Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN SEDARAH YANG MELAKUKAN ABORSI

## LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BLOOD RAPE THAT PERFORM ABORTION

## Nofita Nurul Hidayatulloh, Muridah Isnawati
Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60113
Email : nofita.nurul-2018@fh.um-surabaya.ac.id, *muridah.isnawati@fh.um- surabaya.ac.id Submission : 16 Juni 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
Inbreeding rape is rape committed by someone who is related by blood, such as father to child, uncle to nephew etc. Incest rape does not rule out the possibility of pregnancy in  children  and  physical  and  psychological  unpreparedness  makes  a  child  choose  the path  of  abortion.  So  it  is  worth  asking  about  the  legality  of  abortion  as  referred  to  in Article 75 Paragraph 2 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health if the one who performs  the  abortion  is  a  child  who  is  a  victim  of  incest  rape.  Researchers  use normative methods. The results of the study show that victims of incest rape who have abortions need a form of protection from the judge as a right that has been stated in the Child Protection Act, not as perpetrators of abortion. Pregnancy due to rape can cause psychological trauma for rape victims, therefore the law prohibits abortion unless there are signs of health problems that threaten the mother and/or fetus, as well as pregnancy due  to  rape,  which  can  endanger  the  rape  victim.  Due  to  the  disgrace  and  bad reputation of the family, children who have abortions (abortus provakatus) can be born with defects, although not all of them, women have the right to legal protection for their reproductive functions.
Keywords: Legal Protection; Incest Rape; Abortion

## Abstrak
Perkosaan sedarah adalah perkosaan yang dilakukan seseorang yang memiliki hubungan sedarah, seperti ayah kepada anak, paman kepada keponakan dll. Perkosaan inses tidak menutup kemungkinan terjadinya kehamilan pada anak dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat seorang anak memilih jalan untuk aborsi. Sehingga patut dipertanyakan tentang legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  jika  yang  melakukan  aborsi  adalah  anak  korban  perkosaan inses    Peneliti  menggunakan  metode  normatif.  Hasil  dari  penelitian  diperoleh  bahwa korban  perkosaan  inses  yang  melakukan  aborsi  memerlukan  bentuk  perlindungan  dari Hakim sebagai hak yang telah tercantum dalam UU Perlindungan Anak bukan sebagai pelaku aborsi. Kehamilan karena perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban  perkosaan,  oleh  karena  itu  undang-undang  melarang  aborsi  kecuali  ada  tanda-
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
tanda gangguan kesehatan yang mengancam ibu dan/atau janin, serta kehamilan akibat perkosaan, yang dapat membahayakan korban perkosaan. Akibat aib dan reputasi buruk keluarga,  anak-anak  yang  melakukan  aborsi  (abortus  provakatus  )  dapat  lahir  dengan cacat,  meskipun  tidak  semuanya,  perempuan  berhak  atas  perlindungan  hukum  atas fungsi reproduksinya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkosaan Sedarah, Aborsi

## A. Pendahuluan
Hadirnya janin dalam kandungan adalah hal yang paling ditunggu bagi perempuan apalagi  untuk  mereka  yang  sudah  menikah,  namun  berbeda  dengan  perempuan  yang hamil  diluar  nikah  apalagi  itu  adalah  korban  perkosaan.  Perkosaan  sendiri  masih menjadi  masalah  yang  belum  cukup  teratasi  di  Negara  Indonesia. 1 Karena  ancaman yang didapatkan korban apabila berani melapor. Perbuatan perkosaan semakin dikecam apabila  yang  melakukan  tindakan  pemerkosaan  adalah  mereka  yang  masih  ada hubungan  kekerabatan  atau  hubungan  sedarah  dengankorban  pemerkosaan  tersebut (inses).  Seperti  ayah  dengan  anaknya,  paman  dengan  keponakannya,  kakak  dengan adiknya,  bahkan  seorang  anak  terhadap  ibunya  sedarah.  Aborsi  dilarang  oleh  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  merupakan  undang-undang  pidana utama negara tersebut,  namun  Undang-Undang  No. 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk alasan medis. Tidak jelas apakah pemerkosaan inses dapat digunakan sebagai penjelasan medis untuk melakukan aborsi guna menghindari hukuman atas kejahatan menggugurkan anak. 2
Orang-orang  dengan  cepat  menyebut  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  anggota keluarga  dekat  korban  sebagai  "inses",  meskipun  hal  itu  dapat  dilakukan  oleh  anggota keluarga  dekat  korban,  termasuk  orang  tua  kandung  saudara  kandung,  dan  anak-anak korban sendiri. Laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan atau hubungan darah melakukan  inses,  menurut  Kartono.  Korban  perkosaan  inses  selalu  dikalahkan  oleh prevalensi  kehamilan  yang  disebabkan  oleh  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  hubungan darah atau mereka yang terkait dengan korban dengan cara lain. Dalam skenario ini, isu aborsi  karena  inses  masih  menjadi  perdebatan.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  KUHP
1 Dewi,  Anggun  Kharisma;  Purwani,  Sagung  Putri  M.E,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Perkosaan  Yang Melakukan  Aborsi." Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, vol. 9, no. 4 (2020) hlm. 5, Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/View/58751 ”
2 Floranti,  Diantika  Rindam,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyintas  Aborsi  Paksa  Di  Indonesia." Justitia Jurnal Hukum , vol. 1, no. 6 (2021) hlm. 48-71, Https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6059
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
negara  kita  berfungsi  sebagai  dasar  hukum  pidananya,  Undang-Undang  Kesehatan Indonesia  mengizinkan  aborsi  dilakukan  untuk  alasan  medis  saja,  termasuk  inses. 3
Perspektif  internasional,  di  mana  topik  inses  yang  tabu  dan  emosional  lebih  lazim. Emosi  dan  perspektif  orang  tentang  inses  akan  bervariasi  tergantung  pada  bagaimana inses  tabu  dilihat  oleh  berbagai  komunitas  (persepsi  yang  berbeda).  Wajar  bagi  anak- anak untuk menyalahkan diri mereka sendiri ketika mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung seperti keluarga; Wajar juga  jika  seorang  ibu  menyalahkan  dirinya  sendiri  ketika  dia  tidak  mampu melakukannya.  Mereka  yang  pernah  mengalami  inses  sejak  kecil  akan  selalu  percaya bahwa  ibu  merekalah  yang  bertanggung  jawab  untuk  merawat  dan  melindungi  anak mereka.  Sekalipun  pelaku  tindak  pidana  aborsi  karena  perkosaan  inses  adalah  anak- anak, mereka tetap harus mendapat perhatian agar tidak terjadi praktik aborsi yang tidak aman.
Belakangan  ini  masyarakat  Indonesia  dikejutkan  dengan  putusan  yang dikeluarkan  oleh  Hakim  PN  Muara  Bulian  dengan  Putusan  No.  5/PID.  SUS- ANAK/2018/PN.MBN  yang  memidana  seorang  anak  15  tahun,  korban  perkosaan dengan  vonis  enam  bulan  penjara  dan  pelatihan  kerja  selama  tiga  bulan,  karena melakukan  aborsi  kehamilan  hasil  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  kakak  kandungnya sendiri.  Pelaku  perkosaan  yang  merupakan  kakak  kandung  korban  (inses)  yang  juga masih berusia 17 tahun dipidana dua tahun penjara (Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN).
Keputusan  tersebut  memicu  berbagai  debat  sosial,  baik  dalam  Praktik  dan  Teori Sosiologi  Akademik.  Pelopor  dalam  masyarakat  anak-anak  dihukum  karena  kejahatan menyebalkan  adalah  korban  tetapi  kemudian  dihukum  Tindak  pidana  aborsi  terhadap anak Itu mengandung. Sahetapy merekomendasikan kerugian karena kejahatan Korban kejahatan tidak hanya menderita dalam bentuk fisik, seperti biaya untuk menyembuhkan luka  tubuh,  Tetapi  ada  juga  kerugian  immaterial  yang  sulit,  bahkan  Tidak  bisa  diukur dengan  uang.  Hilang  Keseimbangan  psikologis,  kehilangan  semangat  hidup,  Karena kecemasan  dan  kepercayaan  diri  takut  akan  bayangan  jahat  Selalu  terbayang
3 Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional.” Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1 (2017) Hlm. 102 Http://103.114.35.30/Index.Php/Justitia/Article/View/597
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
menghantui,  adalah  salah  satunya  di  antara  banyak  kerugian  immaterial  muncul (Sahetapy, 1987:36).
Mulyana  (2017)  dalam  penelitiannya.  Hak-hak  reproduksi  ibu,  hak  asasi  anak- anak  yang  belum  lahir,  dan  hak-hak  wanita  hamil  semuanya  harus  dilindungi  melalui penerapan undang-undang  yang lebih masuk akal. 12 Aborsi, terutama bagi anak  yang diperkosa  oleh  pasangan  sedarah,  tidak  boleh  dikriminalisasi.  Aborsi  menempatkan anak dalam situasi yang buruk, bahkan jika ada banyak efek negatif yang akan diderita anak  sebagai  akibat  dari  penegakan  hukum.  Alhasil,  tulisan  ini  menarik  karena mengupas  lebih  detail  dengan  lebih  berkonsentrasi  pada  anak-anak  korban  perkosaan inses dan pelaksanaan aborsi yang sebenarnya.
Sedangkan penelitian Mufidatul (2019) menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan),  yang  menegaskan  bahwa aborsi diperbolehkan karena alasan psikologis. trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual,  karena  hukuman  penjara  akan  memiliki  konsekuensi  yang  luas.  Agar  aparat penegak  hukum  melihat  gambaran  utuh,  mereka  harus  diberikan  amnesti.  Apakah korban  perkosaan  sedarah  yang  melakukan  aborsi  bisa  mendapatkan  perlindungan hukum?  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  korban  perkosaan  sedarah  yang melakukan aborsi?
Metode  yang  digunakan  adalah  normatif,  melalui  pendekatan  kasus  (case aprroach)  artinya  menelaah  terhadap  kasus-kasus  dengan  bersandar  pada  sumber- sumber  hukum  seperti  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan.  dalam Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi  (2017),  Peter  Mahmud  Marzuki  menggambarkan penelitian  normatif  sebagai  metode  untuk  mengidentifikasi  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka untuk mengatasi masalah hukum saat ini.  Akibatnya,  penelitian  ini  masuk  dalam  payung  penelitian  hukum  normatif,  karena tidak  melakukan  penelitian  lapangan  dan  hanya  mengandalkan  sumber  perpustakaan. Bahan  pustaka  (secondary  material)  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  digunakan untuk  melakukan  penelitian  ini.  Pendekatan  hukum,  konseptual,  dan  kasus  juga digunakan  dalam  penelitian  ini.  Evaluasi  menyeluruh  terhadap  semua  peraturan perundang-undangan  yang berlaku dilakukan sebagai  bagian dari proses legislasi. 4 Hal
4 Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
ini  juga  berangkat  dari  konsep  dan  teori  yang  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  di bidang  hukum.  Akhirnya,  teknik  studi  kasus  digunakan  untuk  memeriksa  kasus pengadilan  yang  sebenarnya  yang  berhubungan  dengan  masalah  hukum  yang  sedang dibahas dalam tulisan. Kemudian dikaji  secara kualitatif,  Dalam penelitian ini, strategi didasarkan  pada  kriteria  hukum  yang  termasuk  dalam  hukum  yang  dipelajari  dan dijelaskan.  Aborsi  harus  dibuat  sah  bagi  perempuan  yang  telah  diperkosa  dalam hubungan inses atau hubungan darah, berdasarkan temuan data yang diperoleh.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Pengertian Aborsi Menurut KUHP
Berdasarkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  aborsi  ialah  “Barang  siapa dengan  sengaja  menyebabkan  gugur  atau  mati  kandungannya  seorang  perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”
Aborsi  dalam  dunia  medis  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  aborsi  spontan  dan faktor  pemicu  aborsi  (aborsi  yang  disengaja).  Evakuasi  janin  prematur  (  provokatus  ) adalah contoh aborsi yang disengaja. Terlepas dari kenyataan bahwa budaya Indonesia menganggap  aborsi  sebagai  kejahatan,  jika  nyawa  ibu  terancam  karena  alasan  medis, aborsi  dapat  diizinkan  atau  diizinkan.  provokator  aborsi  kriminalis,  di  sisi  lain, didefinisikan  sebagai  aborsi  yang  dilakukan  dengan  melanggar  hukum  dan  tanpa pembenaran  medis  tertentu. 5 Untuk  alasan  medis  dan  aborsi  yang  berkaitan  dengan perkosaan,  aborsi  berwenang  untuk  melakukan  aborsi  yang  sah  terhadap  wanita  hamil yang  ditemani  oleh  pasangan  atau  kerabatnya.  “Aborsi  dapat  diperbolehkan  dalam keadaan  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  76  dan  Pasal  77.  Dalam  Pasal  77, Pemerintah  berkewajiban  melindungi  dan  mencegah  perempuan  dari  aborsi, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  dan  ayat  (3).  Dengan  kata  lain, pemerintah  berkewajiban  untuk  melindungi  keselamatan  ibu  atau  janin  dalam kandungan,  baik  itu  permintaan  dari  ibu  hamil  atau  seseorang  yang  membantu  aborsi yang  dapat  membahayakan  ibu  atau  janin  (tidak  memenuhi  syarat,  tidak  bertanggung jawab,  tidak  aman,  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  ketentuan  perundang-
Nomoer
27/PUU-IX/2011,"
Arena Hukum 12,
no. 2 (2019). https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501 .
5 Rosita  Hutabarat,  Rugun  Romaida,  “Analisis  Kepastian  Sumber  Hukum  Pemidanaan  Terhadap Delik  Aborsi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018)." Jurnal Hukum Adigama , vol. 4 no. 3 (2021), hlm. 29, http://repository.untar.ac.id/31159/

## undangan).
a. Pengertian Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan
Menurut  pasal  75  ayat  (1)  bahwa  “ Setiap  orang  dilarang  melakukan  aborsi.” 6
Tetapi, apabila ada hal mendesak seperti dalam ayat 2, yaitu :
a. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  dini  kehamilan  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/  atau  janin  yang  yang  menderita  cacat  bawaan maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut hidup diluar kandungan, atau
b. Kehamilan akibat perkosaan.
Melihat rumusan Pasal 75 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jelas, hukum  Keputusan  No.  36  Tahun  2009  melarang  aborsi  kecuali  untuk  jenis  keguguran provokatus medicalis (Aborsi adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau janin). Di dalam  dunia  jika  terjadi  keguguran  yang  teriritasi  nyawa  ibu  dalam  bahaya  kematian, dan Jika seorang anak akan lahir diperkirakan cacat berat dan berarti tidak bisa tinggal di  luar  kelainan  pada  rahim,  seperti  janin  Ectopia  Cordalis  (janin  dekat)  Tidak  ada dinding dada, jadi bisa melihat jantung), rakhitis (janin dekat) Tulang belakang terbuka tanpa tertutup kulit) dan anencephaly (janin akan lahir tanpa otak besar) 7
b. Macam-macam Aborsi
Aborsi Provocatus dan Aborsi Spontan adalah dua bentuk aborsi dalam bidang medis. : 8 a. Aborsi Spontan (Abortus spontaneus)
Dalam  kasus  aborsi  spontan,  rahim  wanita  hamil  dihentikan  tanpa  bantuan staf  medis.  Aborsi  spontan  ini  meliputi  baik  aborsi  spontan  (aborsi  tidak disengaja)  maupun  aborsi  alami,  keduanya  merupakan  aborsi  yang  tidak disengaja dan tidak diharapkan (aborsi alami). Penyakit atau kecelakaan ibu, seperti  jatuh  dan  terbentur,  adalah  penyebab  paling  umum  dari  jenis  aborsi ini.
b. Aborsi yang di sengaja (Abortus provocatus)
Aborsi  yang  tidak  disengaja  atau  spontan  adalah  aborsi  yang  terjadi  karena
6 Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
7 Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215.
8 Desilasidea  Cahya  Zalzabella,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkosaan  Incest,” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) 1,  no.  1  (2020):  01–09 https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156 .
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
perbuatan  atau  campur  tangan  manusia  yang  mencoba  menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, sedangkan abortus provokatus mengambil pendekatan  sebaliknya  dan  merupakan  aborsi  yang  disengaja  yang  terjadi akibat  perbuatan  atau  campur  tangan  manusia  yang  melakukan  aborsi. mencoba  menggugurkan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Ini  termasuk wanita  itu  sendiri,  serta  bidan,  dokter,  dan  profesional  medis  lainnya.  Ada dua jenis aborsi "provokatif" dalam praktiknya:
Ada dua jenis aborsi yang dipicu oleh obat:
a) aborsi provocatus  medicianalis, yaitu  aborsi  yang  dilakukan  karena alasan  atau  alasan  medis  seperti  keselamatan  nyawa  ibu,  dan aborsi provocatus terapeutikus, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.
b) Aborsi Provocativus  Criminalis adalah  aborsi  yang  dilakukan  oleh seorang  wanita  yang  bermaksud  melakukan  kejahatan  atau  yang melanggar  berbagai  persyaratan  atau  peraturan  perundang-undangan yang ada (hukum positif).
Ada berbagai alasan mengapa aborsi dapat dilakukan, seperti penghinaan terhadap tetangga atas bayi yang lahir dari hubungan yang tidak sah, atau ketidakmampuan untuk membayar anak yang lahir dari hubungan tersebut.
Korban  perkosaan  memiliki  trauma  psikologis,  dan  penderitaan  ini  diperparah ketika  wanita  tersebut  hamil  secara  tiba-tiba.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  rasa  malu bagi  wanita  yang hamil di luar kehendak mereka, dan itu tidak mengecualikan mereka dari mempertimbangkan pilihan lain, seperti aborsi atau melakukan aborsi, jika mereka memilih  untuk  tidak  menyembunyikan  fakta  bahwa  mereka  hamil  di  tempat  pertama. Aborsi atau aborsi  yang dilakukan oleh perempuan yang telah diperkosa telah menjadi isu  perdebatan  di  mata  masyarakat,  dan  masyarakat  umum  percaya  bahwa  itu  adalah kejahatan  berdasarkan  Pasal  346  KUHP,  meskipun  faktanya  adalah  perempuan  yang menjadi  korbanperkosaan.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014,  revisi Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006,  mendefinisikan  “korban”  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2. Ada dua jenis korban: mereka yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. dan mereka yang secara tidak langsung  dirugikan  oleh  perbuatan  pelaku.  Karena  korban  adalah  pihak  yang  paling
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
menderita  akibat  suatu  tindak  pidana,  maka  negara  diwajibkan  oleh  hukum  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban.  Ini  mencakup  kerugian  finansial  dan non-moneter korban. perlindungan korban dan saksi diatur dalam peraturan perundang- undangan  yaitu  berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006. Lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban  atau  badan  negara  lainnyaasa,  harus memastikan  bahwa  hak-hak  korban  dilindungi  dan  rasa  aman  mereka  tetap  terjaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Cara-Cara Melakukan Aborsi
Cara aborsi dapat dikelompokan dalam tiga jenis ialah:
1. Cara-cara Aktif
Yang dimaksud dengan "aborsi dengan perbuatan" adalah suatu prosedur dimana janin digugurkan tanpa persetujuan ibu,  baik  perbuatan itu dilakukan oleh ibu  maupun oleh  pihak  ketiga.  Contoh  dari  jenis  aborsi  ini  termasuk  tindakan  kekerasan  terhadap janin,  seperti  memukul,  yang  merugikan  baik  ibu  maupun  anak  yang  dikandungnya. Teror terhadap ibu  adalah salah satu  metode aborsi  yang paling umum, dan salah satu contohnya adalah ketika pengadilan memerintahkan ibu untuk mengatakan sesuatu yang buruk,  menyebabkan  dia  mengakhiri  kehamilan  karena  takut.  Kecemasan,  kemarahan, dan  kesedihan  juga  dirasakan  karena  berita  buruk  atau  sangat  melukai  perasaannya. Mencium aroma yang kuat, yang antara lain mempengaruhi wanita yang sedang hamil, adalah contoh lain.
2. Cara- cara Pasif
Teknik  pasif  adalah  teknik  di  mana  ibu  menolak  untuk  melakukan  sesuatu  yang diperlukan  untuk  kelangsungan  kehamilan,  yang  mengakibatkan  kematian  kehamilan. Jika  ibu  tidak  mau  minum  obat  yang  direkomendasikan,  atau  meskipun  dia  tidak  mau minum  apa  yang  benar-benar  diinginkannya,  bahkan  jika  itu  dapat  membahayakan kelangsungan kehamilan, ini semua adalah contoh penghindaran.
3. Cara-cara Medis
Di  negara-negara  di  mana  aborsi  dilegalkan  atau  di  mana  tidak  ada  ancaman tuntutan  pidana,  perempuan  dapat  menggunakan  berbagai  metode  untuk  melakukan aborsi,  termasuk  menggunakan  jasa  ahli  medis  di  rumah  sakit.  Namun,  jutaan  wanita terpaksa beralih ke metode aborsi tradisional di negara-negara di mana aborsi ilegal atau di mana mereka tidak dapat memperoleh bantuan medis ahli.
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
Adapun cara-cara yang digunakan dokter untuk mengaborsi janin. Cara ini sangat beragam, antara lain :
a) Suntikan anti-progesteron yang memperkuat kehamilan dapat diberikan.
b) Menyuntikkan  senyawa  prostataglamizin  ke  dalam  vena,  vena,  rahim,  atau kapsul vagina untuk menghancurkan bayi.
c) Pelebaran dan pembersihan rahim menggunakan operasi kuret.
d) Dengan  meletakkan  serat  kering  pada  serviks,  yang  mengembang  karena mengisap air, serviks akan melebar dan menjauh dari pasien.
e) Mencegah  bayi  yang  belum  lahir  dilahirkan  dengan  melakukan  prosedur medis seperti operasi caesar.
d. Jenis-jenis Pemerkosaan
Kategorisasi pemerkosaan di masyarakat, klasifikasi ini belum sempurna, dan apa yang  ada  dalam  satu  kategori,  mungkin  ditemukan  di  kategori  lain.  Misalnya,  luka perkosaan,  atau  luka  yang  tidak  terdeteksi  sama  sekali,  dapat  ditemukan.  Tidak  peduli apa bentuk pemerkosaan yang dialami korban atau luka apa yang mereka derita sebagai akibatnya. Korban tidak menyetujui interaksi seksual. 9
1. Pemerkosaan  oleh  orang  yang  dikenal.  Misalnya,  seseorang  yang mengetahui  korban  melakukan  tindakan  pemerkosaan  terhadap  dirinya. Dapat  diselesaikan  oleh  orang-orang  yang  berpengalaman  bekerja  dengan korban.
2. Pemerkosaan  saat  berkencan.  Korban  diperkosa  saat  berkencan  dengan penyerangnya.  Mungkin  berawal  dari  seks,  tetapi  korban  akhirnya  dipaksa oleh kekasihnya untuk berhubungan seks.
3. Pemerkosaan  dengan  ancaman  halus.  Korban  yang  secara  finansial  atau sosial  bergantung  pada  pemerkosa  lebih  mungkin  menjadi  korban pemerkosaan semacam ini.
4. Pemerkosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam pernikahan adalah bentuk pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  suami  terhadap  istrinya,  dan memiliki  banyak  ciri  yang  sama  dengan  ancaman  halus.  Karena ketergantungan  istri  pada  suaminya,  suami  memiliki  kekuatan  untuk mendorongnya  ke  dalam  hubungan  seksual  yang  tidak  diinginkannya.  Sulit
9 Widowati,  “Tindakan  Aborsi  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Dan  Kesehatan  Di  Indonesia,” Jurnal Yustitiabelen 6, No. 2 (2020): 16–35, Https://Doi.Org/10.36563/Yustitiabelen.V6i2.243 .
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
bagi  istri  untuk  mengajukan  pengaduan  karena  undang-undang  yang  ada tidak mengatur perkosaan semacam ini.
5. Pemerkosaan  oleh  orang  yang  tidak  dikenal  Walau  tidak  selalu,  Seperti banyak  kejahatan  lainnya,  pemerkosaan  semacam  ini  sering  dilakukan bersamaan  dengan  pelanggaran  lain  seperti  perampokan  atau  pencurian. Perkosaan  semacam  ini  sering  disertai  dengan  tindakan  penyiksaan  dan pembunuhan.

## e. Perlindungan  Hukum  Atas  Pengguguran  Kandungan  Korban  Perkosaan Inses
Definisi perlindungan hukum daiatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi  :  “semua  orang  berhak  atas  jaminan  dan  pelindungan  maupun  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapam  hukum.”  Adalah  tanggung jawab  negara  untuk  memastikan  kejelasan  hukum  agar  hak-hak  rakyatnya  tidak dilanggar. Untuk memberikan rasa aman dan kejelasan hukum kepada individu tentang hak-hak mereka, pemerintah menerapkan perlindungan legislatif untuk melindungi hak- hak yang telah diberikan kepada warga negara. Pasal 1 angka 8 UU No. 31 Tahun 2014 Konsep  Perlindungan  Bagi  saksi  dan  korban,  perlindungan  adalah  sarana  untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan atau bahwa mereka diberikan dukungan yang membantu mereka merasa aman. Dilihat dari konsep ini, jelas bahwa negara harus memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warganya. 10 Dengan  cara  yang  sama,  korban perkosaan  yang  hamil  dan  kemudian  mengakhiri  kehamilannya  berhak  atas perlindungan  pemerintah.  Sebagai  cara  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  mereka sebagai warga negara dilindungi. Pasal 75 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Jo  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. Korban pemerkosaan memiliki beberapa kelonggaran dalam sistem karena aturan dan peraturan yang berlaku. Pasal 346 sampai 349  KUHP,  sebaliknya,  tidak  memberikan  pengecualian  atau  toleransi  apapun  bagi
10 Kusnadi,  Febefitriany  Firmansyah,  Hery  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan Korban  Perkosaan  Inses  Yang  Melakukan  Aborsi  Pada  Tingkat  Pemeriksaan  Pengadilan  (Studi  Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.)." Jurnal Hukum Adigama , vol. 2, no. 2 (2019) hlm. 459. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/6559/4414
perempuan yang melakukan aborsi. 11
Dalam  kasus  aborsi  korban  perkosaan  di  Indonesia,  terdapat  ketidaksesuaian antara  KUHP  dengan  undang-undang  kesehatan.  Konsep  lex  spesialis  derogat  legi generali  merupakan  salah  satu  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang diundangkan sesuai dengan asas perundang-undangan.
Konsep lex spesialis derogat Legi Generali mulai berlaku ketika korban perkosaan melakukan  aborsi  karena  Pasal  346  sampai  dengan  349  KUHP  yang  bersifat  umum mengatur  tindak  pidana  aborsi  dan  mengandung  Pasal  75  sampai  dengan  77  UU Kesehatan.  Bagian  B  dan  2  Pasal  31  United  States  Code,  yang  menangani  masalah kesehatan reproduksi secara khusus dan mendalam. Hukum atau peraturan khusus lebih diutamakan  daripada  aturan  umum  sesuai  dengan  gagasan  ini.  Undang-undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kesehatan Reproduksi diatur dalam JO PP no. 61 Tahun 2014. Sebagai aturan umum, adalah kitab hukum pidana (KUHP) yang mengatur segala tindak pidana.
“Asas  lex  spesialis  derogat  legi  generali  dapat  diterapkan  dalam  kasus  korban perkosaan yang melakukan aborsi yang menyangkut Pasal 346 KUHP dengan Pasal 75 Ayat  (2)  Huruf  B  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Jo  PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut teori KUHP dan Undang- Undang  Kesehatan, 12 keduanya  merupakan  undang-undang  yang  termasuk  dalam hukum publik dan dengan demikian memiliki ruang lingkup yang setara. 13
Pasal  75  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. JO Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. yang  memungkinkan  korban  perkosaan  untuk  melakukan  aborsi  karena  penderitaan
11 Febefitriany  Kusnadi  and  Hery  Firmansyah,  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan  Korban  Perkosaan  Inses  Yang  Melakukan  Aborsi  Pada  Tingkat  Pemeriksaan  Pengadilan (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.),” Jurnal  Hukum  Adigama ,  vol.  2,  no.  2 (2019): 459, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/6559/4414
12 Setiani,  Lukis  Yustitianingtyas,  Levina  Sinta,  S  H  Pasaribu,  Gabaria  H,  M.,  “Analisis  Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak ( Studi Putusan Pn Simalungun” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol.
9, no. 3 (2021): 564–581:
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
13 Muridah  Isnawati  .  The  Urgence  of  Indonesian  Penal  Code  (KUHP)  Reform  To  Realize Humanistic-Based  Imprisonment." Borobudur  Law  Review  3,  no.  1(2021)  :  hal.  73-83 https://doi.org/10.31603/burrev.5377
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
psikologis  yang  mungkin  ditimbulkannya.  36  tahun  2009,  undang-undang  kesehatan. Persiapan dan penyuluhan diperlukan dalam Pasal 75 ayat (3) sebelum aborsi dilakukan, serta  setelah  tindakan  aborsi  selesai.  Penasehat  yang  berwenang  harus  melakukan prosedur ini, yang juga harus memperhatikan aturan-aturan selanjutnya dalam Pasal 76. Sebelum minggu keenam kehamilan, staf medis atau petugas kesehatan yang berwenang harus mengambil tindakan dengan persetujuan ibu dan penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi kriteria dan peraturan menteri. 14
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi juga harus ditaati apabila aborsi dilakukan terhadap korban perkosaan. Surat keterangan  dokter  dan  keterangan  penyidik  atau  ahli  kesehatan  tentang  dugaan  tindak pidana  perkosaan  dapat  menunjukkan  kehamilan  akibat  tindak  pidana  perkosaan tersebut pada ayat (1). Ini benar bahkan jika tidak ada bukti medis yang mendukungnya.
Pasal  72  huruf  B  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban  perkosaan.  Pasal  tersebut  menyatakan bahwa perempuan berhak menentukan kehidupan reproduksinya sendiri dan bebas dari diskriminasi/pengecualian,  pemaksaan  atau  kekerasan  yang  menghormati  nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.  Dari teks pasal tersebut terlihat jelas bahwa perempuan berhak untuk mengandung dan memiliki anak  tanpa  takut  menjadi  sasaran  penindasan  atau  kekerasan  dalam  bentuk  apapun. Karena  pemerkosaan  melibatkan  aspek  pemaksaan  dan  kekerasan,  mereka  yang melakukannya  melanggar  hak  korban  atas  kesehatan  dan  kesejahteraan  reproduksi mereka sendiri.”
UU  No.  35  Tahun  2014,  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban perkosaan, termasuk mereka yang melakukan aborsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 64  huruf  G  UU  Perlindungan  Anak.  dimana  anak-anak  diberikan  perlindungan  yang luar  biasa,  termasuk  larangan  penangkapan  atau  penahanan  kecuali  sebagai  pilihan terakhir  dalam  jangka  waktu  yang  sesingkat-singkatnya.  Jelas  dari  aturan  ini  bahwa anak di bawah umur dilindungi dari penjara.
f. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Korban  Perkosaan  Sedarah  Yang
14 Khoirul Bariyyah, Khairul Muttaqin, “Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis,” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial ,  vol.  11,  No.  1  (2016), Https://Doi.Org/10.19105/Al- Lhkam.V11i1.755 .

## Melakukan Aborsi 15
Bentuk  perlindungan  yang  bisa  dilakukan  guna  melindungi  anak  yang  menjadi korban perkosaan inses, sesuai dengan UU Perlindungan anak adalah :
a. Kesehatan reproduksi dan keyakinan agama dan prinsip moral harus diajarkan kepada siswa.
b. Reintegrasi sosial adalah tujuan lain dari terapi psikososial. Selama dan setelah terapi, kebutuhan psikososial pasien akan diperhatikan.
c. Memberikan bantuan dalam  setiap tahapan penyidikan, mulai  dari penuntutan sampai  pemeriksaan  di  ruang  sidang.  Lembaga  Perlindungan  Anak  dapat membantu  korban  perkosaan  inses  melalui,  antara  lain:  Menumbuhkan  rasa aman.  Langkah  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  yang menjadi korban perkosaan inses tetap terlindungi di mana pun mereka berada. Memberikan  terapi  individual.  Agar  anak  tidak  trauma  dengan  peristiwa  atau tindakan  perkosaan  inses  yang  dilakukan  oleh  saudara  kandung  atau  anggota keluarga dekatnya yang lain, bagian terapi ini diberikan. Waktu pendampingan di pengadilan harus disediakan. Demi korban pemerkosaan anak, fitur ini telah dimasukkan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Pelayanan-pelayanan  ini dimaksudkan  untuk  membantu  anak-anak  yang  dirampas  kebebasannya, karena:
a) Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  atas  pengasuhan  yang manusiawi,
b) Dijauhkan dari orang dewasa
c) Untuk  mendapat  bantuan  hukum  yang  efektif  pada  setiap  tahap  upaya hukum yang berlaku
d) Untuk membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang sedang bersengketa  dengan  hukum  berhak  untuk  menjaga  privasinya.  Berikan keluarga  penjelasan  yang  meyakinkan  tentang  apa  yang  sedang  terjadi.
15 Ari  Ardianto,  Achmad  Hariri,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Pengguguran  Kandungan  Korban Pemerkosaan  Di  Tinjau  Dari  Hukum  Nasional,” Media  Of  Law  And  Sharia 2,  No.  3  (2021):  218–37, Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2i3.11535 .
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
Keluarga  diberikan  atau  diberikan  tingkat  perlindungan  ini  melalui  proses hukum yang sesuai.
Peran  Lembaga  Perlindungan  Anak  dalam  kasus  pemerkosaan  inses  ini  adalah mendidik keluarga. Untuk mendorong upaya perlindungan anak korban perkosaan inses dan tidak mengisolasi anak korban perkosaan inses, bagian perlindungan yang diberikan adalah: membangun kesadaran masyarakat.
Akibatnya,  anak-anak  yang  menjadi  sasaran  pemerkosaan  inses  bebas  untuk berkembang dan berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan  orang  lain.  Seorang  anak  yang  telah  mengalami  pelecehan  seksual  mungkin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami nasib yang sama  dengan  menunjukkan  perubahan  dari  pola  pikir  yang  tertutup  ke  pola  pikir  yang terbuka.  Harus  ada  kehadiran  Negara  atau  Pemerintah  untuk  menjembatani  masalah kejahatan  perkosaan  inses  ini,  dan  yang  tidak  kalah  penting  adalah  pemberian  sanksi pidana yang sesuai dengan mengadukan kepada hukum yang berlaku. memandang anak sebagai  korban  setiap  saat,  dalam  contoh  ini  korban  perkosaan  inses  Anak  korban perkosaan inses harus dilindungi dengan upaya  yang mengutamakan sisi  kemanusiaan, yang disini adalah anak sebagai korban perkosaan inses yang dilakukan oleh orang tua anak, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya. Di sisi lain, KUHP harus diubah atau undang-undang  baru  harus  dibuat  agar  anak  di  bawah  umur  yang  menjadi  korban perkosaan  inses  dan  melakukan  aborsi  selama  kasusnya  sedang  diselidiki  oleh Pengadilan Negeri bisa mendapatkan hukuman yang cukup.

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Peraturan Perundang-undangan  Indonesia  menganut  asas Lex  spesialist  derogat  Legi  generali , maka dalam hal ini Pasal 75 ayat (2) huruf B UU Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) Huruf B dan ayat (2) mengesampingkan Pasal 346 KUHP. Korban perkosaan yang melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum  yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Huruf B UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) Huruf B dan ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Ketika keluarga korban perkosaan inses  memaksanya  untuk  menggugurkan  anak,  kemungkinan  besar  dia  akan  menderita tekanan psikologis sebagai akibat dari kejadian tersebut dan kecil kemungkinan bahwa anak  tersebut  akan  dilahirkan  dengan  benar.  Peneliti  juga  mengharapkan  adanya
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
perbaikan  hukum,  khususnya  terkait  tenggang  waktu  aborsi  yang  diatur  dalam  UU Kesehatan,  sehingga  yurisprudensi  dan  penerapannya,  khususnya  dalam  bidang kesehatan  atau  kedokteran,  dapat  dipahami.  Sehingga  setiap  orang,  khususnya  korban perkosaan, dapat memiliki rasa aman dan keadilan sebagai akibatnya.

## D. Daftar Pustaka
Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011," Arena Hukum 12, no. 2 (2019).
Ardianto,  Ari,  and  Achmad  Hariri.  “Perlindungan  Hukum  Atas  Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional.” Media of Law and Sharia 2, no. 3 (2021): 218–37.
Bariyyah, Khoirul, And Khairul Muttaqin. “Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis.” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11, No. 1 (2016).
Dewi,  Anggun  Kharisma,  And  Sagung  Putri  M  E  Purwani.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Perkosaan  Yang  Melakukan  Aborsi.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 9 No 4 (2020) , 2020.
Floranti,  Diantika  Rindam.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyintas  Aborsi  Paksa  Di
Indonesia.” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 6 (2021): 48–71.
Muridah Isnawati . The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic-Based  Imprisonment." Borobudur  Law  Review  3,  no.  1(2021)  :  hal.

## 73-83
Kusnadi, Febefitriany, And Hery Firmansyah. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  Korban  Perkosaan  Inses  Yang  Melakukan  Aborsi  Pada  Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor
5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.).” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019).
Njowito  Hamdani,  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,
1992, hlm. 215.
Rosita,  and  Rugun  Romaida  Hutabarat.  “Analisis  Kepastian  Sumber  Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  6/PID.SUS-ANAK/2018).” Jurnal  Hukum Adigama 4, no. 3 (2021): 25–48.
Setiani,  Lukis,  Levina  Yustitianingtyas,  S  H  Sinta,  Gabaria  Pasaribu,  and  M  H.
“Analisis  Yuridis  Putusan  Bebas  Dalam  Tindak  Pidana  Perkosaan  Anak  (  Studi
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
Putusan Pn Simalungun” 9, no. 3 (2021): 564–81.
Ulul  Adzemi  Romansyah,  Ahmad  Labib,  Muridah  Isnawati,  “Pemenuhan  Hak Konstitusional  Warga  Negara  Indonesia  :  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan Nasional.” Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1 (2017) Hlm. 102
Widowati.  “Tindakan  Aborsi  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Dan  Kesehatan  Di
Indonesia.” Jurnal YUSTITIABELEN 6, no. 2 (2020): 16–35.
Zalzabella, Desilasidea Cahya. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest.”
Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) 1,  no.  1  (2020):
01–09.
Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan