## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERLUASAN LOKASI BANDARA  KOL. RA. BESSING MALINAU
Yusak Ipui 1 , Cathas Teguh Prakoso 2
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
2 Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  land  procurement  for  the construction  of  airport  location  expansion  Kol.  Ra  Bessing  Malinau  in  Malinau District and find out whether this compensation process has guaranteed a sense of justice  for  the  exposed  community.  This  research  uses  descriptive  qualitative research method. The results show that the implementation of land procurement policy  is  smooth,  land  holders  are  willing  to  follow  the  existing  procedures. Keywords : Implementation, Land Acquisition Policy, Development

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  perluasan  lokasi  bandara  Kol.  Ra  Bessing  Malinau  di  Kabupaten Malinau  serta  mengetahui  apakah  proses  ganti  rugi  ini  sudah  menjamin  rasa keadilan  bagi  masyarakat  yang  terkena  perluasan  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  pengadaan  tanah  berjalan  lancar, pemegang    hak  atas  tanah  bersedia  mengikuti  prosedur  yang  ada.  Dibalik kelancaran  implementasi  pengadaan  tanah  ini  juga  muncul  kendala  pada  proses musyawarah yang susah mencapai mufakat.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Pengadan Tanah, Pembangunan

## Pendahuluan
Masalah  pengadaan  tanah  sangat  rawan  dalam  penanganannya,  karena  di dalamnya  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  apabila  dilihat  dari  kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah  negara  yang  tersedia  sangatlah  terbatas.  Cara  yang  dapat  ditempuh  untuk mendapatkan  tanah  adalah  dengan  membebaskan  tanah  milik  masyarakat,  baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
Dalam  berbagai  kasus,  sering  terjadi  harga  tanah  merupakan  hasil musyawarah antara tim Panitia Pengadaan Tanah dan pemilik tanah yang meminta harga lebih tinggi dari nilai jual objek pajak. Maka dengan ini pemerintah melibatkan tim  Apresial  yang  dibawah  naungan  Badan  Pertanahan  Nasional,  sehingga  segala sesuatu  yang  dinilai  dilapangan  oleh  tim  aprisial  termasuk  tanah  dan  bangunan Pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan  peran dan  fungsi  tanah  dalam  kehidupan  manusia  serta  prinsip  penghormatan  terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan demikian pengadaan tanah untuk kepentingan umum  diusahakan  dengan  cara  yang  seimbang  dan  ditempuh  dengan  jalan musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.
Dalam  hal  ini,  salah  satu  contoh  ialah  kasus  yang  terjadi  kabupaten  Malinau sebagai  lokasi  penelitian.  Daerah  Malinau  merupakan  wilayah  yang  dilakukan
pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Perluasan  lokasi  Bandara  KOL.  RA.  Bessing Malinau  sebagai  sarana  umum.  Peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di wilayah tersebut karena lokasi tersebut merupakan daerah yang berupa lahan  dan rumah  masyarakat,  selain  itu  kabupaten  malinau  merupakan  jalur  penerbangan antar  daerah  dan  perdalaman,  maka  dengan  ini  pemerintah  daerah  secara  khusus malinau  untuk  rencana  induk  pengembangan  perluasan  lokasi  bandara  KOL.  RA. Bessing  malinau    sehingga  akan  terjadi  proses  pembebasan  lahan.  Pembangunan tersebut  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  masyarakat  akan  transportasi  yang mudah  dan  cepat,  serta  bertujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  bagi masyarakat  kabupaten  malinau  terutama  yang  ada  diperbatasan.  Dengan  adanya kegiatan  pelaksanaan  pembebasan  lahan  di  kabupaten  malinau  tersebut,  sesuai dengan peraturan  Bupati Malinau Nomor 428 Tahun 2006 Tentang rencana Induk Pengembangan Bandara Udara KOL.RA Bessing Malinau Kabupaten Malinau, Maka berdasarkan peraturan tesebut pemerintah membentuk SK Bupati  tentang panitia Pengadaan Tanah untuk memperluas lokasi  Bandara Malinau, jika sudah terpenuhi maka  lokasi  bandara  untuk  perluasan  akan  dibangun  sesuai  dengan  peruntukan bandara.
Memperhatikan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dilapangan  cukup  menarik untuk  dikaji  lebih  mendalam,  mengingat  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  secara  khusus  untuk  pengembangan  /perluasan  pembangunan  bandara malinau.  untuk  mendapat  gambaran  yang  lebih  jelas,  terkait  dengan  kebijakan pengadan  tanah  dalam  pembangunan  perluasan  lokasi  bandara  Kol.RA  Bessing Malinau  sebagai  kewenangan  Bupati  Malinau,  Secara  Khusus  di  Dinas  Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman  Bidang Pertanahan Kab. Malinau  hal tersebut akan dapat dilakukan melalui penelitian.

## Kerangka Konsep dan Teori

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik,  melalui  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi  dan  implementasi kebijakan  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  kebijaksanaan.  Edward  (1980). Secara  sederhana  tujuan  implementasi  kebijaksanaan  adalah  untuk  menetapkan agar tujuan-tujuan kebijaksanaan pemerintah dapat direalisasikan.
Konsep  implementasi  A.  Mazmanian  dan  A.  Sabatier  (dalam  Abdul  Wahab 1997:65)  menyatakan  bahwa  :  memahamai  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  focus  perhatian implementasi  kebijaksanaan,  yaitu  kejadian-kejadian  atau  kegiatan-kegiatan  yang timbul  setelah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  Negara,  yang  mencakup baik  usah-usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Untuk  mengkaji  lebih  baik  suatu  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu  model  kebijakan  guna  menyederhanakan  pemahaman  konsep  suatu implementasi kebijakan.
Edward  mengajukan  empat  faktor  yang  berperan  penting  dalam  pencapaian keberhasilan  implementasi.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  kebijakan  yaitu  faktor  komunikasi  (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureucratic structure) (Edward dalam Widodo, 2007:96-110).

## Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindlle
Menurut  Grindlle  (1980)  dalam  Wibawa  (1994),  implementasi  kebijakan ditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Ide  dasarnya  adalah bahwa  setelah  kebijakan  ditransformasikan,  barulah  implementasi  kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat  implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :
a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan c) Derajat perubahan yang diinginkan d) Kedudukan pembuat kebijakan e) Pelaksana program f) Sumber daya yang dikerahkan Sementara itu, konteks implementasinya adalah : a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b) Karakteristik lembaga dan penguasa
c) Kepatuhan dan daya tanggap

## Kebijakan Pengadaan Tanah
Supriadi  (2008:88)  mengemukakan,  salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang paling  mendasar  di  bidang  pertanahan  dan  mendapat  perhatian  yang  serius  dari pemerintah  adalah  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan.  Sebab  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  dari  9  (sembilan) kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  tahun  2003  dalam  bentuk  Keputusan Presiden.
Menurut Supriadi (2008:75) kebijakan pemerintah terhadap pengadaan tanah merupakan  suatu  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  demi kepentingan  umum.  Dalam  artian  bahwa  tanah  yang  telah  diambil  dari  warga masyarakat  peruntukannya  benar-benar  untuk  kepentingan  pembangunan.  Sebab esensi  yang  terkandung  didalamnya  adalah  masyarakat  telah  melepaskan  haknya tersebut sehingga tidak ada lagi hubungan hukum dengan pemiliknya.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelancaran Pengadaan Tanah
Pembangunan  proyek-proyek  untuk  kepentingan  umum  karena  berbagai pertimbangan sering kali harus menggunakan tanah yang telah dihuni dan menjadi milik  warga  masyarakat,  sehingga  secara  ekstrim  kemudian  timbul  istilah “penggusuran”.  Sebagai  upaya  menangani  masalah  ini  memerlukan  kebijakan  dan kearifan tersendiri, karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab  itu  demi  kelancaran  terlaksananya  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan,
maka perlu adanya pemberian ganti rugi serta musyawarah dengan para pemegang hak  tanah  agar  bersedia  “menyerahkan”  tanahnya  untuk  pembangunan.  Ada beberapa pendekatan dalam rangka kelancaran pengadaan tanah :
1. Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah
Dalam  bukunya,  Supriadi  (2008:80)  mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud ganti  rugi  adalah  penggantian  terhadap  kerugian  baik  yang  bersifat  fisik  dan/ atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan,  tanaman  dan/  atau  benda-benda  lain  lain  yang  berkaitan  dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
Ganti  rugi  merupakan  hal  yang  paling  penting  untuk  diperhatikan  dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah  karena  menyangkut  kepentingan  dua  belah pihak  khususnya  pihak  pemegang  hak  atas  tanah,  yang  mana  dengan penetapan  ganti  rugi  tersebut  diharapkan  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan nantinya  baik  dari  pihak  pemerintah  maupun  dari  pihak  masyarakat  yang tanahnya  dikenai  pengadaan  tanah.  Dalam  menetapkan  besarnya  ganti  rugi menurut Abdurrahman (1996 : 53) harus diperhatikan :
a) Lokasi  dan  faktor-faktor  strategis  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  harga tanah.
b) Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas lainnya.
c) Yang  berhak  atas  ganti  rugi  itu  adalah  mereka  yang  berhak  atas  tanah/ bangunan/ tanaman yang ada diatasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat  setempat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijaksanaan pemerintah.
2. Musyawarah Supriadi (2008:92), mengemukakan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai :
a) pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
b) bentuk dan besarnya ganti rugi.
Dengan  demikian,  kesepakatan  mengenai  besarnya  ganti  rugi  hanya  dapat dilakukan melalui musyawarah. Namun dalam hal musyawarah tidak disepakati bentuk dan besarnya ganti rugi, maka ganti rugi dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri.
Musyawarah  dipimpin  oleh  ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah  dan  dilakukan secara  langsung  antara  pemegang  hak,  instansi  yang  memerlukan  tanah  dan panitia. Dalam hal jumlah pemegang hak tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah  secara  efektif,  dilakukan  dengan  perwakilan  melalui  kuasa. Penunjukkan  kuasa  dilakukan  secara  tertulis,  bermaterai  dan  diketahui  Kepala Desa/pejabat yang berwenang.

## Prosedur / Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Tata  cara  atau  prosedur  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  telah diatur secara jelas dalam UU PTUP dan peraturan pelaksananya, mulai dari tahapan
perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  dan  Perpres  Nomor  71 Tahun 2012 sebagai berikut :
1) Tahap Perencanaan
Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,  agar  menyusun  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan  Tanah,  yang sedikitnya  memuat  :  (1)  maksud  dan  tujuan  rencana  pembangunan,  (2) kesesuaian  dengan  Rancangan  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  Prioritas Pembangunan,  (3)  letak  tanah,  (4)  luas  tanah  yang  dibutuhkan,  (5)  gambaran umum status tanah, (6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan  pelaksanaan  pembangunan,  (7)  perkiraan  nilai  tanah,  dan  (8)  rencana penganggaran.  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan  Tanah  tersebut  disusun berdasarkan  studi  kelayakan  yang  mencakup:  (1)  survei  sosial  ekonomi,  (2) kelayakan lokasi, (3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat,  (4)  perkiraan  harga  tanah,  (5)  dampak  lingkungan  dan  dampak sosial  yang  mungkin  timbul  akibat  pengadaan  tanah  dan  bangunan,  serta  (6) studi  lain  yang  diperlukan.  Dokumen  Perencanaan  tersebut  selanjutnya diserahkan  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah  kepada  Gubernur  yang melingkupi wilayah dimana letak tanah berada.
2) Tahap Persiapan
Dalam tahapan pelaksanaan, Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling  lama  10  hari  kerja,  yang  beranggotakan:  (1)  Bupati/Walikota,  (2)  SKPD Provinsi  terkait,  (3)  instansi  yang  memerlukan  tanah,  dan  (4)  instansi  terkait lainnya.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  Tim  Persiapan,  Gubernur membentuk  sekretariat  persiapan  Pengadaan  Tanah  yang  berkedudukan  di Sekretariat Daerah Provinsi.
3) Tahap Pelaksanaan Berdasarkan  Penetapan  Lokasi  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum, instansi  yang  memerlukan  tanahmengajukan  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah kepada  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dengan  dilengkapi/dilampiri Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi Pembangunan. Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  diserahkan  kepada Kepala  bagian  pertanahan,  yang  pelaksanaannya  dilaksanakan  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  BPN  selaku  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  (dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia, dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan).
4) Tahap Penyerahan hasil
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi  yang  memerlukan  tanah  disertai  data  Pengadaan  Tanah  paling  lama  7 hari  kerja  sejak  pelepasan  hak  Objek  Pengadaan  Tanah  dengan  berita  acara. Setelah proses penyerahan, paling lama 30 hari kerja instansi yang memerlukan tanah  wajib  melakukan  pendaftaran/  pensertifikatan  untuk  dapat  dimulai proses pembangunan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2003:11)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.  Alasan  peneliti  menggunakan  pendekatan  deskriptif  karena  penelitian  ini bertujuan untuk mendiskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa, serta  menjawab  pertanyaan  tentang  kondisi  yang  terjadi  terhadap  pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan Perluasan lokasi bandara Kol. RA. Bessing  Malinau,  keterangan-keterangan  tersebut  nantinya  dianalisis  berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

## Lahan yang akan dibebaskan
Lahan  atau  tanah  yang  dibebaskan  oleh  Panitia  Pengadaan  Tanah  untuk pembangunan  perluasan  lokasi  bandara  KOL.  RA.  Bessing  Malinau  yang  berada disebelah barat jl. Café Doremi bagian timur jalan swadaya Kecamatan malinau kota adalah  seluas  kurang  lebih  132,6  Ha  yang  terdiri  dari  240  bidang,  Tanah  tersebut terdiri  dari  9,09  Ha  wilayah  Kecamatan  Malinau  kota  (Desa  Malinau  Hulu  2,89  Ha dan  Desa  Malinau  Kota  6,20  Ha)  Status  tanah  yang  akan  dibebaskan  adalah  tanah yang  tidak  bersertifikat  dan  hak  milik  yang  sudah  bersertifikasi  dimana  sebagian besar pemilik tanah tersebut telah menyatakan kesediannya untuk melepaskan hak atas  tanahnya  kepada  Panitia  Pengadaan  Tanah.  Biaya  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  pembebasan  lahan  ini  sebesar  Rp.56  M  yang  bersumber  dari  APBD Kabupaten  Malinau.  Pengalokasian dana itu sendiri Rp. 36 M  untuk Jl.Cafe doremi daerah perluasaan bandara Kol.RA. Bessing Malinau.

## Tata Cara/ Tahapan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan  Lokasi Bandara Kol. Ra. Bessing Malinau.
Pembangunan terutama untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang cukup luas, sedangkan pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan peran  tanah  dalam  kehidupan  manusia  dan  prinsip  penghormatan  terhadap  hak individu  yang  sah  atas  tanah.  Atas  dasar  pertimbangan  ini  maka  dalam  setiap pengadaan  tanah  diusahakan  dengan  cara  yang  seimbang  dan  memperhatikan status  tanah  yang  diperlukan  serta  subyek  yang  memerlukan  tanah  tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwasanya  cara/tahapan  pengadaan  tanah  dalam pembangunan lokasi bandara Kol. Ra. Bessing Malinau sudah dilaksanakan dengan baik,  sedangkan  secara  sistematik  perencanaannya  dimulai  dari  Sosialisasi  dari panitia  pengadaan  tanah  Kabupaten  Malinau,  Pematokan  dari  bidang  pertanahan, Pengukuran Ricikan BPN dan DPU-PR-PERKIM, Inventarisasi bangunan dan tanaman oleh  Tim  Apraisal,  Pengumuman  hasil  ukur  dari  BPN  Musyawarah  harga  Appraisal, Pembayaran  Dari  Panitia  Pengadaan  Tanah,  Pelepasan  hak  Tim  Pengadaan  Tanah dan yang terkahir adalah Sertifikasi BPN.
Implementasi Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Perluasan Lokasi Bandara Kol. RA. Bessing Malinau.

## Sosialisasi
Tahap  pertama  yang  dilakukan  oleh  Panitia  Pengadaan  Tanah  dalam  rangka melaksanakan  kebijakan  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  Perluasan  lokasi Bandara  KOL.  RA.  BESSING  Malinau  (jl.  Kafe  Doremi)  adalah  persiapan  sosialisasi pembebasan lahan, sosialisasi ditujukan kepada warga pemilik lahan yanng terkena program  perluasan  bandara.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  sosialisasi  pengadaan tanah memang memiliki kendala, namun secara keseluruhan proses tersebut sudah mampu terlaksana dengan baik dan lancar sesuai harapan panitia pengadaan tanah. Masyarakat  secara  garis  besar  mendukung  adanya  kegiatan  tersebut.  Harapan masyarakat  dengan  adanya  proses  sosialisasi  ini  akan  mencegah  adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pembebasan lahan.

## Inventarisasi
Tahapan selanjutnya ialah inventarisasi yaitu dengan mendata warga terkena Pembangunan  perluasan  lokasi  Bandara  Udara  dengan  melakukan pengukuran sesuai  bidang.  Kegiatan  inventarisasi  atas  bidang-bidang tanah  yang  telah ditetapkan  batas-batasnya  itu  dilakukan oleh  Panitia  Pengadaan  Tanah  dengan menugaskan  petugas  dari instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidangnya  masing- masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan hasil inventarisasi oleh panitia selama 1 (satu) bulan diumumkan di tujuh tempat, yakni : Bidang Pertanahan dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan kawasan permukiman kabupaten malinau.
Pengumuman  hasil  identifikasi  dan  inventarisasi  atas  penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah, bangunan, tanaman yang terkena pembangunan Perluasan  Bandara  Malinau  di  Kecamatan  Malinau  Kota.  Pengumuman  dilakukan melalui panitia pengadaan tanah untuk wilayah yang terkena pembebasan. Setelah adanya  pengumuman  mengenai  hasil  perhitungan  luas,  masyarakat  boleh melakukan  komplain  dengan  waktu  1  minggu  setelah  pengumuman.  Apabila  ada yang  komplain  mengenai  hasil  pengumuman  dari  petugas,  maka  Tim  Pengadaan Tanah  beserta  dinas  terkait  akan  melakukan  pengecekan  secara  langsung.  Namun selama  pengumuman  berlangsung  tidak  ada  pihak  lain  yang  merasa  berkeberatan atas lokasi tanah yang terkena perluasan bandara malinau pembangunan Hasil dari inventarisasi  yang  diumumkan  antara  lain  Kecamatan  malinau  kota  desa  malinau hulu jalan café doremi seluas 45.593,05 M2.

## Proses  Musyawarah  dan  Pemberian  Ganti  Rugi  pada  Warga    Terkena  Perluasan Bandara.
Musyawarah dilaksanakan setelah proses pengukuran dilakukan. Pelaksanaan musyawarah ini adalah untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang akan diberikan Tim Pengadaan Tanah kepada warga yang terkena pengadaan tanah pembangunan perluasan  lokasi  Bandara  Kol.  RA.  BESSING  Malinau.  Dalam  pelaksanaan musyawarah,  hal-hal  yang  dibahas  meliputi  rencana  pembangunan  untuk kepentingan  umum  di  lokasi  tersebut  serta  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi. Musyawarah  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi  berpedoman  pada  kesepakatan
para  pihak,  hasil  penilaian  tenggang  waktu  pembangunan.  Musyawarah dilaksanakan  secara  langsung  dan  bersama-sama  antara  instansi  pemerintah  yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Malinau.
Ditinjau  dari  jumlah  pemilik,  tidak  dimungkinkan  terselenggaranya musyawarah  secara  langsung.  Musyawarah  dilakukan  sesuai  dengan  jadwal  yang diatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  dari  hasil  musyawarah  yang  telah dilakukan,  kecamatan  malinau  kota  desa  malinau  hulu,  penulis  memaparkan  hasil musyawarah tersebut :
1) Tanah  yang  akan  terkena  pembangunan  perpanjagan  lokasi  Bandara  KOL.  RA. BESSING Malinau di kecamatan Malinau Kota sebanyak 51 bidang  berupa tanah pertanian  dan  non  pertanian  dikategorikan  dalam  2  zona  sawah  dan  1  zona pekarangan oleh lembaga Appraisal (Tim Penilai Harga Tanah).
2) Tim Pengadaan Tanah menyampaikan zona penilaian harga tanah dari Appraizal sebagai berikut:
a) Tanah sawah zona 1 sebesar Rp 180.000,-
b) Tanah Pekarangan zona 2 sebesar Rp 300.000,-
3) Warga  Terkena    pembangunan  perluasan  bandara  Kol.  RA  bessing  malinau minta  ganti ruginya sebesar Rp 3.000.000,-.
4) Tukar Guling Tanah Ganti Tanah.
Keberhasilan  musyawarah  yang  dilakukan  adalah  salah  satu  keberhasilan semua  pihak,  baik  Pemerintah  Kabupaten  Malinau  maupun  masyarakat  dalam rangka  melaksanakan  komitmen  bersama  mendukung  pembangunan  yang  ada  di Kabupaten Malinau.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  implementasi  kebijakan pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  perluasan  lokasi  Bandara  RA.  Bessing Malinau, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut.
Implementasi  kebijakan  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  perluasan lokasi  bandara  KOL.  RA.  Bessing  Malinau  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  lancar sesuai  dengan  prosedur/tahapan  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 71  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Mekanisme hingga tercapainya pemberian ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Perluasan  lokasi  Bandara  KOL.RA.  Bessing Malinau  terdiri  dari  sembilan  tahapan  yaitu:  sosialisasi,  pematokan,  pengukuran ricikan, inventarisasi bangunan dan tanaman, pengumuman hasil ukur, musyawarah harga,  pembayaran  ganti  rugi,  pelepasan  hak  dan  sertifikasi.  Pemberian  ganti kerugian pembebasan lahan di Kabupaten Malinau (Kafe Doremi) mencakup 1 (satu)
Kecamatan. Jadi jumlah keseluruhan yang sudah menerima ganti kerugian adalah 59 bidang dengan luas 139.833M²
Hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  pembebasan  lahan  dalam pembangunan  perluasan  lokasi  Bandara  KOL.  RA.  Bessing  Malinau  yaitu  adanya perbedaan  pendapat  tentang  besarnya  nilai  ganti  rugi  sehingga  sulit  mencapai mufakat serta data / dokumen kepemilikan tanah yang tidak  lengkap.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  sebelumnya,  maka  dapat dikemukakan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat  dijadikan  masukan  bagi pembuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum khususnya di Kabupaten Malinau, antara lain :
1. Membuat aturan petunjuk pelaksanaan yang berbentuk Peraturan Daerah, yang secara  rinci  mengatur  pelaksanaan  pengadaan  tanah  di  Kabupaten  Malinau khususnya  pada ketentuan dan definisi dari  konsep  kepentingan umum sesuai dengan  kondisi  kabupaten  Malinau  sehingga  pada  setiap  kegiatan  pengadaan tanah  tidak  akan  menyebabkan  kerugian  bagi  masyarakat  yang  tanahnya terbebaskan namun lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena ganti rugi disini menjadi ganti untung.
2. Khusus  untuk  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  perluasan Lokasi Bandara KOL. RA. Bessing Malinau yaitu perlu adanya suatu pendekatan yang lebih intensif dari panitia pengadaan tanah terhadap para pemegang hak atas  tanah,  bangunan,  tanaman  dan  benda-benda  lain  yang  berkaitan  dengan tanah  sehingga  musyawarah  dapat  lebih  efektif,  dan  dapat  menghindari konsinyasi. Jika ternyata musyawarah tidak berhasil memperoleh kesepakatan, sebaiknya  upaya  yang  dilakukan  adalah  pencabutan  hak  atas  tanah  daripada menggunakan  konsinyasi  yang  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  yang  berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum.
3. Dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  perluasan  lokasi  Bandara  KOL. RA.  Bessing  Malinau,  pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  seharusnya  lebih memperhatikan  mengenai  ganti  rugi.  Dengan  penentuan  harga  seperti  ini, Pemerintah  Kota/Kabupaten  selaku  pelaksana  kebijakan  akan  mengalami kesulitan dalam pengadaan tanah, apalagi tanah yang dicari adalah tanah yang mudah  diakses.  Sebaiknya  pemerintah  menentukan  harga  tanah  dengan melihat NJOP, sehingga harga tanah akan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tanah.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Penerbit PT Bumi Aksara: Jakarta.
Abdurrahman. 1983. Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia . Citra Aditya Bakti: Bandung.
Sugiyono. 2003. Metodologi Penelitian Administrasi . Alfabeta: Bandung. Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika: Jakarta. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik, Bayu Media Publishing: Jakarta. Wibawa, dkk. 1994. Kebijakan Publik. Intermedia: Jakarta.