## MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh :

## Erdianto
Perumahan Nuansa Griya Flamboyan Pekabaru
Abstrak Abstract Setelah  lebih  kurang  12  tahun pemberantasan  korupsi  oleh  KPK, belum  terjadi  perubahan  yang signifikan terhadap perubahan karakter budaya masyarakat terhadap korupsi. Penggunaan sanksi  pidana  khususnya  pidana penjara dalam pemberantasan korupsi memiliki banyak kelemahan. Penggunaan fungsi preventif sesungguhnya  jauh  lebih  penting karena  jauh  lebih  efektif  dalam upaya penanggulangan kejahatan. After approximately 12 years of fighting  corruption by the Commission, has  not  been a significant  change to  the character  of culture against corruption. The  use  of criminal sanctions, especially imprisonment in fighting corruption has many weaknesses. The use of preventive  function is  actually much more important because it is  much more effective in  the fight against crime.

## Kata Kunci : KPK, pencegahan, pemenjaraan

## A. Pendahuluan
Pemberantasan  tindak  pidana korupsi  mencapai  puncaknya  di  era reformasi  sebagai  reaksi    tuntutan  mahasiswa  dan  rakyat  yang menggulingkan rezim  Orde  Baru yang  dituding telah melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Padahal sejak masa Orde Lama hingga akhir Orde Baru kegiatan pemberantasan korupsi telah terus menerus juga dilakukan. Itu  menunjukkan  pula  bahwa  kejahatan  bernama  korupsi  juga  sudah terjadi  sejak  lama  hingga  kini  dan  menyentuh  pelaku  dari  tingkat rendahan sampai skandal besar yang melibatkan para petinggi negara.
Hal  itu  sekaligus  menunjukkan  bahwa  adanya  simpulan  opini publik  tentang  korupsi  yang  makin  meningkat  di  era  saat  ini  tidak sepenuhnya  benar.  Praktik-praktik  korup  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bahkan telah terjadi sejak era Hindia Belanda. Demikian juga kolusi antara pengusaha dengan peemerintah kolonial dan pemerintah lokal telah sejak dahulu terjadi.  Dengan demikian, walaupun korupsi  bukanlah  budaya  dalam  arti  sebagai  hasil  cipta,  rasa  dan  karsa bangsa  Indonesia,  kita  harus  jujur  mengakui  bahwa  korupsi  sudah membudaya di semua lapisan masyarakat.
Kehadiran  KPK  sebagai  lembaga  yang  berkarakter  “luar  biasa”, telah  memberi  “efek  kejut”  yang  luar  biasa  bagi    aparat  pemerintah termasuk aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan  hakim. Namun setelah  lebih  kurang  12  tahun  pemberantasan  korupsi  oleh  KPK, belum  terjadi  perubahan  yang  signifikan  terhadap  perubahan  karakter budaya masyarakat terhadap korupsi. Tiap hari selalu saja kita mendengar proses  peradilan  baik  oleh  polisi,  jaksa  maupun  KPK sendiri.  Itu  lah sebabnya  timbul  simpulan  publik  bahwa  makin  ditegakkan  justru  makin banyak kasus korupsi yang terjadi. Masih perlu diteliti lebih lanjut apakah memang  perilaku  korupsi  yang  meningkat  atau  pengungkapan  kasus korupsi yang lebih meningkat. Pada titik ini saya menduga, pengungkapan kasus  korupsi  lah  yang  jauh  meningkat.  Perilaku  korup  sesungguhnya justru  berkurang.  Tingkat  kehati-hatian  para  penyelenggara  negara  jauh lebih tinggi dibanding sebelum adanya KPK.
Artinya, dilihat dari teori penjeraan, aspek penjeraan dengan terapi kejut  yang  dilakukan  KPK  sesungguhnya  sudah  cukup.  Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang berujung pada pemidanaan pelaku sudah cukup memadai jika dilihat dari aspek penjeraan khususnya bagi para pelaku dan juga bagi calon pelaku.
Dalam  perspektif  teori  pemidanaan  klasik  yaitu  teori  pembalasan membenarkan  pemidanaan  karena  seseorang    telah  melakukan  tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan
“ Fiat  justitia  ruat  coelum ”,  (walaupun  besok  dunia  akan  kiamat,  namun penjahat  terakhir  harus  menjalankan  pidananya).  Kant  mendasarkan teorinya  berdasarkan  prinsip  moral/etika.  Penganjur  lain  adalah      Hegel yang  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  perwujudan  kemerdekaan, sedangkan  kejahatan  adalah  merupakan  tantangan  kepada  hukum  dan keadilan.  Karena  itu,  menurutnya  penjahat  harus  dilenyapkan.  Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. 1
Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan :
a. Sanksi  pidana  sangatlah  diperlukan;  kita  tidak  dapat  hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang  kita  miliki  untuk  menghadapi bahaya-bahaya  besar  dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
c. Sanksi  pidana  suatu  ketika  merupakan  “penjamin  yang  utama atau  terbaik”  dan  suatu  ketika  merupakan  “pengancaman  yang utama”  dari  kebebasan  manusia.  Ia  merupakan  penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia  merupakan  pengancaman,  apabila  digunakan  secara sembarangan dan secara paksa. 2
Proses  pemidanaan  yang  menjadi  semacam  pilihan  utama  bagi penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  justru  melahirkan  berbagai  masalah baru  seperti  over  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan  karena  tiap  hari bertambah  narapidana  korupsi,  belum  lagi  di  dalam  praktik  para  pelaku
1 A.  Fuad  Usfa, Pengantar  Hukum  Pidana , Penerbit  Universitas  Muhamadiyah Malang, Malang.2004, Hal 145. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam,  yaitu  :  Teori  pembalasan  yang  objektif,  yang  berorientasi  pada  pemenuhan kepuasan  dari  perasaan  dendam  dari  kalangan  masyarakat. Dalam  hal  ini  tindakan  si pembuat  kejahatan  harus  dibalas  dengan  pidana  yang  merupakan  suatu  bencana  atau kerugian  yang  seimbang  dengan  kesengsaraan  yang  di  akibatkan  oleh  si  pembuat kejahatan.  Teori  pembalasan  subjektif,  yang  berorientasi  pada  penjahatnya.  Menurut teori  ini  kesalahan  si  pembuat  kejahatanlah  yang  harus  mendapat  balasan.  Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar di sebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
2 Herbert  l  Packer  dalam  Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 28.
korupsi mendapat perlakuan yang “berbeda” daripada narapidana lainnya. Ada  dua  perlakuan  yang  berbeda  itu, yaitu  pertama,  yang  berbentuk negatif  bagi  koruptor  tetapi  positif  bagi  pemberantasan  korupsi  adalah larangan  remisi  bagi  terpidana  korupsi,  pemiskinan  koruptor  diperlukan atau tidak, adalah masalah-masalah baru yang muncul dengan kebijakan pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  yang  kedua,  sudah menjadi  rahasia  umum  bahwa  para  narapidana  korupsi  tetap mendapatkan berbagai fasilitas yang tidak didapat oleh narapidana biasa.

## B. Kritik Terhadap Pidana Penjara
Pidana  adalah  sanksi  yang  hanya  dalam hukum  pidana.  Jika dikaitkan  dengan  sanksi  dalam  bidang  hukum  lain,  maka  pidana  adalah sanksi  yang  paling  keras.  Jika  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum  tata negara  dan  hukum  administrasi  negara,  maka  sanksinya  adalah pemecatan  dari  jabatan,  sedangkan  dalam lapangan  hukum  perdata biasanya  adalah  ganti  kerugian.  Dalam  lapangan  hukum  pidana  sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.
Kalau  dikaitkan  dengan  hukum  pidana  itu  sendiri,  maka  pidana merupakan  urat  nadinya  hukum    pidana.  Kalau  tindak  pidana  adalah tentang  perbuatan  apa  saja  yang  dilarang,  dibolehkan  dan  dilaksanakan maka  hal  yang  sama  juga  dapat  dijumpai  dalam  lapangan  hukum  lain. 3 Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan hukum tata negara dan hukum perdata.  Suatu  perbuatan  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  apabila  ia mengandung  sanksi  berupa  pidana.  Tanpa  adanya  sanksi  pidana,  maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.
Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak
3 Dalam lapangan hukum tata negara ada larangan, perintah dan kebolehan yang diatur  dalam  konstitusi,  dalam  hukum  perdata  hal  yang  sama  diatur  dalam  BW, Perjanjian dan undang-undang Hukum Perdata lainnya.
mampu  menyelesaikan  konflik  yang  timbul  dalam  masyarakat,  maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.
Tidak  berlebihan  jika  banyak  sekali  peraturan  perundang- undangan  yang  sebenarnya  bukan  bidang  hukum  pidana  memasukkan sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan.  Di sinilah arti pidana sebagai ultimum remedium yang sesungguhnya.
Namun  demikian,  satu  hal  yang  senantiasa  harus  diingat  adalah bahwa  penjatuhan  pidana  merupakan  sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari. Walaupun  pemidanaan  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  pelanggaran HAM  yang  nyata,  tetapi  perampasan  HAM  seorang  yang  terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik,  yaitu  untuk  memperbaiki  si  terpidana  dan  memulihkan  keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang  ketat  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian,  sifat pelanggaran  HAMnya  menjadi  hilang.  Secara  umum  tujuan  pemidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu
- Tujuan  perlindungan  masyarakat,  untuk  merehabilitasi  dan meresosialisasikan  si  terpidana,  mengembalikan  keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
- Tujuan  yang  bersifat  spiritual  Pancasila  yaitu  bahwa  pemidanaan bukan  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  dilarang  untuk merendahkan martabat manusia. 4
Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah :
(1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
(2) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
(3) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat;
(4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
(5) Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4 M Arif Setiawan, Kajian Kritis Teori-teori Pembenaran Pemidanaan , makalah dalam Jurnal Hukum Ius  Quia Isutum,  Edisi No. 11  Vol. 6-1999, UII  Yogyakarta, 1999, hal.107.
Sudah cukup banyak studi dan tulisan yang mengkritik penerapan pidana penjara sebagai alat untuk merubah perilaku baik masyarakat yang berpotensi  menjadi  penjahat  maupun  mereka  yang  telah  divonis  sebagai penjahat.  Penjara  walaupun  telah  dirubah  namanya  menjadi  Lembaga Pemasyarakatan  tetaplah  mengandung  banyak  kelemahan  yang  tidak dapat mencapai maksud utama dipidananya seseorang.
Apalagi dewasa ini seperti telah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  proses  pemidanaan,  sehingga penjara bagi sebagian orang tidak lagi menakutkan sebagaimana maksud diadakannya.
Pidana  penjara  berbeda  dengan  pidana  mati  yang  memberi  pesan yang  serius  bagi  para  calon  penjahat  atau  dalam hal  ini  calon  koruptor untuyk menjadi pelaku korupsi agar jangan sekali-sekali mencoba menjadi pelaku  korupsi.  Sungguhpun  demikian,  tidak  sedikit  pula  studi  yang mengkritik  efektifitas  pidana  mati  di  samping  ada  perdebatan  soal  hak asasi manusia.
Soerjono  Soekanto  seperti  dikutip  Barda  Nawawi  Arief  efektifitas suatu sanksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :
a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
b. Persepsi warga masyarakat ;
c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif;
d. Karakteristik dari orang yang terkena sanksi;
e. Peluang-peluang  yang  memang  seolah  diberikan  oleh  suatu kebudayaan masyarakat;
f. Karakteristik dari perilaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
g. Keinginan  masyarakat  atau  dukungan  sosial  terhadap  perilaku yang akan dikendalikan. 5
Idealnya,  kejahatan  berkurang  karena  kesadaran  masyarakatnya sendiri,  yang  disebut  dengan Marginal  Detterence 6 yaitu  suatu  tahap
5 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 108.
dimana  upaya – upaya  pencegahan  kejahatan  sudah  berada  pada  tahap minim  karena  menurunnya  tingkat  kejahatan sebagai  hasil  pencegahan yang  semakin  efektif  dan  kesadaran  masyarakat  sendiri.  Artinya  kondisi ini  bisa  terwujud  jika  tingkat  kesadaran  hukum  dan  kesejahteraan masyarakatnya  memadai.  Memiliki  kesadaran  hukum  yang  memadai dalam artian seseorang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan dapat berakibat hukum bagi orang lain dan masyarakat luas. Kesejahteraan yang memadai  dalam  artian  bahwa  kejahatan  tidak  lagi  timbul  karena  faktor kesulitan  ekonomi.  Hal  yang  sama  juga  disampaikan,  bahwa  penegakan hukum  disuatu  negara  selain  tergantung  dari  hukum  itu  sendiri, profesionalisme  aparat,  sarana  dan  prasarana,  juga  tergantung  pada kesadaran hukum masyarakat.

## C. Optimalisasi Fungsi Pencegahan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi mempunyai tugas sebagai berikut
:
1. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan  tindakan – tindakan  pencegahan  tindak  pidana korupsi, dan
5. Melakukan  monitor  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Dari  5  tugas  KPK  tersebut,  maka  yang  paling  menonjol dilaksanakan adalah tugas nomor 3 dan 5. Tugas no 1, 2 dan 4 sepertinya kurang  menjad  perhatian  khususnya  tugas  nomor  5  yaitu  melakukan tindakan pencegahan.
6 Baharuddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum, Kompas, Jakarta : 2001, hal. 18.
Dari aspek kebijakan penanggulangan kejahatan kebijakan kriminal dilaksanakan  dengan  dua  cara  yaitu  sarana  penal  dan  sarana  non  penal. Sarana  non  penal  adalah  tanpa  menggunakan  sarana  penal  ( prevention without  punishment )  Kebijakan  ini  pada  dasarnya  bermuara  dari  ajaran hukum  fungsional,  ajaran  ilmu  hukum    sosiologis  ( sociological jurisprudence) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif. 7
Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :
1. Tahap  formulasi  (kebijakan  legislatif),  yaitu  menentukan sesuatu perbuatan  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  atau bukan;
2. Tahap  aplikasi  (kebijakan  yudikatif)  yaitu  penerapan  hukum positif  oleh  aparat  penegak  hukum  mulai  dari  tingkat penyidikan,  penuntutan  hingga  pemeriksaan  di  persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana ;
3. Tahap  eksekusi  (kebijakan  eksekutif/administratif)  yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret. 8
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  penggunaan  hukum  sebagai alat  rekayasa  sosial  haruslah  dilakukan  secara  berhati-hati  agar tidak timbul  kerugian  di  tengah  masyarakat.  Karena  itu,  ahli  hukum  di  suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik  dari  biasanya,  dalam  arti  meliputi  suatu  spektrum  ilmu-ilmu  sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif. 9
Khusus  dalam  hal  penggunaan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  kejahatan  haruslah  memperhatikan  prinsip-prinsip sebagai berikut :
- Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
- Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian  materil  dan spirituil atas warga masyarakat;
7 M.  Solehuddin, Tindak  Pidana  Perbankan, Jakarta  : Raja  Grafindo  Persada, 1997, hlm. 137.
8 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
9 Mochtar  Kusumatmadja, Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung, 2002, hal.15.
- Penggunaan  Hukum  Pidana  harus  memperhitungkan  prinsip biaya  dan  hasil.  Perlu  diperhitungkan  antara  besarnya  biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
- Penggunaan  Hukum  Pidana  harus  pula  memperhatikan kapasitas  atau  kemampuan  daya  kerja  dari  badan-badan penegak  hukum,  yaitu  jangan  sampai  ada  kelampauan  beban tugas. 10 Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan  pula  batasan-batasan  yang  perlu  diperhatikan  dalam penggunaaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu :
1. Keseimbangan  sarana  yang  digunakan  dalam  hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa  biaya terhadap  hasil-hasil  yang  diperoleh  dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari; 3. Penilaian  atau  penaksiran  tujuan  yang  ingin  dicari  itu  dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; 4. Pengaruh  sosial  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  yang berkenaan  dengan  atau  dipandang  dari  pengaruh  pengaruhnya sekunder. 11
Dalam hal ini Muladi pun mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana harus senantiasa menjunjung tingggi prinsip HAM, dan karenanya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu :
“  Pertama,  jangan  menegakkan  hukum  pidana  untuk pembalasan  semata-mata.  Dalam  hal  ini  ada  kepentingan  lain yakni  kepentingan  pribadi  si  pelaku  juga  harus  dijamin  agar tidak muncul istilah crime by the government dan the victim of abuse  of  power .  Kedua,  jangan  menggunakan  hukum  pidana apabila  korbannya  tidak  jelas....Ketiga,  jangan  menggunakan hukum  pidana  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  selagi  masih dapat  dicapai  dengan  cara  lain  yang  sama  efektifnya,  dan dengan kerugian yang lebih kecil (asas subsidaritas)..., Keempat, jangan  menggunakan  hukum  pidana  bilamana  kerugian  akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana itu  sendiri,  Kelima,  jangan  menggunakan  hukum  pidana bilamana  hasil  sampingan  yang  ditimbulkan  lebih  merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan, Keenam, jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapatkan
10 Muladi, Op.Cit, hal, 30-31.
11 Salman  Luthan, Kebijakan  Kriminalisasi  dalam  Reformasi  Hukum  Pidana , Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hal. 12,
dukungan  masyarakat,  Ketujuh,  jangan  menggunakan  hukum pidana  apabila  diperkirakan  tidak  efektif,  Kedelapan, hukum pidana  harus  dapat  menjaga  keselarasan,  keserasian,  dan keseimbangan  antara  kepentingan  negara,  kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu, Kesembilan, penggunaan  hukum  pidana  harus  selaras  dengan  tindakan pencegahan  lain  yang  bersifat  non  penal,  Kesepuluh, penggunaan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang  bersifat  kriminogen,  Kesebelas,  perumusan  tindak  pidana harus  tepat  dan  teliti  dala  menggambarkan  perbuatan  yang dilarang,  Keduabelas,  perbuatan  yang  dikriminalisasi  harus digambar  secara  jelas,  dan  Ketigabelas,  prinsip  diferensiasi kepentingan  yang  dirusak,  perbuatan  yang  dilakukan,  status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.” 12
Di  samping  kebijakan  yang  bersifat  penal,  penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping  negara  masyarakat  dapat  pula  berusaha  melalui  upaya-upaya sosial,  seperti  dalam  bidang  pendidikan,  perbaikan  taraf  hidup  anggota masyarakat. 13
Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral, maka ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kebijakan  penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu :
c. Perlu  ada  pendekatan  integral  antara  kebijaksanaan  penal dan non penal;
d. Perlu  pendekatan  kebijakan  dan  pendekatan  nilai  dalam penggunaan sanksi pidana.
Menurut  G.P.  Hoefnagels 14 penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan :
a. penerapan hukum pidana ( criminal law application );
b. pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ) dan
12 Muladi,  “  Evaluasi  Terhadap  Substansi  dan  Pelaksanaan  UU  No. 11/PNPS/1963,”  makalah  dalam  Jurnal HAM,  Bingkai  Pembangunan  dan  Demokrasi, CIDES, Jakarta: 1997, hlm.95-96.
13 Lihat  IS Heru Permana, Politik Kriminal , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hlm.12..
14 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 48.
c. mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan dan pemidanaan  lewat  media  massa  ( influencing  views  of  society  on crime and punishment/mass media ).
Dengan  demikian  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non-penal".
Mengingat  upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  "non- penal"  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan untuk  terjadinya  kejahatan, maka  sasaran    utamanya  adalah    menangani    faktor-faktor  kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbul-menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan  demikian  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal  secara makro  dan  global,  maka  upaya-penal  menduduki  posisi    kunci  dan strategis dari an upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi  sebab-sebab  dan  kondisi-kondisi  yang  menimbulkan kejahatan.
Di samping lebih menekankan kepada fungsi pencegahan, KPK juga idealnya  melakukan  pendidikan  atau  fungsi  pre  emptif  kepada  mereka yang  berpotensi  menjadi  pelaku  korupsi.  Jika  terjadi  kemungkinan menjadi  pelaku  korupsi,  ada  baiknya  KPK  memberikan  semacam peringatan agar orang mengurungkan niat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.  Peran  KPK  yang  terjadi  selama  ini  seolah  seperti  sengaja menjebak orang untuk ditangkap tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membatalkan niat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.
Upaya  nyata  yang  dilakukan  KPK  yang  patut  dipuji  adalah menyangkut larangan memberi parsel hari raya. Kampanye ini merupakan langkah  berani  untuk  mengubah  paradigma  masyarakat  yang  pada gilirannya  akan  menjadikan  masyarakat  yang  berbudaya  anti  korupsi
karena  cara  paling  efektif  mengubah  perilak  korup  adalah  dengan mengubah  cara  pandang  masyarakat  itu  sendiri,  sehingga  masyarakat menjadi  sarana  kontrol  yang  paling  efektif,  bukan  seperti  saat  ini, masyarakat  ikut  menikmati  hasil  korupsi  para  pejabat  sehingga  akan cenderung membela para koruptor seperti mengadakan doa bersama atau menganggap para korupstor “sedang mengalami ujian”.
Dalam hal ini KPK menujukkan diri sebagai hukum harus berperan di  depan  sarana  rekaya  sosial  yang  mengubah  masyarakat  ke  arah  yang memang diinginkan.
KPK  harus  dapat  menjadi  motor  terdepan  untuk  perubahan  sikap masyarakat, mengubah budaya korup menjadi budaya anti korupsi mulai dari  lingkungan  terkecil  yaitu  keluarga,  dan  sejak  usia  dini  mulai  taman kanak-kanak.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan :
1. Penggunaan  sanksi  pidana  khususnya  pidana  penjara  dalam pemberantasan  korupsi  memiliki  banyak  kelemahan  walaupun tidak  sepenuhnya dapat  ditiadakan  mengingat  pentingnya  sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi.
2. Penggunaan  fungsi  preventif  sesungguhnya  jauh  lebih  penting karena jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Ke depan KPK idealnya lebih mengedapankan fungsi pencegahan kepada masyarakat.

## E. Daftar Pustaka
Baharuddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum, Kompas,
Jakarta : 2001 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 28. ----------------------------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra
Aditya Bhakti, Bandung, 1996
Fuad  Usfa,  A, Pengantar  Hukum  Pidana ,  Penerbit  Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.2004
IS  Heru  Permana, Politik  Kriminal ,  Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya,
2007
M  Arif  Setiawan, Kajian  Kritis  Teori-teori  Pembenaran  Pemidanaan , makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999
Mochtar  Kusumatmadja, Konsep Hukum  dalam  Pembangunan ,  Alumni,
Bandung, 2002
Muladi,  “  Evaluasi  Terhadap  Substansi  dan  Pelaksanaan  UU  No.
11/PNPS/1963,”  makalah  dalam  Jurnal HAM,  Bingkai Pembangunan dan Demokrasi, CIDES, Jakarta: 1997 ----------, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Salman  Luthan, Kebijakan  Kriminalisasi  dalam  Reformasi  Hukum
Pidana , Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999 Solehuddin, M, Tindak  Pidana  Perbankan, Jakarta  : Raja  Grafindo
Persada, 1997