## ANALISIS PROBLEM PENDIDIKAN DASAR ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUMUSAN MATERI POKOK MI
Oleh: Teuku Hariski Munazar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: teukuhariski@gmail.com

## Abstract
Islamic basic education is a formal initial education program for all Indonesian citizens, every Indonesian citizen is required to have education for nine years. It can be said that the  first  nine  years  of  schooling  of  children  are  referred  to  as  the  initial  level  of  basic education.  Basic  education  is  not  only  Elementary  School  /  Madrasah  Ibtida'iyah  but junior  high  school  /  Madrasah  Tsanawiyah  is  also  included  in  the  category  of  basic education,  basic  education  has  two  types,  namely  public  and  private  Islamic  primary education.  During  this  time  educational  development  has  experienced  a  very  acute disorientation in quality and excellence to prepare graduates who are able to manage the knowledge  they  have  acquired.  There  are  many  problems  that  occur  in  basic  Islamic education in Indonesia, ranging from teaching staff, human resources, capacity, facilities and  infrastructure,  low  quality  education  quality  and  discriminatory  funding  problems seen  from  the  provision  of  unequal  funding.  Thematic  is  a  government  business  or program that can reflect the problems of basic Islamic education with the main subject of MI,  with  thematic  learning  problems  in  basic  education  can  be  minimized  through learning activities that are linked to the daily activities of students. The method used in this research is literature study, in the form of research whose objects are literature works, namely scientific journals, books, articles in the mass media, and statistical data.

## Keywords: Islamic Basic Education, Islamic Basic Education Problems, Main Material
MI

## Abstrak
Pendidikan  dasar  Islam  merupakan  program  pendidikan  permulaan  yang  formal  untuk seluruh  warga  negara  Indonesia,  setiap  warga  negara  Indonesia  wajib  mengayam pendidikan selama sembilan tahun. Dapat dikatakan bahwa sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak disebut sebagai pendidikan dasar jenjang awal. Pendidikan dasar tidak hanya  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtida’iyah  saja  namun  sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  juga  termasuk  dalam  kategori  pendidikan  dasar, pendidikan  dasar  memiliki  dua  macam  yaitu  pendidikan  dasar  Islam  negeri  dan swasta.Selama  ini  pembangunan  pendidikan  mengalami  disorientasi  yang  begitu  akut dalam mutu dan keunggulan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu mengelola ilmu yang  telah  didapatkan.  Banyak  problem  yang  terjadi  pada  pendidikandi  dasar  Islam  di Indonesia, mulai dari tenaga pendidik, sumber daya manusia, daya tampung, sarana dan prasarana,  rendahnya  kualitas  mutu  pendidikan  dan  masalah  pendanaan  yang diskriminatif  dilihat  dari  pemberian  pendanaan  yang  tidak  merata.  Tematik  merupaka usaha  atau  program  pemerintah  yang  dapat  merelevansikan  problem  pendidikan  dasar Islam dengan materi pokok MI, dengan pembelajaran tematik problem pendidikan dasar dapat diminimalisir melalui kegiatan belajar yang dihubungkan dengan kegiatan sehari-
hari  peserta  didik.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  studi Pustakaan, berupa penelitian yang objeknya berupa karya-karya kepustakaan yaitu jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika
Kata  Kunci:  Pendidikan  Dasar  Islam,  Problem  Pendidikan  dasar  Islam,  Materi Pokok MI

## A. Pendahuluan
Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan/dijalankan oleh manusia dewasa untuk  mempersiapkan  generasi  muda  yang  berkualitas  dan  mempunyai  potensi  untuk menjadi  manusia  yang seperti  diharapkan. Menelaah dari kegiatan pendidikan dasar di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan islam telah berperan banyak dalam konteks mencerdaskan anak bangsa, hal tersebut menyebabkan masuknya pendidikan islam dalam subsistem pendidikan nasional. Hakekat dari pendidikan dasar Islam adalah membentuk manusia  ke  arah  sesuatu  yang  dicita-citakan  oleh  Islam  dengan  mewariskan  budaya hingga  mengembangkan  budaya  tersebut  baik  dari  segi  ilmu  pengetahuan  maupun keterampilan.  Hal  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  Arief  Furchan  (2004:  3)  bahwa “pendidikan  merupakan  upaya  mewariskan  budaya  serta  lmu  pengetahuan  dan ketrampilan”. 1
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  terus  berkembang  pesat  ditandai  dengan  adanya sekolah Islam dan Madrasah atau sekolah negeri hingga swasta. Salah satu perkembangan yang  paling  mencolok  ialah  muculnya  berbagai  lembaga  pendidikan  islam  seperti pesantren,  Sekolah  Elite  Muslim  (SEM)  dan  juga  Sekolah  Islam  Terpadu  (SIT). 2
Pendidikan  dasar  Islam  merupakan  program  pendidikan  permulaan  yang  formal  untuk seluruh  warga  negara  Indonesia,  setiap  warga  negara  Indonesia  wajib  mengayam pendidikan  selama  sembilan  tahun.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak disebut sebagai pendidikan dasar jenjang awal.
Secara  sederhana  bila  dilihat  dari  konsep  pendidikan  normal  pendidikan  dasar adalah  pendidikan  yang  berada  di  level  dasar,  berupa  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, namun bila ditinjau dari aturan wajib mengayam pendidikan dasar selama sembilan  tahun  maka  yang  termasuk  pendidikan  dasar  tidak  hanya  Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtida’iyah  saja  tetapi  sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah termasuk dalam kategori pendidikan dasar. 3
Lembaga pendidikan merupakan salah satu pengantar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan anak bangsa dan mempunyai potensi dalam bidangnya, namun yang terjadi pada saat ini lembaga pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada
1 Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Anatomi Keberadaan Madrasah Dan PTAI , (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal, 3.
2 Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah  Tantangan  Media Milenium III, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 80-87.
3 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam…, hal. 80-87.
ukuran  perluasan  dan  daya  tampung  peserta  didik  dan  berbagai  macam  permasalahan lainnya.
Hingga saat ini pendidikan dasar Indonesia masi mengalami problem yang cukup kronis  dalam  bidang  pendidikan  Nasional,  secara  umum  permasalahan  yang  paling menonjol  dalam  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  yaitu  perlakuan  diskriminatif  yang ditandai dengan pemberian anggaran sekolah yang tidak merata. 4
Relevansi  problem  pendanaan  pendidikan  dasar  islam  terkait  materi  pokok  MI sangat berpengaruh terhadap hasil apa yang akan didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti  proses  pembelajaran,  dengan  demikian  pemerintah  berperan  penting  dalam meyelesaikan  problem  tersebut  melalui  pemberian  layanan  pendidikan  dasar  yang berkualitas yaitu merata, berkeadilan dan bermutu serta relavan dengan pengembangan materi pokok MI.
Pembahasan  pada  makalah  ini,  didalamnya  memuat  tentang  analisis  problem pendidikan dasar Islam dan relevansinya dengan perumusan materi pokok MI. Adapun tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  yakni  untuk  mengetahui  macam-macam  karakteristik lembaga  pendidikan  dasar  Islam  yang  ada  di  Indonesia,  untuk  mengetahui  problem- problem  apa  saja  yang  mempengaruhi  pendidikan  dasar  Islam  di  Indonesia,  serta mengetahui  relevansi  problem  pendidikan  dasar  Islam  dalam  kajian  pengembangan materi pokok MI.
Metode  yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi Pustakaan, berupa penelitian  yang  objeknya  berupa  karya-karya  kepustakaan  yaitu  jurnal  ilmiah,  buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika. Kepustaan yang didapatkan akan digunakan sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis  mengenai  analisis  problem  pendidikan  dasar  Islam  dan  relevansinya  dengan perumusan  materi  pokok  MI.  Setelah  itu  dilanjutkan  dengan  menelaah  macam-macam karakteristik lembaga pendidikan dasar Islam  yang ada di Indonesia, untuk mengetahui problem-problem apa saja yang mempengaruhi pendidikan dasar Islam di Indonesia, serta mengetahui  relevansi  problem  pendidikan  dasar  Islam  dalam  kajian  pengembangan materi pokok MI. Adapun sifat dari studi yang dilakukan adalah deskriptif analisi yaitu
4 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam…, hal. 98.”
memberikan  edukasi  dan  pemahaman    kepada    pembaca,    serta    jenis    data    yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

## B. Pembahasan
Kebijakan dan Macam-macam Karakteristik Lembaga Pendidikan Dasar Islam di Indonesia.
1. Kebijakan Pendidikan Dasar
Pendidikan Islam di Indonesia sudah di akui eksistensinya oleh sejarah, sebelum penjajahan  terjadi  lembaga  pendidikan  Islam  sudah  dikenal  oleh  penduduk  nusantara seperti  lembaga  pendidikan  surau  atau  pesantren.  Pendidikan  islam  terus  beradaptasi sesuai  peerkembangan  zaman  dan  mengambil  tatacara  pendidikan  modern  sehingga pendidikan islam tidak tertinggal. Maka, timbullah berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam berupa sekolah Islam seperti pesantren dan madrasah negeri atau swasta. 5
Prasojo dalam arwildayanto (2018: 14). Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan atau pertimbangan yang didasarkan pada nilai dan beberapa sistem faktor yang bersifat situasional, kebijakan pendidikan menjadi faktor utama yang dapat menjadi kunci bagi kesuksesan/keunggulan dan eksistensi atau kualitas negara dalam kompetensi global. Dengan  demikian  kebijakan  pendidikan  perlu  adanya  mendapat  prioritas  utama  untuk dikembangkan dan dikaji secara kritis dan komprehensif. 6
Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk medapatkan pendidikan yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  pasal  31.  Undang-undang tersebut memiliki pesan yang sangat luar biasa bahwa setiap masyarakat Indonesia wajib untuk mendapatkan pendidikan, sudah kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk sangat  berperan dalam menyediakan akses serta kesempatan belajar. 7
Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (2). Setiap warga negara wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya. 8 Sejarah  pendidikan Indonesia  memperlihatkan  pengembangan  pendidikan  yang  sangat  esktrim  dilihat  dari
5 Arief Furchan, Transformasi Pendidikan..., hal. 15.
6 Arwildayanto,  Arifin  Suking,  dan  Warni  Tune  Sumar, Analisi  Kebijakan  Pendidikan  Kajian Teoritis, Eksploratif, Dan Aplikatif (Jakarta: CV Cendekia Press, 2018), hal. 12.
7 Wildayanto, Arifin…, hal. 22 .
8 UU  SIDIKNAS  dan  UU  BHP,  “Ringkasan  Permohonan  Perkara",  diunduh  dari http://mkri.id/index.php?page=download.Resume&id=259 pada Tanggal 21 Februari 2020.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Pendidikan  Nasional  memberikan wewenang otoritas pendidikan pada daerah, Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasioanal tersebut mengamanatkan yaitu:
a. Seluruh  warga  negara  yang  berusia  7-15  tahun  wajib  mengayam pendidikan dasar.
b. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin berlangsungnya wajib belajar sembilan tahun yaitu pendidikan dasar tanpa adanya pemungutan biaya.
c. Dalam  ayat  3  menyebutkan  bahwa  wajib  belajar  selama  sembilan  tahun merupakan  tanggung  jawab  bangsa/negara  yang  diselenggrakan  oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarat. 9
d. Berdasarkan  amanat  dari  undang-undang  diatas  yaitu  setiap  pemerintah dan  pemerintah  daerah  wajib  untuk  memberikan  layanan  pendidikan selama sembilan tahun atau tingkat pendidikan dasar pada setiap peserta didik. Pemerintahan telah menjamin berlangsungny pendidikan dasar bagi setiap  warga  negara  Indonesia  yang  berusia  7-15  tahun  tanpa  adanya pemungutan biaya, dan keberlangsungan pendidikan dasar sembilan tahun yang dijalani oleh peserta didik merupakan tanggung jawab negara.
2. Ruang Lingkup Pendidikan Dasar Islam
Secara sederhana bila dilihat dari konsep pendidikan normal pendidikan dasar adalah  pendidikan  yang  berada  di  level  dasar,  berupa  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtida’iyah dan lembaga pendidikan yang sederajat, namun bila ditinjau dari aturan wajib mengayam  pendidikan  dasar  selama  sembilan  tahun  maka  yang  termasuk  dalam pendidikan  dasar  tidak  hanya  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtida’iyah  saja  tetapi  sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan lembaga pendidikan sederajat termasuk dalam kategori pendidikan dasar.
Pendidikan  dasar  adalah  pendidikan  diselenggarakan  selama  9  tahun  yaitu mencakup program belajar 6 tahun yang terlaksana pada SD/MI dan lembaga pendidikan yang sederajat, kemudian program belajar 3 tahun yang diselenggarakan di SMP/MTSN
9 Syamsu Nahar dan Edi Saputra, “Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun Pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Di Mandailing Natal,” Edu Religia , Vol. 1, No. 3 (September 2017).
dan lembaga pendidikan yang sederajat. Oleh karena itu SMP/MTSN merupakan bagian dari pendidikan dasar yang tidak terpisah dari pendidikan dasar SD/MI.

## 3. Macam-macam Karakteristik Lembaga Pendidikan Dasar di Indonesia
Jalur  dari  pendidikan  dasar  terdiri  dari  beberapa  lembaga  yaitu  pendidikan formal,  non  formal  dan  informal,  meskipun  banyak  lembaga  pendidikan  yang  ada  di Indonesia  pemerintah  tetap  memberikan  wewenang  kepada  setiap  warga  negara  atau peserta didik berhak memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kemampan, minat, bakan serta kondisi mereka masing-masing. Berikut perbedaan jalur pendidikan:
Tabel 1.1 10
Pendidikan Formal Pendidikan Non Formal Pendidikan Informal Adanya lokasi atau tempat khusus Pembelajaran tidak harus berlangsung didalam gedung Pembelajaran dapat berlangsung dimana saja Adanya persyaratan yang dikhususkan untuk menjadi peserta didik Tidak membutuhkan suatu persyaratan yang khusus Tanpa memiliki persyaratan formal Kurikulum yang jelas Biasanya tidak memiliki suatu jenjang pendidikan yang begitu jelas Tidak adanya jenjang pendidikan Materi pelajaran yang akademis Ada program tertentu yang akan diraih tidak memiliki rencana yang formal Proses pendidikan memilik jangka waktu yang telah ditentukan dan lama Bersifat spesifik dan praktis Tidak memiliki materi yang ditentukan Adanya ujian yang bersifat formal Pendidikannya tidak berlangsung lama atau singkat Tidak ada ujian Penyelenggara pendidikan berasal dari pemerintah dan swasta Terkadang di selenggarakan ujian Tidak diselenggarakan oleh lembaga formal
10 Ni  Ayu,  Anjuman  Zukhri,  dan  Ketut  Dunia,  “Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Anak  Putus Sekolah  Usia  Pendidikan  Dasar  Di  Kecamatan  Gerokgak  Tahun  2012/2013,” Universitas  Pendidikan Ganesha , Vol. 4, No. 1, (2014).
Adanya kualifikasi tertentu untuk tenaga pengajar Dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta Dilaksanakan dengan
adanya administrasi yang tertib dan terencana
Pendidikan  formal  ialah  suatu  sistem  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh lembaga  pendidikan  berupa  sekolah-sekolah  pada  umumnya,  pada  pendidikan  formal didalamnya terdapat kegiatan yang terstruktruk, sistematis, berjenjang, bertingkat dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pendidikan non formal merupakan pendidikan  yang  diselenggarkan  bagi  setiap  masyarakat  yang  memerlukan  layanan pendidikan diluar pendidikan formal yang berfungsi sebagai penambah, pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka meningkatkan atau pengganti dan mendukung kualitas pendidikan.  Kemudian  pendidikan  informal  yaitu  suatu  pendidikan  yang  berada disamping pendidikan formal dan non formal yakni pendidikan yang didapatkan melalui kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. 11
Agar  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  pendidikan  perlu  adanya  suatu  lembaga pendidikan seperti sekolah, syang merupakan suatu lembaga pendidikan yang dirancang guna membelajarkan peserta didik.  Lembaga pendidikan dasar di Indonesia memiliki dua karakteristik yaitu lembaga pendidikan dasar negeri dan juga lembaga pendidikan dasar swasta. Berikut penjelasan mengenai lembaga pendidikan dasar negeri dan swasta:
a. Lembaga Pendidikan Dasar Negeri
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dinamakan sebagai sekolah negeri,  sekolah  negeri  dijalankan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  atau  tujuan  pendidikan  murni.  Dilihat  dari  segi  tenaga kependidikan  dan  pendidik  sekolah  dasar  negeri  mayoritas  pegawainya merupakan  pegawai  negeri 12 Lembaga  Pendidikan  dasar  Islam  negeri  ini
11 Nahar  dan  Saputra,  “Implementasi  Program  Wajib Belajar  Sembilan  (9)  Tahun  Pada  Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Di Mandailing Natal”, Edu Religia , Vol. 1, No. 3 (September 2017).”
12 Yoyok  Eko  Susono  dan  Fifuka  Dwi  Khori,  “Perbedaan  Persepsi  Antara  Siswa  Sekolah  Negeri Dan Swasta Terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Studi Pada Siswa Kelas  VIII  di  SMP  Negeri  1  Ngawi  dengan  SMP  Ma’arif  Ngawi),” Jurnal  Pendidikan  Olahraga  dan Kesehatan , Vol. 1, No. 1 (2013).
mencakup  Madrasah  Ibtidaiyyah  (MIN)  dan  Madrasah  Tsanawiyah (MTSN).
b. Lembaga Pendidikan Dasar Swasta
Pendidikan  dasar  swasta  atau  sekolah  swasta  disebut  sebagai  sekolah independen,  pemerintah  tidak  mengelola  sekolah  tersebut,  lembaga pendidikan dasar swasta ini memiliki wewenang atau hak dalam menyeleksi setiap siswa yang ingin masuk disekolah tersebut dan biaya sekolah secara keseluruhan dibebankan pada siswa. Dilihat dari segi tenaga pendidik dan kependidikan  mayoritas  pegawai  dari  sekolah  swasta  merupakan  tenaga honorer. Lembaga Pendidikan dasar Islam Swasta ini mencakup pesantren dan sekolah swasta Islam lainnya. Sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta  ialah  jenjang  pendidikan  dasar  Islam  yang  posisinya  menduduki posisi  strategis  dan  penentu  utama  untuk  membentuk  pemahaman  literasi peserta didik. Secara umum pendidikan dasar negeri dan swasta memiliki beberapa  perbedaan  meliputi  iuran  SPP,  fasilitas  atau  sarana  prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Analisis Problem Pendidikan Dasar Islam di Indonesia Secara Umum
Pendidikan  dasar  Islam  merupakan  penghantar  pencapaian  misi  pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang dapat berperan sebagai pembangun agama dan bangsa, serta menyiapkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan masa  depan  sehingga  mampu  menetukan  arah  perkembangan  negara  sesuai  dengan zaman yang sedang berlaku. Sebaliknya, kegagalan pendidikan dasar dalam menyiapkan peserta  didik  menghadapi  perkembangan  zaman  akan  menghasilkan  kegagalan  atau penghambat misi yang ingin dicapai oleh pemerintah.
Agar negara terus berkembang sehingga menjadi negara maju perlu adanya usaha peningkatan  mutu  pendidikan  sehingga  negara  tidak  hanya    pada  status  bangsa  yang sedang  berkembang  tetapi  dapat  menyandang  predikat  negara  maju  yang  tidak  kalah dengan  negara  maju  lainya. 13 Namun  banyak  problem  yang  terjadi  pada  pendidikandi dasar  Islam  di  Indonesia,  mulai  dari  tenaga  pendidik,  sumber  daya  manusia,  daya
13 Joko  Susilo, Pembodohan Siswa  Tersistematis (Yogyakarta:  Pinus  Book  Publisher,  2010),  hal. 13.
tampung,  sarana  dan  prasarana,  rendahnya  kualitas,    mutu  pendidikan,  kebijakan pimpinan dan lain-lain. 14
Menurut banyak pengamat pendidikan dasar Islam amat memprihatinkan, kualitas pendidikan dasar Islam sering dibawah standar dan kurang bermutu. Berikut penjelasan mengenai problem pendidikan dasar Islam di Indonesia:
a. Pengembangan  pendidikan  dasar  lebih  memprioritaskan  pada  aspek peningkatan  sumber  daya  dan  sarana  prasana  yang  tujuannya  agar  dapat menampung  peserta  didik  yang  jumlahnya  semakin  meningkat  dilihat  dari angka  partisipasi  pendidikan.  Dengan  memprioritaskan  indikator  perluasan pendidikan  yang  berlebihan  telah  melengserkan  misi  pendidikan  yang  jauh lebih penting, yaitu mewujudkan wajib belajar pendidikan yang bermutu, adil dan bebas biaya. 15
Dampak dari program perluasan pendidikan yang telah dilakukan sejak pada awal  tahun  1970,  Indonesia  berhasil  meraih  kenaikan  jumlah  peserta  didik sebanyak  lebih  dari  95%  pada  tahun  1990.  Indonesia  berhasil menyelenggarakan  program  perluasan  pendidikan  dalam  waktu  tiga dasawarsa,  atas  dasar  keberhasilan  tersebut  presiden  Soeharto  memperoleh penghargaan Medali Avisena dari UNESCO pada tahun 1993. 16
Bukti  penghargaan  tersebut  dianggap  sebagai  pencapaian  keberhasil  dalam perluasan pendidikan. maka seharusnya sejak awal abad ke-21
Kementerian Pendidikan telah mengubah arah indikator kunci keberhasilan pendidikan,  dengan  menekankan  pada  aspek  strategi  pembangunan pendidikan  yang  merupakan  kunci  utama  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan dasar. 17
Peningkatan  pendidikan  yang  selama  ini  lebih  pada  berorientasi  pada perluasan  daya  tampung  partisipan  pendidikan  mengakibatkan  rendahnya
14 Musrifah  Musrifah,  “Analisis  Kritis  Permasalahan  Pendidikan  Islam  Indonesia  di  Era  Global,” Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 3, No. 1 (12 Februari 2019).
15 TIM PGRI, Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa (Jakarta: Kompas, 2014), hal. 63-65.
16 TIM PGRI, Pendidikan …, hal. 6.
17 Kemendikbud, “Rencana Strategi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2010-2014,” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemdikbud, 2010).
kontribusi  terhadap  peningkatan  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta didik. 18
b. Rendahnya setiap mutu proses pengelolaan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan, dapat dilihat dari beberapa hal berikut:
1) Proses pembelajaran yang kurang efektif
Efektivitas  suatua  kegiatan  pembelajaran  tergantung  sejauh  mana perencaan  pembelajaran  tersebut  dapat  terlaksana,  dalam  dunia pendidikan efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari sejauh mana guru dapat mengelola proses pembelajaran. 19 Namun yang terjadi pada saat ini proses pembelajaran kurang efektif dikarenakan penyampaian materi oleh guru  cenderung  konvesional,  guru  cenderung  menggunakan  metode ceramah dan juga tanya jawab pada proses pembelajaran sehingga siswa kurang aktif dan mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan kurikulum 2013 yang memfokuskan ketika proses pembelajaran berlangsung peserta dituntut untuk lebih aktif dan kreatif.
2) Sarana dan Prasarana
Salah satu faktor berhasilnya tujuan pendidikan adalah sarana prasarana. Sarana  dan  prasana  seperti  media  pembelajaran,  perpustakaan,  gedung sekolah yang layak, mesjid atau mushalla, serta tempat olah raga adalah bagian penting yang perlu disiapkan dengan cermat dan berkesinambungan  di  setiap  lembaga  pendidikan,  sehingga  dapat menjamin  kelancaran  kegiatan  belajar  mengajar.  Namun  yang  terjadi masi banyak lembaga pendidikan yang belum mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dengan baik, bahkan ada sekolah yang sarana dan prasarana masih kurang memadai. 20
18 TIM PGRI, Pendidikan Untuk…, hal. 64.
19 Razali  M  Thaib  dan  Irman  Siswanto,  “Inovasi  Kurikulum  Dalam  Pengembangan  Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif),” Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling , Vol. 1, No. 2 (7 Juli 2015).
20 Dewi Apriana, “Problematika Guru Dari Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana Menghadapi Era Standarisasi  Pendidikan  Nasional,” Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan    FKIP  Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 2, No. 1 (2017).
c. Sistem zonasi
Sistem  zonasi  merupakan  sistem  pendidikan  yang  memprioritaskan  peserta didik  mendapatkan  sekolah  sesuai  dengan  daaerah  tempat  tinggal  masing- masing,  dengan  demikian  kelebihan  sistem  donasi  dapat  mempermudah peserta  didik  untuk  pergi  kesekolah  apabila  rumah  mereka  dekat  dengan sekolah.
Sistem  zonasi  yaitu  sistem  yang  menetapkan/mengharuskan  setiap  sekolah menerima 90% calon peserta didik yang berdomisili di zona terdekat dengan sekolah.  Dengan  diterapkan  sistem  zonasi  penerimaan  siswa  baru  diseleksi melalui  nilai  hanya  25%  saja,  dan  75%  dinilai  dari  daerah  tempat  tinggal peserta didik. 21 Permasalahan yang terjadi akibat program sistem zonasi tidak dapat dipungkiri, diantaranya adalah:
1) Sekolah yang awalnya kekurangan peserta didik menjadi kelebihan peserta didik,  sedangkan  sekolah  yang  awalnya  memiliki  jumlah  siswa  yang banyak menjadi kekurang peserta didik.
2) Semua  sekolah  dianggap  sama  sehingga  bisa  dikatakan  sekolah  favorit hilang eksistensinya dalam bidang pendidikan, dengan demikian tidak ada lagi sekolah yang dapat dijadikan contoh atau sekolah model.
d. Pengelolaan manajemen pendidikan yang kurang baik. 22
Diantara permasalahan yang paling mendasar adalah guru, upaya pemerintah dalam  mengelola  kualitas  guru  republik  Indonesia  belum  dapat  mencapai hasil yang menggemberikan dikarenakan deretan masalah guru masih sangat banyak. 23
Persoalan sertifikasi guru yang yang dinilai dari jumlah penerimaan sertifikat jauh  lebih  besar  ketimbang  keutamaan  mutu  profesi  guru  itu  sendiri. 24
Seringnya  terjadi  kekeliruan  dalam  pemanggilan  peserta  sertifikasi  guru seperti  guru  yang belum terlalu mengajar atau belum lama mengajar sudah
21 Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta”, Realita, Vol. 17, No. 1, (Januari 2019)
22 TIM PGRI, Pendidikan Untuk…, hal. 50.
23 Jejen Musfah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 47.
24 TIM PGRI, Pendidikan Untuk…, hal.66
mendapatkan panggilan,  sedangkan  guru  yang sudah lama dalam mengajar tak kunjung mendapat panggilan sertifikasi. 25
Permasalahan  manajemen  sekolah  yang  kurang  bermutu  juga  disebabkan oleh  kepala  sekolah,  konsep  persyaratan  menjadi  kepala  sekolah  yang dipandang  melalui  guru  yang  diberi  tugas  tambahan  menjadikan profesionalisme  dianggap  semakin  kurang  penting  dalam  pengangkatan kepala sekolah. 26
Masalah mendasar dari beberapa persoalan diatas terjadi karena pendidikan terlalu  berorientasi  pada  potensi  akademik  dan  pemerintah  megutamakan kepentingan  jangka  pendek  ketimbang  misi  pendidikan  yang  berjangka panjang. Selama ini pembangunan pendidikan mengalami disorientasi yang begitu akut dalam mutu dan keunggulan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu  mengelola  ilmu  yang  telah  didapatkan,  dikarenakan  peserta  didik dianggap telah berhasil hanya jika telah menguasai uji kognitif. 27
Sejumlah persoalan pendidikan dasar seolah-olah tidak pernah selesai bahkan ada  yang  semakin  memburuk  karena  pengelolaan  sistem  pendidikan  yang tidak  dilandaskan  pada  keahlian,  para  pengelola  pendidikan  yang  tidak profesional    dan  tidak  ahli  tentu  akan  menghasilkan  kebijakan  pendidikan yang  buruk  dan  kurang  bermutu  Pendidikan  yang  tidak  berkualitas  tidak mampu melahirkan lulusan yang berkepotensi tingi, memelihara, mengelola, menggali, hingga mengembangkan.
2. Problem Pendanaan Pendidikan Dasar Islam di Indonesia
a. Pendanaan Madrasah
Persoalan  Pendidikan  di  Indonesia  begitu  pelik  dan  komplek.  Begitu banyak permasalah Pendidikan yang apabila dikaji harus secara cermat, bukan hanya dari segi kualitas dan kuantitas, namun perlu juga adanya dukungan dari sarana  pembelajaran.  Anggaran  untuk  Pendidikan  dasar  Islam  termasuk permasalah pendidikan yang cukup memprihatinkan.
25 Jejen Musfah, Analisis Kebijakan…, hal.48.
26 TIM PGRI, Pendidikan Untuk…, hal. 66.
27 TIM PGRI, Pendidikan Untuk …, hal. 63.
Perlakuan  diskriminatif  yang  ditandai  dengan  pemberian  anggaran sekolah  yang  tidak  merata.  Jika  membahas  tentang  pendidikan  dasar  Islam tentu saja semua orang akan berfikir kepada suatu lembaga pendidikan yaitu madrasah.  Madrasah  tunduk  pada  Kementrian  Agama,  yang  perlu  diketahui bahwa  Kementrian  Agama  adalah  isntansi  yang  tidak  termasuk didesentralisasikan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Dengan  dimikian madrasah  tidak  menerima  aggaran  rutin  dari  pemerintah  daerah  dan  DPRD, termasuk tambahan insentif untuk guru madrasah. 28
Pemerintah selama ini cenderung mengesampingkan Pendidikan Islam dan  memperlakukan  Pendidikan  Islam  sebagai  anak  tiri,  khususnya  pada persoalan dana. Katakan saja, alokasi dana yang diberikan pemerintah terhadap Pendidikan  Islam  sangatlah  jauh  berbeda  dengan  Pendidikan  yang  berada dalam naungan Diknas. 29
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelenggaran Pendidikan di  Indonesia  dilakukan  secara  dualism,  yakni  Kemendikbud  sebagai penyelenggara  Pendidikan  umum  atau  sekolah  sedangkan  Kemenag  sebagai penyelenggara  madrasah.  Pada  era  Otonomi  daerah  pendidikan  merupakan bidang  yang  termasuk  dalam  didesentralisasikan,  maka  konsekuensinya pengelolaan  aggaran  madrasah  tetap  terpusat  hingga  saat  ini.  Persoalan  ini menjadikan kedudukan madrasah menjadi serba tanggung yang tetap dikelola oleh  pusat,  sementara  sekolah-sekolah  yang  dikelola  oleh  Kemendikbud didesentralisasikan  pengelolaannya,  dengan  demikian  madrasah  tidak diperhitungkan oleh pemda kabupaten/kota karena dianggap pemerolehan dana telah didapatkan dari pemerintah pusat melalui jalur Kanwil dan Kandepag.
Efek dari desentralisasi Pendidikan ini menyebabkan polarisasi antara sekolah  dengan  madrasah.  Dampak  dari  persoalan  tersebut  mengakibatkan adanya  perbedaan  tingkat  kesejahteraan  antara  guru  sekolah  dengan  guru madrasah.  Kesejahteraan  tambahan  dari  pemerintah  daerah  didapatkan  oleh guru-guru  sekolah,  sedangkan  guru-guru  madrasah  sama  sekali  tidak
28 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam..., hal. 98.
29 Sanaky, “Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan  yang Bermutu, El- Tarbawi, Vol. 1, No. 1 (2018).”
mendapatkan  bantuan  kesejahteraan.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemerintah daerah  tidak  mau  memberikan  bantuan  pembiayaan  dalam  bentuk  apapun kepada  madrsah  atau  instansi  yang  dianggap  dibawah  naungan  binaan Kemenag. 30
b. Besaran  Prosentasi  Tanggung  Jawab  Kemenag  Terhadap  Pendidikan Dasar Islam
Menurut  catatan  Kemenag  jumlah  lembaga  pendidikan  madarasah  di Indonesia  tidak  kurang  dari  18%  dari  seluruh  lembaga  pendidikan.  Sedangkan besaran  dari  prosentasi  tanggung  jawab  Kementrian  Agama  dalam  penuntasan wajar Dikdas secara Nasional dihitung berdasarkan proposi siswa yang terdaftar sebagai  pelajar  di  madrasah  dan  salafiyah  dibagi  jumlah  peserta  didik  yang tertampung  disekolah,  madrasah,  paket,  salaiyah,  sekolah  terbuka  dikalikan 100%, maka proposi tanggung jawab Kemenag secara Nasioanal untuk MI adalah 9,77%  dan  untuk  MTs  20,38%.  Peningkatan  terjadi  pada  tahun  2016  APK  MI telah  mencapai  12,93%,  dilanjutkan  dengan  MTs  mencapai  angka  23,54%  dan MA mencapai angka 9,75%.
Proposi  tanggunga  jawab  Kemenag  memang  lebih  kecil  dati  proposi tanggung  jawab  Kemendikbud,  namun  persoalan  pembiayaan/pendanaan  telah menjadi masalah madrasah dikarenakan persoalan penggalian dana yang terbatas sumbernya. 31
Melihat  problem  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kemenag memiliki dan Pendidikan yang sangat terbatas sementara jumlah madrasah sangat banyak,  dengan  demikian  maka  sewajarnya  mutu  dari  Pendidikan  Dasar  Islam masi  jauh  dari  harapan,  apalagi  Kemenag  belum  berupaya  serius  dalam membenahi mutu Pendidikan Madrasah.
Memang  dasa  warsa  akhir-akhir  ini  sudah  tampak  adanya  Langkah- langkah yang dilakukan pemerintah terutama dengan adanya dana BOS. Setelah adanya kebijakan nasional pemberian dana BOS untuk seluruh siswa yang berada pada usia wajin belajar Pendidikan dasar Indonesia, madrasah tidak diperbolehkan
30 Asep Rahman, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (Penelitian si MTs SA Syifaurrahman Tasikmalaya), Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan , Vol. 1, No. 2, (Agustus 2019).”
31 Asep Rahman
lagi untuk menarika dana dari siswa. Padahal sebelumnya smber dana Pendidikan madrasah didapatkan dari beragam donator, tidak hanya dari pemerintah melaikan dari  keluarga  siswa,  Yayasan  dan  masyarakat.  Walaupun  program  BOS  telah dijalankan namun hal ini belum masksimal hasilnya.
c. Relevansi Problem Pendidikan Dasar Islam Dalam Kajian Pengembangan Materi Pokok MI
Relevansi  problem  pendidikan  dasar  Islam  terkait  materi  pokok  MI sangat  berpengaruh  terhadap  bagaimana  hasil  yang  akan  didapatkan  oleh peserta  didik  setelah  mengikuti  proses  pembelajaran,  dengan  demikian pemerintah  berperan  penting  dalam  meyelesaikan  problem  tersebut  melalui pemberian  layanan  pendidikan  dasar  yang  berkualitas  yaitu  merata, berkeadilan dan bermutu serta relavan dengan pengembangan materi pokok MI. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus untuk pendidikan  dasar,  berupa  konsep  pembelajaran  tematik  integratif.  Konsep tersebut  diharapkan  dan  diyakini  mampu  menjadi  salah  satu  solusi  untuk problem pendidikan dasar Islam.
Tematik merupakan penghantar pengembangan materi pokok MI dan beberapa  point  diatas  merupakan  bagian  dari  tujuan  tematik  yang mengarahkan pengembangan materi pokok MI melalui kehidupan sehari-hari peserta didik dan diharapkan dapat meninimalisir problem pendidikan dasar Islam di Indonesia.
Untuk  menjawab  relevansi  problem  pendidikan  dasar  Islam  dalam kajian  pengembangan  materi  pokok  MI  perlu  dijelaskan  bahwa,  walaupun banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dasar  Islam  semua  itu  sebabkan  oleh  permasalahan  yang  paling  mendasar, yaitu  banyak  kebijakan  pemerintah  yang  megutamakan  kepentingan  jangka pendek ketimbang misi pendidikan yang berjangka panjang. 32 Pemerintah dan lembaga  pendidikan  harus  berpikir  kritis,  mengelola  program  pendidikan dengan  baik,  sehingga  pendidikan  dasar  Islam  menjadi  lebih  bermutu  dan berfungsi sebagai sarana pembudayaan dan pemberdayaan.
32 TIM PGRI, Pendidikan Untuk…, hal..70.
Keanekaragaman  bidang  Pendidikan  telah  ditawarkan  pada masyarakat  Indonesia,  masyarakat  tinggal  memilih  melalui  arah  mana  guna menempuh  Pendidikan  tersebut.  Selama  tiga  dawarsa  terakhir  ini,  dunia Pendidikan Indonesia telah berkembah dengan cepat secara kuantatif. Namun perkembang Pendidikan tersebut tidak tiikuti dengan kualitas perkembangan Pendidikan yang sepadana.
Faktor  rendahnya  relevansi  materi  pokok  Pendidikan  dasar  Islam  di Indonesia adalah karena  mulai dari lemahnya tenaga pendidik, sumber daya manusia, daya tampung, sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan mutu pendidikan,  kebijakan  pimpinan  dan  lain-lain.  Namun  Adapun  permasalah yang paling mencolok dan menjadi faktor penentu suksesnya Pendidikan dasar Islam di Indonesia yaitu pendanaan.
Relevansi setiap materi pokok yang ada pada Pendidikan dasar Islam harusnya  secara  keseluruhan  ditata  dengan  rapi  mulai  dari  hal-hal  apa  yang dibutuhkan  mengenai  materi  tersebut,  sehingga  Pendidikan  dapat  sesuai dengan perkembangan dan pembangunan zaman. Masalah relevansi problem pendidikan dasar Islam di Indonesia terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu tidak siap dalam secara kognitif maupu teknik.
1) Hal yang dapat dilakukan agar problem pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan relevan dengan materi pokok MI yaitu :
a) Meningkatkan  kualitas  tenaga  pendidik  pada  setiap  lembaga pendidikan dasar Islam. Diperlukan penyeleksian yang ketat dan tepat guna  memperoleh  seorang  tenaga  pendidik/guru  yang  berkompeten dan berkualitas tinggi.
b) Sara  prasarana  pendidikan  yang  memadai,  agar  tujuan  penyampaian materi dari pelajaran dapat tersampaikan dengan baik.
c) Sistem pendidikan yang tepat dan jelas tujuan apa yang ingin dicapai.

## C. Penutup
Berdasarkan pembahasan makalah diatas, penulis penyimpulkan dalam beberapa topik pembahasan, yaitu sebagai berikut :
1. Pendidikan  dasar  adalah  pendidikan  diselenggarakan  selama  9  tahun  yaitu mencakup  program  belajar  6  tahun  yang  terlaksana  di  SD/MI  dan  lembaga pendidikan  yang  sederajat,  kemudian  program  belajar  3  tahun  yang diselenggarakan di SMP/MTSN dan lembaga pendidikan yang sederajat.
2. Macam-macam  karakteristik  lembaga  pendidikan  dasar  di  Indonesia  berupa lembaga pendidikan dasar negeri dan swasta. Lembaga pendidikan dasar negeri merupakan  lembaga  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah, sedangkan  lembaga  pendidikan  swasta  adalah  lembaga  pendidikan  yang independen atau berdiri sendiri pemerintah tidak mengelola sekolah tersebut dan mereka memiliki wewenang sendiri.
3. Problem  pendidikan  dasar  Islam  yang  terjadi  saat  ini  adalah,  Pengembangan pendidikan dasar lebih memprioritaskan pada aspek peningkatan sumber daya dan sarana prasana yang tujuannya untuk menampung peserta didik yang jumlahnya semakin  meningkat  dilihat  dari  angka  partisipasi  pendidikan,  rendahnya  mutu proses  pengelolaan  proses  pembelajaran,  perlakuan  diskriminatif  yang  ditandai dengan  pemberian  anggaran  sekolah  yang  tidak  merata,  sistem  zonasi  yang mengakibatkan beberapa sekolah kelebihan bahkan kekurangan peserta didik dan tidak ada lagi sekolah model atau sekolah yang menjadi panutan dan pengelolaan manajemen pendidikan yang kurang baik.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  penyelenggaran  Pendidikan  di Indonesia dilakukan secara dualism, yakni Kemendikbud sebagai penyelenggara Pendidikan  umum  atau  sekolah  sedangkan  Kemenag  sebagai  penyelenggara madrasah. Pada era Otonomi daerah pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam didesentralisasikan, maka konsekuensinya pengelolaan aggaran madrasah tetap  terpusat  hingga  saat  ini.  Persoalan  ini  menjadikan  kedudukan  madrasah menjadi serba tanggung yang tetap dikelola oleh pusat, sementara sekolah-sekolah yang  dikelola  oleh  Kemendikbud  didesentralisasikan  pengelolaannya,  dengan demikian  madrasah  tidak  diperhitungkan  oleh  pemda  kabupaten/kota  karena dianggap pemerolehan dana telah didapatkan dari pemerintah pusat melalui jalur Kanwil dan Kandepag.
4. Relevansi  setiap  materi  pokok  yang  ada  pada  Pendidikan  dasar  Islam  harusnya secara  keseluruhan  ditata  dengan  rapi  mulai  dari  hal-hal  apa  yang  dibutuhkan
mengenai  materi  tersebut,  sehingga  Pendidikan  dapat  sesuai  dengan perkembangan dan pembangunan zaman. Masalah relevansi problem pendidikan dasar  Islam  di  Indonesia  terlihat  dari  banyaknya  lulusan  dari  suatu  pendidikan tertentu tidak siap dalam secara kognitif maupu teknik.
5. Tematik  merupaka  usaha  atau  program  pemerintah  yang  dapat  merelevansikan problem pendidikan dasar Islam dengan materi pokok MI, dengan pembelajaran tematik  problem  pendidikan  dasar  dapat  diminimalisir  melalui  kegiatan  belajar yang dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriana,  Dewi,  “Problematika  Guru  Dari  Aspek  Ketersediaan  Sarana  Prasarana Menghadapi Era Standarnisasi Pendidikan Nasional,” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Mauhamadiyah Palembang , Vol. 2, No.1 (2017). Arwildayanto,  Suking,  Arifin, Analisisis  Kebijakan  Pendidikan  Kajian  Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif, (Jakarta: Cendikia Press, 2018).
Ayu,  Ni,  Ajuman  Zukhri,  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Anak  Putus  Sekolah  Usia Pendidikan  Dasar  Di  Kecamatan  Gerugok  Tahun  2012/2013, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.4, No. 1, (2014).
Azra,  Azyumardi, Pendidikan  Islam  Dan  Modernisasi  Di  Tengah  Tantangan  Media Millennium III, (Jakarta: Kencana, 2012).
Eko  Susanto,  Yoyok,  Perbedaan  Persepsi  Antara  Siswa  Sekolah  Negeri  Dan  Swasta Terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Studi Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Ngawi Dan SMP Ma’arif Ngawi),” Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan, Vol.1, No. 1, (2013).
Furchan,  Arief, Transformasi  Pendidikan  Islam  Di  Indonedia  Anatomo  Krbrradaan Madrasah Dan PTAI, (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
Kemendikbud, Rencana  Strategi  Kementrian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Periode 2010-2014, (Jakarta: Secretariat Jenderal Kemendikbud, 2010).
M  Thalib,  Razali  Dan  Irman  Siswanto,  “Inovasi  Kurikulum  Dalam  Pengembangan Pendidikan  (Suatu  Analisis  Implementatif),” Jurnal  Edukasi:  Jurnal  Bimbingan Konseling, Vol. 1, No. 2 (2015).
Musfah, Jejen, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2016).
Musrifah, Musrifah, “Analisis Kritis Permasalahan Pendidikan Islam Indonesia Di Era
Global ,” Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 3, No.1, (2019).
Nahar. Syamsu, Edi Saputra, Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pada Lemabaga  Pendidikan  Muhammadiyah  Di  Medaling  Natal ,    Edu  Religia, Vol.1, No. 3 (2017).
Nurlailiyah,  “Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Perilaku  Siswa  Smp  Di Yogyakarta,” Realita, Vol. 17, No. 1 (2019).

## Rahman, Asep, “Manajemen Pembiayaam Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap
(Penelitian Di Mtsa Syifaurrahman Tasikmalaya),” Manzhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 2. (2019).
Sanaky,  “Permasalahan  Dan  Penataan  Pendidikan  Islam  Menuju  Pendidikan  Yang Bermutu,” El-Tarbawi , Vol. 1, No. 1, (2018).
Susilo, Joko, Pembodohan Siswa Tersismatis, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010).
TIM  PGRI, Pendidika  Untuk  Tranformasi  Bangsa:  Arah  Baru  Pendidikan  Untuk Perubahan Mental Bangsa, (Jakarta: Kompas, 2014).
UU    SIDIKNAS  dan  UU  BHP,  “ Ringkasan  Permohonan  Pekara,” di  unduh  dari http://mkri.id/ondex.phd?page=donwload.resume&id=259 pada tanggal 21
Februari 2020.