## DAMPAK BURUK PEMBANGUNAN TANPA PEMERATAAN : KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DI INDONESIA
Reika Happy Sugiastuti 1 , Muhammad Rizki Pratama 2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 2
Email: reikahappy.s@ub.ac.id, Tel: +62 82242419817 1 pratamarizkim@ub.ac.id, Tel: +62 8233873645 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  more  deeply  how  the  negative  impacts  of  development  without  equity  in Indonesia. This study uses a literature study method that uses various library sources to find out data and  information  related  to  the  adverse  effects  of  economic  disparities  between  regions  in  Indonesia due to uneven development. The results of the study show that economic disparities between regions are a bad impact on economic development which only focuses on economic growth. The government must  think  long  and  strategically  in  dealing  with  the  problem  of  inequality  because  it  involves structural aspects so that it is not easy to change. Recommendations that can be made are that there must be a new program or master plan to support or develop a pattern of development in Indonesia. The  new  master  plan  must  contain  economic  development  in  Indonesia,  especially  careful  planning about an inclusive economy that is able to equalize income. In addition, to ensure the sustainability of the community with a healthy and  quality economy, it is necessary to pay attention to non-economic factors which in this case are quality and equitable public services, especially basic services such as education and health. The two recommendations must be realized through a new program and are a good idea.

## Keywords:Economic Development, Economic Gap, Economic Policy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam  bagaimana  dampak  buruk  pembangunan  tanpa pemerataan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  literature  yang  menggunakan berbagai sumber pustaka untuk mengetahui data dan informasi yang berkaitan dengan dampak buruk kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  di  Indonesaia  karena  Pembangunan  yang  tidak  merata.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan dampak buruk dalam pembangunan  ekonomi  yang  hanya  berfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Pemerintah  harus  berfikir panjang  dan  strategis  dalam  menghadapi  masalah  kesenjangan  karena  telah  menyangkut  aspek struktural  sehingga  tidaklah  mudah  untuk  dirubah.  Rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  adalah  harus ada program ataupun masterplan baru untuk mendukung atau mengembangkan pola pembangunan di Indonesia. Masterplan yang  baru  harus  berisi  tentang  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  terutama perencanaan  yang  matang  tentang  ekonomi  yang  inklusif  yang  mampu  memeratakan  pendapatan. Selain  itu  untuk menjamin  keberlangsungan  masyarakat  dengan  ekonomi  yang sehat  dan  berkualitas maka  perlu  memperhatikan  faktor  non-ekonomi  yang  dalam  hal  ini  adalah  pelayanan  publik  yang berkualitas dan merata terutama pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dua rekomendasi tersebut harus diwujudkan melalui program baru dan merupakan ide yang bagus.
Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Kesenjangan Ekonomi, Kebijakan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Proses pembangunan pada suatu Negara dimanapun  hendaknya  harus  selaras  dengan meningkatnya kesejahteraan, terutama peningkatan  pada  sektor  ekonomi  yang dianggap  sebagai  roda  penggerak  utama  yang berperan  dalam  meningkatkan  pendapatan masyarakat. Harapan dari kegiatan ini terciptanya  kesejahteraan    dengan  pemerataan yang baik. Namun pada perjalanan pembangunan ekonomi ada kesan bahwa teori- teori  ekonomi  pada  dasarnya  memusatkan perhatiannya  pada  soal  bagaiman  mencapai kemakmuran melalui  proses  akumulasi  kapital (Rahardjo,  1983).  Hal  tersebut  tidaklah  salah ketika  pandangan  klasik  sangat  mendominasi ekonomi  Dunia  hingga  saat  akan  tetapi  hasil yang  diharapkan  tidak  selalu  sejalan  dengan kesejahteraan  dunia,  banyak  hal  akibat  terlalu berpedoman  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan akumulasi kapital berdampak buruk, pada abad ini yang lebih dikenal dengan abad kesenjangan yang terus menunjukkan lebarnya jurang  perbedaan  ekonomi  pada  segala  sektor. Dan  fenomena  yang  terjadi  di  dunia  pada beberapa  dekade terakhir menunjukkan  bahwa pembangunan ekonomi tersebut tak selamanya selaras  dengan  kesejahteraan  masyarakat. Adanya  liberalisme  ekonomi  yang  lebih  kita kenal  dengan  wujud  pasar  bebas,  selama  ini dianggap model terbaik untuk menuju kesejahteraan bersama, namun nyatanya dinilai telah gagal dan justru menimbulkan kemiskinan. Menurut
Piketty (2014),
pertumbuhan  ekonomi  tidak  selaras  dengan kepuasan  demokrasi  dan  harapan  meritokrasi, yang  mengharuskan  Lembaga  spesifik  dengan tujuan  dan  tidak  mengandalkan  satu-satunya harapan  pada  pasar  atau  perkembangan teknologi . Dengan  demikian  secara  sederhana menyatakan  apabila  fokusnya  hanya  berbicara tentang  pertumbuhan  saja  maka  akan  ada kelompok  yang  kecewa  sementara  itu  pada kelompok  lain  akan  mendapatkan  manfaat yang  lebih,  hal  inilah  yang  disebut  dengan ketimpangan.
Menurut  Stiglitz  (2002),  seorang  pakar ekonomi  publik  memberikan  banyak  sekali penjelasan  yang  terang  bawah  keberadaan globalisasi hanyalah sebuah kebohongan semata  dengan  bukti  para  antek  lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan IMF ternyata menghancurkan tatanan ekonomi suatu  Negara.  Krisis  global  yang  terjadi ditahun  1998  adalah  salah  satu  bukti  bahwa
resep-resep liberalisasi, stabilisasi dan privatiasi  telah  melumpuhakan  sendi-sendi perekonomian nasional di Negara berkembang yang  hingga  kini  banyak  dihinggapi  masalah kemiskinan yang tak kunjung dapat diminimalisir.  Ditambah  lagi  dengan  analisis terbaru  oleh  Thomas  Piketty    seorang ekonom asal Perancis yang menyusun peta kesenjangan ekonomi  di  Dunia  melalui  bukunya The Capital  in  21  Century telah  menujukkan  fakta lengkap  bahwa  kesenjangan  ekonomi  di  dunia semakin  buruk  akibat  ketidakadilan  ekonomi serta  tidak  meratanya  distribusi  pendapatan  di dunia, hanya segilintir individu yang mendapatkan manfaat dari kapitalisme
Grafik 1.1 Piramida Kemakmuran Ekonomi
Sumber  :  Michael  Roberts  Dalam  Pontoh, (2014)
Sementara  itu  analisis  dari  Michael Roberts  yang  mendukung  data  dari    Global Wealth Report 2014 yang menunjukkan bahwa setengah  terbawah  dari  populasi  dunia  secara kolektif  hanya  memiliki  1  persen  dari kekayaan global, sementara 10 persen penduduk dewasa terkaya menguasai 87 persen kekayaan  dan  top  1  persen  menguasai  hampir setengah  dari  kekayaan  global  seperti  yang terlihat  pada  grafik  1.1.    Hal  ini  memperkuat fakta  bahwa  kenikmatan  pembangunan  dunia melalui  akumulasi  kapital  hanya  didapatkan oleh  Sebagian  kecil  dari  besarnya  populasi yang  ada  akibatnya  jelas  yang  kaya  semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

## LITERATURE REVIEW Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi  perekonomian  suatu  negara  secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Menurut Sukirno (2002) yang dinamakan dengan Pertumbuhan Ekonomi berarti meliputi tentang perkembangan kegiatan dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan jasa  yang  diproduksi  dalam  masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat,  dari  satu  periode  ke  periode lainnya  kemampuan  suatu  negara  untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan  yang  meningkat  ini  disebabkan karena  faktor-faktor  produksi  akan  selalu mengalami  pertambahan  dalam  jumlah  dan kualitasnya.
Pendapat lain  disampaikan  oleh  Jhingan (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi  itu  kenaikan  secara  jangka  panjang dan  dinilai  sebagai  kemampuan  suatu  negara (daerah)  dalam  menyediakan  barang-barang ekonomi  kepada  penduduknya,  dan  ada kemampuan  tumbuh  yang  selaras  dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan  dan  ideologis  yang  diperlukan. Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat  pertumbuhan  penduduk  atau  apakah perubahan  struktur  ekonomi  terjadi  atau  tidak. Suatu  perekonomian  baru  dapat  dinyatakan dalam  keadaan  berkembang  jika  pendapatan perkapita  menunjukkan  kecenderungan  dalam jangka panjang naik.

## Kesenjangan Ekonomi
Menurut  Kuncoro  (2006)  menyatakan bahwa  ketimpangan  mengacu  pada  standar hidup  yang  relatif  pada  seluruh  masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan  faktor  produksi  dan  sumber  daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi  pendapatan  di  setiap  wilayah berbeda-beda,  sehingga  menimbulkan  adanya gap  atau  jurang  kesejahteraan  di  berbagai wilayah tersebut.
Pendapat  lain  dari  Baldwin  (1986)  jika kita  membahas  tentang  kesenjangan  atau ketimpangan  distribusi  pendapatan  berarti terjadi  selisih  atau  perbedaan  kemakmuran ekonomi  antara  yang  kaya  dengan  yang miskin,  hal  ini  tercermin  dari  adanya perbedaan pendapatan. Selanjutnya pada kondisi ketimpangan distribusi pendapatan bisa terjadi  karena  kuatnya  dampak  balik  dan lemahnya  dampak  sebar  di  negara-negara
berkembang  (Jhingan,  2007).  Ketimpangan atau  disparitas  antar  daerah  merupakan  hal yang  umum  terjadi  dalam  kegiatan  ekonomi suatu  daerah.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya perbedaan  kandungan  sumber  daya  alam  dan perbedaan  kondisi  demografi  yang  terdapat pada  masing-masing  wilayah.  Perbedaan  ini membuat  kemampuan  suatu  daerah  dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.  Oleh  karena  itu  di  setiap  daerah biasanya  terdapat  istilah  daerah  maju  dan daerah  terbelakang  (Sjafrizal,  2012).  Kuznet (1955)  menyatakan  bahwa  pada  tahap  awal pertumbuhan  ekonomi,  distribusi  pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan  pendapatan.  Observasi inilah  yang kemudian  dikenal  sebagai  kurva  kuznet  “U- terbalik”, karena perubahan longitudinal (time- series) dalam distribusi pendapatan.

## Pembangunan
Menurut Siagian pembangunan merupakan  “usaha  atau  rangkaian  usaha pertumbuhan  dan  perubahan  yang  merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara  dan  pemerintah  menuju  modernitas dalam  rangka  pembinaan  bangsa.”  Dengan demikian,  ide  pokok  pembangunan  menurut Siagian  mengandung  makna  :  “(a)  bahwa pembangunan  merupakan  suatu  proses  yang tanpa  akhir;  (b)  pembangunan  merupakan suatu  usaha  yang  secara  sadar  dilaksanakan secara  terus  menerus;  (c)  pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah  kepada  modernitas;  (e)  modernitas yang  dicapai  melalui  pembangunan  bersifat multi  dimensional;  proses  dan  kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina  bangsa  dalam  rangka  pencapaian tujuan  bangsa  dan  negara  yang  telah ditentukan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  Studi  literature.  Dalam  melakukan pengumpulan data penulis mengumpulkan data dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  dampak buruk  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  di Indonesaia  karena  Pembangunan  yang  tidak Merata  melalui  data-data  pendukung  yang
bersumber  dari  jurnal  penelitian,  buku-buku penunjang, surat kabar, dan majalah. literature review  seperti  yang  dijelaskan  Cooper  dalam Creswell  (2010)  memiliki  beberapa  tujuan yaitu  menginformasikan  kepada  pembaca hasil-hasil  penelitian  lain  yang  berkaitan  erat dengan  penelitian  yang  dilakukan  saat  itu, menghubungkan  penelitian  dengan  literatur- literatur  yang  ada,  dan  mengisi  celah  dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dampak buruk pembangunan tanpa pemerataan  ialah  kesenjangan  ekonomi  antar wilayah di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Kesenjangan  Di  Indonesia  :  Pola  Umum Dan Antar Wilayah
Hal yang semakin memburuk juga sama tengah  terjadi  di  Indonesia,  selama  beberapa orde  terakhir  pembangunan  di  Indonesia  jelas memiliki hubungan pada desain yang berfokus pada  pertumbuhan  ekonomi  bahkan  rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dijadikan  patokan  keberhasilan  pemerintahan orde SBY selama 10 tahun terakhir bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan  stabil  bahkan  ketika  terjadi  resesi global ekonomi Indonesia mampu bertahan. Di lingkaran  Asia  pun  Indonesia  pada  periode itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang termasuk  tinggi.  Secara  teoritis  sesuai  dengan ajaran kaum kapitalis bahwa akumulasi kapital melalui pertumbuhan ekonomi akan memberikan  rembesan  kepada  golongan  di bawahnya,  memang  ada  yang  merembes  akan tetapi  sangat  tidak  signifikan  ketika  hanya tetesan  air  saja  yang  dinikmati  oleh  sebagian besar  individu  dalam  masyarakat  akibatnya akumulasi  kapital  dipastikan  hanya  akan  terus kembali  ke  golongan  yang  paling  atas.  Dalam isitlah  Prof.  Mudrajat  Kuncoro  (2013)  yang sering  kali  digunakan  untuk  menjelaskan fenomena  ini  adalah  tidak  ada  bukti trickle down effect yang ada hanyalah trickle up effect yang  artinya benefit hanya  akan  muncrat  ke atas.    Pembuktian  tersebut  dapat  dilihat  dari semakin  tidak  meratanya  proses  pembagian kue-kue ekonomi di Indonesia.
Grafik  1.2  Perbandingan Gini  Ratio Dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Iryanti, 2014
Seperti yang terlihat pada grafik 1.2, Indonesia mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil dan mengarah secara gradual pada peningkatan.  Hal  ini  dibukitkan  mulai  tahun 2000 ekonomi Indonesia telah tumbuh 5 persen kemudian  terus  tumbuh  hingga  menginjak angka  6  persen  lebih  hingga  tahun  2012  akan tetapi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi tersebut justru selaras dengan angka kesenjangan  pendapatan  yang  dibuktikan dengan  makin  tingginya gini  ratio yang  telah mencapai  poin  0.40  pada  tahun  2012.  Hal  ini juga  dapat  dibandingkan  dengan  Negara- Negara  lain  seperti  di  Filipina  dan  Thailand yang  mengalami  penurunan  indeks gini saat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.  Inilah  yang  seharusnya  terjadi, seharusnya  negara  yang  menghasilkan  PDB besar,  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi,  dan distribusi pendapatan relatif merata, mempunyai  koefisien  gini  yang  relatif  rendah. Parahnya  Indonesia  juga  dalam  kurun  waktu tahun  2000-2012  mengalami  peningkatan koefisine  gini  paling  tinggi  di  Asia  seperti yang  terlihat  di  grafik  1.4.  Indonesia berdasarkan tabel tersebut mengalami peningkatan  sebasar  10  persen  mulai  tahun 2000 hingga 2012 jika dihitung pertahun maka Indonesia  mengalami  peningkatan  sbesar  1,5 persen  per  tahun,  bahkan  urusan  kesenjangan ini  Indonesia  tertingal  dari  Filipina  dan Thailand  yang  terus  mengalami  penurunan angka kesenjangan pendapatan.
Grafik  1.3  Penurunan  Kemiskinan  Dan Peningkatan Kesenjangan Pendapatan
Sumber : Iryanti, 2014
Sering  kali  kemiskinan  dan  kesenjangan menjadi  hal  yang  beriringan,  semakin  banyak orang miskin maka dapat disimpulkan semakin tajam  angka  kesenjangan  yang  ada.  Persoalan kemiskinan  juga  menjadi  basis  data  yang menjadi masalah di Indonesia meskipun terjadi penurunan  akan  tetapi  angka  penurunan  yang kurang signifikan, selain itu kondisi kesejahteraan  rakyat  Indonesia  juga  semakin parah ketika angka kesenjangan justru semakin naik. Sesuai dengan grafik 1.3 dapat dijelaskan bahwa  sejak  tahun  1999  hingga  2013  terjadi penurunan  angka  kemiskinan  terutama  pasca terjadinya  krisis  keuangan  tahun  1998,  akan tetapi  penurunan  kemiskinan  tidak  diimbangi dengan  semakin  meratanya  pendapatan.  Dapat dlilihat  bahwa  sejak  tahun  2000  kesenjangan pendapatan semakin lebar dan pada akhir tahun 2013  telah  melebihi  angka  0.4.  Hal  ini membuktikan tidak terjadi distribusi
pendapatan yang merata di Indonesia, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan. Selain  itu  berbagai  kebijakan  pengentasan kemiskinan  dari  pemerintah  selama  ini  tidak dapat membantu untuk mengatasi kesenjangan yang  seharusnya  ketika  kemiskinan  dapat diturunkan maka tingkat pemerataan pendapatan  juga  akan  terjadi  di  masyarakat sebab pemberian bantuan baik berupa program pemberdayaan  maupun  bantuan cash  transfer seharusnya  membuat  masyarakat  mandiri  dan memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan ekonomi  mereka.  Apa  yang  terlihat  sekarang sangat  jelas  bahwa  jurang  antara  penduduk miskin  dengan  penduduk  kelas  atas  semakin jauh  sehingga  masyarakat  kelas  bawah  akan semakin  terjerembab  karena  tidak  mungkin tetesan  dari  atas  akan  segera  turun  kepada mereka  jika gap diantarnya  melintang  sangat jauh dan dalam.
Grafik 1.4 Perubahan Koefisien Gini beberapa Negara di Asia
Sumber : World Bank, 2014
Selain  itu  Indonesia  juga  mengalami kesenjangan  antar  golongan,  seperti  analisis yang  dilakukan  oleh  koran  Tempo  tentang distribusi  pendapatan  masyarakat  Indonesia. Seperti  yang  terlihat  pada  tabel  1.1.  Pada golongan teratas seharusnya hanya mendapatkan  sekitar  28,6  persen  akan  tetapi pada  kenyataannya  mendapatkan  38.2  persen, sedangkan  parahnya  golongan  paling  bawah yang seharusnya mendapatkan 13.2 persen dari seluruh pendapatan yang ada hanya mendapatkan  7.4  persen.  Perbedaan  antara golongan teratas dan golongan terbawah sangat jauh,  golongan  terbawah  tertinggal  lima  kali lipat  dari  golongan  teratas.  Kesenjangan pendapatan antar golongan adalah yang paling berbahaya  ketika  golongan  atas  semakin menikmati  akumulaasi  kapital  dan  golongan bawah  hanya  mampu  mengais  sedikit  kapital yang didapatkan akibatnya jarang sekali terjadi mobilitas  vertikal  secara  masif  dari  golongan bawah.
Tabel 1.1 Distribusi Pendapatan
Sumber : Tempo, 2014
Masalah  kesenjangan  di  Indonesia sebenarnya  juga  tidak  selalu  berkisar  pada persoalan  ekonomi,  banyak  fakta  lain  yang mendukung bahwa Indonesia tengah mengalami kesenjangan multidimensional sama  seperti  halnya  dengan  kemiskinan  yang tidak  dapat  dipahami  dengan  hanya  faktor tunggal.  Hal  ini  sangat  berbahaya  jika kesenjangan  hanya  dipahami  oleh  satu  faktor
ekonomi  tanpa  melibatkan  sendi-sendi  sosial yang  lain,  bahkan  jika  para policy  maker mengabaikan  aspek  sturuktural.  Kenyataan yang  ada  bahwa  aspek  struktural  yang menopang  praktek  ekonomi  Indonesia  tidak mampu  mendukung  sehingga  pada  dasarnya lemahnya struktur masyarakat dan pemerintahlah  yang  membebani  kegiatan ekonomi  yang  seharusnya  efisien.  Menurut Bambang  Sudibyo  dalam  Dewanta  dkk  (Ed). (1999)  Pola  ekspresi  struktural  dicerminkan oleh  kesenjangan  yang  terjadi  antar  daerah, misal : antar propinsi,desa dan kota, timur dan barat  dan  lain-lain  yang  bersifat  parsial;  antar sektor  yang  berupa  sektor  modern  dan tradisional,  sektor  industri  dan  pertanian  dan antar sosial atau golongan. Ekspresi struktural yang  salah  tersebut  membuat  kesenjangan  di banyak  bagian  basis  produksi  yang  dikuasai masyarakat.
Grafik 1.5 Gap Koefisien Gini Antar Provinsi
Sumber : BPS, 2013
Beberapa data dapat ditunjukkan melalui bagian  ini.  Grafik  1.5  menyederhanakan pengamatan  bahwa  sejak  tahun  2009  indeks gini  Indonesia  secara  nasional  mengalami peningkatan.  Dimulai  dari  tahun  2009  dengan 0.37,  kemudian  merangkat  naik  satu  poin menjadi 0.38 pada tahun 2010, meningkat lagi pada  tahun  2011  menjadi  0.41,  kemudian stagnan pada tahun 2012 pada poin yang sama seperti  pada  tahun  2011  yaitu  0.41  serta  pada tahun  2013  melonjak  menjadi  titik  poin  yang tertinggi  yaitu  mencapai  level  0.413.  melalui grafik  tersebut  juga  dapat  dijelaskan  semakin lebarnya  jurang  perbedaan  pendapat  antar provinsi  yang  terendah  dan  juga  tertinggi, dalam grafik dicontohkan dengn yang terendah adalah  Provinsi  Bangka  Belitung  yang  pada tahun 2009 memiliki indeks gini 0.29 dan pada akhir 2013 mencapai 0.318 sedangkan perbedaan  terjadi  di  Provinsi  Papua  yang memilliki  kesenjangan  tertinggi  di  Indonesia
yaitu pada tahun 2008 mencapai 0.38 dan pada akhir 2013 mencapai angka 0.442. perbandingan  yang  jauh  antara  Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Papua menyerupai  botol  kaca  gendut  yang  semakin akan  semakin  lebar  jika  diisi  semakin  ke bawah. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh pemahaman selain mengalami kesenjangan  ekonomi  yang  semakin  buruk secara  nasional,  Indonesia  juga  mengalami kesenjangan antar wilayah dalam hal ini adalah antar  daerah  yang  semakin  senjang.  Hal  ini juga  disepkati  oleh  Irman  Gusman  ketika masih  menjabat  sebagai  Ketua  DPD-RI. Gusman (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  hanya  terpusat  di Jakarta, sementara daerah-daerah lain terutama di  kawasan  Indonesia  timur  sangat  tertinggal sehingga terjadi ketimpangan disertai ketidakadilan  ekonomi.  Dari  grafik  1.6  dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah  atau  wilayah  yang  memiliki  sumber daya  tertentu  sehingga  memiliki output yang lebih  besar  dari  daerah  lainnya,  fenomena  ini sangat  mengganggu  jika  dibandingakan  secara langsung  misalkan  DKI  Jakarta  dengan Maluku  Utara.  Dari  data  tersebut  juga  dapat dilihat  bahwa  daerah  yang  memiliki  potensi minyak dan gas bumi dipastikan meninggalkan daerah  lain.  Daerah  yang  dimaksudkan  antara lain  Kepulauan  Riau,  Kutai  Barat,  Riau  dan Kalimantan  Timur.  Selain  itu  DKI  Jakarta tetap  menjadi  daerah  dengan  nilai  PBDRB paling  tinggi,  fakta  ini  menunjukkan  bahwa pola  sentralisasi  arus  modal  tetap  terjadi  di Ibukota  meskipun  telah  terjadi  desentralisasi kekuasaan  melalui  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  melalui  mekanisme  dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
Grafik  1.6  Perbandingan  PDRB  Perkapita Dengan Migas Antar Provinsi
Sumber : BPS, 2012
Banyak  teori  yang  telah  menjelaskan fenomena kesenjangan yang dalam konteks ini adalah kesenjangan antar wilayah di Indonesia,
misalkan  dari  pakar  ekonomi  Gunnar  Myrdal. Menurut  Myrdal  dalam  Restiatun  (2009) ketimpangan  pembangunan  daerah  selalu muncul  dan  cenderung  semakin  melebar. Fenomena  yang  dijelaskan  oleh  Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif ( Cumulative  Causation ).  Menurut  Myrdal backwash effect (dampak  yang  merugikan) lebih  besar  dibanding spread  effect (dampak yang menguntungkan). Penjelasan dari Myrdal memberikan kontribusi pentng untuk memahami  kesenjangan  antar  wilayah  bahwa karakteristik  daerah  maju  dan  kurang  maju memberikan jawaban ketika terjadi kesenjangan,  aliran  kapital  dan  turunannya selalu memusat sedangkan ketersediaan sumber  daya  murah  dipastikan  hanya  ada  di daerah  yang  kurang  maju.  Kemudian  dari Armstrong  dan  Taylor yang  menyebutkan setidaknya  ada  tiga  faktor  utama  yang menyebabkan  kesenjangan  ekonomi  antar daerah : (1) Kemajuan teknologi yang berbeda antar  daerah,  (2)  Pertumbuhan persediaan modal  ( capital  stock) yang  berbeda antar daerah, (3) Pertumbuhan angkatan kerja ( labor force )  yang  berbeda  antardaerah.    Pendapat Armstrong  dan  Taylor  juga  memperkuat bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah tidak hanya  soal  kegiatan  ekonomi  saja  akan  tetapi juga  terkait  dengan  teknologi  dan  angkatan kerja yang berkualitas tentunya. Pendapat lebih lengkap  lagi  dikemukakan  oleh  Williamson. Menurut Williamson kesenjangan antar daerah yang  semakin  membesar  disebabkan  oleh pertama, adanya  migrasi  tenaga  kerja  antar daerah  yang  bersifat  selektif,  yang  pada umumnya  para  migran  tersebut  lebih  terdidik dan  memiliki  keterampilan  yang  tinggi  dan masih  produktif. Kedua ,  adanya  migrasi kapital  antar  daerah,  adanya  aglomerasi  pada daerah yang relatif kaya merupakan daya tarik tersendiri  bagi  investor. Ketiga ,  adanya pembangunan  sarana  publik  pada  daerah  yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya  ketimpangan  antardaerah  lebih besar. Keempat, kurangnya  keterkaitan  antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses  efek  sebar  dari  proses  pembangunan yang  berdampak  pada  semakin  besarnya kesenjangan  yang  terjadi.  Kemudian  ditambah dari hasil studi dari Ramly (2012) memberikan kesimpulan  bahwa  terdapat  enam  faktor  yang mempengaruhi  ketimpangan  regional,  yaitu, hanya  belanja  modal  dan  pertumbuhan  yang mempengaruhi secara negatif sekaligus
signifikan  terhadap  ketimpangan  regional. Sedangkan  penanaman  modal  dalam  negeri (PMDN),  penanaman  modal  asing  (PMA), tingkat  pendidikan,  belanja  barang  memiliki pengaruh  yang  negatif  tetapi  tidak  signifikan serta  ekspor  berpengaruh  secara  positif  dan tidak signifikan.
Dalam  analisis  ini  maka  dapat  dilihat bahwa  sejak  era  otonomi  daerah  yang  bahkan hingga  saat  ini  telah  melalui  berbagai perombakan  perundang-udangan  mulai  dari UU  No.  22  tahun  1999  kemudian  berubah  ke UU No. 32 tahun 2004 dan pada tahun 2014 ini kembali  berubah  pada  UU  No.  23  tahun  2014 ternyata belum mampu menghasilkan desentralisasi ekonomi yang adil dan signifikan  ke  berbagai  daerah  secara  merata akibatnya  sangat  kentara  antara  darah  maju dengan  deerah  yang  masih  terbelakang,  porsi- porsi  pembangunan  utama  masih  sangat kentara  pada  daerah  yang  kaya  akan  sumber daya.  Hal  ini  sangat  berbahaya  sebab  pasti akan terjadi kutukan sumber daya yang lambat laun akan menghancurkan daerah yang dahulu kaya  akan  sumber  daya  menjadi  daerah  yang tidak  mampu  berkembang  lagi  yang  pada akhirnya  menjadi  daerah  miskin.  Sesuai dengan  fakta  di  lapangan  maka  terdapat  dua faktor  utama,  yaitu  faktor  ekonomi  dan  faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan antar  wilayah  .  Faktor  ekonomi  setidaknya terdiri  dari  dua  masalah  utama  yaitu  pertama, pertumbuhan  ekonomi  yang  bias  ke  golongan atas  dan  yang  kedua  adalah  aglomerasi kegiatan ekonomi di daerah kaya sumber daya sedangkan faktor non-ekonomi terdiri dari tiga masalah  utama  yaitu  pertama  migrasi  tenaga kerja  berkualitas  dari  daerah  miskin  ke  daerah kaya, kedua kesenjangan pembangunan pelayanan  publik,  dan  ketiga  kurangnya konektivitas antar daerah.

## Bias Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dapat dilihat  dari  ulasan  berbagai  data  sebelumnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup strabil. Ulasan  lain  dari  hasil  Laporan  Diskuni  Panel Ahli  Ekonom)  (2014)  dilakukan  oleh  Kompas dengan  mengundang  beberapa  ekonom  untuk membahas ekonomi Indonesia. Setidaknya ada beberapa kutipan menarik yang dapat ditampilkan disini sebagai bahan perbandingan.  Secara  rata-rata  kemakmuran meningkat 4,87 persen, tetapi distribusinya tak
merata.  Pada  kelompok  40  persen  masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kesejahteraan  hanya  sekitar  2  persen.  Adapun pada  20  persen  kelompok  berpenghasilan tinggi, kenaikan kesejahteraan di atas 8 persen. Artinya,  kelompok  miskin  menerima  lebih sedikit  manfaat  pembangunan  dibandingkan dengan  kelompok  tidak  miskin.  Ketimpangan juga  terjadi  antar  provinsi.  Delapan  provinsi dengan  ketimpangan  di  atas  rata-rata  nasional tahun  lalu  adalah  Sumut,  DKI  Jakarta,  Sulsel, Sultra,  Papua  Barat,  Yogyakarta,  Gorontalo, dan  Papua.  Ketimpangan  tertinggi  ada  di Papua  dengan  rasio  gini  0,44  dan  terendah  di Kepulauan  Bangka  Belitung  (0,31).  Ulasan tersebut  membuktikan  pertumbuhan  ekonomi di  Indonesia  gagal  menghadirkan  pemerataan kesejahteraan.  Mungkin  ajaran  Lewis  tentang bagaimana  memprioritaskan  pembangunan ekonomi  dengan  titik  tumpu  pertumbuhan ekonomi  yang  selama  ini  menjadi  paradigma pemerintah  Indonesia.  Menurut  Todaro  (1995) Doktrin  pertumbuhan  ekonomi  Lewis  yang pertama  dan  yang  paling  utama  adalah  bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menguntungkan bagi masyarakat bukan karena kesejahteraan  ekonomi  itu  diperlukan  untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidup, tetapi karena  kesejahteraan  ekonomi  itu  akan meningkatkan  jumlah  pilihan  yang  diambil oleh  manusia.  Padahal  Lewis  dengan  jelas bahwa  pertumbuhan  ekonomi  bukan  untuk mengejar kesejahteraan bersama. Secara klasik juga  sudah  diingatkan  oleh  Polanyi  (1944), ketika peningkatan secara luar biasa perdagangan  dan  produksi  kebetulan  disertai dengan kenaikan secara luar biasa pada tingkat penderitaan manusia. Itulah artinya bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat memastikan pemerataan.
Pertumbuhan  ekonomi  tidak  mampu manjamin  adanya  kesetaraan  pendapatan  bagi individu  jika  ditarik  dalam  skala  makro  suatu negara  maka  akan  ada  perbedaan  pendapatan yang  signifikan  antara  satu  daerah  dengan daerah  lain  sebab  masing-masing  daerah memiliki  karakteristik  yang  berbeda  yang seharusnya  mendapatkan  perlakuan  khusus atau afirmatif untuk mengembangkan kemandirian  perekonomiannya,  fakta  selama ini  di  Indonesia  masih  terlau  banyak  daerah yang  tidak  mampu  meningkatkan  pendapatan asli  daerahnya  dan  masih  menyusu  kepada pemerintah  pusat  hanya  untuk  mendapatkan transfer dana yang rata-rata lucunya juga habis
untuk belanja birokrasi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  investasi  strategis.  Ini  merupakan  hal yang  fatal  yang  memperlihatkan  hilangnya esensi  dari  otonomi  daerah  yang  memberikan kesempatan  kepada  daerah  untuk  berkembang dengan  caranya  sendiri  akan  tetapi  justru daerah  masih  mengalami  ketergantungan kepada pemerintah pusat.
Permasalahan kesenjangan bukan merupakan  persoalan  yang  sepele  sudah banyak  hasil  studi  yang  menujukkan  hasil akhir  pembiaran  dari  kesenjangan  adalah merugikan  amsyarakat  dan  berujung  pada konflik.  Seperti  hasil  tulisan  dari  Prof. Mudrajat Kuncoro (2013) : Masalah ketimpangan  ini-dalam  praktik-ering  memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan  kesejahteraan  masyarakat  jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi  sebaliknya,  kesenjangan  terjadi  di mana-mana.  Misalnya,  di  daerah  yang  miskin dan  APBD-nya  rendah,  para  pejabat  dan kepala  dinas  mengendarai  mobil  mewah  dan tinggal di perumahan mewah. Tak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  dasarnya.  Belum  lagi  perusahaan- perusahaan  yang  mengeksploitasi  alam  secara besar-besaran  di  daerah,  masyarakat  di sekitarnya  hanya  bisa  menjadi  penonton sehingga  mendorong  munculnya  kecemburuan sosial,  kesenjangan,  dan  berujung  pada  tindak kekerasan  (Kuncoro,  2013).  Sudah  seharusnya persoalan kesenjangan diakhiri karena mengakibatkan  persoalan  yang  fatal  di kemudian  hari,  sering  kali  kesenjangan merupakan problem utama dari konflik karena perebutan  sumber  daya  tertentu.  Menurut Kurnianto  (2012)  dalam  menyelesaikan  akar persoalan  konflik,  yakni  masalah  kesenjangan ekonomi, akan menjadi garansi negara di masa depan  dalam  mencegah  konflik-konflik  baru terjadi.
Kesenjangan  antar  wilayah  ini  pada ekstrimnya menujukkan gagalnya pembangunan suatu Negara sebab Negara yang harus menciptakan keadilan dengan memeratakan  pendapatan  sama  sekali  tidak mampu  untuk  merumuskan  kebijakan  yang tepat  agar  masing-masing  wilayah  apapun bentuknya  dapat  meningkatkan  kemandirian
ekonominya sekaligus mensejahterakan masyarakatnya.  Ketika  kesenjangan  semakin tinggi  otomatis  akan  ada  individu  yang  ada dibawah  dan  tidak  mampu  berbuat  apa-apa sebab kesenjangan ekonomi merupakan variabel struktural yang sulit dirubah jika tidak ada antitesis melalui instrumen struktural pula, hal  yang  paling  masuk  akal  dilakukan  adalah melalui kebijakan dari pemerintah.
Kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  juga memperlihatkan  buruknya  kreatifitas  ekonomi di  daerah  yang  ditambah  dengan  minimnya dorongan  yang  keras  dari  pemerintah  pusat, dari  segi  kebijakan  nasional  maka  hal  ini menjadi  catatan  buruk  di  era  otonomi  daerah yang  seharusnya  mampu  menciptakan  daerah yang  mandiri  dalam  segala  bidang  serta pemerintah  pusat  yang  dihormati  sekaligus memiliki  instrumen  kebijakan  yang  tepat dalam  menata  ekonomi  di  daerah  sehingga tidak terlepas dari tujuan bersama.

## Memperhatikan Kesenjangan Non-Ekonomi Dan Ekonomi Inklusif
Pada  dasarnya  tidak  hanya  variabel ekonomi saja yang secara langsung mempengaruhi  kesenjangan  pendapatan  akan tetapi  ada  variabel  lain  yang  apabila  tidak diperhatikan  secara  serius  oleh  pemerintah akan  dapat  memperburuk  keadaan.  Ilmu ekonomi  juga  harus  memperhatikan  disiplin ilmu  lain.,  bahkan  Fletcher  pada  tahun  1979 menerbitkan  buku  yang  berjudul Economic And  Socials  Problems. Menurut  Raharjo (1983)  buku  tersebut  merupakan  upaya  dari kalangan ekonomi untuk mencangkup masalah-masalah  sosial.  Jadi  dapat  dikatakan membahaa  masalah  ekonomi  dipastikan  juga akan  membahas  masalah  diluar  ekonomi  atau non-ekonomi.  Kesenjangan  non-ekonomi akan memberikan  suatu  pandangan  lain  terhadap variabel  ekonomi  yang  selama  ini  masih berfokus  pada  kapital  padahal  di  luar  tersebut masih  banyak  hal  lain  yang  sebenarnya mempengaruhi masyarakat dan ekonomi sendiri  sebab  sebagai  suatu  fakta  sosial ekonomi tidak mungkin mampu berdiri sendiri dan  bersifat  uniter.  Kesenjangan  non-ekonomi akan menjelaskan bagaimana instrumen kebijakan  ekonomi  pemerintah  tidak  perlu berlebih-lebihan untuk meningkatkan ekonomi secara  makro  melalui  eksploitasi  sumber  daya alam  dan  lain  sebagainya  akan  tetapi  melalui investasi  lain  misalkan    pendidikan  dan kesehatan yang terbukti mampu meningkatkan
taraf  hidup  masyarakat  dalam  jangka  panjang sekaligus  menciptkan  nilai  tambah  bagi perkembangan  masayrakat.  Seperti  pendapat Paul Krugman pada Whitfield (2001) : Global, regional  and  national  public  goods  are becoming  more  important  in  determining collective and individual welfare and reducing inequality.  Increasing  instability  of  market economies,  the  threat  of  financial  crises,  ‘the return of depression economics’.
Variabel  yang  dimaksudkan  termasuk dalam  kategori  non-ekonomi  yang  dalam  hal ini  adalah  pelayanan  publik  yang  dipastikan juga  mengalami  kesenjangan.  Hal  ini  penting sebab pelayanan publik memiliki dampak yang tidak  kalah  besar  dengan  dampak  ekonomi. Kombinasi  keduanya  secara  simultan  akan mengarahkan  masyarakat  ke  kesejahteraan yang  lebih  baik,  dalam  konteks  Negara  maka disebut  dengan  Negara  kesejahteraan  atau welfare state . Negara kesejahteraan sering kali disebut  sebagai  penawar  racun  dari  sakitnya liberalisasi  perekonomian.  Hal  ini  menjadi konsep  penting  karena  hampir  tidak  mngkin untuk menghindari arus  kapitalisme  dunia  dan globalisasi  ekonomi,  yang  perlu  dipersiapkan adalah  aspek  struktural  agar  kesenjangan ekonomi  tidak  semakin  menganga  terutama bagaimana  melindungi dan  memproteksi masyarakat melalui pelayanan publik sehingga masyarakat  tetap  dapat  berkembang  meskipun dihimpit oleh akumulasi kapital yang terkadang  tidak  adil  maka  pelayanan  publik dapat  menjadi  instrumen  dalam  menciptakan keadilan.  Pendapat  Dexter  Whitfield  dalam buku public  service  or  corporate  welfare (2001)  kembali  mengingatkan  kita  tentang fungsi negara untuk melindungi dan meregulasi masyarakat “ States have also acted to  regulate  monopolies    and  afford  consumer protection  in  the  provision  of  goods  and services.”
Kesenjangan pelayanan publik di Indonesia  dapat  dilihat  dari  hasil  studi  dari W orld Bank pada Desember 2014 menunjukan jarak  rata-rata  menuju  fasilitas  kesehatan  di Indonesia  memang  hanya  5  km  pada  tahun 2011,  akan  tetapi  di  provinsi  seperti  Papua Barat, Papua, dan Maluku jarak rata-rata lebih dari 30 km. Lebih dari 40 persen masyarakat di Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Barat membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai  rumah  sakit  umum,  dibandingkan dengan  18  persen  secara  nasional.  Hanya  2 persen dari populasi membutuhkan waktu lebih
dari  satu  jam  untuk  mencapai  Puskesmas, tetapi  jumlah  tersebut  jauh  lebih  tinggi  di Papua (28 persen), Nusa Tenggara Timur (11p ersen),  dan  Kalimantan  Barat  (11  persen). Parahnya  di  tingkat  layanan  yang  seharusnya paling dekat menjangkau masyarakat tidak ada satupun Puskesmas di Indonesia yang dilaporkan  memiliki  keseluruh  38  indikator tracer  (standar  tindakan)  untuk  kesiapan pelayanan  umum.  Pembangunan  deawsa  ini tidak  hanya  perlu  untuk  bertumpu  pada pertumbuhan  ekonomi  saja  seperti  yang  telah dijealaskan  diatas  banyak  terjadi  bias  dan distorsi akibat fokus kebijakan makro ekonomi yang menitikberatkan pada arus dan akumulasi kapital.  Kesenjangan  pelayanan  publik  juga harus diperhatikan karena mampu mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  jika diabaikan  setinggi  apapun  derajat  ekonomi menjadi  tidak  berguna  karena  tidak  akan berjalan efisien jika tidak disokong oleh sistem pelayanan publik yang baik.
Konsep  ekonomi  yang  dikembangkan harus tegas  ketika dihadapkan pada kenyataan dunia  yang  semakin  liberal  dan  Indonesia sendiri  juga  pasti  terpengaruh  meskipun Indonesia  memiliki  nilai-nilai  tersendiri  yang seharusnya  patut  menjadi  pondasi  akan  tetapi selama  ini  nilai-nilai  tersebut  rontok  oleh dorongan  modal  yang  luar  biasa,  bahkan berbagai  aturan  perundangan-undangan  pun dibentuk  untuk  mendukung  masuknya  modal asing dengan deras. Akibat dari deregulasi dan privatisasi tersebut sumberdaya manusia Indonesia  dikuasai  oleh  pasar,  dan  bukan  oleh negara  bangsa  ini  (Susan,  2012).  Ekonomi yang  dikembangkan  harus  berasas  pemerataan dan besifat strategis sebagai visi kedepan yang tidak  mudah  jatuh  karena  arus  globalisasi. Ekonomi yang merata atau anti eksklusif harus menjadi  perhatian  pemerintah.  Sesuai  dengan fakta  bahwa  usaha  dan  industri  besar  yang hanya  berjumlah  1%  dari  total  usaha  menjadi penguasa  sementara  itu  sektor  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang  justru menguasai  masyarakat  berjumlah  99%  tidak mendapatkan perhatian lebih. Padahal ekonom senior  Sri  Edi  Swasono  dalam  Oesman  dan Alfian  (1991)  menyatakan  bahwa  jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa kebijaksanaan ekonomi  yang  memacu  pertumbuhan ekonomi jika  tidak  kita  waspadai  malahan  dapat mengarahkan  kepada  restrukturisasi  yang berlawanan  arah  dengan  cita-cita  demokrasi ekonomi  (pemerataan).  Ekonomi  Indonesia
harus  menjadi  ekonomi  yang  inklusif  bagi masyarakat terutama golongan bawah. Delivering  economic,  social,  and  territorial cohesion  is  at  the  heart  of  Europe  2020 strategy  and  constitutes  a  key  theme  of ‘‘inclusive  growth’’.  Therefore,  regional development  and  cohesion  policies  have  to fulfill  the  task  of  both  fostering  a  gradual convergence  in  per  capita  income,  on  one hand,  as  well  as  achieving  convergence  in social  welfare,  on  the  other.  Nonetheless, economic  convergence  does  not  necessarily imply  social  convergence,  and  vice  versa menurut Rodrı´guez-Pose & & Tselios (2015) . Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan yang inklusif  harus  berisi kohesi atau  kerekatan  ekonomi,  sosial  dan  wilayah yang  oleh  karena  itu  harus  ada  kovergensi pendapatan  atau  dalam  bahasa  sederahananya adalah pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial.

## Belajar Dari Tiongkok
Tingginya  angka  kesenjangan  ekonomi antar wilayah sebenarnya merupakan fenomena  yang  juga  menjadi trend di  dunia dimana  tidak  semua  daerah  di  dalam  lingkup Negara mampu meningkatkan kinerja ekonomi secara  optimal  akan  tetapi  hal  tersebut merupakan catatan butuk bagi fokus pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  yang nyata-nyata tidak mampu memeratakan kesejahteraan  apalagi  menuju harmony  of interest dan full  employment seperti  apa  yang dikatakan oleh Adam Smith dan David Ricardo sebagai  inisiator  ekonomi  klasik.  Contoh menarik  dapat  diambil  dari  pengalaman Tiongkok  dalam  meng- handle kesenjangan antar  wilayah  di  negeri  mereka,  ini  menjadi menarik ketika Tiongkok berhasil memisahkan politik  dan  ekonomi  secara  berbeda  dan bertolak belakang akan tetapi justru menjadikan  kinerja  ekonomi  mereka  sekarang menjadi  salah  satu  yang  terbaik  di  dunia, meskipun  dengan  perjuangan  yang  berdarah- darah  akan  tetapi  tujuan  mereka  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perekonomi mampu terwujud. Pada  awalnya  Tiongkok  memang  sadar bahwa  ketika  melepas  perekonomian  ke  pasar maka  dipastikan  akan  ada  pihak  yang  kalah dan menang sehingga menimbulkan kesenjangan oleh kerena itu Tiongkok merespon adanya kesenjangan tersebut dengan kebijakan tertentu sehingga dampak
kesenjangan  dapat  diredakan.  Wilayah  di Tiongkok  dapat  dibedakan  menajdi  tiga  yaitu bagian  pusat,  barat  dan  timur  yang  masing- masing  ciri  khas.  Misalkan  bagian  pusat  di tandai  dengan  adanya  Shanghai  sebagai  pusat pertumbuhan  ekonomi  dan  dikenal  dengan daerah  yang  mampu  memiliki  pertumbuhan serta output yang  tinggi  dibandingan  daerah lain.  Sedangkan  daerah  timur  tidak  memiliki sumber  daya  alam  sama  sekali  yang  dapat dieksploitasi.  Menurut  Wan  (2008),  beberapa studi  menunjukkan  ada  beberapa  hal  yang menyebabkan adanya kesenjangan yang terjadi pada daerah-daerah di Tiongkok membutuhkan kapital  yang  besar  untuk  meningkatkan perekonomian  serta  eksploitasi  sumber  daya alam  akan  tetapi  tidak  disertai  dengan  tenaga kerja yang memadai.
Melalui hasil kesenjangan tersebut maka Tiongkok  pada  dasarnya  melakukan  strategi setiap wilayah antar daerah/provinsi melakukan  alokasi  investasi  tambahan  baru dan  melakukan  restrukturisasi  industri  yang ada sesuai dengan keunggulan komperatif yang dimiliki  oleh  masing-masing  wilayahnya. Dengan  demkian  maka  kesenjangan  wilayah dapat dipersempit seiring dengan pertumbuhan yang  dinamis,  jadi  antar  wilayah  saling berkaitan dan membutuhkan.
Melalui penjelasan tersebut dapat ditemukan pembelajaran bahwa perkembangan ekonomi  harus  didasarkan  pada  keunggulan komparatif  di  daerah  masing-masing  serta meningkatkan kemampuan para pekerja.

## KESIMPULAN
Melalui  analisis  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah  merupakan  dampak  buruk  dalam pembangunan  ekonomi  yang  hanya  berfokus pada pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah  harus berfikir panjang dan strategis dalam menghadapi masalah kesenjangan karena telah menyangkut aspek struktural sehingga tidaklah mudah  untuk  dirubah.  Rekomendasi  yang dapat  dilakukan  adalah  harus  ada  program ataupun masterplan baru  untuk  mendukung atau  mengembangkan  pola  pembangunan  di Indonesia. Masterplan yang  baru  harus  berisi tentang  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia terutama  perencanaan  yang  matang  tentang ekonomi yang inklusif yang mampu memeratakan pendapatan. Selama ini ekonomi informal yang menguasai perekonomian masyarakat  Indonesia  dianggap  belum  terlalu
penting  untuk  menjadi  sebuah  perencanaan yang  elit  secara  politis  dan  canggih  secara teknoratis  buktinya  adalah  sedikit  dan  sangat kecil sekali investasi yang disediakan pemerintah  untuk  sektor  tersebut.  Selain  itu untuk  menjamin  keberlangsungan  masyarakat dengan  ekonomi  yang  sehat  dan  berkualitas maka  perlu  memperhatikan  faktor  non- ekonomi  yang  dalam  hal  ini  adalah  pelayanan publik  yang  berkualitas  dan  merata  terutama pelayanan  dasar  seperti  pendidikan  dan kesehatan.  Pelayaan  publik  memiliki  dampak penting  sebab  ketika  individu  atau  daerah gagal  bersaing  dalam  kancah  persaingan  pasar bebas makan setidaknya kelangsungan hidupnya masih terjaga karena telah dilindungi oleh  pemerintah  melalui  instrumen  pelayanan publik.  Dua  rekomendasi  tersebut  harus diwujudkan melalui program baru dan merupakan ide yang bagus dan dapat dijadikan masukan untuk program baru yaitu tentang ide pembagian  koridor  ekonomi  daerah  serta konektivitas  daerah  melalui  pembangunan infrastruktur akan tetapi hal tersebut juga harus dikombinasikan  dengan  paradigma  ekonomi yang inklusif serta pembangunan dan pemerataan  pelayanan  publik  seperti  apa  yang telah diungkapkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Baldwin,  Robert  E,  1986.  Pembangunan dan
Pertumbuhan Ekonomi,
terjemahan  St.Dianjung.  PT  Bina Aksara, Jakarta.
Creswell,  John  W.  2010.  Research  Design  : Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewanta,  Awan  Setya  dkk.,  (Ed).  1999.
Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia . Aditya Media : Yogyakarta. Gusman,  Irman.  2013, Kesenjangan  Ekonomi . Opini Harian Suara Karya 15 Juli 2013. Iryanti,  Rahma.  2014, Kemiskinan  dan Ketimpangan di Indonesia: Permasalahan dan Tantangan. Bappenas : Jakarta. Jhingan,  M.L.  2007.  Ekonomi  Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo.
Kuncoro,  Murdrajat.  2006.  “Ekonomi Pembangunan”,  Penerbit  Salemba Empat,Jakarta.
Kuncoro,  Mudrajat.    2013, Mengurangi Ketimpangan .  Opini  harian  Kompas  2 Maret 2013. Kurnianto,  Fajar.  2012,  Konflik ,  Kesenjangan Ekonomi  Dan  Rapuhnya  Negara .  Opini Harian  Sinar  Harapan  5  November 2012.
Kuznets,  Simon.  1955.  Economic  Growth  and Income Inequality. The American Economic Review. Volume XLV Laporan  Diskusi  Panel  Ahli  Ekonomi.2014, Kemakmuran Naik, Kesenjangan
Menajam . Harian Kompas 13 Juni 2014. Oesman  Oetojo  &  Alfian  (Ed).  1991, Demokrasi  Ekonomi  :  Keterkaitan Usaha  Partisipatif  VS  Konsentrasi Ekonomi,  Pancasila  Sebagai  Ideologi . BP-7 Pusat : Jakarta. Piketty,  Thomas.  2014, Capital  In  the  Twenty First Century. Belknap Press :
Cambridge. Polanyi, Karl.1944, Transformasi Besar : Asal- Usul  Politik  Dan  Ekonomi  Zaman Sekarang . Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Rahardjo,  M.  Dawam.  1983, Esai-Esai Ekonomi Politik . LP3ES : Jakarta. Ramly, Fahrudin. 2012, Determinan Ketimpangan  Regional  Di  Indonesia
Tahun  2000-2008, Jurnal  Assets .  Vol. 2(1). Restiatun.  2009,  Identifikasi  Sektor  Unggulan
Dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta, Jurnal  Ekonomi Dan Studi Pembangunan . Vol.10(11).
Rodrı´guez-Pose,  Andre´s &  Tselios,  Vassilis. 2015,  Toward  Inclusive  Growth:  Is There  Regional  Convergence  in  Social Welfare ?, International Regional Science Review. Vol. 38(1). Sjafrizal. 2012. Ekonomi  Wilayah dan
Perkotaan.  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo. Persada Stiglitz, Joshep E. 2002 Globalization and Its Discontent, New York : Norton.
Sukirno,  Sadono,  2002.  Makro  Ekonomi Modern,  P.T.Rajawali  Grafindo  Persada : Jakarta. Susan,  Novri.  2012, Negara Gagal  Mengelola Konflik  :  Demokrasi  Dan  Tata  Kelola Konflik  Di  Indonesia. Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta. Todaro,  Michael  P.  1995, Ekonomi  Untuk Negara  Berkembang  :  Suatu  Pengantar Tentang  Prinsip-Prinsip  Masalah  Dan
Kebijakan  Pembangunan. Bumi  Aksara : Jakarta. Wan,  Guangha  (Ed).  2008, Inequality  And Growth  In  Modern  China. Oxford University Press : New York. Whitfield,  Dexter.  2001, Public  Service  Or Corporate  Welfare .  Pluto  Press  : London.
World  Bank.  2014, Membawa  Perubahan, Indonesia Economic Quartely .