## BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 60-66
DOI: 10.31949/jb.v2i1.607 e-ISSN: 2721-9135 p-ISSN:2716-442X

## SOSIALISASI PRINSIP AKUNTABILITAS  PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SERIKEMBANG KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR
Suci Flambonita, Vera Novianti, Lusi Apriyani Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang suciflambonita@fh.unsri.ac.id

## Abstract
A village is an area inhabited by residents human to known each other on the basis of kinship relation and political, social, economic, and security interests. Where its growth comes a legal community on custom are, so  that  it  creates  inner  and  outer  bonds  between  each  of  its  citizens  who  generally  live  form  agriculture product, have to right to manage their workers and are administrative under regency or city government. With the amandement of law number 5 of 1979 in conjuction with law number 6 of 2014 concering villages. Villages financial management is carried out by the village head which is also contained in the regulation of the  minister  of  home  affairs  of  the  Republic  Indonesia  number  113  of  2014  concering  village  financial management. It is said tha the minimum education of village head is equivalent in managing state finances with 1 Million for 1 resident with government program. The form of accountability of the villages head report in financial management which must be reported directly to the regent.
Keyword: management, accountability, village

## Abstrak
Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas  dasar  hubungan  kekerabatan  dan/  atau  kepentingan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  keamanan.  Dimana pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya yang pada umumnya warga tersebut hidup dari hasil pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.  Dengan  adanya  perubahan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979  Jo  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengelolaaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dikatakan bahwa minimal pendidikan kepala desa adalah smp sederajat, yang menjadi  permasalahannya  adalah  bagaimana  pengaplikasiannya  jika  pendidikan  hanya  smp  dan  sederajat mengelola  keuangan  Negara  dengan  program  pemerintah  1  desa  1  Milyar.  Bentuk  transparansi  laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung. Keywords: pengelolaan; akuntabilitas; desa
Submitted: 2020-11-26 Revised: 2020-12-21 Accepted: 2020-12-23

## Pendahuluan
Kehidupan  sosial  di  serikembang  heterogen  diwarnai  oleh  beragam  suku  masyarakat  yang tinggal  di  daerah  tersebut  yang  tersebar.  Mayoritas  masyarakat  serikembang  beragama  Islam. Penghasilan  utama  dari  desa  ini  adalah  bercocok  tanam  dengan  cara  berkebun  karet.  Jumlah penduduk  secara  keseluruhan  pada  tahun  2015  berdasarkan  data  kepala  desa  serikembang adalah 2.375 Jiwa, dengan jumlah 780 Kepala Keluarga (KK). Latar belakang pendidikan penduduk setempat rata-rata SMA dan Sarjana, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab Pengelolaaan keuangan desa yang dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa  yang  termaktub  juga  dalam    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  dikatakan bahwa  minimal  pendidikan  kepala  desa  adalah  smp  sederajat,  yang  menjadi  permasalahannya adalah  bagaimana  pengaplikasiannya  jika  pendidikan  hanya  smp  dan  sederajat  mengelola keuangan  Negara  dengan  program  pemerintah  1  desa  1  Milyar.  Dan  bagaimana  pula  bentuk
Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 60-66
transparansi  laporan  pertanggungjawaban  kepala  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung. Hal inilah yang akan disosialisakan kepada kepala desa dan peangkat desa setempat. Untuk membantu mereka bagaimana transparansinya (keterbukaan) dalam  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa sebagai perwujudan dari good governance.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  merupakan  aplikasi  dari  perubahan Undang-undang  Nomor  5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, dimana pada Undang-undang ini  bentuk  pertanggungjawaban  kepala  desa  tidak  lagi  ke  pusat  melainkan  ke  Bupati/walikota. Dengan  adanya  sosialiasasi  Undang-undang  ini  diharapkan  dapat  menjangkau  desa-desa  yang terpencil di wilayah Sumatera Selatan agar kepala desa setempat dapat mengetahui informasi yang terbaru  dari  Undang-undang  ini,  karenanya  penulis  beranggapan  bahwa  sudah  seharus  untuk mensosialisasikan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  yaitu  bagaimana  implementasi  prinsip transparansi  pertanggungjawaban  kepala  desa  dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa serikembang, kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

## Metode
Dengan  melihat  sifat  dari  kegiatan  dari  penyuluhan  hukum  ini,  maka  penyuluhan dilaksanakan dengan metode yang dipakai adalah penyuluhan atau ceramah kepada peserta yaitu kepala desa dan perangkat desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dengan cara tatap  muka  langsung,  dimana  tim  penyuluh  menyampaikan  materi  yang  telah  disusun  dengan menggunakan  slide  power  point  sebagai  wacana  memberikan  informasi  tentang  bentuk Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diharapkan adanya luaran atau output kedepannya agar kepala  desa  dan  perangkat  desa  setempat  dapat  mengetahui  bagaimana  bentuk pertanggungjawabannya.  Kemudian  diberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  peserta untuk  berdiskusi  dan  menyampaikan  pendapatnya  tentang  materi  yang  disampaikan  oleh  tim penyuluh.  Dengan  memberikan  Informasi  dan  pengetahuan  tentang  Prinsip  Akuntabilitas Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  di  Desa  Serikembang  Kec.  Payaraman  Kab.  Ogan  Ilir. Diharapkan  kepala  desa  dan  perangkat  desa  setempat  mampu  untuk  melakukan pertanggungjawaban secara tertulis mengenai laporan keuangan pengelolaan desanya.

## Hasil dan Pembahasan
a. Pengertian Desa
Dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa,  satuan pemerintahan  terendah  di  bawah  kecamatan  di  sebut  dengan  nomenklatur  desa.  Hal  ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas- tugas  pembangunan  yang  menjadi  prioritas  pemerintahan  saat  itu.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, maka semua satuan pemerintahan terendah seperti nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Marga di Sumatera Selatan, huta di Sumatera Utara, Kampung di Kalimantan dan lain-lain mengubah nomenklaturnya menjadi desa (Nurcholis, 2002).
Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama  lain  atas  dasar  hubungan  kekerabatan  dan/  atau  kepentingan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan keamanan. Dimana pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga  tercipta  ikatan  lahir  dan  batin  antara  masing-masing  warganya  yang  pada  umumnya warga tersebut hidup dari hasil pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan
Flambonita, Novianti, Apriyani,  Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa

## 62
secara  administratif  berada  di  bawah  pemerintahan  kabupaten/kota.  Dengan  adanya  perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979  wewenang  kepala  desa  adalah  sebagai berikut:  a).Menyelenggarakan  rapat  lembaga  musyawarah  desa;  b).Menggerakan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan;  c).  Menumbuhkan  dan  mengembangkan  serta  membina  jiwa gotong  royong  masyarakat  d).Melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan  adat-istiadat; e).Menetapkan  keputusan  kepala  desa  sebagai  pelaksana  dari  keputusan  desa.  Sedangkan  di dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  Kepala  desa  mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Dalam melaksanakan  tugasnya,  kepala  desa  mempunyai  wewenang:  a).  Memimpin  penyelenggaraan pemerintahan  desa  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama  BPD;  b)Mengajukan rancangan  peraturan  desa;  c).  Menetapkan  peraturan  desa  yang  telah  mendapat  persetujuan bersama;  d).  Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  peraturan  desa  mengenai  APBDesa  untuk dibahas  dan  ditetapkan  bersama  BPD;  e).  Membina  kehidupan  masyarakat  desa;  f).  Membina perekonomian  desa;  g).  Mengkoordinasikan  pembangunan  desa  secara  partisipatif;  h).  Mewakili desanya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum  untuk  mewakilinya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  i).  Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Desa  dan  kelurahan  adalah  dua  satuan  pemerintahan  terendah dengan  status  berbeda.  Desa  adalah  satuan  pemerintah  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga merupakan  badan  hukum  sedangkan  kelurahan  adalah  satuan  pemerintahan  administrasi  yang hanya  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota.  Jadi  kelurahan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari  pemerintah  kabupaten/kota  di  wilayah  setempat.  Sedangkan  desa  adalah  wilayah  dengan batas-batas  tertentu  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  (adat)  yang  berhak  mengatur  dan mengurus  urusan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul.  Desa  adalah  suatu  wilayah  yang ditinggali  oleh  sejumlah  orang  yang  saling  mengenal,  hidup  bergotong  royong,  memiliki  adat istiadatnya  yang  relatif  sama  dan  mempunyai  tata-  cara  tersendiri  sendiri  dalam  mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.
Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah yang kemudian  disempurnakan  lagi  melalui  amandemen  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2008 tentang Pemerintah Daerah. Desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memilki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui oleh negara.
Bertalian dengan desa menurut R. Bintarto adalah “suatu perwujudan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan  pengaruh  timbal  balik  dengan  daerah-daerah  lain”.  Sedangkan  menurut  PJ.  Bournen  desa merupakan  “Salah  satu  bentuk  kuno  dari  kehidupan  bersama  sebanyak  beberapa  ribu  orang hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan  dalam  tempat  tinggal  itu  terdapat  banyak  ikatan-ikatan  keluarga  yang  rapat,  ketaatan  dan kaidah-kaidah  sosial”.  Selanjutnya  menurut  I  nyoman  Beratha  desa  atau  dengan  nama  aslinya yang  setingkat  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan  susunan  asli  adalah  suatu “badan  hukum”  dan  adalah  pula  “Badan  Pemerintahan”  yang  merupakan  bagian  wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Bertalian dengan hal tersebut RH. Unang Soenardjo menyatakan  bahwasannya  desa  merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat  berdasarkan  adat  dan hukum  adat  yang  menetap  dalam  suatu  wilayah  yang  tertentu  batas-batasnya;  memiliki  ikatan lahir  dan  batin  yang  sangat  kuat,  baik  karena  keturunan  maupun  karena  sama-sama  memiliki kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  keamanan;  memiliki  susunan  pengurus  yang  dipilih
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 60-66
bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
Dengan  demikian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwasannya  desa  adalah  suatu  wilayah yang  didiami  oleh  sejumlah  penduduk  yang  saling  mengenal  atas  dasar  hubungan  kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan  adat  sehingga  terciptanya  ikatan  lahir  batin  antara masing-masing  warganya,  umumnya  warganya  hidup  dari  pertanian,  mempunyai  hak  mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.
Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori, yaitu:
1. Desa  yang  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  berdasarkan  hubungan  kekerabatan  sehingga membentuk suatu persekutuan hukum geneologis atau seketurunan
2. Desa  yang  muncul  karena  adanya  hubungan  tinggal  dekat  sehingga  membentuk persekutuan hukum teritorial;
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis;
4. Desa  yang  muncul  karena  adanya  kebijakan  dari  atas  seperti  titah  raja,  ordonansi pemerintah  jajahan,  atau  Undang-undang  pemerintah  desa  seperti  desa  perdikan  pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.
b. Empat Tipe Desa
Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia, yaitu:
1. Desa Adat ( self governing community) . Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat. Desa adat pada dasarnya  mengatur  dan  mengelola  sendiri  kekayaan  yang  dimilki  tanpa  campur  tangan negara.  Desa  adat  tidak  menjalankan  tugas-tugas  administratif  yang  diberikan  negara, sebagai contoh desa adat adalah desa Pakraman di Bali.
2. Desa  Administratif (local  state  government) adalah  desa  yang  merupakan  satuan pelayanan administratif dari pemerintahan pusat. Desa administratif dibentuk oleh negara dan merupakan perpanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administratif yang  diberikan  negara.  Desa  administratif  secara  substansial  tidak  mempunyai  otonomi dan demokrasi.
3. Desa  otonom  sebagai local  self  government .  Desa  otonom  adalah  desa  yang  dibentuk berdasarkan  asas  desentralisasi  dengan  Undang-undang.  Desa  otonom  mempunyai kewenangan  yang  jelas  karena  diatur  dalam  Undang-undang  pembentukannya.  Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah  tangganya  sendiri.  Desa  otonom  mendapat  delegasi  kewenangan  yang  jelas  dari pemerintah pusat,  berhak  membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat  kebijakan  desa,  berwenang  membuat  peraturan  desa  dan  juga  memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.
4. Desa  Campuran  (adat  dan  semiotonom)  yaitu  tipe  desa  yang  mempunyai  kewenangan campuran  antara  otonomi  asli  dan  semi  otonomi  formal.  Campuran  maksudnya  otonomi aslinya  diakui  oleh  Undang-undang  dan  juga  diberi  penyerahan  kewenangan  dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah  otonom  kepada  satuan  pemerintahan  dibawahnya  tidak  dikenal  dalam  teori desentralisasi,  karena  menurut  teori  desentarlisasi  atau  otonomi  daerah  penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat.
c. Kewenangan
Secara  konseptual  istilah  kewenangan  tidak  bisa  disamakan  dengan  istilah  urusan  karena kewenangan  dapat  diartikan  sebagai  hak  dan  kewajiban  untuk  menjalankan  satu  atau  beberapa fungsi  manajemen  (pengaturan,  perencanaan,  pengorganisasian,  pengurusan  dan  pengawasan)
Flambonita, Novianti, Apriyani,  Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa 64
atas  objek  tertentu  yang  ditangani  oleh  pemerintah (Gadjong,  2007) .  Ferrazzi  memberikan pandangan  bahwa  pengertian  urusan  dan  kewenangan  diartikan  sebagai  bidang  pemerintahan atau sektor atau bagian kecil dari  bidang atau sektor, sedangkan  kewenangan merupakan suatu pendekatan  yang  menambah  kerincian  dan  ketepatan  terhadap  urusan  sendiri.  Kewenangan merupakan hak untuk  menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi  dan  standarisasi),  pengurusan  (administrasi)  dan  pengawasan  (supervisi)  atau  suatu urusan tertentu .
d. Kewenangan Desa
1. Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan hak Asal Usul Desa Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, self-govering community, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan  akhirnya  berkembang  menjadi  kesatuan  masyakat  hukum  adat.  Sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan  masyarakat  desa  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  pendapat  Teer  haar masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen, yaitu:
(1). Sekumpulan orang yang teratur (2). Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg
(3). Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.
Komponen  yang pertama ,  yaitu  desa  merupakan  sekumpulan  orang  yang  teratur dimaksudkan  bahwa  di  desa  tinggal  orang-orang  yang  membentuk  sistem  kemasyarakatan yang  teratur.  Sistem  kemasyarakatan  yang  teratur  menunjukan  pada  adanya  pola  tindakan sekumpulan  orang  tersebut  berdasarkan  peran,  staus  dan  fungsi  masing-masing  yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama. Konkretnya di desa tidak hanya ada orang-orang  yang  tinggal  bersama,  selanjutnya  orang  yang  tinggal  bersama  tersebut membentuk suatu sistem kerja sama yang teratur. Kemudian memposisikan diri dalam status dan  fungsi  tertentu  dalam  rangka  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Selanjutnya  pada komponen yang kedua yaitu lembaga yang bersifat tetap dan ajeg yaitu bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga sosial berasal dari suatu kebiasaan, tata kelakuan atau perilaku/sikap tindak dan adat istiadat. Komponen yang ketiga adalah desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, yang berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri  yang  diatur  dan diurus oleh masyarakat desa sendiri.  Harta benda milik desa tersebut  tidak  diatur  dan  ditentukan  oleh  pemerintah  atasnya  (Kabupaten,  provinsi  dan pusat) .
Dengan  demikian,  maka  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  yang  sudah  ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Untuk  dapat  mengidentifikasi  kewenangan berdasarkan asal-usul, maka perlu dilakukan tiga langkah:
1) Melihat  lembaga-lembaga  apa  saja  yang  fungsional  dalam  mengatur  perikehidupan masyarakat desa
2) Menginventarisasi harta benda yang dimilikinya
3) Menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki
e. Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  Desa.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  atas  asas-asas  transparan,  akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini:
Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  merupakan  penjabaran  dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintahan  Desa. Diperlukan  Peraturan  Bupati/Walikota  untuk  mengatur  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Pada  dasarnya  tulisan  ini  membahas  salah  satu  siklus  dari  pengelolaan  Keuangan  desa  yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Sumber: AW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, 2003, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
Gambar 1. Perubahan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  pemeritahan  desa,  kepala  desa bertanggung jawab kepada camat, tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kepala desa langsung bertanggungjawab kepada Bupati/walikota.
Solusi yang ditawarkan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan penyuluhan ini ialah Memberikan  Informasi  dan  pengetahuan  tentang    Prinsip  Akuntabilitas  Pertanggungjawaban Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  di  Desa  Serikembang  Kec.  Payaraman  Kab.  Ogan  Ilir  dengan  melakukan  diskusi secara aktif dua dengan terlebih dahulu memberikan pengertian dan pemahamam kepada kepala desa dan perangkat desa yang terkait. Khalayak Sasaran Strategis dari kegiatan ini adalah Kepala Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  Pengelolaan  keuangan  desa  serta  perangkat  desa  terkait, Serikembang, dimana Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  adalah Kepala Desa atau sebutan  nama  lain  (krio)  yang  karena  jabatannya  mempunyai  kewenangan  menyelenggarakan
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban Sekda Ta ng g ung J awa b Bupati/Wako Desa Camat
Flambonita, Novianti, Apriyani,  Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa

## 66
keseluruhan  pengelolaan  keuangan  desa.  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang selanjutnya  disingkat  PTPKD  adalah  unsur  perangkat  desa  yang  membantu  Kepala  Desa  untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

## Kesimpulan
Bahwasannya  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  selanjutnya  disingkat PTPKD  adalah  unsur  perangkat  desa  yang  membantu  Kepala  Desa  untuk  melaksanakan pengelolaan  keuangan  desa,  serta  Sekretaris  Desa  bertindak  selaku  koordinator  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  dan  perlunya  sosialisasi  lebih  lanjut  mengenai  Prinsip  Akuntabilitas Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir.

## Daftar Pustaka
AW.  Widjaja,  2003, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh, PT. RajaGrafindo, Jakarta
Bayu Surianingrat, (1975). Desa dan Kelurahan Menurut Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1975, Jakarta.
Gadjong,  Agussalim  Andi.  (2007).  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan  Hukum,  Ghalia Indonesia.
Nurcholis , H. (2002). Pertumbuhan  dan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa PT.  Erlangga, Jakarta.
TIM  Peneliti  Studi  Revitalisasi  Otonomi  Desa.  (2007).  Depdagri  RI,  Direktorat  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Tahun 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah