73 TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758
DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87

## ANALISIS ISU STRATEGIS PENGELOLAAN RUANG PESISIR DI BANDA NEIRA
(Strategic Issues Analysis of Coastal Spatial Management in Banda Neira)
Trixie Dj. Refualu 1* , Johannes M. S. Tetelepta 2 , dan James Abrahamsz 2
1 Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pascasarjana, Universitas Pattimura
2 Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pascasarjana, Universitas Pattimura Corresponding author: 3xcdjr02@gmail.com
Received: 7 Maret 2023, Revised: 17 Juni 2024, Accepted: 14 Agustus 2024
ABSTRAK: Wilayah pesisir pada pulau kecil menyediakan jasa penting namun sangat sensitif dan  rentan  terhadap  bencana  alam  dan  tekanan  dari  pemanfaatan.  Perencanaan  maupun pengembangan kedepannya terhadap pesisir haruslah tetap memperhatikan daya dukung ruang agar potensi yang ada tidak terdegradasi, sehingga perlu suatu kebijakan pengelolaan ruang yang bersifat adaptif  untuk  memecahkan  masalah  yang berfokus pada  pencegahan  terhadap isu  strategis  kawasan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  isu  strategis pengelolaan yang mencakup kondisi eksisting, kerentanan dan pemetaan konflik pemanfaatan ruang pesisir. Penelitian ini dilakukan di Banda Neira termasuk Pulau Gunung Api pada Maret sampai Mei  2022.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  kuesioner  dan  FGD  dan dianalisa  menggunakan  Matriks  Konflik  Pemanfaatan.  Hasil  menunjukan  Banda  Neira memiliki  potensi  ruang  dan  sumberdaya  pesisir  yang  besar  sehingga  memicu  pemanfaatan ruang sebesar 24.629 Ha, ruang pesisir juga rentan terhadap potensi bencana alam berdasarkan topografi pulau dan tekanan kegiatan manusia. Terdapat perbedaan kepentingan 18 pengguna ruang  dan  berdasarkan  pemetaan  konflik  terdapat  pemanfaatan  yang  57%  cocok,  26% menimbulkan konflik ringan dan 17% menimbulkan konflik berat.
Kata Kunci: Wilayah pesisir, penataan ruang, pengelolaan, kerentanan, pemanfaatan
ABSTRACT: Coastal areas on small islands provide important services but are very sensitive and  vulnerable  to  natural  disasters  and  pressures  from  utilization.  Future  planning  and development of coastal areas must still pay attention to the carrying capacity of the space so that  the  existing  potential  is  not  degraded,  so  it  is  necessary  to  have  an  adaptive  spatial management  policy  to  solve  problems that  focus on  preventing  strategic  issues in  the  area. This research aims to  analyze  strategic  management  issues that  include existing  conditions, vulnerability and conflict mapping of coastal space utilization. This research was conducted in Banda Neira including Gunung Api Island from March to May 2022. Data collection was carried out through observation, questionnaires and FGDs and analyzed using the Utilization Conflict Matrix. The results show that Banda Neira has a large potential of coastal space and resources  that  trigger  space  utilization  of  24,629  Ha,  coastal  space  is  also  vulnerable  to potential natural disasters based on the topography of the island and the pressure of human activities.  There  are  differences  in  the  interests  of  18  space  users  and  based  on  conflict
Analisis Isu Strategis Pengelolaan Ruang Pesisir di Banda Neira 74
mapping there are 57% compatible utilization, 26% cause mild conflict and 17% cause severe conflict.
Keywords: Coastal area, spatial planning, management, vulnerability, utilization

## PENDAHULUAN
Wilayah  pesisir  khususnya  dalam  lingkup pulau-pulau  kecil  menyediakan  jasa  ekosistem yang bernilai ekonomis dan penting (Maghfirah et  al.,  2023),  tetapi  sangat  sensitif  dan  rentan terhadap  bencana  alam  (Hamuna  et  al.,  2018) karena  letaknya  yang  berhadapan  langsung dengan  lautan.  Wilayah  pesisir  memiliki keterbatasan  ruang  secara  fisiografis  tetapi banyak pihak yang tertarik untuk memanfaatkan atau  menggunakannya.  Adanya  pemanfaatan ruang  seharusnya  dapat  meningkatkan  sektor ekonomi dan kondisi sosial tetapi wilayah pesisir sekarang  menjadi  tidak  membawa  manfaat  lagi secara sosial, ekonomi, biologi, dan lingkungan. Sumberdaya  yang  terdapat  di  wilayah  pesisir telah  dieksploitasi  dengan  tidak  memperhatikan prinsip-prinsip  keberlanjutannya  (Akram  & Hasnidar, 2022) oleh masing-masing sektor demi tercapainya  target  pertumbuhan  ekonomi  yang direncanakan.
Pada  awalnya  suatu  pemanfaatan  ruang mendatangkan  konflik  yang  terjadi  pada  aspek ekologi (Sujadmi & Murtasidin, 2020), kemudian  berpengaruh  menjadi  konflik  sosial (Awan et al., 2020; Laming & Rahim, 2020) dan akhirnya  berujung  menjadi  konflik  ekonomi. Dinamika  pemanfaatan  wilayah  atau  ruang  di pesisir dapat memicu potensi konflik pemanfaatan  ruang  (Mujio  et  al.,  2016)  yang sangat  berbeda  dengan  kawasan  lain  seperti kawasan perkotaan.
Kepulauan  Banda  merupakan  gugusan pulau  kecil  yang  dilingkupi  Laut  Banda  dan secara  administratif  terletak  di  Kabupaten Maluku  Tengah.  Kawasan  ini  memiliki  potensi sumberdaya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang besar (Saimima, 2019) yaitu potensi sumberdaya perikanan  dan  penyedia  jasa  lingkungan  seperti potensi wisata bahari (Irianto et al., 2016). Banda Neira  merupakan  salah  satu  pulau  kecil  yang menjadi  ibukota  kecamatan  Kepulauan  Banda sehingga pusat kawasan strategis berada di pulau
tersebut  dengan  berbagai  pemanfaatan  ruang yang dilakukan untuk tujuan sosial dan ekonomi. Banda  Neira  telah  ditetapkan  dalam  berbagai peruntukkan  ruang  baik  dari  segi  kebijakan nasional  maupun  Pemerintah  Daerah  sebagai Kawasan  Konservasi  Perairan  Nasional  Taman Wisata  Perairan  (TWP).  Keputusan  tersebut didasarkan  pada  Surat  KEPMEN  Pertanian  No. 221 Tahun 1977 seluas 2500 Ha dan  tercantum juga  dalam  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  No.  58  Tahun  2014  Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut  Banda  di  Provinsi  Maluku  Tahun  2014- 2034.  Kawasan  Gunung  Api  Banda  yang merupakan  wilayah  administratif  Banda  Neira juga  ditetapkan  sebagai  kawasan  konservasi yaitu  Taman Wisata Alam (TWA)  Gunung Api Banda  berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  No. 1135 Tahun 1992. Luasan kawasan Gunung Api Banda sebesar 734,46 Ha dengan ketinggian 656 m  dari  permukaan  laut.  Jalur  pelayaran ditetapkan berdasarkan Surat KEPMEN Perhubungan  No.1805  Tahun  2018.  Kawasan suaka alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, industri,  pariwisata  alam  pantai,  strategis pengembangan  kelautan  dan  perikanan  serta lainnya ditetapkan berdasarkan RZWP3K Provinsi  Maluku  dan  RTRW  Maluku  Tengah. Banda Neira juga direncanakan sebagai Kawasan Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN)  dalam Rencana  Zonasi  Kawasan  Strategis  Nasional Laut Banda (Salouw, 2021).
Selain  itu,  terdapat  pemanfaatan  ruang yang  umumnya  dilakukan  oleh  masyarakat  di kawasan  pesisir  sebagai  penunjang  kehidupan seperti nelayan, pengendara motor laut, pedagang, pengusaha penginapan dan sebagainya.  Berkaitan  dengan  strategi  adaptasi masyarakat  pesisir  oleh  beragamnya  mata pencaharian  yang  dilakukan  di  wilayah  pesisir Banda  Neira  (Salouw,  2021).  Dalam  kasus pemanfaatan ruang pesisir, masyarakat setempat menghendaki  agar  hasil  pemanfaatan  dapat digunakan  untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758
DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87
(Aqilla & Purwaningsi, 2023), sebaliknya pihak swasta  menghendaki  untuk  mengeksploitasi sumberdaya  yang  ada  untuk  memperoleh keuntungan  sebesar-sebesarnya.  Demikian  pula hubungan  antara  masyarakat  setempat,  swasta dan  pemerintah,  dalam  hal  ini  masyarakat  dan swasta  menghendaki  ketersediaan  ruang  untuk berproduksi sesuai dengan kepentingannya, akan tetapi sebaliknya pihak pemerintah menghendaki pemanfaatan  ruang  tersebut  sesuai  dengan rencana  umum  tata  ruang  atau  kawasan  yang sudah ditetapkan.
Dengan adanya berbagai pemanfaatan dan perencanaan  untuk  pengembangan  wilayah pesisir  Banda  Neira,  serta  strategi  adaptasi masyarakat  pesisir  yang  dilakukan  mengarah pada degradasi lingkungan dan sangat mempengaruhi  fungsi  kawasan  ini  sebagai kawasan  konservasi  (Mira  et  al.,  2017;  Safar, 2023).  Kondisi  ini  dapat  menyebabkan  potensi ruang  pesisir  dan  sumberdaya  yang  harusnya dilindungi cenderung habis. Perencanaan maupun  pengembangan  ke  depannya  haruslah tetap  memperhatikan  daya  dukung  ruang sehingga  konflik  pemanfaatan  ruang  antar pengguna  ruang  tidak  berdampak  negatif  pada lingkungan. Adanya berbagai kegiatan pemanfaatan  ruang  di  wilayah  pesisir  Banda Neira  hendaknya  memperhatikan  keberlanjutan ekologi yang menjadi dasar untuk keberlanjutan aspek lainnya.
Ditinjau  dari  kerentanan  fisiknya  sebagai pulau  kecil  dan  penetapannya  sebagai  kawasan konservasi maka diperlukan kebijakan pengelolaan  ruang  yang  bersifat  adaptif  yang berfokus  pada  pemecahan  masalah  maupun pencegahan  terhadap  isu-isu  strategis  kawasan. Isu strategis  adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan  pembangunan  karena  dampaknya yang  signifikan  bagi  daerah  dan  masyarakat  di masa yang akan datang (Samsu Alam & Mamu, 2016).  Analisa  isu  strategis  sendiri  penting  dan sangat  menentukan  dalam  proses  penyusunan rencana  pembangunan  daerah  untuk  dapat
menentukan prioritas kebijakan maupun pengelolaan  daerah.  Informasi  serta  penelitian tentang  isu  strategis  pengelolaan  ruang  pesisir Banda Neira masih minim sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting  ruang,  menganalisis  kerentanan  ruang sebagai  pulau  kecil,  mengidentifikasi  pengguna ruang dan menganalisis potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir Banda Neira.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  Maret  hingga Mei  2022  berlokasi  di  wilayah  pesisir  Banda Neira,  Kecamatan  Banda,  Kabupaten  Maluku Tengah  mencakup  5  Negeri  Administratif  yaitu Negeri Nusantara (termasuk Pulau Gunung Api), Dwiwarna, Kampung Baru, Merdeka, dan Tanah Rata  serta  2  Dusun  yaitu  Lautaka  dan Mangkobatu (Gambar 1).
Pengumpulan  data  dikumpulkan  melalui observasi  lapangan,  wawancara,  kuesioner  dan focus group discussion (FGD) bersama masyarakat  setempat  dan  instansi  terkait  (para pengguna  ruang).  Proses  FGD  menggunakan teknik  PCRA  ( Participatory  Coastal  Resource Assesment )  (Walters  et  al.,  1998)  meliputi  (a) penelurusan  sejarah  negeri,  (b)  kecenderungan dan  perubahan,  (c)  gambar/sketsa  pemanfaatan ruang,  (d)  transek  negeri,  (e)  kajian  mata pencaharian masyarakat dan (f) bagan kelembagaan.
Identifikasi  isu  atau  permasalahan  terkait pengelolaan  ruang  pesisir  dianalisa  secara deskriptif  kualitatif  sedangkan  isu  strategis dinamika  pemanfaatan  ruang  dipetakan  pada suatu  matriks  keterkaitan  antar  kegiatan pemanfaatan  ruang.  Matriks  tersebut  bertujuan untuk  melihat  hubungan  dan  tumpang  tindih antar  pemanfaatan  ruang  atau  potensi  konflik pemanfaatan  ruang  ( spatial  conflict  analysis matrix )  yang  dimodifikasi  dari  pengembangan studi Baltic  Maritime  Spatial  Plans (Gee  et  al., 2019).

## Gambar 1. Lokasi penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Eksisting Ruang
Kepulauan  Banda  terdiri  dari  11  pulau kecil.  Salah  satu  dari  kesebelas  pulau  tersebut merupakan  Pulau  Banda  Neira  yang  ditetapkan sebagai  ibukota  kecamatan  dari  Kepulauan Banda.  Banda  Neira  secara  astronomis  terletak pada  koordinat  4°30’-4°31’  LS  dan  129°53’- 129°54’  BT  dengan  luas  3  km 2 .  Banda  Neira memiliki  6  Negeri  (Gambar  2)  yaitu  Negeri
Nusantara  yang  secara  administratif  mencakup Pulau  Gunung  Api,  Negeri  Kampung  Baru, Negeri  Merdeka  yang  membawahi  Dusun Lautaka,  Negeri  Rajawali  yang  membawahi Dusun  Mangkobatu  dan  Negeri  Tanah  Rata. Topografi  pulau  Banda  Neira  cenderung  datar tetapi persebaran negeri tidak semuanya terdapat pada  pesisir  pantai  melainkan  terdapat  negeri yang letak geografisnya jauh dari kawasan pantai atau pesisir (Tabel 1).
Gambar 2. Persentase luas wilayah Banda Neira
Sumber : Kecamatan Banda Dalam Angka (2021) 46% 7% 20% 5% 10% 12% Nusantara Tanah Rata Kampung Baru
Dwiwarna Rajawali Merdeka
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87

## Tabel 1. Letak geografis Negeri di Banda Neira
No. Negeri Pulau Letak Negeri 1 Nusantara Gunung Api Pesisir Banda Neira Pesisir 2 Kampung Baru Banda Neira Pesisir 3 Dwiwarna Banda Neira Sebagian pesisir 4 Medeka Banda Neira Sebagian pesisir Dusun Lautaka Banda Neira Pesisir 5 Rajawali Banda Neira Bukan pesisir Dusun Mangkobatu Banda Neira Pesisir 6 Tanah Rata Banda Neira Pesisir Sumber : Data Penelitian (2022)
Kepulauan Banda khususnya Banda Neira mempunyai potensi wisata bahari karena potensi ekosistem laut, pesisir serta sumberdayanya yang besar.  Hasil  digitasi  menunjukan  sebaran ekosistem  terumbu  karang  di  wilayah  pesisir Pulau Banda Neira, Pulau Gunung Api dan Pulau Karaka  seluas  ±212,6  Ha.  KEPMEN  Kelautan dan  Perikanan  RI  No.  58  Tahun  2014 mencantumkan bahwa potensi terumbu karang di Kepulauan Banda khususnya Kawasan Konservasi  Perairan  Nasional  Taman  Wisata Perairan  (TWP)  Laut  Banda  mencakup  sekitar 32,35%  karang  hidup,  karang  lunak  sekitar 14,5%  dan  karang  mati  sekitar  2,75%.  Kurang lebih  terdapat  223  jenis  atau  genera  terumbu karang yang tersebar di kawasan perairan TWP Laut Banda.
Ekosistem padang lamun di perairan Banda Neira terdiri dari vegetasi campuran (heterospesifik) dari 7 jenis lamun yaitu Enhalus acoroides , Thalassia  hemprichii , Halophila ovalis , Cymodocea serrulata , Cymodocea rotundata , Halodule uninervis dan Syringodium isoetifolium dan  umumnya  jenis  lamun  yang mendominasi  yaitu Cymodocea  rotundata . Potensi  padang  lamun  di  Kepulauan  Banda khususnya Banda Neira sebenarnya cukup besar namun mulai mengalami perubahan dikarenakan penurunan kualitas habitat oleh adanya aktivitas pemanfaatan  ruang  pesisir  seperti  transportasi laut, reklamasi, limbah domestik dari pemukiman penduduk maupun kegiatan penangkapan yang dapat mempengaruhi keberadaan ekosistem lamun (Munira dan Dobo, 2013).  Hasil  digitasi  menunjukan  sebaran
ekosistem lamun di perairan pesisir Pulau Banda Neira seluas ±11 Ha.
Ekosistem  mangrove  hanya  ditemukan pada  pesisir  Pulau  Gunung  Api  dengan  7  jenis mangrove seperti Rhizophora mucronata , Phempis  acidula , Ceriops  tagal , Xylocarpus granatum , Xylocarpus  moluccensis , Scyphipora hydropillacea dan Bruguiera  gymnorrhiza. Keanekaragaman  jenis  ekosistem  mangrove yang  berlokasi  di  pesisir  pantai  Pulau  Gunung Api  termasuk  kategori  rendah  khususnya  untuk kategori  anakan  dan  semai  yaitu  jenis Ceriops tagal (Siahaya  et  al.,  2021).  Hasil  digitasi menunjukan  sebaran  ekosistem  mangrove  di kawasan pesisir Pulau Gunung Api seluas 1,2 Ha.
Potensi sumberdaya perikanan yang ada di Banda  Neira  mencakup  potensi  ikan  pelagis, demersal  dan  sumberdaya  non  ikan  yang umumnya  merupakan  megabenthos  seperti crustacea,  echinodermata  dan  mollusca.  Jenis ikan  ekonomis  penting  atau  ikan  target  yang ditemukan  di  perairan  Banda  Neira  lewat monitoring  yang  dilakukan  oleh  Satgas  KKPN TWP Laut Banda terdiri dari 9 famili yaitu famili Serranidae,  Lutjanidae,  Lethrinidae,  Mullidae, Siganidae, Haemullidae, Carangidae, Priacanthidae  dan  Holocentridae.  Adapun  nilai biomassa dan kelimpahan ikan target di perairan Banda  Neira  untuk  kategori  ikan  herbivora berkisar  antara  36-855  kg/Ha  dan  371-4914 ind/Ha sedangkan nilai biomassa dan kelimpahan ikan karnivora berkisar 4-132 kg/Ha dan  86-886  ind/Ha.  Berdasarkan  data  KKPN TWP  tahun  2021,  terdapat  juga  ikan  koralivora atau  ikan  pemakan  karang  yang  ditemukan
Analisis Isu Strategis Pengelolaan Ruang Pesisir di Banda Neira 78
berkisar  5-13  jenis  dan  kelimpahannya  berkisar 514-1400 ind/Ha di perairan Banda Neira.
Kelompok  biota  laut  lainnya  yang ditemukan  di  perairan  TWP  Laut  Banda  yaitu mamalia  dan  penyu.  Biota-biota  tersebut merupakan  spesies  penting  yang  dilindungi karena  keberadaannya  yang  langkah  serta terancam  punah  (Data  Wawancara  Partisipatif dan  Data  Sekunder  KKPN  Satker  TWP  Laut Banda,  2022).  Terdapat  juga  spesies  lain  yang masuk  dalam  kategori  biota  yang  dilindungi yaitu  bambu  laut,  hiu,  ikan  capungan  banggai, ikan  napoleon,  kima  dan  bia  lola.  Berdasarkan hasil  wawancara,  masyarakat  telah  mengetahui biota-biota  tersebut  merupakan  biota  yang dilindungi  sehingga  tidak  dimanfaatkan  oleh masyarakat  Banda  Neira.  Ditetapkannya  biota- biota tersebut sebagai hewan dan tumbuhan yang dilindungi  berdasarkan  hukum  atau  kebijakan undang-undang  dan  keputusan  menteri  yang dibuat sebagai berikut:
• Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Republik Indonesia No.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  Yang Dilindungi
• Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia No. 37/KEPMEN- KP/2013 tentang Perlindungan Ikan Napoleon Wrasse ( Cheilinus undulatus ) • Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia No. 49/KEPMEN- KP/2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan
Banggai ( Pterapogon kauderni )
• Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
Republik Indonesia No. 46/KEPMEN- KP/2014 tentang Penetapan Status
Perlindungan Terbatas Bambu Laut ( Isis spp. ) Potensi  yang  besar  pada  ruang  pesisir merupakan  alasan  utama  terciptanya  kegiatan pemanfaatan  ruang  di  wilayah  pesisir  Banda Neira. Berdasarkan informasi melalui wawancara dan juga pengamatan langsung pada lokasi  penelitian,  ditemukan  beberapa  bentuk pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan  oleh beberapa  sektor  maupun  oleh  masyarakat  lokal (Gambar 3) serta estimasi luasannya (Tabel 2).
Gambar 3. Peta distribusi pemanfaatan ruang pesisir Banda Neira
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87

## Tabel 2. Estimasi luasan kegiatan pemanfaatan ruang pesisir Banda Neira
Kegiatan Pemanfaatan Luas (Ha) Permukiman (termasuk Tempat Pembuangan Sampah) 20.086 Pelabuhan Utama 0,038 Pelabuhan Motor Laut 0,026 Pelabuhan Perikanan Pantai 0,035 Bandara 16 Taman Wisata Peraira (TWP) Laut Banda 2500 Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Api 734 Penangkapan Ikan 913 Bameti dan Balobe 65 Tempat Penambatan Armada Penangkapan 0,559 Cold Storage 0,281 Wisata Bahari dan Area Rekreasi 269 Penambangan Pasir dan Batu 45 Budidaya 0,113 Markas TNI-AL 0,091 Markas POLAIR 0,060 Stasiun Pengisian Bahan Bakar (Pertamina) 0,081 TOTAL 24.629
Sumber : Data Penelitian (2022)

## Kerentanan Ruang Sebagai Pulau Kecil
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014, pulau kecil  didefinisikan  sebagai  pulau  dengan  luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 beserta kesatuan  ekosistemnya  (Lautetu  et  al.,  2019). Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi  sumberdaya  yang  cukup  tinggi  tetapi juga memiliki potensi rentan akan bencana alam yang tinggi (Azuga, 2021).
Bencana  alam  dapat  merubah  tatanan potensial wilayah pesisir serta akan mempengaruhi  potensi  ruang  dan  sumberdaya
yang  ada  di  dalamnya.  Umumnya,  pulau-pulau kecil sering diisukan sebagai wilayah yang lemah atau rentan khususnya dalam faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor sosial (Akbar, 2016).
Banda  Neira  merupakan  salah  satu  pulau kecil  dalam  gugus  Kepulauan  Banda  yang  juga rentan  terhadap  terjadinya  bencana  alam. Kecamatan  Banda  dalam RTRW  Kabupaten Maluku  Tengah  Tahun  2011-2031  ditetapkan sebagai  kawasan  rawan  bencana. Bentuk topografi  pulau  juga  mempengaruhi  potensi bencana pada masing-masing Negeri (Tabel 3).

## Tabel 3. Potensi bencana alam di pesisir Banda Neira
Negeri POTENSI BENCANA Banjir Rob Longsor Letusan Gunung Nusantara ✓ ✓ Kampung Baru ✓ ✓ Dwiwarna ✓ ✓ Merdeka ✓ ✓ Dusun Lautaka ✓ ✓ Rajawali ✓ Dusun Mangkobatu ✓ ✓ Tanah Rata ✓ ✓ Sumber : Data Penelitian (2022)
Analisis Isu Strategis Pengelolaan Ruang Pesisir di Banda Neira 80
Banjir  rob  sering  melanda  di  daerah  yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air  laut.  Berdasarkan  observasi  langsung  dapat dilihat bahwa Negeri Nusantara, Kampung Baru, Dwiwarna  dan  Tanah  Rata  merupakan  wilayah pesisir yang rentan dilanda banjir rob dikarenakan beberapa bagian talud yang befungsi sebagai  penahan  air  atau  pemecah  gelombang telah rusak.
Selain banjir rob, potensi bencana lainnya yaitu  longsor  dan  letusan  gunung  api.  Dusun Lautaka  dan  Dusun  Mangkobatu  berpotensi dilanda  bencana  longsor  karena  terletak  pada daerah  atau  topografi  perbukitan.  Letusan Gunung Api Banda merupakan potensi bencana yang  dapat  menimbulkan  dampak  yang  sangat besar karena bukan hanya dapat melanda Pulau Banda  Neira  tetapi  juga  pulau-pulau  lain  di Kepulauan  Banda.  Gunung  Api  Banda  sendiri masih  berstatus  aktif    dengan  aktivitas  seismik yang  cukup  tinggi.  Aktivitas  erupsi  terakhir tercatat pada 17 Mei 1988. Bencana alam lainnya yang  juga  berpotensi  melanda  Banda  Neira dalam RTRW Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031 yaitu gempa bumi dan tsunami.
Adanya  manusia  pada  suatu  pulau khususnya  pulau  kecil  dapat  menimbulkan tekanan  dan  dampak  karena  pemanfaatan lingkungan  dan  potensi  sumberdaya  yang  ada guna memenuhi kebutuhan hidup (Siahainenia et al.,  2017).  Pemanfaatan  sumberdaya  jika  tidak dikelola  secara  berkelanjutan  akan  berdampak pada  degradasi  sumberdaya.  Multifungsi  yang ada  pada  wilayah  pesisir  mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan dan juga prasarana sehingga  menjadi  pemicu  masalah  baru  seperti perubahan  morfologi  pantai  yaitu  terjadinya abrasi  dan  akresi  serta  pencemaran  (Hafizah, 2023; Zamdial et al., 2017).

## Perbedaan Kepentingan Pengguna Ruang
Wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  yang menyediakan sumberdaya yang bersifat kepemilikan bersama ( common property ) (Saiful &  Ruban,  2021).  Permasalahan  yang  timbul dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  yaitu ketidakseimbangan pemenuhan kepentingan atau kebutuhan para pengguna ruang dalam
memanfaatkan ruang pesisir. Perbedaan kepentingan  dan  kebutuhan  inilah  yang  dapat menimbulkan  konflik  pemanfaatan  ruang.  Para pengguna ruang yang berperan dalam pemanfaatan ruang pesisir Banda Neira teriidentifikasi dengan berbagai kepentingannya berjumlah 18 pengguna ruang (Tabel 4).
Total  jumlah  penduduk  dalam  kawasan administratif  Banda  Neira  sebesar  6.806  jiwa. Negeri Administratif Nusantara memiliki jumlah penduduk  terbanyak  dibandingkan  dengan  5 Negeri Administratif lainnya yaitu sebesar 1.839 jiwa.  Jumlah  penduduk  di  Negeri  Nusantara sudah  terakumulasi  dengan  jumlah  penduduk yang  berada  di  kawasan  Pulau  Gunung  Api karena masuk dalam kawasan administratif yang sama.
Mata pencaharian masyarakat Banda Neira cukup beragam namun sebagian besar merupakan nelayan dan petani. Kegiatan nelayan menjadi  sumber  penghasilan  utama  maupun sampingan  selain  bertani.  Masyarakat  Banda Neira  memandang  pesisir  sebagai  sumber  mata pencaharian untuk kelangsungan dan keberlanjutan  hidup.  Berdasarkan  data  Negeri Administratif  Banda  Neira  dengan  jumlah penduduk  yang  bekerja  sebagai  nelayan  yaitu sebanyak 403 orang.
Permukiman  di  wilayah  pesisir  Banda Neira terdiri dari perumahan masyarakat umum dan  nelayan.  Letak  rumah  yang  dibangun membelakangi  pantai  dengan  sistem  saluran pembuangan  mengarah  ke  pantai.  Selain  itu masyarakat  yang  bermukim  di  kawasan  pesisir sering  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  seperti bameti dan balobe, serta penambangan pasir dan batu.  Sumberdaya  yang  sering  diambil  dalam kegiatan  bameti  dan  balobe  yaitu  kerang- kerangan  dan  gurita  dengan  memanfaatkan  alat tangkap seperti parang. Penambangan pasir dan batu sering dilakukan untuk tujuan pembangunan rumah maupun jalan.  Kepulauan Banda  bersifat terisolir  dari  pulau-pulau  besar  yang  memiliki bahan material pembangunan yang lebih lengkap mengharuskan  masyarakat  Banda  Neira  untuk memanfaatkan  material  alam  yang  tersedia  di wilayah pesisir.
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87

## Tabel 4. Kepentingan para pengguna ruang pesisir Banda Neira
Pengguna Ruang Kepentingan Nelayan Melakukan kegiatan penangkapan untuk kebutuhan ekonomi. Pengendara motor laut Mencari nafkah dengan mengendarai motor laut tujuan penyeberangan antar pulau. Pemilik resort Membuka usaha untuk tujuan ekonomi dan mendukung program wisata di dalam kawasan pesisir. Pedagang/jasa cafe Membuka usaha atau tempat berdagang untuk kebutuhan ekonomi. Pengusaha/investor Mengelola  kegiatan  ekonomi  di  wilayah  pesisir  berupa  kegiatan peneglolaan  hasil  tangkapan  melalui cold  storage dan  kegiatan budidaya. PERTAMINA Mempermudah kegiatan distribusi minyak di wilayah pulau kecil yang terisolir. Masyarakat lainnya Bermukim  di  kawasan  pesisir  dan  menikmati  jasa  lingkungan  yang tersedia pada kawasan tersebut. Pelaku wisata Menikmati jasa wisata bahari, kepentingan rekreasi dan sebagainya. Pemerintah Negeri Menjaga  dan  mengelola  wilayah  pesisir  yang  masuk  dalam administratif Negeri. Pemerintah Daerah Menjaga  dan  mengatur  keberlangsungan  kegiatan  pemanfaatan  ruang pesisir melalui kebijakan dan regulasi Perhubungan Udara Melaksanakan  kebijakan  pemanfaatan  bandar  udara  serta  fasilitas penunjang di kawasan pesisir. PT. PELINDO (Pelabuhan Indonesia) Pengelolaan dan pengembangan pelabuhan di pesisir PT. PELNI, Perusahaan Swasta dan BUMD Panca Karya Mempunya kepentingan dalam menyediakan sarana transportasi laut. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Mengatur dan memfasilitasi kegiatan perikanan tangkap PSDKP dan KKPN Satker TWP Laut Banda Melaksanakan kegiatan pengawasan dan perlindungan sumberdaya di kawasan konservasi TWP Laut Banda. BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan  perlindungan sumberdaya di kawasan konservasi TWA Gunung Api. TNI-AL dan POLAIR Kegiatan  patroli,  pembinaan  dan  pemeliharaan  keamanan  di  wilayah perairan. Peneliti dan Instansi non birokrasi Studi  dan  penelitian  di  kawasan  pesisir  serta  pemberdayaan  dan pembinaan masyarakat pesisir. Sumber : Data Penelitian (2022)
Selain perumahan, cafe atau rumah makan maupun resort atau penginapan juga dibangun di daerah pantai. Ditemukan terdapat 11 cafe/rumah makan  dan  21  resort/hotel/penginapan  yang terdistribusi  di  kawasan  pesisir  pantai  maupun yang  jauh  dari  kawasan  pesisir.  Pengembangan cafe  maupun  resort  tidak  terlepas  dari  potensi pariwisata di kawasan tersebut. Potensi pariwisata  di  Banda  Neira  terdiri  atas  wisata bahari,  wisata  sejarah  dan  budaya  serta  lainnya (Salouw,  2021).  Banda  Neira  memiliki  potensi wisata  bahari  karena  memiliki  terumbu  karang yang  unik  (Basir  et  al.,  2019),  yaitu  terumbu karang  yang  berasal  dari  batuan  lahar  Gunung Api Banda. Tedapat beberapa titik yang menjadi tujuan  penyelaman  guna  menikmati  keindahan terumbu karang (Mira et al., 2017). Berdasarkan
data  Dinas  Pariwisata  UPT  Banda,  jumlah kunjungan wisatawan dalam kurun waktu empat dan  lima  tahun  terakhir  menunjukkan  jumlah kunjungan wisatawan nasional maupun internasional ke Kepulauan Banda sebesar 3807 dan 6776 orang. Peningkatan jumlah wisatawan tak  lepas  dari  semakin  berkembangnya  fasilitas transportasi  untuk  berkunjung  ke  Kepulauan Banda.
Sesuai dengan  RTRW Kabupaten Maluku Tengah  Tahun  2011-2031,  Banda  Neira dijadikan  sebagai  kawasan  pemanfaatan  ruang untuk sistem prasarana wilayah yaitu pengembangan  transportasi  laut.  Pelabuhan nasional  maupun  lokal  yang  dibangun  seiring dengan  penetapan  Laut  Banda  sebagai  alur pelayaran atau penyeberangan secara perlintasan
Analisis Isu Strategis Pengelolaan Ruang Pesisir di Banda Neira 82
nasional maupun internasional dalam  RZWP3K Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 yang dikelola oleh PT. PELINDO di Negeri Nusantara. Saat ini transportasi  laut  regular  yang  tersedia  adalah kapal-kapal  penumpang  milik  PT.  PELNI  dan kapal  perintis.  Selain  itu,  terdapat  kapal  cepat yang  dikelola  oleh  perusahan  swasta  maupun ferry  yang  dikelola  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD).  Demikian  juga  peningkatan  jumlah pelaku  usaha  transportasi  perorangan  untuk kegiatan  wisata  maupun  tujuan  penyeberangan. Terdapat pengendara motor laut ( pok-pok ) yang berdomisili di Banda Neira maupun di beberapa pulau  lainnya  di  Kecamatan  Banda.  Pelabuhan motor  laut  “Pante  Lamane”  yang  terletak  di Negeri Nusantara. Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi, jumlah pengendara motor laut atau  jumlah  armada  yang  berada  di  pelabuhan motor laut sebanyak ±40 orang.
Selain  transportasi  laut,  tersedia  juga transportasi  udara  sehingga  dibangun  bandar udara (Bandara) kategori domestik kelas III yang terletak  di  Negeri  Kampung  Baru.  Bandara  ini berukuran  kecil  dan  tidak  mempunyai  banyak fasilitas. Jenis pesawat yang dapat mendarat dan beroperasi  hanya  jenis  pesawat  C-212  yang merupakan tipe pesawat angkut menengah yang berukuran  sedang  atau  dikenal  sebagai  pesawat perintis.  Terkait  penggunaan  bahan  bakar, terdapat  stasiun  pengisian  bahan  bakar  umum (SPBU)  atau  milik  PT.  PERTAMINA  yang terletak di kawasan pesisir Banda Neira yaitu di Negeri  Nusantara.  SPBU  dibangun  di  kawasan pesisir  untuk  memudahkan  proses  pengisian minyak  dari  kapal  yang  mengangkut  atau membawa minyak.
Adapun pemanfaatan ruang lainnya seperti budidaya  maupun  pengolahan  hasil  tangkapan melalui cold  storage serta  kegiatan  perikanan tangkap  yang  dikelola  UPTD  Pelabuhan Perikanan  Pantai  Banda.  Sistem  budidaya  yang ditemukan  di  perairan  Banda  Neira  yaitu menggunakan  keramba  jaring  apung  (KJA). Status  kepemilikan  kegiatan  budidaya  tersebut bersifat  individual  bukan  kelompok.  KJA  lebih banyak ditemukan di pesisir Pulau Gunung Api pada 3 lokasi yang membudidayakan ikan bubara atau  ikan  kuwe  ( Charanx igonobilis )  dan  ikan kerapu  ( Epinephelus spp.).  Lokasi  lainnya  di Pulau  Banda  Neira  hanya  ditemukan  beberapa
KJA namun belum diisi biota budidaya. Terdapat 6 Cold  storage yang  beberapa  di  antaranya dibangun pada kawasan permukiman.
Banda  Neira  juga  dijadikan  sebagai wilayah kajian studi ilmiah sehingga banyak para peneliti  dari  berbagai  instansi  yang  melakukan studi  dan  penelitian  terkait  berbagai  aspek. Sering  juga  dilakukan  pemberdayaan  maupun pembinaan  masyarakat  baik  dari  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  maupun  berbagai komunitas.  Sehubungan  dengan  penetapannya sebagai  kawasan  konservasi  maka  sering dilakukan pengawasan maupun upaya perlindungan  dari  beberapa  instansi  yang memang  memiliki  TUPOKSI  untuk  fungsi tersebut seperti instansi Pengawasan Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP), Staker KKN TWP Laut Banda, Balai Konservasi Sumberdaya  Alam  (BKSDA),  TNI  Angkatan Laut  (AL)  dan  Kepolisian  Perairan  (POLAIR). Markas atau pos TNI-AL dan POLAIR dibangun di kawasan pesisir yang masing-masing terletak di Negeri Nusantara dan Merdeka.

## Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan  ruang  di  wilayah  pesisir Banda  Neira  terbentuk  seiring  dengan  semakin tingginya  peningkatan  aktivitas  ekonomi  di wilayah  tersebut.  Namun,  banyaknya  aktivitas ekonomi  yang  telah  berkembang  di  wilayah pesisir  Banda  Neira  dapat  menyebabkan pemanfaatan  yang  tidak  efektif  dan  efisien ditinjau  dari  aspek  keruangan  dan  daya  dukung sumberdaya yang ada sehingga dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.
Perbedaan  kepentingan  atau  kebutuhan pemanfaatan  sumberdaya  yang  tersedia  dalam ruang  yang  menjadi  salah  satu  potensi  konflik pemanfaatan  ruang  (Hasriyanti  et  al.,  2023). Perencanaan  tata  ruang  atau  penataan  ruang pesisir merupakan kunci penting dalam menyelesaikan  persoalan  konflik  pemanfaatan ruang  melalui  tahapan  mengidentifikasi  dan memetakan  pemanfaatan,  pengaturan  serta konflik yang terjadi (Tuda et al., 2014).
Pemetaan konflik bertujuan untuk menggambarkan  hubungan  antar  pihak-pihak yang
memanfaatkan ruang. Setelah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang  di  wilayah  pesisir  Banda  Neira  maka
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758
DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87
dianalisis  konflik  pemanfaatan  ruang  yaitu pemetaan  konflik  melalui  suatu  matriks  untuk mengetahui  keterkaitan  antar  kegiatan  dapat saling  berdampingan  ( compatible ) atau  saling meniadakan  ( incompatible )  (Tabel  5).  Matriks konflik  pemanfaatan  ruang  pesisir  Banda  Neira dipetakan  berdasarkan  pola  pemanfaatan  ruang di  wilayah  pesisir  Banda  Neira  secara  spasial. Seluruh  kegiatan  pemanfaatan  ruang  pesisir Banda  Neira  yang  teridentifikasi  berpotensi menimbulkan  konflik  ringan  ( conditionally compatible )  serta  pemanfaatan  yang  saling tumpang tindih atau meniadakan ( incompatible ). Kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  paling minim  berpotensi  menimbulkan  konflik  yaitu kegiatan pelabuhan perikanan pantai dengan area
konservasi,  penambatan  perahu  dan  armada lainnya  serta cold  storage .  Hal  tersebut dikarenakan lokasi pemanfataan ruang ini cukup jauh  dari  kegiatan  pemanfaatan  ruang  lainnya. Kegiatan  bameti  dan  balobe  berpotensi  konflik ringan  dengan  penambangan  pasir  dan  batu terkait  dengan  habitat  sumberdaya  yang berasosiasi pada terumbu karang yang umumnya diambil untuk kebutuhan membangun rumah dan sebagainya.  Sejauh  ini,  kegiatan  pengambilan karang  sudah  jarang  dilakukan  dikarenakan pengambilan material lebih banyak dilakukan di bagian daratan pantai untuk mengambil pasir dan di  area  gunung  api  untuk  pengambilan  batu. Kegiatan  bameti  dan  balobe  juga  berpotensi konflik berat terhadap area konservasi.
Tabel 5. Matriks konflik pemanfaatan ruang pesisir Banda Neira
P er m uki m an P ela buha n
P ela buha n M ot or L aut P ela buha n P enda ra ta n I ka n B anda ra A re a K ons er va si P ena ngka pa n I ka n
B am eti da n B alo be
P ena m ba ta n P er ahu da n la in nya C ol d St or age
W is ata B ah ar i da n A re a R ekr ea si
P ena m ba nga n P as ir da n B atu
T em pa t P em bua nga n S am pa h
B udi da ya P O S T N I- AL da n P O L A IR S P B U P er ta m in a Permukiman Pelabuhan
Pelabuhan Motor Laut Pelabuhan Pendaratan Ikan
Bandara
Area Konservasi
Penangkapan Ikan Bameti dan Balobe
Penambatan Perahu dan lainnya

## Cold Storage
Wisata Bahari dan Area Rekreasi Penambangan Pasir dan Batu Tempat Pembuangan Sampah Budidaya
Pos TNI-AL dan POLAIR

## SPBU Pertamina
Keterangan: Tidak ada konflik (Compatible) Konflik ringan/sedang (Conditionally compatible) Konflik berat (Incompatible)
Analisis Isu Strategis Pengelolaan Ruang Pesisir di Banda Neira 84
Pada area konservasi, kegiatan pemanfaatan  yang  berpotensi  konflik  dengan berbagai  pemanfaatan  ruang  secara  ringan maupun  berat  sering  ditemukan  (Sulaiman, Muhammad  Sulardiono  &  Ain,  2019).  Area konervasi bertujuan untuk melindungi sumberdaya  dan  habitatnya  dari  segala  bentuk
pemanfaatan  sehingga  adanya  larangan  atau batasan untuk melakukan pemanfaatan. Adapun berbagai  dampak  lainnya  yang  telah  terjadi maupun  yang  dapat  terjadi  dari  kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat tumpang tindih ( incompatible ) (Tabel 6).

## Tabel 6. Potensi dampak dari pemanfaatan ruang incompatible
Pemanfaatan Tumpang Tindih (Incompatible) Potensi Dampak Pemukiman – Bandara Adanya timbunan untuk pembangunan landasan pacu bandara atau yang dikenal sebagai reklamasi memicu adanya banjir khususnya banjir rob dimana sejumlah air baik yang berasal dari curah hujan lokal maupun limpasan air permukaan laut akan kehilangan tempat sehingga  air  tersebut  cenderung  mengalir  ke  tempat  yang  lebih rendah yaitu perkampungan atau permukiman. Pemukiman – Area Konservasi Limbah domestik atau limbah rumah tangga yang dihasilkan dari permukiman  berpotensi  pada  pencemaran  yang  mempengaruhi kualitas perairan yang berdampak pada habitat di perairan. Permukiman – Penambangan Pasir dan Batu Penambangan  pasir  dan  batu  berdampak  pada  abrasi  sehingga memicu terjadinya banjir rob. Selain itu, penambangan batu pada gunung api dapat memicu terjadinya longsor. Pelabuhan – Wisata Bahari dan Area Rekreasi Limbah  dari  pelabuhan  dapat  mempengaruhi  minat  wisatawan untuk  melakukan snorkeling maupun diving dimana  di  sekitar pelabuhan juga terdapat banyak resort maupun penginapan. Pelabuhan Motor Laut – Area Konservasi Habitat ekosistem lamun dijadikan sebagai area tambat motor laut. Bandara – Area Konservasi Penimbunan  lahan  atau  reklamasi  pembangunan  landasan  pacu bandara  bertepatan  langsung  dengan  ekosistem  terumbu  karang yang  merupakan  area  konservasi.  Setelah  dilakukannya pembangunan  bandara,  ekosistem  terumbu  karang  di  daerah tersebut menjadi rusak. Bandara – Wisata Bahari dan Area Rekreasi Ekosistem karang yang telah rusak di area pembangunan bandara dulunya merupakan spot snorkeling dan diving tetapi setelah area tersebut  ditimbun  sudah  tidak  lagi  dijadikan  sebagai  spot snorkeling dan diving . Area Konservasi – Penambangan Pasir dan Batu Penambangan pasir dan batu maupun karang pastinya bertentangan dengan  tujuan  kegiatan  konservasi  untuk  melindungi  habitat  dan sumberdaya perairan. Area Konservasi – Tempat Pembuangan Sampah Adanya timbunan sampah sangat mempengaruhi kualitas perairan khususnya area konservasi yang dijaga agar tidak ada pemanfaatan yang  meniadakan  sumberdaya  maupun  merusak  habitat  di  area tersebut. Area Konservasi – Bameti dan Balobe Kegiatan  bameti  dan  balobe  dilakukan  pada  ekosistem  terumbu karang  dan  kadang  menggunakan  alat  tangkap  yang  destruktif seperti parang. Penangkapan Ikan – SPBU Pertamina Adanya limbah minyak membuat perairan menjadi keruh sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan di perairan tersebut. Cold Storage – Permukiman Limbah cold storage mempengaruhi kualitas lingkungan perairan maupun lingkungan permukiman.
Cold Storage – Wisata Bahari dan Area Rekreasi Limbah yang dihasilkan dari kegiatan cold storage mempengaruhi kualitas perairan sehingga mempengaruhi minat wisatawan dalam berwisata maupun dijadikan sebagai tempat rekreasi. Penambangan Pasir dan Batu – Wisata Bahari dan Area Rekreasi Terjadinya  abrasi  memicu  masyarakat  juga  memanfaatkan  area tersebut sebagai tempat pembuangan sampah sehingga mengurangi fungsi area tersebut yang menawarkan jasa lingkungan. Tempat Pembuangan Sampah – Wisata Bahari dan Area Rekreasi Sampah  yang  ditimbun  di  sekitar  pantai  maupun  di  perairan mempengaruhi  kualitas  lingkungan  maupun  perairan  sehingga mempengaruhi  minat  wisatawan  dalam  berwisata  menjadikan
DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87
Sumber : Data Penelitian (2022)
Pemanfaatan  ruang  pesisir  yang  masuk dalam  kategori  konflik  berat  (incompatible) menunjukkan bahwa bukan hanya satu pemanfaatan  dapat  meniadakan  pemanfaatan yang  lain  tetapi  adanya  tujuan  maupun kepentingan  para  pengguna  ruang  dalam memanfaatkan  ruang  tersebut.  Penatakelolaan sumberdaya  lebih  berbasis  pada  pertimbangan teknis,  kepentingan  ekonomi,  administrasi politik  pemerintah  serta  wilayah  administratif daripada  kesejahteraan  masyarakat  setempat. Selain  itu  juga,  kurangnya  pemahaman  para pengguna  ruang  terhadap  sifat  dari  sumberdaya ruang  pesisir  yang  merupakan  penyokong  daya dukung kehidupan antara darat dan laut.
Hasil akumulasi matriks konflik pemanfaatan  ruang  menghasilkan  ratio  atau perbandingan  yang  signifikan  terhadap  potensi konflik  maupun  kondisi  eksisting  ruang  pesisir Banda  Neira  (Gambar  4).  Total  akumulasi menunjukkan potensi kecocokan atau pemanfaatan yang saling berdampingan (compatible).  Hal  tersebut  juga  menunjukkan persentase  yang  paling  besar  atau  lebih mendominasi.  Kegiatan  pemanfaatan  ruang  di wilayah  pesisir  Banda  Neira  masih  dalam kategori aman atau terkendali.
Persentase  potensi  konflik  ringan  atau potensi  konflik  kategori  sedang  (conditionally compatible) menunjukkan nilai sebesar 26%. Hal
tersebut  belum  termasuk  setengah  dari  jumlah persentase  keseluruhan.  Walaupun  demikian, potensi konflik ini harus dicegah atau diantisipasi agar  tidak  berkembang  menjadi  potensi  konflik berat (incompatible) yang menunjukkan persentase sebesar 17%. Diperlukan pengelolaan untuk pencegahan maupun penyelesaian terhadap konflik-konflik tersebut demi keberlanjutan  ruang  pesisir  Banda  Neira. Pengelolaan maupun pengendalian konflik akan memudahkan  proses  pengambilan  keputusan dalam menentukan kebijakan dan regulasi untuk menetapkan alokasi ruang dengan mempertimbangkan  berbagai  kepentingan  dari masing-masing pengguna ruang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Isu  strategis  pengelolaan  ruang  pesisir mencakup ruang Banda Neira sebagai pulau kecil dengan potensi sumberdaya wilayah pesisir yang besar.    Pemanfaatan  ruang  di  wilayah  pesisir Banda  Neira  sebesar  24.629  Ha  yang  rentan terhadap  kerusakan  oleh  potensi  bencana  alam. Terdapat 18 pengguna ruang dengan kepentingan yang  berbeda.  Pemetaan  konflik  pemanfaatan ruang  menunjukkan  pemanfaatan  ruang  pesisir Banda  Neira  masih  dalam  kategori  aman  atau terkendali ( compatible ).
tempat tersebut sebagai area rekreasi.
SPBU Pertamina – Wisata Bahari dan Area Rekreasi
Adanya  limbah  minyak  membuat  perairan  keruh  mempengaruhi minat masyarakat untuk berekreasi pada lokasi tersebut. Tempat Pembuangan Sampah – Permukiman Apabila area permukiman dijadikan berdampingan dengan tempat pembuangan  sampah  maka  akan  mempengaruhi  kualitas lingkungan  dari  permukiman  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini, permukiman  di  pesisir  Banda  Neira  juga  berdampingan  dengan pasar. Tempat Pembuangan Sampah – Pelabuhan Motor Laut Adanya sampah yang dibuang maupun ditimbun di sekitar pantai maupun  perairan  juga  mempengaruhi  aktivitas  pelabuhan  motor dimana  sampah  akan  menghambat  maupun  menghalangi  motor laut yang menyeberang dan sebagainya. Budidaya – SPBU Pertamina Perairan  di  sekitar  SPBU  Pertamina  yang  menjadi  keruh  atau kualitasnya  yang  menurun  akibat  proses  distribusi  minyak  dari kapal  pengangkut  minyak  ke  SPBU  juga  pastinya  akan mempengaruhi  bahkan  membahayakan  biota  yang  dibudidaya  di sekitar perairan tersebut. Pos TNI-AL dan POLAIR – Penambangan Pasir dan Batu TNI-AL  dan  POLAIR  memiliki  tujuan  untuk  memantau  dan menjaga keutuhan wilayah pesisir maupun perairan sehingga akan mencegah maupun berusaha meniadakan kegiatan pemanfaatan ini di wilayah pesisir.
Pos TNI- AL dan POLAIR – Tempat Pembuangan Sampah

## Gambar 4. Ratio konflik pemanfaatan ruang
Saran  yang  direkomendasikan  melalui penelitian  ini  yaitu  perlu  adanya  aturan  dan kebijakan  dari  Pemerintah  Kecamatan  maupun Pemerintah  Negeri  terkait  pengelolaan  wilayah pesisir berbasis penataan ruang dan  manajemen risiko.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. (2016). Analisis Kerentanan  Pulau-Pulau Kecil  di  Kecamatan  Togean  Kabupaten  Tojo Una  Una  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Omni- Akuatika , 12 (3), 59–70.
Akram,  A.  M.,  &  Hasnidar,  H.  (2022).  Identifikasi
Kerusakan Ekosistem Mangrove Di Kelurahan Bira Kota Makassar. JOURNAL OF INDONESIAN TROPICAL FISHERIES (JOINT-FISH) : Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan  Manajemen  Perikanan  Tangkap,  Ilmu Kelautan , 5 (1), 1–11. https://doi.org/10.33096/joint-fish.v5i1.101
Aqilla, M. J., & Purwaningsi, E. A. (2023). Strategi Peningkatan  Sdm  Pesisir  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Dan  Sumber  Daya  Alam.
Riset  Sains  Dan  Teknologi  Kelautan , 6 (2), 211–217. https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31685 Awan,  F.  N.,  Badaruddin,  &  Miswar  Budi  Mulya.
(2020).  Faktor  Penyebab  Konflik  Sosial Masyarakat  Pesisir  Penambangan  Pasir  Laut Di  Pantai  Labu  Kabupaten  Deli  Serdang.
Jurnal Niara , 13 (1), 252–259.
https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4294 Azuga,  N.  A.  (2021).  Kajian  Kerentanan  Kawasan Pesisir Terhadap Bencana Kenaikan Muka Air Laut  (Sea  Level  Rise)  Di  Indonesia. Jurnal Riset  Kelautan  Tropis  (Journal  Of  Tropical Marine  Research)  (J-Tropimar) , 3 (2),  65–76. https://doi.org/10.30649/jrkt.v3i2.41
Basir,  A.  P.,  Senen,  B.,  &  Lanuru,  I.  (2019).
Identifikasi  Jenis-jenis  Karang  yang  Tumbuh di  Selter  Miniatur  Banda  dan  Bangkai  Kapal Karam di TWP Laut Banda. Munggai: Jurnal Ilmu  Perikanan  &  Masyarakat , 5 (Februari), 26–34.
Gee,  K.,  Lukic,  I.,  Schultz-Zehden,  A.,  Ooms,  E., Onwona  Ansong,  J.,  &  Passerello,  C.  (2019). Addressing  conflicting  spatial  demands  in MSP - Considerations for MSP planners (Issue December).
Hafizah,  N.  (2023).  Studi  Eksploratif  Bentuk Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten  Jembrana. Jurnal  Pendidikan Geografi Undiksha , 10 (3), 252–260. https://doi.org/10.23887/jjpg.v10i3.47454
Hamuna, B., Sari, A. N., & Alianto, A. (2018). Kajian Kerentanan  Wilayah  Pesisir  Ditinjau  dari Geomorfologi  dan  Elevasi  Pesisir  Kota  dan Kabupaten  Jayapura,  Provinsi  Papua. Jurnal
Wilayah Dan Lingkungan , 6 (1), 1. https://doi.org/10.14710/jwl.6.1.1-14
Hasriyanti,  Suprapta,  &  Dinil  Qaiyimah.  (2023).
Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir  Di  Darat  Dan  Perairan  Kecamatan
Labbakkang  Kabupaten  Pangkep. Seminar
57% 26% 17% Compatible Conditionally Compatible Incompatible
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 20(1) 73-87, April 2024 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol20issue1page73-87
Nasional  Dies  Natalis  62 , 1 ,  208–214. https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.801 Irianto, B., Syukur, M., Hasan, N., & Talaohu, S. H.
(2016).  Valuasi  Ekonomi  Wisata  Bahari  dan Perikanan  Tangkap  di  Maluku. Jurnal  Agro Ekonomi , 17 (2), 38–58.
Laming,  S.,  &  Rahim,  M.  (2020).  The  Impact  of Coastal  Development  on  Economy  and Environment. Jurnal Sipil
Sains ,
10 (September), 133–140.
Lautetu,  L.  M.,  Kumurur,  V.  A.,  &  Warouw,  F. (2019). Karakteristik Permukiman Masyarakat Pada  Kawasan  Pesisir  Kecamatan  Bunaken.
Karakteristik  Permukiman  Masyarakat  Pada Kawasan  Pesisir  Kecamatan  Bunaken , 6 (1),
126–136.
Maghfirah, L., Latuconsina, H., & Dwi Prasetyo, H.
(2023). Inventory of Potential and Community Structure  of  Mudskipper  at  Coast  of  Bahak Indah,  Probolinggo-  East  Java. Journal  of Tropical  Fisheries  Management , 7 (1),  1–9. https://doi.org/10.29244/jppt.v7i1.43815
Mira, M., Saptanto, S., & Hikmah, H. (2017). Valuasi
Nilai  Ekonomi  Terumbu  Karang  Di  Banda Neira. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Dan Perikanan , 12 (1), 11. https://doi.org/10.15578/jsekp.v12i1.6284
Mujio, Adrianto, L., Soewardi, K., & Wardiatno, Y.
(2016). Analysis of Potential Spatial Conflicts at  Coastal  and  Marine  Zones :  Integration  of the  Spatial  Planning  of  Land  and  Coastal Water. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 4 (2), 139–144.
Safar,  N.  (2023).  Tingkat  kelangsungan  hidup mangrove  Ceriops  tagal  yang  dibudidayakan dengan  sistem  pot  bambu. Jurnal  Program Studi Budidaya Perikanan , 2 (1), 1–14.
Saiful,  &  Ruban,  A.  (2021).  Coastal  and  Marine
Resources Management Based Local Wisdom at  the  Haruku  Village  in  Central  Maluku District. Jurnal IPTEKS PSP , 8 (2), 70–81.
Saimima,  A.  (2019).  Strategi  Pengembangan Perikanan  Tangkap  di  Kepulauan  Banda. Jurnal Ilmu Perikanan & Masyarakat Pesisir , 5 , 42–51.
Salouw, E. (2021). Implementasi Peran Stakeholders
Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Pada  Kepulauan  Banda). Jurnal  Pariwisata
Pesona , 6 (1), 81–94. https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5543
Samsu  Alam,  A.,  &  Mamu,  A.  (2016).  Isu-Isu Strategis  dalam  Pembangunan  Desa  di Kecamatan  Pitumpanua  Kabupaten  Wajo.
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (2), 95–102.
Siahainenia, L., Tuhumury, S. F., Uneputy, P. A., & Tuhumury,  N.  C.  (2017).  Bentuk  dan  Pola Pemanfaatan Ekosistem Laguna Negeri
Ihamahu,  Maluku  Tengah. TRITON:  Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan , 13 (2), 99– 104.
Siahaya,  R.  A.,  Saimima,  A.,  &  Kepa,  A.  (2021).
Identifikasi keanekaragaman vegetasi mangrove menggunakan metode plot di Pantai Pulau Gunung Api Desa Nusantara Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Ilmu Perikanan Dan Masyarakat Pesisir , 7 (1), 51– 64.
Sujadmi,  S.,  &  Murtasidin,  B.  (2020).  Perencanaan Tata  Ruang  Laut:  Konflik,  Negosiasi,  dan Kontestasi  Kepentingan  Ekonomi  Politik Lokal di Bangka Belitung. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 163–173. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514
Sulaiman,  Muhammad  Sulardiono,  B.,  &  Ain,  C.
(2019).  Strategi  pengembangan  wisata  hutan mangrove berbasis kegiatan konservasi di Desa Kartika  Jaya  Kabupaten  Kendal. Journal  of
Maquares (Management of Aquatic
Resources) , 8 (9), 46–55.
Tuda, A. O., Stevens, T. F., & Rodwell, L. D. (2014). Resolving  coastal  conflicts  using  marine spatial  planning. Journal  of  Environmental Management , 133 (July 2019), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.10.029 Walters, J. S., Maragos, S. S., & White, A. T. (1998). Participatory Coastal Resource Assessment: A Handbook  for  Community  Workers  and Coastal Resource Managers . 113.
Zamdial,  Z.,  Hartono,  D.,  Bakhtiar,  D.,  & Nofridiansyah,  E.  (2017).  Studi  Identifikasi Kerusakan  Wilayah  Pesisir  Di  Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu. Jurnal Enggano , 2 (2), 196–207. https://doi.org/10.31186/jenggano.2.2.196-
207