PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
konstitusional. Pemerintah memiliki peran dominan tidak  hanya dalam pembentukan hukum, tetapi juga untuk menguji hukum secara preventif. Konstitusi 1946 menampilkan pengaturan konstitusionalisme  baru    yang  membawa kehidupan  demokrasi  dengan  tetap berpegang  kepada  kebudayaan  struktur sosial  yang  menghendaki  keharmonisan dan  menghindari  konflik  secara  terbuka. Pengujian konstitusional memiliki
prosedur kerja dan metode pemikiran yang memungkin  pertentangan  dengan  struktur sosial tersebut. DAFTAR PUSTAKA Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan  Konstitusi  Suatu
Negara ,  Bandung:  Mandar  Maju, 1995.

## David  Marrani,  “Confronting    the
symbolic  position  of   the  judge in    western  European    Legal Traditions: A comparative Essay”, European  Journal  of  Legal Studies, Vol.  3, 2010. David  S.  Law,  “The  Anatomy  of  a Conservative  Court:    Judicial Review  in  Japan”, Journal  Texas Law Review , Vol. 87, 2009.
Henderson, “Law and Political Modernization  in  Japan”,    dalam Ward (Editor), Political Development  in  Japan ,  Princeton
1968.
Wo odhouse, “The Law and Politics: More Power  to  the Judge – and  to  the People?”, Parliamentary  Affairs , Vol. 54, 2001. Erwin  Chemerinsky, Constitutional  Law: Principles  and  Policies ,  Aspen
Law  &  Bussiness,  New  York,
1997. I  Gede  Dewa  Palguna, Constitutional Complaint (Pengaduan
Konstitusional)  Upaya  Hukum terhadap  Pelanggaran  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian  Konstitusional, Jakarta,
Konstitusi Press, 2005. Kota  Fukui,  “Justice  Syst em  Reform  in Japan:  The  Connection  Beetween
Conflict Management
and
Realization  General  Rules  of Law”, Osaka  University  Law Review, Vol. 51, 2004. Leon  Duguit  dalam  Alec  Stone  Sweet, “Why  Europe  Rejected  American Judicial  Review  and  Why  It  May Not  Matter  , ”  Disampaikan  dalam Faculty  Scholarship  Series ,  Yale Law School, 1 Januari 2013.
Masanobu  Kato,  “The  Role  of  Law  and Lawyers  in  Japan  and  the  United Sates”,  Birham  Young  University Law Review, 1987. Robert  Mc  Closkey, The  American Supreme  Court,  Revised  by Sanford  Levinson,  Fourth  Edition, The  University  of  Chicago  Press , Chicago and London, 2005.
Timothy S. George, “Changing Pattern of Civic Engangement
in
Constitutionalism  in Japan”, paper presented at the Annual Meeting of the Association  for Asian Studies, Boston, 25 Maret 2007. William  H.  Rehnquist, The  Supreme Court:  How  It  Was,  How  It  Is , William Marrow, New York, 1989.

## ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI

## BENNY KARYA LIMANTARA Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
Natural resources and ecosystem of Indonesia plays an important role for the life in the present and future development of natural resources and its ecosystem is an integral part of national sustainable development as the implementation of Pancasila. The problem in this research is how the implementation of the duties and functions of Civil Servant Investigators Lampung BKSDA in offenses wildlife. Based on the research and discussion, it was stated that the duties and functions of civil servant investigators BKSDA  Lampung  in  offenses  wildlife  is  protected  in  accordance  with  provisions stipulated  in  the  Criminal  Procedure  Code  and  Act  No.  5  of  1990,  this  means  that investigators  with  the  authority  as  investigators  have  a  legal  obligation,  namely;  (1) notify and report on the investigations conducted by the Police as investigators report the commencement of the investigation, (2) inform the development of the investigations conducted  by  the  Police  Investigator,  (3)  may  ask  for  guidance  and  assistance  as needed investigation, (4) notify the termination of the investigation is done, (5) submit the case file, the suspect and the evidence to the Public Prosecutor through the Police Investigators.
Keywords: Duties and Functions Civil Servant, Wildlife Protected.

## I. PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya
yang mempunyai kedudukan  serta  peranan  penting  bagi kehidupan  adalah  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa,  oleh  karena  itu  perlu  dikelola dan  dimanfaatkan  secara  lestari,  selaras, dan  seimbang  bagi  kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.
Pengelolaan  lingkungan  hidup sebenarnya  bukan  hal  yang  baru.  Sejak
adanya manusia di bumi telah melakukan pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  seperti manusia berburu hewan, yang pada tahap perkembangan  awal  kehidupan,  pola produksi  dan  konsumsi  hanya  ditentukan oleh  kegiatan  berburu.  Meningkatnya jumlah  populasi  manusia,  pola  produksi dan konsumsi mengalami perubahan pula. Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya manusia tidak segan melakukan perbuatan yang  melanggar  hukum  dengan  cara pencurian  satwa  liar  yang  dilindungi, seperti  membunuh  gajah  untuk  di  ambil
gadingnya  karena  mempunyai  nilai ekonomis  yang  tinggi,  dimana  gadingnya dapat  di  buat  pipa  rokok  dan  kerajinan lainnya yang mempunyai
nilai jual/konsumtif tinggi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :Bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.  Ini  berarti konstitusi menegaskan  kewajiban  negara  dan pemerintah untuk melindungi, melakukan pengelolaan  lingkungan  hidup  guna kepentingan  rakyat  yang  hidup  di  masa kini  dan  maupun  yang  hidup  di  masa  di masa  yang  akan  datang.  Penggunaan bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan.  Upaya  pembangunan  ini tidak berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka untuk menunjang  proses  pembangunan  yang berkelanjutan  itu  diperlukan  pula tersedianya  bumi  dan  air  dan  kekayaan alam secara berkelanjutan.
Pranata-pranata  mengenai  hukum telah  demikian  banyak,  namun  tuntutan semakin  lebih  banyak,  maka  dapat diketahui  permasalahan  yang  dihadapi sama  sekali  bukan  masalah  pranata, produk,  substansi  ataupun  materi  hukum dalam  bentuk  Undang-Undang  ataupun peraturan  perundang-undangan,  namun masalah  lain.  Masalah  hukum  yang menjadi  tuntutan  tersebut  mengenai penegakan  dan  penerapannya,  atau  ( law enforcement) .  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, merupakan karya agung bangsa  Indonesia  yang  dapat  dijadikan pedoman  mengatur,  melindungi  hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari tingkat proses  penyidikan,  penyelidikan,  proses pemeriksaan  atau  penuntutan,  proses pemeriksaan  persidangan  sampai  pada pelaksanaan  pidana  atau  sering  disebut tingkat  eksekusi.  Dalam  penegakan hukum,  terutama  proses  penyelesaiaan perkara  tindak  pidana  baik  yang  diatur dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP seperti tindak pidana di bidang konservasi sumber  daya  alam  hayati  dalam  proses penanganan  perkara  tetap  mengacu  atau berlandaskan  KUHAP,  yang  salah  satu kegiatan terkait dalam proses penyidikan, yaitu penyitaan barang bukti. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, selanjutnya  disingkat  PPNS  Kehutanan merupakan  pegawai  negeri  sipil  tertentu lingkup  kehutanan  mengemban  tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6  ayat1  huruf  b  KUHAP,  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  daya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya  (KSDAHE), Pasal  77  ayat  (1),(2),  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk  hukum  nasional  agar  dapat mengatur  secara  menyeluruh  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan,  hubungan hukum  antara  manusia  dengan  sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya. Lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati yang  didominasi  pepohonan  dalam
gadingnya  karena  mempunyai  nilai ekonomis  yang  tinggi,  dimana  gadingnya dapat  di  buat  pipa  rokok  dan  kerajinan lainnya yang mempunyai nilai jual/konsumtif tinggi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :Bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Ini  berarti konstitusi menegaskan  kewajiban  negara  dan pemerintah untuk melindungi, melakukan pengelolaan  lingkungan  hidup  guna kepentingan  rakyat  yang  hidup  di  masa kini  dan  maupun  yang  hidup  di  masa  di masa  yang  akan  datang.  Penggunaan bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan.  Upaya  pembangunan  ini tidak berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka untuk menunjang  proses  pembangunan  yang berkelanjutan  itu  diperlukan  pula tersedianya  bumi  dan  air  dan  kekayaan alam secara berkelanjutan.
Pranata-pranata  mengenai  hukum telah  demikian  banyak,  namun  tuntutan semakin  lebih  banyak,  maka  dapat diketahui  permasalahan  yang  dihadapi sama  sekali  bukan  masalah  pranata, produk,  substansi  ataupun  materi  hukum dalam  bentuk  Undang-Undang  ataupun peraturan  perundang-undangan,  namun masalah  lain.  Masalah  hukum  yang menjadi  tuntutan  tersebut  mengenai penegakan  dan  penerapannya,  atau  ( law enforcement) .  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, merupakan karya agung bangsa  Indonesia  yang  dapat  dijadikan pedoman  mengatur,  melindungi  hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari tingkat proses  penyidikan,  penyelidikan,  proses pemeriksaan  atau  penuntutan,  proses pemeriksaan  persidangan  sampai  pada pelaksanaan  pidana  atau  sering  disebut tingkat  eksekusi.  Dalam  penegakan hukum,  terutama  proses  penyelesaiaan perkara  tindak  pidana  baik  yang  diatur dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP seperti tindak pidana di bidang konservasi sumber  daya  alam  hayati  dalam  proses penanganan  perkara  tetap  mengacu  atau berlandaskan  KUHAP,  yang  salah  satu kegiatan terkait dalam proses penyidikan, yaitu penyitaan barang bukti.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, selanjutnya  disingkat  PPNS  Kehutanan merupakan  pegawai  negeri  sipil  tertentu lingkup  kehutanan  mengemban  tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6  ayat1  huruf  b  KUHAP,  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  daya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya  (KSDAHE), Pasal  77  ayat  (1),(2),  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
Berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam
Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk  hukum  nasional  agar  dapat mengatur  secara  menyeluruh  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan,  hubungan hukum  antara  manusia  dengan  sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya. Lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati yang  didominasi  pepohonan  dalam
persekutuan  alam  lingkungannya  yang satu  dengan  yang  lainnya  tidak  dapat dipisahkan  dan  merupakan  kesatuan masyarakat  hidup  antara  mahluk-mahluk hidup yang tumbuh didalamnya mulai dari tumbuhan-tumbuhan  serta  hewan  yang hidup  didalamnya.  Satwa  yang  ada didalam  hutan  tersebut  sangat  banyak jenisnya. Dari sekian banyak jenis hewan tersebut  hanya  sebagian  dilindungi Undang-Undang  karena  bila  hewan  dari jenis-jenis  tertentu  tidak  dilindungi  maka perkembangbiakannya  akan  mengalami kepunahan. Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, pihak pemerintah melalui Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi  Alam,  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Lampung  sejak  dini telah  menempatkan  petugas-petugas  dan aparatnya  khususnya  Polisi  Kehutanan  di titik-titik  rawan  pelanggaran  untuk mencegah  dan  menangani  masalah- masalah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Sehubungan dengan latar belakang diatas, permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah Bagaimana pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  BKSDA Lampung Dalam tindak pidana satwa liar yang dilindungi ? II. PEMBAHASAN Kerangka Teori
Menurut  Bambang  Poernomo,
hukum  pidana  meliputi  hukum  yang memberikan  kekuasaan  untuk  ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan  pidana  hanya  dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk  itu  (Bambang  Poernomo,  1997  :
19). Tindak pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa melarang  larangan  tersebut  (Moeltjatno, 2008 : 40). Menurut D.Simon unsur-unsur tindak  pidana  atau Strafbaar  Feit adalah (Soedarto, 1990 : 40) :
a. Perbuatan  Manusia  ( Positif  atau negatif ),  berbuat  atau  tidak  berbuat atau membiarkan,
b. Diancam  dengan  pidana  ( Straafbaar gesteid ),
c. Melawan hukum ( Onrechmatig ),
d. Dilakukan  dengan  kesalahan  ( Met shuld inverband stand ),
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab,
( Toerekening vatbaar persoon ). Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan  tindak  pidana  yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan  tindak  pidana  dilakukan dengan cara (Barda Nawawi Arief, 1997) : A. Penerapan  hukum  pidana  ( Criminal Law Application ). B. Pencegahan  tanpa  pidana  ( Prevention Without Punishment )
C. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  media  masa  ( Influencing  Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media ).
Pada  butir  (1)  di  atas  menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan)  yaitu  upaya yang  dilakukan  sesudah  kejahatan  terjadi upaya  ini  termasuk  dalam  sarana  penal, sedangkan  pada  butir  (2  dan  3)  menitik beratkan  pada  upaya  yang  bersifat preventif  (pencegahan/penangkalan)  yaitu upaya  yang  dilakukan  sebelum  kejahatan
terjadi  upaya  ini  dikelompokkan  dalam sarana non penal.
Memorie Van Toelicting menyebutkan  bahwa  pidana  pada umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya pada  barang  siapa  melakukan  perbuatan yang  dilarang,  dengan  dikehendaki  dan diketahui.  Berdasarkan  Memorie  Van Toelicting  tersebut,  kesengajaan  dalam perbuatan  pidana  mengandung  arti dikehndaki  dan  diketahui.  Dalam  teori Memorie  Van  Toelicting  ada  (2)  aliran, yaitu ;
1. Teori  Kehendak  ( Wilstheorie )  yaitu yang  paling  tua  dan  pada  masa timbulnya  teori  yang  lain  mendapat pembelaan kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda  antara  lain  dianut  oleh Simons.  Teori  kehendak  adalah kehendak  yang  diarahkan  pada terwujudnya
perbuatan seperti
dirumuskan dalam wet . 2. Teori
Pengetahuan
( Voorstellingstheorie )  yang  kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar  di  Tubingen,  Jerman  dan mendapat  sokongan  kuat  dari  Von Listz. Di Belanda penganutnya antara lain  adalah  Von  Hamel.  Teori Pengetahuan  adalah  kehendak  untuk berbuat  dengan  mengetahui  unsur- unsur  yang  diperlukan  menurut rumusan wet . (Moeljatno, 2008 : 185) Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana  ada  2  (dua)  macam  yaitu  sengaja ( dolus/opzet ) dan kealpaan ( culpa ) :
1. Kesengajaan ( dolus/opzet )
Ada  3  (tiga)  kesengajaan  dalam  hukum pidana yaitu :
1) Kesengajaan  untuk  mencapai
sesuatu kesengajaan yang dimaksud / tujuan / dolus directus ; 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan  disertai  keinsyafan, bahwa  suatu  akibat  pasti  akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian) ; 3) Kesengajaan  seperti  sub  diatas, tetapi  dengan  disertai  keinsyafan hanya  ada  kemungkinan  (bukan kepastian,  bahwa  sesuatu  akibat akan  terjadi  (kesengajaan  dengan kemungkinan / dolus eventualis ).
2. Kurang hati-hati (kealpaan / culpa )
Kurang hati-hati / kealpaan ( culpa ) adalah  kesalahan  pada  umumnya,  tetapi dalam  ilmu  pengetahuan  mempunyai  arti teknis  yaitu  suatu  macam  kesalahan pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  seberat seperti  kesengajaan  yaitu  kurang  berhati- hati,  sehingga  berakibat  yang  tidak disengaja  terjadi  (Wirjono  Projodikoro, 1981 : 61).
Dalam  perspektif  yuridis,  isu lingkungan  khususnya  konservasi  satwa dilindungi  ( endangered  species) yang merupakan bidang keanekaragaman hayati ( biological  diversity), belum  mendapat perhatian  besar  dan  prioritas  dari  para akademisi  dan  praktisi  hukum,  atau setidak-tidaknya  sejajar  dengan  isu-isu dalam  hukum  konvensional.  Salah  satu penyebabnya  adalah  perbedaan  mengenai benda  yang  menjadi  objek  perlindungan hukum.
Ilmu hukum konvensional memfokuskan  nyawa  manusia,  barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum  dan  telah  berlangsung  lama, sedangkan  yang  menjadi  benda  hukum
terjadi  upaya  ini  dikelompokkan  dalam sarana non penal. Memorie Van Toelicting menyebutkan  bahwa  pidana  pada umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya pada  barang  siapa  melakukan  perbuatan yang  dilarang,  dengan  dikehendaki  dan diketahui.  Berdasarkan  Memorie  Van Toelicting  tersebut,  kesengajaan  dalam perbuatan  pidana  mengandung  arti dikehndaki  dan  diketahui.  Dalam  teori Memorie  Van  Toelicting  ada  (2)  aliran, yaitu ;
1. Teori  Kehendak  ( Wilstheorie )  yaitu yang  paling  tua  dan  pada  masa timbulnya  teori  yang  lain  mendapat pembelaan kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda  antara  lain  dianut  oleh Simons.  Teori  kehendak  adalah kehendak  yang  diarahkan  pada terwujudnya
perbuatan seperti
dirumuskan dalam wet . 2. Teori
Pengetahuan ( Voorstellingstheorie )  yang  kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar  di  Tubingen,  Jerman  dan mendapat  sokongan  kuat  dari  Von Listz. Di Belanda penganutnya antara lain  adalah  Von  Hamel.  Teori Pengetahuan  adalah  kehendak  untuk berbuat  dengan  mengetahui  unsur- unsur  yang  diperlukan  menurut rumusan wet . (Moeljatno, 2008 : 185)
Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana  ada  2  (dua)  macam  yaitu  sengaja ( dolus/opzet ) dan kealpaan ( culpa ) : 1. Kesengajaan ( dolus/opzet )
Ada  3  (tiga)  kesengajaan  dalam  hukum pidana yaitu :
1) Kesengajaan  untuk  mencapai
sesuatu kesengajaan yang
dimaksud / tujuan / dolus directus ; 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan  disertai  keinsyafan, bahwa  suatu  akibat  pasti  akan terjadi (kesengajaan dengan
kepastian) ; 3) Kesengajaan  seperti  sub  diatas, tetapi  dengan  disertai  keinsyafan hanya  ada  kemungkinan  (bukan kepastian,  bahwa  sesuatu  akibat akan  terjadi  (kesengajaan  dengan kemungkinan / dolus eventualis ).
2. Kurang hati-hati (kealpaan / culpa )
Kurang hati-hati / kealpaan ( culpa ) adalah  kesalahan  pada  umumnya,  tetapi dalam  ilmu  pengetahuan  mempunyai  arti teknis  yaitu  suatu  macam  kesalahan pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  seberat seperti  kesengajaan  yaitu  kurang  berhati- hati,  sehingga  berakibat  yang  tidak disengaja  terjadi  (Wirjono  Projodikoro, 1981 : 61).
Dalam  perspektif  yuridis,  isu lingkungan  khususnya  konservasi  satwa dilindungi  ( endangered  species) yang merupakan bidang keanekaragaman hayati ( biological  diversity), belum  mendapat perhatian  besar  dan  prioritas  dari  para akademisi  dan  praktisi  hukum,  atau setidak-tidaknya  sejajar  dengan  isu-isu dalam  hukum  konvensional.  Salah  satu penyebabnya  adalah  perbedaan  mengenai benda  yang  menjadi  objek  perlindungan hukum.
Ilmu hukum konvensional memfokuskan  nyawa  manusia,  barang dengan hak kepemilikan,
serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum  dan  telah  berlangsung  lama, sedangkan  yang  menjadi  benda  hukum
dalam  hukum  konservasi  sumber  daya hayati  adalah  makhluk  hidup  yang mempunyai  naluri  dan  siklus  kehidupan sendiri. Disamping itu, banyak akademisi dan  praktisi  hukum  masih  menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam  dan  merugikan  manusia sebagai subjek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian. Sebaliknya,  perlindungan  hukum terhadap  lingkungan  menjadi  sangat penting  mengingat  manusia  merupakan salah  satu  unsur  dalam  mata  rantai kehidupan  di  bumi  ( web  of  life) yang menyebabkan
ketergantungan
( interdependecy) terhadap  lingkungan biotic maupun abiotic, di  dalamnya termasuk  peran  besar  spesies  satwa  yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan ( food web).
Hukum  lingkungan  berkembang berdasarkan  pemikiran  yang  mengacu pada  prinsip-prinsip  ekologis.  Untuk  itu, perlu  perubahan  mendasar  dari  cara pandang  terhadap  prinsip-prinsip  hukum yang  semula  bersifat eco-centris, dari hanya  atas  etika homo-sapiens menjadi eco-ethics. Konsekuensinya adalah adanya keharusan  bagi  ahli  hukum  untuk  dapat memahami  tidak  saja  konsep  hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain yang berpengaruh,  seperti  biologi,  ekologi, ekonomi, dan teknologi. Konsepsi demikian, maka kejahatan  terhadap  lingkungan  ( crimes against environment/ecocrime) seharusnya menjadi isu  yang mengancam manusia  sehingga  mendapat  perhatian bersama  khususnya  ahli  hukum. Merujuk pada  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1990,  tindak  pidana  konservasi  satwa merupakan  tindak  pidana  pengawetan
keanekaragaman  satwa,  suatu  kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa  tidak  punah,  demikian  Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.
Sanksi  pidana  pada  Pasal  40 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990 tidak  hanya  diterapkan  terhadap  pelaku tindak pidana pengawetan keanekaragaman  spesies  tumbuhan  dan satwa,  tapi  juga  atas  peruntukkan  serta penggunaan  kawasan  suaka  alam  dan pelestarian  alam,baik  sebagai  kejahatan maupun  pelanggaran  (Pasal  40  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990. Mengamati  substansi  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990,  terlihat  bahwa wujud konkrit perlindungan hukum secara khusus  diberikan  melalui  pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan ( thtreatened  with  extinction) dan  satwa yang  populasinya  jarang  atau  endemik (Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990). Apabila merujuk pada Pasal III ayat (3) (c) dan (5) (c)  Piagam CITES tanggal  3  maret  1973  (diperbaharui tanggal  22  with  juni  1979),  satwa  dalam bahaya kepunahan ( threatened extinction ) termasuk  dalam  kelompok Appendix  I, specimen  is  not  to  be  used  for  primarily commercial purposes) . Spesies harimau sumatera ( panthera  tigris  sumatrae) merupakan satwa dilindungi di Indonesia sejak tahun 1972  dengan  Surat  Keputusan  Menteri Pertanian  Nomor  372/Kpts/Um/7/1972, dan  kembali  di  tuangkan  pada  Lampiran Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pembunuhan satwa dilindungi
secara  tegas  merupakan  tindak  pidana, sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  21  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990.
Adanya  alasan  penghapus  pidana ( strafuitsluitingsgrond/grounds of
impunity) memang  ditegaskan  pada  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang  dalam  teori  pemidanaan  merupakan alasan pembenar
( rechtvaardigingsground, ex Pasal 49 ayat (1)  KUHP)  yang  dapat  menghapuskan sifat  melawan  hukum  ( wederrechttelijk) perbuatan . Salah satu perbuatan dimaksud diatur  pada  Pasal  22  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  yaitu pembunuhan  karena  membahayakan kehidupan manusia ( noodweer). Terkait dengan peristiwa pemburuan  harimau  sumatera,  unsur- unsur  delik  yang  ada  pada  Pasal  40  ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat  diterapkan  kepada  para  tersangka. Berita  adanya  jerat  yang  di  buat  para tersangka tersebut tidak saja mengandung indikasi unsur kesengajaan (dolus/intent/opzet) dalam perbuatan yang maksudnya agar harimau mati, tetapi lebih dari  itu,  yaitu  indikasi  suatu  perbuatan yang direncanakan ( premeditated crime/dolus premeditatus).
Secara  tradisonal  dalam  buku-buku hukum  dibagi  atas  hukum  pidana  dan hukum  pidana  khusus  seperti  hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum  pidana  militer.  Menurut  Pompe, memandang  hukum  pidana  ekonomi sebagai pidana khusus (Moeljatno, 2008 ; 12).
Selanjutnya,  Moeljatno  menyatakan bahwa  agar  tidak  terjerumus  dan mengintensifkan  mengenai  tindak  pidana
khusus,  maka  dianjurkan  adanya  istilah baru  yaitu  perundang-undangan  pidana khusus  ( lex  specialis  derogat  legi generali ),  jadi  ditekankan  pada  undang- undangnya,  bukan  berdasarkan  hukum pidananya (Moeljatno, 2008 : 14).
Berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menyatakan  bahwa  pemberlakuan  Bab  I sampai  dengan  Bab  VIII  KUHP  berlaku bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh ketentuan  perundang-undangan  lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal  103  KUHP  menegaskan,  bahwa Undang-Undang  Pidana  khusus  yang dibentuk  dapat  menyimpangi  ketentuan dalam  buku  ke-1  KUHP  termasuk  asas hukum, Concursus  idealis sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan  pengertian  di  atas, maka  dapat  diketahui  bahwa  yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, antara lain :
1. Tindak  pidana  Psikotropika  yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Tindak  pidana  Narkotika  yang  diatur dengan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1197  tentang  Narkotika  jo
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Tindak  pidana  Korupsi  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Tindak  pidana  di  bidang  Perpajakan, sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  jo.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1994  jo  Undang-Undang  Nomor  16
secara  tegas  merupakan  tindak  pidana, sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  21  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990.
Adanya  alasan  penghapus  pidana
( strafuitsluitingsgrond/grounds
of impunity) memang  ditegaskan  pada  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang  dalam  teori  pemidanaan  merupakan alasan pembenar
( rechtvaardigingsground, ex Pasal 49 ayat (1)  KUHP)  yang  dapat  menghapuskan sifat  melawan  hukum  ( wederrechttelijk) perbuatan . Salah satu perbuatan dimaksud diatur  pada  Pasal  22  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  yaitu pembunuhan  karena  membahayakan kehidupan manusia ( noodweer).
Terkait dengan peristiwa pemburuan  harimau  sumatera,  unsur- unsur  delik  yang  ada  pada  Pasal  40  ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat  diterapkan  kepada  para  tersangka. Berita  adanya  jerat  yang  di  buat  para tersangka tersebut tidak saja mengandung indikasi
unsur kesengajaan (dolus/intent/opzet) dalam perbuatan yang maksudnya agar harimau mati, tetapi lebih dari  itu,  yaitu  indikasi  suatu  perbuatan yang direncanakan
( premeditated crime/dolus premeditatus).
Secara  tradisonal  dalam  buku-buku hukum  dibagi  atas  hukum  pidana  dan hukum  pidana  khusus  seperti  hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum  pidana  militer.  Menurut  Pompe, memandang  hukum  pidana  ekonomi sebagai pidana khusus (Moeljatno, 2008 ; 12). Selanjutnya,  Moeljatno  menyatakan bahwa  agar  tidak  terjerumus  dan mengintensifkan  mengenai  tindak  pidana
khusus,  maka  dianjurkan  adanya  istilah baru  yaitu  perundang-undangan  pidana khusus  ( lex  specialis  derogat  legi generali ),  jadi  ditekankan  pada  undang- undangnya,  bukan  berdasarkan  hukum pidananya (Moeljatno, 2008 : 14). Berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menyatakan  bahwa  pemberlakuan  Bab  I sampai  dengan  Bab  VIII  KUHP  berlaku bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh ketentuan  perundang-undangan  lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal  103  KUHP  menegaskan,  bahwa Undang-Undang  Pidana  khusus  yang dibentuk  dapat  menyimpangi  ketentuan dalam  buku  ke-1  KUHP  termasuk  asas hukum, Concursus  idealis sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan  pengertian  di  atas, maka  dapat  diketahui  bahwa  yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, antara lain :
1. Tindak  pidana  Psikotropika  yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Tindak  pidana  Narkotika  yang  diatur dengan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1197  tentang  Narkotika  jo Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Tindak  pidana  Korupsi  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Tindak  pidana  di  bidang  Perpajakan, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  1983  jo. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1994  jo  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun  2000  jo  Undang-Undang Nomor  28  tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa Tindak  Pidana  di  bagi  menjadi  2  (dua) macam  yaitu  Tindak  Pidana  Umum  dan Tindak  Pidana  Khusus  yang  dimana
Tindak  Pidana  Umum  diatur  di  Dalam KUHP dan Tindak Pidana Khusus di atur Dalam Undang-Undang Sendiri. Satwa Langka Pengertian  satwa  langka  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  yaitu  : menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  menyebutkan bahwa  satwa  adalah  semua  jenis  sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara.
Dalam  Pasal  20  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan : 1) Tumbuhan  dan  satwa  digolongkan dalam jenis :
a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
b. Tumbuhan  dan  satwa  yang  tidak dilindungi.
2) Jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang dilindungi  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam : a. Tumbuhan  dan  satwa  dalam  bahaya kepunahan;
b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. 3) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan  uraian  penjelasan  di
atas,  dapat  dianalisis  bahwa  pengertian satwa  langka  adalah  :  jenis  sumber  daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan
udara  yang  dilindungi  dan  dalam  bahaya kepunahan  yang  ketentuannya  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah,  adapun jenis-jenisnya  terdapat  dalam  lampiran Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 1999  tentang  jenis-jenis  Tumbuhan  dan Satwa yang Dilindungi.
Ketentuan untuk perlindungan satwa langka  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan  jenis  Tumbuhan  dan  Satwa Liar,  yang  terdapat  dalam  Pasal-Pasal sebagai berikut :
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
(1)  Setiap orang dilarang untuk : a. Mengambil,  menebang,  memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara,  mengangkut,  dan memperniagakan  tumbuhan  yang dilindungi  atau  bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati;
b. Mengeluarkan  tumbuhan  yang dilindungi  atau  bagian-bagiannya dalam  keadaan  hidup  atau  mati dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke tempat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia.
(2)  Setiap orang dilarang untuk :
a. Menangkap,  melukai,  membunuh,
menyimpan, memiliki, memelihara,  mengangkut,  dan memperniagakan  satwa  yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. Menyimpan, memiliki, memelihara,  mengangkut,  dan memperniagakan  satwa  yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi  dari  suatu  tempat  ke tampat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia.
d. Memperniagakan, menyimpan, atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau bagian-bagian  lain  satwa  yang dilindungi  atau  barang-barang yang  di  buat  dari  bagian-bagian tersebutatau  mengeluarkannyadari suatu  tempat  di  Indonesia  ke tempat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia.
e. Mengambil, merusak,
memusnahkan,  memperniagakan, menyimpan,  atau  memiliki  telur dan  atau  sarang  satwa  yang dilindungi.
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  19  ayat  (1)  dan  pasal  33 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3) Barangsiapa  karena  kelalaiannya melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19  ayat (1) dan Pasal 33 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun
dan  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4) Barangsiapa  karena  kelalaiannya melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda  paling banyak Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).
5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. Berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1)
pengecualian  dari  larangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21  hanya  dapat dilakukan  untuk  keperluan  penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang bersangkutan; ayat (2) termasuk penyelamatan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dalam  pemberian  atau penukaran  jenis  tumbuhan  dan  satwa kepada  pihak  lain  di  luar  negeri  dengan izin pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Pemanfaatan  Jenis Tumbuhan  dan  Satwa  Liar,  dalam  pasal 42 ayat (1) pengiriman atau pengangkutan jenis  tumbuhan  dan  satwa  liar  dari  satu habitat  ke  wilayah  habitat  lainnya  di Indonesia  atau  dari  dan  atau  ke  luar Indonesia,  wajib  dilengkapi  dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.
Dasar Hukum Tindak Pidana Pemburuan Satwa Langka Merujuk  pada  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1990,  tindak  pidana pemburuan  satwa  langka  merupakan
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi  dari  suatu  tempat  ke tampat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia. d. Memperniagakan,
menyimpan, atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau bagian-bagian  lain  satwa  yang dilindungi  atau  barang-barang yang  di  buat  dari  bagian-bagian tersebutatau  mengeluarkannyadari suatu  tempat  di  Indonesia  ke tempat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia.
e. Mengambil,
merusak,
memusnahkan,  memperniagakan, menyimpan,  atau  memiliki  telur dan  atau  sarang  satwa  yang dilindungi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  19  ayat  (1)  dan  pasal  33 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3) Barangsiapa  karena  kelalaiannya melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19  ayat (1) dan Pasal 33 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun
dan  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4) Barangsiapa  karena  kelalaiannya melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda  paling banyak Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).
5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
Berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1) pengecualian  dari  larangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21  hanya  dapat dilakukan  untuk  keperluan  penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang bersangkutan; ayat (2) termasuk penyelamatan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dalam  pemberian  atau penukaran  jenis  tumbuhan  dan  satwa kepada  pihak  lain  di  luar  negeri  dengan izin pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Pemanfaatan  Jenis Tumbuhan  dan  Satwa  Liar,  dalam  pasal 42 ayat (1) pengiriman atau pengangkutan jenis  tumbuhan  dan  satwa  liar  dari  satu habitat  ke  wilayah  habitat  lainnya  di Indonesia  atau  dari  dan  atau  ke  luar Indonesia,  wajib  dilengkapi  dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.
Dasar Hukum Tindak Pidana Pemburuan Satwa Langka Merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990,  tindak  pidana pemburuan  satwa  langka  merupakan
tindak  pidana  konservasi  satwa,  suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis  satwa  tidak  punah, demikian  Penjelasan  Pasal  11  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990.  sanksi pidana  pada  Pasal  40  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1990  tidak  hanya diterapkan  terhadap  pelaku  tindak pemburuan  satwa  langka,  baik  sebagai kejahatan  maupun  pelanggaran  (Pasal  40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).
Berdasarkan  Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  terlihat bahwa wujud konkrit perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi,  yaitu  satwa  dalam  bahaya kepunahan  ( threatened  with  extinction ) dan  satwa  yang  populasinya  jarang  atau endemik.  Apabila  merujuk  pada  Pasal  III ayat  (3)  (c)  dan  (5)  (c)  piagam CITES tanggal  3  maret  1973  (diperbaharui tanggal  22  juni  1979),  satwa  dalam bahaya  kepunahan  ( threatened  with extinction )  termasuk  dalam  kelompok Appendix  I ,  spesies  yang  dilarang diperjualbelikan  untuk  tujuan/secara komersial ( the specimen is not to be used for primarily commercial purposes ). Dalam  kaitan  tersebut,  spesies Rusa  Sambar  ( cervus  spp )  merupakan satwa dilindungi di Indonesia sejak Tahun 1972  dengan  Surat  Keputusan  Menteri Pertanian  No.  372/Kpts/Um/7/1972,  dan kembali  dituangkan  pada  Lampiran Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Pembunuhan  satwa  dilindungi secara  tegas  merupakan  tindak  pidana,
sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  21  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990.  Adanya  alasan  penghapus  pidana ( straafuitsluitingsgrond/grounds
of impunity )  memang  ditegaskan  pada  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang  dalam  teori  pemidanaan  merupakan alasan  pembenar  ( rechtvaardigingsgrond, ex Pasal  49  ayat  (1)  KUHP)  yang  dapat menghapuskan  sifat  melawan  hukum ( wederrechttelijk )  perbuatan.  Salah  satu perbuatan  yang  dimaksud  diatur  pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1990,  yaitu  pembunuhan  karena membahayakan kehidupan manusia ( noodweer ). Terkait  dengan  uraian  di  atas, unsur-unsur delik yang ada pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  dapat  diterapkan  kepada  para tersangka.  Derita  adanya  jerat  yang  di buat  para  tersangka  tersebut  tidak  saja mengandung  indikasi  unsur  kesengajaan ( dolus/intent/opzet )  dalam  perbuatannya, tetapi  lebih  dari  itu,  yaitu  indikasi  suatu perbuatan yang direncanakan ( premeditated crime/dolus premeditatus ). Pembelaan  darurat  ( noodweer ) dalam  perbuatan  tersebut  (Pasal  22  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990)  kurang  dapat  diterima  mengingat sebagaimana  diberitakan  pelaku  tidak berada  pada  situasi  yang  terpojok  dan mengancam nyawa serta keselamatannya. Terobosan hukum ( rechtsvinding ) dengan menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak ( strict liability ), suatu pemidanaan yang  tidak  memerlukan  pembuktian  atas unsur  kesalahan  pelaku  seperti  dianut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup yang merupakan payung hukum ( umbrella
act )  dan  berisi  peraturan  dasar  ( basic provision )  semua  peraturan  di  bidang lingkungan hidup,
ataukah tetap menerapkan  prinsip  konvensional  yang memerlukan  pembuktian  unsur  kesalahan sebagai
dasar pertanggungjawaban ( liability based on fault ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dianalisis bahwa tindak pidana pemburuan satwa  langka  merupakan  tindak  pidana konservasi  satwa  suatu  kebijakan  untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah. Wujud konkrit perlindungan hukum  secara  khusus  diberikan  melalui upaya pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi,  yaitu  satwa  dalam  bahaya kepunahan  ( threatened  with  extinction ) dan  satwa  yang  populasinya  jarang  atau endemik.
Tugas  dan  Fungsi  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  BKSDA  Lampung  dalam Tindak  Pidana  satwa  Liar  yang dilindungi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Hariyanto, selaku PPNS BKSDA  Lampung  menyatakan  bahwa Khusus  mengenai  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  mempunyai tugas  melakukan  penyidikan  di  bidang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan  ekosistemnya  haruslah  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  Nomor  M.18.PW.07.03.  Tahun 1993  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengusulan  Pengangkatan,  Mutasi  dan Pemberhentian  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil tanggal 15 September 1993. Pasal 2 ketentuan ini menyatakan bahwa : Syarat- syarat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dapat
diusulkan  menjadi  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil adalah yang :
1. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur  Muda  Tingkat  I  (Golongan II/b) 2. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3. Ditugaskan di bidang teknis operasional 4. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidik 5. Mempunyai  nilai  baik  atas  daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)  pegawai  negeri  sipil  untuk  2
(dua) tahun terakhir berturut-turut dan
6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Apabila semua persyaratan sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Kehakiman  tersebut PNS  yang  bersangkutan  dapat  diusulkan untuk  diangkat  menjadi  PPNS  setelah mendengar  pertimbangan  dari  Jaksa Agung  dan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  maka  Menteri  Kehakiman mengeluarkan surat Keputusan pengangkatan  penyidik  pegawai  negeri sipil  sesuai  dengan  wilayah  kerja  PPNS yang  diusulkan  oleh  instansi  yang bersangkutan.  Berdasrakan  Pasal  7 KUHAP  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  : Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  a  karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri  si tersangka
act )  dan  berisi  peraturan  dasar  ( basic provision )  semua  peraturan  di  bidang lingkungan hidup, ataukah tetap menerapkan  prinsip  konvensional  yang memerlukan  pembuktian  unsur  kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban
( liability based on fault ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dianalisis bahwa tindak pidana pemburuan satwa  langka  merupakan  tindak  pidana konservasi  satwa  suatu  kebijakan  untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah. Wujud konkrit perlindungan hukum  secara  khusus  diberikan  melalui upaya pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi,  yaitu  satwa  dalam  bahaya kepunahan  ( threatened  with  extinction ) dan  satwa  yang  populasinya  jarang  atau endemik.
Tugas  dan  Fungsi  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  BKSDA  Lampung  dalam Tindak  Pidana  satwa  Liar  yang dilindungi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Hariyanto, selaku PPNS BKSDA  Lampung  menyatakan  bahwa Khusus  mengenai  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  mempunyai tugas  melakukan  penyidikan  di  bidang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan  ekosistemnya  haruslah  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  Nomor  M.18.PW.07.03.  Tahun 1993  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengusulan  Pengangkatan,  Mutasi  dan Pemberhentian  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil tanggal 15 September 1993. Pasal 2 ketentuan ini menyatakan bahwa : Syarat- syarat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dapat
diusulkan  menjadi  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil adalah yang :
1. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur  Muda  Tingkat  I  (Golongan II/b) 2. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3. Ditugaskan di bidang teknis operasional 4. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidik 5. Mempunyai  nilai  baik  atas  daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)  pegawai  negeri  sipil  untuk  2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dan
6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Apabila semua persyaratan sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Kehakiman  tersebut
PNS  yang  bersangkutan  dapat  diusulkan untuk  diangkat  menjadi  PPNS  setelah mendengar  pertimbangan  dari  Jaksa
Agung  dan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  maka  Menteri  Kehakiman mengeluarkan surat
Keputusan pengangkatan  penyidik  pegawai  negeri sipil  sesuai  dengan  wilayah  kerja  PPNS yang  diusulkan  oleh  instansi  yang bersangkutan.  Berdasrakan  Pasal  7 KUHAP  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  : Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  a  karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 3. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri  si tersangka
4. Melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan dan penyitaan 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 6. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seseorang 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 8. Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara 9. Mengadakan penghentian penyidikan 10. Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum bertanggungjawab Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak M.Hariyanto,  selaku  PPNS  BKSDA Lampung bahwa Tugas dan PPNS adalah sebagai  penyidik,  yaitu  melakukan penyidikan  tindak  pidana  di  bidang konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan  wewenang  PPNS  termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut : a. Melakukan pemeriksan atas kebenaran laporan  atau  keterangan  yang berkenaan  dengan  tindak  pidana  di bidang  konservasi  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya; b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap orang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  di  bidang  konservasi  sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; c. Memeriksa  tanda  pengenal  seseorang yang  berada  dalam  kawasan  suaka alam dan kawasan pelestarian hutan; d. Melakukan penggeledahan
dan penyitaan  barang  bukti  tindak  pidana
di  bidang  konservasi  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya;
e. Meminta  keterangan  dan  bahan  bukti dari  orang  atau  badan  sehubungan dengan  tindak  pidana  di  bidang konservasi  sumber  daya  alam  hayati dan ekosistemnya;
f. Membuat  dan  menandatangani  berita acara;
g. Menghentikan  penyidikan  apabila tidak  terdapat  cukup  bukti  tentang adanya  tindak  pidana  di  bidang konservasi  sumber  daya  alam  hayati dan ekosistemnya;
Sesuai  ketentuan  yang  diatur dalam  KUHAP  maupun  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990,  ini  berarti  PPNS dengan  kewenangannya  selaku  penyidik mempunyai  kewajiban  secara  hukum, yaitu  ;  (1)  memberitahukan  dan melaporkan  tentang  penyidikan  yang dilakukan  kepada  Penyidik  POLRI sebagai  laporan  dimulainya  penyidikan, (2) memberitahukan perkembangan penyidikan  yang  dilakukannya  kepada Penyidik  POLRI,  (3)  dapat  meminta petunjuk  dan  bantuan  penyidikan  sesuai kebutuhan, (4) memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya,  (5)  menyerahkan  berkas perkara,  tersangka  dan  barang  bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
POLRI.
PPNS  selaku  penyidik  yang diberikan  kewenangan  menurut  hukum adalah Polisi Kehutanan, Pejabat struktural dan pejabat non struktural yang secara  administratif  bertanggungjawab kepada  pimpinan  unit  kerja.  Dalam  hal penahanan  PPNS  berwenang  berdasarkan Pasal  77  ayat  (2)  huruf  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
dengan  mengacu  pada  mekanisme penahanan  sesuai  dengan  Pasal  20  ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24  KUHAP  sebagai  berikut  :  (1)  PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan  penahanan  dalam  koordinasi dan  pengawasan  Penyidik  POLRI,  (2)
Perintah  penahanan  atau  penahanan lanjutan  dilakukan  terhadap  tersangka yang  diduga  keras  melakukan  tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dikhawatirkan  akan  melarikan  diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, (3) Dalam melakukan  penahanan,  Petugas  PPNS harus  menunjukkan  surat  tugasnya  serta memberikan  kepada  tersangka  surat perintah  penahanan,  (4)  Didalam  surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka  dan  menyebutkan  alasan penahanan  serta  uraian  singkat  perkara yang disangkakan serta tempat ia ditahan, (5)  Tembusan  surat  perintah  penahanan harus  diberikan  kepada  keluarganya,  (6) Tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik POLRI.
Berdasarkan  uraian  diatas,  masing- masing  pihak  baik  itu  penyidik  POLRI maupun  PPNS  dalam  menangani, memproses  perkara  tindak  pidana  di bidang  Konservasi  Sumber  daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama bidang penyidikan  tidak  menimbulkan  konflik atau salah menafsirkan  apa  yang menjadi tugas dan kewenangannya.

## III. PENUTUP
Tugas  dan  PPNS  adalah  sebagai penyidik,  yaitu  melakukan  penyidikan tindak  pidana  di  bidang  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal
6  Ayat  1  butir  a  KUHAP,  dan  Pasal  39 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan  wewenang  PPNS  termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :
a. Melakukan pemeriksan atas kebenaran laporan atau keterangan yang  berkenaan  dengan  tindak pidana  di  bidang  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap orang  yang  diduga  melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
c. Memeriksa tanda pengenal seseorang  yang  berada  dalam kawasan  suaka  alam  dan  kawasan pelestarian hutan;
d. Melakukan  penggeledahan  dan penyitaan  barang  bukti  tindak pidana  di  bidang  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
e. Meminta  keterangan  dan  bahan bukti  dari  orang  atau  badan sehubungan  dengan  tindak  pidana di bidang konservasi  sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
f. Membuat  dan  menandatangani berita acara;
g. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak terdapat  cukup  bukti  tentang  adanya tindak  pidana  di  bidang  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
dengan  mengacu  pada  mekanisme penahanan  sesuai  dengan  Pasal  20  ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24  KUHAP  sebagai  berikut  :  (1)  PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan  penahanan  dalam  koordinasi dan  pengawasan  Penyidik  POLRI,  (2)
Perintah  penahanan  atau  penahanan lanjutan  dilakukan  terhadap  tersangka yang  diduga  keras  melakukan  tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dikhawatirkan  akan  melarikan  diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, (3) Dalam melakukan  penahanan,  Petugas  PPNS harus  menunjukkan  surat  tugasnya  serta memberikan  kepada  tersangka  surat perintah  penahanan,  (4)  Didalam  surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka  dan  menyebutkan  alasan penahanan  serta  uraian  singkat  perkara yang disangkakan serta tempat ia ditahan, (5)  Tembusan  surat  perintah  penahanan harus  diberikan  kepada  keluarganya,  (6) Tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik POLRI.
Berdasarkan  uraian  diatas,  masing- masing  pihak  baik  itu  penyidik  POLRI maupun  PPNS  dalam  menangani, memproses  perkara  tindak  pidana  di bidang  Konservasi  Sumber  daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama bidang penyidikan  tidak  menimbulkan  konflik atau salah menafsirkan  apa  yang menjadi tugas dan kewenangannya.

## III. PENUTUP
Tugas  dan  PPNS  adalah  sebagai penyidik,  yaitu  melakukan  penyidikan tindak  pidana  di  bidang  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal
6  Ayat  1  butir  a  KUHAP,  dan  Pasal  39 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Sedangkan  wewenang  PPNS  termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :
a. Melakukan pemeriksan atas kebenaran laporan atau keterangan yang  berkenaan  dengan  tindak pidana  di  bidang  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap orang  yang  diduga  melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
c. Memeriksa
tanda pengenal
seseorang  yang  berada  dalam kawasan  suaka  alam  dan  kawasan pelestarian hutan;
d. Melakukan  penggeledahan  dan penyitaan  barang  bukti  tindak pidana  di  bidang  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
e. Meminta  keterangan  dan  bahan bukti  dari  orang  atau  badan sehubungan  dengan  tindak  pidana di bidang konservasi  sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
f. Membuat  dan  menandatangani berita acara;
g. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak terdapat  cukup  bukti  tentang  adanya tindak  pidana  di  bidang  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Bambang  Poernomo, Asas-Asas  Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
Moeljatno, Azas-Azas  Hukum  Pidana- Edisi revisi , Rineka Cipta. Jakarta,
2008.
Soedarto, Hukum  Pidana  I ,Universitas Diponogoro, Semarang, 1990. Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya Bandung,Jakarta,1997 Wirjono  Projodikoro, Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  Eresco,
Jakarta,1981.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber
daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1197 tentang  Narkotika  jo  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian
Nomor 372/Kpts/Um/7/1972 Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
C. SUMBER LAINNYA http://www.dephut.go.id, Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa Langka dilindungi .html (di akses tanggal 21 November Jam 23.45)
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X