## Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi

## Abstrak
Pentingnya penggunaan identitas berupa data pribadi dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan terpenuhinya hak mendorong seseorang untuk memberikan informasi data pribadinya.  Pemberian secara sukarela dan wajib menjadi cela bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih dengan melakukan penggunaan data pribadi seseorang tersebut tanpa izin pemilik data pribadi bersangkutan. Ruang lingkup dan rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data pribadi tanpa izin yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengguna data pribadi tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif- konseptual ( juridical-normative-conceptual legal research ).
Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin termasuk perbuatan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur peraturan pidana umum dan peraturan khusus terkait dibawahnya.
Di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi pelaku masih belum ada peraturan secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana, sehingga pertanggungjawabannya terdapat dalam peraturan yang terpisah. Dalam peraturan yang terpisah terkandung beberapa aspek perlindungan atas data pribadi seseorang secara umum. Setiap perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang memiliki perbedaan masing-masing seperti bentuk kegiatan, subjek hukumnya dan pertanggungjawabannya dapat secara pidana ataupun sanksi administrasi. Korporasi dapat dijadikan sebagai salah satu subyek hukum tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga Negara atas pentingnya data pribadi agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi kepastian hukum.
Kata Kunci : Penyalahgunaan; Data Pribadi; Tindak Pidana.

## Pendahuluan
Kehidupan keseharian mayoritas masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi. Yang dimana globalisasi merupakan sifat yang tidak bisa dihindari dan dicegah.

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
Jurist-Diction. 2020; 1431-1452

## Asa Intan Primanta Asaintanprimanta97@gmail.com Universitas Airlangga
How to cite: Asa Intan Primanta, ‘Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i4.20214

## 1432 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Pengaruh globalisasi hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi hingga politik. Kecepatan arus informasi yang dengan cepat membanjiri seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis. Masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi sebagian besar terdapat pada generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi dan penduduk yang berada di perkotaan. Namun masyarakat di daerah terpencil, generasi tua dan masyarakat yang belum siap baik dari segi fisik maupun mental, mereka sulit untuk menerima arus globalisasi.
Globalisasi merupakan suatu sistem yang bersifat netral karena pengaruh yang ditimbulkan dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana masyakarat tersebut menyikapinya. Dalam era globalisasi, masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari arus derasnya perubahan sebagai akibat canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah  pada  pasar  bebas,  serta  tingkat  efisiensi  dan  kompetitif  yang  tinggi diberbagai bidang kehidupan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau bangsa Indonesia harus mengikutinya jika tidak ingin ketinggalan terhadap globalisasi.
Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi, 1 dengan begitu internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan traksaksi e-commerce. 2
Transaksi jual beli e-commerce merupakan suatu kontrak jual beli yang sama dengan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja pada transaksi e-commerce , media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga
1 Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi (PT Raja Grafindo Persada 2005).[12].
2 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia (UII Press 2003).[113].
kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online 3 dimana komunikasi jarak jauh, dimanapun, siapapun, dan dari manapun dapat mengakses website.
Berbagai situs yang telah disediakan baik dari pemerintah maupun swasta digunakan oleh masyarakat untuk memperdagangkan segala macam yang memiliki nilai jual. Seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi menuntut hidup yang serba cepat. Dengan fintech , permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran terselesaikan. Tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, dan keengganan mengunjungi suatu tempat terselesaikan oleh fintech.
Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang sebelumnya dalam pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uas kas, dengan adanya fintech , dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Namun semua ini bergantung pada koneksi internet. Di Indonesia sendiri terdapat 127 fintech yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Untuk menggunakan fintech sangat mudah karena memiliki persyaratan yang tidak banyak dengan hitungan menit saja. Tren fintech sedang menjamur di berbagai negara termasuk Indonesia.
Selain efisien yang ditawarkan perusahaan berupa banyaknya layanan dan fungsi baru, pengguna juga bisa merasa nyaman dan puas ketika memakai app tersebut.
Seiring meningkatnya jumlah pengguna, maka ruang untuk monetisasi aplikasi pun semakin terbuka. Kenyamanan yang diberikan startup kepada pengguna, juga membutuhkan sebuah perlindungan keamanan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari hacker yang ingin mengambil data privasi pengguna karena disinyalir ribuan data fintech yang bocor dan tidak diproteksi dengan baik karena keamanan aplikasi fintech mudah diretas.
Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang, menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal
3 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-com- merce Lintas Negara di Indonesia (FH UII Press 2009).[11].

## 1434 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi yakni jual beli data pribadi milik orang lain secara illegal bahkan dengan harga yang murah. Sebuah akun media sosial menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Data pribadi dinilai sebagai tambang emas karena dengan data kita bisa tau identitas sampai kebiasaan seseorang. Data pribadi tersebut mulai nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, nomor kerabat, nomor KK dan nomor KTP hingga foto KTP beserta foto selfie pengguna aplikasi  fintech.  Foto  selfie  ini  biasa  digunakan  sebagai  autentifikasi  wajah pengaju pinjaman serupa dengan wajah yang ada di KTP.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian yuridis normatif ( legal research ), penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini lebih cenderung merupakan menelitian “yuridis normatif” yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer. Untuk mengetahui sebuah aturan hukum yang ada, maka diperlukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana.

## Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan
sesuai dengan kesalahannya, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. 4
Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi  pengayoman  masyarakat,  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dalam segi materiil dan spiritual.
Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting) dalam melaksanakannya
Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.
Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung unsur kesalahan dimana terjadi dari dua jenis yaitu kesengajaan
4 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Bina Aksara 1983) . [41].

## 1436 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
( opzet) dan kelalaian (culpa).
1. Kesengajaan ( opzet )
Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang- terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. 5

## 2. Kelalaian ( culpa)
Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat
mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. 6
Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka suatu perkara harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:
1.  Adanya kemampuan bertanggungjawab;
Kemampuan bertanggungjawab, bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal atau sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. 7
Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseoang dianggap tidak mampu bertanggungiawab. Perlu digarisbawahi yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal-Pasal 44,48,49, 50, dan 51 KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. 8
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup diantaranya:
a.  Keadaan jiwanya, termasuk:
6 ibid. [48].
7 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Ghalia Indonesia 1996).[78].
8 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Penger- tian Dasar dalam Hukum Pidana (Aksara Baru 1983).[83].

## 1438 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
1)  Tidak terganggu oleh penyakit baik yang bersifat terus-menerus maupun sementara;
2)  Tidak memiliki cacat pada pertumbuhannya, seperti gagu atau idiot;
3)  Tidak terganggu yang diakibatkan oleh hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
b.  Kemampuan jiwanya, termasuk:
1)  Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2)  Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
3)  Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 9
2.  Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Geen straf zander schuld, keine straf ohne schuld atau dalam bahasa latin “actua non facit reitm nisi mind is guilty” (or act does not make person guilty unless his mind is guilty). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya. 10
Seseorang melakukan kesalahan menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. 11 Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggung jawaban
9 Amir Ilyas , Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawa- ban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Rangkang Education 2012).[76].
10 Moeljatno, Op.Cit. [25].
11 Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (PT. Pradya Paramita 1997).[31].
serta penjatuhan pidana. Dengan demikan, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan. sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif mengenai hakikat kejahatan. 12
3.  Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).
Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan ( dolus ) dan kelalaian/kealpaan ( culpa ). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah: 1) Daya paksa relatif 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP 3)
Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. 13
Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.
Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.
12 Andi Matalatta, dalam JE sahetapy, Victimilogy sebuah Bunga rampai, (Pustaka Sinar Harapan 1987).[41-42].
13 Chairul Huda, Op Cit. [65].

## 1440 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
Pasal 44 KUHP mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab, yang berbunyi:
1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidak mampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pekau terdapat dengan kesalahan:
1. Dalam masa pertumbuhan pelaku mengalami cacat mental sehingga mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk;
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.
Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana, artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarekan karena pada umur tertentu secara psikolog dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya.
Apabila anak tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pemidana maka secara psikolog anak tersebut terganggu dimasa
dewasanya. Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur atau dikarekan keadaan psikolognya terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 14

## Pertanggungjawaban Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia,  yang  diidentifikasikan  sebagai  penyelenggara  jasa  telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah,
atau manipulasi:
(a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
(b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
(c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Bagi setiap orang yang tanpa hak melakukan ketentuan tersebut maka diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta. Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan
14 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ( Prenada Media Group 2016).[80].

## 1442 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat (1). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp200 juta.
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merekam informasi yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Permintaan dapat juga diajukan penyidik.

## Pertanggungjawaban Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia cyber , sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi ( privacy right ). Perlindungan hak pribadi ( privacy right ) erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang (personal data) karena saat ini perkembangan teknologi dalam dunia internet telah mengalami kemajuan yang sangat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.
Kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang sangat besar. Salah satu hal yang menarik dalam undang-undang ini adalah bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistim elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara
implisit undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.
Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.
Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang   yang   melanggar   ketentuan   ini   dapat   digugat   atas   kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
1.  Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2.  Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dahak pribadi ( privacy rights ). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

## 1444 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
a.  Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
b.  Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
c.  Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah
satu bagian dari hak pribadi seseorang, sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman. Secara tegas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyadapan ( interception ) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik.
Adapun berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada orang atau pihak yang diketahui merupakan pelaku dari kejahatan penggunaan data pribadi tanpa izin yang tanpa hak ikut campur atas pribadi orang lain berdasarkan Pasal 11 ACHR dan telah memenuhi tindak pidana pada UU ITE, sebagai berikut:
Pasal 48 UU ITE:
1.  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2.  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3.  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 32 UU ITE :
1.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;
2.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak;
3.  Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja,
tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, pernghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik. Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data ( unlawful access ), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya. Perlindungan data disini tidak hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 1446 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada

## Pertanggungjawaban Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Data perseorangan sebagai warga negara sebagaimana diketahui tercatat sebagai dokumen negara yang berhak memperoleh perlindungan dan penjagaan terhadapnya. Dalam UU Adminduk secara khusus mengatur terkait dengan larangan memanpulasi bahkan memberikan akses hingga menyebarluaskan data pribadi milik warga negara. Ini tertuang dalam perubahan yang termaktub pada Pasal 77 UU Adminduk sebagai berikut, “Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk”, dimana setiap Orang dan lebih khususnya petugas menjadi Subjek dalam peraturan ini.
Lebih lanjut, perubahan dalam ayat (1) dan (3) Pasal 79 UU Adminduk juga menernagkan hal berkaitan dengan larangan tersebut sebagai berikut,
(1)  Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
(3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya Berdasarkan larangan tersebut, dalam UU 24 Tahun 2013 ini selanjutnya juga menegaskan adanya sanksi yang diberikan kepada oknum yang menentang melalui pasal-pasal berikut,
Pasal 94
‘‘Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)’’.
Pasal 95A
‘‘Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)’’.
Pasal 96
‘‘Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)’’.
Masing-masing pasal tersebut menjelaskan sanksi yang akan dibebankan kepada pelaku yang diketahui memberikan perintah untuk melakukan manipulasi, hingga menyebarluaskan bahkan melakukan dengan tangan sendiri menerbitkan dan mendistribusikan data dan dokumen kependudukan akan dijerat sanksi kurungan. Ini berlaku kepada pelaku yang melakukan penyebaran baik kepada khalayak maupun kepada oknum lain yang berkepentingan dengan unsur kesengajaan menciderai martabat orang lain yang dilakukan distribusi data secara ilegal tersebut.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan data Pribadi Berdasarkan Lex Generalis
Perbuatan  penyalahgunaan  Data  Pribadi  yang  masuk  dalam  kualifikasi perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP yakni:
1.  Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini khusus digunakan yang terkait pada penyalahgunaan data pribadi berupa dokumen surat seperti KK, aKTP, SIM, akta lahir, buku tabungan, buku nikah, akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang, surat kredit, tanda bukti bunga, ijazah, dan segala hal yang bersifat rahasia dengan berupa dokumen kertas. Seseorang yang membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar. Jika menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat atau seseorang tersebut dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati walauapun pemakaian surat tersebut tidak menimbulkan kerugian maka diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
2.  Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk memiliki data pribadi dengan mengambilnya secara melawan hukum. Dari sudut pandang subjektif, mengambilbaik sebagian atau seluruh data pribadi orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dalam sudut pandang objektif, seseorang yang terlibat dengan perkara ini telah secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki data pribadi milik orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengambil data pribadi orang lain baik seluruh atau sebagian dengan maksud

## 1448 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
untuk memilikinya merupakan perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah). Berdasarkan putusan HOGE RAAD yang dikenal dengan Electriciteits - arres atau arrest listrik, benda yang tidak berwujud yang mempunyai suatu nilai tertentu, karena data pribadi saat ini dapat dijumpai telah diperjual belikan maka dapat dijadikan objek pencurian dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP; 15
3.  Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan pemberatan karena dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dari sudut Subjektif, pelaku melakukannya dengan sengaja dan dibawah kesadaraan. Dari sudut Objektif, seorang tersebut telah menguasai data pribadi orang lain dengan secara melawan hukum baik sebagian atau seluruhnya tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun penjara;
4.  Pasal 378 KUHP tentang penipuan, untuk menipu orang lain dengan menggunakan atau memanfaatkan penggunaan identitas orang lain . Dari sudut pandang subjektif, penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dalam sudut pandang objektif, seseorang yang terlibat dengan perkara ini telah melakukan baik penipuan maupun pencideraan pada identitas pribadi millik orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menggunakan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data pribadi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana. pelaku diancam pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

## Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Korporasi
Undang-Undang yang telah disebutkan diatas tidak menyebutkan secara spesifik  mengenai  pelaku  penyalahgunaan  data  pribadi  dengan  subjek  korporasi, namun jika dilihat mengenai definisi korporasi pada pasal 1 Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi jo Perja Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan bada hukum dapat disebut korporasi. Dalam
15 P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet.1 (Sinar Baru 1989).[21].
undang-undang yang telah disebutkan diatas menyebutkan subjek “badan hukum”, sehingga dalam penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh badan hukum dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat menjadi subjek dalam tindak pidana, jika yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan lain, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun diluar lingkungan korporasi Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dapat disesuaikan dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang  yang mengatur tentang korporasi, namun dalam peraturan perundang-undangan  yang telah disebutkan tidak mengatur secara khusus mengenai  korporasi oleh sebab itu penelitian ini merujuk pada Perma nomor 13 tahun 2016  tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang selanjutnya disebut Perma 13 tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yang selanjutnya disebut perja korporasi.
Menurut Pasal 1 Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi jo Perja tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi , kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan bada hukum dapat disebut korporasi. Dalam undang-undang yang telah disebutkan diatas menyebutkan subjek “badan hukum”, sehingga dalam penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh badan hukum dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat menjadi subjek dalam tindak pidana, jika yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan lain, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun diluar lingkungan korporasi
Korporasi dapat dijatuhi pidana dalam pertanggungjawabannya jika hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan apakah korporasi tersebut memperoleh keuntungan atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, apakah korporasi tersebut membiarkan terjadinya tindak pidana atau apakah korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan

## 1450 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Perja korporasi lebih mengkriteriakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dengan kualifikasi:
a.  Sebagai bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
b.  Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
c.  Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
d.  Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas  permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
e.  Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
f.  Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
g.  Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima oleh korporasi tersebut; h.  Korporasi yang secara yata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
i.  Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.
Perbuatan pengurus korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam perja korporasi menyebutkan bahwa  :
1.  setiap orang yang melakukan, yang turut serta melakukan , yang menyuruh untuk melakukan, yang menganjurkan untuk melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2.  setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
3.  setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
4.  segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengutus korporasi menurut undang-undang

## Sanksi Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Korporasi
Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, sayangnya terhadap korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib. Penjatuhan pidana
terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pengurus yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dapat diancam pidana dengan merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan. Perja korpoasi mengkategorikan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dikenakan terhadap korporasi dan pengurus korporasi yang menjadi pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan berupa:
a.  Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
b.  Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c.  Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana;
d.  Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
e.  Penempatan perusahaan dibawah pengampunan untuk jangka waktu tertentu;
f.  Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
g.  Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
h.  Pencabutan izin usaha;
i.  Perampasan barang bukti atau harta kekayaan/asset korporasi; dan/atau j.  Tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Tuntutan pidana denda yang tidak segera dibayarkan maka harta kekayaan/ aset korporasi dirampas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kesimpulan
Regulasi terkait dengan penggunaan data identitas orang lain tanpa izin di Indonesia awalnya masih bersifat umum karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur kaitannya data pribadi, oleh karena itu pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan data pribadi tanpa izin diatur dalam beberapa peraturan secara terpisah. Jika subjek penyalahgunaan data pribadi merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi maka merujuk pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Jika berhubungan dengan dokumen elektronik milik orang lain atau public maka merujuk pada Undang-

## 1452 Asa Intan: Pertanggungjawaban Pidana pada
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika berhubungan dengan data kependudukan atau elemen data penduduk maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jika subjek penyalahgunaan data pribadi merupakan korporasi maka merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi jo Peraturan Jaksa Nomor 028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Perbuatan penyalahgunaan data pribadi yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP yakni pada pasal 263, 362, 374, 378 KUHP.

## Daftar Bacaan Buku
Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia (FH UII Press 2009).
Andi Hamzah, Asas-asas hokum pidana ( Rineka Cipta 2001).
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Rangkang Education 2012).
Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi (PT  Raja  Grafindo  Persada 2005).
Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia ( PT. Pradya Paramita 1997).
Andi Matalatta, dalam JE Sahetapy. Victimilogy sebuah Bunga Rampai (Pustaka Sinar Harapan 1987).
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Bina Aksara 1983).
Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia (UII Press 2003).
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana ( Aksara Baru 1983).