## OPTIMALISASI DANA DESA DI DAERAH PERBATASAN

## Rissa Ayustia dan Dokman Marulitua Situmorang
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana ayustia.rissa@shantibhuana.ac.id dan van_stmng@yahoo.com
Abstract. The optimization of village funds provided by the central government has increased every year  and  is  expected  to  support  the  acceleration  of  village  development  in  border  areas  through economic  independence  in  accordance  with  four  programs  from  the  Ministry  of  Villages, Disadvantaged  Regions  and  Migration  Development.  The  research  objective  is  to  determine  the extent  to  which  optimization  of  village  funds  begins  in  terms  of  utilization  for  the  construction  of physical  infrastructure,  social  services,  economic  development  and  community  empowerment.  Data collection  techniques  in  this  study  used  observation,  interview  and  documentation  techniques.  Data analysis  is  done  by  collecting,  reducing  the  presentation  and  verification  of  data  or  drawing conclusions. Data collection methods in this study use qualitative data analysis methods with the aim of  getting  a  comprehensive  picture.  The  results  of  this  study  are  the  village  funds  provided  by  the central  government  are  fully  used  for  village  development  programs  but  in  the  initial  planning process is still less than optimal because in the implementation of musrembang the level of activeness of community leaders in providing less input so that the village development program is only from the village  government  not  from  the  aspirations  of  the  community  so  that  programs  for  the  field  of community  empowerment  are  still  lacking  in  attention.  At  the  time  the  accountability  was  also  not optimal because it did not carry out a joint evaluation with the community and was not in accordance with  the  principles  of  management  and  the  purpose  of  village  funds  because  there  was  no transparency to the community.
Keywords:  Optimization,  Village  Funds,  Border  Areas,  Villages,  Empowerment  of  Border Communities
ABSTRAK. Optimalisasi  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  jumlahnya  mengalami kenaikan  setiap  tahun  diharapkan  untuk  mendukung  percepatan  pembangunan  desa  di  daerah perbatasan melalui kemandirian perkonomian sesuai dengan empat program dari Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Trasnmigrasi.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui sejauh mana optimalisasi dana desa dimulai dari segi pemanfaatan untuk pembangunan infrasturktur fisik,  pelayanan  sosial,  pengembangan  ekonomi  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan,  reduksi  penyajian  dan  verifikasi  data  atau penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data  kualitatif  dengan  tujuan  agar  mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh.  Hasil  penelitian  ini adalah  Dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  digunakan  sepenuhnya  untuk  program pembangunan  desa    tetapi  dalam  proses  perencanaan  awal  masih  kurang  optimal  karena  dalam pelaksanaan  musrembang  tingkat  keaktifan  tokoh  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  kurang sehingga  program  pembangunan  desa  hanya  dari  pemerintah  desa  bukan  dari  aspirasi  masyarakat sehingga  program  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  masih  sangat  kurang  diperhatikan.  Pada saat  pertanggungjawaban  juga  masih  belum  optimal  karena  tidak  melaksanakan  evaluasi  bersama dengan  masyarakat  dan  tidak  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan  dan  tujuan  dana  desa  karena  tidak adanya transparansi kepada masyarakat.
Kata  Kunci  :  Optimalisasi,  Dana  desa,  Daerah  perbatasan,  Desa,  Pemberdayaan  masyarakat perbatasan

## PENDAHULUAN
Daerah  perbatasan  biasanya  identik  dengan  daerah tertinggal  karena  kondisi  sosial  budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur yang tertinggal dibandingkan dengan  wilayah-wilayah  lainnya.  Kawasan  perbatasan  di  Indonesia  sebagian  besar  merupakan kawasan  tertinggal,  ini  dibuktikan  dari  kontribusi  ekonomi  sebesar  0,1%  dari  ekonomi  nasional karena lokasi kawasan yang terpencil atau terisolir dengan tingkat pendidikan, tingkat  kesejahteraan sosial  ekonomi  masyarakat  yang  rendah,  tingkat  kesehatan  masyarakat,  tingkat  aksesibilitas,  dan blank  spot.  Optimalisasi  dana  desa  dari  pemerintah  pusat  yang  jumlahnya  mengalami  kenaikan setiap tahun diharapkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa khususnya desa-desa yang berada  di  daerah  perbatasan  melalui  kemandirian  perekonomian  sesuai  dengan  program  dari Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  Saat  ini  bentuk  dari kepedulian pemerintah pusat ke daerah perbatasan hanyalah untuk pembangunan infrastruktur fisik dan  belum  sepenuhnya  digunakan  untuk  program  prioritas  Kemendes  yakni  seperti  Pembentukan BUMDes,  PRUKADES,  Pembangunan  sarana  olahraga  desa  (Raga  Desa),  dan  pembangunan embung air desa.
Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung  dengan  negara  Malaysia.  Kabupaten  Bengkayang  merupakan kabupaten  yang sangat  luas  sehingga  memiliki  17  kecamatan.  Salah  satu  kecamatan  yang  berada  di  kabupaten Bengkayang adalah kecamatan Lumar dengan luas wilayahnya adalah 275,21 km 2 (5,10% dari luas kabupaten  Bengkayang).  Kecamatan  Lumar  terdiri  dari  beberapa  desa,  letak  desa  Seren  selimbau jauh  dari  ibukota  kabupaten  Bengkayang  sehingga  desa  ini  terisolir  atau  terpencil  dengan  tingkat pendidikan  yang  kurang,  tingkat    kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  rendah,  tingkat kesehatan masyarakat (gizi buruk dan stunting), dan belum adanya listrik dari pemerintah.
Grafik 1.1 Pembangunan infrastruktur desa Seren Selim bau Rp0 Rp50.000.000 Rp100.000.000 Rp150.000.000 Rp200.000.000 Rp250.000.000 Rp300.000.000 Rp350.000.000 Rp400.000.000 Rp450.000.000 Jalan Jembatan Gedung Air bersih
Drainase 2016 2017
Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 adanya pembanggunan jembatan dan jalan  yang  merupakan  infrastruktur  yang  tidak  produktif,  pembanggunan  infrastruktur  sangat mendominasikan  penggunaan  dana  desa. Dari  total  dana  desa  yang  terserap  didesa  seren  selimbau sebanyak  Rp  1.000.000.000.00  ada  sekitar  50  %  dipakai  untuk  penggunaan  infrastruktur  sehingga tidak  sesuai  dengan  program  prioritas  kemendes.  Berdasarkan  hasil  data  diatas  dengan  survey sementara  peneliti  melihat  bahwa  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  desa  tersebut  sangat lambat.

## KAJIAN TEORI
Optimalisasi. Optimalisasi menurut kamus besar bahasa indonesia ialah tertinggi. Paling baik, sempurna, paling tinggi, menjadi maksilamal. Optimalisasi berarti pengoptimalan. Menurut Hotniar Siringoringo  (Yogyakarta  Graha  Ilmu,2005,h,4),  Optimalisasi  adalah  proses  pencarian  solusi  yang terbaik,  tidak  selalu  keuntungan  atau  tidak  selalu  biaya  yang  paling  kecil  yang  bisa  ditekan  jika tujuan  pengoptimalisasi  adalah  meminimumkan  biaya.  Menurut  Machfud  Sidik,  berkaitan  dengan optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatan dan mengoptimalkan. Menurut  Depdikbud (1995,h,628) optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti  suatu  proses  meninggikan  atau  menetapkan.  Optimalisasi  merupakan  proses  untuk mengoptimalkan  suatu  solusi  agar  ditemukannya  solusi  terbaik  dari  sekumpulan  alternatif  solusi yang  ada,  optimalisasi  dilakukan  dengan  memaksimalkan  suatu  fungsi  objektif  dengan  tidak melanggar  batasan  yang  ada.  Dengan  adanya  optimalisasi,  suatu  sistem  dapat  meningkat efektivitasnya.  Yaitu  sperti  meningkatkan  keuntungan.  Meminalisir  waktu  proses  dan  sebagainya. (http;/repositiry,usu,ac.id/bitstream/3/chapter%2011.pdf)  diakses  pada  tanggal  10  juni  2016  pukul 11:46.19.  menurut  tim  penyusun  mengoptimalkan.  Berarti  menjadi  paling  baik,  cara  atau  paling menguntungkan.  (http;/adesidiq.blogspot.co.id/2011/01/ptk/vcd,htm1)  diakses  pada  tanggal  10  juni 2016  pukul  11.13.  pengertian  optimalisasi  adalah  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  keinginan,  jadi optimalisasi  merupakan  pencapaian  hasil  sesuai  harapan  secara  efektif  dan  efisien  “.  Optimalisasi banyak  juaga  dia  artikan  sebagai  ukuran  dimana  semua  kebutuhan  dapat  dipenuhi  dari  kegiatan- kegiatan  yang  dilaksanakan.  Menurut  beberapa  ahli  penggertian  optimalisasi  dapat  di  definisikan sebagai  berikut  1)  menuruy  winardi  (1999,h.363)  optimalisasi  adalah  ukuran  yang  menyebabkan tercapainya  tujuan  sedangkan  jika  dipandang  dari  sudut  usaha.  Optimalisasi  adalah  suatu memaksimalkan  kegiatan  sehingga  mewujudkan  keuntungan  yang  diinginkan  atau  dikehendaki (12.40.2)singiresu S.rao jhon wiley dan sons ((2009) optimalisasi juga dapat di definisikan sebagai proses  untuk  mendapatkan  keadaan  yang  memberikan  nilai  maksimum  dan  nilai  minimum  dari suatu  fungsi,  (http;/thesis.bhinus.ac.id  doc.bab2/2012-1-00531-MTIF%202.PDF).  Diakses  pada tanggal  10  juni  2016  pukul  12.41.20  penjelasaan  diatas  diketahui  bahwa  optimalisasi  hanya diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efienafr optimal.
Dana  Desa ,  undang-undang  Republik  Indinesia  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.  Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  dengn  desa, adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintah  negara  kesatuan  republik  indonesia.  Pemerintah  masyarakat  setempat  dalam  sitem pemerintahan desa adalah penyelengaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam  pemerintah  negara  kesatuan  republik  indonesia.  Pemerintah  desa  adalah  kepala  desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintah desa. Dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbanggan anggaran
pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBN)  Yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  dalam  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) setelah dikurangi dana desa berdasarkan pasal 25 peraturan menteri  keuangan  nomor  247  tahu  2015.yaitu:  dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai pembangguana  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  pelaksanaannya  diutamakan  secara  swakelola dengan menggunakan sumber masyarakat setempat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Mengentaskan  kemiskinan,  memperkuat  masyarakat  setempat.  Untuk  meningkatkan  pelayanan publik didesa dan mengentaskan kemiskinan, memperkuat subjek pembangunan .
Daerah perbatasan . Pengertian daerah perbatsan bisa di artikan suatu wilayah yang berada di perbatasan  antar  daerah  dalam  suatu  negara,  atau  daerah  yang  berada  di  perbatasan  antar  negara. Pada  wilayah  seperti  ini  komunikasi  atau  interaksi  antar  penduduk  di  dua  daerah  atau  dua  negara yang berbatasan biasanya cukup intensif. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki  titik  dasar  kordinat  geografis  yang  menghubungkan  garis  pangkal laut  kepulauan  dengan hukum internasional dan nasional. Di 38 kabupaten/kota perbatasan prioritas terdapat 60 pulau dari keseluruhan 92 pulau kecil terdapat (65%) ; 20 pulau berpenghuni dan 40 lainnya tidak berpenghuni.
Pemberdayaan  masyarakat  perbatasan.  Pemberdayaan  masyarakat  menurut  sumaryadi  (2005,  h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik  dan  integral  dari  masyarakat  yang  lemah,  miskin,  marjinal  dan  kaum  kecil  dan memberdayakan  kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta  dalam  pengembangan  masyarakat.  Pemnerdayaan  masyarakat  perbatasan  di  era  saat  ini menghadapkan  kita  pada  tantangan  yang  besar.  Seperti  eksploitasi  ekonomi  dan  politik ketidakstabilan  ekologi,  Ekonomi,  politik,  sosial  dan  pelangaran  HAM.  Dalam  memberdayakan masyarakat perbatasan, pemerintah desa membutuhkan pihak eksternal yang berperan sebagai teman dan  informan  yang  mampu  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  anggota  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Masyarakat  harus  mau  dan  mampu  menjadi  subjek pembangunan  karena  sejajar  dengan  perangkat  desa  dan  mitra  dari  perangkat  desa.  Pemberdayaan masyarakat  perbatasan  diharapkan  mampu  untuk  merespon  kondisi  dan  permasalahan  masyarakat perbatasan  yang  sangat  spesifik  serta  membangun  pemberdayaan  yang  memiliki  perspektif  jangka panjang dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian .  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  Kasus  (Case  Study),  metode  kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai  instimen  kunci.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  dengan  tujuan agar  mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh  tentang  optimaliasi  dana  desa  di  daerah  perbatasan (Studi Kasus Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang).
Fokus  Penelitian. Penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  optimaliasi  dana  desa di  daerah perbatasan  bisa  sesuai  dengan  program  dari  kementrian  desa.  Pembangunan  daerah  tertinggal  dan transmigrasi (Studi Kasus Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang).
Teknik  Penentuan  Informasi. Teknik  penentuan  informan  sangat  penting  karena narasumber  yang  mmemberikan  informasi.  Koentjaraningrat,  (1993:89)  menyatakan  bahwa
penentuan  informan  sebagai  sumber  data  lebih  banyak  menggunakan  pertimbangan  realitas  sosial, artinya  informan-informan  yang  mewakili  masyarakat  di  pilih  secara  purposive  sampling  yaitu pemilihan  informan  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  di  gunakan  purposive sampling,  yakni  untuk  mencari  data  yang  sesuai  kriteria  yang  telah  di  tentukan  serta  maksud  dan tujuan  penelitian.  Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  desa  seren  selimbau,  camat lumar,  kepala  desa  seren  Selimbau,  sekrtaris  Desa  Seren  Selimbau,  Bendahara  Desa  Seren Selimbau, KAUR desa Kepala Urusan Pemerintahan, Pendamping Kecamatan dan Desa.
Teknik  Pengumpulan  Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif.
Teknik  Analisis  Data. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data,  redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ini tahap dalam analisis data:
Tahap 1 :
Dalam  tahap  ini  ketua  dan  anggota  sama-sama  melakukan  tahap  survey  awal  ke  lokasi  penelitian agar menemukan masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Tahap ini sangat penting diawal dalam menemukan  data  awal  penelitian  yang  mana  akan  digunakan  untuk    mendapatkan  masalah  yang terjadi.

## Tahap 2 :
Tahap ini ketua dan anggota memiliki tugas yang sama dalam merumuskan suatu masalah, dimana tahap  ini  ketua  dan  anggota  saling  mempelajari  data-data  yang  didapat  dilapangan,  tahap  ini  akan menghasilkan suatu rumusan masalah yang penting dalam penelitian ini.
Tahap 3 :
Tahap ini  ketua  berperan  penting  dalam mencari teori  yang terkait  dalam  penelitian  ini,  teori-teori yang penting dan relevan dalam penelitian ini.
Tahap 4 :
Tahapan  ini  bagian  dari  ketua  penelitian  karena  didalam  hal  ini  ketua  harus  mengetahui  landasan teori yang baik dan tepat bagi penelitian ini.
Tahap 5 :
Ketua  dan  anggota  penelitin  berperan  dalam  tahap  ini,  agar  mengetahui  situasi  dan  kondisi  yang nyata  dari  objek  yang  di teliti,  serta  melakukan  pengambilan  data  ke  pemerintah  desa  yang  terkait didalam penelitian ini.
Tahap 6 :
Tahapan  ini  ketua  dan  anggota  sama-sama  berdiskusi  dalam  menentukan  dan  merumuskan  hasil penelitian yang didapat baik secara teori dan secara observasi lapangan yang dilakukan oleh ketua peneliti dan anggota peneliti.
Tahap 7 :
Ketua dan anggota penelitian berperan dalam tahap ini, mengambil kesimpulan dan saran yang tepat bagi  penelitian  ini  dan  hasilnya  mampu  memberikan  dampak  yang  signifikasi  bagi  mayarakat  di daerah perbatasan.
Tahap 8 :
Ketua  dan  anggota  penelitian  berperan  mengambil  bagian  dalam  pelaksanaan  seminar  hasil  dan melakukan publikasi ilmiah.
Tahap 9 :
Hasil akhir penelitian akan diberikan kepada pihak terkait baik pemerintah desa maupun kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigirasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN
Pemerintah desa Seren Selimbau, kecamatan Lumar - Kabupaten Bengkayang dalam menggunakan dana  desa  diawali  dengan  tahapan  pembentukkan  tim  kerja  dan  pada tahap  perencanaan  dilakukan dengan  kegiatan  musrembang.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti  yang  ikut  serta  dalam  kegiatan musrembang bahwasanya kegiatan tersebut berjalan dengan baik  dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  yaitu  dalam  pelaksanaannya  pemerintah  desa  tidak  lupa  melibatkan  seluruh  elemen masyarakat  misalnya  seperti    tokoh  dan  lembaga  masyarakat.  Tujuan  diadakan  musrembang  desa adalah agar masyarakat desa dapat aktif menyusun rencana kegiatan dan menentukan kegiatan apa saja dalam pembangunan desa untuk dikerjakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Sehingga  rencana  kegiatan    yang  tertuang  dalam  daftar  usulan  rencana  kegiatan  (DURK)  yang dihasilkan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  MRS yang  menjabat  sebagai  KAUR  Pembangunan  Desa  Seren  Selimbau,  berikut  wawancaranya  : “ Pelaksanaan penyusunan program kerja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai pemerintah desa dan masyarakat ‘’ . Akan tetapi hal yang berbeda dikatakan oleh ibu  WDR  terkait  pelaksanaannya,  berikut  wawancaranya  :  “ Program  kerja  yang  disampaikan merupakan  program  dari  pemerintah  desa  yang  belum  berwujud  ditahun  sebelumnya  dan  akan dilaksanakan  di  tahun  ini,  beberapa  tokoh  masyarakat  yang  hadir  saat  ini  tidak  memberikan masukkan  program  pembangunan  desa  padahal  tokoh  masysarakat  tersebut  sebagai  perwakilan dari  masyarakat  desa”. Hal  ini  sangat  disayangkan  dimana  padahal  seterusnya  menjadi  ajang bertukar pikiran antara masyarakat desa dengan pemerintah desa untuk mencari solusi yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyentuh seluruh masyarakat desa.
Tahapan  selanjutnya  setelah  pemerintah  desa  mengajukan  proposal  ke  pemerintah  daerah untuk  disetujui  oleh  bupati  Bengkayang,  setelah  mendapatkan  persetujuan  maka  pencairan  dana desa dilaksanakan dalam II (dua tahapan) yakni tahap I, pada bulan maret sebesar 60 % dan tahap II pada  bulan  juni  sebesar  40  %.  Penyaluran  dari  rekening  kas  umum  daerah  kerekening  kas  desa dilakukan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  dana  diterima  di  rekening  kas  umum daerah. Total pendapatan desa seren selimbau sebesar Rp 1.330.234.200,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh  juta  empat  ratus  dua  ratus  rupiah).  Dengan  rincian  sebagai  berikut  dana  desa  yang  diterima oleh  desa  seren  selimbau  sebesar  adalah  Rp  839.884.000.  (delapan  ratus  tiga  puluh  sembilan  juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh desa Seren
Selimbau adalah Rp 10.871.700. (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh satu tujuh ributujuh ratus). Setiap pengelolaan dana untuk melaksanaakan kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK). Berikut tabel pelaksanaan program kerja desa seren selimbau.
Tabel 1.1 tabel pelaksanaan program kerja desa seren selimbau No Nama Kegiatan Jumlah I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp 414.648.100,- Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp 336.828.572,- Belanja Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Rp   47.167.528,- Belanja Pengelolaan Administrasi Kependudukan Rp     6.056.000,- Belanja Tata Praja Pemerintah, Perencanaan dan Pelaporan Rp   24.596.000,- II BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA Rp  914.691.600,- Sub  Bidang  Pendidikan  (Kegiatan PAUD) Rp   22.230.000,- Sub Bidang Kesehatan (Kegiatan Posyandu dan Poskesdes) Rp   24.084.000,- Sub  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang (Pembangunan Jembatan Beton) Rp  135.000.000,- Sub  Bidang  Kawasan  Permukiman (Rehap Jaringan Air Bersih Jelatok) Rp  123.000.000,- Sub  Bidang  Kawasan  Permukiman (Pansimas) Rp    35.000.000,- Sub  Bidang  Pembangunan  Prasarana Energi Alternatif Desa (PLTMH) Rp  575.377.600,- III BIDANG PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA Rp   71.353.420,- Kegiatan  Pembangunan  Poskamling Desa Rp     8.878.800,- Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban Rp   12.233.000,- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp   14.968.600,- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp     7.835.000,- Sub Bidang Kelembagaan Desa Rp    27.438.020,- IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Rp   26.293.140,- Sub Bidang Perikanan dan Kelautan Rp    7.115.000,- Sub  Bidang  Peningkatan  Kapasitas Aparatur Desa Rp    6.555.000,-
Sub  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  Rp    8.480.000,-
dan Perlindungan Anak Sub  Bidang  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah Rp    4.143.140,- IV BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK DESA Rp  4.438.680,-
Berdasarkan  tabel  1.1  maka  keseluruhan  pendapatan  desa  digabungkan  dan  digunakan  untuk menandai  berbagai  bidang  diantaranya  64  %  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa  digunakan  oleh pemerintah  desa  untuk  bidang  pelaksanaan  pemerintahaan  desa,  29%  anggaran  digunakan  oleh pemerintah desa untuk bidang penyelangaraan pemerintahan desa, 5 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan  oleh pemerintah desa  untuk bidang pembinaan pemerintah desa, serta sisanya 2 % dari  jumlah  anggaran  belanja  desa  digunakan  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan bidang penggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Berikut ini prosentase APBDes yang di sajikan dengan menggunakan diagram sebagai berikut :

## Diagram 1. 1. APBDes Desa Seren Selimbau
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  tertuang dalam APBDes melalui hasil musyawarah desa hanya fokus dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa,  terlihat  dari  begitu  banyak  pembangunan  fisik  desa  berupa  Pembangunan  Jembatan  Beton, Rehap  Jaringan  Air  Bersih  Jelatok,  Penasimas,  Pembangunan  Prasarana  Energi  Alternatif  Desa PLTMH  dan  penggulangan  bencana,  darurat  dan  mendesak  desa  (Seperti  :  Perbaikan  Jembatan Kayu yang rusak dan penimbunan batu kerikil jika ada jalan yang rusak total). Selain pembangunan fisik desa ada juga penggunaan dana untuk bidang penyelengaraan pemerintahan desa dalam hal ini termasuk Belanja Sasaran dan Prasarana Pemerintah Desa (Operasional perkantoran seperti belanja barang dan service, Belanja Modal berupa pengadaan laptop dan juga Printer, ATK) Belanja Siltap, Tunjangan  dan  Operasional  Pemerintah  Desa  (Operasional  Perangkat  Desa,  Operasional  PKK,
29% 64% 5% 2% 0%

## DIAGRAM PENGGUNAAN DANA DESA DESA SEREN SELIMBAU
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa
Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Bidang Penanggulanggan Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa
Operasional  LPM),  Belanja  Pengelolaan  Administrasi  Kependudukan,  Belanja  administrasi Pemerintah,  Perencanaan  dan  Pelaporan  (Penyelengaraan  musyawarah  desa,  penyelengaraan Perencanaan  dan  Penyusunan  RPJMDes,  RKPDes  dan  APBDes).  Dalam  bidang  pemberdayaan masyarakat  adapun  kegiatannya  berupa  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Desa,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan PAUD serta Kegiatan Posyandu dan Poskesdes. Dari hasil  penelitian  bisa  dilihat  bahwa  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  pada  pemberdayaan masyarakat  program  yang  ada  itu  masih  sangat  minim  dan  bukan  menjadi  tujuan  utama  dari pemerintah  desa.  Jika  melihat  dari  tujuan  penggunaan  dana  desa  masih  belum  bisa  dikatakan optimal.  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  bapak  AN  sebagai  ketua  LPMD  desa  Seren Selimbau. ‘’Penggunaan  dana  desa  kebanyakan  untuk  operasional  pemerintah  desa  dan  membeli alat-alat kantor saja, tidak ada dampak signifikan dalam meningkatkan penggunaan’’. Hal senada juga  dikatakan  oleh  bapak  YF  selaku  warga  masyarakat  desa  Seren  Selimbau  berikut  hasil wawancaranya : ‘’ Pemerintah desa Seren Selimbau banyak sekali mengeluarkan uang untuk biaya operasional  yang  saya  rasa  kurang  menunjang  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat .’’ Tetapi  sekretaris  desa  Seren  Selimbau  dalam  hasil  wawancara  berikut  ‘’ Pemerintah  desa  dalam melakukan belanja operasional tentu sudah sangat membutuhkan hal itu misalnya dalam pembelian laptop,  laptop  sangat  diperlukan  dalam  melenggarakan  pemerintah  misalnya  dalam  pembuatan surat-surat  dan  juga  pembelian  printer  sangat  dibutuhkan karena  selama  ini  masih  menggunakan mesin tik ’’.
Menurut  Bpk  MRS  dalam  hasil  wawncara  dengan  peneliti  beliau  menggatakan  bahwa ‘’ Walaupun untuk program pemberdayaan masyarakat masih kurang akan tetap hal ini masih lebih baik  dari  tahun  sebelumnya,  perlu  diketahui  bahwa  pada  tahun-tahun  sebelumnya  program mengenai  pemberdayaan  masyarakat  tidak  pernah  terusulkan  karena  desa  seren  selimbau menggunakan seluruh dana nya untuk pembanggunan infrastruktur desa saja dan hanya pada tahun ini program pada bidang pemberdayaan masyarakat dibuat.’’ Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan harus  dapat  terlaksana  dengan  baik  berikut  adalah  hasil  wawancara  dengan  ketua  tim  penggerak PKK desa seren selimbau ketika ditanyakan menggenai kegiatan posyandu apakah berjalan dengan baik atau tidak “Dalam setiap kegiatan posyandu selalu berjalan dengan baik, hal ini juga menjadi suatu keperdulian oleh pemerintah desa untuk kesehatan masyarakat” .Dari hasil wawancara dengan ibu  RH  adalah  sebagai  berikut. “Dalam  melaksanakan  program  posyandu  pemerintah  desa  seren selimbau  sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  bisa  mempermudah  kami  sebagai  ibu-ibu  kami tidak  perlu  pergi  jauh-jauh  ke  puskesmas  yang  berada  di  kecamatan  lumar  karena  posyandu  dan puskesmas sudah di katakan di balai desa” .
Selanjutnya  menurut  bapak  RK  selaku  staff  administrasi  desa  ketika  ditanya  apakah pemerintah desa benar-benar melaksanakan penggadaan barang berupa laptop dan printer, jawaban beliau  adalah  sebagai  berikut  “ Pemerintah  desa  pada  tahun  ini  benar-benar  telah  menggadakan pembelian berupa 2 unit laptop dan 1 printer. Laptop yang ada sekarang sudah saya gunakan untuk membantu  keperluan  desa  dan  sudah  tidak  lagi  menggunakan  mesin  tik  dalam  hal  ini  saya  yang bertanggungjawab terhadap laptop ini. Sedangkan untuk laptop satunya lagi digunakan oleh KAUR pemberdayaan  masyarakat  dan  printer  sudah  ada  dikantor  desa,  karena  printer  yang  lama  yang ada  dikantor  desa  ini  sudah  tidah  bisa  digunakan.’’ Jika  melihat  hasil  penelitian  diatas  meskipun pelaksanaan  kegiatan  yang  di  biayai  oleh  dana  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  masih ada sedikit kekurangan terkait optimalisasi dana desa dana yang tersedia 70% untuk pemberdayaan masyarakat masih belum digunakan dengan optimal, hal ini lah yang harus  menjadi perhatian bagi pemerintah  desa  dan juga  masyarakat  memang  pembanggunan infrastruktur  itu  penting  tetapi  juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat.
Dari hasil wawancara dengan kepala desa seren selimbau ketika ditanya usaha apa yang akan dilaksanakan  pemerintah  desa  seren  selimbau  dalam  mengoptimalkan  pemberdayaan  masyarakat jawaban beliau adalah sebagai berikut “Nah untuk kedepannya kami akan coba menggali lagi apa yang menjadi keingginan masyarakat, agar masyarakat juga ikut aktif dalam memberikan masukkan pembangguana  bagi  pemerintah  desa  sehingga  tercipta  pemerataan  Pembangunan yang  menyentuh seluruh  unsur  masyarakat.”Selanjutnya  di  tambahkan  juga  oleh  sekertaris  desa  Seren  Selimbau dalam  wawancara  sebagai  berikut.  “Untuk  kedepannya  pemerintah  akan  lebih  mengedepankan untuk pengadaan alat penunjang dalam pertanian seperti mesin perontok jagung dan mesin perontok padi, karena mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa adalah petani, dan juga pemerintah desa akan mengadakan pelatihan-pelatihan tim penggerak PKK”.

## PEMBAHASAN
Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang  kekuasaan  penyelenggaraan  keuangan  desa  wajib  menyampaikan  pertanggung jawabannya  kepada  bupati  dan  BPKAD  Bengkayang  melalui  camat.  Pemerintah  desa  didalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  harus  sesuai  prinsip  dasar  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yaitu  dapat  mengakui,mengukur  dan  dapat  menyajikan  secara  wajar  laporan keuangan.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pembuatan  SPJ  pemerintah  desa  sudah melaksanakan sesuai dengan format yang ada dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Dari hasil  wawancara  dengan  KAUR  Keuangan  adalah  sebagai  berikut:  “Dalam  penyusunan  SPJ pemerintah  selalu  menyusun  sesuai  dengan  format  yang  ada  dan  ketentuan  yang  berlaku”.  Hal serupa  juga  dikatakan  oleh  Bendahara  Desa  dalam  hasil  wawancara  sebagai  berikut:  “Dalam pembuatan SPJ selain mengikuti format yang ada tidak lupa juga melampirkan semua lampiran yang diperlukan”.  Dalam  pembuatan  laporan  Pertanggung  Jawaban  pemerintah  desa  Seren  Selimbau sudah  melaksanakan  sesuai  dengan  tahap  yang  berlaku  dan  dalam  pembuatannya  juga  selalu tepat waktu  dan  tidak  pernah  ada  keterlambatan  dalam  pelaporan  sehingga  LPJ  yang  dibuat  oleh  desa Seren  Selimbau  menjadi  contoh  bagi  desa-desa  yang  lain  di  Kecamatan  Lumar,  hal  ini  senada dengan  yang  di  katakan  oleh  sekertaris  desa  Seren  Selimbau  dalam  wawancara  sebagai  berikut: “Dalam pembuatan SPJ desa Seren Selimbau tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu, bahkan banyak dari desa yang lain melihat dan menjadikan  contoh dalam pembuatan SPJ mereka”. Selain membuat laporan pertanggung jawaban salah satu prinsip pengelolaan Dana Desa adalah harus ada evaluasi  kegiatan  dengan  masyarakat.  Hal  ini  mengidentifikasikan  bahwa  dalam  setiap  tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah desa tidak hanya melaksanakan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat dan daerah saja akan tetapi pemerintah  desa tidak tidak boleh melupakan masyarakat,  masyarakat  juga  membutuhkan  informasi  dan  ikut  dan  mengevaluasi  setiap  kegiatan pembangunan  yang  sudah  terlaksana  didesa.  Akan  tetapi  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pemerintah  desa  Seren  Selimbau  tidak  melaksanakan  evaluasi  bersama  dengan  masyarakat  hal  ini terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat  yang  ada  di  desa  Seren  Selimbau  : Wawancar  dengan  Ibu  SM  selaku  kepala  dusun  :  “Selama  ini  saya  tidak  pernah  diundangoleh pemerintah  desa  untuk  melaksanakan  rapat  evaluasi  sehingga  saya  tidak  pernah  tau  apakah  ada permasalahan  atau  tidak  dalam  penggunaan  dana  desa”.  Hal  senada  juga  dikatakan  oleh  Sdr.  AD selaku  ketua  karang  taruna  :  “Pemerintah  desa  hanya  melaksanakan  pertanggungjawaban  kepada pemerintah  daerah  dan  BPKAD  tetapi  kalau  kepada  masyarakat  tidak  pernah”.  Karena  kurangnya keterbukaan  informasi  seperti  ini  seringkali  membuat  masyarakat  bertanya-tanya  apakah  dalam pelaksanaannya pemerintah desa mengalami masalah atau tidak. Dan ketika ditanya apa usaha dari pBemerintah  dalam  mengatasi  hal  ini  berikut  jawaban  dari    Bendahara  desa  Seren  Selimbau  :
“Untuk  mengatasi  hal  ini  tentu  juga  harus  ada  kerjasama  dengan  masyarakat  desa  meskipun pemerintah  sudah  memberikan  informasi  mengenai  pelaksanaan  evaluasi  tetapi  jika  masyarakat tidak hadir akan percuma”.
Terkait  tentang  pengoptimalan  Dana  Desa  Di  Daerah  Perbatasan.  Dari  hasil  penelitian  dan pendapat  dari  berbagai  sumber  menunjukan  bahwa  dalam  tahapan  perencanaan  pemerintah  desa sudah melaksanakan dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanankan Musrembang  desa.  Walaupun  dalam  tahapannya  sudah  berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  hanya sekedar  untuk  memenuhi  ketentuan  belum  terlalu  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan kurang optimalnya hasil musrembang yang telah  dilaksanakan,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  masukan  dari  masyarakat  mengenai  program- program  yang  diinginkan  masyarakat  untuk  dapat  terlaksana,  dalam  pembuatan  program kebanyakan hanya usulan dari pemerintah desa padahal tujuan dari pelaksanaan musrembang adalah agar masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan prioritas kebutuhan agar setiap kegiatan yang ada benar-benar sesuai dengan harapan dari masyarakat.
Selanjutnya  dalam  tahapan  pelaksanaan  jika  melihat  dari  hasil  penelitian  yang  ada menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh  pemerintah  desa  bersama  dengan  masyarakat,  peningkatan  yang  ada  masih  kurang  signifikan hal  ini  terlihat  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat.  Program  kerja  di  bidang pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan  masih  sangat  sedikit  belum  mencakup  keseluruhan kebutuhan  masyarakat.  Terkait  dengan  pengoptimalan  Dana  Desa  dilihat  dari  segi  perencanaan menurut Kepla Desa Seren Selimbau ada berbagai usaha yang akan dilakukan yaitu dengan melihat hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat desa Seren Selimbau.
Pada  tahap  pertanggungjawaban  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  bahwa  dalam  tahapan penyusunan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format dan tahapan yang ada. Dalam  pembuatan  SPJ  pemerintah  desa  Seren  Selimbau  juga  tidak  pernah  terlambat  dalam memasukan laporan, sehingga SPJ yang dibuat oleh pemerintah desa Seren Selimbau bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain.
Meskipun pada tahapan pembuatan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik tetapi dalam  proses  evaluasi  kegiatan  pemerintah  tidak  mempertanggungjawabkan  didepan  masyarakat sehingga  masyarakat tidak  mengerti  apakah  pelaksanaan  kegiatan  sudah  berjalan  dengan  baik atau tidak.

## PENUTUP KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pendapat  berbagai  sumber  mengenai  Optimalisasi  Dana  Desa  di Daerah Perbatasan menunjukan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan dengan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Optimalisasi  Dana  Desa  di  Desa  Seren  Selimbau,  Kecamatan  Lumar  –  Kabupaten Bengkayang  dalam  proses  pengelolaan  Dana  Desa  sudah  melalui  tiga  tahapan  yakni perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada tahapan  perencanaan  dilihat  dari  musrembang  yang  dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  Dana Desa  masih  kurang  optimal  karena  pada  proses  musrembang  tingkat  keaktifan  tokoh masyarakat  yang  dalam  hal  ini  mewakili  masyarakat  desa  dalam  memberikan  masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan  pelaksanaan  berdasarkan  hasil  penelitian  kurang  optimal  walaupun  dalam penggunaan  dana  sudah  berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  masih  perlu  adanya  peningkatan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang. Berdasarkan
hasil penelitian pada tahap pertanggung jawaban masih belum optimal, meskipun pembuatan SPJ  sudah  berjalan  sesuai  dengan  format  yang  ada  akan  tetapi  pemerintah  desa  tidak melaksanakan  evaluasi  bersam  dengan  masyarakat  yaitu  dimana  dalam  tahanan  ini  belum sesuai sengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa yaitu perlu adanya transparansi kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor  penghambat  optimalisasi  dana  desa  di  daerah  perbatasan  diantaranyaa  yaitu keaktifat para toko masyarakat dalam memberikan masukan serta kurangnya informasi yang di sampaikan oleh pemerintah desa.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas maka sarannya sebagai berikut :
1. Sebagai  Pemerintah  Desa  Seren  Selimbau  dalam  proses  pengelolaan  Dana  Desa  lebih  di optimalkan lagi memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa Seren Selimbau.
2. Pada  tahap  pertanggungjawaban  kiranya diharapkan  pemerintah  desa  Seren  Selimbau  lebih terbuka  mengenai  evaluasi  kegiatan  agar  masyarakat  juga  mengetahui  hambatan  apa  saja yang  dialami  oleh  pemerintah  desa  karena  masyarakat  sebagai  salah  satu  pendamping  dan pengawas kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa.
3. Sebagai  toko  mmasyarakat  dan  masyarakat  juga  harus  dituntut  aktif  dalam  memberikan masukan  mengenai  prioritas  kebutuhan  karena  kegiatan  musrembang  desa.  Merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mencurahkan harapan mengenai kebutuhan apasaja yang  ingin  dilaksanakan,  agar  semua  kegiatan  tidak  hanya  terbatas  pada  usulan  dari peemerintah desa karena penggunaan dana desa tidak hanya untuk kegiatan fisik semata tapi juga mengembangkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas mmasyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Annivelorita  (2015),”Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  Meningkatkan Pembangunan  Desa  Liang  Butan  Krayan  Kabupaten  Nunukan”.eJournal  Administrasi Negara. Vol 3, No. 5:1712-1726
Fuji.(2015). Pengertian Pembangunan Fisik. http://www.trigonalmedia.com
/2015/07/pengertian-pembangunanfisik.html (diakses pada tanggal 9 Februari 2016).
Haryanto, Tri. 2007. Menuju Mayarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka Putih
Hernowo,  Basah.  2004.  Kajian  Pembangunan  Ekonomi  Desa  Untuk  Mengatasi  Kemiskinan.
Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
Hotniar  Siringoringo,  Pemograman  Linear:  Seri  Teknik  Riset  Operasi,  (Yogyakarta:  Graha
Ilmu,2005). h.4
Http://repository.usu.ac.id/bitstream /3/Chapter%20II.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016
Pukul 11.46.
Http://adesidiq.blogspot.co.id/2011/01/ptk-optimalisasi-penggu naan-vcd.html. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 11.13
Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta (1997, h. 753)
Http://digilib.unila.ac.id/315/10/BAB%20II.pdf.  Diakses  pada  tanggal  10  Juni  2016  Pukul
12.40.
Http://thesis.binus.ac.id/  doc/Bab2/2012-1-00531-MTIF%202.pdf.  Diakses  pada  tanggal  10
Juni 2016 Pukul 12.41.
John P.,Adrianus  Devaczy (2015),”Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di
Desa  Sidahari  Kecamatan  Jelai  Hulu  Kabupaten  Ketapang”.  Jurnal  S-1  Ilmu
Pemerintahan. Vol 4 (1)
Morrisan, 2014, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Kencana Premadia Group.
Mardikanto,  T.  2010.  Model-model  pemberdayaan  Masyarakat.  Cetakan  1.  Uns  Press.

## Surakarta
Putra, Chandra Kusuma; Pratiwi, Ratih Nur dan Suwondo (),”Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa(Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP).Vol.1, No. 6:1203-1212.
Sedarmayanti, Syarfudin. 2011. Metodologi Penelitian . Mandar Maju. Bandung.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.Alfabeta. Bandung.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND , Bandung : Alfabeta.
Surjadi, A. 1983. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Kotak Pos.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di
Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Gita Media Press, 2015) . h. 562
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014