## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU
DARI PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA

## BANDAR LAMPUNG
Aryana Wisastra, 1 Baharudin, 2 Indah Satria 3

## Abstract
Indonesia  began  to  regulate  the  procurement  of  goods/services  electronically  from the  government  since  2010.    This  is  indicated  by  the  appointed  Presidential regulation number 54 year 2010 as amended by Presidential Regulation No. 4 year 2015,  then  amended  again  to  be  presidential  Regulation  No.  16  year  2018  on procurement  of  goods/services  Government.  The  problem  that  will  be  discussed  is how  the  implementation  of  goods  procurement/Government  services  are  reviewed from the Presidential Decree No. 16 of 2018 at the Land Office of Bandar Lampung, what  are  the  inhibitory  factors  in  the  implementation  of  the  procurement  of goods/services in the Office  Land of Bandar Lampung. The research methods used are normative and empirical juridical, using secondary and primary data. Results of the  research  from  the  implementation  of  goods  procurement/Government  Services reviewed  from  Presidential  Decree  No.  16  of  2018  in  the  Land  office  of  Bandar Lampung now has referred to the Presidential Decree No. 16 of 2018, the inhibitory factor  in  the  implementation  of  goods  /services  in  the  Land  office  of  Bandar Lampung  City,  among  others,  lack  of  human  resources  that  have  a  certificate  of expertise, network/servers that are frequent disruptions and difficult when creating the approximate price yourself.

## Keywords: procurement, goods/services, land

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai    organisatoris    negara  berkewajiban  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Salah  satu kebutuhan  masyarakat  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  cukup  penting adalah  pengadaan  barang/jasa.  Penyelenggaraan  pemerintahan  Republik Indonesia  pada  dasawarsa  terakhir    telah    memasuki  era  reformasi  birokrasi, dimana  pemerintah  wajib  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  tata  kelola
1 Mahasiswa  Magister  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung,    aryanawisastra@ yahoo.co.id
2 Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, baharudin@ubl.ac.id 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, indah.satria@ubl.ac.id
pemerintahan yang baik ( good governance ), antara  lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pengadaan  barang/jasa  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dibiayai  dari APBN/APBD  pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden RI (selanjutunya disingkat  Perpres)  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  yang  kemudian  digantikan  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang    Pengadaan  Barang/Jasa  pemerintah.  Tujuan diberlakukannya  Peraturan  Presiden  ini  adalah  agar  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  dilakukan  secara  efisien,  efektif,  transparan,  terbuka,  bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Pada  mulanya  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  dilaksanakan  secara konvensional yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna barang/jasa atau panitia  (Purwosusilo,  2014:  33).  Namun  dalam  praktek  pelaksanaannya  banyak terjadi  penyimpangan-  penyimpangan  dan  prinsip-prinsip  dan  ketentuan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  diatur  dalam  kepres  80  tahun  2003. Penyimpangan  tersebut  ada  yang  berwujud  penyimpangan  administrasi  juga berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara (Agung Djojosoekarto (ed),  2008,  44).  Pada  lelang  konvensional, aanwijzing dilaksanakan        secara terbuka    untuk   suatu   tender. Sehingga mengingat penyedia barang/jasa  telah pernah  bertemu  atau  setidak-tidaknya  mengetahui  siapa  saja  yang  ingin memberikan  penawaran  dalam  lelang,  maka  penyedia  tersebut  bisa  saja berkomunikasi  di  lain  waktu  dan  tempat  untuk  merancang  arisan  tender.  Arisan tender  adalah  persengkokolan  di  antara  para  pelaku  usaha  untuk  menciptakan persaingan  semu  di    antara    peserta    tender  (Adrian  Sutedi,  2009,  120). Berdasarkan  uraian  di  atas,  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Perpres Nomor  16  Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung? Apa faktor- faktor    penghambat    dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Kantor Pertanahan Kota Bandar  Lampung?. Metodologi Penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk tentang yang akan dibahas dan dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  maka  dalam  penelitian  ini  diperlukan metode  tertentu.  Adapun  metode  penelitian  yang  peneliti  pergunakan  dalam kerangka  penulisan  ini  yaitu  yuridis  normatif  dan  empiris,  menggunakan  data sekunder dan primer.

## A. II. PEMBAHASAN
a. Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  ditinjau  dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Menurut  Ahmad  Aminullah,  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor    Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung memiliki beberapa tahap yaitu :
1) Pengumuman
2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
3) Pemberian penjelasan
4) Pemasukan  dokumen penawaran
5) Pembukaan  dokumen penawaran
6) Evaluasi  penawaran
7) Evaluasi  kualifikasi
8) Pembuktian kualifikasi
9) Pembuatan beritaa cara hasil pelelangan
10) Penetapan pemenang
11) Pengumuman pemenang
12) Sanggahan
13) Sanggahan banding  (apabila  diperlukan), dan
14) Penunjukkan penyedia barang/jasa.
Setelah  semua  tahapan  tersebut  dilaksanakan  oleh  pantia,  maka  kegiatan selanjutnya adalah:
a) Pembuatan SBPPK oleh Pejabat Pembuat Komitmen
b) Penandatanganan kontrak
c) Pembayaran uang muka
d) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan
e) Serah terima pekerjaan
Selain tahapan di atas kita pun tetap mengacu  terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Menurut Wila Arintia. R selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung, mengatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh    Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung    telah    mengacu  pada  Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Menurut  Mutiara  Safitri  selaku  Bendahara  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar Lampung,  beliau  mengatakan bahwa pelaksaaan pengadaaan  barang/jasa pemerintah  sudah  mengacu  pada  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018.  Pengadaan barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung    telah    sesuai  dengan
Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Seperti pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kota Bandar  Lampung  melakukan  Pengadaan  Langsung  Pekerjaan  Konstruksi/Jasa berupa perbaikan loket yang bernilai Rp.150.000.000, jumlah ini masih di bawah Rp.200.000.000  yang  merupakan  batas  maksimal  untuk  melakukan  pangadaan barang/jasa secara langsung.
Menurut  Sholin  selaku  Pejabat  Pengadaaan  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar lampung, beliau mengatakan bahwa pengadaan  barang/jasa  pemerintah masih  masa  transisi  dari  yang  tadinya  menggunakan  Perpres  Nomor  54  Tahun 2010  tentang    Pengadaan  Barang/Jasa  berubah  sekarang  ke  Perpres  Nomor  16 tahun 2018 tentang Barang/Jasa. Menurut Candra Cahyadi salah satu anggota Unit Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Kantor    Wilayah    Provinsi  Lampung,  belum  seluruh satuan  kerja  dapat  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sesuai dengan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018,  beliau  mengatakan  bahkan  yang  sesuai dengan  Perpres  54  Tahun  2010  belum  bisa  terlaksana  dengan  sempurna  sampai sekarang ini.
Governance merupakan  serangkaian  proses  interaksi  sosial  politik  antara pemerintah  dengan  masyarakat    dalam    berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. (Sumarto Hetifa Sj, 2003:89)
Governance merupakan    mekanisme-mekanisme,    proses-proses  dan institusi-institusi  melalui  warga  Negara  mengartikulasi  kepentingan-kepentingan mereka,  memediasi  perbedaan-perbedaan  mereka  serta  menggunakan  hak  dan kewajiban  legal  mereka. Governance merupakan  proses  lembaga-lembaga pelayanan,  mengelola  sumber  daya  publik  dan  menjamin  realita  hak  azasi manusia. Dalam  konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas  dari  penyalahgunaan  wewenang  dan  korupsi  serta  dengan  pengakuan  hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. (Dede Rosyada, 2000: 56).
Dapat  dianalisis  bahwa  pelaksaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung sudah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa,  dikaitan  dengan  teori Good Governance menurut  Kooiman, governance merupakan  serangkaian  proses interaksi  sosial  politik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas  kepentingan-kepentingan  tersebut,  maka  Perpers  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/jasa  adalah  satu  wujud  untuk  menciptakan Good Governance .
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  dapat  dianalisis  dari  Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance , yaitu:

## 1. Partisipasi ( Participation )
Dilihat dari aspek partisipasi, pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  pemerintah  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung sudah  terpenuhi,  terlihat  pada  proses  pelaksaanaan  banyak  pihak    yang    ikut berpartisipasi  di  dalamnya  Menurut  Ahmad  Aminullah,    selaku  Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung seperti Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Bendahara,  Pejabat Pengadaan dan Unit pelayanan Pengadaan (ULP).

## 2. Penegakan hukum ( Rule Of Low )
Dilihat dari aspek penegakan hukum, dalam pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018  tentang  Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  terdapat  sanksi  administrasi maupun sanksi pidana walaupun dari narasumber yang Penulis wawancarai tidak menjelaskannya namun dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa  Pemerintah  dijelaskan  tentang  sanksi  yaitu  pada  BAB  XII  Bagian Ketiga,  Pasal  78  sampai  Pasal  82,  maka  dari  aspek  penegakan  hukum  Perpres Nomor  16    Tahun  2018  tentang  Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  telah terpenuhi.

## 3. Transparansi ( Transparency )
Dilihat  dari  aspek  Transparansi,  dalam  pelaksanaan  Perpres  Nomor  16  Tahun 2018  tentang  Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  telah  memenuhi  aspek  ini, karena menurut narasumber  Ahmad  Aminullah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Mutiara Safitri selaku  Bendahara  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung  mengatakan  bahwa saat  ini  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018, maka e-Procurement (pembelian  secara  elektronik)  merupakan  salah  satu  bagian  daripada  Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perpres ini telah menerapkan sistem elektronik, sehingga transparansi  harga  barang/jasa  dalam  pengadaan  bisa  lebih  mudah  dalam pengecekan.

## 4. Responsif ( Responsiveness )
Pada  pelaksanaan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, aspek responsif sudah ada di dalamnya, karena menurut narasumber  Ahmad  Aminullah  selaku    Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018 walau tidak dijabarkan oleh narasumber secara langsung namun pada BAB XII Pengawasan, Pengaduan, Sanksi
dan Pelayanan Umum, ini merupakan  unsur  positif  yang  ada  di  Perpres  Nomor 16      Tahun      2018      tentang      Pengadaaan      Barang/Jasa  Pemerintah,  adanya pengawasan internal dan juga masyarakat bisa mengadu apabila ada kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 5. Konsensus ( Consensus Orientation )
Aspek  Konsensus  dalam    pelaksaanaan    Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah jelas sudah ada di dalamnya, karena menurut narasumber    Ahmad    Aminullah  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung  mengatakan  bahwa  saat  ini pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung telah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 walau tidak dijabarkan secara langsung  oleh  para  narasumber,  namun  terlihat  dalam    pengadaan  barang/jasa pastinya  telah  dimufakatkan  bersama  dalam  pelaksaanaannya,  ada    tahapan- tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 6. Kesetaraan dan keadilan ( Equity )
Aspek  Kesetaraan  dalam  pelaksanaan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  telah  terpenuhi,  karena  menurut narasumber  Ahmad  Aminullah  selaku    Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018 walaupun narasumber tidak menjelaskan  secara  jelas  namun  salah  satu  contoh  dalam  mengadakan  lelang tender, semua kontraktor atau penyedia barang bisa ikut asalkan telah memenuhi syarat (tidak bermasalah hukum,  dll)  dalam mengikuti lelangnya.

## 7. Efektifitas dan efisien
Aspek  efektifitas  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  telah  terpenuhi,  karena  menurut narasumber  Ahmad  Aminullah  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018 walau tidak dijelaskan secara jelas namun Perpres Nomor 16 tahun 2018 sudah mengenal e- Procurement maka lebih  efektif  dalam  melakukan  pengadaan  barang/jasa,  lebih  cepat  dan  lebih
mudah. e-Procurement merupakan salah satu  contoh efektifitas dan efisien dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Akuntabilitas
Aspek Akuntabilitas dalam pelaksaanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  juga  jelas  sudah  ada,  karena  menurut narasumber  Ahmad  Aminullah  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018 walau tidak dijelaskan secara jelas  namun  dalam  Perpres  Nomor  16  tahun  2018  pejabat  yang  berwenang mempunyai    tanggungjawab    apabila  terjadi  kesalahan  ataupun  masalah  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  khususnya  dalam  hal  ini  pejabat  yang berwenang    dalam    pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar lampung
9. Visi Strategi ( Strategic Vision )
Aspek  Visi  Stategi  dalam    pelaksanaan    Perpres    Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaaan  Barang/Jasa  Pemerintah  jelas  ada,  pemerintah  selalu  ingin mewujudkan Good  Governance maka  dari  itu  Perpres  ini  adalah  perubahan kesekian kalinya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut narasumber Ahmad  Aminullah  selaku    Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor  Pertanahan Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku    Bendahara  Kantor Pertanahan    Kota    Bandar    lampung  mengatakan  bahwa  saat  ini  pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung telah mengacu pada  Perpres  Nomor    16    tahun  2018  walau  tidak  dijelaskan  secara  jelas  namun Perpres  Nomor  16  tahun  2018  Strategi  yang  paling  utama  di  Perpres  ini  adalah pengadaan  barang/jasa  secara online, salah  satu  strategi  pemerintah  menekan korupsi yang banyak terjadi di lembaga khususnya dalam pengadaan barang/jasa.
b. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Menurut Ahmad Aminullah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim keahlian dalam pengadaaan barang/jasa, kemudian  masalah  Jaringan/ server yang  sering  terjadi  gangguan  dan  masalah pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang terlalu lama.
Menurut  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung,  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  yaitu pertama,  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  /Pegawai  pemerintah  yang memiliki  sertifikat  keahlian  pengadaan  barang/jasa,  sehingga  satu  kantor Pertanahan  hanya  memiliki  beberapa  pejabat  pengadaan  (untuk  pengadaan langsung). Kedua, Jaringan /server LPSE yang telah ditunjuk sebagai tempat/wadah penyampaian  lelang  terkadang  mengalami  gangguan.  Ketiga,    terkadang    jangka waktu antara pembuatan HPS (spesifikasi dan harga barang) terlalu lama dengan pembukaan  penawaran  pemenang  lelang,  sehingga  harga  sudah  tidak  lagi  sesuai atau spesifikasi barang tidak ada lagi  di pasaran, maka dari itu biasanya diadakan peninjauan dan adendom (untuk pelelangan sederhana).
Menurut  Mutiara  Safitri  selaku  Bendahara  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar  Lampung,    beliau    mengatakan  bahwa  faktor-faktor  penghambat  dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yaitu:
a) Terbatasnya tenaga/SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
b) Kurangnya  keahlian  memakai  program    dalam e-Procurement atau memakai internet.
c) Belum adanya integrasi system dalam e- Procurement antar  pihak-pihak terkait/instansi terkait untuk klarifikasi dokumen.
d) Kesulitan dalam melihat kelegalan suatu dokumen yang tercantum dalam e- Procurement , seperti materai dan tanda tangan.
Menurut Sholin selaku Pejabat Pengadaaan di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung, beliau mengatakan bahwa faktor penghambat pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung. Menurut Candra Cahyadi salah satu anggota Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kantor  Wilayah  Provinsi Lampung, faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu Pertama, belum adanya suatu unit/bidang/jabatan fungsional khususyg menangani pelaksanaan PBJ di masing-masing satuan kerja, hanya beberapa satuan kerja yang sudah memilikinya. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab bagi pelaksana PBJ. Selain itu sebagai ASN tentu akan lebih memilih Tusi yang melekat padanya daripada mengerjakan tugas yang lebih berat resikonya. Kedua, kurangnya kemampuan individu yang telah memegang Sertifikat Keahlian PBJ bila di praktekkan langsung dalam Pelaksanaan PBJ. Ketiga, Kurangnya perlindungan dari instansi bila pelaksana PBJ terbentur suatu masalah dalam melaksanakan PBJ. Keempat, belum adanya jaminan bahwa memiliki sertifikat keahlian PBJ yang notabene lulus ujian PBJ dapat melaksanakan
PBJ. Faktor eksternal yaitu peraturan mengenai PBJ masih sulit dipahami, kurangnya pelatihan dan bimbingan dari instansi tentang PBJ, sosialisasi perkembangan peraturan PBJ  masih kurang, dan banyaknya tekanan pada pelaksana PBJ.
Lawrence  M.  Friedman    mengemukakan    bahwa  efektif  dan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur hukum  ( struktur  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya hukum    ( legal    culture ).  Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum, substansi  hukum  meliputi  perangkat  perundang-  undangan  dan  budaya    hukum merupakan  hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat.
Dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penghambat  pengadaan  barang/jasa  di Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung  teridiri  dari  faktor  internal  dan  faktor eksternal.
Faktor  internal  yaitu  pertama,  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) /Pegawai  pemerintah  yang  memiliki  sertifikat  keahlian  pengadaan  barang/jasa, sehingga  satu  kantor  Pertanahan  hanya  memiliki  beberapa  pejabat  pengadaan (untuk  pengadaan  langsung).  Kedua,  Jaringan /server LPSE  yang  telah  ditunjuk sebagai  tempat/wadah  penyampaian  lelang  terkadang  mengalami  gangguan. Ketiga, terkadang jangka waktu antara  pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terlalu  lama  dengan  pembukaan  penawaran  pemenang  lelang,  sehingga  harga sudah tidak lagi sesuai atau spesifikasi barang tidak ada lagi di pasaran, maka dari itu biasanya diadakan peninjauan dan adendom (untuk pelelangan sederhana).
Faktor  eksternal  yaitu  pertama,    aturan    yang    ada  masih  sulit  dipahami. Kedua,  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  tentang  perkembangan  aturan pengadaan  barang/jasa.  Ketiga  banyak  tekanan  dari  luar.  Berdasarkan  Teorinya Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem  hukum, yakni:
1) Struktur Hukum ( struktur of law )
Dalam  teori  Lawrence  Meir  Friedman  hal  ini  disebut  sebagai  sistem  Struktural yang  menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan  baik. Menurut  Ahmad  Aminullah,  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Banda  Lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung,  Sholin  selaku  Pejabat Pengadaaan  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung  dan    Candra  Cahyadi salah  satu  anggota    Unit    Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Kantor  Wilayah  Provinsi Lampung pelaksaan pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini sudah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah artinya  lembaga  (Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung)  telah  bisa melaksanakan  Perpres  tersebut,  namun  dalam  pelaksaannya  terdapat  beberapa
hambatan yang terjadi seperti menurut Mutiara Safitri selaku Bendahara di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yaitu:
a. Terbatasnya tenaga/SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
b. Kurangnya  keahlian  memakai  program    dalam e-Procurement atau memakai internet.
c. Belum adanya integrasi system dalam e- Procurement antar  pihak-pihak terkait/instansi terkait untuk klarifikasi dokumen.
d. Kesulitan dalam melihat kelegalan suatu dokumen yang tercantum dalam e- Procurement , seperti materai dan tanda tangan.
2) Substansi Hukum ( substance of the law )
Dalam  teori  Lawrence  Meir  Friedman  hal  ini  disebut  sebagai  sistem substansial  yang  menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Substansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh    orang    yang  berada  dalam sistem  hukum  yang    mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru yang  mereka  susun.  Dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  Menurut narasumber  Ahmad  Aminullah  selaku    Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018 walau tidak dijelaskan secara jelas  namun  Perpres  Nomor  16  tahun  2018  pelaksaaan  sudah  jelas  tahapannya, siapa  pelaku,  apa  kewenangannya,  tata  cara,  serta  sanksi  telah  diatur  sehingga pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  hanya  tinggal  mengikuti  Perpres  Nomor  16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## 3) Budaya Hukum ( legal culture )
Budaya  Hukum  menurut  Lawrence  Meir  Friedman  adalah  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum-kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapannya.  Kultur  hukum  adalah  suasana  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan. Budaya  hukum  erat    kaitannya    dengan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah  pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.  Menurut narasumber  Ahmad  Aminullah  selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung,  Wila  Arintia.  R  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan  Mutiara  Safitri  selaku Bendahara Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  lampung mengatakan bahwa saat ini
pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  lampung telah mengacu pada Perpres Nomor  16  tahun 2018 walau tidak dijelaskan secara jelas namun dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 terdapat  beberapa perubahan pola  pelaksaaan  pengadaan  barang/jasa  dari  perpres  sebelumnya,  seperti penggunaan e-Procurement ini  merupakan  salah  satu  cara  agar  terciptanya transparansi    serta    meminimalisir  terjadinya  Korupsi  Kolusi  Nepotisme  (KKN) dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  walaupun  dalam  pelaksaannya menurut narasumber masih terhambat oleh jaringan/ server yang sering gangguan.

## III. PENUTUP
Pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di  Kantor  Pertanahan Kota  Bandar  lampung  sudah  mengacu  pada  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dikaitan dengan teori Good Governance menurut Kooiman, governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  intervensi  pemerintah    atas  kepentingan- kepentingan tersebut, maka Perpers Nomor 16 Tahun 2018  tentang  Pengadaan Barang/jasa  adalah  satu  wujud  untuk  menciptakan Good  Governance .  Faktor penghambat pengadaan  barang/jasa  di  Kantor  Pertanahan Kota  Bandar  lampung teridiri  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yaitu  pertama, kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  /Pegawai  pemerintah  yang  memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, sehingga satu kantor Pertanahan hanya memiliki  beberapa  pejabat  pengadaan  (untuk  pengadaan  langsung).  Kedua, Jaringan /server LPSE  yang  telah  ditunjuk  sebagai  tempat/wadah  penyampaian lelang  terkadang  mengalami  gangguan.  Ketiga,  terkadang  jangka  waktu  antara pembuatan  HPS  (spesifikasi  dan  harga  barang)  terlalu  lama  dengan  pembukaan penawaran  pemenang  lelang,  sehingga  harga  sudah  tidak  lagi  sesuai    atau spesifikasi  barang  tidak  ada  lagi    di    pasaran,    maka  dari  itu  biasanya  diadakan peninjauan  dan adendom (untuk  pelelangan  sederhana).  Faktor  eksternal  yaitu pertama, aturan yang ada masih sulit  dipahami. Kedua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perkembangan aturan pengadaan barang/jasa. Ketiga banyak tekanan dari luar.
Diharapkan  kepada  pemerintah  dapat    mencari  solusi  terhadap  faktor- faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  yang  mengacu pada  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  khususnya  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar  lampung,  sehingga  bisa  membuat  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa menjadi  lebih  maksimal  hasilnya.  Penerapan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum  bisa dilaksanakan sepenuhnya karena  masih  masa  trasnsisi  dari  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  ada  baiknya  para  pajabat  maupun  satuan
kerja  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  khusunya  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar  Lampung  cepat  sepenuhnya  mengacu  pada  Perpres  Nomor  16  Tahun 2018, agar dapat tercipta kemajuan daripada aturan yang baru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agung  Djojosoekarto  (ed).  2008. E-Procurement  di  Indonesia,  Pengembangan Layanan  Pengadaan  Barang  dan  jasa  Secara  Elektronik. Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional. Jakarta.
Adrian  Sutedi.  2009. Apek  Hukum    Pengadaan    Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya. Sinar Grafika.  Jakarta. Dede Rosyada Dkk. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani . ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta Purwosusilo,  2014, Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Sumarto Hetifa Sj. 2003. Inovasi. Partisipasi dan Good Governance . Yayasan Obor Indonesia. Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  38  tahun  2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  dan  Kantor  Pertanahan  di Kabupaten/Kota
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## C. Sumber Lain
Jurnal  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Suatu  Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah , Media Hukum Vol. 24 No.  2
Jurnal Riset Akuntansi Going  Concern.  2017. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan    Jasa  (Penunjung  Langsung)  Pada  Di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan  Ruang Kota Manado.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.