Disetujui {22 Desember 2023}
1,2,3,4 Politeknik Negeri Jember, Indonesia
* Korespondensi: istiqomahlailatul005@gmail.com
Penelitian  ini  berfokus  pada  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  terjadi  pada  tradisi dan
dengan  prinsip
dalam  adat  pernikahan  masyarakat  Situbondo.  Rancangan penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  etnografi.  Pemilihan informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  metode
Peneliti
mencari  informan  yang  benar-benar  mengetahui  proses  serta  materi  penelitian  sebagai  informan kunci,  yakni  masyarakat  Situbondo  yang  menerapkan  tradisi dan dalam  acara pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Situbondo meyakini adanya makna yang terkandung dalam tradisi dan dilihat dari perspektif akuntansi yaitu makna sebagai utang  dan  piutang.  Masyarakat  Situbondo  dalam  tradisi  pernikahan  juga  menerapkan  sistem pencatatan  dan  penyiaran  besaran  dan  jenis  sumbangan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dan transparansi.
,
Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun civil society. Akuntabilitas bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban  (Purba  et  al.,  2022).  Selama  ini,  kajian  akuntabilitas  lebih  banyak diaplikasikan pada sektor pemerintah dan bisnis. Sementara itu, kajian akuntabilitas untuk civil  society,  khususnya  organisasi  berdasarkan  kesukuan,  etnis,  masyarakat  adat  masih sangat jarang ditemukan. Indonesia terdiri dari 38 provinsi memiliki 1.331 suku bangsa yang masing-masing  memiliki  berbagai  macam  karakteristik  organisasi  berdasarkan  kearifan lokalnya (keanekaragaman adat, suku, budaya dan agama), yang memiliki keunikan nilai etika dan nilai religi. Praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah dan bisnis lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen  lebih  menekankan  pada  aspek  fisik  (bersifat  teknis  dan  klerikal)  yang mengabaikan  aspek  mental  dan  spiritual  (Purba  et  al.,  2022).  Hal  ini  tidak sejalan  dengan konsep akuntabilitas sebagai produk dari konstruksi sosial yang sarat dengan nilai.
Menurut  Gelfand  et  al.  (2004)  akuntabilitas  dipandang  sebagai  persepsi  yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan,sesuai dengan kontinjensi interpersonal, sosial,  dan  struktural,  yang  semuanya  tertanam  dalam  konteks  sosial  budaya  tertentu. Ditinjau  dari  perspektif  budaya,  setiap  budaya  memiliki  sistem  akuntabilitas  yang diharapkan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol namun sifat dari sistem akuntabilitas  tersebut  akan  sangat  tergantung  pada  budaya  yang  ada.  Penelitian  tentang praktik akuntabilitas dan transparansi dengan perilaku budaya kearifan lokal telah dilakukan sebelumnya oleh  Rachmawati & Anwar (2022), Benu (2022), Ramadhania (2021), Sari (2021), Dewi & Musmini (2020), dan Dananjaya & Basuki (2019). Ramadhania (2021) misalnya, yang meneliti tentang praktik akuntansi antropologi pada ritus pernikahan adat Jawa menemukan bahwa sistem pembukuan menjadi bentuk akuntabilitas dimana terdapat timbal balik yang terjadi pada masyarakat Jawa terutama pada tradisi pernikahan.
Pernikahan  adalah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  antara  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan, menimbulkan kewajiban dan hak-hak bagi seorang perempuan dan laki- laki serta bertujuan untuk menyempurnakan ibadah, melestarikan keturunan dan menjaga dari  perbuatan  keji  (Santosa,  2017).  Di  Indonesia  sendiri,  khususnya  Jawa  Timur  banyak sekali  unsur-unsur  adat  atau  tradisi  di  dalam  praktek  sebuah  pernikahan  yang  masih berlangsung  hingga  saat  ini,  salah  satunya  yaitu  tradisi dan yang  ada  di Kabupaten Situbondo.
merupakan istilah dari sumbang menyumbang yang dilakukan oleh orang lain kepada orang yang memiliki hajat (Santosa, 2017). Sumbangan ini biasanya berupa barang atau uang. Tradisi ini sudah dilakukan sejak dahulu dan masih berjalan sampai sekarang. Sumbangan  ini  menjadi  sarana  untuk  menabung  masyarakat  jawa.  Karena  sumbangan  ini menimbulkan  rasa  ingin  membalas  atas  apa  yang  telah  diberikan  kepada  pemilik  hajat (Saputri  &  Ashari,  2019).  Adapun  istilah
merupakan  sumbangan  yang  sudah
sewajarnya diterima kembali oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat. Sumbangan  ini  akan  dicatat  oleh  pemilik  hajat  yang  bertujuan  agar  memudahkan pemilik  hajat  untuk  mengembalikan  barang  atau  uang  yang  disumbangkan  supaya  tidak terjadi  kekeliruan  dalam  mengembalikan  barang  atau  uang  tersebut.  Dalam  melakukan pencatatan  ini  disertai  dengan  siaran  (
ini  dilakukan  oleh keluarga  yang  melakukan  pernikahan  dengan  mengumumkan  secara  langsung  jenis  dan jumlah sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan kepada empunya hajat. ini sebagai bentuk transparansi antara penyumbang dan pemilik hajat.
Berdasarkan latar belakang di atas fenomena tradisi menarik untuk diteliti karena  menambah  wawasan  di  bidang  akuntansi  khususnya  yang  berkaitan  dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi yang  terjadi  pada  tradisi dan dengan  prinsip dalam  upacara pernikahan  adat  masyarakat  Situbondo.  Akuntabilitas  yang  dimaksud  disini  berkaitan dengan  akuntabilitas  dalam  perspektif  budaya  lokal.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  wujud akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan antar individu, kelompok dan masyarakat.

## Sehingga, dengan adanya latar belakang tersebut penelitian ini menggunakan judul
Rancangan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode kualitatif dengan pendekatan studi etnografi . Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menguraikan,  menerjemahkan,  dan  menjelaskan  pendapat  responden  apa  adanya  sesuai dengan  pernyataan  penelitian  yang  kemudian  diinterpretasikan  sehingga  mendapat  hasil penelitian.  Pendekatan  etnografi    menurut  Sugiyono  (2013)  merupakan  salah  satu  jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian ini meneliti orang atau anggota kelompok sosial dan budaya dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Metode etnografi ini menggali aktivitas yang dilakukan masyarakat dan mengungkap konsep-konsep di dalamnya. Studi  etnografi  dalam  penelitian  ini  digunakan  dengan  maksud  untuk  mendalami  unsur sosial  budaya  dalam  penelitian  ini  yang  berfokus  pada  pengkajian  akuntabilitas  dan transparasi keuangan adat pernikahan pada  masyarakat di Kabupaten Situbondo.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  masyarakat  Kabupaten  Situbondo  yang  menggunakan tradisi  adat  pernikahan  dengan  sistem  pembukuan  yang  diyakini  berimplikasi  sebagai piutang  atau  utang  dalam  perspektif  akuntansinya.  Pemilihan  informan  yang  digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode
Peneliti mencari informan atau narasumber  yang  benar-benar  mengetahui  dan  mengerti  proses  serta  materi  penelitian sebagai informan kunci, yakni masyarakat Situbondo yang menerapkan tradisi dan dalam acara pernikahan. Dari informan kunci tersebut kemudian akan memberikan rekomendasi  lainnya  sebagai  informan  lain,  sehingga  peneliti  memiliki  banyak  data  yang akan digunakan sebagai rujukan, yakni masyarakat yang pernah menggunakan pernikahan dengan  sistem  pembukuan.  Menurut  Sugiyono  (2013)  menyatakan  bahwa  metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder.  Metode  primer  dilakukan  menggunakan  etnografi  dengan  menggunakan  teknik wawancara  in  depth  interview.  Kemudian  data  sekunder  didapatkan  dari  dokumen  foto, literatur, dan naskah dari penelitian serupa.
Masyarakat  Situbondo memiliki  tradisi  adat  daerah yang  sangat  kental  dan beragam. Salah satu tradisi adat masyarakat Situbondo yang sangat unik dan masih melekat terdapat dalam acara pernikahan yaitu tradisi dan . merupakan istilah dalam bahasa  madura  yang  berarti  menyumbang.  Tujuan  dilakukan  tradisi  ini  yaitu  untuk meringankan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik hajat dalam mengadakan pernikahan dan bagi  penyumbang  adalah  sebagai  investasi  apabila  akan  mengadakan  hajat  pernikahan. Pemilik  hajat  yang  menerima
akan  mengembalikan  sumbangan  kepada penyumbang yang dikenal dengan istilah
. dalam bahasa madura memiliki arti sebagai pengembalian atas sumbangan yang telah diterima sebelumnya. Sistem  pencatatan  diterapkan  dalam  tradisi
dan oleh  masyarakat Situbondo.  Tujuan  dilakukannya  pencatatan  untuk  mengetahui  besaran  sumbangan  yang diterima oleh pemilik hajat sebagai dasar mengembalikan sumbangan tesebut kepada yang bersangkutan.  Selain  dilakukan  pencatatan,  sebagian  masyarakat  Situbondo  juga  masih menerapkan  kegiatan  siaran  di  depan  umum  atas  besaran  sumbangan  saat  acara  resepsi berlangsung.  Siaran  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  sebagai  bentuk  transparansi  kepada pemilik hajat dan masyarakat penyumbang.
Masyarakat  Situbondo  meyakini  bahwa  terdapat  arti  yang  terkandung  dalam  tradisi dan yang  terjadi  dalam  acara  pernikahan.  Makna  yang  diyakini  tersebut apabila dilihat dari perspektif akuntansi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif utang dan
piutang. Perspektif yang pertama, dalam pelaksanaannya pihak yang menerima sumbangan memaknai sebagai hutang, dimana dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik yang menjadi kewajiban yang harus dikembalikan terkait sumbangan yang pernah diterima sebelumnya. Perspektif yang kedua dimaknai sebagai piutang yaitu sumbangan yang sudah sewajarnya diterima kembali oleh pemilik hajat yang sering disebut dengan tradisi .
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Miyati sebagai berikut:
.
(Iya..  di  pernikahan  masyarakat  situbondo  ada  yang  namanya  tradisi  sumbang  dan pengembalian. Sumbangan ini dianggap sebagai hutang, kenapa? karena sama halnya saya  jadi  pemilik  hajat  pernikahan  menerima  sumbangan,  maka  saya  mempunyai kewajiban harus mengembalikan sumabangan ketika penyumbang mengadakan acara pernikahan. sebalikny, misal saya pernah menyumbangan kepada seseorang, lalu saya mempunyai hajat maka saya akan menerima sumbangan yang sebelumnya saya bawa).
Makna  hutang  dan  piutang  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Athoillah  (2018), Rachmawati  &  Anwar  (2022),  Saputri  &  Ashari  (2019),  dan  Sari  (2021)  yang  melakukan penelitian  terhadap  topik  yang  serupa,  dimana  dalam  pelaksanaan  tradisi  sumbang menyumbang  memiliki  makna  yang  diakui  sebagai  hutang  piutang,  hal  ini  dikarenakan adanya  kewajiban  untuk  mengembalikan  sumbangan  yang  diterima  serta  hak  untuk menerima  kembali  sumbangan  yang  diberikan  sebelumnya.  Pelaksanaan  pencatatan dilakukan  dalam  tradisi
dan
oleh  masyarakat  Situbondo  sebagai  bentuk akuntabilitas. Sumbangan baik itu dalam bentuk
maupun akan dicatat oleh petugas pencatatan. Seperti yang diketahui secara umum, pencatatan pada acara pernikahan dilakukan dengan mencatat nama, alamat dan tanda tangan tamu undangan saja. Berbeda halnya  dengan masyarakat Situbondo,  pencatatan juga  dilakukan dengan menulis  besaran dan jenis sumbangan. Petugas akan membuka amplop ataupun sumbangan secara langsung di hadapan tamu undangan lalu dicatat dalam buku khusus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Halima sebagai berikut:
(Dalam  tradisi  ini,  masyarakat  di  wilayah  ini  melakukannya  dengan  dicatat  sesuai dengan  jenis  dan  jumlah  barang  yang  disumbangkan.  Setelah  dicatat,  kemudian  di siarkan didepan tamu undangan saat acara resepsi.)
Lebih lanjut Ibu Halima menjelaskan:
(Jadi,  pencatatan  itu  akan  berguna  bagi  pemilik  hajat  dalam  mengetahui  apakah sumbangan  tersebut  adalah atau .  Kalau  sumbangan  yang  berupa nantinya pemilik hajat ini harus mengembalikan kepada penyumbang itu. Tapi kalau artinya barang atau uangnya ini punya pemilik hajat.)
Tujuan  pencatatan  yang  dilakukan  yaitu  untuk mengetahui  apakah  sumbangan  yang diberikan oleh penyumbang ini sebagai bentuk
atau
bagi pemilik hajat. Jika sumbangan  yang  diterima  sebagai  bentuk
(utang)  berarti  pemilik  hajat  harus mengembalikan sumbangan tersebut sama persis dengan sumbangan yang telah diberikan oleh penyumbang. Sedangkan jika sumbangan yang diterima sebagai bentuk
(piutang)
berarti apakah sumbangan yang diberikan oleh penyumbang telah sesuai dengan sumbangan yang telah diberikan pemilik hajat kepada penyumbang di masa lalu. Jika ada perbedaan jenis dan  jumlah  barang  yang  diterima  maka  pemilik  hajat  dapat  menyampaikan  bahwa sumbangan yang dikembalikan oleh penyumbang tidak sesuai dengan yang telah diberikan di masa lalu.
Cara untuk mengetahui apakah tamu undangan memberi sumbangan berupa atau yaitu dapat diketahui dari amplop tamu undangan maupun daftar sumbangan. Amplop tamu undangan yang umumnya hanya bertuliskan nama dan alamat, juga dibubuhi besaran  uang  atau  barang  yang  disumbangkan  disertai  dengan  tulisan  “B”  untuk  tamu undangan  yang  baru  pertama  kali  memberi  sumbangan  kepada  pemilik  hajat,  sedangkan tulisan  “K”  menunjukkan  bahwa  sumbangan  yang  dibawa  tersebut  merupakan  kembalian atau . Penulisan tersebut penting untuk dilakukan sebab pada kesempatan lain di mana jika si penyumbang akan mengadakan acara pernikahan, maka penerima sumbangan harus membayar kembali sejumlah besaran dan jenis sumbangan yang sama dengan yang diterima sebelumnya.
Hal unik lainnya dalam acara pernikahan Masyarakat Situbondo yaitu terdapat tradisi menyiarkan    besaran  dan  jenis  sumbangan.  Kegiatan  siaran  tersebut  dilakukan  di  depan umum saat acara berlangsung dengan mengumumkan nama, jenis, dan besaran sumbangan. Penyiar  menggunakan    amplop-amplop  sumbangan  yang  sudah  dicatat  tersebut  untuk melaksanakan siaran. Penyiar akan membaca amplop yang memuat nama, alamat, besaran sumbangan  baik  berupa  uang  maupun  barang  dan  keterangan  B  (baru)  atau  K (kembalian/ ) yang dibawah oleh penyumbang.
Menurut  kebiasaan  masyarakat  Situbondo  prinsip  diumumkannya  sumbangan  ini lazimnya  disebut  dengan
Nantinya  penyumbang  akan  menyimak  secara saksama  apa  yang  disiarkan  oleh  penyiar.  Jika  terdapat  ketidaksesuaian  antara  yang disiarkan dengan yang sesungguhnya, maka penyumbang dapat menghampiri penyiar untuk dilakukan  perbaikan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tujuan  prinsip dilaksanakan yaitu sebagai bentuk transparansi kepada pemilik hajat dan masyarakat penyumbang guna meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Namun, tidak semua masyarakat di wilayah Situbondo menjalankan prinsip
sehingga muncul perbedaan pendapat setuju dan  tidak  setuju  terhadap  pelaksanaan  siaran  dalam  acara  pernikahan  masyarakat Situbondo. Menurut Ibu Samsiah salah satu masyarakat Situbondo yang berpendapat setuju jika prinsip
merupakan hal yang harus dilakukan dalam acara pernikahan:
(Kalau disini tradisi siaran masih dilakukan, karena kalau ada siaran orang-orang akan tau  apa  yang  disumbangkan  dan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  menulis  nama, alamat  dan  barang  yang  disumbangkan.  kalau  tidak  disiarkan  takutnya  dikira  tidak mengembalikan.)
Sedangkan menurut masyarakat pemuda milenial yaitu Irwan berpendapat sebagai berikut:
“Mungkin  untuk  orang  yang  sumbangannya  besar,  dia  akan  senang  untuk  disiarkan. Sedangkan  untuk  orang  yang  sumbangannya  kecil,  dia  akan  merasa  malu  untuk disiarkan. Kalau saya sendiri sebenarnya itu sudah menjadi hal yang biasa saja, setuju - setuju saja kalau disiarkan karena di daerah saya sudah dari dulu disiarkan. Kalaupun ada  yang  tidak  mau  disiarkan  tapi  lebih  banyak  orang  yang  mau  untuk  disiarkan, meskipun itu agak tidak wajar bagi orang luar ya, karena kita kan nyumbang itu tertutup ya lah ini malah disiarkan, setuju - setuju aja sih menurut saya.”
Namun terdapat pendapat kontra dari masyarakat yang tidak melakukan siaran dalam tradisi ini yaitu Ibu Aisah sebagai berikut:
(Bagi  saya  siaran  dalam  tradisi  ini  tidak  perlu  dilakukan,  karena  saya  dan  warga  di lingkungan sekitar sini setuju dengan keputusan bahwa siaran tidak perlu dilakukan dalam tradisi ini. Karena bagi penyumbang dengan nominal besar akan merasa senang, namun  bagi  penyumbang  dengan  nominal  yang  kecil  akan  merasa  kurang  enak  atau malu dengan penyumbang lain. Jadi menurut saya tidak perlu dilakukan siaran karena dengan dilakukan pencatatan saja sudah cukup untuk menjadi bukti tulis bagi pemilik hajat.)
Berdasarkan  informasi  di  atas,  diketahui  bahwa  terdapat  masyarakat  yang  pro  dan kontra  terhadap  pelaksanaan  siaran  tersebut.  Masyarakat  yang  kontra  memilih  tidak melaksanakan
dalam acara pernikahan, dikarenakan mereka mempertimbangkan  jika  siaran  tersebut  dilaksanakan  dapat  menimbulkan  rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat yang merasa enggan untuk sumbangannya diketahui oleh banyak  orang.  Selain  itu,  setelah  disiarkan,  maka  amplop-amplop  tersebut  akan  disimpan pada  suatu  kotak  khusus,  dimana  dalam  kotak  khusus  tersebut  dibedakan  antara penyumbang laki-laki dan perempuan. Tujuan penyimpanan amplop -amplop tersebut yaitu sebagai  bentuk  dokumen  penting  ketika  kemungkinan  terjadi  kesalahan  pencatatan  atau bahkan tidak tercatat pada pembukuan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga Situbondo yaitu Sulastri:
(Pencatatan penting, masalahnya kalau mau mengembalikan harus liat buku, misal di buku tidak ada ya harus buka amplop dari orangnya)
Artinya pada saat  pemilik hajat diundang oleh salah satu penyumbang, pemilik hajat akan  melihat  pada  buku  catatan  mengenai  besaran  sumbangan  yang  harus  dikembalikan. Ketika  dalam  buku  tersebut  tidak  tercatat  atau  dalam  artian  tidak  memiliki ,  maka pemilik hajat akan memastikan kebenaran tersebut dengan melihat kembali amplop-amplop yang  ada  satu  persatu.  Melihat  dari  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  Situbondo terhadap  tradisi dan dengan  prinsip yang  hingga  saat  ini melekat  dalam  acara  pernikahan,  maka  dapat  diinterpretasikan  bahwa  masyarakat memegang teguh nilai yang sejalan dengan akuntabilitas dan transparansi yang ada dalam praktik  akuntansi,  hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  mengatakan  bahwa  akuntabilitas merupakan      wujud      pertanggungjawaban      atas      realisasi      program,  menyajikan, melaporkan,   dan   mengungkapkan   semua   kegiatan   kepada   pihak   yang memberikan kepercayaan (Purba et al., 2022).
Besaran dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ditinjau dari perspektif orang yang baru pertama kali menyumbang, dalam menentukan besaran sumbangan yang akan  diberikan  dengan  mempertimbangkan  kedekatan  yang  dimilikinya  dengan  pemilik hajat. Semakin dekat ikatan yang dimilikinya dengan pemilik hajat seperti ikatan keluarga dan  teman  maka  semakin  besar  nominal  sumbangannya,  begitupun  sebaliknya.  Faktor selanjutnya yaitu bentuk undangan yang diberikan.  Menurut Irwan bentuk undangan sangat mempengaruhi besaran sumbangan yang akan diberikan, misalnya undangan berupa rokok, korek,  sabun  dan  sebagainya.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  irwan  bahwa  bentuk undangan sangat mempengaruhi besaran .
(Kalau biasanya orang dapat undangan berupa rokok maka sumbangannya akan lebih besar  daripada  orang  yang  diundang  menggunakan  korek.  karena  harga  rokok  dan korek berbeda, jadi orang melihat dari bentuk undangan yang diterima, apakah mau menyumbang banyak atau menyumbang sedikit).
Kepribadian  seseorang  yang  berbeda-beda  menjadi  salah  satu  faktor  lainnya  yang mempengaruhi  besaran
.  Seseorang  dengan  rasa  empati  akan  memberikan sumbangan yang lebih untuk membantu seseorang yang mempunyai acara pernikahan tanpa melihat  dekat  tidaknya  ikatan  dengan  pemilik  hajat.  Di  sisi  lain,  menurut  Ibu  Sulastri, seseorang akan merasa malu jika memberikan nominal sumbangan yang sedikit.
(Kadang  saya  melihat  orang  yang  punya  hajat  itu  malu  kalau  menyumbang  hanya sedikit, jadi saya menyumbang sedikit lebih besar).
Sedangkan dilihat dari perspektif orang yang akan melakukan , besaran
akan  ditentukan  sesuai  dengan  besaran  dan  jenis  sumbangan  yang  pernah  diterima sebelumnya. Maksudnya orang yang akan melakukan
ini pernah menerima
sebelumnya semisal menerima 1 karung beras, maka
yang akan dikembalikan harus 1 karung beras. Masyarakat Situbondo meyakini jika
harus dikembalikan sama sesuai dengan  apa  yang  mereka  terima,  baik  itu  dari  besaran,  jenis  sumbangan,  maupun  merk sumbangan harus  benar-benar  sama  dengan apa  yang mereka terima.  Jikalau yang diberikan memiliki kualitas yang lebih rendah dari kualitas
yang diterima, biasanya akan  memicu  terjadinya  sanksi  sosial  yaitu  menjadi  perbincangan  ramai  masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam tradisi dan termasuk  dalam  jenis  resiprositas  sebanding.  Masyarakat  penerima memiliki kewajiban  untuk  membalas  atau  membayar  kepada  seseorang  atau  kelompok lain    dan  kembalian  tersebut  haruslah  setara  dengan  apa  yang  diterima  sebelumnya  dari pemberi sumbangan.
Namun,  ada  faktor  lain  yang  tidak  mengharuskan itu  dikembalikan  dengan jumlah yang sama salah satunya adalah faktor kedekatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Risnawati:
(harus sama , kalau nyumbang 5kg ya harus kembali 5kg , kalau ke saudara meskipun tidak dikembalikan iya tidak apa-apa)
Meskipun  demikian  orang  yang  menerima  sumbangan  akan  tetap  mengembalikan sumbangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada rasa keseganan apabila hanya menerima tanpa mengembalikan sumbangan. Sama halnya dengan hasil penelitian Rachmawati & Anwar (2022)  menunjukkan bahwa  terdapat  dua  sudut  pandang terhadap  sumbangan.  Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi sumbangan dianggap sebagai hibah, karena hanya  murni  pemberian  saja.  Kelompok  kedua  menyatakan  praktik  budaya  dan  tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan.
Meskipun pada teori resiprositas sebanding menekankan pada apa yang diterima dari seseorang atau kelompok pada masa lampau haruslah setara dengan apa yang akan diberikan kepada orang atau kelompok pemberi, namun juga harus memperhatikan nilai waktu dari uang.  Apabila  dalam  melakukan  sebuah
berupa  uang  yang  jangka  waktu  antara meyumbang  dan  mengembalikannya  sudah  lama,  maka  besaran  uang  yang  akan dikembalikan akan disesuaikan dengan nilai uang sekarang.
(Kalau dulu nyumbang 1000 ya dak akan kembali 1000, karena sudah tidak jaman, kan keadaan sekarang sudah naik semua, kalau beras" ya tetep, kalau masalah uang harus naik).
Hal  tersebut  mengartikan  bahwa  masyarakat  Situbondo  dalam  prakteknya  secara langsung telah memahami bentuk nilai waktu uang. Masyarakat Situbondo memahami bahwa sejumlah  uang  yang  mereka  terima  dari  penyumbang  saat  ini  memiliki  nilai  lebih  tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa mendatang saat melakukan sebuah
.
Masyarakat  Situbondo  meyakini  bahwa  terdapat  arti  yang  terkandung  dalam  tradisi dan yang  terjadi  dalam  acara  pernikahan.  Makna  yang  diyakini  tersebut apabila dilihat dari perspektif akuntansi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif utang dan piutang.  Pencatatan  diterapkan  dalam  tradisi  cecean  dan
masyarakat  Situbondo sebagai bentuk akuntabilitas. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah besaran sumbangan yang diterima oleh pemilik hajat. Selain dilakukan pencatatan, masyarakat  juga  menyiarkan    besaran  dan  jenis  sumbangan  sebagai  bentuk  transparansi. Kegiatan  siaran  tersebut  dilakukan  di  depan  umum  saat  acara  berlangsung  dengan mengumumkan nama, jenis, dan besaran sumbangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi  besaran  sumbangan  baik  itu  dalam  bentuk maupun yang dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif orang yang baru pertama kali menyumbang dan perspektif  orang  yang  akan  melakukan
.  Dilihat  dari  perspektif  orang  yang  baru pertama  kali  menyumbang,  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  kedekatan  dengan  pemilik hajat,  bentuk  undangan,  dan  kepribadian  si  penyumbang,  sedangkan  menurut  perspektif yang kedua orang yang akan melakukan
secara umum akan memberikan kembalian yang sama sesuai dengan besaran dan jenis sumbangan yang pernah diterima sebelumnya.
Athoillah, Z. (2018). Perjanjian Utang Piutang dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo Studi Perspektif Antropologi Hukum).
.
Benu,  T.  I.  A.  (2022).  “Belis”  dalam  Acara  Adat  Perkawinan  di  MAsyarakat  Sumba  Tengah:
Sebuah  Konstruksi  Sosial  Realitas  Akuntansi  Dalam  Konteks  Akuntabilitas.
. https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27827 Damsar, & Indrayani. (2016). (Kedua). Penerbit Kencana. Dananjaya,  D.  G.  Y.,  &  Basuki,  B.  (2019).  Menggali  Value  Praktik  Akuntabilitas  serta Transparasi  Pura. , (1),  49.
https://doi.org/10.20473/baki.v4i1.11778
Dewi,  N.  K.  R.,  &  Musmini,  L.  S.  (2020).
. Universitas Pendidikan Ganesha.
Gelfand, M. J., Lim, B. C., & Raver, J. L. (2004). Culture and Accountability in Organizations: Variations  in  Forms  of  Social  Control  Across  Cultures.
, (1), 135–160. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.007
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017).
. John Wiley & Sons, Inc.
Margahana, H., & Triyanto, E. (2019). Membangun Tradisi Enterpreneurship Pada Masyarakat.
,  (02). https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.497 Purba, S. S. A., Kristianti, I., & Matitaputty, J. S. (2022). Akuntabilitas dalam Pandangan Sakai Sambayan. , (4), 3592–3603.
https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2022). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.
,  (3), 69– 83. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83 Ramadhania, R. (2021). Akuntansi Antropologi: Ritus Pernikahan Jawa dengan Pembukuan untuk Nilai Kemasyarakatan. ,  (1), 30– 34. Sairin, & Sjafri. (2002). . Pustaka Belajar.
Santosa, S. I. (2017). Tradisi Nolong Cecce’an Dalam Pernikahan Perspektif ’Urf (Studi Kasus di  Desa  Kayu Putih,  Kecamatan  Panji,  Kabupaten Situbondo).
.
Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah  di  Kecamatan  Lowokwaru  Kota  Malang.
,  (1), 16–25. Sari, D. A. (2021). Tradisi Tompangan dalam Perspektif Akuntansi. , (1), 54–64. https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348 Sugiyono. (2013). . Sumarsan, T. (2017). (Kedua). Penerbit
Indeks.