KONFLIK DAN KLAIM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN JATI DI MUNA 1

## La Ode Topo Jers 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengenai  munculnya  konflik  antara  masyarakat  dan  pemerintah  tentang penguasaan dan klaim atas hutan jati di kawasan hutan Kontu, Patu-Patu, Lasukara, dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara menggunakan pendekatan kualitatif dengan  metode  etnografi.  Dalam  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  lahirnya  konflik  karena  adanya tarik-menarik  dua  kepentingan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  mengenai  ketidakjelasan status  kawasan  hutan.  Terjadi  dua  penafsiran  yang  saling  tarik-menarik  mengenai  penguasaan kawasan  hutan  lindung  antara  pemerintah  dan  masyarakat  yang  mengatasnamakan  kelompok masyarakat  adat.  Pemerintah  mengklaim  bahwa  penguasaan  atas  kawasan  hutan  Kontu,  Patu-Patu dan  sekitarnya  sebagai  milik  negara  berdasarkan  pada  hukum  formal.  Sementara  kelompok masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan  mengklaim  bahwa  kawasan  hutan  yang  ditempati adalah  warisan  lelur  mereka  berdasarkan  pada  hukum  adat  yang  tak  tertulis.  Pemerintah  dalam mengklaim  suatu  kawasan  memakai  berbagai  macam  kekuatan  serta  perlengkapan  negara, sementara  kelompok  masyarakat  adat  hanya  mengandalkan  kekuatan  argumen  yang  bersifat historis, sehingga tak ada kekuatan yang mendukung masyarakat untuk membela hak mereka.
Kata Kunci: hutan jati, klaim kawasan, konflik, masyarakat, pemerintah.

## ABSTRACT
This  research  studies  the  conflict  between  the  society  and  government  about  the  mastery and  claim  over  the  teak  forest  in  forest  areas  of  Kontu,  Patu-Patu,  Lasukara,  and  surrounding areas.  This  research  was  conducted  in  the  Regency  of  Muna  Southeast  Sulawesi  by  using  a qualitative  approach  with the  ethnographic  method.  The  finding  of  the  research  revealed that the the presence  of  conflict  because  of  the  attraction  between the two interests  with  the  society  about the  government's  lack  of  clarity  of  the  status  of  forest  area.  There  were  two  interpretations  that attract  each other  which  about  protected  forest  areas  between  the  government  and  the society  on behalf  of  indigenous  groups.  The  government  claimed  that  the  mastery  over  Kontu  forest  area, Patu-Patu and its surroundings as a state based on formal law. While the communities that living around the forest claimed that forest areas were their heritage that based on unwritten customary law. Government in claiming an area utilized a wide variety of state power and equipment, while the indigenous groups rely solely on the strength of arguments that were historical, so there was no force that supports people to defend their rights.
Keywords: teak forest, area claim, conflict, society, government

## A. PENDAHULUAN
Konflik dan klaim terhadap penge- lolaan  kawasan  hutan  sudah  sering  terjadi bahkan telah menjadi persoalan yang men- arik  perhatian  pemerintah  baik  di  tingkat lokal  maupun  nasional.  Persoalan  ini  su- dah dianggap bukan lagi sebagai  hal  yang baru di negeri ini, baik klaim terhadap -
penguasaan  areal  pertanian,  perkebunan maupun  areal  permukiman  yang  terjadi  di kawasan hutan lindung dan melibatkan ba- nyak  pihak  baik  pihak  masyarakat,  organi- sasi sosial, pengusaha maupun pemerintah.
Hal  ini  terjadi  disebabkan  oleh ketidaksepahaman  antara  masyarakat  dan pemerintah tentang pengelolaan hutan yang
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Hijau Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: topojers@yahoo.com
seimbang  dan  berkelanjutan.  Terkait  deng- an  konflik  masalah  hutan  di  Muna,  Tenri (2011)  mengatakan  bahwa  realitas  pengu- asaan dan klaim  kawasan hutan  membukti- kan begitu kompleksnya pelaku yang mem- perebutkan kayu dan lahan di hutan. Hal ini menegaskan  bahwa  siapa  sebenarnya  pihak yang  memiliki  hutan  di  negeri  ini,  apakah pihak  pemerintah  atau  kelompok  masyara- kat  yang  tinggal  di  dalam  kawasan  hutan. Sementara pengakuan atas hak dan kepemi- likan  hutan  merupakan  faktor  penting  da- lam pengelolaan sumber daya alam khusus- nya hutan di Muna yang diakui berdasarkan hukum yang berlaku.
Munculnya  berbagai  macam  perso- alan  atas  klaim  pemanfaatan  lahan  dalam suatu  kawasan  hutan  di  Muna,  banyak  di- sebabkan  oleh  perbedaan  pandangan  antara pemerintah  dan  sistem  pengelolaan  kawas- an  yang  diartikan  sendiri  oleh  kelompok masyarakat di sekitar hutan. Hal ini memicu reaksi banyak pihak yang saling mengklaim atas kepemilikan lahan pada suatu kawasan hutan.  Oleh karena tidak adanya sistem ke- sepahaman  antara  negara  dan  masyarakat sehingga  mengakibatkan  terjadinya  konflik disetiap daerah penghasil kayu.
Banyaknya kasus  tentang klaim ter- hadap  penguasaan  dan  pengelolaan  kawas- an  hutan  yang  terjadi  di  negeri  ini,  seperti halnya  kasus  di  kawasan  Kontu,  Patu-patu, Lasukara  dan  sekitarnya,  merupakan  salah satu  bukti  terjadinya  konflik  pengelolaan hutan di Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Warga masyarakat  yang  bermukim di  seki- tar  hutan  mengklaim  penguasaan  kawasan hutan  Kontu,  Patu-Patu  dan  sekitarnya  de- ngan  alasan  bahwa  kawasan  hutan  yang mereka  tempati  selama  ini  adalah  merupa- kan tanah leluhur mereka dengan mengatas- namakan hak ulayat adat. Sementara di lain pihak, pemerintah mengklaim bahwa kawa- san  yang  ditempati  oleh  kelompok  warga masyarakat di sekitar hutan adalah kawasan hutan lindung yang telah memiliki kekuatan
hukum  tetap  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang No. 41 tahun 1999.
Sehubungan dengan hal  konflik pe- ngelolaan hutan, perlawanan kelompok ma- syarakat  juga  pernah  dijelaskan  oleh  Scott (1993:  274-275)  bahwa  model  perlawanan masyarakat  dapat  digambarkan  dalam  dua bentuk  perlawanan  yang  masing-masing diarahkan pada tujuan yang sama. Pertama, perlawanan sehari-hari para petani yang di- lakukan  secara  diam-diam  dengan  cara  ter- tutup. Perlawanan ini dilakukan untuk men- desak  institusi  perkebunan  dan  tanah-tanah negara.  Kedua , dalam  bentuk  perlawanan terbuka  atau  konfrontasi  secara  langsung oleh  masyarakat  petani  atas  rasa  ketidak- adilan  negara.  Perlawanan  ini  menentang kebijakan  negara  dan  penguasa  tanah  yang dianggap merugikan masyarakat petani.
Sengketa  kawasan  hutan  lindung Patu-Patu,  Kontu  dan  sekitarnya  telah berlangsung  lama,  sejak  2003  sampai  saat ini  (2015).  Namun,  puncak  konflik  terjadi pada  tahun  2003  sampai  2005.  Sekalipun konflik  vertikal  ini  menyurut,  namun  sam- pai  saat  ini  (2015)  persoalan  status  kepe- milikan  dan  klaim  terhadap  kawasan  hutan lindung  belum  terselesaikan  dengan  baik dan  tidak  menemukan  kata  sepakat  antara pihak  yang  bertikai.  Terjadinya  konflik  di kawasan  hutan  Kontu,  Patu-patu  dan  seki- tarnya ditenggarai berawal dari adanya him- bauan pemerintah daerah yang akan mener- tibkan kawasan hutan lindung dan melarang masyarakat untuk berkebun dan menetap di areal  kawasan  hutan  negara.  Namun  demi- kian,  masyarakat  dengan  berbagai  upaya memilih  untuk  tetap  bertahan  dan  meng- uasai  lahan  dalam  kawasan  hutan  yang dijadikan  sebagai  lahan  pertanian  dan  per- mukiman mereka.
Pada saat itu, pemerintah Kabupaten Muna  telah  menjanjikan  untuk  membuat suatu program kepada masyarakat yang ber- mukim di sekitar kawasan hutan Warangga dan Patu-Patu dengan program transmigrasi lokal.  Namun  karena  proses  sosialisasi  ku-
rang  maksimal,  sehingga  masyarakat  yang bermukim di kawasan ini menolak program yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  daerah. Akibatnya  terjadi miscomunication antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  lo- kal,  sehingga  mengakibatkan  program  re- sentlemen  tidak  berjalan  dengan  baik  sam- pai saat ini.
Melihat  konflik  di  Muna  seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa  konflik  muncul  karena  klaim  kepe- milikan  hutan  antara  kelompok  masyarakat yang bermukim di  sekitar hutan dan peme- rintah daerah. Pemerintah berpedoman pada UU No. 41 Tahun 1999, sedangkan masya- rakat  berpedoman  pada  hak  ulayat  adat. Hutan jati di Muna akhirnya dijadikan rebu- tan  kepentingan  ekonomi  antara  pemerin- tah, masyarakat maupun dikalangan pengu- saha kayu. Secara lokal, hutan adalah sum- ber ekonomi daerah dan secara nasional hu- tan  adalah  sebagai  devisa  negara.  Dalam konteks  transnasional,  kayu  jati  di  Muna menjadi komoditas pasar global dengan sis- tem  produksi  kekuatan  modal  ekonomi  pe- ngusaha  swasta.  Selama  ini  pengelolaan hutan  jati  di  Muna  pemerintah  daerah  be- kerja sama dengan pengusaha lokal maupun pengusaha nasional untuk kepentingan eko- nomi  daerah  tanpa  melibatkan  masyarakat lokal.  Cara  ini  akhirnya  dianggap  oleh  ma- syarakat bentuk ketidakadilan serta ketidak- seimbangan sehingga menimbulkan konflik yang  berkaitan  dengan  klaim  lahan  dalam kawasan  hutan  oleh  masyarakat  yang  ber- mukim  di  sekitar  hutan.  Munculnya  perla- wanan  yang  dilakukan  kelompok  masya- rakat  sekitar  hutan  kepada  pemerintah  ber- mula  pada  kekecewaan  terhadap  kebijakan negara  yang  tidak  berpihak  kepada  masya- rakat  khususnya  yang  bermukim  di  sekitar hutan.  Bentuk  perlawanannya  pun  dilaku- kan oleh kelompok masyarakat dengan cara terbuka  dan  cara  tertutup  atau  gerakan  di bawah tanah.
Menurut  Astuti  (2011),  kekerasan dan  konflik  agraria  melihat  pemerintah  se-
bagai  representasi  negara  telah  mengabai- kan  rasa  keadilan.  Sebuah  paradok  atas nama  pembangunan  dan  pertumbuhan  eko- nomi  telah  memberikan  pembenaran  teru- tama  kepada  masyarakat.  Pemerintah  yang berkuasa  selama  ini  justru  mempraktikan kebijakan  yang  memberikan  ruang  lebih besar  kepada  investor  selaku  pemilik  mo- dal,  termasuk  investor  asing  untuk  menge- lola  berbagai  sumber  daya  strategis,  terma- suk  sumber  daya  agraria.  Akibatnya,  ma- syarakat  yang  secara  sengaja  harus  meng- alami kemiskinan.
Terkait  konflik  pengelolaan  hutan dan  klaim  lahan,  Djajono  (2007)  meng- atakan masih banyak terdapat permasalahan konflik  lahan  yang  belum  terselesaikan. Penanganan  masalah  konflik  dan  klaim  la- han  yang  terjadi  di  kawasan  hutan  seluruh Indonesia  belum  menampakan  hasil  yang signifikan. Hal  yang sama juga terjadi kon- flik dan klaim lahan di kawasan Kontu dan Patu-Patu  yang  melibatkan  masyarakat  lo- kal   dan pemerintah daerah  yang telah ber- langsung sejak awal tahun 1997 belum me- nemukan  solusi  yang  tepat.  Kerusakan  hu- tan jati dan klaim tentang lahan di kawasan hutan negara oleh masyarakat  yang bermu- kim  di  sekitar  hutan  merupakan  bukti  sim- pang  siurnya  kebijakan  pemerintah  terha- dap  tata  cara  pengelolaan  hutan  jati  di Muna.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggu- nakan metode etnografi hutan jati di Muna, khususnya tentang konflik dan klaim peng- elolaan kawasan hutan jati Kontu dan Patu- Patu,  Kabupaten  Muna,  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Oleh  karena  penelitian  ini  dila- kukan  di  dua  tempat  yang  berbeda  yaitu kawasan hutan Kontu dan Patu-Patu dengan kondisi  hutan  yang  rusak  parah,  maka  pe- nelitian  ini  dilaksanakan  dalam  tiga  tahap dengan  penggunaan  waktu  yang  propo- sional.
Tahap  pertama  adalah  pengenalan melalui survei lapangan, yaitu melihat tem- pat maupun kehidupan masyarakat di kawa- san  hutan  yang  menjadi  objek  penelitian. Tahap  ini  menggunakan  waktu  sekitar  satu bulan  sehingga  peneliti  dan  masyarakat  se- kitar hutan dapat saling mengenal sebelum- nya. Tahap kedua adalah penelitian, menga- dakan  pengumpulan  data  lapangan  dengan tinggal menetap di permukiman masyarakat lokal di sekitar dan di dalam kawasan hutan Kontu  dan  Patu-Patu.  Untuk  memperkuat data  yang  dihasilkan,  maka  dilakukan  wa- wancara mendalam dan studi literatur.
Tahap ketiga adalah penulisan lapo- ran  hasil  penelitian.  Laporan  hasil  ini  dila- kukan  sejak  awal  observasi  di  lokasi  pene- litian  sampai  berakhirnya  masa  penelitian. Peneliti dengan masyarakat mempunyai ke- terlibatan  langsung  selama  penelitian  se- hingga  mereka  memberikan  kesempatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
Penelitian  ini  erat  kaitannya  dengan maksud  dan  tujuan  penelitian,  yaitu  untuk mengetahui konflik dan klaim  pengelolaan kawasan  hutan  jati  di  Muna  antara  peme- rintah dan masyarakat  lokal, terutama  yang bermukim di kawasan Kontu dan Patu-Patu. Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mencari data dan informasi tentang dampak perusakan hutan sebagai akibat dari konflik dan klaim kawasan hutan baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendekatan kua- litatif  digunakan  untuk  memperoleh  data primer  atau  informasi  langsung  dari  masy- arakat  yang  dituangkan  dalam  suatu  kum- pulan  pedoman  informan  yang  relevan  de- ngan judu atau topik penelitian.
Data  primer  penelitian  ini  didapat- kan  melalui  pengamatan  terlibat  serta  wa- wancara mendalam. Pengamatan terlibat di- lakukan  untuk  menyaksikan  secara  lang- sung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang diteliti dan mema- hami  dengan  baik  makna-makna  serta  sim- bol-simbol  yang  terkandung  di  balik  akti-
vitas masyarakat sekitar kawasan hutan jati di Muna.
Data  dan  informasi  yang  telah  di- kumpulkan  dalam  penelitian  ini  secara khusus  mengacu  pada  topik  dan  tema  pe- nelitian  di  lapangan  yang  mencakup  dua hal.  Pertama,  data  yang  berkaitan  dengan perusakan  hutan  dan  klaim  pemanfaatan lahan  di  dalam  kawasan.  Kedua,  kebijakan politik dan ekonomi pemerintah daerah ten- tang pengelolaan hutan maupun perlawanan petani  di  Muna.  Proses  pengambilan  data dilaksanakan bersama informan melalui ke- sepakatan  antara  peneliti  dan  masyarakat sebagai informan.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan dua jenis informan, yaitu informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal ada- lah  masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar hutan  yang  mengetahui  tentang  situasi  pe- nelitian  dan  dapat  memberikan  informasi tentang informan yang mengetahui dan me- mahami  permasalahan  penelitian,  sedang- kan  informan  kunci  adalah  masyarakat  lo- kal, tokoh masyarakat, tokoh agama dan bi- rokrasi  yang  dianggap  benar-benar  menge- tahui permasalahan penelitian.
Selain mewawancarai  informan, pe- neliti  juga  melakukan  wawancara  menda- lam  dengan  tokoh-tokoh  kunci  dalam  ma- syarakat.  Wawancara  mendalam  dilakukan khusus  pada  informan  kunci  untuk  menge- tahui  secara  langsung  kondisi  hutan  mau- pun  kehidupan  masyarakat  di  sekitar  ka- wasan  hutan  jati  Kontu  dan  Patu-Patu.  In- forman  kunci  dalam  penelitian  ini  seperti tokoh  pemerintah  desa,  tokoh  komunitas masyarakat  di  sekitar  hutan  Kontu  dan Patu-Patu, maupun tokoh masyarakat.
Selain  itu,  informasi  yang  berhubu- ngan  dengan  kebijakan  negara  terhadap pengelolaan  hutan  di  kawasan  Kontu  dan Patu-Patu  diperoleh  melalui  wawancara mendalam  dengan  informan  kunci  dari unsur pemerintah dari tingkat provinsi, khu- susnya  Dinas  kehutanan  Provinsi  Sulawesi
Tenggara,  Pemerintah  Kabupaten  Muna, dan  Dinas  kehutanan  Kabuaten  Muna.  Hal ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perkemba- ngan  dari  kebijakan  pemerintah  terkait  de- ngan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan konflik  di  Muna  serta  klaim  masyarakat atas tanah di kawasan tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder peneliti dilaku- kan  dengan  cara  menelusuri  data  pada  ins- tansi  dan  lembaga  terkait  yang  ada  khu- susnya di  Kabupaten Muna dan di Provinsi Sulawsesi Tenggara pada umumnya.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis etnografi  berupa  deskripsi  terhadap  feno- mena  perusakan  hutan  jati  di  Muna.  Ana- lisis etnografis dalam penelitian ini mengu- ngkap makna dan gambaran kehidupan ma- syarakat  di  sekitar  hutan  secara  objektif (Creswel,  2011).  Melalui  teknik  analisis secara  etnografi,  pendeskripsian  fenomena perusakan hutan jati di Muna dilakukan se- cara  menyeluruh  dan  mendalam.  Selanjut- nya  analisis  data  dilakukan  dengan  cara mengkaji  data  dari  berbagai  informan, membuat  perbandingan,  konsep,  kriteria, interpretasi  serta  kesimpulan.  Selanjutnya, hasil  analisis  data  disajikan  dalam  bentuk deskripsi secara lengkap, kemudian dianali- sis  secara  etnografi  dengan  pendekatan teori-teori yang relevan.

## C. FAKTOR  HISTORIS  PENGUASA- AN KAWASAN HUTAN
Konflik  di  kawasan  hutan  lindung Kontu, Patu-Patu, dan sekitarnya terjadi ka- rena  adanya  tarik  ulur  dua  kepentingan yang  berbeda  antara  pemerintah  dengan masyarakat  lokal.  Menurut  pemerintah,  ka- wasan  hutan  tersebut  adalah  milik  negara berdasarkan  hukum  formal,  sedangkan  ma- syarakat di sekitar hutan mengklaim bahwa kawasan  tersebut  merupakan  tanah  warisan leluhur  berdasarkan  hukum  adat.  Pemerin- tah menggunakan perlengkapan hukum dan otoritas, sedangkan masyarakat mengandal- kan  kekuatan  argumen  yang  bersifat  his- toris.  Dalam  hal  ini,  kekuatan  masyarakat
jauh lebih lemah bila dibandingkan dengan otoritas pemerintah.
Perbedaan dua kepentingan ini men- cerminkan  berbagai  kasus  yang  terjadi  di kawasan  lindung  Kontu,  Patu-Patu,  Lasu- kara,  dan  sekitarnya.  Hal  ini  mengisyarat- kan  adanya  konflik  vertikal  antara  pihak pemerintah dan kelompok masyarakat  yang bertani  dan  bermukim  di  kawasan  Hutan Lindung  Kontu  dan  Patu-Patu  belum  terse- lesaikan  dengan  baik.  Pada  dasarnya,  kon- flik  yang  terjadi  di  wilayah  ini  merupakan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya. Titik  awal  munculnya  konflik  ini  adalah klaim  kawasan  lindung  yang  dilakukan  pe- merintah  berdasarkan  Undang-Undang  No. 41 tahun 1999.
Klaim  pemerintah  tentang  kawasan hutan  lindung  di  Muna,  diberi  wewenang melalui  pihak  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Muna  berdasar  pada  peta  Raha  dan  Napa- balano yang dicetak pada 1949. Namun ber- kaitan  dengan  dinamika  kehidupan  demok- rasi  dan  menjelang  munculnya  era  refor- masi  dan  sistem  pemerintahan  otonomi  da- erah, kawasan hutan negara yang terletak di sekitar  Patu-Patu,  Kontu,  Lasukara  dan  se- kitarnya secara perlahan mulai terjadi keru- sakan  akibat  penebangan  liar,  penjarahan, dan  perambahan  hutan,  serta  klaim  atas  la- han di kawasan tersebut.
Kerusakan hutan di kawasan ini mu- lai  sejak  tahun  1997  kelompok  masyarakat dari  Watopute  kembali  mengolah  lahan  di kawasan  Kontu,  Patu-Patu,  dan  Lasukara yang  dianggap  sebagai  tanah  leluhurnya. Pada awalnya, pihak Dinas Kehutanan tidak melakukan  tindakan  apa  pun  terhadap  ke- lompok  masyarakat  yang  bermukim  dan bertani  di dalam kawasan. Sikap diam dari aparat  kehutanan  tersebut  dianggap  oleh masyarakat sebagai tindakan ”mengizinkan” untuk  memanfaatkan  lahan  yang  ada  di  ka- wasan  hutan  negara.  Untuk  menghentikan aktivitas masyarakat ini, pemerintah daerah membentuk tim terpadu  tahun 1999 untuk melakukan  penertiban  dan  pengosongan
terhadap lahan kebun dan permukiman ma- syarakat di Kontu dan Patu-Patu.
Adanya kebijakan tersebut mengaki- batkan  selisih  penafsiran  antara  pemerintah dengan kelompok masyarakat sekitar hutan. Pihak  pemerintah  mengklaim  bahwa  ka- wasan Kontu, Patu-Patu dan sekitarnya me- rupakan  kawasan  hutan  lindung  berdasar- kan  Perda  No.  20  Tahun  1999  dan  diper- kuat  oleh  Undang-Undang  No.  41  Tahun 1999.  Atas  dasar  inilah  pemerintah  menja- lankan  amanat  Undang-Undang  untuk  me- ngamankan  hutan  negara  dari  tindakan perusakan.  Sementara  itu,  kelompok  masy- arakat  di  sekitar  hutan  merasa  bahwa  ka- wasan  tersebut  tidak  terletak  dalam  kebija- kan  tata  ruang  yang  dibuat  sehingga  ma- syarakat  merasa  tidak  adil  ketika  peme- rintah  menetapkan  kawasan  hutan  Kontu, Patu-Patu  dan  sekitarnya  adalah  kawasan hutan lindung.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, maka  pengertian  mengenai  kawasan  seng- keta pun ikut beragam  sesuai  dengan sudut pandang  yang  dipakai.  Dalam  hal  ini,  ada dua  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam usaha  memiliki  kawasan  sengketa  dalam pengelolaan  kawasan  hutan  di  Muna,  yaitu dari  sudut  pandang  pemerintah  dan  sudut pandang  masyarakat  lokal.  Untuk  melihat permasalahan  ini  secara  luas,  maka  perlu diketahui dasar-dasar yang mereka gunakan dalam mengklaim wilayah tersebut.

## E. KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAN PENGELOLAAN  HUTAN  NEGA- RA
Sejak  awal,  ide  desentralisasi  di  bi- dang kehutanan di bawah pemerintah kabu- paten  dan  kota  merupakan  cara  efektif  un- tuk  mengatasi  dampak  negatif  dari  praktik pengelolaan  hutan  sentralistik  yang  cende- rung membuahkan kerusakan hutan, konflik sosial, ketidakadilan, dan pemborosan sum- ber  daya  alam.  Namun  sebaliknya,  desen- tralisasi  tidak  mewujudkan  pengelolaan hutan  yang  lestari  dan  belum  memberikan
kesejahteraan  kepada  rakyatnya.  Terlepas dari pendapat tersebut, sistem desentralisasi dianggap  sebagai  pilihan  yang  tepat  oleh pemerintah  dalam  melakukan  pengelolaan hutan. Dengan dasar ini, pemerintah daerah membuat  kebijakan  dan  peraturan  tentang status  kawasan Kontu, Patu-Patu, dan seki- tarnya yang dijadikan sebagai hutan lindung yang dilindungi oleh negara.
Sebagai  dasar hukum  penetapan ka- wasan  hutan  Kontu  dan  Patu-Patu  sebagai hutan  lindung  oleh  Pemerintah  Daerah  Ka- bupaten  Muna  berdasarkan  Surat  Kepu- tusan  (SK)  Menhutbun  No.  454/Kpts- II/1999  mengenai  penunjukan  kawasan  hu- tan  seluruh  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Dengan  diberlakukannya  aturan  ini,  maka kawasan hutan Kontu, Patu-Patu, Lasukara, dan  sekitarnya  diklaim  sebagai  hutan  lin- dung  oleh  pemerintah.  Kebijakan  ini  didu- kung  oleh  UU  No.  41  Tahun  1999  me- ngenai kewenangan penyelenggaraan peme- rintahan bidang kehutanan. Kebijakan terse- but  memuat kewenangan pemerintah pusat dan penyerahan sebagian kewenangan pada daerah/kota menyangkut pelaksanaan peng- urusan  hutan  yang  bersifat  operasional  un- tuk  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan hutan.
Hutan  jati  di  Muna  mendapat  per- hatian  banyak  pihak,  baik  pemerintah  da- erah  maupun  pusat.  Faktanya  adalah  ka- wasan hutan di Kontu, Patu-Patu, Lasukara, dan  sekitarnya  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah  berdasarkan  aturan  perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan.  Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kawas- an  hutan  negara  dari  aktivitas  penebangan liar  dan  penjarahan  hutan  yang  menimbul- kan  kerugian  banyak  pihak,  baik  pemerin- tah,  swasta  maupun  masyarakat  khususnya di  tingkat  lokal.  Sebagai  efek  dari  praktik penebangan liar (illegal logging) dapat me- nimbulkan  dampak  yang  lebih  luas,  yaitu kerusakan  ekosistem  dan  hilangnya  kesem- patan untuk memanfaatkan keragaman pro- duk kehutanan jangka panjang. Penebangan
liar  juga  menyebabkan  terganggunya  kehi- dupan masyarakat sekitar hutan, baik secara ekologi, sosial , ekonomi maupun budaya.

## F. KLAIM  PENGUASAAN  HUTAN KONTU  SEBAGAI  TANAH  ULA- YAT
Salah  satu  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah  daerah  mengenai  peneta- pan  kawasan  hutan  Kontu  dan  Patu-Patu sebagai  hutan  lindung  menurut  kelompok masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan adalah keputusan  yang  tidak berpihak pada masyarakat  dan  seimbang.  Perbedaan  pen- dapat  antara  pemerintah  daerah  dan  ke- lompok  masyarakat  Kontu  dan  Patu-Patu menyebabkan timbulnya permasalahan. La- ngkah  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  mengamanakan kawasan hutan ini menimbulkan reaksi dan perlawanan dari masyarakat lokal yang ber- mukim  di  dalam  dan  sekitar  hutan  yang mengatasnamakan  dirinya  sebagai  kelom- pok  masyarakat  adat).  Menurut  mereka lahan  yang  diklaim  adalah  tanah  leluhur dan mereka merasa berhak untuk memanfa- atkan  dan  dan  mengelola  lahan  seluas  401 ha yang dianggap sebagai tanah leluhur me- reka. Masyarakat memberi argumen dengan dikuatkan  dengan  adanya  bukti  makam yang  ada  dalam  kawasan  tersebut  yang  di- sinyalir  telah    ada  sejak  masa  penjajahan kolonial.  Selain  itu,  mereka  juga  meyakini bahwa lahan di dalam kawasan hutan sudah dikelola  oleh  masyarakat  atau  keturunan mereka  sebelum  kawasan  hutan  jati  di kawasan Kontu dan Patu-Patu dikelola oleh pemerintah Belanda.
Kasus  tentang  klaim  kawasan  ini, menurut  mereka  bahwa  pemerintah tidak boleh  menggunakan  alat  kekuasaan  untuk mengusir  masyarakat  yang  menempati  ka- wasan di  wilayah  ini,  kalau  tidak  meng- etahui  sejarah.  Mereka  tetap  yakin  bahwa tanah  yang  dipakai  sebagai  lahan  pertanian dan  permukini  merupakan  milik  leluhur yang dikelola dan dimanfaatkan sejak lama.
Bila  ditinjau  dari  aspek  lagalitas  hal  ini menggambarkan  bahwa  klaim  kawasan  hu- tan  Kontu  Patu-Patu  dan  sekitarnya  oleh kelompok  masyarakat  yang  bermukim  di kawasan  ini  hanya  berdasarkan  tinjauan historis.
Selain  itu,  pihak  kelompok  ma- syarakat  yang  bermukim  di  kawasan  hutan mengklai  bahwa  kawasan  hutan  Kontu, Patu-Patu  dan  sekitarnya  merupakan  pem- berian  Raja  Muna  kepada  La  Kundofani atau  yang  mendapat  gelar  dengan Kino Watopute.  Menurut  mereka,  luas  kawasan ini  terbentang  dari  Watopute  sampai  ke Wakadia,  selanjutnya  dari  Labunti  sampai di  pesisir pantai Laino.  Kemudian kawasan Patu-patu,  Kontu,  Lasukara  dan  sekitarnya dimanfaatkan  oleh  keturunan Kino Wato- pute.
Dua versi yang dikemukakan di atas mempunyai  kesamaan  arti,  yaitu  hutan Kontu  dan  Patu-Patu  merupakan  tanah warisan  dari  leluhur  yang  telah  ditempati oleh  keturunan  mereka  secara  turun- temurun.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  adanya cerita  historis  yang  sampai  sekarang  masih tetap  hidup  di  kalangan  kelompok  masya- rakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan lindung.  Dengan  dasar  ini  sehingga  kelom- pok masyarakat  yang hidup di sekitar hutan mengklaim  adanya  kepemilikan  hutan  di kawasan  Kontu  dan  Patu-Patu  sebagai  hak ulayat adat mereka.
Namun  di  sisi  lain,  menurut  pan- dangan  Pemerintah  Kabupaten  Muna  meli- hat keberadaan komunitas masyarakat  yang mengklaim  lahan  seluas  sekitar  401  ha  di kawasan  hutan  negara  merupakan  tindakan perambahan  hutan  yang  berdampak  pada perusakan.  Pihak  pemerintah  daerah  ber- alasan  bahwa  kawasan  hutan  yang  diklaim oleh  kelompok  masyarakat  di  sekitar  hutan masuk  sebagai  kawasan  hutan  negara  ber- dasarkan  SK  Menhut  No.  41  Tahun  1999 dan  SK  Menhut  No.  454  Tahun  1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Negara di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Perbedaan
dua versi ini akhirnya menimbulkan perten- tangan  antara  dua  pihak,  yaitu  kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan pemerintah daerah yang kemudian ber- potensi  memunculkan  konflik  di  kawasan hutan Kontu dan Patu-Patu.
Konflik  atau  sengketa  kepemilikan lahan  dalam  kawasan  bukan  saja  terjadi  di Muna.  Namun  konflik  tentang  lahan  juga terjadi  di  beberapa  daerah  penghasil  kayu yang  mengatasnamakan  tanah  ulayat.  Oleh karena  itu,  untuk  mengetahui  kekuatan  hak kepemilikan  hak  tanah  ulayat,  Namotemo (2012)  mengatakan  bahwa  hak  atas  tanah ulayat  adalah  bidang  tanah  yang  di  dalam- nya  terdapat  hak  ulayat  dari  suatu  kelom- pok masyarakat hukum adat tertentu. Selan- jutnya  hak  ulayat  adat  adalah  kewenangan, yang  menurut  hukum  adat,  dimiliki  oleh masyarakat hukum adat atas wilayah terten- tu  yang  merupakan  lingkungan  warganya. Kewenangan ini memperbolehkan masyara- kat  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah ulayat adat  sebagai  sumber  kelangsungan  hidup mereka.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kebi- jakan  pemerintah  yang  tepat  untuk  penge- lolaan  kawasan  hutan  yang  berkelanjutan dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek ekologi,    sosial  maupun  budaya  khususnya masyarakat lokal .

## G. PENUTUP
Terjadi  dua  kepentingan  para  pihak yakni  pemerintah  dan  masyarakat  yang saling  tarik-menarik  mengenai  penguasaan lahan  di  kawasan  hutan  Kontu,  Patu-patu, Lasukara  dan  sekitarnya  dan  belum  men- dapat  kata  sepakat.  Pemerintah  tetap  pada pendiriannya yang mengklaim bahwa peng- uasaan  lahan  atas  kawasan  hutan  itu  milik negara yang berdasarkan pada kekuatan hu- kum  formal.  Sementara  masyarakat  lokal juga  melakukan  klaim  bahwa  lahan  di  ka- wasan hutan jati  yang mereka mnanfaatkan sebagai  lahan  pertanian  dan  permukiman adalah  tanah  adat  yang  menjadi  warisan
lelur  mereka  berdasarkan  pada  hukum  adat yang  tak  tertulis.  Pemerintah  dalam  meng- klaim  suatu  kawasan  memakai  berbagai macam kekuatan serta perlengkapan negara, sementara  masyarakat  adat  hanya  mengan- dalkan kekuatan argumen yang bersifat his- toris  semata,  sehingga  tak  ada  kekuatan yang  mendukung  masyarakat  adat  untuk membela hak-haknya.
Hal  ini  menarik  dalam  pengakuan kepemilikan  lahan,  ketika  kita  membuka berbagai macam bentuk sengketa mengenai penguasaan  terhadap  suatu  kawasan  yang terjadi  di  negeri  ini,  sistem  pengelolaannya tidak  memihak  pada  kepentingan  masyara- kat  adat  atau  hak  ulayat  adat.  Sementara dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  meng- akui  posisi  hukum  adat  berada  di  samping hukum  formal.  Namun  dalam  kenyataanya dari  berbagai  macam  kasus  pengelolaan hutan  yang  ada  justru  melemahkan  keku- atan  hukum  adat  dimata  hukum  formal yang diberlakukan .

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Puji  2011. Kekerasan  Dalam Konflik  Agraria:  Kegagalan  Negara Dalam  Menciptakan  Keadilan  Di Bidang  Pertanahan .    http://ejo- urnal.undip.acid/index.php/forum/arti cle. Diakses tanggal 9 Januari 2014
Bartos.J. O., Wer. P.  2002. Using Conflict Theory. New  York:  Cambridge University    Press.
Djajono,  Ali.  2007.  “Kesiapan  Sektor Kehutanan  Dalam  Reforma  Agra- ria” . Majalah Kehutanan  Indonessia (MIKI) Edisi III Tahun 2007
Namotemo,  Hein.  2012.  “Perlu  Regulasi yang  Adil  Bagi  Pemilik  Tanah Ulayat”.  Dalam The  Indonesian Leaders . No. 6 Tahun 2012.
Said,  S.,  Topik,G.,  Hariadi  K.,  Nur,  A.,
Safitri,  Myrna.  A.  2007. Mengolah Hutan  Dengan  Memenjarakan  Ma- nusia .  Jakarta:  Perkumpulan  untuk
Pembaharuan    Hukum  Berbasis  Ma- syarakat dan Ekologis (HuMa).
Scoot,  James.  C.  1981. Moral  Ekonomi Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
Scoot,  James.  C.  1985.  Weapons  of  the Weak:  Everyday  forms  of  Peasant Resistance.  USA:  Yale  University Press.
Scoot,  James.  C.  1993. Perlawanan  Kaum Tani. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indo- nesia
Susan, Novri. 2009. Sosoiologi Konflik Isu- Isu Kontemporer .Jakarta: Kencana.
Tenri, Andi. 2011. Perlawanan Sehari-hari Masyarakat  Sekitar  Hutan:  Studi Pada  Komunitas  Kontu  di  Muna Sulawesi Tenggara . Makassar: Diser- tasi  Program  Pascasarjana.  Univer- sitas Negeri Makassar.
Walhi.  2006. Hilangnya  Hutan  dan  Ben- cana. http:// www.walhi.or.id.
Walhi. 2007 . Pemerintah Perparah Kerusakan Hutan . http://www.- walhi.or.id.
Wiati,  Catur  Budi.  2005. Kepentingan Nasional  atau  Lokal?  Konflik  Peng- uasaan  Lahan  di  Hutan  Penelitian Sebulu  di  Kabupaten  Kutai  Ker- tanegara,  Kalimantan  Timur. CIF- OR.

## Peraturan dan Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muna  Nomor 20  Tahun  1999  Tentang  Rencana Umum Wilayah (RUTRW).
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.