EVALUASI PROGRAM CETAK SAWAH DI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUATION OF RICE PRINTING PROGRAM IN LINGGA REGENCY, RIAU ISLAND PROVINCE
Ardian Hasril 1 , Adji Suradji Muhammad 2 , Imam Yudhi Prastya 3
1,2,3 Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji
2 Program Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau
E-mail: ardianhasril240799@gmail.com, suradji@umrah.ac.id, yudhiimam@umrah.ac.id
Abstrak: Kebijakan cetak sawah bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Lingga sebagai lumbung padi di wilayah perbatasan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lingga. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode purposive sampling dalam memilih responden. Menggunakan teori Willian N Dunn maka terdapat 6 indkator yang digunakan untuk melakukan evaluasi program yaitu Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Keadilan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program cetak sawah di Kabupaten Lingga belum optimal. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program, diantaranya saluran irigasi yang masih belum memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya petani yang belum memiliki keyakinan atas usaha barunya dan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya kualitas tanah dan iklim.

## Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Cetak Sawah di Kabupaten Lingga
Abstract: This rice paddy printing policy aims to make Lingga Regency as a rice barn in the border region and fill up the needs of the people of Lingga Regency. In the implementation, there are still inhibiting factors for irrigation channels that were still not fully available the Human Resources (HR) and Natural Resources (NR). So, it is necessary to consider again the printing of rice fields in the future. The purpose of this study was to evaluate the policy of paddy printing and to find out the inhibiting factors for paddy  printing in Lingga Regency. This research was used descriptive with a qualitative approach with purposive sampling method. In evaluating the rice field printing program, researchers used Willian N Dunn's theory which has 6 indicators consisting of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Fairness, Responsiveness, and Accuracy. The results of the study were assessed from the effectiveness indicators that were not effective because the expected results were not appropriate and there were still rice fields were not available for irrigation. Meanwhile, from the efficiency point of view, it is sufficient as a tool in the implementation of rice field printing which is very adequate for implementation. Then, sufficiency is still not enough because the results obtained deviate from the target. Judging by justice, it is not evenly distributed since not all areas are participating, not all regions have land, and not all farmers are interested. From the responsiveness of the motivation and the response of the community it weakens because the results obtained are not optimal. From the accuracy of this program it is not right on target and needs to be investigated again. The conclusion in running the rice field printing program in Lingga Regency has not run optimally because it is still far from expectations and is constrained by irrigation channels that are not owned by several rice fields and continuity from the central  government as well as Natural Resources (NR) and Human Resources (HR).
Keywords: : Evaluation, Policy, Rice Field Printing in Lingga Regency

## PENDAHULUAN
Menurut Soepono merupakan
salah satu negara berkembang  dengan potensi pertanian sebagai awal mata
pencarian dari sebagian besar masyarakatnya dengan  begini separuh masyarakatnya mengandalkan    dirinya pada potensi pertanian. Sektor  pertanian adalah salah satu potensi yang masih saa
Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
ini diandalkan bagi oleh negara Indonesia berkat sektor pertanian sanggup mempersembahkan pemulihan dalam mengendalikan  kriris pertanian sebagai salah satu sektor yang handal dan memiliki potensi besar  untuk  berfungsi sebagai dorongan pemulihan ekonomi nasional.(Abdul Hafis, 2017) Undang-undang Republik Indonesia Nomor  41 tahun  2009  pasal 1 angka (8) Pertanian Pangan adalah  usaha manusia untuk mengelola lahan  dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,   dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
Kehadiran  dan  kesiapan lahan sawah mempunyai kapasitas strategis bagi
Indonesia yang sebagian besar makanan pokok masyarakat adalah beras. Disamping sebagai asal muasal produksi pangan kepada mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional secara  berkelanjutan. Lahan sawah juga mempumyai dampak  positif yang  beragam bermakna menjujung pembangunan  berkelanjutan. Fungsi dari pembukaan lahan sawah ialah sebagai stabilitas suplai pangan khususnya beras, mengendalikan keserasian ekologis, vitalitas ekonomi dan sosial penduduk dan kawasan  perdesaan,  penyangga identitas, dan warisan  budaya bersama pelestari nilai-nilai estetika dan spiritual religius(I Putu Sriartha dan Wayan Windia, 2017) Seiring    dengan peningkatan jumlah  penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta peningkatan  kebutuhan pangan menyebabkan  upaya mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Apalagi ditunjang  dengan kenyataan bahwa penyediaan  pangan lokal belum mampu memenuhi permintaan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan  dan turun naiknya produksi dan    produktivitas pangan nasional. Dengan kata lain, produksi pangan sangat dipengaruhi iklim,
apalagi sekarang ini pertanian dihadapkan pada fenomena iklim yang tidak menentu sebagai akibat terjadinya perubahan iklim (climate change). Tantangan berikutnya yang harus dihadapi oleh sektor pertanian adalah semakin tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas ekonomi manusia,
terutama untuk permukiman, pembangunan
infrastruktur (jalan,
bendungan,  dan sebagainya), ataupun industri.(Anwar Sunari, 2015)
Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor  produksi tersebut dapat berupa sumber  daya alam (tanah atau lahan, sinar matahari dan lain-lain), barang modal (berupa barang, mesin atau uang), tenaga kerja, dan keahlian (managerial skill atau technical skill). Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan  kesuburan tanah,  keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis  hasil hutan, serta jumlah  dan hasil kekayaan tambang. Pertanian mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu  daerah. Peran  pertanian  dalam suatu  negara berbeda-beda dengan  negara lainnya, negara berkembang tergolong  negara agraris yaitu negara yang  penghasilan rakyatnya sebagian  besar  dari sektor pertanian.(Rio Kurniawan Samin, 2013)
Pembangunan  (termasuk sektor pertanian) di Indonesia lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga keberlanjutan  pembangunan  di masa mendatang,  diperlukan  orientasi paradigma pembangunan,  baik  dari segi arah, strategi maupun kebijakan. Pertanian tidak hanya sebatas pertanian dalam artian sempit,  namun  dalam artian luas yaitu penghasil produk primer yang terbarukan, termasuk di dalamnya pertanian tanaman pangan  dan hortikultura,  perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Peranan pertanian dapat
menyediakan  kebutuhan  bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin
ketahanan pangan, menyediakan bahan baku industri, sebagai
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
pasar  potensial bagi produk  produk yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga kerja dan  pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain, sumber  perolehan  devisa, mengurangi kemiskinan  dan peningkatan ketahanan pangan, dan menyumbang  pembangunan perdesaan  dan  pelestarian lingkungan hidup.
Kehadiran  dan  kesiapan lahan sawah mempunyai kapasitas strategis bagi
Indonesia yang sebagian besar makanan pokok masyarakat adalah beras. Disamping sebagai asal muasal produksi pangan kepada mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional secara  berkelanjutan. Lahan sawah juga mempumyai dampak  positif yang  beragam bermakna menjujung pembangunan  berkelanjutan. Fungsi dari pembukaan lahan sawah ialah sebagai stabilitas suplai pangan khususnya beras, mengendalikan keserasian ekologis, vitalitas ekonomi dan sosial penduduk dan kawasan perdesaan,  penyangga identitas, dan warisan  budaya bersama pelestari nilai-nilai estetika dan spiritual religious.(I Putu Sriartha dan Wayan Windia, 2017) Luas wilayah sebesar 252.601 Km2,  dimana sekitar  96% – nya merupakan lautan  dan  hanya sekitar  4% merupakan wilayah  darat. Kondisi luas daratan Provinsi Kepulauan
Riau
berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun  2002  hanya 4% dan jauh  dominan dengan lautan. Hal ini tidak membuat daerah Kabupaten
Lingga
yang merupakan salah satu daerah dari Provinsi Kepulauan  Riau  untuk membuka lahan pertanian meskipun  kondisi geografis tidak memadai.
Program cetak sawah di Kabupaten Lingga ini merupakan  kerja sama antara Kementerian Pertanian  dan TNI AD perjanjian    kesepakatan kerja sama (41/RC.210/B.1/01/2014) ini merupakan agenda prioritas pembanguanan   di wilayah   perbatasan yaitu sektor pertanian hal ini merupakan
langkah-langkah terobosan dilakukan pemerintah agar sektor pertanian bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  2003 dapat diartikan bahwa luas lautan Kabupaten Lingga lebih  besar jika dibandingkan dengan luas daratan, dengan kata lain luas laut di Kabupaten Lingga lebih  dominan dengan daratan. Secara logika dengan melihat kondisi luas wilayah daerah
Kabupaten
Lingga kurang tepat mendirikan  pertanian melihat kondisi laut yang jauh lebih dominan dengan daratan apa lagi masyarakat setempat lebih terbiasa mengelola sagu. Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang  kebijakan cetak sawah Pemerintah
Kabupaten Lingga melalui Dinas pertanian  dan Ketahanan Pangan  dengan semangatnya membuka lahan  pertanian sebagai bukti pemerintah Kabupaten Lingga sendiri untuk menghilangkan mitos lama dari semula defisit dan impor pangan kini bergerak menjadi lumbung pangan perbatasan yang sebenarnya masyarakat setempat lebih mahir    pada pengelolan sagu dan berprofesi lebih sering melaut. pembuktian program cetak sawah ini dilakukan tepatnya bulan Maret di Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara  resmi membuka lahan pertanian dengan luas sawah  100 Harvested Area (Ha)  dan tepatnya lagi bulan Agustus di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur  resmi membuka lahan sawah kembali yang semulanya 350 Harvested Area (Ha) untuk tahap awal karena memiliki kendala dari anggaran di pusat sehingga 100 Harvested Area (Ha) yang terealisasi bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  berkerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)  dan Kementerian
Pertanian. Dengan pembukaan lahan sawah di Desa-Desa Kabupaten Lingga
Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
merupakan sebuah pembuktian bahwasanya dengan luas  daratan yang jauh lebih dominan laut dapat mendirikan sebuah lumbung  padi dan di tahun
berikutnya data luas lahan sawah yang dimiliki oleh  pemerintah
Kabupaten
Lingga.
Pembukaan lahan sawah sudah dimulai dari tahun 2016. Dari tahun 2016 sudah ada dua desa yang melakukan pembukaan lahan sawah yang  pertama di desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur dan yang kedua adalah desa Resang Kecamatan Singkep Selatan  dengan total di buka lahan sawah  148 Harvested area (Ha) kemudian berlanjut pada tahun 2017 pemerintah  kembali membuka lahan sawah terdapat empat desa yaitu  di desa Panggak Darat dan Panggak Laut di kemudian disusul desa Nerekeh
Kecamatan Lingga,  kemudian  berlanjut dibuka lagi di desa Resang  dan desa Marok Kecil Kecamatan Singkep Selatan dengan total 586 Harvested area (Ha) artinya ada peningkatan pembukaan lahan sawah di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 di buka  kembali lahan sawah terdapat riga desa yaitu desa Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara,  disusul oleh desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir dan yang terakhir pembukaan lahan sawah di  desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur dengan total di tahun terakhir 209,95 Harvested area (Ha) artinya ada penuruana pembukaan lahan sawah ditahun 2018. Kegiatan yang  dilakukan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam pembukaan lahan sawah bersumber dari dana anggaran APBN.
Hasil panen  kegiatan cetak sawah pada tahun 2017 hasil panen cetak sawah dari keseluruhan sawah yang  berada di tiap desa hanya 5.05 Ton ini, Sedangkan di 2018 yaitu dengan 98.04 Ton ,
kemudian  di Tahun  2019 94.02 Ton  dan kemudian  di Tahun 2020 luas panen mencapai 172.99 Ton.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan guna mengevaluasi kebijakan cetak sawah di Kabupaten Lingga  dalam memenuhi kebutuhan pangan masyrakat Kabupaten Lingga dan  bergerak menjadi lumbung pangan  diwilayah  perbatasan. Proses pengumpulan data yang  dipergunakan dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik  pengumpulan  data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang  diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis  data yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi program sangat penting artinya untuk memberikan informasi mengenai keterlaksanaan program yang bersangkutan. Evaluasi program berfungsi membantu mengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari pelaksanaan program. Evaluasi juga menjawab pertanyaan sejauh mana program berhasil mencapai tujuan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan apakah program diberhentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki.(Akbar, 2016) Berikut dibawah ini merupakan tabel lokasi desa, kelompok tani, dan luas lahan sawah yang tersebar di Kabupaten Lingga pembukaan lahan ini dimulai dari tahun 2016-2018.
Tabel 1. Data Luas Lahan Sawah Kabupaten Lingga No Desa/Kecamatan Poktan Luas Sawah (Ha) 1 Panggak Darat/Lingga Tunas Muda Tunas Jaya Padat Karya Sumber Rezeki 34.5 34.5 34.5 31.5 2 Panggak Laut/Lingga Usaha Baru Harapan Baru Usaha Mandiri Karya Tani 39.3 38.2 36.2 39.3 3 Nerekeh/Lingga Parit I Parit II Parit III 30.18 30.18 29.64 4 Resang/Singkep Selatan Bestari I Bestari II Bestari III Bestari IV 54 49 68 70 5 MarokKecil/Singkep Selatan Langkap Jaya I 70 6 Bukit Langkap/Lingga Timur Jayatu Pangestu 20 25 7 Desa Sungai besar/Lingga Berkah Jaya Penuh Berkah Hijau Berdaun 24.6 34.1 28.8 8 Desa Lanjut/Singkep Pesisir Jaya Makmur 9.85 21.3 9 DesaKerandin/Lingga Timur Suka Damai Suka Tani 55 36.3 Jumlah 943.95 Luas Cetak Sawah Pihak Luar Pemerintah di Sungai Besar 34.5 Total keseluruhan 978.45 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021 Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukan Sembilan desa telah
membuka lahan cetak sawah dengan total seluruh desa yang ada di Kabupaten Lingga mencapai 978.45 Ha. Kecamatan yang memliki paling luas wilayah cetak sawah nya yaitu Desa Resang 241 Ha
kemudian  disusul Desa Panggak Laut dengan 153 Ha.
Berikutnya mengambarkan jumlah  petani yang ada dilokasi tiap desa sawah yang tersebar di desa/kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga
Tabel 2. Jumlah Petani Padi Sawah Kabupaten Lingga
No Desa/Kecamatan Jumlah Petani Padi Sawah 1. Panggak Darat/Lingga 125 2. Panggak Laut/Lingga 136 3. Nerekeh/Lingga 116 4. Resang/Singkep Selatan 160 5. MarokKecil/Singkep Selatan 291 5. Bukit Langkap/Lingga Timur 152 6. Desa Sungai Besar/Lingga Timur 99 7. Desa Lanjut/Singkep Pesisir 46 8. DesaKerandin/Lingga Timur 87 .Total 1.212 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021
Dari tabel 2 diatas menjelaskan sebaran  petani padi sawah yang berada ditiap desa/kecamatan Kabupaten Lingga. Dapat dilihat petani terbanyak terletak didesa Marok Kecil Singkep Selatan diikuti,   Resang Singkep Selatan,   dan Bukit Langkap Lingga Timur. Kemudian
jumlah petani di desa paling kecil ada di desa Lanjut Singkep Pesisir. Total keseluruhan jumlah petani yang tersebar ada 1.212 (Seribu dua ratus dua belas).
Berikutnya tabel 3 dibawah ini adalah kebutuhan konsumsi beras seluruh masyrakat Kabupaten Lingga Tabel 3. Kebutuhan Beras Masyrakat Kabupaten Lingga 2021 No Bulan Ton Januari 764 Febuari 764 Maret 764 April 766 Mei 799 Juni 764 Juli 765 Agustus 764 September 764 Oktober 764 November 764 Desember 765 Total 9,210 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021 Dari tabel 3. diatas merupakan data kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lingga dari bulan
januari sampai desember ditahun 2021 dengan total 9,210 Ton beras yang dibutuhkan. Kebutuhan beras terbanyak
berada dibulan Mei dan  kebutuhan  beras paling  rendah bulan januari, febuari, maret, juni, agustus, september, oktober, dan november.
Pembukaan
lahan sawah
Kabupaten Lingga merupakan  program kerja sama antara Kementrian Pertanian dengan Tentara Nasional Angkatan Darat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyrakat Kabupaten Lingga diwilayah perbatasan. Oleh sebab itu  untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan dan  pengevaluasian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam melakukan evaluasi
kebijakan cetak sawah tentunya peneliti menggunakan jenis evaluasi formatif karena evaluasi formatif ini sesuai dengan kebijakan atau program yang akan diteliti karena kebijakan ini masih berjalan untuk mengetahui seberapa jauh  program yang dirancang  dapat berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan. Dalam mengevaluasi tentunya ada standart yang digunakan dalam pengevaluasian pelaksanaan kebijakan cetak sawah di Kabupaten Lingga Hal ini dapat dilihat dari indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu, efeltivitas, efesiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan.
1. Efektivitas William N. Dunn dalam bukunya yang  berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi
Kedua, menyatakan  bahwa Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan
apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan  dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan    dengan    rasionalitas teknis, selalu  diukur  dari unit produk atau layanan atau
nilai moneternya.(Dunn.,  2003:429) Hal ini sesuai dengan pendapat(Agus Ikwanto, Yusuf,  2019) keberhasilan  program dianalisa dari berbagai sudut pandang
dihadapkan  dengan  hasil terhadap program ini telah memberikan hasil yang sesuaii dengan apa yang diharapkan. Berdasrakan  dari hasil penelitian  dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan cetak sawah di Kabupaten Lingga masih  belum berjalan  dengan efektif. Hal ini dikarenakan  dalam memang masih banyak terdapat kekurangan selain      dari kurangnya minat masyrakat dan hasil yang diperoleh pun belum cukup memenuhi kebutuhan masyrakat setempat namun hasil panen tersebut  belum mampu memenuhi kebutuhan  pangan  bagi seluruh masyrakat Kabupaten Lingga tersebut dan juga belum bisa mencapai tujuan dari pembukaan lahan sawah ini belum mampu menjadi lumbung pangan diwilayah perbatasan.
2. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber  daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang  diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.(Dunn.,
2003:430) Dari hasil penelitian  dapat dilihat  bahwa efesiensi  dari kebijakan cetak sawah ini menghasilkan hasil yang  baik dengan kualitas beras yang baik. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menemukan  bibit padi yang diberikan pemerintah pusat bibit unggulan dan bantuan yang  diberikan itu tidak diberikan secara terus menerus petani diharapkan juga bisa mandiri bagaiaman mereka bisa berdaya dan tidak mengharapkan bantuan secara
Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
terus menerus. Supaya hasil yang diharapkan sesuai target diperlukan usaha yang lebih keras lagi.
3. Efesiensi yang seharusnya  dihasilkan supaya sesuai target kebutuhan  beras dirasakan mencukupi  dalam berbagai
hal.William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan  dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah(Dunn., 2003:430) Dari pengertian di atas dapat disimpulkan  bahwa kecukupan masih berhubungan    dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan  kebutuhan,  nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kecukupan masih terkendala dengan hasil panen yang kurang memadai dan jauh  dari kata cukup sedangkan  untuk alat penunjang cetak sawah serta sarana dan prasarana sudah bisa  dikatkan mencukupi. Jadi berdasarkan hasil panen sudah ada tetapi masih jauh dari kata cukup sedangkan fasilitas yang berikan sudah sangat mencukupi dalam pelaksanaan  kebijakan cetak sawah hingga panen.
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang  diberikan dan  diperoleh sasaran  kebijakan  publik. William N. Dunn menyatakan  bahwa kriteria kesamaan  (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk  pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat(Dunn.,
2003:434) Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah  kebijakan yang akibatnya atau  usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien,  dan mencukupi apabila  biaya manfaat merata .Kunci dari perataan yaitu
masyrakat Lingga. Kecukupan dalam kebijakan    publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah
keadilan atau  kewajaran. Dari hasil penelitan  dapat dilihat bahwa keadilan disini dari kebijakan cetak sawah belum sepenuhnya merata. Masih banyak masyrakat yang tidak ikut terlibat dalam proses  pelaksanaanya. Hanya masyrakat yang memilki lahan dan tidak semua  desa juga memiliki lahan  dan  petani. Masyarakat lebih menyukai bekerja yang  kesehariannya dilakukan. Pola pikir Inilah yang sulit untuk  diubah  oleh  pemerintah  daerah khususnya. Apalagi  hasil  produksi cukup rendah yang  belum cukup memenuhi kebutuhan sampai-sampai masyarakat Kabupaten Lingga masih banyak belum merasakan beras  daerah sendiri.
5. Responsivitas  dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.Menurut William N. Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan  dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai
kelompok kelompok masyarakat tertentu(Dunn.,2003:437)
Keberhasilan  kebijakan  dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan  dapat dalam bentuk yang  positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.Dunn  pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting  karena analisis yang  dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu
kebijakan. Dari hasil penelitan  dapat dilhat dari Responsivitas dalam masalah  dilahan, motivasi masyrakat menurun, dan keterampilan masyarakat yang minim dan pola pikir masyarakat yang ingin instan hasilnya. Sedangkan pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan. Dan  penangan nya masih belum dilakukan secara terus menerus sehingga masalah yang terjadi dilapangan selalu  ditemukan ini dan masih ada petani yang mengeluhkan saluran irigasi pemerintah juga
menyekolahkan  para anak  daerah  di
bidang  pertanian di Malang  dan Yogyakarta serta juga bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor program D1 di Lingga yang mana lulusan ini langsung  bekerja untuk membantu mengelola padi sawah ini.
6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan  program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan- tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah: “ Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut(Dunn.,
2003) Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari ketepatan  dalam kebijakan cetak sawah ketepatan tidak tepat sasaran ditemukan  kendala dalam pelaksanaan kebijakan cetak sawah ini lahan dan tanah memang sudah tersedia tetapi masih ditemukan Ph tanah yang tinggi dengan zat asam dan dipengaruhi
kebijakan cetak sawah  dapat dilihat masyrakat merespon  dengan  baik walaupun tidak seluruhnya untuk respon masyrakat menurun karena ada yang gagal panen    karena memiliki juga sumber daya manusia (SDM) yang kurang berminat dan tidak mempunyai skil dibidang  pertanian. Belum lagi ditemukan masih tidak tersedianya beberapa sawah saluran irigasi yang memadai. Sedangkan saluran irigasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam menumbuhkan padi dan ada juga ditemukan kontinuitas  program dari pemerintah pusat yang tidak selesai.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil temuan  peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan cetak sawah di Kabupaten Lingga  dalam pelaksanaan terdapat faktor penghambat dikarenakan masih  banyaknya temuan  permasalahan dilapangan hasil yang  diperoleh belum optimal. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan mencapai tujuan dari kebijakan cetak sawah memenuhi kebutuhan pangan bagi masyrakat Kabupaten Lingga  dan menjadi lumbung  pangan diwilayah perbatasan 1. Dari indikator efektivitas, pencapaian dari indikator efektivitas
dalamkebijakan cetak sawah saat ini belum bisa dikatakan berhasil karena hasil wawancara dengan  beberapa informan, dapat dikatakan kebijakan cetak sawah ini belum berjalan efektif. Karena masih banyak terdapat kekurangan. Dimana kurang minatnya masyrakat,  hasil yang  didapat dari kebijakan ini belum bisa dikatkan cukup  untuk memenuhi kebutuhan masyrakat setempat maupun masyrakat yang  berada diseluruh Kabupaten Lingga.
2. Dari indikator efesiensi, berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan efesiensi dari kebjakan cetak sawah
Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
menghasilkan kualitas      beras yang bagus  karena terbukti dari petani yang diwawancarai salah satu petani mendapatkan sertfikasi benih  dalam acara kegiatan  penangkaran  benih. harusnya dilakukan supaya sesuai target per  1 Heakter sawah  bisa menghasilkan 5,1 Ton untuk produktivitas  di Indonesia, sedangkan untuk wilayah Kepulauan Riau produktivitas 1 Heakter 2,8 Ton.
3. Dari indikator kecukupan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk indikator kecukupan masih jauh dari kata cukup  karena hasil panen yang rendah. Sedangkan untuk bantuan fasilitas yang    diberikan
oleh
pemerintah sudah sangat mencukupi
dari alat untuk cetak sawah sampai tempat penggilingan beras saat panen.
4. Dari indikator  keadilan,  berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan keadilan dapat dikatakan masih banyak masyrakat yang tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaan tidak semua desa memiliki lahan  dan calon  petani. Apalagi pola mikir masyarakat yang sulit diubah oleh pemerintah. Didukung lagi dengan hasil produksi dari cetak sawah yang rendah sampai masyrakat didesa setempat yang ada lahan sawah masih ada yang belum merasakan hasilnya.
5. Dari indikator  responsivitas,  dari hasil wawancara  dari  beberapa informan. Masyrakat merespon dengan baik
walaupun tidak sepenuhnya.  Respon dan motivasi masyrakat menurun karena hasil yang   diperoleh tidak sesuai yang  diharapkan, keterampilan yang minim dalam mengelola cetak sawah. Sedangkan  pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan namun permasalahan yang diatasi tidak berkelajutan. Cuma yang masih menjadi kendala masih ada ditemukan kendala kebijakan tidak tersedianya irigasi, masih ada para petani yang
Walaupun
pemerintah telah menyediakan bibit yang merupakan kualitas  unggulan. Tapi supaya hasil didapatkan pada target, perlu  usaha yang lebih keras lagi. Efesiensi yang mengeluhkan saluran irigasi yang tidak memadai.
6. Dari indikator  ketepatan  berdasarkan hasl wawancara dengan bebrapa informan mengenai ketepatan  untuk kebijakan cetak sawah ini perlu pertimbangan lagi karena masih ditemukan kendala baik berupa SDA,SDM, pola pikir serta masih ada terkendala beberapa desa terkendala irigasi serta program kontiunitas  pusat yang tidak selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anwar Sunari (2015) Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertania pangan Berkelanjutan (LP2B). Jakarta Pusat: Direktorat Pangan  dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Naional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Dunn., W. N. (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Dua. Gadjah Mada University Press.

## ARTIKEL JURNAL
Abdul Hafis (2017)  ‘ Perubahan Mata Pencharian Masyarakat dari Petani ke Pengrajin Batu Bata di Dusun Dasan baru Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel dalam Tinjauan Ekonomi ’, Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi.
Agus Ikwanto, Yusuf, H. . H. (2019) ‘ Evaluasi Program Cetak Sawah oleh Korem 174/ATW  di Marauke  dalam Mendukung
Ketahanan Pangan Nasional ’, Jurnal Strategi Perang Semesta, 5.
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Akbar, M. F.  (2016) ‘ Evaluasi Kebijakan
Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekola h’, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2.
Kabupaten Badung, Bali ’, Jurnal Kajian Bali, 05.
Rio Kurniawan Samin (2013) ‘ Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban ,Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Kota Tanjung Pinang ’,
Jurnal Ilmu administrasi Negara.

## DOKUMEN
I Putu Sriartha dan Wayan Windia (2017) ‘ Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 angka(8) Pertanian Pangan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002
Kementerian Pertanian dan TNI AD perjanjian  kesepakatan  kerja sama (41/RC.210/B.1/01/2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003