DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v5i6 Received: 29 Juli 2024, Revised: 07 Agustus 2024, Publish: 19 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Komunikasi Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Masjid Jami Al Quddus
Bunga Adventine Samosir 1 , Neneng Yani Yuningsih 2 , Agus Taryana 3 1 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, bunga20006@mail.unpad.ac.id 2 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, neneng.yani@unpad.ac.id 3 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, agus.taryana@unpad.ac.id
Corresponding Author: bunga20006@mail.unpad.ac.id 1
Abstract: This study aims to examine the influence of government communication of the Depok City Regional People's Representative Council (DPRD Kota Depok) to the Mayor of Depok on the polemic of the construction of the Jami Al Quddus Mosque and the relocation of SDN Pondok Cina 1. The construction of the Jami Al Quddus Mosque has become a polemic in the community because it will be built on the land of SDN Pondok Cina 1, which will cause the school to be evicted. Some people did not approve of the construction of this mosque and submitted their demands to the Depok City Regional People's Representative Council. The Depok City Regional People's Representative Council plays an important role in conveying the aspirations of this community in the form of a letter of recommendation to the Mayor of Depok and his staff. The content of the recommendation letter is in the form of three demands from the community. The influence of government communication carried out by DPRD Kota Depok to the Mayor of Depok and his staff will be analyzed using Ulbert Silalahi's theory which looks at the influence of government communication seen from attitude, understanding, and behavior. This study uses a descriptive qualitative research method. Data was obtained through literature studies, observations, and interviews. The results of the study show that the communication carried out by DPRD Kota Depok affects the Mayor of Depok both from attitude, understanding, and behavior. From the attitude, the Mayor of Depok promised to reply to the letter of recommendation from DPRD Kota Depok. From the understanding, the Mayor of Depok, his staff, and the community can understand and explain the content of the recommendation letter even though the Depok City Bappeda institution cannot explain the content of the recommendation letter. From the behavior, the Mayor of Depok and his staff did what was in accordance with the demands of DPRD Kota Depok, one of which was by repairing the access road to SDN Pondok Cina 1 Depok, the delay in the construction of the Jami Al Quddus Mosque, until finally the construction of the Al Quddus Mosque was canceled.
Keyword: Communication, Government, Polemic, Jami Al Quddus Mosque, Relocation of SDN Pondok Cina 1
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh komunikasi pemerintahan DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dalam polemik pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1. Pembangunan Masjid Jami Al Quddus menjadi polemik di
tengah-tengah masyarakat  karena akan dibangun di lahan SDN Pondok Cina 1 yang menyebabkan sekolah tersebut akan digusur. Beberapa masyarakat tidak menyetujui pembangunan masjid ini dan menyampaikan tuntutannya kepada DPRD Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok berperan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ini dalam bentuk surat rekomendasi kepada Wali Kota Depok dan jajarannya. Isi surat rekomendasi tersebut berupa tiga tuntutan dari masyarakat. Pengaruh komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya akan dianalisis dengan menggunakan teori Ulbert Silalahi yang melihat pengaruh komunikasi pemerintahan dilihat dari sikap  ( attitude ),  pemahaman  ( understanding ), serta perilaku ( behavior ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data diperoleh  dengan studi  literatur, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok berpengaruh kepada Walikota Depok baik dari sikap ( attitude ), pemahaman ( understanding ), dan perilaku ( behavior ). Dari sikap ( attitude ), Walikota Depok berjanji akan membalas surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Dari pemahaman ( understanding ), Walikota Depok, jajarannya, dan masyarakat dapat mengerti dan menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut walaupun lembaga Bappeda Kota Depok tidak dapat menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut. Dari perilaku ( behavior ), Walikota Depok dan jajarannya melakukan apa yang sesuai dengan tuntutan dari DPRD Kota Depok salah satunya dengan memperbaiki jalan akses menuju SDN Pondok Cina 1 Depok, penundaan pembangunan Masjid Jami Al Quddus, sampai pada akhirnya pembangunan Masjid Al Quddus dibatalkan.
Kata Kunci: Komunikasi, Pemerintahan, Polemik, Masjid Jami Al Quddus, Relokasi SDN Pondok Cina 1
PENDAHULUAN Media mencatat berbagai berita mengenai polemik yang terjadi di Kota Depok pada tahun 2022. Polemik tersebut merupakan polemik karena rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus yang secara langsung akan menggusur SDN Pondok Cina 1 karena akan dibangun di lahan SDN Pondok Cina 1. Pengambilan lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan masjid tentunya menjadi kekhawatiran bagi para orang tua murid yang anaknya bersekolah di SD tersebut. Mereka menganggap pengalihan lahan SDN Pondok Cina 1 yang menjadi pembangunan masjid akan menghambat putra putri mereka dalam proses belajar mengajar disana. Pemerintah Kota Depok berencana merelokasi SDN Pondok Cina 1 supaya kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Akan tetapi, tentunya hal ini kembali menimbulkan perdebatan  di kalangan masyarakat karena Pemerintah Kota Depok sendiri belum bisa memastikan lokasi yang menjadi tempat relokasi kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Pondok Cina 1.
DPRD Kota Depok turut ambil sikap dalam polemik ini. DPRD menyampaikan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Kota Depok. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Depok kepada Pemerintah Kota Depok, yaitu: 1) Pemerintah Kota Depok harus melakukan penundaan pembangunan masjid agung. Pembangunan masjid dilaksanakan sampai Pemerintah Kota Depok dapat menyediakan gedung atau tempat baru untuk relokasi SDN Pondok Cina 1, 2) Dimulai pada tanggal 14 November 2022, harus dikembalikannya hak-hak siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran di SDN Pondok Cina 1. 3) Pemerintah Kota Depok diminta untuk melakukan pembongkaran trotoar di Jalan Margonda yang menyulitkan akses menuju SDN Pondok Cina 1.
Komunikasi yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Depok ini tentunya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, karena komunikasi ini jugalah yang akan mempengaruhi sikap, pemahaman, dan perilaku dari Walikota Depok dan jajarannya terhadap Pembangunan Masjid
Jami Al Quddus. Jadi, penting untuk diketahui bagaimana pengaruh komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya terkait rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1. Dalam meneliti pengaruh komunikasi DPRD Kota Depok, peneliti menggunakan teori Ulbert Silalahi (Silalahi, 2004: 39), yang melihat pengaruh komunikasi pemerintahan dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior).
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Pemerintah Kota Depok dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh DPRD  Kota Depok kepada Wali Kota Depok dan jajarannya penting untuk diketahui. Hal tersebut yang mendasari adanya riset ini yang berjudul “Komunikasi Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Masjid Jami Al Quddus”.
METODE Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode ini digunakan oleh peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan  pengaruh komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Wali Kota Depok dan jajarannya  yang akan ditarik sebuah kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi literatur, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive . Jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder.
Untuk menguji kebenaran data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Miles dan Huberman (1984, dalam (Sugiyono 2008:337)) yang menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sikap ( Attitude ) Komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok dikatakan berpengaruh kepada Walikota Depok dan jajarannya apabila Walikota Depok dan jajarannya memiliki:  1) Keyakinan atau kepercayaan Pemerintah Kota Depok terhadap surat rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Depok. Hal ini berarti yakin atau tidaknya Walikota Depok dan jajarannya terhadap kebenaran surat rekomendasi DPRD Kota Depok; 2) Perasaan dan suasana hati  terhadap  surat  rekomendasi  dari  DPRD  Kota  Depok; dan 3) Kecenderungan untuk bertindak terhadap surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Hal ini dapat diartikan sebagai langkah pertama apa yang dilakukan oleh Walikota Depok dan jajarannya terhadap surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok.
Dari komponen pertama, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai OPD utama yang melaksanakan pembangunan Masjid Jami Al Quddus mengungkapkan bahwa tidak mengetahui kebenaran akan surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok karena yang menerima surat tersebut  bukan  Disrumkim  Kota  Depok,  melainkan  langsung  Walikota  Depok.  Untuk komponen kedua, yaitu perasaan dan suasana hati terhadap surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok, Disrumkim Kota Depok tidak terpengaruh. Untuk komponen ketiga, yaitu kecenderungan untuk bertindak, Disrumkim Kota Depok tidak bereaksi apapun. Bappeda Kota Depok sebagai perencana makro pembangunan Masjid Jami Al Quddus mengungkapkan bahwa mengetahui bahwa surat rekomendasi tersebut benar, ini merupakan komponen pertama. Dari komponen kedua, yaitu Bappeda Kota Depok tidak menjawab pertanyaan ini karena menurut narasumber, pertanyaan ini lebih ke pribadi daripada keseluruhan dinas. Untuk komponen ketiga, yaitu kecenderungan untuk bertindak, Bappeda Kota Depok menunggu arahan dari pimpinan Pemerintah Kota Depok.
DPRD Kota Depok sebagai lembaga yang menyampaikan surat rekomendasi kepada Walikota Depok dan jajarannya mengungkapkan bahwa Walikota Depok dan jajarannya mengirimkan surat balasan untuk menjawab surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Isi dari surat balasan tersebut adalah Walikota Depok dan jajarannya akan memenuhi tiga tuntutan dari DPRD Kota Depok.

## Sumber: IDN Times
Gambar 1. Walikota Depok Janjikan Surat Balasan kepada DPRD Kota Depok
Pandangan masyarakat terhadap rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini cukup beragam. Terdapat masyarakat yang menyetujui pembangunan masjid ini, dan ada juga yang tidak. Narasumber yang merupakan masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini menganggap bahwa pembangunan masjid ini kurang mendesak alasannya karena jumlah masjid di Kecamatan Pondok Cina sudah cukup dan Ia kurang paham akan urgensi pembangunan masjid ini. Akan tetapi, terdapat masyarakat lain yang menyetujui pembangunan masjid ini karena Ia menganggap akan mempermudah akses ke masjid bagi para pengendara yang melintas di Jalan Margonda, supaya para pengendara tersebut tidak perlu kesulitan untuk masuk ke masjid-masjid yang berada di dalam jalan Kecamatan Pondok Cina. Masyarakat juga memahami polemik rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus melalui penjelasan yang telah diungkapkan. Akan tetapi, kebenaran akan informasi mengenai surat rekomendasi dari DPRD tidak diketahui oleh masyarakat. Salah seorang masyarakat mengetahui hal ini melalui berita online , dan meyakini pesan itu benar apabila sesuai dengan tuntutan masyarakat, sedangkan masyarakat yang lainnya tidak mengetahui bahwa DPRD Kota Depok memberikan rekomendasi kepada Walikota Depok dan jajarannya mengenai rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1.
Masyarakat pun tidak mengetahui tindakan pertama yang dilakukan oleh Walikota Depok dan jajarannya terhadap surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Mereka hanya mengetahui secara samar, bahwa pembangunan masjid ini ditunda atau dihentikan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kebenaran informasi surat rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Depok tidak diketahui oleh seluruh pihak, hanya beberapa pihak saja. Disrumkim Kota Depok tidak mengetahui kebenaran surat rekomendasi tersebut, sedangkan Bappeda Kota Depok mengetahui kebenaran surat tersebut dari pimpinan Pemerintah Kota Depok. Masyarakat pun meyakini bahwa surat tersebut juga berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Depok. Seluruh pihak, baik Disrumkim Kota Depok, Bappeda Kota Depok, dan masyarakat memahami isi surat rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Depok. Terkait kecenderungan tindakan Walikota Depok dan jajarannya terhadap rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus setelah menerima surat rekomendasi ini juga telah diketahui bahwa Pemerintah Kota Depok menunda pembangunan Masjid Jami Al Quddus. Dapat disimpulkan bahwa dari sikap, komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya berpengaruh karena Walikota Depok dan jajarannya meyakini bahwa pesan DPRD Kota Depok melalui surat rekomendasi itu benar, memahami isi surat rekomendasi DPRD Kota Depok, dan melakukan
tindakan pertama untuk merespon surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok.

## Pemahaman ( Understanding )
Pengaruh pemahaman dalam melihat pengaruh komunikasi DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya dilihat dari mampu atau tidaknya Walikota Depok dan jajarannya dalam menjelaskan informasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Depok mengenai tiga tuntutan terhadap rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1 melalui surat rekomendasi yang berisi tuntutan dari masyarakat. Disrumkim Kota Depok memahami isi surat rekomendasi tersebut. Akan tetapi, Disrumkim Kota Depok menyampaikan kontra terhadap surat tersebut karena sesuai arahan dari Disrumkim bahwa bangunan sekolah tidak boleh terletak di jalan arteri atau jalan utama. SDN Pondok Cina 1 terletak di jalan arteri sehingga akan membahayakan anak-anak. Maka dari itu, relokasi SDN Pondok Cina 1 penting untuk dilakukan demi keselamatan anak-anak SDN Pondok Cina 1 dan kenyamanan serta keamanan siswa-siswi disana untuk belajar. Bappeda Kota Depok tidak dapat menjelaskan isi surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok ini. Bappeda Kota Depok hanya sebatas mengetahuinya saja. DPRD Kota Depok menjelaskan bahwa Walikota Depok berjanji akan membalas surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok setelah melengkapi data-data yang diperlukan. Dengan pernyataan Walikota tersebut menunjukkan bahwa Walikota Depok telah memahami isi surat rekomendasi tersebut. Hal ini juga didukung dengan DPRD Kota Depok yang mengatakan bahwa Walikota Depok beserta jajarannya tidak memberikan pertanyaan apa pun mengenai surat rekomendasi tersebut.

## Sumber: liputan6.com
Gambar 2. Walikota Depok berjanji akan membalas surat rekomendasi DPRD Kota Depok
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa isi surat DPRD secara umum dipahami oleh seluruh pihak kecuali Bappeda Kota Depok. Pihak-pihak tersebut (selain Bappeda Kota Depok) bahkan dapat menjelaskan isi surat rekomendasi DPRD Kota Depok. Hal itu menandakan bahwa dari pemahaman, komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok berpengaruh kepada Walikota Depok dan jajarannya.

## Perilaku ( Behavior )
Pengaruh perilaku dalam melihat komunikasi DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh Walikota Depok dan jajarannya dalam merespon pesan yang disampaikan oleh DPRD Kota Depok mengenai rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1 melalui surat rekomendasi.
Disrumkim Kota Depok mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Disrumkim untuk merespon surat rekomendasi tersebut adalah hanya menunggu arahan dari pimpinan. Sampai saat ini, belum ada arahan lanjutan dari pimpinan akan diapakan atau dibangun bangunan apa lahan bekas SDN Pondok Cina 1 tersebut.
Tindakan Bappeda Kota Depok adalah memohon kembali kepada Pemerintah Provinsi
Jawa Barat (sebagai pemberi dana dalam pembangunan Masjid Jami Al Quddus) supaya Masjid Jami Al Quddus ini dapat dibangun. Adapun tindakan ini telah dilakukan sejak tahun 2023, tujuan dari tindakan tersebut adalah supaya pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini terealisasikan.
Komisi D DPRD Kota Depok menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Depok langsung bertindak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Depok, salah satu tindakan yang dilakukan oleh Walikota Depok dan jajarannya adalah membuka trotoar yang sebelumnya dibangun oleh Dinas PUPR Kota Depok yang menghalangi jalan masuk SDN Pondok Cina 1.
(Sumber: beritasatu.com) Gambar 3. Dinas PUPR Perbaiki Jalan Akses Masuk ke SDN Pondok Cina 1
Masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui kelanjutan pembangunan Masjid Jami Al Quddus setelah kisruh dan setelah DPRD Kota Depok menyampaikan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok, yang masyarakat ketahui saat ini hanyalah Pemerintah Kota Depok menunda atau berhenti melaksanakan pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini.
Walikota Depok dalam hal ini mengungkapkan bahwa pembangunan Masjid Jami Al Quddus di lahan SDN Pondok Cina 1 dibatalkan karena dananya sudah dicabut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok sedang sibuk membangun ruang kelas belajar (RKB) di SDN Pondok Cina 5 untuk menampung anak-anak dari SDN Pondok Cina 1. Rencana relokasi SDN Pondok Cina ini memang sudah cukup lama sekali direncanakan karena mempertimbangkan lokasi SDN Pondok Cina 1 yang sudah tidak layak lagi menjadi bangunan sekolah karena lokasinya di jalan raya atau jalan utama yang dimana banyak kendaraan berlalu lalang, tentunya hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan anak- anak SDN Pondok Cina 1.
Sumber: kompas.com
Gambar 4. Walikota Depok menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Jami Al Quddus di lahan SDN Pondok Cina 1 resmi dibatalkan
Sebelumnya, dana bantuan dari Gubernur Jawa Barat ini hanya ditunda bukan
dibatalkan. Penundaan pencairan dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat ini tentunya karena masalah lahan yang belum selesai. Adapun penundaan pencairan dana pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.
(Sumber: Poskota.co)
Gambar 5. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Ungkap Pencairan Dana Untuk Pembangunan Masjid Jami Al Quddus Ditunda
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan DPRD Kota Depok berpengaruh kepada Walikota Depok dan jajarannya karena sebelumnya Walikota Depok yang ingin membangun masjid ini menjadi menunda pembangunan masjid ini, dan sekarang malah dibatalkan karena dana bantuan gubernur Jawa Barat yang dibatalkan pula. Kasus ini menjadi viral juga salah satunya karena DPRD Kota Depok yang memviralkannya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Depok. Hingga akhirnya media memotret isu tersebut dan kabar mengenai polemik rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini diketahui oleh seluruh pihak melalui media berita online . Maka dari itu, komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok mempengaruhi tindakan dari Walikota Depok dan jajarannya terhadap pembangunan Masjid Jami Al Quddus bahkan bukan hanya Pemkot Depok saja yang terpengaruhi, tetapi Pemprov Jabar juga terpengaruhi.
Setelah pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini dibatalkan, lahan SDN Pondok Cina 1 tidak terpakai. Siswa-siswi SDN Pondok Cina direlokasi ke SDN Pondok Cina 5 melalui ruang kelas belajar baru yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Depok. Jadi, lahan SDN Pondok Cina 1 saat ini tidak terpakai.
Sumber: Kompas.com
Gambar 6. Kondisi bangunan SDN Pondok Cina 1 setelah batal dibangun masjid
Walikota Depok mengungkapkan bahwa gedung SDN Pondok Cina 1 bisa digunakan untuk bermacam-macam, salah satunya taman. Walikota Depok, Idris juga mengungkapkan belum memiliki rencana akan digunakan untuk apa lahan dan bangunan bekas SDN Pondok Cina 1 ini. Untuk sementara, pihaknya akan membersihkan dan merapikan gedung SDN
Pondok Cina 1 yang sudah terbengkalai. Gedung ini akhirnya diserahkan kepada Bagian Keuangan Daerah Kota Depok yang mengurusi asset.

## KESIMPULAN
Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, dari sikap ( attitude ), komunikasi pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Depok  melalui  surat  rekomendasi  kepada Walikota Depok dan jajarannya dapat dikatakan berpengaruh karena Walikota Depok cenderung bertindak untuk membalas surat rekomendasi tersebut dengan surat balasan setelah melengkapi data-data yang dibutuhkan. Isi surat balasan dari Walikota Depok adalah mereka akan memenuhi tiga tuntutan yang ada dalam surat rekomendasi DPRD Kota Depok mengenai pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan rencana relokasi SDN Pondok Cina 1. Dari pemahaman ( understanding ), komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok melalui surat rekomendasi kepada Walikota Depok juga berpengaruh. Hal ini terlihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Walikota Depok dan jajarannya, walaupun OPD Bappeda Kota Depok tidak dapat menjelaskan surat rekomendasi tersebut. Dari perilaku ( behavior ), komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya juga berpengaruh karena Walikota Depok melakukan tindakan yang sesuai dengan isi surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Bahkan akhirnya sampai pembangunan masjid ini dibatalkan karena permasalahan lahan dan kekisruhan yang terjadi di tengah-tengan pemerintah dan masyarakat Kota Depok.
REFERENSI Abdullah, Dudung. 2016. “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.” Jurnal Hukum Positum 1(1): 83–84. doi:10.35706/positum.v1i1.501. Antara News, “Walikota Depok Jelaskan Pembangunan Masjid Al- Quddusdi Lahan Relokasi”. Diakses pada 27 Januari 2024 dari https://www.antaranews.com/berita/3248161/wali- kota-depok-jelaskan-pembangunan-masjid-al-qudus-di-lahan-relokasi Darmadi,  Hamid.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial .  Bandung:  Alfabeta. Djaenuri, Aries. Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah . Dina, Humairo. 2023. “Komunikasi Organisasi Bagian Komisi IV Sekretariat DPRD Kota Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang.” Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial 01(3): 23–40.
Dionty, Mona Evira, dan Martha Tri Lestari. 2022. “Analisis Proses Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pt. Kereta Api Indonesia Persero Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik.” e-Proceeding of Management 9(2): 945.
Djaenuri, Aries. Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah . Dr.  Vladimir,  Vega  Falcon.  1967.  “Komunikasi  Pemasaran  pada  Produk  Agrowisata.” Gastronomía ecuatoriana y turismo local. 1(69): 5–24. Effendy,  Onong  Uchjana.  2000. Ilmu  Komunikasi,  Teori  dan  Praktek .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Halim, M. Chaerul dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “ DPRD Depok Tagih Jawaban Pemkot soal Rekomendasi Polemik Relokasi SDN Pondok Cina ”. Diakses pada 25 Januari 2024  dari https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/22/20535681/dprd-  depok- tagih-jawaban-pemkot-soal-rekomendasi-polemik-relokasi-sdn Handoyo,  Hestu  Cipto.  1962. Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Yogyakarta:  Yogyakarta Atmajaya. Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jak: Grasindo. Hasan, M.Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
IDN Times, “Walkot Janji Balas Surat Cinta DPRD Terkait Kisruh SDN Pondok Cina”. Diakses 27 Januari 2024 dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/dicky- 12/walkot-janji-balas-surat-cinta-dprd-terkait-kisruh-sdn-pondok-cina Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Edisi Revisi) . Jakarta: Rineka Cipta. Kansil, C.S.T. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Kehik, Bernardus Seran, dan Elpius Kalembang. 2022. “Komunikasi Efektif Pemerintah Daerah dengan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.” Jurnal Poros Politik 4(1): 65–75.
KumparanNEWS, “ Di Sekitar Jalan Margonda Ada 19 Masjid, Jaraknya Terpisah Tiap 830 Meter ”.  Diakses  pada  25  Januari  2024  dari https://kumparan.com/kumparannews/di- sekitar-jalan-margonda-ada-19-masjid-jaraknya-terpisah-tiap-830-meter- 1zQrbLhsMR3/full
Kustiawan, Winda. 2019. “Perkembangan Teori Komunikasi Kontemporer.” Komunika Islamika 6: 15. Labolo, Muhadam. 2017. Memahami Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mambu, Berny R. 2012. “Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah dala Sistem Pemerintahan Daerah.” Universitas Sam Ratulangi XX/No. 3/A(3): 92–103. Moleong, Lexi.J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Munaf, Yusri, dan Luis  Enrique García Reyes. 2016. Hukum Administrasi Negara Sektoral . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Napitupulu, Paiman. 2012. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction . Bandung: Alumni. Nazir, Moh. 1986. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology . Jakarta: Rineka Cipta.
Poskota, “Walikota Depok Ngotot Tetap Akan Bangun Masjid Jami Al Quddus di Lahan SDN Pondok Cina 1, Diakses pada 27 Januari 2024 dari https://poskota.co.id/2022/12/12/wali-kota-depok- ngotot-tetap-akan-bangun-masjid-al-quddus-di-lahan-sdn-pondok-cina-1?view=all\ Prabowo, Vicky Andrian Dwi, dan Ali Yusri. 2017. “( Pemda ) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (Rapbd-P) Tahun 2015.” Jom Fisip 4(1): 1–12. Saifuddin, Azwar. 1995. Sikap Manusia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Satori, Djama’an.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Septiana, Dea. 2022. “Komunuikasi Politik Antara Bupati Dan Dprd Dalam Penyusunan Rapbd Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.” Repository IPDN Silalahi, Ulbert. 2004. “Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik.” Jurnal Administrasi Publik 3(1): 36–54. Suriasumantri, Jujun S. 2009. Filsafat Ilmu . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.