## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 2, Desember 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Karawang

## Hanny Purnamasari
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## Mohamad Bintang Ramadhan
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## Hasfirulloh Syaban Bashar
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## Diana Noviyanti
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Reformasi Birokrasi dalam seluruh kehidupan menyebabkan tata pemerintahan yang baik dari berbagai sisi. Kualitas pelayanan publik yang sangat baik  menjadi prioritas di sektor publik untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Layanan  ini  berdampak  pada  kepuasan  publik terhadap penyediaan layanan. Pengadaan layanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi Motor (SIM C) adalah salah satu tugas dan fungsi pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Polres  Karawang.  Tujuan  penelitian  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kualitas layanan pengadaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polres Karawang. Penulis menggunakan metode  Qualitatif  untuk  mengukur  kualitas  layanan  SIM  C  berdasarkan  prinsip-prinsip pelayanan  publik  yang  mengacu  pada  transparansi,  akuntabilitas,  persyaratan,  kesetaraan hak partisipatif dan Perimbangan hak dan kewajiban. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan belum  berjalan  optimal.  Dengan  demikian,  belum  bisa  memuaskan  penerima.  Kurangnya dimensi  pendukung  adalah  dalam  aspek  partisipasi  dan  kondisi.  Layanan  dengan menggunakan  teknologi  bisa  memfasilitasi  penyediaan  layanan  SIM  untuk  melakukan Layanan Online yang belum diterapkan di Polres Karawang. Menurut hasilnya, penelitian ini dilakukan untuk merubah keluhan dari masyarakat.

## Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Surat Izin Mengemudi dan Karawang
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti

## Abstract
Bureaucratic  reform  in  a  whole  of  life  caused  the  good  governance  from  various  side.  The excellent quality of public services being a piority in public sector to fulfilling society needs. The service has impact on public satisfication to services provision. The procurement service of Driving Lisence of Motorcycle (SIM C) is one of task and function of public services that held by Polres Karawang. The purpose study of this research is to analyze the service quality the procurement of Motorcycle Driving License (SIM C) in Polres Karawang. The writer uses Serive Quality method to measure the quality of SIM C services based on principles of public services that refers to transparency, accountability, conditional, participatory rights equality and The balance of rights and obligations. The result show that service has not run optimally. Thus, it could not satisfy the recipient yet. The lacking of dimension is in participation and conditional aspect. The Service by using technology can facilitate the provision of driving license service to conduct Online Service that has not applied yet in Polres Karawang. According to the result, the research is conducted to revamp the complaints from public.

## Keywords:  Service Quality, Driver License and Karawang

## PENDAHULUAN
Globalisasi  dan  kompetisi  yang  sangat  ketat  menuntut  pelayanan  yang  mampu memenuhi kebutuhan publik. Hal ini menjadi pedoman bagi seluruh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan  pelayanan.  Pelayanan  tidak  pernah  lepas  dari  kepentingan  umum  yang harus  dipenuhi.  Pelayanan  publik  oleh  pemerintah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Perubahan besar  pada  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  menjadi  alasan  adanya  reformasi  baik  di bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Hal ini juga diikuti dengan adanya tuntutan good  governance dari  berbagai  pihak.  Munculnnya  pelayanan  yang  harus  menyesuaikan dengan perkembangan serta lingkungan yang berubah sangat cepat menjadi masalah yang menjadi  perhatian  bersama.  Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah,  pelayanan  publik menjadi  perbincangan  yang  kian  menarik.  Dampak  adanya  otonomi  daerah  ini  membuat setiap pemerintah dan penyelenggara pelayanan untuk dapat meningkatkan kualitasnya.
Berdasarkan amanat Undang- Undang Dasar 1945 negara wajib melayani setiap warga negaranya  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam  rangka  pelayanan  umum. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat oleh aparat pemerintah  membuat  kekecewaan  masyarakat.  Selain  itu,  kualitas  pelayanan  yang  tidak sesuai  dengan  harapan  berdampak  kepada  kepuasan  publik  terhadap  penyelenggara pelayanan. Masalah penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor dapat dilihat dari
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
berbagai  keluhan  serta  media  massa  yang  ada.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  adanya pelayanan yang mengesampingkan prosedur dan mekanisme yang efisien serta efektif. Selain itu, terbatasnya fasilitas yang ada, sarana dan prasarana, praktek pungutan liar serta indikasi adanya praktik KKN mewarnai pelayanan negeri ini. Pelayanan yang tidak tepat waktu serta biaya pelayanan menjadi masalah yang berpengaruh pada kualitas pelayanan. Sesuai dengan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  tentang Pedoman  Standar  Pelayanan  tahun  2014  digunakan  untuk  memberikan  kepastian, meningkatkan  kualitas  dan  kinerja  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Pelayanan  publik  yang  berorientasi  pada  kepuasan  publik,  memberikan  arah  untuk dilakukannya perubahan pola pikir dengan mengedepankan aturan pokok serta tata cara yang ada.  Palayanan  yang  beranekaragam  dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  diantaranya pelayanan administratif, barang maupun jasa. Salah satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM).  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM)  merupakan  bukti registrasi  dan  identifikasi  yang  diberikan  POLRI  kepada  seseorang  yang  telah  memenuhi persyaratan  administrasi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  memahami  peraturan  lalu  lintas  dan terampil mengemudikan kendaraan motor.
Tingginya  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Karwang  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar  terhadap  peningkatan  kebutuhan  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM).  Sesuai  dengan ketentuan yang berlaku bahwa kelompok umur yang memenuhi persyaratan pemohon SIM kendaraan motor (SIM) harus orang yang berusia 17 tahun keatas dalam data wajib penduduk wajib memiliki KTP di Kabupaten Karawang. Penduduk Kabupaten Karawang termasuk dalam usia dewasa yang telah memenuhi syarat untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi.
Tingginya  jumlah  penduduk,  penyelenggara  pelayanan  dituntut  untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  publik  secara  menyeluruh.  Penyelenggaraan  pelayanan  Surat  Ijin Mengemudi  ini  dilakukan  dalam  rangka  mengetahui  ketrampilan  mengemudi.  Seseorang yang  memiliki  Surat  Ijin  Mengemudi  dianggap  sudah  memenuhi  kriteria  atau  persyaratan yang  telah  ditentukan  dalam  berlalu  lintas  sehingga  dapat  menekan  angka  kecelakaan. Adanya Surat Ijin Mengemudi ini dalam rangka menertibkan masyarakat dengan sanksi bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM yaitu tindak pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
Polres  Karawang  memberikan  pelayanan  SIM  diantaranya  SIM  perpanjangan, silang/rusak,  Mutasi  SIM,  SIM  bagi  warga  Negara  Asing.  Urusan  itu  menjadi  kewenangan Polres Karawang dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, keamanan  dalam  negeri  merupakan  syarat  utama  mendukung  terwujudnya  masyarakat madani  yang  adil,  makmur,  beradap  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kualitas Pelayanan menjadi aspek penting dalam mewujudkan harapan yang diinginkan masyarakat.
Jumlah kendaraan di Kabupaten Karawang sangat banyak dan terus meningkat dari tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Karawang  jumlah kendaraan motor di Kabupten Karawang pada tahun 2016 yaitu sebesar 750.552 unit. Syarat untuk dapat mengemudikan kendaraan yaitu memiliki Surat Ijin Mengemudi. SIM memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi,  registrasi pengemudi kendaraan motor yang memuat  keterangan  identitas  lengkap  pengemudi  serta  sarana  pendukung  kegiatan penyelidikan,  penyidikan  dan  identifikasi  forensik  fisik.  Terdapat  berbagai  golongan  SIM sesuai dengan UU RI no 22 tahun 2009 pasal 80 menjadi SIM A, BI, BII, C dan D.
Kompetisi  open  goverment  Indonesia  tahun  2013  menuntut  kesiapan  SATPAS.  Di dalam hal tersebut memuat kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik, kompetisi standar pelayanan, sistem pelayanan terpadu dan open government Indonesia. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan SIM  di Polres Karawang mencangkup penyusunan standar  pelayanan  publik,  sarana  dan  prasarana,  pelaksana,  pelayanan  yang  berkualitas, dipertanggungjawabkan,  membantu  masyarakat  memahami  hak  dan  kewajiban  serta melaksanakan  kegiatan  sesuai  ketentan  dan  peraturan.  Biaya  yang  dikenakan  untuk mengurus  SIM  memiliki  tarif  yang  berbeda-beda.  Hal  tersebut  disesuaikan  dengan  aturan yang ada dalam PP No 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak  yang  berlaku  pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  SIM  C  baru  sebesar  Rp 100.000,00 sedangkan Perpanjangan, mutasi, hilang Rp 75.000,00.
Seiring  dengan  meningkatnya  mobilitas  penduduk  mendorong  bertambahnya pengguna  jalan  yang  tentu  mempengaruhi  kebutuhan  akan  SIM  C.  Di  satu  sisi,  tingginya jumlah penduduk dan unit kendaraan dapat menimbulkan rawan kecelakaan akibat kelalaian pengendara  sepeda  motor  atau  kurang  terampilnya  pengemudi.  Kebutuhan  Surat  Ijin
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
Mengemudi  Kendaraan  motor  yang  semakin  meningkat  harus  diimbangi  dengan  proses pembuatan SIM dengan pelayanan prima. Mengutamakan kepuasan publik menjadi prioritas utama dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan motor (SIM C). Selain itu, Standar Pelayanan  Publik  berdasarkan  laporan  kesiapan  SATPAS  yaitu  pelayanan  efisien,  cepat, mudah, murah, pasti, transparan, sesuai ketentuan menjadi komponen dalam pelaksanaan kegiatannya. Pelayanan SIM C perpanjangan masih dilakukan secara manual dengan ditandai belum adanya pelayanan SIM Online di Polres Karawang. Selain itu, pelayanan yang diberikan belum dilakukan satu pintu dalam melayani tes kesehatan dan tes sidik jari. Penyelenggaraan SIM keliling yang harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Karawang memiliki pengaruh dalam memenuhi kebutuhan publik.

## METODE PENELITIAN (Bold, Font 14 dan Huruf Kapital)
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. yang diamana  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  serangkaian  instrumen penelitian berupa kuesioner yang sebelumnya sudah di tetapkan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang sudah membuat Surat Ijin Mengemudi kendaraan Motor (SIM C) dan yang telah  menjawab  kuesioner  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  sudah  membuat  Surat  Ijin Mengemudi kendaraan Motor (SIM C) di Polres Karawang.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  yaitu  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  dari  sumber  utamanya  yaitu responden  dan  Data  sekunder  yaitu  data  yang  bersumber  dari  penelitian  orang  lain  atau informasi berupa data yang diberikan oleh pihak dari Polres Karawang.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kualitas pelayanan pembuatan Surat Ijin  Mengemudi  Motor  (SIM  C)  di  Polres  Karawang  dengan  menggunakan  dimensi  kualitas pelayanan  menurut  Sinambela  (Sinambela,  2011:  6)  yang  terdiri  dari  Transaparansi, Akuntabilitas,  Kondisional,  Partisipatif,  Kesamaan  hak  serta  Keseimbangan  hak  dan kewajiban.  Berikut  ini  hasil  analisis  kualitas  pelayanan  pembuatan  Surat  Ijin  Mengemudi Motor (SIM C) di Polres Karawang.
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti

## 1. Transaparansi  dalam  Pelayanan  Pembuatan  Surat  Ijin  Mengemudi  Motor  (SIM  C)  di Polres Karawang.
Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dapat diproses penyelenggaraan  pelayanan  yang  bersifat  terbuka  dan  dapat  diketahui  dengan  mudah oleh  para  pengguna.  Informasi  mengenai  tindakan  apparat  misalnya  alasan  yang melatarbelakangi  tindakan,  bentuk,  waktu  dan  cara  melakukan  harus  tersedia  bagi penyelenggara layanan dan masyarakat luas. Transaparansi menjadi bagian penting dalam prioritas pelayanan publik yang dilakukan oleh SATPAS Polres Karawang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  keterbukaan  proses  penyelenggaraan pelayanan  pembuatan  Surat  Ijin  Mengemudi  Motor  (SIM  C)  di  Polres  Karawang  dapat dikatakan  sudah  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  instrumen  diantaranya penginfomasian bagan alur mekanisme palayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) di Polres Karawang, daftar persyaratan, daftar tarif, jadwal atau waktu yang diperlukan, nama loket atau petugas. Bagan alur prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon SIM C baru, hilang perpanjangan maupun mutasi masuk atau keluar telah ditempel atau dipasang di ruang pelayanan sekaligus dengan keterangan waktu yang diperlukan. Selain itu, segala informasi  telah  dipublikasikan  melalui  media  tertulis  yang  ada  baik  pamflet,  banner maupun spanduk. Selain itu, peraturan dan prosedur menjadi salah satu bagian terpenting bagi masyarakat dalam pelayanan permohonan SIM baru, perpanjangan maupun mutasi di  SATPAS  Polres  Karawang.  Aparat  SATPAS  telah  memberikan  informasi  baik  di  loket informasi maupun setiap masyarakat yang mengurus disetiap loket dengan mengarahkan pemohon SIM ke tahap-tahap selanjutnya serta loket selanjutnya.

## 2. Akuntabilitas Pelayanan SIM C di Polres Karawang
Akuntabilitas  adalah  suatu  derajat  yang  menunjukkan  besarnya  tanggungjawab  aparat atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan. Pelayanan publik menjadi salah satu tolak ukur kinerja aparat dalam memberikan pelayanan yang paling kasat mata. Kinerja aparat SATPAS dalam pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi Motor (SIM C) sudah sesuai mulai dari jam masuk kerja sampai jam kerja selesai.
Berdasarkan wawancara kepada 5 pemohon SIM C tidak ada yang mengeluhkan masalah produk yang dihasilkan terkait data dalam SIM C. Hal ini menunjukkan ketelitian dari aparat petugas SIM C yang sudah baik. Kinerja aparat SATPAS tercermin dari Fakta Integritas yang
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
menjadi janji setiap aparat dalam menjalankan tugasnya. Sikap transaparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dilakukan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan prima. Pungutan liar menjadi perbuatan illegal yang dapat dilaporkan kepada Kapolres langsung dengan adanya call canter saberpungli sehingga dapat ditindak lanjuti. Pemasangan  banner  atau  stop  pungli  menjadi  bentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat. Banner  atau  spanduk  yang  dipasang  disetiap  ruangan  merupakan  salah  satu  program prioritas  Kapolri  yaitu  Profesional,  Modern  dan  Terpercaya  (Promoter)  di  bidang penguatan  pengawasan.  Biaya  yang  dikenakan  dalam  Pelayanan  Surat  Ijin  Mengemudi berdasarkan pada PP No 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan  pajak  yang  berlaku  pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Biaya  yang dikenakan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku baik SIM baru,  perpanjangan, mutasi maupun hilang.

## 3. Kondisional Pelayanan Pembuatan SIM C
Efisiensi  pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  perspektif  pemberi  layanan  yang mengusahakan  agar  pelayanan  yang  diberikan  tidak  terjadi  pemborosan  sumber  daya. Prinsip efisiensi ini menjadi salah satu cara dalam penyelenggara pelayanan publik yang tidak memberatkan masyarakat dan juga tidak berdampak pada pemborosan. Mekanisme yang  diterapkan  juga  perlu  memperhatikan  agar  tidak  terjadi  pengurusan  SIM  C  yang berulang- ulang (mondar-mandir) sehingga berdampak pada waktu dan tenaga. Pelayanan yang berprinsip pada efisiensi dan efektif dapat menciptakan penyelenggaraan pelayanan secara  tepat,  cepat,  berdaya  guna  dan  tepat  guna.  Masyarakat  Karawang  cukup  puas karena dalam pembuatan SIM tersebut dilaksanakan langsung di Polres karawang dan hal itu memberikan efesiensi waktu dan juga dapat mempercepat proses pembuatan SIM.

## 4. Partisipasi PelayananPembuatan SIM C
Partisipasi publik menjadi salah satu ciri eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis. Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good  governance ini  juga  sejalan  dengan  cara  melihat  masyarakat  tidak  hanya  sebagai pelanggan melainkan warga negara yang memiliki negara. Partisipasi masyarakat menjadi salah  satu  komponen  terpenting  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  menentukan keputusan yang diambil berdasarkan hak - hak masyarakat. Pengelolaan pengaduan SIM
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
didasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan serta dengan menentukan pejabat yang bertanggungjawab dalam penyelesaian pengaduan.
Salah  satu  wadah  untuk  mengakomodasi  kritik  dan  saran  ini  sebagai  wujud  demokrasi telah  mengubah  pola  pikir  yang  bersifat  tertutup  terhadap  kritik  menjadi  benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Permasalahan yang ada bukan hanya ditampung  dan  kurang  ditindaklanjuti  dalam  kegiatan  administrasi  pelayanan  publik. Partisipasi menjadi bentuk suatu demokrasi di dalam penyelanggaraan pelayanan. Dengan melihat  rasio  antara  masyarakat  yang  sudah  memenuhi  syarat  mengemudikan  motor dengan kendaraan yang jumlah kendaraan yang ada terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengurus SIM tidak sesuai harapan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang ada. Polres Karawang telah menyediakan beberapa media pengaduan seperti kotak kritik dan saran, IKM, facebook, nomor telepon Kapolres, website maupun email. Penanganan pengaduan  langsung  direspon  oleh  petugas  apabila  pesan  yang  dikirim  jelas  dan  telah memenuhi  mekanisme  pengaduan  atas  pelayanan  yang  disediakan.  Media  yang  ada seperti kotak saran dan IKM belum dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam  memajukan  pelayanan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pemohon  SIM  C belum semua mengetahui wadah untuk menyalurkan aspirasinya.
Metode Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan SIM C dengan SIM Keliling menjadi salah satu alternatif pelayanan perpanjangan SIM C yang berada di setiap wilayah di Kabupaten Karawang.  Dengan  adanya  pelayanan  ini  diharapkan  dapat  memberi  kemudahan  bagi masyarakat  untuk  perpanjangan,  hilang  dan  rusak  SIM  mereka  tanpa  harus  ke  SATPAS. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan permohonan SIM perpanjangan. hilang dan rusak (khusus SIM A dan C). Standar waktu yang diperlukan yaitu 13 menit sehingga hal ini lebih cepat dibandingkan dengan Perpanjangan SIM C di SATPAS selama 30 menit. Biaya yang dikeluarkan juga sama dengan SOP yang berlaku dan tidak berbeda.

## 5. Kesamaan Hak Pelayanan SIM C di Polres Karawang
Keteguhan apparat Polres dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sebagai suatu kekuatan dalam memberikan pelayanan publik. Keteguhan ini tercermin dari sikap aparat yang  tidak  mudah  terpengaruh  atas  suatu  tindakan  yang  dilarang  dalam  pemberian pelayanan  SIM  C.  Keteguhan  ini  dilakukan  dalam  rangka  mengindari  segala  bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta menciptakan komitmen
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
dari  aparat  dalam  pembuatan  Surat  Ijin  Mengemudi  Motor  (SIM  C).  Keteguhan penyelenggara pelayanan ini sudah tertuang di dalam fakta integritas yang ditandatangani oleh  setiap  aparat  Polres  sebagai  bentuk  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Keteguhan  petugas  pelayanan  SIM  C  juga  disampaikan  oleh  pemohon  SIM  C  bahwa keteguhan  petugasnya  sudah  baik  walaupun  masih  ada  beberapa  aparat  yang  menurut pemohon SIM C masih kurang. Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Motor (SIM C) di Polres Karawang  memegang  teguh  pada  peraturan  dan  prosedur  pelayanan  yang  sudah  ada. Keteguhan  ini  menjadi  hal  yang  penting  dalam  menciptakan  pelayanan  Prima  demi kepuasan  masyarakat.  Aturan-aturan  yang  ada  kemudian  dijadikan  sebagai  pedoman bagaimana dapat diikuti dan dipatuhi aparat merupakan perwujudan budaya kerja.
Ketegasan petugas dapat terlihat dapat dilihat dari tindakan yang diambil dalam melayani pemohon  SIM  C.  Meskipun  tegas,  petugas  tidak  mengesampingkan  kesopanan  dalam pemberian pelayanan kepada pemohon SIM C. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon SIM C sudah puas dengan pelayanan yang diterima nya dan telah memenuhi harapan mereka. Hasil  pengamatan  peneliti  petugas  selalu  menerapkan  ketegasan  dalam  menjalankan tugas mulai dari calon pemohon SIM C datang sampai pulang kembali.

## 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pelayanan SIM C
Pelayanan publik harus dilakukan secara non partisan yang memperlakukan semua secara adil.  Hal  ini  dilatarbelakangi  pengguna  layanan  (pemohon  SIM  C)  tidak  boleh  dijadikan pertimbangan dalam meberikan pelayanan Prnsip penyelenggaran yang dipakai ini harus berdasarkan asas kesamaan di depan hukum. Semua ini dapat dilihat dari adanya indikator adanya akses yang sama bagi semua  orang  untuk mendapatkan  pelayanan, selanjutnya didasarakan pada nomor urut, tidak ada dispensasi terhadap pemohon SIM C.
Berdasarkan hasil penelitian terkait keadilan dalam proses pelayanan sudah adil dan tidak ada yang didahulukan semua berdasarkan urutan yang mendasarkan pada first come first served.  Bagi  yang  mendapatkan  urutan  awal  maka  pemohon  SIM  C  akan  mendapatkan pelayanan lebih awal. Namun, masih terdapat keluhan dari salah satu pemohon SIM C yang datang  lebih  dahulu  namun  dipanggil  belakangan.  Hal  ini  menimbukan  kekecewaan kepada pemohon.
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  dapat  menyimpulkan mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Transparasi, dalam hal transparasi di Polres Karawang sudah baik karena segala informasi yang diperlukan oleh para pengguna informasi dapat diketahui dengan mudah.
2. Akuntabilitas  aparat  yang  ada  di  Polres  Karawang  sudah  baik,  dapat  dilihat  dari  hasil kuisioner bahwa tidak ada yang mengeluhkan masalah terkait dengan kinerja apparat dan produk yang dihasilkan.
3. Dalam hal Kondisional Pelayanan, para pembuat SIM C di Polres Karawang merasa cukup puas  karena  pelaksanaannya  dilaksanakan  langsung  di  Polres  Karawang  sehingga mengefiesi waktu dan mempercepat proses pembuatan SIM.
4. Untuk  Partisipasi  pelayanan  pembuatan  SIM  C,  Polres  Karawang  sudah  menyiapkan berbagai  media  untuk  pengaduan  dan  penanganan  pengaduan  langsung  direspon  oleh petugas, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kotak saran dan IKM. Walaupun demikian, Polres Karawang memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dengan menyelenggarakan pelayanan SIM keliling. Dengan adanya pelayanan SIM keliling ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menghemat waktu masyarakat dalam perpanjangan dan kehilangan SIM.
5. Kesamaan  hak  pelayanan  SIM  C  di  Polres  Karawang  dikatakatan  cukup  baik  walaupun masih ada beberapa apparat yang kurang baik menurut pemohon SIM C.
6. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  pelayanan  SIM  C,  terkait  dengan  keadilan  masih terdapat beberapa apparat yang tidak mematuhi aturan sehingga ada beberapa pemohon SIM C yang merasa kecewa karena dalam hal pemanggilan giliran masih ada yang tidak sesuai dengan nomor urut.

## Saran
Saran  yang  diajukan  oleh  peneliti  berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan  dakam pembuatan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM C) di Polres Karawang sebagai berikut:
Hanny Purnamasari, Mohamad Bintang Ramadhan, Hasfirulloh Syaban Bashar dan Diana Noviyanti
1. Lebih meningkatkan lagi kualitas kerja pada setiap anggota Polres Karawang agar lebih baik lagi, sehingga para pemohon SIM C bisa merasa puas dalam pelayanan yang dilakukan oleh anggota Polres Karawang.
2. Tidak  membeda-bedakan  para  pemohon  SIM  C  yang  datang  untuk  membuat  SIM  C, sehingga tidak adalagi rasa kekecewaan dari para pemohon SIM C, patuhi peraturan yang ada, dahulukan pemohon SIM C yang datang terlebih dahulu.
3. Anggota Polres Karawang harus lebih sering memberitahukan kepada para pemohon SIM C yang datang bahwa ada beberapa media yang dapat digunakan sebagai pengaduan agar apabila  ada  saran  dan  kritik  dari  pemohon  SIM  C  dapat  digunakan  sebagai  perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, S. (2008). Reformasi Pelayanan Publik . Malang: Program Sekolah Demokrasi.
A.S. Moenir. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Bumi Aksara: Jakarta.
Hardiansyah (2011). Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.
Lupiyoadi, R. (2001). Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek . Edisi Pertama. Jakarta: Salemba.
Sinambela, L. P., dkk. (2008). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela, L. P., dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.