## FUNGSI RPJMDES DALAM MENGATASI MASALAH ANAK PUTUS SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR

## Eka Setya Budi dan Ana Rahmawati
Prodi Pendidikan Agama Islam UNISNU Jepara

## Abstract
FUNCTION  OF  RPJMDES  IN  SOLVING  PROBLEMS  OF  SCHOOL DROPOUT  CHILDREN.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  the function of the RPJMDes as a Development Policy Document in Bandung Village of Mayong Subdistrict, Jepara Regency in tackling the problem of school  dropouts  at  the  elementary  school  level  in  the  village.  This research used a descriptive qualitative method. The results of the analysis of  the  respondents'  responses  can  be  analyzed  that  although  there  are still  many  shortcomings  in  terms  of  facilities  and  infrastructure,  the village government policy as outlined in the RPJMDes is at least able to reduce  school  dropouts  at  the  elementary  school  level.  The  36.17% community is also optimistic that the program to alleviate dropouts in the village  medium  term  development  plan  prepared  by  the  local  village government  will  be  able  to  solve  the  problem.  The  Village  went  down directly to provide motivation to them, but even so there were still some of  them  who  were  still  reluctant  to  continue  their  studies.  Thus  the complexity of these problems is certainly necessary for other studies that explore other factors causing the existence of children who do not want to continue their studies in the modern era.
Keywords : the function of the RPJMDes, school dropouts, elementary school

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  fungsi  RPJMDes sebagai Dokumen Kebijakan Pembangunan di Desa Bandung Kecamatan Mayong  Kabupaten  Jepara  dalam  menanggulangi  permasalahan  anak putus  sekolah  pada  tingkat  sekolah  dasar  di  desa  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  adalah  deskriptif  kualitatif.  Adapun  hasil  analisis penelitian  dari  tanggapan  responden  dapat  di  analisis  bahwa  meskipun masih  banyak  kekurangan  dari  sisi  sarana  dan  prasarana  namun sebenarnya kebijakan pemerintah desa yang dituangkan dalam RPJMDes setidaknya  mampu  mengurangi  anak  putus  sekolah  ditingkat  sekolah dasar.  Masyarakat  sebanyak  36,17%  juga  optimis  bahwa  program pengentasan  anak  putus  sekolah  yang  tertuang  dalam  RPJMDes  yang disusun  pemerintah  desa  setempat  akan  dapat  menuntaskan  masalah tersebut.  Kepada  Desa  turun  langsung  untuk  memberikan  motivasi kepada mereka, namun  meski demikian masih ada sebagian dari mereka yang  masih  enggan  meneruskan  sekolah  mereka.  Dengan  demikian
kompleknya  permasalahan  ini  tentu  perlu  adanya  penelitian  lain  yang menggali  factor  lain  penyebab  masih  adanya  anak  yang  tidak  mau melanjutkan sekolahnya di era modern saat ini.
Kata kunci : fungsi RPJMDes, anak putus sekolah; sekolah dasar

## A. Pendahuluan
Pemerintahan  ditingkat  desa  merupakan  pemerintahan  terkecil  dari  tingkat pemerintahan daerah,  yang mana pemerintahan desalah yang langsung bersentuhan dengan    masyarakat  desa.  Pemerintahan  ditingkat  desa  diharapkan  lebih  peka terhadap  segala  permasalahan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  desa.  Sebagai penggerak  pemerintahan  di  tingkat  bawah  desa  diharapkan  memberikan  perhatian lebih  bagi  anak  putus  sekolah  supaya  mau  melanjutkan  pendidikan  mereka. RPJMDes  ialah  rencana  jangka  menengah  desa  dan  merupakan  dokumen  berisi rencana  strategis  pembangunan  desa  yang  dijadikan  sebagai  acuan  oleh  pemangku kepentingan  untuk  menetapkan  kebijakan,  strategi,  tujuan  serta  prioritas  program pembangunan  desa  dalam  kurun  waktu  5  tahun  ke  depan.  Selain  sebagai  dokumen rencana  kerja  RPJMDes    juga  berisi  penjabaran  dari  visi,  misi  serta  dari  program kepala desa.
Masalah  anak  putus  sekolah  menjadi  tanggung  jawab  seluruh  elemen masyarakat  baik  itu  keluarga,  masyarakat  maupun  pemerintah.  Pemerintahpun telah  mencanangkan  berbagai  kebijakan  yang  mempermudah  warga  negara  untuk mendapatkan  hak  pendidikan  tersebut.  Kebijakan  pemerintah  pusat  hendaknya disambut  baik  pemerintahan  di  tingkat  desa,  karena  pemerintah  desalah  yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
Sebagian  anak  usia  di  bawah  15  tahun  di  desa  Bandung  kecamatan  Mayong telah bekerja sebagai buruh untuk membantu perekonomian keluarga mereka, faktor lain  ialah  banyak  anak  yang  ditinggalkan  ibunya  merantau  untuk  menjadi  tenaga kerja  Indonesia  (TKI)  sehingga  anak  kurang  mendapatkan  perhatian  lebih  dari keluarga  terutama  dalam  bidang  pendidikan.  Pemerintah  telah  mencanangkan berbagai  program  untuk  meringankan  biaya  sekolah  anak  diantaranya  berupa  dana BOS,KIP,  BSMserta  masih  banyak  lagi  bantuan  pemerintah  lainnya  dibidang pendidikan, namun hal tersebut tidak mengurangi jumlah anak putus sekolah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Faktor sosial budaya dan ekonomi
dianggap  menjadi  penyebab  banyaknya  angka  anak  putus  sekolah  di  desa  tersebut. Program  pemerintah  tersebut  ternyata  belum  menyentuh  pada  pendidikan  orang miskin di desa Bandung kecamatan Mayong kabupaten Jepara tersebut yang sebagian besar  bermata  pencaharian  sebagai  buruh  tani,  dan  maupun  keluar  negeri  sebagai TKI.
Dari  berbagai  penelitian  menyebutkan  bahwa  banyak  sekali  factor  yang melatar  belakangi  masih  adanya  anak  yang  tidak  mau  melanjutkan  pendidikannya. Salah satunya factor motivasi menjadi salah satu alasan anak putus sekolah atau tidak mau  melanjutkan  pendidikannya  hal  inidikarenakan  anggapan  sekolah  itu  tidak penting (Titaley, 2012).
Pentingnya  untuk  mengetahui  Penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan adalah  untuk  memberikan  gambaran  sera  sebagai  penjelas  kerangka  berfikir  dalam pembahasan.  Selain  itu  juga  bertujuan  untuk  dijadikan  bahan  perbandingan  dan acuan.  Maka  dalam  kajian  pustaka  ini  peneliti  mencantumkan  hasil-hasil  penelitian terdahulu  yang  relevan.  Sebagai  pertimbangan  penelitian,  penulis  menggali  hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pengembangan. Beberapa penelitian yang penulis rujuk adalah:
Harry  Cristian,  dengan  judul  Pemerintahan  Integratif,    2015,    3  (1)  ;  190- 2“Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.” Dalam eJournal 10  ISSN  2337-8670,  ejournal.pin.or.id.  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk mengetahui  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  mengenai  Rencana Kerja  Pembangunan  Desa  di  desa  Loa  Janan  Ulu  kecamatan  Loa  Janan  kabupaten Kutai Kartanegara.
Ni  AyuKrisnaDewi,  dengan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Faktor-faktor Penyebab  Anak  Putus  Sekolah  Usia  Pendidikan  Dasar  Kecamatan  Gerokgak  Tahun 2012/2013.”  Dalam  Jurnal  Undiksha  Vol.  1,  No.  1,  tahun  2014.  ISSN  0215-8250, ejournal.undiksha.ac.id.  adapun  tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui(1) faktor-faktor  penyebab  anak  putus  sekolah  usia  pendidikan  dasar    di  Kecamatan Gerokgak  Tahun  2012/2013,  dan  (2)  faktor  yang  dominan  penyebab  anak  putus sekolah usia  pendidikan dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013.
Sodiyah  dan  suripno,  dengan  penelitian  yang  berjudul  “Upaya  pemerintah kabupaten  kebumen  dalam  menanggulangi  anak  putus  sekolah.”  Dalam
jurnal.usu.ac.id.  2014  ISSN:  2549-130X,  tujuan  dari  penelitian  tersebut  ialah  untuk manggambarkan  upaya  pemerintah  kabupaten  kebumen  dalam  menanggulangi  anak putus  sekolah,  dan  juga  untuk  mengetahui  hambatan  yang  ditemui  pemerintah kabupaten kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah.hasilnya menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintahkabupaten kebumen melalui upaya preventif melalui bantuan  beasiswa  kepada  keluarga  kurang  mampu  kemudian  dengan  upaya  kuratif yaitu dengan program pengurangan pekerja anak kemudian dengan upaya pembinaan yaitu  dengan  peningkatan  keterampilan  anak  sedangkan  hambatannya  yang  berasal dari  pemerintah  sendiri  berupa  keterbatasan  teknologi,  dan  anggaran.  Sedangkan hambatan  dari  luar  pemerintahan  berasal  dari  diri  anak  dan  keluarga  anak  putus sekolah itu sendiri.
Adapun  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  di  atas ialahpenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi  RPJMDes  sebagai  Dokumen Kebijakan  Pembangunan  di  Desa  Bandung  Kecamatan  Mayong  Kabupaten  Jepara dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di desa tersebut.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  mengetahui  fungsi  RPJMDes  sebagai Dokumen Kebijakan Pembangunan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam mengatasi anak putus sekolah di desa tersebut khususnya pada anak usia sekolah  dasar.  Sedangkan  manfaat  dari  penelitian  ini  diantaranya  dapat  dijadikan sebagai  bahan  kemajuan  ilmu,  khususnya  kajian  ilmu  sosial    yaitu  meningkatkan peran  pemerintah  daerah  dalam  pengentasan  anak  putus  sekolah.Menjadi  bahan evaluasi  bagi  pemerintah  daerah  agar  lebih  memberdayakan  masyarakat  di  bidang pendidikan  dalam  mengatasi  anak  putus  sekolah.Menjadi  bahan  informasi  bagi masyarakat  akan  perlunya  sinergi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan sosial terutama yang berkaitan dengan anak putus sekolah.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  menurut  Sugiyono  metode  deskriptif  ialah  suatu  metode  yang digunakan untuk menggambarkan ataupun menganalisis suatu hasil penelitian namun tidak  digunakan  dalam  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas  (Sugiyono, 2010).Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan, dan meringkaskan segala  kondisi,  situasi  atau  berbagai  variabel  yang  timbul  di  masyarakat  yang dijadikan  objek  penelitian.  Sehingga  menarik  ke  permukaan  sebagai  salah  satu  ciri
atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi  ataupun  variabel  tertentu.  Dengan  demikian peneliti akan berusaha menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau variabel yang ada pada saat penelitian dilakukan.
Sumber  data  penelitian  ini  bersumber  dari  1)  data  primer  yang  terdiri  dari RPJMDes  desa  Bandung,  kemudian  data  lain  diperoleh  melalui  wawancara, penyebaran questioner kepada responden tentang pendapatnya ataupun tanggapannya terkait dengan fungsi RPJMDes atas penanganan masalah anak putus sekolah. 2) data sekunder  yaitu  data    yang    telah  dipublikasikan    atau    diolah    oleh    instansi    yang terkait.  Data  yang  dibutuhkan  peneliti  dalam  penelitian  ini  antara  lain  jumlah penduduk,  struktur  organisasi,  luas  wilayah.Populasi  atau  jumlah  penduduk  ialah wilayah generalisasi  yang terdiri dari objek ataupun subjek yangmempunyai kualitas serta  karakteristik  tertentu  yang  dipakai  oleh  peneliti  untukdipelajari  untuk  ditarik kesimpulanya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Bandung  yang  berjumlah  975  Jiwa,  yang  tersebar  dalam  10  RT  dan  2  RW  dengan rincian laki-laki 495 jiwa dan perempuan: 480 jiwa (RPJMDes-Bandung, 2017). Bila populasi  besar  maka  peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua  populasi  yang  ada, hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  waktu,  dana  serta  tenaga.  Maka  peneliti  dapat menggunakan sampel yang diambil melalui populasi.
Adapun  yang  digunakan  peneliti  dalam  metode  pengumpulan  data  adalah dengan  cara  menyebarkan  angketYaitu  dengan  membuat  daftar  pertanyaan  atau pernyataan  tertulis  yang  disusun  secara  sistematis,  yang  berkaitan  dengan  variabel penelitian  yang  kemudian  disebarkan  kepada  masyarakat  desa  Bandung.  Dengan wawancarayaitu  berupa  Tanya  jawab  langsung  dengan  responden  yang  bertujuan untuk  memperoleh  Data  atau  informasi  yang  relevan.  Dengan  penelitian  ini  dimana dengan  dilakukan  dengan  tatap  muka.Setelah  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian ini  terkumpulkan,  maka  data  tersebut  akan  dikelompokan  sesuai  dengan  keperluan dan  kegunaan  serta  dianalisis  baik  secara  kualitatif,  kemudian  data  dianalisa  secara deskriptiflalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori  yang berhubungan dengan masalah anak putus sekolah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara kemudian diambil dalam suatu kesimpulan.

## B. Pembahasan
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  sangat  menentukan  sekali terhadap  hasil  RPJMDes,  tanpa  partisipasi  dan  peran  aktif  dari  masyarakat  dapat menimbulkan  kekecewaan  masyarakat  terhadap  hasil  penyusunan  RPJMDes  yang tidak  sesuai  dengan  harapan  maupun  keinginan  dari  masyarakat.  Aspirasi  dari masyarakat  dapat  ditampung  dengan  bentuk  pertemuan,  diskusi,  maupun  seminar untuk  mendapatkanpandangan  masyarakat  tentang  visi  maupun  misi  pembangunan yang  sesuai  harapan.  Aspirasi  masyarakat  tersebut  sebenarnya  dapat  diserap  saat pelaksanaan MusrembangDesa seperti yang telah diamanatkan dalam UU no 25 tahun 2004 (Syafrizal, 2014).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan awal      penyusunan  rancangan  APB  Desa.    Musyawarah  ini  memuat  tentang penjabaran  Visi  dan  Misi  Kepala  Desa  yang  telah  terpilih  dan  berisi  tentang  arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  diikuti  oleh  masyarakat  desa.  Dalam  penyusunannya,  Pemerintah  desa  wajib menyelenggarakannya secara  partisipatif,  serta  diikuti  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  dan  unsur  masyarakat  desa  menetapkan  prioritas    program    kegiatan  serta kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  APB  Desa,  swadaya  masyarakat, atau APBD.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  adalah  dokumen  yang  berisi perencanaan  pemerintah  desa  untuk  periode  enam  tahun  yang  berisi  arah  kebijakan pembangunna  desa,  keuangan  desa,  kebijakan  umum,  program  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah,  lintas  SKPD,  serta  program  prioritas  kewilayahan,  yang disertaidengan rencana kerja. RPJMDes disusun dengan melihat kondisi desa secara objektif  serta  berdasarkan  prioritas  pembangunan  Kabupaten/  kota.  Pada  proses penyusunan    RPJMDesharuslah  melibatkan  seluruhelemen  masyarakat.  RPJMDes menjadi  instrumen  yang  digunakan  untuk  membangun  partisipasi,  demokrasi,  serta kemandirian  ditingkat  desa.  Rencana  pembangunan  desa  berdasarkanpada pemberdayaan,  partisipasidari  pihak  masyarakat  secara  terbuka,  akuntabel, keberlanjutan, dan cermat. Hal terpenting dalam penyusunan RPJMDes meyakinkan bahwasanya  arah  dan  kebijakan  pembangunan  desa  dapat  mencerminkan  kesatuan visi  dan  misi  Kepala  Desa  yang  terpilih  dengan  mendahulukan  kepentingan masyarakat  desa  secara  luas.  Oleh  karenanya  masyarakat  desa  harus  terlibat  aktif mulai  dari  menginventarisir  potensi,  kebutuhan  serta  masalah  pada  rapat
Musrembang.
Dokumen  RPJMDes  bertujuan    dalam  mewujudkan  segala  perencanaan pembangunan  yang  ada  di  Desasesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat  serta keadaan yang terjadi di desa tersebut, dengan menciptakan rasa memiliki,  tanggung jawabterhadap program pembangunan terhadap desa. Disertai dengan memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan dari desa tersebut, sehingga menumbuhkembangkan seluruh peranserta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Dokumen  RPJMDes  yang  disusunoleh  Desa  haruslah  memiliki  rencana  dalam pembangunan  yang  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  pembangunan desa.  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  tersebut  nantinya menjadi  pedoman  dalam  segala  penyusunan  rencana  dalam  pembangunan  desa  yang berdasarkan  pada  konsep  partisipasi  di  masyarakat.  Penetapan  dokumen  RPJMDes sangatlah penting berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumen terkait peran aktif kepala  desa  juga  berperan  penting  dalam  setiap  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pembangunan  di  Desa  mulai  dari  awal  tahap  perencanaan  sampai  terselesainya kegiatan.
RPJMDes merupakan dokumen penting desa yang memuat  perencanaan desa untuk  periode  6  (enam)  tahun  yang  nantinya  memuat  arah  kebijakan  dalam pembangunan  desa,  yaitu  dalam  arah  kebijakan  keuangan  desa,  kebijakan  umum sertakegiatan pembangunan di  tingkat desa. Sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMDes berlaku  dalam jangka waktu satu tahun.  Jadi    RPJMDes  dan  RKP  Desa  adalah  dasar  daripembangunan  desa yangbertujuan  untuk  melakukan  upaya  dalam  peningkatan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan masyarakat desa (Pristiyanto D, 2015).

## Dampak Anak Putus Sekolah pada Tingkat Sekolah Dasar
Anak  putus  sekolah  pada  tingkat  sekolah  dasar  tentu  akan  menimbulkan banyak  dampak  negative  baik  bagi  dirinya  sendiri  maupun  bagi  lingkungannya. Apabila  tingkat  pendidikan  orang  tua  rendah  tentu  hal  ini  akan  mempengaruhi pendidikan  anak-anaknya  kelak.  Anak  bias  jadi  akan  meniru  pola  fikir  dari  orang tuanya  dengan  anggapan  pendidikan  bukan  suatu  hal  yang  penting  bagi  masa  depan mereka.  Dengan  pemikiran  seperti  itu  nantinya  akan  menimbulkan  banyak pengangguran hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan yang mereka miliki  hal ini
menjadikan  beban  bagi  orang  tua  mereka  dan  dapat  meresahkan  lingkungan masyarakat  disekitar  mereka  dikarenakan  tidak  adanya  tujuan  hidup  dan  pekerjaan yang mereka miliki. Pendapat ini sejalan dengan Gunawan yang menyebutkan bahwa masalah  anak  putus  sekolah  terutama  di  jenjang  yang  rendah  atau  sekolah  dasar yangmana anak tersebut nantinya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tentunya hal ini  akan  meresahkan  ketentraman  masyarakat,  terlebih  mereka  telah  mengganggu ketentraman  masyarakat  hal  ini  disinyalir  akan  menimbulkan  kenakalan  remaja  di daerah tetsebut (Gunawan, 2010).
Kenakalan  tersebut  jelas  nantinya  akan  menimbulkan  gangguan  di  masyarakat berupa kenakalan yang bertentangan dengan norma social positif. Tingkat pendidikan yang  rendah  jiga  mengakibatkan  bertambahnya  pengangguran  dan  tindak  kejahatan criminal.  Dampak  lain  dariAnak  usia  sekolah  dasar  yang  tidak  melanjutkan pendidikannya  ialah  anak  tersebut  tidak  memiliki  tujuan  hidup  di  masa  yang mendatang. Ketika anak sudah tidak memiliki tujuan hidup tentu sangat berpengaruh bagi pola pikirnya kelak. Iaakan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif dan  juga  berbau  kejahatan.  Karena  melalui  sekolah  dan  belajar  bersama  tentu  anak akan belajar bersosialisasi dan hal tersebut akan membangun mental dari anak didik. Anak yang putus sekolah ditingkat sekolah dasar tentu mempengaruhi juga psikologi kejiwaannya, menjadikan anak tidak memiliki cita – cita, harapan dimasa depan yang dapat  digapai  hanya  dengan  sekolah  menjadi  hilang,  karena  dengan  menempuh pendidikan  salah  satu  cara  seseorang  untuk  dapat  menggapai  apa  yang  dicita- citakannya.  Ini  juga dapat  menimbulkan semakin banyaknya anak usia sekolah  yang menjadi anak jalanan. Akibat putus sekolah juga dapat mengakibatkan anak menjadi malas, tidak memiliki sopan santun kepada orang tua maupun keluarganya Anak hal ini  dikarenakan  kekurang  tahuannya  tentang  bagaimana  bersikap  baik  serta  bersikap hormat  kepada  orang  yang  lebih  tua.  Akibat  lain  yang  mengkhawatirkan  ialah  anak menjadi sosok yang mudah stress atau frustasi, karena kebingungannya dengan masa depan mereka nantinya (Latif, 2015).
Berbagai  upaya  dalam  penanganan  anak  putus  sekolah  tidaklah  sedikit, pemerintah telah berupaya dengan berbagai program dalam mengurangi masalah anak putus sekolah tersebut. Dan nampaknya factor ekonomi bukanlah satu-satunya factor yang  menyebabkan  munculnya  masalah  ini,  ini  terlihat  meskipun  pemerintah  telah menggelontorkan  dana  yang  begitu  besar  setiap  tahunnya  untuk  pendidikan  namun
masalah ini masih saja terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dan dalam data statitistik pendidikan  tahun  2017/2018  menyebutkan  bahwa  tingkat  anak  putus  sekolah  pada jenjang  pendidikan  sekolah  dasar  di  jawa  tengah  masih  dalam  posisi  ke  tiga  setelah Jawa  Barat  di  posisi  pertama  dan  sumatera  Utara  diposisi  ke  2  (Ikhtisar  data pendidikan dan kebudayaan. 2017/2018).

## Analisis  Fungsi  RPJMDes  dalam  Mengentaskan  Anak  Putus  Sekolah  pada Tingkat Sekolah Dasar
Perencanaan  merupakan  proses  mengorganisir,  mengarahkan  serta  upaya dalam  mengendalikan  sebuah  kegiatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi. Sedangkan  pembangunan  akan  terselenggara  dengan  baik    bila    diawali    dengan system  perencanaan  yang  baik  pula,  hal  ini    bertujuan  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Oleh  karenanya,  proses  perencanaan  pembangunan  haruslah  berpihak pada masyarakat serta dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat (Hanafi, 2004). Untuk mengetahui gambaran adanya keberpihakan RPJMDes dalam mengatasi masalah anak putus sekolah di desa Bandung, maka dapat terlihat  dari  tingkat  masyarakat  yang  merasa  bahwa  RPJMDes  yang  sudah  ada sekarang ini dapat menjadi solusi atas masalah tersebut.
Tabel Tanggapan Responden tentang Pemerintah Desa Saat Ini Memperhatikan Pendidikan Anak di Desa Bandung
Kategori Jawaban Responden % Sangat setuju 5 5,32 % setuju 19 20,2 % Ragu-ragu 49 52,1% Tidak  Setuju 31 33% Sangat Tidak Setuju - - Jumlah 94 100%

## Sumber : Data Olahan Penelitian 2018
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  52,1  %  responden  ragu-ragu  perihal perhatian  pemerintah  desa  dalam  hal  pendidikan  di  desa  Bandung,  33%  tidak  setuju 20,2% dan 5,32% responden sangat setuju.
Bapak Ahmad, dalam wawancaranya dengan kami, beliau mengatakan “saya rasa  pemerintah  desa  Bandung  kurang  memperhatikan  pendidikan  warganya,  anda
bisa  melihat  sarana  dan  prasarana  pendidikan  saja  di  desa  ini,  keadaannya  seperti itu ala kadarnya.” (wawancara 22 Mei 2018).
Tanggapan  Responden  tentang  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  di  Desa Bandung Saat ini Sudah Memadai
Kategori Jawaban Responden % Sangat setuju 3 3,19 % setuju 6 6,38 % Ragu-ragu 20 21,3 % Tidak  Setuju 51 54,3 % Sangat Tidak Setuju 14 14,9 % Jumlah 94 100%
Sumber : Data Olahan Penelitian 2018
Dari data responden di atas sebagian besar menyatakan bahwa 54,3% penduduk tidak setuju bila sarana dan prasarana pendidikan di desa Bandung saat ini dinyatakan sudah  memadai.  Hal  ini  peneliti  sinkronkan  dengan  data  sarana  prasarana  yang terdapat dalam RPJMDes-Bandung pada bab ii (RPJMDes-Bandung, 2017)
Sarana  prasarana  pada  TK  TPQ  Madrasah  dan  SD  sudah  ada  meskipun  belum cukup  memadai,  hal  ini terlihat  dari  sisi  bangunan  dari  lembaga  pendidikan  tersebut yang  masih  memprihatinkan.  Dan  pada  bab  iii  di  isi  RPJMDes  tentang  potensi  dan masalah  poin  22  berisi  “Pembinaan  &  Pengelolaan  Pedidikan  Usia  Dini  (PAUD) masih memprihatinkan perlu adanya bantuan dari pemerintah desa.”Dan pada poin 24 berisi  “Sarana  dan  prasarana  Pendidikan  non  formal/keagamaan  di  desa  masih memprihatinkan.” (RPJMDes-Bandung, 2017).

## Tabel  Tanggapan  Responden  tentang  Potensi  Desa  dalam  Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kategori Jawaban Responden % Sangat Setuju 5 5,32% Setuju 11 11,7% Ragu-ragu 51 54,3% Kurang Setuju 27 28,7% Tidak Setuju - - Jumlah 94 100% Sumber : Data Olahan Penelitian 2018
Dari data di atas menunjukkan bahwa 54% responden ragu-ragu desa Bandung dapat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, 28,7% kurang setuju, 11,7%
setuju  dan  5,32%  responden  sangat  setuju.  Dari  beberapa  hasil  wawancara  dengan masyarakat  dapat  kami  simpulkan  bahwa  selama  ini  sarana  pendidikan  di  desa Bandung hanya seperti ini saja belum ada pembenahan dari pemerintah desa di sektor bangunan dan fasilitas lainnya, bisa dilihat dari bentuk   bangunanTK dan TPQ  yang kurang terawat.
Bapak  Sofyan  mengatakan  kepada  kami “dari  dulu  kondisi  sekolah  sekolah yang ada di desa ini ya seperti ini saja,, belum pernah ada perubahan yang signifikan saya masih ragu kedepannya bisa bertambah maju, namun sebagai warga saya tetap optomistis pemerintah desa yang saat ini bisa lebih baik.” (wawancara, 22 Mei 2018).
Tabel  Tanggapan  Responden  Tentang  Kebijakan  RPJMDes  Apakah  mampu Menanggulangi Anak Putus Sekolah di Tingkat SD
Kategori Jawaban Responden % Sangat setuju 10 10,64 % Setuju 34 36,17 % Ragu-ragu 24 25,53 % Tidak  Setuju 19 20,21 % Sangat Tidak Setuju 7 7,45 % Jumlah 94 100%
Sumber : Data Olahan Penelitian 2018
Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan  setuju  sebanyak  36,17  %  bahwa    RPJMDes  yang  sudah  ada  sekarang  ini sudah  mendukung  program  wajib  belajar  9  tahun  sedangkan  25,53  %  masih  ragu- ragu, 20,21 %  tidak setuju dan 10,64 % menganggap sangat setuju dan 7,45% sangat tidak setuju.
Data  ini  kami  sinkronkan  dengan  RPJMDes-Bandung,  dalam  bab  iii  tentang potensi  dan  masalah  point  23  tertulis  “  masih  ada  anak  putus  sekolah”  (RPJMDes- Bandung,  2017).  Dengan  demikian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  Bandung menyadari  adanya  permasalahan  anak  putus  sekolah,  dan  masalah  tersebut  menjadi pembahasan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa Bandung. Menurut hasil  wawancara  kami  dengan  petinggi  Desa  Bandung  bapak  Mundhofar  beliau menyatakan  “ bahwa  beberapa  anak  yang  tidak  mau  melanjutkan  sekolah  mereka, telah saya datangi langsung dan saya bujuk namun memang ada sebagaian yang mau
melanjutkan  dan  sebagian  yang  lain  (2  orang)  tidak  mau  berangkat  sekolah  karena factor-faktor tertentu .”(wawancara, 22 Mei 2018)

## C. Simpulan
Dari  tanggapan  responden  tentang  perhatian  pemerintah  desa  terhadap pendidikan  anak  di  desa  Bandung  masyarakat  terbanyak  menilai  masih  ragu  ragu sebanyak  52,1%,  Sedangkan  tentang    sarana  dan  prasarana  pendidikan  belum memadai  masyarakat  menilai  54,3  %  tidak  setuju  ketika  ditanya  apakah  sarana  dan prasarana pendidikan sudah memadai. Dan 54,3 % masyarakat ragu-ragu Desa dapat mengembangkan  sarana  dan  prasarana  pendidikan.  Sebesar  46,8%  responden  ragu- ragu. Namun sebesar 36,17 % masyarakat optimis bahwa kebijakan RPJMDes dapat mengurangi anak putus sekolah pada tingkat dasar.
Dari  tanggapan  responden  di  atas  dapat  di  analisis  bahwa  meskipun  masih banyak  kekurangan  dari  sisi  sarana  dan  prasarana  namun  sebenarnya  kebijakan pemerintah  desa  yang  dituangkan  dalam  RPJMDes  setidaknya  mampu  mengurangi anak putus sekolah ditingkat sekolah dasar dan masyarakat sebanyak 36,17% optimis, hal ini juga terlihat dari tindakan pemerintah desa yang secara khusus mendatangi satu persatu  anak  yang  tidak  mau  melanjutkan  sekolah  gaar  mau  berangkat  sekolah, meskipun hasilnya masih ada beberapa anak yang masih enggan mau berangkat.
Tentu  hal  ini menjadi  perhatian kita semua, ternyata pemasalahan anak putus sekolah  bukan  permasalahan  yang  mudah  di  atasi,  ternyata  bukan  hanya  factor ekonomi,  maupun  factor  motivasi  saja  yang  melatarbelakangi  keengganan  mereka dalam melanjutkan sekolah. Dari sisi ekonomi pemerintah telah banyak mengeluarkan anggaran  yang  begitu  besar  untuk  pendidikan  di  Indonesia,  diantara  sekolah  pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama digratiskan oleh pemerintah, bahkan  pemerintah  juga  telah  memberikan  bantuan  dana  BOS  serta  Kartu  Indonesia Pintar untuk menyokong pendidikan anak-anak Indonesia, namun pada kenyataannya masih  sisi  motivasi,  dari pihak pemerintah di  tingkat  Desa seperti  yang terjadi  desa Bandung  kecamatan  Mayong,  pemerintah  desa  telah  mencantumkan  masalah  anak putus  sekolah  dalam  skala  prioritas  program  kerjanya.  Kepada  desa  turun  langsung untuk  memberikan  motivasi  kepada  mereka,  namun  meski  demikian  masih  ada sebagian  dari  mereka  yang  masih  enggan  meneruskan  sekolah  mereka.  Dengan demikian  kompleknya  permasalahan  ini  tentu  perlu  adanya  penelitian  lain  yang
menggali  factor  lain  penyebab  masih  adanya  anak  yang  tidak  mau  melanjutkan sekolahnya di era modern saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanafi, Mahduh M. 2004. Pengantar Manajemen . UIR Press.
Kementrian  Pendidikan  dan  kebudayaan,  2017. Ikhtisar  data  Pendidikan  dan Kebudayaan 2017/2018. Jakarta.
Latif,  Aasma.  Choudhary,  Ali  Iftitar.  Hammayun,  Asal  afzal.  2015.  “Economic Effects  Of  Student’s  Dropouts  (A  Comparative  Studi  of  Students’  Dropouts Globally”. International  Journal  of  Economic,  Commerce  and  management.
Vol III, Issu 6, june 2015.
RPJMDes-Bandung 2017.
Syafrizal.  2014. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dalam  Era  Otonomi .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  R& D. Bandung. alfabeta Titaley,Merry  Elike.  2012.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Siswa  Putus  Sekolah  pada Sekolah  Menengah  pertama  di  SMPN  4  Taman  Siswa  Jakarta  Pusat”. Tesis. Jakarta. FISIP. UI.
Pristiyanto D. 2015. Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. J akarta Selatan. Yayasan penabulu.