Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Implementasi E-ABK (Electronic Analisis Beban Kerja) pada Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

## INFO PENULIS
Isma Nurcahyaningtyas Universitas Pembangunan Nasional “Vetaran” Jawa Timur ismanurcahyaningtyas03@gmail.com +6285609554558
Kalvin Edo Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id +6285655225909

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Nurcahyaningtyas, I. N., & Wahyudi, K. E. (2024). Implementasi E-ABK (Electronic Analisis Beban Kerja) pada Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 535-544.

## Abstrak
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Analisis  jabatan  dan  Analisis  Beban  Kerja, menyebutkan  bahwa  intansi  pemerintah  wajib  menghitung  jumlah  kebutuhan  jabatan pegawai  negeri  sipil  berdasarkan  analisis  jabatan  dan  analisis  beban  kerja  guna memenuhi  kebutuhan  struktur  organisasi  pada  instansi  pemerintahan  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini di lihat dari permasalahan yang ada pada Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu beberapa pegawai masih kurang memahami adanya Analisis Beban Kerja yang dimana Analisis Beban  Kerja itu sangat penting untuk menentukan jumlah pemenuhan pegawai dan menentukan berapa jumlah tanggung jawab beban kerja yang tepat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi E- ABK  Pada  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  Kota  Surabaya.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik    pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi  ,  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah Sekretaris  Kecamatan  Tambaksari  dan  Kepala  sub  bagian  umum  dan  kepegawaian kecamatan  tambaksari.  Penelitian  ini  menggunakan  empat  indikator  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi,  dan  stuktur  birokrasi.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa implementasi  penggunaan  aplikasi  Analisis  Beban  Kerja  di  Kecamatan  Tambaksari  Kota Surabaya  dikatakan  masih  kurang  efektif  dan  belum  optimal  dalam  pelaksanaannya, karena  tidak  adanya  sosialisasi  pegawai  dalam  pelaksanaan  pengisian  aplikasi  tersebut. Dapat  di  simpulkan  bahwa  implementasi  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  adanya beberapa  kendala  dari  segi  pemahaman  pegawai  dan  komunikasi  antara  pegawai Kecamatan dengan Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam melaksanakan pengisian data dukung analisis beban kerja dalam aplikasi E-ABK.
Kata Kunci: Analisis Beban Kerja, Implementasi, Kecamatan Tambaksari
Based  on  the  Minister  of  State  Apparatus  Empowerment  and  Bureaucratic  Reform Regulation  Number  1  of  2020  concerning  Guidelines  for  Job  Analysis  and  Workload Analysis, it is stated that government agencies are required to calculate the number of civil  servant  positions  needed  based  on  position  analysis  and  workload  analysis  in order to meet the organizational structure needs of government agencies in accordance with with its main duties and functions. This research looks at the problems that exist in the Tambaksari sub-district office, Surabaya City, namely that some employees still  do not  understand  the  existence  of Workload  Analysis,  where  Workload  Analysis  is  very important  to  determine  the  number  of  employee  fulfillment  and  determine  the  right amount  of  workload  responsibility.  The  aim  of  this  research  is  to  describe  the implementation of E-ABK at the Tambaksari District Office, Surabaya City. This research uses  qualitative  research  methods  with  a  descriptive  approach.  Data  collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants in this research were the Secretary of Tambaksari District and the Head of the general and civil service  sub-district  of Tambaksari  District.  This  research  uses  four  indicators,  namely communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  The  results  of  this research  explain  that  the  implementation  of  the  use  of  the  Workload  Analysis application in Tambaksari District, Surabaya City is said to be still less effective and not optimal  in  its  implementation,  because  there  is  no  employee  socialization  in  the implementation  of  filling  out  the  application.  It  can  be  concluded  that  the implementation  has  not  been  carried  out  well  because  there  are  several  obstacles  in terms of employee understanding and communication between District employees and the Surabaya City Regional Secretariat in filling in data to support workload analysis in the E-ABK application.
Key Words: Workload Analysis, Implementation, Tambaksari District

## A. Pendahuluan
Implementasi  merupakan  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  suatu  perencanaan, kesepakatan  ataupun  penerapan  kewajiban.  Implementasi  dapat  di  katakan  sebagai  suatu tindakan  pelaksanaan dari  sebuah  rencana  yang  sudah disusun  secara  rinci.  Implementasi  ini dapat  dilakukan  setelah  menyusun  perencanaan  yang  sudah  di  anggap  tepat,  bukan  hanya kegiatan  tetapi  implementasi  adalah  suatu  perencanaan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Ada beberapa  model  implementasi  kebijakan  publik  salah  satunya  implementasi  menurut  George Edward  III,  terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan  yaitu implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4)  struktur  birokrasi.  George  Edward  III  (1980:1)  menyatakan  bahwa  masalah  utama  dalam administrasi  publik  adalah  Lack  of  attention  to  implementation.  Dari  model  implementasi  ini terjadi  hubungan  timbal  balik  adanya  pengaruh  baik  langsung  ataupun  tidak  baik  langsung terhadap implementasi kebijakan dan hubungan timbal balik diantara keempat faktor tersebut. Oleh  karena  dapat  di  lihat  apabila  terjadinya  implementasi  kebijakan  yang  efektif  dan  tidak efektif dari ke empat faktor tersebut.
Pada  indikator  pertama  yaitu  komunikasi.  Komunikasi  dapat  di  artikan  sebagai  proses penyampaian informasi komunikator kepada pihak komunikan. Dalam hal ini dapat di jelaskan bahwa pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang seharusnya di persiapkan dan di lakukan untuk menjalankan tugas atau kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran ini dapat dicapai sesuai  dengan  harapan  yang  efektif  dan  tidak  mencegah  terjadinya  miskomunikasi.  Indikator kedua  yaitu  sumberdaya.  Sumberdaya  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  suatu  pelaksanaan  kebijakan.  Tanpa  adanya  sumberdaya  pendukung  seperti kualitas manusia  pelaksanaan kebijakan kurang optimal. Karena kunci keberhasilan kebijakan ada  pada  sumberdaya  manusia.  Indikator  ketiga  disposisi.  Disposisi  merupakan  sikap
karakteristik  seorang  implementor  yang  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Adanya  sikap  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis  untuk  menerapkan  suatu  kebijakan seperti  para  pelaku  kebijakan  memiliki  keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara sungguh sungguh agar tidak menghambat jalannya implementasi kebijakan. Indikator keempat yaitu  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  yaitu  sebuah  struktur  birokrasi  yang  bertugas melaksanakan  kebijakan  dengan  memiliki  dampak  besar  terhadap  pelaksanaannya.  Pada struktur  organisasi  yang  menyeluruh  dapat  menyebabkan  kelemahan  pengawasan  dan prosedur birokrasi yang rumit. Terdapat dua hal struktur organisasi yaitu, Standard Operating Procedures  (SOP)  berasal  dari  pihak  internal  organisasi.  Yang  kedua  berpengaruh  dalam pelaksanaaan  kebijakan  adalah  fragmentasi  berasal  dari  pihak  eksternal  organisasi.  Hal  ini bertujuan untuk kesuksesan suatu kebijakan (Ginting & Bintang, 2021).
Analisis beban kerja adalah suatu sistematis guna menentukan jumlah pegawai untuk dapat menyelesaikan  pekerjaan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  di  tentukan  dan  untuk  mencapai tujuan  suatu  organisasi  (Suhartini  et  al.,  2022).  Tujuan  analisis  beban  kerja  yaitu  untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam  suatu  instansi  pemerintah.  Seorang  pegawai  mampu  bekerja  dengan  baik  apabila  di imbangi  dengan  kondisi  lingkungan  kerja  yang  baik,  nyaman  dan  mendukung  sehingga  dapat mencapai  hasil  yang  optimal  dalam  bekerja.  Kondisi  kerja  yang  tidak  kondusif  bisa menyebabkan  menurunnya  produktivitas  dan  profesionalisme  kerja.  Dengan  itu  dapat diketahui  apabila  beban  kerja  nya  sedikit  tetapi  jumlah  pegawainya  banyak  atau  melebihi capaian,  nantinya  akan  terjadi  pengurangan  jumlah  pegawai  atau  jumlah  tenaga  kerja  pada suatu  instansi  tersebut.  Selain  itu  analisis  beban  kerja  dapat  memberikan  hasil  suatu  kinerja pegawai pada suatu jnstansi selama mengerjakan pekerjaan tersebut dari tingkat efisiensi kerja, standar kinerja, waktu penyelesaian, serta prestasi kerja. Oleh karena itu pelaknsanaan analisis beban  kerja  perlu  adanya  sumberdaya  manusia  yang  baik  dan  berkompeten  agar  kinerja pegawai dapat berjalan dengan optimal dan mencapai tujuan yang di inginkan (Samudra, 2024).
Aplikasi  E-ABK  (analisis  beban  kerja)  merupakan  sistem  komputerisasi  secara  online berbasis  web  application  yang  meliputi  banyak  hal,  sehingga  dapat  di  akses  dimana  saja  dan kapan  saja.  E-ABK  sudah  disesuaikan  dalam  peraturan  pemerintah,  sehingga  dapat  di implementasikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  peraturan  keputusan  yang  telah  berlaku. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Analisis  jabatan  dan  Analisis  Beban  Kerja,  hal  ini menjelaskan  bahwa  dengan  melakukan  suatu  pembaharuan  dan  perubahan  yang  mendasar terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  dalam  menyangkut  aspek kelembagaan  atau  organisasi,  serta  sumber  daya  manusia  dan  ketatalaksanaan  dengan membangun aparatur negara yang memiliki visi, misi, menjalankan tugas, fungsi dan perannya masing-masing dengan cara efektif dan efisien dalam hal meningkatkan pelayanan publik agar lebih  baik  lagi  dari  yang  sebelumnya.  Peraturan  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  setiap instansi  pemerintah  wajib  menghitung  jumlah  kebutuhan  jabatan  pegawai  negeri  sipil  sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan peraturan analisis jabatan dan analisis beban kerja seperti pasal  56  dan  94  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tetang  Aparatur  sipil negara  (Fitriani, 2022).
Berdasarkan  jumlah  data  kepegawaian  yang  saya  temukan  pada  Kantor  Kecamatan Tambaksari  Kota  Surabaya  yaitu  terdapat  21  PNS  dan  24  Non  PNS,  jadi  jumlah  total kepegawaian  pada  Kantor Kecamatan  Tambaksari  pada saat  ini  ada  45  pegawai  yang  dimana jumlah  tersebut  sesuai  dengan  nama  jabatan  yang  ada  seperti,  camat,  sekretaris,  kepala  sub bagian  umum  dan  kepegawaian,  kepala  sub  bagian  keuangan,  kepala  seksi  pemerintahan, kepala  seksi  kesejahteraan,  kepala  seksi  ketentraman,  kepala  seksi  Pembangunan,  serta  staff dan OS pegawai Kecamatan Tambaksari lainnya. Dalam survei yang telah saya lakukan terhadap implementasi  analisis  beban  kerja  pegawai  kecamatan  tambaksari  kota  surabaya  selama kegiatan  pelaksanaan  pengisian  aplikasi  analisis  beban  kerja  kurang  berjalan  dengan  efektif. Bahwa  dari  pihak  sekretariat  daerah  kota  surabaya  terutama  bagian  organisasi  telah memberikan dokumen terkait struktur organisasi yang berisi mengenai deskripsi kerja, berapa kebutuhan jabatan yang harus di penuhi dan indikator uraian tugas yang telah di berikan pada tiap  masing  masing  jabatan.  Pada  awal  kegiatan  telah  di  lakukan  rapat  koordinasi  mengenai
prosedur  bagaimana  cara  pengisian  aplikasi  analisis  beban  kerja,  namun  pada  kenyataannya dari  pegawai  kantor  kecamatan  tambaksari  hanya  salah  satu  kasubag  yang  ikut  dalam  rapat tersebut  sehingga  terjadi  kurangnya  pemahaman  pegawai  kecamatan  tambaksari  dengan adanya analisis beban kerja.
Selain itu terdapat permasalahan lain dalam melakukan analisis beban kerja yaitu adanya data pendukung yang kurang sesuai dengan uraian tugas yang di berikan.  Dari pihak instansi sendiri  sulit  untuk  mengumpulkan  data  yang  sesuai  dan  akurat.  Mengenai  waktu  yang  di peroleh pegawai untuk menyelesaikan tugas tugas mereka juga merupakan salah satu masalah yang  umum  dalam  lingkungan  pekerjaan.  Pada  Kantor  Kecamatan  tambaksari  kota  Surabaya, dimana  beban  kerja  mereka  sangat  banyak  yang  harus  dilakukan  tetapi  tidak  sesuai  dengan jumlah  pegawai  yang  bekerja  pada  saat  ini.  Masalah  lainnya  yaitu  seperti  kurangnya pemahaman mengenai aplikasi  ABK yang seharusnya setiap tahun mereka harus mengupload ke  sistem  ABK  tetapi  mereka  tidak  pernah  mengupload  serta  beberapa  uraian  tugas  tidak  di kerjakan  sehingga  menghambat  proses  pengumpulan  data.  Ada  beberapa  pegawai  yang memang sangat sulit untuk di minta data pendukung karena dari pegawai kantor sendiri tidak hanya  mengerjakan  satu  tugas  saja  tetapi  mereka  harus  mengerjakan  berbagai  tugas  hingga tidak sempat untuk menyelesaikan tugas data pendukung ABK yang saat ini di butuhkan. Bagi mereka Analisis Beban Kerja merupakan tugas tambahan yang diberikan secara mendadak oleh perangkat  daerah  serta  banyak  penambahan  tugas  yang  mereka  belum  pernah  lakukan  sama sekali, jadi dalam hal ini mereka sangat kebingungan dan kesulitan untuk mengerjakannya serta ada keterlambatan dalam mengumpulkan tugas data pendukung. Beberapa staff atau karyawan kecamatan tambaksari banyak yang kurang memahami dan kurang berpartisipasi dalam proses penentuan analisis beban kerja, sehingga pengumpulan data yang sesuai menjadi sulit untuk di kumpulkan. Banyak pegawai yang kurang menyadari bagaimana analisis beban kerja ini dapat meningkatkan efisien dan kinerja pegawai mereka, serta analisis beban kerja ini berpengaruh pada  eksisting  pegawai  yaitu  yang  nantinya  terdapat  mutasi  serta  penambahan  kebutuhan pegawai.(Khoirotul Bariyah, 1999).
Permasalahan  tersebut  karena  kurangya  sosialisasi  menyeluruh  yang  dilakukan  oleh Sekretariat  Daerah  Kota  Surabaya  Bagian  Organisasi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah sehingga kebijakan implementasi dari Kantor Kecamatan Tambaksari belum di rasa efektif dan efisien  terkait  pengisian  E-ABK  atau  Aplikasi  Analisis  Beban  Kerja.  Hal  ini  perlu  adanya sosialisasi secara rutin untuk mengatasi masalah pemahaman dan komunikasi yang baik dalam proses pengisian analisis beban kerja pada pegawai. Dari uraian di atas  yang telah di jelaskan, penulis  menjadi  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  Implementasi  E-ABK  (Aplikasi  Analisis Beban  Kerja)  Terhadap  Pegawai  khususnya  di  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  Kota  Surabaya. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III untuk melihat keberhasilan atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  yang  tergantung  pada  kemampuan  suatu  organisasi atau instansi pemerintah. Ada beberapa indikator dalam teori Edward III, yaitu berdasarkan (1) Komunikasi,  (2)  Sumber  Daya,  (3)  Disposisi,  dan  (4)  Struktur  Birokrasi.  Komunikasi  dapat  di artikan  sebagai  proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan.  Komunikasi diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan  para  implementor  semakin  konsisten  dalam melaksanakan  tiap  kebijakan  yang  diteorikan  oleh  masyarakat.  Sumber  Daya  dapat mempengaruhi  implementasi  apabila  tidak  dapat  berjalan  dengan  efektif  jika  implementor kekurangan  sumberdaya  untuk  pelaksanaannya  atau  sumberdaya  pendukung  pelaksanaan kebijakan  kurang  memadai.  Sumberdaya  ini  berupa  sumberdaya  manusia,  staf,  informasi, kewenangan,  dan  fasilitas  lainnya.  Disposisi  adalah  karakteristik  seorang  implementor  yang berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Implementor  tersebut  harus  memiliki  sikap komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis  untuk  dapat  menerapkan  suatu  kebijakan. Karakteristik  yang  tidak  sesuai  antara  implementor  dan  pembuatan  kebijakan  dapat menghambat efektivitas proses implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi merupakan struktur birokrasi memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan memiliki dampak besar terhadap pelaksanaannya.  Struktur  organisasi  yang  kompleks  dapat  menyebabkan  kelemahan pengawasan dan  dapat  menghasilkan  prosedur  birokrasi yang rumit.  Oleh  karena  itu  langkah implementasi  kebijakan  menjadi  aspek  yang  penting  dalam  proses  perencanaan  kebijakan (Permatasari, 2021).

## B. Metodologi
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Menurut  sugiyono  (2022),  metode  penelitian  kualitatif deskriptif merupakan penelitian naturalistic karena penelitian yang dilakukan bersifat kondisi alamiah.  Metode  pendekatan  deskriptif  berfokus  pada  permasalahan  sesuai  fakta  yang dilakukan dengan hasil pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumen. Serta fenomena yang  akurat  dan  faktual.  Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  Teknik  keabsahan  data  dalam penelitian,  meliputi  uji  kredibilitas  antara  lain  pengamatan,  triangulasi,  analisis  kasus  negatif serta  referensi.  Teknik  pengumpulan  data  trungulasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data  bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah ada.
Pada  jenis  penelitian  deskriptif  ini  penulis  dapat  menganalisis,  menjelaskan,  dan menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis. Selain itu fokus analisis pada penelitian ini  berdasarkan  konsep  teori  implementasi  kebijakan  oleh  Edward  III  dengan  beberapa indikator,  yaitu  (1)  komunikasi,  (2)  sumberdaya,  (3)  disposisi,  dan  (4)  struktur  birokrasi. Penelitian  ini  dalam  menentukan  sumber  data  melalui  narasumber  sebagai  informan  yang mengetahui  permasalahan  tersebut  sehingga  data  yang  di  peroleh  menghasilkan  data  yang berkualitas.

## C. Hasil dan Pembahasan
Analisis  Beban  Kerja  merupakan  unsur  sistematis  yang  berguna  untuk  mendapatkan informasi  dalam  menentukan  jumlah  pegawai  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dalam  waktu yang sudah ditentukan serta mencapai tujuan suatu organisasi. Penerapan analisis beban kerja memiliki  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pegawai  dalam  mencapai  suatu  efektivitas  dan efisien yang tinggi, sikap profesionalisme juga diinginkan dari SDM pegawai di intansi tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa kinerja suatu pegawai harus memiliki kualitas yang baik dan mampu menjalankan tugas-tugasnya (Mastura et al., 2022).
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  Implementasi  E-ABK  terhadap  pegawai  Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, menggunakan empat indikator implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. Faktor utama dalam mencapai suatu kinerja  pegawai  yang  professional  adalah  dengan  perencanaan  yang  setara  dalam  proses penempatan  pekerjaan  pegawai  dengan  posisi  keahlian  masing-masing.  Dalam  penggunaan aplikasi  E-ABK  pada  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  Kota  Surabaya  berpacu  pada  peraturan Menteri  pemberdayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun  2020. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan cara meningkatkan pegawai negeri dalam proses pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

## 1) Komunikasi
Komunikasi  dapat  di  artikan  sebagai  proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada pihak  komunikan.  Dalam  hal  ini  dapat  di  jelaskan  bahwa  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui apa  yang  seharusnya  di  persiapkan  dan  di  lakukan  untuk  menjalankan  tugas  atau  kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran ini dapat dicapai sesuai dengan harapan yang efektif dan efisien  sehingga  mencegah  terjadinya  misskomunikasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Pada Kantor  Kecamatan  Tambaksari  ini  secara  indikator  komunikasi  masih  terlihat  belum  efektif karena kurangnya pelaksanaan sosialisasi secara jelas dari Sekretariat Daerah Kota Surabaya, hal  itu  yang  menyebabkan  kurangnya  informasi  secara  menyeluruh  terhadap  pihak  sasaran yaitu  Kantor  Kecamatan  Tambaksari.  Hingga  saat  ini  penyampaian  informasi  mengenai penyusunan Analisis Beban Kerja belum ada kejelasan dari organisasi perangkat daerah Kantor Kecamatan  Tambaksari.  Pernyataan  itu  juga  di  akui  oleh  informan  atau  narasumber  yang terlibat. Informan merasa sangat kebingungan dengan pengisian dan penilaian Analisis Beban Kerja pada aplikasi E-ABK, karena menurut beliau tidak ada sosialisasi rutin terkait bagaimana cara mengisi ABK yang benar dan sesuai target, jadi mereka hanya mengisi apa adanya sesuai dengan  sepengetahuan  mereka.  Selain  itu  informan  juga  mengatakan  bahwa  tidak  hanya  itu
beliau juga merasa kebingungan mengenai nilai angka ABK yang tidak sebanding dengan realita pekerjaan di lapangan, sehingga dapat mempengaruhi eksisting pegawai. dimana pekerjaan di lapangan  membutuhkan  pegawai  yang  lebih  banyak  tetapi  pada  nilai  ABK  hanya  tercantum sedikit,  dalam  hal  ini  mengakibatkan jumlah  kebutuhan  pegawai  jadi  sedikit.  Sehingga  hal  itu tidak sebanding akan pekerjaan di lapangan dan jumlah pegawai yang di butuhkan. Jadi masalah ini  mengakibatkan  kinerja  pegawai  tidak  maksimal  serta  tidak  memenuhi  target  yang  di berikan.
Hal tersebut telah di akui oleh salah satu pegawai Kantor Kecamatan Tambaksari, sehingga perlu  adanya  kejelasan  komunikasi  yang  baik  antara  Sekda  Bagian  Organisasi  Kota  Surabaya dengan OPD Kecamatan Tambaksari terkait penyusunan Analisis Beban Kerja agar tidak terjadi kurang  nya  informasi  yang  tidak  pasti  seperti  hal  di  atas  yang  membuat  perangkat  daerah merasa kebingunan dan merasa tidak paham prosedur pengisian E-ABK nya seperti apa.

## 2) Sumberdaya
Sumberdaya  adalah  apabila  implementasi  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif  jika implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk  pelaksanaannya  atau  sumberdaya  pendukung pelaksanaan  kebijakan  kurang  memadai.  Sumberdaya  ini  berupa  sumberdaya  manusia,  staf, informasi,  kewenangan,  dan  fasilitas  lainnya.  Fasilitas  fisik  merupakan  faktor  yang  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Fasilitas  fisik  merupakan  faktor  penting  adanya  pendukung sarana  dan  prasarana  agar  kegiatan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Kualitas  manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kualitas sumber  daya  manusia  di  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  sudah  mencukupi  namun  masih  ada permasalahan  dalam  sumber  daya  manusia  yang  menghambat  kelancaran  suatu  kebijakan implementasi.  Untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  baik  dan  berkompeten  di lingkungan  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  dalam  kebijakan  implementasi  dapat  berjalan dengan  baik  apabila seorang pegawai  Kantor  Kecamatan  memiliki  skill,  kompetensi,  keahlian, serta keterampilan dalam melakukan tugas-tugasnya dengan adanya pemenuhan tugas Analisis Beban Kerja setiap pegawai juga harus memahami uraian tugas  yang ada pada aplikasi E-ABK tersebut  serta  harus  menguasai  apa  itu  ABK  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  pengisian karena  apabila  terjadi  kesalahan  pada  pengisian  akan  berpengaruh  pada  eksisting  dan pemenuhan  pegawai  Kantor  Kecamatan,  pengisian  ABK  tersebut  untuk  mendapatkan  jumlah pegawai yang ideal. Kendala lain pada Kantor kecamatan Tambaksari adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengisian ABK pada website, pegawai yang sedikit tentu menjadi permasalahan dalam implementasi karena banyak uraian tugas pada tiap jabatan yang harus di penuhi,  jika  kurangnya  SDM  yang  mengisi  akan  menjadi  kendala  dan  merasa kesulitan  dalam pengisian ABK.
Permasalahan  SDM  juga  di  sebabkan  dari  kurangnya  informasi  yang  jelas  dari  Sekda Surabaya  dengan  OPD  Kecamatan  Tambaksari.  OPD  Kecamatan  Tambaksari  merasa  kesulitan dalam  prosedur  pengisian  ABK  karena  mereka  sangat  minim  mendapatkan  informasi  terkait pengisian  Analisis  Beban  Kerja.  Informasi  implementasi  kebijakan  pada  Kantor  Kecamatan Tambaksari  yaitu  implementor  merasa  kurang  paham  apa  yang  harus  mereka  lakukan  saat melakukan  pengisian  ABK  2024,  serta  implementor  mengetahui  bahwa  ada  peraturan kebijakan yang harus mereka lakukan tetapi mereka belum melaksanakan peraturan tersebut dengan  baik.  Pada  fasilitas  peralatan  yang  ada  dalam  proses  pengisian  ABK  sudah  cukup memadai dengan adanya peralatan elektronik yaitu computer dan jaringan internet yang ada di Kantor  Kecamatan  Tambaksari,  tetapi  untuk  jaringan  internet  pada  saat  ini  belum  efektif  di karenakan  dalam  penggunaan  wifi  tersebut  terdapat  sigyal  yang  kurang  kuat  sehingga menghambat proses pengisian ABK.

## Tabel 1 Total Pegawai Kantor Kecamatan Tambaksari
Tabel  tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  masih kurangnya  dalam  sumber  daya  manusia  sehingga  mereka  merasa  kesulitan  dalam  mengisi Analisis  Beban  Kerja dengan  uraian tugas yang  begitu  banyaknya.  Jadi  perlu  adanya  tindakan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam kegiatan pengisian Analisis Beban Kerja pada Kantor Kecamatan Tambaksari.
3) Disposisi
Disposisi  adalah  sikap  atau  karakteristik  seorang  pelaksana  kebijakan  yang  berperan penting dalam implementasi kebijakan. Dengan memiliki sikap komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis  untuk  menerapkan  suatu  kebijakan.  Karakteristik  yang  tidak  sesuai  antara pelaksana  dan  pembuatan  kebijakan  dapat  menghambat  efektivitas  proses  implementasi kebijakan.  Dalam  hal  ini  pegawai  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  memerlukan  sikap  pegawai yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang di laksanakan seperti pengisian aplikasi Analisis  Beban  Kerja  seorang  pegawai  harus  memiliki  sikap  yang  berkarakteristik  baik  agar dapat  melancarkan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dan  harus  memiliki  rasa  tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan sistem aplikasi ABK agar seorang pegawai kecamatan juga memahami apa arti penting ABK dalam proses pemenuhan pegawai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pegawai  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  dalam pelaksanaan  pengisian  aplikasi  Analisis  Beban  Kerja  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik atau  optimal  karena  masih  banyak  pegawai  dan  staff  yang  memiliki  kemampuan  terbatas sehingga  tidak  memiliki  sikap  komitmen  yang  tinggi  dalam  kinerjanya.  Sikap  komitmen tersebut  dapat  di  buktikan  dengan  pegawai  atau  staff  yang  harus  memahami  prosedur pengisian  aplikasi  ABK  yang  sudah di  sediakan  oleh  pemerintah.  Selain  itu  ada  permasalahan lain yaitu  OPD Kecamatan Tambaksari masih ada yang tidak pernah sama sekali mengisi ABK padahal  seharusnya  tiap  tahun  ABK  itu  harus  di  isi  dam  di  kerjakan  untuk  pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai.

## 4) Struktur Birokrasi
Struktur  Birokrasi  menurut  George  Edward  III  merupakan  struktur  birokrasi  yang mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  kebijakan  implementasi  kebijakan  publik  serta    struktur birokrasi  bertugas  melaksanakan  kebijakan  yang  memiliki  dampak  besar  terhadap pelaksanaannya.  Dalam  kebijakan  nya  melakukan  Kerjasama  dengan  banyak  orang,  apabila struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang  tersedia  maka  akan  menyebabkan
sumber  daya  menjadi  tidak  efektif  dan  tidak  termotivasi  sehingga  struktur  organisasi  yang kompleks  dapat  menyebabkan  kelemahan  pengawasan  dan  dapat  menghasilkan  prosedur birokrasi  yang  rumit.  Terdapat  dua  hal  struktur  birokrasi  yaitu:  (1)  Standard  Operating Procedures  (SOP)  mekanisme  atau  standar  prosedur  yang  memungkinkan  para  pegawai  atau pelaksana  kebijakan  seperti  aparatur,  administrator  untuk  melakukan  kegiatan  pada  setiap harinya  dengan  standar  yang  telah  di  tetapkan.  (2)  Fragmentasi  yaitu  upaya  tanggungjawab kegiatan  para pegawai diantara  beberapa unit  kerja  yang yang  sesuai  dengan  bidang  masing- masing. Hal ini bertujuan untuk kesuksesan suatu kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  menunjukkan  bahwa implementasi E-ABK analisis beban kerja belum adanya ketetapan yang jelas pada SOP sehingga masih banyak pegawai kecamatan yang belum memahami adanya Analisis Beban Kerja. Namun terkait  fragmentasi  dalam  upaya  pertanggungjawaban  kerja  pada  pembagian  kerja  bidang masing  masing  pegawai  seperti  camat,sekretariat  camat  dan  6  kasi  yaitu  kepala  sub  bagian umum  kepegawai,  kepala  sub  bagian  keuangan,  kepala  seksi  pemerintahan  dan  pelayanan publik,  kepala  seksi  kesejahteraan  rakyat  dan  perekonomian,  kepala  seksi  ketentraman  dan ketertiban,  dan  kepala  seksi  Pembangunan,  pada  masing-masing  bidang  tersebut  dalam implementasi  E-ABK  sudah  tertata  dengan  baik,  jelas,  terstruktur  serta  terkoordinasi  dengan baik tetapi masih ada beberapa ketidak jelasan dalam jobdesk antar pegawai.

## Manfaat Implementasi E-ABK (Analisis Beban Kerja)
Aplikasi  E-ABK  (Electronic  Analisis  Beban  kerja)  adalah  sistem  komputerisasi  online berbasih web application yang terpandu sehingga dapat di akses di mana saja dan kapan saja. Pemerintah  Surabaya  melalui  Sekretariat  Daerah  Kota  Surabaya  membuat  aplikasi  Analisis Beban Kerja yaitu sebagai tindakan sistem kerja dengan kebutuhan jam kerja pada pegawai dan menciptakan  sistem  kerja    yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pegawai.  Aplikasi  Anjab  dan  ABK sangat  di  perlukan  dikarenakan  untuk  keperluan  penyusunan  analisis  jabatan  dan  analisis beban kerja pada tiap tahun dan masih bersifat manual. Selain itu aplikasi ini diperlukan untuk penyajian data Anjab dan ABK yang belum valid dan tepat waktu. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan  tata  Kelola  yang  baik  dalam  proses  kerja  yang  menghasilkan  prosedur efektif,efisien, transparan, dapat di ukur dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan benar. Serta adanya aplikasi ini menjadi sarana peningkatan kinerja kelembagaan dan menjadi acuan  standar  beban  kerja  jabatan  ataupun  unit  kerja,  kebutuhan  pegawai  dan  penetapan kenaikan jabatan (Aqshal & Putra, 2024).
Secara  garis  besar  penerapan  implementasi  aplikasi  Analisis  Beban  Kerja  adalah  sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman  kepada  pegawai  Kecamatan Tambaksari  dalam  menghitung beban kerja pegawai untuk eningkatkan kinerja, efektifitas, dan efisiensi kerja pada berbagai jabatan.
2. Untuk mengidentifikasi jumlah beban kerja, waktu kerja efektif, dan kebutuhan yang ada pada pegawai dan juga meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien pada tiap jabatan yang ada di Kantor Kelurahan Tambaksari.
3. Menciptakan  jumlah  eksisting  ideal  yang  dibutuhkan  dalam  struktur  organisasi kecamatan Tambaksari.
4. Hasil dari jumlah Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan langsung di laporkan kepada  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota  Surabaya  untuk  proses pengecekan dan evaluasi pengisian ABK yang telah di tentukan.

## Kendala dan Upaya yang di lakukan saat pelaksanaan
Salah satu kendala yang sering terjadi adalah masih banyaknya pegawai dan staff di Kantor Kecamatan  Tambaksari  yang  belum  memahami  keseluruhan  tahap  tahap      pengisian  dan penyusunan  ABK,  dalam  hal  itu  perlu  di  butuhkan  koordinasi  yang  baik  dan  efektif  antara pegawai kecamatan dengan Bagian Organisasi. Adapun kendala lain yang muncul yaitu adanya koneksi  internet  yang  kurang  memadai  sehingga  menghambat  kinerja  saat  proses  pengisian ABK. Untuk mengatasi masalah yang ada seperti masalah kurangnya pemahaman pegawai dan staff kecamatan mengenai aplikasi ABK, hal ini perlu dilakukan sosialisasi rutin dan pemahaman pegawai mengenai uraian tugas di tiap bidang dan jabatannya agar mereka dapat bertanggung
jawab  terkait  pengisian  ABK.  Selain  itu  pegawai  juga  bisa  melakukan  belajar  mandiri  atau sharing  dengan  teman  teman  pegawai  lainnya  yang  sudah  paham  dengan  hal  tersebut  agar mudah untuk membantu proses pengisian ABK serta menghitung eksisting pegawai. Dalam hal ini  mahasiswa  magang  juga  dapat  berkoordinasi  dengan  tiap  bidang  jabatan  di  kantor kecamatan tambaksari agar mereka lebih luas memahami secara rinci pekerjaan, jumlah beban kerja, dan waktu yang di butuhkan untuk setiap uraian tugas yang sudah di tentukan. Kendala lain yang ada yaitu adanya koneksi internet yang tidak stabil, sebaiknya pihak kecamatan segera memperbaiki  jaringan  internet  dengan  kapasitas  internet  yang  lebih  besar  agar  membantu melancarkan pekerjaan yang harus di akses melalui jejaring internet.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi E-ABK atau Aplikasi Analisis Beban Kerja pada Kantor Kecamatan  Tambaksari belum berjalan dengan baik sehingga kurang efektif. Meskipun sumber daya manusia dan infrastruktur sudah tersedia  tetapi masih  ada  beberapa  pegawai  yang  kurang memahami  adanya  aplikasi  Analisis Beban  Kerja  dan  kurangnya  jumlah  pegawai  dalam  pengisian  ABK.  Untuk  itu  perlu  adanya komunikasi  yang  baik  dan  jelas    dari  pihak  Sekretariat  Daerah  Kota  Surabaya  dengan  OPD Kecamatan  Tambaksari,  agar  tidak  terjadi  misskomunikasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk melancarkan program pengisian aplikasi Analisis Beban Kerja guna sebagai sistem kerja dengan kebutuhan  jam  kerja  pada  pegawai  dan  menciptakan  sistem  kerja    yang  sesuai  dengan kebutuhan  pegawai.  Aplikasi    ABK  sangat  di  perlukan  dikarenakan  untuk  keperluan penyusunan  analisis  jabatan  dan  analisis beban  kerja  pada  tiap  tahun.  Aplikasi  ini  digunakan untuk  meningkatkan  tata  Kelola  yang  baik  dalam  proses  kerja  yang  menghasilkan  prosedur efektif,efisien,  transparan,  dapat  di  ukur  dan  sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola  yang  baik  dan benar.  Adapun  kesimpulan  yang  di  lihat  dari  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu  sebagai berikut:

## 1) Komunikasi
Komunikasi dalam Implementasi aplikasi Analisis Beban kerja pada pegawai Kantor Kecamatan Tambaksari belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pegawai yang  belum  memahami  adanya  aplikasi  ABK,  karena  tidak  adanya sosialisasi  rutin dan jelas terkait pengisian ABK sehingga perlu di perbaiki tingkat komunikasi antara pihak Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan OPD Kecamatan Tambaksari.
2) Sumber Daya Sumberdaya dalam implementasi aplikasi Analisis Beban Kerja yang dilakukan oleh pegawai  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  dalam  kualitas  pegawai  sudah  cukup  baik namun  kurangnya  jumlah  pegawai  dan kurangnya  informasi  yang  jelas  dari  Sekda Surabaya dengan OPD Kecamatan Tambaksari dalam pengisian ABK. Serta kendala fasilitas  seperti  koneksi  jaringan  yang  kurang  mendukung  dapat  menghambat proses pengisian ABK.
3) Disposisi
Disposisi  dalam  implementasi  aplikasi  Analisis  Beban  Kerja  belum  sepenuhnya berjalan  dengan  baik  atau  optimal  karena  masih  banyak  pegawai  yang  memiliki kemampuan  terbatas  sehingga  tidak  memiliki  sikap  komitmen  yang  tinggi  dalam kinerjanya. Tentu hal ini seharusnya pegawai memiliki sikap yang berkarakteristik baik  agar  dapat  melancarkan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dan juga  harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan pengisian aplikasi E- ABK.
4) Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi dalam implementasi aplikasi Analisis Beban Kerja belum adanya ketetapan  yang  jelas  pada  SOP  sehingga  masih  banyak  pegawai  kecamatan  yang belum  memahami  adanya  Analisis  Beban  Kerja.  Namun  terkait  struktur organisasinya  sudah  tertata  dengan  baik,  jelas  dan  terstruktur  sesuai  dengan Peraturan Walikota Kota Surabaya.
Jadi  berdasarkan pernyataan di  atas  dari penulis  ada  beberapa saran  agar  lebih  baik  lagi untuk  kedepannya  yaitu  Sekretariat  Daerah  Kota  Surabaya  perlu  meningkatkan  kualitas
komunikasi  terhadap  OPD  Kantor  Kecamatan  Tambaksari  dengan  melakukan  sosialisasi  rutin dan  pelatihan  terkait  proses  pengisian  aplikasi  E-ABK  karena  hal  ini  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pengisian  aplikasi  Analisis  Beban  Kerja  dapat  berpengaruh  pada  keberhasilan program  ABK  dan  juga  pada  penghitungan  eksisting  pegawai  yang  dapat  berpengaruh  untuk kinerja  pegawai  Kantor  Kecamatan  Tambaksari.  Serta  sumber  daya  fasilitas  yang  harus  di perbaiki  yaitu  kendala  koneksi  jaringan  yang  sulit  untuk  mengakses  aplikasi  E-ABK,  hal  ini dapat menghambat kelancaran proses pengisian dalam aplikasi Analisis Beban Kerja.

## E. Referensi
Aqshal,  Z.,  &  Putra,  D.  (2024). Implementasi  Aplikasi  Analisis  Beban  Kerja  Terkait  Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya . 2 (2).
Fitriani,  Y.  (2022).  Implementasi  Sistem  Informasi  Analisis  Beban  Kerja  Pegawai. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 158–162. https://jkp.ejournal.unri.ac.id Ginting, A. H., & Bintang, W. A. (2021). Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung  Tunai  (Blt)  Dana  Desa  Akibat  Dampak  Pandemi  Di  Kabupaten  Garut  Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 4 (2), 24–31.
https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.2009
Khoirotul  Bariyah.  (1999).  Implementasi  Disiplin  Kerja  Dan  Beban  Kerja  Terhadap  Kinerja Karyawan. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , 16 , 27–36. Mastura, I., Pascasarjana, P., Studi, P., Publik, A., Puangrimaggalatung, U., Studi, P., Publik, A., & Puangrimaggalatung,  U.  (2022). Analisis  Beban  Kerja  Pegawai  dalam  Lingkup  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo . 3 (1), 1017–1030.
Permatasari, I. (2021). Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru  dan  Tenaga  Kependidikan. Jurnal  Tata  Kelola  Pendidikan , 3 (2),  99–108. https://doi.org/10.17509/jtkp.v3i2.40397
Samudra,  M.  (2024). Implementasi Dalam Sistem Informasi Pada Analisis Beban Kerja Pegawai Yang Berbasis Website Di Surabaya . 2 .
Suhartini,  Basri,  M.,  &  Jopang.  (2022).  Analisis  Beban  Kerja  Pegawai  Pada  Bagian  Organisasi Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kolaka. Publica:  Jurnal  Administrasi  Pembangunan  Dan Kebijakan Publik , 13 (1), 117–126.