Volume 1, Nomor 11, November 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Lisa Novita Sirait
Universitas Indonesia E-mail: lysasirait@gmail.com Diterima: 02 November 2021 Direvisi: 08 November 2021 Disetujui: 15 Desember 2021

## Abstrak
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  (Perpu  Nomor  1  Tahun  2017)  yang lebih  lanjut  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang- Undang,  memberikan  kewenangan  kepada  Direktur  Jenderal Pajak  untuk  mendapatkan  akses  informasi  keuangan  untuk kepentingan  perpajakan  dari  lembaga  jasa  keuangan  yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal, perasuransian,  lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  dan/atau  entitas lain.  Untuk  menjalankan  kewenangan  tersebut  sesuai  amanat
Perpu  Nomor  1  Tahun  2017  untuk  ditetapkannya  petunjuk teknis, kepada Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang oleh Peraturan  Menteri  Keuangan  untuk  membuat  pengaturan  dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian akses informasi keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan  tersebut.  Penulisan  ini dimaksudkan  sebagai  tinjauan  yuridis  kewenangan  pengaturan dan pengawasan tersebut khususnya  terhadap sektor perbankan, mengingat  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan sektor  perbankan  adalah  tugas  dan  kewenangan  Otoritas  Jasa
Keuangan. Kata kunci: Perbankan, Informasi Keuangan, Perpajakan

## Abstract
Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  1  of  2017 concerning  Access  to  Financial  Information  for  Tax  Purposes (Perpu  Number  1  of  2017)  which  was  further  ratified  into  Law Number  9  of  2017  concerning  Stipulation  of  Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access Financial  Information  for  Tax  Purposes  Becomes  Law, authorizes  the  Director  General  of  Taxes  to  obtain  access  to financial  information  for  tax  purposes  from  financial  service institutions that carry out activities in the banking sector, capital market,  insurance,  other  financial  service  institutions,  and/or other entities . To carry out this authority in accordance with the mandate  of  Perpu  Number  1  of  2017  for  the  stipulation  of technical  instructions,  the  Director  General  of  Taxes  is authorized  by  a  Regulation  of  the  Minister  of  Finance  to  make arrangements  and  supervision  of  the  implementation  of  the delivery of access to financial information for tax purposes. This
writing  is  intended  as  a  juridical  review  of  the  regulatory  and supervisory  authority,  especially  for  the  banking  sector, considering  that  the  regulation  and  supervision  of  financial service activities in the banking sector is the duty and authority of the Financial Services Authority.
Keywords: Banking, Financial Information, Taxation

## Pendahuluan
Pajak  memiliki  peran  sangat  penting  dalam  perekonomian  negara,  yaitu  sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  negara  disamping  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) dan hibah (Kurniasih, 2016). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  negara yaitu  mensejahterakan  seluruh  masyarakat  Indonesia  sesuai  cita-cita  sebagaimana tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Kurniawan, 2016).
Dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  seperti  yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, negara diberikan hak untuk memungut pajak dari  wajib  pajak  yaitu  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sarunan, 2016).
Menurut  Rochmat  Soemitro  sebagaimana  dikutip  oleh  Oyok  Abuyamin berpendapat bahwa:  “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontra prestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber  penerimaan  negara  yang  dapat  dipaksakan  dan  digunakan  untuk  melaksanakan pembangunan  bagi  seluruh  masyarakat  dan  menjadi  salah  satu  kewajiban  yang penagihannya dapat dipaksakan (Kamaroellah, 2017).
Melalui  perangkat  hukum  yang  ada,  negara  mengatur  hak  dan  kewajiban  orang pribadi dan badan sebagai wajib pajak (Sundari, 2019). Di dalam Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  UU  KUP),  selain  mengatur  hak dan  kewajiban  wajib  pajak,  turut  diatur  pula  sanksi  terhadap  penghindaran  kewajiban pembayaran pajak.
Pada pelaksanaannya, ketidaktaatan terhadap kewajiban pajak masih kerap terjadi. Praktik penghindaran pajak juga menjadi permasalahan di berbagai negara internasional. Setiap  negara  melakukan  berbagai  upaya  untuk  dapat  mengatasi  hal  tersebut.  Namun kemudian  permasalahannya  adalah  kesulitan  tentang  bagaimana  mendapatkan  informasi dari negara lain karena keterbatasan yurisdiksi suatu negara.
Pada  tanggal  19  April  2013  Menteri  Keuangan  G20  dan  Gubernur  Bank  Sentral mengesahkan Automatic  Exchange  of  Information (AEOI)  sebagai  standar  baru  yang dapat berlaku secara global. AEOI adalah sebuah  sistem pertukaran informasi dari wajib pajak  antar  negara  yang  berada  di  bawah  suatu  standar  yang  berlaku.  Di  bawah  standar yang  berlaku,  yurisdiksi  suatu  negara  memperoleh  informasi  keuangan  dari  lembaga keuangan mereka dan secara otomatis melakukan pertukaran informasi dengan yurisdiksi lain secara tahunan.
Kemudian  pada  tahun  2015  Indonesia  turut  menandatangani Multilateral Competent  Authorities  Agreement (MCAA)  sebagai  dasar  pelaksanaan  AEOI  dengan negara  atau  yuridiksi  mitra  demi  memerangi  penggelapan  pajak  dan  meningkatkan pendapatan  melalui  sektor  pajak.  Indonesia  termasuk  dalam  lebih  dari  100  negara  yang berkomitmen  untuk  mulai  bertukar  informasi.  Melalui  penerapan  AEOI  di  Indonesia, diharapkan  akan  memberikan  banyak  manfaat  bagi  Indonesia  dalam  memperoleh informasi  keuangan  wajib  pajak  Indonesia  yang  masih  menanamkan  dananya  di  negara atau yurisdiksi mitra (Salam, 2020).
Tindak lanjut dari tergabungnya Indonesia dalam AEOI, melalui Instruksi Presiden Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  (PPK) Pemerintah  kemudian  menerbitkan  AEOI  untuk  diratifikasi  di  Indonesia.  Pada  8  Mei 2017  ditetapkanlah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  (Perpu  Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan)  yang lebih lanjut disahkan menjadi Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan Untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang  (UU  Akses  Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan).
Adapun  ruang  lingkup  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan yaitu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk  menerima  dan  memperoleh  informasi  keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  dan  pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
Berdasarkan  Pasal  2  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan,  negara  memberikan  kewenangan  untuk  mendapatkan  informasi  keuangan untuk  kepentingan  perpajakan  tersebut  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan.  Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  mendapatkan  akses  informasi  dari lembaga  jasa  keuangan  yang  melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan/ atau Entitas Lain  Informasi keuangan (Hanifah,  2020).  Akses  informasi  diperoleh  melalui  penyampaian  laporan  yang  berisi informasi  keuangan  secara  otomatis  dan  pemberian  informasi  dan/atau  bukti  atau keterangan  berdasarkan  permintaan  untuk  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional.
Dengan  adanya  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan, Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK),  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  (LJK  Lainnya)  dan/ atau  Entitas  Lain    yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  sebagai  Lembaga  Kustodian, Lembaga  Simpanan,  Perusahaan  Asuransi  Tertentu  dan/atau  Entitas  Investasi  memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  yang  berisi  informasi  keuangan,  melaksanakan prosedur  identifikasi  rekening  keuangan  secara  benar  dan  memberikan  informasi berdasarkan  permintaan  dalam  bidang  perpajakan  dan  pelaksanaan  Perjanjian Internasional kepada Direktur Jenderal Pajak (Corneles, Kalangi, & Gamaliel, 2021).
Berdasarkan  Pasal  9  Perpu  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan,  diamanatkan  secara  langsung  untuk  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Keuangan  dalam  hal  diperlukan  sebagai  petunjuk  teknis  akses  dan  pertukaran  informasi keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan.  Melaksanakan  amanat  dari  Perpu  tersebut, Menteri  Keuangan  kemudian  menetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  sebagaimana  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  19/PMK.03/2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses
Kewenangan  Pengaturan  dan  Pengawasan  Perbankan dalam  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan
Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak 2021
Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  (PMK  Petunjuk  Teknis Mengenai  Akses  Informasi Keuangan Untuk  Kepentingan Perpajakan). Dalam peraturan tersebut  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  bagaimana  LJK,  LJK  Lainnya  dan/  atau Entitas  Lain  melaporkan  informasi  keuangan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  dan bagaimana Direktur Jenderal Pajak mengawasi LJK, LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain.
Berdasarkan  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan, Perbankan  merupakan  salah  satu  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  wajib  menyampaikan laporan  informasi  keuangan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  (Santoso,  2020).  Sementara dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, negara  memberikan  kewajiban  kepada bank  untuk merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  (Rani,  2014). Hal  tersebut  tentu  bertentangan  dengan  apa  yang  diatur  dalam  UU  Akses  Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  metode  kualitatif  dengan  menggunakan metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  historis ( historical  approach )    mengumpulkan  data  dan  melakukan  wawancara  dengan  beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan dengan pengumpulan data berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan  topik yang dibahas seperti peraturan perundang- undangan, buku literatur, artikel, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber lain.

## Hasil dan Pembahasan
Berbicara mengenai kewenangan Jenderal Pajak dalam mengatur, mengawasi atau memeriksa  bank  melaksanakan  kewajiban  penyampaian  laporan  keuangan  untuk kepentingan perpajakan, lebih dulu harus dipahami makna dari kata “kewenangan”. Kata kewenangan  berasal  dari  kata  dasar  “wewenang”  yang  berdasar  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  diartikan  sebagai  hal  berwenang,  hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai untuk  melakukan  sesuatu.  Kewenangan  adalah  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  atau  dari  kekuasaan  eksekutif  administrasi  (Agutina, 2018).
Philipus  M.  hadjon  mengemukanan  bahwa  kewenangan  diperoleh  melalui  tiga sumber  yaitu;  atribusi,  delegasi,  mandat.  Kewenangan  atribusi  lazimnya  digariskan melalui  pembagian  kekuasaan  negara  oleh  Undang-undang  Dasar,  kewenangan  delegasi dan  mandat  adalah  kewenangan  yang  berasal  dari  pelimpahan  (Karuntu,  2017).  Hal  ini selaras  dengan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, bahwa kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan perbedaan Atribusi Delegasi dan/atau Mandat adalah sebagai berikut:
a. Atribusi
Atribusi  adalah  pemberian  Kewenangan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 atau  Undang-Undang.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: 1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 2) merupakan Wewenang baru  atau  sebelumnya  tidak  ada;  dan  3)  Atribusi  diberikan  kepada  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan.  Tanggungjawab  kewenangan  berada  pada  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih  sepenuhnya  kepada  penerima delegasi.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  memperoleh  Wewenang  melalui Delegasi  apabila:  1)  diberikan  oleh  Badan/Pejabat  Pemerintahan  kepada  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  lainnya;  2).  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  dan/atau  Peraturan  Daerah;  dan  3).  merupakan  Wewenang pelimpahan  atau  sebelumnya  telah  ada.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.
c. Mandat  adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada  pada  pemberi  mandat. Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  memperoleh  Mandat  apabila:  1)  ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan  merupakan pelaksanaan tugas  rutin.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.
Menurut  pendapat  Ateng  Syafrudin  pengertian  kewenangan  dan  wewenang terdapat  perbedaan,  kewenangan  ( autority  gezag )  adalah  kekuasaan  yang  berasal  dari kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang,  sementara  wewenang  ( competence bevoegheid )  hanya  mengenai  “ onderdeel ”  (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan (Sihombing,  S  Sos,  Harahap,  &  SH,  2021).  Dalam  kewenangan  terdapat  wewenang- wewenang ( rechtsbe voegdheden )
Pengertian  wewenang  menurut  H.D. Stoud adalah  “ bevoegheid  wet  kan  worden omscrevenals  het  geheel  van  bestuurechttelijke  bevoegheden  door  publiekrechtelijke rechtssubjecten  in  het  bestuurechttelijke  rechtsverkeer ”.  Wewenang  merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah  oleh  subjek  hukum  publik  dalam  hukum  publik  (Hsb,  2019).  Secara  yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum.  Dengan  demikian,  dalam  menjalankan kewenangan dan dalam rangka melaksanakan tugas, terdapat pula wewenang-wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  57  Tahun  2020  tentang  Kementerian Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal yang sesuai Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  217/PMK.01/2018  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kementerian  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  229/PMK.01/2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  217/PMK.01/2018  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Keuangan, disebut Direktur Jenderal Pajak.
Dalam  Pasal  16  Peraturan  Presiden  Nomor  57  Tahun  2020  tentang  Kementerian Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan  tugasnya tersebut, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020  tentang  Kementerian  Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pajak
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Direktorat  Jenderal Pajak  dalam  menjalankan  tugasnya  menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, diberikan fungsi antara lain merumuskan  kebijakan di bidang pajak,  melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pajak  serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dalam rangka menjamin ketersediaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan  memberikan kewenangan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1),  Direktur Jenderal  Pajak  berwenang  mendapatkan  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa  keuangan lainnya, dan/atau Entitas Lain  yang dikategorikan  sebagai  lembaga  keuangan  sesuai  standar  pertukaran  informasi  keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
Ketentuan  diatas  memberikan  kewenangan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  untuk mendapatkan  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan  dari  bank.  Dan berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan, Bank wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu:
a. laporan  yang  berisi  informasi  keuangan  sesuai  standar  pertukaran  informasi keuangan  berdasarkan  perjanjian  internasional  di  bidang  perpajakan  untuk  setiap rekening  keuangan  yang  diidentifikasikan  sebagai  rekening  keuangan  yang  wajib dilaporkan; dan
b. laporan  yang  berisi  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan,  yang dikelola oleh selama satu tahun kalender
Selain  menerima  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  tersebut, Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan,  Direktur  Jenderal  pajak  juga  berwenang  meminta  informasi  dan/atau  bukti atau keterangan dari bank.
Maka  dengan  adanya  UU  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan  ini,  bank  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  yang  berisi informasi keuangan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan  memberikan  informasi  berdasarkan  permintaan  dalam  bidang  perpajakan  dan pelaksanaan  Perjanjian  Internasional  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  sesuai  mekanisme yang diatur lebih lanjut.
Berbicara  akses  informasi  keuangan,  tentunya  hal  tersebut  merupakan  informasi yang  termasuk  dalam  kategori  rahasia.  Dalam  ketentuan  perbankan,  pada  Pasal  40  ayat (1)  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  negara  memberikan  kewajiban  kepada  bank  untuk merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya.  Namun berdasarkan  Pasal  2  ayat  (8)  Perpu  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan,  dalam  hal  LJK,  LJK  Lainnya,  dan/atau  Entitas  Lain    terikat  oleh  kewajiban merahasiakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kewajiban merahasiakan  tersebut  tidak  berlaku  dalam  melaksanakan  Perpu  Akses  Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam rangka kepentingan perpajakan, UU Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  telah  mengesampingkan  ketentuan kerahasiaan  terkait  informasi  keuangan,  sehingga  dalam  kepentingan  perpajakan  Bank tetap  wajib  menyampaikan  laporan  baik  laporan  yang  berisi  informasi  keuangan  sesuai standar  pertukaran  informasi  keuangan  berdasarkan  perjanjian  internasional  di  bidang perpajakan, juga laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Berdasarkan  Pasal  5  UU  OJK,  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor  jasa  keuangan.  Kemudian  dalam  Pasal  6  UU  OJK,  OJK  melaksanakan  tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal;  dan  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan Lainnya.
Berdasarkan ketentuan UU OJK disimpulkan bahwa OJK berwenang mengatur dan mengawasi  Perbankan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan.  Namun dalam  UU  OJK  tersebut  tidak  diatur  mengenai  batasan  definisi  kegiatan  jasa  keuangan. Namun  dapat  dipahami  bahwa  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perbankan  yang dimaksud  adalah  kegiatan  usaha  dan  jasa  layanan  yang  diberikan  oleh  bank  kepada masyarakat. Sehingga kewajiban bank dalam pemberian akses informasi keuangan untuk kepentingan  perpajakan,  bukan  merupakan  bagian  kewenangan  pengaturan  dan pengawasan oleh OJK.
Dengan  demikian  wewenang  DJP  mengatur  dan  mengawasi  bank  dalam melaksanakan  kewajiban  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan sebagaimana  diatur  dalam  PMK  Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan Untuk  Kepentingan  Perpajakan  adalah  dalam  rangka  melaksanakan  kewenangan  yang diberikan  oleh  UU  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kentingan  Perpajakan.  Dan ketentuan  kewenangan  OJK  dalam  UU  OJK  bukan  meniadakan  keberlakukan  PMK Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan yang lebih rendah.
Asas  lex  superior  derogat  legi  inferiori  bermakna  bahwa  undang-undang  (norma atau  aturan  hukum)  lebih  tinggi  meniadakan  keberlakuan  undang-undang  (norma  atau aturan hukum) lebih rendah.  Suatu norma termasuk ke dalam sistem norma atau tatanan normatif  tertentu,  dapat  diuji  hanya  dengan  mengkonfirmasikan  bahwa  norma  tersebut memperoleh  validitasnya  dari  norma  dasar  yang  membentuk  tatanan  norma  tersebut (Khoirunnisa, 2021). Karena kewengan mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian akses  informasi  untuk  kepentingan  perpajakan  didasari  oleh  UU  Akses  Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dan norma tersebut tidak didasari oleh kegiatan layanan  jasa  keuangan  maka  ruang  lingkup  yang  diatur  bukan  bagian  dari  tugas,  fungsi dan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK.
Dalam  menyampaikan  laporan  informasi  keuangan,  sesuai  Pasal  3  UU  Akses Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan,  Bank  menyampaikan  laporan dengan  mekanisme  elektronik  melalui  OJK  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sebelum batas  waktu  berakhirnya  periode  pertukaran.  Berdasarkan  Amanah  tersebut,  untuk mendukung  kewajiban  penyampaian  informasi  keuangan  berdasarkan  perjanjian internasional,  kemudian  ditetapkan  Peraturan  OJK  Nomor  25/POJK.03/2019  tentang Pelaporan  Informasi  Nasabah  Asing  Terkait  Perpajakan  Kepada  Negara  Mitra  atau Yurisdiksi Mitra. Demikian halnya apabila pengaturan mekanisme penyampaian  laporan diubah, tetap melibatkan OJK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK bahwa dalam hal
terdapat  perubahan  mekanisme  pelaporan,  Menteri  Keuangan  dapat  menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisioner OJK.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2019, bank yang melangggar kewajiban penyampaian  laporan  akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran  tertulis.  Sehingga  dalam  pelaksaan  penyampaian  laporan  dari  bank  untuk  akses informasi  keuangan  berdasarkan  perjanjian  internasional  untuk  kepentingan  perpajakan tetap melibatkan OJK, khusunya dalam pengaturan teknis penyampaian informasi melalui OJK  dan  pengawasan  dalam  hal  bank  tidak  melaksanakan  kewajiban  penyampaian informasi tersebut kepada OJK.

## Kesimpulan
OJK berwenang melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan.  Namun  dalam  hal  khusus  mengenai  Akses Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan  berlaku  asas  lex  spesialis  derogate legi generalis. Sesuai ketentuan dalam UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,  kewajiban  menyampaikan  informasi  keuangan  adalah  dalam  rangka kepentingan perpajakan.
Berdasarkan  tinjauan  yuridis  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sesuai  UU  Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan,  Direktur  Jenderal  Pajak  memiliki kewenangan  untuk  mendapatkan  informasi  keuangan  dari  perbankan  untuk  kepentingan perpajakan.  Untuk  menjalankan  kewenangan  tersebut,  Direktorat  Jenderal  Pajak diberikan  wewenang  untuk melakukan pengaturan  yaitu mengatur  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tata  cara  permintaan  informasi  dan/atau  keterangan  secara  elektronik  dan  tata cara pemberian informasi dan/atau bukti keterangan secara elektronik sebagai pengaturan dalam tataran teknis  dan melakukan pengawasan yaitu meminta klarifikasi, menerbitkan teguran tertulis, dan melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap bank.

## Bibliografi .
Agutina,  Enny.  (2018).  Kewenangan  Wakil  Menteri  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti .
Corneles,  Semuel  Hendry,  Kalangi,  Lintje,  &  Gamaliel,  Hendrik.  (2021).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  Dan  Implikasinya  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill" , 12 (2), 276–288.
Hanifah,  Ifat.  (2020).  Analisi  Surgensi  Perppu  Nomor  1  Tahun  2107  Tentang  Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Jurnal Abdimas Bina Bangsa , 1 (1), 15–25. Hsb,  Ali  Marwan.  (2019). Pelaksanaan  Kewenangan  Atribusi  Pemerintahan  Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah .
Kamaroellah,  R.  Agoes.  (2017).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Berdasarkan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan. IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 4 (1), 82–103.
Karuntu, Megga Marcelia Fictoria. (2017). Tugas Dan Fungsi Kepala Kecamatan Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lex Administratum , 5 (2). Khoirunnisa, Ira. (2021). Kedudukan Omnibus Law Dalam Politik Legislasi Di Indonesia . Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Kurniasih,  Dwi  Agustine.  (2016).  Pembaharuan  pengelolaan  penerimaan  negara  bukan
pajak. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (2), 213–228. Kurniawan,  Ferry.  (2016). Kedudukan  Dan  Tanggungjawab  Kepala  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (Studi  Perbandingan  Menurut  UU  No.  22  Tahun  1999,  UU  No.  32 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2012) . Universitas Islam Indonesia. Rani,  Marnia.  (2014).  Perlindungan  Otoritas  Jasa  keuangan  Terhadap  kerahasiaan  dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat , 2 (1), 168–181. Salam,  Risma  Damayanti.  (2020). Efektivitas  Pertukaran  Informasi  Secara  Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak . makassar: Universitas Hasanuddin. Santoso,  Belinda  Carissa.  (2020).  Akibat  Adanya  Keterbukaan  Informasi  Pajak  Pasca Dikeluarkannya  Perppu  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan Untuk  Kepentingan  Perpajakan. Mimbar  Keadilan  Volume  13  Nomor  1  Februari 2020–Juli 2020 , 12 .
Sarunan,  Widya  K.  (2016).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasif  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dan  Wajib  Pajak  Badan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4).
Sihombing, Edi Epron, S Sos, M. A. P., Harahap, Zulham Effendy, & SH, M. H. (2021).
Implementasi  Tugas  Dan  Wewenang  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota Padangsidimpuan Pada Pemilukada Tahun 2018. Jurnal LPPM , 11 (4), 10–18. Sundari,  S.  R.  I.  (2019). Pengaruh  Persepsi  Kegunaan,  Persepsi  Kemudahan, Kemanan Dan  Kerahasiaan  Terhadap  Minat  Wajib  Pajak  Dalam  Penggunaan  E-Filling Dengan Teknologi  Informasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi Se-Eks Karisidenan Pati) . UMK.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.