## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Ade Sathya Sanathana Ishwara
Affiliation Universitas Mataram
Email adesathya20@gmail.com
Date Submission 30 August 2023
Date Accepted 11 September 2023
Date Published 19 september 2023
DOI 10.52249

## REFORMASI  HUKUM  PIDANA:  SUATU
KAJIAN YURIDIS TERHADAP

## PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  SANTET DALAM KUHP BARU

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  clarify  the  concept  of  witchcraft crimes  in  Indonesia's  positive  law  and  the  method  of  proving witchcraft crimes in Indonesia's criminal law reform. The research method used in this study is the normative legal research method, which is derived from the legal literature and is also referred to as doctrinal legal research. Examining the problem of witchcraft means examining  a  deeper  legal  issue:  how  the  criminal  law  policy regarding the criminal act of witchcraft proves that witchcraft is a supernatural act. A formal and rational legal system only tries to capture external actions that can be known empirically and their cause-and-effect relationships proven. In the provisions of the Old Criminal  Code  in  Indonesia,  the  criminalization  of  acts  of  black magic can be seen in Articles 545 to 547. Subsequently, there was a criminal  law  reform  where  the  regulation  of  black  magic  offenses was located in Article 252, the proof of which was only based on the confession of the perpetrator of a criminal act who used supernatural powers. It is predicted that the application of the black magic offense will not be effective in the criminal justice process because it needs to  be  seen  from  the  perspective  of  the  effectiveness  of  the  legal substance,  where  the  evidence  must  be  reasonable  (logical)  and acceptable  to  the  five  senses  in  order  to  find  a  bright  spot  in  the commission of the black magic crime.
Keywords:  Evidence,  Criminal  Law  Reform,  Witchcraft Crimes

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep delik santet menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui hukum pembuktian tindak pidana santet dalam  Reformasi  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  hukum  normatif  atau  disebut  juga penelitian  hukum  doktrinal  yang  bersumber  dari  bahan pustaka  hukum.  Mengkaji  masalah  santet  berarti  mengkaji suatu  persoalan  hukum  yang  lebih  mendalam  bagaimana kebijakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  santet tersebut  membuktikan  santet  merupakan  perbuatan  gaib. Suatu  sistem  hukum  formal  dan  rasional  hanya  berusaha menangkap  perbuatan-perbuatan  lahiriah  yang  dapat diketahui  secara  empiris  dan  dibuktikan  hubungan  sebab- akibatnya.  Dalam  ketentuan  KUHP  Lama  di  Indonesia, kriminalisasi  perbuatan  santet  dapat  dilihat  pada  Pasal  545 hingga  Pasal  547.  Selanjutnya  terjadi  Reformasi  Hukum Pidana yang pengaturan delik santet terletak pada Pasal 252
yang pembuktiannya hanya berdasarkan pengakuan pelaku tindak  pidana  yang  menggunakan  kekuatan  supranatural. Penerapan  delik  santet  tersebut  diprediksi  tidak  akan berjalan  efektif  pada  proses  peradilan  pidana,  sebab  perlu dilihat  dari  efektifitas  substansi  hukumnya  dimana pembuktian  tersebut  harus  masuk  akal  (logis)  dan  dapat diterima oleh panca indera guna menemukan titik terang dari pebuatan tindak pidana santet.
Kata  Kunci:  Pembuktian,  Tindak  Pidana  Santet,  dan Reformasi Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN
Masyarakat terus berkembang dengan sangat dinamis terkait dengan peraturan atau hukum yang harus selalu diperbaharui atau dibuatnya undang-undang baru, atau adanya budaya  masyarakat  yang  sudah  lama  ada  tetapi  belum  disahkan  dalam  bentuk  hukum tertulis. Hukum adalah kumpulan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang memuat syarat-syarat dan larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat (Lamintang, 2014). Menurut Utrecht, bahwa hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan)  yang  mengatur  tata  tertib  suatu  masyarakat  dan  karenanya  harus  dipatuhi  oleh masyarakat  (Kansil,  1989).  Hukum  diciptakan  dari  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat, oleh karena itu hukum yang diciptakan harus sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat  setempat  (Harianja  et.  All.,  2019).  Hukum berfungsi  sebagai  pelindung  kepentingan  manusia,  agar  kepentingan  manusia  terlindungi maka hukum harus dilaksanakan (Madiong, 2014). Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi secara  ketat  demi  terciptanya  ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kehidupan  dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya perintah  (Wantu,  2015).  Tatanan  itu  didukung  oleh  suatu  norma,  di  mana  norma  itu merupakan manifestasi yang lebih konkret dari suatu nilai (Nasution, 2014). Nilai itu terkait dengan cita-cita, keinginan, dan harapan serta semua pertimbangan internal manusia.
Nilai-nilai  tersebut  dalam  praktiknya  bersifat  subyektif.  Nilai-nilai  abstrak  dan subyektif  ini  perlu  lebih  konkret  agar  berguna  dalam  membimbing  sikap  dan  perilaku manusia.  Untuk  itu  nilai-nilai  harus  dirumuskan  ke  dalam  simbol-simbol  tertentu  yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Sehubungan dengan nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  bersifat  abstrak,  dikonkretkan  dalam  bentuk  norma- norma.  Norma-norma  tersebut  yang  mengandung  simbol-simbol  tertentu  agar  dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, maka norma-norma tersebut harus  dituangkan  dalam  suatu  peraturan  dalam  bentuk  pasal  demi  pasal  yang dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang tertulis (Soeprapto, 2020).
Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara logis tidak dapat diimplementasikan. Contoh  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  dimaksud  adalah  tentang  santet. Dimana delik santet menjadi topik pembahasan yang sangat alot pada tataran pembentukan KUHP. Masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau gaib, dimana di setiap daerah istilah  tersebut  sangat  berbeda.  Di  Jawa  Barat  dikenal  dengan  sebutan  “Teluh”,  di  Jawa Tengah  dikenal  dengan  “Tenung”,  dan  di  Jawa  Timur  dikenal  dengan  sebutan  “Santet”. Hanya  saja,  penyebutan  istilah  “Santet”  lebih  universal.  Dalam  KUHP  Baru  sendiri, penyebutan istilah “Santet” ini diperluas lagi dengan istilah “kekuatan gaib”. Istilah demikian digunakan,  karena  penerapan  pasal  tersebut  tidak  hanya  untuk  santet  saja,  bisa  seperti
gendam,  hipnotis,  santet,  dan  sebagainya.  Perbuatan  santet  yang  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  mengakibatkan  perbuatan  tersebut  tidak  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, akibat berbenturan dengan asas nullum delictum yang terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  yang  mensyaratkan  adanya  perbuatan  dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam KUHP.
Aturan  mengenai  tindak  pidana  santet  akan  dapat  menimbulkan  sikap  main  hakim sendiri dalam masyarakat. Namun pada prinsipnya tindakan main hakim sendiri menurut perspektif  hukum  tidak  dapat  dibenarkan  sekalipun  dengan  alasan  apapun.  Sejak  adanya kesepakatan masyarakat setiap perbuatan yang merugikan masyarakat telah ditangani oleh negara, sehingga masyarakat tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan tindakan sepihak sendiri  (Alrah,  2019).  Selain  itu,  tindakan  main  hakim  sendiri  pada  dasarnya  juga bertentangan  dengan  asas  praduga  tak  bersalah  (Abdullah,  2011),  sebagaimana  tercantum dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman juncto Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berbagai istilah santet yang digunakan pada hakikatnya masih bersifat mistis dan jauh dari  jangkauan  logika  hukum,  namun  melalui  beberapa  proses  pada  tingkat  penyusunan undang-undang  terdapat  adanya  terobosan-terobosan  hukum.  Pada  tingkat  selanjutnya, menyangkut penerapan pasal 252 KUHP Baru tentang penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib.
Tolok  ukur  keberhasilan  suatu  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  sangat ditentukan dari “penerapan hukumnya”. Sejauh mana penerapan hukum dapat memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan, khususnya yang dialami oleh korban kejahatan santet. Begitu juga dengan penerapan pasal santet kepada pelaku dalam rangka keberhasilan proses peradilan  pidana  mulai  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  hingga  tahap pemeriksaan di pengadilan (Supriyanta, 2009). Pada tahapan ini perlu adanya pembuktian khususnya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Mengingat dalam setiap proses peradilan pidana  selalu  diperlukan  alat  bukti  pendukung,  agar  putusan  pengadilan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Pembuktian  memiliki  peran  besar  dalam menentukan efektivitas proses peradilan pidana (Warman et. All., 2021).
Dalam hal yang berkaitan dengan santet dalam penyidikan perkara pidana, penegakan hukum  lebih  banyak  diarahkan  pada  tindak  pidana  penipuan  atau  tindak  pidana pembunuhan berencana. Dalam pandangan hukum pidana materiil, tidak semua orang yang mengaku memiliki kesaktian akan dihukum. Apalagi jika ilmu gaib tersebut digunakan untuk membantu orang lain seperti berobat atau berjualan dagangan. Fokus dalam hukum pidana adalah menawarkan jasa santet, sebagai mata pencaharian, mengaku memiliki kekuatan gaib dan mampu melukai orang, mencelakai orang, membuat orang gila, membuat orang sakit bahkan membuat orang mati, perbuatan tersebut dapat dihukum.
Pasal  santet  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Baru pada  Pasal  252  yang  berbunyi:  (1)  Setiap  Orang  yang  menyatakan  dirinya  mempunyai kekuatan  gaib,  memberitahukan,  memberikan  harapan,  menawarkan,  atau  memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian,  atau  penderitaan  mental  atau  fisik  seseorang,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  Bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  IV (Rp.200.000.000,-);  (2)  Jika  Setiap  Orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melakukan
perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
Dalam  masyarakat  Indonesia,  keberadaan  ilmu  santet/tenung/teluh  sangat  diyakini ada. Namun bagi sebagian orang, hal ini dianggap hanya sebuah rekayasa, apalagi Indonesia adalah negara berkembang, dimana sebagian masyarakatnya masih memiliki pola pikir yang primitif.  Tidak  adanya  undang-undang  yang  mengatur  masalah  santet  mendorong  orang- orang yang percaya santet, melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang  diduga  memiliki  santet,  dan  diyakini  masyarakat  sering  mempraktekkan  santet, sehingga sering terjadi penganiayaan bahkan pembunuhan oleh beberapa orang atau bahkan oleh massa dengan dalih sihir (Ali et. All., 2021).
Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa regulasi yang mengatur masalah ini sangat diperlukan bagi penegakan hukum di Indonesia, karena selama ini telah banyak yang menjadi korbannya, baik secara online maupun tatap muka. Perdebatan yang berlangsung selama ini kebanyakan mengarah pada pembuktian, sedangkan santet belum terbukti karena masih sulit diterima secara logika. Hal inilah yang menjadi fokus penulisan ilmiah ini terkait santet atau kesaktian pelaku yang oleh masyarakat terkadang menjadi tindakan main hakim sendiri, sehingga Penulis merasa perlu adanya kebijakan kriminalisasi tindak pidana santet dalam reformasi hukum pidana perihal pembuktiannya yang dapat mudah digunakan pada tingkat penyelidikan hingga proses pemeriksaan di Pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  diteliti  (Muhaimin,  2020).  Istilah  penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research , dan bahasa Belanda yaitu normatif juridish onderzoek . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut  sebagai legal  research merupakan  penelitian  internal  dalam  disiplin  ilmu  hukum (Muhaimin, 2020).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Konsep Santet Dalam Hukum Positif di Indonesia
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  santet  artinya  sihir.  Di  Jawa  Barat  santet disebut teluh ganggaong atau sogra, di Bali dikenal desti atau leak, di Maluku dan Papua disebut suangi, di Sumatera Utara begu ganjang, di Sumatera Barat disebut puntianak. Santet (dahulu  disebut  sihir)  adalah  bagian  dari  praktik  ilmu  hitam,  yang  dilakukan  oleh  dukun dengan bantuan makhluk ghaib jin sebagai mediator untuk mencelakai korbannya (Safitrf, 2013).
Santet  didefinisikan  dalam  bahasa  suku  Osing  Banyuwangi,  yaitu  mesisan  kanthet (lengket/intim), dan mesisan benthet (retak/terpisah). Pemahaman pertama adalah positif, sedangkan pemahaman kedua adalah negatif. Santet dikenal dengan perbuatan magis yang dilakukan  dengan  guna-guna,  jampi-jampi,  jimat,  dan  penyertaan  setan  (Ningsih,  2017). Santet  dapat  mempengaruhi  tubuh  yang  disihir,  atau  hati,  pikiran,  tanpa  harus menyentuhnya  (Fitrah,  2021).  Sihir  juga  dapat  menyebabkan  kematian,  penyakit,  atau
menimbulkan  kebencian  (Putra  &  Wirasila,  2020).  Santet  yang  dilakukan  oleh  seseorang biasanya menggunakan kesepakatan antara dukun dan setan. Seperti pendapat Syekh Wahid Abdussalam Bali tentang ilmu gaib yaitu perjanjian antara dukun dengan setan (Jamhuri & Nopitasari,  2018).  Kesepakatan  itu  disertai  dengan  syarat  bahwa  tukang  sihir  harus melaksanakan  sebagian  perbuatan  yang  diharamkan  atau  bentuk-bentuk  kemusyrikan sebagaimana  imbalan  atas  bantuan  setan  kepadanya,  serta  ketaatan  kepadanya  dalam memenuhi segala permintaannya (Bali, 2014).
Praktek santet atau yang juga bisa disebut sebagai salah satu usaha mistik yang disebut dengan ilmu gaib. Ilmu gaib adalah praktek-praktek jahat yang didorong oleh keinginan yang rendah terhadap benda-benda duniawi dan kekuatan setan. Ilmu gaib adalah upaya untuk kekuatan  batin,  tetapi  didorong  oleh  motif  yang  tidak  murni,  yaitu  untuk  memajukan kepentingan diri sendiri dan harus ditolak. Hanya dukun yang sebanding dengan ahli ilmu hitamnya yang bisa menetralkan pengaruhnya. Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil  yang  dilarang  adalah  perbuatannya  bukan  akibat  yang  ditimbulkan.  Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi  santet  ditujukan  pemeliharaan  stabilitas  masyarakat  agar  saling  melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.
Secara filosofi, santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya dikehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kerugian, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya (Faisal et. All., 2023). Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep tindak  pidana  baru  tentang  santet  yang  bertujuan  untuk  mencegah  agar  perbuatan  santet tidak terjadi.
Perdukunan memiliki tiga aspek yang saling melengkapi: Pertama, keyakinan dukun sendiri terhadap keefektifan teknik yang digunakan. Kedua, keyakinan pasien atau korban terhadap kekuatan dukun. Ketiga, keyakinan dan harapan kelompok yang berfungsi sebagai semacam  penghubung  langsung  antara  dukun  dan  korban,  seolah-olah  sebagai  tindakan gravitasi. Ketiga unsur tersebut adalah “perdukunan yang kompleks dan tidak terpisahkan” ( Lévi-Strauss,  1963) .  Hukum  positif  didefinisikan  sebagai  hukum  yang  dibuat  oleh  orang atau  lembaga  yang  memiliki  kedaulatan  dan  diberlakukan  terhadap  anggota  masyarakat politik yang mandiri (Santoso, 2012). Anggota mengakui kedaulatan atau supremasi orang atau  lembaga  pembuat  hukum  yang  bersangkutan  (Mujib,  2013).  Dengan  demikian, menurutnya  kebiasaan  baru  sah  sebagai  hukum  jika  hukum  itu  mensyaratkan  atau menyatakan secara tegas (Hadisoeprapto, 2008).
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  budaya  yang  hidup  dalam masyarakatnya.  Dengan  ragam  keragaman  budaya  Indonesia  yang  melahirkan  berbagai tradisi dengan kepercayaan yang masih kental dengan adanya hal-hal yang bersifat magis. Kepercayaan masyarakat terkait hal-hal mistis masih mengakar cukup kuat menjadi mitos tersendiri di tengah masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap santet menjadikan santet sebagai  hal  yang  membudaya  di  masyarakat.  Tampaknya  sulit  untuk  menjelaskan  bahwa dalam ranah pemikiran modern di mana konfigurasi kehidupan sosial masyarakat diarahkan sebagai masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak secara logis, konkrit, rasional, dan objektif, serta berdasarkan konsep faktual, tetapi sebaliknya pada saat yang sama, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.
Dalam  perspektif  hukum,  mengkaji  masalah  santet  berarti  mengkaji  salah  satu persoalan hukum yang lebih mendalam bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana  santet  tersebut  membuktikan  santet  merupakan  perbuatan  gaib  yang  dimana  sulit dibuktikan  secara  hukum.  Suatu  sistem  hukum  formal  dan  rasional  hanya  berusaha menangkap  perbuatan-perbuatan  lahiriah  yang  dapat  diketahui  secara  empiris  dan dibuktikan hubungan sebab-akibatnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang bersifat mistis,  gaib/metafisik  sulit  diterima  dalam  sistem  hukum  formal  dan  rasional.  Namun demikian, bukan berarti segala tindakan yang berkaitan dengan masalah gaib tidak dapat diatur  dalam  sistem  hukum  yang  formal  dan  rasional.  Selama  perbuatan  (yang  berkaitan dengan ilmu gaib) dapat diketahui, maka perbuatan tersebut juga dapat diatur dalam hukum formal atau peraturan perundang-undangan.
Dalam  ketentuan  KUHP  Lama  di  Indonesia,  kriminalisasi  perbuatan  mistik/santet dapat dilihat pada Pasal 545 hingga Pasal 547. Dimana dalam Pasal 545 yang pada intinya menjelaskan  bahwa  barang  siapa  yang  menyatakan  nasib  seseorang,  meramalkan  atau mengartikan mimpi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam hari atau denda dengan nominal paling banyak tiga ratus rupiah dan  jika  melanggar  dikembalikan  sebelum  satu  tahun  berlalu,  hukumannya  bisa  dua  kali lipat.
Penjualan jimat atau benda yang mengandung kekuatan gaib dan mengajarkan tentang ilmu  pengetahuan  atau  sihir  untuk  melakukan  tindak  pidana  juga  merupakan  perbuatan yang dilarang menurut aturan Pasal 546 yang dapat diancam dengan pidana penjara selama tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Selain  itu,  saksi  yang menggunakan jimat atau benda gaib ketika memberikan kesaksian di sidang pengadilan juga dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya sepuluh hari atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547.
Dalam pengaturan lain mengenai perbuatan santet yang dilakukan oleh pelaku santet itu sendiri, juga diatur dalam bentuk rumusan Peraturan Perundang-Undangan Majapahit dimana  bagi  yang  melakukannya  akan  dikenakan  hukuman  mati  oleh  raja  yang  berkuasa (Purba & Sulistyawati, 2020). Seseorang yang dapat dikatakan sedang menjalankan tenung yang sangat berbahaya ialah ketika ketika menulis nama orang lain di atas kain atau di peti mati  orang  yang  sudah  meninggal,  atau  di  dodot  yang  berbentuk  boneka,  atau  menanam boneka  tepung  dengan  nama  kuburan,  meletakkannya  di  atas  pohon,  di  tempat  yang menakutkan, atau di persimpangan, menulis nama orang lain di tulang, di tengkorak bersama orang  lain,  darah  dan  trikatuka  lalu  merendamnya  di  air,  atau  menenggelamkannya  di tempat siksaan (Putra & Wirasila, 2020).

## Pembuktian Delik Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
Pada  tempo  lalu,  Belanda  memberlakukan  KUHP  di  wilayah  jajahannya,  termasuk Indonesia atau yang dulunya dikenal dengan Hindia Belanda. Sebagai warisan kolonialisme yang diberlakukan di Indonesia, KUHP saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan perlu direformasi. Untuk memiliki hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana materil perlu memperhatikan karakteristik operasional hukum pidana materil ke depan (Leonard, 2016). Misalnya, hukum pidana materil harus disusun dalam kerangka ideologi nasional; memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dapat menyesuaikan
diri  dengan  kecenderungan  universal  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  yang  beradab, memikirkan aspek preventif, dan harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat (Leonard, 2016).
Dalam  perkembangan  reformasi  hukum  pidana,  kriminalisasi  santet  telah  menjadi agenda  tarik  menarik  dalam  Rancangan  KUHP.  Ketentuan  pidana  tentang  santet  diatur dalam Rancangan KUHP dari tahun ke tahun ditinjau sebagai berikut:
1. Delik santet dalam konsep RKUHP 1993 diatur dalam Pasal 223 yang melarang seseorang mengakui  dirinya  memiliki  ilmu  gaib.  kekuasaan  dan  memberitahukan  atau  memberi harapan kepada orang lain bahwa ia dapat menyebabkan kematian atau penderitaan lahir dan batin seseorang, dan perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda yang tergolong pidana denda golongan IV. Rancangan RKUHP tahun  1999  ke  2012.  Dalam  draf  RKUHP  tahun  1999  sd.  Delik  santet  tahun  2012  diatur dalam Pasal 292 yang menyebutkan bahwa barangsiapa mengaku memiliki kekuatan gaib dan memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kematian  atau  penderitaan  lahir  dan  batin seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda yang digolongkan sebagai pidana denda kategori IV. Jika dibandingkan dengan konsep RKUHP  2012,  pada  konsep  RKUHP  1999  s/d  Tahun  2012  telah  memperjelas  dan memperluas  aturan  dengan  menambahkan  orang  yang  menawarkan  jasa  santet,  maka mereka dapat dihukum.
2. Dalam konsep RKUHP 2013, delik santet yang diatur dalam Pasal 293 RKUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) ayat, dimana pada ayat (1) Pasal 293 RKUHP 2013 melarang orang yang mengaku  mempunyai  kekuatan  gaib  dan  memberitahukan,  membangkitkan  harapan, menawarkan atau memberi jasa bantuan kepada orang lain, bahwa ia dapat menyebabkan kematian  atau  penderitaan  batin  dan  jasmani  seseorang,  yang  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda yang termasuk dalam kategori denda IV. Bagi seseorang  yang  melakukan  santet  yang  digunakan  untuk  mencari  keuntungan  dan menjadikannya mata pencaharian atau kebiasaan, diatur dalam Pasal 293 ayat (2) RKUHP Tahun  2013  dan  akan  dikenakan  pidana  denda  yang  dapat  ditambah  1/3  (satu  ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam konsep RKUHP Tahun 2015, santet mengalami penurunan masa pidana penjara, dari sebelumnya 5 (lima) tahun, diubah menjadi 3 (tiga) tahun dan diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan (2) RKUHP Tahun 2015, yang pada ayat (1) disebutkan bahwa barang siapa yang  mengaku  dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib  dan  memberitahukan,  memberi harapan,  menawarkan  atau  memberikan  jasa  kepada  orang  lain  bahwa  ia  dapat menyebabkan  kematian  atau  penderitaan  lahir  dan  batin  seseorang,  dapat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  pidana  denda  yang  tergolong pidana  denda  kategori  IV.  Dan  jika  seseorang  yang  melakukan  santet  yang  digunakan untuk mencari keuntungan dan menjadikannya mata pencaharian atau kebiasaan diatur dalam Pasal 295 ayat (2) RKUHP Tahun 2013 dan akan dikenakan sanksi denda yang dapat ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Upaya memasukkan santet ke dalam hukum pidana di Indonesia bukanlah hal yang mudah.  Meski  santet  dipandang  sebagai  perbuatan  jahat,  namun  sulit  untuk membuktikannya.  Sedangkan  pembuktian  dalam  hukum  pidana  bertujuan  untuk  mencari kebenaran  materiil  dan  dalam  sidang  pengadilan  juga  tidak  mungkin  jika  majelis  hakim
mendengarkan keterangan ahli dari paranormal (Arthani, 2015). Dalam menangani masalah kesaktian,  ilmu  hitam,  santet,  dan  lain-lain,  KUHP  kurang  mampu  mengkriminalkan perbuatan  tersebut  karena  ketidaksesuaian  KUHP  dengan  kenyataan.  Perubahan  dan pembaharuan  di  bidang  hukum  pidana  khususnya  hukum  pidana  materil  (substantif) menjadi  penting  dan  mendasar  (Maroni,  2016),  karena  hukum  yang  berlaku  saat  ini khususnya hukum pidana materiil kolonial sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum rakyat Indonesia (Abdulah, 2015).
Dari  itu  alat  bukti  terdiri  dari:  1)  Menunjukkan  peristiwa  yang  dapat  diterima  oleh panca  indera;  2)  Memberikan  informasi  tentang  peristiwa  yang  telah  diterima;  3) Menggunakan pemikiran logis. Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu adalah menunjukkan  hal-hal  yang  dapat  ditangkap  oleh  panca  indera,  mengemukakan  hal-hal tersebut,  dan  berfikir  secara  logis  (Sutarto,  1999).  Pembuktian  ini  dilakukan  untuk kepentingan  hakim  yang  harus  memutus  perkara.  Dalam  hal  ini  yang  harus  dibuktikan adalah  kejadian  yang  konkrit,  bukan  sesuatu  yang  abstrak.  Dengan  demikian  meskipun hakim  tidak  melihat  kejadian  yang  sebenarnya  dengan  matanya  sendiri,  namun  ia  dapat menggambarkan  dalam  pikirannya  apa  yang  sebenarnya  terjadi,  sehingga  mendapatkan keyakinan tentang hal itu.
Secara filosofis, pembuktian adalah dalam rangka membantu hakim di dalam memutus setiap  perkara,  baik  perkara  perdata  maupun  perkara  pidana,  sehingga  putusan  yang dijatuhkan  kepada  para  pencari  keadilan  memberikan  rasa  keadilan  ( justice ),  kepastian hukum ( rechtzakerheid ), dan kemanfaatan ( doelmatigheid ) bagi mereka (Salim & Nurbani, 2016). Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Prodjohamidjojo, 1983). Sedangkan menurut Van Bummulen,  pembuktian  adalah  membuktikan  kepastian  yang  layak menurut  akal  tentang apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi serta apa sebenarnya demikian (Imron & Iqbal, 2019).
Tujuan  dari  pembuktian  adalah  untuk  memberikan  gambaran  berkaitan  tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal (Prodjohamidjojo, 1984). Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi (Prinst, 1998). Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materil,  yaitu  kebenaran  yang  sejati  atau  yang sesungguhnya.  Jadi  hakim  dalam  mencari  kebenaran  formal  cukup  membuktikan  dengan ‛ preponderance of evidence ‛ , sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya  harus  terbukti  ( beyond  reasonable  doubt )  (Sofyan  &  Asis,  2013).  Teori-teori Pembuktian (Hiariej, 2012) tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:
1. Teori Pembuktian Obyektif Murni
Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik ( canoniek recht ) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif wettelijke . Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.
2. Teori Pembuktian Subyektif Murni
Teori pembuktian subyektif murni (conviction in time) atau bloot gemoedelijk over tuiging ini  bertolak  belakang  dengan  teori  pembuktian  obyektif  murni  karena  dalam  teori pembuktian  subyektif  murni  didasarkan  kepada  keyakinan  hakim  belaka  (Keyakinan Semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang- undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran  ini  sangat  subyektif  (perseorangan)  dalam  menentukan  apakah  terdakwa  terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Teori Pembuktian Yang Bebas
Teori  pembuktian  yang  bebas  ( conviction  rainsonce )  atau vrije  bewijsleer adalah merupakan  ajaran/sistem  pembuktian  yang  menghendaki  agar  hakim  dalam  menentukan keyakinannya  secara  bebas  tanpa  dibatasi  oleh  undang-undang,  akan  tetapi  hakim  wajib mempertanggungjawabkan  cara  bagaimana  hakim  tersebut  memperoleh  keyakinan  dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.
4. Teori Pembuktian Yang Negatif
Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang ( negatief wettelijke ), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:
a) Wettelijke , disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
b) Negatief , disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang- undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim (Prodjohamidjojo, 1983).
Dalam menganalisis tindak pidana dengan menggunakan kekuatan gaib, Penulis dalam menganut  teori  ke  empat  diatas  lebih  mengarah  pada  sistem  yang  terakhir  yaitu  sistem pembuktian yang negatif, alasannya karena lebih didasarkan pada KUHAP dan keyakinan hakim  sendiri.  Menurut  sistem  pembuktian  negatif  ini  menghendaki  hubungan  kausalitas antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif ini telah ditentukan  secara  limitatif  dalam  undang-undang  serta  bagaimana  cara  menggunakannya ( bewijs  voering )  yang  harus  diikuti  pula  adanya  keyakinan,  bahwa  peristiwa  pidana  benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Dalam tindak pidana yang menggunakan kesaktian, kita perlu menganalisis kekuatan pembuktian dari kesaktian itu sendiri, sebab dalam KUHP yang  baru  disahkan,  delik  tentang  tindak  pidana  dengan  menggunakan  kekuatan supranatural perlu dilihat dari sisi pembuktiannya. Pasal 252 KUHP Baru menkontruksikan pembuktian tindak pidana santet berdasarkan dari adanya pengakuan dari seseorang yang menyatakan  dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib,  memberitahukan,  menimbulkan  harapan, menawarkan  atau  memberikan  jasa  kepada  orang  lain  yang  karena  perbuatannya  dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik pada seseorang. Menurut analisa  Penulis,  unsur-unsur  pembuktian  tersebut  belum  mencukupi  karena  harus  tetap diperlukan alat bukti yang masuk akal (logis) guna menemukan titik terang tindak pidana santet, karena alat bukti di pengadilan yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera dan masuk akal (logis). Sehingga menurut Penulis, jika Pasal 252 KUHP  Baru  hanya  berdasarkan  pengakuan  pelaku  tindak  pidana  dengan  menggunakan
kekuatan supranatural maka penerapannya dalam proses peradilan pidana diprediksi tidak akan berjalan efektif, hal ini dilihat dari efektifitas substansi hukumnya.
Pasal 252 KUHP Baru hanya dapat diterapkan dengan baik apabila dalam bunyi pasal tersebut selain pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan pelayanan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental  atau  fisik  seseorang.  Menurut  Pasal  184  KUHAP  meliputi  keterangan  terdakwa termasuk pula alat bukti selain keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk.
Untuk  menunjang  tidak  adanya  alat  bukti  yang  diperlukan  selain  pengakuan,  maka dalam  tindak  pidana  yang  menggunakan  kekuatan  gaib  diperlukan  alat  bukti  tambahan berupa: keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti sebagai bahan untuk mengungkap tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Menurut Eddy Hiariej terkait alat  bukti  ada  kesamaan  dengan  KUHAP  Belanda,  hanya  perbedaan  Indonesia  alat  bukti berupa petunjuk, sedangkan alat bukti Belanda adalah alat pengamatan/pengetahuan Hakim (Hiariej, 2012).
Penerapan  pasal  252  KUHP  Baru  tentang  tindak  pidana  persembahan  jasa  dengan menggunakan tenaga gaib terdapat kekurangan karena pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pasal 252 KUHP Baru hanya berlaku bagi “orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, menginformasikan, membangkitkan harapan” dengan kata lain “pengakuan” saja. Pasal tersebut  tidak  menggambarkan  kejelasan  tentang  siapa  yang  ikut  dan  menyuruh melakukannya,  meskipun  dalam  pasal  tersebut  samar-samar  disebutkan  bahwa  memberi tahu  dan  menimbulkan  harapan,  tidak  jelas  tentang  ikut  dan  menyuruh  melakukannya. Menurut  penulis,  praktek  menawarkan  jasa  dengan  menggunakan  kekuatan  magis  tidak hanya melibatkan pelaku yang menawarkan atau melakukannya saja. Dalam membuktikan santet dalam KUHP Baru yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Misal pembuktian delik santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan memiliki konstruksi yang sama dengan pembuktian tindak pidana santet di KUHP Baru (Sulistyo & Firmansyah, 2022).
Perbuatan  santet  adalah  perbuatan  yang  merugikan  dan  patut  untuk  dipidana  atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan  santet  di  masyarakat  yang  bersifat  preventif  (pencegahan).  Jika  dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Baru tersebut, hanya bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau  timbulnya  korban  akibat  adanya  orang  yang  mengaku  mempunyai  kekuatan  gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut.  Pembuktian  dalam  delik  formil  adalah  cukup  dengan  membuktikan  bahwa seseorang  telah  melakukan  perbuatan  dimaksud  yaitu  hubungan  antara  tukang  santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

## KESIMPULAN
Pembuktian  kejahatan  santet  atau  kesaktian  ternyata  sulit  dibuktikan.  Masalah pembuktian delik santet melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). Santet sebagai delik formil tidak perlu meninggalnya seseorang yang disantet sebagai akibat, tapi hubungan  antara  tukang  santet  dengan  orang  yang  menyewanya.  Hubungan  itulah  yang akan  dilihat  sebagai  tindak  pidana  pemufakatan  jahat.  Delik  santet  bertujuan  untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat  adanya  orang  yang  mengaku  mempunyai  kekuatan  gaib.  Delik  santet  juga dimaksudkan  untuk  mencegah  praktik  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat  terhadap  seseorang  yang  menyatakan  dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib  dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Z.  (2011).  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dari  Berbagai  Persfektif. Jurnal  Lex Specialis , 1 (14), 1-13.
Abdulah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 168-181.
Ali, R., Sepud, I. M., & Widyantara, I. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3), 454-458.
Alrah,  Z.  (2019).  Kontrak  Sosial  dalam  Pandangan  Rousseau. Paradigma:  Jurnal  Kalam  Dan Filsafat , 1 (1), 1-14.
Arthani,  N.  (2015).  Praktek  Paranormal  Dalam  Kajian  Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal Advokasi , 5 (1), 30-40. Bali, S. (2014). Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya . Jakarta: Penerbit Ummul Qura.
Faisal,  F.,  Rahayu,  D.  P.,  Darmawan,  A.,  Irfani,  M.,  &  Muttaqin,  A.  (2023).  Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5 (1), 220-232.
Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 2 (2), 122-137. Hadisoeprapto, H. (2008). Pengantar Tata Hukum Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Harianja,  F.  C.  Y.,  Jaya,  N.  S.  P.,  &  Rozah,  U.  (2019).  Kajian  Yuridis  Sosiologis  Kebijakan Formulasi  Hukum  Pidana  “Tindak  Pidana  Santet”  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia. Diponegoro Law Journal, 8 (4), 2863-2879.
Hiariej, E. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Penerbit Erlangga. Imron, A., & Iqbal, M. (2019). Hukum Pembuktian . Banten: Penerbit Unpam Press.
Jamhuri, J., & Nopitasari, Z. 2018. Penyelasaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih. Jurnal Legitimasi , 7 (1), 91-107. Kansil, S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
Lamintang,  P.,  &  Lamintang,  F.  T.  (2014). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Lévi-Strauss, C. (1963). Structural Anthropology . New York: Basic Books.
Leonard, T. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Yustisia , 5 (2), 468-483. Madiong, B. (2014). Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar) . Makassar: Penerbit CV. Sah Media. Maroni, M. (2016). Pengantar Politik Hukum Pidana . Bandar Lampung: Penerbit Aura. Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Penerbit Mataram University Press.
Mujib, M. M. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Supremasi Hukum , 2 (2), 475-500.
Nasution,  B.  H.  (2014).  Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari  Pemikiran  Klasik Sampai Pemikiran Modern. Jurnal Yustisia , 3 (2), 118-130.
Ningsih,  N.  (2017). Landasan  Hukum  Persihiran  Dan  Perdukunan  Perspektif  Islam .  Makassar: Penerbit Pusaka Alamiada.
Prinst, D. (1998). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik . Jakarta: Penerbit Djambatan. Prodjohamidjojo, M. (1983). Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti . Jakarta: Penerbit Ghalia. Prodjohamidjojo, M. (1984). Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha.
Purba, N., & Sulistyawati, S. (2020). Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana dari Perspektif Hukum di Indonesia . Serang: Penerbit CV. AA. Rizky.
Putra,  I.,  &  Wirasila,  A.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Delik  Santet  Dalam  Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 9 (2), 73- 82.
Safitrf,  I.  (2013).  Kepercayaan  Gaib  dan  Kejawen  Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  Pesisir Kabupaten Rembang. S abda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 8 (1), 18-28. Salim, H., & Nurbani, E. S. (2016). Penerapan Teori Hukum: Penelitian Disertasi dan Tesis . Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
Santoso, H. (2012). Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum . Jakarta: Penerbit Kencana.
Soeprapto, M. (2020). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
Sofyan, A. M., & Asis, A. (2013). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Yogyakarta: Penerbit Kencana.
Sulistyo,  W.,  &  Firmansyah,  F.  C.  (2022).  Perbandingan  Pengaturan  Pembuktian  Tindak Pidana  Santet  dalam  Konstruksi  RKUHP,  Papua  Nugini,  dan  Afrika  Selatan. Jurnal Studia Legalia , 3 (1), 60-67. Supriyanta, S. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Jurnal Wacana Hukum ,
8 (1), 1-13. Sutarto, S. (1999). Hukum Acara Pidana . Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. Wantu, F. M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum . Gorontalo: Penerbit UNG Press.
Warman,  A.,  Akub,  M.  S.,  &  Heryani,  W.  (2021).  Efektivitas  Penerapan  Scientific  Crime Investigation terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Prima , 4 (3), 1-21.