## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD) DI E-COMMERCE SHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
a Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: dnarayanwijaya@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: subektii@unitomo.ac.id c Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: nur.handayati@unitomo.ac.id d Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id
Naskah diterima: 20 Juli 2024; revisi: 26 Juli 2024; disetujui: 3 Agustus 2024
DOI: 10.55551/jip.v5i2.142

## Abstrak:
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk Tanggung Gugat yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen, serta Hubungan hukum para pihak dalam jual beli online,yakni hubungan Kontraktual  yang  mengikat  bagi  para  pihak. E-Commerce Shopee,  sebagai penyelenggara  system  elektronik  dan  pihak  ketiga  dalam  transaksi  jual  beli  online, tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dari para  pihak  (penjual  dan  pembeli).  Shopee  cenderung  berperan  sebagai  mediator dalam  proses  mediasi  antara  penjual  dan  pembeli  yang  bersengketa,  dengan tanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini juga mengenai Tanggung Gugat Perdata Atas Kerugian Konsumen  Terhadap  Pelaku  Usaha  dalam  Transaksi  Online  secara Cash  On Delivery (COD)  di E-Commerce Shopee  Indonesia.  Penelitian  ini  jenisnya  hukum normatif.  Dalam  banyak  kasus,  Shopee  tidak  secara  penuh  melaksanakan  peran serta  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  diatur  dalam  perundang-undangan  dan peraturan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah,  khususnya  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  sebagai  lembaga  yang  berwenang,  sebaiknya menekankan  secara  spesifik  sejauh  mana  peran  serta  dan  bentuk  tanggung  gugat penyelenggara  sistem  dalam  bertanggung  jawab  dalam  penyelesaian  perselisihan antara  penjual  dan  pembeli.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  penyempurnaan perundang-undangan  yang  mengatur  lebih  detail  kewajiban  dan  tanggung  jawab platform  pasar  online  seperti  Shopee  dalam  menangani  Tanggung  Gugat  Perdata Atas  Kerugian  Konsumen  Terhadap  Pelaku  Usaha  dalam  Transaksi  Online  secara Cash On Delivery (COD) di E-Commerce Shopee Indonesia.
Kata Kunci: Konsumen, Tanggung Gugat, Jual Beli Online, Shopee

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d

## LATAR BELAKANG
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  membawa perubahan signifikan  dalam  cara  masyarakat  bertransaksi,  terutama  dalam  bidang perdagangan. E-commerce ,  atau  perdagangan  elektronik,  telah  menjadi  salah  satu metode  utama  dalam  berbelanja,  memberikan  kemudahan  bagi  konsumen  untuk mengakses  berbagai  produk  dan  layanan  tanpa  batasan  geografis 1 .  Salah  satu metode  pembayaran  yang  populer  dalam e-commerce adalah Cash  On  Delivery (COD),  di  mana  konsumen  membayar  barang  yang  dipesan  saat  barang  tersebut diterima.
Meskipun  COD  menawarkan  kenyamanan,  metode  ini  juga  membawa  risiko tertentu,  baik  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Konsumen  dapat  mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, kerusakan, atau bahkan penipuan 2 . Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam memastikan kepuasan  pelanggan  dan  mengelola  risiko  yang  terkait  dengan  pengiriman  dan pembayaran .  D alam  konteks  hukum,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap kerugian  yang  dialami  konsumen  dalam  transaksi  COD  menjadi  isu  yang  penting untuk  dibahas.  Undang-undang  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  memberikan landasan  hukum  bagi  konsumen  untuk  menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian  yang dialami. 3
Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait tanggung jawab ini sering kali  menemui  kendala.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan  produk 4 .  Namun,  dalam  praktiknya,  banyak  kasus  di  mana  Shopee tidak  sepenuhnya  menjalankan  peran  dan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan peraturan yang ada.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada  yakni  bertujuan  untuk  menganalisis tanggung  gugat  perdata  atas  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  COD  di e- commerce , khususnya di platform Shopee Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  hak  dan  kewajiban  pelaku usaha serta konsumen, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik bisnis dan perlindungan konsumen.
1 Wilma  Laura  Sahetapy  and  Sri  Astutik,  “Penjualan  Produk  Kosmetik  Ilegal  Melalui  Lokapasar Shopee,  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,” JPM17:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat 8, No. 1 (2023): 27 –34.
2 Novianto Languyu, “Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online,” Lex et Societatis III, no. 9 (2015): 94 –100, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173.
3 Sri Astutik Reyvaldi Zain, “HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN UNTUK MENGETAHUI DAFTAR  HARGA  MENU  MAKANAN  PADA  USAHA  KULINER,” LEX  JOURNAL:  KAJIAN HUKUM & KEADILAN , n.d., 2581 –2033.
4 “UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d., https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d

## METODE
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti peneliti menggunakan data  sekunder  atau  bahan  pustaka  untuk  melakukan  penelitian.  Penelitian  hukum normatif  bertujuan  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Data yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan  gambaran yang mendalam mengenai isu hukum yang diteliti, yaitu tanggung gugat perdata atas kerugian konsumen dalam transaksi online dengan metode COD di Shopee.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  pustaka,  di  mana  peneliti  mengkaji berbagai  sumber  hukum  dan  dokumen  terkait.  Analisis  dilakukan  dengan  cara mengorganisir  dan  mengkategorikan  informasi  yang  diperoleh  untuk  memudahkan pemahaman  dan  interpretasi.  Melalui  metode  ini,  penelitian  bertujuan  untuk memberikan  wawasan  mendalam  mengenai  kerugian  konsumen  dalam  transaksi online dengan metode COD di platform Shopee Indonesia.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Hubungan Hukum Para pihak dalam Transaksi Jual Beli Online
Berdasarkan  Pasal  1458  KUHPerdata  "perjanjian  jual  beli  merupakan  suatu perjanjian  yang  bersifat  konsesuil  yang  artinya  perjanjian  lahir  ketika  kedua  belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan  dan  harga  belum  dibayarkan."  Jual  beli  tiada  lain  dari  penyesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.) 5
Hubungan Hukum Para pihak dalam Transaksi Jual Beli Online di E –Commerce Shopee Indonesia, yakni 6 : 1. Hubungan  hukum  antara  pembeli  dan  penjual  dalam  jual  beli  online  diatur  oleh perjanjian  yang  sah  dan  diatur  oleh  hukum  dalam  pasal  1320  KUHPerdata. Dalam perjanjian  jual  beli  online,  penjual  menyediakan  barang  yang  akan  dibeli oleh  pembeli.  Kesepakatan  ini  terjadi  ketika  penjual  menerima  pesanan  dari pembeli  melalui  email  atau  platform E-Commerce .  Hukum  Indonesia,  seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi diterima dan disetujui oleh penerima. Perlindungan hukum bagi pembeli juga penting, terutama dalam hal barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar,  di  mana  pembeli  dapat  melakukan  pengembalian  barang  dan mendapatkan pengembalian uang kecuali ada biaya administrasi.
2. Tanggung  jawab  Shopee  selaku  penyelenggara  sistem  elektronik  dan  selaku pihak  ketiga  dalam  mediasi  antara  Konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak memuaskan  dan  tidak  menciptakan  keadilan  bagi  para  pihak.  Sedangkan Shopee  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  sistem  elektronik secara  aman  dan  bertanggungjawab  atas  penyediaan  layanan  dari  sistem aplikasinya. Faktanya, dari kasus tersebut masih ada pihak yang merasa haknya tidak  terpenuhi  oleh  kebijakan  Shopee.  Dalam  upaya  untuk  mencegah terjadinya  kasus  yang  sama
5 Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
6 “PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  71  TAHUN  2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK,” Www.Hukumonline.Com/Pusatdata , n.d.

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
atau kasus lain dalam transaksi jual beli online Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  5  Tahun  2016  tentang Batasan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang  ( Merchant ) Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  ( Elektronic  Commerce )  yang  Berbentuk User Generated Contect.
Hubungan antara penjual, pembeli, dan provider, peran provider adalah sebagai mediator yang memungkinkan transaksi berlangsung dengan lancar. 7 Provider harus memastikan  bahwa  transaksi  dilakukan  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  hukum dan peraturan  yang  berlaku,  serta  memastikan  bahwa  Hak  dan  Kewajiban  Para Pihak  dipenuhi. 8 Dalam  hal  terjadi  masalah,  provider  harus  dapat  membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang adil dan transparan.
Tanggung Gugat Perdata Konsumen jika terjadi kerugian pada pembelian di E- Commerce Shopee Indonesia
Dalam transaksi E-Commerce , Konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah  dibanding  dengan  pelaku  usaha.  Menempatkan  konsumen  pada  posisi yang  lemah  karena  konsumen  hanya  sebagai  objek  aktivitas  bisnis  untuk  meraup keuntungan  yang  besar  melalui  kiat  promosi  dan  cara  penjualan  yang  merugikan konsumen 9 .  Oleh  sebab  itu  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  agar dapat melindungi haknya.
Istilah Tanggung Gugat digunakan jika seseorang harus mewujudkan tanggung jawabnya secara perdata manakala ada tuntutan hak melalui Lembaga peradilan. Ada tidaknya  gugatan  dalam  hubungan  keperdataan  bergantung  pada  para  pihak, terutama pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Apabila pihak yang dirugikan tidak  mengajukan  gugatan,  maka  tidak  dapat  dilakukan  pemeriksaan  oleh  hakim. Kepentingan  pihak  yang  dilindungi  dalam  hukum  perdata  adalah  kepentingan perseorangan atau pribadi, sehingga penggunaan sarana hukum dengan mengajukan atau tidak mengajukan gugatan sepenuhnya berada pada pihak yang 57 dirugikan 10 . Mengenai  Tanggung  Gugat  Perdata  terdapat  pada  pasal  1365  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut 11 .
Bentuk  Tanggung  Gugat  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  adalah  ganti  rugi sesuai dengan  besar  kerugian  yang  diderita oleh  konsumen.  Apabila  pelaku  usaha tidak  bertanggungjawab  dalam  hal  melakukan  transaksi E-commerce ,  maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39
7 Sedyo  Prayogo, “Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Perjanjian,” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 2 (2016): 280 –87, https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453.
8 Reyvaldi Zain, “HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN UNTUK MENGETAHUI DAFTAR HARGA MENU MAKANAN PADA USAHA KULINER.”
9 Manotari  Pasu  Simamora,  Suyud  Margono,  and  Charles  D.L.  Pardede, “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Dalam  E-Commerce  Nomor  8  Tahun  1999  Dalam  Pembelian  Produk Handphone Tidak Sesuai Pesanan Melalui E-Commerce Platform,” Yure Humano 6, no. 2 (2022): 89 – 121.
10 Rosita,  “ALTERNATIF  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA  (LITIGASI  DAN  NON LITIGASI),” Al- Bayyinah: Journal of Islamic Law VI, no. 2 (1979): 99 –113.
11 Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” in Indonesia , n.d., 1 –143.

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
UU ITE tentang penyelesaian sengketa dan masuk ke dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE :  “Pasal  ini  mengatur  penipuan  online,  yang  dapat  digunakan  untuk  menjerat pelaku penipuan jual beli online”. 12
Tanggung  gugat  konsumen E-commerce termasuk  dalam  kategori Liability . Liability dalam hukum mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.  Dalam  konteks E-commerce ,  tanggung  gugat  konsumen  merujuk  pada kewajiban  pelaku  usaha  (seperti marketplace atau merchant )  untuk  memenuhi  hak konsumen yang dirugikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tanggung gugat perdata atas kerugian konsumen terhadap pelaku usaha dalam transaksi online secara Cash On Delivery (COD) di E-Commerce Shopee Indonesia, diatur oleh perjanjian yang sah dan  diatur  oleh  hukum  dalam  pasal  1320  KUHPerdata.  Dalam  perjanjian  jual  beli online, penjual menyediakan barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kesepakatan ini terjadi ketika penjual menerima pesanan dari pembeli melalui email atau platform E- Commerce . Hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  mengatur  bahwa kesepakatan  terjadi  pada  saat  penawaran  transaksi  diterima  dan  disetujui  oleh penerima.
Hubungan hukum para pihak dalam jual beli online,yakni hubungan kontraktual yang mengikat bagi para pihak. Para pihak yang terlibat dalam transaksi E-commerce meliputi  Pelaku  Usaha,  Konsumen,  dan  Marketplace  selaku  pihak  penyelenggara sistem elektronik maupun bertindak sebagai penjual produk, Dalam penelitian ini ada beberapa aspek yang penting dalam hukum kontraktual yakni Pembentukan kontrak, Kontrak dalam transaksi online terbentuk melalui penawaran dan penerimaan. Penjual menawarkan produk atau jasa dengan syarat dan ketentuan tertentu yang tercantum di platform E-Commerce . Pembeli menunjukkan persetujuannya dengan cara memilih barang,  menyelesaikan  proses checkout ,  dan  membayar  sesuai  dengan  metode yang dipilih.  Selain itu  ada  Pemenuhan  kewajiban,  yakni  penjual  memiliki  kewajiban untuk menyediakan  barang  atau  jasa  sesuai  dengan  deskripsi  yang  diberikan  dan dalam  kondisi  yang  dijanjikan.  Mereka  juga  harus  mematuhi  prosedur  pengiriman yang  disepakati  dan  menyediakan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  lengkap mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan.
Hubungan  kontraktual  dalam  transaksi e-commerce tercipta  melalui  serangkaian tahapan, meliputi:
a) tahap  pra  kontraktual,  yaitu  adanya  penawaran  (offer)  dan  penerimaan (acceptance);
b) tahap kontraktual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
c) tahap  pasca  kontraktual,  yaitu  pelaksanaan  perjanjian."  Penawaran secara elektronik  dinyatakan  telah  diterima  oleh  konsumen  selaku  pihak penerima
12 Sahabuddin, “Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif),” Jurnal  Lex  Spesialis ,  no. 20 (2014): 25 –43, https://media.neliti.com/media/publications/501928-none- 3754127c.pdf.

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
setelah konsumen  menyetujui  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  pada marketplace .
Sedangkan  Shopee  selaku  penyelenggara  sistem  elektronik  dan  selaku  pihak ketiga  dalam  mediasi  antara  Konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak  memuaskan  dan tidak menciptakan  keadilan  bagi  para  pihak.  Sedangkan  Shopee  memainkan  peran 60  penting  dalam  menghubungkan  penjual  dan  pembeli.  Mereka  memberikan infrastruktur  yang  diperlukan  untuk  melakukan  transaksi  online,  seperti  sistem pembayaran,  pengiriman  produk,  dan  layanan  pelanggan  dan  memiliki  tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara aman dan bertanggungjawab atas penyediaan layanan dari sistem aplikasinya 13 .
Mengenai  Tanggung  Gugat  Perdata  terdapat  pada  pasal  1365  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut. 14 Yang dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  jika  terjadi  kerugian  pada  konsumen  saat melakukan pembelian di E-Commerce Shopee Indonesia. Dalam hal ini menekankan bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  produk  yang  dijual memenuhi  standar  kualitas  dan  keamanan,  serta  memberikan  informasi  yang  jelas kepada konsumen. Jika pelaku usaha gagal memenuhi tanggung jawab ini, mereka dapat dikenakan tuntutan ganti rugi oleh konsumen.
Bentuk  Tanggung  Gugat  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  adalah  ganti  rugi sesuai dengan  besar  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.  Apabila  pelaku  usaha tidak  bertanggungjawab  dalam  hal  melakukan  transaksi E-commerce ,  maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU  ITE  tentang  penyelesaian  sengketa  dan masuk  ke  dalam  Pasal  28  ayat (1)  UU ITE :  “Pasal  ini  mengatur  tentang  penipuan  online  yang  dapat  digunakan  untuk menjerat pelaku penipuan jual beli online”. 15
13 Yusuf Arif Utomo, Carrisa Kirana Eka Putri, and Hilda Sabrie, “Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online  Marketplace  Provider  Dalam  Pengiriman Barang,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 4,  no.  2  (2020): 347 –68.
14 “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  19  TAHUN  2016  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN,” 2016.
15 Irsan Rahman et al., “Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan  Konsumen  Dalam  Lingkungan  Perdagang an  Digital,” Jurnal  Hukum  Dan  HAM Wara Sains 2, no. 08 (2023): 704 –12.

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d

## DAFTAR PUSTAKA
Novianto Languyu. “Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online.” Lex et Societatis III, no. 9 (2015): 94 –100. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173.
Pemerintah Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
“PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  71  TAHUN 2019  TENTANG  PENYELENGGARAAN  SISTEM  DAN  TRANSAKSI ELEKTRONIK.”
Www.Hukumonline.Com/Pusatdata , n.d.
Prayogo,  Sedyo. “Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 2 (2016): 280 –87. https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453.
Rahman, Irsan, Sahr ul, Riezka Eka Mayasari, Tia Nurapriyanti, and Yuliana. “Hukum Perlindungan  Konsumen  Di  Era  E-Commerce:  Menavigasi  Tantangan Perlindungan  Konsumen  Dalam  Lingkungan  Perdagangan Digital.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara
Sains 2, no. 08 (2023): 704 –12. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605.
Reyvaldi Zain, Sri Astutik. “HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN UNTUK MENGETAHUI  DAFTAR  HARGA  MENU  MAKANAN  PADA  USAHA KULINER.” LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN , n.d., 2581 –2033.
RI, Mahkamah Agung. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” In Indonesia , 1 –143, n.d.
Rosita. “ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI).” Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law VI, no. 2 (1979): 99 –113.
Sahabuddin. “Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif).”
Jurnal Lex
Spesialis , no. 20 (2014): 25 –43. https://media.neliti.com/media/publications/501928-none-3754127c.pdf.
Sahetapy, Wilma Laura, and Sri Astutik. “Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Melalui Lokapasar  Shopee,  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.” JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat 8, no. 1 (2023): 27 –34.
Silalahi, Adi Kristian, Elisatris Gultom, and Susilowati Suparto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi  Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran  COD  Dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan Konsumen.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 3 (2022): 1334 –43.
Simamora,  Manotari  Pasu,  Suyud  Margono,  and  Charles  D.L.  Pardede. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  E-Commerce  Nomor  8 Tahun  1999  Dalam  Pembelian  Produk  Handphone  Tidak  Sesuai  Pesanan Melalui E-Commerce Platform.” Yure Humano 6, no. 2 (2022): 89 –121.
“UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  19  TAHUN  2016 TENTANG

## TANGGUNG GUGAT PERDATA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY (COD)  DI E-COMMERCESHOPEE INDONESIA
Devi Narayan Wijaya a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d

## PERUBAHAN  ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR  I1 TAHUN 2OO8
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN,” 2016.
Utomo,  Yusuf  Arif,  Carrisa  Kirana  Eka  Putri,  and  Hilda  Sabrie.  “Tanggung  Gugat Shopee  Sebagai  Online  Marketplace  Provider  Dalam  Pengiriman Barang.”
Jurnal
Bina
Mulia Hukum 4,
no. 2 (2020): 347 –68.
https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.297.
“UU No.8 Tahun 1999
Tentang
Perlindungan Konsumen,” n.d. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.