## Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis
Qidam Al Nohandi anggrainipitaloka5@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Dalam penulisan artikel ini penulis membahas masalah pencabulan sesama jenis kelamin terhadap orang yang telah dewasa. Dalam hal ini terkait tindak pidana pencabulan masuk kedalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV. Kejahatan kesusilaan ini merupakan kejahatan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang berarti masalah adab atau perilaku. Ruang lingkup dari delik kesusilaan sangat luas, salah satunya yaitu terkait perbuatan pencabulan tersebut. Penulisan ini di latarbelakangi karena begitu banyaknya penyimpangan seksual yang terjadi dalam masyarakat yang menafsirkan kebebasan seksual sampai dengan menentukan orientasi seksual setiap masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terkait pelaku pencabulan sesama jenis terhadap orang telah dewasa. Karena dalam hal ini tidak ada aturan yang secara implisit mengatur terkait perbuatan ini. Pada dasarnya delik pencabulan sesama jenis ini sama seperti pencabulan yang ada di KUHP, karena bentuk dari perbuatannya sama yang membedakan bahwa dalam pencabulan sesama jenis ini baik pelaku maupun korban memiliki jenis kelamin yang sama. Misalnya homoseksual ataupun lesbian. Oleh karena itu perbuatan pencabulan sesama jenis terhadap orang dewasa ini dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 289 KUHP dan 290 angka 1 KUHP.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Penipuan; Pemerasan; Pengancaman; Pinjaman Online.

## Pendahuluan
Kejahatan secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan perundang-undang yang dilanggar tersebut. 1 Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun tidak semua anggota masyarakat mau untuk

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 5, September 2020
How to cite: Qidam Al Nohandi, ‘Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis’ (2020) Vol. 3 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Juli 2020; Diterima 14 Agustus 2020; Diterbitkan 1 September 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i5.21981

## 1830 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. 2 Dalam hal ini yang akan dibahas terkait dengan hubungan seksual sesama jenis. Hubungan seksual sesama jenis ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan.
Ketika membahas terkait masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang. Dalam tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Karena bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan yang dimaksud ini, memiliki karakteristik  baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, dan sebagainya. 3
Delik kesusilaan apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya, memiliki pengertian dan bata-batas yang cukup luas. Delik ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dirumuskan hal ini disebabkan karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif,. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman ditempat umum adalah hal yang biasa di Negara-negara Eropa misalnya di Negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila jika hal ini dilakukan di negara Indonesia.
Delik kesusilaan dalam hukum pidana diIndonesia diatur dalam bab ke- XIV dari buku ke–II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksut tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan- perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Rajawali Pers 2000).[21].
3 Asrianto Zainal ‘ Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan hokum Pidana’ Januari (2014) 7 Jurnal Al-‘Adl.[13].
maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. 4
Begitu banyak macam-macam dari kejahatan kesusilaan ini salah satunya adalah pencabulan. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya. 5
Dasar-dasar hukum yang mengatur terkait perbuatan cabul diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan cabul juga diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.
Dari berbagai aturan dan penafsiran yang ada terkait pengertian dari pencabulan ini tidak memberikan definisi yang secara jelas apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Dalam hal tersebut dapat dilihat misalnya seperti padangan masyarakat  yang masih banyak berpendapat bahwa perbuatan pencabulan tersebut memiliki pengertian yang sama  dengan pemerkosaan. Karena delik pencabulan dalam menetapkan suatu perbuatan yang dikategorikan kedalam tindak pidana tidak memberikan definisi yang jelas. Dalam Undang-Undang yang ada pengertian dari perbuatan cabul tidak hanya melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dalam pergaulan di masyarakat. 6
Selain tindak pidana pencabulan kejahatan  yang semakin  marak saat ini adalah kejahatan seksual berupa sodomi. Dalam kejahatan seksual ini pelaku kejahatan juga memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan suatu
4 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, (Jakarta sinar grafika2011).[17].
5 ibid.
6 ibid .[245].

## 1832 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
perbuatan sodomi untuk memenuhi hawa nafsunya. Pada kasus ini niat awal pelaku pelakunya merupakan gay atau kaum homoseksual yang tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan tersebut. Untuk memenuhi hawa nafsunya pelaku melakukan berbagai cara agar keinginannya terpenuhi termasuk unsur ancaman dan paksaan terhadap korbannya supaya kepuasaan seksnya yang menyimpang dapat dilaksanakannya. Begitu banyak pelaku laki-laki seks laki-laki (LSL) yang terjadi pada saat ini di berbagai daerah, hal tersebut terjadi karena belum ada kejelasan hukum yang dapat menjerat para pelaku.
Hubungan seks sesama jenis atau biasa disebut dengan homoseksual maupun lesbian, pada saat ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sebagai contohnya, pada tahun 1984 seorang wanita mengaku telah melakukan seks sesame jenis sejak era Orde Baru. 7 Kenyataannya di Indonesia ini, keberadaan pelaku homoseksual tidak mengenal Batasan pekerjaan, usia, maupun status sosial dan agama. Dalam hal ini Homoseksual maupun lesbian ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyrakat. Kontroversi ini disebabkan adanya kekosongan hukum di Indonesia terkait hubungan sejenis sesama orang dewasa. Kekosongan hukum hingga sampai saat ini terkait perbuatan homoseksual maupun lesbian yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak diatur secara rinci dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan
di Indonesia, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak para penegak hukum di Indonesia tidak jarang menggunakan pasal larangan perbuatan cabul sesama jenis baik yang ada dalam KUHP maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak.
Selain hal-hal tersebut yang juga menjadi pemicu kontroversi ini adalah adanya 12 orang Pemohon mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2016 lalu, dalam hal ini ke 12 Pemohon mengajukan 3 pasal dalam KUHP yaitu Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang perzinahan,
7 M.Akbar, ‘Menelisik Perjalan LGBT di Indonesia’  ( Republika.co.id kamis 28 Januari 2016 ) <http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisikper- jalanan-lgbt-di-indonesia-part1> Diakses tanggal 8 November  2019 pukul 21:01 WIB.
Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis untuk diperluas tafsirnya. 8 Maksud dengan adanya dari Permohonan ini supaya dapat memidanakan para pelaku hubungan seks sesama jenis yang dilakukan tidak hanya terhadap orang yang belum dewasa saja melainkan juga terhadap orang yang telah dewasa.
Perbuatan homoseksual ini dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain, karena bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu dampak dari homoseksual ini sangatlah buruk, baik dalam kesehatan, moralitas bangsa, dan masa depan Bangsa Indonesia, oleh karena hal-hal tersebut masyarakat Indonesia mendorong penuh DPR untuk membuat suatu aturan yang isinya mengatur dan memidanakan para pelaku homoseksual ini. Sehingga upaya kriminalisasi terhadap para pelaku homoseksual terhadap orang yang telah dewasa dipandang perlu untuk dilakukan, agar tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

## Konsep Pencabulan Menurut Beberapa Ahli
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dalam hal ini dikenal dengan asas legalitas. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam perkembangannya asas legalitas ini terdapat empat prinsip dasar.
Tindak Pidana  Pencabulan, dalam hal ini diatur dalam buku II KUHP pada Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam buku II KUHP pada bab XIV dimulai dari pasal 281 sampai dengan 303. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan
8 Imam Nawawi, ‘Uji Materi KUHP Pasal 285 dan 292 Penting Selamatkan Moral Bang- sa’ (Hidayatullah.com kamis 28 Juli 2016) <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/ read/2016/07/28/98432/uji-materi-kuhp-pasal-284285-dan-292-penting-selamatkan-moral-bangsa. html> Diakses tanggal 8 November 2019 pukul 21.15 WIB.

## 1834 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Menurut KBBI arti dari kesusilaan adalah perihal Susila yang berkaitan dengan adab atau perilaku. Kesusilaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kesusilaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana dan cakupannya sangat luas.
Secara umum ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan hubungan seksual dan perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan atau aborsi, yang berhubungan dengan minuman keras atau memabukkan, pemanfaatan anak untuk pengemisan atau pekerjaan berbahaya atau dapat merusak kesehatan, perbuatan penganiayaan ringan dan perlakukan tidak susila terhadap hewan, dan perjudian.
Menurut Loebby Loqman membagi delik kesusilaan menjadi dua bagian, yaitu delik kesusilaan dalam arti sempit dan delik kesusilaan dalam arti luas. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa; delik kesusilaan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang sudah merupakan istilah sosiologis, artinya masyarakat telah mengenal kesusilaan perbuatan yang berhubungan dengan seks. Misalnya terkait pelacuran, homoseksual, lesbian dan lain-lain. Sedangkan kesusilaan dalam arti luas perbuatannya tidak hanya meliputi kesusilaan dalam arti sempit saja, akan tetapi juga perbuatan- perbuatan yang tidak ada hubunganya dengan seks. 9
Dalam hal ini fokus dari penulis yaitu terkait kejahatan terhadap kesusilaan berupa perbuatan pencabulan, karena akhir-akhir ini kejahatan kesusilaan pencabulan ini yang semakin  marak  terjadi. Mengeni tindak  Pidana  pencabulan di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan di atur dalam Undang-undang  No.35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan Anak
9 Loebby Loqman, ‘Delik kesusilaan’ (Konferensi Nasional  makalah lokakarya BPHN 1995).[10].
Pencabulan yang diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP pada Bab XIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Selain dalam KUHP perbuatan cabul juga diatur dalam Undang-Undang perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 D, Pasal 76 E, pasal 81 dan Pasal 82. Selain di kedua undang-undang tersebut terkait pencabulan juga diatur di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana.
Dalam hal ini perbuatan pencabulan dikatakan sebagai tindak pidana karena pada dasarnya perbuatan pencabulan tersebut ada aturan yang telah melarangnya, aturan tersebut ada dalam KUHP dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam rumusan undang-undang ini di tekankan pada perbuatan pencabulannya yang dilarang, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan yang membangkitkan nafsu seksual.
Pengertian dari perbuatan cabul adalah segala perbuatan  yang  melanggar kesusilaan  (kesopanan) atau  perbuatan  yang  keji  semuanya  dalam  lingkup hawa nafsu birahi atau hawa nafsu seksual. 10 Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia bahwa yang dimaksud dengan pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan sifatnya keji tidak sesuai dengan sopan santun, bercabul sama dengan berzinah, melakukan tindak pidana asusila,mencabul sama artinyan dengan menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan). 11 Kualifikasi  delik  ini  adalah  “menyerang kehormatan kesusilaan”. 12
Menurut pendapat Adami Chazawi yang dimaksud dengan perbuatan cabul merupakan segala bentuk macam perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada diri orang lain yang mengenai dengan berhubungan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang hawa nafsu seksual.
10 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP (Sinar Grafika 2017).[24].
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1998).[142]
12 Andi Hamzah, Op.Cit.

## Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut: 13
1.  Exhbitionism : sengaja memamerkan alat kelamin terhadap orang lain; 2.  Voyeurrism : mencium seseorang dengan nafsu; 3.  Fondling : mengelus atau meraba alat kelamin seseorang; 4.  Fellation : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.
Jadi berdasarkan penjelasan dari Adam Chazawi tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.
R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala macam perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, maraba- raba anggota kemaluan, maraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam Undang- undang disebutkan tersendiri. 14 Dalam pengertian yang dijelaskan oleh R. Soesilo berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan, dapat dikatakan dan dimaknai sebagai perbuatan pencabulan.
Pencabulan memiliki arti yang luas dari pengertian persetubuhan. Sebagaimana pengertian dari persetubuhan menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul. 15
13 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan(Rajawali Pers 2005).[80].
14 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal (Politeia 1996).[212].
15 ibid .[81].
Tindak pidana pencabulan merupakan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pengertian dari delik aduan absolut yaitu tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan, sedangkan delik aduan relative yaitu dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan. 16 Dalam hal tersebut tindak pidana pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut karena pencabulan dalam penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu, misalnya laporan dari korban.

## Konsep Pencabulan Sesama Jenis
Mengenai perbuatan pencabulan sesama jenis, dalam hal ini sebenarnya perbuatannya sama dengan pencabulan yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dalam sub bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perbuatan pencabulan ini merupakan perbuatan yang selalu berhubungan dengan bagian pada bagian-bagian yang dapat membangkitkan atau merangsang hawa nafsu seksual, misalnya  seperti alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang dipandang perbuatannya sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. 17
Pengertian pencabulan sesama jenis kelamin secara umum merupakan penyimpangan perilaku seksual yang dialami seseorang yang mana perilaku seksual ini menyukai sesama jenisnya. 18 Jadi yang membedakan antara pencabulan dengan pencabulan sesama jenis ini adalah pelaku dan korbannya, dalam pencabulan sesama jenis ini pelaku maupun korbannya memiliki jenis kelamin yang sama, baik sama-sama berjenis kelamin laki-laki maupun sama- sama berjenis kelamin perempuan.
Kaitannya antara pencabulan sesama jenis dengan sodomi yaitu, sama-sama merupakan perbuatan seks yang menyimpang yang mana perbuatan sodomi ini
16 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).[46-47].
17 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (PT Raja Grafindo Persada 2005).[82].
18 Setiawan Budi Utomo, ‘Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin’ (Dakwatu- na 2008). <http://www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-oper- asikelamin> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 07.57 WIB.

## 1838 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
merupakan perbuatannya terdiri dari atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin. Hal ini dapat dilakukan antara pelaku dan korban yang memiliki jenis kelamin yang sama, karena untuk memenuhi hasratnya penyimpangan seksual ini dengan cara seks oral atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin. Perbuatan ini bisa dilakukan baik orang homoseksual, heteroseksual maupun lesbian. Oleh karena itu perbuatan sodomi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pencabulan sesama jenis.
Pencabulan sesama jenis ini merupakan perilaku seks yang menyimpang yang nyata adanya berada di Indonesia. Dalam hal ini mengenai korban maupun pelaku dari perbuatan pencabulan sesama jenis ini, sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang telah dewasa maupun belum cukup umur atau masih anak-anak.
Adanya fenomena penyimpangan seksual sesama jenis ini dapat diakibatkan dari berbagai macam-macam faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi ini, misalnya faktor lingkungan. 19 Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ini yaitu penyimpangan seksual yang disebabkan karena lingkungan dari tempat tinggalnya yang mendorong untuk melakukan hal tersebut, misalnya pada masa kecilnya orang tua membiarkan anak laki-lakinya berkembang dalam tingkah laku perempuan sehingga dapat di mungkinkan pola perilakunya akan meniru dari tingkah laku perempuan. Selain faktor lingkungan ini yang mendorong seseorang untuk berbuat seks yang menyimpang yaitu karena trauma, jadi yang dimaksud trauma disini yaitu bahwa pelaku sebelumnya pernah mengalami menjadi korban sehingga dalam diri pelaku menimbulkan keinginann untuk berbuat hal tersebut. 20
Mengenai aturan terkait pencabulan sesama jenis dalam hukum Indonesia pada saat ini yang diatur hanya mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin yang mana korbannya masih di bawah umur atau masih anak-anak, hal tersebut diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Indonesia tidak mengatur secara implisit terkait pencabulan sesama jenis apabila korban maupun pelakunya sama-sama sudah
dewasa atau telah cukup umur. Mengenai aturan pencabulan sesama jenis yang korbannya anak ini, di atur dalam pasal 292 KUHP.
Perilaku menyimpang tersebut berpeluang menimbulkan kejahatan kesusilaan. Hal tersebut dikarenakan relatifnya kelompok tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, sehingga berbagai cara akan dilakukan pelaku tersebut untuk memenuhi hasrat seksual atau hawa nafsu yang menyimpang tersebut. Dewasa ini dapat kita lihat begitu maraknya kejahatan seksual baik berbentuk pencabulan sesama jenis ini yang dilakukan orang  dewasa maupun dengan anak-anak yang masih dibawah umur. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur baik pencabulan sesama jenis kelamin maupun berbeda kelamin, pencabulan terhadap anak ini disebut sebagai pedofilia, sedangkan seks sesama jenis laki-laki dengan laki-laki dewasa disebut dengan homoseksual dan untuk perempuan dengan perempuan disebut lesbian.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Korban Yang Telah Dewasa
Akhir-akhir ini di Indonesia digegerkan dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 14 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan perkara uji materi dalam Putusan Nomor 46/PUU- XIV/2016  yang  diajukan  oleh  12  orang  Pemohon  dengan  amar  “menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. 21 Isi dari Permohanan masyarakat yaitu terkait  memperluas penafsiran Pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis. Dari hal tersebut yang di inginkan masyarakat kepada pemerintah ialah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseksual maupun juga pencabulan sesama jenis, karena melihat begitu maraknya praktik hubungan seks sesama jenis yang dilakukan di Indonesia.

## 1840 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
Yang menjadi faktor dari permohonan perluasan penafsiran ini didasari karena banyaknya kasus yang terjadi terkait pencabulan sesama jenis, salah satunya yang terjadi di Tulungagung. Dalam kasus ini pelaku merupakan pemilik salon rias pengantin. Kasus pencabulan ini terjadi di Tulungagung, dalam kasus ini pelaku merupakan seorang Gay yang bernama Purwanto. Purwanto merupakan warga pria kelahiran Desa Babadan, Karangrejo, Tulungagung diketahui membuka bisnis salon rias pengantin sejak 2006, di Perum Citra Damai, Ringin Pitu, Kedung Waru, Tulunggung. Ia mengaku mengalami disorientasi seksual. Sedikitnya 50 orang pernah ditiduri pelaku, sejak 2004. Namun, dua di antaranya, berusia di bawah umur, dan berstatus sebagai pelajar. Kedua korban itu berinisal, FR (16) dan RZ (15). Modus dari pelaku ini yaitu mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang Rp 100-150 ribu. Perkenalan korban dan pelaku lewat aplikasi WA (Whatsapp) dengan tukar nomor ponsel. Purwanto ditangkap polisi pada Jumat (28/6/2019). Selain itu kasus yang terjadi di surabaya yang dilakukan oleh Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga, IKS. Dalam kasus ini terjadi di ruang sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall Surabaya. Kasus pencabulan ini dalam bentuk seks oral terhadap korban JSB yang berusia 16 tahun atau masih dibawah umur. Dalam kasus ini korban yang tak nyaman dengan perbuatan K akhirnya melaporkan ke resepsionis. Dalam hal ini karena korbannya masih dibawah umur maka K dijerat dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan di ancam hukuman maksimal selama 15 tahun penjara. 22
Dewasa ini terkait hukum di Indonesia, memang tidak mengatur secara implisit terkait pertanggungjawaban pidana sesama jenis yang mana antara pelaku dengan korban usianya telah cukup umur atau telah dewasa. Namun terkait dengan pencabulan sesama jenis ini bukan berarti di perbolehkan dalam hukum Indonesia.
22 Anas Miftakhudin, ‘Jaksa Akhirnyan Tahan Wakil Dekan FKG Unair Karena Kasus Pencabulan’ (Surya.co.id Rabu 12 Juli 2017). <https://surabaya.tribunnews.com/2017/07/12/ jaksa-akhirnya-tahan-wakil-dekan-fkg-unair-karena-kasus-pencabulan>. diakses pada tanggal 10 Desember 2019.
Mengenai pertanggungjawaban pidana pencabulan sesama jenis kelamin ini, apabila salah satunya masih anak-anak atau di bawah umur maka untuk menjerat pelaku dapat menggunkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun apabila perbuatan ini korbannya sudah dewasa ketentuan apa yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tersebut, karena secara implisit tidak diatur terkait pencabulan sesama jenis yang korbannya sudah dewasa atau telah cukup umur.
Berdasarkan analisa penulis, pelaku pencabulan sesama jenis terhadap korban yang telah cukup umur dapat dikenakan hukuman dengan dijerat dengan ketentuan Pasal 289 KUHP dan 290 KUHP, apabila perbuatan pencabulan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sebagaimana ketentuan Pasal 289 KUHP yang menyebutkan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memamaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan. Pelaku perbuatan cabul terhadap sesama jenis dapat dikenakan ketentuan dalam pasal 289 KUHP apabilan perbuatan cabul sesama jenis kelamin ini disertai dengan ancaman kekerasan. Memang dalam pasal ini tidak secara implisit dijelaskan terkait pencabulan sesama jenis terhadap korban yang telah cukup umur, namun apabila melihat dari unsur- unsur perbuatan pencabulan sesama jenis terhadap seorang yang telah cukup umur dapat dikualifikasikan kedalam pasal 289 KUHP, namun dalam pasal ini perbuatan cabul terhadap seorang yang telah cukup umur harus disertai dengan ancaman kekerasan. Apabila perbuatan tersebut tidak disertai dengan ancaman kekerasan, untuk saat ini tidak ada aturan yang mengaturnya.
Yang dikatakan sebagai perbuatan sodomi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar-pria, pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang. 23
Jadi dalam hal tersebut meskipun tidak terdapat istilah sodomi, akan tetapi perbuatan sodomi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencabulan.
23 https://kbbi.web.id/sodomi, diakses pada tanggal 27 November 2019.

## 1842 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
Sebagaimana dijelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termasuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin. 24
Jadi pelaku pencabulan sesama jenis ataupun sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dijerat dengan ketentuan dari Pasal 289 KUHP dan dapat dituntut dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara, apabila perbuatan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan.
Sedangkan dalam Pasal 290 angka 1 KUHP yang menyebutkan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Dalam hal ini yang membedakan dengan pasal 289 KUHP, bahwa dalam pasal 290 angka 1 KUHP korban dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Dan dalam pasal ini juga tidak terdapat istilah pencabulan sesama jenis ataupun sodomi tetapi pelaku dapat dijerat dengan ketentuan ini karena perbuatan sodomi dikategorikan dengan perbuatan cabul. Jadi pelaku pencabulan sesama jenis atupun sodomi terhadap seorang yang telah cukup umur dapat dikenakan Pasal 290 angka 1 KUHP dan dapat dituntut dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara apabila perbuatan pencabulan sesama jenis ataupun sodomi terhadap orang yang telah cukup umur dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan.

## Pandangan RUU KUHP Terhadap Pencabulan dan Perkosaan
Dalam  RUU  KUHP  yang  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  pencabulan terdapat pada pasal Pasal 479 (2) dan ayat (3)
Pasal 479 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHP berbunyi:
(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
a.  persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
b.  persetubuhan dengan Anak; atau
c.  persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
24 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Politea 1996).[212].
(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
a.  memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
b.  memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
c.  memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
Dewasa ini terkait pandangan RUU KUHP terhadap perkosaan bila dibandingkan dengan rumusan dalm KUHP sudah mengalami perkembangan. Perkembangan dalam RUU KUHP terkait dengan perkosaan yaitu seperti halnya adanya perluasan perumusan delik, jadi dalam hal ini perbuatan perkosaan tidak hanya bersetubuh atau memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamit perempuan (vagina) akan tetapi dalam hal ini juga memasukakan ke dalam anus atau mulut ataupun memasukkan benda yang bukan merupakan bagian dari tubuh laki-laki ke dalam vagina maupun memasukkan penis kedalam mulut. Dalam hal ini terkait cara perkosaan dalam RUU KUHP tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan tetapi juga dengan cara apapun yang diluar dari kehendak atau kemauan dari korban. Objek dari perbuatan ini tidak hanya terhadap perempuan yang sadar akan tetapi juga terhadap perempuan yang tidak berdaya/pingsan. Selain itu juga terhadap perempuan yang setuju dengan dibawah ancaman. Namun dalam hal ini yang menjadi hal penting terkait rumusan dari perkosaan yang belum dijelaskansecara jelas khususnya pengertian dari persetubuhan, karena konsep ini masih sama dengan KUHP yang sekarang. Oleh karena itu diharapkan dalam pembuatan RUU KUHP ini ditafsirkan juga secara jelas terkait pengertian persetubuhan.
Pandangan RUU KUHP mengenai perbuatan cabul ini diatur dalam Pasal 420 Pencabulan. Pasal 420 RUU KUHP berbunyi:
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a.  di  depan  umum dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 1(satu)  tahun6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak kategori III.
b.  secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasandipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
c. yang  dipublikasikan  sebagai  muatan pornografi dipidana  dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

## 1844 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan
(2) Setiap  Orang dengan Kekerasan atau Ancaman  Kekerasan memaksa orang lain  untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Mengenai pandangan RUU KUHP terhadap pencabulan ini masih sama seperti KUHP yang sebelumnya, dalam RUU KUHP ini juga tidak dijelaskan apa itu terkait dengan perbuatan cabul. Yang membedakan dengan KUHP lama yaitu dalam RUU KUHP ini terkait korbannya dijelaskan bisa berbeda ataupun berjenis kelamin yang sama. Akan tetapi terkait pengertian pencabulan ini masih sama seperti KUHP sebelumnya yang tidak memberikan definisi secara jelas.

## Kesimpulan
Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul apabila perbuatan tersebut melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam lingkup hawa nafsu birahi atau seksual. Perbuatan pencabulan ini cakupannya sangat luas tidak hanya berhubungan antara laki-laki dengan perempuan saja akan tetapi dapat juga antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan pencabulan ini cakupannya sangtlah luas, misalnya menggosok-gosok kemaluan baik laki-laki atau perempuan, meraba-raba buah dada, mencium mulut dengan nafsu, memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur dan perbuatan lainnya yang melanggar kesusilaan dan membangkitkan hawa nafsu seksual.
Menurut hukum Indonesia yang dilarang terkait perbuatan pencabulan sesama jenis terhadap orang yang telah cukup umur yaitu, apabila perbuatan pencabulan sesama  jenis terhadap seorang yang telah cukup umur tersebut disertai dengann adanya ancaman kekerasan dan juga perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Pada dasarnya unsur dari perbuatan pencabulan sesama jenis ataupun sodomi ini dapat dikenakan ketentuan pasal 289 KUHP apabila perbuatan tersebut disertai dengan acaman kekerasan dan juga dapat dikenakan ketentuan pasal 290 angka 1 KUHP apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan.
Menurut RUU KUHP Tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin ini ada perluasaan norma yaitu jika di lakukan dengan paksaan, di lakukan di muka umum
dan juga dengan mempublikasikan dengan muatan pornografi. Meskipun dalam hal ini ada perluasan norma akan tetapi perumusan di dalam RUU KUHP Pasal 420 masih ada kekurangan, karena tidak satupun membahas apabila perbuatan tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin ini di lakukan suka sama suka juga perbuatan tersebut di lakukan bukan di muka umum.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Raja Grafindo Persada 2005).
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Raja  Grafindo  Persada 2005).
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Reneka Cipta 2000).
Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP (Sinar  Grafika 2015).
Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan (Bina Mulya 1987).
Gerson W, Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal (Pradnya  Paramita 1997).
Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai , (Cet. 1, Alumni 2006).
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Reneka Cipta 2015).
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 2013).
P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan (Sinar Grafika 2011).
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal (Politeia 1996).
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana (Aksara Baru 1983).
Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Rajawali Pers 2000).

## 1846 Qidam Al Nohandi: Tinjauan Yuridis Hubungan

## Jurnal
Asrianto Zainal ‘Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan hukum Pidana Januari' (2014) 7 Jurnal Al-‘Adl.
Eka Ayuningtyas, 'konsep pencabulan verbal dan non verbal dalam hukum pidana' (2019) 7 Jurnal education and development.

## Laman
Anas Miftakhudin, ‘Jaksa Akhirnyan Tahan Wakil Dekan FKG Unair Karena Kasus Pencabulan’ (Surya.co.id Rabu 12 Juli 2017). <https://surabaya.tribunnews. com/2017/07/12/jaksa-akhirnya-tahan-wakil-dekan-fkg-unair-karena-kasus- pencabulan>. diakses pada tanggal 10 Desember 2019.
Imam Nawawi, ‘Uji Materi KUHP Pasal 285 dan 292 Penting Selamatkan Moral Bangsa’ ( Hidayatullah.com kamis 28 Juli 2016) < https://www.hidayatullah. com/berita/nasional/read/2016/07/28/98432/uji-materi-kuhp-pasal-284285- dan-292-penting-selamatkan-moral-bangsa.html> Diakses tanggal 8 November 2019 pukul 21.15 WIB.
M.Akbar, ‘Menelisik Perjalan LGBT di Indonesia’  ( Republika.co.id kamis 28 Januari2016)<http://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/ wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisikperjalanan-lgbt-di-indonesia-part1> Diakses tanggal 8 November  2019 pukul 21:01 WIB.
Setiawan Budi Utomo, ‘Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin’ (Dakwatuna 2008). <http://www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/ fenomena-transgender-dan-hukum-operasikelamin> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 07.57 WIB.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak.