## TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
H. Deni Nuryadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang deni.nuryadi12@gmail.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa  hanya  dengan  meggunakan  tolak  ukur  undang-undang,  maka  hasil  yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya,  sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang  keadaan  hukum  yang  sebenarnya  hanya  dengan  membaca  peraturan perundangannya  saja.  Diperlukan  potret  kenyataan  hukum  yang  hanya  dapat dilihat  melalui  perilaku  hukum  sehari-hari.  Hukum  Progresif  memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  sejajar  dengan  upaya  bangsa mencapai  tujuan  Nasional.  Idealitas  itu  akan  menjauhkan  dari  praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di  masa  depan  tidak  ada  lagi  diskriminasi  hukum,  karena  hukum  tak  hanya melayani  kaum  kaya.  Apabila  kesetaraan  didepan  hukum  tak  bisa  diwujudkan, keberpihakan  itu  mutlak.  Manusia  menciptakan  hukum  bukan  hanya  untuk kepastian,  tetapi  juga  untuk  kebahagiaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  gabungan  dari  metode  pendekatan  yang  bersifat  normatif  dan  metode bersifat  empiris.  Dengan  menggabungkan  kedua  metode  ini  yaitu  melihat kenyataan  di  lapangan    dengan  menerangkan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Progresif bukan menjadi sesuatu yang harus  menempati  menara  gading  yang  mensterilkan  diri  terhadap  elemen  lain. Hukum  Progresif  harus  turun  dan  membaur  dengan  unsur-unsur  lain  yang berkaitan,  seperti  sosiologi  dan  antropologi,  sehingga  memunculkan  sosok  yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun.
Kata kunci: Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.
395 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽

## PROGRESSIVE LEGAL THEORY AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA
H. Deni Nuryadi, S.H., M.H. Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang deni.nuryadi12@gmail.com

## ABSTRACT
The law does not stand on its own. He did not fully autonomous and has absolute authority. If the approach to the legal life of a nation just is by using a benchmark legislation, then the results are not satisfactory. That is, it is difficult to be able to gain an overview of the actual state of the law just by reading the regulation rules alone. Required portrait laws reality that can only be seen through everyday legal behavior.  Progressive  Law  break  the  deadlock.  Progressive  Law  requires  law enforcement  agencies  to  interpret  chapter  courage  to  civilize  the  nation.  If  the process  is  right,  ideals  built  in  Indonesia's  law  enforcement  efforts  in  parallel with the nation achieve the goal of the National. Idealitas it will  take away from the  practice  of  legal  inequality  uncontrollable  as  it  is  today.  Indonesia  in  the future so that there is no discrimination laws, because the law does not only serve the  rich.  If  equality  before  the  law  can  not  be  realized,  it  is  an  absolute alignments.  Humans  created  the  law  is  not  just  for  certainty,  but  also  for happiness.  The  method  used is  a  combination  of the  approach  that is  normative and  empirical  methods.  By combining these two  methods is  to  see  reality on the ground  by  explaining  the  provisions  of  the  legislation  in  force.  Progressive  Law not  be  something that  should  occupy  the ivory  tower  sterilize  themselves  against another  element.  Progressive  Law  should  come  down  and  mingle  with  other elements related, such as sociology and anthropology, giving rise to a figure that is able to treat diseases and chronic complications law though.
Keywords: Progressive Law, Implementation, Indonesia.
396 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽

## A. Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkankan  atas  hukum  dan  tidak didasarkan  atas  kekuasaan  semata.  Hukum  harus  dijadikan  panglima  dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan  hukum  juga  berfungsi  untuk  kesejahteraan  hidup  manusia.  Sehingga boleh  dikatakan  bahwa  berhukum  adalah  sebagai  medan  pergulatan  dan perjuangan  manusia  dalam  konteks  mencari  kebahagiaan  hidup. 1 Kemudian Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:
“(...) baik  faktor;  peranan  manusia,  maupun  masyarakat,  ditampilkan kedepan,  sehingga  hukum  lebih  tampil  sebagai  medan  pergulatan  dan perjuangan  manusia.  Hukum  dan  bekerjanya  hukum  seyogianya  dilihat dalam  konteks  hukum  itu  sendiri.  Hukum  tidak  ada  untuk  diri  dan keperluannya  sendiri,  melainkan  untuk  manusia,  khususnya  kebahagiaan manusia ”. 2
Namun  di  dalam  realita  kehidupan  masyarakat,  hukum  mengalami  sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat  untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan  tertentu  dan  hukum  dijadikan sebuah  alat  untuk  melegalkan  tindakan-tindakan  yang  menistakan  nilai-nilai keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  hanya  dijadikan  alat  dan  bukan tujuan.  Dalam  sejarah  Negara  Republik  Indonesia  telah  terjadi  perubahan- perubahan  politik  secara  bergantian  (berdasarkan  periode  sistem  politik)  antara konfigurasi  politik  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dan  mencari  identitas diri,  konfigurasi  politik  yang  otoriter  dan  konfigurasi  politik  yang  demokratis. Sejalan  dengan  perubahan-perubahan  konfigurasi  politik  itu,  karakter  produk hukum  juga  berubah.  Pada  saat  konfigurasi  politik  tampil  secara  demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika  konfigurasi  politik  tampil  secara  otoriter,  hukum-hukum  yang dilahirkannya berkarakter ortodoks. 3
Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara  yang  lebih  demokratis  dan  hal  ini  juga  membawa  perubahan  sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih  mengedepankan  keadilan  di  tengah  masyarakat  dari  pada  keadilan  yang dikebiri  oleh  Penguasa.  Reformasi  serta kritik-kritik  negatif terhadap  sistem  dan penegakan  hukum  Indonesia  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk memikirkan  tentang  apa  yang  akan  dilakukan  untuk  keluar  dari  situasi  buruk. Tetapi,  bagaimanapun  suasana  keterpurukan  masih  menyisakan  berkah,  yaitu memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memikirkan  perubahan  secara tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali. 4
Dalam  suasana  keterpurukan  seperti  sekarang  ini  kita  terdorong  untuk mengajukan berbagai pertanyaan mendasar, seperti: “Kita bernegara hukum untuk
1 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.1.
2 Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir ( Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia  dan Hukum ), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. ix.
3 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 373.
4 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 36.
397 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
apa?” “Hukum itu mengatur masyarakat semata-mata untuk mengatur atau untuk suatu tujuan yang lebih besar?”. 5 Keadilan bukan verifikasi “saklek” atas maksud umum  kalimat  implikatif  yang  dirumuskan  dalam  pasal-pasal  yang  termuat  di dalam suatu undang-undang. Keadilan bukan hanya tugas rutin mengetuk palu di gedung  Pengadilan.  Keadilan  juga  tidak  butuh  hakim  pemalas  dan  tumpul  rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.
Hukum  termasuk  dalam  hal  ini  undang-undang  itu  tidak  berdiri  sendiri.
Tidak  sepenuhnya  otonom  dan  punya  otoritas  absolut.  Apabila  menyoroti kehidupan  hukum  suatu  bangsa  hanya  dengan  meggunakan  tolak  ukur  undang- undang, maka biasanya hasil yang diperoleh adalah tidaklah memuaskan. Artinya, masyarakat  umum  tidak  dapat  memperoleh  gambaran  tentang  keadaan  hukum yang  sebenarnya  hanya  dengan  membaca  peraturan  perundangannya  saja. Diperlukan  potret  kenyataan  hukum  yang  hanya  dapat  dilihat  melalui  perilaku hukum  sehari-hari.  Perilaku  dan  praktik  hukum  suatu  bangsa  terlalu  besar  untuk hanya dimasuk-masukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Dapat saja  hukum  mengatakan  begini  atau  begitu,  sedang  perilaku  menunjukkan  lain. Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku  hukum,  bukan  pasal  undang-undang.  Sehingga  keadilan  hanya diasumsikan  kepada  rutinitas  polisi,  jaksa,  dan  hakim  sebagai  mata  pencaharian didalam  sebuah  gedung.  Sebab,  bagi  aparat,  menjadi  PNS  atau  polisi  bertujuan untuk  bekerja.  Karena  itu,  hukum  hanya  bagian  dari  tumpukan  data-data  dimeja penegak  hukum  yang  harus  diselesaikan.  Isu  umum  yang  terjadi  di  Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah- istilah  yang  popular  dalam  dunia  hukum.  Seperti  mafia  hukum.  UUD  (Ujung- ujung  Duit),  pasal  karet  dan  penyelesaian  di  balik/di  bawah  meja.  Keadilan dihayati  sebagai  pekerjaan  mencari  uang  di  dalam  institusi  pengadilan.  Konsep suatu  hukum  yang  ada  sekarang  ini  harus  senantiasa  ditelaah  tidak  ditelan mentah-mentah  sehingga  bermanfaat  untuk  kepentingan  dan  menjamin  hak  dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Mochtar memberikan pemahaman akan  kecenderungan  bahwa  implementasi  hukum  sebagai  rekayasa  sosial  pada masa  ini  lebih  bersifat top  down yaitu  semua  pembuatan  hukum  dan  kebijakan hukum lebih pada pemerintah dari pada bottom up. 6
Hukum  Progresif  memecahkan  kebuntuan  itu.  Hukum  Progresif  menuntut keberanian  aparat  hukum  menafsirkan  pasal  untuk  memperadabkan  bangsa. Apabila  proses  tersebut  benar,  idealitas  yang  dibangun  dalam  penegakan  hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan  menjauhkan  dari  praktek  ketimpangan  hukum  yang  tak  terkendali  seperti sekarang  ini.  Sehingga  Indonesia  di  masa  depan  tidak  ada  lagi  dskriminasi hukum,  karena  hukum  tak  hanya  melayani  kaum  kaya.  Apabila  kesetaraan  di depan  hukum  tak  bisa  diwujudkan,  keberpihakan  itu  mutlak.  Manusia menciptakan  hukum  bukan  hanya  untuk  kepastian,  tetapi  juga  untuk kebahagiaan. 7
5 Ibid.,
6 Ibid.,
7 Ibid.,
398 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  penegakan  hukum  progresif  adalah menjalankan  hukum  tidak  hanya  sekedar  kata-kata  hitam-putih  dari  peraturan ( according to the letter) , melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam ( to very meaning ) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak  hanya  kecerdasan  intelektual,  melainkan  dengan  kecerdasan  spiritual. Dengan  kata  lain,  penegakan  hukum  yang  dilakukan  dengan  penuh  determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. 8

## B. Perumusan masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  sejarah  lahirnya  teori  hukum  progresif  dan  ciri  hukum progresif?
2. Bagaimana  perbandingan  teori  hukum  progresif  dengan  teori  sosial lainnya?
3. Bagaimana  penerapan  hukum  progresif  dalam  sistem  hukum  di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami sejarah lahirnya teori hukum progresif dan ciri hukum progresif.
2. Untuk  meneliti  perbandingan  teori  hukum  progresif  dengan  teori  sosial lainnya.
3. Untuk  mengkaji  penerapan  hukum  progresif  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang  bersifat  normatif  dan  metode  bersifat  empiris.  Dengan  menggabungkan kedua  metode  ini  yaitu  melihat  kenyataan  di  lapangan  dengan  menerangkan ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  kenyataan  yang  ada  pada kenyataannya di Indonesia.
E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
1. Sejarah Lahirnya  Hukum Progresif
Sebagaimana  diuraikan  oleh  Philipe  Nonet  dan  Philipp  Selznich,  bahwa  di Amerika  pada  tahun  70-an  timbul  persoalan-persoalan  sosial,  kejahatan, kemerosotan  lingkungan,  protes  massa,  hak-hak  sipil,  kemiskinan,  kerusuhan  di kota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut. 9 Kondisi hukum di  Amerika  tersebut  memunculkan  suatu  kritik  pada  pakar  hukum  di  Amerika melalui  “Critical  Legal  Studies  Movement”.  Kemudian  dengan  tulisan  dari Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznich  yang  bertitik  tolah  dari  teori  sosial  tentang hukum  membedakan  3  (tiga)  tipe  hukum,  yaitu  hukum  represif,  hukum  otonom
8 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009), hlm. Xiii.
9 Dikutip  dari Jurnal Hukum  Progresif , Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan ,Vol:1/Nomor1 /April 2005.
399 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
dan  hukum  responsif.  Sebagaimana  evolusi  yang  terus  berkembang  dari  sisi keilmuan,  maka  pemikiran  untuk  mengukuhkan  keberadaan  ilmu  hukum  untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final ( finite  scheme )  akan  tetapi  terus  bergerak  dan  dinamis  mengikuti  perubahan jaman.  Sehingga,  hukum  harus  terus  ditelaah  dengan  melakukan review melalui upaya-upaya  yang  progresif  sehingga  kebenaran  yang  hakiki  dapat  dicapai  dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian,  ketertiban  yang  pada  akhirnya  mewujudkan  kesejahteraan  yang  adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.
Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif  yang muncul pada sekitar  tahun  2002  dengan  penggagasnya  Satjipto  Rahardjo.  Hukum  progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif ( analytical jurisprudence ) yang dipraktikkan  pada  realitas  empirik  di  Indonesia  tidak  memuaskan.  Gagasan Hukum  Progresif  muncul  karena  prihatin  terhadap  kualitas  penegakan  hukum  di Indonesia  terutama  sejak  terjadinya  reformasi  pada  pertengah  tahun  1997.  Jika fungsi  hukum  dimaksudkan  untuk  turut  serta  memecahkan  persoalan kemasyarakatan  secara  ideal,  maka  yang  dialami  dan  terjadi  Indonesia  sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. 10
Untuk  mencari  solusi  dari  kegagalan  penerapan analytical  jurisprudence , Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme  bertolak  dari  pandangan  kemanusiaan,  bahwa  manusia  pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama.  Dengan  demikian,  asumsi  dasar  Hukum  Progresif  dimulai  dari  hakikat dasar  hukum  adalah  untuk  manusia.  Hukum  tidak  hadir  untuk  dirinya-sendiri sebagaimana  yang  digagas  oleh  ilmu  hukum  positif-tetapi  untuk  manusia  dalam rangka  mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  manusia.  Posisi  yang  demikian mengantarkan  satu  predisposisi  bahwa  hukum  itu  selalu  berada  pada  status  “ law in the making ” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi). 11
Gagasan  yang  demikian  ini  jelas  berbeda  dari  aliran  hukum  positif  yang menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan.  Ini  yang  dikritik  oleh  Hukum  Progresif,  sebab  melihat  hukum  yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang  sangat  kompleks.  Ilmu  yang  tidak  bisa  menjelaskan  kebenaran  yang kompleks  dari  realitas-empirik  jelas  sangat  diragukan  posisinya  sebagai  ilmu hukum  yang  sebenar  ilmu  ( genuine  science) .  Hukum  Progresif  secara  sadar menempatkan  kehadirannya  dalam  hubungan  erat  dengan  manusia  dan masyarakat.  Dalam  posisi  yang  demikian  ini,  maka  Hukum  Progresif  dapat dikaitkan  dengan developmetal  model hukum  dari  Nonet  dan  Selznick.  Hukum Progresif  juga  berbagi  paham  dengan Legal  Realism dan Freirechtslehre . Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif. 12
10 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan . Jurnal  Hukum  Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro , Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.
11 Ibid. , hlm. 16.
12 Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut (editor), ”Hukum, Politik dan Perubahan Sosial”, (Jakarta: Yayasan  Lembaga Bantuan  Hukum  Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang  menguraikan teori sosial  dari Philippe Nonet  dan  Philip  Selznich  yang  membedakan  tiga  tipe  hukum,  yaitu  Hukum  represif  yang  bertujuan  untuk memelihara  status  quo;  hukum  otonom  yang  bertujuan  untuk  membatasi  kesewenang-wenangan  tanpa mempersoalkan  tatanan  sosial  dan  yang  secara  legalistis  kaku;  serta  hukum  responsif  yang  bersifat  terbuka
400 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas  masyarakat  serta  mendorong  pendekatan  yang  berorientasi  pada masalah yang secara sosial terintegrasi. 13
Terkait  dengan Legal  Realism dan Freirechtslehre ,  Hukum  Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan  sosial  yang  ingin  dicapainya  serta  akibat-akibat  yang  timbul  dari bekerjanya  hukum.  Oleh  sebab  kehadiran  hukum  dikaitkan  dengan  tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan Sociological Jurisprudence 14 dari  Roscoe  Pound  yang  menolak  studi  hukum  sebagai  studi  tentang  peraturan- peraturan. 15 Dengan  demikian  dalam  berolah  ilmu,  Hukum  Progresif  melampaui peraturan  dan  dokumen  hukum  yang  positivistik. 16 Hukum  Progresif  juga  dekat dengan teori-teori Hukum Alam  yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh  Hans  Kelsen  disebut ‘meta-juridical’ .  Dengan  demikian,  Hukum  Progresif mendahulukan  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar  daripada  menafsirkan hukum  dari  sudut  ‘logika  dan  peraturan’.  Meski  hampir  mirip  dengan Critical Legal  Studies  Movement yang  muncul  di  Amerika  Serikat  tahun  1977, 17 tapi Hukum  Progresif  tidak  hanya  berhenti  pada  kritik  atas  sistem  hukum  liberal. Hukum  Progresif  mengetengahkan  paham  bahwa  hukum  itu  tidak  mutlak digerakkan  oleh  hukum  positif  atau  hukum  perundang-undangan,  tetapi  ia  juga digerakkan pada asas non-formal.
terhadap  perubahan  masyarakat  dan  mengabdi  pada  usaha-usaha  untuk  mencapai  keadilan  dan  emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) Law and Society in Transition: Toward Responsive Law . Harper Colophon Books, New York.
13 Ibid ., hlm. 21.
14 Ibid . Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound,  dalam  bahasa  asalnya  disebut the  Sociological  Jurisprudence adalah  suatu  aliran  pemikiran  dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut sociological karena  dikembangkan  dari  pemikiran  dasar  seorang  hakim  bernama Oliver  Wendel Holmes ,  perintis  pemikiran  realisme  dalam  ilmu  hukum  yang  mengatakan”  bahwa  sekalipun  hukum  itu memang  benar  merupakan  sesuatu  yang  dihasilkan  lewat  proses-proses  yang  dapat  dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun the life of law has not been logic, it is experience . Yang dimaksud dengan experience oleh  Holmes  adalah  the sosial atau  mungkin  the socio  psychological  experience .  Oleh karena  itu  dalam sociological  jurisprudence ,  walaupun  fokus  kajian  tetap  pada  persoalan  kaidah  positive berikut  doktrin-doktrinnya  yang  logis  untuk  mengembangkan  sistem  normative  hukum  berikut  prosedur- prosedur  aplikasinya  guna  kepentingan  praktik  professional,  namun  faktor-faktor  sosiologis  secara  realistis (walaupun tidak selalu harus secara normative-positif ) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.
15 Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan  Ilmiah  LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam  Majalah  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, “Masalah-masalah  Hukum”, hlm.  20-26. Menyatakan  bahwa  modernisasi  kebanyakan  dikaitkan  dengan  pembuatan  banyak  peraturan  baru  mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Disini mulai memasuki  masalah  efektivitas dari sistem  hukum  yang sementara  itu telah  dimodernisir. Selanjutnya  dalam (...)  Bahwa  Indonesia  sekarang  ini  mewarisi  pemakaian  sistem  hukum  yang  boleh  dikategorikan  ke  dalam hukum  modern,  menurut  klafisikasi  Weber.  Dalam  istilah  Friedman,  maka  modernitas  ini  meliputi  unsur struktur  dan  substansinya.  Tetapi  sayangnya  kita  belum  juga  dapat  mengatakan,  bahwa  pemakaian  sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.
16 Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, o.p. cit . hlm. 7-8, dari Wolgang Friedmann (1953) Legal Theory . Stevens  and  Sons  Ltd,  London;  dan  Roscoe  Pound, Scope  and  Purpose  of  Sociological  Jurisprudence , Havard Law Review . Vol. 25, Desember 1912.
17 Ibid .  hlm.  9,  sebagaimana  dikutip  dari  Andrew  Altman  (1990) Critical  Legal  Studies-a  Liberal Critique .  Pricenton  Univ.  Press,  Pricenton,  N.J. http://www.legalitas.org ,  diakses  pada  tanggal  13  Maret 2016.
401 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang  dan  berhenti  pada  satu  masa  tertentu  yang  di  anggap  sebagai  masa yang  sudah  mencapai  puncak?  Hukum  progresif  tidak  berpendapat  demikian, melainkan  melihat  dunia  dan  hukum  dengan  pandangan  yang  mengalir  saja, seperti Panta  Rei (semua  mengalir)  dari  filsuf  Heraklitos.  Apabila  orang berkeyakinan  dan  bersikap  seperti  itu,  maka  ia  akan  membangun  suatu  cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.
Pertama ,  paradigma  dalam  hukum  progresif  adalah  bahwa  “hukum  adalah untuk  manusia”.  Pegangan, optic atau  keyakinan  dasar  ini  tidak  melihat  hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di  titik  pusat  perputaran  hukum.  Hukum  itu  berputar  di  sekitar  manusia  sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk  hukum. Apabila kita berpegangan  pada  keyakinan,  bahwa  manusia  itu  adalah  untuk  hukum,  maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
Kedua ,  hukum  progresif  menolak  untuk  mempertahankan  keadaan  status quo dalam  berhukum.  Mempertahankan  status quo memberi  efek  yang  sama, seperti  pada  waktu  orang  berpendapat,  bahwa  hukum  adalah  tolak  ukur  untuk semuanya  dan  manusia  adalah  untuk  hukum.  Cara  berhukum  yang  demikian  itu sejalan  dengan  cara  positivistik,  normatif  dan  legalistik.  Sekali  undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya  diubah  lebih  dulu.  Sindrom  ketidakberdayaan  inilah  yang dipertontonkan  lewat  pengadilan  O.J.  Simpson  tahun  1994  yang  diyakini  oleh banyak  publik  Amerika  sebagai  pelaku  pembunuhan  terhadap  mantan  istrinya. Pada  waktu  Simpson  dinyatakan not  guilty oleh  dewan  juri,  maka  orang  pun mengangkat  bahu  seraya  mengatakan  “ya  apa  boleh  buat,  memang  begitulah bekerjanya  sistem  kita”.  Oleh  sebab  Hukum  Progresif  berasumsi  dasar  bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “law  as  a  great  anthropological  document ”.  Dengan  pengertian  tersebut,  maka Hukum  Progresif  menempatkan  hukum  sebagai  suatu  “institusi  manusia”  yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.
2. Ciri Hukum Progresif
Untuk  mendapatkan  tujuan  hukum  yang  maksimal  menurut  Satjipto Rahardjo  dibangun  dengan  istilah  Hukum  Progresif  yaitu  yang  digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk  membuat  interprestasi  hukum  yang  mengutamakan  nilai  moral  keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan,  bertujuan  untuk  kesejahteraan  dan  kebahagiaan,  berdasarkan  kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang  berhati  nurani,  dijalankan  dengan  kecerdasan  spritual  serta  bersifat membebaskan. 18 Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu: 19
18 Moh. Mahfud MD ( e.t. al ), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.
19 Ahmad Muliadi , Makalah Politik Hukum, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.
402 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan  kepada  situasi  dan  kondisi  kebutuhan  pengaturan masyarakat);
b. Hukum  harus  memihak  kepada  kepentingan  Rakyat  dan  demi kepentingan Keadilan;
c. Hukum  bertujuan  mengantarkan  manusia  kepada  kesejahteraan  dan kebahagian;
d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan ( law as a process, law in the making );
e. Hukum  menekankan  kehidupan  yang  lebih  baik  sebagai  dasar  hukum yang baik;
f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
g. Hukum mendorong peran publik;
h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

## F. Hasil Pembahasan
Dari tulisan Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial  tentang  hukum  membedakan  tiga  (3)  tipe  hukum,yaitu  hukum  represif; hukum  otonom;  dan  hukum  responsif.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  klasifikasi dasar  hukum  dalam  masyarakat  dilihat  dari  sisi  karakternya,  yaitu:  represif; hukum otonom, hukum responsif dan hukum progresif.
1. Hukum  Represif: Hukum  represif  yaitu  hukum  dijadikan  sebagai pelayan  kekuasaan  yang  represif  (kekuasaan  yang  lebih  menakan), sehingga  hukum  diminta  bantuannya  untuk  mengarahkan  masyarakat kepada pelaksanaan keinginan penguasa (pemerintah atau kekuasaan lain yang  mempengaruhinya)  serta  masyarakat  harus  menampung  dan melaksanakan  akibat-akibat  yang  timbul  dari  pada  hukum  yang  represif tersebut.  Apabila  dilihat  dari  kelahiran  hukum  yang  bersifat  represif, maka  hukum  dilahirkan  dari  konfigurasi  politik  yang  otoriter,  sehingga produk hukumnya berkarakter ortodok atau konservatif atau elitis;
2. Hukum  Otonom :  Hukum  otonom  yaitu  hukum  sebagai  institusi tersendiri  yang  mampu  menyeimbangkan  sifat  represif,  sehingga  dapat melindungi integritas dirinya sendiri;
3. Hukum  Responsif :  Hukum  responsif  yaitu  hukum  sebagai  fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.  Dilihat dari sisi  kelahirannya  hukum  yang  bersifat  responsif  lahir  dari  konfigurasi politik  yang  demokratis,  sehingga  produk  hukumnya  berkarakter populistik  yang  berorientasi  pada  hasil  dan  tujuan-tujuan  yang  akan dicapai oleh hukum. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang  tersirat  dan  terdapat  dalam  peraturan  serta  kebijakan  dan  dapat diinterpretasi  serta  fleksibel.  Proses  pembuatan  produk  hukum  yang berkarakter  responsif  adalah  bersifat  partisipasif,  yakni  mengundang partisipasi  semua  elemen  masyarakat,  aspiratif  yang  bersumber  dari keinginan atau kehendak dari masyarakat, fungsi hukumnya bisa menjadi nilai  yang  telah  terkristalisasi  dalam  masyarakat.  Kemudian  dilihat  dari segi  penafsiran  memberikan  sedikit  peluang  bagi  pemerintah  untuk membuat  penafsiran  sendiri  melalui  berbagai  peraturan  pelaksana. Tuntutan  untuk  mengagendakan  urgensi  pembangan  hukum  responsif tersebut  secara  teoritis  juga  dilandasi  oleh  suatu  asumsi  bahwa  hukum,
403 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
selain dapat dipergunakan sebagai tool of social control juga seharusnya dipergunakan  pula  sebagai tool  of  social  engineering yang  akan menuntun  perubahan-perubahan  sosial  dan  cita  hukum  masyarakat bersangkutan.  Dalam  perspektif  konstitusional  misalnya,  hukum responsif  yang  aspiratif  dalam  arti  mengakomodir  segala  kepentingan masyarakat  banyak  dan  dengan  demikian  juga  berarti  bahwa  hukum tersebut  bersifat  melindungi  ( social  defence ),  menemukan  legitimasinya dalam UUD NRI Tahun 1945;
4. Hukum  progresif :  Untuk  mendapatkan  tujuan  hukum  yang  maksimal menurut  Satjipto  Rahardjo  dibangun  dengan  istilah  Hukum  Progresif, yaitu  yang  digantungkan  kepada  kemampuan  manusia  dalam  menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interprestasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat;
5. Pandangan Hukum Progresif Mengenai Keadilan: Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan naik  pasang  secara  bergantian  antara  demokratis  dan  otoriter.  Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde  Baru  menampilkan  watak  otoriter-birokratis.  Orde  baru  tampil sebagai  Negara  kuat  yang  mengatasi  berbagai  kekuatan  yang  ada  dalam masyarakat  dan  berwatak  intervensionis.  Dalam  konfigurasi  demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan- pemabatasan. 20
Agenda  reformasi  yang  menjadi  tuntutan  masyarakat  adalah  bagaimana terpenuhinya  rasa  keadilan  di  tengah  masyarakat.  Namun  di  dalam  realitanya, ukuran  rasa  keadilan  masyarakat  itu  tidak  jelas.  Menurut  Hakim  Agung  Abdul Rachman  Saleh,  rasa  keadilan  masyarakat  yang  dituntut  harus  mampu  dipenuhi oleh  para  hakim  itu  tidak  mudah.  Hal  ini  dikarenakan  ukuran  rasa  keadilan masyarakat  tidak  jelas. 21 Pada  dasarnya  kehidupan  manusia  tidak  dapat dipisahkan  dari  hukum.  Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  peran  sentral hukum  dalam  upaya  menciptakan  suasana  yang  memungkinkan  manusia  merasa terlindungi,  hidup  berdampingan  secara  damai  dan  menjaga  eksistensinya  di dunia  telah  diakui. 22 Keadilan  adalah  inti  atau  hakikat  hukum.  Keadilan  tidak hanya  dapat  dirumuskan  secara  matematis  bahwa  yang  dinamakan  adil  bila seseorang  mendapatkan  bagian  yang  sama  dengan  orang  lain.  Demikian  pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi  KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis) , terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim. 23
Dalam  sistem  hukum  dimanapun  didunia,  keadilan  selalu  menjadi  objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang
20 Moh. Mahfud MD, o.p cit., hlm. 345.
21 Lebih  jauh  Arman  mengemukakan  bahwa  dalam  menetapkan  putusannya  hakim  memang  harus mengedepankan  rasa  keadilan.  Namun  rasa  keadilan  masyarakat  sebagaimana  dituntut  sebagian  orang  agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan  masyarakat  itu  tidak  jelas.  Satya  Arinanto, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transisi  Politik ,  (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2008), hlm. 340.
22 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 1.
23 Andi Ayyub Saleh, Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding) , (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006), hlm. 70.
404 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
mendasar  bagi  bekerjanya  suatu  sistem  hukum.  Sistem  hukum  tersebut sesungguhnya  merupakan  suatu  struktur  atau  kelengkapan  untuk  mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. 24
Merumuskan  konsep  keadilan  progresif  ialah  bagaimana  bisa  menciptakan keadilan yang subtantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang  memberikan  perhatian  besar  terhadap  aspek  prosedur,  maka  hukum  di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada  prosedur  atau  pada  substansi.  Keadilan  progresif  bukanlah  keadilan  yang menekan  pada  prosedur  melainkan  keadilan  substantif.  Kerusakan  dan kemerosotan  dalam  perburuan  keadilan  melalui  hukum  modren  disebabkan permainan  prosedur  yang  menyebabkan  timbulnya  pertanyaan  “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang  sangat  sarat  dengan  prosedur  ( heavly  proceduralizied )  menjalankan prosedur  dengan  baik  ditempatkan  di  atas  segala-galanya,  bahkan  di  atas penanganan  substansi  ( accuracy  of  substance ).  Sistem  seperti  itu  memancing sindiran terjadinya trials without truth . 25
Dalam  rangka  menjadikan  keadilan  subtantif  sebagai  inti  pengadilan  yang dijalankan  di  Indonesia,  Mahkamah  Agung  memegang  peranan  yang  sangat penting.  Sebagai  puncak  dari  badan  pengadilan,  ia  memiliki  kekuasaan  untuk mendorong  ( encourage ) pengadilan  dan  hakim  di  negeri  ini  untuk  mewujudkan keadilan  yang  progresif  tersebut.  Hakim  menjadi  faktor  penting  dalam menentukan,  bahwa  pengadilan  di  Indonesia  bukanlah  suatu  permainan  ( game ) untuk  mencari  menang,  melainkan  mencari  kebenaran  dan  keadilan.  Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan”  apabila  membiarkan  pengadilan  didominasi  oleh  “permainan”  prosedur.
Proses pengadilan yang disebut fair trial dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai  pengadilan  di  mana  hakim  memegang  kendali  aktif  untuk  mencari kebenaran. 26
1. Penerapan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia.
Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan  memberikan  kebahagiaan  kepada  masyarakat,  adalah  sejalan  tujuan pembentukan  pemerintahan  Indonesia  yang  disebutkan  dalam  Pembukaan  UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  cita  hukum  dan  landasan  hukum  dalam berbangsa dan bernegara:
a. Dalam  alinea  ke  empat  Pembukaan  UUD  1945  disebutkan  tujuan pembentukan  pemerintahan  Indonesia  “(...)  untuk  membentuk  suatu pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  (...)”  Frasa  ini  mengamanatkan  kepada  Pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  segenap  bangsa  Indonesia  tanpa kecuali.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  Pemerintah  adalah  sejalan dengan  tujuan  Hukum  Progresif  untuk  memberikan  keadilan  dan kebahagiaan kepada masyarakat;
b. Pancasila,  sila  kedua  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”,  dan  sila kelima  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Dalam  sila
24 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 270.
25 Ibid. , hlm. 272.
26 Ibid. , hlm. 276.
405 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
kedua  menghendaki  agar  menempatkan  manusia  pada  tempat  yang sesuai  dengan  martabatnya  yang  bersifat  kodrati,  sebagai  mahluk  yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada  tempat  yang  sama  terhormatnya  dan  tidak  ada  memarginalkan orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menujukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan  untuk  menciptakan  keadilan  sosial.  Jiwa  dari  sila  kedua dan  kelima  dari  Pancasila  ini  adalah  sesuai  dengan  yang  hendak  dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.
c. Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  mengatur  “Kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Pasal  ini  menjamin bahwa hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi  oleh  pihak  manapun  untuk  memberikan  keadilan  sesuai dengan  keyakinannya  yang  didasarkan  kepada  kematangan  intelektual dan  hatinuraninya.  Hakim  yang  merdeka  dalam  mengambil  putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakan roda Hukum Progresif;
d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan  di  dalam  hukum  untuk  semua  warga  negara  Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum  yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda.  Pasal  ini  akan  mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan  kepada  pemohon  keadilan  yang  adalah  sesuatu  yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
e. Pasal-pasal  yang  termuat  dalam  Bab  XA  mengenai  Hak  Asasi  Manusia adalah  mengatur  hak-hak  dasar  manusia  yang  diantaranya  untuk mendapatkan  kebahagiaan  hidup,  bebas  dari  tekanan  pihak  lain, merasakan  suatu  keadilan  dan  hak-hak  kodrati  lainnya,  hak-hak  mana menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  melindungi  dan  memajukannya. Hukum  memberikan  kewajiban  kepada  pemerintah  untuk  memberikan hak-hak  yang  membahagiakan  rakyat,  sesuatu  yang  menjadi tujuan  dari Hukum Progresif.
2. Dinamika Penerapannya di Indonesia
Sistem  Hukum  Indonesia  yang  berlatar  hukum  Kontinental  yang  sangar sarat  dengan  jiwa positivistic maka  “kepastian  hukum” menjadi  hal  yang  utama. Hal  tersebut  ternyata  dengan  dianutnya  asas  legalitas  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.  Meskipun  menganut  asas  legalitas  tetapi  jiwa  dan  semangat  sistem hukum  Indonesia  sebagaimana  diuraikan  dalam  subbab  terdahulu  menunjukkan bahwa  sistem  hukum  juga  menyediakan  sarana  atau  sistem  untuk  menciptakan keadilan,  disamping  kepastian  hukum.  Meskipun  tidak  secara  terus  terang menyuarakan  atas  nama  Hukum  Progresif  tetapi  beberapa  putusan  pengadilan yang  dapat  dikatakan  mewakili  jiwa  dan  semangat  Hukum  Progresif,  yang diantaranya:
a. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mahmud  Kusuma  (“Menyelami Semangat  Hukum  Progresif;  Terapi  Paradigmatik  Atas  Lemahnya Penegakan  Hukum  Indonesia”)  menyebutkan  beberapa  tindakan  dan
406 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
putusan  hakim  yang  dengan  berani  berbeda  dengan  kekuasaan  yang massive seperti:  (1).  Tindakan  Hakim  Agung  Adi  Andojo  Soetjipto dengan  inisiatif  sendiri  mencoba  membongkar  atmosfir  korupsi  di lingkungan  Mahkamah  Agung;  (2).  Kemudian  dengan  berani  Hakim Agung  Adi  Andojo  Sutjipto  membuat  putusan  dengan  memutus  bahwa Mochtar  Pakpahan  tidak  melakukan  perbuatan  makar  pada  rezim Soeharto  yang  sangat  otoriter;  (3).  Selanjutnya,  adalah  putusan pengadilan  tinggi  yang  dilakukan  oleh  Benyamin  Mangkudilaga  dalam kasus  Tempo,  ia  melawan  Menteri  Penerangan  yang  berpihak  pada Tempo;
b. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-VIII/2010,  tanggal  22 September  2010  yang  menyatakan  bahwa  Hendarman  Supanji  (Jaksa Agung pada waktu itu) tidak lagi sah sebagai Jaksa Agung sejak putusan tersebut.  Bagi  sebagian  pengamat,  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  dianggap  sangat  prospektif,  berani  dan  “melawan”  arus, terutama dari pihak pemerintah atau penguasa.
c. Yang  terbaru  adalah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010,  yang  dikeluarkan  pada  bulan  Januari  2012,  dalam  kasus  uji materiil  yang  diajukan  oleh  Machica  Moechtar  yang  telah  mengubah Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menjadi  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai  hubungan  darah  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga  ayahnya”.  Putusan  yang  sangat  berani,  yang  bertujuan  untuk melindungi  hak-hak  seorang  anak  dan  martabat  seorang  perempuan. Putusan  yang  mengundang  kontra  dari  paham  mayoritas,  termasuk  dari lembaga keagamaan yang terpandang.
Satjipto  Rahardjo  tidak  menjelaskan  bagaimana  Hukum  Progresif  dapat diterapkan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Hukum  Progresif  yang  adalah merupakan  bagian  dari  sistem  atau  sub  sistem  hukum  nasional  maka  yang merupakan  cita  berhukum  maka  untuk  keberhasilan  dalam  penerapannya  tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum secara keseluruhan. Elly Erawati dalam “Benang Merah Pemikiran Sunaryati Hartono  tentang Sistem dan Pembangunan Hukum  serta  Pendidikan  Tinggi  Hukum”,  mengemukakan  pemikiran  Sunaryati Hartono  dalam  upaya  Sistem  Hukum  Nasional  yang  berjiwa  Pancasila  dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 harus dilakukan secara sistemik dan serentak membangun empat aspek atau dimensi, yaitu:
a. Pembangunan Budaya Hukum;
b. Pembangunan Materi Hukum;
c. Pembangunan Aparatur Hukum; dan
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum.
Budaya  hukum  suatu  bangsa  ditentukan  oleh  nilai-nilai  tertentu  yang menjadi  acuan  dalam  mempraktikan  hukumnya.  Problema  yang  dihadapi  oleh bangsa-bangsa  di  luar  Eropa  adalah  bahwa  nilai-nilai  yang  ada  dalam  hukum yang  mereka  pakai  yaitu  hukum  modern,  tidak  persis  sama  dengan  yang  ada dalam  masyarakat.  Perilaku  substantif  mereka  diresapi  dan  dituntun  oleh  sistem
407 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
nilai  yang  berbeda. 27 Dalam  Budaya  Hukum  di  dalam  nya  menyangkut  perilaku berhukum dari para pengemban profesi hukum, dan juga perilaku berhukum dari masyarakat yang bukan pengemban profesi hukum. Pembangunan Materi Hukum adalah  mengenai  substansi  hukum,  undang-undang  dan  peraturan-peraturan lainnya.  Pembangunan  Aparatur  Hukum  adalah  berkaitan  dengan  sumber dayanya,  baik  mengenai  pembangunan  kemampuan  intelektualnya  maupun mentalnya.  Sedangkan  pembangunan  mengenai  Sarana  dan  Prasarana  Hukum adalah  berkaitan  dengan  penyediakan  alat  atau  peralatan  hukum,  seperti perpustakaan  hukum  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  Berangkat  dari pandangan  dalam  membangun  Sistem  Hukum  Nasional  yang  digambarkan  oleh Sunaryati  Hartono  tersebut,  maka  supaya  Hukum  Progresif  dapat  mencapai tujuannya  secara  maksimal  dalam  menciptakan  keadilan  dan  kebahagiaan  bagi masyarakat  diperlukan  kondisi  yang  akan  mengantarkan  atau  memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu:
a. Tersedianya hukum substantive yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat;
b. Sistem  Peradilan  yang  mendukung  rakyat  pencari  keadilan  untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan;
c. Para  penegak  hukum  (penyidik,  jaksa,  hakim  dan  advokat)  yang memiliki  “kemumpunian”  nalar  dan  hati  nurani,  intelektual  dan  moral. Termasuk  di  sini  pemahaman  hukum  dan  moral  dari  para  pencari keadilan;
d. Fasilitas atau “dapur”  yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para  penegak  hukum  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan.
Hukum  Progresif  bukan  menjadi  sesuatu  yang  harus  menempati  menara gading yang mensterilkan diri terhadap elemen lain. Hukum Progresif harus turun dan  membaur  dengan  unsur-unsur  lain  yang  berkaitan,  seperti  sosiologi  dan antropologi,  sehingga  memunculkan  sosok  yang  mampu  mengobati  penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Hukum  Progresif    lahir  di  Indonesia  pada  tahun  2002  dengan penggagasnya  Satjipto  Rahardjo.  Hukum  Progresif  lahir  karena  selama ini  ajaran  ilmu  hukum  positif  ( analytical  jurisprudence )  yang dipraktikkan  pada  realitas  empirik  di  Indonesia  tidak  memuaskan. Gagasan  Hukum  Progresif  muncul  karena  prihatin  terhadap  kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997.
b. Perbandingan  Hukum  Progresif  dengan  teori  sosial  yang  lainnya  dapat disimpulkan  mampu  menjadi  salah  satu  klasifikasi  hukum  yang mempunyai  karakter  kuat.  dan  Hukum  progresif  mempunyai  korelasi dengan  hukum  responsif,  dimana  hukum  responsif  melihat  pada sudahkah  proses  pembuatan  undang-undang  melibatkan  partisipasi
27 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 213.
408 ∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Teori  Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ∽ Deni Nuryadi ∽
mayarakat,  dan  hukum  progresif  melihat  bagaimana  sikap  penegak hukum melihat undang-undang.
c. Hukum Progresif dapat diterapkan di Indonesia.  Ibarat umur kehamilan, maka  Hukum  Progresif  lahir  dengan  dan  pada  umur  yang  cukup,  yaitu dilahirkan  pada  masa  konfigurasi  politik  Reformasi.  Hal  ini  terbukti diantaranya  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang memberikan  angin  segar  kepada  para  pencari  keadilan,  seperti  pada pengakuan hak perdata atas anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap ayah biologisnya, yaitu pada kasus Machicha Mochtar. Putusan yang melawan arus, melawan kemapanan, melawan status quo ini adalah demi  memberikan  rasa  keadilan,  kebahagiaan,  perlindungan  anak  dan sekaligus  menempatkan  harkat  dan  martabat  kaum  perempuan  pada tempat yang terhormat dan bukan sekedar “obyek” kaum laki-laki.
2. Saran
a. Konsep  dari  Teori  Hukum  Progresif  hari  ini  harus  ditetapkan  dalam peraturan  Undang-undangan  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  pedoman pembentukan dan penegakan hukum.
b. Bahwa  Hukum  atau  setiap  perundang-undangan  dibuat  oleh  manusia bukan  manusia  untuk  hukum  dimana  kedudukan  manusia  di  anggap sebagai subyek hukum bukan obyek hukum.
c. Para  penegak  hukum  dalam  menegakan  hukum  harus  menggunakan pendekatan  keadilan  progresif,  artinya  memandang  hukum  itu  bukan hanya  normatif  melainkan  hukum  itu  di  anggap  sebagai  kaidah  atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat agar tercermin nilai keadilan.
H. Daftar Pustaka
Faisal. Menerobos Positivisme Hukum . Yogyakarta: Rangkang Education. 2010. Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Surabaya: Bayumedia. 2005.
Kusuma, Mahmud. Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia . Yogyakarta:  Antony  Lib bekerjasama LSHP. 2009.
Mahmudin,  Moh.  Mahfud. E.t  al . Satjipto  Rahardjo  dan  Hukum  Progresif- Urgensi  dan  Kritik. Jakarta:  Seri  Tokoh  Hukum  Indonesia.  Epistema Institute dan HuMa. 2011.
Saleh, Andi Ayyub. Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in  Action”  Menuju  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding) .  Jakarta:  Yarsif Watampone. 2006.
Rahardjo,  Satjipto. Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
________________. Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan . Jurnal Hukum Progresif  Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro . Vol. 1/No.1/April 2005.
________________. Membedah  Hukum  Progresif .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas. 2006.
________________. Biarkan Hukum Mengalir ( Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum ). Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007. Usman,  Sabian. Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum .  Yogyakarta:  Pustaka  Belajar. 2009.