Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## PELAKSANAAN ASURANSI TERHADAP DEBITUR SECARA TANGGUNG RENTENG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1278 KUH PERDATA
Oleh : ALIS YULIA, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Based  on  the  facts  and  realities  that  occur  in  the  field  about  the  kinds  of coverage and the level of risk in the implementation of insurance against the debtor. Joint responsibility not fully applicable because it is tied to an insurance agreement is just  the  first  of  existing  borrowers  and  Letter  of  Acknowledgement  of  Debt,  while consumer credit as the bear the risk as a borrower is not necessarily the first.

## ABSTRAK
Berdasarkan  fakta-fakta  dan  kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan tentang  macam-macam  pertanggungan  dan  tingkat  resikonya  dalam  pelaksanaan asuransi  terhadap  debitur.  Secara  tanggung  renteng  tidak  sepenuhnya  bisa diterapkan karena terikat dengan perjanjian asuransi hanyalah debitur pertama yang ada  dan  Surat  Pengakuan  Hutang,  sedangkan  pemakai  kreditnya  sebagai  yang menanggung resiko belum tentu sebagai peminjam pertama.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I. Pendahuluan
Semakin  berkembangnya  kehidupan  manusia,  semakin  berkembang pula  kebutuhan  hidup  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang.  Perkembangan kehidupan  manusia  semakin  modern,  ditandai  dengan  berkembangnya  dunia perekonomian  tersebut,  disisi  lain  ada  suatu  resiko  atau  peristiwa  tidak  tentu, yang tanpa dapat diduga sebelumnya, misalnya resiko bencana alam, kematian dan  hal-hal  di  luar  perhitungan  manusia  selalu  akan  datang  setiap  saat  tanpa pernah memberikan tanda-tanda sebelumnya.
Salah  satu  tindakan  yang  diambil  untuk  pengaturan  ekonomi  dan keuntungan  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  tidak  tentu  tersebut  adalah dengan  adanya  pertanggungan  atau  asuransi.  Saat  ini  Asuransi  telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri maupun perekonomian.
Asuransi  atau  pertanggungan  di  Indonesia  telah  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat,  hal  ini  dilihat  semakin  banyaknya  perusahaan-perusahaan asuransi  yang  muncul,  sehingga  dengan  demikian  perlu  adanya  suatu pengaturan  atau  ketentuan-ketentuan  yang  jelas  sehingga  perusahaan- perusahaan asuransi dapat bertahan lama.
Timbulnya  asuransi  didasari  pada  terpikirnya  suatu  prinsip  ilmiah  sosial yang  berguna,  dimana  dinyatakan  bahwa  dengan  menanamkan  sejumlah modal  kecil  industri  dapat  bebas  dari  kerugian  finansial  yang  mungkin  terjadi akibat  suatu  peristiwa  yang  tidak  tentu,  sehingga  banyak  orang  yang menanamkan  modalnya  kalau  sewaktu-waktu  mendapat  musibah  yang  dapat merugikan  dirinya,  maka  ia  akan  mendapat  penggantian  kerugian  itu  dengan sejumlah apa yang diperjanjikan.
Perjanjian asuransi atau pertanggungan di dalam pengertian yang murni harus  mengandung  suatu  tujuan  bahwa  kerugian  yang  sungguh-sungguh diderita  oleh  pihak  tertanggung  akan  diganti  oleh  pihak  penanggung,  oleh karenanya  terhadap  suatu  penggantian  kerugian,  maka  pertanggungan  ini disebut dengan pertanggungan kerugian.
Disamping pertanggungan kerugian ini juga dikenal dengan pertanggungan  dimana  pergantian  kerugian  yang  diberikan  oleh  penanggung sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  ganti  rugi  oleh  karena  itu orang  yang  menerima  ganti  rugi  yang  sungguh-sungguh  sesuai  dengan
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
kerugian  yang  dideritanya.  Ganti  rugi  yang  diterima  itu  sebenarnya  adalah sejumlah uang tertentu yang sudah disepakati oleh para pihak. Pertanggungan jenis  ini  dikenal  dengan  istilah  pertanggungan  sejumlah  uang  atau pertanggungan jumlah atau pertanggungan orang (jiwa).
Perkembangan asuransi pada prinsipnya berpangkal pada 2 (dua) jenis asuransi  yaitu  Asuransi  Kerugian  dan  Asuransi  Jiwa,  namun  akibat perkembangan  dan  kebutuhan  atau  perlindungan  akibat  suatu  peristiwa  tidak tentu,  berkembanglah  berbagai  jenis  asuransi  seperti,  asuransi  beasiswa, asuransi kredit dan lain-lain.
Dalam  hubungan  perekonomian  dan  perdagangan  perlu  modal  usaha, baik usaha kecil, menengah maupun usaha besar, merupakan hal yang sangat penting  sebab  tanpa  modal  yang  cukup  dunia  usaha  akan  sulit  untuk berkembang, salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha adalah dapat melakukan pinjaman atau mengajukan ikatan kredit kepada Bank dan  memang  banyak  bank-bank,  baik  bank  pemerintah  maupun  bank  swasta memberikan  pelayanan  produksinya  berupa  kredit  dengan  berbagai  macam variatifnya,  hal  ini  tidak  lain  untuk  memberikan  daya  tarik  kepada  masyarakat agar menggunakan produk yang ditawarkannya.
Ikatan  kredit  yang  dilakukan  dengan  bank,  dapat  dilakukan  tidak  hanya oleh  seorang  debitur  saja  tetapi  dapat  juga  dilakukan  oleh  beberapa  debitur yang  mengikatkan  diri  masing-masing  untuk  melakukan  ikatan  kredit  secara tanggung renteng, dimana setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kreditnya sesuai dengan jumlah angsuran yang tertulis di dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH).
Dalam  perkembangannya  kredit  yang  diberikan  oleh  perbankan  untuk menghindari  peristiwa  tertentu,  seperti  si  debitur  (yang  berutang)  meninggal dunia,  banyaknya  bank  selain  memberikan  layanan  kredit  juga  sekaligus memberikan  layanan  jasa  asuransi  jiwa  sehingga  apabila  debitur  meninggal dunia,  kredit  yang  masih  berjalan  akan  ditanggung  pembayarannya  oleh asuransi  tersebut,  dengan  demikian  pembayaran  angsuran  kredit  tidak diwariskan kepada ahli warisnya.
Perjanjian  Pertanggungan  yang  diberikan  bagi  debitur,  dilakukan bersamaan dalam pernyataan ikatan kredit, ketiga orang tersebut mengadakan ikatan  kredit  dengan  bank,  didalamnya  pula  telah  dilakukan  perjanjian
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
pertanggungan,  sehingga  debitur  tidak  perlu  lagi  mengadakan  perjanjian pertanggungan  yang  baru.  Para  nasabahnya  juga  telah  mengasuransikan peminjaman  kredit  tersebut  dengan  kemungkinan  adanya  peristiwa  tidak  tentu yang  mengakibatkan  nasabah  meninggal  dunia,  sehingga  tidak  bisa  lagi membayar  angsuran  kreditnya.  Perusahaan  asuransi  dapat  memberikan perlindungan  asuransi  bagi  para  nasabahnya  yang  meminjam  kredit,  dengan menjalin kerjasama antara pihak bank dengan pihak perusahaan asuransi.
Di  dalam  ikatan  kredit  yang  dilakukan  secara  tanggung  renteng  tidak semua  yang  mengikatkan  diri  di  dalam  Surat  Pengakuan  Hutang  itu mendapatkan  Jaminan  Asuransi,  dalam  hal  ini  hanya  orang  yang  tercatat pertama saja yang memperoleh jaminan asuransi sedangkan yang lainnya tidak memperoleh  jaminan  asuransi,  sehingga  apabila  yang  pertama  meninggal dunia  sebelum  kreditnya  habis  dengan  sendirinya,  maka  kredit  tersebut  akan dilunasi  oleh  pihak  asuransi,  tetapi  jika  yang  meninggal  yang  lainnya  maka kredit  harus  tetap  dibiayai  oleh  mereka  yang  mengikatkan  diri  dengan  Surat Pengakuan Hutang tersebut.
Penanggung  akan  memberikan  perlindungan  terhadap  tertanggung apabila  terjadi  peristiwa  yang  tidak  tentu  itu  ( evenement )  seperti  kecelakaan, kebakaran,  sakit,  kematian  dan  lain-lain  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi Tertanggung.
Asuransi  merupakan  suatu  persetujuan  dengan  mana  satu  pihak penanggung  mengikatkan  diri  pada  yang  lain,  tertanggung  untuk  mengganti kerugian  yang  diderita  tertanggung  karena  terjadi  suatu  peristiwa  yang  telah ditunjuk  dan  yang  belum  tentu  dimana  tertanggung  berjanji  untuk  membayar premi.  Untuk  memperoleh  perlindungan  asuransi  maka  seseorang  harus mengadakan  perjanjian  pertanggungan  dengan  perusahaan  asuransi,  yang akan memberikan jaminan perlindungan tersebut berdasarkan Pasal 246 KUHD yaitu  :  Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  dimana  seorang Penanggung  mengikatkan  diri  pada  seorang  Tertanggung  dengan  menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan keuntungan yang merugikan akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
Pada  pokoknya  jenis  asuransi  hanya  2  (dua)  yaitu  Asuransi  Kerugian dan  Asuransi  Jiwa.  Asuransi  Kerugian  yang  menjadi  objeknya  adalah  benda
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dimana  akibat  benda  tersebut  hilang  atau  musnah  yang  mengakibatkan timbulnya  kerugian  bagi  si  pemilik  benda  tersebut.  Untuk  mengganti  resiko kerugian  akibat  musnahnya  benda  tersebut,  maka  barang  atau  benda  itu diasuransikan,  sehingga  apabila  hilang  atau  musnah  maka  asuransi  akan menanggung ganti kerugian.
Asuransi Jiwa yang menjadi objek asuransinya adalah jiwa manusia (jiwa dari  si  tertanggung)  baik  karena  kecelakaan,  sakit  maupun  meninggal  dunia, dengan  adanya  asuransi  tersebut  apabila  terjadi  suatu  peristiwa  yang  tidak tentu maka segala biaya yang ditimbulkan akan ditanggung oleh asuransi.
Ikatan kredit dengan Bank dapat dilakukan oleh beberapa orang debitur yang  masing-masing  saling  menanggung  untuk  membayar  hutang  secara tanggung renteng.
Dalam  Pasal  1278  KUH  Perdata  dinyatakan  suatu  perikatan  tanggung menanggung  atau  perikatan  tanggung  renteng  terjadi  antara  beberapa  orang berpiutang,  jika  di  dalam  persetujuan  secara  tegas  kepada  masing-masing diberikan  hak  untuk  menuntut  pemenuhan  seluruh  utang  sedangkan pembayaran  yang  dilakukan  kepada  salah  satu  membebaskan  orang  yang berutang  meskipun  menurut  sifatnya  dapat  dipecah  dan  dibagi  diantara beberapa orang yang berpiutang tadi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1278  KUH  Perdata  tersebut,  beberapa debitur dapat mengikatkan diri dalam suatu perikatan kredit, yang setiap orang melakukan pembayaran dan akan membebaskan orang lain dari kewajibannya secara tanggung renteng yang setiap orang yang melakukan kata kredit dengan pihak  Bank,  tidak  akan  terlepas  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  tentu ( evenement )  seperti  kematian  yang  mengakibatkan  tidak  dapat  melunasi kewajiban  membayar  hutangnya,  untuk  menghindari  hal  seperti  itu  Bank  telah mengasuransikan para nasabah pemegang kredit, sehingga apabila pemegang kredit  tersebut  meninggal  dunia  sebelum  masa  jangka  waktunya  habis, asuransi akan menanggung semua kewajiban hutang kepada Bank.
Dalam  latar  pemikiran  di  atas  terdapat  permasalahan  :  Bagaimanakah pelaksanaan  asuransi  terhadap  debitur  secara  tanggung  renteng  dihubungkan dengan Pasal 1278 KUH Perdata ?
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pelaksanaan asuransi  terhadap  debitur  secara  tanggung  renteng  berdasarkan  pasal  1278 KUH Perdata.
Adapun  kegunaannya  secara  teoritis  dapat  memberikan  manfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  Hukum  Asuransi,  Hukum Perikatan dan Hukum Keperdataan pada umumnya.

## II. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pengertian Asuransi
Asuransi  dalam  Bahasa  Belanda  adalah  “Verzekering”  yang berarti “Pertanggungan” sedangkan berdasarkan pengertian yuridiksinya yaitu dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu Asuransi atau pertanggungan aalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri  pada  seorang  tertanggung  dengan  menerima  suatu  premi  untuk memberikan  penggantian  kepadanya  karena  suatu  premi  untuk memberikan  pergantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  yang  mungkin  akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
Sedangkan  pengertian  Asuransi  menurut  Molengraaff  berbunyi    : Asuransi  kerugian  ialah  persetujuan  dimana  suatu  pihak  penanggung mengikatkan  diri  terhadap  yang  lain,  tertanggung  untuk  mengganti kerugian  yang  dapat  diderita  oleh  tertanggung.  Karena  terjadinya  suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dengan yang belum tentu serta kebetulan, dengan  mana  pula  tertanggung  berjanji  untuk  membayar  premi.  (H. Mashudi dan Moch. Chaidir Ali;  1995 : hal. 3).

## 2.2. Sumber Hukum Asuransi
Menurut  Wiryono  Prodjodikoro  Asuransi  termasuk  golongan persetujuan  untung-untungan  ( kansovereenkomst ),  menurut  Pasal  1774 KUH  Perdata  yaitu  suatu  perjanjian  untung-untungan  adalah  suatu perbuatan  yang  hasilnya  mengenai  untung  ruginya,  baik  bagi  semua pihak  maupun  bagi  sementara  pihak,  bergantung  pada  suatu  kejadian yang  belum  tentu.  Dengan  demikian  adalah  perjanjian  pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Antara  asuransi,  bunga  cagak  hidup  dan  perjudian  atau pertaruhan  mempunyai  faedah  yang  sama,  akan  tetapi  diantara ketiganya terdapat beberapa perbedaan.
a.  Objek Asuransi
Objek  dalam  suatu  perjanjian  dapat  diartikan  sebagai  hal diperlukan  oleh  subjek,  suatu  hal  penting  dalam  tujuan  membentuk suatu  perjanjian  sehingga  hal  yang  diwajibkan  kepada  pihak  yang berkewajiban  terhadap  mana  pihak  yang  berhak,  yang  mempunyai hak  adalah  merupakan  objek  dalam  hubungan  hukum  mengenai perjanjian (Djoko Prakoso, 1997 : 82).
Benda  Asuransi  adalah  benda  yang  menjadi  objek  perjanjian asuransi,  Benda  Asuransi  adalah  harta  kekayaan  yang  mempunyai nilai  jual  ekonomi,  yang  dihargai  dengan  sejumlah  uang.  Benda Asuransi selalu berwujud misalnya gedung, pertokoan, rumah, kapal, benda  asuransi  selalu  diancam  oleh  bahaya  atau  peristiwa  yang terjadinya  tidak  pasti.  Ancaman  bahaya  mungkin  terjadi  yang mengakibatkan  benda  asuransi  dapat  rusak,  hilang,  musnah  atau berkurang nilainya. (Abdul Kadir Muhamad, 2002 : 87).
b.  Asuransi Dengan Bunga Cagak Hidup ( Lifferente )
1.  Asuransi
a.  Asuransi  mengumpulkan  premi  untuk  membayar  sejumlah uang sekaligus bila Onzeker Voorval menjadi pasti.
b.  Terjadi  Onzeker  Voorval  menjadi  pasti  makamewajibkan asuradur  memberi  prestasi,  inisialnya  dalam  asuransi  jiwa kematian  seseorang  tentu  mewajibkan  asuransi  untuk membayar sejumlah uang.
c.  Inisialnya  pada  asuransi  jiwa  apabila  kematian  seseorang tertentu  lebih  cepat  terjadinya,  maka  ini  merupakan  kerugian bagi asuransi karena ia harus membayar prestasi penuh.
d.  Jika  ada  perubahan  nilai  uang  (inflasi  inisialnya)  tidaklah menimbulkan  kerugian  bagi  asuransi  maupun  bagi  pihak tertanggung (H. Mashudi, Moh. Chaidir,  1995 : 44).
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
2.  Bunga Cagak Hidup ( Lissfreni )
a.  Debitur  menerima  uang  pokok  sekaligus  untuk  membayar presasi secara berangsur-angsur.
b.  Kematian  seseorang  tertentu  (badan)  membebaskan  debitur dari kewajiban membayar bunga (prestasi).
3.  Asuransi dengan Perjudian dan Pertaruhan ( Spel en Wedenschap )
a.  Para  pihak  sejak  semula  sudah  mempunyai  kepentingan ( Insurable  Interest )  terhadap  peristiwa  tertentu,  kewajiban mempunyai  kepentingan  ini  ditentukan  dalam  Pasal  250  KUH Dagang.  Jika  tidak  ada  kewajiban  dan  semula  asuransi  tidak usah mengganti kerugian.
b.  Pembayaran ganti rugi adalah sebagai pembayaran penggantian  berhubung  pihak  tertanggung  telah  menderita kerugian  dengan  demikian  tertanggung  hanya  menerima sejumlah kerugian yang diterima.
c.  Perjanjian merupakan Civil Verbintenis yaitu bahwa pelaksanaan  prestasinya  dapat  dilakukan  melalui  tuntutan hukum di muka hakim (Jika ada schuld dan haftung).
d.  Civiel  Verbinteniis  karena  pembayaran  uang  asuransi  kepada tertanggung bukanlah penambahan atas kekayaannya melainkan  untuk  menutup  suatu  kerugian  atau  resiko  yang diderita  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  tertentu  yang semula belum dapat ditentukan akan terjadi atau tidak.
e.  Sebelum terjadi ganti kerugian, tertanggung telah mengeluarkan uang (premi prestasi) lebih dulu pada asuradur.
f.  Disamping  dapat  diadakan  tuntutan  perdata  juga  dapat dilakukan  pidana  karena  penipuan  (H.  Mashudi  dan  Moch. Caidir : 1995, 48).

## 2.3. Syarat Syah Perjanjian Asuransi
Karena  asuransi  merupakan  perjanjian  maka  dengan  demikian berlaku  ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian.  Agar  suatu  perjanjian
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dibuat  secara  sah  sehingga  akan  mengikat  mereka  yang  membuatnya, menurut Pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi empat syarat yaitu : a.  Sepakat para pihak yang membuat perjanjian
Pihak-pihak  yang  mengadakan  pertanggungan  harus  ada persetujuan  kehendak  ( consensus  toestemmeing  of  Ininds )  artinya kedua belah pihak menyetujui benda objek perjanjian atas objek yang dipertanggungjawabkan antara tertanggung dan penanggung (Abdulkadir, Muhammad;   1994 : 11).
b.  Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian
Dimana  kedua  belah pihak  yang mengadakan pertanggungan harus  wenang  melakukan  perbuatan  hukum  (bekwaam)  artinya kedua belah pihak harus sudah dewasa tidak di bawah pengampuan (curatele) tidak dalam sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit.
Kedua  belah  pihak  dapat  berupa  badan  hukum  tetapi  pihak tertanggung  dapat  berupa  badan  hukum  atau  manusia  pribadi, sedangkan pihak penanggung selalu badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1992  (Abdul  Kadir, Muhammad; 1994 : 22).
c.  Suatu Hal Tertentu
Mengenai  objeknya  dapat  ditentukan  sehingga  bila  terjadi perselisihan  dapat  ditetapkan  hak  dan  kewajiban  masing-masing yaitu :
a)  Essensialia   : ... syarat yang menentukan perjanjian.
b)  Naturalia : ... bagian merupakan sifat bawaan.
c)  Accedentalia   :  ...  merupakan  sifat  yang  melekat  pada  perjanjian (Mariam Darus Badruzaman; 2001 : 99).
d.  Klausula Yang Halal
Yaitu  tidak  bertentangan  dengan  Undang-undang,  Ketertiban dan Kesusilaan.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  pertanggungan  adalah peralihan  resiko  atas  objek  pertanggungan  yang  diimbangi  dalam pembayaran  premi,  jadi  kedua  belah  pihak  yang  berprestasi, tertanggung  membayar  premi,  penanggung  menerima  peralihan
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
resiko  atas  obyek  pertanggungan  jika  premi  dibayar,  resiko  beralih. Jika  premi  tidak  dibayar  resiko  tidak  beralih  (Abdul  Kadir, Muhammad, 1995 : 23).
Ketentuan  dari  Pasal  1320  KUH  Perdata  berlaku  juga  pada perjanjian  asuransi  yang  merupakan  syarat  umum  disamping  syarat khusus antara lain :
a.  Asas  Kepentingan  yang  dapat  diasuransikan  ( Insurable  Interest Principle ).
Kepentingan yang dapat  diasumsikan merupakan asas utama ilmu  perjanjian  asuransi/  pertanggungan.  Setiap  yang  bermaksud mengadakan  perjanjian  asuransi,  harus  mempunyai  kepentingan yang  dapat  diasuransikan.  Maksudnya  adalah  bahwa  pihak Tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari  suatu  peristiwa  yang  belum  pasti  terjadinya  dan  yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.
Oleh  karena  itu  guna  mendeteksi  apakah  seseorang mempunyai kepentingan atau tidak, dapat diketahui atas pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut :
1.  Sejauhmanakah  keterkaitan  tertanggung  terhadap  benda/  objek perjanjian  asuransi  atas  terjadinya  suatu  peristiwa  yang diperjanjikan ?
2.  Apakah  peristiwa  yang  terjadi  menyebabkan  kerugian  terhadap tertanggung ?
Menurut  Dourhout  Mess  pengertian  kepentingan  merupakan suatu  faktor  ekonomi  yang  murni  sehingga  sangat  sulit  untuk  diberi batasan  menurut  hukum  batasan  “kepentingan”,  di  dalam  asuransi atau  pertanggungan  dapat  dimulai  dari  seseorang  dapat  dianggap mempunyai  kepentingan  di  dalam  perjanjian  asuransi  apabila tersebut  menderita  kerugian  yang  bersifat  kerugian  ekonomi, sehingga  kepentingan  diartikan  sebagai  “keterlibatan  kerugian keuangan, karena suatu peristiwa yang belum pasti”.
b.  Asas Kejujuran yang sempurna ( Utmost Goodfait Principle )
Istilah  kejujuran  yang  sempurna  dalam  perjanjian  asuransi yaitu  itikad  baik  yang  sebaik-baiknya.  Asas  ini  harus  dipenuhi  oleh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  tidak  dipenuhinya  asas  ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat  kehendak  yang  diatur  oleh  Pasal  1320-1329  KUH  Perdata. Bagaimanapun  itikad  baik  merupakan  satu  dasar  utama  dan kepercayaan  yang  melandasi  setiap  perjanjian  pada  dasarnya  tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.
c.  Asas Indeminitas ( Indemnity Principle )
Asas Ideminitas adalah asas utama dalam perjanjian asuransi, karena  merupakan  asas  yang  mendasari  mekanisme  kerja  dan memberikan  arah  tujuan  dan  perjanjian  asuransi  itu  sendiri  (khusus untuk  asuransi  kerugian).  Perjanjian  asuransi  mempunyai  tujuan utama  dan  spesifik  adalah  untuk  memberi  suatu  ganti  kerugian kepada  pihak  tertanggung  oleh  pihak  penanggung.  Pengertian kerugian  itu  tidak  boleh  menyebabkan  posisi  kerugian  pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.
Asas Indeminitas adalah sebagai landasan dasar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  246  KUH  Dagang  yang  pada hakekatnya mengandung dua aspek yaitu :
a)  Hubungan dengan tujuan perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi bila terdapat  klausula  yang  bertentangan  dengan  tujuan  ini menyebabkan batalnya perjanjian.
b)  Berhubungan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  asuransi  sebagai keseluruhan yang sah (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 100-101).
d.  Asas Suborgasi ( Subrogation Principle )
Asas  ini  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  284  KUH  Dagang yang  berbunyi  :  “Seorang  penanggung  yang  telah  membayar kerugian  sesuatu  barang  yang  dipertanggungkan,  menggantikan  si tertanggung  dalam  segala  hak  yang  diperolehnya  terhadap  orang- orang  ketiga  berhubung  dengan  menerbitkan  kerugian  tersebut,  dan Si  Tertanggung  adalah  bertanggung  jawab  untuk  setiap  perbuatan
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
yang  dapat  merugikan  hak  si  penanggung  terhadap  orang-orang ketiga itu”.
Subrogan  dalam  asuransi  adalah  Subrogan  berdasarkan Undang-undang.  Oleh  karena  itu  Subrogan  hanya  dapat  ditegaskan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1.  Apabila  tertanggung  disamping  mempunyai  hak  terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2.  Hak  tersebut  timbul  karena  terjadinya  suatu  kerugian.  (Sri  Rejeki Hartono, 1991 : 107).

## 2.4. Proses Perjanjian Asuransi
Menurut  ketentuan  Pasal  257  ayat  (1)  KUH  Dagang  perjanjian pertanggungan  terjadi  seketika  setelah  tercapai  persetujuan  kehendak ( consensus )    antara  tertanggung  dan  penanggung  hak  dan  kewajiban timbal  balik  sejak  saat  itu  bahkan  sebelum  polis  ditandatangani tertanggung  tersebut  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  lahir  suatu  akta yang disebut polis. (Abdul Kadir Muhamad, 1995 : 24).
Untuk  membuktikan  bahwa  telah  terjadi  kata  sepakat  antara  dua belah  pihak,  yang  mengharuskan  pembuktian  dengan  alat  bukti  tertulis berupa akta yang disebut polis.
Saat  terjadi  pertanggungan  sdah  dapat  dibuktikan  kemudian timbul perselisihan tetapi janji-janji dan syarat-syarat khusus maka dapat dibuktikan  dengan  alat  bukti  (Abdul  Kadir  Muhamad,  1995  :  26)  yaitu pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak,  seperti  penyebab kerugian,  sifat  kerugian  yang  menjadi  beban  penanggung,  pembayar oleh Tertanggung.
Pertanggung untuk kepentingan pihak ketiga dapat diadakan dan dicari :
a.  Pemberian Kuasa Umum ( General Authorization ).
b.  Pemberian Kuasa Khusus ( Special Authorization ).
c.  Tanpa Kuasa ( Without Authorization )
Pertanggungan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  itu  sendiri  tanpa kuasa  diatur  dalam  Pasal  266  KUH  Dagang  yaitu  jika  terjadi pertanggungan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  tanpa  pemberian  kuasa
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dan  tanpa  diketahui  pihak  ketiga  itu,  pertanggungan  itu  batal,  yaitu  jika terhadap  kepentingan  yang  sama  diadakan  pertanggungan  pula  oleh atau  unit  pihak  ketiga  sebelum  dia  mengetahui  bahwa  orang  lain  telah mengadakan  pertanggungan  untuk  kepentingannya  (Emy  Pangaribuan Simanjuntak, 1990 : 23).

## 2.5. Pembuktian Terhadap Perjanjian Asuransi
Menurut  ketentuan  Pasal  255  KUH  Dagang  Perjanjian  Asuransi atau pertanggungan harus dibuat  secara tertulis dalam suatu akta yang disebut  polis.  Polis  berfungsi  sebagai  alat  bukti  bahwa  telah  terjadi pertanggungan  dengan  penanggung.  Dalam  polis  dicantumkan  semua ketentuan dan mengenai pertanggungan yang telah dibuat  (Abdul Kadir Muhamad, 1995 : 27).
Sifat  khusus  dari  folis  adalah  mengenai  hal-hal  itu  tidak  dimuat maka  persetujuan  asuransi  itu  batal  dengan  kata  lain  sifat  khusus  dari polis  yaitu  sifat  istimewa  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  ( Vollegig Bewijs ) (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 29).

## III. Kesimpulan
1.  Dalam  pelaksanaan  asuransi  terhadap  debitur  secara  tanggung  renteng dihubungkan dengan Pasal 1278 KUH Perdata tidak sepenuhnya diterapkan karena  terkait  dengan  perjanjian  asuransi  hanyalah  pihak  pemakai  kredit (debitur)  ke-1  (satu)  yang  riil  adalah  pihak  pemakai  kredit  (debitur)  ke-2 (dua)  dan  Surat  Pengakuan  Hutang  (SPH)  padahal  dalam  kenyataannya pemakai.
2.  Kredit yang riil adalah pihak debitur ke-3 (tiga) dan debitur ke-4 (empat) dan tidak  terikat  secara  langsung  dalam  perjanjian  kredit  serta  tidak diasuransikan  secara  tanggung  renteng  kepada  pihak  krediturnya.  Akan tetapi  pihak  ke-2  (dua)  meninggal  dunia  maka  debitur  ke-1  (satu)  dalam perjanjian  kredit  atas  hutangnya  debitur  tidak  lunas,  melainkan  utang- utangnya terus dibayar oleh atau atas kekayaan milik debitur.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka
Gunawan Widjaya, Kartini Mulyadi, Seri Hukum Perikatan Pertanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
H. Mashudi, Hukum Asuransi , PT MAndar maju, Bandung, 1995.
Muhammad Abdul KAdir, Pengertian Hukum Pertanggungan , Citra Aditya, Bandung, 1994.
Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Asuransi di Indonesia , Intermasa, Jakarta, 1994.
Simanjuntak,  Pangaribuan  Emmy, Hukum  Pertanggungan,  Seksi  Hukum  Dagang , Fakultas Hukum (UGM), Yogyakarta, 1990.
Subekti, R. Aneka Perjanjian , Citra Aditya, Bandung, 1995.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang