INOVASI KEBIJAKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (STUDI PADA KAWASAN EKOWISATA SITUTERATE DESA SITUTERATE KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG)
Ahmad Sururi 1 1 Program Studi Administrasi Publik Universitas Serang Raya Alamat Korespodensi: ahmadbroer@gmail.com
Abstract
The purpose of this study is to analyze how public participation in handling and  management  of  Ecotourism  Area  and  develop  innovation  model  of public participation policy in Management and Development of Ecotourism Area Situterate Cikande Sub-District, Serang District. The research method used is descriptive  qualitative  with  primary  data  collection  techniques in the form of interview, observation and documentation. The results showed that  public  participation  in  tourism  handling  and  management  in  the ecotourism  area  Situterate  Cikande  Serang  Regency  has  not  been  done optimally,  the  public  is  still  positioned  as  an  object,  passive  and  not  yet have  a  high  level  of  awareness  in  the  management  and  development  of ecotourism areas.
Keyword: Policy Innovation, Public Participation, Tourism Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan Kawasan Ekowisata dan mengembangkan  model  inovasi  kebijakan  partisipasi  masyarakat  dalam Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan  Ekowisata  Kecamatan Sitondoate Cikande, Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  primer berupa  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  penanganan  dan pengelolaan  kepariwisataan  di  kawasan  ekowisata  Situterate  Cikande Kabupaten  Serang  belum  dilakukan  secara  optimal,  masyarakat  masih diposisikan  sebagai  objek,  pasif  dan  belum  memiliki  tingkat  kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan dan pengembangannya.
Kata Kunci: Inovasi Kebijakan, Partisipasi Publik, Pariwisata
Pendahuluan
Sektor  Pariwisata  mempunyai  kekuatan  sinergik  dan  memiliki keterkaitan  yang  erat  sekali  dengan  berbagai  sektor-sektor  pembangunan lainnya.  Berkembangnya  pariwisata  di  suatu  daerah  akan  mendorong penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan berskala kecil  dan  menengah  yang  dikelola  oleh  masyarakat  lokal.  Dalam  hal  ini terbangun prinsip konektivitas antara berbagai sektor pembangunan dalam suatu  wilayah  kawasan  pariwisata  yang  memberikan  dampak  baik  secara ekonomis  maupun  sosial.  Oleh  sebab  itu  pengelolaan  dan  pengembangan sektor pariwisata disuatu wilayah atau daerah harus menjadi fokus perhatian stakeholder pembangunan pariwisata.
Kabupaten  Serang  sebagai  salah  satu  daerah  di  Provinsi  Banten memiliki beragam destinasi wisata yang memiliki potensi yang sangat besar. Tercatat  terdapat  79  (tujuh  puluh  sembilan)  objek  wisata  di  Kabupaten Serang  yang  tersebar  dalam  berbagai  destinasi  objek  wisata  seperti  11 (sebelas)  objek  wisata  alam,  2  (dua)  objek  wisata  buatan,  34  (tiga  puluh empat) objek wisata bahari/pantai/marina, 8 (delapan) objek wisata tirta, 19 (sembilan  belas)  objek  wisata  sejarah,  1  objek  wisata  suaka  alam  dan  4 (empat) objek wisata budaya/seni dan kerajinan. (data base kepariwisataan, Disporapar,  2018).  Dengan  jumlah  tersebut,  pemerintah  Kabupaten  Serang optimis  sektor  pariwisata  dapat  menjadi  salah  satu  sektor  unggulan  yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Serang.
Perkembangan  banyaknya  wisatawan  yang  datang  langsung  ke Kabupaten Serang dapat dilihat dari kunjungan wisatawan yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Serang Tahun  Objek wisata  Wisata ziarah Jumlah 2013 6.583.246 4.816.198 11.399.444 2014 6.107.998 1.805.052 7.913.050 2015 3.488.152 8.084.765 11.572.917
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, tahun 2016
Kecenderungan  belum  signifikannya  perkembangan  jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang disebabkan karena belum adanya  kalender  wisata  yang  berfungsi  untuk  menarik  minat  wisatawan berkunjung  ke  lokasi  wisata  yang  ada  di  Kabupaten  Serang. http://www.radarbanten.co.id/ pemkab-serang-belum-miliki-kalender- wisata (diakses  pada  tanggal  02  Oktober  2017)  sehingga  menyebabkan potensi  pariwisata  belum  dapat  berjalan  secara  optimal.  Disisi  lain  sinergi antara  pemerintah, masyarakat  dan swasta dalam melakukan penataan dan pengelolaan  pariwisata  belum  berjalan  dengan  baik  sehingga  kegiatan- kegiatan  event  wisata  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Serang belum dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Selain  itu  terdapat  berbagai  persoalan  terkait  dengan  masih  belum signifikannya  tingkat  kunjungan  wisatawan  ke  Kabupaten  Serang  seperti konsep  penataan  dan  pengelolaan  destinasi  wisata  yang  masih mengedepankan  ego  sektoral,  ketidakmampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merespon  isu  dan  agenda  pariwisata  publik,  belum  tersusunnya  agenda kalender wisata dan masih minimnya  kreatifitas pengelola destinasi wisata. Persoalan-persoalan  tersebut  apabila  dibiarkan  maka  akan  menyebabkan potensi pariwisata yang dimiliki tidak akan berkembang dengan baik.

## Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan dan……………………. (Ahmad Sururi)
Salah  satu  potensi  wisata  di  Kabupaten  Serang  yang  cukup  menarik untuk dikembangkan melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta adalah kawasan ekowisata Situterate yang terletak di Desa Situterate Kecamatan  Cikande  Kabupaten  Serang.  Kawasan  dengan  sebagian  besar penduduk  berprofesi  sebagai  petani  dan  pedagang  pada  saat  ini  menjadi salah satu destinasi kunjungan wisata di Kabupaten Serang. Nama Situterate ini berasal dari banyaknya tanaman teratai yang dahulu memenuhi area situ. Kawasan ekowisata Situterate yang memiliki luas 27 hektar ini sebelumnya adalah danau yang hanya dipenuhi tanaman teratai dan tidak memiliki fungsi sama  sekali.  Setelah  dilakukan  penataan  dan  pengelolaan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Serang  melalui  Dinas  Pemuda  Olah  Raga  dan Pariwisata  (DISPORAPAR)  Kabupaten  Serang  sebagai leading  sector dan dukungan  masyarakat  sekitar  pada  saat  ini  danau  tersebut  telah  menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Serang dan pada tahun 2015 objek  wisata  ini  telah  diresmikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Serang menjadi kawasan ekonomi wisata Serang Timur.
Berdasarkan  data  diperoleh  bahwa  jumlah  pengunjung  di  Kawasan Ekowisata  Situterate  hingga  2017  diperkirakan  sudah  mencapai  11.520 pengunjung  yang  terdiri  dari  120  pengunjung  setiap  minggunya  baik  dari wisatawan  lokal  maupun  wisatawan  asing.  Wisatawan  dapat  menikmati beberapa  wahana  permaianan  seperti  perahu  bebek  dan  naga  yang  dapat disewa  dengan  harga  Rp  10.000,-/15  menit  selain  itu  fasilitas  lain  yang disediakan  adalah  gazebo  dan  warung-warung  yang  tersedia  di  kawasan ekowisata  tersebut.  Pemerintah  Kabupaten  Serang  berencana  menjadikan danau  ini  sebagai  pusat  wisata  dan  pusat  ekonomi  masyarakat  serta memfasilitasi  berbagai  sarana  penunjang.  Menurut  rencana  13  hektar wilayah  dari  kawasan  tersebut  akan  dibangun  alun-alun  sebagai  sarana penunjang  berbagai  kegiatan  dalam  pengembangan  ekowisata.  Dengan berbagai  fasilitas  yang  disediakan  tersebut,  diharapkan  dapat  membuka peluang  ekonomi  bagi  masyarakat  dengan  membuka  usaha  kecil  disekitar kawasan  ekowisata,  membuat  wahana  permainan,  pemanfaatan  lahan sebagai  tempat  parkir  dan  sebagainya.  Mbaiwa  (2011)  and  Zhang  (2012) stated  that  tourism  village  development  is  able  to  provide  many  benefits, including  (1)enhancing  the  rural  collective  economy,  (2)beautifying  the  rural appearance, (3)strengthening the rural civilization construction, (4)increasing the  community  incomes,  (5)changing  on  community  traditional  livelihood activities  and  lifestyles,  and  (6  reducing  the  urban-rural  gap  and  building  a harmonious society. Certainly, an establishment of village tourism should offer an opportunity for the community to improve their houses and neighborhood. For this reason, activities of tourism village need the participation of the local community . (Sesotyaningtyas & Manaf, 2014). Dalam Undang-undang Nomor 10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  dalam  pasal  19  ayat  2  disebutkan bahwa  setiap  orang  atau  masyarakat  dalam  atau  di  sekitar  destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan  atau  pengelolaan.  Oleh  sebab  itu  partisipasi  masyarakat  secara  aktif
mulai  dari  proses  perencanaan  sampai  dengan  pengelolaan  dan pengembangan  pariwisata  menjadi  penting,  dalam  hal  ini  mendorong partisipasi publik menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan  potensi  dan  sumber  daya  masyarakat  kawasan  pariwisata melalui sebuah model konseptual partisipasi publik.
Akan  tetapi  terdapat  beberapa  permasalahan  terkait  partisipasi publik  dalam  pengelolaan  Kawasan  Ekowisata  Situterate  seperti  belum konsistennya keterlibatan masyarakat dan cenderung masih bersifat parsial, partisipasi  hanya  dilakukan  pada  situasi  dan  kondisi  jumlah  kunjungan wisatawan  sedang  meningkat  terutama  pada  saat  hari  libur  nasional. Berbagai  permasalahan  tersebut  disebabkan  karena  belum  adanya keseragaman  pemahaman  partisipasi  masyarakat  dalam  penanganan  dan pengelolaan kawasan Ekowisata Situterate antara pemerintah daerah selaku perencana  pembangunan  dan  masyarakat.  Selain  itu  masih  terdapat kecenderungan  bahwa  Pemerintah  Daerah  belum  sepenuhnya  memberikan kepercayaan  kepada  masyarakat  dalam  pengelolaan  kawasan  pariwisata sehingga partisipasi publik belum berjalan secara optimal.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana partisipasi publik dalam pengelolaan dan pengembagan Kawasan Ekowisata dan menganalisis pengembangan model inovasi kebijakan partisipasi publik dalam  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan  Ekowisata  Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

## Kerangka Teori
Bahwa  inovasi  kebijakan  menjadi  menjadi  kata  kunci  bagi keberlanjutan  organisasi  sektor  publik  maupun  sektor  privat, policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it (Walker dalam  Tyran  &  Sausgruber,  2003:  4),  “ Innovation  policy  is  increasingly conceived  as  the  shared  responsibility  of  national  and  subnational governments,  yet  most  countries  are  struggling  with  multilevel  governance. Kata inovasi kebijakan didefinisikan secara sederhana yaitu, innovations are new  ideas,  or  “the  process  to  undertake  a  change  in  one  or  more  of  many aspects of production, distribution, and consumption of economic goods ” (Beije, 2000 dalam Shavinina, 2003) sehingga sebagai sebuah gagasan atau proses, inovasi  kebijakan  bersifat  multi  aspek  dan  dapat  dilihat  dalam  perspektif kebaruan dan sebagai kebijakan adopsi suatu negara, policy  innovation is  a policy which is new to  the  states adopting it, no matter how old the program may  be  or  how  many  other  states    may  have  adopted  it .  (Walker,  Tyran  & Sausgruber,  2003:4).  Dan  untuk  memperkuat  pendapat  bahwa  inovasi kebijakan  mengandung  unsur  kebaruan,  disebutkan  bahwa  pertama, Policy innovation:  new  policy  direction  and  initiatives (inovasi  kebijakan).  Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti  bahwa  setiap  kebijakan  (publik)  yang  dikeluarkan  pada  prinsipnya harus  memuat  sesuatu  yang  baru;  kedua, Innovations  in  the  policy-making
process (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya  adalah  pada  inovasi  yang  mempengaruhi  proses  pembuatan  atau perumusan  kebijakan;  ketiga Policy  to  foster  innovation  and  its  diffusion . Kebijakan  yang  dimaksud  adalah    kebijakan  yang  khusus  diciptakan  untuk mendorong  dan  mengembangkan,  dan    menyebarkan    inovasi    di    berbagai sektor. (Albury, 2003 dalam Sururi, 2017 : 98)
Inovasi  kebijakan  memiliki  peranan  penting  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  dapat  diterapkan  dalam  berbagai  kebijakan seperti  pendidikan,  sosial  dan  keuangan. Innovation  policies  are  central  to growth agendas in most countries, but have figured much less prominently in strategies  to  promote  social  inclusion.  Other  policy  areas  such  as  education, social  and  about  market  policies,  competition  and  tax  policies  have traditionally  played  a  stronger  role  in  fostering  more  inclusive  societies, (Planes-Satorra,  S.  and  C.  Paunov  (2017).  Selanjutnya  dikemukakan  bahwa most innovation policies focus on : providing appropriate incentives to promote innovation activities, in both the private and public sectors (e.g. tax incentives for  R&D,  grants  for  R&D,  venture  capital),  1).investing  in  public  R&D infrastructure  (e.g.  public  research  laboratories);  2).removing  barriers  to innovation  and  entrepreneurship  (e.g.  anti-competitive  practices  preventing market  entry,  overly  strict  conditions  for  start-ups  to  access  credit); 3).improving  the  framework  conditions  for  innovation  (e.g.  science  and technology education, mechanisms to facilitate interaction among participants in  the  innovation  system,  measures  to  promote  the  mobility  of  public researchers), (Planes-Satorra, S. and C. Paunov 2017) Kemudian kebijakan inovasi dapat dilihat dalam berbagai kategori, the use  of  new  management  practices  and  organization  structures,  the development and retention of skilled personnel, new ways of securing ﬁnancial resources, and new ways of managing the interface with government and other external agencies are also forms of innovation (Mehta and Joshi, 2002). Contoh dari  kebaruan  praktek-praktek  dalam  manajemen  dan  struktur  organisasi misalnya  melakukan  restrukturisasi  organisasi  dengan  tujuan  efisiensi, mengembangkan  keterampilan  individu  dengan  mengadakan  berbagai pendidikan  dan  pelatihan,  meningkatkan  pengamananan  sumber  keuangan melalui  investasi  organisasi  dan  praktek  inovasi  dengan  kerjasama  antara pemerintah  dan  lembaga  eksternal  lainnya.  Selanjutnya  terdapat  beberapa klasifikasi  perilaku  inovasi  yang  berdampak  pada  tujuan  partisipasi  yang terdiri  dari: inovator (pendiri), early  adopter (pelopor), early  majority (penganut  dini), late  majority (penganut  lambat)  dan laggards (kelompok yang  tidak  bersedia  berubah),  (Rogers,  1971  dalam  Mardikanto,  2014). Menurut  Rogers,  perilaku  inovatif  penting  dipahami  karena  meskipun kelompok  pendiri dan pelopor cepat  mengadopsi inovasi akan tetapi dalam prosesnya  tidak  bisa  dijadikan  panutan  karena  kondisi  sosial  ekonomi  dan keberanian  mengambil  resiko  berada  jauh  di  atas  rata-rata  sebagian  besar kelompok  masyarakat  yang  lain.  Oleh  sebab  itu  pusat  perhatian  difokuskan kepada  kelompok  penganut  dini  dan  kelompok  penganut  lambat  dengan
menempatkan  kelompok  ketiga  sebagai  panutan  karena  relatif  memiliki status  sosial  ekonomi  dan  keberanian  mengambil  resiko  yang  tidak  banyak berbeda dengan sebagian besar anggota masyarakatnya.
Konsep  partisipasi  publik  saat  ini  sudah  menjadi  paradigma  dalam pengelolaan  pembangunan  berbagai  sektor.  Partisipasi  merupakan  suatu bentuk  khusus  dan  interaksi  dan  komunikasi  yang  berkaitan  dengan pembagian  kewewenang,  tanggungjawab  dan  manfaat.  (Verhangen,  1979 dalam  Mardikanto,  2014)  dari  seluruh  masyarakat  dalam  upaya meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat.  Dan  tumbuhnya  interaksi  dan komunikasi  tersebut,  dilandasi  oleh  adanya  kesadaran  yang  dimiliki  oleh yang bersangkutan (Mardikanto, 2014:197) dalam hal ini adalah masyarakat sekitar objek wisata. Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam proses pembangunan khususnya dalam pengembangan kawasan ekowisata, masyarakat  diajak  untuk  berperan  serta  dan  didorong  untuk  berpartisipasi karena  masyarakat  dianggap  mengetahui  tentang  permasalahan  dan kepentingan  atau  kebutuhan  mereka,  mereka  memahami  tentang  keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya. (Rahardjo Adisasmita, 2013 : 80). Public  participation  in  tourism  can  be  viewed  from  at  least  two perspectives:  in  the  decision-making  process  and  in  the  benefits  of  tourism development  (Figure  1)  (McIntosh  and  Goeldner  1986;  Wall  1995). Participation  in  the  former  generally  refers  to  empowering  local  residents  to determine  their  own  goals  for  development,  and  consulting  with  locals  to determine  their  hopes  and  concerns  for  tourism. (Timothy,  1999) . Publik diposisikan sebagai subjek pengambilan keputusan dan memeroleh manfaat dalam  pembangunan  pariwisata  tersebut.  Dengan  demikian,  sebagai  sektor yang  memiliki  dampak  multisektoral,  sektor  pariwisata  perlu  mendapatkan pengelolaan  dan  pengembangan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak terutama masyarakat sekitar kawasan pariwisata.
Selanjutnya  dikatakan  ada  beberapa  alasan  utama,  yaitu  : Pertama adalah fokus utama  dan tujuan akhir  dari pembangunan, karena partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek  dalam  pembangunan  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka memanusiakan masyarakat. Kedua paritisipasi menimbulkan rasa harga diri dan    meningkatkan  harkat  dan  martabat. Ketiga partisipasi  dipandang sebagai pencerminan hak-hak individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka  sendiri. Keempat partisipasi  merupakan  cara  yang  efektif membangun  kemampuan  masyarakat  untuk  pengelolaan  program pembangunan  guna  memenuhi  khas  daerah.  Dilihat  dari  tujuan  tersebut maka itu sebabnya mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang  permasalahan  dan  kebutuhan,  baik  itu  dalam  bidang  lingkungan, sosial dan ekonomi. (Rahardjo Adisasmita, 2013 : 82)
Berbagai  penelitian  tentang  konsep  ekowisata  sudah  banyak dilakukan, diantaranya penelitian tentang konsep ekowisata berbasis  modal
sosial masyarakat desa, dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa modal jaringan, kepercayaan, norma dan partisipasi masyarakat, merupakan modal  sosial  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  mengembangkan ekowisata.  (Purwodadi,  Pasuruan,  &  Baksh,  2013).  Meskipun  demikian konsep tentang bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat secara holistik dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  ekowisata  perlu  terus  dioptimalkan melalui  berbagai  inovasi  partisipatif  yang  mampu  memberikan  kemudahan bagi  publik  sehingga  modal  sosial  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  memiliki dampak  dan  manfaat  untuk  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat. Sedangkan  penelitian  lain  menyebutkan  bahwa  potensi  ekowisata  berbasis masyarakat  dengan  melihat  3  (tiga)  dimensi  yaitu  dimensi  sosial,  ekonomi dan politik. (Tanaya & Rudiarto, 2014) Secara substansi konsep tiga dimensi tersebut  merupakan  faktor-faktor  pendukung  keberhasilan  potensi ekowisata  yang  harus  diperhatikan  oleh  stakeholders  kebijakan  pariwisata. Dalam  hal  ini  konsep  3  dimensi  tersebut  perlu  dibarengi  dengan  inovasi partisipasi publik dalam mendukung potensi ekowisata berbasis masyarakat dapat  berjalan  secara  optimal.  Menurut  Nugroho  (2016  :15),  ekowisata adalah  suatu  kegiatan  perjalanan  wisata  yang  dikemas  secara  professional, terlatih  dan  memuat  unsur  pendidikan  sebagai  suatu  sektor  atau  usaha ekonomi,  yang  mempertimbangkan  warisan  budaya,  partisipasi  dan kesejahteraan  penduduk  lokal  serta  upaya-upaya  konservasi  sumber  daya alam dan lingkungan.
Pengelolaan  sumber  daya  pariwisata  sektor  publik  seperti  kawasan ekowisata  secara  demokratis  dapat  dicapai,  terutama  jika  tiga  syarat dipenuhi  (bdk.  Elliot,  1997  dalam  Damanik,  2005),  yaitu  sebagai  berikut  : pertama, peran sebagai stakeholder didefinisikan secara jelas dan dijalankan secara  konsisten,  yakni  siapa  melakukan  apa  dan  dengan  konsekuensi bagaimana.  kedua,  ada  aturan  main  yang  jelas,  mengikat  dan  adil  bahwa pemanfaatan  sumberdaya  pariwisata  harus  ditinjau  setiap  saat  apabila hasilnya merugikan salah satu pihak. Ketiga, sumberdaya pariwisata dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu pada tataran implementatif, diperlukan  sinergisitas  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  dengan dukungan  dari  pihak  swasta,  dalam  hal  ini  pemerintah  Daerah  harus mempunyai design kebijakan  pengembangan  pariwisata  dengan  melibatkan pihak swasta untuk melakukan pendekatan inisiatif kepada masyarakat agar mau  berpartisipasi,  dengan  pendekatan  konsep  dan  membangun pemahaman  bahwa  masyarakat  layak  dan  mampu  diberikan  kesempatan untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan ekowisata  situterate.  Pemerintah  dituntut  untuk  merumuskan  suatu  desain kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  membuka  peluang  luas  bagi masyarakat  tidak  saja  untuk  ikut  merencanakan  kegiatan  dan  sasaran- sasaran  pembangunan  pariwisata  akan  tetapi  juga  turut  serta  menikmati hasil  yang  diperoleh  secara  adil.  (Damanik,  2005).  Dengan  menempatkan masyarakat  sebagai  subjek  yang  berperan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  maka  akan  menumbuhkan  ruang  partisipasi  bagi
publik  secara  aktif  dikarenakan  mendapatkan  kepercayaan  dan  tanggung jawab dalam pengembangan kawasan ekowisata.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.  Sumber  data  terbagi  menjadi  sumber  data  primer  melalui wawancara  dan  observasi.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi seperti buku, jurnal dan artikel surat kabar. Sedangkan teknik pemilihan key informan dilakukan melalui purposive sampling .  Keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber  dan  teknik analisis  data  menggunakan  model  analisis  Miles  dan  Huberman  (1984) melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Partisipasi  publik  dalam  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan Ekowisata
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  publik  dalam penanganan  dan  pengelolaan  pariwisata  di  kawasan  ekowisata  Situterate Cikande  Kabupaten  Serang  belum  dilakukan  secara  optimal,  publik  masih diposisikan  sebagai  objek,  bersifat  pasif  dan  belum  memiliki  tingkat kesadaran  yang  tinggi  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan ekowisata.  Sekalipun  wujud  partisipasi  itu  ada,  bentuknya  lebih  pada pengelolaan  usaha-usaha  berskala  kecil  karena  terlalu  dominannya  pihak pemerintahan  desa  dan  Kabupaten  dalam  pengelolaan  kawasan  ekowisata tersebut.  Fasilitas  yang  ada  seperti  gazebo,  perahu  bebek  dan  area  parkir sebagian besar dikelola oleh pihak Pemerintah Desa dan belum memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat.
Kemudian  dalam  menganalisis  bagaimana  partisipasi  publik  dalam penanganan  dan  pengelolaan  kawasan  ekowisata  Situterate  Cikande Kabupaten  Serang  dan  bagaimana  tumbuh  dan  kembangnya  partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok,  (Slamet dalam  Mardikanto  2014  :  207)  yaitu,  Pertama  adanya  kesempatan  yang diberikan  masyarakat  untuk  berpartisipasi;  berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat  kesadaran  dari  masyarakat untuk  berpartisipasi  masih  sangat  rendah,    sosialisasi  yang  diakukan  oleh pihak pemerintah desa maupun pengelola dalam kegiatan musyawarah desa belum dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
Kedua,  adanya  kemauan  masarakat  untuk  berpatisipasi;  partisipasi yang  diharapkan  dalam  tahap  ini  adalah  bagaimana  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  proses  pengelolaan  dan  pengembangan  objek  wisata, partisipasi masyarakat dianggap penting, karena masyarakat itu sendiri yang lebih  mengetahui,  tentang  permasalahan  dan  kebutuhan  baik  itu  dalam bidang  lingkungan,  sosial  dan  ekonomi  termasuk  dalam  hal  ini  proses pembangunan  atau  pengembangan  kawasan  ekowisata,  partisipasi
masyarakat  dapat  diwujudkan  mulai  dari  perencanaan,  pembangunan,  dan kegiatan  wisata  serta  menikmati  kesejahteraan.  (Quebec  dalam  Nugroho, 2015:15).  Ketiga,  adanya  kemampuan  masyarakat  untuk  berpartisipasi. Bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  diharapkan  dalam  tahap  ini  adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat  dilakukan  yang  nantinya  bertujuan  untuk  memperbaiki  mutu hidupnya,  partisipasi  merupakan  perwujudan  kesadaran  dan  kepedulian serta  tanggungjawab  masyarakat  terhadap  pentingnya  pembangunan  yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka, (Mardikanto, 2015:197) Artinya,  melalui  partisipasi  yang  diberikan,  berarti  benar-benar  menyadari bahwa  kegiatan  pembangunan  bukanlah  sekedar  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  (aparat)  pemerintah  sendiri,  tetapi  juga  menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.
Pengelolaan  dan  pengembangan  potensi  kawasan  ekowisata  dengan melibatkan  partisipasi  publik  menjadi  bagian  penting  dalam  mendorong keberhasilan  pembangunan  pariwisata  secara  berkelanjutan,  hal  ini dikarenakan publik adalah yang paling memahami karakteristik dan potensi sumber  daya  lokal  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  menjadi  nilai  jual pariwisata,  selain  itu  mendorong  partisipasi  publik  sebagai  actor  utama kawasan  ekowisata  akan  memiliki sense  of  belonging yang  tinggi.  Dapat dikemukakan  bahwa  tujuan  dari  pembangunan  pariwisata  yang  melibatkan publik  diantaranya  yaitu,  1).Memberdayakan  masyarakat  melalui pembangunan pariwisata, 2).Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar  dapat  memperoleh  keuntungan  ekonomi,  sosial,  maupun  budaya  dari pembangunan pariwisata, 3).Memberikan kesempatan yan seimbang kepada semua  anggota  masyarakat,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  (Dermatoto (2013:100).
Model  inovasi  kebijakan  partisipasi  publik  dalam  Pengelolaan  dan Pengembangan  Kawasan  Ekowisata  Situterate  Kecamatan  Cikande Kabupaten Serang.
Pengembangan  model  partisipasi  publik  berbasis  kebijakan  publik menjadi  penting untuk  terciptanya sebuah proses interaksi antara berbagai stakeholder pembangunan  pariwisata.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  inovasi kebijakan  yang  dilakukan  melalui  berbagai  upaya-upaya  yang  berdimensi kebaruan  dan  kebermanfaatan  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan dampak  pada  upaya  yang  lebih  kongkrit  dan  membangun  partisipasi masyarakat secara berkesinambungan (Sururi, 2016 : 6).
Dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan  ekowisata  Situterate Cikande  Kabupaten  Serang,  peneliti  mengembangkan  model  inovasi kebijakan  melalui  sinergitas  antara  Pemerintah,  swasta  dan  masyarakat. Diperlukan  batas-batas  kewenangan  dan  intervensi  yang  jelas  antara pemerintah  selaku  regulator  dan  supervisor,  swasta  selaku  fasilitator  dan masyarakat/publik  selaku  operator.  Pertama,  Pemerintah  selaku  regulator dalam hal ini adalah menyusun regulasi atau aturan-aturan yang jelas terkait
bagaimana mekanisme  penanganan  dan pengembangan kawasan ekowisata dengan  memberikan  ruang  kepada  publik  untuk  berpartisipasi  dan  swasta sebagai  fasilitator,  selain  menjalankan  fungsi  regulator,  Pemerintah menjalankan fungsi pengawasan mekanisme pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata; Kedua pihak swasta mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat  dalam  aspek  permodalan  usaha  dan infrastruktur  pariwisata  dan  dilain  pihak,  swasta  diberikan  kesempatan untuk  mempromosikan  produk-produknya  di  kawasan  pariwisata  sehingga dalam  ini  terjadi  prinsip  konektivitas  dan simbiosis  mutualisme ;  ketiga public/masyarakat diposisikan sebagai operator dengan berbasis community development ,  dalam  hal  ini  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  dapat berpartisipasi dalam menjalankan usaha di kawasan ekowisata, menjalankan pengelolaan  retribusi  seperti  parkir  dan  toilet,  dan  berpartisipasi pengambilan  keputusan  secara  mandiri  tanpa  intervensi  Pemerintah  dan Swasta.

## Gambar 2
Pengembangan Model Inovasi Kebijakan Penanganan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Sumber : Diolah Peneliti, 2018
Fokus  dan  pendekatan  dengan  mengembangkan  sumber  daya  lokal, kemandirian  masyarakat  dalam  berpartisipasi  dengan  mengurangi ketergantungan  kepada  pemerintah  merupakan  indikator  keberhasilan pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata this differs from previous approaches  to  regional  development  through  its  focus  on  local  strengths  and advantages, and is aimed at enabling more autonomous and less dependency- based  sustainable  regional  development    (Scho  llmann  &  Dalziel  (2002,  p.  7, Shone  &  Memon,  2008), Oleh  sebab  itu  mendorong  masyarakat  untuk
- Partisipasi Berwirausaha - Partisipasi  dalam  mengelola  retribusi seperti parkir dan toilet
- Partisipasi pengambilan keputusan secara mandiri tanpa intervensi Pemerintah dan Swasta Pemerintah selaku regulator & Supervisor Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat BUMD/Swasta Selaku Fasilitator Masyarakat selaku Operator (Community Development)
- Memfasilitasi  Kebutuhan  Masyarakat dalam  aspek  permodalan  usaha  dan infrastruktur pariwisata - Mempromosikan produk-produk di kawasan pariwisata - Menyusun regulasi ekowisata
- Memastikan kegiatan Pariwisata berjalan sesuai regulasi - Melakukan pengawasan kegiatan pariwisata

## Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan dan……………………. (Ahmad Sururi)
memiliki  kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam kawasan eko wisata perlu terus dilakukan, oleh karena Eco Tourism must do more  than  create  a  series  of  activities  to  attract  visitors,  offering  them  an opportunity  to  interact  with  nature  in  such  a  way  as  to  make  it  possible  to preserve  or  enhance  the  special  qualities  of  the  site  and  its  flora  and  fauna, while allowing local inhabitants and future visitors to continue to enjoy these qualities. (Barkin,  2000),  artinya,  Ekowisata  harus  dilakukan  lebih  dari sekadar  membuat  serangkaian  kegiatan  untuk  menarik  pengunjung  akan tetapi  juga  menawarkan  kesempatan  kepada  mereka  untuk  berinteraksi dengan  alam  sehingga  memungkinkan  untuk  melestarikan  flora  dan  fauna bagi  bagi  penduduk  local  maupun  pengunjung,  selain  itu  peran  penting Pemerintah  dan  swasta  selaku  regulator  dan  fasilitator  memegang  peranan penting.
Membangun  partisipasi  publik  dalam  kawasan  eko  wisata  harus memperhatikan  kondisi-kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Salah  satu alternatif  penanganan  dan  pengembangan  kawasan  ekowisata  adalah pendekatan manajemen pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Dengan pendekatan  berbasis  komunitas,  publik  melibatkan  diri  dalam  sebuah kelompok  yang  dinamis  dan  berupaya  mengembangkan  potensi  yang dimilikinya.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengelolaan  dan pengembangan  kawasan  eko  wisata  adalah  sinergitas  dengan  menekankan pada  model  inovasi  kebijakan  partisipasi  publik  dengan  kejelasan  batas- batas  kewenangan  dan  intervensi  antara  ketiga  stakeholder  yaitu pemerintah,  swasta  dan  publik.  Prinsip-prinsip  konektivitas  dan  simbiosis mutualisme  menjadi  pendekatan  utama  agar  ketiga  stakeholder  tersebut dapat bersinergi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Partisipasi  publik  merupakan  salah  satu  prasyarat  utama  untuk keberhasilan proses pembangunan pariwisata, hal tersebut didukung dengan konsep  dan  mekanisme  partisipasi  publik  yang  mampu  memberikan  daya dukung dan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan  ekowisata  Situterate  Cikande Kabupaten Serang, terdapat 3 (tiga) modelpengembangan inovasi kebijakan yang dibangun melalui sinergitas antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
Dengan  pendekatan  dan  pengembangan  sumber  daya  lokal  dan kemandirian  masyarakat  sebagai  tujuan  utama  dalam  berpartisipasi  maka tingkat  keberhasilan  partisipasi  publik  dapat  tercapai.  Kemudian membangun  partisipasi  publik  dalam  kawasan  eko  wisata  harus memperhatikan  kondisi-kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  dan pentingnya mengembangan pendekatan manajemen  pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif Tipologi  Strategi  dan  Konsep  Desa  Pusat  Pertumbuhan .  Graha  Ilmu: Yogyakarta.
Barkin, David, 2000. “Eco Tourism : A Tool For Sustainable Development”, J IIm Pariwisata, Volume 4 Nomor 3, Mei 2000 Damanik,  J.  2005.  Kebijakan  dan  Pariwisata. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 8 (September, 2004), 331-352 Demartoto,  Argyo.2013. Pembangunan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat dalam pendidikan . UNS Press: Yogyakarta. Mardikanto,  Theresia  A.,  dkk.,  2014. Pembangunan  Berbasis  Masyarakat. Alfabeta: Bandung.
Nugroho,  Iwan.  2015. Ekowisata  dan  Pembangunan  Berkelanjutan.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar Planes-Satorra, S. and C. Paunov (2017), “Inclusive innovation policies: Lessons from international case studies”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers , 2017/02, OECD Publishing, Paris Shone C Michael & Memon P Ali, 2008. Tourism, Public Policy and Regional Development:  A  Turn  from  Neo-liberalism  to  the  New  Regionalism, Local Economy, Volume 23 Nomor 4 , November 2008, 290-304
Sururi,  Ahmad,  2017.  “Inovasi  Model  Pengembangan  Kebijakan  Ekonomi Kreatif Provinsi Banten”, Jurnal Scientium Dewan Riset Daerah Banten , Volume 6 Nomor 1, Juni 2017, 95-115
________. 2016. “Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)”,
Jurnal Sawala Prodi Administrasi Negara Unsera , 4 (3), 1-14
Timothy,  J  Dallen,  2000.  “Building  Community  Awareness  of  Tourism  in  a Developing  Country  Destination” ,  Tourism  Recreation  Research Volume.  25 (2), 2000:  111-116
Tanaya,D.R,  &  Rudiarto,  I.  2014. Potensi  Pengembangan  Ekowisata  Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang , 3 (1), 71- 81
Tyran. 2003. Diffusion of Policy Innovation .  Universität St.Gallen.