## Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi yang Melakukan Match Fixing

## Ivandita Satrio Hartawan
ivandita.satrio.h-2014@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Football as a sport has a basic function as a learning tool related to the values contained in it. However, the values have been injured by the case of Match-Fixing. The legal issues raised in this research are whether Match-Fixing can qualify as a crime; and how is the criminal responsibility of organizational actors in Match-Fixing of a match. This type of of research is normative juridical, with a problem approach, namely the statutory approach and concept approach and case studies. The result of the study indicate that not all Match-Fixing can be subject to criminal sanctions. If the Match-Fixing, can harm other parties, it can be qualified as a criminal act of bribery because it  fulfills  the  elements  of  prohibited  acts  and  is  subject  to  criminal penalties based on Law no.11 of 1980 concerning The crime of Bribery. Keywords: Match Fixing; Bribery; Organized Crime.

## Abstrak
Sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga, mempunyai fungsi sebagai alat pembelajaran terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun nilai-nilai tersebut telah dicederai dengan adanya kasus pengaturan skor dengan menggunakan suap. Isu hukum yang diajukan dalam peneltian ini adalah apakah pengaturan skor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana; dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku organisasi dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola.  Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif,  dengan pendekatan masalah  yaitu  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pengaturan skor dapat dikenakan sanksi pidana. Jika pengaturan skor pada pertandingan sepakbola, dapat merugikan pihak lain maka dapat dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  suap  karena  memenuhi  unsur- unsur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana  Suap.  Seharusnya  sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengaturan skor,  tetapi juga dapat dikenakan kepada pelaku organisasi yang telah melakukan pengaturan skor dengan suap. Kata Kunci: Pengaturan Skor; Tindak Pidana Suap; Pelaku Organisasi .

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
How to cite:
Ivandita Satrio Hartawan,
‘Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi Yang Melakukan Match Fixing ’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Maret 2023; Diterima 22 Juni 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.46387 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2023 Ivandita Satrio Hartawan

## 498 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...

## Pendahuluan
Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang paling digemari di segala lapisan masyarakat di dunia khususnya di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, Indonesia menempati peringkat ke 2 dalam Negara yang menggemari sepakbola. Permainannya cukup sederhana, dengan menggunakan semua anggota tubuh kecuali tangan untuk memasukkan bola ke dalam gawang yang dijaga oleh dua tim yang berlawanan, kedua tim terdiri dari sepuluh orang pemain luar dan satu orang penjaga gawang dan beberapa pemain yang menjadi pemain cadangan.
Indonesia sendiri memiliki federasi sepakbola sendiri yaitu PSSI (Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia) yang dibentuk oleh Soeratin Sosrosoegondo pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan inisiatif dari sejumlah bond (perkumpulan) lokal asli Indonesia yang ingin memiliki organisasi sepakbola sendiri tanpa campur tangan dari Belanda.
Sejak tanggal sejak tanggal 1 November 1952 saat dilaksanakannya kongres FIFA Helsinki, Finlandia FIFA telah resmi mengakui PSSI menjadi anggotanya. Selanjutnya  pada tahun yang sama PSSI telah resmi menjadi salah satu anggota AFC dan menjadi salah satu organisasi yang memelopori lahirnya AFF. Kemudian pada tahun 1953, PSSI sendiri memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan organisasi ini ke Departemen Kehakiman dan mendapatkan pengesahan melalui SKep Menkeh R.I No. J.A.5/11/6, pada tanggal 2 Februari 1953, 1 tambahan berita Negara R.I pada tanggal 3 Maret 1953, no 18. Yang berarti bahwa PSSI adalah  satu-satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara semenjak 8 tahun setelah Indonesia merdeka.
Selain sebagai aktivitas olahraga, fungsi dasar dan utama dalam permainan ini adalah menjadi alat pembelajaran terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu kerja sama, sportivitas dan juga fair play . Fair play sendiri adalah suatu prinsip
1 Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, ‘Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)’ (2022) 5 Media Iuris. [381].
oleh FIFA yang dikenal dengan semboyan “ My Play is Fair Play ”  yang secara luas dipublikasikan pada tahun 1993. Prinsip itu sendiri kini telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam permainan sepak bola karena menunjukkan suatu sisi positif dengan adanya peraturan permainan yang ada, kebiasaan yang benar, dan juga menghormati seluruh pihak yang terlibat dalam permainan seperti pemain, wasit, lawan, dan bahkan para penggemar. FIFA sendiri memberikan sepuluh aturan penting demi menjunjung terlaksananya fair play dalam permainan sepak bola.
Namun ternyata dalam perkembangannya, sepakbola bukan hanya menjadi sekadar hiburan semata melainkan menjadi lahan bisnis dalam mencari peruntungan ekonomi. Akibat dari perkembangan yang pesat ini, kepentingan materi perlahan menggusur semangat fair play . Ini mengakibatkan adanya pengaturan skor (match fixing) . 2 Akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan makin masifnya sepakbola sebagai lahan bisnis dalam mencari peruntungan ekonomi, pengaturan skor menjadi hal yang wajar terjadi, padahal praktik seperti ini melanggar ketentuan nomor (1), (2), dan (7) dalam FIFA Fairplay Code. Pengaturan skor merupakan tindakan yang sangat serius bagi kegiatan olahraga termasuk sepakbola, bahkan menurut Jacques Rogge, presiden International Olympic Comitte (IOC)
“ Doping affects one individual athlete, but the impact of match-fixing affect the whole competition. It is much bigger ”. Menurut Rogge, pengaturan skor merupakan “penyakit kanker” dan berdampak lebih buruk daripada penggunaan doping.
Dewasa ini kompetisi sepakbola yang semakin modern telah berganti karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam memanipulasi skor sebagai ancaman global. Setiap kegiatan sepakbola di bawah Federations of International Football Association (FIFA), selalu ada upaya infiltrasi dari pelaku kejahatan yang terorganisir ini. 3 Contohnya pada kasus dalam
2 Lutfy Avian Ananda, ‘Match Fixing Dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’ (Kompasiana, 2016) <https://www.kompasiana.com/ luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari- perspektif-hukum-pidana> accessed 27 February 2019.
3 Ali, ‘FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir’ ( Hukumonline , 2013) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupi- kejahatan-terorganisir> accessed 2 March 2019.

## 500 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
sepakbola di Italia, kasus calciopoli yang menggemparkan dunia sepakbola pada April 2019, lalu membuat Mahkamah Agung Italia memutuskan bahwa manajer Juventus pada saat itu menyediakan tiket skor yang disebut untuk keuntungan para pendukung garis keras dari tim atau yang lebih dikenal dengan nama ultras , hal ini berada dalam kendali seseorang yang berkaitan dengan Mafia Calabria, yang lebih dikenal sebagai “ Ndrangheta” . 4
Tentu saja praktik pengaturan skor sendiri bukanlah hal baru lagi dalam dunia olahraga di Indonesia, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. sindikat judi bermodal besar sendiri berani untuk bermain dengan skenario hasil pertandingan karena banyaknya uang yang mereka miliki. Namun perlu diketahui bahwa tindakan ini sendiri tak dapat dimasukkan sebagai kategori kejahatan/kriminal selama tindakan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana, namun tindakan tersebut tetap saja mencederai prinsip dar fairplay itu sendiri, karena ada juga praktik pengaturan skor yang murni dilakukan sebagai bentuk strategi untuk menghindari atau memilih lawan, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 antara PSS Sleman vs PSIS Semarang atau pada kancah internasional antara Indonesia vs Thailand. 5
Dalam pengusutan pengaturan skor sendiri kejelasan motif menjadi sangatlah penting, karena sepanjang tak memenuhi unsur delik pidana maka sanksi untuk tindak pidana ini hanya akan sampai pada Komisi Disiplin (Komdis), Komisi Banding (Komding), dan Komisi Etik PSSI saja. Sebaliknya, ketika dalam penyelidikan dan penyidikan ini ditemukan fakta lain yang melibatkan banyak pihak-pihak lain seperti wasit, hakim garis, pelatih dan bahkan bandar judi, mafia, dan lain-lain, maka kebutuhan untuk menggandeng aparat penegak hukum dalam
4 Anna Sergi, ‘How Mafia and Corruption Scandalls Rocked Italian Football’ (TheLocal, 2019)<https://www.thelocal.it/20190626/how-mafia-and-corruption-scandals-rocked-italian- football> accessed 4 March 2019.
5 Meylan Fredy Ismawan, ‘Sepakbola Gajah Dan Tragedi Memalukan Di Piala Tiger 1998’ ( DetikSport , 2016) <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/2730709/sepakbola-gajah- dan-tragedi-memalukan-di-piala-tiger-1998> accessed 4 March 2019.
memberantasnya pun harus dilakukan karena hal tersebut federasi tidak dapat dijangkau oleh federasi.
Di Indonesia sendiri kasus match fixing ini telah terjadi sejak tahun 1930, dimana kasus match fixing terbesar terjadi pada tahun 1962 yang dilakukan oleh 16 punggawa Timnas Indonesia yang menerima dana suap senilai Rp 25.000 dari bandar judi yang mana apabila dikalkulasikan dengan nominal sekarang mencapai puluhan juta rupiah dan yang paling baru adalah kasus match fixing yang melibatkan klub PS Mojokerto Putra dalam sejumlah pertandingan Liga 2 2018. Dalam kasus tersebut diputuskan bahwa Vigit Waluyo telah ditetapkan sebagai tersangka. 6
Dalam kasus lainnya yang terlibat match fixing justru berada dalam lingkup PSSI itu sendiri, hal ini terjadi di Liga 3. Kasus ini menyeret 6 terdakwa yang mana hampir keseluruhannya pernah atau sedang menjabat sebagai anggota PSSI dan telah diputuskan bersalah oleh majelis hakim. 7
Yang menyedihkan dari kasus match  fixing sepakbola di Indonesia adalah menganggap bahwa partisipasi negara (dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Olahraga) dalam menangani kasus pengaturan skor dalam dunia sepakbola merupakan sebuah campur tangan yang telah dilarang secara jelas dalam statuta FIFA dengan ketentuan bahwa keberadaan sepakbola dalam suatu negara anggota FIFA haruslah bersifat independen dan bersih dari campur tangan pihak mana pun termasuk pemerintah. Padahal perkembangan match  fixing akhir-akhir ini tidak hanya sebatas football family atau dengan kata lain pelaku dalam dunia sepakbola,
melainkan juga menggandeng elemen-elemen lain di luar bidang olahraga tersebut.
Dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 5 huruf c disebutkan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan olahraga harus memenuhi prinsip sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan
6 Ronald, ‘Polisi: Vigit Waluyo Tersangka Mafia Bola Kasus PSMP Mojokerto’ ( Merdeka , 2019) <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-vigit-waluyo-tersangka-mafia-bola-kasus-psmp- mojokerto.html> accessed 4 March 2019.
7 Indosport, ‘Kasus Mafia Bola, Johar Lin Eng Cs Divonis Bersalah’ ( TempoBola ) <https:// bola.tempo.co/read/1223590/kasus-mafia-bola-johar-lin-eng-cs-divonis-bersalah/full&view=ok> accessed 5 March 2019.

## 502 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
estetika. Sportivitas memiliki makna bahwa setiap pelaku olahraga haruslah mengikuti aturan yang berlaku, menghormati kawan dan lawan serta menghormati semua perangkat pertandingan baik itu wasit, asisten wasit, pengawas pertandingan, dan lain-lain. Prinsip sportivitas ini hampir sama dengan prinsip fair play yang diterapkan oleh FIFA untuk sebuah pertandingan sepakbola. Organisasi sepakbola di Indonesia juga telah memiliki aturan mengenai etika bermain secara fair play dan sportif, aturan tersebut diatur dalam Peraturan Organisasi PSSI tahun 2009 Nomor 06/PO-PSSI/X/2009.
Dengan menerapkan prinsip sportivitas dan fair play sudah seharusnya segala bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam sebuah pertandingan harus dihukum dengan adil, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku pengaturan skor. Karena pelaku pengaturan skor telah mencederai semangat fair play yang diterapkan oleh FIFA dan semangat sportivitas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Oleh karena itu penemuan hukum dan terobosan-terobosan yang utamanya dilakukan para hakim menjadi sangat penting karena dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum dikemudian hari. Namun kasus dan terobosan terkait pidana suap dalam bidan olahraga di negara ini bisa dibilang tidak ada, padahal dalam Undang-Undang sendiri telah diatur terkait dengan perihal suap.
Belum adanya peraturan perundang-undangan tindak pidana yang secara khusus mengatur tentang pengaturan skor maupun tindak pidana lain dalam bidang olahraga di dalam hukum di Indonesia menyebabkan permasalahan ini semakin menyebar di dunia olahraga Indonesia, akibatnya persoalan ini akan semakin kompleks apabila diajukan ke pengadilan.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah normatif. Normatif maksudnya adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 8
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).[35].
Dalam penulisan skripsi ini pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan konseptual
(conseptual approach).
Pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ini dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 9
Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”) dapat menjadi dasar hukum untuk menegakkan tindak pidana pengaturan skor dalam lingkup sepakbola di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI bahwa pengaturan skor secara tersirat adalah merupakan perbuatan suap dengan maksud memengaruhi hasil pertandingan. Tindak pidana suap dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diberikan kepada pelaku yang menerima dan memberikan suap.
Pendekatan konseptual (conseptual approach) , dalam pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dalam penulisan skripsi ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konsep ini menjelaskan konsep-konsep yang terkait dalam penulisan skripsi ini. 10
Pengaturan Skor ( Match Fixing )
Untuk saat ini tidak ada definisi secara umum yang dapat diterima mengenai match  fixing . Kebanyakan akademisi dan pembuat kebijakan setuju bahwa match fixing adalah salah satu jenis dari korupsi dalam olahraga, dengan korupsi dalam  olahraga  didefinisikan  sebagai  tindakan  ilegal,  amoral,  tindakan  tidak etis, yang mana secara sengaja menganggung hasil pertandingan olahraga untuk
9 ibid. [96]. 10 ibid. [137].

## Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
kepentingan pribadi maupun kelompok dalam kegiatan tersebut. 11 Banyak dari bentuk pengaturan skor ini, seperti yang ditegaskan Gorse dan Chadwick baru- baru ini, berkaitan dengan judi, seperti manipulasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dalam bursa taruhan, biasanya dilakukan oleh penjudi, organisasi kejahatan, atau pemain itu sendiri. 12 Hubungan antara olahraga seperti sepakbola dengan judi sudah kompleks secara historis dan dapat dimanfaatkan celahnya. Bentuk kedua dari pengaturan skor tidak ada hubungan sama sekali dengan judi dan kecil kemungkinannya untuk menjurus kearah kriminal, sekalipun ada keuntungan secara tidak langsung dari pengaturan tersebut. Pengertian pengaturan skor sendiri menurut Kamus Oxford adalah tindakan atau praktik tidak jujur dalam menentukan hasil pertandingan sebelum dimainkan. Sedangkan menurut Kamus Cambridge menjelaskan pengaturan skor sebagai perbuatan tidak jujur untuk memastikan satu tim menang dalam pertandingan tertentu. Sedangkan International Olympic Comitte sendiri  mendefinisikan  pengaturan  skor  sebagai  pengaturan,  tindakan, atau kelalaian yang disengaja yang bertujuan untuk mengubah hasil atau jalannya pertandingan olahraga yang tidak semestinya dengan tujuan untuk menghapus semua atau sebagian dari sifat kompetisi olahraga yang tidak dapat diprediksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya untuk diri sendiri atau orang lain.
Menurut FIFA sendiri match-fixing adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apa pun untuk  mendapatkan  keuntungan  secara  finansial,  keuntungan  dalam  olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan atau asas sportivitas. 13
Sedangkan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) sendiri tidak secara gamblang mendefinisikan apa itu match fixing , namun menyatakan dalam artikel 12 dalam
11 Samantha Gorse and Simon Chadwick, ‘Conceptualising Corruption in Sport: Implications for Sponsorship Programmes’ [2010] The European Business Review.[3].
12 Samantha Gorse and Simon Chadwick, The Prevalence of Corruption in International Sport: A Statistical Analysis (Coventry: RGA 2011).[15].
13 ‘Pasal 29 Kode Etik FIFA Tahun 2018 Dan Pasal 72 Kode Disiplin PSSI Tahun 2018’.
kode disiplin bahwa ” semua orang terikat pada aturan dan regulasi UEFA harus menjauhkan diri dari tindakan/perbuatan yang berpotensi atau dapat berpotensi merusak integritas pertandingan dan kompetisi dan harus selalu bekerja sama dengan UEFA untuk memerangi perilaku yang berpotensi merusak tersebut”. 14
Pengaturan skor sendiri dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu;
a. Match Fixing;
b. Spot Fixing;
c. Point Shaving atau Point Fixing.
Pengaturan skor sendiri bukan suatu bentuk kecurangan, karena pada dasarnya hal ini terjadi ketika ada kesepakatan antar para pihak untuk mengalah, bermain imbang, memenangkan pihak lawan dengan tidak bermain dengan maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan menghalalkan segala cara untuk menang, misalnya doping.
Terdapat dua tipe pengaturan skor di sepakbola yaitu:
a. Arranged/Non-Gambling Match-Fixing , bertujuan memberi salah satu tim yang bertanding keuntungan;
b. Gambling match-fixing , bertujuan mendapatkan keuntungan dari pasar taruhan tanpa peduli terhadap klub yang bertanding.
Match-Fixing dalam olahraga memiliki beberapa wujud tergantung dari siapa yang terlibat didalamnya dan untuk alasan apa. Tetapi taruhan dalam olahraga telah menjadi motivasi umum dalam melakukan match  fixing , belakangan ini kriteria pertama dalam menentukan kategori match fixing adalah apakah itu terkait dengan perjudian atau tidak. 15

## Penyebab adanya Pengaturan Skor
Tindakan kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi di dalam bidang olahraga. Diketahui secara umum bahwa match  fixing berdampak negatif pada
14 UEFA disciplinary regulations (2020), Article 12.
15 T. Spapens and M. Olfers, ‘Match-Fixing: The Current Discussion in Europe and the Case of the Netherlands’ (2015) 23 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice [7].

## 506 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
masyarakat,  di  luar  bidang  olahraga,  tetapi  tidak  mudah  untuk  mengidentifikasi secara spesifik match fixing . Sepakbola sendiri bukan menjadi olahraga satu-satunya yang menjadi target pengatur pertandingan, hal ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri.
Salah satu dari tantangan yang dihadapi oleh sepakbola dunia adalah pentingnya untuk memerangi korupsi dalam berbagai bentuk, terlepas itu terjadi di dalam maupun diluar lapangan/arena.  Dengan bertambahnya investasi di kompetisi besar, biasanya melalui hak komersial, hak siar, dan proyek infrastruktur, sepakbola menjadi salah satu industri yang sangat menguntungkan. Federasi sepakbola dunia sendiri telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk mendeteksi keanehan dalam bursa taruhan yang bernama Sportradar, perusahaan tersebut akan mengamati sekitar 800 pertandingan yang berlangsung di Eropa di setiap akhir pekan. Berdasarkan pengamatan mereka ini akan terdapat peluang menang yang aneh pada klub-klub yang akan bertanding dalam laga yang terindikasi telah diatur.
Secara umum terdapat 3 (tiga) penyebab utama terjadinya pengaturan skor:
1.  Organisasi kriminal dan Judi ilegal
Khususnya, pengaturan skor dikaitkan dengan organisasi kriminal dan perjudian ilegal dalam olahraga. Berbagai studi akademis menunjukkan hubungan antara pengaturan skor dan kegiatan kriminal lainnya termasuk pencucian uang, perdagangan manusia, dan pengedaran narkoba.
Keterlibatan dari pengadil lapangan adalah masalah lain yang tidak bisa diabaikan. Contohnya adalah pada kasus Robert Hoyzer, seorang wasit liga Jerman. Didukung oleh sindikat Kroasia, dia memengaruhi hasil dari beberapa pertandingan divisi 2 Bundesliga dan Piala Jerman. 16
Secara luas diketahui bahwa perjudian yang tidak diatur dalam regulasi dan dilakukan secara ilegal berfungsi sebagai tempat organisasi pelanggar hukum dan sindikat khusus taruhan bekerja secara aktif.
16 Luke Harding, ‘Two Years in Jail for Match-Fxing German Referee’ ( TheGuardian , 2005) <https://www.theguardian.com/football/2005/nov/18/newsstory.sport4> accessed 15 March 2021.
Secara khusus, pasar judi Asia sering dianggap sebagai sarang pengaturan skor, 17 hal ini dikarenakan tidak ada batasan untuk jenis taruhan dan tidak ada kewajiban untuk melaporkan pola taruhan yang mencurigakan.
2. Individu yang rentan
Penjelasan kausal lain untuk pengaturan skor berfokus pada individu. Untaian wacana ini umumnya berurusan dengan: (1) ciri-ciri kepribadian si atlet; (2) tingkat ekonomi dan kerentanan moral individu dan (3) tanggung jawab mereka sebagai seorang atlet. Menurut Wakil Ketua 4 KONI Jawa Timur Irmantara Subagyo, atlet yang baru menata prestasi sangat rentan untuk diajak oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga terlibat tindakan tidak fair baik di kompetisi daerah, nasional, maupun internasional. Alasan lain dari tindakan tidak terpuji ini yaitu posisi atlet yang  rentan  secara  finansial.  Hal  ini  berkaitan  dengan  atlet  yang  digaji  secara tidak  layak,  di  bawah  tekanan  finansial  dan/atau  tidak  memiliki  prospek  karier yang cerah. Contoh dari kasus ini adalah skandal Senayan 1962 yang salah satu pelakunya adalah Wowo Sunaryo. 18
Selain alasan tersebut di atas, hal lain yang memengaruhi seorang individu dapat terjerumus ke dalam lembah yang bernama match fixing adalah karena latar belakang. Banyak dari individu tersebut lahir dari latar belakang keluarga yang miskin dan berasal dari daerah, jika bukan karena menjadi pemain sepakbola atau wasit mereka akan menjadi buruh kasar. Manajemen tim yang buruk juga berperan dalam banyaknya kasus match fixing yang terjadi.
3. Tata kelola induk organisasi yang lemah
Penjelasan kausal ketiga seputar tentang tata kelola yang buruk. Misalnya, dalam salah satu kasus pengaturan skor di Liga Indonesia yang berhasil diungkap, wasit Nurul Safarid terbukti menerima imbalan uang. Dia menerima suap sebesar 45 juta rupiah dari mantan anggota Komdis Wasit Priyanto dan anggota Komdis PSSI
17 D. Forrest, ‘Betting and the Integrity of Sport’ in J nderson, P.M., Blackshaw, I.S.,Siekmann, R.C.R. and Soek (ed), Sports Betting: Law and Policy (Asser Press, The Hague 2012) [14].
18 Aqwam Fiazmi Hanifan, ‘Judi Dan Match-Fixing Di Masa Lalu Indonesia (Bagian 4-Habis)’, Pengakuan Skandal Suap .

## 508 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
Dwi Irianto atau mbah putih untuk memenangkan Persibara Banjarnegara ketika melawan Persekabpas Pasuruan dalam pertandingan Liga 3 pada musim 2018.
Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan sang aktor, khususnya dalam hal pengaturan skor. Selain mempertaruhkan kariernya, harga dirinya sebagai juga dapat hilang begitu saja. Oleh karena itu, harus ada imbalan yang sebanding dengan risiko yang ada. Semakin tinggi pamor pemain tentu saja akan semakin besar pula yang dia dapatkan. Semakin besar skala pertandingan tentu saja risiko untuk terungkap juga semakin besar karena pasti pada pertandingan besar sorotan mata yang mengawasi akan semakin banyak dan luas cakupannya. Inilah alasan mengapa bermain pada pertandingan kecil lebih diminati oleh para pengatur skor.
Beberapa hal dapat melatarbelakangi keengganan federasi untuk menindak tegas para pelaku pengaturan skor. Salah satunya adalah adanya oknum dalam anggota PSSI itu sendiri. Selain itu untuk melindungi keberlangsungan industri sepakbola itu sendiri. Industri ini sendiri hidup dikarenakan adanya ketertarikan pasar terhadap hasil akhir pertandingan yang ada yang terkadang penuh ketidakpastian yang dibalut dalam kerangka sportivitas serta ditambah bumbu loyalitas. Kasus pengaturan skor, apalagi dilakukan oleh sang pembuat regulasi, jelas harus ditutup rapat. Jika tidak tentu risiko untuk kehilangan sponsor yang membuat liga dapat berjalan sangatlah besar.

## Pengaturan Skor yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak semua yang berhubungan dengan match-fixing dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pielke berpendapat bahwa keputusan tentang apakah suatu insiden merupakan kasus pengaturan skor dibuat dari sudut pandang subjektif karena definisi pengaturan skor oleh organisasi olahraga internasional saat ini tidak jelas. Definisi yang tidak jelas dari pengaturan skor membuat tidak jelas perilaku mana yang termasuk ke dalam pengaturan skor. Hal ini tercermin dari kasus pada acara Olimpiade London tahun 2012, di mana pemain badminton dan pemain sepakbola tidak bermain dengan kemampuan terbaiknya demi mendapatkan lawan yang lebih mudah pada babak penyisihan.
Namun, keputusan yang dibuat oleh masing-masing induk olahraga yang menaungi cabor tersebut ternyata berbeda. BWF atau induk organisasi badminton dunia menyatakan bahwa aksi tersebut termasuk ke dalam pengaturan skor, 19 sedangkan FIFA selaku induk organisasi sepakbola dunia menyatakan sebaliknya yaitu hanya taktik semata dan bukan merupakan pengaturan skor. 20
Hal mendasar untuk dapat mengetahui apakah seseorang terlibat dalam match fixing adalah apakah terdapat uang yang terlibat dalam pertandingan tersebut.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu alasan dari terjadinya match fixing adalah faktor uang entah itu melalui suap atau judi ilegal.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri telah mengatur bahwa pengaturan skor dengan melibatkan keuntungan berupa materi dapat dikenakan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menyatakan bahwa:
“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.
Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan penjara selama- lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”.
Motif yang jelas menjadi hal yang sangat esensial dalam penyelidikan tindak pidana pengaturan skor, karena selama tidak terpenuhinya unsur suatu delik pidana,
19 Andreas Selliaas, ‘A Tactical Blunder’ ( Playthegame , 2012) <https://www.playthegame. org/news/comments/2012/a-tactical-blunder/> accessed 27 March 2021.
20 J.L. Chappelet,‘The Olympic Fight against Matchfixing’ (2015) 18 Sport in Society.[1260].

## 510 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
maka perkara sanksi hanya sampai pada Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etik PSSI, maka dalam hal ini apabila perbuatan match  fixing tersebut dibarengi dengan tindak pidana suap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Suap para pelaku dapat dipidana.

## Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum
Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dikenai sanksi pidana, hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat dari unsur kesalahannya juga.
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai responsibility atau criminal liability . Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialikhkan kepada orang lain.
Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, 21 yang mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut
Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu: 22
1.  Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2.  Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan
21 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (6th edn, Rineka Cipta 1993).[153].
22 ibid. [164].
perbuatan pidana;
3.  Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4.  Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.
Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Didalam perundang-undangan dikenal asas legalitas, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:
Pasal 1 ayat (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
Dari pasal diatas dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi sanksi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tidak berlaku surut atau mundur.

## Konsep Kejahatan Terorganisasi
Menurut KBBI sendiri arti dari organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Analisis yang dilakukan  oleh  Frank  Hagan,  seorang  pakar  kriminolog  mendefinisikan  secara eksplisit kejahatan terorganisasi menjadi 11 karakteristik, yaitu antara lain: 23
1.  Hierarki yang terorganisasi secara kontinu;
2.  Laba rasional melalui Tindakan kriminal;
3.  Penggunaan kekerasan atau ancaman
4.  Penyuapan petugas pemerintah untuk mendapatkan kekebalan hukum;
5.  Kebutuhan publik akan jasa;
6.  Monopoli terhadap pasar tertentu;
7.  Keanggotaan terbatas;
8.  Tidak ideologis;
23 Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal (Kencana 2013).[98].
512

## Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
9.  Spesialisasi;
10. Kode rahasia;
11. Perencanaan yang luas.
Sedangkan defi nisi kejahatan menurut R.Soesilo membedakannya berdasarkan dua sudut pandang yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. 24 Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang kontradiktif dengan undang-undang, sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis yakni perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban. Sedangkan menurut Jay S. Albanese kejahatan terorganisasi adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas ilegal yang sering kali sangat dibutuhkan masyarakat. 25
Sebagai landasan teori terkait kriminalitas, tentu saja hal ini tidak lepas dari pemikiran dasar Klaus von Lampe tentang organized crime (kejahatan terorganisasi). Kejahatan terorganisasi secara umum terkait dengan penyediaan barang dan pelayanan ilegal yang sangat dibutuhkan masyarakat umum. Di mana barang maupun layanan ilegal tersebut termasuk dalam barang atau layanan yang berstatus ilegal, ketat dalam regulasi, atau memiliki pajak yang tinggi di mana penyedia dan konsumen berupaya mencari celah dari hukum yang ada. 26 Kejahatan terorganisasi tidak hanya terkait dengan penyediaan barang dan pelayanan ilegal, namun juga terkait dengan tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya. Kejahatan ini juga berkaitan dengan adanya organisasi kriminal karena dalam setiap kelompok kriminal yang ada akan saling mengetahui, bersosialisasi, bekerja sama, bahkan berkonflik dengan kelompok kriminal lainnya. 27
24 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R Soesilo, penerbit politeia bogor.
25 Jay S. Albanese, Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar Dan Perkembangannya (6th edn, Prenadamedia Group 2016) [5].
26 Klaus von Lampe, Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-Legal Governance (Sage Publication 2016) [3].
27 ibid [3].
Membahas organisasi kejahatan di kawasan Asia, juga bisa berarti membahas organisasi kejahatan yang seiring dengan adanya globalisasi, kejahatan terorganisasi juga mengglobal dan berevolusi sebagai kejahatan terorganisasi lintas negara yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Transnational Organized Crime (TOC) merupakan kejahatan terorganisir yang dikoordinasikan lintas batas negara, yang melibatkan kelompok atau jaringan individu yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan usaha bisnis ilegal.
Masalah yang selalu muncul dalam kejahatan terorganisasi adalah tingginya kesulitan untuk membuktikan eksistensi organisasi yang benar-benar mengkoordinasi terjadinya kejahatan tersebut, apalagi menangkap otak dari kejahatan organisasi tersebut. Sebagai contoh, tertangkapnya seseorang yang menjadi kurir dalam perdagangan narkoba, tidak secara otomatis dapat mengungkap orang-orang lain yang terlibat didalamnya.
Kesulitan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan seperti ini ke dalam jaring-jaring hukum, merupakan salah satu karakteristik yang melekat pada organized crime , yang sangat evasive pada aturan-aturan hukum serta didukung oleh kemampuan yang tinggi.
Pada umumnya organized crime beroperasi tidak hanya pada suatu bentuk kejahatan saja. Kejahatan terorganisasi karena sifat dan kedudukannya sebagai “kejahatan pokok”
( Core Criminality ) seperti perdagangan obat bius (Illegal drug trafficking ) selalu disusul oleh kejahatan-kejahatan lain sebagai “kejahatan lanjutan” ( follow up criminality atau acquisition criminality ) seperti pemutihan uang hasil kejahatan ( money laundering ), perdagangan manusia ( human trafficking ), penyelundupan ( smuggling ), pembuangan limbah beracun antar negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian, dan sebagainya yang sangat meresahkan. 28

## Tipologi Kejahatan Terorganisasi
Beberapa  tipologi  kejahatan  terorganisasi  mencoba  mengklasifikasikan bentuknya dengan melihat siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan bukan
28 Rizani Zarli, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 13 Tahun VI April (1996).[86].

## 514 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
dengan melihat kegiatan itu sendiri. Tipologi kejahatan terorganisasi lebih seri terfokus pada etnisitas dan sifat struktur kelompok kejahatan terorganisasi.
a.  Etnisitas
Etnisitas merupakan kategorisasi kejahatan terorganisasi yang paling umum dibandingkan dengan yang lain, meskipun merupakan yang paling menyesatkan karena kejahatan terorganisasi dilakukan oleh kelompok etnis, sehingga menjadikan etnisitas sebagai indikator tindak kejahatan terorganisasi yang lemah. 29

## b. Organisasi kelompok kriminal
Penelitian perintis tentang kelompok kriminal yang dilakukan oleh Josep Albini di Amerika dan Italia menghasilkan kesimpulan bahwa kelompok tersebut tidak memiliki struktur selain para pelaksana tugas, mereka juga tidak memiliki struktur lain diluar anggota yang ada. Alih-alih bergerak dalam suatu organisasi, mereka yang berkecimpung dalam dunia kejahatan terorganisasi memiliki hubungan yang “ditentukan oleh kegiatan yang mereka lakukan dalam setiap kesempatan”. 30

## c. Gender dan kejahatan terorganisasi
Secara historis, gender tidak memiliki peran yang signifikan dalam studi kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi selama ini dipandang sebagai suatu tindak maskulin yang di dalamnya perempuan terlibat hanya untuk tujuan eksploitasi (sebagaimana yang terjadi dalam kasus prostitusi) atau sebagai pendukung bisu bagi para suami atau kekasih mereka yang pekerjaannya dipertanyakan. Namun demikian, beberapa tahun belakangan, mulai timbul perhatian yang lebih saksama terhadap peran kaum perempuan dalam dunia kejahatan terorganisasi yang mengungkap hasil yang cukup mengejutkan. 31

## Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi yang Melakukan Pengaturan Skor
Dalam kasus kejahatan tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepakbola di Indonesia, pemerintah berwenang dalam mengkriminalisasi pelaku
29 Jay S. Albanese (n 24).[15].
30 ibid. [15].
31 ibid. [16].
menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri arti dari kriminalisasi adalah proses memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu  penetapan atau kebijakan pemerintah atau penguasa yang sedang menjabat mengenai tindakan tertentu yang bagi masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai aktivitas yang dapat dipidana menjadi aktivitas pidana atau membuat suatu aktivitas menjadi aktivitas kriminal dan karenanya dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. 32 Sedangkan kriminalisasi menurut Sudarto adalah penetapan suatu perbuatan seseorang yang awalnya bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pemidanaan. 33
Kebijakan kriminalisasi sendiri memastikan dalam suatu peraturan perundang- undangan bahwa aktivitas yang awalnya bukanlah suatu tindak pidana menjadi dapat pidana. Dan pada dasarnya kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana karena merupakan suatu  bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan hukum pidana sebagai alat. 34
Sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan maka perlu adanya penanggulangan yang diberikan dalam berbagai sarana, baik berupa sanksi non pidana ataupun pidana, di mana keduanya dapat digabungkan satu sama lain, selain itu sanksi pidana sendiri dinilai  berkaitan untuk menanggulangi kejahatan. Dibutuhkan konsepsi politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 35
32 Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama (Ghalia Indonesia 1981).[62].
33 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni 1986).[3].
34 Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti 2008).[3].
35 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 1983).[109].

## 516 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
Kebijakan hukum pidana terkait dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang. Kriminalisasi dan penaliasi akan menjadi soal karena penanganannya memerlukan pendekatan yang berdasarkan pada kebijakan ( policy oriented  approach) . Kriminalisasi ( criminalisation) termasuk ke dalam cakupan perbuatan melawan hukum ( actus reus) , pertanggungjawaban pidana ( mens rea) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa sanksi pidana ( punishment) maupun tindakan ( treatment) . Penggunaan kriminalisasi harus secara hati-hati,
karena dapat menimbulkan kesan represif yang melanggar asas ultimum remedium ( ultima  ratio  principle) dan akibat dari kriminalisasi yang berlebihan tersebut ( oever criminalisation), justru akan mengurangi ruang gerak dan kebebasan akan terbelenggu yang akan mengurangi wibawa hukum itu sendiri. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. 36
Secara  filosofi,  pidana  suap  merupakan mala per se (tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri) atau mala in se (tindakan yang disebut jahat bukan karena dilarang oleh tata hukum positif) dan bukan mala in prohibita . Konsep mala per se berlandaskan pada pandangan natural crime atau natural wrongs yang beranggapan bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan bukan karena telah diatur demikian atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan hati nurani. Konsep mala in prohibita berlandaskan dari pemikiran bahwa perbuatan tersebut tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh perundang-undangan dan dapat disebut juga sebagai regulatian  offenses . Secara umum mala in prohibita dirumuskan tanpa mensyaratkan niat ( mens rea ) pelakunya.
Berdasarkan penjabaran di atas, tindak pidana suap termasuk ke dalam mala per se karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi agar disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang kontras dengan kewajibannya,
36 Muladi, ‘Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime’ (2003) 1 Majalah Media Hukum.[2].
atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang kontras dengan kewajibannya. 37
Frasa “kepentingan umum” sendiri tidak memiliki tolak ukur khusus selain dari unsur kepentingan masyarakat/negara/bangsa. Sehingga frasa ini sendiri dapat dimaknai dengan luas asalkan terdapat kepentingan masyarakat/negara/bangsa. Dengan mengacu pada unsur suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, maka penerima suap dalam hal ini adalah pihak yang dengan kewenangannya dapat memengaruhi kepentingan masyarakat/negara/ bangsa, sehingga pihak tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
Suap pada sektor swasta merupakan bentuk penerapan dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Jadi, pada sektor swasta sendiri pemahaman terkait korupsi lebih dihubungkan dengan tindak pidana suap. Tindak pidana suap yang dilakukan oleh dan antara pihak swasta sendiri telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang di mana frasa ”kepentingan umum” dijadikan alasan pidana.
Jika dikatitkan dengan tindak pidana suap menurut hukum pidana, kedua bentuk di atas memenuhi unsur-unsur pidana yang dijelaskan dalam Undang- Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana suap. Yang mana telah memenuhi unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 1980, yang jika diuraikan dan dihubungkan pada bentuk tindak pidana suap dalam pengaturan skor menjadi seperti ini:
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap: Barangsiapa : merupakan subjek hukum, barang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua orang baik yang berkecimpung di dalam lingkup sepakbola di Indonesia maupun masyarakat umum baik individu maupun kelompok ataupun pihak ke tiga.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang : dimaknai sebagai suatu perbuatan, memberikan atau akan memberikan dengan menjanjikan suatu hal
37 Agus Budanto, Delik Suap Korporasi Di Indonesia (1st edn, Karya Putra Darwati 2012).[5].

## 518 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
baik berupa jasa, uang, maupun barang kepada orang lain. Penjelasan dalam hal ini adalah sebagai berikut kepada siapa saja, memberikan atau menjanjikan sesuatu hal baik berupa jasa, barang, maupun uang.
Dengan maksud untuk membujuk orang itu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya : dapat diartikan sebagai niatan untuk memberi agar orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaannya sesuai permintaan si pemberi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemberian hadiah dengan niat agar orang tersebut melakukan apa yang dikehendaki si pemberi yang mana itu berhubungan dengan tugasnya seperti pemberian hadiah tersebut kepada penjaga gawang tim tertentu, agar penjaga gawang tersebut melakukan tugasnya sebagai pemain atau tidak melakukan tugasnya sebagai pemain dalam suatu pertandingan sesuai dengan keinginannya tentunya yang dapat menguntungkan si pemberi.
Yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya : dapat diartikan sebagai si pemberi tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban si penerima yang mana si penerima telah terikat oleh kode etik profesi atau yang telah ditentukan oleh organisasi masing-masing. Dalam hal ini, si pemberi menginstruksikan kepada si penerima agar melakukan apa yang dia perintahkan, aktivitas yang dilakukan si pemberi ini bertentangan dengan kode etik maupun disiplinnya. Contohnya adalah pemberian barang tersebut kepada wasit, dalam pelaksanaanya wasit tersebut yang seharusnya bertindak secara adil dalam memimpin pertandingan justru berat sebelah dalam memimpin pertandingan yang mana jelas kontradiktif dengan kode etik dan disiplin PSSI.
Yang menyangkut kepentingan umum : perbuatan yang dilakukan penyuap dan penerima suap berkaitan dengan kepentingan  individu atau kepentingan orang banyak. Dalam hal ini kerugian yang dimaksud adalah  kerugian yang diterima masyarakat akibat dari tindak pidana pengaturan skor tersebut adalah yang semula dapat menyaksikan pertandingan sepakbola yang jujur dan adil namun realitanya pertandingan tersebut telah ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap: Barangsiapa : merupakan subjek hukum, barang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam hal ini yang dimaksud
adalah  semua orang baik yang berkecimpung di dalam lingkup sepakbola di Indonesia maupun masyarakat umum baik individu maupun kelompok ataupun pihak ke tiga.
Menerima sesuatu atau janji : dimaknai sebagai suatu tindakan atau perbuatan, menerima uang, barang, jasa, maupun hal-hal lain dari orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah  menerima sesuatu hal berupa jasa, barang, maupun uang dari orang lain.
Ia mengetahui atau patut dapat menduga : dapat dimaknai sebagai perbuatan tersebut dilakukan secara sadar akan maksud dan tujuan yang ingin dicapai atau telah dapat diperkirakan atau diantisipasi akan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sadar akan maksud diberikannya barang tersebut atau dapat memperkirakan atau mengantisipasi apa yang di inginkan si pemberi. Contohnya seperti pemain yang menerima sejumlah barang ataupun uang atau sesuatu yang lain tersebut sadar dan tahu maksud dari si pemberi tersebut.
Pemberian tersebut dimaksudkan supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya : dapat diartikan sebagai pemberian tersebut memiliki tujuan agar si penerima melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang dikehendaki si pemberi. Dalam hal maksud dari tujuan diberikannya sesuatu hal adalah agar si penerima melakukan tugasnya atau tidak melakukan tugasnya sesuai keinginan si pemberi.
Yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya : dapat diartikan sebagai si penerima tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang telah ditentukan oleh kode etik profesi atau yang telah ditentukan oleh organisasi masing-masing. Dalam hal ini, si penerima melakukan apa yang diperintahkan kepadanya oleh si pemberi, hal ini kontradiktif dengan kode etik maupun disiplinnya. Contohnya adalah pemberian barang tersebut kepada wasit, dalam pelaksanaanya wasit tersebut yang seharusnya bertindak secara adil dalam memimpin pertandingan justru berat sebelah dalam memimpin pertandingan yang mana jelas kontradiktif dengan kode etik dan disiplin PSSI.

## Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
Yang menyangkut kepentingan umum : perbuatan yang dilakukan penyuap dan penerima suap berkaitan dengan kepentingan  individu atau kepentingan orang banyak. Dalam hal ini kerugian yang dimaksud adalah  kerugian yang diterima masyarakat akibat dari tindak pidana pengaturan skor tersebut adalah yang semula dapat menyaksikan pertandingan sepakbola yang jujur dan adil namun realitanya pertandingan tersebut telah ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Menurut penulis, kedua pasal tersebut dapat digunakan untuk menindak para pelaku tindak pidana pengaturan pertandingna oleh penegak hukum Indonesia apabila memang terbukti ditemukan adanya tanda-tanda suap menyuap di dalamnya. Pada pasal 1 ditegaskan bahwa frasa “kewenangan dan kewajibannya” termasuk juga dengan apa yang tertera pada ketentuan kode etik dan profesi atau organisasi masing-masing pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Selain itu, sanksi disiplin milik FIFA sendiri hanya dapat digunakan untuk memberi hukuman kepada internal organisasi itu saja, di luar itu FIFA tidak dapat menjangkaunya, beberapa negara di dunia pun telah memiliki ketentuan hukum pidana mereka sendiri terkait dengan adanya tindak pidana pengaturan skor ini dan negara-negara tersebut tidak dijatuhi hukuman oleh FIFA. Dengan demikian, khusus permasalahan match fixing ini tidak melanggar asas kebabasan dalam olahraga, sehingga negara sendiri dapat ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana pengaturan skor.
Terkait dengan sanksi pidana yang menjaring pelaku tindak pidana secara pidana adalah terkait dengan terpenuhinya unsur-unsur suatu delik, maka penting bagi para penyidik dan penyelidik untuk menjadikan temuan-temuan itu sebagai unsur suatu delik. Sebagai contoh, suap dalam sepakbola yang melibatkan para pihak sebagai pelaksana sepakbola di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 3 Kode Disiplin PSSI tahun 2018 maupun pihak di luar football family dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

## Pasal 2
Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan
atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Pasal 3
Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

## Pasal 4
Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

## Pasal 5
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.
Berdasarkan ketentuan di atas sendiri sudah cukup untuk dapat menangkap pemberi maupun penerima suap, tidak peduli di mana pun locus delicti (lokasi) penyuapan, terlebih jika terkait dengan tindak pidana perjudian yang mana telah dalam KUHP. Oleh akrena itu dapat disimpulkan bahwa suap pengaturan skor sendiri merupakan sesuatu yang mengatur ketertiban serta kepentingan umum, maka dari itu hukum pidana haruslah ditegakkan demi menjaga stabilitas masyarakat.
Pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap di atas, dapat disimpulkan bahwa termasuk kedalam tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

## 522 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...

## Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Terorganisasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Telah dijelaskan di atas, bahwa Kode Disiplin PSSI tahun 2018 ini hanya dapat memberikan sanksi ataupun skor kepada setiap orang yang terafiliasi dengan PSSI atau hanya mengikat secara internal sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, yang di mana jika dalam  proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta lain yang melibatkan pihak-pihak di luar kewenangan organisasi  untuk  diberikan  sanksi  seperti  bandar  judi,  mafia,  dan  lain-lain  yang terafiliasi  dengan  kejahatan  terorganisasi,  maka  pihak-pihak  ini  berada  diluar kewenangan federasi sehingga federasi diharuskan untuk menggandeng elemen dari luar seperti aparat penegak hukum untuk memberantasnya. Dalam hal ini dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap untuk menjerat pihak-pihak yang berada diluar lingkup PSSI.
Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik harusnya memenuhi unsur-unsur tertentu. Pengaturan skor yang melibatkan tindak pidana suap memenuhi syarat tersebut, jika melihat ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Apabila terdapat materi maupun immateriil dalam tindak pidana pengaturan skor tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.
Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjelaskan bahwa:
“Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana
penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”.
Menurut penulis kedua pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor di luar lingkup kewenangan federasi jika memang oleh aparat penegak hukum ditemukan adanya indikasi tindak pidana suap. Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 1 sendiri pada frasa “kewenangan dan kewajibannya” termasuk juga dengan apa yang termasuk dalam ketentuan kode etik dan profesi atau organisasi masing-masing pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut.
Maksud dari frasa “kewenangan dan kewajibannya” adalah termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan sepakbola di Indonesia terikat pada kode etik profesi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kode Disiplin PSSI tahun 2018 dan setiap orang yang terikat akan kode etik profesi ini apabila terlibat tindak pidana suap maka mereka telah jelas melanggar apa yang telah termaktub pada kode etik profesi tersebut.

## Perbedaan dengan Kejahatan Korporasi
Kejahatan korporasi memiliki 2 karakteristik utama, yang pertama adalah Non Violent yang di mana karakteristik ini yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan lainnya. Kerugian yang dialami oleh korban kejahatan ini tidak serta merta saat kejahatan ini dilakukan, namun akan terjadi terus menerus tergantung pada tingkat kerugian yang dialami. Yang kedua adalah Corrosive Effect,
yang di mana kejahatan ini akan memberikan suatu kerusakan pada standar moral yang ada dalam masyarakat. Korporasi sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Pada satu sisi, ketika korporasi mementingkan perolehan keuntungan mereka tentu saja akan terdapat risiko terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan seperti penyuapan, komisi pungutan liar, dan lain lain.
Kesamaan utama adalah bahwa Kejahatan Korporasi berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari menipu individu dan bisnis yang sah, sebagai penyimpangan dari bisnis yang sah atau kegiatan pemerintah oleh individu yang

## 524 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
bertindak sendiri atau sebagai bagian dari konspirasi. Oleh sebab itu, tujuan (keuntungan) dan kelompok korban adalah sama untuk kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisasi. Perbedaan mendasar terletak pada  bahwa kejahatan terorganisasi sebagai perusahaan kriminal yang berkelanjutan, yang ada untuk mendapatkan keuntungan terutama dari kejahatan itu, dan selalu ada dua atau lebih pelaku yang terlibat.

## Kesimpulan
Tindakan pengaturan skor dalam lingkup sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dapat dikenakan ancaman pidana apabila disertai dengan tindak pidana suap. Dalam praktiknya tidak semua pengaturan skor dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa motif. Motif pertama adalah kebutuhan taktik, dalam hal ini pengaturan skor dilakukan demi menghindari suatu tim tertentu atau menghemat tenaga demi melawan tim tertentu. Dalam motif selanjutnya adalah pengaturan skor dengan motif materi atau uang yang mana pada bentuk pengaturan skor ini dilakukan oleh para penjudi dan bandar judi yang terafiliasi dengan kejahatan terorganisasi dengan melakukan suap pada para pihak yang terlibat dalam sepakbola atau dengan kata lain dilakukan oleh para pihak diluar para pihak yang terlibat dalam sepakbola. Pada bentuk yang kedua ini sangat kompleks dan terstruktur karena suap melibatkan banyak pihak. Daat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan skor yang bermotifkan uang merupakan suatu delik pidana sesuai dengan unsur yang terkandung dalam pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana suap. Saat ini bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pengaturan skor ( match fixing ) hanyalah sebatas penegakan hukum disiplin oleh internal PSSI di mana penegakan hukum pada kasus ini sendiri cukup sulit karena memang untuk mendapatkan atau mengumpulkan alat bukti dam keterangan terhadap kasus ini tidak dapat dipaksakan oleh PSSI. Selain itu hukum internal PSSI sendiri tidak dapat menjerat pihak ketiga ( kejahatan terorganisasi ) yang terlibat dalam kasus ini. Penegakan hukum pidana juga dilakukan oleh negara
karena pada tindak pidana suap pengaturan skor memenuhi unsur-unsur yang ada pada Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana suap, sehingga negara berhak menegakkan hukum yang berlaku terhadap kejahatan tersebut sesuai dengan asas personalitas dan asas teritorial.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Budanto, Delik Suap Korporasi Di Indonesia (1st edn, Karya Putra Darwati 2012).
Aqwam Fiazmi Hanifan, ‘Judi Dan Match-Fixing Di Masa Lalu Indonesia (Bagian 4-Habis).
Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti 2008).
D. Forrest, ‘Betting and the Integrity of Sport’ in J nderson, P.M., Blackshaw, I.S.,Siekmann, R.C.R. and Soek (ed), Sports Betting: Law and Policy (Asser Press, The Hague 2012).
Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal (Kencana 2013).
J.L. Chappelet, ‘The Olympic Fight against Matchfixing’ (2015) 18 Sport in Society 1260.
Jay S. Albanese, Kejahatan  Terorganisasi  (Organized  Crime)  Akar  Dan Perkembangannya (6th edn, Prenadamedia Group 2016).
Klaus von Lampe, Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-Legal Governance (Sage Publication 2016).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (6th edn, Rineka Cipta 1993).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Samantha Gorse and Simon Chadwick, ‘Conceptualising Corruption in Sport: Implications for Sponsorship Programmes’ [2010] The European Business Review 3.
——, The Prevalence of Corruption in International Sport: A Statistical Analysis

## 526 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
(Coventry: RGA 2011).
Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama (Ghalia Indonesia 1981).
Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Alumni 1983).
——, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni 1986).

## Jurnal
Muladi, ‘Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime’ (2003) 1 Majalah Media Hukum 2.
T. Spapens and M. Olfers, ‘Match-Fixing: The Current Discussion in Europe and the Case of the Netherlands’ (2015) 23 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7.

## Laman
Ali,  ‘FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir’ ( Hukumonline , 2013)  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa-- sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisir> accessed 2 March 2019.
Andreas Selliaas, ‘A Tactical Blunder’ ( Playthegame , 2012) <https://www. playthegame.org/news/comments/2012/a-tactical-blunder/> accessed 27 March 2021.
Anna  Sergi,  ‘How  Mafia  and  Corruption  Scandalls  Rocked  Italian  Football’
( TheLocal , 2019) <https://www.thelocal.it/20190626/how-mafia-and- corruption-scandals-rocked-italian-football> accessed 4 March 2019.
Indosport, ‘Kasus Mafia Bola, Johar Lin Eng Cs Divonis Bersalah’ ( TempoBola ) <https://bola.tempo.co/read/1223590/kasus-mafia-bola-johar-lin-eng-cs- divonis-bersalah/full&view=ok> accessed 5 March 2019.
Luke Harding, ‘Two Years in Jail for Match-Fxing German Referee’ ( TheGuardian , 2005) <https://www.theguardian.com/football/2005/nov/18/newsstory. sport4> accessed 15 March 2021.
Lutfy Avian Ananda, ‘Match Fixing Dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’ ( Kompasiana , 2016) <https://www.kompasiana. com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam- sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana> accessed 27 February 2019
(Coventry: RGA 2011).
Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama (Ghalia Indonesia 1981).
Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Alumni 1983).
——, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni 1986).

## Jurnal
Muladi, ‘Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime’ (2003) 1 Majalah Media Hukum 2.
T. Spapens and M. Olfers, ‘Match-Fixing: The Current Discussion in Europe and the Case of the Netherlands’ (2015) 23 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7.

## Laman
Ali,  ‘FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir’ ( Hukumonline , 2013)  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa-- sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisir> accessed 2 March 2019.
Andreas Selliaas, ‘A Tactical Blunder’ ( Playthegame , 2012) <https://www. playthegame.org/news/comments/2012/a-tactical-blunder/> accessed 27 March 2021.
Anna  Sergi,  ‘How  Mafia  and  Corruption  Scandalls  Rocked  Italian  Football’
( TheLocal , 2019) <https://www.thelocal.it/20190626/how-mafia-and- corruption-scandals-rocked-italian-football> accessed 4 March 2019.
Indosport, ‘Kasus Mafia Bola, Johar Lin Eng Cs Divonis Bersalah’ ( TempoBola ) <https://bola.tempo.co/read/1223590/kasus-mafia-bola-johar-lin-eng-cs- divonis-bersalah/full&view=ok> accessed 5 March 2019.
Luke Harding, ‘Two Years in Jail for Match-Fxing German Referee’ ( TheGuardian , 2005) <https://www.theguardian.com/football/2005/nov/18/newsstory. sport4> accessed 15 March 2021.
Lutfy Avian Ananda, ‘Match Fixing Dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’ ( Kompasiana , 2016) <https://www.kompasiana. com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam- sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana> accessed 27 February 2019.

## 528 Ivandita Satrio: Tanggungjawab Pelaku Kejahatan...
Meylan Fredy Ismawan, ‘Sepakbola Gajah Dan Tragedi Memalukan Di Piala Tiger 1998’ ( DetikSport , 2016) <https://sport.detik.com/sepakbola/liga- indonesia/2730709/sepakbola-gajah-dan-tragedi-memalukan-di-piala- tiger-1998> accessed 4 March 2019.
Ronald,  ‘Polisi:  Vigit  Waluyo  Tersangka  Mafia  Bola  Kasus  PSMP  Mojokerto’
( Merdeka , 2019) <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-vigit-waluyo- tersangka-mafia-bola-kasus-psmp-mojokerto.html> accessed 4 March 2019.

## Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Nomor  1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178).
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535).
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

## FIFA Disciplinary Code.
Fifa Fairplay Code.
UEFA disciplinary regulations.
Kode Disiplin PSSI.