## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 10, No.1.

## Analisis Pembaruan Hukum Zakat Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Ichwan Ahnaz Alamudi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ichwanahnazalamudi19@gmail.com
Ahmadi Hasan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ahmadihasan806@gmail.com

## Abstract
Keywords:
Reform; policy; legislation; Zakat.
In the management of zakat is necessary for a clear legal umbrella in the form of regulations on zakat which is the foundation in the management of zakat.  Along  with  the  times,  the  existing  regulations  are  sometimes considered no longer accommodate the issue of zakat management in the field,  therefore  the  latest  regulations  on  zakat  management  are  needed. This  study  aims  to  try  to  discuss  various  legal  updates  regarding  zakat, especially in zakat law. This study uses a juridical-normative approach, which is an approach based on legislation, theories, and concepts related to legal coverage of regulations in the field of zakat. The results showed that there  are  various  regulations  on  zakat,  ranging  from  ministerial regulations, presidential regulations, government regulations to laws.
Abstrak
Kata Kunci : Pembaruan;  Kebijakan;
Undang-Undang;  Zakat
Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang dianggap tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat  di  lapangan,  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  peraturan-peraturan terbaru  tentang  pengelolaan  zakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mencoba  membahas  mengenai  berbagai  pembaruan  hukum  mengenai zakat  khususnya  dalam  undang-undang  zakat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif,  yaitu  pendekatan  yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep- konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi pada  bidang  zakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat berbagai  peraturan  tentang  zakat,  mulai  dari  Peraturan  Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang.
Pendahuluan
Dewasa ini, zakat dalam pengelolaannya di  Indonesia  belum  mendapatkan  suatu hasil  yang  begitu  maksimal.  Sehingga munculnya  sebuah  lembaga-lembaga  zakat yang sifatnya dikelola oleh swasta dan pada akhirnya  menyebabkan  pengelolaan  zakat saat  ini  tidak  berjalan  secara  efektif  serta mengalami  tumpang  tindih  antar  lembaga satu dengan lembaga yang lain.
Dasar  hukum  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelolan  Zakat tidak terasa telah menginjak usia yang tidak muda lagi yaitu sudah lebih satu dasawarsa pada  2022  ini.  Sebelum  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat,  dasar  hukum  sebagai legal  standingnya  adalah  Undang-Undang Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolan Zakat.  Produk  hukum  ini  dalam  aspek normatif  tentu  sudah  menjamin  kepastian hukum    serta  memperkuat  eksistensi  di bidang zakat oleh negara.
Berdasarkan  regulasi  yang  baru,  maka secara fundamental perubahan yang terjadi terkait  dengan  Undang-Undang  Zakat antara  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011  tentang  Pengelolan  Zakat  sebenarnya ada  suatu  sentralisasi  yang  diupayakan pemerintah untuk memposisikan BAZNAS di  atas  LAZ,  karena  kedua  lembaga  itu sebelumnya mempunyai posisi yang sejajar.
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Erie Sudewo dalam Standarisasi  Pengelolaan  Ziswaf  Empat Negara (Malaysia-Singapura-Brunei- Indonesia)  mengatakan  bahwa jika 90  juta orang  penduduk  muslim  tergolong  kaya dari  180  juta  yang  ada,  potensi  zakat  umat Islam  adalah  antara  Rp  7  Triliun  –  Rp  19 Triliun (Purwakanta, 2008).
Dalam hal pengelolaan zakat juga sangat diperlukan  adanya  suatu  payung  hukum yang  jelas  berupa  peraturan  tentang  zakat yang  menjadi  landasan  dalam  pengelolaan zakat  (Nopiardo,  2019).  Dengan  adanya peraturan  mengenai  pengelolaan  zakat itulah masyarakat muslim bisa
mendapatkan informasi
seputar pelaksanaan  salah  satu  rukun  Islam  yakni menunaikan zakat. Di samping itu beragam manfaat  zakat  lainnya  akan  terwujud  bila terdapat  dasar  hukum  yang  mengatur pengelolaan  zakat  seperti  pengaturan
terhadap  kegiatan  amil  zakat  mulai  dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.
Pada  dasarnya  peraturan  tentang  zakat memuat  sejumlah  ketentuan,  sanksi, larangan,  dan  sebagainya  seputar  kegiatan pengelolaan  zakat  sehingga  diharapkan dapat  menghindarkan  praktik  pengelolaan ilegal  dan  penyimpangan  lainnya.  Muara dari  pembentukan  peraturan  tersebut adalah terbentuknya suatu sistem pengelolaan  zakat  yang  profesional  dan amanah  dalam  menyalurkan  dana  zakat kepada mustahik.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, peraturan  yang  ada  terkadang  dianggap tidak  lagi  mengakomodir  persoalan pengelolaan  zakat  di  lapangan.  Payung hukum  tentang  zakat  di  Indonesia  sudah banyak  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan DPR,  baik  dalam  bentuk  undang-undang atau  yang  tingkatannya  lebih  rendah. Namun  dianggap  masih  kurang  maksimal dalam  menyalurkan  zakat-zakat  kepada mereka  yang  amat  berhak  menerimanya (Aziz, 2014).
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  peraturan- peraturan  terbaru  tentang  pengelolaan zakat. Dengan demikian akademisi maupun praktisi zakat diharapkan selalu melakukan kajian-kajian  sebagai  pertimbangan  bagi Pemerintah  dalam  menyusun  peraturan tentang  zakat.  Dan  kajian  ini  membahas mengenai  berbagai  pembaruan  hukum mengenai  zakat khususnya  dalam  undang- undang zakat.
Metode
Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses  dalam  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum  untuk  menjawab  suatu  isu  hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016: 35). Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis- normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan,  teori-teori,  dan  konsep-konsep berhubungan  dengan  cakupan  hukum mengenai  regulasi-regulasi  pada  bidang zakat.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah data  kepustakaan,  sedangkan  jenis  data yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder.
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan terhadap bahan-bahan  hukum  atau  referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Studi  kepustakaan  dilakukan  terhadap bahan-  bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  permasalahan  penelitian  yaitu tentang pembaruan hukum dalam Undang- Undang zakat.
Terkait  dengan  Teknik  mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder, kemudian dilakukan dengan cara tersusun  sistematis  diantaranya,  yaitu: melihat  hierarki  peraturan  perundang- undangan,  melihat  kebijakan  secara normatif  atas  keberlakuan  undang- undangnya,  pendekatan  juga  dilakukan dengan  menelusuri  sejarah  kebijakan tersebut, dan peraturan perundangan yang dikumpulkan  sesuai  dengan  penelitian penulis (Diantha, 2017: 149-150).
Kemudian,  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui  riset kepustakaan  selanjutnya  diolah  dan dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif, melalui  proses  hasil  seleksi  atas penelusuran-penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terkait problematika
persoalan  penelitian,  dengan  penafsiran- penafsiran  hukum  sesuai  kebutuhan  oleh peneliti.
Hasil dan Pembahasan
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang musim yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat).
Sejak  awal  mula  masuknya  Islam  ke Indonesia,  zakat  telah  menjadi  salah  satu sumber  dana  yang  penting  bagi perkembangan agama Islam, hal ini terlihat dari perkembangan peraturan tentang zakat yang  sangat  signifikan  baik  sejak  zaman sebelum kemerdekaan, hingga saat ini. Dan memang  sudah  sejak  dulu  banyak keinginan-keinginan suara masyarakat yang menginginkan  agar  masalah  zakat  diatur dengan  peraturan  perundang-undangan dan  diurus  oleh  pemerintah  dan  negara (Pribadi, 2006).
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi mengeai lima alasan mengapa Islam  menyerahkan  wewenang  kepada
Vol. 10 No.1, 2023, 1-19
negara untuk mengelola zakat. Di antaranya (al-Qardhawi, 1991):
1. Banyak orang yang telah mati jiwanya,
buta  mata  hatinya,  tidak  sadar  akan tanggung  jawabnya  terhadap  orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka.
2. Untuk  memelihara  hubungan  baik antara  muzakki  dan  mustahiq,
menjaga  kehormatan  dan  martabat para  mustahiq.  Dengan  mengambil haknya  dari  pemerintah  mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
3. Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut  dan  salah  atur.  Bisa  saja seorang  atau  sekelompok  orang  fakir miskin  akan  menerima  jatah  yang berlimpah  ruah,  sementara  yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat jatah zakat sama sekali.
4. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya,  bukan  hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan
erat dengan kemaslahatan umum.
5. Zakat  merupakan  sumber  dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan  fungsi-fungsinya  dalam mengayomi  dan  membawa  rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.
Terkait dengan proses legislasi Undang- Undang  Zakat  di  dalam  lingkungan  yang demokratis  dan  meningkatnya  peran masyarakat  sipil,  terdapat  beberapa  isu utama ke depan dari undang-undang yang harus  mendapat  perhatian  pembuatan kebijakan (Hakim, 2015). Peraturan tentang Zakat  khususnya  di  Indonesia  mengalami sangat  banyak  pembaruan,  di  antara  nya sebagai berikut:
Sebelum Kemerdekaan
Sejak  sebelum  Kemerdekaan  Republik Indonesia,  sudah  terdapat  peraturan  yang terkait dengan zakat, di antaranya yaitu:
1. Tahun  1858  Di  era  penjajahan, kebijakan  Pemerintahan  Belanda terhadap  zakat  secara  umum  bersifat netral  dan  berusaha  tidak  campur tangan.  Kebijakan  ini  berlatar  dari
upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan  dana  zakat  oleh pejabatpejabat
yang ditunjuk Pemerintah  Belanda,  seperti  bupati, wedana,  dan  kepala  desa  (Wibisono,
2016).
2. Tahun 1866, Salim dalam menyatakan bahwa  untuk  menjaga  stabilitas
politik  dan  keamanan,  Pemerintah Belanda  menerbitkan  regulasi  pada tahun  1866  yang  melarang  seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan  dan  pendistribusian zakat.  Di  era  penjajahan  Belanda  ini zakat  sepenuhnya  menjadi  urusan pribadi.
3. Tahun 1893, Belanda pernah
mengeluarkan  Bijblad  Nomor  1892 tanggal  4  Agustus  1893  yang  berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk  mengawasi  pelaksanaan  zakat maal  dan  fitrah  yang  dilaksanakan oleh  para  penghulu  atau  naib  untuk menjaga dari penyelewengan keuangan (Bariyah, 2016).
4. Tahun  1905,  Pada  awal  abad  XX diterbitkanlah peraturan yang
tercantum dalam Ordonantie Pemerintah  Hindia  Belanda  Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan  ini  Pemerintah  Hindia Belanda  tidak  akan  lagi  mencampuri urusan  pengelolaan  zakat,  dan sepenuhnya pengelolaan akan diserahkan kepada umat Islam (Faisal,
2011).

## Setelah Kemerdekaan
1. Tahun  1951,  diterbitkannya  Surat Edaran  Pemerintah  No.  A/VII/17367 tanggal  8  Desember  1951  tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.
2. Tahun  1964,  Departemen  Agama menyusun  Rancangan  Undang- undang  tentang  Pelaksanaan  Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti  Undang-Undang  tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian  Zakat  serta  Pembentukan Baitul  Maal,  tetapi  kedua  perangkat peraturan  tersebut  belum  sempat diajukan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat maupun
Presiden (Kementerian Agama Republik
Indonesia, 2013).
3. Tahun  1967,  Menteri  Agama  pada masa  itu  menyusun  Rancangan Undang-Undang  tentang  Zakat  dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong dengan  Surat  Nomor  MA/095/1967. RUU  tersebut  disampaikan  juga kepada  Menteri  Sosial  selaku penanggung  jawab  masalah-masalah sosial  dan  Menteri  Keuangan  selaku pihak  yang  mempunyai  kewenangan dan  wewenang  dalam  bidang pemungutan.  Menteri  Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah  zakat  ditetapkan  dengan Peraturan  Menteri  Agama  (Santoso,
2018).
4. Tahun 1968, Kepemimpinan Presiden Soeharto  memberikan  kesempatan bagi  umat  Islam  dalam  konteks penerapan  zakat  ini.  Sesuai  anjuran Presiden  dalam  pidatonya  saat memperingati  Isra’  Mi’raj  di  Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah  Badan Amil  Zakat  Infaq dan  Shadaqah  (BAZIS)  yang dipelopori  oleh  Pemerintah  Daerah
DKI  Jaya.  Sejak  itulah,  secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat  (1973),  Jawa  Barat  (1974),  Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat  (1985)  (Faisal,  2011).  Adapun landasannya tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang  Pembentukan  Badan  Amil Zakat  dan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  5  Tahun  1968  tentang Pembentukan  Baitul  Maal.  Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul  Maal  sebagai  penerima  dan penampung  zakat,  dan  kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (Bariyah, 2016).
5. Tahun  1969,  Peraturan  Menteri Agama Nomor 4 dan 5 ditangguhkan pelaksanaannya  dalam  jangka  waktu yang  tidak  ditentukan  dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969  karena  ada  pihak-pihak  yang
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
kurang  sejalan.  Dinamika  politik waktu  itu  kurang  mendukung  untuk memasukkan  zakat  dalam  legislasi perundang-undangan Negara.
Selanjutnya,  pada  21  Mei  1969 keluarlah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia  Pembangunan  Uang  Zakat yang diketuai oleh Menkokesra Idham Chalid. Keppres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran  Menteri  Agama  Nomor  3 tahun  1969  mengenai  pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos
No. A. 10.00 (Santoso, 2018).
6. Tahun1984/1985,  Pada  tahun  1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984  tentang  Infak  Seribu  Rupiah selama  Bulan  Ramadhan  yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan  Direktor  Jenderal  Bimas
Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984 (Indra, 2017).
7. Tahun  1989,  Yusuf  Wibisono menyatakan  bahwa  pada  tanggal  12
Desember  1989  dikeluarkan  Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989
tentang  Pembinaan  Zakat,  Infak, dan Shadaqah  yang  menugaskan  semua jajaran  Departemen  Agama  untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan  zakat,  infak,  dan shadaqah  agar  menggunakan  dana zakat  untuk  kegiatan  pendidikan Islam dan lain-lain (Indra, 2017).
8. Tahun  1991,  Pada  tahun  ini  Menteri Agama  dan  Menteri  dalam  Negeri mengeluarkan  Surat  Keputusan Bersama  Nomor  29  dan  47  tentang Pembinaan  Badan Amil  Zakat,  Infak, dan  Sedekah,  diikuti  oleh  Instruksi Menteri  agama Nomor  15 Tahun 1991 dan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  7  Tahun  1998  tentang Pelaksanaan  SKB  tersebut  (Santoso, 2018).
9. Tahun  1996/1997, Pada tahun ini ada proses  yang  bermanfaat  untuk pengembangan  peraturan  tentang zakat  yaitu  Analisa  dan  Evaluasi Hukum  tentang  Prosedur  dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan sebagaimana yang dinyatakan  oleh  Permono  bahwa
Pusat  Perencanaan  Pembangunan Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan
Hukum
Nasional Departemen Kehakiman RI telah melaporkan hasil tim  yaitu:  Analisa  dan  Evaluasi Hukum  tentang  Prosedur  dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan  Tahun  1996/1997,  yang diketuai  oleh  Damsir  Anas.  SH (Permono, tt).
10. Tahun  1998  Pada  tahun  ini  Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang telah ditetapkan pada tahun 1991 (Santoso, 2018). Pada tahun 1998/1999 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen  Kehakiman  RI  melalui Pelaksana  Tim  Kompilasi  Bidang
Hukum berhasil menerbitkan Kompilasi Hukum Bidang Pengumpulan,
Penyaluran dan Pendayagunaan  Zakat  yang  diketuai oleh  Prof.  Dr.  KH.  Sjechul  Hadi Permono,  SH.  MA.  Maksud  tim  ini
adalah  untuk  mengkompilasikan berbagai  hukum  tertulis  dan  hukum tidak  tertulis  yang  berkaitan  dengan masalah  pengumpulan,  penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuannya  adalah  untuk  memberi masukan  dalam  upaya  pembentukan sistem  hukum  nasional  terutama dapat  dijadikan  bahan  penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat.
11. Tahun  1999,  Pada  tanggal  23 September  1999  diundangkanlah
Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999
tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang
Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia merupakan  catatan  yang  dikenang umat  Islam  selama  periode  Presiden B.J. Habibie. Setelah diundangkannya Undang-undang tersebut maka dikeluarkan  Keputusan  Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat,  ditetapkan  pada  tanggal  13 Oktober 1999.
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
12. Tahun  2003,  Menteri  Agama  RI mengeluarkan  Keputusan  Menteri Agama  RI  Nomor  373  Tahun  2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  sebagai  pengganti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581  Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  38  Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat.
13. Tahun 2008, dikeluarkannya PERMA Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah yang di dalamnya tercakup bab zakat
(Zusiana Elly Triantini, tt).
14. Tahun  2010,  Pada  tahun  ini  terbit Surat Keputusan
Dewan
Pertimbangan  Badan  Amil  Zakat Nasional No: 001/ DPBAZNAS/ XII/
2010  tentang  Pedoman  Pengumpulan dan  Pentasyarufan  Zakat,  Infaq,  dan Shadaqah  pada  Badan  Amil  Zakat
Nasional.
15. Tahun  2011,  Di  tahun  ini  lahir Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat
(sebagai  revisi  terhadap  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999
tentang  pengelolaan  Zakat.  Undang- undang  yag  masih  berlaku  hingga sekarang  ini  tersebut  dianggap memiliki beberapa problematika yang tidak sedikit (Triantini, tt).
16. Tahun  2013,  Kelahiran  Undang- Undang  No.  23  tahun  2011  di antaranya  memicu  kontroversi  yang tajam  dan  tarik-menarik  pengelolaan zakat  nasional  di  ranah  publik, khususnya  antara  pemerintah  dan masyarakat  sipil.  Debat  publik  yang memanas  tentang  Undang-Undang yang baru seumur jagung ini berakhir di  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Permohonan  uji  materil  (judicial review)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  diajukan  ke  MK  oleh puluhan  LAZ  termasuk  dua  LAZ terbesar, Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat,  yang  tergabung  dalam  Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ)
Indonesia  pada  16  Agustus  2012. Langkah  tabayyun  konstitusi  oleh KOMAZ  ini  menjadi  “bersejarah” karena  untuk  pertama  kalinya  di Indonesia  sebuah  UndangUndang “syariah”  digugat  ke  MK  oleh
masyarakat  muslim  sendiri.  Melalui proses  penantian yang  panjang,  pada 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar  gugatan  utama  dan  hanya mengabulkan  sebagian  kecil  gugatan turunan (Hakim, 2015).
17. Tahun 2014, diterbitkannya Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  14  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.  Di  samping  itu  juga  terbit Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  3 Tahun  2014  tentang  Optimalisasi
Pengumpulan
zakat di Kementerian/Lembaga,  Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal  Komisi  Negara,  Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara, dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah Melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional. Selajutnya  dibuat  Peraturan  Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Perhitungan Zakat  Mall  dan  Zakat  Fitrah  Serta Pendayagunaan  Zakat  Untuk  Usaha Produktif.
18. Tahun 2015, Pada tahun 2015 terbentuk Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  52 Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Perhitungan  Zakat  Mal  dan Zakat  Fitrah  serta  Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
19. Tahun  2016,  Pada  tahun  2016  ada sejumlah  peraturan seperti  Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif  dalam  Pengelolaan Zakat.  Selain  itu,  Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Sekretariat  Badan  Amil Zakat Nasional. Selanjutnya,
Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional.
20. Tahun  2017,  Dibentuk  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  39  Tahun  2017  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.
Pemaparan  tersebut  membuktikan bahwasanya  telah  banyak  aturan  tentang zakat  di  Indonesia,  baik  sebelum  maupun setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia. Namun  peraturan  yang  berupa  Undang- Undang baru lahir di saat usia Kemerdekaan Republik  Indonesia  melebihi  setengah abad, tepatnya 54 tahun. Setelah menunggu lama  Undang-Undang  yang  ditunggu- tunggu  akhirnya  terbentuk  pada  23 September  1999  dengan  diundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Seiring perkembangan zaman, maka ada hal-hal yang ditemukan belum diakomodir oleh  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 1999.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  revisi terhadap  Undang-Undang  tersebut  agar tercapai  optimalisasi  pengelolaan  zakat  di Indonesia. sehingga dari hasil revisi tersebut terbentuklah  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat. Disusul  dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang
Pengelolaan  Zakat.  Selain  itu  juga  terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014  tentang  Optimalisasi  Pengumpulan zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat Jenderal  Komisi  Negara,  Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan Badan Usaha  Milik  Daerah  Melalui  Badan Amil  Zakat  Nasional.  Di  samping  itu  juga lahir  beberapa  peraturan  lainnya  tentang zakat.
Integrasi  zakat  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  sangat  dibutuhkan dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan umat.  Implementasi  zakat  dalam  konteks masyarakat modern membutuhkan regulasi yang  komprehensif.  Maka  dari  itu,  tujuan dari terbitnya Undang-Undang zakat adalah meningkatkan  fungsi  dan  peranan Organisasi Pengelola Zakat untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  keadilan  sosial.  Dengan  demikian kebutuhan  regulasi  zakat  akan  menjadi penting, mengingat potensi dana zakat dan dana  sosial  keagamaan  lainnya  di  setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana  tersebut  harus  mendapat  pengaturan
agar  menjadikan  sistem  pengelolaan  yang profesional.
Materi  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  ini terdiri  dari  11  (sebelas)  bab  dan  47  (empat puluh tujuh) pasal, yaitu:
BAB  I  Ketentuan  Umum,  terdiri  dari  4 (empat) pasal.
BAB  II  Badan  Amil  Zakat  Nasional, terdiri dari 4 (empat) bagian dan 16 (enam belas) pasal.
BAB  III  Pengumpulan,  Pendistribusian,
Pendayagunaan  Dan  Pelaporan,  terdiri dari  5  (lima)  bagian  dan  9  (sembilan) pasal.
BAB  IV  Pembiayaan,  terdiri  dari  4 (empat) pasal.
BAB  V  Pembinaan  Dan  Pengawasan, terdiri dari 1 (satu) pasal.
BAB  VI  Peran  serta  Masyarakat,  terdiri dari 1 (satu) pasal.
BAB  VII  Sanksi  Administratif  terdiri dari 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat BAB VIII Larangan terdiri dari 2 (dua) pasal. BAB IX Ketentuan Pidana terdiri dari 4 (pasal) dan 2 (dua) ayat.
BAB X Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 (satu) pasal dan 4 (empat) ayat. BAB XI Ketentuan Penutup terdiri dari 4 (empat) pasal.
Pembaharuan  hukum  Islam  dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-udangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional  dalam  kehidupan  umat  Islam. Begitu  juga  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011. Semua  pegiat  zakat  berharap,  dengan adanya  undang-undang  ini  ada  perbaikan dari  semua  sektor  (Puji  Kurniawan,  2013). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  merupakan terobosan  berarti  dalam  pengelolaan  zakat di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat.
Diharapkan
pengelolaan dan pendayagunaan  zakat  di  Indonesia  dapat semakin  profesional  dan  berkembang  agar terasa  pengaruhnya  dalam  membantu meningkatkan  perekonomian  rakyat  di
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Indonesia.  Semangat  yang  menonjol  dari Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat  ini adalah  sentralisasi  pengelolaan  zakat,  di mana  persoalan  kelembagaan  pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di  dalamnya.  Inti  dari  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  ini  adalah  untuk  membuat pengelolaan  zakat  lebih  tertib,  teratur  dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang  lebih  baik.  Penataan  sebagaimana dimaksud  tidak  terlepas  dari  kepentingan untuk  menjadikan  amil  zakat  lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban  kepada  pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip  syariah  yang  mengaitkan  zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.
Dapat kita diketahui bahwa kemunculan Undang-Undang  zakat  ini  dalam  rangka untuk  meningkatkan  efektivitas  dan
efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan zakat;  dan  meningkatkan  manfaat  zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,  hal  tersebut  tercemin  dari tujuan  pengelolaan  zakat  dalam  Undang- Undang  ini.  Dalam  Undang-Undang  ini juga  terbahas  beberapa  catatan  mengenai ruang  lingkup  dan  komoditas  yang  harus dizakati  dan  beberapa  aktifitas  ekonomi yang  mengharuskan  pelakunya  untuk mengeluarkan,  hal  tersebut  tercermin dalam  pasal  4  (empat),  walaupun keterangan  lebih  lanjut  atau  teknis operasionalnya  akan  diatur  peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama.
Undang-Undang pengelolaan zakat yang sampai  hari  ini  masih  disengketakan  oleh beberapa  kalangan  ini,  lebih  banyak mengatur  tentang;  pertama,  keberadaan amil  zakat  (yang  dalam  hal  ini  diperankan oleh BAZNAS dan LAZ), kedua, mengatur tentang  sistematika  dan  cara  pengelolaan zakat  yang  profesional.  Pernyataan  ini bukan tanpa alasan, dari 47 pasal yang ada pada  UU  Zakat  ini,  hampir  separo  lebih mengatur  tentang  BAZNAS/LAZ  dan mekanisme  tentang  Pengelolaan  zakat.
Disamping  itu,  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2011  ini  juga  mengatur mekanisme  pembentukan  Badan  atau Lembaga  Zakat  melalui  surat  keputusan menteri  dan  persyaratan  pemberian  izin bagi  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  sehingga memudahkan  BAZNAS  mengontrol  dan mengawasi  LAZ  yang  tumbuh  dan berkembang  secara  liar  ditengah-tengah masyarakat. Sehingga Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.
Bila  dibandingkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  38  tahun  1999,  maka Undang-Undang  zakat  yang  baru  ini memiliki  banyak  perbedaan.  Beberapa perbedaan  mendasar  antara  Undang- Undang  Nomor  38  tahun  1999  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 antara lain adalah:
Pada  Undang-Undang  lama,  namanya adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan  Zakat,  sementara  Undang- Undang  Zakat  yang  baru  namanya  adalah
Undang-Undang Zakat, Infak dan Sedekah. Namun  Ketika  disahkan  tetap  menjadi Undang-Undang  tentang  Pengelolaan Zakat.    Pada  Undang-undang  lama,  posisi pemerintah  dan  masyarakat  sejajar  dalam pengelolaan  zakat,  sementara  dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah  dan  atau  badan  zakat pemerintah  (BAZNAS)  lebih  tinggi.  Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan  untuk  mengelola  zakat,  pada Undang-undang  baru,  hanya  yang  diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.  Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  hanya  dalam dua  pasal,  sementara  pada  UU  baru,  LAZ diatur dalam 13 pasal. Pada Undang-undang lama,  LAZ  dibentuk  oleh  masyarakat, sementara  pada  Undang-Undang  baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan  Islam  yang  bergerak  di bidang  dakwah,  sosial  dan  pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi  LAZ,  yang  kemudian  juga termasuk  bagian  yang  dikabulkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  pada  Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUUX/2012  tanggal  31  Oktober  2013. Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang–undang  semuanya  akan  diatur dalam  Peraturan  Menteri,  sementara  pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.
Adapun  Pasal-pasal  yang  dianggap krusial dalam UU zakat ini antara lain:
1. Pasal  5 ayat (1). Untuk  melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
2. Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  6,  BAZNAS  menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat;  (b)  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,dan  pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat;  dan  (d)  pelaporan  dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan zakat.
3. Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam  pelaksanaan  pengumpulan,
pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.
4. Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja  bertindak  selaku  amil  zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat  tanpa  izin  pejabat  yang berwenang.  Pasal  ini  kemudian ditiadakan  oleh  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013.
5. Pasal  41.  Setiap  orang  yang  dengan sengaja  dan  melawan  hukum melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  38  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah), pasal ini kemudian ditiadakan  oleh  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  86/PUUX/2012 tanggal 31 Oktober 2013.
Analisis  penulis  terkait  dengan  respon pasal-pasal  bermasalah  atau  krusial  dalam regulasi  zakat. Pertama ,  lembaga  BAZNAS pemerintah  bentuk  guna  menjalankan tugasnya  dalam  pengelolaan  zakat  yang dianggap  selama  ini  belum  maksimal. Kedua ,  lembaga  BAZNAS  menjalankan tufoksinya  sesuai  dengan  dasar  hukum
Undang-Undang zakat. Ketiga , Masyarakat diperbolehkan  membentuk  LAZ  untuk membantu lembaga Baznas dalam menjalankan  tugasnya  tersebut. Keempat ,
yang krusial adalah petugas yang bertindak sebagai  pendistribusian,  pengumpulan zakat  tidak  boleh  melakukannya  tanpa seizin  penjabat  yang  berwenang  itu dihilangkan.  Sesuai  dengan  hasil  Judicial Review  Putusan  MK  No.  86/PUU-X/2012. dan Kelima ,  yang  tidak  kalah  krusialnya juga  terkait  pelanggaran  di  atas  itu hukumannya satu tahun penjara dan denda lima  puluh  juta  rupiah  dihapuskan  sesuai dengan putusan MK.
Simpulan
Peraturan tentang zakat sangat dibutuhkan  dalam  pengelolaan  zakat  di Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dari  tahun  1951  s.d.  2017  terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan  Menteri,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Pemerintah  hingga  Undang- undang.  Bila  dibandingkan  dengan Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999, maka Undang-Undang zakat yang baru ini memiliki  banyak  perbedaan.  Beberapa
perbedaan  mendasar  antara  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999  dengan Undang-Undang  Nomot  23  tahun  2011 antara lain adalah:
Pada  Undang-undang  lama,  namanya adalah Undang-undang Tentang Pengelolaan  Zakat,  sementara  Undang- undang  Zakat  baru  namanya  adalah Undang-Undang Zakat, Infak dan Sedekah. Namun  Ketika  disahkan  tetap  menjadi Undang-Undang  tentang  Pengelolaan Zakat.    Pada  Undang-undang  lama,  posisi pemerintah  dan  masyarakat  sejajar  dalam pengelolaan  zakat,  sementara  dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah  dan  atau  badan  zakat pemerintah  (BAZNAS)  lebih  tinggi.  Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan  untuk  mengelola  zakat,  pada Undang-undang  baru,  hanya  yang  diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.  Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  hanya  dalam dua pasal, sementara pada Undang-Undang baru,  LAZ  diatur  dalam  13  pasal.  Pada Undang-undang  lama,  LAZ  dibentuk oleh masyarakat,  sementara  pada  Undang-
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Undang baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan  Islam  yang  bergerak  di bidang  dakwah,  sosial  dan  pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi  LAZ,  yang  kemudian  juga termasuk  bagian  yang  dikabulkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  pada  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUUX/2012  tanggal  31  Oktober  2013. Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang–undang  semuanya  akan  diatur dalam  Peraturan  Menteri,  sementara  pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.
Saran
Dengan  melihat  Undang-Undang zakat tentu dapat dikatakaan dalam hukum nasional  telah  mendapatkan  kepastian hukum yang sangat baik dari aspek yuridis normatif. Namun, terkait penerapan apakah sudah  mampu  mengakomodir  aspirasi- aspirasi  terhadap  problem  zakat  di Indonesia,  serta  eksistensi  dan  efektivitas lembaga  Baznas  sebagai  garda  terdepan untuk  merespon  terkait  zakat,infaq  dan sadaqah  apakah  sesuai  dengan  keinginan para pemangku kebijakan.
Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi  kepada  peneliti  atau  para praktisi  selanjutnya  untuk  melihat perkembangan  zakat  serta  eksistensi lembaga  zakat  seperti  Baznas  di  tingkat Kabupaten, karena banyak sekali riset kecil- kecilan  penulis  untuk  di  kabupaten  pun banyak  masih  yang  belum  mengetahui lembaga  Baznas,  tentu  hal  itu  miris  sekali dibenak hati kita semua dan belum lagi jika kita turun ke wilayah kecamatan serta desa- desa  yang  masih  minim  pengetahuan tentang lembaga-lembaga zakat.

## Daftar Pustaka
Aziz, M. 2014. Regulasi zakat di Indonesia; Upaya  menuju  Pengelolaan  zakat yang Profesional. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 4(1), 2.
Bariyah,  N.  O.  N.  2016.  Dinamika  Aspek Hukum  Zakat  dan  Wakaf  di Indonesia. AHKAM:  Jurnal  Ilmu Syariah , 16(2), 197-212.
Faisal.  2011. Sejarah  Pengelolaan  Zakat  di Dunia  Muslim  dan  Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi - Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven  Boeve .  Lampung:  IAIN Raden Intan Lampung.
Hakim,  B.  R.  2016.  Analisis  Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat (Perspektif Hukum Islam). Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran , 15(2). Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.
2013. Modul  Penyuluhan  Zakat .
Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan Zakat Direktorat
Jenderal
Bimbingan  Masyarakat  Islam Kementerian Agama RI. Kurniawan,  P.  (2013).  Legislasi  Undang- Undang Zakat. Jurnal
Al-
Risalah , 13(1).
Nopiardo,  W.  2019.  Perkembangan
Peraturan  Tentang  Zakat  di
Indonesia. JURIS  (Jurnal  Ilmiah Syariah) , 18(1), 65-76.
Pribadi,  A.  S.  2006.    Pelaksanaan
Pengelolaan Zakat Menurut
Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat (Studi  Di  BAZ  Kota  Semarang).
Tesis . Universitas Diponegoro.
Purwakanta,  M.  A.,  dan  Noor,  A.  2008.
Southeast  Asia  Zakat  Movement .
Padang: FOZ & Pemkot Padang. Permono,  S.  H.  (2013). Formula  Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial .
Surabaya: PT. Aulia.
Sukur,  F.  I.  2018.  Management  of  Zakat
Infaq and Sadaqah
in
Indonesia. Tasharruf:
Journal
Economics and Business of Islam , 2(1).
Santoso,  S.,  dan  Rinto,  A.  2018. Zakat sebagai Ketahanan Nasional . Yogyakarta: Deepublish.
Triantini, Z. E. 2015. Urgensi Regulasi Zakat dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia. Istinbath:  Jurnal  Hukum
Islam IAIN Mataram , 14(1), 41812.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2011  tentang
Pengelolaan Zakat.
Wibisono,  Y.  2016. Mengelola  Zakat
Indonesia:  Diskursus  Pengelolaan
Zakat Nasional dari Rezim Undang-
Undang  Nomor  38  Tahun  1999  ke
Rezim  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011 .  Jakarta:  Prenadamedia Group. Yusuf  al-Qardhawi.  1991. Fiqh  al  -  Zakah .
Beirut: Dar al-Irsyad.