## PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM KHI MELALUI ANALISIS MAQASHID SYARI’AH

## Azhar
Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang
Azhar_siulak@yahoo.com

## Abstract
The  main  objective  of  institutionalizing Islamic  law  is  to  create  a  common  benefit to mankind through the analysis maqqashid  Shari'ah.  Renewal  of  Islamic Law is an attempt to apply the norms of the social  reality  to  meet  the  needs  of  the development community to remain steadfast  in  the  policies  laid  down  by  the religion  itself  through  a  dynamic  process of  purification.  Reform  does  not  mean replacing  the  teachings  and  laws  that  are absolute,  fundamental,  and  universal, which is already covered by the provisions of  the  authentic.  However,  such  reforms have  ample  wiggle  room  in  how  to  renew understand,  interpret,  reformulate,  and  do teopassing  on  religious  teachings  which are  beyond  qath'iyyah  region,  namely  the provisions  that  are  included  in  the  scope zhanniyyah reform areas.

## Keywords: maqashid Islamic Shariah and Law Reform

## Abstrak
Tujuan  utama  pelembagaan  hukum  Islam, adalah  untuk  mewujudkan  kemashlahatan bagi  umat  manusia  melalui  analisis maqqashid  syari‟ah.    Pembaharuan Hukum Islam merupakan upaya menerapkan  norma-norma  agama  atas realitas  sosial  untuk  memenuhi  kebutuhan perkembangan  masyarakat  dengan  tetap berpegang  teguh  pada  dasar-dasar  yang telah  diletakkan  oleh  agama  itu  sendiri melalui  proses  pemurnian  yang  dinamis.
Pembaharuan  bukan  berarti  mengganti ajaran-ajaran  dan  hukum-hukum  yang bersifat mutlak, fundamental dan universal,  yang  sudah  tertuang  dalam ketentuan-ketentuan  yang  otentik.  Tetapi, pembaharuan  itumempunyai  ruang  gerak yang  cukup  luas  dalam  memperbaharui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi  dan  melakukan  teopassing atas  ajaran-ajaran  agama  yang  berada  di luar  wilayah  qath‟iyyah,  yaitu  ketentuan- ketentuan  yang  sifatnya  zhanniyyah  yang masuk dalam lingkup wilayah pembaharuan. Kata  Kunci:  Maqashid  Syari’ah  dan Pembaharuan Hukum Islam

## Pendahuluan
Al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam banyak menyinggung tentang maqashid  syari‟ah ,  baik  yang  berhubungan  dengan  masalah  ibadah,  mu‟amalah,  dalam bidang  sosial  dan  lain  sebagainya.  Keduanya  telah  memberikan  alternatif  dalam  setiap pembahasan  yang  berkaitan  dengan  dimensi  kehidupan.  Syari‟at  Islam  sendiri  datang  untuk meminimalisir  ataupun  menghilangkan  kesulitan  serta  mewujudkan  kemaslahatan  bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, baik duniawi maupun ukhrawi.
Syari‟at  Islam  tidak  hanya  membahas  tentang  kehidupan  akhirat  saja,  tetapi  juga mengatur tentang siklus kehidupan manusia di dunia ini. Firman Allah Swt.:
... تـعـطـتـسا اـم حلاـصلإا لاا دـيرأ نا هـنـع مـكـهـنأ اـم ىلا مـكـفـلاـخأ نا دـيرأ اـمو ...
( دوـه : ٨٨ )
“...  Aku  (Syu‟aib)  tidak  bermaksud  mempersulit  kamu  dengan  membuat  suatu peraturan, tetapi  aku bermaksud untuk memperbaiki kamu selama aku masih  sanggup ...”. (Qs. Hud, 88).
Dari  sini  tampak  jelas,  bahwa  pelembagaan  hukum  Islam  senantiasa  memperhatikan kemaslahatan  manusia  yang  diimplementasikan  melalui  analisis maqashid  syari‟ah .  Lebih spesifik  lagi,  bahwa  sasaran maqashid  syari‟ah adalah  untuk  melestarikan  tatanan  dunia dengan  jaminan  hak-hak  asasi  manusia  sebagai  subjek  dalam  pelestarian  dan  pemakmuran alam.  Perspektif  ini  berusaha  untuk  memelihara  hak-hak  manusia  yang  terarah  pada diekspresikannya  amal  dan  status  sosial  individu  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  reformasi  yang  dicita-citakan  oleh  Islam  adalah  reformasi  yang  ditujukan  pada perbaikan  yang  menyeluruh  terhadap  setiap  permasalahan  umat  manusia.  Kreativitas seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh  keleluasaannya  dalam  mengaplikasikan  hak-haknya, sedangkan kesalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran.  Pemberdayaan  sosial  diawali  oleh  kesalehan  individu  dan  aturan  syari‟at  serta lingkungan yang mempengaruhinya.
Al-Qur‟an  al-Karim  diturunkan  oleh  Allah  Swt  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  di tengah semrawutnya tatanan kehidupan masyarakat Arab ketika itu, di mana struktur budaya yang  bersifat patriarki ,  sistem  ekonomi  yang  bercorak opresif ,  sistem  politik  yang  bergaya despotic dan sekaligus koruptif . Di tengah sistem yang sedemikian rupa, kehidupan tidak lagi berharga  dan  bernilai.  Al-Qur‟an  datang  untuk  memperbaiki  sistem  yang  telah  rusak  itu, mengangkat  jati  diri  manusia  menjadi  makhluk  yang  terhormat  dan  mulia,  menghindarkan
masyarakat dari segala bentuk penindasan dan kesengsaraan serta menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil, egalitar, berdaulat dan merdeka, serta rukun dan damai. 1
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  tujuan  utama  dari  pelembagaan hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  serta  menjauhkan mereka  dari  berbagai  bentuk  kerusakan  dan  kesengsaraan  (kemafsadatan)  di  dunia  dan  di akhirat.  Peranan mashlahah dalam  menetapkan  hukum  sangat  dominan  dan  menentukan, sebab  al-Qur‟an  dan  al-Sunnah  sebagai  sumber  utama  hukum  Islam  sangat  memperhatikan prinsip  kemaslahatan  ini.  Kemaslahatan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  hukum  Islam  bersifat universal dan sejati, meliputi kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual. Mashlahah sebagai  metode  pembaharuan  hukum  Islam,  telah  terbukti  mampu menjawab  berbagai  persoalan  kontemporer  dan  sekaligus  menjadikan  hukum  Islam  mampu beradaptasi  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  zaman.  Hal  ini  bertujuan  agar  semua persoalan  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  dapat  diselesaikan  secara  hukum.  Oleh karena itu, kemaslahatan merupakan faktor  yang harus bahkan perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Karena dengan terwujudnya kemaslahatan, akan tegak pula keadilan dan ketenteraman sebagai tujuan pokok hukum Islam.
Urgensi  maqashid  syari‟ah  dalam  pembaharuan  hukum  Islam,  tampak  jelas.  Namun persoalannya  adalah  bagaimana  mekanisme  dan  bentuk  pembaharuan  yang  harus  ditempuh sehingga  memungkinkan  pembaharuan  yang  telah  dipertajam  dengan  analisis maqashid syari‟ah dapat  berperan  dengan  baik  dalam  memberikan  alternatif  pemecahan  terhadap permasalahan hukum yang muncul dewasa ini.

## Pembahasan

## Pembaharuan Hukum Islam Melalui Analisis Maqashid Syari’ah
Pembaharuan  hukum  Islam  melalui  analisis maqashid  syari‟ah telah  mampu mewujudkan  kemaslahatan  umat  Islam  dalam  berbagai  aspek  hidup  dan  kehidupan  di berbagai belahan negara Islam. Di Indonesia, dapat dilihat dalam berbagai produk perundang- undangan yang dibuat oleh negara, mulai dari UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, UU. No.  1/1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  tentang  zakat,  Undang-Undang  tentang Ekonomi Syari‟ah, Undang-Undang tentang Wakaf, sampai pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).
Dalam  sistem  hukum  Islam  di  Indonesia,  pembaharuan  yang  didasarkan  atas pertimbangan  kemaslahatan  (baca: maqashid  syari‟ah ),  dapat  dilihat  misalnya  mengenai
pencatatan  perkawinan  dan  perceraian  yang  harus  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama dan dihadiri  oleh dua orang saksi. 2 Dalam  pasal  10 KHI disebutkan bahwa,  ”Rujuk hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Kutipan  Buku  Pendaftaran  Rujuk  yang  dikeluarkan  oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 3 Sedangkan dalam pasal 165, disebutkan: ”Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. 4 Demikian  juga  dengan  harus  adanya  izin  dari  istri  pertama  bagi  suami  yang  akan berpoligami.  Persyaratan  ini  dilakukan  atas  pertimbangan  kepentingan  umum  dan  untuk menjaga keutuhan serta kelanggengan rumah tangga dalam suatu perkawinan. 5
Mengenai pembatasan usia dalam perkawinan, sebagaimana disebut dalam pasal 15 KHI  yang  berbunyi:  ”Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  No.  1/1974,  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan calon  istri  sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun”. 6 Sekalipun  Islam  tidak  secara  tegas menetapkan batas usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.:
حاـكـنـلا اوـغـلـب اذ ا ىتـح ىمـتـيـلا اوـلـتـباو ... ( ءاـسـنـلا : ٦ )
“Ujilah  anak-anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  menikah  ...”.  (Qs.  Al- Nisa‟, 6). 7
Namun  sebagian  ulama  seperti  Ibn  Syubramah  Uthman  al-„Uqbi,  Abu  Bakr  al- „Asham dan Muhammad „Uqlah berpendapat bahwa bapak tidak boleh menikahkan anaknya yang  masih  kecil,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  sehingga  mencapai  usia  dewasa. 8
Menurut  mereka,  karena  tujuan  perkawinan  bukan  semata-mata  untuk  melampiaskan  hasrat seksual belaka, melainkan yang paling penting adalah untuk membina rumah tangga harmonis yang  sejalan  dengan  bunyi  pasal  3  KHI  tentang  tujuan  perkawinan,  yaitu  ”  Perkawinan bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah ”. 9 Pendapat ini, didasarkan pada firman Allah Swt:
ةدوـم مـكـنـيـب لـعـجو اـهـيـلا اوـنـكـسـتـل اـجاوزا مـكـسـفـنا نـم مـكـل قـلـخ نا هـتـيا نـمو نورـكـفـتـي موـقـل تـي لأ كـل ذ ىف نا ةـمـحرو ( مورـلا : ۲۱ )
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya  diantara  kamu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu,  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang  berfikir”. 10 (Qs.  Al- Ruum, 21).
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  diperlukan  kematangan  mental  dan  fisik. 11 Bahkan menurut suatu pendapat, supaya tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai harus telah dewasa dan memiliki kemampuan akal  yang sempurna. 12 Hal ini disebabkan perkawinan usia muda merupakan faktor utama penyebab dan pemicu tingginya angka perceraian. 13 Oleh sebab itu, untuk mencapai kemaslahatan suami dan istri, pendewasaan usia kawin perlu diperhatikan.
Mengingat  besarnya  bahaya  dan  dampak  negatif  yang  timbul  akibat  kawin  usia  dini (kawin bawah umur), baik terhadap keutuhan rumah tangga, terhadap diri pribadi suami dan istri,  terhadap  masalah  ekonomi,  pendidikan  dan  kependudukan,  maka  upaya  pendewasaan usia  kawin  dalam  arti  mengusahakan  penundaan  pelaksanaan  perkawinan  sampai  seseorang cukup  dewasa,  baik  secara  fisik  maupun  pikis  adalah  suatu  ikhtiar  manusia  yang  patut dihargai  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  dilakukan  agar  umat  tidak  terjebak  oleh bahaya yang mengancam eksistensi rumah tangga dan keutuhan perkawinan. 14
Pasal 52 KHI menyebutkan bahwa: ”Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya  rumah  tangga  bagi  istri  yang  akan  dinikahinya  itu”. 15 Ketentuan  pasal  ini  bertujuan untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  damai  dan  bahagia  serta  membuktikan keadilan  suami  dalam  berpoligami,  karena  keadilan  suami  merupakan  syarat  mutlak  dalam berpoligami. Firman Allah Swt:
...
اوـل دـعـت لاا مـتـفـخ نإـف عـبرو ثـلـثو ىـنـثـم ءاـسـنـلا نـم مـكـل باـطاـم اوـحـكـناـف
ةدـح اوـف ... ( ءاـسـنـلا : ۳ )
“ ... maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja ...”. 16 (Qs. Al- Nisa‟, 3).
Dalam  bidang  hukum  waris,  sesungguhnya  pembaharuan  dalam  hukum  kewarisan Islam  di  Indonesia  yang  diadopsi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI),  pada intinya  merupakan  respon  terhadap  berbagai  perubahan  sosial  yang  berimplikasi  terhadap pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  anggota  keluarga  dan  adanya  pergeseran  dalam  skala besar  pada  posisi  dan  stratifikasi  sosial  dalam  keluarga  dan  struktur  keluarga  dalam  peta kekerabatan.  Asas  penggantian  ahli  waris  dan  wasiat  wajib  diresepsir  dalam  hukum  waris Islam di berbagai negara Islam. Begitu pula tentang perlunya pemikiran ulang dalam berbagai konsep  kewarisan  klasik.  Model  pembaharuan  hukum  Islam  dalam  bidang  kewarisan  di
Indonesia  dapat  dilihat  melalui  analisis  pasal  demi  pasal  dari  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia (KHI).

## Penggantian Ahli Waris
Model  penggantian  ahli  waris  dalam  KHI,  diatur  dalam  pasal  185:    “(1)  ahli  waris yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  pewaris,  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173; (2) bagian bagi ahli waris pengganti tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang  diganti”. 17 Konsep penggantian  ahli  waris  di  Indonesia  pertama  kali  digagas  oleh  Prof.  Dr.  Hazairin. 18
Menurutnya,  penggantian  ahli  waris  ini  memiliki  rujukan  yang  jelas  dalam  hukum  Islam, yaitu didasarkan pada firman Allah Swt.:
نـيـبرـق لااو نادـلوـلا كرت اـمم يلاوـم اـنـلـعـج لكلو
... ( ءاـسـنـلا : ۳۳ )
“Dan  untuk  masing-masing  (laki-laki  dan  perempuan)  Kami  telah  menetapkan  para  ahli waris atas apa  yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya ...”. 19 (Qs. Al-Nisa‟, 33).
Konsep  penggantian  ahli  waris  yang  dianut  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  pembagian  harta  warisan  sehingga harta  tidak  menumpuk  pada  satu  orang  atau  pada  satu  golongan  tertentu  saja,  di  samping untuk  lebih  mempererat  hubungan  kekeluargaan  yang  merupakan  tujuan  utama  dalam pembagian harta warisan.

## Wasiat Wajibah
Salah  satu  bentuk  reformasi  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  adalah dilembagakannya  wasiat  wajibah,  sebagaimana  dijelaskan  pada  pasal  209  KHI,  yang berbunyi:  ”(1)  harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  pasal-pasal  176  sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  anak  angkatnya;  (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. 20
Menurut Jumhur Ulama, dalil wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 21 dinasakhkan dengan ayat tentang waris (al-Nisa‟ ayat 11). Artinya, tidak boleh wasiat kepada ahli  waris,  karena:    (1)  mereka  telah  mendapat  bagian  dari  harta  warisan  yang  ditinggalkan oleh  pewarisnya;  (2)  ada  penegasan  dari  hadis  yang  mengaitkan  tidak  boleh  wasiat  kepada
ahli  waris 22 .    Menurut  Ibn  Hazm,  hukum  wasiat  dalam  ayat  tersebut  tidak  dinasakhkan, melainkan  dikhususkan  kepada  ahli  waris  yang  tidak  mendapat  bagian  warisan,  karena terhalang  oleh  ahli  waris  yang  lebih  utama  atau  tidak  menjadi  ahli  waris  sama  sekali,  tetapi dia sudah berjasa kepada pewaris, selama tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan. 23
Di Indonesia, wasiat wajibah hanya diarahkan pada hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Bentuk reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia khususnya dalam masalah wasiat wajibah secara jelas memperlihatkan perbedaan dengan para ahli hukum Islam pada umumnya. Dalam undang-undang kewarisan Mesir, wasiat wajibah diperuntukkan bagi ahli waris yang tidak mewarisi, seperti keturunan melalui garis (pihak) perempuan
Sekalipun menurut Coulson, wasiat wajibah yang dipergunakan dalam undang-undang kewarisan  di  berbagai  negara  Islam  merupakan  hasil  ijtihad. 24 Namun  wasiat  wajibah bertujuan  untuk  memberikan  hak  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  memperoleh bagian  tertentu  dari  harta  peninggalan  atas  jasa-jasanya  terhadap  pewaris.  Lebih  dari  itu, pendistribusian  harta  peninggalan  melalui  wasiat  wajibah  juga  bertujuan  terwujudnya kemaslahatan bagi para ahli waris dan orang-orang yang punya hubungan dengan pewaris.

## Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan
Asas  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia (KHI), dimuat pada pasal 183, bahwa: ”Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. 25 Asas perdamaian ini, didasarkan pada firman Allah Swt.:
نوـمـحرـت مـكـلـعـل الله اوـقـتاو مـكـيوـخـا نـيـب اوـحـلـصاـف ةوـخا نوـنـمؤـمـلااـمــنا
( ت ارـجحـلا : ۱۰ )
“Sesungguhnya  orang-orang  mu‟min  itu  bersaudara,  karena  itu  berdamailah  dengan saudara-saudaramu  dan  bertakwalah kepada Allah agar kamu  mendapat  rahmat”. 26 (Qs. Al- Hujurat, 10)
Di  samping  itu,  nasihat  Umar  ibn  al-Khttab  kepada  kaum  muslimin  agar  di  antara pihak  yang  mempunyai  urusan  dapat  memilih  cara  damai.  Umar  ra.  berkata:  “boleh mengadakan  perdamaian  di  antara  kaum  muslimin,  kecuali  perdamaian  yang  bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. 27
Asas  ini  merupakan  suatu  terobosan  baru  terhadap  formula  2:1  dalam  hukum  waris Islam.  Di  Indonesia,  pandangan  atas  prinsip  persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan
berkembang  bersama  berubah  pembagian  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Isu pemerataan ini mencuat  karena ketidakpatutan  antara tuntutan syari‟ah di  satu  pihak dengan realitas  sosial  di  pihak  lain.  Antara  laki-laki  dan  perempuan  di  zaman  modern  ini  sudah memiliki  peran  yang  sama  dalam  banyak  faktor,  dan  keduanya  menjadi  tulang  punggung keluarga dalam bidang ekonomi. 28
Norma kewarisan Islam yang paling mendasar dalam pembagian harta warisan secara berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  adanya  fakta  pembedaan  pembagian  peran sosial  dalam  kegiatan  ekonomi.  Dalam  hal  terjadi  pergeseran,  maka  terjadi  pula  pergeseran hukum dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Berpedoman kepada hal  tersebut,  maka  asas  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan  berupaya  untuk menghilangkan  kecemburuan  sosial  dan  mewujudkan  kemaslahatan  bersama  secara  adil  dan bijaksana antara sesama ahli waris.

## Perwalian Anak-anak yang Belum Dewasa
Dalam  pasal  184  KHI,  disebutkan:  ”Bagi  ahli  waris  yang  belum  dewasa  atau  tidak mampu  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya,  maka  baginya  diangkat  wali  berdasarkan keputusan  Hakim  atas  usul  anggota  keluarga. 29 Ketentuan  pasal  ini,  meskipun  tidak  pernah dibicarakan  dalam  kitab-kitab  fikih,  namun  untuk  kemaslahatan  anak  yang  belum  dewasa tersebut,  pasal  ini  dapat  diterima.  Di  samping  itu,  ketentuan  pasal  ini  juga  sejalan  dengan maksud firman Allah Swt.:
مـهوـسـكاو اـهـيـف مـهوـقزراواـمـيـق مـكـل الله لـعـج ىتـلا مـكـلاوـماءاـهـفـسـلااوـتؤـتلاو افورـعـم لاوـق مـهـل اولوـقو ( ءاـسـنـلا : ه )
“Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang  yang  belum  sempurna  akalnya,  harta mereka  yang  ada  dalam  kekuasaan  kamu  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan. Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  dari  hasil  harta  itu  dan  ucapkanlah  kepada  mereka perkataan yang baik”. 30

## Sistem Pembagian Warisan
Dijelaskan  pada  Pasal  187  KHI  ayat  (1)  Bilamana  pewaris  meninggalkan  harta peninggalan,  maka  oleh  pewaris  semasa  hidupnya  atau  oleh  para  ahli  waris  dapat  ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas-tugas:  a. mencatat dalam satu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang
kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat  (1)  sub  a,  b  dan  c;  (2)  Sisa  dari  pengeluaran  dimaksud  di  atas  adalah  merupakan  harta warisan  yang  harus  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak.  Selanjutnya  pada  pasal  188 dijelaskan  bahwa:  ”Para  ahli  waris  baik  secara  bersama-sama  atau  perseorangan  dapat mengajukan  permintaan  kepada  ahli  waris  yang  lain  untuk  melakukan  pembagian  harta warisan.  Bila  ada  di  antara  ahli  waris  yang  tidak  menyetujui  permintaan  itu,  maka  yang bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Agama  untuk  dilakukan pembagian harta warisan”. 31 Sekalipun  ketentuan  kedua  pasal  ini  tidak  diatur  dalam  fikih, namun karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan, maka kedua pasal ini dapat diterima. 32

## Sistem Kewarisan Kolektif (Non-Fragmentasi)
Asas hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris  yang berhak berdasarkan bagiannya masing-masing  dengan berbagai  metode sehingga tidak terdapat sisa. Tetapi Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia menganut sistem kewarisan kolektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  189,  yang  berbunyi:  ”(1)  Bila  harta  warisan  yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya  sebagaimana  semula,  dan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama  para  ahli waris yang bersangkutan. (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkin karena di  antara para ahli  waris  yang bersangkutan ada  yang memerlukan  uang, maka lahan tersebut  dapat  dimiliki  oleh  seorang  atau  lebih  ahli  waris  dengan  cara  membayar  harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. 33
Asas  kolektif  ini,  di  samping  untuk  menjaga  kemungkinan  hilang  atau  berkurangnya nilai  ekonomis  akibat  didistribusikan  secara  terpecah-pecah  kepada  para  ahli  waris  yang berhak,  juga  untuk  menjaga  kesatuan  ahli  waris.  Pembagian  harta  warisan  secara  kolektif, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dengan menggunakan metode istihsan.
Walaupun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI),  penyimpangan terhadap  prinsip  fragmentasi  harta  peninggalan  terbatas  kepada  tanah  (lahan  pertanian  yang kurang dari 2 hektar), akan tetapi berdasarkan alasan hukum (ratio logis) dari penyimpangan ini  adalah  untuk  mempertahankan  nilai  ekonomis  tanah  tersebut.  Penyimpangan  inipun sebenarnya  dapat  diterapkan  kepada  harta  peninggalan  yang  lain,  seperti  rumah,  kendaraan dan  lain  sebagainya.  Secara  sepintas,  pembaharuan  hukum  dalam  KHI  bidang  kewarisan  ini merupakan  kompromi  terhadap  kebiasaan  lokal  pada  masyarakat  adat  yang  sering  kali
berusaha  mempertahankan  keutuhan  tanah  keluarga  dengan  sistem  kewarisan  kolektif,  akan tetapi  bila  dicermati  lebih  jauh,  pembaharuan  yang  dilakukan  dalam  masalah  ini  lebih merupakan  strategi  implementasi  dari  aturan  takharuj  dalam  hukum  waris  klasik. 34 Hanya saja  oleh  para  perumus  KHI  aturan  tersebut  dimodifikasi  sedemikian  rupa  sehingga  dapat diterapkan  pada  harta  peninggalan  berupa  lahan  (tanah)  yang  kurang  dari  dua  hektar  untuk mempertahankan nilai ekonomisnya.
Dalam  bidang  hukum  perwakafan,  diperlukannya  saksi  dalam  ikrar  wakaf sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  218  KHI,  bahwa:  ”(1)  Pihak  yang  mewakafkan  harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  215  ayat  (6)  yang  kemudian menuangkannya  dalam  bentuk  Ikrar  Wakaf,  dengan  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2 orang  saksi”. 35 Demikian  juga  dengan  pencatatan  harta  benda  wakaf  dan  sertifikasi  tanah wakaf, penunjukan nadzir dengan dengan sederet tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal  220 KHI  yang berbunyi: ”(1) Nadzir berkewajiban untuk  mengurus dan  bertanggung  jawab  atas  kekayaan  wakaf  serta  hasilnya,  dan  pelaksanaan  perwakafan sesuai  dengan  tujuannya  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  oleh  Menteri  Agama.  (2) Nadzir  diwajibkan  membuat  laporan  secara  berkala  atas  semua  hal  yang  menjadi  tanggung jawabnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan setempat dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam  ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Agama”. 36 Demikian  juga dengan pembinaan dan  pembenahan  administrasi  dan ketentuan teknis lainnya. Kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi wakaf dalam masyarakat. Untuk  itu,  diperlukan  pemahaman  yang  lebih  luas  dan  proporsional  sejalan  dengan  tuntutan hukum modern, di mana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi pencapaian tujuan wakaf itu sendiri.

## Kesimpulan
Penambahan-penambahan  atau  ketentuan-ketentuan  baru  dalam  bidang  perwakafan ini,  yang  diadopsi  baik  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI)  maupun  Undang- Undang No. 41/2004 tentang Wakaf yang bersifat yuridis administratif seperti tersebut di atas, dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri. Hal ini sejalan dengan maqashid syari‟ah.
Kemaslahatan  sebagai  kandungan  hukum  Islam  yang  disistematisasi  melalui  analisis maqashid  syari‟ah ,  tentunya  tidak  hanya  dilihat  dalam  arti  teknis,  tetapi  juga  harus  dilihat sebagai  sesuatu  yang  mengandung  nilai  filosofis  sehingga  identitas  hukum  Islam  yang universal dan dinamis dilihat dari konsep ini sangat logis dan relevan. Urgensi dan relevansi mashlahah dalam  pembaharuan  hukum  Islam  masih  sangat  diperlukan  sebagai  salah  satu metode dalam mengistinbatkan hukum terhadap peristiwa yang tidak diatur oleh nash.

## Endnote
1 Nirwan Syafrin Arma, “Syari‟at Islam; antara Ketetapan Nash dan Maqashid Syari‟ah” dalam Adian Husaini, “ Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual ”, (Surabaya : Risalah Gusti, 2005), h. 176 2 Lihat Tim Penyusun, UU. No. 1/1974, tentang Perkawinan, Op. Cit, h. 20. Bandingkan dengan : Tim Penyusun, KHI, Op. Cit , h. 38 3 Ibid , h. 115 4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo,1992)
5 Muhammad  Imarah, al-A‟mal  al-Kamilah  li  Imam  Muhammad  Abduh ,  (Beirut:  al-Mu‟assasah  al-Arabiyah, 1972), h. 173. Bandingkan dengan: Yusdani, Op. Cit , h. 112. Lihat juga:  Ibn Hazm, Op. Cit , h. 45
6 Abdurrahman, Op. Cit , h. 117 7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Terjemahan (Jakarta. PT syamil Cipta Media, 2005). 8 Al-Sarakhsy al-Hanafi, al-Mabsuth, III, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 236. Bandingkan dengan : Ibn Hazm, Op. Cit , h. 38 9 Abdurraahman, Op. Cit , h. 114 10 Depag. RI, Op. Cit , h. 644 11 Luthfi  Asysyaukanie, Politik  HAM  dan  Isu-Isu  Teknologi  dalam  Fiqh  Kontemporer ,  (Bandung  :  Pustaka Hidayah, 1998), h. 115
12 „Ala al-Din al-Samarqindi, Tuhfah al-Fuqaha‟, II, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 120
13 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam (Mu‟amalah) , III, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 32
14 Tim Penyusun, Pandangan Islam Terhadap Upaya Pendewasaan Usia Kawin , (Jakarta: BKKBN, 1983), h. 7. Lihat juga : Abd al-Rahim „Omran, Family Planning in the Legacy of Islam , (Londen: Routledge, 1992), h. 18
15 Abdurrahman, Op. Cit , h. 125 16 Berlaku  adil  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini,  ialah  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  kebutuhan  isteri, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan bathiniah. Depag. RI, Op. Cit, h. 99-100
17 Tim  Penyusun,  KHI, Op.  Cit ,  h.  60  .  Bandingkan  dengan  :  Al-Yasa‟  Abu  Bakar, Ahli  Waris  Sepertalian Darah : Studi Banding Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab , (Jakarta : INIS, 1998), h. 198 18 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur‟an dan Hadits , (Jakarta : Tintamas, 1982), h. 26-32
19 Depag. RI, Op. Cit, h. 108 20 Tim Penyusun KHI, Op. Cit , h. 66 21 بـتـك مـكـيـلـع مـكدـحارـضـحاذا ثوـمـلا نا كرـت ارـيـخ تـيـصوـلا هـيدـلوـلل هـيـبرـقلأاو فورـعـمـلاـب اـقـح ىلـع هـيـقـتـمـلا  ( ( ةرـقـبـلا ۱٨۰ 22 ثراوـل ةـيـصو لا
23 Ibn Hazm, Op. Cit , 312-314 24 NJ. Coulso, Op. Cit , h. 203-207 25 Tim Penyusun, KHI, Op. Cit , h. 59 26 Depag. RI, Op. Cit , h. 744 27 Muhammad  Salam  Maskur, „Aqd  al-Ijar  fi  Fiqh  al-Islam  al-Muqaran, (ttp.  :  Dar  al-Nadhat  al-„Arabiyah, 1984 ), h. 44
28 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 61-62
29 Tim Penyusun, Op. Cit , h. 59-60 30 Depag. RI, Op. Cit , h. 100 31 Tim Penyusun, Op. Cit, h. 60-61
32 Amir Syarifuddin, Op. Cit , h. 331 33 Ibid , h. 61
34 Di mana seseorang ahli waris dapat tidak memperoleh bagian dari harta warisan dan menyerahkannya kepada ahli  waris  yang  lain  dengan  memperoleh  sejumlah  pengganti  (kompensasi)  senilai  bagiannya.  Penjelasan lebih lanjut mengenai  “ takharuj” Lihat  :  Prof.  Dr.  Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam,  Op.  Cit ,  h. 297-303
35 Ibid , h. 69 36 Ibid , h. 71

## Referensi
Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Akademika Pressindo, Jakarta.
Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-„Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmiy: al-Jarîmah (al-Qahirah: Dar al- Fikr.
al-Ashfahaniy, Ar-Raghib. 1992. Mufradât Alfâz al-Qurân, Beirut:  Ad-Dar al-Syamiyah.
Al-„Asqalâniy, t.th. Bulûgh al-Maram min Adillahal-Ahkâm, t.t: t.p
Asplund, Knut D dkk (Ed.), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII.
„Audah,  Abd  al-Qadir,  1992, al-Tasyrî„  al-Jinâ‟iy  al-Islâmiy:  Muqâranah  bi  al-Qânûn  al- Wadh‟i. Beirut: Muassasah al-Risalah.
Al-„Awwa, Muhammad Salîm. 1983. Fî Ushûl al-Nizhâm al-Jinâ‟iy al-Islâmiy. Kairo: Dâr al- Ma„ârif.
Bahnisi, Ahmad Fathi, al-Mausû‟ah al-Jinâ‟iyyah . Beirut: Dar al-Nahdhah al-„Arabiyyah.
al-Baladzari, Ahmad bin Yahya bin Jabir. t.th .Futûh al-Buldân. t.t: t.p.
Al-Jazîri, Abdurrahmân.t.th. al-Fiqh „ala al-Mazâhib al-Arba„ah. t.t. t.p.
Al-Luhaibiy, Sulaiman al-Sharhid. 1983. Al-„Uqûbât al-Tafwîdhiyyahwa Ahdâfuhâ fi Dhau‟i al-Kitâbwa al-Sunnah. Jedah: t.p.
al-Mahalliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi.  t.th. Tafsîr al-Jalâlain , Semarang: Usaha Keluarga.
Al-Marâghiy, Ahmad Mushthafâ. Tafsîr al-Marâghiy.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  2005. Al-Qur‟an  Terjemahan .  Jakarta.  PT  syamil Cipta Media
Mayer,  Ann  Elizabeth.  1999. Islam  and  Human  Right:  Tradition  and  Politics. Oxford: Westview Press
Mufti,  Muhammad  Ahmad  dan  Sâmî  Shâlih  al-Wakîl.  1992. Huqûq  al-Insânfî  al-Fikr  al- Siyâsiy  al-Gharbiywa  al-Syar„i  al-Islâmiy  (Dirâsah  Muqâranah). Beirut:  Dâr  al- Nahdhah al-Islâmiyyah
Mudzhar,  M.  Atho, Instrumen  Internasional  dan  Peraturan  Perundangan  Indonesia  tentang Kebebasan dan Perlindungan Beragama, (Makalah)
Jurnal Islamika,Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013