## STRATEGI MEDIA RELATIONS POLITISI UNTUK MERAIH POPULARITAS DI MEDIA MASSA

## Nuriyatul Lailiyah

## Abstract
A  good  relationship  with  the  media  is  very  important  for  anyone  who  wants  to  get  positive publicity. Positive publicity is used to be considered  hard to achieve. But politicians in the beginning have the potential news value. Unfortunately, not all politicians aware and use it optimally. We could easily see that there just a few members of House of Representatife that can appear positively in the media.
This  study  aimed  to  examine  the  media  relations  strategy  applied  by  politicians  to  gain popularity  in  the  media.  Research  was  conducted  by  interviewing  popular  members  of  Central  Java House  of  Representative  and  journalists  who  used  to  interview  them.  The  method  used  in  this research was mixed methods that combines quantitative and qualitative method. The data collection techniques used content analysis and in-depth interviews.
The results showed there are two main strategies that applied by the informans to do media relations.  First,  speak  in  their  capacity  and  competence  and  uses  accountable.  Second,  do  media relations personally and professionally. While media relations activities undertaken by board members are  shared  activities,  press  gatherings,  press  conferences,  sending  articles  and  press  releases,  and taking interviews.
Keywords: media relations, politicians, publicities

## A.  PENDAHULUAN
Menjadi politisi popular merupakan hal yang penting mengingat saat ini biaya politik untuk  mendapatkan  kursi  jabatan  semakin  tinggi.  Popularitas  politisi  akan  membantu seorang kandidat untuk mengurangi biaya peningkatan popularitas seperti penggunaan iklan maupun  materi  promosi  luar  ruang.  Baik  sebagai  kandidat  legislative  maupun  eksekutif kebutuhan  untuk  dikenal  oleh  masyarakat  merupakan  hal  yang  mutlak.  Pada  pemilihan eksekutif,  kandidat  yang  terlibat  sedikit  namun  suara  yang  harus  diambil  cenderung  lebih besar  dibanding kandidat eksekutif. Namun pada kandidat pemilihan legislatif, meski suara yang diperebutkan memang relative tidak sebesar saat pemilihan eksekutif, jumlah kandidat yang mencalonkan diri jauh lebih banyak. Sehingga kompetisi juga sangat ketat.
Kompetisi  untuk  menarik  perhatian  masyarakat  tidak  berhenti  hanya  saat  sang kandidat  mencalonkan  diri.  Saat  sudah  terpilih  pun  anggota  legislative  maupun  kepala daerah  harus  mampu  mempertahankan  popularitas  dan  elektabilitasnya  di  masyarakat dengan tujuan bisa kembali berhasil menduduki kursi kekuasaan di periode berikutnya. Salah  satu  cara  agar  popularitas  dan  elektabilitas  bertahan  saat  sedang  menjabat  adalah dengan  menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat  khususnya  yang  menjadi stakeholdernya. Stakeholder dalam hal ini bukan semata konstituen melainkan semua pihak yang  terkait  dengan  anggota  legislative  maupun  kepala  daerah  tersebut.  Komunikasi dengan  stakeholder  bisa  dilakukan  melalui  berbagai  cara.  Selain  dengan  komunikasi langsung, komunikasi via media massa juga bisa menjadi pilihan.
Berkomunikasi  melalui  media  massa  menjadi  pilihan  yang  strategis  bagi  politisi. Tidak hanya bagi politisi yang menjadi kepala daerah, melainkan juga politisi yang menjadi anggota legislatif. Strategisnya peran media massa sayangnya hanya diyakini oleh sebagian kecil  anggota  legislatif.  Terbukti  hanya  sebagian  kecil  dari  anggota  legislative  yang  secara
aktif  memanfaatkan  media  massa  sebagai  sarana  berkomunikasi  dengan  stakeholder. DPRD  Propinsi  Jawa  Tengah  misalnya,  dari  100  anggota  DPRD  Jawa  Tengah  periode 2014-2019  hanya  sedikit  dari  mereka  yang  memiliki  tingkat  publisitas  di  media  massa khususnya media massa lokal.
Bagi  anggota  DPRD  Jawa  Tengah,  pada  dasarnya  media  massa  memiliki  peranan yang sangat penting untuk menyuarakan pikiran mereka sebagai wakil rakyat. Melalui media massa, anggota DPRD dapat berkomunikasi dengan beberapa pihak sekaligus dalam satu tempo.  Di  antara  pihak  yang  terjangkau  melalui  komunikasi  lewat  media  massa  adalah rekan  kerja  mereka  yaitu  pihak  eksekutif  atau  pemerintah  daerah,  para  stakeholder,  dan tentu saja masyarakat pada umumnya.
Komunikasi  melalui  media  massa  akan  membuat  anggota  DPRD  memiliki  nilai  jual atau  daya  tawar  yang  lebih  kuat  terkait  pemikiran  yang  ia  perjuangkan.  Pihak  pemerintah atau  eksekutif  tidak  bisa  serta  merta  mengabaikan  karena  masyarakat  juga  sekaligus menjadi pengawas atas gagasan-gagasan tersebut.
Namun  pentingnya  peran  media  massa  dalam  mendukung  kinerja  anggota  DPRD tersebut  nyatanya  memang  hanya  dimiliki  oleh  sekitar  10%  dari  anggota  DPRD  saja. Selebihnya  lebih  banyak  terdiam  atau  menyuarakan  gagasannya  melalui  media  lain  yang minim  ekspos.  Kemampuan  untuk  menyuarakan  aspirasi  melalui  media  massa  tentu  tidak muncul  jika  anggota  DPRD  tersebut  tidak  memiliki media  relations yang  baik  dengan  para jurnalis. Karenanya penelitian ini menjadi perlu untuk dilakukan.

## B. PEMBAHASAN
Penelitian  dari  korea  selatan  yang  mengkaji  dimensi  dari  media  relations  dan dampaknya  terhadap  bagaimana  public  relations  kemudian  dinilai.  Hasilnya  menunjukkan terdapat  tiga  factor  yang  menentukan  media  relations  di  Korea  Selatan.  Factor  penting pertama  adalah  terlihatnya  hubungan  informal  dalam  media  relations.  Selain  itu,  model pengaruh  personal  juga  terlihat  dalam  hasil  penelitian.  Berhubungan  secara  personal dengan  jurnalis  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan  media  relations. Jika praktisi public relations tidak memiliki hubungan baik dengan media, maka mereka akan memiliki kesulitan dalam mendapatkan pemberitaan. Di satu sisi, hubungan personal dalam media  relations  juga  memainkan  peranan  penting  dalam  meminimalkan  pemberitaan  yang buruk (Jo & Kim, 2004: 292)
penelitian  lain  terkait  hubungan  informal  dan  pengaruh  personal  dalam  media relations.  300 praktisi PR dan jurnalis disurvei di Korea Selatan terkait dengan persepsi dari pengaruh  11  jenis  hubungan  informal  (mulai  dari  press  tour  hingga  tunjangan  dan  suap) pada berita.
Menggunakan  analisis  coorientational,  persepsi  etis  dari  tiap  kelompok  terkait hubungan  informal  juga  digali.  Kedua  kelompok  menunjukkan  persepsi  yang  berbeda  atas pengaruh  hubungan  informal  pada  berita,  juga  etika  pada  hubungan  informal.  Praktisi  pr meyakini  pengaruh  yang  lebih  besar  pada  hubungan  informal  atas  ekspose  berita  atau materi yang diberitakan. Praktisi PR juga memandang hubungan informal sebagai hal yang lebih bisa diterima dibanding jurnalis. Terkait hubungan informal, jurnalis melihat jarak yang lebar  antara nilai etis mereka sendiri dengan prediksi mereka tentang nilai etis praktisi PR. Akhirnya, kesalahpahaman praktisi akan nilai etis jurnalis lebih besar dari kesalahpahaman jurnalis atas nilai etis praktisi PR. Studi ini menunjukkan bahwa dalam budaya dimana media relations  antar  pribadi  berkembang  sekalipun,  muncul  perbedaan  sikap  yang  menonjol antara praktisi dan jurnalis (Cameron & Shin, 2003: 239)
PR  memiliki  berbagai  fungsi  yang  berbeda,  beberapa  fungsi  penting  yang  dimiliki  oleh  PR antara lain: pembentukan opini, konseling manajemen senior, berhubungan dengan pejabat pemerintah, community relations, komunikasi kebijakan, aktivitas in-house, publisitas produk atau  jasa,  aktivitas  finansial, media  relations, manajemen  event,  sponsor.  (Yeshin,  2000: 183-185).
Media  relations  merupakan  usaha  untuk  mencapai  publikasi  atau  penyiaran  yang maksimal  atas  suatu  pesan  atau  informasi  public  relations  dalam  rangka  menciptakan pengetahuan  dan  pemahaman  bagi  khalayak  organisasi  atau  perusahaan  yang bersangkutan (Jefkins, 2000:98). Salah satu bagian dalam  aktivitas media relations adalah dalam rangka mendapatkan publisitas bagi organisasi maupun individu.
Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang di gunakan oleh media  karena  informasi  itu  memiliki  nilai  berita.  Metode  penempatan  pesan  dimedia  ini adalah metode yang tak bisa dikontrol (uncontrolled) sebab sumber informasi tidak member bayaran kepada media untuk pemuatan informasi tersebut (Cutlip, Center & Broom, 2007).
Publisitas  muncul  dalam  bentuk  berita  atau  komentar  editorial  tentang  suatu organisasi  atau  produk  dan  dimuat  secara  gratis  dalam  media  massa  baik  cetak  maupun elektronik  karena  media  menganggap  informasi  tersebut  penting  dan  layak  disampaikan pada  publiknya  (Shimp,  2003:  6).  Publisitas  yang  positif  merupakan  merupakan  hasil  dari aktivitas  media  relations  yang  baik.  Jurnalis,  seperti  kebanyakan  orang,  memiliki  opini. Bagaimana  mereka  menafsirkan  informasi  yang  diterima  untuk  dijadikan  berita  akan dipengaruhi  oleh  pandangan  pribadi. Informasi positif  bahkan  bisa  dimaknai  secara  negatif (Yeshin, 2000: 186).
Publisitas  juga  mendorong  munculnya  opini  publik.  Opini  publik  pada  dasarnya berawal  dari  opini  pribadi.  Opini  pribadi  terdiri  dari  aktivitas  verbal  dan  non  verbal  yang ditunjukkan oleh citra individu dan interpretasi dari objek spesifik yang tengah berlangsung, biasanya dalam bentuk isu yang sedang jadi perbincangan banyak orang. Agar opini pribadi dapat menjadi opini publik, maka ia harus disampaikan pada aktivitas kolektif lebih banyak orang  dibandingkan  dengan  beberapa  pihak  awal  yang  bersengketa  dan  menaikkan  isu. Pembentukan  opini  publik  dari  opini  pribadi  melibatkan keterkaitan  antara  personal,  sosial, dan proses politik.
Ketika pemimpin politik mendorong perbincangan isu tersebut melalui media massa, antar  pribadi,  dan  saluran  organisasi,  fase  ketiga  terbuka,  munculnya  interpretasi  antar pribadi.  Melalui  interpretasi,  orang  mengambil  konflik  dan  isu  tersebut  lalu  membawa bayangan mereka untuk berhubungan dengan opini tersebut. Seperangkat gambaran yang dirancang  adalah  gambar  dari  apa  yang  dipikirkan,  dirasakan,  dan  cenderung  dilakukan orang lain. M elalui “personal sampling” orang belajar tentang pendapat opini dari pihak lain melebihi lingkaran pengetahuan mereka sendiri yang tiba-tiba. Orang kemudian bisa terlibat perbincangan  dengan  siapapun  di  sekitarnya.  Mereka  mungkin  beralih  ke  koran,  tv,  dan media  lain  untuk  tahu  hasil  jajak  pendapat.  Dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  orang bersama-sama  membuat  gambaran  tentang  bagaimana  setiap  orang  atau  negara diharapkan  untuk  bersikap  dengan  penghargaan  pada  isu. Personal  sampling tidak  hanya menyajikan  gambaran  tentang  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  orang  lain,  melainkan  juga untuk menarik perhatian orang pada berbagai pilihan yang terbuka bagi individu. Keempat, kesediaan  untuk  mengekspresikan  opini  pribadinya.  Noelle  Neumann  berpendapat  bahwa kesediaan  tersebut  tergantung  dari  penilaian  individu  tetang  iklim  dan  tren  opini  di lingkungan orang tersebut. (Nimmo, 1978: 238-239)

## Anggota dewan sebagai PR atas diri sendiri
Anggota dewan merupakan Public Relations Officer (PRO) bagi dirinya sendiri. Tidak seperti organisasi  atau  perusahaan  yang  biasanya  memiliki  PR  khusus  untuk  menangani manajemen  citra  atau  manajemen  komunikasi  dengan  public,  citra  anggota  dewan  tidak semata bisa diciptakan oleh aktivitas kehumasan dari humas resmi DPRD. Anggota dewan memiliki  dua  jenis  citra,  yaitu  citra  kelembagaan  dan  citra  pribadi  yang  harus  dijaga  dan ditingkatkan.
Citra  kelembagaan  sangat  terkait  dengan  bagaimana  citra  pribadi  anggota  dewan secara  kolektif  menentukan  citra  di  masyarakat.  Sementara  citra  pribadi  ditentukan  oleh perilaku masing-masing anggota dewan.
Anggota  dewan  dilihat  tidak  semata  karena  kapasitasnya  sebagai  perwakilan  dari sebuah  organisasi  melainkan  juga  sebagai  perwakilan  dirinya  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan
setiap anggota dewan punya kewenangan untuk berbicara ke public atas nama rakyat atau atas nama dirinya sendiri.
Selama  ini  citra  anggota  dewan  yang  buruk secara kolektif kemudian menjadi  lebih menonjol  dibandingkan  citra  positif  dari  anggota  dewan  secara  individu.  Anggota  dewan yang  dianggap  mampu  me wakili  aspirasi  rakyat  relative  dipandang  sebagai  “oknum”  atau tidak mewakili citra kelembagaan secara umum. Hal tersebut terutama terjadi pada DPR RI. Di  level  DPRD  Propinsi  maupun  DPRD  Kabupaten/Kota  tidak  mendapat  sorotan  sebesar DPR RI.
Hal itu terjadi karena DPR RI diekspos oleh media nasional secara luas dan massif. Sementara  DPRD  di  tingkat  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  relative  mendapat  lebih  sedikit ekspos  media.  dalam  hal  ini  media  menunjukkan  perannya  dalam  menentukan  citra  dan reputasi lembaga tersebut di mata public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama bulan April  pemberitaan  tentang  anggota  dewan  muncul  dalam  bentuk  pandangan  atau pernyataan mereka terkait sebuah isu.
Pada  dasarnya  public  yang  disasar  dalam  media  relations  bukan  wartawan  atau awak  media  semata.  Media  menjadi  medium  bagi  anggota  dewan  untuk  berkomunikasi dengan  public  yang  mereka  sasar.  Dalam  penelitian  ini  terlihat  bahwa  public  yang  disasar informan  anggota  dewan  adalah  pemerintah  dan  masyarakat.  Menurut  Smith  terdapat beberapa macam kategorisasi public (dalam Kriyantono, 2014; 67-68):
1.  Customer,  public  yang  menerima  produk  dari  organisasi.  Termasuk  dalam  kelompok  ini antara lain konsumen aktif, konsumen potensial, serta konstituen bayangan, yaitu orang atau  kelompok  yang  tidak  secara  langsung  berhubungan  dengan  organisasi  namun memiliki pengaruh dalam menentukan persepsi public seperti LSM, pressure group . 2. Produser, public yang menyediakan input bagi organisasi. Termasuk dalam kelompok ini antara  lain  karyawan, supplier ,  pendukung  finansial  (seperti  bank),  dan  penyandang dana atau modal.
3.  E nablers ,  kelompok  public  yang  berkaitan  dengan  regulasi  yang  mengatur  norma  dan tandar  operasional  organisasi.  Termasuk  di  sini  media  massa,  opinion  leader, organisasi partner, asosiasi professional, dan pemerintah.
4. Limiters ,  yaitu  kelompok  public  yang  memiliki  potensi  menghambat  kesuksesan organisasi.  Termasuk  di  sini  competitor,  pressure  group,  serta  media  massa  yang menampilkan berita negative.
Dari  pengelompokan  tersebut,  public  yang  dihadapi  oleh  informan  anggota  dewan adalah  awak  media,  pemerintah,  dan  masyarakat  (termasuk  konstituen).  Anggota  dewan secara  personal  tidak  memiliki  keseluruhan  kategori  public  di  atas.  Meskipun  jika  dilihat secara  kelembagaan  akan  berbeda.  Awak  media  dalam  penelitian  ini  masuk  dalam kelompok enablers .  Karena  media  justru  menjadi  pendorong  kemajuan  kerja  informan anggota  dewan  sebagai  legislator  yang  harus  bertanggungjawab  pada  masyarakat  dan pemilihnya.  Media  juga  membantu  anggota  dewan  untuk  berkomunikasi  secara  lebih  baik dengan  pemerintah.  Pemerintah  berperan  sebagai  mitra  kerja  anggota  dewan.  Meskipun pernyataan anggota dewan terkadang kritis ke pemerintah, dan sebaliknya pemerintah juga pernah  memberikan  pernyataan  negative  terhadap  anggota  dewan  melalui  media,  namun pemerintah  berada  dalam  kategori  enablers.  Keberadaan  pemerintah  menjadi  kunci  dalam majunya  kinerja  anggota  dewan.  Pemerintah  dan  DPRD  adalah  mitra  yang  selalu  bekerja sama dalam menyukseskan pembangunan di Jawa Tengah.
Masyarakat dalam penelitian ini masuk kategori customer. Mereka menerima pesan yang  diproduksi  oleh  media  dengan  materi  dari  informan  anggota  dewan.  Keberadaan masyarakat  juga  bisa  masuk  dalam  kategori  enablers  karena  keberadaan  masyarakat sebagai pembaca membantu anggota dewan untuk lebih didengar oleh pemerintah. Hal itu juga sekaligus berarti bahwa masyarakat membantu angogota dewan meningkatkan kinerja.

## Pandangan Tentang Hubungan Dengan Media
Seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa media adalah partner yang penting dalam  posisi  mereka  sebagai  wakil  rakyat.  Informan  menyadari  bahwa  media  memiliki kekuatan  untuk  menyampaikan  pesan  pada  public  dalam  waktu  yang  singkat.  Hubungan antara  anggota  dewan  dan  media  oleh  informan  dipandang  sebagai  hubungan  simbiosis mutualisme.  Informan  menilai  bahwa  hubungan  keduanya  saling  membutuhkan  dan  saling menguntungkan. Informan wartawan juga memandang demikian.
Wartawan  memiliki  kebutuhan  akan  informasi  terkait  pembangunan,  pemerintah, politik,  DPRD,  yang kesemuanya  relative  bisa  disediakan  oleh  anggota dewan.  Sementara anggota dewan juga membutuhkan media untuk menyuarakan pendapat, berbicara dengan konstituen, dan berbicara dengan pemerintah.
Hubungan  media  menjadi  penting  bagi  anggota  dewan  karena  publisitas  dalam media relations didapatkan secara gratis. Sementara jika dinilai dari segi biaya  yang harus dikeluarkan  jika  anggota  dewan  beriklan  tentu  cukup  banyak.  Selain  itu,  pemberitaan memiliki tingkat dipercaya yang lebih tinggi dibanding iklan. Orang cenderung lebih percaya dengan  pemberitaan  karena  banyak  yang  meyakini  bahwa  materi  berita  relative  objektif karena  media  tidak  bisa  diatur  dan  dikendalikan  oleh  anggota  dewan.  Sementara  materi iklan selalu bisa diatur asalkan anggota dewan punya cukup uang untuk membayarnya.
Media  dalam  hal  ini  Suara  Merdeka  memiliki  kekuatan  di  Jawa  Tengah.  Suara Merdeka  sebagai  koran  dengan  oplah  terbesar  di  jawa  Tengah.  Pada  dasarnya  informan memahami  bahwa  media  memiliki  karakter  dan  audiensnya  masing-masing.  Informan seperti Informan 1 dan Informan 3 menyadari bahwa ada beberapa media lain yang banyak dibaca  konstituen  di  Dapil  mereka.  Namun  mereka  dan  informan  lain  menyadari  bahwa Suara  Merdeka  bagaimanapun  merupakan  koran  penting  di  Jawa  Tengah.  Karena pentingnya  posisi  Suara  Merdeka  sebagai  koran  di  Jawa  Tengah,  maka  pembacanya  pun dari berbagai kalangan. Seluruh informan menilai bahwa suara mereka akan lebih didengar oleh pemerintah saat berbicara di media. Dalam hal ini Suara Merdeka menjadi salah satu media  utama  yang  pemberitaannya  menjadi  perhatian  pemerintah  propinsi  Jawa  Tengah sebagai partner dari DPRD Jawa Tengah.
Dengan berbicara melalui media khususnya Suara Merdeka, anggota dewan punya kesempatan untuk berbicara pada banyak pihak secara efisien pada saat yang bersamaan. Suara  mereka  dibaca  oleh  rakyat,  pemerintah  sebagai  mitra  juga  menjadi  lebih mendengarkan.
Media  memiliki  kekuatan  dalam  menentukan  agenda  public.  Dalam  teori agenda setting fungsi  media  memiliki  kekuatan  menyeleksi  obyek  yang  diberitakan  sehingga mempengaruhi  apa  yang  dipikirkan  public  ( what  to  think )  dan  menyeleksi  jenis  informasi atau  frame  dari  objek  yang  diberitakan  sehingga  mempengaruhi  bagaimana  cara  public memikirkan  objek  tersebut  ( how  to  think )  (McCombs  &  Shaw  dalam  Kriyantono,  323-327: 2014). Kekuatan media tersebut diyakini oleh informan anggota dewan. Meskipun informan juga  sadar  bahwa  media  massa  tidak  bisa  menjadi  satu-satunya  alat  yang  bisa  merubah public.
Dalam penelitian ini terlihat bahwa media memandang anggota dewan dalam posisi yang  penting  dalam  membagikan  informasi  maupun  pandangannya  terkait  sebuah  isu  ke media.  posisi  anggota  dewan  dalam  hal  ini  adalah  menyajikan  information  subsidies  atau menyuplai informasi ke anggota dewan. Menurut Sallot & Johnson (dalam Kriyantono, 324: 2014)  saat  praktisi  public  relations  sukses  meyakinkan  gatekeeper  (media  massa)  agar memuat  suplai  informasi  dari  praktisi,  maka  praktisi  memengaruhi  agenda  media,  agenda public,  dan  opini  public.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  sebagaiman  disebutkan  di  sub  bab sebelumnya, anggota dewan adalah praktisi public relations untuk dirinya sendiri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan tidak memiliki kesulitan untuk memulai komunikasi dengan media. bagi mereka memulai menjalin hubungan baik dengan media  tidak  semata  berakrab-akrab  semata.  Informan  anggota  dewan  menilai  bahwa mereka harus bersikap terbuka, ramah, sekaligus memiliki data valid atas isu yang mereka sampaikan.  Dengan  hal  ini  maka  saat  bertemu  media  mereka  akan  meninggalkan  kesan
yang baik karena kemampuan menguasai topic yang ia bicarakan. Sehingga wartawan tidak ragu lagi untuk menghubungi pada kesempatan berikutnya.
Sikap  ramah  dan  penguasaan  materi  mutlak  dibutuhkan  saat  memulai  hubungan baik  dengan  media.  informan  wartawan  pun  menyetujuinya.  Mereka  tidak  nyaman  dengan oknum  anggota  dewan  yang  justru  menghindar  dari  wartawan.  mereka  juga  tidak  akan memuat  pernyataan  anggota  dewan  semata  karena  kedekatan  atau  keakraban  dengan wartawan.

## Peran Partai Dalam Media Relations
Partai  memiliki  peran  dalam  mendorong  anggotanya  agar  berhubungan  lebih  baik  dengan media.  partai  juga  memiliki  kekuatan  untuk  membuka  jalan  bagi  anggota  dewan  agar  bisa mengenal  lebih  banyak  pengelola  dan  petinggi  media.  partai  bisa  memfasilitasi  pertemuan yang  memungkinkan  anggota  dewan  mengenal  pemimpin  redaksi,  editor,  pemilik,  dalam forum  resmi.  Partai  juga  memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk mefasilitasi  anggota dewan  dalam  kegiatan  yang  bisa  meningkatkan  kemampuan  media  relations  mereka.  Di sinilah  peran  partai  terlihat  sebagai  pihak  yang  penting  untuk  mendorong  media  relations yang lebih baik bagi anggota dewan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partai  berperan  mendorong  anggotanya  untuk mengejar  publistas  positif.  Informan  1,  Informan  2,  dan  Informan  3  merasa  bahwa  partai mendukung  mereka  dalam  berhubungan  dengan  media.  Informan  1  dan  Informan  2  dari PKS  menyampaikan  bahwa  partai  memfasilitasi  hubungan  baik  dengan  pengelola  media melalui acara press gathering baik dengan wartawan maupun dengan pimpinan media. Hasil perhitungan  nama  anggota  dewan  yang  muncul  di  Suara  Merdeka  selama  bulan  April menunjukkan  bahwa  mayoritas  berasal  dari  PKS.  Hal  ini  selaras  dengan  hasil  wawancara dengan  informan  wartawan.  informan  wartawan  menyampaikan  bahwa  PKS  merupakan partai  dengan  banyak  anggota  dewan  yang  memiliki  keramahan  dan  data  yang  kuat  saat diwawancarai.
Dari keempat informan yang diwawancarai, Informan 4 adalah informan yang justru mendorong budaya ramah media di partainya. Informan 4 yang memiliki pengalaman lama sebagai wartawan dan pemimpin redaksi media sangat menguasai dunia kewartawanan. Ia memahami  dengan  sangat  baik  apa  saja  yang  dibutuhkan  wartawan  untuk  menulis  berita. Dengan  ilmu  dan  pengalamannya  tersebut,  tak  jarang  ia  mengajari  dan  mendorong  rekan satu  partai  dan  komisinya  untuk  lebih  mampu  berbicara  ke  media.  Tidak  jarang  ia memperkenalkan rekan-rekannya ke media agar tidak kesulitan dengan akses ke wartawan.
Kultur  partai  yang  ramah  terhadap  wartawan  menjadi  nilai  lebih  yang  bisa mendorong  seseorang  untuk  lebih  baik  berhubungan  dengan  media.  Partai  seperti  PKS nyatanya  diakui  oleh  informan  wartawan  sebagai  partai  dengan  anggota-anggota  dewan yang enak diwawancarai.
Jika  media  relations  dilakukan  tanpa  dukungan  partai,  kesempatan  anggota  dewan untuk bisa berinteraksi secara formal dengan pimpinan media relative terbatas. Karena sulit bagi  anggota  dewan  untuk  bisa  mengumpulkan  pimpinan  media  dalam  satu  forum  jika dilakukan secara personal tanpa bantuan partai.

## Strategi Mendapatkan Ruang Pemberitaan di Media
Informan menyampaikan berbagai strategi yang mereka lakukan untuk meraih popularitas di media.  namun  peneliti  mengelompokkannya  menjadi  dua  strategi  utama.  Strategi  yang dijalankan  oleh  informan  anggota  DPRD  Propinsi  Jawa  Tengah  untuk  mendapatkan publisitas,  yaitu:  pertama,  berbicara  sesuai  kompetensi  dan  berdasarkan  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menjalin hubungan baik secara personal dan professional.
Berbicara  sesuai  kompetensi  berarti  informan  anggota  DPRD  Jateng  hanya  bicara sesuai kapasitas mereka. Seperti Informan 3 dan Hedi Santoso misalnya, mereka berada di Komisi D yang membidangi pembangunan. Pada bidang itu keduanya memiliki kompetensi sekaligus  akses  informasi  yang  kuat.  Sehingga  saat  membutuhkan  data  guna  menunjang pernyataannya mereka tidak kesulitan.
Informan  4  yang  berada  di  Komisi  A  membidangi  pemerintahan  dan  social  politik lebih banyak bicara ke media sesuai bidangnya tersebut. Selain itu ia juga berbicara tentang politik dan pemilukada pada media karena kapasitasnya sebagai ketua badan pemenangan pemilukada Gerindra Jawa Tengah. Informan 4 hanya berbicara  pada media terkait isu-isu tersebut.  Sebelum  berbicara  pun  ia  terlebih  dahulu  melengkapi  dengan  data  yang  kuat karena  ia  tidak  mau  asal  bicara.  Informan  wartawan  juga  mengakui  bahwa  Informan  4 memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  materi  berita  dengan  nilai  berita  yang  kuat. Sehingga  ia  menjadi  salah  satu  rujukan  dari  wartawan  untuk  berbicara  terkait  bidang tersebut.
Informan  2  sebagai  wakil  ketua  DPRD  Jawa  Tengah  relatif  memiliki  keluwesan dalam  menyampaikan materi  pemberitaan.  Meski  demikian  saat  diwawancarai  oleh  media, ia  juga  tidak  asal  bicara.  Ia  bicara  dengan  berdasar  data  yang  kuat.  Sehingga  wartawan merasa nyaman untuk mewawancarai dan menulis berita dari pernyataannya.
Hedi  Santoso  banyak  bicara  tentang  pembangunan  di  Jawa  Tengah,  selain  itu  ia juga merasa mengemban amanat  dari rakyat  di Dapilnya.  Sehingga ia tidak semata bicara terkait bidang di komisinya namun juga bicara isu yang menjadi persoalan di Dapilnya.
Informan  3  juga  melakukan  hal  yang  tidak  jauh  berbeda.  Posisinya  sebagai  ketua komisi  D  DPRD  Jawa  Tengah  membuatnya  punya  tanggung  jawab  yang  besar  untuk berbicara  banyak  terkait  pembangunan  di  Jawa  Tengah.  Meskipun  ia  berada  dari  partai yang sama dengan Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo, ia tetap menjalankan tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  anggota  dewan  di  bidang  pengawasan.  Namun Informan  3  ingin  memastikan  bahwa  pernyataannya  tidak  dikutip  sepotong-potong  guna menghindari miskomunikasi antara ia dengan target audien yang disasarnya.  Hal itu penting mengingat posisinya sebagai anggota dewan yang harus menyuarakan kepentingan rakyat, ketua  komisi  D  yang  harus  punya  kepedulian  di  bidang  pembangunan,  dan  anggota  dari partai  berkuasa  di  Jawa  Tengah,  PDIP.  Peneliti  melihat  hal  tersebut  melandasi  keinginan Informan 3 untuk secara rutin minimal sebulan sekali mengirim tulisan di koran.
Menjadi  anggota  dewan  yang  berbicara  sesuai  kompetensi  dan  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan  sekaligus  menjalankan  hubungan  media  yang  personal  dan professional  pada  dasarnya  bukan  lah  persoalan  yang  mudah.  Namun  nyatanya  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  seluruh  informan  anggota  dewan  menjalankan  kedua strategi  tersebut  sendirian.  Mereka  tidak  didampingi  atau  dibantu  oleh public  relations officer,  media  relations  officer ,  atau  semacamnya.  Seluruh  anggota  dewan  merasa  bahwa sejauh ini mereka merasa cukup mampu menjalankannya secara mandiri.
Kemampuan  anggota  dewan  menjalankan  media  relations  dengan  baik  secara mandiri terlihat dari banyaknya publisitas yang mereka dapatkan selama bulan April. Hal itu berarti bahwa pada dasarnya menjalankan media relations dengan baik dan berujung pada popularitas  di  media  massa  bukanlah  hal  yang  sulit  bagi  anggota  dewan.  Hasil  penelitian pun  menunjukkan  demikian.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  wartawan Suara Merdeka menunjukkan bahwa pada dasarnya wartawan juga membutuhkan informasi atau keterangan dari anggota dewan.
Namun  ternyata  tidak  semua  anggota  dewan  menyadari  hal  tersebut.  Beberapa anggota dewan sulit dimintai keterangan oleh wartawan. Beberapa anggota dewan bahkan terkesan  menghindar  saat  ada  wartawan.  Informan  wartawan  Fani  menilai  anggota  dewan yang  menghindar  dari  wartawan  terutama  yang  berasal  dari  komisi-komisi  yang  dianggap “basah” seperti komisi  C.  Informan  wartawan  bahkan menyadari bahwa sebagai  wartawan yang  juga  membutuhkan  anggota  dewan,  hubungan  mereka  idealnya  tidak  sebatas  terjadi saat  wartawan  membutuhkan  keterangan  dari  anggota  dewan.  Wartawan  juga  berharap bahwa  hubungan  mereka  dan  anggota  dewan  pada  umumnya  bisa  akrab  sehingga  bisa saling membantu dan bermanfaat.
Dalam  bekerja,  wartawan  dihadapkan  pada  keterbatasan  waktu  dan  banyaknya informasi yang harus didapatkan. Dengan berhubungan baik dengan anggota dewan, maka wartawan  bisa  mempersingkat  durasi  pengumpulan  materi  beritanya.  Sebaliknya,  anggota dewan juga bisa muncul secara gratis dan positif di media melalui pemberitaan.
Berhubungan  dengan  media  secara  personal  dan  professional  bermakna  tidak semata berhubungan dengan wartawan saat butuh dimuat pernyataannya semata. Seluruh informan  mengembangkan  hubungan  personal  dan  professional  dengan  media.  hubungan personal  berarti  melakukan  kegiatan  dengan  wartawan  tidak  semata  terkait  pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan berhubungan baik dengan wartawan secara pribadi. Rotasi wartawan di DPRD Jawa Tengah relative dilakukan dalam waktu yang lebih  cepat  jika  dibandingkan  dengan  masa  bakti  anggota  dewan  yaitu  selama  lima  tahun. Sehingga anggota dewan dihadapkan pada awak media yang berganti-ganti.
Namun  seluruh  informan  menyatakan  bahwa  mereka  berhubungan  baik  dengan awak  media  melebihi  hubungan  antara  anggota  dewan  dan  wartawan.  mereka menempatkan awak media sebagai kawan. Mereka menjenguk saat ada awak media yang sakit,  terlibat  dalam  kegiatan  bersama  awak  media  seperti  olahraga  atau  melakukan  hobi, menyapa  saat  bertemu  (meskipun tidak  ada kepentingan  memberikan keterangan),  makan bersama,  dan  sebagainya.  Informan  wartawan  Suara  Merdeka  menilai  bahwa  informan anggota  dewan  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  memang  tergolong  akrab dengan  wartawan.  mereka  selalu  menyapa  saat  bertemu  dan  terbuka  saat  diminta wawancara.
Hubungan secara professional berarti anggota dewan menghormati profesi wartawan dengan membiarkan mereka bekerja secara professional. Seluruh informan anggota dewan menyatakan  bahwa  mereka  tidak  pernah  memberikan  amplop  kepada  media.  mereka mengakui  ada  saja  oknum  wartawan  yang  terkadang  mengharapkan  amplop  atau reward berupa  materi  dari  narasumber.  Namun  semua  menyadari  bahwa  mencari  berita  adalah tugas wartawan.
Informan  2  dan  Informan  1  menyatakan  bahwa  untuk  wartawan  dengan  kategori yang  mengharapkan  amplop,  mereka  cenderung  tidak  dekat.  Informan  lain  Informan  3 menilai  bahwa  tidak  perlu  ada  penambahan reward financial  pada  awak  media  karena memang sudah tugas mereka lah untuk mencari berita. sementara Informan 4 yang mantan wartawan senior merasa bahwa ia merasa “berutang” kebaikan dari wartawan. selama ini ia merasa bahwa wartawan sudah baik dan sering memuat pernyataannya, namun ia merasa belum pernah memberikan reward materi.
Kecepatan  merespon  awak  media  yang  menghubungi  mereka  untuk  minta wawancara  juga  menjadi  bagian  dari  strategi  ini.  Hal  tersebut  masuk  dalam  kategori berhubungan  secara  professional  dengan  wartawan.  Seluruh  informan  menyatakan  bahwa mereka  menyadari  bahwa  wartawan  memiliki  keterbatasan  waktu  dalam  bekerja  sekaligus harus  mengumpulkan  banyak  materi  berita.  Cepat  dalam  merespon  wartawan  yang mengontak  berarti  memberikan  wartawan  kesempatan  untuk  bekerja  lebih  professional. Dengan  cepatnya  merespon  permintaan  wartawan  tersebut,  wartawan  punya  waktu  lebih untuk  menghubungi  pihak  lain  yang  ia  butuhkan  untuk  materi  berita.  Sehingga  kualitas materi berita yang mereka buat bisa lebih kaya.
Informan wartawan sendiri mengakui bahwa kecepatan dalam merespon menjadi hal penting  yang  harus  dimiliki  oleh  anggota  dewan  bila  ingin  dijadikan  sebagai  narasumber dalam sebuah wawancara. Menyadari hal tersebut, para informan anggota dewan mengaku siap sedia dan hampir selalu melayani permintaan wartawan untuk wawancara. Informan 2, Informan 4, dan Informan 3 menyatakan tidak pernah menolak permintaan wawancara dari jurnalis  media  manapun.  Baik  media  massa  yang    kecil,  besar,  cetak,  elektronik,  maupun online. Informan 3 bahkan menyatakan ia siap duapuluh empat jam dihubungi awak media. Terkadang  saat  tengah  makan  pun  ia  bisa  diwawancarai  media  untuk  waktu  yang  lama. Sehingga kegiatan makannya bisa sampai tertunda lama.
Sementara  Informan  1  sebagai  informan  anggota  dewan  yang  dianggap  informan wartawan  sebagai  salah  satu  anggota  dewan  yang  paling  enak  diwawancarai  menyatakan hampir  tidak  pernah  menolak  permohonan  wawancara.  Kecuali  untuk  wawancara  yang harus dilakukan di TV lokal Semarang yang memakan waktu lama. Hal tersebut didasarkan pada  pertimbangan  efisiensi  waktu  dan  ketepatan  antara  target  audiens  yang  ia  sasar  di Dapilnya  dengan  jangkauan  tayang  TV  lokal  Semarang.  Jangkauan  tayang  TV  lokal Semarang  tidak  sampai  ke  wilayah  dapilnya.  Sehingga  ia  memilih  untuk  menolak  secara
halus  tawaran  tersebut.  Namun  jika  yang  meminta  wawancara  adalah  TV  lokal  di  wilayah dapilnya, maka ia akan berusaha untuk mendatangi semaksimal mungkin.
Membiarkan  wartawan  bekerja  secara  professional  berarti  menghormati  wartawan tersebut  dan  profesinya.  Strategi  ini  penting  diterapkan  oleh  informan  anggota  dewan karena  informan  wartawan  mengakui  bahwa  sekedar  hubungan  baik  dengan  media  tidak akan cukup menjadikan mereka sebagai narasumber yang dimintai keterangan atau dimuat pernyataannya. Strategi ini sekaligus terkait dengan strategi yang pertama. Menyiapkan diri sebagai  narasumber  yang  kompeten  juga  berarti  menjalin  hubungan  secara  professional dengan awak media.
Berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  informan  anggota  dewan  dalam  rangka melakukan  hubungan  media  adalah:  menerima  wawancara,  mengirim  press  release  dan artikel,  press  gathering,  kegiatan  bersama,  dan  menggunakan  media  social.  Menerima wawancara  adalah  aktivitas  yang  paling  sering  dilakukan  oleh  informan  anggota  dewan. Kemudahan  mereka  untuk  merespon  membuat  informan  anggota  dewan  sering  menjadi rujukan  untuk  dimintai  wawancara  wartawan  atas  isu  yang  sedang  hangat.  Menerima wawancara bisa dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui obrolan sms atau di media social. Bahkan Informan 1 menyampaikan bahwa terkadang pernyataan Informan 1 yang  dimuat  media  merupakan kutipan  dari  statusnya  di  media  social.  Biasanya  wartawan akan  memberi  tahu  terlebih  dulu  jika  ingin  mendapatkan  statusnya  sebagai  kutipan. Informan  1  merupakan  informan  anggota  dewan  yang  paling  aktif  memanfaatkan  media social  untuk  menunjang  media  relations  yang  dia  jalankan.  Ia  berteman  dengan  banyak wartawan  di  jejaring  sosialnya.  Dengan  hanya  memasang  status,  wartawan  bisa  secara seketika mendapat materi berita.
Mengirim  press  release  secara  tertulis  biasanya  dilakukan  informan  jika  ada informasi  yang  butuh  data  atau  keterangan  detil.  Materi  press  release  biasanya  dikirim melalui  email.  Dan  disebar  ke  banyak  wartawan  sekaligus.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pengiriman artikel opini ke media massa dilakukan oleh Informan 3 dan Informan 4. Namun  Informan  4  mengakui  jarang  menulis  artikel.  Sementara  Informan  3  memasang target minimal sekali dalam sebulan tulisannya bisa dimuat di media.
Press gathering dilakukan oleh informan anggota dewan hanya ketika difasilitasi oleh partai.  Mengingat  keterbatasan  sumber  daya  informan  secara  individual  tidak  mampu menyelenggarakan  kegiatan  tersebut.  Press  gathering  pernah  dilakukan  oleh  PKS.  Partai yang anggota dewannya paling banyak muncul di Suara Merdeka selama bulan April 2015.
Seluruh  informan  mengaku  pernah  melakukan  kegiatan  bersama  yang  tidak  terkait dengan kegiatan  pemberitaan  dengan  wartawan  dalam  rangka  menjalin  hubungan  dengan media. Informan 3, Informan 4, Informan 1, dan Informan 2 pernah makan bersama dengan wartawan.  Informan  1  dan  Informan  4  berolahraga  bersama  wartawan.  Informan  anggota dewan juga menjenguk jika ada wartawan yang sakit. Seluruh kegiatan tersebut dijalankan dalam  rangka  berhubungan  secara  personal  dengan  wartawan.  Informan  wartawan  pun mengakui  bahwa  idealnya  mereka  sendiri  juga  tidak  hanya  datang  pada  anggota  dewan saat mereka butuh wawancara.

## Penutup
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  strategi  utama  yang  diterapkan oleh  informan  anggota  dewan  dalam  menjalankan  media  relations.  Pertama,  berbicara sesuai  kompetensi  dan  berdasarkan  data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Kedua, menjalin hubungan baik secara personal dan professional.
Aktivitas  media  relations  yang  dilakukan  oleh  informan  anggota  dewan  antara  lain: menerima wawancara, mengirimkan press release dan artikel, menggunakan media social, press gathering, melakukan kegiatan bersama.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  seluruh  informan  melakukan  kegiatan  media relations  secara mandiri  dan  terbukti  berhasil  mendapatkan  cukup  banyak publisitas  positif di Suara Merdeka. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan media relations oleh anggota dewan
sangat bisa dilakukan secara individual. Pernyataan anggota dewan sendiri memiliki potensi nilai  berita  yang  tinggi  jika  dilakukan  dengan  menggunakan  strategi  yang  sudah dipraktekkan  informan  anggota  dewan.  Peneliti  memberikan  rekomendasi  pada  anggota dewan lain untuk menerapkan hal yang sama demi memperoleh publisitas positif di media.
Secara  akademis  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kemampuan  media  dalam menentapkan agenda public dipengaruhi juga oleh aktivitas subsidi informasi yang dilakukan oleh  anggota  dewan.  Dalam  hal  ini  berarti  anggota  dewan  turut  punya  kekuatan  dalam mempengaruhi agenda public karena kemampuannya dalam meyakinkan media bahwa isu yang mereka lontarkan punya nilai berita dan layak muat.
Secara  social  berarti  kita  bisa  melihat  bahwa  tidak  selalu  pihak  lain  lah  yang membutuhkan  media.  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  wartawan  menaydari  kebutuhan mereka  akan  informasi  dan  materi  berita  yang  selama  ini  disuplai  oleh  anggota  dewan.  Di sini hubungan simbiosis mutualisme benar-benar muncul. Sekaligus kita bisa melihat bahwa dengan pihak lain selain anggota dewan pun memungkinkan hal yang sama terjadi. Bahwa wartawan  juga  menyadari  kebutuhan  mereka  akan  informasi  yang  punya  nilai  berita. Sementara  stigma  yang  berkembang  selama  ini  adalah  bahwa  pihak  lain  lah  yang  lebih membutuhkan wartawan.

## DAFTAR RUJUKAN
Basya, Muslim & Irmulan Sati T,ed. (2008). Public Relations Politik, Citra dan reputasi dalam Pilkada dalam Branding The Nation; Studi Kasus PR Indonesia . Jakarta: BPP Perhumas Cutlip, Scot M, Allen H. Center & Glen M.Broom. (2007). Effective Public Relations (9 th ed.) . Jakarta: Kencana Denzin,  Norman  K  &  Yvonna  S.  Lincoln.ed.  2005. The  Sage  Handbook  Of  Qualitative  Research  3 rd edition. California: Sage Publication Jefkins, Frank. (2000). Public Relations. (Edisi Kelima). Jakarta: Penerbit Erlangga Kriyantono, Rachmat. 2014. Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal. Jakarta: Kencana Moleong, Lexi J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Neuman,  W.  Lawrence.  1997. Social  Research  Method:  Qualitative  and  Quantitative  Approach . Boston:. Allyn and Bacon. Nimmo,  Dan.  (1978). Political  Communication  and  Public  Opinion  in  America. California:  Goodyear Publishing Company.
Patton, Michael Quinn.(1991) Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Samsup  Jo,  Kim  &  Yungwook.  (2004). Media  Or  Personal  Relations?  Exploring  Media Relations Dimensions  In  South  Korea; Journalism  and  Mass  Communication  Quarterly.  pg.  292. ProQuest
Shin, Jae-Hwa & Glen T Cameron. (2003 ). Informal Relations: A Look At Personal Influence In Media Relations ; Journal of Communication Management. pg. 239. ProQuest Yeshin,Tony.  (2000). Integrated  Marketing  Communications .  Oxford:  The  Chartered  Institute  of Marketing.
Yin, Robert K. (2005). Studi Kasus; Desain dan Metode . Jakarta: Rajawali Press Yosal Iriantara.(2005). Media Relations. Bandung: PT Simbiosa rekatama Media, Bandung.