## IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU
Syafitri 1 , Adri Patton 2 , Djumadi 3
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
2,3 Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  Implementation  of  the Supervisory  Function  of  the  Regional  House  of  Representatives  in  the  budget’s utilizatin  of  Infrastructure  Development  in  Sub-district  Malinau  Kota.  Types  of research  conducted  include  descriptive  qualitative.  The  data  source  is  taken  by informant  and  key  informance  chosen  purposively  and  direct  observation  result, and supported by  secondary data. The data analysis used is an interactive model. The result of the research shows that the implementation of oversight function by DPRD  of  Malinau  District  towards  Infrastructure  Development  in  Sub-district Malinau Kota has complied with the prevailing regulations, but DPRD supervision is not maximal yet.
Keywords : Implementation, DPRD, Oversight Function

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam Penggunaan  Anggaran    Pembangunan  Infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Kota. Jenis  penelitian  ini  termasuk  diskriptif    kualitatif.  Sumber  data  diambil  oleh informan dan key informance yang dipilih secara purposive dan hasil pengamatan langsung,  serta  didukung  dengan  data  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan adalah  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi pengawasan  oleh  DPRD  Kabupaten  Malinau  terhadap  penggunaan  Anggaran Pembangunan  Infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Kota  telah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi pengawasan DPRD belum maksimal.
Kata Kunci : Implementasi, DPRD, Fungsi Pengawasan

## Pendahuluan
Pengawasan  merupakan  tugas  dan  wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  sesuai  Pasal  42  Ayat  (1)  butir  c,  Undang-Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah:  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  mempunyai tugas  dan  wewenang  melaksanakan  pengawasan  terhadap  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Perundang-undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  anggaran pendapatan  belanja  daerah,  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”.
Dalam  rangka  mewujudkan  Implementasi  fungsi  pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengupayakan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong perannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah.
Menurut Muchsan (2000:20), ada tiga sendi sebagai pilar penyangga otonomi, yaitu Sharing  of  power (pembagian  kewenangan), Distribution  of  income (pembagian  pendapatan), empowering (kemandirian/pemberdayaan  pemerintah daerah)
Pengawasan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk  menjamin terwujudnya  efektifitas  dan  efisiensi  kerja  serta  pencapaian  hasil  kerja  (kinerja) dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan  dalam  menggunakan  waktu,  anggaran,  dan  sarana  sehingga  seluruh kegiatan  organisasi  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien.  Kinerja  lembaga Pemerintahan di daerah umumnya ditentukan oleh anggota organisasinya, demikian halnya  diling-kungan  daerah  kinerja  pegawai  sangat  menentukan  dan  mempunyai peranan  yang  sangat  strategis  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  sehingga  perlu diawasi  dan  dipelihara  serta  ditumbuh  kembangkan  secara  k ontinuew dan berkelanjutan. Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat  karena  DPRD  menyalurkan  aspirasi  menerima  pengaduan  dan  memfasilitasi penyelesaian.Namun  tidak  jarang  terjadi  bahwa  fungsi  dan  kewenangan  DPRD tersebut  tidak  dapat  terwujud  yang  akhirnya  berujung  pada  penurunan  citra terhadap  DPRD  tersebut.  Sebab  DPRD  bukan  lembaga  teknis  yang  menjalankan peraturan  melainkan  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  itu, sementara  dalam  upaya  menjalankan  peraturan  daerah  itulah  terjadi  benturan kepentingan  antara  rakyat  dengan  pemerintah  atau  dengan  penguasa  sehingga dengan nyata bahwa DPRD dianggap tidak aspiratif.
Dalam  undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah disebutkan  Pemerintah  daerah  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  azas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  disebut  DPRD  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah. Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten/Kota  DPRD Kabupaten/Kota berfungsi :Legislasi;Anggaran;Pengawasan.
Berdasarkan  pengamatan  dilingkungan  Kecamatan  Malinau  Kota  Kabupaten Malinau,  tampak  suatu  fenomena  yang  perlu  diantisipasi  menyangkut  belum optimalnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  menjalankan  Fungsi Pengawasan  terhadap  penggunaan  anggaran  Pembangunan    Infrastruktur  di Kecamatan  Malinau  Kota  Kabupaten  Malinau  dengan  melihat  keadaan-keadaan infrastruktur  di  wilayah  Kecamatan  Malinau  Kota  dinilai  kurang  baik  atau  kurang sesuai harapan masyarakat.

## Kerangka Konsep dan Teori

## Pengawasan
Menurut  Stoner  dan  Freeman  (1996:143)  pengawasan  merupakan  proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai  dengan rencana  kegiatan.  Pendapat lain, di kemukakan  oleh  Koontz  (1990:143)  yang  mengatakan  “Pengawasan  adalah  untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi  secara  objektif  dan  merencanakan  suatu  cara  dalam  mencapai  tujuan organisasi”.  Sedangkan  dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  pengawasan diartikan  sama  dengan control ,  demikian  pula  dalam  Bahasa  Inggris,  control diartikan  sebagai  pengawasan.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Terry  (2001:32),
mengatakan  bahwa  pengawasan  dititik  beratkan  pada  tindakan  evaluasi  serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan  rencana.  Dengan  demikian  tindakan  pengawasan  ini  tidak  dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pengawasan  pada hakekatnya  merupakan  suatu  tindakan  menilai  (menguji)  apakah  sesuatu  telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Menurut    Kelsen  (2009:382)  mengungkapkan  bahwa  pengawasan  muncul ketika  trias  politika  memisahkan  kekuasaan  menjadi  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi pengawasan di setiap masing masing bidang pemerintahan.Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

## Ruang Lingkup Pengawasan
Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk dan UU nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan memang tidak secara  tegas  mengatur  pembatasan  tersebut,  melainkan  hanya  disebutkan  DPRD akan  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perundang-undangan, peraturan  daerah,  pelaksanaan  Keputusan  Kepala  Daerah,  Pelaksanaan  APBD, kebijakan  pemerintah  daerah  dan  pelaksanaan  hubungan  kerjasama  antar  daerah dan  internasional.  Karenanya,  seperti  apa  dan  bagaimana  pengawasanseharusnya dilakukan, masing-masing DPRD di daerah mengatur secara tegas melalui tatatertib DPRD.  Tata  tertib  tersebut  memuat  pedoman  pelaksanaan  pengawasan terhadappelayanan  publik.  Termasuk  pemanfaatan  informasi  teknis  yang  hanya semata dalam rangka perbaikan regulasi atau pembentukan regulasi baru terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik. Misalnya, bagaimana memanfaatkan informasi tentang  tingginya  angka  ibu  hamil  yangmeninggal  atau  gizi  buruk  yang  terus bertambah  sebagai  dasar  pengajuan  revisi  ataupembentukan  regulasi  baru terhadap  standar  pelayanan  kesehatan  di  daerah  tertentu.Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhorn (2003 : 275), dapat dibagi dalam 4 jenis:
1. Pengawasan feedforward (pengawasan  umpan  di  depan).  Pengawasan  ini dilakukan  sebelum  aktivitas  dimulai  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kejelasan sasaran;  tersedianya  arahan  yang  memadai;  ketersediaan  sumber  daya  yang dibutuhkan. Dan memfokuskan padakualitas sumber daya.
2. Pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan). Pengawasan ini memfokuskan  pada  apayang  terjadi  selama  proses  berjalan  yang  bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedangberjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana dan juga untuk mengurangi hasilyang yang tidak diinginkan.
3. Pengawasan feedback (pengawasan  umpan  balik).  Pengawasan  ini  dilakukan setelah  aktivitasselesai  dilaksanakan.  Dengan  tujuan  untuk  menyediakan informasi  yang  berguna  untukmeningkatkan  kinerja  di  masa  depan  dan memfokuskan pada kualitas hasi.
4. Pengawasan internal-external .  Pengawasan  internal  memberikan  kesempatan untukmemperbaiki  sendiri  sedangkan  pengawasan  eksternal  melalui  supervisi dan penggunaanadministrasi formal.

## Langkah-langkah dalam pengawasan
1. Menentukan sasaran dan standar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang akan melakukan pengawasan, baik atas nama  institusi  dan  atau  individu  anggota  DPRD  seharusnya  lebih  awal menentukan sasaran yang akan dipantau. Termasuk pula adanya dokumen atau informasi tentang standar pembangunan infrastruktur  yang diberlakukanselama ini.  Mengukur  kinerja  aktual,  selain  dokumen  atau  informasi  standar  pelayanan terhadap  satu  departemen  atau  lembaga,  pihak  DPRD  juga  memiliki  informasi atas  kinerja  dinas  terkait  atau  pihak  ketiga    yang  bersifat  faktual.  Informasi tersebut  bisa  dikeluarkan  oleh  lembaga  bersangkutan,  atau  sumber  lain  yang pernah  melakukan  penelitian.  Informasi  tersebut  menjadipenting  sebagai masukan  bagi  DPRD  dalam  membuat  rekomendasi  perbaikan  ataspengawasan yang dilakukan di masa depan.
2 . Membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan Hasil pengawasan DPRD di lapangan akan disandingkan dengan standar layanan yangdiberlakukan  selama  ini,  untuk  memastikan  apakah  sudah  berjalan  sesuai yang diharapkan.
3. Mengambil Tindakan Perbaikan Yang Dibutuhkan Hasil pengawasan DPRD bisa menjadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pembangunan suapaya bermanfaat bagi masyarakat
Bentuk  pengawasan  DPRD  dapat  dibagi  dalam  beberapa  kelompok, diantaranya:  (a)  merespons  pengaduan  masyarakat,  (b)  pengawasan  ke  unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah.

## Pembangunan Infrastruktur
Menurut  Suryono,  (2010:123),  bahwa    perlunya  dibangunnya  infrastruktur, mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah disegala bidang kehidupan masyarakat.
2. Untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  di daerah;
3. Untuk pemerataan dan keadilan pembangunan disegala bidang;
4. Untuk  meningkatnya  peranan  sistem  transportasi  nasional  dalam  memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, barang dan jasa;
5. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai yang dibutuhkan.
6. Untuk meningkatnya peran serta masyarakat.
Ketersediaan  infrastruktur,  seperti  jalan,  jembatan,  pelabuhan,  bandara, sistem penyediaan tenaga  listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya    yang    merupakan social  overhead    capital ,  memiliki  keterkaitan  yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh
laju  pertumbuhan  ekonomi    dan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari kenyataan  bahwa  daerah yang  mempunyai kelengkapan  sistem infra struktur  yang  lebih  baik,  mempunyai  tingkat  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah  yang mempunyai keleng-kapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian penyediaan infrastruktur  merupakan  determinan  penting  untuk  mendukung  pembangunan nasional.
Berkenaan  dengan  pembangunan  infrastruktur  dihadapkan  pada  2  (dua) persoalan  yaitu  alokasi  anggaran  yang  terbatas  sehingga  kebutuhan  masyarakat kurang terpenuhi, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan pembangunan infrastruktur  menjadi  lamban.  Padahal  yang  rangka  percepatan  pembangunan infrastruktur  dibutuhkan  dana/investasi  yang    besar,  sementara  alokasi  anggaran yang terbatas maka akselerasi pembangunan sulit diwujudkan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis  termasuk  penelitian  deskriptif. Penelitian  deskriptif  dimaksud  suatu  penelitian  deskriptif  dirancang  untuk mendapatkan  informasi  tentang  status  gejala  yang  diarahkan  untuk  menentukan sifat  situs  pada  saat  penelitian  dilakukan  (Raxavieh,    1998:132).  Menurut  Nawawi, (1999:9)  metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidiki dengan mengambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang didasarkan pada fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian untuk mendapat gambaran yang  lebih  jelas  mengenai  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan metode kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud  dengan  pemerintah  daerah  adalah  pemerintah  daerah  dan  DRPD. Pemerintah  Daerah  merupakan  sebagai  eksekutif  daerah,  dan  DPRD  merupakan wakil  rakyat  yang  ikut  terlibat  dalam  pemerintahan  dalam  aturan  yang  telah ditetapkan.  Peran  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  sebagaimana  UU  No  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu  fungsi  legislatif,  anggaran  dan pengawasan.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  membatasi  pada  implementasi  fungsi pengawasan  khususnya  pada  pembangunan  infratsruktur.  Keterkaitan  dengan peran DPRD, dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana kegiatan atau aktifitas DPRD  menjalankan  fungsi  pengawasannya.  Demikian  juga  apa  saja  yang  menjadi faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam implementasi fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

## Dasar Ketentuan dalam Mekanisme Pengawasan
Pelaksanaan  pembangunan  disegala  bidang,  termasuk  pem-bangunan infrastruktur  di  daerah  merupakan  salah  satu  wujud  dari  pencapaian  tujuan  dari pelaksanaan  pemerintahan  yaitu  kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan infrastruktur  diharapkan  dapat  dilakukan  secara  optimal  sesuai  dengan  tujuan,
tanpa ada penyimpangan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang justru merugikan  pemerintah  ataupun  dalam  pelaksanaannya  terjadi  hambatan  dan kendala.  Untuk  itu  dalam  implementasi  fungsi  pengawasanan  DPRD  dalam pembangunan  infrastruktur  harus  memiliki  dasar  aturan  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa pelaksanaan  pengawasan  pembangunan  oleh  DPRD  memang  telah  sesuai  dengan mekanisme pengawasan yang dijabarkan dalam undang-undang.

## Sarana Pengawasan
Berjalannya pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memerlukan sarana yaitu alat  kelengkapan  DPRD  dalam  menunjang  pelaksanaan  kegiatan  DPRD.  Alat kelengkapan  yang  dimiliki  DPRD  sesuai  dengan  peraturan  adalah  Badan Musyawarah,  Badan  Kehormatan,  Badan  Anggaran  dan  Komisi-Komisi.  Alat Kelengkapan tersebut sangat diperlukan dalam mekanisme kerja DPRD baik secara internal  maupun  eksternal. Dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di  Kecamatan  Malinau  Kota, DPRD  Kabupaten  Malinau  menggunakan  alat  kelengkapan  yaitu  Komisi  III  yang mana  telah  di  kelompokkan  menurut  bidang  kerjanya,  yaitu  pembangunan.  Dari hasil  penelitian diketahui  bahwa DPRD dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pembangunan infrastruktur selalu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, biasanya dilakukan oleh komisi yang terkait.

## Bentuk Pengawasan
Dalam  melaksanakan  tugas  kontrol  kepada  Pemerintah  Daerah,  DPRD  dapat melakukan  agenda  pertemuan  formal  dengan  pemerintah  daerah  dalam  rangka penelaahan  terhadap  satu  masalah  dalam  pelaksanaan  peraturan  daerah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tentang tugas komisi di atas dapat diketahui bahwa sesuai  tatib,  komisi  III  DPRD  Kabupaten  Malinau  melakukan  kegiatan  pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota  ke  dalam  2  bentuk  pengawasan,  dan  informan  juga  menyatakan  bahwa dengan  bentuk  pengawasan  tersebut,  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kota cukup efektif dilakukan.  Adapun  bentuk  pengawasannya  adalah  :  Bentuk  Pengawasan  Melalui Rapat Kerja dan Bentuk Pengawasan melalui Kunjungan Kerja.

## Manfaat  Pengawasan  DPRD  terhadap  Penggunaan  Anggaran  Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota
Pengawasan  berfungsi  agar  kegiatan-kegiatan  dalam  rangka  pencapaian tujuan  harus  sesuai  dengan  prosedur,  sehingga  pencapaian  tujuan  dapat  dicapai secara efektif dan efisien. Pengawasan peraturan perda dilakukan agar tujuan perda dpat dicapai dengan optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, manfaat dari kegiatan  rapat  kerja  dalam  rangka  fungsi  pengawasan  DPRD  kepada  pemerintah sangat  besar.  Pemerintah  memandang  bahwa  pengawasan  sangat  penting  agar kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  dapat  mencapai  target  dan
tujuan  yang  diharapkan  yaitu  kesejahteraan  masyarakat.  Peran  dari  pengawasan melalui  rapat  kerja  ini  adalah  monitoring  terhadap  penggunaan  anggaran pembangunan  infrastruktur  tersebut  a[akah  sesuai  kebijakan  yang    diteytapkan pemerintah daerah.

## Faktor-Faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Implementasi  Fungsi Pengawasan  dalam  Penggunaan  Anggran  Pembangunan  Infrastruktur  di Kecamatan Malinau Kota
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mendukung Implementasi  Fungsi  Pengawasan  DPRD  dalam  pembangunan  infrastruktur  antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengurus dan mengarur rumah tangga sendiri.
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malinau  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah.
3. Kuatnya  komitmen  Ketua  DPRD  Kabupaten  Malinau    untuk  melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Malinau .
4. Kondusifnya  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  lingkungan  kerja, Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malinau  memungkinkan  fungsi  peng-awasan dapat dilaksanakan lebih efektif.
Sedangkan Faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Malinau sebagai berikut :
1. Perbedaan Kemampuan Anggota DPRD.
2. Perbedaan Orientasi Politik masing-masing Anggota
3. Tumpang Tindih dalam Fungsi Pengawasan

## Kesimpulan  dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut.
Implementasi  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Malinau  terhadap  pelaksanaan  Penggunaan  Anggaran Pembangunan  Infrastruktur  di  Kecamatan  Malinau  Kota  telah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku, namun demikian secara aplikatif pengawasan DPRD belum maksimal.  Terindikasi  dari  tindakan  yang  dilakukan  melalui  rapat  kerja  kurang efektif. Untuk lebih jelasnya dari  hasil penelitian ini, maka secara substantif  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengawasan  oleh  DPRD  Kabupaten  Malinau  ditinjau  dari  mekanisme pengawasan  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Tata Tertib DPRD guna menghindari masalah hukum pada hasil pengawasan yang dilakukan.
2. Pengawasan  DPRD  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur khususnya yang dilakukan oleh Komisi III kurang optimal.
3. Terdapat  dua  bentuk  pengawasan  DPRD  yaitu  melalui  rapat  kerja  dan kunjungan  kerja.  Secara  aplikatif  rapat  kerja  DPRD  kurang    efektif,  karena
hanya  dilakukan  sekali  dalam  periode  2015-2016,  sedankan  pengawasan melalui kunjungan kerja menunjukkan indikasi efektif.
4. Fungsi  pengawasan  DPRD  ditinjau  dari  aspek  nilai  manfaat  dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah dapat mencegah terjadinya peyimpangan  sehingga  pemerintah  lebih  bertindak    trasparansi  dan akuntable.
5. Pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Malinau khususnya  di  Kecamatan  Malinau  Kota  telah  membawa  perubahan  yang lebih  baik    meski  demikian  infrastruktur  yang  dibangun  kurang  menyeluruh karena kecilnya anggaran yang dialokasikan.
Kurang  optimalnya  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  disebabkan  oleh  perbedaan  komitmen  anggota  DPRD dalam  melakukan  penga-wasan,  rendahnya  intensitas  anggota  DPRD  dalam melakukan  pengawasan,  Orientasi  politik  anggota  DPRD  yang  berbeda  sehingga pengawasan  lebih  bersifat  politis  kekuasaan,  dan  tumpang  tindih  pengawasan sehingga  melemahkan  semangat  dalam  mengawasi  kebijakan  pemerintah  dalam pembangunan.
Dari  kesimpulan  diatas  maka  agar  implementasi  fungsi  pengawasan  DPRD Kabupaten  Malinau  dalam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  lebih  optimal, penulis menyampaikan saran sebagai berikut.
1. Meningkatkan  kemampuan  anggota  DPRD  Kabupaten  Malinau,  dengan  cara membuat  suatu  rencana  peningkatan  SDM  anggota  Dewan  terkait  dengan pelaksanaan  fungsi  anggaran,  legislasi,  pengawasan  dan  bekerjasama  dengan lembaga diklat pengawasan yang mumpuni.
2. Untuk meningkatkan keaktifan anggota DPRD dalam pelak-sanaan rapat kerja, maka sebaiknya fraksi-fraksi menerapkan peraturan disiplin partainya terhadap anggota  yang  terindikasi  kurang  maksimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.
3. Sehubungan dengan masih adanya  peraturan yang tidak terjabar dalam teknis pelaksanaannya,  sebaiknya  pemerintah  daerah  bersama  DPRD  melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat.
4. Terkait  dengan  masih  adanya  tumpang  tindihnya  pengawasan  terhadap pemerintah  daerah,  DPRD  Kabupaten  Malinau  perlu  berkoordinasi  dengan instansi  dan  lembaga  pengawasan  seperti  BPKP,  BPK,  Inspektorat  dan  LSM sehingga sinergitas  fungsi checks dan balance dengan dapat dilakukan dengan tidak memberatkan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds). 1996. Manajemen Jilid I . Terjemahan Alexander Sindoro. PT Prahallindo: Jakarta.
Terry, G.R. 2001. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah . Edisi Revisi. Cetakan 1. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
Kelsen, Hans. 2009. Tentang Hukum . Konpress: Jakarta.
Koontz,  Harold  and  Heinz  Weihrich.  1990. Essentials  of  Management .  McGraw  Hill:
New York.
Muchsan.  2000. Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia . Liberti: Yogyakarta.
Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial . UGM Press: Yogyakarta. Schermerhorn, Jr. 2003. Manajemen . Edisi Kelima. Andi: Yogyakarta. Suryono,  Agus.  2010. Dimensi-Dimensi  Prima  Teori  Pembangunan .  Universitas Brawijaya Press: Malang.