Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya

## INFO PENULIS
Defanio Azriel Setiawan UPN “Veteran” Jawa Timur devanio.azriel@gmail.com
Oktarizka Reviandani
UPN ”Veteran” Jawa Timur
oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Setiawan,  D.  A.,  &  Reviandani,  O.  (2024).  Efektivitas  E-Sakip  dalam  Meningkatkan  kuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 416-422

## Abstrak
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  merupakan  sistem pengukuran  kinerja  dalam  menilai  akuntabilitas  pada  instansi  pemerintah.  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  telah  diatur  dalam  Perpres  Nomor 29  Tahun  2014  dimana  sistem  pengukuran  ini  dirancang  dalam  satu  platform  yang dikenal  sebagai  e-sakip.  Sistem  tersebut  dirancang  oleh  PanRB  yang  digunakan  untuk menyelaraskan  akuntabilitas  kepada  setiap  perangkat  daerah.  Pada  dasarnya  e-sakip bertujuan  untuk  mempermudah  pemantauan  serta  pengendalian  kinerja  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  e-sakip  dalam  meningkatkan  akuntabilitas DPMPTSP  Kota  Surabaya.  Metode  penelitian  dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  wawancara, observasi,  dan  studi  pustaka.  Proses  wawacara  dilakukan  melalui  metode  purposive sampling kepada pengelola e-sakip untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil temuan dalam  penelitian  ini  mengacu  konsep  efektivitas  menurut  Duncan  dengan  beberapa instrument  penelitian  seperti  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Pada penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  e-sakip  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  di DPMPTSP Kota Surabaya dapat dikatakan efektif dan cukup baik. Namun, pada tahapan prosesnya  masih  terdapat  beberapa  kendala.  Hambatan  tersebut  terjadi  karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan dan kurangnya kuantitas sumberdaya manusia dalam proses pelaksanaan e-sakip. Oleh karena itu, terdapat saran perbaikan  dengan  memberikan  bimbingan  teknis  dan  pendampingan  secara  rutin kepada  setiap  perangkat  daerah  dan  peningkatan  jumlah  SDM  yang  kompeten  agar program dapat berjalan dengan efektif.
Kata Kunci : DPMPTSP, efektivitas, e-sakip

## Abstract
The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a performance measurement  system  for  assessing  accountability  in  government  agencies.  The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) has been regulated in Presidential Decree Number 29 of 2014 where this measurement system is designed in one platform known as e-sakip. This system was designed by PanRB and is used to align accountability  with  each  regional  apparatus.  Basically,  e-sakip  aims  to  facilitate monitoring  and  control  of  performance  by  the  central  government  and  regional governments. The aim of this research is to determine the extent of the effectiveness of e-sakip  in  increasing  the  accountability  of  the  Surabaya  City  DPMPTSP.  The  research method  was  carried  out  through  a  descriptive  qualitative  approach.  Data  collection techniques  in  this  research  used  interviews,  observation  and  literature  study.  The interview  process  was  carried  out  using  a  purposive  sampling  method  with  e-sakip managers to obtain accurate results. The findings in this research refer to the concept of effectiveness  according  to  Duncan  with  several  research  instruments  such  as  goal achievement, integration and adaptation. This research shows that e-sakip in increasing accountability  in  DPMPTSP  Surabaya  City  can  be  said  to  be  effective  and  quite  good. However, at this stage of the process there  are still several obstacles. These obstacles occur due to the lack of socialization provided by policy makers and the lack of quantity of  human  resources  in  the  process  of  implementing  e-sakip.  Therefore,  there  are suggestions for improvement by providing technical guidance and assistance regularly to each regional apparatus and increasing the number of competent human resources so that the program can run effectively.
Key Words : DPMPTSP, effectiveness, e-sakip

## A. Pendahuluan
Negara memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Sistem kendali tersebut tentunya harus diiringi dengan kesadaran birokrasi yang  bersih.  Pemerintah  sebagaimana  mestinya  perlu  menjalankan  konsep  birokrasi  yang berorientasi  kepada  masyarakat.  Pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  juga  harus memperhatikan  kaidah-kaidah  yang  baik  sesuai  dengan  paradigma good governance .  Dengan begitu, dapat menciptakan bentuk akuntabilitas dari instansi pemerintah kepada sasaran utama pelayanan yakni masyarakat.
Terdapat  persepsi  umum  terhadap  birokrasi  di  Indonesia  yang  dinilai  tidak  efektif  dan efisien.  Birokrasi  di  Indonesia  memiliki  stigma  negatif  yang  memberi  dampak trust  issues kepada masyarakat luas. Ditandai  dengan administrasi yang berbelit-belit, tidak profesioalnya pegawaii,  dan  adanya  praktik  KKN.  Pada  hakikatnya  posisi  birokrasi  adalah  sebagai  pelayan rakyat  Dimana  mereka  harus  menciptaka  sistem  pelayanan  publik  yang  memuaskan  dan melahirkan  kebijaka  publik  yang  bersifat  demokratis  dan  rasional.  Hal  tersebut menggambarkan  profesionalisme  birokrasi  yang  menekankan  bahwa  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan menjadi kunci utama demi terwujudnya kesejahteraan.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  melakukan  reformasi  birokrasi  demi  terwujudnya lingkungan  birokrasi  yang  bersih  dan  bermartabat.  Pada  dasarnya  reformasi  birokrasi  dapat menjadi  solusi  namun  belum  mampu  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di Indonesia  (Muriany  &  Ruhunlela,  2021).  Pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggi terus  melakukan  upaya  perbaikan  birokrasi  dengan  cara  meningkatkan  akuntabilitas  instansi pemerintah.  Upaya  untuk  menyelaraskan  pelayanan  publik  sebagai  bentuk  inti  dari administrasi  publik  membutuhkan effort yang  begitu  besar  (Muhammad  Dawud  Shoimuna, 2024). Upaya tersebut dijawab oleh pemerintah melalui ”Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” atau biasa dikenal dengan e-sakip .
Reformasi  birokrasi  ditandai  dengan  pemerintah  yang  menyadari  betapa  pentingnya akuntabilitas  sebagai  peningkatan  kualitas  dan  kepuasan  masyarakat  (Pribadi,  2021).  Melalui Peraturan  Presiden  No  29  Tahun  (2014)  tentang  “Sistem  Akutabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah”,  DPMPTSP  Kota  Surabaya  menjalankan  akuntabilitas  kinerjanya  melalui e-sakip yang  dapat  diakses  secara  terbuka  oleh  masyarakat.  Sudah  semestinya  pelayanan  di  era reformasi  bersifat  terbuka  atau  haru  dapat  di  akses  secara online (Kurniawan  &  Prabawati, 2021).  DPMPTSP  Kota  Surabaya  menjalankan  akuntabilitasnya  melalui  satu platform yang dipantau  dan  dikelola  oleh  Bagian  Organsisasi  Kota  Surabaya.  Terdapat  beberapa  dokumen seperti  perencanaan  kinerja,  pengukuran  kinerja,  pelaporan  kinerja,  dan  evluasi  kinerja  yang telah diupload oleh DPMPTSP agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Akuntabilitas menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam meningatkan trust kepada masyarakat. Akuntabilitas menurut Webster dalam (Susanto & Michael, 2023) berkaitan dengan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu secara kompeten kepada masyarakat. Akuntabilitas ini juga menjadi syarat dasar sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  birokrasi.  Agar  dapat  menciptakan  sistem  pemerintahan yang  baik  cara  yang  dapat  dilakukan  yakni  dengan  sistem  pengukuran  kinerja  yang  baik  (Br dkk., 2022). Sistem pengukuran yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil sesuai dengan peraturan  mengenai  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Akuntabilitas kinerja  adalah  garda  terdepan  perwujudan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (Nani  dkk., 2021). Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Surabaya menjadikan akuntabilitas sebagai standar atau garda terdepan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Menpan RB dalam (Nani dkk., 2021) menuturkan bahwa pada tahun 2024 ini, diharapkan seluruh  instansi  pemerintah  daerah  sudah  memiliki  predikat  yang  baik  dalam  implementasi SAKIP.  Sebagai  perwujudan  dalam  pelaksanaan  kewajiban  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  DPMPTSP  Kota  Surabaya  harus  memenuhi  komponen-komponen  dalam  SAKIP. Instansi  terkait  wajib  menyusun  LkjIP  atau  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemeritah  yang  paling lambat  disampaikan  3  (tiga)  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Penerapan  SAKIP  yang dilakukan  oleh  DPMPTSP  Kota  Surabaya  dapat  berdampak  terhadap  penyusunan  anggaran berbasis kinerja.
Sebagai  tolak  ukur  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah  daerah,  DPMPTSP  Kota Surabaya  secara  berkala  perlu  memperbarui  instrumen  yang  diperlukan  dalam  SAKIP.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  indeks  akuntabilitas  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap instansi terkait. Pelaksaaan e-sakip telah berjalan beberapa tahun secara satu platform yang  dipantau  oleh  Bagian  Organsiasi  Kota  Surabaya.  Penerapan e-sakip menjadi  salah  satu faktor  paling  penting  dalam  melihat  keberhasilan  instansi  pemerintah  dalam  meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  berjudul  ”Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur” yang dilakukan oleh  (Nani dkk., 2021). Pada penelitian  tersebut  dijelaskan  bahwa  efektivitas  SAKIP  pada  instansi  tersebut  masih  belum efektif karena pencapaian tujuan belum dapat dipenuhi terutama terkait ketepatan waktu. Pada penelitian  ini,  penulis  berusaha  mengembangkan  penelitian  dengan  pendekatan  ilmiah menggunakan  teori  efektivitas.  Mardiasmo  dalam  (Sari  dkk.,  2018)  menjelaskan  bahwa efektivitas berhubungan pada pencapaian suatu tujuan dan target kebijakan. Hal tersebut dapat didefinisikan  melalui  setiap  kegiatan  operasional  organisasi  yang  dapat  dikatakan  efektif apabila kegiatan tersebut mencapai suatu tujuan dan target kebijakan. Tentunya dalam konteks ini, efektivitas tidak dipandang melalui seberapa besar biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Pada penelitian ini, efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah  menggunakan  teori  menurut  Duncan  dalam  (Br  dkk.,  2022)  dengan  indikator pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Penilitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejauhmana efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya. Peneliti  tertarik  mengkaji  dengan  teoritis  secara  lebih  mendalam  pada  perangkat  daerah tersebut.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  memberikan gambaran  secara  nyata  atau  rill  sesuai  keadaan  di  lapangan.  Metode  pengumpulan  data dilakukan melalui wawancara dengan teknik purposive sampling kepada pengelola e-sakip yang ada di Bagian Organisasi Kota Surabaya dan DPMPTSP Kota Surabaya. Teknik ini dilakukan agar data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dapat  dipercaya  dan  juga  akurat.  Pengumpulan  data  juga dilakukan melalui observasi dan studi pustaka.  Selanjutnya teknik analisis data menggunakan konsep  oleh  (Huberman  &  Miles,  1992)  yang  dilakukan  dengan  mereduksi  data,  menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  konsep  efektivitas  menurut  Duncan  sebagai pedoman  pengukuran  efektivitas  program e-sakip atau  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Pada teori ini terdapat beberapa  aspek  yang  memiliki  pengaruh  satu  sama  lain  terhadap  efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas, sebagai berikut:

## 1) Pencapaian Tujuan
Pada dasarnya e-sakip merupakan salah satu bentuk transformasi birokrasi ke arah digital untuk  memenuhi  tantangan  dari  masyarakat  terhadap  dunia  globalisasi.  Duncan  mengatakan bahwa  pencapaian tujuan  merupakan  seluruh  rangkaian  pencapaian  tujuan  harus  semestinya dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus melakukan tahapan- tahapan  menuju  pemerintahan  yang  baik  dengan  memberikan  akuntabilitas  kepada masyarakat. Secara empiris, saat ini masyarakat masih memandang pemerintah dengan sebelah mata.  Hal  tersebut dikarenakan  masih  banyaknya  patologi  birokrasi  yang  terjadi  di  Indonesia ini.
Dengan  stigma  buruk  yang  terus  membekas  pada  masyarakat,  pemerintah  memberikan jawaban  melalui  Perpres  No  29  Tahun  2014  mengenai  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan umum dari SAKIP sendiri adalah untuk membangun rasa percaya masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  khususnya  pada  pelayanan  publik.  ”Akuntabilitas” menjadi  kata  kunci  dalam  prasyarat  menuju  transformasi  birokrasi  yang  bersih. E-sakip ini wajib  untuk  dilakukan  khususnya  pada  pemerintah  daerah  yang  terjun  langsung  kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat diharapkan mampu mengembalikan rasa kepercayaan kepada pemerintah.
DPMPTSP  Kota  Surabaya  merupakan  satu-satunya  dinas  yang  diberikan  tugas  untuk melakukan  pelayanan  publik  secara  satu  pintu.  Dengan  tugas  yang  begitu  berat,  dinas  terkait harus  mampu  memberikan  pelayanan  fisik  maupun  non  fisik  dengan  mengedepankan akuntabilitas  kepada  masyarakat.  DPMPTSP  menjalankan  bentuk  akuntabilitasnya  melalui website e-sakip yang dikelola oleh Bagian Organisasi Kota Surabaya. Mereka perlu memberikan laporan  mulai  dari  perencanaan  kinerja,  pengukuran  kinerja,  pelaporan  kinerja,  dan  evaluasi kinerja.  Laporan  tersebut  dapat  di  akses  secara  bebas  dan  transparan  oleh  masyarakat khususnya Kota Surabaya.
DPMPTSP  menjalankan e-sakip sebagai  bentuk  tanggungjawab  moralitasnya  kepada masyarakat  agar  selaras  dengan  visi  dan  misi  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  melalui  Misi  Pemkot  Surabaya  poin  ke-4  yakni  ”Memantapkan  transformasi birokrasi  yang  bersih,  dinamis  dan  tangkas  berbasis  digital  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik”.  Akuntabilitas  tersebut  dilakukan  secara  berkala  dan  berkelanjutan  demi memberikan  pelayanan  yang  terbaik  pada  setiap  individu  di  Kota  Surabaya.  Dengan  begitu, peran  pemerintah dan  masyarakat  juga  dapat terjalin dengan  harmonis.  Pencapaian  tujuan e- sakip dalam  meningkatkan  akuntabilitas  di  DPMPTSP  berjalan  seiring  cita-cita  reformasi birokrasi di Indonesia.

## 2) Integrasi
Duncan  mengatakan  bahwa  integrasi  merupakan  tingkat  kemampuan  instansi  dalam sebuah  proses  komunikasi  yang  menyangkut  suatu  prosedur  dan  proses  dalam  sosialisasi. Kaitannya  dengan  SAKIP,  Bagian  Organisasi  Kota  Surabaya  menjalankan  integrasi  dengan seluruh  perangkat  daerah  tak  terkecuali  pada  DPMPTSP  Kota  Surabaya.  Proses  sosialisasi dilakukan  sejak  perencanaan  strategis  hingga  pada  tahap  implementasi.  Di  setiap  proses tersebut, Bagian Organisasi terus berupaya mengintegrasi setiap perangkat daerah yang ada di Kota Surabaya. Dengan demikian diharapkan dalam setiap prosedurnya mudah untuk dipahami oleh setiap perangkat daerah.
Secara konseptual, prosedur dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi kepada perangkat  daerah  telah  berjalan  dengan  baik,  namun  belum  optimal.  Dalam  wawancara  yang dilakukan  penulis,  DPMPTSP  Kota  Surabaya  mengatakan  bahwa  kurang  terdapat  bimbingan teknis yang dilakukan. Hal tersebut berdampak pada pengerjaan laporan dalam e-sakip sebagai wujud  akuntabilitas  sering  mengalami  kesalahan.  Sosialisasi  biasanya  dilakukan  dengan  baik namun  dengan  waktu  yang  begitu  terbatas.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  implementasinya DPMPTSP sering mengalami sedikit permasalahan.
Biasanya  terdapat  beberapa  kendala  dalam  tiap  proses  penyusunan  laporan  kinerja perencanaan dan laporan kinerja pohon kinerja untuk mengisi laporan SAKIP. Kendala tersebut biasanya terjadi karena kurangnya pendampingan yang dilakukan dalam proses pengerjaan LKJ. Terdapat  tumpang  tindih  dalam  proses  pengerjaan  LKJ  karena  kurang  optimalnya  integrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Setiap perangkat daerah harus mengerjakan 2 (dua) LKJ yang  isinya  sama  namun  dengan  template  yang  berbeda.  Hal  tersebut  tentunya  sedikit menghambat  proses  penyusunan  laporan  SAKIP  sebagai  wujud  akuntabilitas  kepada masyarakat.

## 3) Adaptasi
Duncan  mengatakan  bahwa  setiap  organisasi  harus  mampu  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan. Dalam hal ini parameter yang digunakan adalah melalui sarana dan prasarana. Pada dasarnya  jaman  akan  terus  berkembang  karena  adanya  tuntutan  dalam  masyarakat. Perkembangan  tersebut  terjadi  dalam  setiap  aspek  tak  terkecuali  pada  pelayanan  publik. Paradigma administrasi publik akan terus berkembang sesuai dengan reformasi birokrasi yang digiat oleh pemerintah.
Sarana  dan  prasarana  menjadi  tolak  ukur  efektivitas e-sakip dalam  meningkatkan akuntabilitas  di  DPMPTSP  Kota  Surabaya.  Melalui  transformasi  birokrasi  digital  dengan menerapkan e-government ,  maka  perangkat  daerah  perlu  meningkatkan  sarana  da  prasarana yang  ada.  Hal  tersebut  termasuk  pada  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  non  manusia. Sumber daya manusia memiliki peran yang signifikan dalam proses meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah. Namun, juga perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai Pada  DPMPTSP  Kota  Surabaya,  sarana  dan  prasarana  ditunjang  dengan  sangat  baik.  Hal tersebut  dikarenakan  perangkat  daerah  berletak  pada  Mal  Pelayanan  Publik  dengan  segala akses  yang  terbuka.  Perangkat  komputer  dan  konektivitas  jaringan  pada  DPMPTSP  sudah sangat  memadai  untuk  membantu  dalam  peningkatan  akuntabilitas  melalui e-sakip .  Sumber daya  manusia  juga  telah  diberikan  pelatihan  dasar  dan  diklat  untuk capacity building dalam mengoperasikan e-government .  Namun,  kuantitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  untuk menangani hal ini hanya sedikit dan dapat dikatakan kurang sehingga menjadi suatu tantangan.
Faktor Pendorong E-sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya

## a) Sarana dan fasilitas yang menunjang
Pada  DPMPTSP  Kota  Surabaya  segala  bentuk  fasilitas  telah  disediakan  dengan  sangat optimal  dan  memadai.  Jika  suatu  program  didukung  dengan  perangkat  yang  baik  maka  akan menjadi  prasyarat  dalam  mewujudkan  kinerja  yang  baik  pula.  Dalam  pelaksanaan e-sakip tentunya  dibutuhkan  sejumlah  perangkat pendukung  seperti  konektivitas  internet,  komputer, dan  perangkat  penunjang  lainnya.  DPMPTSP  selaku  pelaksana  program  telah  memberikan sarana yang memudahkan pegawai dalam menginput laporan pada e-sakip . Sebagian anggaran daerah  telah  digunakan  dengan  optimal  dalam  belanja  kebutuhan  sarpras.  Terdapat  laptop,
komputer, mesin fotocopy , printer , hingga  konektivitas internet melalui wifi dengan kecepatan yang tinggi. Pegawai diberikan fleksibilitas dalam mengerjakan laporan yang diperlukan untuk memenuhi SAKIP. Dengan pemeliharaan sarpras yang baik maka dapat menunjang keberhasilan e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya.

## b) Adanya koordinasi dengan perangkat daerah lain
Tentunya  koordinasi  menjadi  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan dari suatu program. Koordinasi dalam hal ini menyangkut bentuk dukungan atau support dan kerjasama oleh perangkat daerah lain yang ada di Kota Surabaya. Agar e-sakip dapat berjalan dengan  efektif  dan  efisien  maka  diperlukan  dukungan  serta  koordinasi  dari  pihak  pembuat kebijakan,  pelaksana  kebijakan,  dan  pihak  evaluator.  Bentuk  koordinasi  yang  dilakukan  oleh DPMPTSP  adalah  dengan  menjalin  Kerjasama  antar  perangkat  daerah  lain  dan  Bagian Organisasi Kota Surabaya dalam mengoptimalkan e-sakip . Setiap organisasi saling memberikan dukungan berupa informasi, bantuan secara langsung, maupun dalam bentuk dukungan moral. Dengan  begitu, e-sakip dapat  berjalan  dengan  efektif  untuk  meningkatkan  akuntbilitas perangkat daerah.
Faktor Penghambat E-sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya

## a) Sumber Daya Manusia
Faktor  yang  paling  mementukan  kegagalan  atau  keberhasilan  suatu  program  adalah sumber  daya  manusia.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  mumpuni  maka  suatu program  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Pada  DPMPTSP,  sumber  daya  manusianya  telah diberikan  pelatihan dasar  dan diklat sebagai  bentuk capacity building .  Kemampuan pelaksana kebijakan  yang  ada  sangat  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  kebutuhan  organisasi. Namun,  kuantitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  hanya  sedikit.  Dengan  begitu  banyaknya laporan yang harus di penuhi pada platform SAKIP, sumber daya yang menjalankan hanya ada 1-2  orang  saja.  Hal  ini  tentunya  menjadi  salah  satu  penghambat  efisiensi  waktu  dalam pengerjaan laporan SAKIP.

## b) Kurangnya sosialisasi
Pemerintah  pusat  saat  ini  terus  memberikan  terobosan  melalui  inovasi e-government menuju  transformasi  birokrasi  digital.  Dengan  begitu  banyaknya  aplikasi  dan platform yang baru,  tentunya  dapat  membebani  perangkat  daerah  maupun  masyarakat  jika  tidak  diiringi dengan sosialisasi dan  bimbingan  teknis. Dalam  hal  ini  PanRB  telah  memperbarui platform e- sakip dengan tambahan beberapa fitur dokumen yang dapat menyambung dari satu platform ke platform yang  lainnya.  Pembaruan  terus  dilakukan  namun  bentuk  sosialisasi  dan  bimbingan teknis tidak dilakukan secara rutin. DPMPTSP Kota Surabaya selaku pelaksana kebijakan cukup susah untuk beradaptasi karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitias  yang  telah  dilakukan,  menujukkan  bahwa  efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya telah berjalan dengan cukup baik. Penerapan  kebijakan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  Perpres  No  29  Tahun  2014  dimana perangkat  daerah  telah  menginput  laporan  mulai  dari  perencanaan,  pengukuran  kinerja, pelaporan  kinerja,  hingga  evaluasi  kinerja.  Pelaksanaan e-sakip juga  dapat  dikatakan  efektif dilihat  dari  bentuk  akuntabilitas  DPMPTSP  dalam  melayani  dan  membangun  kepercayaan masyarakat  melalui platform yang  terbuka  dan  bebas  diakses  oleh  siapa  saja.  Hal  tersebut memberikan respon yang baik dari masyarakat dibuktikan dengan hasil SKM terakhir DPMPTSP Kota  Surabaya  mendapatkan  skor  95,00  atau  sangat  baik.  Namun,  masih  terdapat  beberapa hambatan  dalam  pelaksanaan e-sakip seperti  kurangnya  sosialisasi  dan  peningkatan  jumlah sdm, sehingga belum bisa berjalan dengan optimal.
Saran untuk perbaikan ialah dengan diperjelas bentuk sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  (PanRB)  dan  Bagian  Organisasi  Kota  Surabaya.  Bimbingan teknis  dan  pendampingan  perlu  dilakukan  secara  rutin  agar  menciptakan  efektivitas  dalam pelaksanaan e-sakip .  Pada  dasarnya  SAKIP  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  dengan mengedepankan  akuntabilitas  berbasis good governance .  Sehingga,  segala  bentuk  komunikasi dan sosialisasi perlu dilakukan agar meningkatkan efektivitas suatu program. Oleh karena itu, kuantitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan agar sosialisasi yang dilakukan dapat diiringi  dengan  bertambahnya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam  suatu  perangkat daerah.

## E. Referensi
Br,  A.  M.  M.,  Madani,  M.,  &  Tahir,  N.  (2022).  Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  Di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Wajo. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 3 (4), 1173-1180.
Huberman,  &  Miles.  (1992).  Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  Kualitatif. Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 02 (1998), 1–11. Kurniawan, Y. D., & Prabawati, I. (2021). Evaluasi Layanan Surabaya Single Window (Ssw) Pada Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  (Uptsa)  Kota  Surabaya. Publika ,  227–238. https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p227-238
Muhammad Dawud Shoimuna. (2024). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Public Service and Governance Journal , 5 (1), 239–257. https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1352
Muriany,  T.,  &  Ruhunlela,  V.  (2021).  Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan Tanimbar  Selatan  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar. PUBLIC  POLICY  (Jurnal  Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) , 2 (1), 1–20. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p1-20 Nani,  F.  L.,  Rowa,  H.,  &  Martini,  A.  (2021).  Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 6 (1), 102–111. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1738
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia , 2504 , 1–9.
Pribadi, U. (2021). Bureaucratic reform, public service performance, and citizens’ satisfaction: The  case  of  Yogyakarta,  Indonesia. Public  Policy  and  Administration , 20 (2),  312–326. https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-13
Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Kinerja , 15 (1), 38. https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051
Susanto,  H.,  &  Michael,  T.  (2023).  Akuntabilitas  dan  Justifikasi  Peningkatan  Dana  Negara Terhadap  Partai  Politik. Socius:  Jurnal  Penelitian  Ilmu-Ilmu  … , 1 (December),  371–388. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/111%0Ahttps://ojs.daarulhu da.or.id/index.php/Socius/article/download/111/101