## GRAND DESIGN GENERASI EMAS 2045: TANTANGAN DAN PROSPEK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KEMAJUAN INDONESIA

## THE GRAND DESIGN OF GOLDEN GENERATION 2045: CHALLENGES AND PROSPECTS OF CIVICS SUBJECT MATTER FOR THE ADVANCEMENT OF INDONESIA
Sabit Irfani1, Dwi Riyanti2, Ricky Santoso Muharam3, Suharno4 Universitas Negeri Yogyakarta 1 , MKU FKIP Universitas Terbuka 2 , MKWU PPKn Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta 3, , Universitas Negeri Yogyakarta 4
sabit.irfani08@gmail.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima:
26 Juli 2021 direvisi akhir: 7 September 2021 disetujui: 7 September 2021 Volume 14 Nomor 2/2021 DOI      : 10.24832/jpkp.v14i2.532

## ABSTRACT
This study aims to analyze the challenges of citizenship issues in preparing Indonesia’s golden generation in 2045. This research is content analysis research with a qualitative approach. Data were collected through observation and tracing documents and archives. The results show great challenges of Indonesian as a state in terms of maintaining the foundational philosophical theory of Pancasila. This determines the importance of a study of civic education as the spearhead in preparing the generation that will inherit the nation and state of Indonesia . In 2045, Indonesia expects to have a golden generation. This of course requires Indonesian as a state to prepare its human resources, namely the younger generation, to face this momentum well. The golden generation of Indonesia is expected to be a generation that is tough, thinks forward, and always upholds the values of Pancasila. The golden generation of Indonesia in 2045 is the hope for the future of the nation. Civics as a subject in school has a paramount role in preparing Indonesia’s golden generation in 2045. Civics must be able to solve challenges such as intolerance, the ideology of other nations, and globalization. The prospect of civic education is being promoted as a panacea for solving problems that exist in Indonesia as a nation.
Key words: golden generation, civic education

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan terhadap isu isu kewarganegaraan dalam memersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analysis content dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi dan penelusuran dokumen serta arsip. Hasil penelitian menunjukan tantangan besar negara Indonesia terutama dalam hal menjaga dasar negara Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak dalam mempersiapkan generasi yang akan mewarisi bangsa dan negara Indonesia. Tahun 2045, Indonesia diharapkan memperoleh generasi emas. Hal tersebut tentunya menuntut negara Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yaitu generasi mudanya untuk menghadapi momentum tersebut dengan baik. Generasi emas Indonesia diharapkan menjadi generasi yang tangguh, berpikir maju, dan selalu memegang teguh nilai nilai Pancasila. Generasi emas Indonesia tahun 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai andil yang besar dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu memecahkan tantangan seperti intoleransi, ideologi bangsa lain, dan globalisasi. Prospek pendidikan kewarganegaraan dipromosikan sebagai obat yang mujarab bagi pemecahan masalah yang ada di negara Indonesia.
Kata kunci : generasi emas, pendidikan kewarganegaraan

## PENDAHULUAN
P ersatuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci keutuhan suatu bangsa dan negara. Bangsa Indonesia memiliki kausa materialis (asal mula bahan) yang terdiri dari berbagai etnis, golongan, ras, agama, serta primordial lainnya di nusantara yang lalu secara moral menentukan kesepakatan untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia (Kaelan, 2018). Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi yang berasal dari nilai-nilai kepribadian asli Indonesia. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam negara Indonesia sebagai jati diri, ideologi, dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai beberapa nilai, diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan, nilai nasionalisme, nilai persatuan, dan nilai keadilan sosial (Huda, 2018).
Pada masa pemerintahan tiga dasawarsa terakhir ini, pelembagaan nilai-nilai Pancasila hanya sebatas retorika. Bangsa Indonesia masih memamerkan sebagian perilaku yang berbanding terbalik dengan apa yang diamanatkan Pancasila. Keadaan tersebut saat ini masih belum mencerminkan praktek nilai- nilai Pancasila secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat konflik yang berasal dari peristiwa kekerasan serta intoleransi terhadap kelompok minoritas ataupun kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Konflik- konflik tersebut terjadi di berbagai daerah dan sangat meresahkan masyarakat. Konflik tersebut diantaranya disebabkan oleh permasalahan yang sepele tetapi berimbas ke hal yang besar. Kenyataan ini menyebabkan Pancasila tidak pernah duduk tenang sebagai ideologi negara yang diharapkan sebagai jalan kemaslahatan untuk hidup damai, tenang, dan sejahtera dalam keberagaman. Kesadaran terhadap hakikat Pancasila di era sekarang sangat kurang di masyarakat.
Pudarnya nasionalisme bangsa Indonesia terutama di kalangan generasi millenial adalah akibat dari pengaruh global yang sangat kuat, sementara upaya untuk melakukan revitalisasi tidak memadai. Konsep dan pemikiran nasionalisme para pendiri bangsa dan negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan maha karya yang khas. Secara antropologis,
hal tersebut merupakan contoh “ local genius ” bangsa Inonesia. Lemahnya nasionalisme merupakan fakta bahwa pengaruh global yang merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia, tidak diikuti dengan fondasi bangsa, terutama nilai nasionalisme yang signifikan. Akibatnya pengaruh liberalisme-individualisme menjadi sangat dominan.
Laporan Tahunan 2015 Komnas HAM (2016) menyebutkan terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan. Tiap pengaduan tersebut mencakup lebih dari satu tindakan. Selain itu, menurut Laporan Wahid Institute tahun 2015 (2016), setidaknya telah terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama pada tahun 2015 mencapai 190 peristiwa mencakup 249 tindakan. Laporan tersebut mencatat terjadi kenaikan 23% dari tahun 2014 yang berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran. Pada awal 2017, konflik yang mengatasnamakan agama cenderung meningkat. Hal ini terindikasi di daerah Depok, Jawa Barat. Pada tanggal 23 Februari 2017, terjadi penyegelan Masjid Al- Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Sawangan oleh Satpol PP Kota Depok (Fauzi, 2017).
Segala perpecahan dan konflik yang terjadi sangat tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini, budaya dan arah perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan isu konflik, etnisitas, dan ancaman disintegrasi wilayah Indonesia. Di sinilah diperlukan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi negara saat ini seperti pemasangan atribut PKI dalam bentuk logo, stiker, dan bendera yang ditemukan di salah satu kamar kost mahasiswa dianggap menjadi sumber keresahan dan mengancam ideologi bangsa (Gredinant, 2017).
Dari berbagai kasus yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah ini, penulis menyadari adanya ketimpangan antara dass sollen dan dass sein dalam proses pembentukan kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dasar negara yang bersifat final seolah-olah menjadi kambing hitam dalam setiap konflik yang muncul. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi berbagai isu kewarganegaraan yang sedang terjadi?
topik permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran serta menganalisis strategi dalam menghadapi tantangan kewarganegaraan sebagai tujuan dari penelitian ini.

## a. Generasi Emas 2045
Pada 2045, Indonesia akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Ini menjadi momentum yang paling ditunggu dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Harapan besar pada tahun 2045 Indonesia akan diwarnai oleh generasi usia produktif dalam jumlah besar. Hal tersebut ditandai dengan usia penduduk saat ini yang masih ada di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kondisi saat ini berdasarkan jumlah angkatan kerja menurut jenjang pendidikan tertinggi pada tahun 2015 mayoritas tamatan SD 32.492.539 orang. Angkatan kerja yang berasal dari universitas berjumlah 10.210.481 orang. Jumlah terendah dari jenjang diploma 3.337.985 orang (T.E & R., 2016).
Berdasarkan data kependudukan, pada kurun waktu 2015 sampai 2045, piramida penduduk Indonesia menunjukkan bentuk sangat ideal dengan mayoritas penduduk berusia 25 – 45 tahun atau usia produktif. Pada tahun 2017, usia anak sekolah atau usia pra produktif yang tersebar mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan usia produktif dan usia pasca produktif secara mengerucut. Tahun 2045 diperkirakan menjadi puncak produktivitas penduduk Indonesia. Dengan kata lain, mulai tahun 2045, Indonesia akan memiliki bonus sumber daya manusia yang sering disebut dengan istilah bonus demografi (Yuningsih, 2019).
Dalam rangka mempersiapkan bangkitmya generasi emas pada tahun 2045, diperlukan sebuah pembangunan pendidikan yang berorientasi masa depan, yaitu mewujudkan warga negara Indonesia yang berkualitas, mandiri, maju, modern serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam merekonstruksi pendidikan akan memberikan kontribusi besar bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan meliputi berbagai dimensi yang luas, yaitu
dimensi sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Kemendikbud, 2017).
Menghadapi bonus demografi yang bisa menjadi pisau bermata dua, pendidikan ikut andil sebagai faktor penentu. Pendidikan memang bukan persoalan yang gampang, karena jika ditanam hari ini, baru akan dirasakan hasilnya 10 hingga 20 tahun mendatang. Bangsa Indonesia harus memiliki sinergi dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Persoalan dan permasalahan dapat dipecahkan secara bersama dengan saling berkolaborasi. Oleh karena itu, pendidikan bermutu harus diupayakan oleh semua pihak. Pendidik, baik guru maupun dosen merupakan kunci yang merupakan agent of change untuk menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, religius, handal, produktif dan komperhensif melalui pelayanan pembelajaran yang prima terhadap peserta didik, sehingga diharapkan terwujudnya generasi emas Indonesia pada tahun 2045 (Kemendikbud, 2017).
b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan secara konsep bukan hanya meliputi pendidikan kewarganegaraan di sekolah, namun juga yang tidak kalah penting adalah pendididikan kewarganegaraan di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan sering disebut sebagai bidang kajian yang multidisipliner dan kajian mengenai civic education sangatlah beragam, karena civic education terbentuk dari berbagai disiplin keilmuan. Dimensi dalam kajian pendidikan kewarganegaraan juga beragam, meliputi akademik, kurikuler, dan sosio kultural. Namun, pada dasarnya civic education mengkaji interaksi dan hubungan antara warga negara dengan negara dan warga negara dengan warga negara lainnya dengan membangun civic intelegent, civic responsibility dan civic participation . Muara dari pendidikan kewarganegaraan merupakan pembentukan masyarakat madani ( civil society ) menuju good citizenship.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau civic education adalah program pendidikan/ pembelajaran yang secara programatik- prosedural berupaya memanusiakan ( humanizing ) dan membudayakan ( civilizing ) serta memberdayakan ( empowering ) manusia
dalam hal ini peserta didik, diri dan kehidupannya menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan (Karsadi, 2017). Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Soemantri dalam Dirjen Ristekdikti, 2016:7).
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dasar PKn diajarkan di semua jenjang pendidikan adalah Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. PKn harus memberikan perhatian kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik. Sementara, arah dan tujuan dari PKn adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.
Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan berupaya memberdayakan warga negara melalui program pendidikan agar mampu aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Misi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi seorang warga negara yang baik atau good citizenship agar mampu berperan aktif serta bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintahan yang demokratis melalui pengembangan pengetahuan, karakter, dan ketrampilan kewarganegaraan (Ihsan, 2017).
Pendidikan moral saat ini menghadapi berbagai tantangan. Hal tesebut karena kemajuan zaman yang ditandai oleh keterbukaan sistem informasi dan kecanggihan teknologi. Di dalam lingkungan masyarakat yang religius tradisional, moral diwariskan kepada generasi ke generasi
secara given atau indoktrinasi. Artinya, suatu ajaran moral harus diterima karena sejak dahulu memang diajarkan demikian. Setelah itu, ajaran tersebut dilaksanakan oleh suatu masyarakat. peran akal sebatas berupaya memahami alasan dan konsekuensinya (Rukiyati, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode konten analisis. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif-komparatif. Penelitian konten analisis merupakan penelitian yang berusaha mengungkap makna simbolik beberapa pesan. Secara sederhana, analisis konten merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap dan menguraikan isi naskah/teks tertentu baik cetak (buku, dokumen, dan sejenisnya) maupun elektronik/digital baik audio, visual, maupun audio-visual).
Pemilihan dan penggunaan teknik pengumpulan data tentunya disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan, dan alasan yang bersifat praksis, seperti biaya, waktu yang tersedia, dan kemampuan peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) dan penelusuran dokumen atau arsip. Observasi digunakan untuk mengamati fenomena berbagai persoalan dalam generasi muda. Penelusuran dokumen digunakan dalam mengaitkan berbagai peristiwa yang terjadi dari masa ke masa yang menjadi persoalan dalam artikel ini. Dalam penelitian kualitatif, tidak terlalu dibutuhkan random sampling atau pemilihan secara acak terhadap para partisipan dan lokasi penelitian.
Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika observasi sedang berlangsung misalnya, peneliti dapat menganalisis penelusuran dokumen yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir (Cresweel, 2015).
Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cross check data untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan validitas semantik (untuk
mengetahui ketepatan dalam mengartikan kata) dan prediktif (untuk mengetahui ketepatan memaknai data yang sudah dikelompokkan secara tematik).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tantangan Pendidikan Kewarganegaran
Istilah ganti menteri ganti kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia seolah menjadi hal yang membudaya. Istilah tersebut dirasa kurang tepat dalam konsep kajian pendidikan kewarganegaraan selama masa orde baru maupun sesudahnya. Kajian pendidikan kewarganegaraan pada masa orde baru diperkuat dalam produk politik yang dikenal dengan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai produk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di dalam GBHN tahun 1973, civic education dinamakan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Muatan Pendidikan Moral Pancasila diharuskan ada dalam kurikulum semua tingkat pendidikan sejak Taman Kanak Kanak (TK) sampai perguruan tinggi (PT).
Pada dasarnya, kebijakan pendidikan di suatu negara termasuk Indonesia merupakan produk yang terlahir sebagai kompromi antara kepentingan akademik dan kepentingan politik pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kerry J. Kennedy, kurikulum sekolah tidaklah netral karena merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pendidik profesional yang saling merebutkan pengaruh kepentingan (Samsuri, 2013).
Era globalisasi dan pasar bebas dewasa ini telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam setiap konteks kehidupan. Hal ini terlihat pada tataran kehidupan elit politik dan masyarakat bawah. Terjadinya korupsi, pelanggaran HAM, krisis moralitas, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya menjadi salah satu indikator dari permasalahan di atas. Tidak jarang di banyak negara, dampak negatifnya bisa berujung pada krisis multidimensi (Brata et al, 2020).
Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan terbentuknya negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama. Hal ini sejalan dengan amanat sila pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2), “Negara
menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Selain itu, pemerintah daerah, khususnya di wilayah kota yang heterogenitas sosio-kulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten, adalah kantung masyarakat (social enclaves) yang dituntut untuk memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan partikular.
Pancasila sebagai paradigma dan landasan ideologi bangsa Indonesia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh paradigma lain seperti positivisme, interpretivisme, dan kritis, yang dominan digunakan dalam penelitian dan pemikiran di ranah administrasi publik. Paradigma Pancasila tersebut disempurnakan dengan mempertegas pandangan teistik spiritualis sebagai puncak kemanusiaan kesadaran dan tujuan (Salampessy at al. 2018: 103). Selain itu, kekuatan Pancasila juga terletak pada sistem filsafat berupa piramida berhirarki dengan prinsip pertama percaya pada satu Tuhan tertinggi, sebagai referensi utama dari empat prinsip lainya dan merupakan bentuk kesadaran tertinggi manusia terhadap Tuhan, sumber kehidupan, yang kekuatannya meliputi dimensi material fisik dan nonmaterial/rohani (Purnomo. A.S., Widayat.W., 2021).
Sumber data dari Setara Institute menjadi patokan bagaimana peran pemuda saat ini dipertanyakan dalam merawat kebhinekaan yang sudah menjadi konstruksi bangsa dan negara Indonesia dalam mengambil semboyan “ Bhineka Tunggal Ika ”. Namun, belakangan ini, pemuda justru terprovokasi dan ikut dalam propaganda kontes perpolitikan di Indonesia dengan membingkai isu yang mengarah pada perpecahan.

## Tabel 1. Kota dengan Indeks Toleransi
Terendah No Kota Skor 1 Tunujungan Balai 2,817 2 Banda Aceh 2,830 3 Jakarta 2,880 4 Cilegon 3,420 5 Padang 3,450 6 Depok 3,490
No Kota Skor 7 Bogor 3,533 8 Makasar 3,637 9 Medan 3,710 10 Sabang 3,757 Sumber: Laporan Setara Institute 2018
Setara Institute pada 2016 melakukan survei terhadap 171 SMA Negeri se-DKI Jakarta dengan mengambil sampling 684 responden. Data Setara Institute menunjukkan 11,3% atau sekitar 77 responden setuju mengganti sistem pemerintahan menjadi khilafah, dan 5,1% atau sekitar 35 Responden setuju untuk mengganti Pancasila. Hal ini tentu menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam menjaga Pancasila. Hasil studi aktivis gerakan mahasiwa tahun 2016 yang dimuat dalam Kompas halaman 2, pada 4 Maret 2008 terhadap 11 perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, UNBRAW, UNPAD, UNHAS, UNAND, UNSRI, dan UNSYIAH, 4,5% sepakat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 80% menyetujui syariah sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, dan 15,5% menyetujui sosialisme sebagai pandangan hidup bangsa dan negara.
Tantangan lain yang dihadapi bangsa Indonesia ialah tantangan ideologi dunia yang semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengenal ideologi Pancasila, kita harus mengenal ideologi di dunia yaitu sebagai berikut:
1 Marxisme-Leninisme , paham/pandangan yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang mendasarkan pada dua prinsip; pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
2 Sosialisme, paham/pandangan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state.
3 Liberalisme, ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih menekankan pada hak individu.
4 Kapitalisme, pandangan yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk
menguasi sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki (Fadilah,
2019).
Mentalitas bangsa dan negara sedang diuji eksistensinya yang menyebabkan warga negara tidak percaya akan kekuatan dari ideologi bangsanya sendiri. Kita harus mengembangkan kecerdasan bangsa dengan pola-pola mentalitas yang diiringi dengan kesadaran yang kuat untuk mencintai, mempercayai, serta setia akan bangsa dan negara sendiri. Perlu adanya dinamika internal yaitu perubahan cara berpikir masyarakat dan bangsa.
Pembangunan bidang sosial bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu ditumbuhkembangkan kembali rasa malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu juga ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa).
Tantangan terhadap ideologi Pancasila tentu mengalami dinamika baik dari dalam negeri maupun dari ideologi besar yang ada di dunia sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sekarang, tugas masyarakat dan terlebih khusus tenaga pendidik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi adalah mampu memateraikan Pancasila dalam akal dan sanubari peserta didiknya. Permasalahan yang ditemukan, sekolah hanya menjadikan Pancasila sebagai hafalan tanpa memberikan gambaran makna dan bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari hari.
Peserta didik hanya melihat pendidikan Pancasila dan Kewarganageraan sebagai suatu mata pelajaran/mata kuliah yang hanya bersifat kompetisi mencari nilai. Padahal sebenarnya Pancasila mempunyai makna yang lebih penting dari sekedar nilai, yakni makna pemersatu dan kandungan cita-cita negara.
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sistem legitimasi. Kekuatan dan legitimasi ini tergantung pada dua hal, yaitu performance capacity dan pemerintah, serta pemahaman pada perasaan rakyat terhadap sistem legitimasi tersebut; Pertama, menyangkut kemampuan mewujudkan prinsip prinsip dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Kedua, menyangkut proses sosialisasi dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses internalisasi nilai nilai Pancasila tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
Prinsip pertama ini menegaskan karakteristik Indonesia sebagai negara religius. Hal ini diperkuat dengan fakta sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sejak lama dan secara turun-temurun mempercayai adanya Tuhan (Samsuri, 2013). Keberadaan semua makhluk di dunia ini adalah karena keberadaan Tuhan, yang disebut causa prima . Dengan landasan berpikir ini, kita akan menjelajah dari yang realitas terendah materialisme hingga realitas tertinggi kesadaran Ilahi. Kesadaran realitas tertinggi ditransmisikan oleh para founding fathers Indonesia ke depan generasi dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi.
Tentu saja, sudut pandang ini akan berhadapan langsung dengan paradigma positivisme yang hanya mementingkan realitas fisik. Meskipun dominan, paradigma positivis ternyata memiliki beberapa keterbatasan kontekstualitas. Selain realitas fisik, ada realitas non-fisik yang sering diabaikan dalam studi multi disiplin. Padahal, Indonesia telah dianugerahi aset religiusitas dan spiritualitas yang tidak ternilai harganya dengan dasar Pancasila sebagai ideologinya (Purnomo. A.S., Widayat.W., 2021).
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Adanya paradigma positivisme yang telah menetap dan tersebar baik di pemerintah dan organisasi sektor swasta telah menghasilkan individu-individu yang kurang sensitif terhadap kemanusiaan. Mereka tidak peduli bagaimana mereka harus memanusiakan manusia agar martabat mereka tetap terjaga (Denhardt, J.V., and Denhardt, 2015).
Dengan memahami prinsip kedua, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara manusiawi. Secara singkat dapat ditegaskan bahwa harkat dan martabat pengguna jasa publik harus dipertahankan dengan memelihara dialog yang produktif. Penyedia jasa publik yang baik merupakan mediator yang menjembatani berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (De Blasio, E., & Selva, 2016).
3. Persatuan Indonesia
Prinsip ketiga mencerminkan integritas tertinggi manusia berupa kesatuan ide, gerak, dan tujuan masyarakat Indonesia dalam keragaman sosial, budaya, dan wilayah berdasarkan keyakinan atau akal atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kutipan dari “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Darma Mangwra” menegaskan bahwa kebenaran mutlak (Tuhan) menyatukan semua perbedaan di Indonesia. Kesadaran itu terbukti mampu menopang keutuhan bangsa Indonesia sampai sekarang. Oleh karena itu, agar kesadaran ketuhanan dan semangat solidaritas para founding fathers tetap terjaga, prinsip ketiga ini harus dipertahankan dan dihidupkan kembali dalam ruang lingkup kehidupan kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing (Purnomo. A.S., Widayat.W., 2021).
4. Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakilan
Prinsip keempat ini lah yang menjadi dasar demokrasi Pancasila yang dilandasi oleh nilai- nilai kearifan yang bersumber dari kesadaran Ilahi, asas kekeluargaan, dan pertimbangan. Kesadaran akan esensi dari prinsip keempat akan memperkuat hubungan antara masyarakat Indonesia pada umumnya dan individu-individu di dalamnya secara khusus di bawah naungan kesadaran Ilahi. Prinsip ini mengingatkan kita pada konsep masyarakat madani yang di atasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, yang menuntut seluruh rakyatnya menaati hukum tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan (Purnomo. A.S., Widayat.W., 2021). Oleh karena itu, jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan hukum negara. Demikian pula dalam proses pembentukan peraturan dan
pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat di setiap tingkat pemerintahan (nasional, daerah, atau lingkup yang lebih kecil). Dengan kepengurusan ini, setiap produk keputusan dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena melibatkan semua elemen dengan penuh keikhlasan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Prinsip kelima ini dapat diwujudkan dengan menyeimbangkan materi dan kebutuhan spiritual. Perspektif ini membutuhkan konsistensi dari setiap individu dan masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai- nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara bersamaan dalam kehidupan. Keadilan yang dimaksud di sini didasarkan pada asas pertama bersifat deduktif, yang mengacu pada keadilan tertinggi datang dari wahyu, jadi yang perlu kita lakukan adalah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Konsep ini berbeda dengan versi filosofis seperti Aristoteles dan John Rawls yang bersifat induktif (rasional) dengan membagi keadilan menjadi tiga (hukum, komutatif, dan distributif). Oleh karena itu, semangat untuk mengimplementasikan kedua konsep di atas juga berbeda. Keadilan rasional biasanya hanya menjadi pedoman dalam kehidupan interaksi sosial (Purnomo. A.S., Widayat.W., 2021).

## b. Prospek Pendidikan Kewarganegaraan
Generasi emas Indonesia tahun 2045 dihadapkan dengan tantangan yang begitu kompleks. Globalisasi dengan didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membuat kehidupan semakin lebih kompleks sehingga sulit untuk dipahami dan diprediksi. Mindset atau pola pikir negarawan bangsa ini semakin jauh dari cerdas karena terjebak pada pola berpikir praktis. Mayoritas generasi milenial fokus pada kehidupan kuantitatif materialistik dan melupakan kehidupan kualitatif spiritual. Generasi milenial, generasi yang menerapkan pola berpikir kuantitatif materialistik menjadikan pengumpulan harta sebagai kriteria keberhasilan. Karakteristik generasi emas Indonesia tahun 2045 seharusnya diarahkan pada orientasi hidup kualitatif sipiritual yang
menjadikan kekuatan untuk membangun negara besar, jaya, maju dan bermartabat.
Dalam rangka mewujudkan cita cita bangkitnya generasi emas Indonesia tahun 2045, arah kebijakan pendidikan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan usia dini yang digencarkan sampai ke desa-desa, serta pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas. Intervensi diperlukan untuk peningkatan angka partisipasi kasar (APK) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dengan target sebesar 97% tahun 2020. Hal ini karena diperkirakan jika tanpa intervensi, APK 97% baru akan tercapai pada tahun 2040. Peningkatan APK pada perguruan tinggi dilakukan dengan meningkatkan akses, ketersediaan dan keterjangkauan.
Untuk mencapai tujuan pendidikan pada era generasi emas Indonesia 2045, ditetapkan sasaran pendidikan dalam tiga tahap sebagai berikut:
1.  Tahap pertama diagendakan selama 2016– 2025, dengan pembangunan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan perlu terus memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran, serta mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2.  Tahapan kedua diagendakan pada 2026–2035, dengan fokus pembangunan pendidikan yang direncanakan sebagai tahap mewujudkan manusia Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang, dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Untuk mencapai tujuan pendidikan pada tahap kedua, pemerintah memprioritaskan penguatan pendidikan karakter.
3.  Tahap ketiga diagendakan pada 2036– 2045, dengan pembangunan pendidikan yang diarahkan pada meningkatnya taraf pendidikan rakyat Indonesia sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia berdaya saing internasional.
Tantangan yang harus dihadapi saat ini merupakan krisis sumber daya manusia, terutama krisis moral dan karakter. Krisis karakter disebabkan pendidikan lebih berorientasi pada hal-hal yang
pragmatis yang berorientasi hasil dibanding yang lebih mendasar yaitu proses pemanusiaan manusia dan pembudayaan. Salah satu contoh pendidikan karakter di sekolah yang berorientasi pada praktis pragmatis terlihat dari sekolah atau kampus yang penuh dengan hiruk pikuk dan ramai seperti pasar karena berbagai produk dijual atau dipamerkan di sana (Darmaningtyas, 2015).
Sosialisasi Pancasila menuju generasi emas 2045 sebagai pembentuk karakter bagi generasi lebih relevan dilakukan mulai dari unit terkecil keluarga di rumah. Selanjutnya, di sekolah setiap mata pelajaran haruslah melandaskan diri pada nilai-nilai Pancasila, dan di masyarakat melalui penataran secara kategorial. Ki Hadjar Dewantara telah menyebut trilogi pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai motor pembentuk karakter dan mentalitas generasi emas. (Abi, 2017).
Berdasarkan gambaran kondisi yang telah dijelaskan, prospek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentu sebagai garis depan ujung tombak dalam pembentukan karakter generasi emas Indonesia tahun 2045. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipromosikan sebagai obat yang mujarab untuk memecahkan permasalahan dalam suatu negara. Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya diajarkan di sekolah, namun juga perlu dipahami untuk dikuatkan di masyarakat. Adanya konsep status kewarganegaraan sepanjang hayat menunjukkan perlunya pembinaan warga negara melalui sebuah sistem pendidikan.
Pendidikan kewarganegaraan mempunyai cita cita dan tujuan yang utuh dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang bermuara pada kemampuan pengambilan keputusan yang terintegrasi dengan baik . Keseluruhan kemampuan itu diperlukan oleh seorang individu agar dapat berperan sebagai warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan atau civic education mempunyai misi mendidik seorang peserta didik untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Berpartisipasi aktif di sini antara lain melalui kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik serta aspek lainya. Seorang warga negara harus mengerti bagaimana menjaga dari tirani
mayoritas, mengizinkan setiap orang termasuk mereka yang minoritas ikut serta secara bebas dan adil berpartisipasi dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi pemerintah negara mereka dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.
Mengajarkan prinsip-prinsip politik umum tertentu, seperti prinsip keadilan, toleransi, dan kesopanan, dalam civic education atau pendidikan kewarganegaraan juga memberikan landasan bagi persatuan nasional. Persatuan sosial tidak hanya membutuhkan prinsip bersama, tetapi juga rasa keanggotaan bersama. Warga negara harus memiliki rasa pada komunitas yang sama, dan keinginan untuk terus hidup bersama. Persatuan sosial secara singkat mengharuskan warga negara mengidentifikasi sesama warga negara sebagai salah satu dari kami. Rasa identitas bersama ini membantu mempertahankan hubungan kepercayaan dan solidaritas yang dibutuhkan oleh warga negara untuk menerima hasil keputusan kebijakan nasional.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menarik benang merah dalam sebuah kesimpulan yaitu: Pertama , tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045 harus dipersiapkan secara matang dengan desain yang sudah direncanakan. Hal ini penting karena beragamnya tantangan sebagai permasalahan bangsa sebagaimana telah dijelaskan, yaitu antara lain intoleransi, ketidakpercayaan terhadap ideologi Pancasila, dan pengaruh globalisasi. Semua tantangan tersebut menjadi tugas pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga kesatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang terangkum dalam berbagai dimensi, mulai dari dimensi keyakinan (ontologis), dimensi pengetahuan (epistimologis), dan dimensi tindakan (aksiologis).
Kedua, prospek Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu kajian akademis yang mempunyai berbagai dimensi. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai cita-cita dan tujuan yang utuh dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang bermuara
pada kemampuan pengambilan keputusan yang terintegrasi dengan baik . Keseluruhan kemampuan itu diperlukan oleh seorang individu agar dapat berperan sebagai warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab. Warga negara harus memiliki rasa pada komunitas yang sama, dan keinginan untuk terus hidup bersama. Persatuan sosial secara singkat mengharuskan warga negara mengidentifikasi sesama warga negara sebagai salah satu dari kami. Rasa identitas bersama ini membantu mempertahankan hubungan kepercayaan dan solidaritas yang dibutuhkan oleh warga negara untuk menerima hasil keputusan kebijakan nasional.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Terjadinya persatuan bangsa tidaklah mendadak, tetapi memiliki latar belakang pemersatu persamaan sejarah, khususnya penyatuan nilai-nilai mistik melalui sejarah, bahasa, seni, agama, dan pengetahuan. Dari sini muncul rasa kebangsaan dengan kesadaran penuh keinginan, kemauan, dan tenaga yang bertujuan untuk kemuliaan bangsa dengan berbagai kesatuan dan persatuan, yakni mendorong kepedulian diri atau mendorong kemandirian bangsa. Pendidikan mempunyai tugas pokok menanamkan nilai penghidupan dan kehidupan bangsa, secara alamiah atau cara-cara kemanusiaan
Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan Pendidikan kewarganegaraan antara lain sebagai berikut:
1.  Pendidikan nasional harus menjadi pengajaran yang selaras dengan penghidupan bangsa dan kehidupan bangsa, sehingga memandang nilai pendidikan mampu menumbuhkan jiwa cinta bangsa dan negara;
2.  Era keterbukaan dan globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk mempersiapkan generasi mudanya dengan kepribadian yang mengakar di atas budaya mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi, A. R. (2017). Paradigma membangun generasi emas indonesia tahun 2045. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (2).
Brata D.N.P., Mahatmaharti A.K., Istianingrum Rika., Hasanudin Cahyo., H. S. (2020).
Developing Pancasila And Civic Education (PPKN) Based On Local Wisdom. Humanities and Social Sciences Reviews , 8 (1), 768–773.
Cresweel, john w. (2015). Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset. International Journal of Physiology .
Darmaningtyas. (2015). Pendidikan yang Memiskinkan (Instrans P).
De Blasio, E., & Selva, D. (2016). Why choose open government? Motivations for the adoption of open government policies in four European countries. Policy & Internet ,
8 (3), 225–247.
Denhardt, J.V., and Denhardt, R. (2015). The new public sevice revisted. Public Administration Review , 75 (5), 664–672. https://www.jstor. org/stable/24757439
Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal of Digital Education, Communication, and Arts , 2 (2), 66–78.
Fauzi, A. (2017). Agama, Pancasila dan konflik Sosial di Indonesia. Lentera Hukum ,
4 (2), Lentera Huk. https://jurnal.unej. ac.id/index.php/eJLH/article/view/5295. Doi:ht tps://doi.org /10.19184/ejlh. v4i2.5295
Gredinant, D. (2017). Apllication Of State Defense Education In Colleges. Prodi Strategi Pertahanan Darat , 3 (1), 1–17.
Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara:Implementasi Nilai Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. Resolusi Jurnal Sosial Politik , 1 (1), 2018.
https://doi.org/https://ojs.unisiq.ac.id/ index.php/resolusi/issue/view/11
Ihsan. (2017). Kecenderungan global dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (2). Kaelan. (2018). Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya) .
Karsadi, D. (2017). Menciptakan Generasi yang

## Berwawasan Global Berkarakter Lokal
Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme dalam Pembelajaran PKn. Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (2).
Kemendikbud. (2017). Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045. In Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia . Kementerian Pendidian dan Kebudayaan Republik Indonesia. https:// paska.kemdikbud.go.id/wp-content/ uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi- Emas-2045-.pdf
Purnomo. A.S., Widayat.W., P. W. . (2021). Pancasila’s Perspective on Dichotomous View between Inspection and Public Service in Immigration Border Control. International Journal of Religious and Cultural Studies , 3 (2). https://doi.org/doi. org/10.34199/ijracs.2021.09.06
Rukiyati. (2017). Pendidikan moral di sekolah.
Humanika , XVII (1).
Samsuri. (2013). paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 .
T.E, P., & R., S. H. R. H. M. dan M. (2016). Puspawarna Pendidikan Tinggi Indonesia . Kementerian Ristekdikti RI.
Yuningsih, Y. (2019). Pendidikan Kecakapan Abad
Ke-21 Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar , 9 (1), 135–152.