INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9387-9394 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif
Sri Budi Raharjo 1 ✉ , Abdul Aziz Pamungkas 2 , Isramdhani Saputra 3 , Haryadi 4 ,
Sonya Hermina Kusumaning Maruru 5 , Tri Lestari 6
Universitas Boyolali
Email : 1000diraharjo@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyandang  sakit  kejiwaan  sampai  dengan  saat  masih  belum  banyak  ditangani  dalam  berbagai permasalahannya, diantaranya adalah bagaimana jika terjadi permasalahan dalam keluarga kemudian salah  satu  dari  suami  atau  istrinya  mengalami  gangguan  jiwa  sedangkan  mereka  mempunyai  anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak mengatur didalamnya tentang hak asuh  anak  dari  penderita  gangguan  jiwa,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa batasan usia hak asuh anak yang belum berumur 18 tahun dan termasuk  juga  anak  yang  masih  di  dalam  kandungan  Selanjutnya  dalam  Pasal  2  disebutkan, perlindungan  terhadap  anak  adalah  sesuatu  hal  yang  dilaksanakan  untuk  memberikan  jaminan  dan perlindungan anak dibawah umur dan hak-hak yang seharusnya  mereka dapatkan diantaranya adalah mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang, dan bisa berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan martabat kemanusian dan keadilan, kewajiban suami istri yang mengalami perceraian bercerai adalah tetap  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya.  Ayah  bertanggung  jawab  atas  biaya  anak  setelah putusnya  pernikahan  jika  gangguan  jiwa  munculnya  setelah  pernikahan,  sebagaimana  ketentuan Undang-Undang,  pemeliharaan  anak  di  bawah  umur  biasanya  mengikuti  ibunya.  Namun  apabila putusnya  perkawinan  karena  ibu  mengalami  gangguan  jiwa    atau  bapaknya  keluarga  harus mengampu anak tersebut atas dasar hukum kekeluargaan atau melalui persidangan yang kemudian terdapat  putusan  Hakim  tentang  siapa  yang  akan  menjadi  walinya,  hal  itu  semata-mata  demi keamanan  dan  kepentingan  anak.  Dasar  hukum  terkait  hak  asuh  anak  dalam  perceraian  juga disebutkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  102  K/Sip/1973  tanggal  24  April  1975.  Yang menyatakan  bahwa  ibu  kandung  menjadi  utama  dalam  pengasuhan  anak  dibawah  umur.  Namun mengenai pasal 156 huruf (c) KHI mengatur pula,sosok ibu bisa kehilangan hak asuh apabila dia tidak dapat  memberikan  jaminan  keselamatan  raga  dan  jiwa  anak  tersebut.  Akan  tetapi  apabila  ada
permohonan  dari  pihak  keluarga,  Pengadilan  Agama  bisa  mengalihkan  hak  asuh  kepada  kerabat lainnya.  Metode  penelitian  yuridis  empiris  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teori  hukum  progresif Satjipto  Rahardjo  menjadi  pisau  analisis  untuk  mengurai  dan  mendapatkan  penyelesaian  dalam masalah ini, Permasalahan yang jarang dibahas dan jarang diperhatikan oleh pemerintah dan khalayak umum  ini  merupakan  hal  yang  perlu  dibahas  dan  diselesaikan  agar  seluruh  warga  negara mendapatkan  keadilan  dan  haknya  sesuai  dengan  porsinya  masing-masing  dan  bisa  bermanfaat  di dunia akademik dan masyarakat umum, maka para penulis membuat judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASUH ANAK KANDUNG PENYANDANG GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. Kata Kunci: Hak asuh, Gangguan jiwa, Hukum progresif

## Abstract
Up to now, people with mental illnesses have not been treated much for various problems, including what  happens  if  problems  occur  in  the  family  and  one  of  the  husband  or  wife  experiences  mental disorders  while  they  have  children.  Law  Number  17  of  2023  concerning  Health  does  not  regulate rights.  Taking  care  of  children  with  mental  disorders,  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child Protection  explains  that  the  age limit  for  custody  of  children  who  are  not yet  18  years  old  includes children  who  are  still  in  the  womb.  Furthermore,  Article  2  states  that  the  protection  of  children  is something which is carried out to provide guarantees and protection for minors and the rights they should get, including getting the right to life, growth and development, and being able to participate optimally  in  accordance  with  human  dignity  and  justice,  the  obligation  of  husband  and  wife  who experience divorce is to continue to maintain and educate their children. The father is responsible for the  costs  of  the  child  after  the  dissolution  of  the  marriage  if  mental  disorders  appear  after  the marriage, as stipulated in the law, maintenance of minor children usually follows that of the mother. However, if the marriage breaks down because the mother has a mental disorder or the father, the family must protect the child on the basis of family law or through a trial where the judge then decides who  will  be  the  guardian,  this  is  solely  for  the  safety  and  interests  of  the  child.  The  legal  basis regarding  child  custody  in  divorce  is  also  stated  in  the  Supreme  Court  Decision  Number  102 K/Sip/1973 dated April 24 1975. Which states that the biological mother is the main person in caring for minor children. However, Article 156 letter (c) KHI also regulates that a mother can lose custody if she cannot guarantee the physical and mental safety of the child. However, if there is a request from the  family,  the  Religious  Court  can  transfer  custody  to  other  relatives.  Empirical  juridical  research methods were used in this research. Sadjipto Raharjo's progressive legal theory is an analytical tool to analyze and  find  a  solution  to  this  problem. This problem, which  is  rarely discussed  and  rarely  paid attention to by the government and the general public, is something that needs to be discussed and resolved  so  that  all  citizens  receive  justice  and  their  rights  according  to  their  respective  portions. respectively and can be useful in the academic world and the general public, the authors created the title  LEGAL  PROTECTION  OF  THE  CUSTODY  RIGHTS  OF  GENUINE  CHILDREN  WITH  MENTAL DISORDERS, PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE.
Keyword: Custody, mental disorders, progressive law

## PENDAHULUAN
Pengertian  tentang  Hak  asuh  anak  ialah  penanggungan  anak  atas  permintaaan keluarga atau saudara berdasarkan putusan pengadilan, tanggung jawab orang tua atau wali  untuk  merawat,  mendidik,  dan  melindungi  anak.  Dalam  masalah  perceraian  yang disebabkan  karena  salah  satunya  mengalami  gangguan  kejiwaan,  hak  asuh  anak  akan ditentukan di bawah pengawasan dengan siapa anak tersebut akan tinggal dan siapa yang bertanggung  jawab  atas  perawatan  serta  pendidikan  anak.  Pada  dasarnya  kedua  orang tua  diharuskan  merawat,  menjaga  dan  mendidik  anak-anak  dengan  sebaik-baiknya. Dengan kata lain walaupun orang tuanya telah berpisah, maka anak-anak mereka masih mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  layak,  sesuai, berkeadilan  dan  bermartabat  dari  kedua  orang  tuanya.  Dengan  alasan    tersebut  maka putusan  hakim  selalun  diiringi  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  tujuannya adalah  agar  tidak  ada  yang  menjadi  korban  dalam  perceraian  tersebut.  Hakim  akan memberikan  putusan  dengan  mewajibkan  kepada  kedua  orang  tuanya    untuk  selalu bekerjasama    mewujudkan  pemeliharaan,  pendidikan  serta  kesejahteraan  hidup  yang layak  kepada  anaknya.  Perihal  hak  asuh  anak  dibawah  umur  pada  saat  terjadinya perceraian,  baik  yang  beragama  islam  maupun  agama  lain  tetap  jatuh  kepada  ibunya. Bagi  yang  muslim  diatur  dalam  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam,  berbunyi:  “Dalam  hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun  adalah  hak  ibunya,Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya  pemelliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya.”Sementara  bagi  yang  non-muslim,  dasar hukumnya  merujuk  pada  Yurisprudensi  (putusan  pengadilan  terdahulu),  sebagai  berikut; Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  126  K/Pdt/2001  tanggal  28  Agustus  2003  dinyatakan bahwa  :  Bila  terjadi  perceraian,  anak  yang  masih  di  bawah  umur  pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.
Berdasarkan  putusan  hakim  terdahulu  tentang  perwalian  anak  asuh,  menentukan bahwa  ibu  kandungnya  sangat  diutamakan,  utamanya  terhadap  anak  anak  kecil  yang belum  bisa  berpikir  atau  berbuat  apa-apa.  Kepentingan  terhadap  anak  menjadi  utama, kecuali apabila ibunya terbukti dari laboratorium rumah sakit bahwa mengalami gangguan jiwa, yang artinya ibu tersebut tidak sewajarnya bisa merawat. Apabila terjadi perpisahan maka  hak  asuh  anak  dibawah  umur  diputuskan  diasuh  oleh  ibunya,  tapi  dalam kenyataannya  terdapat  banyak  kasus  bahwa    seorang  ayah  mendapatkan  putusan  hak asuh terhadap anaknya yang dibawah umur. Dalam artian hakim bisa mengesampingkan
aturan hukum tersebut. sehingga hakim bisa menerima alasan-alasan yang mungkin dapat mengesampingkan  Hak  Asuh  sesuai  dengan  aturan  yang  sebenarnya,  ada  beberapa alasan  hakim  menunjuk  hak  asuh  kepada  bapaknya  ,  diantaranya  adalah  ibu  dari  anak tersebut  mengalami  sakit  jiwa,  ibu  dari  anak  tersebut  kecanduan  mabuk-mabukan,  ibu dari  anak  tersebut  teridentifikasi  memakai  narkoba,  ibunya  mengidap  penyakit berbahaya,ibunya meninggal dalam waktu yang cukup lama.
Hukum  progresif  memberikan  perhatian  besar  terhadap  peranan  perilaku  manusia dalam  hukum.  Ini  berbeda  dengan  pandangan  bahwa  hukum  hanya  berkaitan  dengan peraturan  semata.  Peranan  manusia  di  sini  merupakan  hasil  dari  pengakuan  bahwa  kita sebaiknya tidak memandang teks formal suatu peraturan secara mutlak. Dipandang dari munculnya hukum progresif bukan sesuatu hal yang kebeneran saja, dan bukan masalah yang muncul tanpa sebab, bukan pulang sesuatu yang lahir tanpa ada sebabnya, Hukum progresif  adalah  bagian  dari  kebenaran  yang  berproses  dan  dari  proses  pencarian kebenaran  yang  terus  menerus  ada  dan    juga  bisa  dikatakan  proses  pencarian  jati  diri yang bertolak dari kenyataan hidup apakah benar hukum sudah berjalan sesuai dengan tujuannya di kalangan warga masyarakat.
Tidak  puasnya  dan  kondisi  yang  memprihatinkan  pada  kinerja  serta  kepastian penegakan  hukum  yang  kualitas  di  Indonesia  akhir  tahun  2000  an.  Dalam  proses pencariannya  itu,  Prof.  Tjip  kemudian  berkesimpulan  bahwa  salah  satu  penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivis  dengan  sifat  yang  hanya  sebagai  syarat  saja,    Satjipto  Rahardjo,  Membedah Hukum  Progresif,  Kompas,  Jakarta,  2006  hlm  ix.  positivisme  dengan  sifat  formalitasnya yang melekat.`

## METODE PENELITIAN
Metode  dirumuskan  dengan  kemungkinan-kemungkinan  suatu  tipe  yang dipergunakan  dalam  penelitian  dan  penilaian.,  Jenis  Penelitian  yuridis  yaitu  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Adapun  sifat  Penelitian  dari  penelitian  lapangan  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bagaimana  pelaksanaan  hak  asuh  anak  penderita  gangguan  jiwa  yang  terjadi  di masyarakat umum?
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan mengatur  bahwa  setiap  individu  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak  dalam merasakan  pelayanan  layanan  kesehatan  jiwa  maksimal  dan  tepat  sasaran,  termasuk kepada siapa saja anak-anak yang orang tuanya menderita gangguan penyakit kejiwaan, Pelaksanaan hak asuh pada penderita gangguan jiwa di masyarakat umum sampai dengan saat  ini  belum  jelas,  artinya  hukum  belum  bisa  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya,  masih banyak  seorang  ibu  yang  mengalami  gangguan  jiwa  mengasuh  anaknya  sambil  diajak mungutin  sampah  di  jalanan,  Pelaksanaan  hak  asuh  anak  penderita  gangguan  jiwa  di masyarakat  umum  diatur  oleh  beberapa  peraturan  dan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa poin penting  terkait  pelaksanaan  hak  asuh  tersebut,  Peran  serta  pemangku  jabatan  dan Masyarakat umum meliputi pelayanan kesehatan jiwa yang harus diselenggarakan secara tertata, optimal dan tersistem oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum.  Masalah  ini  meliputi  upaya  pendidikan  dan  menyuluh  dan  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  umum  perihal  gunanya  kesehatan  mental  dan bagaimana  cara  memberikan  dukungan  orang,  keluarga  yang  mengalami  gangguan kejiwaan, dan orang yang mengalami gangguan jiwa sebisa mungkin mendapatkan terapi dan pemberian obat yang tepat sesuai dengan kondisi fisik dan kejiwaannya, maka perlu didampingi  orang-orang  yang  ahli  dalam  kesehatan  jiwa  yang  bertujuan  untuk mendampingi  dan  memberikan  pengetahuan  kepada  orang  tua  yang  sakit  jiwa  dalam mengasuh  dan  mengurus  anak-anaknya.  Aktif  mengikuti  kegiatan  rehabilitasi  yang gunanya  meningkatkan  kemampuan  khusu  mereka  dalam  mengasuh  anak.  Dibutuhkan masyarakat yang cakap dan tanggap untuk membantu dalam memberikan semangat dan sewaktu-waktu  bisa  memantau  yang  di  lingkungannya  ada  yang  mengalami  gangguan kejiwaan.  Perlunya  melakukan  pendeteksian  pada  tanda-tanda  gangguan  kejiwaan sehingga  tindakan  medis  bisa  dilakukan  lebih  dini,  dan  sebisa  mungkin  membangun jaringan dari komunitas , keluarga untuk membantu orang tua yang mengalami sakit jiwa dalam  mengurus  anak.  Upaya  pelayan  kesehatan,  promotif,  proventif,  kuratif,  maupun rehabilitatif.
Pemerintah  mewujudkan  program  kesejahteraan  sosial  yang  bisa  memotivasi keluarga  yang  didalamnya  ada  gangguan  jiwa.  Anak-anak  yang  memiliki  orang  tua
penderita  gangguan  jiwa  tetap  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang layak,  kesejahteraan,  dan  perlindungan  hukum.  Namun  apabila  orang  tuanya  tidak mampu  maka  dalam  memenuhi  haknya,  tanggung  jawab  dapat  walikan  kepada  pihak ketiga  yang  kompeten,  seperti  keluarga  besar  atau  lembaga  sosial  tentunya  dengan ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  mencari  data  tentang  orang  yang mengalami sakit jiwa di masyarakat terkadang mengalami kesulitan dikarenakan keluarga masih sering menyembunyikan kondisi tersebut sehingga berdampak pada keterbatasan akses terhadap apa yang mereka butuhkan. Dalam suatu kondisi tertentu terdapat  sistem pola  asuh  anak  oleh  penderita  sakit  jiwa  yang  tidak  layak  dan  sehat  karena  mental  dan kesehatannya  yang  terganggu  ,maka  diperlukan  pula  pendekatan  psikologi  dari  ahlinya agar  bisa  mencatat  perkembangan  yang  didapat  dan  sekaligus  juga  memastikan perkembangan  anak  tersebut.  Layak  dilanjutkan  atau  tidak,  jika  tidak  bisa  maka  peran pemerintah,  masyarakat  atau  keluarga  sangat  diharapkan  untuk  bisa  mengambil  alih pengasuhan tersebut.
B. Bagaimana perlindungan hukum hak asuh anak penderita gangguan jiwa di indonesia dipandang dari hukum progresif ?
Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan  manusia,  hukum  untuk  mengabdi  untuk  kepentingan  manusia.  Bukan manusia untuk hukum. Tetapi akademisi hukum, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak  penderita  gangguan  kejiwaan  di  indonesia  ini  perlu  untuk  di  tegaskan  dan sampaikan kepada masyarakat umum karena masih banyak yang belum memahami, dan masih banyak kasus dimana orang sakit  jiwa mempunyai anak tapi masih diasuh sendiri oleh  orang  tuanya  yang  mengalami  gangguan  jiwa,  keadaan  seperti  ini  menunjukkan bahwa  negara  ini  tidak  memperhatikan  keadilan  bagi  penderita  sakit  jiwa,  paradigma dalam  hukum  progresif  adalah,  bahwa  hukum  adalah  suatu  institusi  yang  bertujuan mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan  membuat  manusia bahagia.  Artinya  paradigma  hukum  progresif  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  untuk manusia. Perlindungan hukum hak asuh anak penderita gangguan jiwa di Indonesia, jika merujuk  pada  pandangan  hukum  progresif,  memfokuskan  pada  pendekatan  yang berperikemanusiaan    dan  berpedoman  pada  keadilan  sosial,  Hukum  progresif  berupaya untuk  tidak  hanya  mengikuti  aturan  sudah  dibuat  atau  berlaku,  namun  juga mempertimbangkan  masalah sosial dan apa  yang diperlukan  pada  masing-masing yang bersangkutan.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika
ada  alasan  hukum  yang  sah  yang  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak.  pasal  ini  mengingatkan  kita  dalam  permasalahan penyandang gangguan jiwa yang berkaitan dengan anak asuh, bahwa pengadilan sebagai pemangku  kepentingan  sepatutnya  mempertimbangkan  Ini  berarti  bahwa  dalam  kasus orang tua dengan gangguan jiwa, pengadilan harus mempertimbangkan dengan seksama apakah  hak  asuh  oleh  orang  tua  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan  tersebut  akan membawa  kebaikan  untuk  atau  bahkan  malah  sebaliknya,  Hukum  progresif  akan memantau  lebih  jauh  dari  sekadar  keadaan  psikis  dan  medis  orang  tuanya.  Bagaimana menemukan keadilan dan hak dari penyandangnya, layakkah mengasuh anak serta akibat- akibat apa yang muncul dari situasi tersebut, secara tidak langsung hal ini akan menjadi sebuah  pertimbangan  dimana  terdapat  dukungan  secara  moril  dan  materiil  yaitu  dapat secara  mudah  mendapatkan  perawatan  kesehatan  mental,  support  dari  keluarga, pelayanan sosial yang lebih lancer dan mudah sehingga para orang tua yang mengalami gangguan  mental  bisa  melaksanakan  perannya  dengan  baik.  Apabila  dalam  pantauan tersebut,  para  penyandang  sakit  jiwa  dianggap  tidak  mampu  maka  peran  serta pemerintah  sebagai  pihak  yang  harus  mengampu  sepenuhnya  segera  mengambil  alih demi perlindungan dan tumbuh kembang anak tersebut.
Perlindungan hukum hak asuh anak juga harus  sinkron dengan nilai-nilai hak asasi manusia,  dimana  ditekankan  bahwasannya  setiap  orang,  termasuk  penderita  gangguan jiwa  mempunyai  hak  untuk  diperlakukan  dengan  baik,  adil,  bermartabat  dan penghormatan, kesejahteraan berkelanjutan tetap diutamakan dalam pandangan hukum progresif  Jika  orang  tua  yang  mengalami  sakit  jiwa  bisa  menunjukkan  kemampuannya dalam  mengasuh  dan  menjaga  anak  dengan  baik  di  lingkungan  umum  maka  hak  asuh anak  akan  dipercayakan  kepada  orang  tuanya  tentunya  dengan  bantuan  dan pendampingan  berkelanjutan  serta  didukung  dengan  fasilitas  yang  layak  dan  memadai, dengan itu maka tujuan dari hukum progresif di negara kita bisa memberikan kepastian hukum  tentang  hak  asuh  anak  dari  penyandang  sakit  jiwa  berdasar  atas  keseimbangan antara  kepentingan  yang  terbaik  untuk  orang  tua  dan  anak-anaknya  dari  konteks  sosial dan dukungan semua pihak yang bersangkutan.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan  hak  asuh  anak  dari  penderita  gangguan  jiwa  merupakan  pekerjaan rumah  yang  harus  menjadi  prioritas,  baik  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat. Pemerintah  haruslah  menjadi  pelopor  serta  ujung  tombak  pengasuhan.  Misalnya dengan  melakukan  pendekatan  psikologi  serta  pendampingan  bagi  anak  tersebut.
Mengingat bahwa gangguan jiwa bisa menjadi sebuah penyakit yang menurun karena berkaitan dengan genetika orang tua kepada anak. Hal ini bertujuan agar si anak kecil kemungkinan untuk mengalami gangguan jiwa seperti orang tuanya. Rehabilitasi pun juga  harus  diberikan  kepada  orang  tuanya  agar  orang  tuanya  bisa  pulih  serta mengasuh  dan  memenuhi  semua  hak  anaknya.  Begitu  pula  bagi  masyarakat  harus terbuka  dan  memberikan  informasi  dengan  sejelas-jelasnya  mengenai  keberadaan anak  yang  diasuh  oleh  orang  tua  penderita  gangguan  jiwa.  Hal  ini  sangat  penting agar  anak  tersebut  bisa  hidup  dengan  layak,  mendapatkan  haknya,  serta mendapatkan  perlindungan  hukum  demi  perkembangan  dan  masa  depan  anak tersebut.
2. Permasalahan  yang  terjadi  perihal  pengasuhan  anak  dari  penderita  gangguan  jiwa masih  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak peduli  atau  masa  bodoh  dengan  fenomena  anak  yang  diasuh  oleh  orang  tua penderita gangguan jiwa. Tanpa adanya pelaporan dan keterbukaan dari masyarakat, maka pemerintah akan sulit menjangkau keberadaan anak tersebut. Sehingga sangat riskan dan besar kemungkinan bahwa anak yang diasuh orang tua dengan gangguan jiwa akan menjadi anak yang kurang berpendidikan, memiliki taraf hidup yang rendah, bahkan akan mengalami gangguan jiwa pula seperti orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam pasal 105
Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, 2002 ,Sinar Grafika hal 15 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum hlm 146
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25.
Satjipto  Rahardjo, Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Genta  Publishing, 2009, Yogyakarta.
Soerjono  soekanto. Pengantar  pendidikan  penelitian  hukum,2007,  Jakarta  Universitas Indonesia Hal:10