Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau)
Muhammad Risal 1
Abstract This  research  is  aim  to  explain  how  local  wisdom  could  play  an important role in shaping and forming a new autonomous region (DOB). It is shown that local wisdom in Apau Kayan is very influential in social,
economic  and  cultural  life  of  the  people.  Apart  from  that,  this  can  be viewed as the implementation of assymetric decentralization where local government  is  given  a  broader  authority  by  Central  Government  to regulate  their  own  region  according  to  existing  local  wisdom.  In  this sense, it is perceived as an effective way of incorporating local wisdom as an integral part of local development. Keywords: Local Wisdom, New Autonomous Region, Apau Kayan Abstrak Tulisan  ini  berusaha  untuk  menjelaskan  bagaimana  posisi kearifan  lokal  di  era  otonomi  daerah  serta  bagaimana  kearifan  lokal dapat  menjadi  sebuah  instrumen  atau  faktor  penting  dalam pembentukan  sebuah  daerah  otonomi  baru  (DOB).  Hasil  kajian memperlihatkan  bagaimana  kearifan  lokal  yang  ada  di  daerah  Apau Kayan memegang peranan yang penting dalam setiap kehidupan sosial, ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  yang  ada  di  sana.  Peran  penting kearifan  lokal  yang  ada  juga  menjadi  sebuah  instrumen  penting  bagi apau  Kayan  untuk  memekarkan  diri  menjadi  sebuah  daerah  otonomi baru  agar  pembangunan  yang  ada  semakin  merata  dan  sebagai  salah satu upaya untuk menjaga kearifan lokal yang ada di daerah Apau Kayan. Pembentukan  daerah  otonomi  baru  yang  berbasiskan  kearifan  lokal menjadi  sebuah  bentuk  implementasi  desentralisasi  asimetris  dimana daerah  dapat  membangun  dan  menata  daerahnya  sesuai  dengan  ciri khas daerah masing-masing sehingga pembangunan yang ada akan lebih efektif dan efisien serta tidak meninggalkan adat yang berlaku di daerah. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Daerah Otonomi Baru, Apau Kayan
Semangat  otonomi  daerah  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  No 22  tahun  1999  adalah  pengalihan  kewenangan  pusat  kepada  daerah  untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat  mendorong  proses  kebijakan  publik  menjadi  lebih  partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membuat pemerintah daerah menjadi lebih responsif  terhadap  kebutuhan  dan  dinamika  lokal.  Unsur-unsur  kearifan lokal  dapat  menjadi  landasan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memahami dinamika  pemerintahan  lokal,  sehingga  partisipasi  publik  daerah  pun
1 Staf peneliti pada Nusantara Strategic House, dapat dihubungi melalui muhammadrisal2012@gmail.com
semakin  besar.  Hal  ini  karena  umumnya  masyarakat  daerah  masih memegang  teguh  adat  dan  budaya  lokal.  Jika  pemerintah  daerah  mengerti kearifan  lokal  yang  ada  di  wilayahnya,  maka  dengan  sendirinya  partisipasi masyarakat  akan  meningkat.  Masyarakat  akan  merasa  diperhatikan  dan dimengerti  oleh  pemimpinnya.  Semangat  otonomi  daerah  berperan  ketika masyarakat  daerah  benar-benar  berpartisipasi  dalam  penentuan  kebijakan publik di daerahnya sendiri.
Hal  ini  juga  merupakan  kebalikan  dari  kegagalan  sistem  sentralisasi selama ini yang malah menimbulkan ancaman disintegrasi yang kuat, seiring dengan  melemahnya  kemampuan  pusat  untuk  menjalankan  kekuasaan secara  efektif  atas  daerah.  Kondisi  seperti  ini  dikhawatirkan  akan mengancam disintegrasi bangsa, untuk itulah pentingnya peran pemerintah daerah  karena  mereka  adalah  ujung  tombak  penjaga  NKRI.  Mereka  harus mampu  meredam  konflik  yang  ada  di  daerahnya.  Caranya  adalah  dengan mengerti  masyarakatnya.  Pintu  masuknya  adalah  budaya,  yang  salah  satu bagiannya  adalah  kearifan  lokal.  Bertahannya  kearifan  lokal  yang  kuat  dan mendapat dukungan dari pemerintah di tengah gelombang modernitas akan mampu  menguatkan  rasa  persatuan  dan  cinta  tanah  air  masyarakat  adat terhadap eksistensi Indonesia.
Daerah  Apau  Kayan  yang  terdiri  dari  4  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Kayan  Hulu,  Kecamatan  Kayan  Hilir,  Kecamatan  Kayan  Selatan  dan Kecamatan  Sungai  Boh  merupakan  bagian  dari  Kabupaten  Malinau  yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah Apau Kayan merupakan salah satu  daerah  yang  hingga  kini  masih  konsisten  mempertahankan  kearifan lokal yang ada dan berkembang di masyarakat. Kearifan lokal yang di Apau Kayan  tidak  hanya  menyentuh  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  saja namun  menyentuh  dan  mempengaruhi  jalannya  sistem  pemerintahan  yang ada  di  kecamatan  yang  termasuk  dalam  daerah  Apau  Kayan.  Tulisan  ini mencoba  untuk  menguraikan  bagaimana  kearifan  lokal  yang  ada  di masyarakat mampu mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada di daerah yang  masih  memegang  erat  budaya  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat, khususnya di daerah Apau Kayan, di era pemberlakuan otonomi daerah.

## Otonomi Daerah: Sebuah Tinjauan Teoritis
Pemberlakuan Otonomi Daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa perubahan dan implikasi yang luas dan serius dalam sistem pemerintahan di negara  Indonesia  yang  lebih  dari  32  tahun  berada  dalam  sistem pemerintahan  yang  terpusat  dan  sentralistik.  Otonomi  daerah  dapat dianggap  sebagai  fenomena  politis  yang  menjadikan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  semula  berjalan  secara  sentralistik-birokratis  ke  arah desentralistik-partisipatoris.  UU  No.22  tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah  dan  direvisi  menjadi  UU  No.32  Tahun  2004  telah  melahirkan paradigma  baru  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  yang  meletakkan otonomi  penuh,  luas  dan  bertanggung  jawab  pada  daerah  kabupaten  dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan
kepada  masyarakat,  menimbulkan  semangat  demokratisasi  di  daerah  dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan pada akhirnya akan  bermuara  pada  terjamin  dan    tercapainya  keseimbangan  kewenangan dan  tanggung  jawab  antara  pusat  dan  daerah.  Untuk  revisi  yang  paling terbaru,  ada  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Jadi  dalam  perjalanan  dari  era  reformasi  hingga  saat  ini,  terjadi perkembanga  yang  signifikan  mengenai  otonomi  daerah  melalui  dua  kali revisi  undang-undang.  Hal  ini  tentu  saja  untuk  mengikuti  dinamika perubahan yang semakin hari semakin kompleks dan butuh penjelsan yang lebih lanjut.
Undang-Undang  No.22  Tahun  1999  mendefinisikan  bahwa  otonomi daerah  adalah  wewenang  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Setelah direvisi  kembali  UU  No.22  Tahun  1999  berubah  menjadi  UU  No.32  Tahun 2004  yang  menyatakan  otonomi  daerah  sebagai  hak,  wewenang  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan perundang-undangan.  Dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014,  otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  arti,  daerah  diberikan  kekuasaan  untuk  mengurus  dan  mengatur semua  urusan  pemerintahan  daerah  diluar  urusan  yang  menjadi  urusan pemerintah  pusat  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Daerah memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan  dengan  prinsip  yang  sesuai  dengan  undang-undang dilaksanakan  pula  prinsip  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  wewenang,  tugas  dan  kewajiban yang  senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup  dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi  dan  jenis  otonomi  bagi  setiap  daerah  tidak  akan  selalu  sama  dengan daerah  lainnya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  otonomi  yang  bertanggung jawab  adalah  otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Seiring  dengan  prinsip  itu,  penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus selalu  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan selalu  memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi  yang  tumbuh  dalam
masyarakat. Selain itu penyelengaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian  hubungan  antar  daerah  dengan  daerah  lainnya,  artinya  mampu membangun kerjasama antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi  daerah  juga  harus  mampu  menjamin  hubungan  yang  serasi  antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan  wilayah  Negara  dan  tetap  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Dalam  konteks  Negara  Kesatuan,  hubungan  kewenangan  antara  pusat dan  daerah  di  Indonesia  mendasarkan  diri  pada  tiga  pola,  yaitu desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Otonomi  daerah sebagai  realisasi  dari  sistem  desentralisasi  bukan  hanya  merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan, namun juga berarti  pembagian  kekuasaan  ( division  of  power )  untuk  mengatur penyelenggaran  pemerintahan  negara  dalam  hubungan  pusat  daerah. Dengan  demikian  dimungkinkan  adanya  partisipasi  masyarakat  daerah dalam menentukan kepentingannya sendiri, dan pemerintah daerah dengan proaktif  dapat  mengambil  prakarsa  yang  kreatif  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya  sendiri.  Hanya  dengan  itu,  maka  otonomi  daerah  dapat diciptakan tanpa rekayasa yang menipu dari pemerintah pusat.
Otonomi daerah merupakan pancaran diterapkannya asas desentalisasi.  maka  pada  hakekatnya  asas  desentralisai  inilah  yang mendasari  terwujudnya  demokrasi.  Dalam  aspek  hubungannya  dengan demokrasi,  Yamin  meletakkan  desentralisasi  sebagai  syarat  demokrasi karena Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus tercermin kepentingan  daerah,  melalui  aturan  pembagian  kekuasaan  antara  badan- badan  pusat  dan  badan-badan  daerah  secara  adil  dan  bijaksana  sehingga daerah  memelihara  kepentingannya  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan. Susunan  yang  demokratis  membutuhkan  pemecahan  kekuasaan pemerintahan  di  tingkat  pusat  dan  pembagian  kekuasaan  antara  pusat  dan daerah. Di sinilah diajukan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang dapat membendung arus sentralisasi.
Otonomi  daerah  kadang-kadang  hanya  dipahami  sebagai  kebijakan yang bersifat institutional belaka yang hanya dikaitkan dengan fungsi-fungsi kekuasaan  organ  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  perhatian hanyalah  soal  pengalihan  kewenangan  pemerintahan  dari  tingkat  pusat  ke tingkat  daerah.  Namun,  esensi  kebijakan  otonomi  daerah  itu  sebenarnya berkaitan  pula  dengan  gelombang  demokratisasi  yang  berkembang  luas dalam kehidupan nasional. Gelombang demokratisasi ini diharapkan mampu membuat partisipasi masyarakat baik dalam sejumlah pemilihan umum dan partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  perumusan  kebijakan pembangunan daerah dapat  terakomodasi.
Selain  itu,  kebijakan  otonomi  daerah  juga  memberikan  kesempatan kepada  daerah  untuk  mengembangkan  potensi  daerah  dan  mengakomodir apa  yang  menjadi  keinginan  masyarakat  agar  pemerintahan  bisa  berjalan dengan  efektif.  Dengan  adanya  kebijakan  yang  tidak  lagi  sentralistik  atau
terpusat,  maka  daerah  dapat  menjalankan  pemerintahan  dan  membuat aturan-aturan  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  ada  di  daerah tersebut.
Implementasi  otonomi  daerah  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  pembangunan  sesuai  dengan  kehendak  dan  kepentingan masyarakat  yang  sesuai  dengan  keadaan  daerah  yang  bersangkutan. Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik  dan    pengaturan  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan pelayanan  masyarakat  maka  peranan  data  keuangan  daerah  sangat dibutuhkan  untuk  mengidentifikasi  sumber-sumber  pembiayaan  daerah serta  jenis  dan  besar  belanja  yang  harus  dikeluarkan  agar  perencanaan keuangan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Perencanaan keungan yang baik akan membuat daerah mampu mengelola pembangunan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. (Yuliati, 2001:22)
Sebelum  adanya  kebijakan  otonomi  daerah,  hampir  semua  kebijakan yang  mengatur  adalah  pusat  sedangkan  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh pusat  untuk    daerah  menggunakan  standar  pusat  yang  kebanyakan  tidak sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  di  daerah.  Hal  ini  membuat  kebijakan- kebijakan  yang  turun  ke  daerah  tidak  sesuai  dengan  kultur  budaya masyarakat  setempat,  kebijakan  yang  hanya  cocok  untuk  daerah  tertentu, maupun  kebijakan  yang  malah  mempersulit  sebuah  daerah  untuk berkembang.  Setelah  otonomi  daerah  diberlakukan,  daerah  memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan dan kebiajakn sendiri yang berasal dari  aspirasi  masyarakat  yang  ada  di  daerah  tersebut,  bahkan  di  beberapa daerah  yang  masih  memiliki  budaya  dan  tradisi  lokal  yang  kuat,  arah kebiajkan  pembangunan  dan  jalannya  pemerintahan  menyesuaikan  dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

## Desentralisasi: Pendekatan Desentralisasi Asimetris
Desentralisasi  merupakan  kata  kunci  yang  paling  relevan  pada  saat mendiskusikan  tentang  pemekaran  atau  penataan  wilayah.  Dalam  konteks Indonesia,  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  institusi  negara dilandaskan  pada  prinsip  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Pendekatan sentralisasi atau dekonsentrasi merupakan corak negara-bangsa, sedangkan desentralisasi
merefleksikan kemajemukan/keberagaman
dan pendemokrasian. Dalam hal desentralisasi perwujudannya di daerah adalah “otonomi  daerah”,  dengan  kata  lain  keduanya  merupakan  dua  istilah  yang memiliki  kerangka  hubungan  yang  sangat  erat,  bahkan  tidak  jarang penggunaan  kedua  istilah  tersebut  sering  dilakukan  secara  bergantian. Hoessein  (2001)  menegaskan  bahwa  desentralisasi  merupakan  realisasi pembentukan  daerah  otonom  dan/atau  penyerahan  wewenang  tertentu kepadanya oleh Pemerintah Pusat. Secara prosedural, desentralisasi berawal
dari  pembentukan  daerah  otonom  yang  ditetapkan  melalui  undang-undang dan diikuti penyerahan wewenang tertentu oleh Pemerintah Pusat.
Konsep Desentralisasi sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  suatu  Negara.  Berbagai  definisi mengenai  konsep  ini  dikemukakan  oleh  para  penstudi  ilmu  politik  dan pemerintahan seperti yang diutarakan oleh Turner dan Hulme berpendapat bahwa  desentralisasi  merupakan.. a  transfer  of  authority  to  perform  some services to the public from an individual or an agency in central government to some  other  individual  or  agency  which  in  “closer”  to  the  public  to  be  served (Turner dan Hulme 1997:152) .
Secara  historis,  desentralisasi  pada  awalnya  lebih  dipahami  sebagai teori  pendistribusian  kewenangan  dan  urusan  pemerintahan  dalam organisasi  negara  (Oentarto  Sindung  Mawardi,  2004:  1).  Konsep  ini menegaskan  bahwa  variabel  kewenangan  adalah  esensi  dari  desentralisasi tersebut,  sekaligus  menjadi  instrumen  yang  kemudian  menentukan konstruksi  elemen-elemen  lain  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah, seperti:  kelembagaan,  kepegawaian,  keuangan,  perwakilan  dan  pelayanan publik (I Made Suwandi, 2002).
Sebagai  sebuah  konsep,  desentralisasi  memiliki  aspek  tinjauan  yang sangat  plural.  Tetapi  setidaknya  terdapat  beberapa  konsep  desentralisasi yang  dapat  diaplikasikan  dalam  kajian  pemekaran  wilayah  otonom  baru Apau Kayan ini. Seperti yang diklasifikasikan oleh Rondinelli (1980), bahwa desentralisasi itu dibagi atas “densentralisasi fungsional” dan “desentralisasi areal”.
Lebih  lanjut  penjelasan  tentang  perbedaan  dari  kedua  bentuk desentralisasi  tersebut  antara  lain:  bahwa  desentralisasi  areal  (teritorial) berarti  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan dari aspek kewilayahan sebagai dasar  pertimbangan  utama  dalam  penentuan  batas  yurisdiksi kelembagaannya.  Sementara  desentralisasi  fungsional  berarti  pelimpahan wewenang  dari  pemerintah  kepada  segolongan  masyarakat  yang  terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur maupun mengurusnya sesuai batas yurisdiksi fungsi tersebut.
Merujuk  pada  Irfan  Ridwan  Maksum  (2007)  desentralisasi  fungsional adalah  menciptakan  pemerintahan  khusus  yang  otonom  di  tingkat  lokal karena  mengurus  suatu  fungsi  spesifik.  Sementara  itu  desentralisasi  areal (teritorial)  menjalankan  peran  yang  multifungsi  dalam  lingkup  pelayanan, sehingga  institusi  pemerintahan  dibentuk  untuk  menciptakan  kelembagaan khusus  yang  dapat  memberikan  pelayanan  pada  bidang  tertentu.  Secara substantif dalam konteks pengaturan daerah, desentralisasi areal (teritorial) berarti  menerima  pelimpahan  wewenang  untuk  mengatur  atau  mengurus daerahnya  (otonomi).  Sedangkan  desentralisasi  fungsional  batas pengaturannya  terletak  pada  jenis  fungsi  yang  dikelola,  yakni  terjadi pelimpahan kekuasan untuk mengatur dan mengurus suatu fungsi tertentu.
Dalam  konteks  Indonesia  yang  plural  semacam  itu  perlu  diadopsi konsep  desentralisasi  yang  menghargai  serta  mengakui  keragaman  dan keunikan daerah-daerah tertentu.
Untuk  itu  para  ilmuan  politik  dan  pemerintahan  merumuskan  konsep desentralisasi  dengan  merujuk  pada  aspek  kesamaan  dan  keunikan  dari masing-masing daerah yaitu konsep desentralisasi yang diklasifikasikan atas desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Model klasifikasi seperti ini sering digunakan untuk menjelaskan konsep kekhususan daerah tertentu. Dari  studi  lliteratur  terlihat,  ahli  pertama  yang  memulai  mendebat  seputar desentralisasi  asimetris  adalah  Charles  Tarlon  (1965)  dari  University  of California, USA. Menurutnya, pembeda inti antara desentralisasi simetris dan desentralisasi  asimetris  terletak  pada  tingkat  kesesuaian  ( conformity )  dan keumuman  ( commonality )  dalam  hubungan  suatu  level  pemerintahan (negara  bagian/daerah)  dengan  sistem  politik,  dengan  pemerintah  pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pola simetris ditandai oleh “ the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units ”. Di sini,  hubungan  simetris  antar  setiap  unit  lokal  dengan  pemerintah  pusat tersebut  didasari  jumlah  dan  bobot  kewenangan  yang  sama.  Sementara dalam  pola  asimetris,  satu  atau  lebih  unit  politik  atau  pemerintah  lokal “ possessed of varying degrees of autonomy and power ”. Berbedanya derajat otonomi dan kekuasaan berupa ketidakseragaman pengaturan  muatan  kewenangan  itu  membentuk  derajat  hubungan  yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya,  baik  secara  horizontal  (antar  daerah)  maupun  vertikal  (dengan pusat).  Khusus  mengenai  pola  asimetris  Tarlon  menekankan:  “ in  the  model asymmetrical  system  each  component  unit  would  have  about  it  a  unique feature or set of features which would separate in important ways, its interest from those of any other state or the system considered as a whole ”. Narasi ini mempertegas bahwa esensi terpenting dalam konsep desentralisasi terletak pada muatan kewenangan dan pola hubungan antar unit pemerintahan. Jika desentralisasi simetris memiliki pola hunbungan yang simetris maka dalam desentralisasi  asimetris  memiliki  pola  hubungan  yang  berbasis  pada keunikan  dan  perbedaan  relasi  antara  suatu  unit  asimetris  dengan  unit nasional,  dengan  sesama  unit  subnasional  yang  selevel  maupun  dengan sistem politik/pemerintahan secara keseluruhan (Robert Endi Jaweng, 2011: 162-163).

## Kearifan  Lokal  Sebagai  Sebuah  Landasan  Pengambilan  Keputusan  dan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kearifan  lokal  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  kekayaan  budaya lokal  yang  mencerminkan  kebijakan  hidup  berupa  pandangan  hidup  dan kearifan  hidup.  Kearifan  lokal  itu  tidak  hanya  berlaku  secara  lokal  pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas  etnik  sehingga  membentuk  nilai  budaya  yang  bersifat  nasional.  Pada
umumnya  etika  dan  nilai  moral  yang  terkandung  dalam  kearifan  lokal diajarkan  turun-temurun,  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, folklore), dan manuskrip (Rahyono: 2009).
Selain  etika  moral  yang  bersumber  pada  agama,  di  Indonesia  juga terdapat kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke  generasi,  tidak  ada  jaminan  bahwa  kearifan  lokal  akan  tetap  kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan  konsumtif.  Secara  faktual  dapat  kita  saksikan  bagaimana  kearifan  lokal yang  sarat  kebijakan  dan  filosofi  hidup  nyaris  tidak  terimplementasikan dalam  praktik  hidup  yang  makin  pragmatis.  Kearifan  lokal  adalah  dasar untuk  pengambilan  kebijakkan  pada  level  lokal  di  bidang  kesehatan, pertanian,  pendidikan,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  kegiatan masyarakat  pedesaan.  Dalam  kearifan  lokal,  terkandung  pula  kearifan budaya  lokal.  Kearifan  budaya  lokal  sendiri  adalah  pengetahuan  lokal  yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama (Alfian, 1985 : 23).
Amirrachman  (2007)  menyebutkan  bahwa  kearifan  lokal  mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang bertumbuh kembang di dalam sebuah masyarakat,  serta  dikenal,  dipercayai  dan  diakui  sebagai  elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Menurut  Ridwan  (2007)  Kearifan  lokal  dapat  dipahami  sebagai  usaha manusia  dengan  menggunakan  akal  budi  (kognisi)  untuk  bertindak  dan bersikap  terhadap  sesuatu,  objek,  atau  peristiwa  yang  terjadi  dalam  ruang tertentu, dan dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal  pikirannya  dalam  bertindak  atau  bersikap  sebagai  hasil  penilaian terhadap  sesuatu,  obyek,  atau  peristiwa  yang  terjadi  sehingga  sering  kali diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan .
Kearifan lokal secara substansi merupakan sistem atau nilai-nilai yang berlaku dan hidup dalam suatu masyarakat, menjadi sumber rujukan utama dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat, sehingga  Greertz  menyatakan  bahwa  kearifan  lokal  adalah  entitas  yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, Amirudin mengungkapkan bahwa kearifan lokal pun berisi unsur kecerdasan  kreativitas  dan  pengetahuan  lokal  para  elit  serta  masyarakat yang diayominya sehingga dapat digunakan sebagai landasan pembangunan peradaban masyarakatnya (Ridwan, 2007: 3).
Keberadaan kearifan lokal di beberapa daerah terbukti menjadi sebuah landasan  dan  pertimbangan  utama  dalam  pengambilan  keputusan  yang melibatkan  perangkat  pemerintahan  mulai  dari  tingkat  desa,  kecamatan, hingga kabupaten. Kearifan lokal berupa budaya pengetahuan lokal dianggap sebagai  sebuah  sistem  pengawas  yang  memastikan  agar  kebijakan  yang
diambil  oleh  pemerintah  tidak  merusak  tatanan  hidup  dalam  kehidupan sosial  masyarakat.  Dalam  perkembangannya,  kearifan  lokal  yang  ada semakin  berkembang  dan  mewarnai  pengambilan  keputusan  pemerintah baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi.

## Lembaga Adat Sebagai Sebuah Bentuk Kearifan Lokal.
Dalam sebuah kehidupan sosial bermasyarakat di sebuah daerah yang masih  kental  dengan  pengaruh  adat  dan  kultur  budaya  lokal,  kehadiran sebuah  lembaga  adat  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Lembaga  adat  dapat didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang  relevan  (Apriyanto  :  2008).  Menurut  ilmu  budaya,  lembaga  adat diartikan  sebagai  suatu  bentuk  organisasi  adat  yang  tersusun  relatif  tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya  kebutuhan-kebutuhan  dasar.  Sedangkan  pengertian  lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman  Penataan  Lembaga  Kemasyarakatan,  Lembaga  Adat  adalah Lembaga  Kemasyarakatan  baik  yang  sengaja  dibentuk  maupun  yang  secara wajar  telah  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  sejarah  masyarakat  atau dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu  dengan  wilayah  hukum  dan hak  atas  harta  kekayaan  di  dalam  hukum  adat  tersebut,  serta  berhak  dan berwenang  untuk  mengatur,  mengurus  dan  menyelesaikan  berbagai permasalahan  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  dan  mengacu  pada  adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
Lembaga adat memiliki berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan,  mensinergikan  program  pembangunan  agar  sesuai  dengan tata  nilai  adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  berkembang  dalam masyarakat  demi  terwujudnya  keselarasan,  keserasian,  keseimbangan, keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  lembaga  adat  berfungsi sebagai  alat  kontrol  keamanan,  ketenteraman,  kerukunan,  dan  ketertiban masyarakat,  baik  preventif  maupun  represif,  antara  lain:  a.  Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; b. Penengah atau pihak yang mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:
a) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan  di  segala  bidang  terutama  dalam  bidang  keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
b) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
c) Memberikan  kedudukan  hukum  menurut  adat  terhadap  hal-hal  yang berhubungan  dengan  kepentingan  hubungan  sosial  kepadatan  dan keagamaan.
d) Membina  dan  mengembangkan  nilai-nilai  adat  dalam  rangka memperkaya,  melestarikan  dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
e) Menjaga,  memelihara  dan  memanfaatkan  kekayaan  desa  adat  untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
Lembaga  Adat  mempunyai  juga  memiliki  tugas  dan  kewajiban  sebagai berikut:
a) Menjadi  fasilitator  dan  mediator  dalam  penyelesaian  perselisihan  yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
b) Memberdayakan,  mengembangkan,  dan  melestarikan  adat  istiadat  dan kebiasaan-kebiasaan  masyarakat  dalam  rangka  memperkaya  budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
c) Menciptakan  hubungan  yang  demokratis  dan  harmonis  serta  obyektif antara  Ketua  Adat,  Pemangku  Adat,  Pemuka  Adat  dengan  Aparat Pemerintah  pada  semua  tingkatan  pemerintahan  di  Kabupaten  daerah adat tersebut.
d) Membantu  kelancaran  roda  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan dan/atau  harta  kekayaan  lembaga  adat  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
e) Memelihara  stabilitas  nasional  yang  sehat  dan  dinamis  yang  dapat memberikan  peluang  yang  luas  kepada  aparat  pemerintah  terutama pemerintah  desa/kelurahan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
f) Menciptakan  suasana  yang  dapat  menjamin  terpeliharanya  kebinekaan masyarakat  adat  dalam  rangka  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
g) Membina  dan  melestarikan  budaya  dan  adat  istiadat  serta  hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
h) Mengayomi adat istiadat
i) Memberikan  saran  usul  dan  pendapat  ke  berbagai  pihak  perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
j) Melaksanakan  keputusan-keputusan  adat  dengan  aturan  yang  di tetapkan
k) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
Peran  dari  lembaga-lembaga  adat  dalam  setiap  sisi  kehidupan masyarakat  sarolangun  tidak  mungkin  dapat  ditiadakan,  karena  lembaga- lembaga  adat  tersebut  merupakan  kebutuhan  dan  sudah  mendarah  daging serta  dipertahankan  secara  turun  -temurun,  karena  dirasakan  menfaatnya sangat  penting  dalam  menata  kegiatan  tertentu  dalam  kehidupan masyarakat.
Peran dan fungsi lembaga adat ini juga menjadi penting untuk menjaga ketertiban  dan  ketentraman  dalam  masyarakat.  Pada  akhirnya  ketertiban dan  ketenteraman  masyarakat  itu  dapat  menjadi  sumbangsih  terbesar  dari
masyarakat/lembaga  adat  dalam  menciptakan  stabilitas  dan  mewujudkan ketahanan nasional.
Dalam perkembangan dewasa ini, wewenang dan peran dari lembaga- lembaga  adat  ini  mulai  terpinggirkan  dalam  komunitas  kehidupan masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  aspek  yang  mendorong  terjadinya peminggiran fungsi dan peran lembaga adat dimaksud. Salah satunya adalah dengan  lahirnya  peraturan-peraturan  yang  bersifat  sentralistik  dan cenderung  berupaya  melakukan  unifikasi  peraturan  dalam  setiap  bidang kehidupan  masyarakat  bangsa  Indonesia.  Sebagai  contoh  adalah diberlakukannya  undang-undang  tentang  pemerintahan  desa.  Kebijakan pemerintah  yang  demikian  telah  menyebabkan  lembaga-lembaga  adat  yang hidup  dan  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  kehilangan  ruh  dan marwahnya.  Namun  bukan  berarti  semua  lembaga  adat  kehilangan  fungsi dan  peranannya.  Di  beberapa  tempat,  khususnya  di  daerah  Apau  Kayan, keberadaan  lembaga  adat  masih  menjadi  sebuah  lembaga  adat  yang  tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

## Lembaga Adat Dayak Besar Apau Kayan:  Sebuah Bentuk Kearifan Lokal di Era Otonomi daerah.
Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor  47  Tahun  1999.  Sejak  berdiri  pada  tahun  1999  hingga  sekarang, sistem administrasi dan pemerintahan Kabupaten Malinau terus mengalami perkembangan.  Hal  tersebut  terutama  pada  pemerintahan  wilayah kecamatan.  Kabupaten  Malinau  memiliki  Kecamatan  sebanyak  15  dan  109 Desa  dengan  381  RT  (BPS  Kab.  Malinau,  2015).  Jumlah  tersebut  diperoleh dari  pemekaran  beberapa  kecamatan  yang  dengan  tujuan  mendekatkan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  guna  mewjudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Dari  jumlah  total  kecamatan  yang  ada,  4  kecamatan  merupakan  yang masuk  dalam  wilayah  Apa’u  Kayan.  Keempat  kecamatan  tersebut  adalah; Kecamatan  Kayan  Hilir,  Kecamatan  kayan  Hulu,  Kecamatan  Kayan  Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh.
Kecamatan  Kayan  Hilir  terdiri  dari  5  desa  yang semuanya  merupakan desa perbatasan. Kelima desa tersebut adalah Desa Metun, Desa Sungai Anai, Desa  Long  Pipa,  Desa  Long  Sule  dan  Desa  Data  Dian.    Tingkatan  satuan lingkungan  setempat  di  masing-masing  desa  sabnyak  satu  tingkatan  yakni dari desa langsung ke Rukun Tetangga (RT). dengan jumlah RT sebanyak 14 (empat belas RT). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap desa sudah memiliki  kepala  desa  dan  sekitar  desa  sebagai  pelaksana  administrasi pemerintahan.  Guna  mendukung  aktifitas  dan  keseimbangan  pemerintahan, pada setiap desa juga dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  dan  penyelenggaraan pengawasan pemerintahan dan pembangunan di.
Pemerintahan  Kecamatan  Kayan  Hulu  terdiri  dari  5  desa  yakni;  Desa Long  Temuyat,  Desa  Nawang  Baru,  Desa  Long  Betaoh,  Desa  Long  Nawang, dan  Desa  Long  Payau.    Pemerintahan  desa  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Desa dibantu oleh aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga pemerintahan di bahwah desa adalah Rukun Tetangga (RT). Jumlah RT  yang  terdapat  di  Kecamatan  Kayan  Hulu  yakni  sebanyak  20  RT.  Desa Nawang Baru merupakan desa dengan jumlah RT terbanyak sebanyak 8 RT dan sedangkan yang paling sedikit yakni desa Long Payau yang hanya terdiri atas  satu  RT  saja.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dibentuk  BPD sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah desa.
Kecamatan  Kayan  Selatan  terdiri  dari  5  desa,  yaitu;  Desa  Metulang, Desa  Long  Sei  Barang,  Desa  Long  Ampung,  Desa  Lindung  Payau,  dan  Desa Long Uro. Sama Seperti desa-desa lainnya, masing-masing desa dipimpin oleh kepala  desa  dan  dibantu  oleh  aparatur  desa.  Lembaga  pemerintahan  yang ada di bawah pemerintahan desa adalah RT. Jumlah RT di Kecamatan Kayan Selatan yakni sebanyak 13 RT. Desa Long Ampung, Lindung Payau, dan Long Uro  terdiri  atas  3  RT,  sedangkan  Desa  Metulang  dan  Long  Sungai  Barang terdiri  atas  2  RT.  Guna  menjaga  keseimbangan  penyelenggaraan pemerintahan, di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kayan Selatan dibentuk  BPD  sebagai badan  pembuat  peraturan  desa  bersama  kepala  desa dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kecamatan Sungai Boh terdiri dari 6 desa, yaitu; Desa Mahakbaru, Desa Long  Top,  Desa  Long  Lebusan,  Desa  Dumu  Mahak,  Desa  Agung  Baru,  dan Desa  data  Baru.  Sama  Seperti  desa-desa  lainnya,  masing-masing  desa dipimpin  oleh  kepala  desa  dan  dibantu  oleh  aparatur  desa.  Sema  dengan daerah-daerah lainnya  Kepala Desa di Kecamatan Sungai Boh dipilih secara langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan berlangsungnya proses demokratisasi  di  daerah-daerah  tersebut.  Guna  menjaga  keseimbangan penyelenggaraan  pemerintahan,  di  masing-masing  desa  yang  ada  di Kecamatan Sungai Boh dibentuk BPD sebagai badan pembuat peraturan desa bersama kepala desa dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
Daerah  Apau  Kayan  memiliki  sebuah  lembaga  adat  yang  bernama Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan.  Menurut  salah  satu  tokoh  adat  di Long  Nawang,  pembentukan  Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan didasarkan  atas  kesadaran  masyarakat  untuk  tetap  mempertahankan keberadaan  nilai-nilai  budaya  yang  terdapat  dalam  tradisi  adat  yang  sudah ada  sejak  zaman  penjajahan  Belanda.  Harapan  terbesar  dari  masyarakat ketika membentuk lembaga adat saat itu adalah agar nilai-nilai budaya yang sudah ada tidak terkikis ini dan dapat digali kembali serta dilestarikan. Hal ini merupakan tugas berat dari lembaga adat maupun seluruh masyarakat di daerah  Apau  Kayan  untuk  selalu  menjaga  nilai-nilai  budaya  dan  adat  yang ada. Saat ini Lembaga Adat Dayak Besar Apau Kayan diketuai oleh Ibau Ala.
Lembaga  adat  besar  di  Apau  Kayan  memiliki  struktur  organisasi  yang terlembaga dari tingkat daerah Apau Kayan berlanjut ke jenjang kecamatan
hingga  ke  tingkat  desa.  Lembaga  Adat  Besar  Apau  Kayan  menaungi  empat kecamatan yang termasuk dalam daerah Apau Kayan, yaitu Kecamatan Kayan Hulu,  Kecamatan  Kayan  Hilir,  Kecamatan  Kayan  Selatan,  dan  Kecamatan Sungai Boh. Ketua Lembaga Adat Dayak Besar Apau Kayan ini dipilih secara demokratis melalui pemilihan yang dilakukan oleh warga daerah Apau Kayan dengan  calon  yang  berasal  dari  keturunan  Raja  Apau  Kayan,  Lencau  Ingan. Ketua  Adat  Besar  saat  ini  dipimpin  oleh  Ibau  Ala.  Untuk  tingkat  ketua lembaga  adat  di  kecamatan  terbagi  menjadi  4  sesuai  dengan  jumlah kecamatan  yang  ada  di  daerah  Apau  Kayan.  Kepala  Adat  Kecamatan Sungai Boh  dipimpin  oleh  Bid  Laing.  Bid  Laing  membawahi  6  desa  yang  ada  di Kecamatan Sungai Boh yaitu Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Top, Desa Data Baru, Desa Long Lebusan, dan Desa Agung Baru. Kepala Adat Kecamatan Kayan Selatan dipimpin oleh Baya Apui. Baya Apui membawahi 5 desa yang ada di Kecamatan Kayan Selatan yaitu Desa Long Sei Barang, Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Lidung Payau dan Desa Metulang. Kepala Adat Kecamatan Kayan Hulu dipimpin oleh Baya Lie. Baya Lie membawahi 5 desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu, yaitu Desa Long Nawang, Desa Long Betaoh,  Desa  Nawang  Baru,  Desa  Long  Temuyat,  dan  Desa  Long  Payau. Kepala  Adat  Kecamatan  Kayan  Hilir  dipimpin  oleh  Irang  Ding.  Irang  Ding membawahi  5  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kayan  Hilir  yaitu  Desa  Sungai Anai,  Desa  Long  Pipa,  Desa  Data  Dian,  Desa  Metun  dan  Desa  Long  Sule.  4 kepala adat yang ada di kecamatan semua berada di bawah kordinasi ketua adat besar Apau Kayan, Ibau Ala.
Sebagai  sebuah  daerah  yang  masih  memegang  erat  budaya  lokal  dan memiliki  adat  yang  dipegang  secara  turun  temurun,  keberadaan  Lembaga Adat  memegang  peranan  yang  penting  dalam  mengatur  kehidupan  sosial bermasyarakat di daerah Apau Kayan. Lembaga Adat Besar yang ada di Apau Kayan  bukan  hanya  mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat  saja,  namun menyentuh  hingga  ke  aspek  ekonomi,  hukum,  dan  sosial  yang  berlaku  bagi seluruh  masyarakat  yang  berada  di  bawah  naungan  Lembaga  Adat  Besar Apau Kayan.
Dalam  bidang  ekonomi,  Lembaga  Adat  Besar  Apau  Kayan  hadir  untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi seperti penentuan harga barang sembako, penentuan upah harian  atau  upah  minimum  pekerja.  Kesepakatan  biasanya  dihasilkan  dari pertemuan rutin adat yang dilakukan setiap tahun.
Dalam  bidang  hukum,  di  daerah  Apau  Kayan  melalui  Lembaga  Adat Dayak  Besar  Apau  Kayan  memiliki  hukum  adat  yang  cenderung  lebih dipatuhi  daripada  hukum  formil.  Pelanggaran-pelanggaran  seperti perkelahian,  kasus  perselingkuhan,  maupun  kasus  konflik  antar  warga diselesaikan  dengan  hukum  adat.  Setiap  pelanggaran  akan  dikenai  sanksi baik  berupa  sanksi  sosial  maupun  sanksi  berupa  denda  uang.  Penyelesaian perselisihan  yang  menyangkut  perkara  adat  istiadat  dan  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  sepanjang  penyelesaiannya  tidak  bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya akan berakhir di hukum adat, tidak akan dibawah ke ranah hukum pidana atau hukum formil.
Hukum  adat  adalah  hukum  yang  bersumber  pada  norma  kehidupan sehari-hari  yang  langsung  timbul  sebagai  pernyataan  kebudayaan  orang Indonesia  asli  dalam  hal  ini  sebagai  pernyataan  rasa  keadilan  dalam hubungan  pamrih,  sehingga  jelas  sekali  terlihat  bahwa  hukum  adat  adalah hukum asli bangsa Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara  turun-temurun  berdasarkan  nilai-nilai  moral  dan  etika  mereka  yang termanifestasi  dalam  kebiasaan-kebiasaan  hidup  sehari-hari  dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka (Imam Sudiat : 1981). Dalam  setiap  penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi,  posisi  lembaga adat adalah sebagai pihak penengah dan penemu solusi atau dalam kata lain bertindak sebagai hakim yang memutuskan mana yang salah dan mana yang benar.  Sebagai  sebuah  lembaga  yang  berjenjang  dari  tingkat  daerah  hingga ke  tingkat  desa,  penyelesaian  permasalahan  yang  ada  diselesaikan  oleh lembaga adat sesuai dengan skup jenjang lembaga adatnya. Permasalahan di tingkat  kecamatan  akan  diselesaikan  oleh  lembaga  adat  kecamatan  dan permasalahan  di  tingkat  desa  akan  diselesaikan  di  lembaga  adat  di  tingkat desa. Masing masing kecamatan dan desa memiliki ketua adat yang dipimpin oleh Ketua Adat Besar Lembaga Adat Besar Apau Kayan.
Adanya  hukum  adat  sebagai  kontrol  sosial  pergaulan  hidup bermasyarakat  di  daerah  Apau  Kayan  diharapkan  mampu  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  hukum  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat yang semakin maju dan semakin berkembang. Dengan demikian antara adat dengan  hukum  adat  bergandengan  tangan  (dua  seiring)  dan  tidak  dapat dipisahkan  hanya  mungkin  dibedakan  sebagai  adat-adat  yang  mempunyai dan  tidak  mempunyai  akibat  hukum.  Menurut  salah  satu  narasumber  di Kayan  Selatan,  keberadaan  Lembaga  Adat  ini  mampu  membuat  situasi  dan kondisi sosial di daerah Apau Kayan menjadi kondusif. Hal ini tidak terlepas dari  masih  tingginya  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  keputusan- keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  adat  terkait  dengan permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  daerah  Apau  Kayan.  Menurut narasumber lain yang berasal dari Koramil daerah Kayan Hulu, gesekan antar masyarakat  sangat  jarang  terjadi,  jikapun  terjadi  itu  hanya  gesekan  antar perorangan  yang  tidak  berdampak  besar  dan  langsung  diselesaikan  secara personal. Tingkat kepatuhan masyarakat terhdapa lembaga adat juga mampu meminimalisir potensi konflik yang mungkin bisa terjadi.
Dalam  bidang  pembangunan  daerah,  terdapat  dua  peran  yang dilakukan oleh Lembaga Adat Besar Apau Kayan. Yang pertama adalah peran langsung  yang  dilakukan  Lembaga  Adat  Besar  Apau  Kayan  sebagai  mitra pemerintah  dalam  pembangunan  daerah.  Kapasitas  lembaga  adat  Besara Apau  Kayan  adalah  memberikan  sumbangsih  pemikiran  dan  saran pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  di  daerah  Apau Kayan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang berlaku di daerah Apau  Kayan.  Keberadaan  Lembaga  Adat  Besar  Apau  Kayan  hanya  sebatas
pemberi  saran  dan  sumbangsih  pemikiran  namun  tidak  dalam  proses pengambilan  kebijakan  pembangunan  karena  secara  administratif  itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah.
Meskipun  demikian  pengaruh  dari  Lembaga  Adat  tidak  dapat diacuhkan begitu saja oleh pemerintah karena  yang mengetahui kondisi riil dan  kebutuhan  yang  ada  di  masyarakat  adalah  lembaga  adat.  Keberadaan Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan  ini  juga  untuk  memastikan  bahwa pembangunan yang dilakukan tidak akan merusak nilai-nilai budaya dan adat yang  ada  di  Daerah  Apau  Kayan.  Peran  kedua  adalah peran  tidak  langsung. Hal  ini  dapat  berupa  keberadaan  tokoh-tokoh  yang  merupakan  ketua  adat besar  ataupun  ketua  adat  di  tingkat  kecamatan/desa  yang  berada  di  kursi legislatif  maupun  eksekutif.  Seperti  di  daerah  Apau  Kayan  dimana  Ketua Lembaga Adat Dayak Besar Apau Kayan, Ibau Ala, yang kini menjabat sebagai anggota  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Utara  dapat  menggalang  partisipasi untuk  mendukung  proses  pembangunan  di    daerah  Apau  Kayan  dan melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan.
Peran langsung dilakukan oleh Lembaga Adat Dayak Besar Apau Kayan dalam  pembangunan  lebih  banyak  terdapat  pada  tahap  perencanaan  dan koordinasi,  terutama  untuk  pembuatan  produk  hukum,  peningkatan pembangunan  infrastruktur  dan  prasarana  umum.  Proses  ini  ini  dilakukan dalam kegiatan berupa Musrenbang daerah yang aktif dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini akan melibatkan banyak unsur lembaga dan  masyarakat,  sehingga  perlu  diselaraskan  kepentingan-kepentingan  dan masalah  yang  mungkin  terjadi.  Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan sebagai  lembaga  adat  tertinggi  akan  dapat  menengahi  permasalahan  dan menyesuaikan kepentingan yang mungkin terjadi dalam tahap perencanaan serta yang telah terjadi pada tahap koordinasi.
Berdasarkan  pada  uraian  mengenai  Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau Kayan  berserta  kontribusinya  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  di daerah  Apau  Kayan,  keberadaan  lembaga  adat  tersebut  menjadi  sebuah keunggulan daerah yang dimiliki oleh daerah Apau Kayan. Kekayaan berupa nilai-nilai  adat  dan  budaya  yang  masih  terjaga  cukup  baik  membuat kehidupan  sosial  masyarakat  juga  baik.  Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau Kayan menjadi sebuah wadah pemersatu kehidupan masvarakat. Keberadaan Lembaga Adat Dayak Besar Apau Kayan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama  untuk  mengelola  kehidupan masyarakat  dalam  melakukan  aktifitas  sehari-hari.  Keberadaan  Lembaga Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan  ini  bertujuan  untuk  memelihara  kehidupan adat  sebagai  penjelmaan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  hidup  dan berkembang  di  daerah  Apau  Kayan.  Keberadaan  lembaga  adat  sebagai sebuah  kearifan  lokal  yang  tumbuh  dalam  masvarakat  adat  wajib dipertahankan  karena  Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan  sudah menjadi  alat  pemersatu  kehidupan  masyarakat  terutama  dalam  bidang agama, kehidupan sosial ekonomi dan adat istiadat.
Kehidupan  masyarakat  daerah  Apau  Kayan  yang  menjunjung  tinggi adat, telah membawa dampak yang positif terhadap kukuhnya pendirian dan ketahanan  masyarakat,  bahkan  sejak  zaman  penjajahan  Belanda  dimana masyarakat  melakukan  tindakan  yang  menentang  pemerintah  Belanda. Kekukuhan  dan  ketahanan  masyarakat  itu  tidak  terlepas  dari  peran  dan pembinaan  yang  dilakukan  lembaga  adat  secara  terus  menerus  terhadap segi-segi  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  Apau  Kayan  terutama terhadap kehidupan beragama dan bermasyarakat. Peran serta lembaga adat yang  telah  ada  dan  membudaya  dalam  kehidupan  masyarakat  perlu mendapatkan  dukungan  semua  pihak  dalam  melestarikan  lembaga  adat tersebut agar keberadaannya tetap dapat menjadi sebuah wadah pemersatu bangsa.
Sebagai kesimpulan, keberadaan lembaga adat yang ada di daerah Apau Kayan  lebih  ke  arah  pengaturan  kehidupan  sosial  masyarakat  dalam  artian yang  lebih  luas  baik  itu  dari  sisi  ekonomi,  sosial,  hukum,  maupun permasalahan  lainnya.  Keberadaan  institusi  pemerintah  seperti  kecamatan, polsek,  maupun  koramil  tidak  lebih  hanya  sebgai  sebuah  lembaga administratif pelayanan masyarakat agar bisa mendapatkan  pelayanan dasar yang  disediakan  negara  dan  membuktikan  kehadiran  negara    di  sebuah daerah  yang  menjadi  wilayahnya.    Namun  di  sisi  yang  lain,  permasalahan kehidupan  sosial  masyarakat    tetap  sepenuhnya  berada  di  bawah  kendali lembaga adat dan terbukti lebih membuat masyarakat patuh sehingga segala macam bentuk konflik dapat teredam karena kepatuhan terhadap adat yang masih tinggi.

## Demokrasi Pancasila dalam Budaya Stratifikasi Sosial Masyarakat Apau Kayan
Demokrasi  secara  umum  seringkali  dipahami  dalam  pengertian  yang terbatas pada tidak adanya perbedaan  dan semua orang memiliki kekuatan yang sama dan egaliter. Budaya demokrasi sering dianggap tidak bisa hidup dengan  baik  di  tengah  masyarakat  yang  memiliki  nuansa  stratifikasi  sosial yang  kuat.  Nuansa  stratifikasi  sosial  yang  kuat  seringkali  menimbulkan gejolak  konflik  dimana  satu  golongan  kekuatan  sosial  tidak  mau  dipimpin oleh  golongan  yang  lainnya.  Namun  hal  ini  tidak  terjadi  dalam  budaya masyarakat adat Dayak yang ada di daerah Apau Kayan yang sebgaian besar masyarakatnya  merupakan  suku  Dayak  Kenyah  yang  memiliki  budaya stratifikasi sosial yang kental (Herwasono Soedjito, 2005: 165).
Dalam wawancara yang dilakukan  kepada salah satu tokoh masyarakat yang  juga  anggota  Lembaga  Adat  Dayak  Besar  Apau  Kayan  yang  tinggal  di Desa  Long  Nawang,  Kecamatan  Kayan  Hulu,  saat  melakukan  observasi lapangan  ke  daerah  Apau  Kayan,  tim  mendapatkan  penjelasan  bahwa stratifikasi  sosial  di  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  adalah  sebuah gambaran mengenai organisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Organisasi yang mengatur bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan. Pencapaian kesepakatan  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan  baik  yang  bertujuan
untuk  membuka  ladang  maupun  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial  seperti pelaksanaan  kegiatan  gotong  royong  dalam  memperbaiki  jalan,  acara peringatan  adat,  pekan  pemuda  (semacam  acara  kompetisi  olahraga  untuk mempererat  jalinan  persaudaraan  adat  antar  kecamatan  di  daerah  Apau Kayan)  dilakukan  melalui  musyawarah.  Hampir  tidak  ada  keputusan  yang diambil  baik  di  tingkat  desa,  kecamatan,  maupun  tingkat  daerah  yang dilakukan tanpa melalui perundingan yang melibatkan warga.
Dalam  setiap  pertemuan  penting  yang  melibatkan  masyarakat,  yang patut  dicermati  adalah  proses  masyarakat  adat  Dayak  Kenyah  dalam menyampaikan  pendapat  dan  kritikan  di  sebuah  forum  resmi  pertemuan adat.  Kebebasan  untuk  berekspresi  dan  mengeluarkan  pendapat  adalah prinsip  universal  di  dalam  negara  demokratis.  Dalam  perkembangannya, prinsip  ini  mengilhami  perkembangan  demokrasi  di  negara‐negara  yang berkembang.  Bahwa  pentingnya  menciptakan  kondisi  baik  secara  langsung maupun  melalui  kebijakan  politik  pemerintah/negara  yang  menjamin  hak publik  atas  kebebasan  berekspresi  dan  mengeluarkan  pendapat  sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Untuk itu, bagaimana tradisi masyarakat adat Dayak dalam mengekspresikan pendapat  dan  kritiknya  di  sebuah  forum  pertemuan  adat  yang  bernuansa stratifikasi sosial menjadi sebuah hal yang penting untuk diketahui.
Menurut  narasumber  yang  ditemui  saat  observasi  lapangan  di  daerah Apau  Kayan,  dalam  menyampaikan  kritikan,  masyarakat  di  daerah  Apau Kayan terkadang mengekspresikannya dengan kata-kata yang keras sembari menghentakkan  kaki  dilantai  yang  menimbulkan  suara  dentuman  yang cukup  keras.  Ini  bukan  berarti  mereka  mengajukan  pendapat  atau  kritikan dengan  marah  tetapi  memang  begitu  cara  mereka  menyampaikan.  Peserta rapat  lainnya  akan  diam  mendengarkan.  Meskipun  ada  yang  tidak  setuju dengan  apa  yang  disampaikan,  mereka  tidak  akan  memotong  pembicaraan saat orang yang tengah menyampaikan pendapat/kritikan itu berbicara. Hal ini  merupakan  sebuah  adab  berdiskusi  yang  sangat  demokratis  dan  yang perlu diingat, ini terjadi di masyarakat adat di pedalaman yang kebanyakan orang  luar  menganggapnya  sebagai  masyarakat  yang  terbelakang  dan  tidak tersentuh  modernitas  tetapi  ternyata  lebih  paham  dalam  menjalankan  sisi demokrasi yang paling penting dengan cara yang beradab.
Masyarakat  adat  Dayak  di  daerah  Apau  Kayan  memiliki  budaya demokrasi  yang  sudah  menjadi  tradisi  secara  turun  temurun.  Menghormati pendapat  orang  lain  dan  boleh  mengemukan  pendapat  individu,  namun dalam setiap keputusan yang diambil dalam sebuah forum resmi adat harus dipatuhi  oleh  semua  anggota  masyarakat.  Kita  dapat  melihat  bagaimana esensi  demokrasi  pancasila  yang  dijalankan  sebenar-benarnya  justru  dari masyarakat  adat  yang  berada  jauh  di  pedalaman  hutan  kalimantan, khususnya daerah Apau Kayan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa musyawarah dan gotong royong adalah nyawa  dari  demokrasi  ala  Indonesia  yang  dikenal  dengan  demokrasi pancasila dan intisari dari demokrasi pancasila ini justru dapat kita temukan
di ada di pedalaman Kalimantan. Sebuah kekayaan budaya dan tradisi yang luar biasa.
Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  di  Daerah  Apau  Kayan  Sebagai Upaya Menjaga Kearifan Lokal Bangsa di Tepi Perbatasan Negara Pembentukan/pemekaran  daerah  pada  dasarnya  dimaksudkan  guna mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan publik kepada masayarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan  pelaksanaan  pembangunan  perekonomian  daerah  melaui pengelolaan  secara  terencana  dan  berkesinambungan  terhadap  potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah.  Dalam  Undang- Undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  31  ayat  2 menyatakan  Penataan  daerah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pembentukan Daerah  dan  Penyesuaian  Daerah  bertujuan  untuk  mewujudkan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  mempercepat  peningkatan  kualitas pelayanan  publik,  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
Daerah Apau  Kayan  yang terletak di  perbatasan  negara  dan  berada  di bawah  pemerintahan  Kabupaten  Malinau  memiliki  kearifan  lokal  berupa lembaga adat, budaya, dan tradisi yang masih kental pengaruhnya di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hanya saja dalam hal pembangunan daerah, daerah  Apau  Kayan  relatif  tertinggal  dari  daerah  lain  padahal  secara  posisi daerah,  daerah  Apau  Kayan  ini  merupakan    beranda  terdepan  dari  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Ditilik  dari  segi  sisi  budaya, keberadaan  kearifan  lokal  yang  ada  di  daerah  Apau  Kayan  perlu mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  pemerintahan  pusat.  Meskipun berada  dalam  kerangka  otonomi  daerah,  sulitnya  akses  yang  ada  di  daerah Apau Kayan membuat pembangunan tidak dapat berjalan maksimal.
Wilayah perbatasan negara merupakan  wilayah yang rawan karena  di wilayah  perbatasanlah  daerah  pertama  yang  berbatasan  langsung  dengan kawasan negara lain. Secara umum dalam wilayah perbatasan tentu memiliki kesamaan  suku,  adat  istiadat,  maupun  budaya  dengan  wilayah  negara tetangga yang berbatasan. Kesenjangan pembangunan yang terjadi di antara dua wilayah yang dipisahkan oleh batas teritorial negara dapat menjadi api dalam  sekam  yang  jika  dibiarkan  akan  menjadi  sebuah  polemik permasalahan  yang  dapat  berujung  pada  ancaman  disintegrasi  bangsa. Kehadiran  kearifan  lokal  yang  kurang  lebih  sama  dengan  wilayah  negara tetangga  akan  bisa  menjadi  sebuah alasan  yang  politis  untuk  lebih  memilih bergabung dengan negara tetangga. Untuk itu pemerintah pusat harus peka terhadap permasalahan ini agar kejadian lepasnya timor-timor dan ancaman separatisme papua tidak terjadi di perbatasan Indonesia Malaysia khususnya di daerah Apau Kayan.
Salah  satu  jalan  keluar  yang  baik  untuk  mengantisipasi  permasalahan ini  adalah  dengan  melakukan  penataan  daerah  berupa  Pemekaran  Daerah
Apau Kayan menjadi sebuah kabupaten baru. Dengan menjadi sebuah daerah otonomi  yang  baru,  Apau  Kayan  akan  bisa  lebih  maksimal  dalam memberikan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Namun selain  dibalik  alasan  agar  tercipta  pelayanan  publik  yang  lebih  baik, pemekaran  daerah  di  Apau  Kayan  akan  lebih  dapat  mengakomodasi perlindungan  kearifan  lokal  yang  ada  di  daerah  Apau  Kayan.  Pembangunan daerah akan lebih banyak melibatkan unsur-unsur lokal agar pembangunan yang  ada  sesuai  dengan  dinamika  sosial  budaya  yang  ada  di  daerah  Apau Kayan.  Pembangunan  daerah  yang  berasaskan  kepentingan  lokal  akan mencipatakan harmonisasi kehidupan di dalam masyarakat.
Kearifan  lokal  sangatlah  terkait  dengan  harmonisasi  di  dalam masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan daerah yang berasal dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antar anggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi  terwujudnya  harmonisasi.  Oleh  sebab  itu,  sejumlah  usaha  untuk  terus membuatnya  sustainable  dilakukan  oleh  masyarakat-masyarakat  adat  yang ada.  Terbentuknya  harmonisasi  yang  baik  dalam  masyarakat  akan memudahkan implementasi kebijakan pemerintah.
Dengan menjadi sebuah daerah yang berdiri sendiri, Apau Kayan tidak hanya  akan  menjadi  sebuah  daerah  kabupaten  baru,  namun  juga  menjadi sebuah  kabupaten  dengan  kapasitas  sebagai  sebuah  daerah  kawasan strategis nasional.  Pertama, daerah Apau Kayan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal ini menjadikan Apau Kayan sebagai penjaga kedaulatan Indonesia. Kedua, Apau Kayan memiliki hutan tropik yang sangat dijaga oleh masyarakatnya.  Hal  ini  tentu  menjadikan  wilayah  ini  strategis  karena kawasan Apau Kayan menjadi salah satu wilayah hutan lindung yang menjadi kawasan paru-paru dunia. Ketiga, daerah Apau Kayan memiliki Lembaga adat dan  tradisi  yang  sangat  menjaga  keharmonisan  kehidupan  sosial bermasyarakat yang tidak hanya menyangkut persoalan upacara adat belaka namun menyentuh hingga sendi-sendi ekonomi, politik, hukum, lingkungan, dan sosial. Berdirinya Apau Kayan sebagai sebuah daerah otonomi baru akan membuat  kewenangan  kebijakan  yang  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat akan lebih banyak dipegang oleh masyarakat Apau Kayan tanpa harus  melalui  kebijakan  dari  kabupaten  induk  seperti  saat  ini.  Hal  ini  juga dapat  mempercepat  akses  pembangunan  infrasruktur  daerah  Apau  Kayan yang tertinggal jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya bahkan dengan negara  tetangga.  Tentunya  dengan  pembangunan  yang  berasaskan  kearifan lokal yang berlaku di daerah Apau Kayan.

## Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian dan analisis yang dilakukan dama tulisan ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
Nilai-nilai  kearifan  lokal  berupa  keberadaan  lembaga  adat,  sistem demokrasi pancasila yang bernafaskan adat yang tumbuh dan masih terjaga
dengan  sangat  kuat  di  lingkungan  masyarakat  Daerah  Apau  Kayan  menjadi sebuah  nilai  khas  dan  modal  dasar  yang  kuat  serta  dapat  menjadi  sebuah instrumen  penting  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  pemerintahan  di kawasan  perbatasan  negara.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  arah  penyelenggaraan  desentralisasi, khususnya  penataan  daerah  dengan  memelihara  keunikan  adat  istiadat, tradisi  dan  budaya  daerah.  Peran  strategis  nilai-nilai  lokal  masyarakat  di kawasan Apau Kayan baik dari segi aspek ekonomi, hukum, politik, dan sosial budaya  kemasyarakatan  maupun  terhadap  pengakuan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu pertimbangan khusus bagi negara dalam menetapkan daerah otonom baru di Daerah Apau Kayan.

## Daftar Pustaka
Anonimous,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah Alfian  (ed).  1985. Persepsi  Masyarakat  Tentang  Kebudayaan ,  Jakarta: Gramedia.
Apriyanto.  2008. Hubungan  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  dengan Pelestarian  Lingkungan  Hidup ,  Bandung:  Universitas  Pendidikan Indonesia.
F.X,  Rahyono.  2009. Kearifan  Budaya  Dalam  Kata .  Jakarta:  Wedatama Widyasastra.
Hoessein,  Benyamin.  2001. Berbagai  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Besarnya Otonomi Daerah: Suatu Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara , Jakarta: FISIP UI. Jaweng,  Robert  Endi.  2011.  “  Kritik  Terhadap  Desentralisasi  Asimetris  di Indonesia” Politik Kekerabatan di Indonesia Analisis CSIS , Vol. 40, No. 42, Juni.
Leaman,  D.J.  1996. The  Medicinal  Ethnobotany  of  the  Kenyah  of  East Kalimantan  (Indonesia) ,  Ph.D  thesis,  University  of  Ottawa,  Ottawa, Canada.
Mawardi, Oentarto Sindung. 2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan , Jakarta: Samitra Media Utama.
Rondinelli,  Dennis  A.  1980.  “Government  Decentralization  in  Comparative Persoective:  Theory  and  Practice  in  Developing  Countries”, International Review of Administrative Sciences , Vol.47. Soedjito,  Hewarsono.  2005, Apo  Kayan  Sebongkah  Sorga  di  Tanah  Kenyah , Bogor: Himpunan Ekologi Indonesia.
Sudiat, Imam. 1981. Hukum Adat: Sketsa Asas , Yogyakarta: Liberty.
Suwandi, I Made. 2003. Format Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 , Makalah.
Tarlon, Charles. 1965. “Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism:
A Theoritical Speculation”, Journal of Politics , Vol. 27, No. 4, November.
Turner,  Mark  dan  David  Hulme.  1997. Governance,  Administration  And Development: Making The State Work , London: Macmillan Press Ltd. Yuliati.  2001. Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam  Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: UPP YKPN.