PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm
Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU
JAINAH RECCA AYU HAPSARI

## NOVIASIH
MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016 ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.

## ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH
(Studi  Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014/ PN.TK)

## TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The  legal act of  buying and selling is one of the legal issues in the land sector. The sellers must  submit  property  rights  of  the  goods  to  the  buyer.  The  research  problem  is  a  basic consideration  of  the  judge  ruled  on  a  lawsuit  breach  of  contranct  by  land  of  buying  and selling  in  Decision  No.  127  /  Pdt.G  /  2014  /  PN.TK.  Normatif    juridical  approach  and empirical. Collecting data with literature studies and field studies, qualitative data analysis. The  research  result  shows  that  the  basic  considerations  in  deciding  the  lawsuit  breach  of contract  judges buying and selling land  is optimal and meets the principles of justice where the defendant has fulfilled all obligations within the agreed payment. The breach of contract by the Plaintiff is not reasonable because land sales conducted in 2008 was melting giro The new  conducted  in  2010,  and    a  description  of  the  refusal  of  Bank  BRI  KC  Telok  Betong caused    receiver  EFD  Debit  is  not  accompanied  by  an  acceptance  of  physical  Debit certificate  /  Debit  certificate  is  lost,  not  because  there  are  no  funds  (empty).  Suggestions submitted in a civil action must include proof of the original letter.
Keywords: Lawsuit, Breach of contract, Purchase

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  persoalan  hukum  di  bidang pertanahan  yang  ada  di  Kota  Bandar Lampung  adalah  perbuatan  hukum  jual  beli yang  kerap  kali  dilakukan  oleh  masyarakat untuk  menyerahkan  suatu  barang  dan pembeli  mengikatkan  diri  untuk  membayar harga  barang  dengan  jumlah  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Perbuatan  hukum  jual-beli  adalah selesai pada saat penjual menerima pembayaran  dan  bersamaan  dengan  itu menyerahkan  barang  yang  dijualnya  kepada pembeli.  Jual-beli  demikian  dalam  Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli diartikan sebagai berikut :
“Jual-beli  adalah  suatu  persetujuan, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga yang telah dijanjikan”.
Jual  beli  menurut  hukum  perdata, adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia
sudah  dilahirkan  sebagai  suatu  perjanjian yang  sah  (mengikat  atau  mempunyai kekuatan  hukum)  pada  detik  tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur  yang  pokok  (essential)  yaitu barang dan harga.
Sifat  konsensuil  jual  beli  dapat  dilihat dalam  Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  yang  menyatakan  “Jual  beli dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  pihak sewaktu  mereka  telah  mencapai  sepakat tentang  barang  dan  harga,  meskipun  barang itu  belum  diserahkan  maupun  harganya belum dibayar”.
Selain  dari  sifat  konsensuil,  jual  beli juga mempunyai sifat obligator, yang artinya bahwa  jual  beli  belum  memindahkan  hak milik,  ia  baru  memberikan  hak  dan meletakkan  kewajiban  pada  kedua  belah pihak,  yaitu  memberikan  kepada  si  pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas  barang  yang  dijual.  Sifat  obligator  ini terlihat  jelas  dalam  Pasal  1459  Kitab

## ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI

## DALAM JUAL BELI TANAH
(Studi  Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014/ PN.TK)

## TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The  legal act of  buying and selling is one of the legal issues in the land sector. The sellers must  submit  property  rights  of  the  goods  to  the  buyer.  The  research  problem  is  a  basic consideration  of  the  judge  ruled  on  a  lawsuit  breach  of  contranct  by  land  of  buying  and selling  in  Decision  No.  127  /  Pdt.G  /  2014  /  PN.TK.  Normatif    juridical  approach  and empirical. Collecting data with literature studies and field studies, qualitative data analysis.
The  research  result  shows  that  the  basic  considerations  in  deciding  the  lawsuit  breach  of contract  judges buying and selling land  is optimal and meets the principles of justice where the defendant has fulfilled all obligations within the agreed payment. The breach of contract by the Plaintiff is not reasonable because land sales conducted in 2008 was melting giro The new  conducted  in  2010,  and    a  description  of  the  refusal  of  Bank  BRI  KC  Telok  Betong caused    receiver  EFD  Debit  is  not  accompanied  by  an  acceptance  of  physical  Debit certificate  /  Debit  certificate  is  lost,  not  because  there  are  no  funds  (empty).  Suggestions submitted in a civil action must include proof of the original letter.
Keywords: Lawsuit, Breach of contract, Purchase

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  persoalan  hukum  di  bidang pertanahan  yang  ada  di  Kota  Bandar Lampung  adalah  perbuatan  hukum  jual  beli yang  kerap  kali  dilakukan  oleh  masyarakat untuk  menyerahkan  suatu  barang  dan pembeli  mengikatkan  diri  untuk  membayar harga  barang  dengan  jumlah  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Perbuatan  hukum  jual-beli  adalah selesai pada saat penjual menerima pembayaran  dan  bersamaan  dengan  itu menyerahkan  barang  yang  dijualnya  kepada pembeli.  Jual-beli  demikian  dalam  Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli diartikan sebagai berikut :
“Jual-beli  adalah  suatu  persetujuan, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga yang telah dijanjikan”.
Jual  beli  menurut  hukum  perdata, adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia
sudah  dilahirkan  sebagai  suatu  perjanjian yang  sah  (mengikat  atau  mempunyai kekuatan  hukum)  pada  detik  tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur  yang  pokok  (essential)  yaitu barang dan harga.
Sifat  konsensuil  jual  beli  dapat  dilihat dalam  Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  yang  menyatakan  “Jual  beli dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  pihak sewaktu  mereka  telah  mencapai  sepakat tentang  barang  dan  harga,  meskipun  barang itu  belum  diserahkan  maupun  harganya belum dibayar”.
Selain  dari  sifat  konsensuil,  jual  beli juga mempunyai sifat obligator, yang artinya bahwa  jual  beli  belum  memindahkan  hak milik,  ia  baru  memberikan  hak  dan meletakkan  kewajiban  pada  kedua  belah pihak,  yaitu  memberikan  kepada  si  pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas  barang  yang  dijual.  Sifat  obligator  ini terlihat  jelas  dalam  Pasal  1459  Kitab
Undang-Undang  Hukum Perdata, yang menerangkan  bahwa  hak  milik  atas  barang yang  dijual  tidaklah  berpindah  kepada  si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.
Berdasarkan  kedua  sifat  yang  dimiliki oleh jual beli yang menganut hukum perdata, dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli  terjadi setelah  adanya  kesepakatan  kedua  belah pihak  dan  kepemilikan  atas  barang  beralih setelah  adanya  levering  (penyerahan)  dari penjual kepada pembeli.
Penjual  harus  menyerahkan  kepada pembeli  adalah  hak  milik  atas  barangnya, bukan  hanya  kekuasaan  atas  barang  yang dijual dan penyerahan tersebut harus dilakukan  secara  yuridis.  Dengan  melihat macam-macamnya  barang  ada  tiga  macam penyerahan  yuridis  menurut  hukum  perdata, yaitu :
1. Penyerahan  barang  bergerak,  dilakukan dengan  penyerahan  yang  nyata  atau menyerahkan  kekuasaan  atas  barangnya (Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Penyerahan  barang  tak  bergerak  terjadi dengan  pembuatan  akta    jual  beli  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
3. Penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan  pembuatan  sebuah  akta  yang diberitahukan  kepada  si  berutang  (akta
“cessie”, Pasal 613).
Setelah  berlakunya  UUPA,  semua perbuatan hukum  yang berkaitan dengan hak atas tanah menjadi kewenangan PPAT untuk membuat akta otentiknya misalnya perbuatan hukum  jual  beli.  Dalam  kenyataannya  di masyarakat  banyak  jual  beli  dengan  objek tanah  tidak  dilakukan  di  hadapan  PPAT, dikarenakan syarat-syarat  materiil  dan syarat objektif  untuk  dilakukannya  jual  beli  tanah belum  terpenuhi  sehingga  jual  beli  untuk sementara dilakukan di hadapan Notaris.
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  dapat  diketahui bahwa  untuk  peralihan  hak  atas  tanah diperlukan  suatu  akta  otentik  yang  dibuat oleh  seorang  pejabat  umum  yang  disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah.
Namun terhadap ketentuan dalam Pasal
37 ayat (1) tersebut tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang  berlaku  dalam  hukum  adat.  Dengan demikian peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan  begitu  saja  tanpa  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konteks  Hukum  Perjanjian  Indonesia menurut  KUHPerdata,  terdapat  beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  kategori sebagai berikut:
a. Tidak  terpenuhinya  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  undang-undang  untuk jenis  perjanjian  formil,  yang  berakibat perjanjian batal demi hukum;
b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
1) Perjanjian batal demi hukum, atau
2) Perjanjian dapat dibatalkan;
c. Terpenuhinya  syarat  batal  pada  jenis perjanjian bersyarat;
d. Pembatalan  oleh  pihak  yang  diberi kewenangan khusus berdasarkan undang- undang.
Apabila  perjanjian  batal  demi  hukum, artinya  dari  semula  tidak  pernah  dilahirkan suatu  perjanjian,  dan  dengan  demikian  tidak pernah  ada  suatu  perikatan.  Sedangkan  arti dari  perjanjian  yang  dapat  dibatalkan dimaksudkan  apabila  perjanjian  tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1320  KUH  Perdata,  yaitu  kesepakatan  pada
pihak  dan  kecakapan  para  pihak  untuk melakukan perbuatan hukum.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  ada  satu sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Kota  Bandar Lampung  yang  diperiksa  dan  diadili  pada tingkat  pertama  oleh  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang,  dan  terhadap  sengketa  tanah ini  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  telah menjatuhkan
putusan
Nomor
127/Pdt.G/2014/PN.TK, dalam putusan tingkat  pertama  oleh  Pengadilan  Negeri
Tanjungkarang  tersebut  telah  membatalkan gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam  mengenai  pertimbangan  hakim menjatuhkan  putusan  gugatan  wanprestasi jual  beli  tanah  dalam  Putusan  Nomor: 127/Pdt.G/20114/PN.TK?

## II. PEMBAHASAN Pengertian Jual Beli
Jual  beli  merupakan  kontrak  yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan  jual  beli  yang  kecil-kecil.  Jual  beli dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  “sale and  purchase”  atau  dalam  bahasa  Belanda disebut dengan “koop en verkoop”. (Siswanto Sutojo, 2001: hlm 16)
Jual beli adalah suatu kontrak dimana 1  (satu)  pihak  yakni  yang  disebut  dengan pihak  penjual,  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  benda,  sedangkan  pihak lainnya  yang  disebut  dengan  pihak  pembeli mengikatkan  dirinya  untuk  membayar  harga dari  benda  tersebut  seharga  yang  telah disepakati  bersama.  (Siswanto  Sutojo,  2001: hlm 25)
Pada setiap jual beli sekurang- kurangnya  terdapat  dua  pihak,  yaitu  pihak penjual  yang  berkewajiban  menyerahkan barang  objek  jual  beli  dan  pihak  pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan kewajiban  pihak  penjual,  dalam  suatu
kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual  untuk  menyerahkan  barang  kepada pihak  penjual  tersebut  oleh  hukum  juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”, maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dua hal sebagai berikut :
1. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan  benda  adalah  aman  dan tenteram,  maksudnya  aman  dari  klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda  tersebut  tidak  ada  cacat  yang tersembunyi. (Siswanto Sutojo, 2001: hlm 18)
Perjanjian  jual  beli  merupakan  jenis perjanjian  timbal  balik  yang  melibatkan  dua pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli.  Kedua belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  jual beli  masing-masing  memiliki  hak  dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat.
Suatu  jenis  perjanjian  jual  beli  barang dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tersebut akan meliputi subjek  dan  objek  perjanjian,  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  serta upaya  hukum  yang  tersedia  bagi  para  pihak apabila  terjadi  sengketa  dalam  pelaksanaan perjanjian tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli merupakan  suatu  lembaga  hukum  yang berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak dimana  para  pihak  bebas  untuk  menentukan bentuk  dan  isi  jenis  perjanjian  yang  mereka buat.  Akan  tetapi  kebebasan  yang  mereka buat  menjadi  berbeda  bila  dilakukan  dalam lingkungan  yang  lebih  luas  yang  melibatkan para pihak dari negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalis    bahwa  jual  beli  merupakan  proses untuk  memperoleh  kesepakatan  terhadap
pihak  dan  kecakapan  para  pihak  untuk melakukan perbuatan hukum.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  ada  satu sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Kota  Bandar Lampung  yang  diperiksa  dan  diadili  pada tingkat  pertama  oleh  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang,  dan  terhadap  sengketa  tanah ini  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  telah
menjatuhkan putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.TK, dalam putusan tingkat  pertama  oleh  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  tersebut  telah  membatalkan gugatan penggugat
dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam  mengenai  pertimbangan  hakim menjatuhkan  putusan  gugatan  wanprestasi jual  beli  tanah  dalam  Putusan  Nomor: 127/Pdt.G/20114/PN.TK?

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Jual Beli
Jual  beli  merupakan  kontrak  yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan  jual  beli  yang  kecil-kecil.  Jual  beli dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  “sale and  purchase”  atau  dalam  bahasa  Belanda disebut dengan “koop en verkoop”. (Siswanto Sutojo, 2001: hlm 16)
Jual beli adalah suatu kontrak dimana 1  (satu)  pihak  yakni  yang  disebut  dengan pihak  penjual,  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  benda,  sedangkan  pihak lainnya  yang  disebut  dengan  pihak  pembeli mengikatkan  dirinya  untuk  membayar  harga dari  benda  tersebut  seharga  yang  telah disepakati  bersama.  (Siswanto  Sutojo,  2001: hlm 25)
Pada setiap jual beli sekurang- kurangnya  terdapat  dua  pihak,  yaitu  pihak penjual  yang  berkewajiban  menyerahkan barang  objek  jual  beli  dan  pihak  pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan kewajiban  pihak  penjual,  dalam  suatu
kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual  untuk  menyerahkan  barang  kepada pihak  penjual  tersebut  oleh  hukum  juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”, maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk
menjamin dua hal sebagai berikut : 1. Menanggung/menjamin bahwa
penguasaan  benda  adalah  aman  dan tenteram,  maksudnya  aman  dari  klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda  tersebut  tidak  ada  cacat  yang tersembunyi. (Siswanto Sutojo, 2001: hlm 18)
Perjanjian  jual  beli  merupakan  jenis perjanjian  timbal  balik  yang  melibatkan  dua pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli.  Kedua belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  jual beli  masing-masing  memiliki  hak  dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat.
Suatu  jenis  perjanjian  jual  beli  barang dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tersebut akan meliputi subjek  dan  objek  perjanjian,  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  serta upaya  hukum  yang  tersedia  bagi  para  pihak apabila  terjadi  sengketa  dalam  pelaksanaan perjanjian tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli merupakan  suatu  lembaga  hukum  yang berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak dimana  para  pihak  bebas  untuk  menentukan bentuk  dan  isi  jenis  perjanjian  yang  mereka buat.  Akan  tetapi  kebebasan  yang  mereka buat  menjadi  berbeda  bila  dilakukan  dalam lingkungan  yang  lebih  luas  yang  melibatkan para pihak dari negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalis    bahwa  jual  beli  merupakan  proses untuk  memperoleh  kesepakatan  terhadap
harga suatu barang dari pihak penjual kepada pihak  pembeli.  Apabila  pihak  pembeli menyatakan  menerima  harga  barang  dan penjual  menyepakati  harga  tersebut  maka telah terjadi suatu kegiatan jual beli.
Pengertian Tanah
Tanah  merupakan  dataran  yang  berada diatas permukaan bumi yang dapat digunakan  untuk  melangsungkan  kehidupan manusia.  Tanah  sangat  berharga  dimana jumlahnya  tidak  dapat  bertambah  ataupun berkurang  oleh  karena  itu  sangat  berharga bagi kehidupan manusia untuk dapat
bertahan hidup. Tanah  yang jumlahnya tidak dapat  bertambah  maupun  berkurang  harus adanya  penertiban  kepemilikan  tanah  yang diatur  oleh  setiap  negara.  Di  Indonesia pengaturan  mengenai  tanah  telah  dimuat dalam Konstitusi yaitu didalam Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  yang  berbunyi  :  “  Bumi  dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam hal perwujudan daripada  isi  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 maka  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok  Dasar Agraria  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Undang-Undang  Pokok  Agraria  memuat semua  peraturan  yang  mengatur  tentang tanah  sehingga  peruntukan  kepemilikan tanah  dapat  sesuai  sebagaimana  mestinya guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  tanah  merupakan  dataran yang  berada      diatas      permukaan      bumi dimana    peruntukkannya      harus      tepat untuk kelangsungan  serta  kemakmuran  kehidupan manusia  sehingga  diatur  oleh  Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “ Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

## Wanprestasi Dalam Perjanjian
Istilah  wanprestasi  berasal  dari bahasa  Belanda  yang  berarti  prestasi buruk.  Wanprestasi  adalah  apabila  si berhutang  (debitur)  tidak  melakukan  apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar  janji,  atau  juga  ia  melanggar perjanjian.
Tidak  dipenuhinya  kewajiban  oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:
1. Karena  kesalahan  debitur,  baik  dengan sengaja  tidak  dipenuhi  kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaaan memaksa (overmacht, force  majeure), jadi  diluar  kemampuan debitur.  Debitur  tidak  bersalah. (Tami Rusli, 2012: hlm, 30).
Dihubungkan  dengan  Pasal  1365 KUHPerdata  tentang  perbuatan  melawan hukum, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar  hukum  yang  membawa kerugian  pada  seorang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Untuk  menentukan  apakah  seorang debitur bersalah melakukan wan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada  empat keadaan wujud wanprestasi yaitu :
1. Debitur  tidak  memenuhi  prestasi  sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau   terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan. (Abdul Kadir Muhammad, 2000: hlm 177.).
Dalam  perjanjian  apabila  pihak debitur melakukan salah satu dari bentuk- bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan  hukumnya  Undang-undang menghendaki kreditur untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Dengan  demikian,  wanprestasi  oleh pihak  debitur  yang  berhutang  itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah  lalai  lebih  dahulu,  yaitu  dengan memperingatkan  yang  berhutang  atau debitur  bahwa  kreditur  atau  pihak  yang menghendaki  pembayaran  seketika  atau jangka  waktu  pendek  yang  telah ditentukan.  Singkatnya,  hutang  itu  harus ditagih  dan  yang  lalai  harus  ditegur dengan peringatan atau sommatie . Cara  pemberian  teguran  terhadap debitur  yang  lalai  tersebut  telah  diatur dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  yang menentukan  bahwa  teguran  itu  harus dengan  surat  perintah  atau  dengan  akta sejenis.  Yang  dimaksud  dengan  surat perintah  dalam  pasal  tersebut  adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  akta sejenis  adalah  suatu  tulisan  biasa  (bukan resmi),  surat  maupun  telegram  yang tujuannya  sama  yakni  untuk  memberi peringatan-peringatan  kepada  debitur untuk  memenuhi  prestasi  dalam  waktu seketika  atau  dalam  tempo  tertentu, sedangkan menurut Ramelan Subekti akta sejenis  lazim  ditafsirkan  sebagai  suatu peringatan  atau  teguran  yang  boleh dilakukan  secara  lisan,  asal  cukup  tegas yang  menyatakan  desakan  kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya  seketika  atau  dalam  waktu tertentu.
Menurut Abdulkadir Muhammad, akibat  hukum  wanprestasi  yang  tidak  sesuai dengan perjanjian yaitu sesuatu yang menjadi kesudahan  atau  hasil  dari  suatu  peristiwa hukum yang mengadakan perjanjian kerjasama  dan  apabila  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi  akan  dikenakan sanksi :
a. Mengganti kerugian yang diderita kreditur.
b. Membatalkan atau melaksanakan perjanjian lewat hakim.
c. Risiko beralih sejak terjadi wanprestasi.
d. Membayar ongkos perkara jika
diperkarakan di pengadilan.
e. Memenuhi janji jika masih dapat dilaksanakan atau membatalkan perjanjian disertai ganti rugi. (Abdul Kadir Muhammad, 2000: hlm 29.).
Kata  kerugian  berasal  dari  kata  rugi yang  berarti  tidak  untung  atau  penjualan  di bawah  pokok.  Dalam  hal  pengangkutan,  hal yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kerugian adalah  rusaknya  barang  yang  diangkut  baik sebagian maupun seluruhnya. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  kerugian  adalah  derita yang  ditanggung  seseorang,  dalam  hal  ini yang  menderita  kerugian  adalah  pengirim akibat  adanya  tindakan  wanprestasi  yang dilakukan oleh pengangkut.
Seseorang yang lalai yang melaksanakan kewajibannya, kemudian diperingatkan  maka  orang  tersebut  masih diperbolehkan untuk memenuhi kewajibanya tersebut.  Persoalan  ini  lazim  dinamakan persoalan kemungkinan bagi pihak yang lalai untuk membersihkan dirinya dari kelalainnya.  Kadang-kadang  seseoang  tidak mudah dikatakan lalai karena dalam perjanjian  tersebut  tidak  disebutkan  dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan suatu prestasi yang telah dijanjikan.  Untuk  menetapkan  orang  yang melakukan wanprestasi jika dalam perjanjian
dilakukan. (Abdul Kadir Muhammad, 2000: hlm 177.).
Dalam  perjanjian  apabila  pihak debitur melakukan salah satu dari bentuk- bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan  hukumnya  Undang-undang menghendaki kreditur untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Dengan  demikian,  wanprestasi  oleh pihak  debitur  yang  berhutang  itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah  lalai  lebih  dahulu,  yaitu  dengan memperingatkan  yang  berhutang  atau debitur  bahwa  kreditur  atau  pihak  yang menghendaki  pembayaran  seketika  atau jangka  waktu  pendek  yang  telah ditentukan.  Singkatnya,  hutang  itu  harus ditagih  dan  yang  lalai  harus  ditegur dengan peringatan atau sommatie . Cara  pemberian  teguran  terhadap debitur  yang  lalai  tersebut  telah  diatur dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  yang menentukan  bahwa  teguran  itu  harus dengan  surat  perintah  atau  dengan  akta sejenis.  Yang  dimaksud  dengan  surat perintah  dalam  pasal  tersebut  adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  akta sejenis  adalah  suatu  tulisan  biasa  (bukan resmi),  surat  maupun  telegram  yang tujuannya  sama  yakni  untuk  memberi peringatan-peringatan  kepada  debitur untuk  memenuhi  prestasi  dalam  waktu seketika  atau  dalam  tempo  tertentu, sedangkan menurut Ramelan Subekti akta sejenis  lazim  ditafsirkan  sebagai  suatu peringatan  atau  teguran  yang  boleh dilakukan  secara  lisan,  asal  cukup  tegas yang  menyatakan  desakan  kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya  seketika  atau  dalam  waktu tertentu.
Menurut Abdulkadir Muhammad,
akibat  hukum  wanprestasi  yang  tidak  sesuai dengan perjanjian yaitu sesuatu yang menjadi kesudahan  atau  hasil  dari  suatu  peristiwa
hukum yang mengadakan perjanjian kerjasama  dan  apabila  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi  akan  dikenakan
sanksi :
a. Mengganti kerugian yang diderita
kreditur.
b. Membatalkan atau melaksanakan perjanjian lewat hakim.
c. Risiko beralih sejak terjadi wanprestasi.
d. Membayar ongkos perkara jika diperkarakan di pengadilan. e. Memenuhi janji jika masih dapat dilaksanakan atau membatalkan perjanjian disertai ganti rugi. (Abdul Kadir Muhammad, 2000: hlm 29.).
Kata  kerugian  berasal  dari  kata  rugi yang  berarti  tidak  untung  atau  penjualan  di bawah  pokok.  Dalam  hal  pengangkutan,  hal yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kerugian adalah  rusaknya  barang  yang  diangkut  baik sebagian maupun seluruhnya. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  kerugian  adalah  derita yang  ditanggung  seseorang,  dalam  hal  ini yang  menderita  kerugian  adalah  pengirim akibat  adanya  tindakan  wanprestasi  yang dilakukan oleh pengangkut.
Seseorang yang lalai yang melaksanakan kewajibannya, kemudian diperingatkan  maka  orang  tersebut  masih diperbolehkan untuk memenuhi kewajibanya tersebut.  Persoalan  ini  lazim  dinamakan persoalan kemungkinan bagi pihak yang lalai untuk membersihkan dirinya dari kelalainnya.  Kadang-kadang  seseoang  tidak mudah dikatakan lalai karena dalam perjanjian  tersebut  tidak  disebutkan  dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan suatu prestasi yang telah dijanjikan.  Untuk  menetapkan  orang  yang
melakukan wanprestasi jika dalam perjanjian
yang  bertujuan  untuk  tidak  melakukan  suatu perbuatan.  Mengenai  perjanjian-perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan jika dalam perjanjian  tersebut  tidak  ditetapkan  waktu, seseorang  dianggap  lalai  dengan  lewatnya waktu  yang  ditentukan.  Pelaksanaan  prestasi harus  lebih  dulu  ditagih  atau  diperingatkan. Cara-cara  mengingatkan  seseorang  ialah diberi  tagihan  sesuai  dengan  Pasal  1238 KUHPdt bisa secara lisan atau tulisan.
Pasal  1239  KUHPdt  mengatur  “Tiap perikatan  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk tidak  berbuat  sesuatu,  wajib  diselesaikan dengan  memberikan  penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga,  bila  debitur  tidak memenuhi kewajibannya”.
Menurut ketentuan Pasal 1243
KUHPdt  menyatakan  bahwa  penggantian biaya,  rugi,  bunga  karena  tidak  dipenuhinya suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan, apabila  si  berutang  setelah  dinyatakan  lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan menurut Abdulkadir  Muhammad,  yang  dimaksud dengan  ganti  kerugian  adalah  ganti  kerugian yang  timbul  karena  debitur  melakukan wanprestasi  karena  lalai.  (Abdul  Kadir Muhammad, 2000: hlm 39.).
Munir  Fuady  merincikan  kerugian dalam arti luas ke dalam tiga kategori, yaitu :
1. Biaya
Biaya  adalah  setiap  cost  yang  harus dikeluarkan  secara  nyata  oleh  pihak  yang dirugikan,  dalam  hal  ini  sebagai  akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
2. Kerugian (dalam arti sempit)
Kerugian  adalah  keadaan  merosotnya (berkurangnya)  nilai  kekayaan  kreditur sebagai  akibat  dari  adanya  wanprestasi dari pihak debitur.
3. Bunga
Bunga adalah keuntungan yang seharusnya  diperoleh  tetapi  tidak  jadi diperoleh  oleh  pihak  kreditur  karena adanya  tindakan  wanprestasi  dari  pihak debitur. (Munir Fuady, 2007: hlm,138.)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  suatu  perikatan  atau perjanjian  tidak  akan  ada  artinya  kalau prestasi  tidak  dapat  atau  tidak  mungkin diwujudkan.  Untuk  mewujudkan  prestasi  itu perlu  ada  tanggung  jawab.  Jika  tanggung jawab ini tidak  ada, kewajiban prestasi tidak ada  arti  menurut  hukum.  Inilah  hakekat perjanjian  yang  diakui  dan  diberi  akibat hukum dalam kehidupan masyarakat.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan Gugatan  Wanprestasi  Jual  Beli  Tanah (Studi  Putusan  Nomor:  127/Pdt.G/2014/

## PN.TK)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Petrus  Nelson  Panjaitan  selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang menyatakan  bahwa  dalam  menjatuhkan putusan tentang gugatan wanprestasi jual beli tanah, maka hakim memberikan pertimbangan  yaitu  dengan  melihat  bukti- bukti  surat  untuk  menguatkan  dalil  gugatan dari penggugat sebagai berikut :
1. Foto  copy  Surat  Pernyataan  penguasaan fisik  bidang  tanah  (sporadik)  tanggal    16 Januari 2008 atas nama  Penggugat,  diberi tanda P-1.
2. Foto  copy  surat  pernyataan  kepemilikan atas  nama  Penggugat  tanggal  16  Januari 2008, diberi tanda P.2.
3. Foto  copy  Akta  Keterangan  Hak  Waris Nomor02/KHW/12/2003 tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda P.3.
4. Foto copy akta jual beli Nomor 13/PPAT/TBS/2008  tanggal  15  Agustus 2008, diberi tanda P.4.
5. Foto copy bilyet giro Nomor GEN875255 tanggal 10 Mei 2010, diberi tanda P.5.
Foto  copy  surat-surat  bukti  tersebut dari Penggugat telah dibubuhi materai cukup, bukti  P-1  sampai  dengan  bukti  P-3  adalah copy  dari  copy,  sedang  bukti  P-4  telah dicocokkan  sesuai  dengan  salinan  dan  bukti P-5  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya, karenanya  dapat  diterima  sebagai  alat pembuktian dalam perkara ini.
Menimbang,  bahwa  Para  Tergugat tidak  hadir  di  persidangan  meskipun  telah dipanggil  secara  patut,  dan  tidak  pula mengirimkan  kuasanya,  atau  mengirimkan jawabannya,  sehingga  putusan  ini  dibacakan tanpa  hadirnya  Para  Tergugat  (verstek). Meskipun  Para  Tergugat  tidak  hadir  di persidangan,  namun  Majelis  Hakim  tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah  gugatan  tersebut  beralasan  hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Fauziah alias Tan Seng  Nio  berdasarkan  Akte  Keterangan Hak  Waris  Nomor  02/KHW/12/2003 tanggal  24  Desember  2003  yang  dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ismarina.
2. Bahwa  Penggugat  mempunyai  tanah seluas  kira-kira  255  m 2 ,  yang  terletak  di Jalan  Yos  Sudarso  Kelurahan  Sukaraja, Kecamatan  Telukbetung  Selatan,  Kota Bandar  Lampung,  yang  batas-batasnya adalah :
a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Wiharja Tanata.
b. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Jalan Yos Sudarso.
c. Sebelah  Barat berbatasan  dengan Wiharja Tanata.
d. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Helda Wati.
3. Bahwa  tanah  tersebut  dijual  kepada  Para Tergugat  berdasarkan  Akta  Jual  beli
Nomor  13/PPAT/TBS/  2008  tanggal  15
Agustus 2008. 4. Bahwa Para Tergugat melakukan
wanprestasi dengan tidak membayar harga tanah  karena  bilyet  giro  yang  diberikan kepada  Penggugat  ternyata  tidak  bisa dicairkan. Menimbang, bahwa untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa foto copy  Surat  Pernyataan  penguasaan  fisik bidang  tanah  (sporadik)  tanggal  16  Januari 2008,  bukti  P-2  berupa  foto  copy  surat pernyataan kepemilikan atas nama Penggugat tanggal  16  Januari  2008,  dan  bukti  P-3 berupa  foto  copy    Akta  Keterangan  Hak Waris  Nomor  02/KHW/12/2003  tanggal  26 Agustus  2008,  dimana  bukti  surat  tersebut Penggugat tidak menunjukkan aslinya.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal 1888  KUHPerdata  ayat  (1)  maka  “Kekuatan pembuktian  suatu  bukti  tulisan  adalah  pada akta  aslinya”  ayat  (2)  salinan  hanya dipercaya, apabila sesuai dengan aslinya”.
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan  MA  Nomor  3609  K/Pdt/1985 mengatakan  bahwa  surat  bukti  foto  copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada  surat  aslinya,  harus  dikesampingkan sebagai  surat  bukti  dan  Putusan  MA  Nomor 112k/Pdt/1996  yang  mengatakan  bahwa bukti  foto  copy  kuitansi  tanpa  diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi  atau  alat  bukti  lain,  tidak  dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bukti- bukti surat yang diajukan P-1 sampai dengan P-3  adalah  foto  copy  dan  Penggugat  tidak menunjukkan  aslinya  di  persidangan,  namun selain  itu  Penggugat  mengajukan  surat  bukti yang  ada  aslinya/salinannya,  yaitu  bukti  P-4 berupa  foto  copy    akta  jual  beli  Nomor 13/PPAT/TBS/2008  tanggal  15  Agustus
Foto  copy  surat-surat  bukti  tersebut dari Penggugat telah dibubuhi materai cukup, bukti  P-1  sampai  dengan  bukti  P-3  adalah copy  dari  copy,  sedang  bukti  P-4  telah dicocokkan  sesuai  dengan  salinan  dan  bukti P-5  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya, karenanya  dapat  diterima  sebagai  alat pembuktian dalam perkara ini.
Menimbang,  bahwa  Para  Tergugat tidak  hadir  di  persidangan  meskipun  telah dipanggil  secara  patut,  dan  tidak  pula mengirimkan  kuasanya,  atau  mengirimkan jawabannya,  sehingga  putusan  ini  dibacakan tanpa  hadirnya  Para  Tergugat  (verstek). Meskipun  Para  Tergugat  tidak  hadir  di persidangan,  namun  Majelis  Hakim  tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah  gugatan  tersebut  beralasan  hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Fauziah alias Tan Seng  Nio  berdasarkan  Akte  Keterangan Hak  Waris  Nomor  02/KHW/12/2003 tanggal  24  Desember  2003  yang  dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ismarina.
2. Bahwa  Penggugat  mempunyai  tanah seluas  kira-kira  255  m 2 ,  yang  terletak  di
Jalan  Yos  Sudarso  Kelurahan  Sukaraja,
Kecamatan  Telukbetung  Selatan,  Kota Bandar  Lampung,  yang  batas-batasnya adalah :
a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Wiharja Tanata.
b. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Jalan Yos Sudarso.
c. Sebelah  Barat berbatasan  dengan Wiharja Tanata.
d. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Helda Wati.
3. Bahwa  tanah  tersebut  dijual  kepada  Para Tergugat  berdasarkan  Akta  Jual  beli
Nomor  13/PPAT/TBS/  2008  tanggal  15
Agustus 2008. 4. Bahwa Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar harga tanah  karena  bilyet  giro  yang  diberikan kepada  Penggugat  ternyata  tidak  bisa dicairkan. Menimbang, bahwa untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa foto copy  Surat  Pernyataan  penguasaan  fisik bidang  tanah  (sporadik)  tanggal  16  Januari 2008,  bukti  P-2  berupa  foto  copy  surat pernyataan kepemilikan atas nama Penggugat tanggal  16  Januari  2008,  dan  bukti  P-3 berupa  foto  copy    Akta  Keterangan  Hak Waris  Nomor  02/KHW/12/2003  tanggal  26 Agustus  2008,  dimana  bukti  surat  tersebut Penggugat tidak menunjukkan aslinya.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal 1888  KUHPerdata  ayat  (1)  maka  “Kekuatan pembuktian  suatu  bukti  tulisan  adalah  pada akta  aslinya”  ayat  (2)  salinan  hanya dipercaya, apabila sesuai dengan aslinya”.
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan  MA  Nomor  3609  K/Pdt/1985 mengatakan  bahwa  surat  bukti  foto  copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada  surat  aslinya,  harus  dikesampingkan sebagai  surat  bukti  dan  Putusan  MA  Nomor 112k/Pdt/1996  yang  mengatakan  bahwa bukti  foto  copy  kuitansi  tanpa  diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi  atau  alat  bukti  lain,  tidak  dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bukti- bukti surat yang diajukan P-1 sampai dengan P-3  adalah  foto  copy  dan  Penggugat  tidak menunjukkan  aslinya  di  persidangan,  namun selain  itu  Penggugat  mengajukan  surat  bukti yang  ada  aslinya/salinannya,  yaitu  bukti  P-4 berupa  foto  copy    akta  jual  beli  Nomor 13/PPAT/TBS/2008  tanggal  15  Agustus
2008  dan  bukti  P-5  berupa  foto  copy  bilyet giro  Nomor  GEN875255  tanggal  10  Mei 2010  dan  apakah  bukti-bukti  tersebut  saling menguatkan.
Menimbang,  bahwa  yang  didalilkan Penggugat  tanah  yang  menjadi  obyek  jual beli  adalah  tanah  seluas  255  m 2 dengan batas-batas  Sebelah  Utara  berbatas  dengan Wiharja  Tanata,  Sebelah  Selatan  berbatas dengan  Jalan  Yos  Sudarso,  Sebelah  barat berbatas  dengan  Wiharja  Tanata,  Sebelah Timur berbatas dengan Helda Wati, sebagaimana terurai dalam bukti P-4, sedang tanah  dalam  bukti  P-1  hanya  menyebutkan batas-batas  yaitu  sebelah  utara  :  siring (saluran air), sebelah barat : Kali Kunyit dan CT.  Nomor  2V96/1984,  sebelah  selatan  : jalan  raya,  sebelah  timur  :    tanah  marga (bengkel  Honda)  dan  bukti  P-2  adalah  tanah seluas  14.930  m2,  sedang  bukti  P-3 menerangkan  bahwa  Penggugat  adalah  ahli waris  dari  Ny.  Fauziah,  sehingga  menurut Majelis  bukti  P-1,  P-2  dan  P-3  dengan  bukti P-4 menerangkan hal yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Oleh karena itu bukti P- 1,  P-2  dan  P-3  dengan  bukti  P-4  haruslah dikesampingkan  karena  tidak  ada  aslinya, dan tidak didukung dengan alat bukti lain.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  yang dipertimbangkan  Majelis  adalah  bukti  P-4 dan  bukti  P-5  untuk  membuktikan  dalil Penggugat bahwa harga tanah belum dibayar oleh  Para  Tergugat  karena  bilyet  giro  yang diserahkan  kepada  Penggugat  tidak  dapat dicairkan.
Menimbang, bahwa
untuk
membuktikan  dalilnya  tersebut  Penggugat mengajukan  bukti  P-5  berupa  foto  copy bilyet  giro  Nomor  GEN875255  tanggal  10 Mei  2010  dimana  bilyet  giro  yang  nilai nominalnya  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah)  dengan  nasabah  CV  Pondang  Jaya, dimana  bilyet  giro  tersebut  dicairkan  pada tahun  2010  dan  ditolak  oleh  Bank  BRI  KC
Teluk    Betung,  dan  penolakan  tersebut dikarenakan  Penerima  DKE  Debet  tidak disertai  dengan  penerimaan  fisik  Warkat Debet/Warkat Debet hilang.
Menimbang,  bahwa  apabila  bukti  P-5 tersebut  dihubungkan  dengan  bukti  P-4 berupa  foto  copy  Akta  Jual  Beli  Nomor 13/PPAT/TBS/2008  tanggal  15  Agustus 2008  maka  apakah  bilyet  giro  tersebut  ada kaitannya  dengan  jual  beli  tanah  yang dilakukan  oleh  Penggugat  dengan  Para Tergugat, karena jual beli tersebut dilakukan tahun 2008 sedang pencairan bilyet giro baru dilakukan  tahun  2010,  dan  keterangan penolakan  dari  Bank  BRI  KC  Teluk  Betung dikarenakan  Penerima  DKE  Debet  tidak disertai  dengan  penerimaan  fisik  Warkat Debet/Warkat  Debet  hilang,  bukan  karena tidak ada dananya (kosong).
Menimbang,  bahwa  bukti  P-4  telah memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  sehingga menurut  Majelis  maka  jual  beli  antara Penggugat  dan  Para  Tergugat  telah  terjadi, artinya  masing-masing  telah  memenuhi kewajibannya baik Penggugat selaku Penjual maupun Para Tergugat selaku Pembeli. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1239  jo Pasal 1243 KUHPerdata.
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil pokoknya  bahwa  Para  Tergugat  telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar  harga  tanah  sehingga  seluruh petitum  haruslah  ditolak.  Atas  dasar  hal tersebut,  maka  gugatan  ditolak  seluruhnya maka  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini sudah selayaknya dibebankan kepada Penggugat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Adnan  selaku  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  di  Bandar  Lampung mengatakan  bahwa  pengambilan  keputusan
sangat  diperlukan  oleh  hakim  atas  sengketa yang  diperiksa  dan  diadilinya.  Hakim  harus dapat  mengolah  dan  memproses  data-data yang  diperoleh  selama  proses  persidangan, baik  dari  bukti surat,  saksi,  persangkaan, pengakuan  maupun  sumpah  yang  terungkap dalam persidangan.  Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung  jawab,  keadilan,  kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Apabila dilihat dari Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014 /PN.TK, maka pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tentang jual  beli  tanah  sudahlah  tepat,  hal  ini didasarkan  pada  syarat-syarat  pembuatan Akta  Jual  Beli  antara  lain  adalah  sebagai berikut :
1. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual  dan  calon  pembeli  atau  orang yang  diberi  kuasa  dengan  surat  kuasa tertulis.
2. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
3. PPAT akan membacakan serta menjelaskan  mengenai  isi  dan  maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon pembeli akta tersebut  akan  ditandatangani  oleh  para pihak,  sekaligus  saksi dan  pejabat pembuat akta tanah sendiri.
4. Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh  di  kantor  PPAT  dan  lembar  lainnya akan disampaikan kepada kantor pertanahan  setempat  untuk  keperluan balik  nama  atas      tanah,  sedangkan salinannya akan diberikan kepada masing- masing pihak.
III. PENUTUP
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  gugatan  wanprestasi  jual  beli  tanah dalam  Putusan  Nomor:  127/Pdt.G/2014/ PN.TK antara lain bukti surat, saksi, persangkaan,  pengakuan  maupun  sumpah yang terungkap dalam persidangan.
Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  perdata biasanya termuat dalam pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.  Pertimbangan  hakim  dalam perkara  perdata  biasanya  termuat  dalam pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan tentang
hukumnya.
Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan  wanprestasi  jual  beli  tanah  sudah optimal dan memenuhi asas keadilan. Hal ini terlihat  dari  gugatan  yang  diajukan  oleh Penggugat  terutama  dikaitkan  dengan  Akta Jual  Beli  bahwa  Para  Tergugat  telah memenuhi semua kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati. Wanprestasi (ingkar janji) yang diajukan oleh Penggugat  tidak  cukup beralasan karena jual beli  tanah  dilakukan  tahun  2008  sedang pencairan  bilyet  giro  baru  dilakukan  tahun 2010,  dan  keterangan  penolakan  dari  Bank BRI  KC  Teluk  Betung  disebabkan  Penerima DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik  Warkat  Debet/Warkat  Debet  hilang, bukan  karena  tidak  ada  dananya  (kosong). Saran  sebaiknya  pihak  Penggugat  dalam gugatan  perdata  harus  menyertakan  bukti surat  yang  benar-benar  akurat  dan  berasal dari  bukti  surat  yang  asli,  bukan  fotocopy dari copy yang sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

## Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata
Indonesia,  Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis  Dalam  Teori dan  Praktek  Buku  Ke  II,    PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
---------,  Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut Pandangan  Bisnis),  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2007.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT.
Intermasa, Bandung, 1998.
sangat  diperlukan  oleh  hakim  atas  sengketa yang  diperiksa  dan  diadilinya.  Hakim  harus dapat  mengolah  dan  memproses  data-data yang  diperoleh  selama  proses  persidangan, baik  dari  bukti surat,  saksi,  persangkaan, pengakuan  maupun  sumpah  yang  terungkap dalam persidangan.  Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung  jawab,  keadilan,  kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.
Apabila dilihat dari Putusan Nomor:
127/Pdt.G/2014 /PN.TK, maka pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tentang
jual  beli  tanah  sudahlah  tepat,  hal  ini didasarkan  pada  syarat-syarat  pembuatan
Akta  Jual  Beli  antara  lain  adalah  sebagai berikut :
1. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual  dan  calon  pembeli  atau  orang yang  diberi  kuasa  dengan  surat  kuasa tertulis.
2. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
3. PPAT akan
membacakan serta menjelaskan  mengenai  isi  dan  maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon pembeli akta tersebut  akan  ditandatangani  oleh  para pihak,  sekaligus  saksi dan  pejabat
pembuat akta tanah sendiri.
4. Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh  di  kantor  PPAT  dan  lembar  lainnya
akan disampaikan kepada kantor pertanahan  setempat  untuk  keperluan balik  nama  atas      tanah,  sedangkan salinannya akan diberikan kepada masing- masing pihak.
III. PENUTUP
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  gugatan  wanprestasi  jual  beli  tanah dalam  Putusan  Nomor:  127/Pdt.G/2014/
PN.TK antara lain bukti surat, saksi, persangkaan,  pengakuan  maupun  sumpah yang terungkap dalam persidangan.
Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  perdata
biasanya termuat dalam pertimbangan duduk perkara
dan pertimbangan
tentang hukumnya.  Pertimbangan  hakim  dalam
perkara  perdata  biasanya  termuat  dalam pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan hakim dalam memutus
gugatan  wanprestasi  jual  beli  tanah  sudah optimal dan memenuhi asas keadilan. Hal ini terlihat  dari  gugatan  yang  diajukan  oleh Penggugat  terutama  dikaitkan  dengan  Akta Jual  Beli  bahwa  Para  Tergugat  telah
memenuhi semua kewajiban dalam pembayaran
yang telah
disepakati.
Wanprestasi (ingkar janji) yang diajukan oleh
Penggugat  tidak  cukup beralasan karena jual beli  tanah  dilakukan  tahun  2008  sedang pencairan  bilyet  giro  baru  dilakukan  tahun 2010,  dan  keterangan  penolakan  dari  Bank BRI  KC  Teluk  Betung  disebabkan  Penerima DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik  Warkat  Debet/Warkat  Debet  hilang, bukan  karena  tidak  ada  dananya  (kosong). Saran  sebaiknya  pihak  Penggugat  dalam gugatan  perdata  harus  menyertakan  bukti surat  yang  benar-benar  akurat  dan  berasal dari  bukti  surat  yang  asli,  bukan  fotocopy dari copy yang sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

## Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata
Indonesia,  Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis  Dalam  Teori dan  Praktek  Buku  Ke  II,    PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
---------,  Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut Pandangan  Bisnis),  PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2007.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT.
Intermasa, Bandung, 1998.
Siswanto  Sutojo,  Membiayai  Perdagangan Ekspor  Impor:  International  Trade Financing.  Seri  Manajemen  No.  3,  PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2001. Tami  Rusli, Hukum  Perjanjian Yang
Bekembang  di  Indonesia,  CV.  Utama
Anugrah  Raharja,  Bandar  Lampung, 2012. B. UNDANG-UNDANG

## DAN

## PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia
Tahun 1945.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPdt). Herziene Inlandsche Reglement (HIR). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor  24  Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah.

## C. SUMBER LAINNYA
Esther Dwi Mangkirah, http://solusi hukum.com.
Sudarsono,  Kamus  Hukum,  PT.  Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X