## Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi
Volume 11 Issue 4 2024 Pages 1969 - 1996 p-ISSN: 1858-005X e-ISSN: 2655-3392 DOI: https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i4.1388 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK

## DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU TERHADAP DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LAHAN PERMUKIMAN
(Studi Kasus: Kawasan Industri Terpadu Takalar)
Israyanti 1 *, Chivilya Uny 2 , Masfirah Sriwulandari 3 1,2,3 Institut Teknologi Bandung, Indonesia E-mail: israyanti.tanti@gmail.com
Abstract: The development of industrial areas will impact changes in land use in their vicinity, marked by the migration of industrial workforce which affects lands designated for residential development or built-up areas. One of the integrated industrial area developments studied is the Takalar Integrated Industrial Zone. This research aims to predict residential land's carrying capacity and accommodation capacity  around the Industrial Zone in meeting the land needs due to population growth. The study uses a quantitative descriptive and spatial approach using a  Geographic  Information  System  (GIS).  The  analytical  techniques  include  overlaying thematic maps (slope inclination, soil type, rainfall, topography, land use, and disaster-prone areas)  with  scoring  and  weighting  according  to  Minister  of  Public  Works  Regulation  No. 20/PRT/M/2007 to determine land carrying capacity. Then, for land accommodation capacity, demographic data (population) is used to predict the number of residents  accommodated on such  land.  The  analysis  results  for  the  carrying  capacity  and  residential  capacity  for  the potential area around the Industrial Zone or outside its delineation cover an area of 2.182,28 hectares,  meaning  60%  of  this  land  can  be  developed  for  residential  purposes,  which  is 1.309,37  hectares.  The  housing  land  requirement  for  213.413  housing  units  is  1.280,48 hectares, and the requirement for public and social facilities land is 176,36 hectares. The results of the analysis show that there is a deficit of settlement land in the next 10 years, which is the basis  for  providing  land  use  policy  recommendations.  These  policy  directions  include  the allocation  of  settlement  land  to  other  sub-districts  and  the  construction  of  vertical  housing (flats), offering practical and strategic solutions to overcome the land deficit problem.

## Keywords: Carrying, Residential land, Takalar integrated industrial park
Abstrak: Pembangunan kawasan industri akan berdampak pada perubahan penggunaan lahan di sekitarnya ditandai dengan migrasi masuk tenaga kerja industri yang berdampak pada lahan yang  difungsikan  untuk  pengembangan  permukiman  atau  lahan  terbangun.  Salah  satu pembangunan  kawasan  industri  terpadu  yang  menjadi  studi  kasus  yaitu  Kawasan  Industri Terpadu Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di sekitar Kawasan Industri terhadap pemenuhan kebutuhan lahan dari pertumbuhan penduduk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan  pendekatan  spasial  berupa Geographic  Information  System (GIS).  Teknik  analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik tumpang tindih atau overlay peta tematik (Kemiringan Lereng, Jenis Tanah, Curah Hujan, Topografi, Penggunaan Lahan, dan Rawan Bencana) dengan melakukan skoring, dan pembobotan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat  Nomor 20/PRT/M/2007  Tentang  Pedoman Teknis  Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. untuk mengetahui daya dukung lahan. Kemudian untuk daya tampung lahan dengan data  demografi  (kependudukan)  sebagai  prediksi  berapa  jumlah  penduduk  yang  dapat ditampung di lahan tersebut. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung permukiman untuk luas wilayah potensial di sekitar Kawasan Industri atau di luar kawasan delineasi industri yaitu 2.182,28 Ha yang artinya 60% luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman yaitu 1.309,37 Ha, kebutuhan lahan perumahan untuk 213.413 unit rumah yaitu 1.280,48 Ha, dan
kebutuhan  lahan  fasilitas  umum  dan  sosial  yaitu  176,36  Ha.  Hasil  analisis  menunjukkan adanya defisit lahan permukiman dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, yang menjadi dasar untuk  memberikan  rekomendasi  kebijakan  penggunaan  lahan.  Arahan  kebijakan  ini mencakup alokasi lahan permukiman ke kecamatan lain dan pembangunan hunian vertikal (rumah  susun),  menawarkan  solusi  praktis  dan  strategis  untuk  mengatasi  masalah  defisit lahan.
Kata Kunci: Daya dukung, Lahan permukiman, Kawasan industri terpadu takalar
Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan.
Sesuai  dengan  potensinya,  setiap  wilayah  memiliki  kecepatan  dan  intensitas  yang berbeda.  Adanya  industri  unggulan  sebagai  pendorong  utama  pembangunan  suatu wilayah  menyebabkan  kutub  pertumbuhan.  Dengan  menciptakan  pola  konsumsi  yang berbeda  di  antara  wilayah,  pemusatan  industri  di  suatu  wilayah  akan  mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang lebih maju atau aktif, yaitu wilayah yang memiliki industri unggulan, akan mempengaruhi wilayah yang lebih pasif (wilayah yang memiliki industri tergantung dari industri unggulan/pusat pertumbuhan) (Perroux, 1955) .
Kawasan  Industri  Terpadu  (KIT)  dibangun  sebagai  tempat  terkonsentasinya kegiatan  industri  dan  didukung  oleh  fasilitas  pendukung.  Pengembangan  Kawasan Industri Terpadu mempunyai tujuan untuk  memacu pertumbuhan industri dengan cara yang lebih terarah, terpadu, dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi wilayah tersebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
Adanya pembangunan kawasan industri sebagai salah satu faktor dari migrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja pada dasarnya didorong oleh alasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Pawan  (2016)  bahwa  pertumbuhan  industri merupakan  faktor  utama  yang  mendorong  urbanisasi,  mempercepat  pertumbuhan  dan perkembangan kota. Tenaga kerja sering bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka mencari lokasi dengan potensi bisnis yang produktif atau peluang kerja yang menjanjikan, khususnya di pusat kegiatan industri. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering kali langsung beralih atau menambah kegiatan mereka dari sektor pertanian ke sektor jasa, tanpa  melalui  sektor  manufaktur  terlebih  dahulu.    Ini  menunjukkan  bahwa  meskipun
industri telah menetapkan standar untuk merekrut tenaga kerja, tenaga kerja lokal belum siap bersaing dengan tenaga kerja asing (Kurniati, 2007).
Kebutuhan  akan  lahan  semakin  meningkat  diikuti  dengan  peningkatan pertumbuhan  penduduk  serta  tingginya  permintaan  lahan  untuk  menunjang  berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi dan terutama permukiman (Kustiawan, 1997). Industri  akan  menarik  pekerja  untuk  tinggal  di  sekitarnya,  yang  kemudian  akan menyebabkan pertumbuhan penduduk dan pembentukan permukiman baru yang terkait erat  dengan  aktivitas  industri,  termasuk  pola  dan  kondisi  lingkungannya  (Widjajanti, 2005).  Adapun  dengan  radius  kurang  lebih  0-1,5  Km  dari  lokasi  industri  akan menimbulkan dampak pembangunan permukiman untuk buruh atau tenaga kerja industri.
Pembangunan kawasan industri akan berdampak pada perubahan penggunaan lahan di sekitarnya ditandai dengan migrasi masuk tenaga kerja industri yang berdampak pada lahan  produktif  seperti  lahan  pertanian,  dan  perkebunan  bahkan  kawasan  lindung  di sekitar  Kawasan  industri  difungsikan  untuk  pengembangan  permukiman  atau  lahan terbangun. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Alvianti & Fathurrahman (2023) , dikatakan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  akibat  migrasi  akan  berpengaruh  pada penambahan  kebutuhan  lahan  salah  satunya  untuk  permukiman.  Untuk  itu  pentingnya mempertimbangkan  daya  dukung  suatu  lahan  untuk  mendapatkan  lahan  yang  sesuai peruntukkan  pembangunan  lahan  permukiman.  Sedangkan  daya  tampung  diperlukan untuk  memprediksi  surplus  atau  defisitnya  suatu  lahan  di  masa  yang  akan  datang. Menurut Hakim (2016), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan kehidupan di dalamnya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam hal penggunaan lahan dan sumber daya alam di sekitarnya, penelitian tentang daya dukung dan daya tampung lahan permukiman diperlukan karena perkembangan  kawasan  industri  dapat  menyebabkan  peningkatan  luas  lahan permukiman.
Salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 yang menjadi studi kasus yaitu Kawasan Industri Takalar ( Takalar  Integrated  Industrial  Park )  sebagai  kawasan  industri  terpadu  dengan  luas kawasan sebesar ±3.500 Ha. Kegiatan Industri yang akan dikembangkan pada Kawasan Industri  Takalar  terdiri  dari;  Daur  ulang  dan  industri  pengolahan  logam  non  besi ( Recycling  Nonferrous  Metals  Processing  Industry )  yaitu  industri  daur  ulang  dan
pemrosesan  tembaga,  industri  daur  ulang  dan  pemrosesan  aluminium,  industri remanufaktur automotive, kemudian Industri pengolahan non daur ulang ( Non Recycling Processing  Industry )  yaitu  industri  pengolahan  minyak  mentah/minyak  bumi  dan  gas bumi,  industri  petrokimia  (industri  petrokimia  hulu,  industri  petrokimia  antara,  dan industri petrokimia hilir) serta agroindustri yang terdiri dari agroindustri pertanian dan perkebunan, agroindustri hasil laut.
Kebutuhan  Tenaga  kerja  yang  akan  diserap  di  kawasan  industri  berdasarkan Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  40/M-IND/PER/7/2016  diasumsikan  rata-rata 100 tenaga kerja per hektarnya. Berdasarkan data dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Pengembangan Kawasan Industri Takalar diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sekitar ±284.550 jiwa dengan komposisi manajer 10.500 orang, staff 70.000 orang, dan buruh  204.050  orang.  Jumlah  penduduk  yang  meningkat,  baik  secara  alami  maupun sebagai akibat dari migrasi dan mobilitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri, akan menyebabkan pertumbuhan lahan permukiman yang tidak terkendali di sekitar area tersebut.
Pembangunan  kawasan  industri  menyebabkan  konversi  lahan  produktif  seperti pertanian  dan  kawasan  lindung  menjadi  permukiman,  yang  berdampak  negatif  pada keberlanjutan  lingkungan,  dengan  penelitian  ini  dapat  mengidentifikasi  kebutuhan mendesak  untuk  kebijakan  penggunaan lahan  yang  lebih  berkelanjutan,  serta  perlunya pengaturan zonasi  yang lebih  baik  untuk  menjaga  keseimbangan antara  pembangunan industri dan konservasi lingkungan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memprediksi  kemampuan  daya  dukung  dan  daya tampung lahan permukiman di sekitar Kawasan Industri terhadap pemenuhan kebutuhan lahan  dari  pertumbuhan  penduduk.  Hasil  dari  penelitian  ini  merupakan  prediksi  atau perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat ditampung di lahan sekitar Kawasan Industri  dalam  hal  ini  di  wilayah  Kecamatan  Mangarabombang  sebagai  wilayah  yang jaraknya  2  km  dari  lokasi  industri,  serta  dapat  mengestimasi  keleluasaan  lahan  yang potensial untuk pembangunan perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dengan  pendekatan spasial Geographic Information System (GIS). Teknik analisis yang diterapkan meliputi overlay  peta  tematik  (seperti  kemiringan  lereng,  jenis  tanah,  curah  hujan,  topografi,
penggunaan  lahan,  dan  rawan  bencana)  dengan  melakukan  skoring  dan  pembobotan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 untuk menilai daya  dukung  lahan.  Selanjutnya,  data  demografi  (kependudukan)  digunakan  untuk memprediksi jumlah penduduk yang dapat ditampung di lahan tersebut, serta kebutuhan lahan  untuk  perumahan,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas  umum.  Data  yang  digunakan diperoleh  secara  sekunder  dari  berbagai  sumber  seperti  literatur  jurnal,  artikel,  buku, dokumen  perencanaan,  dan  data  lain  yang  relevan.  Dalam  hal  ini  analisis  overlay dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan lahan berdasarkan sembilan indikator sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan, sehingga dapat mengidentifikasi luas lahan yang potensial untuk permukiman. Kesembilan SKL tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  No.20/PRT/M/2007  yaitu,  SKL  Morfologi,  SKL  Kemudahan dikerjakan,  SKL  Kestabilan  Lereng,  SKL  Kestabilan  Pondasi,  SKL  Ketersediaan  Air, SKL Untuk Drainase, SKL Terhadap Erosi, SKL Pembuangan Limbah, SKL Terhadap Bencana Alam. Setiap SKL memiliki klasifikasi tersendiri dengan nilai skor 1-5. Skor dari masing-masing SKL kemudian dikalikan dengan bobot sesuai dengan pedoman tabel berikut.
Tabel 1. Pembobotan SKL Morfologi Peta Kemiringan (%) Nilai Peta Morfologi Nilai SKL Morfologi (Nilai) Nilai 0-2 5 Dataran 5 Tinggi (9-10) 5 2-5 4 Landai 4 Cukup (7-8) 4 5-15 3 Perbukitan Sedang 3 Sedang (5-6) 3 15-40 2 Pegunungan/Perbukitan Terjal 2 Kurang (3-4) 2 >40 1 Pegunungan/Perbukitan Sangat Terjal 1 Rendah (1-2) 1 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007) Tabel 2. Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan Peta Ketinggian Nilai Peta Kemiringan (%) Nilai Jenis Tanah Nilai SKL Kemudahan Dikerjakan (Nilai) Nilai <500 5 0-2 5 Alluvial 5 Tinggi (11-15) 5 2-5 4 Latosol 4 Sedang (7-10) 4 500-1500 4 5-15 3 Brown Forest, Mediteran 3 Kurang (6-3) 3 15-40 2 1500-2500 3 >40 1 Podsol Merah Kuning 2 Rendah (0-3) 2
Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007)
Tabel 3. Pembobotan SKL Kestabilan Lereng
Peta Ketinggian Nilai Peta Kemiringan (%) Nilai Peta Morfologi Nilai SKL Kestabilan Lereng (Nilai) Nilai <500 5 0-2 5 Dataran 5 Tinggi (14-15) 5 2-5 4 Landai 4 Cukup (12-13) 4 500-1500 4 5-15 3 Perbukitan Sedang 3 Sedang (9-11) 3 15-40 2 Pegunungan/ Perbukitan Terjal 2 Kurang (6-8) 2 1500-2500 3 >40 1 Pegunungan/ Perbukitan Sangat Terjal 1 Rendah (4-5) 1 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007) Tabel 4. Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi Peta Ketinggian Nilai Peta Kemiringan (%) Nilai Peta Morfologi Nilai Jenis Tanah Nilai SKL Kestabilan Pondasi (Nilai) Nilai <500 5 0-2 5 Dataran 5 Alluvial 5 Tinggi (14-15) 5 2-5 4 Landai 4 Latosol 4 Cukup (12-13) 4 500-1500 4 5-15 3 Perbukitan Sedang 3 Brown Forest, Mediteran 3 Sedang (9-11) 3 15-40 2 Pegununga n/ Perbukitan Terjal 2 Kurang (6-8) 2 1500- 2500 3 >40 1 Pegununga n/ Perbukitan Sangat Terjal 1 Podsol Merah Kuning 2 Rendah (4-5) 1
Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007)
Tabel 5. Pembobotan SKL Ketersediaan Air Peta DAS Nilai Peta Curah Hujan Nilai Peta Guna Lahan Nilai SKL Ketersediaan Air (Nilai) Nila i Baik merata 5 4000-4500 mm 5 Terbangun 2 Tinggi (11-12) 5 3500-4000 mm 4 Cukup (9-10) 4 Baik tidak merata 4 3000-3500 mm 3 Non Terbangun 1 Sedang (7-8) 3 Setempat terbatas 3 2500-3000 mm 2 Kurang (5-6) 2 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007)
Tabel 6. Pembobotan SKL Drainase
Peta Ketinggia n Nilai Peta Kemiringan (%) Nilai Peta Curah Hujan Nilai SKL Drainase (Nilai) Nilai <500 5 0-2 5 2500-3000 mm 2 Tinggi (12-14) 3 2-5 4 3000-3500 mm 3 Cukup (6-11) 2 500-1500 4 5-15 3 3500-4000 mm 4 15-40 2 4000-4500 mm 5 Kurang (3-5) 1 1500-2500 3 >40 1 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007) Tabel 7. Pembobotan SKL Erosi Curah Hujan Nilai Jenis Tanah Nilai Morfolog i Nilai Kemiringan (%) Nilai SKL Erosi (Nilai) Nilai 2500- 3000 mm 1 Podsol Merah Kuning 2 Perbukitan Sangat Terjal 1 0-2 5 Tinggi (7-10) 5 2-5 4 Cukup (11-15) 4 3000- 3500 mm 2 Brown Forest, Meditera n 3 Perbukitan Terjal 2 5-15 3 Kurang (16-20) 3 Latosol 4 15-40 2 3500- 4000 mm 3 Alluvial 5 Perbukitan Sedang 3 >40 1 Rendah (21-24) 2 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007) Tabel 8. Pembobotan SKL Pembuangan Limbah Ketinggian Nilai Kemiringan (%) Nilai Curah Hujan Nilai Peta Guna Lahan Nilai SKL Pembuangan Limbah (Nilai) Nilai <500 5 0-2 5 2500- 3000 mm 2 Non Terbangu n 1 Tinggi (4-6) 5 2-5 4 3000- 3500 mm 3 Cukup (7-8) 4 500-1500 4 5-15 3 3500- 4000 mm 4 Terbangu n 2 Sedang (9-10) 3 15-40 2 4000- 4500 mm 5 Kurang (11-12) 2 1500- 2500 3 >40 1 Rendah (13-14) 1 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007) Tabel 9. Pembobotan SKL Bencana Alam Gerakan Tanah Nilai Rawan Gempa Nila i SKL Bencana Alam (Nilai) Nilai Tinggi 5 Zona Tinggi >0,4 g 5 Tinggi (9-10) 5
Menengah 4 Zona Sedang 0,3-0,4 g 4 Sedang (7-8) 4 Rendah 3 Zona Rendah 0,1-0,2 g 3 Rendah (5-6) 3 Sangat Rendah 2 Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007)
Tabel 10. Skor Nilai Kemampuan Lahan Skor Nilai (Nilai x Bobot) Kelas Kemampua n Lahan Klasifikasi Kemampuan Lahan Arahan Pengembangan 32-58 Kelas A Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah Kawasan lindung atau kawasan resapan air 59-83 Kelas B Kemampuan Pengembangan Rendah Kawasan penyangga, Kawasan lindung atau kawasan resapan air 84-109 Kelas C Kemampuan Pengembangan Sedang Kawasan terbangun dengan kegiatan tertentu (kawasan perumahan) 110-134 Kelas D Kemampuan Pengembangan Tinggi Kawasan terbangun dengan kegiatan tertentu (kawasan perumahan) 135-160 Kelas E Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi Daerah terbangun di atas empat lantai untuk berbagai kegiatan Sumber: Pemerintahan Indonesia (2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Studi kasus penelitian ini yaitu Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Takalar yang berada pada Kecamatan Mangarabombang terdapat di 4 (empat) desa, pada tahap pertama KBN akan membangun 350 hektare lahan industri yang akan terus dikembangkan sampai 10  tahun  ke  depan  dengan  total  luasan  3.500  hektare.  Kecamatan  Mangarabombang terletak di sebelah selatan dan hanya berjarak ±7 km dari ibu kota Kabupaten Takalar. Kecamatan  Mangarabombang  dengan  jumlah  penduduk  tahun  2022  yaitu  43.870  jiwa dan memiliki luas wilayah sebesar 100,50 Km 2 , yang mencakupi 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan adapun batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Polombangkeng Selatan Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu
Untuk lebih jelasnya berikut peta administrasi Kecamatan Mangarabombang dan delineasi Kawasan Industri Takalar.
Sumber: RTRW Kabupaten Takalar, Tahun 2012-2031
Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Mangarabombang dan Delineasi Kawasan Industri

## Takalar
Seluruh wilayah Kecamatan Mangarabombang memiliki kemiringan diantara 0-2% dengan  ketinggian  0-300  mdpl  yang  merupakan  wilayah  daratan.  Jenis  batuan  yang menyusun wilayah tersebut yaitu batuan gunung api cindako, endapan aluvium pantai, formasi camba dan formasi tonasa dimana formasi tonasa adalah formasi paling dominan. Terdapat 4 jenis tanah diantaranya yaitu ultisol, molisol, inceptisol dan entisol, dimana jenis  tanah  paling  dominan  yaitu  entisol.  Jenis  tanah  ini  mencakup  kelompok  tanah alluvial, tanah regosol dan tanah litosol. Curah hujan rata-rata yaitu 2000-2500 mm per tahun. Sebagai wilayah pesisir potensi bencana yang dapat terjadi seperti bencana banjir, abrasi dan tsunami. Adapun tutupan lahan didominasi untuk pertanian yaitu mencakup sawah  seluas  3.123,68  Ha  dan  tegalan/  ladang  seluas  3.606,57  Ha,  Penggunaan  lahan paling kecil yaitu pasir dengan luas 0,07 Ha. Sementara lahan untuk permukiman hanya 391,31 Ha. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 11. Tutupan Lahan Kecamatan Mangarabombang No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Permukiman 391,31 4,18 2 Rawa 865,32 9,24 3 Sawah 3.123,68 33,36 4 Tegalan/Ladang 3.606,57 38,52 5 Sungai 833,11 8,90 6 Tubuh Air 45,38 0,48
7 Semak Belukar 497,10 5,31 8 Pasir 0,07 0,00 Jumlah 9.362,54 100
Sumber: RTRW Kabupaten Takalar, Tahun 2012-2031

## Prediksi Jumlah Tenaga Kerja Industri
Dengan asumsi setiap 1 hektare industri akan menyerap 100 tenaga kerja Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor  40/M-IND/PER/7/2016.  Berdasarkan  data  dari  PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Pengembangan Kawasan Industri Takalar diproyeksi akan menyerap tenaga kerja secara bertahap untuk 10 tahun kedepan (Tahun 2033) sekitar ±284.550 pekerja dengan komposisi manajer 10.500 orang, staff 70.000 orang, dan buruh 204.050 orang (yang terdiri dari penduduk lokal 20.405 orang dan 183.645 orang buruh pendatang).

## Prediksi Jumlah Kebutuhan Lahan Perumahan
Perumahan yang akan dikembangkan di Kawasan Industri Takalar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dari berbagai level terutama pekerja yang berasal dari luar  (luar  Kabupaten  Takalar).  Hunian  tersebut  merupakan  milik  pengelola  Kawasan Industri  Takalar  atau  perusahaan  sebagai  rumah  “dinas”  dengan  ketentuan  sebagai berikut;  (1)  Diasumsikan  Kawasan  Industri  Takalar  akan  menjadi  pusat  pertumbuhan baru  (hirarki  2)  setelah  Ibu  Kota  Kabupaten  Takalar  (Perkotaan  Takalar),  maka pengembangan  permukiman  diarahkan  pada  kawasan  perkotaan  kepadatan  sedang sampai  dengan  tinggi  dengan  kepadatan  penduduk  151–200  jiwa/hektare  s/d  201–400 jiwa/hektare  (Badan  Standarisasi  Nasional,  2004).  (2)  Luas  Zona Residential,  Office setelah  dikurangi golf  course adalah  60  hektare,  Berdasarkan  PP  No.55  Tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan  Makassar,  Maros,  Sungguminasa, Takalar, aturan zonasi lahan yang diperkenankan untuk dibangun adalah 50% Koefisien Wilayah  Terbangun  (KWT)  maksimum  50%)  atau  30  hektare  dari  60  hektare.  Untuk fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  30  %  dari  luas  yang  akan  dibangun  atau  sekitar  9 hektare (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 11 tahun 2008), sehingga luas lahan “bersih”  untuk  hunian adalah  21  hektare.  (3)  Pada  21  hektare  tersebut  dengan  asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%, asumsi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 6, jumlah lantai maksimum 10 dan ketinggian bangunan 40 m, akan dibangun hunian vertikal (apartemen/rumah susun) sebanyak 146 tower untuk type 36 m 2
(14.600 unit), 78 tower untuk type 45 m 2 (7.800 unit) dan 33 tower untuk type 54 m 2 (3.300 unit).
Kawasan Industri Takalar hanya mampu menyediakan hunian sebanyak 25.700 unit untuk 25.700 pekerja dan keluarganya (102.800 jiwa) atau 18,06 % dari pegawai/pekerja pendatang  (213.413  pegawai  atau  75%  dari  total  pegawai)  sisanya  diarahkan  pada permukiman sekitar Kawasan Industri Takalar dan atau permukiman perkotaan Takalar. Dalam proyeksi kebutuhan akan perumahan untuk pekerja di Kawasan Industri Takalar berdasarkan ketentuan Badan Standarisasi Nasional (2004), dengan asumsi sesuai standar ketentuan bahwa luas bangunan rumah dengan luas 36m 2 akan terdiri 4 jiwa. Sehingga 213.413  pekerja  dan  keluarganya  (853.652  jiwa)  membutuhkan  213.413  unit  rumah, artinya tiap pekerja membutuhkan 1 unit rumah dengan asumsi 1 rumah terdiri dari 4 orang (beserta keluarganya).
Untuk  menyempurnakan  proyeksi  kebutuhan  rumah,  dilakukan  perhitungan proyeksi kebutuhan lahan. Menteri Prasarana Wilayah Nomor 403 tahun 2002 Tentang Pedoman  Rumah  Sehat  Sederhana  Nomor  403/KPTS/2002  menetapkan  standar  luas perjiwa  untuk  perhitungan  kenyamanan  ruang  gerak.  Maka  proyeksi  kebutuhan  lahan perumahan dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut.

## PL = PKR x 60
Keterangan :
PL : Proyeksi kebutuhan lahan perumahan PKR : Proyeksi kebutuhan rumah Catatan : Asumsi dalam satu rumah memiliki ukuran rumah 36m 2 memiliki standar
luas lahan yaitu 60 m 2 .
Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  kebutuhan  lahan  perumahan  untuk  213.413 unit rumah yaitu 1.280,48 Ha.

## Prediksi Jumlah Kebutuhan Lahan Fasilitas Umum Dan Sosial
Selain  rumah/hunian  sarana  sosial  dan  umum  yang  akan  dikembangkan  untuk melengkapi hunian di Kawasan Industri Takalar adalah sarana peribadatan, pendidikan, komersial  dan  perkantoran.  Asumsi  853.652  jiwa  pekerja  pendatang  dan  keluarganya, untuk itu kebutuhan sarana sosial dan umum tersebut merujuk pada Badan Standarisasi Nasional (2004).
Tabel 12. Kebutuhan Sarana Sosial dan Umum Kawasan Industri Takalar
No. Jenis Fasilitas Eksisting 2023 (Unit) Jumlah Kebutuhan Fasilitas Tahun 2033 (Unit) Standar Luas Lahan (M 2 ) Kebutuhan Lahan (Ha) A. Perkantoran A.2 Pos Polisi/Keamanan 1 1 1.000 0,1 A.3 Pos Pemadam Kebakaran 1 1 1.000 0,1 B. Komersial B.1 Pusat Perdagangan (Mall) - 1 36.000 3,6 B.2 Pertokoan 10 18 10.000 18 C. Peribadatan C.1 Mesjid 50 1 3.600 0,36 D. Kesehatan D.1 Rumah Sakit Type C - 1 5.000 0,5 D.2 Balai Pengobatan 3 4 1.000 0,4 D.3 Puskesmas 2 5 1.000 0,5 D.4 Apotek 2 26 250 0,65 E. Pendidikan E.1 TK/RA/PAUD 30 653 500 32,65 E.2 SD/MI 34 500 1.000 50 E.3 SMP/MTs 8 170 1.000 17 E.4 SMA/SMK/MA 3 175 3.000 52,5 Jumlah 176,36
Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  kebutuhan  lahan  fasilitas  umum  dan  sosial yaitu 176,36 Ha, dimana fasilitas tersebut nantinya akan tersebar di wilayah Kecamatan Mangarabombang.

## Daya Dukung Lahan
Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) adalah bagian penting dari analisis daya dukung permukiman. Ini berguna untuk menentukan nilai kemampuan lahan yang tepat untuk wilayah permukiman, yang kemudian digunakan untuk membuat peta kemampuan lahan di Kecamatan Mangarabombang.

## Satuan Kemampuan Lahan Morfologi
Untuk  SKL  Morfologi,  input  data  atau  overlay  peta  kemiringan  serta  morfologi diperlukan. Hasil SKL Morfologi di Kecamatan Mangarabombang menunjukkan bahwa lahan di seluruh wilayah dengan total luas 10.050 ha dengan kemiringan 0-2% memiliki kemampuan  morfologi  tinggi.  Lahan  dengan  SKL  Morfologi  tinggi  sangat  disarankan
untuk  digunakan  sebagai  kawasan  budidaya dan  perkotaan.  Untuk  lebih  jelasnya sebagaimana pada peta SKL Morfologi berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 2. SKL Morfologi

## Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan
Untuk  menyelesaikan  SKL  Kemudahan  Dikerjakan,  diperlukan  input  data  atau overlay peta untuk menunjukkan ketinggian, kemiringan, dan jenis tanah. Hasil dari SKL Kemudahan  Dikerjakan  di  Kecamatan  Mangarabombang  yaitu  kemudahan  dikerjakan sangat mudah (tinggi) di seluruh wilayah dengan total luas 10.050 Ha persentase 100%. Dengan kata lain, itu adalah tanah yang tidak memiliki kendala yang signifikan, dataran dengan kemiringan lereng yang rendah, dan biasanya telah dibangun. Pematangan lahan, yang  mencakup  penggalian  dan  penimbunan  tanah,  dilakukan  dengan  peralatan  non- mekanis hingga diperlukan peralatan semi-mekanis. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada peta SKL Kemudahan Dikerjakan berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023 Gambar 3. SKL Kemudahan Dikerjakan

## SKL Kemudahan Dikerjakan
Untuk  SKL  Kestabilan  Lereng,  diperlukan  overlay  peta  untuk  ketinggian, kemiringan,  dan  morfologi.  Hasil  dari  SKL  Kestabilan  Lereng  di  Kecamatan Mangarabombang yaitu Kestabilan Lereng tinggi di seluruh wilayah dengan total luas 10.050  Ha  persentase  100%.  Dengan  kata  lain,  lahan  yang daerah  dataran  dengan kemiringan  lereng  <2%  atau  0-2%,  penggunaan  berbagai  jenis  lahan  dapat  dilakukan dengan  mudah  karena  tidak  memerlukan  rekayasa teknologi  dan  biaya  pembangunan relatif  rendah.  Untuk  lebih  jelasnya  sebagaimana  pada  peta  SKL  Kestabilan  Lereng berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023 Gambar 4. SKL Kestabilan Lereng

## Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi
Untuk  SKL  Kestabilan  Pondasi,  diperlukan  overlay  peta  atau  input  data  tentang ketinggian, kemiringan, morfologi, dan jenis tanah. Hasil dari SKL Kestabilan Pondasi di Kecamatan Mangarabombang pada tabel berikut.
Tabel 13. SKL Kestabilan Pondasi No. SKL Kestabilan Pondasi Luas (Ha) Persentase (%) 1 Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Kurang 1.040,79 10,36 2 Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Rendah 374,84 3,73 3 Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Tinggi 8.634,37 85,91 Jumlah 10.050 100

## Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan hasil perhitungan, sebagian besar wilayah memiliki tingkat kestabilan pondasi yang tinggi, mencapai 8.634,37 hektar atau 85,91%. Sisanya, kestabilan pondasi tergolong kurang atau rendah. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar area kawasan dapat menopang berbagai jenis pondasi secara stabil. Kondisi kestabilan pondasi yang rendah menunjukkan bahwa area tersebut mungkin kurang stabil untuk pembangunan, sementara  kestabilan  pondasi  yang  kurang  menunjukkan  risiko  kestabilan  yang  lebih rendah.  Namun,  beberapa  jenis  pondasi,  seperti  pondasi  cakar  ayam,  mungkin  lebih stabil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta dibawah ini.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 5. SKL Kestabilan Pondasi

## Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air
Untuk SKL Ketersediaan Air, data atau overlay peta DAS (Daerah Aliran Sungai), curah hujan, dan guna lahan diperlukan. Hasil dari SKL Ketersediaan Air di Kecamatan Mangarabombang  yaitu  Ketersediaan  Air  tinggi  di  seluruh  wilayah  dengan  total  luas 10.050  Ha  persentase  100%.  Artinya  ketersediaan  air  tanah  dalam  dan  dangkal  cukup banyak guna pengembangan kawasan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada peta SKL Ketersediaan Air berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023 Gambar 6. SKL Ketersediaan Air

## Satuan Kemampuan Lahan Drainase
SKL Drainase membutuhkan data atau overlay peta untuk ketinggian, kemiringan, dan  curah  hujan.  Hasil  dari  SKL  Drainase  di  Kecamatan  Mangarabombang  yaitu kemampuan drainase rendah di seluruh wilayah dengan total luas 10.050 Ha persentase 100%. Artinya drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada peta SKL Drainase berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 7. SKL Drainase

## Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi
Untuk  SKL  terhadap  erosi,  diperlukan  overlay  peta  curah  hujan,  jenis  tanah, morfologi,  dan  kemiringan.  Hasil  dari  SKL  Terhadap  Erosi  di  Kecamatan Mangarabombang pada tabel berikut.
Tabel 14. SKL Terhadap Erosi
No. SKL Terhadap Erosi Luas (Ha) Persentase (%) 1 Erosi Sangat Rendah 432,9 4,31 2 Tidak Ada Erosi 9.617,10 95,69 Jumlah 10.050 100
Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan  hasil  perhitungan  SKL  Erosi  sebagian  besar  tidak  ada  erosi  berarti tidak ada pengelupasan lapisan tanah karena merupakan dataran rendah di sekitar dan sepanjang pantai, dataran sungai, dataran rawa, dengan sudut kemiringan lereng kurang dari 2%. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada peta SKL Erosi berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 8. SKL Terhadap Erosi

## Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah
Ketinggian,  kemiringan,  guna  lahan,  dan  curah  hujan  diperlukan  untuk  SKL Pembuangan Limbah.  Tujuan  dari  analisis  terhadap  pembuangan  limbah adalah  untuk menentukan lokasi yang cocok untuk penampungan dan pengolahan limbah padat dan cair.  Adapun hasil dari SKL Pembuangan Limbah di Kecamatan Mangarabombang pada tabel berikut.
Tabel 15. SKL Pembuangan Limbah No. SKL Pembuangan Limbah Luas (Ha) Persentase (%) 1 Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Cukup 5.735,32 57,07 2 Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Kurang 3.712,17 36,93 3 Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Sedang 602,51 6,00 Jumlah 10.050 100 Sumber: Hasil Analisis 2023
Dari hasil perhitungan SKL Pembuangan Limbah, sebagian besar wilayah memiliki SKL  Pembuangan  Limbah  Cukup  (5.735,32  ha,  atau  57,07%),  dan  sebagian  besar memiliki  SKL  Pembuangan  Limbah  kurang  atau  sedang.  Hasil  perhitungan  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  wilayah  memiliki  kemampuan  lahan  untuk pembuangan  limbah  yang  cukup.  Untuk  lebih  jelasnya  sebagaimana  pada  peta  SKL Pembuangan Limbah berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023 Gambar 9. SKL Pembuangan Limbah

## Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Bencana Alam
SKL terhadap bencana alam membutuhkan input data atau overlay peta gerakan tanah  dan  rawan  bencana.  Analisis  satuan  kemampuan  lahan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kondisi  lahan  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  lahan  terhadap kemungkinan  bencana  alam.  Mengetahui  secara  dini  tentang  lahan  yang  berpotensi bencana  alam  akan  membantu  dalam  upaya  untuk  mengantisipasi  bencana  alam  dan menghindari pemanfaatan lahan yang berpotensi bencana alam. Adapun hasil dari SKL Terhadap Bencana Alam di Kecamatan Mangarabombang pada tabel berikut.
Tabel 16. SKL Terhadap Bencana Alam No. SKL Terhadap Bencana Alam Luas (Ha) Persentase (%) 1 Potensi Bencana Alam Tinggi 1.818,75 18,10 2 Potensi Bencana Alam Cukup 3.053,47 30,38 3 Potensi Bencana Alam Kurang 5.177,78 51,52 Jumlah 10.050 100
Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan  hasil  perhitungan  SKL  Bencana  Alam  sebagian  besar  merupakan wilayah dengan nilai SKL Potensi Bencana Alam Kurang yaitu 5.177,78 Ha atau 51,52% dan selebihnya potensi bencana alam cukup dan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan ini
maka dapat diindikasikan bahwa sebagian besar wilayah memiliki potensi bencana alam kurang artinya wilayah tersebut cukup aman untuk dilakukan pembangunan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada peta SKL Pembuangan Limbah berikut.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 10. SKL Terhadap Bencana Alam
Hasil analisis satuan kemampuan lahan menunjukkan bahwa lahan di Kecamatan Mangarabombang  terbagi  menjadi  dua  kelas  yaitu  kelas  C  yang  merupakan  kelas kemampuan  pengembangan  sedang,  dan  kelas  D  yang  merupakan  kelas  kemampuan pengembangan tinggi. Berikut tabel klasifikasi kemampuan lahan dan peta kemampuan lahan Kecamatan Mangarabombang.
Tabel 17. Klasifikasi Kemampuan Lahan Nilai Klasifikasi Pengembangan Luas (Ha) Persentase (%) 95-109 Kelas C (Kelas Kemampuan Pengembangan Sedang) 5.169,73 51,44 111-114 Kelas D (Kelas Kemampuan Pengembangan Tinggi) 4.880,27 48,56 Jumlah 10.050 100
Sumber: Hasil Analisis 2023
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 11. Daya Dukung Lahan
Menghitung luasan lahan yang layak untuk dikembangkan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
LPm = LWP × 60%
Keterangan:
LPm = Luas Lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman (ha)
LWP = Luas Wilayah Potensial
60% = Rasio Tutupan Lahan

## Sumber: (Muta’ali, 2012)
Menghitung daya dukung permukiman dengan menggunakan tiga variabel, yaitu jumlah penduduk, standar luas kebutuhan ruang per kapita, dan luas lahan permukiman, menggunakan rumus berikut:

## 𝑫𝑫𝑷𝒎 = 𝑳𝑷𝒎/𝑱𝑷
𝜶
Keterangan:
DDPm = Daya Dukung Permukiman
LPm = Luas Lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman (ha) JP = Jumlah Penduduk (jiwa)
𝛼 = Koefisien luas kebutuhan ruang (ha/kapita)
Sebagai bagian dari Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman,
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/ PERMEN /M/2008 menetapkan batas maksimal ruang penduduk, yang berbeda-beda menurut zona geografis. Kebutuhan ruang per kapita berkorelasi negatif dengan karakter perkotaan dan tingkat kepadatan.
Zona  Perdesaan  (nilai 𝛼 =  133  m2),  Zona  Pinggiran  Kota  (nilai 𝛼 =  80  m2),  Zona Perkotaan  (nilai 𝛼 =  26  m2),  Zona  Pusat  Kota  (nilai 𝛼 =  16  m2),  Zona  Pusat  Kota Metropolitan  (nilai 𝛼 =  6,6  m2).  Berikut  merupakan  peta  pengembangan  lahan permukiman yang potensial di Kecamatan Mangarabombang.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 12. Pengembangan Lahan Potensial
Daya  dukung  lahan  permukiman  didefinisikan  sebagai  kemampuan  lahan  suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang cukup untuk menampung jumlah penduduk  tertentu.  Berdasarkan  karakteristik  Kawasan  perencanaan  termasuk  Zona Perdesaan untuk itu menggunakan nilai 𝛼 = 133 m2 atau 0,0133 Ha. Berikut tabel hasil perhitungan daya dukung Permukiman di Kecamatan Mangarabombang.
Tabel 18 . Daya Dukung Permukiman
No. Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk (Tahun 2022) LWP (Ha) LPm = LWP x 60% DDPM Nilai DDPM Ket 1 Banggae 4.034 21,60 12,96 0,24 DDPM<1 Defisit 2 Bontomanai 4.034 259,79 155,87 2,91 DDPM>1 Surplus 3 Bontoparang 2.400 384,45 230,67 7,23 DDPM>1 Surplus 4 Cikowang 3.472 835,75 501,45 10,86 DDPM>1 Surplus 5 Laikang 5.969 1.191,73 715,04 9,01 DDPM>1 Surplus 6 Lakatong 3.043 20,62 12,37 0,31 DDPM<1 Defisit 7 Lengkese 4.112 46,36 27,82 0,51 DDPM<1 Defisit 8 Mangadu 3.780 75,14 45,08 0,90 DDPM<1 Defisit 9 Panyangkalang 3.022 944,14 566,49 14,09 DDPM>1 Surplus 10 Pattoppakang 3.187 476,17 285,70 6,74 DDPM>1 Surplus
11 Punaga 2.602 590,33 354,20 10,24 DDPM>1 Surplus 12 Topejawa 4.215 34,17 20,50 0,37 DDPM<1 Defisit Jumlah 43.870 4.880,27 2.928,16 63,39
Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan tabel daya dukung permukiman untuk luas wilayah potensial di sekitar Kawasan Industri atau di luar kawasan delineasi industri yaitu 2.182,28 Ha yang artinya luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman yaitu 1.309,37 Ha.

## Daya Tampung Lahan
Penggunaan  lahan  untuk  peruntukan  permukiman  sangat  berkaitan  dengan kemampuan daya tampung sebuah wilayah, yang memperhitungkan kondisi persebaran kawasan  perumahan  dan  arahan  dalam  rencana  pola  ruang.  Di  sini,  kemampuan  daya tampung  mempertimbangkan  kebutuhan  ruang  untuk  pengembangan  permukiman dengan  membandingkan  lahan  potensial.  Berikut  tabel  dan  peta  daya  tampung  lahan permukiman tahun 2022.
Tabel 19. Daya Tampung Permukiman Tahun 2022
No. Desa/Kelurahan DDPM Jumlah Penduduk (Tahun 2022) Daya Tampung (Jiwa) Sisa Daya Tampung (Jiwa) 1 Banggae 0,24 4.034 975 -3.059 2 Bontomanai 2,91 4.034 11.720 7.686 3 Bontoparang 7,23 2.400 17.343 14.943 4 Cikowang 10,86 3.472 37.703 34.231 5 Laikang 9,01 5.969 53.762 47.793 6 Lakatong 0,31 3.043 930 -2.113 7 Lengkese 0,51 4.112 2.092 -2.020 8 Mangadu 0,90 3.780 3.390 -390 9 Panyangkalang 14,09 3.022 42.593 39.571 10 Pattoppakang 6,74 3.187 21.481 18.294 11 Punaga 10,24 2.602 26.632 24.030 12 Topejawa 0,37 4.215 1.542 -2.673 Jumlah 63,39 43.870 220.162 176.292
Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan  Tabel  18  dan  19  diketahui  lahan  potensial  pengembangan Permukiman  Kecamatan  Mangarabombang  seluas  2.928,16  Ha  mampu  menampung 220.162 penduduk. Dari 12 Desa/Kelurahan, ada 5 Desa/Kelurahan yang tidak mampu menampung  perkembangan  penduduk  yaitu  Desa  Banggae,  Desa  Lakatong,  Desa Lengkese, Kelurahan Mangadu dan Desa Topejawa. Untuk lebih jelasnya berikut gambar peta daya tampung permukiman di Kecamatan Mangarabombang.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 13. Daya Tampung Permukiman
Untuk mengetahui ketersediaan lahan pembangunan perumahan, fasilitas sosial dan umum  dari  pertambahan  penduduk  akibat  migrasi  tenaga  kerja  sebagai  dampak  dari Pembangunan  Kawasan  Industri  Terpadu  Takalar.  Dimana  Pengembangan  Kawasan Industri Takalar diproyeksi akan menyerap tenaga kerja secara bertahap untuk 10 tahun kedepan  (Tahun  2033)  sekitar  ±284.550  pekerja,  kemudian  Kawasan  Industri  Takalar hanya  mampu  menyediakan  hunian  sebanyak  25.700  unit  untuk  25.700  pekerja  dan keluarganya  (102.800  jiwa)  atau  18,06  %  dari  pegawai/pekerja  pendatang  (213.413 pegawai  atau  75%  dari  total  pegawai)  sisanya  diarahkan  pada  permukiman  sekitar Kawasan  Industri  Takalar  dan  atau  permukiman  perkotaan  Takalar,  maka  kebutuhan lahan  perumahan  untuk  213.413  unit  rumah  yaitu  1.280,48  Ha.  Sedangkan  kebutuhan lahan fasilitas umum dan sosial yaitu 176,61 Ha. Untuk lebih jelasnya berikut tabel daya tampung lahan pembangunan permukiman di sekitar Kawasan Industri Terpadu Takalar.
Tabel 20. Daya Tampung Lahan di Sekitar Kawasan Industri Terpadu Takalar Tahun 2033
Luas Lahan
Potensial Permukiman (Ha) Kebutuhan Lahan Perumahan (Ha) Kebutuhan Lahan Fasos & Fasum (Ha) Daya Tampung Lahan (Ha) Ket 1.309,37 1.280,48 176,36 -147,47 Defisit
Sumber: Hasil Analisis 2023
Berdasarkan  tabel  daya  tampung  lahan  di  Sekitar  Kawasan  Industri  Terpadu Takalar  untuk 10 tahun kedepan yaitu Tahun 2033 daya tampung lahan untuk penunjang kebutuhan lahan  perumahan,  fasilitas  sosial  dan  umum  mengalami  defisit lahan  untuk
pengembangan  permukiman  yang  ditandai  dengan  masuknya  atau  bertambahnya penduduk akibat migrasi tenaga kerja, sehingga dibutuhkan arahan kebijakan penggunaan lahan  dan  alokasi  lahan  permukiman  ke  kecamatan  lain  atau  dapat  mengarahkan kebijakan ke pembangunan hunian vertikal (rumah susun). Berikut gambar peta arahan permukiman di Sekitar Kawasan Industri Terpadu Takalar.
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 14. Arahan Permukiman di Sekitar Kawasan Industri Terpadu Takalar

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat kebutuhan mendesak untuk kebijakan  penggunaan  lahan  yang  lebih  berkelanjutan  di  sekitar  Kawasan  Industri, terutama dalam konteks pertumbuhan penduduk yang pesat. Penelitian ini memprediksi kemampuan  daya  dukung  dan  daya  tampung  lahan  permukiman  di  Kecamatan Mangarabombang, yang berjarak 2 km dari lokasi industri. Dengan menggunakan metode deskriptif  kuantitatif  dan  pendekatan  spasial  Geographic  Information  System  (GIS), penelitian ini  berhasil  mengidentifikasi  luas  lahan  yang  potensial  untuk  pembangunan perumahan dan fasilitas sosial. Hasil ini sejalan dengan Penelitian  Sihasale & Lasaiba (2022) yang menemukan bahwa penggunaan GIS dalam perencanaan tata ruang dapat meningkatkan  efisiensi  dalam  pengelolaan  lahan  dan  mengurangi  konflik  penggunaan lahan. Penelitian Nurdin et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi GIS dengan analisis SWOT  (Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats)  dapat  membantu  dalam pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik  terkait  peruntukan  lahan,  terutama  dalam menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  permukiman  dan  kelestarian  lingkungan.
Temuan dari penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan penggunaan lahan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat ditampung  di  lahan  sekitar  Kawasan  Industri  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, seperti  kemiringan  lereng,  jenis  tanah,  dan  ketersediaan  air.  Hal  ini  sejalan  dengan Septyaningsih  (2024)  yang  menyatakan  bahwa  konversi  lahan  pertanian  menjadi permukiman  dapat  berdampak  negatif  pada  keberlanjutan  lingkungan.  Nyoman  & Murjana Yasa (2017) mencatat bahwa kebutuhan akan lahan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan untuk kegiatan sosial dan ekonomi.
Selain  itu,  penelitian  oleh Ardiansyah  (2021)  menekankan  bahwa  pembangunan kawasan  industri  menarik  pekerja  untuk  tinggal  di  sekitarnya,  yang  berpotensi menyebabkan  pembentukan  permukiman  baru.  Ini  menunjukkan  bahwa ada  hubungan erat  antara  aktivitas  industri  dan  perubahan  penggunaan  lahan,  yang  sering  kali mengorbankan lahan produktif seperti pertanian dan kawasan lindung. Sejalan pendapat yang  dikemukakan  oleh  Hasbullah  (2021)  juga  menyatakan  bahwa  ekspansi  industri sering  kali  berdampak  negatif  terhadap  keberlanjutan  lingkungan,  mengurangi  lahan hijau, dan memicu urbanisasi yang tidak terkendali. Menurut Fathia (2020) lebih dari 40% lahan  pertanian  di  daerah  yang  mengalami  industrialisasi  intensif  telah  beralih  fungsi menjadi permukiman atau fasilitas komersial.
Dengan demikian, penting untuk mengembangkan kebijakan zonasi yang lebih baik dan  menerapkan  analisis  kemampuan  lahan  yang  komprehensif  untuk  menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan konservasi lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan  dengan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah daerah,  masyarakat  setempat,  dan  pelaku  industri,  dalam  proses  perencanaan  dan pengambilan  keputusan.  Implementasi  teknologi  seperti  GIS  dapat  mempermudah pemantauan  perubahan  penggunaan  lahan  secara  real-time,  sehingga  memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan . Selain itu, pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya konservasi lahan dan praktik  pembangunan  berkelanjutan  juga  menjadi  langkah  krusial  untuk  memastikan keberhasilan  kebijakan  tersebut.  penelitian  Mujiyo  et  al.  (2020)  menekankan  bahwa kolaborasi  antara  sektor  publik  dan  swasta  dalam  perencanaan  tata  ruang  dapat
menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan penggunaan lahan di daerah industri.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada analisis daya dukung dan daya tampung lahan untuk permukiman di Kawasan Industri Terpadu Takalar yaitu di Kecamatan Mangarabombang dapat disimpulkan bahwa untuk daya dukung dan daya tampung saat ini (Tahun 2022) dengan jumlah  penduduk  keseluruhan  di Tahun  2022  yaitu  (43.870  jiwa)  masih  dapat ditampung  dan  masih  tersisa  lahan  yang  potensial  untuk  pengembangan  permukiman, meskipun terdapat 5 Desa/Kelurahan yang defisit artinya tidak mampu menampung lagi perkembangan  penduduk  yaitu  Desa  Banggae,  Desa  Lakatong,  Desa  Lengkese, Kelurahan  Mangadu  dan  Desa  Topejawa.  Sedangkan  jika  terjadi  pertambahan  jumlah penduduk  dari  penyerapan  tenaga  kerja  di  Area  Industri  Takalar  diprediksi  akan  ada penyerapan tenaga kerja secara bertahap untuk 10 tahun kedepan (Tahun 2033) sekitar ±284.550 pekerja dengan komposisi manajer 10.500 orang, staff 70.000 orang, dan buruh 204.050 orang (yang terdiri dari penduduk lokal 20.405 orang dan 183.645 orang buruh pendatang).  Kawasan  Industri  Takalar  hanya  mampu  menyediakan  hunian  sebanyak 25.700  unit  untuk  25.700  pekerja  dan  keluarganya  (102.800  jiwa)  atau  18,06  %  dari pegawai/pekerja  pendatang  (213.413  pegawai  atau  75%  dari  total  pegawai)  sisanya diarahkan  pada  permukiman  sekitar  Kawasan  Industri  Takalar  dan  atau  permukiman perkotaan Takalar.
Dalam  proyeksi  kebutuhan  akan  perumahan  untuk  pekerja  di  Kawasan  Industri Takalar  berdasarkan  ketentuan  Badan  Standarisasi  Nasional  (2004),  dengan  asumsi sesuai  standar  ketentuan  bahwa  luas  bangunan  rumah  yaitu  36m2  akan  terdiri  4  jiwa. Sehingga 213.413 pekerja dan keluarganya (853.652 jiwa) membutuhkan 213.413 unit rumah, kebutuhan lahan perumahan untuk 213.413 unit rumah yaitu 1.280,48 Ha, dan kebutuhan  lahan  fasilitas  umum  dan  sosial  yaitu  176,36  Ha.  Dari  hasil  analisis  daya dukung dan daya tampung luas lahan yang potensial untuk pembangunan permukiman di sekitar  Kawasan  Industri  yaitu  1.309,37  Ha.  Daya  tampung  lahan  pembangunan permukiman di sekitar Kawasan Industri Terpadu Takalar untuk 10 tahun kedepan yaitu Tahun 2033 mengalami defisit lahan. Sehingga terbukti bahwa dengan adanya rencana Pembangunan Kawasan industri terpadu akan berdampak terhadap daya dukung dan daya
tampung lahan di sekitar Kawasan industri tersebut. Untuk itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi setelah kawasan industri ini beroperasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Alvianti, V., & Fathurrahman, F. (2023). a Review of Diy’S Decentralization of the Urban Sprawl  Phenomenon  in  the  Yogyakarta  Metropolitan  Area  (Kartamantul). EDUSAINTEK:  Jurnal  Pendidikan,  Sains  Dan  Teknologi,  11(2),  614–632. https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i2.1027
Ardiansyah, A. (2021). Pemodelan Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman Akibat Pengembangan Kawasan Industri Takalar Berbasis Cellular … . repository.unhas.ac.id. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7430/
Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan .
Fathia,  L.  (2020). Implementasi  Qanun  Nomor  04  Tahun  201  Tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Rangka Penataan Kota Simpang Tiga di Kabupaten Bener Meriah . repositori.uma.ac.id.
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15327
Hakim,  D. A.  (2016).  POLITIK  HUKUM  LINGKUNGAN  HIDUP  DI  INDONESIA BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  32 TAHUN  2009 TENTANG PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592
Hasbullah,  H.  (2021). Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengendalian  Alih  Fungsi Lahan Sawah Di Kawasan Perkotaan Sungguminasa, Kabupaten Gowa= The Role of Local Government … . repository.unhas.ac.id. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17915/
Kurniati, A. N. I. (2007). SEKTOR DI KOTA CILACAP ( Studi Kasus : Industri Besar- Sedang Di Kota Cilacap ) TUGAS AKHIR Oleh : Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang .
Kustiawan,  I.  (1997). Konversi  lahan  pertanian  di  Pantai  Utara  Jawa.  Prisma  No.  1 Tahun 1997. Pustaka LP3ES.
Mujiyo, M., Rahayu, R., & Sutopo, N. R. (2020). Implementasi Evaluasi Lahan untuk Pengembangan  Komoditas  Tanaman  berdasarkan  Kesesuaian  Agroklimat. AgriHealth:  Journal  of  Agri-Food,  Nutrition  and  Public  Health , 1 (2),  62. https://doi.org/10.20961/agrihealth.v1i2.44239
Muta’ali,  L.  (2012). Daya  Dukung  Lingkungan  untuk  Perencanaan  Pengembangan Wilayah . Universitas Gadjah Mada.
Nurdin, A., Warow, N., Bentearu, F., Usman, M., Lihawa, F., Dunggio, I., & Penelitian, A.  (2024).  Strategi  Kebijakan  Pengelolaan  Sub  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Biyonga  Kabupaten  Gorontalo  Management  Policy  Strategy  Biyonga  River Watershed Sub Area (DAS) Gorontalo Regency. J Jurnal Kolaboratif Sains , 7 (6). https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5456
Nyoman, S., & Murjana Yasa, I. G. W. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi
Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan . https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p10
Pawan, P. (2016). Urbanization and its causes and effects: a review. International Journal of Research and Scientific Innovation , 3 (9), 110–112.
Pemerintahan Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan,  Ekonomi,  Serta  Sosial  Budaya  dalam  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang.
Pemerintahan  Indonesia.  (2009). Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2009 tentang Kawasan Industri.
Pemerintahan  Indonesia.  (2016). Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  40/M- IND/PER/7/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
Perroux, F. (1955). Note sur la notion de poles croissance. In Economic Appliquee (pp. 307–320).
Septyaningsih, I. A. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro Terhadap Alih Fungsi  Lahan  Pertanian  Ke  Lahan  Non  Pertanian .  repository.metrouniv.ac.id. http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9152/
Sihasale,  D.  A.,  &  Lasaiba,  M.  A.  (2022).  Peran  Geografi  dalam  Penataan  Ruang Perkotaan. JENDELA PENGETAHUAN , 15 (1), 54–65.
https://doi.org/10.30598/jp15iss1pp54-65
Widjajanti. (2005). Kimia Fisika Lingkungan. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan .