## Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan

## Pornografi Melalui Internet

## Ghali Rizky Subagya
Ghali.rizky@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Crimes are currently various types and are followed by increasingly sophisticated times. The crime of pornography is currently developing into the realm of social media / internet. The perpetrators are getting smarter using deception to launch the action to the victims. This study is entitled Criminal Acts and Criminal Liability in the Making and Distribution of Pornographic and Photographed Videos Through Social Media / Internet. The problem to be conveyed by the author is how a pornography crime is qualified in legislation, and also how the form of an actor's responsibility if proven to do so is regulated in legislation. This study uses normative legal research using the statutory approach and conceptual approach. From the results of this study it is known that the liability of pornography offenders for the making and distribution of pornographic photographs and or videos is in accordance with the provisions of the Electronic Information Act and the Pornography Law. Keywords: Social Media/Internet; Pornoghraphy Offense; Criminal Sanctions; Responsibility.

## Abstrak
Tindak pidana saat ini berbagai macam jenisnya dan diikuti dengan perkembangan jaman yang semakin canggih. Tindak pidana pornografi saat ini berkembang ke ranah sosial media/ internet. Para pelaku semakin pintar menggunakan tipu muslihat untuk melancarkan aksinya kepada para korban. Dan dampak dari tindakan pelaku inisangat meresahkan berbagai orang khususnya yang kebanyakan korbannya wanita.  Penelitian ini berjudul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana  Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan
Pornografi Melalui Sosial Media/Internet. Adapun permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bagaimana suatu tindakan pidana  pornografi  itu  dikualifikasikan  dalamperundang-undangan, dan juga bagaimana bentuk suatu pertanggungjawaban pelaku apabila terbukti melakukannya diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini menggunkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian ini diketahui  bahwa  pertanggung  jawaban  dari  pelaku  delik  pornografi atas pembuatan dan penyebaran foto dan atau video yang bermuatan pornografi  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Informasi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.
Kata Kunci : Sosial Media/Internet; Delik Pornografi; Sanksi Pidana; Pertanggungjawaban .

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 899-916
How to cite:
Ghali Rizky Subagya
‘Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35780
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 900 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...

## Pendahuluan
Di era saat ini  perkembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan wujud suatu inovasi dari hasil dan pola pikir akal manusia. Perubahan yang dilakukan oleh manusia dilakukan secara berlanjut dengan tujuan menjadikan manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi satu sama lainnya. Sehingga perkembangan tersebut salah  satunya sebagi contoh mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dalam era saat ini banyak mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dalam kaitannya teknologi informasi dan komunikasi tersebut perkembangan yang mencolok dalam hal alat teknologi contohnya adalah kamera, handphone, komputer  dan  alat-alat  lain  seragam  yang  berhubungan  dengan  teknologi informasi dan komunikasi.
Sehingga dari alat-alat yang disebutkan diatas tersebut menjadi bukti bahwa teknologi  kini  bukan  lagi  menjadi  kebutuhan  tersier,  melainkan  sudah  menjadi kebutuhan sekunder dari masyarakat global era saat ini, itu semua tidak lepas dari aktifitas manusia saat ini. Sehigga perpaduan teknologi komunikasi dan komputer telah melahirkan jejaring baru yaitu internet yang saat ini menjadi patokan utama dalam hal teknologi dan komunikasi.
Internet  merupakan  jaringan  dari  sistem-sistem  komputer  lokal  yang tersambung  ke  sistem  regional  nasional  dan  internasional.  Semuanya dihubungkan  dengan  beraneka  ragam  sambungan,  seperti  kabel  serat  optik, kawat  tembaga  pasangan  berpilin,  transmisi  gelombang  mikro,  ataumedia komunikasi  lain.  Setiap  komputer  di  jaringan  berkomunikasi  dengan  yang lain  dengan  konvensi  bahasa  mesin  yang  dikenal  sebagai  protokol  internet, atau IP. Sejarah perkembangan internet tidak dapat dipisahkan dari terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat seusai Perang Dunia II. Perang dingin tersebut berimplikasi dengan semakin giatnya kedua negara mengembangkan  teknologi,  dan  Amerika  ikut  kemudian  mengembangkan teknologinya dengan peruntukan militer. Dalam hal ini, dibentuklah Advanced Research Project Agency ( ARPA ). Tugas pertama yang diemban oleh ARPA
adalah mengamankan dan melindungi data-data dan sisitem komunikasi yang telah dibangun dan tidak dapat dihancurkan. 1
Internet  telah  membuka  hal-hal  baru  dalam  kehidupan  manusia.  Internet menjadikan hal-hal lama menjadi terupgrade atau berkembang menjadi hal yang sifatnya lebih mudah dan praktis. Sebuah ruang, tempat atau bahkan dunia informasi dan komunikasi yang dapat menembuat batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu diseluruh dunia. Dengan seiring berjalannya waktu kebutuhan akan internet membuat manusia menjadi semakin apatis akan bersosialisasi dengan sesamanya, internet menjadi kebutuhan yang menjadi primer dalam masyarakat di era modern saat ini. Kemudahan dan kecanggihan menjadi tuntutan publik yang saat ini semakin luas dan tidak memandang usia.
Teknologi  saat  ini  ibarat  pedang  bermata  dua,karena  selain  memberikan efek postif bagi kemajuan dan peradaban manusia, teknologi juga membawa efek negatif. Perkembangan penggunaan teknologi dan media internet saat ini haruslah sangat pintar, saat ini seseorang  segala halnya dapat dimudahkan dengan teknologi canggih dan jaringan internet yang memadai. Hal lain yang harus diperhatikan selain internet, faktor penunjang lain diera ini yang memudahkan seseorang adalah kecanggihan berteknologi. Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime. 2
Berdasarkan fakta tersebut maka tidak dapat terbantahkan lagi bahwa tindak pidana dalam bentuk pornografi melalui media internet kerap terjadi di Indonesia.
1 Agus Raharjo, Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Prencegahan Kejahatan Berteknologi (Citra Aditya 2006).[50].
2 ibid. [9].

## 902 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
Adapun  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  yaitu  sejumlah  orang  Indonesia melakukan web-hosting gambar gambar porno dari beberapa perusahaan webhosting Amerika Serikat dan Menyebarkan di internet.Berdasarkan hasil penelitian Widodo, motivasi  pelaku  di  Indonesia  adalah  mencoba  kemampuan  dan  keterampilan  diri sendiri dalam mengoperasikan peralatan teknologi informasi, menguji kemampuan pihak  lain  yang  mengelola  dan  mengamankan  situs,  bersenang-senang,  ingin dianggap pahlawan, memperkenalkan atau mempopulerkan kelompok, memperoleh uang, balas dendam, motif politik, pelampiasan kekecewaan serta persaingan usaha. Dalam satu bentuk kejahatan mungkin didorong oleh lebih dari satu motivasi. Antara satu bentuk kejahatan dengan kejahatan lainnya mempunyai motivasi yang berbeda.
Terdapat beberapa kasus Yang melartarbelakangi masalah ini, salah satunya mengkaitkan dengan kasus akun twitter @nyolongfoto. Dalam akun tersebut memposting atu mengunggah banyak foto dan video perempuan yang diambil tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan orang yang sudah menjadi subjek atas pelanggaran hak  privasi  tersebut.  Kaitannya  pelanggaran  tersebut  bisa  dikategorikkan  dalam melanggar kesusilaan. Dalam akun @nyolongfoto tersebut  privasi seseorang perempuan sudah dikesampingkkan bahkan bisa juga dihilangkan dikarenakan adanya  sekelompok  orang  telah  melakukan  pengambilan  foto-foto  tanpa  izin yang ada dalam foto itu adalah bagian-bagian dari tubuh perempuan yang sensitif, setelah mendapatkan foto tersebut yang diambilnya diruang publik kemudia pelaku mengunggahnya ke media sosial yang penulis dapat simpulkan dari tujuan pelaku adalah hanya untuk memuaskan fantasi sekelompok orang yang terlibat yang mungkin didominasi oleh kaum laki-laki.
Foto yang diambil tersebut secara sengaja dan diam-diam tanpa mengetahui perempuan  yang menjadi subjeknya. Yang lebih meresahkan lagi adalah dalam foto-foto yang di unggah ke media sosial tersebut tidak mensensor sama sekali dari wajah korban yang telah dirugikan sehingga identitas korban dapat diketahui oleh khalayak luas yang menjadi followers/pengikut dari akun twitter @nyolongfoto. Hal ini sangat merugikan korban dikarenakan hak privasi dari korban tersebut telah disebarluaskan  oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Kegiatan yang dilakukan pelaku tersebut sangat meresahkan dari para korban khususnya perempuan. Hal ini bisa juga mengganggu psikologi perempuan saat beraktivitas diluar rumah tentunya di ruang publik manapun apabila pelaku dan akun-akun  seperti  @nyolongfoto  terus  dibiarkan.  Harus  ada  penangan  hukum yang serius terhadap perilaku seperti ini. Menurut penulis selain perempuan salah satu korban yang bisa dikaitkan dengan kasus seperti ini adalah para fotografer, khususnya para penggiat fotografi jalanan. Yang konsep utama dari dari penggiat fotografi  tersebut  adalah  mengambil  sebuah  karya  foto  di  ranah  publik  sebagai contoh di jalanan, di mall, dan ruang publik lainnya. Dan bahkan pengambilan foto tersebut  bisa  juga  dilakukan  secara  diam-diam  untuk  pengambilan  fotonya  dan yang didominasi sebagai subjek dari foto tersebut adalah manusia/seseorang. Tetapi tujuan fotografer dan pelaku/pemilik akun @nyolongfoto adalah dalam penggiat fotografi jalanan tersebut bukan hanya foto yang diambil secara diam-diam saja tetapi dalam foto tersebut terdapat sebuah nilai keindahan dan estetika agar karya yang dihasilakan bagus dan indah.
Penggiat fotografi jalanan tersebut mempunyai satu hal yang harus dilakukan atas karya yang mereka hasilkan yaitu pertanggungjawaban atas karya tersebut yang apabila dalam pengambilan foto tersebut menuai permaslahan ketika pera fotografer tersebut mengunggahnya ke ranah media sosial. Apabila orang yang berada dalam subjek foto sang fotografer melihat dan merasa enggan adanya mereka  dalam  foto  tersebut,  para  fotografer  baik  secara  sadar  akan  menghapus foto yang sudah di publikasikan terebut. Jadi secara tidak langsung pemilik akun @nyolongfoto tersebut meresahkan para penggiat fotografi jalanan atas apa yang mereka lakukan selama ini. Para penggiat fotografi jalanan di Indonesia saat ini dalam masa berkembangnya dan ingin diakui di masyarakat dan bahkan ada yang ingin menjadikan sebagai keseriusan untuk menjadikan sebuah lahan pekerjaan.
Dalam menanggulangi kejahatan tersebut, Indonesia telah pula mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, didalam kedua undang-undang tersebut

## 904 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak  pidana  pornografi  baik  korbannya  adalah  anak  maupun  orang  dewasa melalui media internet. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya lenyap begitu saja. Menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak  yang  menjadi  korban  pornografi  online  sebesar  28%,  pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%10. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka anak korban kejahatan online itu bertumbuh pesat seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di Tanah Air.
Di  Surabaya  terdapat  kasus  pembuatan  konten  yang  memuat  pornografi dengan dalih memperdayai korban bahwa pada saat itu pelaku memperkenalkan diri  sebagai  seorang  dokter  Obgyn.  Memeperkenalkan  diri  melalui  media  sosial kemudian  berteman  melalui  jejaring  facebook.  Korban  menanyakan  keluhan terhadap organ intim kewanitaan korban. dengan meyamar menjadi orang lain di akun tersebut kemudian pelaku menginstruksikan korban untuk mengambil foto telanjang seluruh tubuh tanpa busana dan juga foto setelah mengeluarkan cairan dari kemaluan para korban. Kemudian sang pelaku menginstruksikan untuk foto tersebut dikirim ke facebook pelaku selang beberapa lama sang pelaku membuat akun baru lagi dengan nama yang berebeda dan kemudian menyebarkan foto-foto tersebut tanpa sepengetahuan korban.
Terdapat juga di jawa tengah kasus mengenai melanggar kesusilaan berlatar belakang hubungan kekasih kemudian membuat foto dan video yang memuat unsur pornografi, kemudian setelah berpisah dan salah satu pihak merasa sakit hati kemudian pihak tersebut mengunggahnya ke jejaring sosial yang tidak melihat dampak selanjutnya bagi dirinya dan korban.
Banyak cara yang dilakukan seseorang saat ini menyalahgunakan dan media
komunikasi dan informasi saat ini untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang  lain,  diatas  adalah  sedikit  contoh  kasus  mengenai  penyalahgunaan  media komunikasi dan informasi yang konteksnya bermuatan pornografi. yang seharusnya pengambilan dampak positif dari media komunikasi sangat banyak, namun pada kenyataanya ada sekelompok orang yang tidak menemukan dampak positif tersebut sehingga mereka memanfaatkan kenegatifan dari media komunikasi yang akhirnya dari kelakuan sekelomok orang tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan. Kasus-kasus diatas menurut penulis yang menjadi sebuah dampak yang kecil yang akan mengakibatkan suatu kejahatan yang besar dan cukup serius dari pembuatan foto dan video yang mengarah pada ketelanjangan akan menuai efek domino yang memunculkan  berbagai  kejahatan  lainnya  seperti  penipuan,  penculikan,  bahkan hingga pemerkosaan dan pelecehan seksual yang bisa terjadi kepada siapa saja hingga anak dibawah umur.

## Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Menjadi Delik Pornografi
Masalah pornografi masih sering dipandang sebelah mata bagi sebagian orang sebagai masalah yang masih dianggap biasa saja yang masih sedikit perhatiannya. Padahal masalah-masalah yang hampir sering sekali terjadi dimana saja ini dapat mengakibatkan hal-hal yang menjadikan pelecehan sesksual terhadap seseorang. Dan juga para korban dari pelecehan seksual ini sering terjadi bagi kaum-kaum minoritas salah satu contohnya adalah yang menjadi korban atas tindakan pelecehan tersebut adalah perempuan atau wanita. Dan pelaku yang masih mendominasi dalam tindakan seperti ini adalah kebanyakan kaum laki-laki. Orang sering menulis, dan selalu menyalahkan bahwa tidak adanya suatu pelecehan seksual apabila perempuan atau wanita menjadikan pribadi yang selalu sopan, tidak memakai pakaian yang minim dan lain sebagainya yang semua tuduhan atas tindakan pelecehan seksual selalu  yang  menjadi  penyebab  utamanya  adalah  seorang  perempuan.  Komnas HAM  perempuan  mencatat  bahwa  terdapat  348.446  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  per  tahun  2017. Yang  salah  satu  menjadi  perhatian  serius  dari  hasil catatan komnasham perempuan adalah persoalan kekerasan terhadap perempuan di

## 906 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
dunia maya. Yang salah satu dari kekerasan terhadapa dunia maya adalah mengenai eksploitasi tubuh perempuan. 3
Masyarakat Indonesia sendiri, terdiri dari berbagai banyak macam jenisnya. Maka  dari  itu  suatu  aturan  yang  menyangkut  mengenai  pornografi  juga  dilihat dari berbagai sudut pandang yang harus diperhatikan. Penulis akan menguraikan bagaimana aturan mengenai pornografi dan unsur-unsur yang harus diperhatikan didalamnya.  Sudut  pandang  pertama  mengenai  aturan  pornografi  dalam  hukum pidana, hukum pidana itu sesuai dengan zamannya, terdapat penyesuaian hukum pada umumnya dengan kebutuhan masyarakat.
Hukum pidana merupakan cermin dari peradaban, apabila keadaan,ideologi, kepentingan  berubah  bagi  suatu  bangsa,  maka  berubah  pula  hukum  pidana  itu. demikian pula bagaimana pornografi juga dipandang dari segi hukum pidana, akan berubah pula jika sesuai dengan zamannya. Kita sekarang hidup diabawah naungan ideologi  pancasila  dan  dengan  demikian,  penafsiran  hukum  yang  dahulu  yang berkiblat pada yurisprudensi Belanda (Barat) seharusnya juga bergeser pula pada penafsiran yang berpangkal pada ideologi pancasila. Oleh karena itu pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri. Maka ia terikat kepada hukum adat yang tumbuh dukalangan rakyat sendiri. Dengan demikian penafsiran tentang apa yang porno melanggar kesusilaan, hendaknya dilihat pula dari segi (hukum) adat. 4
Teknologi internet telah membawa materi pornografi yang dulu hanya bisa diakses melalui buku maupun video ke dalam dunia cyber yang luas. Semua orang, tanpa melihat usia, bisa mengakses materi pornografi dari rumahnya asalkan ada komputer atau handphone dan akses internet. Bayangkan, cukup dengan mengetikkan kata kunci sex, porn, atau nudes pada mesin pencari, maka akan ditampilkan ribuan situs yang bisa dikunjungi dengan mudah. Banyaknya situs pornografi lokal dan internasional  yang  ada  di  internet  telah  membuat  banyak  pihak,  terutama  orang tua, khawatir dengan perkembangan anak-anak yang merupakan generasi penerus
3 Komnas  Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme ’ (Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018).[2].
4 ibid .[20].
bangsa. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah hati di Jakarta tahun 2005, terungkap bahwa 80 persen anak berusia 9-12 tahun pernah mengakses materi pornografi (Chiedyraz, 2006). Selain lewat film (VCD/DVD), anak-anak  ini  juga  pernah  mengakses  situs  pornografi.  Padahal  internet  juga memiliki berbagai manfaat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan.
Pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merusak kesusilaan sehingga  tindak  pidana  pornografi  semakin  berkembang  perbuatannya  diiringi dengan berbagi faktor yang menunjang. Salah satunya tekonologi.
Modus operandi bisa disamakan dengan suatu perbuatan jahat yang dilakukan pelaku bagaimana teknik-teknik cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tidak kejahatan. Pengertian mengenai modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatn jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.
Modus operandi dalam tindakan pidana pornografi banyak macamnya, salah satunya yang berkaitan mengenai pembuatan dan penyebaran foto tanpa izin yang dilakukan diruang publik yang foto dimana tersebut memuat unsur pornografi atau bisa jadi sebuah memuat suatu unsur pelecehan bagi korban yang menjadi subjek tersebut.
Modus operandi yang dilakukan oleh sang pelaku antara lain:
1.  Menggunakan Handphone atau kamera
Para pelaku menggunakan banyak cara untuk menjalankan tindakannya, selah satu faktor yang digunakan dengan peralatan yang menunjang. Dalam kasus ini pelaku biasanya menggunakan handphone yang mempunyai fitur kamera. Di era ini pasti setiap orang sudah mempunyai barang tersebut yang bisa dibawa kemanapun dan digunakan kapanpun. Pelaku menggunakan handphone karena atau kamera kecil semacam action camera yang saat ini sudah banyak dipasaran karena barang tersebut kecil dan mudah untuk disembunyikan, objek merasa tidak mengerti akan keberadaan barang tersebut dan pelaku dapat leluasa membuat gambar seperti apa yang mereka inginkan.

## Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
2.  Menggunakan Wanita sebagai korban
Rata-rata pelaku yang terlibat kebanyakan laki-laki. Yang kemudian kebanyak menjadi  korban  dari  kejahatan  adalah  para  wanita/perempuan.  Laki-laki biasanya selalu mendominasi, bermain kata-kata untuk membujuk rayu sang korban.
3. Social Media
Kemudian apabila pelaku sudah mendapatkan bahannya, kemudian pelaku akan mengunggahnya ke media social dengan akun anonim yang isi kontennya rata-rata sama menampilkan bagian-bagian sensitif dari seorang wanita yang disandingkan. Kemudian apabila di media social tersebut banyak respone dari  banyak  orang,  si  pelaku  biasanya  akan  membuat  tarif  atas  beberapa foto tersebut dan di jadikan komersil atas perbuatan tersebut. Ada juga yang menjadikan  sebuah  wadah  dalam  membagikan    konten-konten  seperti  itu di ranah media social yang lebih private sehingga apabila seseorang ingin melihat  foto-foto  tersebut  seseorang  harus  memasuki  ranah  yang  private tersebut dengan membayar setelah itu ada admin yang memasukkan ke grup tersebut dan menjadikan group tersebut tempat berbagi konten-konten yang serupa.

## Undang-Undang  Yang Dapat diterapkan
Terdapat  beberapa  aturan  yang  dapat  diterapkan  kedalam  kasus-kasus yang  berhubungan  dengan  tindakan  pornografi.  dari  yang  perundang-undangan yang  sifatnya  umum  sampai  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus mengenai pornografi.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana  pornografi    dalam  KUHP  diatur  dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) Dalam KUHP tidak tercantum secara khusus penyebutan kata “Pornografi” tetapi kata tersebut digantikan atau disamakan dengan “Kejahatan Kesusilaan”.
Dalam kedua pasal ini mempunyai perbedaan pengaturannya dalam pasal 282  KUHP  lebih  mengatur  mengenai  penyebaran  pornografinya,  penyebarannya dalam  negeri  maupun  keluar  negeri  ataupun  mendapatkan  bahan  pornografi tersebut  eksport  dari  luar  negeri.  Sementara  dalam  pasal  283  KUHP  mengatur secara khusus untuk melindungi anak di bawah umur dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menawarkan, memberikan, secara terus-menerus maupun secara sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Meskipun begitu dalam kedua pasal ini mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan ini tidak dijelaskan dengan spesifik apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Maka dari itu untuk menerapkan apa yang ada dalam pasal- pasal tersebut harus disertai atau ditinjau juga dengan pendapat para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan.
Jika  apabila  tindak  pidana  pornografi  yangdilakukan  oleh  pelaku  melalui media sosial ataupun internet adapun aturan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:
Pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pornografi melalui media internet yang dapat mengakibatkan trauma bagi korban ini telah mengeluarkan  suatu  kebijakan  hukum  pidana  dalam  bentuk  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Di  dalam kedua  Undang-Undang  tersebut  mengatur  tentang  perbuatan  pidana  serta  sanksi pidananyayang terdapat dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal  27  ayat  1  UndangUndang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Itu  artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap Pornografi melalui media internet yaitu: 5
1. Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi Dalam Pasal 4 UU pornografi No.44
5 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Sinar Grafika 2016).[119].

## 910 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan  atau  menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang b. Kekerasan seksual c. Masturbasi atau onani
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
e. Alat kelamin atau
f. Pornografi anak
Sanski  pidananyanya  di  atur  dalam  Pasal  29  yaitu  itu:  “Setiap  orang  yang memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
2. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/ata umentransmisikan dan/ata umembuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memilikimuatan  yang melanggarkesusilaan”.
Sanksi  pidana  yang  akan  dikenakan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).Selain itu hukumannya dapat juga ditambah sebagaimana diatur dalam Pasal 52ayat(1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasiseksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga daripidana pokok. 6
6 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Media Nusa Creative 2011).[10].

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Foto Dan Video Yang Memuat Isi Pornografi
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu tindak pidana. Apakah orang yang melaukukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan,ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus no facit reum nisi mens sir rea). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang di Indonesia berlaku. 7
Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. 8
Menurut  Simons  kesalahan  adalah  adanya  keadaaan  psychis  yang  tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. 9
Meskipun secara teori antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus dibarengi penerapannya. Tetapi dalam praktek hukum di masyarakat kesalahan dan pertanggungjawaban  pidana,  masih  meyisahkan  berbagai  persoalan  dalam  hukum pidana. Dalam praktek di peradilan Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.
Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal
7 Moelijatno, Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta1993).[153].
8 ibid .[157].
9 ibid .[158].

## 912 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.
Menurut  Chairul  Huda  bahwa  dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 10

## Sanksi Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi
Pelaku  adalah  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan yang diisyaratkan  oleh  undang-undang  telah  menimbulkan  suatu  akibat  yang  tidak dikehendaki  oleh  undang-undang,  baik  itu  merupakan  unsur-unsur  subjektif maupun  unsur-unsur  objektif,  tanpa  memandang  apakah  keputusan  untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan  oleh  pihak ketiga. 11
Mengenai  unsur  “setiap  orang”  berpendapat  bahwa  perlu  diuraikan  siapa orangnya,  beberapa  orang  dan  apakah  termasuk  organisasi? Yang  dalam  hal  ini adalah organisasi aliran keyakinan. Jadi, identitas “setiap orang” harus jelas, karena kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Maka dari itu kata “setiap orang” harus dianggap sebagai unsur.
10 Chairul Huda , Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana 2006).[68].
11 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1984).[37].
Pelaku menurut UU ITE, orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah  orang  perseorangan,  baik  warga  negara  Indonesia,  warga  negara  asing, maupun badan hukum. Apabila dalam hal pelaku perseorangan melakukan tindak pidana terdiri dari beberapa orang maka pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dapat diterapkan.
Menurut Undang-Undang ITE, terkait dengan tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi yang dilakukan melalui media elektronik  sanksi  pidananya  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (1)  Jo  Pasal  45  ayat  1 Undang-Undang ITE, dapat dikenai penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).
Aturan mengenai tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi menurut Undang-Undang pornografi tercantum dalam pasal 29 UU pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000.

## Kesimpulan
Berdasar seluruh paparan analisis sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini  sebagai berikut; Mengenai pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media  internet  menurut  hukum  pidana  di  Indonesia  lebih  khusus  diatur  oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4)  dipidana  dengan  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah),  adapun Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar  kesusilaan.  Namun,  dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) apabila menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka akan dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana

## 914 Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
pokok  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  52  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Pertanggungjawaban yang tepat bagi pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan menghubungkan Pasal 45 dengan Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sanksi pidana yang harus ditanggung pelaku adalah harus diperberat sebanyak 1/3 dari masa hukuman pokoknya apabila dalam kasus tersebut terdapat korban anak, tercantum dalam Pasal 45 UndangUndang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sebab  anak  adalah  generasi  penerus  yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, perannya dalam memajukan bangsa dikemudian hari sangatlah strategis, maka dari itu  perkembangan  fisik,  mental  dan  rohaninya  yang  harus  dilindungi,  sehingga sudah sepatutnya segala 18 kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban maka hukuman yang tepat bagi si pelaku adalah harus diperberat agar memberikan efek jera kepada si pelaku.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Ra harjo, Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Prencegahan Kejahatan Berteknologi (Citra Aditya 2006).
Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Sinar Grafika 2016).
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Media Nusa Creative 2011).
Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1984).
Chairul Huda, Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana 2006).
Komnas Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme ’ (Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018).
Moelijatno , Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1993).

## Perundang-undangan
Unda ng-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2008,  Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara  Republik  Indonesia  Nomor  251  Tahun  2016,  Tambahan  Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang  Nomor  Nomor  44 Tahun  2008 Tentang  Pornografi  (  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

## Ghali Rizky: Tindak Pidana dan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--