## PENANGUNGJAWAB :
KH. Malthuf Siroj Didik P. Wicaksono

## PEMIMPIN REDAKSI :
Akmal Mundiri
PENYUNTING : Drs. H. A. Bashori Shanhaji Moh. Mahfudz Faqih Syamsuri Hasan Hasan Baharun Bahrul Ulum Mushafi Miftah
LAY OUT DAN DESAIN GRAFIS : Ahmad Saufi RM. Faruq
at-tur a s | adalah jurnal Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang  berfungsi  sebagai  sarana  aktualisasi  dan  komunikasi  intelektual  insan akademik  yang  concern  dalam  bidang  kajian  Studi  Keislaman.  Tim  Redaksi menerima  naskah  baik  berupa  hasil  penelitian  maupun  pemikiran  dari  para pakar  dan  akademisi  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  dimilikinya.  Naskah yang  dikirimkan  belum  pernah  dipublikasikan  di  media  lain.  Redaksi  berhak menyeleksi  dan  mengedit  naskah  yang  akan  dimuat  tanpa  menghilangkan substansi ide dari penulis.
Alamat Redaksi : kantor Lembaga Penerbitan, Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Nurul Jadid PO. Box 1 Paiton Probolinggo 67291 Telp./Faks. (0335) 771732, emal : jurnal.atturas@yahoo.com

## DAFTAR ISI
PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................

## iii

## RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU SINA DAN GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL TENTANG PENDIDIKAN
Moh. Wardi .................................................................. 1

## REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS SPIRIT
INTEGRALISTIK Akmal Mundiri .............................................................. 23 PENDIDIKAN ISLAM BERORIENTASI MASA DEPAN; KONSEP PENDIDIKAN
ULUL ALBAB PERSPEKTIF IMAM SUPRAYOGO Zamroni ...................................................................... 52

## MOTIF  DALAM  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  ISLAM  DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
Eka Mahmud ................................................................ 66

## STRATEGI  PENINGKATAN  PROFESIONALISME  GURU  MELALUI INSERVICE TRAINING EDUCATION
Sholeh Ridho ................................................................ 95 SUKSESI  DAN  PROSPEK  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  DI  TENGAH

## PERUBAHAN ZAMAN
Supandi ...................................................................... 111

## URGENSI  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  DALAM  PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA
Moh . Fachri ................................................................. 131 MEKANISME UJARAN DALAM BAHASA ARAB; TINJAUAN PSIKOLINGUISTIK Sahkholid Nasution ........................................................ 169 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................... 193

## MOTIF DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN

## Eka Mahmud
STAIN Samarinda Jln. KH. Abul Hasan No. 3 Telp. 0541-742193 email: ekamahmud@webmail.stain-samarinda.ac.id

## ABSTRACT
The  spirit  of  establishing  Islamic  educational  institutions  looks  so great  despite  has  variety  of  motives.  Similarly,  most  people  who  wish to  provide  studying  about  Islam  to  the  sons  and  daughters  of  Islamic educational  institutions  are  being  intensified.  Therefore,  one  of  the motives  in  Islamic  education  is  to  meet  their  educational  needs,  in addition to other motives. The motive will certainly have implications for the survival of the institution.
For educational institutions that purely have the anxiety motive  for Community’s  education  performance  might  be  more  lasting  than  those are motivated by economic investment because it applies the concept of community-based education (community based education).
Semangat  mendirikan  lembaga  pendidikan  Islam  terlihat  begitu besar  walaupun  beragam  motif  munculnya.  Demikian  pula  keinginan sebagian  besar  masyarakat  untuk  memberikan  pengajaran  agama  Islam kepada putra-putrinya lembaga pendidikan Islam semakin menguat. Oleh karena itu, salah satu motif dalam menyelenggarakan pendidikan Islam diantaranya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  mereka  di samping  motif  lainnya.  Motif  tersebut  tentunya  akan  berdampak  bagi kelangsungan lembaga pendidikan tersebut. Bagi lembaga pendidikan yang murni mempunyai motif kegelisahan kelangsungan pendidikan masyarakan bisa  jadi  akan  lebih  bertahan  lama  dibanding  lembaga  pendidikan  yang bermotifkan  investasi  ekonomis  karena  memang  menerapkan  konsep pendidikan berbasis masyarakat (community based education).
Keyword  :  Motive,  Implementation  of  Islamic  Education,  Patterns  of Leadership and Management

## PENDAHULUAN
Motif  dan  semangat  mendirikan  lembaga  pendidikan  Islam dimana-mana begitu besar. Demikian pula keinginan sebagian besar masyarakat untuk memberikan pengajaran agama Islam kepada putra- putrinya lewat pesantren, madrasah, dan sekolah begitu kuat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren/madrasah/ sekolah) tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Islam,  sehingga  mereka  sebenarnya  sudah  jauh  lebih  dahulu menerapkan  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  ( community based  education ).  Masyarakat,  baik  secara  individu  maupun organisasi, mempunyai motif membangun lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren/madrasah/sekolah) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan  mereka.  Tidak  heran  jika  lembaga  pendidikan  Islam (pondok pesantren/madrasah/sekolah) yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat yang sederhana. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Hingga saat ini kurang lebih dari  90 % jumlah lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri.
Data tersebut mengandung makna betapa tingginya semangat kemandirian masyarakat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Islam  atau  madrasah  (MI,  MTs  dan  MA)  yang  lebih  didorong  oleh semangat  keagamaan  dan  dakwah,  sehingga  mampu  menampung dengan jumlah besar peserta didik dan sekaligus ikut  mensukseskan wajib  belajar  9  (sembilan)  tahun  di  Indonesia.    Hanya  saja, semangat keagamaan dan dakwah tersebut harus dibarengi dengan profesionalitas  dalam  kepemimpinan  dan  manajemen  madrasah,
serta didukung oleh sumberdaya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan (kurikulum), sistem pembelajaran, sumberdaya manusia,  sumber dana maupun sarana dan prasarana yang memadai, sehingga  proses  dan  hasil  pendidikannya  akan  semakin  meningkat kualitasnya dan mampu bersaing dengan sistem sekolah.
Semangat  keagamaan  dan  dakwah  tersebut  akhir-akhir  ini juga  dihadapkan  dengan  tuntutan  baru  terutama  menyangkut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan,  yang  diikuti  dengan  beberapa Permendiknas sebagai penjabaran dari PP tersebut. Standar nasional pendidikan  adalah  kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di seluruh wilayah hukum NKRI, yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu:  standar  isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan, standar  pendidik  &  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian  pendidikan.  Dengan  demikian,  setiap  madrasah  dituntut untuk  memenuhi  standar  tersebut  untuk  selanjutnya  berusaha meningkatkan  kualitasnya  ke  standar  yang  lebih  tinggi  (Muhaimin, 2009; 23).
Hasil-hasil  survey  internasional  menunjukkan  bahwa  mutu pendidikan  di  Indonesia  masih  rendah.  Di  sisi  lain,    kita  juga dihadapkan  dengan tantangan  eksternal ,  yaitu  perubahan  yang cepat dari lingkungan strategis di luar negara kita. Pasar bebas ASEAN (AFTA) berlaku sejak tahun 2003 yang lalu, dan kerjasama ekonomi Asia  Pasifik  (APEC)  telah  berlaku  mulai  2010  untuk  negara-negara maju dan 2020 untuk seluruh anggotanya termasuk Indonesia. Jadi, kita  berada  dalam  posisi  untuk  tidak  bisa  mengelak  dari  tekanan eksternal tersebut.
Menghadapi  tantangan  tersebut,  maka  perubahan,  inovasi, dan  pembaharuan  merupakan  “kata  kunci”  yang  perlu  dijadikan
titik  tolak  dalam  mengembangkan  madrasah.  Untuk  memanage perubahan tersebut perlu bertolak dari visi yang jelas, yang kemudian dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill, insentif, sumberdaya (fisik dan non fisik, termasuk SDM),  untuk selanjutnya diwujudkan dalam  rencana  kerja  yang  jelas.  Dengan  demikian,  maka  akan terjadilah perubahan. Jika salah satu aspek saja ditinggalkan, maka akan mempunyai ekses tertentu. Misalnya, jika visi ditinggalkan atau dalam pengembangan madrasah tidak bertolak dari visi yang jelas, maka akan berakibat hancur (Mahmud, 2010: 04).
Perubahan atau inovasi itu sendiri hanyalah sebagai alat bukan tujuan.  Apa  yang  dituju  oleh  perubahan  itu  adalah  peningkatan mutu    pendidikan,  sehingga  masing-masing  lembaga  pendidikan dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak setengah hati, ia harus mampu memberikan quality assurance (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholders .
Untuk  mewujudkan  perubahan  atau  inovasi  tersebut,  maka ada beberapa modal dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin dan manajer  pendidikan,  yaitu:  (1)  bersedia  mengambil  resiko;  (2) selalu  menginginkan  pembaharuan;  (3)  bersedia  mengatur  dan mengurus; (4) mempunyai harapan yang tinggi; (5) bersikap positif; dan (6) berani tampil dan berada di muka. Pengembangan madrasah berprestasi tidak bisa dilepaskan dari peran kepala madrasah yang memiliki  keenam  modal  dasar  tersebut.  Selain  itu,  agar  kepala madrasah sebagai seorang manajer dapat melakukan misinya, maka ia  dituntut  untuk  memiliki  minimal  3  (tiga)  kemampuan,  yaitu:(1) kemampuan  konseptual,  seorang  manajer  menjadi  generalis;  (2) kemampuan  sosial,  manajer  tidak  bisa  bekerja  sendiri;  dan  (3) kemampuan  teknis,  yang  menekankan  pada  aspek  keterampilan
profesional.
Berangkat  dari  pandangan  diatas,  penulis  akan  memaparkan motif penyelenggaraan pendidikan Islam dari berbagai sisi, perbedaan kelangsungan  hidup  lembaga,  implikasi  pada  kepemimpinan  dan manajemen, dan model pemberdayaan sumber-sumber pendidikan.

## RAGAM MOTIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM
Kalau kita menelaah motif penyelenggaraan pendidikan Islam sangat bervariasi, tergantung latar belakang dari penyelenggaranya. Adapun diantara motif penyelengaraannya adalah:

## 1. Dakwah Islam
Sebelum  penulis  memaparkan  motif  penyelenggaraan pendidikan Islam bermotif dakwah, perlu penulis ambilkan dari beberapa  firman  Allah  yang  berkaitan  dengan    dakwah  agar ada titik temu antara motif penyelenggaran pendidikan dengan nilai dakwah.
Beberapa  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan dakwah sebagaimana diuraikan di atas antara lain:
فورعلماب نورمأيو يرلا لإ نوعدي ةمأ مكنم نكلو } 104 :نارمع لا{ .نوحلفلما مه كلئوأو ركنلما نع نوهنيو
Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang  menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang makruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar;  merekalah  orang- orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).
نم نينإ لاقو الاص لمعو للا لإ عد نمم لوق نسحأ نمو } 33 :تلصف{ .ينملسلما
Artinya:  “ Siapakah  yang  lebih  baik  perkataannya  daripada orang  yang  menyeru  kepada  Allah,  mengerjakan  amal  yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?” (QS. Fushshilat: 33).
.ميقتسم طاص لإ ءاشي نم يدهيو ملسلا راد لإ وعدي للاو } 25 :سنوي{
Artinya: “Allah  menyeru  (manusia)  ke  Darussalam  (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)”. (QS. Yunus: 25).
Dari segi terminologi, kata dakwah memiliki berbagai ragam definisi di mana terdapat kesamaan secara esensial meskipun diuraikan melalui berbagai perbedaan redaksi. Secara sederhana dakwah  dapat  didefinisikan  sebagai  usaha  menggerakkan pikiran dan perbuatan manusia untuk mengembangkan fungsi kerisalahan dan kerahmatan. Fungsi kerisalahan berupa tugas menyampaikan din  al-Islam (pendidikan)  kepada  manusia, sedangkan fungsi kerahmatan adalah upaya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (Muriah, 2000: 11).
Definisi di atas sejalan dengan pendapat Al Wisral Imam Zaidallah  yang  menyatakan  bahwa  dakwah  merupakan  suatu proses  penyelenggaraan  aktivitas  atau  usaha  yang  dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW (Zaidillah, 2001: 4).
Dalam  pengertian  yang  integralistik,  Roosdi  A.S. yang  dikuti  Didin  Hafiduddin  dalam  Bukunya  Dakwal  Aktual (Hafiduddin, 1998: 77) menguraikan pengertian dakwah sebagai berikut:
“Dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang  ditangani  oleh  para  pengemban  dakwah  untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah,  dan  secara bertahap  menuju perikehidupan yang Islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi secara  terus  menerus  oleh  para  pengemban  dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan” .
Dengan demikian pengertian dakwah dari segi terminologi secara  umum  dapat  disimpulkan  kedalam  beberapa  point sebagai berikut:
a. Dakwah  merupakan  suatu  proses  pelaksanaan  suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
b. Proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan  tersebut  dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tertentu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam kerangka mardlatillah.
c. Proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan  misalnya  adalah  hal mengajak  orang  untuk  mentaati  Allah  atau  memeluk agama  Islam,  dalam  rangka amar  ma’ruf  nahi  munkar,
perbaikan dan pembangunan kehidupan masyarakat.
Uraian ayat dan pendapat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar adalah suatu upaya atau sarana  yang  sangat  penting  bagi  tercapainya  tujuan  utama dakwah.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Allah SWT dan Rasulullah SAW mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar melalui berbagai cara diantaranya melalui penyelenggaraan pendidikan Islam, serta memberi ancaman yang keras  kepada siapa saja yang  melalaikan  usaha-usaha  dakwah.  Dengan  demikian,
penyelengaraan pendidikan Islam merupakan dakwah dan amar ma’ruf yang harus dilaksanakan dalam rangka menyampaikan amanat  dari  Allah  dan  Rasulnya  agar  anak  didik/santri mempunyai tauhid yang kuat dan akhlaqul karimah.
Prinsip penegakkan kebenaran dan jalan yang lurus melalui penyelenggaraan  pendidikan  Islam  mengandung  arti  bahwa kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  penyelenggara  pendidikan yaitu kepala sekolah, guru/ustadz haruslah mengandung upaya untuk  menegakkan  kebenaran  dan  menyuruh  objek  dakwah (murid/santri)  untuk  mengikuti  jalan  yang  lurus,  yaitu  jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
نوهنيو فورعلماب نورمأيو يرلا لإ نوعدي ةمأ مكنم نكلو } 104 :نارمع لا{ .نوحلفلما مه كلئوأو ركنلما نع
Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang  menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang makruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar;  merekalah  orang- orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).
Prinsip kontinuitas dan kelanggengan, serta penyampaian yang  dilakukan  dengan  penuh  keberanian  dan  keikhlasan merupakan prinsip yang tak kalah pentingnya dalam mendasari kegiatan  dakwah  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  Islam. Sedangkan  prinsip  subjek  dakwah  (penyelenggara  pendidikan Islam)  dengan  predikat ahsanu  qaulan  wa  ‘amalan dan kepatuhan  kepada  Allah  juga  merupakan  prinsip  yang  turut menentukan  keefektifan  pelaksanaan  dakwah,  yakni  subjek dakwah  (penyelenggara  pendidikan  Islam)  akan  memiliki daya  tarik  yang  besar  jika  ia  memiliki  kemampuan  ucapan
yang fasih yang ditunjang oleh kemampuan praksisnya dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah secara konsisten.
Kalau  ditelaah  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang bermotif dakwah membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memiliki kekuatan besar untuk bertahan dan hidup ( survival ) meskipun jumlah siswanya hanya sedikit. Tidak ada  kata  menyerah  dalam  meneruskan  keberadaan  lembaga pendidikan  sesuai  dengan  konsep  dakwah  diatas.  Sementara itu, segi negatifnya terkadang menimbulkan kondisi serba tidak teratur,  serba  tidak  terencana,  serba  tidak  terancang,  serba tidak  kompetitif,  dan  serba  mengalami  kemunduran  (Qomar, 2007: 77).

## 2. Pelestarian warisan orang tua
Motif  penyelenggaran  pendidikan  Islam  tidak  terlepas dari  usaha  untuk  melestarikan  warisan  orang  tua.  Banyak para  tokoh  (orang  tua)  telah  berjuang  keras  mendirikan, membangun,  mempertahankan  eksistensi  pendidikan  Islam (pondok  pesantren/madrasah)  yang  telah  dirintisnya  dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan budaya Islam. Sebab tugas pendidikan  Islam  adalah  sebagai  realisasi  dari  pengertian tarbiyah  at-tabligh (menyampaikan  atau  tranformasi kebudayaan).  Tugas  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang telah dibangun tersebut adalah mewariskan nilai-nilai budaya Islami.  Hal  ini  perlu,  karena  kebudayaan  Islam  dan  warisan tersebut  akan  mati  apabila  nilai-nilai  dan  normanya  tidak berfungsi  dan  belum  sempat  diwariskan  kepada  generasi berikutnya.
Generasi perintis berjuang keras dalam mempertahankan eksistensi  lembaga  pendidikan  yang  telah  dirintisnya.
Seperti,  perjuangan  Kiai  Hasyim  Asy’ari  dalam  merintis, mengembangkan,  dan  mempertahankan  eksistensi  pondok pesantren  Tebu  Ireng  Jombang  dengan  berbagai  cara  dan upaya.  Kiai  Hasyim  Asy’ari  pernah  mendatangkan  pendekar dari Banten dalam rangka melindungi eksistensi pesantren dan santrinya. Sebab masyarakat sekitar pondok pesantren adalah masyarakat yang adat kebiasaannya molimo (Mardiyah, 2010:
12) .
Perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari yang berat tersebut hanyalah satu  contoh  dari  sekian  banyak  perjuangan  para  kiai  dalam rangka  mendirikan,  mengembangkan,  dan  mempertahankan lembaga pendidikan Islam. Dari sinilah patut dijadikan contoh perjuangan para perintis penyelenggara pendidikan Islam.
Kemudian,  penerus  dari  perintis  penyelenggara pendidikan Islam adalah anak-anak dan generasi berikutnyalah yang  mempertahankan  eksistensi  pendidikan  Islam  (pondok pesantren/madrasah)  yang  telah  dibangun  oleh  orang  tua mereka (perintis). Agar nilai-nilai yang telah menjadi perilaku dalam lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren/madrasah) dapat survival.
Ada  beberapa  sumber  nilai,  yang  harus  dipertahankan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  sebagai  warisan orang tua. Nilai-nilai tersebut diantaranya;
a. Nilai ilahiyah ; nilai yang dititahkan oleh Allah melalui para Rasul-Nya yang diabadikan pada wahyu. Inti nilai ini ialah iman  dan  taqwa.  Nilai  ini  tidak  mengalami  perubahan karena mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan anggota masyarakat. Konfigurasi nilai ini dimungkinkan dinamis, walaupun nilai intrinsiknya tetap abadi.  Pelaku  pendidikan  (penyelenggara  pendidikan/
pewaris  dari  warisan  orang  tua)  memiliki  tugas  untuk menginterpretasikan  nilai-nilai  tersebut  agar  nilai-nilai dapat diaplikasikan dalam kehidupan (Umar, 2010: 79).
b. Nilai insaniyah ; nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta  hidup  dan  berkembang  dari  peradaban  manusia. Nilai  ini  bersifat  dinamis,  yang  keberlakuannya  relative dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai insani yang kemudian  melembaga  menjadi  tradisi  yang  diwariskan secara turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang  mendukungnya.  Penyelenggara  pendidikan  Islam (pewaris  dari  warisan  orang  tua)  memiliki  tugas  tidak saja menginterpretasikan nilai-nilai tersebut, tetapi juga bagaimana  mengontrol  nilai-nilai  tersebut,  tetapi  juga bagaimana  mengontrol  nilai-nilai-nilai  tersebut  untuk mendekati pada nilai idealnya ( ilahiyah ), sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan batin dalam menjalankan nilai tersebut (Muhadjir, 1987: 144).
Kalau ditelaah kedua nilai itu biasanya dilaksanakan oleh penyelenggara  pendidikan  Islam  (pewaris  dari  warisan  orang tua). Dalam  konteks  ini,  menurut  hemat  penulis  pendidikan dijadikan  sebagai  fungsi  “cagar  budaya”,  pewarisan  nilai ( transfer of values ). Kenyataan seperti ini, menurut A. Malik Fadjar (Fadjar, 1999: 69), berimplikasi pada lembaga pendidikan yang hanya berupaya pada pemenuhan kuantitas peserta didik (populis) tetapi kurang berorientasi pada kualitas.
Kemudian,  kalau  kita  telaah  keberadaan  lembaga pendidikan  Islam    apabila  masih  dipegang/kelola  oleh pendiri,  generasi  pertama,  dan  kedua  masih  eksis.  Namun, kalau  sudah  dipegang/kelola  generasi  ketiga,  keempat  mulai mengalami  kemunduran  disebabkan  oleh  motif  dan  orientasi
penyelenggaraan pendidikan Islam berbeda dengan motif para pendiri. Disamping itu, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap lembaga pendidikan mulai menurun.
Kita  menyadari  dalam  dinamika  dan  peradaban  global saat ini, lembaga pendidikan Islam mengalami tantangan yang sangat  berat.  Yakni  masyarakat  mulai  terbelenggu  dengan pandangan  positivisme, materialisme, dan kapitalisme sehingga segala  sesuatu  yang  tidak  memberikan  faedah,  keuntungan, dan  peluang  akan  ditinggalkan.  Bertolak  dari  pandangan    di atas bahwa lembaga pendidikan Islam dianggap marginal oleh masyarakat memang cukup beralasan. Masyarakat menganggap lembaga pendidikan Islam tidak profesional, tidak berkualitas, nem  dibawah  rata–rata, out  put tidak  mampu  berkompetisi dengan yang lain, dan bahkan dianggap manajemen lembaga pendidikan Islam amburadul ( Common Sense ).

## 3.   Penguatan Organisasi (pemberdayaan kader)
Motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  tentu  berbeda- beda  tergantung  perspektif  penyelenggara  pendidikan.  Di samping  motif  dakwah  Islam,  pelestarian  warisan  orang tua  tapi  juga  penguatan  organisasi  (pengkaderan).  Seperti penyelenggaran  pendidikan  Islam  yang  dilaksanakan  oleh Nahdlatul  Ulama  (NU),  Muhammadiyah,  PKS  dan  lain-lain. Namun, dalam makalah ini, penulis hanya memaparkan motif penyelenggaran pendidikan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.
Corak  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang dilaksanakan  oleh  NU  tidak  terlepas  dari  model  pesantren. Banyak  orang  yang  mengidentikan  bahwa  NU  identik  dengan pesantren, tentu pendidikan yang dikelola oleh NU tidak jauh
dengan  pesantren,  yaitu  mempertahankan  tradisi  ke-NU-an. Yang  mana  tokoh-tokoh  pendirinya  berasal  dari  dan  pendiri pesantren,  seperti  Kiai  Hasyim  Asy’ari,  Kiai  Abdul  Wahab Hasbullah. Beliau dari kecil, dewasa, tua hidup di pesantren. Sehingga sistem pendidikan Islam yang dikembangkan NU tidak terlepas dari corak pesantren.
Pembentukan  organisasi  NU  tidak  dapat  dilepaskan  dari dinamika internal umat Islam di Indonesia. Seperti tercantum dalam anggaran dasar organisasi ini sejak didirikan. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam menurut haluan ahlussunnah wal jamaah yang bersandar pada madzab fiqh yang empat,  yaitu  Imam  Syafi’I,  Hanafi,  Maliki,  dan  Hambali.  Dari tujuan tersebut tergambar bahwa organisasi ini dibentuk untuk memelihara dan melestarikan pemikiran madzab fiqh sebagai pedoman dalam pengamalan ajaran agama (Djamas, 2009: 67).
Dalam struktur Pengurus Besar NU sampai tingkat ranting yang  menangani  pelaksanaan  pendidikan  adalah  LP  Ma’arif NU  mulai  dari  tingkat TK  hingga  perguruan  tinggi.  Kurikulum yang dipakai adalah mendasarkan pada kurikulum pemerintah dan ada beberapa tambahan mata pelajaran, seperti Aswaja, ke-NU-an dan lain-lain. Mata pelajaran tersebut adalah suatu usaha  untuk  mempertahankan  pemahaman  yang  dipakai  oleh NU, agar pengkaderan melalui jalur pendidikan tetap berjalan.
Kemudian  penyelenggaran  pendidikan  Islam  yang dikembangkan  dilingkungan  Muhammadiyah  agak  berbeda dengan model pendidikan Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama yang  utamanya  berbasiskan  pesantren.  Meskipun  Kiai Ahmad Dahlan  berlatar  belakang  pesantren,  gagasan  pendidikan yang  diterapkan  di  Muhammadiyah  sangat  dipengaruhi  oleh sistem  pendidikan  sekolah-sekolah  Belanda,  terutama  model
pendidikan di sekolah Taman Siswa yang didirikan Budi Utomo. Pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dirintis Kiai Ahmad Dahlan tidak terlepas dari keterlibatan dan pergaulannya yang luas dengan lingkungan Budi Utomo. Disamping itu, Kiai Ahmad Dahlan  sendiri  juga  pernah  mengajar  di  Belanda.  Sehingga dalam perkembanganya sistem pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah lebih ekspansif.
Bidang  pendidikan  merupakan  agenda  program  yang mendapatkan  prioritas  utama  dilingkungan  Muhammadiyah. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang didirikan para Kiai tentu corak  pendidikan  yang  didirikan  identik  dengan  pesantren. Pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan Muhammadiyah sejak awal, yaitu dengan menerapkan kurikulum pengetahuan umum  disamping  pengetahuan  agama.  Kiai  Ahmad  Dahlan pertama  kali  mendirikan  madrasah  Muhammadiyah  dengan memasukan  ke  dalamnya  pengetahuan  umum  selain pengetahuan  agama;  mendirikan  sekolah Muallimin dan Muallimat (sekolah guru) di Yogyakarta pada tahun 1922, serta
Kulliyatul Mubalighin dan Mubalighat.
Kurikulum yang diterapkan di pendidikan Muhammadiyah mendasarkan  pada  program  Muhammadiyah.  Mata  pelajaran al-Islam  yang  diajarkan  di  sekolah-sekolah  Muhammadiyah meliputi  sub-sub  mata  pelajaran  al  Qur’an,  Hadis,  Akidah, ibadah,  muamalah,  akhlaq  dan  tarikh  Islam.  Buku-buku rujukan  yang  digunakan  untuk  pelajaran  al-Islam  di  sekolah- sekolah Muhammadiyah untuk pendidikan dasar dan menengah dikeluarkan  oleh  Majelis  pendidikan  Muhammadiyah  yang terdiri dari beberapa seri buku al-Islam untuk setiap jenjang pendidikan.  Isi  buku-buku  al-Islam  untuk  semua  jenjang pendidikan terutama yang berkaitan dengan dasar pengetahuan
dan pengamalan ajaran Islam yang diperlukan seorang muslim. Hal  ini  berbeda  dengan  pendidikan  dilingkungan  pesantren dengan  rujukan  kitab  kuning  yang  mengacu  langsung  pada pemikiran ulama. Pada lingkup yang lebih luas, kitab-kitab yang dipakai  dilingkungan  Muhammadiyah  adalah Fiqh  al-sunnah , dan Bidayah al-Mujtahid karangan Ibn Rusyd (Brunessen, 1995: 117).  Buku-buku  al-Islam  yang  diajarkan  di  sekolah-sekolah Muhammadiyah diantaranya berisi tentang ke-Muhammadiyah- an  adalah  salah  jalur  penguatan  organisasi  (pengkaderan) melalui pendidikan, tidak ada bedanya dengan ke-NU-an yang diajarkan di sekolah-sekolah NU.
Secara  umum,  pengelolaan  lembaga  pendidikan  di NU  dan  Muhammadiyah  sangat  berbeda.  Kalau  di  NU  yang menangani  dan  mengelola  pendidikan  adalah  LP  Ma’arif  NU. Namun  keberadaan  LP  Ma’arif  hanya  sebatas  mengumpulkan lembaga-lembaga  pendidikan  di  bawah  NU  tidak  mempunyai kewenangan instruksi langsung terhadap lembaga-lembaga yang bersangkutan. Tapi kalau di Muhammadiyah lembaga-lembaga pendidikan yang dibawah naungannya mudah instruksinya.

## 4.   Persaingan Pengaruh
Motif penyelenggaraan pendidikan yang berikutnya dilatar belakangi  oleh  persaingan  pengaruh.  Persaingan  pengaruh tersebut  bisa  berasal  dari  kiai,  tokoh  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan  dan  lain-lain.  Dalam  tulisan  ini,  penulis mencoba membatasi dalam wilayah pengaruh kiai, sebab kiai mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  keberadaan  pendidikan santri dan masyarakat.
Kedudukan  dan  pengaruh  kiai  terletak  pada  keutamaan yang  dimiliki  pribadi  kiai,  yaitu  penguasaan  dan  kedalaman
ilmu  agama;  kesalehan  yang  tercermin  dalam  sikap  dan prilakunya sehari-hari sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup  dilingkungan  komunitas  santri.  Nilai-nilai  yang  hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadlu’ , dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah .
Nilai-nilai tawadlu’, yang  tercermin  dari  ketundukan dan kepatuhan para santri terhadap kiainya mewarnai hampir seluruh relasi sosial yang melibatkan kiai. Pola hubungan yang hierarki itu tidak hanya berlangsung dengan para kiai, tetapi juga dengan anak keturunan dan kerabatnya. Karena keluarga kiai dipandang memiliki kedudukan khusus dalam sistem sosial pesantren.  Mereka  dianggap  mempunyai  hubungan  darah dengan para bangsawan di Jawa (Raharjo, 1985: 35).
Berangkat  dari  paparan  diatas  disimpulkan  bahwa kedudukan  kiai  sangat  berpengaruh  dalam  pesantren,  tidak terkecuali sistem pendidikan Islam yang berada di pesantren. Bila keluarga kiai mengalami konflik karena suatu masalah dan mengakibatkan firqoh, dan tidak adanya islah akan berdampak kepada  eksistensi  pesantren  dan  sistem  pendidikan  yang  ada dalam pesantren. Konflik tersebut menjadikan kepemimpinan pesantren  menjadi  terpecah,  ada  sekelompok  santri  yang mengikuti  kiai A,  dan  ada  sekelompok  santri  yang  mengikuti kiai  B.  Dampak  tersebut  berimbas  pula  kepada  eksistensi sistem  pendidikan  Islam,  akhirnya  ada  lembaga  pendidikan yang  dipimpin  kiai  A,  dan  ada  lembaga  pendidikan  yang dipimpin  kiai  B.  Walhasil,  antar  kiai  saling  bermusuhan  dan memperebutkan pengaruh masing-masing agar pesantren dan lembaga  pendidikannya  diakui  oleh  santri,  masyarakat  dan pemerintah. Misalnya, kasus Universitas Darul Ulum Jombang, dan kasus-kasus yang lain.

## 5.   Tuntutan Masyarakat
Kalau  kita  telaah  motif  penyelenggaraan  pendidikan Islam  ialah  adanya  tuntutan  dari  masyarakat,  dimungkinkan karena  jauhnya  lembaga  pendidikan  yang  ada.  Oleh  karena itu,  ada  orang  yang  dianggap  mampu  oleh  masyarakat  untuk menyelenggarakan  pendidikan.  Berangkat  dari  tuntutan masyarakat  tersebut,  akhirnya  menyelenggarakan  pendidikan seadanya.
Motif penyelenggaraan pendidikan dengan adanya tuntutan masyarakat  akan  lebih  bisa  bertahan.  Sebab  masyarakat memerlukan  kehadiran  lembaga  pendidikan  tersebut. Masyarakat  punya  rasa  tanggung  jawab  seandainya  lembaga pendidikan  tersebut  tutup.  Akhirnya,  anak-anak  mereka dimasukan  ke  lembaga  tersebut.  Disamping  itu,  kelebihan yang  lain  adalah  masyarakat  mudah  diajak  berpartisipasi dalam pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, hal  ini  disebut  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat ( community  based  education ).  Namun,  sisi  kelemahannya adalah  penyelenggaraan  pendidikan  apa  adanya.  Perubahan dan  inovasi  kurang  dilakukan  karena  SDM    kurang  memadai, karena hanya tuntutan dari masyarakat, daripada tidak ada.

## 6.  Amanat Dari Tokoh
Kalau kita menelaah lebih jauh lagi, motif penyelenggaraan pendidikan Islam adakalanya amanat dari tokoh. Hal ini biasa terjadi di pondok pesantren. Misalnya, ada kiai yang mempunyai pondok  pesantren,  namun  tidak  mempunyai  anak  kandung, akhirnya  kiai  memberi  amanat  kepada  seseorang  untuk mengelola  pesantrennya  atau  lembaga  pendidikannya.  Atau kiai  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  hanya  anak  perempuan,
akhirnya  kiai  memberi  amanat  salah  satu  dari  menantunya untuk menggantikannya, dan lain-lain.
Hal  yang  demikian,  akan  membawa  dampak  pada penyelenggaraan pendidikan Islam yaitu  akan berjalan dengan baik, bila yang diberi amanat kiai adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan sebaliknya, bila yang diberi amanat oleh kiai adalah orang tidak mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka lembaga pendidikan akan mengalami stagnasi.

## 7.   Motif Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Motif  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dalam  rangka pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  dasari  oleh  firman Allah dalam Surat At Taubah ayat 122, dan sabda Rasulullah SAW:
ْمُهْنِم ٍةَقْرِف  ِّ ُك ْنِم َرَفَن َ لْوَلَف ۚ ًاةَّف َك اوُرِفْنَ ِل َنوُنِمْؤُم ْلا َنَك اَمَو ْمُهَّلَعَل ْمِهْ َلِإ اوُعَجَر اَذِإ ْمُهَمْوَق اوُرِذْنُ ِلَو ِنيِّلدا  ِف اوُهَّقَفَتَ ِل ٌةَفِئاَط َنوُرَذْ َي
Artinya: “ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di  antara  mereka  beberapa  orang  untuk  memperdalam pengetahuan  mereka  tentang  agama  dan  untuk  memberi peringatan  kepada  kaumnya  apabila  mereka  telah  kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya ”.

## ةملسمو ملسم ك ع ةضيرف ملعلا بلط
“Mencari  ilmu  adalah  kewajiban  bagi  kaum  muslimin  dan
muslimat ”. (Al Hadis).

## دهللا لا دهلما نم ملعلا بلطا
“ Carilah  ilmu  dari  sejak  lahir  (buaian)  sampai  liang  lahat (mati) ”. (Al Hadis).

## ينصلاب ولو ملعلا بلطا
“ Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ”. (Al Hadis).
Dari keterangan firman Allah dan Hadis diatas menunjukan bahwa motif penyelenggaraan pendidikan Islam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan kewajiban kita semua, dimanapun dan sampai kapanpun. Kalau seandainya motif  yang  semacam  ini  tetap  menggelora  dalam  sanubari kita,  eksistensi  lembaga  pendidikan  Islam  tidak  mengalami kemunduran  atau  bahkan  gulung  tikar.  Sesuai  dengan  sabda Rasulullah SAW:

## ىون ام أرما كلل امناو
“ Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya ”. (Al Hadis)
Hadis diatas menunjukan bahwa niat ( motif ) mempunyai peran dan andil yang cukup besar dalam setiap gerak dan langkah manusia. Begitu juga dalam penyelenggaraan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh motif penyelenggara.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dengan  motif  penyelenggaraan pendidikan  Islam  yang  demikian  maka  akan  sangat  terlihat
bervariasi,  diantaranya  yaitu:  motif  dakwah  Islam,  pelestarian warisan  orang  tua,  penguatan  organisasi  (pemberdayaan  kader), persaingan pengaruh, tuntutan masyarakat, amanat dari tokoh, dan lain-lain.  Perbedaan  motif  tersebut    berdampak  pada  perbedaan kelangsungan  hidup  masing-masing  lembaga  pendidikan  Islam yang telah diselenggarakan. Secara teori dan realitas di lapangan, penyelenggaraan pendidikan akan tetap survival bila ada visi, misi yang  jelas,  inovasi  dan  didukung  oleh  skill,  insentif,  sumber  daya (fisik dan non fisik, termasuk SDM), kepemimpinan dan manajemen yang  profesional  dan  dukungan  masyarakat  terhadap  lembaga pendidikan.
Menurut  hemat  penulis,  kalau  kita  menelaah  eksistensi lembaga  pendidikan  yang  didirikan  dengan  motif  dakwah, pelestarian  warisan  orang    tua,  penguatan  organisasi,  persaingan pengaruh,  tuntutan  masyarakat,  amanat  tokoh  eksistensinya  akan sama, yaitu akan mengalami penurunan (jumlah siswa), gulung tikar bila  penyelenggaraanya  apa  adanya.  Sebaliknya,  akan  mengalami perbedaan  eksistensinya  bila  lembaga  pendidikan  selalu  ada perubahan,  inovasi,  penguatan  manajerial,  pemberdayaan  SDM, pemberdayaan  pengelolaan  keuangan,  sarana  prasarana  yang memadai dan selalu tanggap terhadap perubahan. Barangkali dapat dilihat, eksistensi UNISMA Malang dan UMM.

## IMPLIKASI    MOTIF  PENYELENGGARAAN  PADA  MANAJEMEN  DAN KEPEMIMPINAN
Kalau kita cermati, motif penyelenggaraan pendidikan Islam yang bervariatif tersebut berimplikasi pada pola-pola kepemimpinan dan manajemen yang berbeda-beda. Motif penyelenggaraan pendidikan Islam  karena  dakwah,  pola  kepemimpinan  dan  manajemen  yang diterapkan adalah nilai keikhlasan dan kejujuran (ikhlas beramal).
Segala sesuatu yang dikerjakan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam  bermuara  kepada  ibadah  kepada  Allah.  Para  penyelenggara pendidikan  (kepala  sekolah,  guru,  staf)  bekerja  seutuhnya  untuk dakwah lillahi ta’ala , sehingga imbalan yang didapat tidak seimbang dengan jerih payah yang dikerjakan.
Penyelenggaran  pendidikan  Islam  semacam  ini  banyak ditemukan di pesantren tradisional. Kondisi manajemen pesantren tradisional  hingga  hari  ini  sangat  memprihatinkan,  suatu  keadaan yang  membutuhkan  solusi  dengan  segera  untuk  menghindari ketidakpastian  yang  berlarut-larut.  Kenyataan  ini  menggambarkan bahwa kebanyakan pesantren tradisional dikelola berdasarkan tradisi, bukan profesionalisme berdasarkan keahlian ( skill ), baik human skill , conceptual skill , maupun technical skill secara terpadu. Akibatnya, tidak ada perencanaan yang matang dan distribusi kekuasaan atau kewenangan yang baik dan sebagainya.
Tradisi  tersebut  merupakan  salah  satu  kelemahan  pesantren- meskipun dalam batas-batas tertentu dapat menumbuhkan kelebihan. Dalam perspektif manajerial, landasan tradisi dalam mengelola suatu lembaga, termasuk pesantren menyebabkan produk pengelolaan asal jadi, tidak memiliki fokus strategi yang terarah, dominasi personal terlalu besar, dan cenderung eksklusif dalam pengembangannya. Bila saja pesantren tradisional sejak semula dikelola secara profesional berdasarkan skill manajerial, tentu telah mampu  berkembang dengan pesat menjadi pusat kajian ke-Islaman yang progesif dan produktif dalam  menghasilkan  karya-karya  ilmiah  yang  berbobot.  Bahkan, dapat mengembangkan kajiannya pada berbagai disiplin ilmu seperti Harvard University di Amerika yang dahulu merupakan “pesantren” umat  katolik.  Faktor  utama  keterlambatan  ini  adalah  manajemen (Qomar, 2007: 05). Dengan demikian  dapat  diambil benang  merah bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  bermotif  dakwah  ada
kelebihan, namun juga banyak kekurangan. Dari segi kelebihannya, efisiensi biaya dapat diminimalisir dengan sekecil-kecilnya.  Dari segi kekurangannya  pola  kepemimpinan  dan  manajemen  ala  kadarnya (tidak profesional), sebab semuanya ikhlas beramal untuk dakwah.
Kemudian implikasi
manajemen dan kepemimpinan penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermotif  pelestarian  orang  tua adalah  tergantung  pada  penyelenggara  pendidikan.  Kalau  pewaris adalah  orang  yang  profesional  dalam  memanaj  dan  menggunakan skill  manajerial  tentu  berdampak  pada  eksistensi  lembaga pendidikan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  menjadi  lembaga pendidikan  unggul.  Bila  pewaris  adalah  orang  yang  tidak  memiliki kemampuan manajerial yang baik, tentu pengelolaan ala kadarnya dan berdampak pada eksistensi lembaga.
Kemudian  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  bermotif penguatan organisasi (pemberdayaan kader) akan berimplikasi pada pola kepemimpinan dan manajemen yang berbeda. Sebagai contoh pola manajerial di Nahdlatul Ulama dalam perekrutan top leader , manajer,  karyawan,  staf  masih  membawa  simbol  keorganisasian. Dalam  perekrutan  tersebut  yang  diutamakan  adalah  orang  NU walaupun  tidak  mempunyai  kemampuan  dalam  bidangnya.  Hal yangdapat  dilacak  di  dalam  perekrutan  karyawan  di  LP  Ma’arif NU.  Akibat  pola  manajemen  yang  masih  mementingkan  kadernya berdampak  pada  pencapaian  hasil  prestasi  yang  diinginkan  tidak maksimal.
Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  bila  melihat  kondisi pendidikan Islam yang hanya mampu bertahan beberapa tahun dan berakhir dengan kondisi yang biasa di sebut oleh slogan “ la yahya wala yamutu ”, hidup enggan mati tak mau, tidak berdaya dan tidak bermutu,  sebagai  cermin  keadaan  yang  memprihatinkan  secara berkesinambungan.
Dengan melihat kondisi tersebut, menurut hemat penulis sudah seharusnya  penyelenggara  pendidikan  Islam  yang  bermotif  apapun berjuang keras memberdayakan sumber-sumber pendidikan dengan jalan  perubahan  dan  inovasi.  Penyelenggara  pendidikan  dalam mengelola  dan  menyelenggarakan  pendidikan  dituntut  serius  dan tidak  sekadarnya.  Ia  harus  mampu  memberikan quality  assurance (jaminan mutu), mampu memberikan layanan prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat ataupun stakeholders lainnya.
Penyelenggara  pendidikan  harus  mengembangkan  dan memberdayakan SDM yang berkualifikasi dan berkompetensi, serta melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional dengan cara  memenuhi  standar-standar  nasional  yang  ada,  atau  bahkan meningkatkannya ke standar yang lebih tinggi, sehingga eksistensinya diakui di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
Model  pemberdayaan  yang  lain,  dapat  melalui  manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam yaitu suatu upaya sistematis dalam  merencana,  mengorganisasi,  memimpin  dan  mengendalikan lembaga pendidikan dengan segala aspeknya untuk mencapai tujuan secara  efektif  dan  efisien  agar  seluruh  komponen  sistem  lembaga pendidikan dengan segala aspeknya mencapai tujuan secara efektif dan efisien agar seluruh komponen sistem lembaga pendidikan Islam berkembang  kearah  yang  lebih  baik,  lebih  besar,  lebih  sempurna. Indikator lebih baik dan sempurna itu, meliputi banyak hal, antara lain bidang pembelajaran, ketenagaan, administrasi, sarana prasarana, keuangan  dan  partisipasi  masyarakat  sebagai  stakeholders-nya (Baharuddin, 2010: 54).
Dalam  konteks  pesantren,  model  pemberdayan  manajemen pesantren  adalah  keputusan-keputusan  kiai  harus  diturunkan menjadi  realitas  kegiatan.  Prorses breaking  down itu  mestinya
melalui tiga level manajemen dengan masing-masing tugas khusus. Dari  manajemen  puncak  ( top  management ),  menuju  manajemen madya/menengah  ( midle  management ),  kemudian  manajemen tingkat bawah ( low management ), dan berakhir pada staf. Praksisnya, adalah  manajemen  puncak  dikendalikan  kiai,  manajemen  madya/ menengah dikendalikan ustadz senior, sedangkan manajemen tingkat bawah dikendalikan oleh ustadz junior.
Kiai  sebagai  manajer  puncak  bertugas  menentukan  sasaran dan  kebijakan,  memberikan  bimbingan  dan  pengarahan,  serta menentukan standart kinerja. Ustadz senior sebagai manajer madya mengemban tugas menginterpretasikan dan menjelaskan kebijakan manajer  puncak,  berpartisipasi  dalam  membuat  keputusan  yang operasional,  dan  melatih  manajer  tingkat  bawah.  Adapun  ustadz junior sebagai manajer tingkat bawah memiliki tugas merencanakan kegiatan sehari-hari, membagi tugas pada para anggota, melakukan pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan  bawahannya,  mengatur material,  peralatan,  dan  perlengkapan,  serta  memelihara  disiplin (Qomar, 2007: 09).
Kemudian  model  pemberdayaan  manajemen  finansial (keuangan)  merupakan  cermin  dari  kualitas  layanan  pendidikan. Transparansi dan open management dalam pemasukan, penggunaan keuangan  adalah  kunci  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Kualitas  layanan  pendidikan  merupakan  poin  penting terhadap hadirnya mutu out put dan outcome dari sebuah lembaga pendidikan.  Mengenai  hubungan  manajemen  finansial/keuangan dengan kualitas layanan pendidikan dapat dilihat bagan dibawah ini:
at-tur a>s\ Vol. 1, No. 1, Maret 2014

## Gambar 1 : Hubungan Manajemen Finansial dan Kualitas Layanan
Berdasarkan  skema  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas layanan  pendidikan  diperoleh  dari  proses  pengendalian  dan  biaya  yang dikeluarkan.  Informasi  laporan  biaya  terutama  aktivitas  dan  unit  coast yang  seharusnya  diawasi,  membuktikan  bahwa  kualitas  layanan  dan variasinya,  amat  ditentukan  dengan  kemampuan  pengelolaan  keuangan dengan  tepat  dan  akurat.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  sistem  biaya sebagai  bagian  dengan  manajemen  keuangan  merupakan  salah  satu penentu  terwujudnya  kualitas  pendidikan  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan.  Dari  sinilah  pentingnya  pemberdayaan  dalam  manajemen finansial/keuangan.
Anggaran Pendidikan
Audit mutu output
outcome Pola subsidi dan penyalurannya Audit keuangan dan kualitas layanan Pengukuran dan sistem pelaporan kinerja madrasah Costing dan Pricing kualitas layanan pendidikan
Gambar 1 : Hubungan Manajemen Finansial dan Kualitas Layanan
Berdasarkan  skema  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas layanan  pendidikan  diperoleh  dari  proses  pengendalian  dan  biaya yang  dikeluarkan.  Informasi  laporan  biaya  terutama  aktivitas  dan unit  coast  yang  seharusnya  diawasi,  membuktikan  bahwa  kualitas layanan  dan  variasinya,  amat  ditentukan  dengan  kemampuan pengelolaan keuangan dengan tepat dan akurat. Hal ini menjelaskan bahwa  sistem  biaya  sebagai  bagian  dengan  manajemen  keuangan merupakan  salah  satu  penentu  terwujudnya  kualitas  pendidikan sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan.  Dari  sinilah  pentingnya pemberdayaan dalam manajemen finansial/keuangan.
Pola  yang  demikian  juga  berlaku  di  Muhammadiyah,  dalam merekrut pimpinan, karyawan dan staf masih melihat latar belakang si karyawan. Kenyataan yang demikian dapat dilacak dalam perekrutan karyawan  di  lembaga  pendidikan  Muhammadiyah.  Memang  perlu diakui  pola  perekrutan  di  Muhammadiyah  agak  sedikit  terbuka dibanding  di  lembaga  pendidikan  NU.  Pola-pola  manajemen  yang semacam ini masih menjangkiti lembaga pendidikan yang dibawah naungan organisasi kemasyarakatan, selain NU dan Muhammadiyah seperti lembaga pendidikan PKS, dan lain-lain.
Implikasi  kepemimpinan  dan  manajemen  pendidikan  yang bermotif  persaingan  pengaruh  berbeda  dengan  penyelenggaraan pendidikan yang bermotif dakwah, penguatan organisasi. Pola yang bermotif persaingan pengaruh akan menawarkan hal yang baru yang dianggap  monumental  dan  membawa  pengaruh,  seperti  misalnya Universitas  Darul  Ulum  Jombang  menjadikan  Gus  Dur  sebagai Rektornya.  Namun  kenyataannya,  tetap  tidak  ada  perubahan dikarenakan  pihak  kiai  yang  berebut  pengaruh  tersebut  tidak memiliki pola skill manajerial yang profesional.
Kemudian  implikasi  manajemen  dan  kepemimpinan  terhadap motif  tuntutan  masyarakat  berbeda  dengan  motif  persaingan pengaruh.  Motif  tuntutan  masyarakat  sangat  tergantung penyelenggara pendidikan. Kalau penyelenggara pendidikan memiliki pola  manajerial  yang  profesional  tentu  akan  dikelola  dengan professional, baik perekrutan top management, midle management, low  management .  Dan  sebaliknya,  bila  orang  yang  dipercaya  oleh masyarakat  sebagai  penyelenggara  pendidikan  tidak  memiliki  pola manajerial  yang  profesional  akan  berimplikasi  pada  pengelolaan lembaga seadanya.
Kemudian penyelenggaraan pendidikan Islam bermotif amanat dari  tokoh  (kiai)  akan  berimplikasi  pada  pola  manajemen  dan
kepemimpinan yang hampir sama dengan tuntutan masyarakat. Bila yang diberi amanat adalah orang yang mempunyai pola manajerial yang  profesional  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  tentu keputusan,  ketetapan  dalam  urusan  lembaga    akan  memakai  pola manajerial yang profesional.Dan sebaliknya bila yang diberi amanat orang yang tidak memiliki pola manajerial yang professional, maka pengelolaan lembaga akan cenderung seadanya.

## KESIMPULAN
Jika  menelaah  keberadaan  lembaga  pendidikan  Islam  di Indonesia  ada  dimana-mana.  Hal  ini  menandakan  adanya  motif dan  semangat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  Islam.  Motif penyelenggaraan  pendidikan    tersebut  tidak  terlepas  dari  motif dakwah Islam, pelestarian warisan orang tua, penguatan organisasi (pemberdayaan kader), persaingan pengaruh, tuntutan masyarakat, amanat dari tokoh, dan lain-lain.
Menurut  hemat  penulis,  penyelenggaraan  pendidikan  Islam yang bermotif apapun, akan mengalami penurunan, la yahya wala yamutu ,  atau bahkan gulung tikar, bila penyelenggara pendidikan hanya  apa  adanya,  tidak  ada  perubahan,  tidak  ada  inovasi,  tidak ada visi misi yang jelas, tidak ada skill manajerial, tidak ada isentif yang memadai, dan tidak ada pemberdayaan sumber daya manusia, dan  sumber  daya  finansial  yang  memadai.  Hal  tersebut,  akan mempengaruhi kelangsungan hidup lembaga. Lembaga akan eksis bila ada perubahan, inovasi, pengelolaan dan manajerial yang profesional, transparansi pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan SDM. Sudah selayaknya penyelenggara pendidikan Islam berpikir kedepan, yaitu berpikir bagaimana memajukan lembaga pendidikan. bukan berpikir golongan,  suku,  paham.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  sumber- sumber  pendidikan  adalah  penting,  diantaranya  pemberdayaan
sumber  daya  manusia,  yaitu  penyelenggara  pendidikan  (kepala sekolah/madrasah,  guru,  staf,  siswa  dan  lain-lain),  kemudian pemberdayaan manajemen finansial.
DAFTAR PUSTAKA
Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah.  1971. Al-Qur’anul Karim .
Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/Pentafsir  Al- Qur’an.
Baharuddin,  Moh.  Makin.  2010. Manajemen  Pendidikan  Islam Transformasi  Menuju  Sekolah/Madrasah  Unggul .  Malang: UIN-Maliki Press.
Umar, Bukhari. 2010. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Amzah.
Raharjo, Dawam (ed). 1985. Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah . Jakarta: P3M.
Hafiduddin, Didin. 1998. Dakwah Aktual. Jakarta: Gema Insani Press.
Fadjar,  Malik.  1999. Reorientasi  Pendidikan  Islam. Jakarta: Fajar Dunia.
Mardiyah.  2010.  Kepemimpinan  Kyai  Dalam  Mempertahankan Budaya Organisasi (Studi Kasus PP. Lirboyo Kediri, PM. Gontor Ponorogo, Pesantren Tebuireng Jombang). Malang : Disertasi Tidak Dipublikasikan, UIN Malang.
Van Bruinessen, Martin. 1995. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat:
Tradisi-tradisi Islam di Indonesia . Bandung: Mizan.
Mahmud,  Muchammad  Eka.  2010. Kepemimpinan  &  Manajemen Pendidikan Sekolah/Madrasah . Jakarta: Sejahtera Kita.
Muhaimin.  2009. Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  Dari  Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran . Jakarta: Rajawali Pers.
Qomar, Mujamil. 2007. Manajemen Pendidikan Islam, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam . Jakarta: Erlangga.
Muhadjir, Noeng. 1987. Ilmu Pendidikan & Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan . Yogyakarta: Rake Sarasin.
Djamas,  Nurhayati.  2009. Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia Pasca Kemerdekaan . Jakarta: Rajawali Pers.
Muriah,  Siti.  2000. Metodologi  Dakwah  Kontemporer. Yogyakarta:
Mitra Pustaka.