinas/Instansi yang bersangkutan.
d. RKA  yang diajukan oleh Dinas/Instansi akan diteliti dan dibahas oleh bagian Keuangan  bersama-sama  Dinas/Instansi  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat diketahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apa yang dapat dikerjakan oleh setiap Dinas/Instansi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah.  RKA  akan  dibahas  oleh  Bappeda,  bagian  Keuangan,  bagian
Penyusunan  Program  bersama  dengan  Dinas/Instansi  yang  bersangkutan mengenai rencana yang tertera dalam RKA berdasarkan skala prioritas dalam Repelitada.
e. RKA,  belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung  yang  telah  selesai  diteliti dan  dibahas  akan  disatukan  menjadi  draf  untuk  dibahas  oleh  tim  gabungan, kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dan dijadikan    Pra  APBD  yang  selanjutnya  dikirim  ke  DPRD  untuk  dibahas bersama  panitia  anggaran  DPRD,  setelah  sepakat  dengan  panitia  anggaran dewan  selanjutnya  dijadikan  rancangan  Peraturan  Daerah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.  Tahap Penyusunan
Penyampaian  Nota  Keuangan  dan  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang penetapan  APBD  beserta  lampirannya  kepada  DPRD  oleh  Bupati  Kutai  Timur selanjutnya  dibahas  oleh  DPRD  dalam  sidang  paripurna  DPRD  dengan memberikan  pertanyaan-pertanyaan,  pandangan  umum  dan  tanggapan  terhadap Nota  Keuangan.  Pembahasan  ini  dilakukan  juga  melalui  konsultasi  (shearing) dengan masing-masing Dinas/ Instansi terkait dan panitia anggaran eksekutif. Dalam  kesempatan  ini  panitia  anggaran  dewan  berpeluang  untuk menambah/  mengurangi  rencana  penerimaan  dan  belanja  daerah  yang  telah diusulkan  oleh  pihak  eksekutif,  biasanya  cenderung  menaikkan  rencana penerimaan.  Setelah  pertanyaan,  pandangan  umum  dan  tanggapan  dijawab  oleh Bupati  Kutai  Timur  (pihak  eksekutif),  selanjutnya  fraksi-fraksi  di  DPRD memberikan  tanggapan  akhir  untuk  menerima  atau  menolak  rancangan  APBD. Bila  masing-masing  fraksi  telah  menyetujui  rancangan  APBD  tersebut,  maka rancangan  APBD  dapat  ditetapkan  menjadi  APBD  dalam  bentuk  Peraturan Daerah.

## Pelaksanaan Program SKPD Kabupaten Kutai Timur
Semua  SKPD  melaksanakan  program  SKPD  yang  dijalankan  untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
SKPD    melaksanakan  tiga  program  ditujukan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan.  Dalam  mencapai  tujuan  program  ditunjang  dengan  beberapa kegiatan  pokok.  Rumusan  kegiatan  pemerintahan  tersebut  dilaksanakan  melalui program-program :
A. Penerapan  Kepemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih  ( Good  and  Clean Governance ) melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
1. Membangun  pemahaman,  penghayatan  dan  pelaksanaan  prinsip-prinsip penyelenggarakan kepemerintahan yang baik dan bersih.
2. Menerapkan nilai-nilai etika dan budaya kerja aparatur.
B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok :
1. Menyempurnakan  sistem  kelembagaan  yang  efektif,  ramping,  fleksibel berdasarkan prinsip good governance.
2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan  prinsip cepat, pasti, mudah, patut dan adil.
3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi.
4. Meningkatkan  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam pelayanan publik.
5. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
6. Mengembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  program  dan kebijakan  layanan  publik  melalui  mekanisme  dialog  dan  musyawarah (Musrenbang).
C. Pengembangan Perencanaan Daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Program  SKPD  juga  dilaksanakan  bukan  hanya  untuk  penyelanggaraan pemerintahan,  namun  juga  dilaksanakan  untuk  memenuhi  Tugas,  Pokok dan Fungsi yang dibebankan pada SKPD. SKPD merupakan pelaksana dan pengguna anggaran yang juga mengacu pada 10 Azaz Umum Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  harus  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya. Disamping  itu  ketegasan  hukum  merupakan  alat  kontrol  untuk menciptakan  tujuan  pemerintahan  yang  baik  (good  governace)  dalam penyelenggaranaan program pemerintahan.

## Uraian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur
1. Kepala  Daerah  menyampaikan  Laporan  Keuangan  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran selesai di audit.
2. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Laporan  Keuangan  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Daerah  kepada  DPRD adalah  Laporan  Keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).

## Mekanisme Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Anggaran  daerah  disusun  berdasarkan  pendekatan  kinerja,  yaitu  sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari  perencanaan  alokasi  biaya  atau  input  yang  ditetapkan.  Anggaran  Belanja Daerah  yang  disusun  dengan  pendekatan  kinerja  juga  harus  memuat  keterangan sebagai berikut:
a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
b. Standar  pelayanan  yang  diharapkan  dan  perkiraan  biaya  satuan  komponen kegiatan yang bersangkutan.
c. Persentase  dari  jumlah  pendapatan  yang  membiayai  Belanja  Administrasi Umum,  Belanja  Operasi  dan  Pemeliharaan,  dan  Belanja  Modal/ Pembangunan.
Mekanisme  penyusunan  anggaran  daerah  terdiri  dari  serangkaian  tahapan aktivitas, yaitu sebagai berikut :
1. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD
2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
4. Penerbitan Surat Edaran
5. Penyusunan Pernyataan Anggran
6. Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah Proses Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:
a. DPRD  melakukan  penjaringan  aspirasi  masyarakat.  Penjaringan  aspirasi dimaksudkan agar didapatkan informasi tentang  kebutuhan riil  mayarakat sebagai  input  dalam  penyusunan  pokok-pokok  pikiran  DPRD.  Tujuan penjaringan apirasi masyarakat antara lain, yaitu:
1. Mengeksplorasi data/ informasi dari masyarakat,
2. Mendeskripsikan aspirasi masyarakat,
3. Memaparkan aspirasi masyarakat
b. Berdasarkan  hasil  penjaringan  aspirasi  masyarakat  dan  Rencana  Strategik Daerah  (Renstrada),  DPRD  menyusun  pokok-pokok  pikiran  yang  digunakan sebagai  masukan  dalam  Perumusan  Arah  dan  Kebijkan  Umum  Anggaran Daerah.
c. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merumuskan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah berdasarkan : (1) Pokok - pokok pikiran DPRD; (2) Arahan, mandat  dan  pembinaan  dari  Pemerintah  Atasan;  (3)  Data  historis;    (4) Renstrada;  dan (5) Dapat juga dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
d. DPRD bersama pemerintah daerah menentukan mengenai Rumusan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah.
Berdasarkan  Arah  dan  Kebijakan  Umum  Anggaran  Daerah  yang  telah disepakati  tersebut,  Pemerintah  Daerah  (dapat  dibantu  Tim  Ahli)  menyusun Strategi  dan  Prioritas  Anggaran  Daerah.  Rumusan  tersebut  selanjutnya dikonfirmasikan  kepada  DPRD  untuk  memastikan  apakah  Strategi  dan  Prioritas Anggaran  Daerah  sudah  sesuai  dengan  Arah  dan  Kebijakan  Umum  Anggaran Daerah yang telah disepakati.
Berdasarkan  Strategi  dan  Prioritas  Anggaran  Daerah,  pemerintah  daerah melalui  forum  warga  yang  terdiri  dari  :  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) dan  warga  masyarakat  menyusun  rencana  program  dan  kegiatan  untuk  menjadi masukan bagi Tim Anggaran Eksekutif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Daerah.
Berdasarkan  masukan  dari  forum  warga,  Tim  Anggaran  Eksekutif menerbitkan  surat  edaran  yang  dikirim  kepada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Surat edaran tersebut antara  lain  memuat  :  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Teknis  Penyusunan  Anggaran, Plafon Anggaran,  Tolak  Ukur  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Formulir Memoranda Anggaran, dan Standar Analisa Belanja.
Pernyataan  anggaran  atau  memoranda  anggaran  merupakan  dokumen perencanaan  anggaran  yang  dibuat  oleh  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah berdasarkan  surat  edaran  dari  Tim  Anggaran  Eksekutif.  Dokumen  memoranda anggaran  berisi  usulan  program,  kegiatan  dan  rancangan  anggaran  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Unit  Kerja  yang bersangkutan.  Rencana  Startegik  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  digunkan sebagai pertimbangan dalam penyusunan memoranda anggaran.
Tim  Anggaran  Eksekutif  melakukan  evaluasi  terhadap  memoranda anggaran  yang  dibuat  oleh  masing  -  masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah. Evaluasi  dilakukan  untuk  menganalisis  kesesuaian  antara  Rancangan  Program, Kegiatan  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dengan  Arah  dan Kebijakan Umum, serta Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah. Jika  diperlukan, Tim  Anggaran  Eksekutif  dapat  meminta  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  untuk menyempurnakan  memoranda  anggaran.  Selanjutnya  berdasarkan  memoranda anggaran  yang  telah  dievaluasi,  Tim  Anggaran  Eksekutif  menyusun  Rancangan Anggaran  Daerah.  Sebelumnya  diajukan  dalam  sidang  Paripurna  DPRD, dilakukan  pembahasan  Rancangan  Anggaran  Daerah  antara  Tim  Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif.

## Analisis  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  ketika  melakukan  wawancara kepada  informan  bahwa  proses  perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  di Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  tidak  terlepas  dari  hambatan  dan permasalahan  di  lapangan,  dimana  berbagai  kepentingan  yang  terkadang  saling bertolak belakang antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga dapat berdampak pada  lambannya  proses  penetapan  kebijakan  keuangan  daerah  yang  selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan pembangunan dan pelayanan di daerah ini.
Berkaitan  dengan  proses  penyusunan  anggaran,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  ditangapi  oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut :
Dari  awal  kami  melihat  bahwa  penetapan  APBD  sebagai  bagian  dari kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  merupakan  hal  yang  sangat  urgen, sebab  dari  sini  kita  akan  bergerak  membangun  Kabupaten  Kutai  Timur berdasarkan  anggaran  yang  sehat,  efektif  dan  efisien. Tetapi,  hal  lain  yang  tidak kalah pentingnya adalah tentang bagaimana penatausahaan keuangan, bagaimana menyusun  laporan  dan  bagaimana  mekanisme  pengawasan  dan  evaluasi  karena hal  ini  diharapkan  supaya  tidak  terjadi  kebocoran  anggaran  dan  praktek-praktek korupsi dapat dihindarkan atau diminimalisir.
Dalam  implementasi  dan  penerapan  kebijakan  pengelolaan  keuangan daerah  telah  diatur  tentang  petunjuk  teknis  mengenai  penatausahaan  dan pelaporan  keuangan.  Namun,  dari  proses  penyusunan  anggaran  belanja  daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa kelemahan antara lain:
1. Lemahnya  pemahaman  Dinas/Instansi  akan  prioritas  kebutuhannya  dan ketidaktahuan pedoman harga barang dan keputusan Bupati lainnya.
2. Lemahnya  kualitas  proses  penyusunan  anggaran  dan  lemahnya  keterkaitan antara  kebijakan,  perencanaan  dan  penganggaran  seperti  banyaknya  proyek- proyek yang muncul menjelang tutup tahun anggaran.
3. Masih panjangnya jalur birokrasi dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini terlihat  dari  apa  yang  telah  menjadi  kesepakatan  di  tingkat  daerah  belum merupakan  hasil  final  karena  anggaran  yang  diajukan  tersebut  masih  harus disetujui oleh tingkat pemerintah di atasnya. Panjangnya proses ini seringkali memunculkan jenis anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas daerah.
4. Proses  penyusunan APBD belum didasarkan pada potensi  yang ada sehingga penetapannya  hanya  didasarkan  realisasi,  tawar  menawar  (negosiasi)  dan perkiraan-perkiraan. Target penerimaan ditetapkan hanya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (budget incremental).
5. Proses penyusunan anggaran belanja pembangunan sebagian besar didasarkan pada hasil musrenbang, namun ada beberapa kegitatan yang muncul pada saat penyusunan anggaran sehingga unit organisasi  yang diserahi tugas mengelola kegiatan  tersebut  belum  dapat  memahami  secara  jelas  pola  dan  tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Belanja pembangunan yang dipakai kadangkala tidak  berdasarkan  pada  karakteristik  masing-masing  daerah  namun  hanya menggunakan pola dan bentuk pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintah.
6. Peranan  anggota  DPRD  dalam  proses  penyusunan  anggaran  belum  dimulai dari awal,  tetapi  dimulai dari hasil  draf (pra APBD)  yang disusun oleh pihak eksekutif  sehingga  permasalahan  anggaran  yang  dihadapi  tidak  dikuasai dengan baik.
7. Penetapan  target  oleh  para  anggota  DPRD  masih  berdasarkan  persepsi  dan perkiraan-perkiraan  karena  belum  mengetahui  potensi  dari  masing-masing sumber  penerimaan.  Terhadap  anggaran  belanja  rutin  para  anggota  DPRD belum dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja,  sehingga  pengurangan  dan  penambahan  anggaran  belum  didasarkan pada  data-data  yang  sebenarnya.  Kemungkinan  terjadinya overfinancing dan underfinancing dalam anggaran belanja belum diketahui.
Seperti  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  melihat  bagaimana  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  dari  setiap  SKPD  yang  ada  dengan pendekatan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari sepuluh indikator,  yaitu  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien, ekonomis,  transparan,  bertanggungjawab,  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk masyarakat.
Dari  setiap  masing-masing  indikator  tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan baik,  kesemuannya  tidak  terlepas  dari  hambatan  dan  permasalahan,  dimana kepentingan adakalanya berlawanan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga berdampak  pada  lambannya  proses  penetapan  kebijakan  keuangan  daerah  yang selanjutnya juga akan mempengaruhi lancarnya kegiatan pembangunan di daerah ini.
Lebih  lanjut,  dapat  dsimpulkan  bahwa  perumusan  APBD  yang  dimulai dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada  pertanggungjawaban merupakan  kebijakan  keuangan  daerah  yang  memang  harus  melalui  proses  yang panjang  karena  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  melakukan  Penatausahaan
Keuangan,  Penyusunan  Laporan  dan  Mekanisme  Pengawasan  dan  Evaluasi karena  hal  ini  diharapkan  kebocoran  anggaran  dan  praktek-prktek  korupsi  dapat diminimalisir.
Dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  telah  diatur  petunjuk  teknis mengenai  Penatausahaan  Keuangan  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan,  namun hal  yang  menjadi  permasalahan  klasik  dimana  peraturan  pengelolaan  keuangan daerah  terus  mengalami  perubahan,  terakhir  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  sehingga  dibutuhkan  pemahaman  mendasar dan  teknis  dari  seluruh  pejabat  Kabupaten  Kutai  Timur  (para  SKPD)  dengan sistem Standar Akuntansi Pemerintahan  yang baru.

## Penutup
Proses  penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten  Kutai  Timur  belum  sepenuhnya  mencerminkan  aspirasi  masyarakat daerah,  di  mana  arah  dan  kebijakan  umum  anggaran  lebih  didominasi  dan mencerminkan  aspirasi  pemerintah  atasan.  Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  sebagai  wakil  rakyat  di  daerah  belum  optimal,  sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak tersaji secara lebih mendalam.
Penyajian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  daerah setelah  dikonversi  belum  sesuai  dengan  skema  konversi  LKPD  berdasar  Bultek SAP.  Secara  umum  LKPD  Kabupaten  Kutai  Timur  Tahun  Anggaran  2011  yang dianalisis  dengan  telaahan  jurnal  korolari  belum  disajikan  secara  akurat  kecuali untuk  kelompok  pasangan  korolari  belanja  modal,  belanja  tidak  terduga,  aset tetap,  pembiayaan  dengan  investasi  permanen,  pembiayaan  dengan  dana cadangan,  dan  penyajian  ekuitas  dana  dengan  pos-pos  aktiva  dan  kewajiban. Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  atas  Laporan  Realisasi  Anggaran  secara umum cenderung mengalami peningkatan selama dua tahun penelitian.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat lebih memperhatikan  skema  pelaksanaan  konversi  LKPD  dan  mentaati  seluruh ketentuan  yang  tertera  dalam  Buletin  Teknis  SAP  ketika  melaksanakan  konversi LKPDnya sehingga penyajian LKPDnya akan lebih sesuai dengan SAP.
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  diharapkan  lebih  memperhatikan keakuratan  penyajian  akun-akun  yang  tergolong  kelompok  pasangan  korolari dalam  penyajian  LKPDnya  sehingga  pelaksanaan  pemerintahan  semakin transparan dan akuntabel.
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  diharapkan  tetap  memperhatikan perkembangan  kondisi  keuangan  daerahnya  dan  tetap  meningkatkan  kinerja keuangannya  pada  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  antara  lain  dengan  cara meningkatkan  total  pendapatan  yang  diperoleh  terutama  yang  bersumber  dari PAD  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  dapat  langsung  dinikmati  oleh masyarakat  salah  satunya  dengan  cara  memelihara  dan  memperbaiki  sarana infrastruktur  yang  dimiliki  serta  menambah  besarnya  alokasi  pendapatan  yang disediakan untuk membiayai penyediaan layanan untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia ,  (  terjemahan  oleh  Masri  Maris),  UI-Press,
Jakarta.
Dunn,  William  N,  1999, Analisis  Kebijakan  Publik ,  Gadjah  Mada  University Press,Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Jaya  Kirana,  Wihana,  1999, Analisis  Potensi  Keuangan  Daerah,  Pendekatan  Makro , PPPEB UGM Yogyakarta.
Jones, Charles O, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Rajawali Press, Jakarta. Kaho, Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya , Rajawali Press, Jakarta. Kunarjo.,  1996, Perencanaan  dan  Pembiayaan  Pembangunan ,  Edisi  ketiga,  UI-  Press, Jakarta.
Mamesah, D.J, 1995, Sistem Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mardiasmo  dan  Kirana-Jaya,W.,  1999,  “ Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik ,” KOMPAK No 21,  385-402.
Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , ANDI, Yogyakarta. Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Munir,  Dasril,  Dkk.  2005, Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  YPAPI, Yogyakarta
Nugroho D, Riant, 2007, Analisis Kebijakan , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta Pujipurnomo,1994, Metodologi Penelitian , Bina Aksara, Jakarta. Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Soenarko, 2003, Kebijaksanaan Pemerintah , Airlangga Universty Press, Surabaya. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Surrachmad, 1980, M etode Penelitian , Ganesha, Bandung.
Peraturan Perundangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ” Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ”.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005  tentang    ” Standar Akuntansi Pemerintahan”.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang    ” Standar akuntansi Pemerintahan ”.