The Influence Of Tax Knowledge, Tax Service Quality, Firmness Of Tax Sanctions, And Level Of Education On The Motivation Of Individual Taxpayers At The South Makassar Pratama KPP
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan
Budiandriani 1* , Ridhan Rahmah 2 , Khairina Rosyadah 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar 1,3
Ins9tut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia 2 budiandrianimt@umi.ac.id 1 , ridhanrahmah@nobel.ac.id 2 , khairinarosyadahh@gmail.com 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This research aims to examine the influence of tax knowledge, quality of tax services, strictness of tax sanctions, level of education on the motivation of individual taxpayers at KPP Pratama South Makassar. This  research  uses  primary  data  by  conducting  direct  research  in  the  field  by  giving  questionnaires  to respondents and drawing samples using the Siovin formula with a number of respondents of 105 taxpayers from a population of 925,379 people in 2023. The data analysis technique is carried out using descriptive and quantitative analysis using the multiple linear regression method SPSS version 27 program. The results of the research show that Tax Knowledge has a positive and significant effect on Taxpayer Motivation, Tax Service  Quality  has  a  positive  and  significant  effect  on  Taxpayer  Motivation,  and  the  Firmness  of  Tax Sanctions has a positive and significant effect on Taxpayer Motivation, and Education Level has a negative and insignificant effect on Motivation Taxpayers at KPP Pratama South Makassar.
Keywords: Taxpayer Motivation, Firmness of Tax Sanctions, Quality of Tax Services, Tax Knowledge, and Level of Education

## ABSTRAK
Peneli9an ini bertujuan untuk menguji  Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Peneli9an ini menggunakan data primer dengan cara melakukan peneli9an langsung dilapangan dengan  memberikan  kuesioner  kepada  responden  dan  penarikan  sampel  menggunakan  rumus  sIovin dengan jumalah responden 105 wajib pajak dari 925.379 orang populasi pada tahun 2023. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskrip9f dan kuan9ta9f dengan metode regresi linear berganda program SPSS versi 27. Hasil peneli9an menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap  Mo9vasi  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak  berpengaruh  posi9f  dan  signiﬁkan  terhadap Mo9vasi Wajib Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap Mo9vasi Wajib Pajak, serta Tingkat Pendidikan berpengaruh nega9f dan 9dak signiﬁkan terhadap Mo9vasi Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
Kata Kunci: Mo9vasi Wajib Pajak,  Ketegasan Sanksi Pajak,  , Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan  Tingkat Pendidikan

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Pembangunan nasional yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri.
Indonesia merupakan suatu negara dengan 80% kebutuhan belanja negaranya dibiayai oleh  pajak.  Sumber  penerimaan  atau  pendapatan  negara  yang  mampu  diperoleh  secara
berkelanjutan  dari  rakyat  dan  dikembangkan  secara  op9mal  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah,  pembangunan infrastruktur  dan  kondisi  masyarakatnya  diperoleh  dari  pajak. Namun menurut (Erawa9 dan Pelu, 2021) hingga saat ini Indonesia masih belum dapat mencapai target penerimaan pajak. Padahal sudah banyak kebijakan dan fasilitas dari pemerintah yang diberikan dalam rangka meningkatkan jumlah angka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan maupun membayarkan kewajiban perpajakannya.
Saat ini terdapat beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap mo9vasi wajib pajak yaitu aspek dari diri wajib pajak dan aspek dari aparat pajak. Aspek pajak dari diri wajib pajak antara lain faktor agama, faktor keluarga, demograﬁ, faktor sosial dan lingkungan, faktor budaya dan faktor dari dalam diri individu tersebut seper9 mo9vasi dan kepercaayaan. Kemudian yang termasuk kedalam aspek aparat pajak antara lain sistem administrasi perpajakan , otoritas pajak, layanan dari aparat pajak serta langkah  –  langkah  pemeriksaan  terhadap  pajak, Yustrianthe (2024).
Pemerintah  melalui  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  terus  berupaya  untuk  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui  sektor  pajak.  Bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah yaitu melakukan reformasi perpajakan dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  yang  menyebutkan  bahwa sistem  pembayaran  pajak  berubah  dari oﬃcial  assessment  system menjadi self  assessment system . Menurut Fidel (2010) “ Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”. Berdasarkan Self Assessment System , wajib pajak harus memiliki mo9vasi yang 9nggi dalam membayar kewajiban perpajakannya. Apabila 9ngkat mo9vasi wajib pajak rendah, maka hal  ini  akan  berdampak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban perpajakannya dan secara otoma9s akan mempengaruhi penerimaan pajak tersebut.
Kota  Makassar  sebagai  ibu  kota  Sulawesi  Selatan  sekaligus  pusat  perekonomian diwilayah  timur  Indonesia  memiliki  dampak  perekonomian  yang  cukup  pesat.  Sebagai  pusat perekonomian,  kota  Makassar  dapat  menjadi  lokomotif  pertumbuhan  ekonomi  di  Sulawesi Selatan  dan  sekitarnya.  Investasi  dan  aktivitas  ekonomi  yang  meningkat  di  kota  ini  dapat mendorong  pertumbuhan  sektor-sektor  ekonomi  utama,  seperti  industri,  perdagangan,  dan jasa. Kota Makassar memiliki kepentingan dalam hal meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam  sistem  perpajakan  demi  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan. Fenomena  mengenai  pengetahuan  perpajakan  ini  dapat  dinilai  dari  masih  banyaknya  wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama
Makassar Tahun WPOP Terdaftar (OP) WPOP Melapor (OP) Tingkat Kepatuhan (%) 2018 13.469 9.449 70,15 2019 15.030 9.960 66,27 2020 15.060 10.170 67,53 2021 18.108 10.864 60,00 2022 20.259 11.391 56,23 Rata-rata 16.385 10.367 64,04
Sumber: KPP Makassar 2024
Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata WPOP yang terdaftar adalah 16.385 per tahun, dan WPOP yan melapor adalah rata-rata sebanyak 10.367 per tahun. Dengan demikian,  rata-rata  tingkat  kepatuhan  membayar  pajak  adalah  64,04%  per  tahun.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  2  tahun  terakhir  tingkat  kepatuhan  persentase  kepatuhan  wajib  pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Mo9vasi  wajib  pajak  dapat  diar9kan  bahwa  wajib  pajak melaksana-kan  kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 9ngkat mo9vasi wajib pajak dalam memnuhi hak dan kewajibannya dalam  melaksanakan  administrasi  perpajakannya,  yaitu  diantaranya  adalah  pengetahuan tentang  pajak,  adanya  kualitas  pelayanan  pajak  yang  baik,  pemberian  ketegasan  sanksi perpajakan dan 9ngkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak.
Menurut  Rahayu  (2017:33)  mendeﬁnisikan  Pengetahuan  Perpajakan  adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seper9 menghitung pajak terutang atau  mengisi  surat  pemberitahuan,  melaporkan  surat  pemberitahuan,  memahami  ketentuan penagihan  pajak  dan  hal  lain  terkait  kewajiban  perpajakan”.  Dalam  rangka  menumbuhkan mo9vasi  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  membayar  pajak,  maka  aparat  pajak  harus melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  manfaat  pajak  dan  menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat .
Kemudian  Puspopranoto  dalam  (Bak9,  S.  2023)  Kualitas  pelayanan  pajak  diar9kan sebagai kemampuan dari sebuah barang atau jasa untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari pelanggan, sedangkan pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Jadi kualitas pelayanan pajak adalah cara yang digunakan oleh petugas pajak untuk melayani wajib pajak secara baik dan benar terkait hal yang berhubungan dengan perpajakan.
Kemudian  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  mo9vasi  bagi  wajib  pajak  adalah dengan  adanya  Ketegasan  sanksi  perpajakan  yang  dimana  mengacu  pada  konsistensi  dan keberanian dalam menegakkan hukum perpajakan serta memberikan sanksi kepada pelanggar- pelanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa denda, bunga, atau bahkan 9ndakan hukum pidana tergantung pada 9ngkat pelanggaran yang dilakukan. Ketegasan sanksi perpajakan juga bisa menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak. Rusnan dan Sarkawi (2023) mengatakan, jika sanksi yang diberikan cukup berat dan konsisten, wajib  pajak  akan  lebih  condong  untuk  mematuhi  aturan  perpajakan  demi  menghindari konsekuensi yang 9dak diinginkan.
Selain, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sansksi pajak maka 9ngkat  pendidikan  juga  akan  diteli9  pengaruhnya  terhadap  mo9vasi  wajib  pajak.  Tingkat pendidikan  pajak  dapat  memiliki  pengaruh  pen9ng  terhadap  mo9vasi  wajib  pajak.  Dengan 9ngkat pendidikan pajak yang lebih 9nggi, wajib pajak cenderung memiliki pemahaman yang lebih  baik  tentang  sistem  perpajakan,  kewajiban  mereka,  serta  manfaat  yang  diperoleh  dari pembayaran  pajak.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  mo9vasi  mereka  untuk  mematuhi  aturan perpajakan dan juga Tingkat pendidikan pajak yang lebih 9nggi dapat membantu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap integritas dan transparansi sistem perpajakan (Muhnia dan Shaleh, 2023).
Peneli9an-peneli9an  sebelumnya  yang  menjadi  dasar  peneli9  untuk  melakukan peneli9an ini adalah yang dilakukan oleh (Sitorus., 2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signiﬁkan posi9f terhadap mo9vasi wajib pajak.  Menurut  (Dayan9  dan  Hasibuan,  2023)  menyatakan  bahwa  Kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap Mo9vasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di  KPP  Pratama  Pematang  Siantar.  Kesadaran  Perpajakan  berpengaruh  posi9f  dan  signiﬁkan terhadap Mo9vasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pematang Siantar Pengetahuan  perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan  Kesadaran  Perpajakan  berpengaruh posi9f dan signiﬁkan secara bersama-sama.
2. Tinjauan Pustaka

## Teori Atribusi
Teori Atribusi ( AtribuPon Theory ) Mo9vasi wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam  membuat  penilaian  terhadap  pajak  itu  sendiri.  Persepsi  seseorang  untuk  membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Putri dan Putra (2024) menjelaskan pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengama9 perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu di9mbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang berasal dari luar, ar9nya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.
Dalam  kepatuhan  wajib  pajak  sangat  berkaitan  dengan  sikap  wajib  pajak  dalam membuat  penilaian  terhadap  pajak  itu  sendiri.  Persepsi  seseorang  untuk  membuat  penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori  atribusi  sangat  relevan  untuk  menerangkan  maksud  tersebut.  Berdasarkan  peneli9an terdahulu diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, 9ga di antaranya adalah norma subjek9f, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan.

## Pengetahuan
Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan terkait konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Andriani,  2000:25).  Arrosyid  dan  Soedaryono  (2024)  menjelaskan  bahwa  minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pepajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Yulianawa9 (2011) menjelaskan pula bahwa pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pela9han. Sedangkan indikator  pengetahuan  perpajakan  menurut Erawa9  &  Pelu,  (2021) adalah  pengetahuan peraturan  perpajakan,  pengetahuan  menghitung  besarnya  pajak  terutang,  dan  Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

## Kualitas Pelayanan Pajak
Dayan9 dan Hasibuan (2023) menjelaskan bahwa kualitas diar9kan sebagai kemampuan dari  sebuah  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  harapan  dan  kebutuhan  dari  pelanggan, sedangkan  pelayanan  adalah  cara  melayani  (membantu  mengurus  atau  menyiapkan  segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Jadi kualitas pelayanan pajak adalah cara yang digunakan oleh  petugas  pajak  untuk  melayani  wajib  pajak  secara  baik  dan  benar  terkait  hal  yang berhubungan  dengan  perpajakan.  Haedar  dan  Rismawa9    (2016)  menjelaskan  pula  bahwa pelayanan  yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang  dapat  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan deﬁnisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  merupakan  kemampuan  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak dalam memberikan jasa pelayanan terkait perpajakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat  merasakan  manfaat  dari  membayarkan  pajak  dan  kepuasan  atas  pelayanan  yang diberikan.

## Ketegasan Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peratuaran  perundang- undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituru9  atau  ditaa9  atau  dipatuhi.  Atau  bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preven9f) agar wajib pajak 9dak
melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2009).  Sanksi  Pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituru9/ditaa9/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak 9dak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya ( Erawa9 & Pelu, 2021 ). Semakin 9nggiatau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

## Pendidikan
Tingkat  pendidikan  yang  dimaksud  yaitu  9ngkat  pendidikan  wajib  pajak  terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang di ukur dari seberapa besar pengetahuan perpajakan masyarakat melalui  pendidikan  perpajakan  Formal  maupun  nonformal  akan  berdampak  posi9f  terhadap pemahaman  dan  kesadaran  wajib  Pajak  dalam  membayar  Pajak.  Nurmantu  (2005:32) menyatakan  bahwa  semakin  9nggi  9ngkat  pendidikan  atau  pengetahuan  wajib  pajak,  maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  menjadi  Patuh.  Hakikat pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah.

## MoIvasi Wajib Pajak
Peneli9an yang dilakukan oleh Arif, dkk (2023) menunjukkan bahwa mo9vasi wajib pajak berpengaruh  posi9f  dan  signiﬁkan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  9nggi  mo9vasi wajib  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  meningkat.  Adanya  mo9vasi  akan menpengarauhi patuh dan 9daknya wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin 9nggi mo9vasi wajib pajak orang pribadi dalam hal membayar pajak maka  akan  semakin  9nggi  9ngkat  kepatuhannya,  sehingga  penerimaan  pajak  oleh  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga semakin meningkat.

## 3. Metode PeneliIan Pendekatan PeneliIan
Pendekatan yang digunakan dalam peneli9an ini adalah pendekatan kuan9ta9f, yaitu untuk mengukur Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan terhadap Mo9vasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Peneli9an kuan9ta9f dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  survei  menggunakan  kuisioner  sebagai  alat pengumpulan data.

## Lokasi dan Waktu PeneliIan
Peneli9an  dilaksanakan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan  yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. KM.04 Kota Makassar. Sedangkan waktu yang digunakan dalam peneli9an ini adalah selama 3 bulan yaitu bulan Maret sampai Mei 2024.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  peneli9an  ini  adalah  data  kualita9f  dan  kuan9ta9f, yaitu data yang berupa angka-angka dan gambaran atau penjelasan tentang obyek peneli9an. Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoIeh  dari responden melalui dagar kuesioner. Sumber data primer dalam peneIi9an ini diperoIeh langsung dari wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  study  literature,  wawancara, dokumentasi dan kuesioner.

## Populasi dan Sampel
PopuIasi  dalam  peneli9an  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdagar  di  KPP Pratama Makassar pada tahun 2023. yang berjumIah 925.379. Penentuan sampel berdasarkan rumus Slovin, sehingga jumlah sampel adalah sebanyak 105 responden.

## Teknis Analisis Data
Teknis  analisis  data  dalam  peneli9an  ini  digunakan  anaIisis  Regresi  Linear  Berganda, yaitu  digunakan  untuk  mengukur  pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak.

## 4. Hasil dan Pembahasan Uji Validitas Data
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua variabel peneli9an memiliki nilai mean yang lebih besar dibanding dengan standar deviasi, sehinga  semua indikator 9dak mengandung data outliers. Data memiliki pola distribusi normal, dan linearitas, sehingga data bisa dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabiIitas  pengukuran  dalam  peneIi9an  ini  dilakukan  dengan  menggunakan Cronbach`s aIpha dengan  bantuan  sogware  SPSS  26.0.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi pajak, 9ngkat pendidikan wajib pajak dan mo9vasi wajib pajak mempunyai nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam peneli9an ini bersifat reliabel.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui gangguan yang ada pada regresi linier berganda. Model regresi yang baik adalah yang 9dak terdapat masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik  dalam  peneli9an  ini  terdiri  dari  Uji  Mul9kolinearitas,  Uji  Heteroskedas9sitas,  dan  Uji Auotokorelasi.
Hasi Uji menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 yang ar9nya 9dak terdapat kolerasi antar variable, yang berar9 bahwa variabel independen pada peneli9an ini 9dak menunjukkan adanya  gejala  mul9kolinieritas  sesama  variabel  independent.  Berdasarkan  hasil  uji heteroskedas9sitas menunjukkan bahwa pada hasil garﬁk ScaUerplot d9dak membentuk pola bergelombang serta penyebaran 99k-99k data 9dak berpola. Hal ini menunjukkan bahwa 9dak terjadi heterokedak9sitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi mo9vasi wajib pajak dengan variabel yang memengaruhi yaitu pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi pajak dan 9ngkat pendidikan wajib pajak.  Demikian  pula  dengan  pengujian  otokarelasi,  bahwa  dalam  peneli9an  ini  9dak  terjadi otokorelasi.

## Pengujian Hipotesis
Untuk mengukur besarnya pengaruh pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan, maka digunakan model regresi berganda. Hasil pengujian
dari model regresi berganda tersebut berdasarkan nilai Standardized Coeﬃcients dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Hasil Pengujian dengan Model Regresi Berganda Variabel Independen Koeﬁsien Regresi Uji-T Sta9s9k Sig Parsial Constant 5,497 1,863 0,027 Pengetahuan tentang Pajak 0,521 4,756 0,000 Kualitas Pelayanan Pajak 0,284 3,059 0,024 Ketegasan Sanksi Pajak 0,476 3,691 0,009 Tingkat  Pendidikan  Wajib Pajak -0,098 -1,484 0,196 Koeﬁsien Korelasi (R) 0,796 Koeﬁsien Determinasi (R 2 ) 0,634 F-Value 6,394 Sig. Simultan 0,004
Sumber : Data Sekunder diolah.
Tabel 2 menunjukkan bahwa (1) pengetahuan tentang pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak; (2) kualitas pelayanan pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak; (3) ketegasan sanksi pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak, serta 9ngkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh nega9f dan 9dak signiﬁkan dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak.
Nilai koeﬁsien korelasi (r) menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel  Pengetahuan Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  Tingkat  Pendidikan  mempunyai hubungan  yang  erat    dengan    Mo9vasi  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  yaitu  sebesar79,60%. Sedangkan berdasarkan koeﬁsien determinasi (R-Square = R 2 ) pada tabel 2 menunjukkan bahwa daya prediksi atau pengaruh secara bersamaan variabel Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak orang pribadi adalah sebesar 63,40%.
Hasil Uji F (nilai F hitung sebesar 6,394 dan nilai signiﬁkansi sebesar 0,004 seper9 pada Tabel  2  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  bahwa  Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Pajak,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  dan  Tingkat  Pendidikan  berpengaruh  posi9f  dan  signiﬁkan Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan.

## Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak terhadap MoIvasi Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak, hal ini semakin baik bahwa pengetahuan tentang pajak maka semakin baik 9ngkat mo9vasi wajib pajak. Pengetahuan yang memadai membuat wajib pajak lebih memahami manfaat, prosedur, dan pen9ngnya membayar pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan dan mo9vasi mereka.  Hasil peneli9an ini searah dengan peneli9an  yang  dilakukan  oleh  Fery  Istanto  (2010)  dan  Friska  Agus9na  Naibaho  (2020)  yang menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tentang  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak,  ketegasan  sanksi perpajakan dan 9ngkat Pendidikan terhadap mo9vasi wajib pajak dalam membayar pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap MoIvasi Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak, hal ini semakin baik bahwa Kualitas Pelayanan Pajak maka semakin baik 9ngkat mo9vasi wajib pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas mencakup berbagai  aspek  seper9  kecepatan  dan  keakuratan  layanan,  keramahan  petugas  pajak, kemudahan akses informasi, dan eﬁsiensi dalam proses administrasi.  Hasil peneli9an ini searah dengan peneli9an yang dilakukan oleh Fery Istanto (2010), Yunita Isna Rar9 (2018), dan Friska Agus9na  Naibaho  (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tentang  pajak,  kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan 9ngkat Pendidikan terhadap mo9vasi wajib pajak  dalam  membayar  pajak”  menunjukan  variable  kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh secara signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak dalam membayar pajak.

## Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap MoIvasi Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak. Hal ini berar9 bahwa semakin baik bahwa Ketegasan Sanksi Pajak maka semakin baik 9ngkat mo9vasi wajib pajak. Hal ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan  mereka.  Hal  sesuai  pendapat  Mardiasmo  (2018:62),  bahwa  ketegasan  sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma  perpajakan)  akan  dituru9/ditaa9/dipatuhi,  atau  dengan  kata  lain  Ketegasan  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preven9f)  agar  Wajib  Pajak  9dak  melanggar  norma perpajakan.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap MoIvasi Wajib Pajak
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  Tingkat  Pendidikan  Wajib  Pajak  berpengaruh nega9f  dan  9dak  signiﬁkan  terhadap  mo9vasi  wajib  pajak.  Wajib  pajak  dengan  9ngkat pendidikan 9nggi memiliki harapan atau kepuasan yang berbeda terhadap sistem perpajakan. Hasil  peneli9an  ini  didukung  oleh  hasil  peneli9an  dari  Fery  Istanto  (2010)  yang  mengatakan bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan 9ngkat  Pendidikan  berpengaruh  nega9ve  dan  9dak  signiﬁkan  terhadap  mo9vasi  wajib  pajak dalam membayar pajak. Dan begitu juga dengan peneli9an terdahulu yang di lakukan oleh Arif Rahman  (2018)  dan  Yunita  Isna  Rar9  (2018)  bahwa  Variable  Tingkat  Pendidikan  9dak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.

## 5. Penutup Kesimpulan
Hasil  peneli9an  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tentang  pajak,  Kualitas  Pelayanan Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak masing-masing berpengaruh posi9f dan signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak. Sedangkan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh nega9f dan 9dak signiﬁkan terhadap mo9vasi wajib pajak.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  simpulan  yang  telah  disampaikan  adalah Pemerintah atau lembaga perpajakan perlu mengevaluasi kembali pendekatan sosialisasi dan edukasi  mereka,  dan  mungkin  perlu  mengintegrasikan  pendekatan  yang  lebih  holis9k  untuk meningkatkan mo9vasi wajib pajak.

## DaQar Pustaka
Alm,  James.,  (2013).  Expanding  the  Theory  of  Tax  Compliance  from  Individual  to  Group Mo9va9ons: Department of Economics, Tulane University New Orleans, LA.
Andriani,  P.J.A.  2000. Pajak  dan Pembangunan . UI Press. Jakarta
Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Mo9vasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Makassar  Utara.  Jurnal  Akuntansi  &  Sistem  Informasi  (JASIN),  1(1),  162-172. hrp:pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
Arrosyid dan Soedaryono, B. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Karyawan  PT  Surveyor  Indonesia. Digital  Bisnis:  Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce , 3 (3), 38-48.
Dayan9 dan Hasibuan, T. F. H. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Pendidikan  Terhadap  Mo9vasi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Memenuhi Kewajiabannya Pada Kpp Pematang Siantar. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , 2 (2), 240-252.
Erawa9, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System,
E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Yogyakarta). AKURAT|  Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA , 12 (3), 74-83.
Fadillah dan Sandari, T. E. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya Gubeng. EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan , 11 (2), 728-742.
Fadillah, (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya  Gubeng. EKONOMIKA45:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi  Bisnis,
Kewirausahaan , 11 (2), 728-742.
Haedar dan Rismawa9, R. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , 4 (1).
Istanto,  F.  (2010).  Analisis  pengaruh  pengetahuan  tentang  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan 9ngkat pendidikan terhadap mo9vasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Jurnal Ilmiah Manajemen.
Mardiasmo. (2016), Perpajakan Indonesia (edisi revisi), Yogyakarta.Andi CV. Muhnia dan Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi , 6 (2), 117-127
Naibaho, F. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Mo9vasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Modera9ng Pada KPP Pratama Medan Belawan.
Ni'mah, F. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, 9ngkat kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak terhadap mo9vasi membayar dan melaporkan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jombang . Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN) , 1 (1) . Nurmantu, (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta : Granit.
Putri dan Putra, I. C. (2024). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan  Pemerintah  tentang  Tarif  Pajak  UMKM  Rotan  Kelurahan  Rumbai. Jurnal Pendidikan Tambusai , 8 (1), 6326-6335. Rahayu. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains Rahman,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  Dan  Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi , 6 (1).
Ratri,  Y.  I.,  &  Tjahjono,  A.  (2018). Analisis  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2 (Doctoral disserta9on, STIE Widya Wiwaha). Rusnan  dan  Sarkawi,  S.  (2023).  Tingkat  Kesadaran  Pembayaran  Pajak  (Studi  Di  Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Kompilasi Hukum , 8 (2).
Rustam, A., & Said, S. (2018). Persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Selatan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 1 (1), 59-70. Sitorus.  (2024).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama  Medan Belawan. InnovaPve: Journal Of Social Science Research , 4 (2), 6376-6384.
Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjek9f, Kewajiban Moral Dan  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kpp  Pratama Makassar  Utara. Amnesty:  Jurnal  Riset  Perpajakan , 3 (2),  164-190. index.php/jrp- amnesty/ar9cle/view/4412
Tjan, Julianty Sidik. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi." Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi 5.3 (2022): 182-191. hrps://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke9ga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Utami,  Su’un,  dan  Hajering,  (2019). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pelayanan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan) Paradoks:  Jurnal  Ilmu Ekonomi 5.3: 182-191 . hrp://repository.umi.ac.id/id/eprint/59
Yulianawa9,  N.  (2011).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan  membayar  pajak. Jurnal dinamika keuangan dan perbankan , 3 (1), 126-142.
Yustrianthe, R (2024). Determinan Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Suatu Studi Empiris Di Sleman Yogyakarta. Measurement Jurnal Akuntansi , 18 (1), 13-32.