## MENGIDENTIFIKASI DITERBITKANNYA ‘SECOND HOME VISA’ BAGI ORANG ASING GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

## Annisa Niazela
Politeknik Imigrasi annisaniazela@gmail.com
Michella Theresia Politeknik Imigrasi michellatheresia29@gmail.com
Panca Cahya Kusuma Politeknik Imigrasi mrgimbsdrive@gmail.com

## ABSTRACT
The  existence  of  a  visa  policy  in  Indonesia  is  one  way  to  select  foreigners  who  want  to  enter Indonesia. The existing selection process is adjusted to the category of foreigners who want to enter the territory of Indonesia. In this case, the latest policy of the Directorate General of Immigration regarding the granting of visas for foreigners in Indonesia is the existence of a secondhome visa policy.  The  second  home  visa  is  a  policy  aimed  at  allowing  foreigners  to  be  more  interested  in coming to Indonesia and making long-term investments to improve the country's economy. However, as with many other policies, many things are in fact not in line with the expectations of implementing these policies. Therefore, a competent study is needed to identify how effective the granting of a second  home  visa  is  for  foreigners  who  want  to  enter  Indonesian  territory.    This  research  uses normative research methods with an approach that is carried out on the basis of materials to study theoretical problems related to concepts, views, principles, legal doctrines, legal rules and systems. So as to conclude that the implementation of the second home visa policy in Indonesia still has to be further studied by identifying the effectiveness of the second home visa itself
Keywords : Second Home Visa, Foreigner, Directorate General of Immigration.

## ABSTRAK
Keberadaan kebijakan visa di Indonesia adalah salah satu cara untuk menyeleksi orang asing yang ingin masuk ke Indonesia. Proses seleksi yang ada tersebut disesuaikan dengan kategori orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan terbaru  dari Direktorat Jenderal Imigrasi  mengenai  pemberian  visa  bagi  orang  asing  di  Indonesia  adalah  keberadaan  kebijakan second home visa atau visa rumah kedua. Visa rumah kedua merupakan kebijakan yang ditujukan agar  orang  asing  dapat  lebih  tertarik  untuk  datang  ke  Indonesia  dan  melakukan  investasi  jangka panjang guna meningkatkan perekonomian negara. Namun, seperti halnya banyak kebijakan lain, banyak  hal  yang  nyatanya  tidak  sesuai  dengan  harapan  dari  penerapan  kebijakan  tersebut.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  telaahan  yang  kompeten  guna  mengidentifikasi  bagaimana  efektifitas  dari pemberian visa rumah kedua bagi orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif dengan pendekatan yang dilakukan atas dasar bahan untuk mempelajari  masalah-masalah  teori  yang  berkaitan  dengan  konsep,  pandangan,  asas,  doktrin hukum,  kaidah  dan  sistem  hukum.  Sehingga  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  pemberlakuan kebijakan visa rumah kedua di Indonesia masih harus ditelaah lebih lanjut dengan cara identifikasi efektifitas dari pemberian visa rumah kedua itu sendiri
Kata Kunci : Visa Rumah Kedua, Orang Asing, Direktorat Jenderal Imigrasi.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  wilayah dengan  banyaknya  pulau  yang  dimiliki  yang dimana pulau-pulau itu menjadi wilayah yang dituju oleh para imigran. Sudah rahasia umum bahwasanya  Indonesia  kerap  kali  disebut negara  transit  atau  negara  persinggahan.. Banyaknya  akses  yang  dimiliki  serta  letak yang  strategis  membuat  Indonesia  menjadi negara  persinggahan.  Namun  hal  tersebut menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  negara  kita sendiri  yang  harus  mampu  mengendalikan warga  asing  yang  keluar  masuk  kedalam wilayah  Indonesia  itu  sendiri.  Karena  terlalu sering  dibuat  transit  dan  keluar  masuknya orang  asing  membuat  kesulitan  dalam  upaya perpindahan orang di Indonesia. Oleh karena itulah kontrol hanyak dapat dilakukan dengan menggunakan pintu gerbang yang legal yakni :Pelabuhan,  bandara,  dan  stasiun,  serta  pos perbatasan darat.
Agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang merugikan  maka  menerapkan  sebuah  pintu gerbang legal yang berguna dalam melakukan pengawasan  serta  untuk  memaksimalkan potensi  destinasi  wisata  yang  ada  untuk keberlangsungan  hidup  negara.  Seperti  yang telah  kita  ketahui  bahwa  pariwisata  adalah sektor  yang  menguntungkan  khususnya  bagi negara berkembang seperti negara Indonesia, terlebih ditunjang dengan adanya transportasi
1 Hamidi  Jazim  dan  Charles  Christian,  2016, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
yang memadai. United Nation World Tourism Organization (UNWTO)  mengatakan  terkait prediksinya  bahwa  sektor  pariwisata  adalah industri besar yang tumbuh pada abad ke  21 Perekonomian Indonesia juga tergantung dari peranan  penting  sektor  pariwisata  yang  ada, selain  digunakan  sebagai  sumber  devisa, diharapkan  juga  mampu  untuk  menciptakan lapangan  pekerjaan  serta  berperan  menjadi wirausaha.  Pariwisata  ini  dijadikan  sebagai prioritas dalam hal pembangunan. Dibuktikan dengan  masuknya  bidang  pariwisata  dalam (5)  besar  prioritas  dalam  sebuah  program pembangunan  secara  bersama-sama  dengan bidang  infrastruktur,  ketahan  pangan  dan energi, kelautan dan zona ekonomi khusus. 1
Sektor  minyak  dan  gas,  batu  bara maupun  kelapa  sawit  telah  diproyeksikan menjadi  penghasil  devisa  terbesar  di  Negara Indonesia  itu  sendiri.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  2009  mengenai Kepariwisataan, dikatakan mengenai berbagai tujuan  kepariwisataan  yang  diantaranya adalah  membantu  peningkatan  pertumbuhan ekonomi,  mengupayakan  kesejahteraan  dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat Indonesia, serta berupaya dalam pemberantas kemiskinan. Untuk menunjang tujuan tersebut maka  pemerintah  Kementerian  Pariwisata menglangpayakan kah-langkah yang dikatakan  strategis  serta  efektif  dalam
mentargetkan kunjungan wisatawan mancenagara (wisman) yang telah ditetapkan. Program  Visit  Indonesia  yang  diluncurkan tahun 2008 dan dilanjutkan dengan terobosan program  Wonderful  Indonesia  tahun  2014 diharapkan  mampu  memberikan  semangat baru bagi masyarakat di Indonesia khususnya dalam bidang pariwisata. Selain itu, branding Wonderful  Indonesia  telah  menggambarkan kedudukan dan diferensiasi pariwisata Indonesia dalam kancah internasional.
Berdasarkan  laporan  World  Economic Forum  (WEF),  indeks  kompetitif  pariwisata Indonesia  (Indonesia's  Travel  and  Tourism Competitiveness  Index/TTCI)  mengalami peningkatan dari  peringkat ke 70 pada tahun 2013  meningkat  menjadi  42  di  tahun  2017. Selain branding Wonderful Indonesia,  upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang dalam hal ini adalah keberadaan inovasi terbaru  dari  Direktorat  Jenderal  Imigrasi yakni kebijakan secondhome visa . Kebijakan itu telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01  Tahun  2022  Tentang Pemberian  Visa  dan  Izin  Tinggal  Terbatas Rumah  Kedua  yang  diterbitkan  pada  Selasa, 25  Oktober  2022  dimana  hal  tersebut diharapkan  nantinya  dengan  terlaksananaya kebijakan ini mampu membantu peningkatan
2 Admin-dev,  “Siaran  Pers:  Ditjen  Imigrasi Resmi  Luncurkan  Aturan  Second  Home  Visa”, https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/25/siaran-pers- ditjen-imigrasi-resmi-luncurkan-aturan-second-home- visa/ Diakses pada 1 November 2022
pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan  keberadaan secondhome  visa mampu  membuat  daya  tarik  tersendiri  bagi wisatawan  mengunjungi  Bali  dan  berbagai destinasi lainnya yang didukung dengan fakta dimana  Tarif  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNBP) second home visa yang sebesar Rp  3.000.000,-  sesuai  ketentuan  dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2022. 2

## II. METODE PENELITIAN
Metode  normatif-empiris  merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu kombinasi yang dihasilkan  dari  pendekatan  hukum  yang berlaku,  dengan  didukung  data-data  yang didapat  dari  unsur  pendekatan  empiris. Penelitian  normatif-empiris  akan  didasarkan dengan  aturan  atau  kaidah  hukum  yang berlaku.  Aturan  atau  kaidah  hukum  yang berlaku  tersebut  dapat  bersumber  berdasar peraturan  perundang-undangan  dan  aturan positif lain, yang terjadi di masyarakat sebagai suatu  peristiwa  hukum. 3 Selain  itu,  sumber dari  penelitian  ini  diambil  melalui  data sekunder.    Pada  proses  pengumpulan  data sekunder  lazimnya  menggunakan  suatu metode  yaitu  metode  studi  pustaka  atau dikenal  dengan  istilah bibliography  study .
3 Jonaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiris (Depok: Prenada Media, 2018), 59.
Proses pengumpulan data diimplementasikan dengan kegiatan mengidentifikasi data sumber hukum. Setelah itu proses penelaahan dilakukan  dengan  membandingkan  dengan bahan  hukum  lain  yang  terkait  seperti peraturan  hukum  yang  berlaku,  buku,  dan juga  sumber  kredibel  yang  relevan  dengan pokok  permasalahan.  Buku  serta  peraturan yang  saya  jadikan  bahan  referensi,  yaitu Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  dan  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0740.GR.01.01 Tahun 2022.
Selain itu, Teknik yang digunakan dalam riset  ini  yakni  teknik  analisis  deskriptif kualitatif  yang  bertujuan  dalam  melakukan pendeskripsian  terhadap  hal  yang  dianalisa serta diinterpretasi pada sebuah keadaan yang sedang  diteliti.  Dalam  penyusunan  ini menggunakan menggunakan metode deduktif, dimana cara yang digunakan adalah cara  berfikir  analitik  yang  disertai  dengan dasar  pernyataan  yang  sifatnya  umum  ke khusus.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Implementasi Second Home Visa Di Indonesia
Akses masuk warga baik negara Indonesia maupun  negara  asing  yang  mudah  adalah
4 Syahrin,  M  Alvi.  (2015).  Hak  Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), 45–48 5 Rindi Salsabilla, ‘RI Luncurkan Second Home Visa,
WNA Bisa Tinggal 10
Tahun’,
karena  ditunjang  dengan  luasnya  wilayah Indonesia  serta  terbuka  dalam  daratan maupun dalam lautan yang memudahkan lalu lintas  yang  ada  . 4 Seperti  yang  kita  ketahui bahwa  Indonesia  disebut  aquariumnya  dunia dan rahasia umum bahwa Indonesia mempunyai beragam sumber daya alam yang mampu  dimanfaatkan.  Negara  Indonesia meski negara berkembang namun potensinya untuk terus berkembang bahkan maju.
Guna  mendukung  perkembangan  yang ada  tersebut,  pemerintah  Indonesia  melalui Direktorat  Jenderal  Imigrasi  memberlakukan beberapa  terobosan  guna  meningkatkan efektifitas  kinerja  dari  Direktorat  Jenderal Imigrasi itu sendiri. Salah satu kebijakan yang ada  ialah  kebijakan Second  Home visa  atau visa  rumah  kedua.  Dengan  tujuan  mampu memikat  warga  negara  asing  untul  berlibur dan  datang  ke  Bali. 5 Pihak  Keimigrasian mencoba  meluncurkan  kebijakan  stimulan yang  bersifat  nonfiskal  untuk  menjaring mereka  dan  mengajak  mereka  ke  dalam (Indonesia),  terutama  mereka  pemegang kapital  besar,  miliarder  dunia  biar  datang  ke Indonesia.  Kebijakan second  home visa mampu  memberikan  kontribusi  positif  pada sektor  perekonomian  nasional,  khususnya  di Bali.
Https://Www.Cnbcindonesia.Com/ ,
2022
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/202210251 91158-33-382483/ri-luncurkan-second-home-visa- wna-bisa-tinggal-10-tahun>.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Adapun  aturan  yang  tercantum  dalam Surat  Edaran  Nomor  IMI-0740.GR.01.01 Tahun  2022  tersebut  bukan  sekadar  izin tinggal  biasa,  melainkan  diperuntukan  bagi WNA  atau  ex-WNI  yang  ingin  tinggal  di Indonesia  dengan  maksud  memberikan dampak  positif  bagi  sektor  perekonomian Indonesia sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya.  Melalui  visa  ini  mampu membuat  atau  mempermudah  warga  asing dapat  menetap  atau  tinggal  5  (lima)  atau  10 (sepuluh)  tahun  serta  melakukan  berbagai kegiatan  yang  ada,  Misalnya  investasi ataupun  kegiatan  lainnya.    Terdapat  aplikasi yang  akan  mempermudah  permohonan second home visa yang berbasis website ( visa- online.imigrasi.go.id ).  Beberapa  dokumen sebagai syarat yang dibutuhkan yang berikut: a.  Paspor  Kebangsaan  yang  sah  dan  masih berlaku paling singkat 36 bulan; b . Proof of Fund berupa rekening milik orang asing  atau  Penjamin  dengan  nilai  sekurang- kurangnya  Rp2.000.000.000,00  atau  setara c. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm  x  6  cm  (empat  sentimeter  kali  enam sentimeter)  dengan  latar  belakang  berwarna
6 admin-dev,  “Siaran  Pers:  Ditjen  Imigrasi Resmi  Luncurkan  Aturan  Second  Home  Visa”, https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/25/siaran-pers- ditjen-imigrasi-resmi-luncurkan-aturan-second-home- visa/ Diakses pada 1 November 2022 7 Admin-dev,  “Apakah  WNA  yang  menikahi WNI  Tak  Bisa  Ajukan  Second  Home  Visa?  Ini Jawabannya”,
https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31/apakah- wna-yang-menikahi-wni-tak-bisa-ajukan-second-
putih; dan
d. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). 6 Subbkoordinator Humas Ditjen Imigrasi,  Achmad  Nur  Saleh  mengatakan bahwa pada prinsipnya, Visa Rumah Kedua ini  telah  dimaksudkan  untuk  wadah aktualisasi yang salah satu fungsinya dalam keimigrasian, yaitu fasilitator pembangunan masyarakat.  Dengan  demikian,  WNA  atau Ex-WNI  yang  berkeinginan  untuk  tinggal lebih  lama  di  Indonesia  dan  memberikan kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi nasional dapat menggunakan jenis visa ini. 7
Dalam hal ini, Orang Asing yang juga bagian dari  WNI dapat mengajukan Second Home Visa  apabila  semua  persayaratan  komplit dan  dilampirkan  sesuai  dengan  apa  yang diperlukan,  termasuk proof  of  fund senilai Rp 2 Milyar atau bukti kepemilikan properti di  Indonesia.  Sementara  itu,  apabila  WNA ingin menyatukan diri dengan keluarga WNI dan tinggal di Indonesia tanpa melalui jalur tersebut  maka  mampu  menggunakan  Visa Penyatuan  Keluarga  (C317).  Adapun  Ex- WNI  dapat  mengajukan  permohonan  Visa Repatriasi (C318). 8
home-visa-ini-jawabannya/ Diakses pada 1 November 2022 8 Admin-dev,  “Apakah  WNA  yang  menikahi WNI  Tak  Bisa  Ajukan  Second  Home  Visa?  Ini Jawabannya”,
https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31/apakah- wna-yang-menikahi-wni-tak-bisa-ajukan-second- home-visa-ini-jawabannya/ Diakses pada 1 November 2022
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## 3.2.Penerapan  Secondhome  Visa  Di Negara Lain
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam  waktu  dekat  ini  Imigrasi  Indonesia akan  segera  menerbitkan  visa 'second  home' untuk  para  miliarder  Indonesia.  Hal  tersebut diharapkan  membuat  banyak  investor  yang ingin investasi di Nusantara dengan keinginan untuk  menetap  di  Indonesia.  Dimana  yang lebih  dulu  menerapkannya  adalah  negara Malaysia.  Warga  negara  asing  yang  bisa mendapatkan  visa  'Malaysia  My  Second Home'  (MM2H)  selama  10  tahun  itu mendapat  persyaratan  yang  dikatakan  ketat. Syarat  ini  tergantung  lokasinya  karena Malaysia negara federal. Apakah di Malaysia Barat,  Sabah,  atau  Serawak.  Secara  umum, minimal pemohon visa 'Malaysia My Second Home' memiliki penghasilan RM 40 ribu (Rp 130.904.880)  per  bulan.  Selain  itu,  wajib menyerahkan  uang  deposit  RM  1  juta  (Rp 3.272.622.000).  Setelah  satu  tahun  uang deposit. Selain itu mampu menunjukkan aset kepemilikan  di  negara  asal  dengan aset  nilai minimal  senilai  RM  1,5  juta  (setara  Rp  4,9 miliar)  seperti  rumah.  Bila  membawa tanggungan (anak atau istri), menambah RM 50 ribu (atau Rp 163.631.100) per tanggungan.  Sebuah  survei  yang  dilakukan TEG Media menunjukkan banyak pemegang visa  'Malaysia  My  Second  Home'  dan menetap di Malaysia mengaku puas. Alasannya,  mereka  pindah  ke  Malaysia karena  kondisi  negaranya  tidak  stabil.  Pada
tahun  2018,  Departemen  Imigrasi  Malaysia memperkenalkan  surat  elektronik  untuk pelamar  MM2H  yang  disetujui.  Mereka berharap dapat mempermudah proses aplikasi bagi warga negara asing. eVAL memudahkan pemohon untuk mendapatkan visa mereka.
Selain  Malaysia, ada juga  Thailand  yang telah  terlebih  dahulu  menerapkan  konsep secondhome visa  di  negaranya  dengan  nama Visa Long-Term Resident (LTR). Target dari keberadaan  visa  ini  tak  lain  adalah  untuk mampu  menarik  WNA  yang  memiliki pengaruh  dengan  kekayaan  yang  dimiliki. Thailand memberikan visa premium itu untuk masa berlaku 10 tahun. Adapun untuk untuk uang jaminan turun dari 100 ribu bhat menjadi 50 ribu bhat. WNA yang expert disini adalah menjadi  target  utamanya,  orang  yang memiliki  wewenang  (kaya),  pensiunan,  dan yang  ingin  bekerja  di  Thailand.  Pemerintah yakin  visa  LTR  terbaru  itu  mampu  untuk menarik  sekitar  1  juta  orang  per  tahun sehingga mampu mmeberikan dorongan yang signifikan  untuk  memulihkan  pendapatan negara  setelah  terjadinya  pandemi  COVID- 19.  Meski  kelihatannya  syarat  uang  deposit tidak  besar,  tetap  ada  syarat  lainnya  yang harus  dipenuhi.  Di  antaranya  memiliki  aset gabungan  minimal  USD  1  juta  dan pendapatan minimal  USD 80 ribu per tahun. Syarat  lain  adalah  pemohon  visa  LTR  wajib menginvestasikan  minimal  USD  500  ribu  di Thailand untuk properti dan lainnya. Menurut Wakil  Juru  Bicara  Kantor  Perdana  Menteri,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
selain  pemotongan  biaya  visa,  kriteria  lain juga  akan  menjadi  lebih  santai  dan akomodatif bagi para pelamar. Pengumuman persetujuan  Kabinet  untuk  modifikasi  ini dibuat  pada  Mei  2022  dan  tindakan  tersebut akan  mulai  berlaku  90  hari  setelah  publikasi resminya  di  Royal  Gazette.  Awalnya diluncurkan  pada  tahun  2021,  visa  tinggal jangka  panjang  ditargetkan  untuk  empat kelompok  individu  asing  yang  berbeda termasuk:
1. Individu asing berpenghasilan tinggi;
2. Pensiunan asing;
3. Orang asing yang berniat bekerja dari jarak jauh dari Thailand;
4. Profesional
asing dengan
keterampilan "khusus";
Pemegang  visa  LTR  diizinkan  untuk membawa  hingga  4  anggota  keluarga termasuk pasangan sah mereka dan anak-anak di  bawah  usia  20  tahun.  Ini  berarti  mereka yang mencari gaya hidup 'nomad digital' dapat mengajukan  permohonan  visa  LTR  dan bekerja  secara  legal  di  Thailand  selama  10 tahun  jika  mereka  memenuhi  kriteria kelayakan.  Selain  itu,  pemegang  visa  LTR akan  dapat  mengajukan  izin  kerja  untuk melakukan pekerjaan di Kerajaan.
Terdapat  juga  negara  ASEAN  lain yang  juga  menerapkan  konsep  seperti secondhome visa, yakni Kamboja. Kementerian  Dalam  Negeri  Kamboja  (MOI) telah  bekerja  sama  dengan  Khmer  Home
Charity Association (KHCA) untuk
meluncurkan program CM2H yang dimaksudkan  untuk  menarik  investasi  asing ke  Kerajaan  dan  bersaing  dengan  inisiatif serupa di wilayah tersebut. Situs Kamboja My 2nd Home (CM2H) mengatakan program ini dipromosikan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri Kamboja untuk memungkinkan orang asing  tinggal  di  Kerajaan  Kamboja  dengan Visa Emas 10 tahun.  Pemegang CM2H dapat mengajukan paspor Kamboja setelah 5 tahun. Ini  adalah  satu-satunya  jalan  bagi  seseorang untuk mengajukan paspor Kamboja.  Program CM2H  terbuka  untuk  semua  negara  yang diakui  oleh  Kamboja  dengan  persyaratan investasi  dan  keuangan  tertentu.    Pelamar yang  berhasil  tidak  memiliki  batasan  masuk atau keluar di Kamboja. Apa yang memungkinkan,  adalah  bagi  orang  asing untuk  mendapatkan  akses  ke  kondisi  ramah bisnis  yang  memiliki  sedikit  batasan  untuk masuk atau keluar Kamboja.  Perlu disebutkan bahwa Kerajaan telah memiliki salah satu visa yang  paling  mudah  diakses  dan  diperoleh  di kawasan  ini  dan  memiliki  sedikit  hambatan terhadap investasi asing di Kamboja, bahkan mengizinkan  bisnis  menjadi  100%  milik asing.  Secara  total,  sekitar  10.000  visa  emas dengan  validitas  10  tahun  akan  dikeluarkan untuk investor asing yang memenuhi syarat.
Mereka  yang  memenuhi  syarat  untuk bergabung dengan CM2H bergabung dengan KHCA  sebagai  anggota,  yang  bermanfaat karena  mereka  berada  langsung  di  bawah Kementerian Dalam Negeri Kamboja
(tampaknya satu-satunya  asosiasi yang melakukannya).  Manfaat  dari  keanggotaan, menurut  Liew,  adalah  bahwa  anggota  akan selalu mengetahui perubahan signifikan pada peraturan dan mereka akan mengadakan acara rutin  dengan  presentasi  pejabat  pemerintah yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi  dan  mencari  tahu  tentang perubahan  dari  tingkat  tertinggi  serta berjejaring dengan profesional industri lainnya.  CM2H  memiliki  perwakilan  di Malaysia,  Singapura,  Kamboja,  Korea, Jepang, dan China dan mereka ingin memiliki perwakilan di lebih banyak wilayah. Mereka juga  ingin  memperjelas  perbedaan  antara Malaysia  My  Second  Home  (MM2H)  dan CM2H,  sedangkan  program  di  Kamboja menyasar  investor  tetapi  pensiunan  yang masih  memenuhi  kriteria  dan  juga  bisa melamar. 9
Proyeksi  Efektifitas Secondhome  Visa Di Indonesia, Meningkatnya pertumbuhan pariwisata  dan  perekonomian  di  Indonesia, tentu saja berbanding lurus dengan kedatangan  warga  negara  asing  yang berkunjung  ke  Indonesia.  Sebagai  negara yang  cukup  sering  dikunjungi  oleh  Warga Negara  Asing  (WNA),  Indonesia  harus melindungi  dan  memberikan  fasilitas  yang
9 Anonim,  “What  You  Need  To  Know  About The  Cambodia  My  2 nd Home  (CM2H)  Program” https://www.b2b-cambodia.com/articles/what-you- need-to-know-about-the-cambodia-my-2nd-home- cm2h-program/ Diakses pada 1 November 2022
baik  sebagaimana  tertera  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  alinea  keempat  yang berbunyi  Indonesia  akan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia.  Oleh  karena  itu,  tugas  dan fungsi  mengenai  lalu  lintas  WNA  yang diamanatkan  kepada  Direktorat  Jenderal Imigrasi  guna  meningkatkan  pengawasan serta penanganan WNA yang ada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang ada.  Untuk  melakukan  pendorongan  secara ekonomis untuk menjalankan berbagai kebijakan yang akan meningkatkan tumbuhnya  pariwisata  serta  ekonomi  dalam berbagai  lini,  baru-baru  ini  Direktorat Jenderal  Imigrasi  menerapkan  kebijakan secondhome  visa sebagaimana  dijelaskan dalam  pembahasan  sebelumnya.  Pengertian visa rumah kedua itu sendiri  ialah dapat juga digunakan  oleh  beberapa  WNA  yang  tidak mampu diakomodasi dengan jenis izin tinggal lainnya.  Dalam  artian  visa  second  home bukan  semata-mata  sebagai  pengganti  visa bagi  wisatawan  lansia  mancanegara  namun terdapat  suatu  pengertian  lain  yang  tercakup di  dalamnya.  Penting  untuk  mendefinisikan secara  presisi  agar  tidak  menimbulkan kesalahpahaman  atau  multi  tafsir  dari pengertian tersebut. 10
10 Andi Saputra, “Malaysia My Second Home, Visa yang ‘Disontek’ RI Guna Gaet Miliarder Dunia”, https://news.detik.com/berita/d-6345191/malaysia- my-second-home-visa-yang-disontek-ri-guna-gaet- miliarder-dunia Diakses pada 1 November 2022
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Sedikit  menelaah  dari  segi  persyaratan, pada persyaratan alternatif visa second home yaitu  bukti  setor  jaminan  keimigrasian,  ini masih menyisakan pekerjaan rumah tersendiri sebab  bukti  setor  jaminan  keimigrasian sampai saat ini belum dapat diterapkan karena belum adanya mekanisme ataupun kesepakatan  terkait  pengelolaan  bukti  setor jaminan  keimigrasian  antara  Ditjen  Imigrasi dengan  pihak  bank/otoritas  keuangan.  Hal lain, pada ketentuan penutup Permenkumham Nomor 29/2021 tentang Visa dan Izin Tinggal dinyatakan  Kepmen  Kehakiman  tahun  1998 tentang Pemberian visa dan izin keimigrasian bagi  wisatawan  lanjut  usia  mancanegara dicabut.
Jika  Kepmen  Kehakiman  tersebut  tidak berlaku  lagi,  maka  sudah  seharusnya  sebuah ketentuan untuk pengganti mampu mengakomodasi segala bentuk dan jenis visa serta  izin  tinggal  (termasuk  alih  status  izin tinggal)  yang  berkaitan  dengan  wisatawan khusus bagi lansia mancanegara. Namun pada Permenkumham  pengganti,  belum  diatur mengenai  ketentuan  untuk  perizinan  tinggal dan  alih  status  izin  tinggal  terkait  pemegang visa  rumah  kedua,  maka  dari  itu  masih diperlukan lagi dalam upaya penyempurnaannya.  Dimana  khususnya, izin tinggal  mengikuti  visa  yang  digunakan  oleh orang  asing,  contohnya  visa  tinggal  terbatas
11 Fenny Julita, “Mengikhtisarkan Visa “Second Home” ke Dalam Aturan
Tertentu”, https://www.antaranews.com/berita/3045901/mengikh
menjadi dasar pemberian izin tinggal terbatas. Karena  itu  perlu  ditetapkan  prosedur  visa rumah  kedua  beserta  izin  tinggal  yang mencakup  keseluruhan  materi  yang  belum tertuang secara eksplisit pada Permenkumham  dimaksud.  Atau  akan  lebih baik  lagi  dan  bila  memungkinkan  reglemen visa  second  home  beserta  cabangnya  dapat dituangkan dalam ketentuan tersendiri seperti pada  tahun  1998.  Bila  aturan  mengenai  visa rumah  kedua  dan  cabangnya  telah  jelas tertuang  dalam  ketentuan  maka  dalam implementasinya  tidak  akan  menimbulkan kebijakan  yang  berbeda  pada  level  yang sama. 11
Oleh  karena  itu,  diharapkan  dengan adanya  inovasi  baru  ini,  implementasi pemberian visa di Indonesia bagi orang asing dapat  berjalan  dengan  efektif  dikarenakan fakta dimana Indonesia menerapkan selective policy guna  mencegah  adanya  orang  asing yang  memanfaatkan  atau  menyalahgunakan kebijakan  visa  yang  ada.  Dalam  hal  ini, penerapan visa rumah kedua atau secondhome visa dapat  terjaga  efektifitasnya  dengan kehadiran selective  policy tersebut  karena tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan penyalahgunaan  dari  kebijakan  visa  rumah kedua  ini.  Dengan  adanya selective  policy , pemerintah  Indonesia  mempunyai  kewajiban untuk menyeleksi orang asing yang masuk ke
tisarkan-visa-second-home-ke-dalam-aturan-tertentu Diakses pada 1 November 2022
Indonesia dengan memilih yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.  Dimana  beberapa  manfaat  yang ada  diantaranya  adalah,  membawa  ilmu-lmu positif yang dapat disalurkan ke warga negara Indonesia, atau bahkan menanam modal atau investasi di Indonesia.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kebijakan visa  rumah  kedua  termasuk  dalam  upaya untuk  meningkatkan  minat  warga  negara asing yang dapat memberikan manfaat untuk datang  ke  Indonesia  dengan  pertimbangan lamanya  waktu  tinggal  serta  hal  apa  yang dapat  mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai visa rumah kedua itu sendiri. Hal ini dikarenakan, dengan keberadaan  visa  rumah  kedua,  orang  asing tertentu  ataupun  mantan  warga  negara Indonesia dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun  hingga  10  tahun  dan  melakukan berbagai  macam  kegiatan  seperti  investasi dan  kegiatan  lainya. 12 Dalam  hal  manfaat bagi negara, keberadaan visa rumah kedua ini nantinya akan memberikan potensi penerimaan pajak baru bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan  warga  negara  asing  atau  WNA akan  berkewajiban  membayar  pajak  di Indonesia  bila  persyaratan  subjektif  dan objektifnya  terpenuhi.  Tarif  PNBP  atau penerimaan negara bukan pajak dari kebijakan  visa  rumah  kedua  adalah  senilai  3
12 Muhamad  Wildan,  “Penerapan  Seccond Home Visa Jadi Potensi Pajak Baru untuk Pemerintah”, https://news.ddtc.co.id/penerapan-second-home-visa-
juta  dan  pembayaran  PNBP  dapat  dilakukan di luar wilayah Indonesia lewat portal PNBP yang tersedia.
Selain  itu,  dalam  implementasi  dari  visa secondome nantinya, sasaran  penerima second home visa adalah para pebisnis global atau wisatawan lanjut usia yang ingin tinggal lebih lama dan berbisnis di Indonesia, namun yang sangat di sayangkan Proof of fund yang harus  dipenuhi  sangatlah  terbilang  sangat kecil bernilai 2 miliar rupiah, yang dimana 2 miliar tidaklah cukup untuk membuka sebuah lapangan  pekerjaan,  jika  di  lihat  saja apartemen  di  kawasan  jakarta  sangat  sedikit yang bernilai 2 miliar kebanyak diatas 2 miliar hingga  puluhan  miliar,  jika  WNA  tersebut hanya memerlukan 2 miliar sebagai Proof Of Fund dan uang tersebut di umpamakan untuk membeli  sebuah  apartemen  di  kawasan jakarta  itu  pada  hanya  bisa  mempekerjakan satu karyawan sebagai ART, apakah angka 2 miliar  tersebut  masuk  dalam  sulusi  untuk membuka  lapangan  pekerjaan  dan  diberikan izin tinggal selama 10 tahun, menurut saya itu sangat tidak efektif dan merugikan bangsa itu sendiri.
Solusi dari permasalahan tersebut menurut  pendapat  penulis  yaitu,  kebijakan visa rumah kedua ini harus di pertimbangkan kembali,  masyarakat  bersama  DPR  harus menekan  pihak  pemerintah  untuk  merubah
jadi-potensi-pajak-baru-untuk-pemerintah-43053 Diakses pada 1 November 2022
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
syarat dari orang yang dapat menerima second home  visa seperti Proof  Of  Fund yang  lebih masuk akal dari 2 miliar rupiah sebaiknya di ubah menjadi 1 juta Dolar atau setara dengan kurang  lebih  15  miliar  yang  menurut  saya masih masuk akal dan masih memiliki potensi yang  memungkinkan  untuk  membangun sebuah lapangan pekerjaan.
Selain  itu,  apabila  terdapat  WNA  yang masuk  ke  indonesia  menggunakan  visa secondhome nantinya  harus  benar  benar melalui Selective  Policy yang  dimana  warga negara  asing  yang  memberikan  keuntungan bagi  warga  negara  indonesia  lah  yang  dapat memiliki izin tinggal di indonesia, dan WNA yang  memiliki  track  record  yang  baik  di negara  sebelumnya,  serta  pengecekan  tujuan dari WNA tersebut untuk tinggal di indonesia harus lebih di perjelas lagi agara kebijakan ini tidak  di  salah  gunakan  oleh  WNA  tersebut untuk melakukan tindak pidana internasional seperti pencucian uang dan lain lain.

## IV. KESIMPULAN
Untuk menyimpulkan, kebijakan second home visa menurut bapak Plt Direktur Jenderal  Imigrasi,  Widodo  Ekatjahjana, merupakan salah satu insentif nonfiscal yang mampu  menjadi  sebuah  stimulus  bagi  orang asing  tertentu  untuk  mampu  tinggal  serta memberikan  kontribusinya  secara  positif positif terhadap sektor perekonomian Indonesia  di  tengah-tengah  kondisi  ekonomi global  yang  kian  dinamis.  Melalui  kalimat
dari  Plt  Direktur  Jenderal  Imigrasi  tersebut, keberadaan  visa  rumah  kedua  diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia  yang  saat  ini  masih  mengalami grafik  penurunan  diakibatkan Covid-19 .  Hal ini  seharusnya  dapat  terwujud  dengan proyeksi  harapan  yang  sangatlah  efektif dari implementasi  visa  rumah  kedua  ini  yang dijelaskan  melalui  penjelasan  yang  ada  di bagian  pembahasan  seperti  adanya  potensi penerimaan  pajak  baru  bagi  Indonesia, hadirnya investor-investor yang dapat membuka jalan bagi investor lain yang dapat meningkatkan  perekonomian  Indonesia,  atau bahkan  dapat  menjadi  contoh  bagi  warga negara  Indonesia  untuk  dapat  menjalankan bisnis ataupun hal-hal yang mampu meningkatkan  perekonomian  Indonesia  dari warga negara asing yang datang ke Indonesia.
Dengan fakta di mana visa secondhome baru  akan  diimplementasikan  di  Indonesia, menurut  pendapat  saya  perlu  dilakukan akselerasi  pengukuran  implementasi  dari penerapan secondhome visa itu sendiri.  Cara mengukur  pun  tentunya  mampu  untuk disederhanakan  yakni  melalui  koordinasi secara  langsung  dengan  pemangku  jabatan visa dan izin tinggal terkait yang berada pada Unit Utama. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi PP dan Permenkumham dalam menopang  pelaksanaan  visa  rumah  kedua. Kedua,  perlu  dibentuk  tim  pemantauan  dan evaluasi  kebijakan  khususnya  yang  terkait dengan  kebijakan  visa  second  home  yang
merupakan  hal  baru  dalam  preskripsi keimigrasian. Oleh karena itu, Prosedur untuk visa  rumah  kedua  harus  ditetapkan,  bersama dengan  izin  tinggal,  termasuk  semua  bahan yang  tidak  secara  tegas  tercantum  dalam parmencum ham yang bersangkutan. Sebagai alternatif,  jika  memungkinkan,  peraturan tentang  visa  rumah  kedua  dan  cabangnya harus  dalam  peraturan  terpisah,  seperti dukungan  nyata  dalam  bentuk  tahun  1998 untuk  menyiapkan  peraturan  yang  berkaitan dengan  deklarasi  Raory  tentang  visa  rumah kedua  dapat  ditentukan.  Jika  aturan  status kependudukan  kedua  dan  cabang-cabangnya didefinisikan  dengan  jelas  dalam  ordonansi, tidak  akan  ada  kebijakan  yang  berbeda  pada tingkat yang sama ketika diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin-dev.  “Siaran  Pers:  Ditjen  Imigrasi  Resmi Luncurkan  Aturan  Second  Home  Visa”, https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/25 /siaran-pers-ditjen-imigrasi-resmi- luncurkan-aturan-second-home-visa/ Diakses pada 1 November 2022
Admin-dev. “Apakah WNA yang menikahi WNI Tak Bisa Ajukan Second Home Visa? Ini Jawabannya”, https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31 /apakah-wna-yang-menikahi-wni-tak- bisa-ajukan-second-home-visa-ini- jawabannya/ Diakses  pada  1  November 2022
Anonim.  “ What  You  Need  To  Know  About  The Cambodia  My  2 nd Home  (CM2H)
Program ” https://www.b2b- cambodia.com/articles/what-you-need-
to-know-about-the-cambodia-my-2nd- home-cm2h-program/ Diakses  pada  1 November 2022
Hamidi  Jazim  dan  Charles  Christian.  2016. Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Jonaedi  Efendi. Metode  Penelitian  Hukum Normatif  Dan  Empiris (Depok:  Prenada Media, 2018). 59.
Julita,  Fenny,  “Mengikhtisarkan  Visa  “Second Home”  ke  Dalam  Aturan  Tertentu”, https://www.antaranews.com/berita/3045 901/mengikhtisarkan-visa-second-home- ke-dalam-aturan-tertentu Diakses  pada  1 November 2022
Salsabilla,  Rindi.  ‘RI  Luncurkan  Second  Home Visa,  WNA  Bisa  Tinggal  10  Tahun’, Https://Www.Cnbcindonesia.Com/ ,  2022 <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyl e/20221025191158-33-382483/ri- luncurkan-second-home-visa-wna-bisa- tinggal-10-tahun>.
Saputra, Andi . “ Malaysia My Second Home , Visa yang ‘Disontek’ RI Guna Gaet Miliarder Dunia”, https://news.detik.com/berita/d-
6345191/malaysia-my-second-home- visa-yang-disontek-ri-guna-gaet- miliarder-dunia
Diakses pada 1
November 2022
Syahrin,  M  Alvi.  (2015).  Hak  Asasi  Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), 45–48
Syahrin,  M  Alvi.  (2019).  Kepastian  Hukum  dan Kekuatan Bangsa. Petak Norma . 4 (2). 1– 4.
Wildan,  Muhamad.  “Penerapan  Seccond  Home Visa  Jadi  Potensi  Pajak  Baru  untuk Pemerintah”,
https://news.ddtc.co.id/penerapan- second-home-visa-jadi-potensi-pajak- baru-untuk-pemerintah-43053 Diakses
pada 1 November 2022