Vol. 05  No. 01 Tahun 2024

## ISSN Media Elektronik: 2722-6557

## Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Konsep Islam

## Zulwida Rahmayeni
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia
Reni Febrina
Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar,
Indonesia
rzulwida.mm@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini mengulas kepemimpinan perempuan mulai dari sejarah kepemimpinan perempuan (sahabiyat) pada masa Nabi hingga perselisihan kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam. Kebebasan politik di Indonesia merupakan hak setiap orang untuk mengambil kesempatan atau mengambil  bagian  dalam  arena  politik  yang  dilindungi  undang-undang.  Penelitian  ini menggunakan  studi  literatur,  atau  jenis  studi  literatur.  Tinjauan  pustaka  merupakan  uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang telah dikumpulkan dari bahan referensi. Bahan- bahan  tersebut  dijadikan  landasan  dalam  kegiatan  penelitian  guna  menciptakan  kerangka berpikir  yang  jelas.  Penulis  menyusun,  menganalisis,  dan  melakukan  sintesis  kritis  dan menyeluruh  terhadap  karya-karya  sastra  terdahulu.  Data  sekunder  menjadi  sumber  utama tinjauan pustaka ini. Berdasarkan hukum Islam, kepemimpinan perempuan merupakan konsep terbuka yang selalu dikaitkan dengan perubahan zaman. Selain itu, karena ini adalah topik kajian mu'āmalah,  Syariat  Islam  tidak  memberikan  aturan  praktis  yang  ketat  tentang  pemimpin wanita.  Berdasarkan  gagasan  ini,  tidak  ada  aturan  teks  dan  konteks  yang  melarang  wanita menjadi  pemimpin.  Selain  itu,  berdasarkan  bukti  sejarah,  seorang  wanita  disebutkan  dalam Alquran sebagai Ratu Balqis, penguasa tanah Saba. Dalam politik kontemporer Indonesia, posisi wanita  di  hadapan  hukum  sangatlah  penting,  karena  ada  undang-undang  yang  mengatur partisipasi wanita dalam politik
Kata kunci : sahabiyat, sastra, resensi, kontemporer

## ARTICLE INFO
Submit 23-03-2024 Review 24-03-2024 Accepted 30-03-2024 Published  31-03-2024

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina

## A. Pendahuluan
Untuk  meningkatkan  martabat  perempuan,  perempuan  yang  memegang  posisi kepemimpinan  dalam  Islam  di  lintasan  sejarah  memperoleh  pemahaman  tentang  sejarah. Dibandingkan dengan laki-laki, keberadaan perempuan dianggap subordinat, dan dominasi laki- laki  menyebabkan  ketimpangan  sosial  dan  ketidakadilan.  Setelah  itu,  agama  Islam  datang dengan rahmat untuk alam semesta. Islam mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dan membebaskan kaum perempuan dari belenggu kejahiliahan. Fakta bahwa Islam adalah agama pertama yang memikirkan kesetaraan gender dan mengangkat perempuan adalah fakta bahwa agama ini seringkali digunakan untuk mempromosikan masalah kesetaraan gender. Baik laki- laki  maupun  perempuan  memiliki  peran  khalifah,  dan  mereka  akan  bertanggung  jawab  di hadapan Allah SWT atas tugas mereka.
Islam  tidak  mengajarkan  perlakuan  diskriminatif  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Ini karena, dari perspektif Islam, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain hak politiknya,  yang  membedakan  mereka  hanyalah  ketakwaannya  kepada  Tuhan.  Jadi,  sebagai muslim,  kita  harus  menghargai  satu  sama  lain  dan  memperbaiki  kesalahan  ketika  ada  yang menyudutkan  perempuan,  terutama  dalam  hal  hak  politik  perempuan.  bahwa  perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin publik, seperti kepala negara atau pemerintahan, terutama di negara-negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Kepala negara tidak lagi perlu bekerja keras  secara  mandiri,  tetapi  harus  dibantu  oleh  para  profesional  yang  berpengalaman  dalam masing-masing bidang. Karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin publik, seperti kepala negara atau pemerintahan. Yang penting adalah bahwa wanita yang  dipilih  memiliki  kemampuan  untuk  memimpin  dan  memiliki  kemampuan  untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Syeikh Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa ayat "Dan Tuhan mereka mendengar permohonan  mereka  dan  ia  berkata:  Sesungguhnya  Aku  tidak  pernah  menyia-nyiakan  orang yang  beramal  di  antara  kamu  sekalian,  baik  laki-laki  maupun  perempuan"  (Ali  Imran:  195) adalah salah satu dari banyak riwayat dan ayat yang berbicara tentang kesetaraan antara laki- laki  dan  perempuan.  Al-Ghazali  mengatakan  bahwa  Umm  Salah  satunya  dari  Mekkah  ke Ethiopia, dan yang lain dari Mekkah ke Madinah. Allah memperhatikan permintaan.
Meskipun pengakuan hak dasar kemanusiaan, termasuk hak perempuan untuk memiliki posisi  yang  sama  dengan  pria,  tampaknya  telah  meningkat  di  berbagai  belahan  dunia,  posisi perempuan masih dibandingkan dengan posisi laki-laki. Seringkali, perempuan dianggap tidak pantas untuk memegang posisi kekuasaan yang biasanya diberikan kepada laki-laki. Kewajiban mengurus rumah tangga juga sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan ketidakadilan terhadap  kaum  perempuan.  Ketika  melihat  sejarah  perempuan,  hal  itu  berbeda  karena perempuan sebelum Islam tidak menerima hak-hak hukum dan kedudukannya sebagai sesama manusia. Dalam konteks saat ini, negara harus melindungi dan menjamin hak-hak perempuan, terutama  hak  politik  perempuan.  Secara  sekilas,  literatur  keislaman  tampaknya  tidak memungkinkan perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan. Seiring berjalannya waktu dan  perubahan  dalam  kehidupan  manusia,  umat  Islam  harus  lebih  terbuka  dan  menafsirkan

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . x No. 1 (20xx) xx – xx
kembali  dalil-dalil  mereka  secara  inklusif.  Beberapa  tokoh  feminis,  termasuk  Asghar  Ali Engineer,  Nasr  Hamid  Abu  Zayd,  Nasaruddin  Umar,  Riffat  Hasan,  Amina  Wadud,  dan  Asma Balas,  sering  melakukan  interpretasi  Alquran  yang  berkaitan  dengan  masalah  gender.  Ia menyatakan  bahwa  Rasulullah  juga  melakukan  perubahan  besar  dalam  cara  hidup  Arab  saat memimpin kaumnya. Nabi juga memperhatikan nasib perempuan dan meningkatkan martabat mereka  secara  bertahap,  mulai  dari  mengakses  pengetahuan  dan  pengetahuan,  membatasi poligami, dan mengembalikan hak waris yang selama kurun itu dihalangi oleh adat istiadat.
Perempuan  Indonesia  yang  terlibat  dalam  perpolitikan  masih  menghadapi  tantangan seperti latar belakang, budaya patriarki, dan perbedaan gender. Meskipun demikian, perempuan yang terlibat dalam politik sudah lama ada. Perempuan memiliki pengaruh yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak mengherankan jika diskusi tentang keterlibatan perempuan  dalam  politik  telah  menjadi  topik  hangat  di  masa  lalu  dan  mungkin  akan  terus dibahas di masa mendatang. Perempuan Indonesia sudah diakui secara normatif sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak politik.  Menurut Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, "Segala warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Selama  proses  demokratisasi,  masalah  partisipasi  perempuan  menjadi  sangat  penting untuk mencapai demokrasi yang lebih signifikan. Ini tidak hanya memungkinkan partisipasi dan representasi yang lebih adil, tetapi juga  memfasilitasi  pembentukan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tidak ada demokrasi yang sebenarnya jika proses politik tidak melibatkan perempuan. Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  menetapkan  bahwa  sistem  yang  melibatkan  pemilihan  umum,  kepartaian, pemilihan  anggota  legislatif,  dan  pengangkatan  di  bidang  eksektutif  dan  yudikatif  harus memastikan  keterwakilan  perempuan.  Keyakinan  pada  hak  politik  Selain  itu,  hak-hak perempuan  juga  diperkuat  dengan  meratifikasi  Konvensi  Hak-hak  Politik  Perempuan (Convention  on  the  Political  Rights  of  Women),  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1984  yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Ellimination of All Forms of Discrimination against Women), dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 yang meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (Convention on Civil and Political Rights). "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," kata ayat 2 Pasal 28H UUD 1945.
Dalam  konteks  norma  ini,  kaum  perempuan  digambarkan  sebagai  pihak  yang  berhak untuk menerima "perlakuan khusus" untuk mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik,  khususnya  meningkatkan  keterwakilan  kaum  perempuan  sebagai  anggota  DPR.  Ini adalah konsekuensi logis hukum dari persetujuan Indonesia terhadap konvenan tersebut. Dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2004  dan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu, Pasal 65 ayat 1 menetapkan bahwa setiap Partai Politik dapat mengajukan calon anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kab/Kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan  dengan

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
mempersyaratkan  keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30%.  Ketentuan  ini mendorong kaum pergerakan perempuan untuk mempertegas hak-hak perempuan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan review literatur atau kajian pustaka. Kajian pustaka adalah analisis, evaluasi kritis, dan sintesis pengetahuan yang relevan dengan masalah penelitian (Hart, 2018).  Analisis  literatur  juga  mencakup  penjelasan  tentang  teori,  hasil,  dan  bahan  penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan. Tujuan dari ulasan literatur adalah untuk membuat landasan untuk kegiatan penelitian dan membuat kerangka pemikiran yang jelas tentang dasar masalah yang ingin diteliti. Penulis merangkum, menganalisis, dan menyusun secara kritis dan mendalam  penelitian  sebelumnya.  Data  sekunder  adalah  sumber  data  utama  dalam  kajian pustaka ini. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder didefinisikan sebagai data yang sumbernya tidak  memberikan  data  langsung  kepada  peneliti,  tetapi  melalui  perantara,  seperti  dokumen tertulis atau orang lain.
Gender  dalam  kepemimpinan,  perempuan,  dan  konsep  Islam  digunakan  untuk penelusuran  artikel  menggunakan  Sinta  dan  Google  Scholar.  Untuk  dimasukkan  dalam penelitian ini, harus ada artikel yang telah diterbitkan selama minimal sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 hingga 2023, dan harus berasal dari jurnal penelitian berbahasa Indonesia atau  Inggris.  Artikel  harus  sesuai  dengan  subjek  penelitian,  yaitu  perempuan  politik  dan kepemimpinan dalam konsep Islam. Selanjutnya, artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk memastikan apakah mereka memenuhi kriteria. Penulis menyajikan sepuluh penelitian sebelumnya yang melihat kepemimpinan politik perempuan secara umum dan dalam konsep Islam.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Gender dan Kepemimpinan
Ilmuwan sosial mengembangkan istilah "gender" untuk menguraikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini terdiri dari hal-hal yang alamiah atau bawaan dari Tuhan dan hal-hal yang berasal dari budaya yang diturunkan dan dikaitkan dengan orang-orang yang dianggap tidak alami. Gender didefinisikan sebagai perbedaan fungsi, sifat, dan hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan oleh masyarakat. Selanjutnya, kesetaran gender adalah ketika bagian dan ruang sosial perempuan dan laki-laki setara, sejalan, selaras, dan disesuaikan. Ketika laki- laki dan perempuan diperlakukan dengan adil, situasi ini dapat diakui dengan mudah.Stereotip gender  adalah  generalisasi  berlebihan  tentang  sifat-sifat  suatu  kelompok  berdasarkan  jenis kelamin. Stereotip gender juga menentukan karakteristik dan sifat yang diharapkan seseorang. Stereotip  tentang  gender  didasarkan  pada  pengamatan  perilaku  individu  dalam  peran  sosial yang khas untuk masing-masing gender. Peran sosial ini mencakup pendapat umum tentang sifat-sifat  laki-laki  dan  perempuan  dari  sudut  pandang  sosial  budaya.  Persepsi  bahwa kepemimpinan  adalah  peran  yang  bersifat  maskulin  semakin  berkurangan,  tetapi  tetap  ada perbedaan  yang  jelas  antara  kepemimpinan  dan  sifat-sifat  maskulin.  Karena  itu,  perempuan

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . x No. 1 (20xx) xx – xx
menghadapi kesulitan ketika mereka harus memilih dengan hati-hati antara sifat maskulin dan feminin.  Karena  menggunakan  sifat  maskulin  akan  dianggap  "terlalu  jantan",  mereka  harus melakukannya. Mereka akan dianggap sebagai pemimpin yang "tidak berkualitas" jika mereka menunjukkan karakteristik feminin. Kondisi stereotip gender yang menentang perempuan ini memberikan  pemahaman  yang  jelas  tentang  angka  statistik  yang  menyebabkan  kurangnya perempuan sebagai pemimpin. Dengan pola pikir yang bias terhadap gender, orang mungkin terutama menganggap kepemimpinan sebagai pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh laki- laki;  bias  ini  juga  sangat  penting  saat  membuat  keputusan  dan  memilih  pemimpin.  Studi menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kemampuan yang diperlukan untuk posisi manajemen, terlepas dari apakah sifat tersebut dianggap maskulin atau feminin dalam budaya lain. Hal ini sering mengakibatkan perempuan tidak memenuhi syarat atau tidak mampu ditunjuk sebagai pemimpin, dan sebagai hasilnya, kita melihat perbedaan yang signifikan antara gender dalam peran kepemimpinan.
Kepemimpinan  adalah  istilah  yang  dapat  digunakan  untuk  banyak  hal.  Mereka  terus berkembang  dari  ruang  yang  sangat  terbatas  dan  kecil  ke  ruang  yang  lebih  luas.  Akhirnya, berujung  pada  kepemimpinan  sebuah  negara,  dan  khilāfah  secara  keseluruhan.  Untuk menciptakan situasi yang sistematis dan teratur untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan, kepemimpinan  adalah  tujuan  utamanya. Tanpa  kepemimpinan  yang  baik,  seperti  ayam  yang kehilangan induknya, mereka akan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Menurut hadits Rasulullah  yang  sangat  terkenal,  "Semua  kamu  adalah  pemimpin  dan  setiap  pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin  di  rumah  tangganya,  perempuan  (istri)  adalah  pemimpin  di  rumah  suaminya  dan terhadap  anak-anaknya.  Semua  kamu  adalah  pemimpin  dan  setiap  pemimpin  bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Dengan mempertimbangkan hadits tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan tanggung jawab kepemimpinan.
Pada  dasarnya,  kepemimpinan  perempuan  berasal  dari  studi  kepemimpinan  yang didasarkan  pada  jenis  kelamin  atau  gender.  Mukhlisah  (2014)  menjelaskan  mengapa  para peneliti mulai tertarik dengan model penelitian ini karena fakta bahwa banyak penelitian tentang gender dan femenisme. Gender secara kebahasaan didefinisikan sebagai kajian yang meyakini bahwa,  meskipun  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  perbedaan  biologis  dalam  keberadaan mereka, keduanya memiliki peran dan fungsi yang sama dalam lingkungan publik. Feminisme, sebaliknya,  didefinisikan  sebagai  gerakan  radikal  para  perempuan  di  seluruh  dunia  yang menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Bahkan gerakan radikal femenisme membenci dan menolak  untuk  berteman  dengan  laki-laki.  Kemudian,  kepemimpinan  perempuan  di  bidang ekonomi, sosial, dan politik. Patricia Aburdene menulis dalam bukunya Megatrends for Woman bahwa ada bukti bahwa peran yang dominan oleh laki-laki terhadap wanita telah berubah. Kasus yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari pejabat, manajer, dan profesional yang bekerja di 50 buah bank di negara itu adalah wanita.
Wanita  menjadi  lebih  penting  dalam  industri  rekayasa  manufaktur  yang  dulunya didominasi oleh kaum laki-laki. Jill Blackmore dan Judyth Sachs menulis sebuah kertas kerja di

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
forum konferensi tahunan Asosiasi Australia untuk Riset Pendidikan (AARE Annual Conference) dari tanggal 3 hingga 7 Desember 2000. Kertas kerja tersebut bertujuan untuk mengumpulkan gagasan  dan  argumen  tentang  sifat  perubahan  identitas  profesional  (changing  nature  of professional  identity).  Materi  kertas  tersebut  berasal  dari  temuan  proyek  penelitian  yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Australia. Fokus penelitian adalah mempelajari masalah baru tentang  wanita  dan  kepemimpinan  selama  era  restrukturisasi  tahun  1990-an.    dan manajerialisme  untuk  membentuk  budaya  organisasi.  Perbedaan  gaya  kepemimpinan perempuan di suatu organisasi sempat diungkapkan oleh Jill Blackmore. Dia berpendapat bahwa terkadang  kepemimpinan  perempuan  diasumsikan  oleh  sebagian  laki-laki  sebagai  pengambil alihan dominasi struktural dan kultural yang melekat pada laki-laki. Mereka memasuki dunia kepemimpinan  karena  keahlian  profesional  substantif  mereka  sebagai  guru  dan  unsur-unsur emosional  dari  manajemen  pekerjaan  mereka  sebagai  agen  perubahan.  Ketiga,  prinsip manajerialisme  dan  kepemimpinan  telah  berubah  untuk  membentuk  budaya  organisasi, sehingga  ada  perbedaan  gaya  kepemimpinan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Jill  Blackmore sempat  mengungkapkan  perbedaan  gaya  kepemimpinan  perempuan  di  suatu  organisasi.  Dia menyatakan bahwa beberapa laki-laki kadang-kadang menganggap kepemimpinan perempuan sebagai pengambil alihan dominasi struktural dan kultural yang dimiliki laki-laki.
Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eagly  dan  Carli  (2013)  menunjukkan  betapa pentingnya  perubahan  sosial  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  di  tempat  kerja.  Mereka menemukan  bahwa  masyarakat  yang  lebih  inklusif  dan  mendorong  perubahan  peran  gender yang  lebih  luas  dapat  mengurangi  bias  dan  membantu  perempuan  maju  ke  posisi kepemimpinan.  Semua  perubahan  sosial,  termasuk  pendidikan,  keluarga,  organisasi,  dan kebijakan  publik,  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  perempuan  sebagai pemimpin. Misalnya, pendidikan yang mendorong kesetaraan gender dan mendorong aspirasi kepemimpinan perempuan dapat membantu mengubah persepsi dan harapan orang terhadap perempuan sebagai pemimpin. Selain itu, kebijakan organisasi yang mendukung keseimbangan antara  kehidupan  pribadi  dan  kerja,  mengurangi  diskriminasi  dalam  proses  perekrutan  dan promosi,  dan  memastikan  bahwa  semua  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk pengembangan  karir,  adalah  komponen  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  kemajuan  perempuan  dalam  kepemimpinan.  Peran  dan  tanggung  jawab  yang terkait  dengan  gender  tradisional  membutuhkan  perubahan  sosial  juga.  Melalui  perubahan sosial yang mendorong penghapusan peran gender yang kaku, perempuan dapat merasa lebih bebas untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian dan keterampilan mereka  karena  perempuan  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  mengambil  peran kepemimpinan yang lebih dominan atau berorientasi pada tugas.

## Memaknai Kepemimpinan Perempuan (Sahabiyat)
Bukan  hal  baru  dalam  sejarah  hidup  Nabi  dan  sahabiyat—perempuan  yang  hidup  dan bertemu  dengan  Rasulullah  SAW,  beriman  kepadanya,  dan  wafat  dalam  keadaan  Islam— kepemimpinan  perempuan.  Hadis-hadis  Nabi  dan  Sirah  Nabawiyah  menunjukkan  jejak kepemimpinan  perempuan;  mereka  lebih  memaknai  kepemimpinan  sebagai  kepeloporan,

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . x No. 1 (20xx) xx – xx
kekuatan,  keteladanan,  dan  penerimaan  publik  yang  luas,  yang  memungkinkan  transformasi sosial.  Salah  satu  contoh  kepemimpinan  Khadijah  di  era  Mekkah  adalah  kepeloporan  dan pengorbanan  yang  luar  biasa.  Kaum  musyrikin  Mekkah  memboikot  Nabi  Muhammad,  Bani Hasyim, dan Bani Abdul Mutholib selama tiga tahun secara ekonomi (tidak ada perdagangan), sosial  (tidak  menikah  dan  berinteraksi),  dan  politik  (tidak  ada  perjanjian  damai  tanpa  batas waktu). Dalam masa sulit itu, Khadijah membantu dengan membesarkan hati Rasulullah dan membuat  umat  Islam  aman  dengan  menyumbangkan  kekayaannya  yang  luar  biasaKarena karakter dan kepemimpinan Khadijah yang menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual,  sosial,  dan  finansial,  dia  mampu  mengambil  inisiatif  dan  keputusan  penting  secara cepat dan tepat pada saat yang penting maupun genting. Dua keputusan besar seperti ini hanya dapat  dibuat  oleh  orang-orang  yang  berani  mengorbankan  sesuatu  demi  perjuangan.  Jejak sejarah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memainkan peran penting dalam keberhasilan risalah Nabi di era Mekkah.
Dalam  era  Madinah,  kepemimpinan  sahabiyat  dapat  dilihat  dalam  berbagai  bentuk, seperti:  penyebaran  dakwah  Islam;  pembentukan  hukum  dan  syariat  Islam,  terutama  yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga; dan partisipasi perempuan dalam militer dan bela negara.  Sejarah  mencatat  bahwa  Aisyah  binti  Abu  Bakar  RA,  istri  Rasulullah  SAW,  adalah perempuan yang cerdas, kritis, teguh, dan memiliki jiwa dan kualitas kepemimpinan yang diakui oleh  para  sahabat.  Hadis-hadis  yang  diriwayatkannya  menunjukkan  kepemimpinan  Aisyah dalam ilmu agama. Dengan 2.210 riwayat hadis, Aisyah RA. termasuk dalam tujuh periwayat hadis terbanyak (as Sab'ah Al Mukatstsirun) (Badriyah, 2022).
Tujuan utama penciptaan manusia menurut Zakaria (2013) adalah untuk menjadi khalīfah di  dunia  ini.  Dalam  konteks  teologishistoris,  fakta  ini  sangat  menarik.  Malaikat  bertanya mengapa  Allah  akan  menciptakan  manusia  yang  akan  merusak  dan  menumpahkan  darah  di dunia saat Dia berencana untuk menciptakan manusia. Allah ta'āla menjawab protes malaikat dengan  singkat  bahwa  Dia  lebih  mengetahui  daripada  yang  diketahui  para  malaikat  (QS.  Al Baqarah:  30–32).  Manusia  diciptakan  untuk  menguasai,  mengontrol,  dan  mengelola  dunia. Tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk-Nya untuk mengelola ciptaan- Nya.  Dengan  menjadikan  manusia  sebagai  khalīfah,  Dia  ingin  menguji  mereka  dan meningkatkan  martabat  mereka  apabila  mereka  berhasil.  Tidak  disebutkan  secara  eksplisit bahwa hanya laki-laki yang boleh menjadi pemimpin. Dalam situasi ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama. Salah satu landasannya dapat dipahami dari ayat 30 Surat Al-Baqarah. Dalam logika universal, "kepemimpinan" adalah kata yang mewakili kesempatan manusia untuk menjadi khalifah. Jika dilihat dengan cermat, kepemimpinan adalah komponen penting dalam pembentukan  kehidupan  di  alam  semesta  ini,  terutama  dalam  hal  hubungannya  dengan manusia.  Kepemimpinan,  di  sisi  lain,  dianggap  sebagai  amanah  ilahiah  yang  harus dipertanggungjawabkan di masa depan, bukanlah sesuatu yang absolut dan tidak terbatas. Oleh karena  itu,  singkatnya,  siapa  pun  yang  berani  mengambil  tanggung  jawab  dan  mampu melakukannya  adalah  pantas  untuk  menjadi  dan  dianggap  sebagai  pemimpin.  Sebenarnya,

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
kepemimpinan  adalah  masalah  yang  kompleks.  Karena  sifat  dasar  kepemimpinan  itu  sendiri sangat kompleks, mendefinisikan "kepemimpinan" adalah tugas yang sulit dan kompleks.
Sehubungan dengan hak asasi perempuan dalam hukum Islam, perempuan menempati posisi  yang  sangat  penting  dan  menarik  perhatian,  bahkan  dalam  banyak  ayat  Alquran disebutkan bahwa perempuan dipuji. Ini menunjukkan bahwa posisi  perempuan dan laki-laki sama.  Sayangnya,  proses  politik  dan  sejarah  umat  Islam  serta  historiografi  setelah  masa Rasulullah  selama  beberapa  abad  kemudian  tidak  mendukung  reformasi  dan  revolusi  yang terjadi  di  masa  Rasulullah  dan  sahabiyat  ini.  Terutama  di  ruang  publik  dan  politik,  peran perempuan semakin terbatas dan terpinggirkan. Ini tidak terpengaruh oleh pandangan, budaya, dan tatanan sosial yang lebih dikembangkan dan dimapankan oleh pemimpin agama, sosial, dan politik di setiap zaman.

## Pertentangan Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam
Pertanyaan apakah seorang perempuan adalah seorang pemimpin kontroversial muncul dalam  perdebatan  tentang  sosok  perempuan.  Konsep  yang  dibahas  tentang  kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam akan mencakup kepemimpinan  publik di luar rumah tangga. Karena  kepemimpinan  perempuan  dalam  rumah  tangga  lebih  rumit  dan  beragam  daripada kepemimpinan  perempuan  di  ranah  publik.  Studi  Epriyadi  (2020)  menguraikan  pernyataan Abbas  Mahmoud  al-Akkad  tentang  penolakan  perempuan  terhadap  kepemimpinan  di  ruang publik.  Ia  menunjukkan  perbedaan  fisik  dan  biologis,  serta  dasar  perbedaan  tersebut  dalam tanggung  jawab  sosial.  Akibatnya,  laki-laki  dianggap  lebih  sebagai  pemimpin  sayap  kanan, karena  mereka  telah  terbiasa  memikul  tanggung  jawab  dalam  keluarga  dan  masyarakat, sedangkan tanggung jawab perempuan adalah menjaga keharmonisan keluargaIa menyatakan bahwa hak-hak perempuan berasal dari kemampuan alamiah, yang tentunya lebih milik laki-laki daripada perempuan, dan bahwa wanita melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki- laki berjuang untuk bertahan hidup.

## Pertentangan Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam
Pertanyaan apakah seorang perempuan adalah seorang pemimpin kontroversial muncul dalam  perdebatan  tentang  sosok  perempuan.  Konsep  yang  dibahas  tentang  kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam akan mencakup kepemimpinan publik di luar rumah tangga. Karena  kepemimpinan  perempuan  dalam  rumah  tangga  lebih  rumit  dan  beragam  daripada kepemimpinan  perempuan  di  ranah  publik.  Studi  Epriyadi  (2020)  menguraikan  pernyataan Abbas  Mahmoud  al-Akkad  tentang  penolakan  perempuan  terhadap  kepemimpinan  di  ruang publik.  Ia  menunjukkan  perbedaan  fisik  dan  biologis,  serta  dasar  perbedaan  tersebut  dalam tanggung  jawab  sosial.  Akibatnya,  laki-laki  dianggap  lebih  sebagai  pemimpin  sayap  kanan, karena  mereka  telah  terbiasa  memikul  tanggung  jawab  dalam  keluarga  dan  masyarakat, sedangkan  tanggung  jawab  perempuan  adalah  menjaga  keharmonisan  keluarga.  Dia mengatakan bahwa hak-hak perempuan berasal dari kemampuan alamiah, yang tentunya lebih milik  laki-laki  daripada  perempuan,  dan  bahwa  wanita  melakukan  pekerjaan  rumah  tangga, sementara laki-laki berjuang untuk hidup.

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . x No. 1 (20xx) xx – xx
Tidak demikian halnya dengan cendikiawan Muslim kontemporer Nasaruddin Umar, yang mengklaim  bahwa  tidak  ada  bukti  dalam  Alquran  maupun  hadis  yang  menunjukkan  bahwa perempuan  tidak  boleh  terlibat  dalam  politik.  Politik  sebenarnya  adalah  kekuasaan  dan pengambilan  keputusan,  dan  lingkupnya  mencakup  lembaga  politik  formal  yang  lebih  tinggi hingga lembaga keluarga. Oleh karena itu, konsep politik pada dasarnya juga mencakup masalah sehari-hari  yang  selalu  berkaitan  dengan  perempuan.  Bukan  tujuan  partisipasi  perempuan dalam  politik  untuk  menjatuhkan,  menghilangkan,  atau  mengambil  kekuasaan  dari  laki-laki. Sebaliknya, tujuan partisipasi perempuan dalam politik adalah agar mereka dapat menjadi mitra setara  dengan  laki-laki.  Tuhan  membuat  laki-laki  dan  perempuan  dengan  cara  yang  berbeda secara  sadar  Mereka  dapat  saling  melengkapi  dan  bekerja  sama  untuk  membentuk  kekuatan sinergis  dengan  cara  ini.Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Meyzarti  (2017),  ada  dua pendapat  yang  berpendapat  bahwa  perempuan  tidak  boleh  atau  haram  menjadi  pemimpin. Pendapat-pendapat ini menggunakan QS. An-Nisa':34, yang menyatakan bahwa kaum laki-laki akan memimpin kaum perempuan. Kelompok ini berpendapat bahwa ayat di atas berlaku untuk semua  jenis  kepemimpinan  karena  ayat  tidak  memiliki  makna  yang  terbatas  pada  peristiwa asbabun  nuzulnya.  Selain  itu,  kelompok  ini  menggunakan  hadis  dari  Abu  Bakrah,  yang mengatakan:
Artinya:  Tidak  akan  beruntung  suatu  kaum  yang  menjadikan  perempuan  sebagai pemimpin.
Menurut  pendapat  kedua,  Islam  tidak  melarang  seorang  perempuan  untuk  menjadi pemimpin atau pemimpin; ini karena tidak ada ayat dalam Al Qur'an yang melarang seorang perempuan untuk menjadi pemimpin atau pemimpin. Ayat 34 surat An-Nisa' yang disebutkan di atas digunakan sebagai dasar bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Namun, ini tidak tepat untuk diterapkan pada semua bidang kepemimpinan. Ayat tersebut tidak bersifat umum jika  dilihat  secara  keseluruhan,  termasuk  rangkaian  ayat  sebelumnya  dan  sesudahnya.  Ini karena, secara jelas, yang disebut sebagai kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan rumah tangga di mana laki-laki atau suami bertindak sebagai pemimpin.
Seorang  ulama  bernama  Muhammad  Al  Gazali  berpendapat  bahwa  hadist  "Tidak  akan beruntung  suatu  kaum  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  pemimpin"  tidak  dimaksudkan untuk mengacu pada prinsip Islam yang mewajibkan laki-laki untuk menjadi pemimpin negara, karena hal ini akan bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an surat An-Naml: 23 yang memuji kebijakan dan kebijaksanaan pemimpin kerajaan Saba' yang dipimpin oleh seorang perempuan: Artinya:  Sesungguhnya  aku  mendapati  ada  seorang  perempuan  yang  memerintah  mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.
Ayat  di  atas  menceritakan  bagaimana  burung  Hud-hud  memberi  tahu  Nabi  Sulaiman tentang keadaan kerajaan Saba' yang makmur yang diperintah oleh seorang ratu yang disebut Balqis. Oleh karena itu, akan menjadi aneh jika hadist ini dijadikan syarat seorang pemimpin. Ini tidak hanya tidak rasional, tetapi juga tidak nyata karena banyak negara muslim yang dipimpin oleh perempuan masih berhasil, seperti Pakistan, Turki, dan lainnya. Dan dalam sejarah, Ratu Balqis, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah seorang wanita yang sukses dan memimpin

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
negeri Saba'. Tidak ada hadist yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemimpin harus laki- laki, yang memperkuat analisis dan kesimpulan ini. Karena hadist ini bersifat temporal dan tidak universal,  maka  harus  dipahami  secara  kontekstual.  Hadist  tersebut  hanya  mengungkapkan keadaan nyata saat itu di Persia.
Studi Halimah (2018) menjelaskan dua lafaz menarik dalam QS. An-Nisa':34, yaitu al-rijal dan qawwamun. Pertama, para pakar sering memperdebatkan lafaz al-rijal dalam ayat ini. Al- Sabuni  mengatakan  bahwa  rujulah  (jantan)  diberikan  kepada  mereka  yang  diberi  akal, kepemimpinan,  nafqah,  dan  kelebihan  akal.  Menurut  Ibn  Kathir,  kaum  perempuan  harus dipimpin oleh laki-lakiKarena laki-laki lebih unggul daripada perempuan, nubuwwah (kenabian) hanya untuk laki-laki. Pandangan kedua mufassir ini menyimpulkan bahwa laki-laki lebih unggul daripada  perempuan  berdasarkan  perbedaan  karakteristik  laki-laki  dan  perempuan.  Dengan adanya  keunggulan-keunggulan  tersebut,  posisi  laki-laki  dan  perempuan  sudah  tidak  setara secara alami.
Qawwamun, lafaz kedua. Bagi para mufassir dan peneliti gender, menjadikan surah An- Nisa  sebagai  hambatan  bagi  kaum  perempuan  untuk  menjadi  pemimpin  menarik  perhatian mereka.  Ada  beberapa  pendapat  dalam  Khazanah  Tafsir  al-Qur'an  tentang  makna  kata qawwamun. Ibnu "Ashur" berpendapat bahwa qawwamun bertanggung jawab atas laki-laki dan perempuan dalam hal menjaga, membela, dan mengawasi usaha dan penghasilan harta. Allah menjelaskan,  "Allah  memberikan  kelebihan  kepada  laki-laki  karena  dia  yang  mengeluarkan nafqah."  Nasaruddin  Umar  mengatakan  bahwa  kata  qawwamun  dapat  diartikan  sebagai pendamping, pemelihara, atau penanggung jawab, yang merupakan arti yang lebih fungsional. Dalam  bahasa  Arab,  qawwamah  berbeda  dengan  kata  pemimpin  dalam  bahasa  Indonesia. Nasaruddin Umar membandingkannya dengan terjemahan Yusuf Ali yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemelihara perempuan. Dalam ayat ini, dapat dipahami mengapa Allah  SWT  menunjuk  laki-laki  sebagai  pemimpin  rumah  tangga,  karena  laki-laki  memiliki kelebihan fisik dan mental.
Walaupun dalam sejarah telah ada banyak perempuan yang menjabat sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, bersama dengan ratu di negara-negara kerajaan,  beberapa  orang  percaya  bahwa  perempuan  tidak  pantas  untuk  menduduki  posisi kepemimpinan.  Wanita  masih  dilarang  menjadi  pemimpin  bahkan  dalam  masyarakat tradisional.  Sebagian  besar  ulama,  termasuk  Imam  Syafi'i,  Imam  Malik,  dan  Imam  Ahmad, berpendapat bahwa presiden dan pemimpin harus laki-laki. Dalam kitab Syarhus-Sunnah, Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa menjadi pemimpin wanita tidak sah. Karena seorang pemimpin harus  keluar  untuk  berjihad  dan  selalu  terlibat  dengan  masalah  Muslim.  Karena  banyaknya kekurangannya, perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melakukan banyak tugas (Widya, 2018).
Salah  satu  alasan  lain  yang  melarang  wanita  untuk  dicalonkan  adalah  bahwa  mereka menghadapi tantangan yang sudah menjadi kebiasaan mereka, seperti menstruasi setiap bulan dengan  keluhannya,  mengandung  dengan  segala  penderitaan,  melahirkan  dengan  segala risikonya, menyusui dengan segala beban, dan menjadi ibu dengan segala tanggung jawabnya.

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol . x No. 1 (20xx) xx – xx
Ini  membuat  mereka  tidak  mampu  menyelesaikan  tugas  secara  fisik,  mental,  dan  kognitif. Problemnya  adalah,  hingga  saat  ini,  sangat  sedikit  perempuan  yang  ingin  dan  tertarik berpartisipasi dalam dunia politik. Mereka berpendapat bahwa citra politik dipandang sebagai brutal,  penuh  konflik  kekuasaan,  sering  terlibat  dalam  korupsi,  dan  sebagainyaIni  membuat sebagian besar perempuan merasa lemah dan tidak mampu karena melihat konstelasi politik. Selain itu, gagasan bahwa seorang pemimpin harus kuat, kuat, kompetitif, rasional, dan mampu "mematikan" musuh (maskulinitas) membuat keduanya dianggap lebih pantas untuk laki-laki daripada perempuan.
Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Berdasarkan surah Al Ahzab ayat 35, yaitu Artinya:  Sesungguhnya  muslim  dan  muslimat,  mukmin  dan  mukminat,  laki-laki  dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan  perempuan  yang  banyak  menyebut  (nama) Allah, untuk  mereka Allah  telah  menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.
Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah SWT tidak membedakan antara manusia. Tidak ada diskriminasi dalam hal ini; setiap individu akan mendapat ganjaran setimpal dengan tindakan  mereka.  Dalam  hal  apakah  perempuan  boleh  menjadi  pemimpin  atau  tidak,  Abu Hanifah  mengatakan  bahwa  perempuan  diizinkan  menjadi  hakim.  Ketika  perempuan  dapat bersaksi dalam urusan harta, mereka juga harus dapat membuat keputusan dalam hal ini. Oleh karena itu, wanita juga dapat menjadi pemimpin.

## Hak Perempuan dalam Arena Politik di Indonesia
Kebebasan  berpolitik  adalah  hak  setiap  orang  untuk  berpartisipasi  atau  berpartisipasi dalam dunia politik, termasuk melibatkan diri dalam kelompok politik, memilih dalam pemilu, menjadi wakil rakyat di parlemen, dan hak lainnya yang berkaitan dengan urusan negara dan pemerintahan.  Selama  bertahun-tahun,  perdebatan  tentang  representasi  kesetaraan  gender antara  laki-laki  dan  perempuan  di  area  publik  telah  berlangsung,  tetapi  tidak  ada  titik  temu mengenai hak perempuan dalam arena politik Indonesia. Ini terlihat dari bagaimana perempuan tidak terlalu bersemangat dalam berpolitik, sementara partai politik di Indonesia tidak terlalu bersemangat  untuk  memberikan  ruang  politik  kepada  perempuan.  Meskipun  faktanya, Indonesia memerlukan perwakilan perempuan dalam dunia politik yang setara dengan laki-laki. Begitu juga, pemerintah harus melindungi hak-hak politik perempuan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan asas pancasila. Dengan demikian, seluruh perempuan Indonesia tidak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam perpolitikan atau menjadi pemimpin lembaga pemerintahan.
Selama  bertahun-tahun,  hukum  Indonesia  mencakup  semua  orang,  termasuk  status perempuan, dan menetapkan ketentuan yang mengatur partisipasi perempuan dalam masalah sosial, budaya, dan politik. Ranah politik merupakan komponen penting dari peran perempuan dalam hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa persamaan diberikan kepada semua warga  negara.  Konsep  kesetaraan  mencegah  diskriminasi,  yang  berarti  bahwa  setiap  warga

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, status, atau golongan mereka.
Di Indonesia, ada undang-undang seperti  UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No.  2 Tahun 2008 yang mengatur hak politik perempuan dan partai politik, meskipun hak politik laki-laki dan perempuan masih belum setara. Hal ini dibuat untuk menunjukkan betapa pentingnya hak istimewa dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Dalam hal kesetaraan gender, UU No. 2 Tahun 2008 jelas mengatur keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sementara hak politik  laki-laki  dan  perempuan  di  Indonesia  belum  setara,  perempuan  memiliki  peluang berpolitik untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Di Indonesia, beberapa undang-undang, termasuk UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2008, mengatur hak politik perempuan dan partai politik, serta UU No. 10 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pendidikan politik dengan mempertimbangkan keseimbangan dan kesetaraan gender, dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan hak istimewa dan komitmen setiap warga negara Indonesia. UU No. 2 Tahun 2008 sudah mengatur kesetaraan gender.jelas mengatur keterwakilan perempuan dalam partai politik.
Sebagai bagian dari Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan  DPRD,  disebutkan  bahwa  "Setiap  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dapat  mengajukan  calon Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  unt  Kebijakan  afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik terus diperbaiki. Dalam kelembagaan partai politik juga, tindakan afirmatif dilakukan dengan mengharuskan partai politik memiliki minimal 30% anggota perempuan dalam kepengurusan dan penidirian di tingkat pusatDalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 menyatakan: "Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan", sementara Pasal sebelumnya menyatakan: "Partai Politik didirikan dan  dibentuk  oleh  paling  sedikit  50  (lima  puluh)  orang  warga  negara  Indonesia  yang  telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris."
Ketika  perempuan  masuk ke  dunia  politik,  mereka  harus  diberikan  hak  kebebasan  dan pengaturan  untuk  membuat  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  secara  keseluruhan, termasuk aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Kaum perempuan di Indonesia dapat mengejar cita-cita keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan publik melalui aturan yang ada di sana. UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum  Wanita  secara  substansial  mengatur  pengakuan  korespondensi  posisi,  jaminan keseimbangan hak untuk memberikan suara dan dipilih, kesempatan untuk memegang jabatan birokrasi, dan kesempatan untuk bekerja sama dalam organisasi sosial politik. Namun, setelah UUD  1945  diubah,  pasal  28  H  ayat  (2),  yang  menyatakan  bahwa  "Setiap  orang  berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang  sama  untuk  mencapai  persamaan  dan  keadilan",  menciptakan  dasar  yang  kokoh  bagi semua warga negara untuk bebas dari deskriminasi di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik, di mana perwakilan kaum minoritas menjadi lebih kuat.

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Dari waktu ke waktu, tindakan afirmatif terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata  mampu  meningkatkan  keterwakilan  perempuan.  Seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  data  dari  tiga  pemilihan  terakhir  menunjukkan  bahwa  jumlah  perwakilan perempuan  terus  meningkat  seiring  dengan  penerapan  undang-undang  yang  menekankan pentingnya tindakan afirmatif. Mulai tahun 1950, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam arena politik, dengan tingkat yang paling rendah di DPR pada tahun 1950-1995. Namun, sejak penerapan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, yang memperhitungkan keterwakilan perempuan 30%, jumlah perempuan yang duduk di DPR pada pemilu 2004 adalah 11,8%, dan jumlah perempuan yang duduk di DPR pada tahun 2019 adalah 20,9%, atau sejumlah sejumlah perempuan

## D. Kesimpula n
Dari sudut pandang hukum Islam, kepemimpinan perempuan adalah konsep yang dapat didiskusikan  dan  beradaptasi  dengan  kemajuan  zaman.  Selain  itu,  syariat  Islam  tidak memberikan aturan praktis tentang kepemimpinan perempuan. Ini karena masalah ini adalah bagian dari studi mu'āmalah, atau hubungan sosial kemanusiaan, yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Menurut gagasan ini, tidak ada larangan kontekstual atau teks terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin. Didasarkan pada  fakta  sejarah,  al-Qur'an  menceritakan  tentang  Ratu  Balqis,  penguasa  negeri Saba'.Negaranya  dianggap  berhasil,  makmur,  dan  aman  sebagai  hasil  dari  kepemimpinannya yang demokratis. Dalam Islam, seseorang diberi kebebasan untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam perundingan. Hanya saja Islam harus disesuaikan dengan kemampuan dan kehormatan  perempuan  sendiri,  bukan  membatasi  hak  perempuan  untuk  mengurus kepentingan publik.
Dalam  hukum  Indonesia,  peraturan  umum  mencakup  semua  orang,  termasuk  status perempuan.  Ini  terbukti  dengan  ketentuan  yang  mengatur  partisipasi  perempuan  dalam masalah  sosial,  budaya,  dan  politik.  Dalam  hal  keterwakilan  perempuan  di  arena  politik Indonesia, 30% masih kurang. Ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, bahkan dengan kuota  30%  ini  menunjukkan  bahwa  kesetaraan  gender  di  arena  politik  masih  berada  dalam konteks budaya patriarki.

## E. Daftar Pustaka
Adam Mustaqim, Epistemologi Penafsiran Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam (Studi Komparasi), Rausyan Fikr, Vol. 14 No.2 Desember 2018 : Hlmn. 295-334
Asghar  Ali  Engineer,  dkk.  Islam  dan  Teologi  Pembebasan.  Terjemahan  Agung  Prihartono,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
Azizah, Nur, Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. Spectrum: Journal Of Gender and Children Studies, 2021: Hlmn. 1- 10.

## Zulwida Rahmayeni, Reni Febrina
Basri, Halimah, Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir. Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7 No. 1 Juli 2018 : Hlmn. 51-66 Dewi, Ratna. Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak, 2020 : Hlmn. 1-43.
Eagly, A. H., & Carli, L. L. The Female Leadership Advantage: An Evaluation Of The Evidence.
Journal The Leadership Quarterly. Vol. 14 No.6, 2013 : Hlmn. 807-834.
Epriadi, Dedi, dan Zuhdi Arman. Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia. Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman 5: 2 (2020): 217-223.
Hart, C. Doing a literature review: Releasing the research imagination. (Sage, 2018).
Intan  Baiduri  ,  Nabilatul  Hasanah  ,  Fadjar  Maulana,  Mochammad  Isa  Anshori,  Gender  dan
Kepemimpinan  :  Sebuah  Kajian  Literatur,  Jurnal  Ilmu  Manajemen,  Ekonomi,  dan Kewirausahaan,Vol 3 No. 2, Juli 2023.
M. Teguh Setyadi Bahtiar, dkk, Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia, Jurnal Vox Populi, Vol. 4 No. 2, Desember 2021 : Hlmn. 69-79
Mukhlisah  Reviews,  Persepsi  Tentang  Kepemimpinan  Perempuan;  Scientific  And  Religious, Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 4 No. 1, 2014.
Nasaruddin  Umar,  Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  al-Alqur’an  (Jakarta:  Paramadina, 1999)
Samsul Zakaria, Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara  Pemikiran  KH.  Husein  Muhammad  Dan  Prof.  Siti  Musdah  Mulia),  Jurnal Khazanah, Vol. VI, No. 1, Juni 2013.
Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).
Tim Penulis KPRK MUI (Prof. Dr. Amany Lubis, MA, Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA, dkk),
Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Islam:  Tinjauan  Berbagai  Perspektif,  (Penerbit: Cendikia, 2022)
Widya Agesna, Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 3, No 1 Agustus 2018 : Hlmn.122-132
Copyright Holder :
© Zulwida Rahmayeni and Reni Febrina (2024).

## First Publication Right :
© El-kahfi: Journal of Islamics Economics
This article is under: