Studi Tentang Peran Camat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan E - KTP Di Kantor Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
Sugiarto 1 , Nur Fitriah 2 , Adam Idris 3
Abstract: This research aims to know the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research also wants to know the factor that supporting and the factors that restricting the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research uses qualitative research methods type descriptive. Analysis tool used is an interactive model of the analysis as presented by Miles and Huberman. Keywords: The Role of  The Head of Kenohan Sub-District, the e - ID Cards Abstrak
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  untuk  mengetahui  peran  Camat dalam  meningkatkan  pelayanan e-KTP  di  Kantor  Kecamatan  Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Juga untuk mengetahui faktor pendukung dan  faktor  penghambat  peran  Camat  tersebut  dalam  meningkatkan pelayanan e-KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode deskriptif.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  model  interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Kata Kunci: Peran, Camat Kenohan, e-KTP.
Camat  dimasa  kini  bukanlah  kepala  wilayah, Camat  hanyalah perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota, dimana fungsi dan tugasnya ditentukan oleh hasil pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dengan perubahan  inilah Camat  dituntut  lebih  berperan  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya.  Ironisnya  belum  semua Camat  di  kabupaten/kota  dapat berperan untuk menjalankan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Bupati Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  mengeluarkan Surat  Keputusan  Nomor 180.188/HK-537  Tahun  2001, tentang  pelimpahaan  12  (dua  belas) kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan.
Dua Belas (12) Kewenangan pelayanan Publik yang diberikan kepada Camat, meliputi :
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda .

## 1. Bidang Pertanian  Peternakan dan Perikanan
2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
3. Bidang Ketenagakerjaan
4. Bidang Pekerjaan Umum
5. Bidang Perhubungan
6. Bidang Pariwisata
7. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
8. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
9. Bidang Pertanahan 10. Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
11. Bidang Pertambangan 12. Pendaftaran Penduduk Hanya saja, meskipun sudah ada keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor  180.188/HK-537  Tahun  2001, tentang  pelimpahaan  12  (dua  belas) kewenangan  kepada  Pemerintah  Kecamatan,  pelaksanaannya  dirasa  belum optimal,  tidak  terkecuali  di  Kacamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Sebagai    perpanjangan  tangan bupati  yang  ada  di kecamatan, Camat  belum  berperan  sepenuhnya  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan publik  terutama  terkait  kewenangan  yang  telah  dilimpahkan. Salah  satu layanan  dasar  yang  seharusnya  bisa  diberikan  dengan  baik  kepada masyarakat adalah pelayanan pendaftaran penduduk atau pembuatan e- KTP. Dari    pengamatan  peneliti,  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan khususnya pembuatan e- KTP masih sangat rendah. Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  Camat  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan e- KTP di  Kantor Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dan  faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhinya.
Camat  dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah:  Peran,  Kepemimpinan, dan Koordinasi
Ada beberapa para ahli yang mengutarakan tentang pengertian peran, dimana  salah  satunya  menurut  Rivai  (2006)  peran  dapat  diartikan sebagai perilaku  yang  diatur  dan  diharapkan  dari  seseorang  dalam  posisi tertentu. Jadi, jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan  sebagai  perangkat  perilaku  yang  diharapkan  dan  dilakukan  oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Sedangkan menurut Katz dalam Mifta Thoha (2010) merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang, dengan pengertian lain peran  atau peranan  dapat  diartikan  sebagai  perilaku  seseorang  dalam menjalankan semua aturan dan wewenang sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan.
Sedangkan menurut  kamus  ilmiah  populer  (2006),  peran  atau peranan yaitu fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Demikian juga definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan merupakan aspek dinamis
dari  suatu  status  atau  kedudukan  karena  apabila  seseorang  melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka bisa dikatakan dia menjalankan perannya.
Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa yang  dimaksud  dengan  Peran  atau  peranan dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan  fungsi  dan  kedudukan.  Jika  fungsi  dan  kedudukan  seseorang telah dilaksanakan dengan baik, maka seseorang tersebut dianggap berperan dan  juga  sebaliknya,  jika  fungsi  dan  kedudukan  seseorang  tersebut  tidak dijalankan dengan baik, maka seseorang tersebut dianggap tidak berperan. Menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah, dikatakan  bahwa  Kepala Kecamatan  disebut Camat  kemudian  dalam Pasal 224 Ayat  (1) dikatakan  bahwa  dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sedangkan Pasal 224 Ayat (1) mengatakan Bupati/wali kota wajib mengangkat  camat  dari  pegawai  negeri  sipil  yang  menguasai  pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2008,  tentang Kecamatan, dijelaskan  tentang  tugas  Camat  di  dalam  mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:
1) Melakukan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2) Melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  perencanaan  dengan  satuan kerja;
3) Perangkat  daerah  dan  instansi  vertikal  di  bidang  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4) Melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di tingkat kecamatan;
5) Melaporkan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
Selanjutnya  menurut Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  di Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas pokok dan fungsi Camat adalah sebagai berikut:
1) Melakukan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2) Melakukan  koordinasi dan  sinkronisasi  perencanaan  dengan  satuan kerja  perangkat  daerah  dan  instansi  vertikal  di  bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3) Melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di tingkat kecamatan;
4) Melaporkan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
Berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  camat  tersebut  bisa dikelompokan  dalan  peran  secara  horizontal  menyangkut perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  pengawasan  pelayanan e - KTP.  Sedangkan  peran  secara  horizontal  menyangkut  koordinasi, singkronisasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  pelayanan e -KTP  ke instansi  atau  SKPD  yang  membidangi  administrasi  kependudukan dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sebagai perpanjangan tangan Bupati atau walikota.
Berdasarkan  uraian  diatas,  fokus  penelitian  ini  didasarkan pada  tugas  pokok  dan  fungsi  Camat  sebagaimana  yang  digariskan oleh  Peraturan  Daerah  Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Jika tugas pokok dan fungsi Camat dalam pemberian pelayanan e -KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah dilaksanakan  dengan  baik,  maka  Camat  dianggap  berperan  dan  juga sebaliknya, jika fungsi dan kedudukan Camat dalam pemberian pelayanan e - KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dilaksanakan dengan baik, maka Camat dianggap tidak berperan.
Untuk  melihat  bagaimana  Camat  dapat  berperan  baik  dalam melakukan tugas dan perannya, faktor kemampuan kepemimpinan menjadi salah  satu  indikator  yang  penting. Kepemimpinan  berasal  dari  kata pemimpin, yang berarti seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi  orang  lain  untuk  bersama-sama  melakukan  aktifitas  demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan (Kartono, 2005:76). Menurut Rivai (2004:64), Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok  pengertian  sebagai  sifat,  kemampuan,  proses,  dan  atau  konsep  yang dimiliki  oleh  seseorang  sedemikian  rupa  sehingga  ia  diikuti,  dipatuhi, dihormati  dan  orang  lain  bersedia  dengan  penuh  keikhlasan  melakukan perbuatan  atau  kegiatan  yang  telah  dikehendaki  oleh  pemimpin  tersebut. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  sebagai  proses  untuk  mempengaruhi orang lain. Sedangkan Menurut Hasibuan (2007:170) kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama  dan  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  tujuan organisasi.
Salah  satu  tugas  pokok  Camat  adalah  melakukan  koordinasi  baik  dengan bawahan dan atasan, maupun dengan instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi  kecamatan  di  masyarakat. Koordinasid  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  kemampuan untuk merangkai-rangkaikan  segala  sesuatu,  mengatur sumber  daya  dan  sarana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi  dengan cara yang paling efektif.
Koordinasi  sangat  diperlukan  bila  suatu  organisasi  ingin  mencapai efektivitas kerja pegawainnya. Keefektifan koordinasi sangat ditentukan oleh peran  pimpinan  dalam  memadukan  berbagai  fungsi  yang  didasarkan  pada
suatu  prinsip,  teknik  dan  metode  koordinasi  yang  diarahkan  pada pencapaian tujuan (Sabardi 2008:202).
Menurut  Sabardi  (2008:202)  koordinasi  adalah  proses  menyatukan dan  menyinkronkan  kegiatan-kegiatan  yang  berbeda  sehingga  mereka bekerja  sama  didalam  pencapaian  tujuan  organisasi.  Koordinasi  diperlukan karena para karyawan tersebar didalam organisasi disetiap tingkatan. Sedangkan  Henry  Fayol  (dalam  Sabardi  2008:202)  mendefiniskan  proses koordinasi  sebagai  suatu  himpunan  dari  kegiatan-kegiatan  organisasi  yang memungkinkan hal tersebut dilaksanakan dengan sukses.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode deskriptif.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  model  interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.
Peran  Camat  Kecamatan  Kenohan  dalam  Peningkatan  Pelayanan Pembuatan e - KTP di Kantor Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara. Camat  sebagai  kepala  Kecamatan  memiliki  peran  setral  dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya pelayanan pendaftaran penduduk atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e- KTP). Sejak diluncurkan  pada  tahun  2011, e- KTP  banyak  menimbulkan  keluhan dimasyarakat  khususnya  lambatnya  pencetakan e- KTP  tersebut  sampai diterima  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu  kecamatan  sebagai  pusat pelayanan e -KTP  kepada  masyarakat  harus  berupaya  meningkatan pelayanannya kepada masyarakat.
Camat  sebagaimana  fungsinya  memiliki  peran  penting  dalam meningkatkan  pelayanan e -KTP  kepada  masyarakat.  Menurut Peraturan Daerah  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut:
1) Melakukan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2) Melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  perencanaan  dengan  satuan kerja  perangkat  daerah  dan  instansi  vertikal  di  bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3) Melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di tingkat kecamatan;
4) Melaporkan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota. Apabila  ke  empat tugas  pokok  dan  fungsi  Camat  terkait  dengan pelayanan e- KTP  bisa  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  bisa  disimpulkan, Camat  telah  berperan  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan e- KTP  di Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  sebaliknya  jika ke empat tugas pokok dan fungsi Camat terkait dengan pelayanan e- KTP tidak dilaksanakan  dengan  baik,  maka  bisa  disimpulkan,  Camat  kurang  berperan
Studi Tentang Peran Camat Dalam Upaya Meningkatkan…………………………………..............(Sugiarto)
dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan e- KTP  di  Kecamatan  Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk  melihat  apakah  Camat  Kenohan  berperan  dalam  upaya meningkatkan  pelayanan e- KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat tersebut akan dibahas dengan mengelompokan peran Camat tersebut menjadi dua bagian yaitu peran Camat secara horizontal dan secara vertikal.
Secara horizontal peran Camat dalam upaya meningkatkan pelayanan e- KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah melakukan perencanaan kegiatan pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dari  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  tahapan perencanaan  kegiatan  pelayanan e -KTP  yang  dikoordinir  oleh  Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pimpinan, maka ada beberapa hal  utama  yang  telah  dipersiapkan  guna  membantu  kelancaran  proses pelayanan  pembuatan e -KTP  yaitu  antara  lain  penyiapan database ,  sumber daya manusia hingga perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dari penelitian di lapangan mengenai perlengkapan sistem informasi untuk  mendukung  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  di Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  secara  umum  telah dilaksanakan  meliputi  penyiapan  unsur  yang  pertama  yaitu database kependudukan khususnya data wajib KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai  Kartanegara.  Untuk  menyiapkan database kependudukan,  Kecamatan Kenohan berkoodinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya berkoodinasi  kepada  Kepala  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kenohan  untuk memverifikasi penduduk yang wajib KTP.
Unsur  yang  selanjutnya  yaitu  menyiapkan  sumber  daya  manusia sesuai dengan fungsinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  adalah  operator  data  entri  yang  bertugas melakukan  perekaman  data  kependudukan  yakni  data  masyarakat  untuk Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  sampai  dengan  mendapatkan  hasil perekaman data kependudukan yang benar untuk dikirim dan ditertibkan di pusat  hingga  hasil  dari  perekaman  data  tersebut  menjadi  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik ( e -KTP). Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dimaksud,  Kecamatan  Kenohan  mengirim  beberapa  orang  staf  untuk mengikuti  pelatihan  teknis  pelaksanaan  pelayanan e -KTP  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya  untuk  unsur  penyiapan  perangkat  elektronik  berupa perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai peralatan perekaman e -KTP, Kecamatan Kenohan hanya menerima alat yang telah disediakan oleh Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam  tahap  pelaksanaan  pelayanan, Camat  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pelayanan  pembuatan  e-KTP  di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun hasil penelitian terkait  dengan  indikator  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh camat  selaku  pimpinan  di  Kantor  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara  kepada  para  pegawai  atau  staf  yang  terlibat  didalam  proses pelayanan pembuatan e -KTP, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Camat  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan e -KTP telah dilakukan lewat  arahan  dan  koordinasi  yang  dilakukan  setiap  hari  kerja  terhadap pegawai  atau  staf  kecamatan  sebelum  memulai  bekerja  (apel  pagi).  Hal  ini membantu  setiap  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  didalamnya  agar memahami  tugas  dan  peranannya  masing-masing.  Juga  lewat  upaya  terjun langsung  memantau  perkembangan  cara  kerja  pegawai  dalam  melayani masyarakat  dalam  pembuatan e -KTP.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk model  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Camat  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  guna  memastikan  jalannya  proses  pelayanan e -KTP  sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam  tahapan  pelaksanaan  pelayanan,  camat  juga  melakukan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pelayanan  pembuatan  e-KTP  di  Kecamatan Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Dari  hasil  penelitian  juga  dapat disimpulkan  bahwa  Camat  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan e -KTP telah dilakukan dengan  baik  melalui  pantauan  dan  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh camat,  sehingga  dari  hasil  tersebut  dapat  menjadi  landasan  untuk mengevaluasi  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  program e -KTP  di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara  umum  berdasarkan  hasil  evaluasi  maka  pelaksanaan pelayanan e -KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil, hal ini berdasarkan pembandingan yang dilakukan antara standar pelayanan yang berlaku menurut ketentuan pelayanan administrasi terpadu  satu  pintu (PATEN)  dan  peraturan  perundang-undangan  dengan hasil pelaksanaan pelayanan e -KTP yang di lapangan. Berdasarkan  hasil  pembandingan  ini  tidak  terlihat  perbedaan  yang terlalu jauh antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Walaupun disadari bahwa  masih  ada  kekurangan-kekekurangan  yang  ada,  namun  dari  pihak Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  berusaha semaksimal  mungkin  dalam  pelaksanaan  pelayanan e -KTP  kepada masyarakat.
Selanjutnya secara vertical, peran Camat dalam upaya meningkatkan pelayanan e- KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara adalah  melakukan  koordinasi  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Apapun bentuk kegiatannya, dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu memerlukan  koordinasi,  baik  didalam  organisasi  itu  sendiri  maupun
koordinasi  yang  dilakukan  di  luar  organisasi  tersebut.  Dengan  koordinasi dimaksud agar supaya segala sesuatu dapat mudah dikomunikasikan dengan cepat dan tepat guna mengantisipasi adanya hambatan ataupun kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan.
Dari hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa Camat Kenohan sering melakukan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai  Kartanegara  sebagai leading sektor  pelayanan  administrasi kependudukan,  termasuk  didalamnya  pelayanan e -KTP.  Dalam  situasi tertentu  koordinasi  yang  dilakukan  melalui  telepon.  Pihak  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan  pelayanan e -KTP  juga  melakukan  supervisi  ke  masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mengenai  pola  koordinasi  yang  dilakukan,  berdasarkan  hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa Camat Kenohan melakukan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara apabila ada  hal  yang  kurang  dimengerti  tentang  pelayanan e- KTP  dan  juga  apabila ada  peraturan  baru  tentang  prosedur  pelayanan e- KTP  polanya  dengan bertanya  langsung  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara  juga  melakukan  supervisi  di  setiap  kecamatan  sebagai  ajang koordinasi  antara  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dan  Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa Camat Kenohan sering  melakukan  koordinasi  dan  singkronisasi  perencanaan  dengan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang dilakukan  dalam  bentuk  rapat  koordinasi  dan  sosialisasi  terkait  dengan pelayanan e- KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya  mengenai  pola  koordinasi  dan  sinkronisasi perencananaan  yang  dilakukan  oleh  Camat  Kenohan  dalam  upaya meningkatkan  pelayanan e- KTP,  berdasarkan  hasil  penelitian  bisa disimpulkan  bahwa  pola  koordinasi  dan  singkronisasi  perencanaan dengan Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang dilakukan  dalam  bentuk  rapat  koordinasi,  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis terkait  dengan  pelayanan e- KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
Peran  Camat  secara  vertikal  selanjutnya  adalah  melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pembuatan e-KTP di tingkat kecamatan kepada Bupati Kutai Kartanegara . Hasil evaluasi tidak akan ada artinya tanpa adanya  tindak  lanjut.  Sehubungan  dengan  itu,  tindak  lanjut  dapat  berupa kegiatan  pembinaan  dan  bimbingan  dalam  rangka  memperbaiki  kesalahan, kekeliruan  dan  penyimpangan,  juga  dapat  berupa  penyampaian  pujian  dan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, atau bisa juga tindak lanjut itu berkaitan dengan pemberian peringatan, sanksi dan hukuman. Terkait  dengan  penjelasan  tersebut  diatas,  maka  di  Kecamatan Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  terlihat  bahwa  peran  Camat  dalam
melaporkan  penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  pembuatan e -KTP  di tingkat  kecamatan  kepada  Bupati  telah  dilakukan,  dimana  pelaporannya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Camat terhadap hasil dan kinerja sumber daya yang terlibat didalam proses pelayanan e -KTP ini. Adapun sistem pelaporan tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh  Kecamatan  kepada  Bupati,  dapat  dilakukan  secara  langsung  lewat pertemuan-pertemuan  formal  maupun  non-formal  dengan  Bupati,  dan  ada juga  pelaporan  tertulis  yang  selalu  disiapkan  untuk  dilaporkan  secara berkala kepada pihak Bupati Kutai Kartanegara.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan e -KTP di Kecamatan Kenohan, tentu tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Mengenai faktor- faktor yang pendukung peran Camat dalam upaya meningkatkan pelayanan e- KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  ada  beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu:
1. Adanya  loyalitas  dan  kerjasama  semua  komponen  dan  sumber  daya manusia  yang  terlibat didalam  proses  pelayanan e -KTP.  Hal  ini  terlihat dengan adanya pembagian kerja, disiplin dan kerja sama antar staf yang telah berlangsung dengan baik.
2. Adanya  perhatian  dan  pendampingan  yang  diberikan  oleh  pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  demi  kesuksesan program e -KTP  di  tingkat  Kecamatan.  Bentuk  perhatian  dan pendampingan  ini  adalah  supervisi  yang  dilakukan  secara  berkala  di setiap kecamatan.
3. Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  memiliki Standar Operasi Pelayanan (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu (PATEN), dimana pelayanan e- KTP mengikuti prosedur yang telah digariskan  dalam  SOP  PATEN  tersebut.  Di  dalam  SOP  PATEN  tersebut dijelakan alur pelayanan, syarat pelayanan, petugas pemberi pelayanan, biaya dan waktu yang  dibutuhkan sampai proses pencetakan e- KTP itu diterima oleh yang bersangkutan (masyarakat). Sedangkan faktor penghambat atau kendala dalam proses pelayanan e -KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dari segi sarana  dan  prasarana  pendukung  seperti  komputer  dan  alat  perekam  data yang  masih  kurang,  sehingga  hal  ini  akhirnya  membuat  masyarakat  harus mengantri panjang dalam menunggu giliran dalam perekaman data.
Faktor  penghambat  lainnya  adalah e- KTP  dicetak  oleh  pemerintah pusat,  sehingga  proses  cetaknya  menjadi  lebih  lama diterima  oleh  warga. Selain itu juga prmasalahan jaringan internet di Kecamatan Kenohan sering terganggu  sehinga  menghambat  proses  perekaman  data e- KTP  yang mengharuskan dilakukan secara on-line.
Permasalahan listrik juga menghambat proses pelayanan jika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik oleh PLN dimana proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk  Elektronik  ( e -KTP)  ini  sangat  bergantung  pada  listrik  karena peralatan  yang  digunakan  rata-rata  adalah  peralatan  elektronik.  Selain  itu
Studi Tentang Peran Camat Dalam Upaya Meningkatkan…………………………………..............(Sugiarto)
faktor  penghambat  lainnya  adalah  jarak  tempuh  antar  Desa  menuju  ke Kantor Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup jauh, sehingga  hal  ini  berakibat  pada  kurangnya  kepedulian  dan  kesadaran penduduk  untuk  datang  ke  Kantor  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara mengurus akan e -KTP. Terlepas  adanya  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  upaya meningkatkan  pelayanan e -KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai Kartanegara, dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa  Camat  Kenohan  telah  berhasil melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya.
Ke  empat tugas  pokok  dan  fungsi    Camat  Kenohan  terkait  dengan pelayanan e- KTP  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  oleh  karena  itu  bisa disimpulkan  bahwa  Camat  berperan  dalam  upaya  meningkatkan pelayanan e- KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan  pendapat Rivai  (2006)  yang  menyebutkan  peran  dapat  diartikan sebagai  perilaku  yang  diatur  dan  diharapkan  dari  seseorang  dalam  posisi tertentu. Juga sejalan dengan pendapat Katz dalam Mifta Thoha (2010) yang mengatakan  bahwa  peran  atau  peranan  merupakan serangkaian  perilaku yang  diharapkan  dilakukan  oleh  seseorang,  dengan pengertian  lain peran atau peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dalam menjalankan semua aturan dan wewenang sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Juga  sejalan  dengan  definisi  dalam  kamus  ilmiah  populer  (2006)  bahwa peran atau peranan yaitu fungsi, kedudukan, bagian kedudukan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau  kedudukan  karena  apabila  seseorang  melaksanakan  hak-hak  dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka bisa dikatakan dia menjalankan perannya.
Hasil penelitian ini juga sama dengan apa kesimpulan penelitian Agus Mulyadi  (2013)  tentang  Peran  Camat  dalam  meningkatkan  pelayanan pembuatan  KTP  elektorik  (e-KTP)  di  Kantor  Kecamatan Tanah  Grogot Kabupaten  Paser. Dari  hasil  Agus  Mulyadi  (2013)  disimpulkan  bahwa Peran Camat dalam meningkatkan pelayanan pembuatan e-KTP baik secara horisontal maupun secara vertikal telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tetapi hasil penelitian saat ini berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan  oleh Clauwdya  M.  Lampah  (2013)  tentang  Efektivitas Pengawasan  Camat  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan Wenang Kota Manado (Studi tentang Pelayanan Rekam Data e-KTP) .  Hasil penelitian Clauwdya  M.  Lampah  (2013) menyebutkan  bahwa pengawasan yang  dilakukan  camat  belum  sepenuhnya  efektif,  karena  camat terkesan lemah  dalam  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan,  tidak  adanya punishment  yang  diberikan  oleh  camat,  sehingga  masih  ditemui  adanya keluhan-keluhan  dari  masyarakat tentang pelayanan rekam data elektronik kartu tanda penduduk di kantor Kecamatan Wenang.  Juga berbeda dengan hasil  penelitian James  Sajangbati  (2013)  tentang  Kepemimpinan  Camat
dalam  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Pelayanan  E-KTP  Di  Kecamatan Talawaan  Kabupaten  Minahasa  Utara) yang  menyimpulkan  bahwa kepemimpinan  camat  dalam  memberikan  pelayanan  publik  di  Kecamatan Talawaan  masih  belum  efektif  untuk  meningkatkan  semangat  kerja aparaturnya,  sehingga  pelayanan  yang  diberikan  belum  memberikan  nilai kepuasan di masyarakat Kecamatan Talawaan, sehingga dalam penelitian ini, untuk  mendapatkan  kualitas  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  sangat penting  memilih  pemimpin  yang  berkompeten,  dan  mampu  memimpin dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Perbedaan hasil  penelitian  ini  dimungkinkan  terjadi  karena  perbedaan  tempat  dan waktu penelitian.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:
1. Camat  berperan  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  e-KTP  di Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  karena  keempat fungsi Camat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fokus penelitian telah dilaksanakan dengan baik.
2. Mengenai faktor yang  pendukung  peran  Camat  dalam  upaya meningkatkan pelayanan e- KTP di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu:
a) Adanya  loyalitas  dan  kerjasama  semua  komponen  dan  sumber  daya manusia yang terlibat didalam proses pelayanan e -KTP.
b) Adanya perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil,  demi  kesuksesan  program e -KTP  di  tingkat kecamatan dan secara nasional.
c) Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  memiliki Standar  Operasi  Pelayanan  (SOP)  Pelayanan  Administrasi  Terpadu (PATEN).
3. Sedangkan  faktor  penghambat  atau  kendala  dalam  proses  pelayanan e - KTP  di  Kecamatan  Kenohan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti komputer dan alat perekam  data,  jaringan  internet  sering  terganggu,  adanya  pemadaman listrik  oleh  PLN  dan jarak  tempuh  antar  Desa  ke  Kantor  Kecamatan Kenohan yang cukup jauh.
Saran Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  ada  beberapa  hal  yang  bisa disarankan yaitu:
1. Ditemukan  dalam  penelitian,  adanya  faktor  penghambat  yang disebabkan  oleh  kekurangan  sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam upaya meningkatkan pelayanan e- KTP di Kecamatan Kenohan, untuk itu disarankan  kepada  Camat  dan  Bupati  Kutai  Kartanegara  untuk
melengkapi sarana dan prasarana pendukung tersebut seperti komputer, alat perekam data dan jaringan internet.
2. Mengenai seringnya pemadaman listrik oleh PLN di Kecamatan Kenohan yang  berdampak  pada  terhambatnya  pelayanan e- KTP,  disarankan kepada  Camat  dan  Bupati  Kutai  Kartanegara  untuk  mengupayakan pengadaan genset untuk mengantisipasi padamnya listrik tersebut.
3. Kurangnya kepedulian dan kesadaran penduduk untuk datang ke Kantor Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara mengurus akan e -KTP dikarenakan jarak tempuh ke Kantor Kecamatan yang jauh, disarankan agar  memperbanyak  sosialisasi  dan  juga turun  langsung  kelapangan untuk melakukan perekaman e- KTP di Kantor Desa secara bergiliran.
Daftar Pustaka Anonim . Keputusan Bupati  Kutai  Kartanegara Nomor  180.188/HK-537 Tahun 2001, tentang pelimpahaan 12 (dua belas) kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan.
_________. Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  di  Kabupaten Kutai Kartanegara.
_________.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2009 Tentang  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan Secara Nasional.
_________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
_________. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Lampah.  Clauwdya  M. 2013.
Efektivitas  Pengawasan  Camat  dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Wenang  Kota  Manado  (Studi tentang Pelayanan Rekam Data e-KTP) . Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. Saldana, Johnny. 1994. Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook . Jakarta: UI-Press. Mulyadi, Agus.  2013. Peran  Camat  dalam  meningkatkan  pelayanan pembuatan  KTP  elektorik  (e-KTP)  di  Kantor  Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser . e-Journal Ilmu Pemerintahan Unmul.
Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetatif . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Partanto ,Pius A. 2006. Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arloka. Rangkuti,  F.  2006. Measuring  Costumer  Satisfaction .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Rempowatu, Youlani.  2013. Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal Governance Rivai. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Murai Kencana. Sabardi, Agus. 2008. Manajemen Pengantar . Yogyakarta: STIM YKPM.
Sajangbati, James. 2013. Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang  Pelayanan  E-KTP  Di  Kecamatan  Talawaan  Kabupaten Minahasa Utara . Jurnal Governance.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. _________. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.