## Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer
Mochamad Zaenal Fanani mochamadzaenalfanani@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The Indonesian National Armed Forces (TNI) has a very difficult task which is to protect the entire Indonesian nation from external and internal threats as well as being the frontline for Indonesian defense. One of the requirements to become a member of the TNI is a minimum age of 17 years 9 months. This means that it is possible for a child who is under age to participate in the recruitment of prospective members of  the  TNI.  Then  a  problem  arises  when  a  child  who  is  underage commits a crime while they are still undergoing their first education to become a TNI soldier. By using a statutory and conceptual approach, clarity will be obtained about who has the authority to prosecute a student soldier of a criminal offender and who is also law enforcement. Military  criminal  law  certainly  applies  to  these  student  soldiers because  they  are  subject  to  the  Military  Courts  so  that  the  trial  is conducted in a Military Court, but because these student soldiers are still under the age of the examination process and the trial still refers to the principles of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System so that their rights as children remain fulfilled. Keywords: Student Soldiers; A Child Who Is Underage; TNI.

## Abstrak
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas yang sangat berat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman luar maupun dalam sekaligus sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota TNI adalah paling rendah berumur 17 tahun 9 bulan. Artinya dimungkinkan seorang anak yang masih dibawah umur untuk ikut berpartisipasi dalam penerimaan calon anggota TNI. Lalu masalah timbul ketika seorang anak yang masih dibawah umur ini melakukan tindak pidana disaat mereka masih menjalani pendidikan pertama untuk menjadi seorang prajurit TNI. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual akan diperoleh kejelasan tentang siapa yang berwenang untuk mengadili seorang prajurit siswa pelaku tindak pidana yang belum dewasa dan bagaimana pula penegakan hukumnya. Hukum pidana militer tentu berlaku bagi prajurit siswa ini karena mereka tunduk pada Peradilan Militer sehingga persidangannya pun dilakukan di Pengadilan Militer, namun karena prajurit siswa ini masih dibawah umur proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi. Kata Kunci : Prajurit Siswa; Anak Dibawah Umur; TNI.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
How to cite: Mochamad Zaenal Fanani ‘Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35785
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 940 Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...

## Pendahuluan
Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses di masa depan. Begitu pula dengan seorang anak juga memiliki cita-cita yang diimpikan sejak kecil sehingga nantinya dapat berguna bagi orang lain dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan dari seorang anak sekaligus dukungan dari keluarga agar anak selalu bersemangat dan termotivasi untuk terus mengejar impiannya. Sedangkan tugas dari orang tua adalah memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya seperti pendidikan yang tinggi maupun lingkungan yang sehat dan terbebas dari kejahatan tindak pidana. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada si anak, karena hal tersebut dapat menyebabkan kondisi mental anak menjadi tertekan yang berakibat anak mudah depresi jika tidak dapat memenuhi keinginan orang tuanya.
Bagi anak yang ingin bercita-cita menjadi seorang Tentara Negara Indonesia (TNI) harus dipersiapkan sejak dini. Karena proses seleksi untuk dapat menjadi seorang taruna militer sangatlah sulit. Beberapa persyaratan umum untuk dapat mengikuti tes seleksi penerimaan prajurit adalah sebagai berikut: 1
1.  Persyaratan Umum: a.  warga negara Indonesia;
b.  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.  setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
d.  berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
e.  tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia (dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi);
f.  sehat jasmani dan rohani ; dan
g.  tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Semua persyaratan tersebut berlaku sama bagi mereka yang ingin menjadi seorang Perwira, Bintara, maupun Tamtama terutama minimal usia adalah 17 tahun 9 bulan.
1 ‘Penerimaan Calon Taruna Akmil’ (Rekrutmen TNI Angkatan Darat, 2019) <http:// ad.rekrutmen-tni.mil.id/berita/persyaratan/taruna-akmil>, accessed 18 Agustus 2019.
Menjadi seorang Prajurit TNI berarti telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Prajurit TNI memiliki jati diri untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan HAM yang telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI sebagai Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kemudian untuk menegakkan hukum di kalangan militer, telah diatur segala tindakan maupun perbuatan Prajurit TNI yang termasuk dalam pelanggaran, kejahatan, atau larangan yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya dalam hukum pidana militer.
Tidak dapat dipungkiri meskipun seorang Prajurit TNI  berasal dari kalangan terdidik dan terlatih, masih ada saja oknum-oknum TNI yang bermasalah dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pelanggaran hingga kejahatan. Bentuk- bentuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan bermacam-macam mulai dari hal- hal kecil mulai dari pelanggaran lalu lintas, kemudian desersi atau meninggalkan tugas kedinasan, penganiayaan, pencabulan, hingga pembunuhan. Sebagian besar oknum TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hingga kejahatan beranggapan bahwa mereka kebal hukum dan pada akhirnya akan diproses di peradilan militer dimana proses penyidikan hingga penuntutan tertutup bagi masyarakat umum. Padahal tidak demikian, karena Prajurit TNI selain tunduk pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), mereka juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
Akhir-akhir ini mulai bermunculan kasus-kasus yang dilakukan oleh Prajurit Siswa yang masih menjalani Pendidikan Pertama dalam militer. Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang sedang menjalani

## 942 Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
pendidikan pertama untuk menjadi prajurit. Pendidikan pertama dimaksudkan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Padahal mereka masih belum dilantik menjadi seorang Prajurit namun sudah terlanjur melakukan hal-hal yang dilarang dalam kemiliteran, seperti yang terjadi dalam TNI Angkatan Udara, dimana dua orang Prajurit Siswa melakukan tindakan melarikan diri atau keluar dari asrama tanpa izin dari pejabat berwenang dengan maksud untuk berhenti dari pendidikan. Tindakan ini dinilai sebagai tindakan pengecut dan tidak dapat ditolerir dalam dunia militer manapun, sehingga terhadap mereka berdua dilakukan upacara pemberhentian dengan tidak hormat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019. 2 Bahkan ada seorang Prajurit Siswa yang masih menjalani Pendidikan Tamtama terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap warga sipil yang bertempat di Nusa Tenggara Barat. 3 Permasalahan muncul ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh Prajurit Siswa yang belum dewasa atau berumur dibawah 18 tahun. Apakah hal ini menjadi tanggungjawab Peradilan Militer atau Peradilan Anak untuk mengadilinya akan dibahas lebih lanjut dalam jurnal ini.

## Yurisdiksi Peradilan Militer
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya independensi peradilan. Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoretik tentang pemisahan kekuasaan., karena pemisahan kekuasaan dari cabang- cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan lembaga peradilan, sekaligus untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat dalam negara. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin
2 Lanud_smo, ‘Upacara Pemberhentian dengan Tidak Hormat 2 Orang Siswa Semata PK TNI AU Angkatan-77’, (Berita TNI Angkatan Udara, 2019), <https://tni-au.mil.id/upacara- pemberhentian-tidak-hormat-2-orang-siswa/> accessed 17 November 2019.
3 Edy Irawan, ‘Prajurit Siswa yang Ditangkap saat Pendidikan Tamtama TNI Diperiksa di Polres Bima’, (Sindo News, 2019), <https://daerah.sindonews.com/read/1390890/174/prajurit- siswa-yang-ditangkap-saat-pendidikan-tamtama-tni-diperiksa-di-polres-bima-1553769540> accessed 17 November 2019.
dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Peradilan Militer. Dalam konteks Indonesia, Peradilan Militer diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai yurisdiksi Peradilan Militer, dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer. 4
Yurisdiksi Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah:
1.  Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit dan non-prajurit yang ditentukan oleh keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
2.  Menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.
3.  Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.
4.  Mengadili perkara koneksitas (apabila ditentukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman).
5.  Mengadili tindak pidana yang dilakukan diwilayah komandonya dan terlebih dahulu menerima berkas perkaranya apabila ada lebih dari satu pengadilan yang berkuasa mengadili dengan syarat-syarat yang sama kuatnya.
Dalam kemiliteran apapun yang kita lakukan selalu berdasarkan sistem komando yang menegaskan adanya perbedaan strata yang sangat jelas antara atasan dan bawahan. Hal ini semata-mata untuk mencetak prajurit TNI yang disiplin dan selalu menghormati atasannya, sehingga apapun yang diperintahkan oleh atasan akan langsung dikerjakan. Dapat kita bayangkan apabila tidak ada sistem komando dalam militer, seorang bawahan pasti akan selalu menentang atasannya jika tidak sesuai dengan keinginannya. Begitu kentalnya sistem komando dalam militer hingga berimplikasi pada perbedaan kompetensi dalam proses persidangan maupun tempat menjalani hukuman pidana. Untuk perwira, mereka menjalani masa penahanan ditempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yg ditunjuk ankum.
Sedangkan bintara dan tamtama, mereka menjalani masa tahanannya di rutan atau bilik penjara atau tempat lain yang ditunjuk ankum. Ini adalah buah dari sistem
4 Dini Dewi Harianti, Sistem  Peradilan  Militer  di  Indonesia  :  Tinjauan  Teoritis,  Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional (Refika Aditama 2017).[2].

## 944 Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
komando dan akan terlihat sangat diskriminatif apabila kita melihatnya dari sudut pandang warga biasa. Namun bagi para prajurit, hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan memang seharusnya seperti itu. 5

## Prajurit Siswa Pelaku Tindak Pidana Tunduk Pada Peradilan Militer
Menjadi seorang prajurit TNI tidaklah mudah, dibutuhkan latihan fisik yang berat dan tubuh yang sehat serta mental yang kuat agar dapat diterima menjadi anggota TNI. Karena TNI sendiri memiliki tugas yang sangat berat yakni bertugas melindungi Negara kita tercinta Indonesia dengan segenap jiwa raganya sekaligus sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Maka dari itu bagi para siswa yang masih sekolah dan ingin melanjutkan untuk menjadi seorang prajurit TNI harus mempersiapkannya jauh hari. Pertama-tama harus dipersiapkan terlebih dahulu mental kita, setelah mental tertata rapi kemudian lakukan latihan fisik yang rutin setiap hari dengan sungguh-sungguh. Diharapkan setelah melakukan latihan fisik yang rutin akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan ideal sehingga dapat lolos seleksi penerimaan calon taruna Akmil, Bintara, maupun Tamtama. Salah satu persyaratan penerimaan calon taruna baik Akmil, Bintara, maupun Tamtama adalah paling rendah berumur 17 tahun 9 bulan. Hal ini berarti dimungkinkan terdapat militer yang belum dewasa pada saat masa pendidikan pertama.
Selama menjalani Pendidikan Pertamanya, Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit dan secara otomatis juga tunduk pada Peradilan Militer. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 yang berbunyi:
1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
5 Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Pidana Militer (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019).[8].
berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.
Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun seorang Prajurit Siswa masih menjalani pendidikan pertamanya, ternyata sudah dipersamakan dengan prajurit TNI sekalipun Prajurit Siswa tersebut masih belum dewasa. Namun terhadap Prajurit Siswa yang belum dewasa tetap diberikan ketentuan khusus jika sewaktu-waktu melakukan tindak pidana.
Penundukkan demikian dilakukan dan terjadi dalam berbagai konteks hukum. Pertama, terdapat pengkhususan hukum materiil yang secara sui generis berlaku bagi militer, yaitu hukum militer dan hukum pidana umum. Dan dikemiliteran memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan anggotanya, selama perlakuan tersebut masih dalam batas kewajaran. Kedua, seorang prajurit harus memberi contoh yang baik dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat karena pada dasarnya TNI juga merupakan manusia biasa. Ketiga, seorang prajurit dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang sangat berbahaya yaitu ancaman keamanan negara baik dari dalam maupun luar negeri. Keempat, seorang prajurit harus dibiasakan untuk patuh terhadap komandannya karena mereka terikat pada sistem komando yang sangat membatasi ruang gerak mereka. Ini diperlukan agar prajurit tidak mudah membangkang terhadap atasannya dan berlaku sewenang-wenang. Beberapa hal tersebut menjadi dasar mengapa Prajurit Siswa harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit. Harapannya agar Prajurit Siswa tidak main-main dengan institusi militer dan siap secara jiwa dan raga mengamalkan ilmunya saat menjalani Pendidikan Pertama setelah dilantik menjadi seorang prajurit TNI sejati.

## Prajurit Siswa Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang sangat mendasar dalam ilmu hukum pidana, karena dibentuk dari kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga harus diberikan arti yang sifatnya ilmiah dan jelas sehingga memisahkan dengan

## Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
pengertian yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari. 6 Ada dua istilah perbuatan pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit dan istilah delict ,
keduanya memiliki makna sama. Delict diterjemakan dengan delik saja, sedangkan strafbaar feit dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang bermacam-macam, karena para sarjana hukum di Indonesia masih belum sepakat mengenai alih bahasa ini.
Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan pelanggaran pidana. Namun dengan banyaknya istilah tersebut belum jelas apakah dengan mengalihkan bahasa dari strafbaar feit itu, juga akan mengalihkan makna dari pengertiannya. 7 Menurut Van Hamel dan Noyon Langemayer, mengatakan bahwa strafbaar feit itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Dalam militer tindak pidana yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua, yakni: 8
1.  Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militeire Delict)
Merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam :
-  Pasal 73 KUHPM yang berbunyi:
Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.
6 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Ghalia Indonesia 1993).[124].
7 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2 (Pradnya Paramita 1997).[15].
8 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Mandar Maju 2006).[27].
-  Pasal 87 KUHPM yaitu kejahatan desersi:
Ayat 1 : Diancam karena desersi militer:
ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari.
ke-3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakadilan tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan pada pasal 85.
Ayat 2 : Desersi  yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penajra maksimum dua tahun delapan bulan.
Ayat 3 : Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
-  Pasal 118 KUHPM, yaitu meninggalkan pos penjagaan : Ayat 1: Penjaga  yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.
2.  Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militerire Delict) Merupakan perbuatan yang dilarang namun sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain sedangkan ancaman hukumannya ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer sehingga perbuatan  perundang-undangan lain yang jenisnya sama diatur kembali dalam kitab undang-undang hukum pidana militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat sesuaikan dengan kekhasan militer. Contoh tindak

## Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
pidana militer campuran yaitu :
-  Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tapi apabila dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan dalam KUHPM.
-  Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP, tapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.
Jadi walaupun telah diatur ketentuan tentang pemberatan ancaman pidana dalam KUHP Pasal 52, ancaman pidana tersebut dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu perlu diatur dalam KUHPM secara khusus. Maksud dari kekhususan itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula. 9

## Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berstatus sebagai Prajurit Siswa
Pertanggungjawaban pidana membahas tentang dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Berbeda dengan perbuatan pidana yang hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Permasalahan tentang penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diancamkan tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan pidana dia mempunyai kesalahan. Karena asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”(Geen straf zonder schuld). Ukuran seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada aturannya atau belum. Jika sudah ada aturannya, dapat dikatakan orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, sebaliknya apabila belum ada aturannya, maka segala perbuatan atau tindakan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Sehingga perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak terdapat kesalahan didalamnya.  Hal inilah yang disebut dengan asas legalitas. 10
Berbicara tentang kesalahan, pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Berdasarkan pandangan common law system, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan fisik pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. 11
Kemudian bagaimana dengan pelaku tindak pidana yang masih belum dewasa atau berumur dibawah 18 tahun. Seperti yang telah dijelaskan diatas usia merupakan dasar menentukan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang. Ada batasan usia dimana seseorang tidak dapat dihukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya anak yang berumur dibawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mereka hanya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Tetapi anak yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tentu saja dengan cara – cara dan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa.
Prajurit siswa telah disamakan dengan prajurit dalam hal terjadi pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 65 ayat (1) UU TNI. Sehingga prajurit siswa secara otomatis juga tunduk pada Peradilan Militer sekalipun ia masih dibawah umur. Disini berlaku asas lex specialis systematic (kekhususan yang sistematikal), yakni
10 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit. [63].
11 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas,  Teori,  dan  Penerapannya  Edisi  Pertama (Prenadamedia Group 2016).
[36].

## 950 Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
suatu asas yang diterapkan ketika terjadi dua aturan khusus yang bertentangan atau sama. Pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu materi atau norma yang bertentangan, kemudian dari pertentangan norma tersebut harus diutamakan aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus. Maksudnya, norma yang lebih khusus tersebut haruslah memuat rasa keadilan atau kualifikasi dari pelanggaran yang dibuat. Dalam menentukan aturan khusus mana yang akan dipakai diperlukan penafsiran secara mendalam dan teliti, karena jika tidak tepat akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang dirugikan. 12
Dengan demikian, karena seorang prajurit siswa tersebut masih dibawah umur, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap melekat kepadanya. Selain itu, ketika berkaitan dengan anak, kekhususan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengalahkan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sehingga, ketika prajurit siswa yang belum dewasa telah melakukan tindak pidana akan diadili di Pengadilan Militer namun dalam proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip- prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanpa mengurangi hak-haknya sebagai anak. Seperti diberlakukannya upaya Diversi, memperoleh bantuan hukum dan pendampingan orang tua ketika proses penyidikan, kemudian persidangan tertutup tanpa mengekspos identitas anak, dan juga persidangan non-formal yaitu tanpa memakai pakaian toga. Hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan agar masa depan prajurit siswa pelaku tindak pidana yang belum dewasa masih bisa terselamatkan sebagai generasi penerus bangsa.
Perlindungan terhadap anak harus dijunjung tinggi karena untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak hanya diposisikan sebagai
12 ‘Pengertian Asas Lex specialis sistematis’ , (Terus Berjuang, 2017) <https://www.terusber - juang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html>, accessed 30 Oktober 2019.
objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

## Kesimpulan
Kewenangan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit, dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit sehingga secara otomatis juga menundukkan diri pada Peradilan Militer. Hal ini telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jadi apabila terdapat seorang prajurit siswa yang belum dewasa telah melakukan tindak pidana akan tetap diadili di Pengadilan Militer.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Sedangkan dalam penerimaan calon taruna baik melalui jalur Akmil, Bintara, maupun Tamtama disebutkan bahwa pendaftar harus berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan pertama. Ini menunjukkan bahwa institusi militer masih menerima prajurit yang dibawah umur. Sehingga penegakan hukum terhadap prajurit siswa yang belum dewasa yang telah melakukan tindak pidana adalah tetap diadili di Pengadilan Militer namun dalam proses persidangannya tetap mengacu pada prinsip- prinsip Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

## 952 Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
Anak seperti diberlakukannya upaya Diversi, kemudian persidangan tertutup, dan juga persidangan non-formal yaitu tanpa memakai pakaian toga. Dengan demikian hak-hak sebagai anak tetap terlindungi dan terpenuhi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama, (Prenadamedia Group 2016).
Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana (Ghalia Indonesia 1993).
Dini Dewi Harianti, Sistem  Peradilan  Militer  di  Indonesia:  Tinjauan  Teoritis, Praktis,  Perbandingan  Hukum  dan  Pembaruan  Hukum  Nasional (Refika Aditama 2017).
Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Pidana Militer (2019).
Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, (Pradnya Paramita 1997).
Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Mandar Maju 2006).

## Laman
Edy Irawan, ‘Prajurit Siswa yang Ditangkap saat Pendidikan Tamtama TNI Diperiksa di Polres Bima’, (Sindo News , 2019), <https://daerah.sindonews. com/read/1390890/174/prajurit-siswa-yang-ditangkap-saat-pendidikan- tamtama-tni-diperiksa-di-polres-bima-1553769540>
Lanud_smo, ‘Upacara Pemberhentian dengan Tidak Hormat 2 Orang Siswa Semata PK TNI AU Angkatan-77’, (Berita TNI Angkatan Udara, 2019), <https://tni- au.mil.id/upacara-pemberhentian-tidak-hormat-2-orang-siswa/>
Penerimaan Calon Taruna Akmil, (Rekrutmen TNI Angkatan Darat, 2019) <http:// ad.rekrutmen-tni.mil.id/berita/persyaratan/taruna-akmil>
Pengertian Asas Lex specialis sistematis , (Terus Berjuang, 2017) <https://www. terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html>

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

## Mochamad Zaenal: Anak Pelaku Tindak...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--