## Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)

## Implementation of Default Settlement Through a Simple Lawsuit
(Case Study Decision Number: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)

## Chittto Cumbhadrika
Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat Email: cumbhadrika@yahoo.com

## Abstrak
Dalam asas hukum  acara  perdata  di  Indonesia   yaitu salah  satunya  yaitu  asas sederhana,  cepat dan  biaya  ringan. Proses  penyelesaian  gugatan  sederhana  atau biasa disebut  dengan  small  claim  court  merupakan  tata  cara    pemeriksaan  di persidangan  terhadap    gugatan    perdata    dengan    nilai    gugatan    materiil    paling banyak    senilai    Rp. 500.000.000 juta  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan pembuktiannya  sederhana .  Rumusan  masalah:  1).  Bagaimana  mekanisme  gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun  2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana?  Dan  Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Nomor 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk tentang Gugatan Sederhana? Penerapan  metode penelitian yaitu  berupa  Yuridis  Normatif,  artinya  permasalahan  yang  diangkat,  dibahas  dan diuraikan  dalam  penelitian  ini  difokuskan  dengan  menerapkan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif.  penelitian  ini  membahas  pihak-pihak  dalam Small Claim Court terdiri dari penggugat dan tergugat baik itu orang perseorangan maupun  badan  hukum  yang  masing-masing  tidak  boleh  lebih  dari  satu,  kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Adapun Tempat tinggal  sebagaimana yang tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  (3a)  Perma  Nomor:  4  Tahun  2019  yang  menyebutkan bahwa  “dalam  hal  Penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau domisili  Tergugat,  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidentil,  atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili  Tergugat dengan surat tugas dari institusi”.
Kata Kunci : Gugatan sederhana, penyelesaian sengketa gugatan sederhana

## Abstract
In the principle of civil procedural law in Indonesia, one of which is the principle of simple,  fast  and  low  cost.  The  process  of  settling  a  simple  lawsuit  or  commonly referred to as a small claim court is a procedure for examining a civil lawsuit with a maximum value of Rp. 500,000,000 million which was solved with simple procedures and  proofs.  Problem  formulation:  1).  How  is  the  simple  lawsuit  mechanism according  to  the  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2015  as  amended  by PERMA  Number  4  of  2019  in  the  implementation  of  the  simple  lawsuit  trial?  And what  is  the  judge's  consideration  in  Decision  Number  8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk regarding a simple lawsuit? The application of the research  method is in the form of normative  juridical,  meaning  that  the  issues  raised,  discussed  and  described  in  this study are focused on applying the rules or norms in positive law. This study discusses the  parties  in  the  Small  Claim  Court  consisting  of  plaintiffs  and  defendants,  both individuals  and  legal  entities,  each  of  which  cannot  be  more  than  one,  unless  they have the same legal interest. The place of residence as stated in Article 4 paragraph (3a) of Perma Number: 4 of 2019 which states that "in the event that the Plaintiff is outside the jurisdiction of the Defendant's residence or domicile, the Plaintiff in filing a  lawsuit  appoints  a  proxy,  incidental  power  of  attorney,  or  representative  who address  in  the  jurisdiction  or  domicile  of  the  Defendant  with  a  letter  of  assignment from the institution”.
Keywords : Simple lawsuit, simple lawsuit dispute resolution

## A. Latar Belakang
Hukum  Perdata  atau  atau  yang  biasa yang  biasa  disebut  juga  dengan Civil  Law adalah  bagian  dari  ilmu  hukum  yang mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa yang  timbul  akibat  dari  adanya  konflik kepentingan  privat  yaitu  antar  subyek hukum  yang  satu  dengan  subyek  hukum lainnya,  baik  itu  antara  orang  perorang, orang  dengan  badan  hukum  ataupun  badan hukum  dengan  badan  hukum  itu  sendiri. Hukum  perdata  juga  merupakan  wadah
untuk  subyek  hukum  menuntut  kerugian, baik  kerugian  secara  materiil  maupun kerugian secara immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain. 1
Hukum  acara  perdata  adalah  hukum formil  perdata  yang  berfungsi  untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan  ketentuan  hukum  perdata materiil.  Batasan  Hukum  Acara  Perdata
1 Hasrul  Buamona  dan  Tri  Astuti,  Langkah- langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose : Jogjakarta, 2014, hlm 92

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
dapat  di  deskripsikan  secara  singkat  yaitu “peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan  serta  bagaimana  proses  hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  serta bagaimana  proses  pelaksanaan  putusan dalam  rangka  mempertahankan  eksistensi hukum  perdata  materiil”. 2 Salah  satu  asas dalam  Hukum  Acara  Perdata  adalah  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Hal  ini tentunya  menjadi  harapan  seta  dambaan bagi  setiap  individu  yang  beracara  di Pengadilan.  Dengan  menerapkan  asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan  dalam  proses  penyelesaian perkara  tersebut  tidak  ditunda-tunda  dan dapat  diselesaikan  dalam  jangka  waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan  oleh  para  pihak  tidak  terlalu tinggi dan besar.
Bagaimana mekanisme gugatan sederhana  menurut  peraturan  mahkamah
2 Muhammad  Saleh  dan  Lilik  Mulyadi,  Bunga Rampai  Hukum  Acara  Perdata  Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 hlm.7
agung  Nomor  2  Tahun  2015  sebagaimana diubah  dengan  PERMA  Nomor  4  Tahun 2019  pada  pelaksanaan  peradilan  gugatan sederhana?
Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk  tentang  Gugatan Sederhana?

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif sebagaimana dimaksudkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 3 , yaitu titik  fokus  kajiannya  norma-norma  hukum yang  berlaku  yaitu  norma  hukum  positif berupa  perundang-undangan.  Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini  dilaksanakan  dengan  cara  penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga  dengan  studi  dokumen  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun
3 Soejono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm. 61

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
tersier. 4 penelitian kepustakaan ini
meliputi: 5 1) Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan bersifat.
2) Bahan  hukum  sekunder  yaitu  berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer  berupa  doktrin  (pendapat  para ahli) baik dari internet, surat kabar, dan juga  dokumen  yang  berkaitan  dengan gugatan sederhana.
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum  yang  memberikan  informasi mengani  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  seperti  kamus  besar  hukum “ Black’s Law ” dan ensiklopedia. 6

## C. Landasan Teori
Dalam  hal  ini  teori  yang  penulis gunakan  yaitu teori  Penyelesaian Sengketa . Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,
4 Tampil  Anshari, Metodologi  Penelitian  Hukum: Penulisan  Skripsi ,  (Medan:  Pustaka  Bangsa  Press, 2005), hlm. 21.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 50 6 Ibid
pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara. 7 Kata  sengketa,  dalam  Bahasa Inggris  sama  dengan  “ conflict ”  atau “ dispute ”. 8 Sengketa atau konflik hakekatnya  merupakan  bentuk  aktualisasi tentang  adanya  perbedaan  kepentingan diantara  kedua  belah  pihak  atau  lebih. 9 Kosakata “ conflict ” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.
Dean  G  Pruitt  dan  Jeffrey  Z. Rubin  mengemukakan  sebuah  teori tentang  penyelesaian  sengketa.  Ada  5 (lima), yaitu: Pertama, contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu  solusi  yang  lebih  disukai  oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya  diinginkan.  Ketiga,  problem solving (pemecahan  masalah),  yaitu
7 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar Bahsa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1272 8 John.M.Echlos dan Hasan Shadily,  Kamus Inggris Indonesia  dan  Indonesia  Inggris,  Peberbit  PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.
9 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 3.
mencari  alternative  yang  memuaskan dari  kedua  belah  pihak.  Keempat, with drawing (menarik  diri),  yaitu  memilih meninggalkan  situasi  sengketa,  baik secara  fisik  maupun  psikologis.  Kelima in  action (diam),  yaitu  tidak  melakukan apa-apa. 10
Munculnya  sengketa  jika  salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian.  Pencarian  berbagai  jenis proses  dan  metode  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  muncul  adalah  sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan  inovasi  untuk  mengekspresikan berbagai  model  penyelesaian  sengketa (dispute  resolution).  Berbagai  model penyelesaian  sengketa,  baik  formal maupun  informal,  dapat  dijadikan  acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul  asalkan  hal  itu  membawa keadilan dan kemaslahatan.
Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan  konflik  dan  sengketa
10 Dean  G  Pruitt  &Z.  Rubin,  KonflikSosial, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004, hlm. 4-6.
melalui  proses  bersengketa  ( disputing process ), sebagai berikut:
1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang  mengacu  kepada  keadaan  atau kondisi  yang  oleh  seseorang  atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal  yang  tidak  adil  dan  alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan  itu  dapat  bersifat  nyata  atau imajinasi  saja.  Yang  terpenting  pihak itu  merasakan  haknya  dilanggar  atau diperlakukan dengan salah;
2. Tahap  Konflik  ( conflict ),  ditandai dengan  keadaan  dimana  pihak  yang merasa  haknya  dilanggar  memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan  kepada  pihak  pelanggar haknya  atau  memberitahukan  kepada pihak  lawannya  tentang  keluhan  itu. Pada  tahap  ini  kedua  belah  pihak sadar  mengenai  adanya  perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap  Sengketa  ( dispute ),  dapat terjadi  karena  konflik  mengalami eskalasi  berhubung  karena  adanya konflik itu dikemukakan secara umum.  Suatu  sengketa  hanya  terjadi

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
bila  pihak  yang  mempunyai  keluhan
telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan  secara  sengaja  dan  aktif dengan  maksud  supaya  ada  sesuatu tindakan  mengenai  tuntutan  yang diinginkan.
D. Hasil Pembahasan
1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mmahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  Sebagaimana  telah  diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan
Sederhana.
Gugatan  Sederhana  termasuk dalam  kewenangan  atau  ruang  lingkup dalam  peradilan  umum.  Tidak  semua perkara  dapat  diselesaikan  dengan gugatan  sederhana.  Kriteria  perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme  gugatan  sederhana  diatur dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  Perma Nomor:  2  Tahun  2015  sebagaimana diubah  dengan  Perma  Nomor  4  tahun 2019 adalah:
a. Sengketa  cidera  janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Bukan  perkara  yang  masuk  dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
c. Bukan sengketa hak atas tanah.
d. Penggugat  dan  Tergugat  masing- masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki  kepentingan  hukum  yang sama.
e. Tempat  tinggal  Tergugat  harus diketahui.
f. Penggugat  dan  Tergugat  harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama g. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah  hukum  tempat  tinggal Tergugat  atau  domisili  Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
h. Para  pihak  wajib  menghadiri  secara langsung setiap persidangan.
Mengenai  syarat  nilai  gugatan, sebelumnya  dalam  Perma  Nomor:  2
Tahun  2015  terbatas  pada  nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), nilai gugatan tersebut kemudian mengalami perubahan sebagaimana  dalam  Pasal  1  angka  1 Perma  Nomor  4  Tahun  2019  yang
menaikan nilai gugatan materiil
menjadi  Rp500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah). Pada awalnya gugatan Sederhana  diajukan  ke  Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat, namun Mahkamah Agung telah
melakukan  perubahan  pengaturannya sebagaimana  dalam  Pasal  4  ayat  (3a) Perma  Nomor:  4  Tahun  2019  yang menyebutkan  bahwa  “dalam  hal Penggugat  berada  di  luar  wilayah hukum  tempat  tinggal  atau  domisili
Tergugat, Penggugat
dalam mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa, kuasa  insidentil,  atau  wakil  yang beralamat  di  wilayah  hukum  atau domisili  Tergugat  dengan  surat  tugas dari institusi”.
Dari pengaturan tersebut memberi makna bahwa meski Penggugat  berada  di  luar  wilayah
hukum tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan dengan menunjuk kuasa yang berada di wilayah  hukum  yang  sama  dengan Tergugat.  Selain  itu  pemanggilan  para pihak telah dilakukan secara elektronik bernama e-summons dimana panggilan kepada  Penggugat  ditujukan  kepada alamat  email  yang  telah  dicantumkan pada saat pendaftaran gugatan. Dengan adanya  ketentuan  dan  pemanggilan secara  elektronik  tersebut  masyarakat pencari  keadilan  dapat  mengajukan gugatan tanpa harus terjanggal persyaratan domisili.
Dalam proses penyelesaian gugatan  sederhana  diatur  pula  bahwa pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan  oleh  hakim  tunggal  dengan waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima hari kerja). Pemeriksaan dengan hakim tunggal  dengan  tujuan  pemeriksaan Gugatan  Sederhana  dapat  berjalan dengan  cepat  mengingat  waktunya terbatas hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja,  perkara  tersebut  sudah  harus diputus,  dan  permasalahannya  yang
tidak  terlalu  rumit  dan  nilai  nominal yang tidak terlalu besar.
Nova Yanti Silaban, dan kawan-kawan dalam jurnal “Kedudukan  Hakim  Tunggal  Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana” berpendapat penggunaan hakim tunggal  dapat  menunjang  persidangan lebih  cepat  diselesaikan  karena  pada umumnya persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan  waktu  lama  dalam  hal
antara  hakim  ketua  dengan  hakim anggota ataupun hakim anggota dengan hakim anggota lainnya berbeda pendapat. Jika dalam hal ada perbedaan pendapat,  maka  putusan  ditunda  untuk dibaca  kembali  oleh  semua  anggota majelis  hakim.  Dan  apabila  jika  telah berkali-kali  musyawarah  akan  tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat maka, putusan disepakati oleh semua anggota dengan mencatat pendapat yang
berbeda  dan  diserahkan  kepada  ketua Mahkmah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Sebaliknya, jika dalam hal ini menggunakan  hakim  tunggal  maka
perbedaan  pendapat  ini  tidak  akan terjadi  dikarenakan  hanya  satu  orang yang memutus gugatan tersebut. 11
Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan
sederhana antara lain:
a. Pendaftaran
b. Pemeriksaan  Kelengkapan  Gugatan Sederhana
c. Penetapan  Hakim  dan  Penunjukan Panitera Pengganti
d. Pemeriksaan Pendahuluan
e. Penetapan Hari Sidang
f. Pemanggilan Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak
g. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
h. Pembuktian
i. Putusan
j. Upaya Hukum Keberatan
k. Pemeriksaan  Keberatan  dan  Putusan Keberatan
l. Pelaksanaan Putusan. 12
11 Nova Yanti Silaban, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu  Rai Yuliartin,  “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana”,  e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Vol.  3  No.1  Tahun 2020, Singaraja.
12 Ema  Aulia,  2019,  Upaya  Hukum  Keberatan  Dari Tergugat  Dalam  Gugatan  Sederhana,  Nusa  Media, Bandung, hlm. 31.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk
tentang Gugatan Sederhana
a. Duduk Perkara
Dalam  putusan  yang  penulis analisa,  selaku  pihak  Penggugat  yaitu badan  usaha  PT  Bank  Perkreditan Rakyat  Universitas  Gadjah  Mada  yang bergerak  dibidang  Jasa  Keuangan Perbankan,  termasuk  penyaluran  kredit sesuai  dengan  legalitas  yang  dimiliki. Sesuai  dengan  duduk  perkara  yang tertuang dalam putusan, bahwa Tergugat  dan  turut  tergugat  adalah
suami  istri  yang  merupakan  nasabah dari Penggugat
yang awalnya
memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Surat  Perjanjian  Kredit  Nomor  :  11 tanggal  17  Maret  2015  ,  kemudian Perjanjian  Kredit  Restruktur  nomor  04 tanggal  15  Maret  2017  dengan  rincian
sebagai berikut:
Jumlah
Pinjaman
Kredit Awal :  Rp.605.000.000,- Suku Bunga :  1,1 % Per Bulan; Angsuran :  Rp.16.738.333,- Per Bulan; Jangka Waktu :  60 Bulan (mulai tanggal 17 Maret 2015  sampai  dengan tanggal 17 Maret 2020; Jumlah Pinjaman
Restrukturis asi Kredit :  Rp.490.610.431,- Suku Bunga :  1,00 % Per Bulan; Angsuran :  Rp.10.746.705,- Per Bulan; Jangka Waktu 84 Bulan (mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
Sebagai  barang  jaminan  kredit tersebut  diatas,  pihak  tergugat  telah menjaminkan  berupa:  Kios  Pasar  no 1405/RBS/021A  yang  terletak  di  pasar Bringharjo; Bahwa ternyata dalam masa perjanjian  tergugat  tidak  melakukan pembayaran  secara  penuh  serta  tepat
Tunggakan hutang pokok :  Rp. 6.024.015,- Tunggakan hutang bunga :  Rp. 50.088.311,- Tunggakan denda :  Rp.   46.352.427,- Jumlah :  Rp.102.464.753,-

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
waktu,  sehingga  menunggak  angsuran.
Dan  Penggugat  sudah  memberikan peringatan  kepada  tertulis  dari  mulai surat peringatan 1 sampai surat peringatan  3.  Adapun  posisi  tunggakan hutang/kewajiban tergugat adalah sebagaimana  dimaksud  dalam  catatan administrasi  di  BPR  UGM  per  tanggal 04 Mei 2020 sebagai berikut:
Bahwa  dengan  tidak  dilunasinya tunggakan  hutang  pihak  tergugat  tersebut sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan, maka  tergugat  dapat  dikatakan  telah ingkar  janji  atau  wanprestasi,  sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap  tindakan  ingkar  janji  atau wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak tergugat dan juga terhadap barang jaminan sehingga  dapat  dilakukan  pelelangan untuk membayar kerugian pihak Penggugat; Aatas gugatan Penggugat tersebut,  Tergugat  dan  Turut  telah mengajukan  jawaban  sebagai  berikut: Mengacu gugatan wanprestasi dari penggugat terkait:
Atas  dasar  hal  diatas  pihak tergugat  meminta  untuk  ditinjau  kembali “daftar  riwayat  pembayaran  yang  telah
dibayarkan.  Sejak  realisasi  bulan  Maret 2017  sampai  dengan  bulan  Maret  2020 menurut tergugat selalu membayar angsuran  pada  setiap  bulannya  meskipun
di tahun pertama, ada beberapa yang tidak penuh  satu  angsuran.  Tetapi  kami  selalu berusaha  membayar  pada  setiap  bulannya. Sedang  untuk  bulan  April  dan  Mei  2020 diakuinya  memang  belum  membayar karena sudah kurang lebih tiga bulan, kios (tempat  usaha  kami)  tutup  karena  dampak adanya  covid  19;  Dengan  tergugat  selalu membayar angsuran pada setiap bulannya, bahkan  total  nominal  yang  sudah  kami bayarkan  kepada  pengugat  adalah  sebesar Rp.357.834.391,- menurutnya itu
Tunggak an hutang pokok
:  Rp. 6.024.015,-
Tunggak an hutang
bunga
:  Rp. 50.088.311,-
Tunggak an denda :  Rp.   46.352.427,-
Jumlah :  Rp.102.464.753,-
menunjukkan  itikad  baik  dari  dirinya untuk  menyelesaikan  hutang  kami  kepada penggugat yaitu sebesar Rp.490.610.431,-
b. Pertimbangan Hakim
Salah satu yang menjadi pertimbangan  hakim  yaitu  bahwa  dari gugatan penggugat tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian  Kredit  Addendum  No.  4 tanggal  15  Maret  2017  tersebut, ternyata  masih  ada  kewajiban  lain  dari Tergugat  kepada  Penggugat  sebagai akibat dari Perjanjian Kredit
Addendum  No.  4  tanggal  15  Maret 2017  yaitu  setelah  tanggal  4  Mei  2020 sampai  berakhirnya  perjanjian  tersebut yaitu pada tanggal 15 Maret 2024 yang jika  akan  dilunasi  oleh  Tergugat berdasarkan  Bukti  P-5  yang  berupa
Jadwal Riwayat Kredit BPR Universitas  Gadjah  Mada  atas  nama Niken  Suryawati  Nomor  Rekening 29153.K01.029-1, berupa: Menimbang, bahwa setelah
mencermati  isi  gugatan  Penggugat tersebut,  ternyata  Penggugat  hanya
menggugat sebagian dari isi perjanjian yaitu tunggakan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020, padahal perjanjian  tersebut  berakhir  pada tanggal  15  Maret  2024,  sehingga Tergugat  juga  masih  mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat setelah tanggal 4 Mei 2020 sampai berakhirnya perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 15 Maret 2024;
Menimbang, bahwa untuk
menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat seharusnya menggugat seluruh Tunggakan hutang pokok
: Rp.380.905.342,- Tunggakan hutang bunga : Rp. 55.513.885,- Tunggakan denda : Rp.   46.352.427,- Pinalti : 21.493.410,- Jumlah : Rp.504.265.064,-

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan  kepada  Penggugat  sejak awal  perjanjian  sampai  berakhirnya perjanjian yang meliputi hutang pokok yang  belum  dibayarkan,  demikian juga  mengenai  kewajiban  lain  yang diperjanjikan  seperti  bunga,  denda atau  kewajiban  lainnya,  dan  tidak memisahkan gugatan terhadap
kewajiban  Tergugat  hanya  sampai tanggal 4 Mei 2020 dengan kewajiban Tergugat  dari  tanggal  4  Mei  2020
sampai berakhirnya perjanjian tersebut;
Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka  1  Peraturan  Mahkamah  Agung R.I.  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung  R.I.  Nomor  2  Tahun  2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa: “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana adalah  tata  cara  pemeriksaan  di persidangan terhadap gugatan perdata    dengan  nilai  gugatan materiil paling banyak
Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta
rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana” ;
Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1) Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa: “Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)” ;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena Tergugat  dalam  Jawabannya  pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat  sudah  membayar  angsuran kepada Penggugat
sebesar Rp.357.834.391,-  (tiga  ratus  lima puluh  tujuh  juta  delapan  ratus  tiga puluh  empat  ribu  tiga  ratus  sembilan puluh  satu  rupiah),  maka  terdapat perbedaan jumlah mengenai kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada
Penggugat, menurut  versi  Penggugat  dan  versi Tergugat  sehingga  mengenai  jumlah

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang sebenarnya memerlukan pembuktian  yang  tidak  sederhana, sehingga  gugatan  Penggugat  bukan menjadi  ranah  Gugatan  Sederhana, dan  seharusnya  diajukan  melalui Gugatan Perdata Biasa;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta  tersebut,  Hakim  menilai  bahwa gugatan  Penggugat  tersebut  tidak
memenuhi persyaratan ketentuan Pasal  1  angka  1  Jo.  Pasal  3  ayat  (1)
Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung  R.I.  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
c. Analisis
Gugatan  sederhana  atau small  claim court adalah  tata  cara  pemeriksaan  di persidangan  terhadap  gugatan  perdata dengan  nilai  gugatan  materil  paling banyak  Rp  500 juta  yang  diselesaikan dengan  tata  cara  dan  pembuktiannya
sederhana. 13 Untuk membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya  adalah  nilai  kerugian  materiil yang  lebih  khusus  ditentukan  pada gugatan  sederhana, yakni  maksimal  Rp 500  juta . Sedangkan  pada  gugatan  pada perkara  perdata  biasa,  nilai  kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.
Gugatan  sederhana  diajukan  terhadap perkara  dengan  nilai  gugatan  materil paling  banyak  Rp500  juta,  yaitu:  cidera janji  ( wanprestasi );  dan/atau  perbuatan melawan  hukum.  Sehingga  menurut penulis  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan oleh  majelis  sudah  tepat  dan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Bambang Sutiyoso,
Penyelesaian Sengketa  Bisnis,  Penerbit  Citra Media, Yogyakarta, 2006
Dean  G  Pruitt  &Z.  Rubin,  KonflikSosial,
Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004
13 Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Perma 4/2019”)

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 169-183
Ema Aulia, 2019, Upaya Hukum Keberatan  Dari  Tergugat  Dalam Gugatan  Sederhana,  Nusa  Media, Bandung
Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah- langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose: Jogjakarta, 2014 John.M.Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris  Indonesia  dan  Indonesia Inggris,  Peberbit  PT.  Gramedia, Jakarta, 1996 Muhammad  Saleh  dan  Lilik  Mulyadi,
Bunga Rampai Hukum Acara
Perdata  Perspektif  Teoritis,  Praktik dan  Permasalahannya,  Alumni  : Bandung, 2012
Nova  Yanti  Silaban,  Dewa  Gede  Sudika Mangku,  Ni  Putu  Rai  Yuliartin, “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian  Gugatan  Sederhana”,
e-journal Komunitas Yustisia
Universitas  Pendidikan  Ganesha
Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Vol.  3
No.1 Tahun 2020, Singaraja
Soejono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,
1985, Penelitian  Hukum  Normatif
Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
Tampil  Anshari, Metodologi  Penelitian Hukum:  Penulisan  Skripsi ,  (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), Ronny
Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1990, Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia Pusat Bahasa,  Penerbit  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana (“Perma 4/2019”)