## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 5 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT PERAN PERANGKAT DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
Chalista Rambu Olivia, Rochmad Bayu Utomo Universitas Mercu Buana Yogyakarta Email : 190610013@student.mercubuana-yogya.ac.id, bayuutomo@mercubuana-yogya.ac.id
Kata kunci: akuntabilitas;
pengelolaan; dana desa
Keywords: accountability; management; village funds

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  menegaskan  kembali  pentingnya menempatkan desa dalam rencana pembangunan nasional. Menumbuhkan kemandirian dalam  bentuk  prakarsa  pembangunan  masyarakat  dan  lembaga  individu  merupakan sasaran  utama  dari  pemerintah  di  tingkat  desa.  Menurut  undang-undang  desa  yang mengakui  desa  sebagai  tingkatan  pemerintahan  baru,  desa  yang  memenuhi  kriteria tertentu berhak atas anggaran tahunan sekitar satu miliar rupiah.
Tujuan :  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  apakah perangkat  desa bertanggung  jawab  atas  penggunaan  dana  desa  yang  tepat  atau  tidak,  dan  apakah mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya atau tidak.
Metode :  Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  menganalisis  data,  dan temuan  menunjukkan  bahwa  1)  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  desa  meningkat secara  signifikan  dengan  keterlibatan  publik.  2)  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  keterlibatan  perangkat  desa.  Ketiga, akuntabilitas  pengelolaan  uang  desa  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  kompetensi aparatur desa.
Hasil Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  bermanfaat bagi kepala desa dan masyarakat umum tentang pengelolaan keuangan daerah. Peserta dalam  evolusi  pengelolaan  dana  desa  merupakan  populasi  penelitian.  Tokoh masyarakat  yang  rutin  mengikuti  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa digunakan  sebagai  sampel.  Penelitian  ini  menggunakan  strategi  purposive  sampling. Data primer berupa lima puluh kuesioner yang telah diisi digunakan.
Kesimpulan: Kesimpulan  bahwa  jika  perangkat  desa  melaksanakan  tugasnya  secara transparan  maka  semakin  besar  pula  kepercayaan  dan  pengawasan  masyarakat terhadap  perangkat  desa  sehingga  dalam  pengelolaan  dana  desa  tidak  terjadi kecurangan.

## ABSTRACT
Background :  Government  Regulation  Number  60  of  2014  concerning  Village  Funds from  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget  reaffirms  the  importance  of  placing villages  in  the  national  development  plan.  Growing  independence  in  the  form  of community  development  initiatives  and  individual  institutions  is  the  main  goal  of  the government  at  the  village  level.  According  to  the  village  law  which  recognizes  the village as the new level of government, a village that meets certain criteria is entitled to an annual budget of around one billion rupiah.
Purpose: The  purpose  of  this  research  is  to  determine  whether  village  officials  are responsible  for  the  proper  use  of  village  funds  or  not,  and  whether  they  have  the
necessary skills to do so or not.
Methods: Multiple  linear  regression  analysis  was  used  to  analyze  the  data,  and  the findings show that 1) village budget management accountability increases significantly with  public  involvement.  2)  The  accountability  of  village  financial  management  is significantly influenced by the involvement of village officials. Third, the accountability of  village  money  management  is  significantly  influenced  by  the  competence  of  the village apparatus.
Results: The results of this study are expected to provide useful information for village heads  and  the general  public  regarding  regional  financial  management.  Participants in  the  evolution  of  village  fund  management  constitute  the  study  population. Community leaders who regularly attend Village Development Planning Meetings are used as a sample. This study used a purposive sampling strategy. Primary data in the form of fifty completed questionnaires were used.
Conclusion: The  conclusion  is  that  if  village  officials  carry  out  their  duties  in  a transparent  manner,  the  greater  the  trust  and  supervision  of  the  community  towards village officials so that fraud does not occur in managing village funds.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  menegaskan  kembali  pentingnya  menempatkan  desa dalam  rencana  pembangunan  nasional  (Ananda  &  Khoiriawati,  2022).  Menumbuhkan kemandirian  dalam  bentuk  prakarsa  pembangunan  masyarakat  dan  lembaga  individu merupakan sasaran utama dari pemerintah di tingkat desa. Menurut undang-undang desa yang  mengakui desa sebagai tingkatan pemerintahan baru, desa yang  memenuhi kriteria tertentu berhak atas anggaran tahunan sekitar satu miliar rupiah. Sumber daya ini datang langsung  dari  pemerintah  federal  (Sari  &  Asmara,  2021).  Realisasi  per  10 Januari  2022 sebesar  Rp71,85  triliun  di  74.939  desa  dari  total  alokasi  dana  desa  sebesar  Rp72  triliun pada tahun 2021. Anggaran desa merupakan bagian penting untuk pelaksanaan kegiatan di  desa.  Penyelenggaraan  dana  desa  merupakan  bentuk  penambahan  modal  sebagai penunjang atau peningkatkan perekonomian di desa (Deswimar, 2014).
Menurut  Maharini  (2019)  pengelolaan  dana  desa  yang  baik  tidak  terlepas  dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Sehingga proses ini membutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan  akuntansi  secara  optimal.  Pengalokasian  dana  desa  akan  berjalan  dengan  baik  jika tercipta yang namanya Good Governance. Good Governance merupakan salah satu aspek yang  berperan  penting  terhadap  penurunan  tingkat  kemiskinan  (Kharisma,  2014). Penerapan Good Governance sangat diperlukan karena pemerintah yang bersih dari dunia politik dan tidak mementingkan kelompok tertentu agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
Dalam  pengelolaan  dana  desa  tentunya  dibutuhkan  suatu  akuntabilitas,  dimana akuntabilitas  juga  merupakan  hal  yang  wajib  diterapkan  oleh  seorang  akuntan  dalam menjalankan  tugasnya  (Martini  et  al.,  2019).  Otoritas  desa  dapat  lebih  mudah  melayani kepentingan publik dan menerapkan kebijakan akuntansi yang bermanfaat ketika mereka dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan  mereka  (Husna  &  Abdullah,  2016). Akuntabilitas  berfungsi  sebagai  tolok  ukur  bagi  pemerintah  desa  untuk  menghasilkan hasil yang diinginkan bagi masyarakat saat menangani uang daerah. Badan pemerintahan desa  adalah  badan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  yang  bertugas  menangani  uang daerah. Sebab itu dibutuhkan pemahaman atau pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa  (Jeremias  &  Setiawan  2018).  Banyak  kasus-kasus  penyelewengan  dana  yang diakibatkan  karena  kurangnya  pemahaman  akan  pengelolaan  dan  desa  oleh  perangkat desa  tersebut  (Yanti  et  al.,  2022).  Hal  ini  terjadi  karena  minimnya  pengawasan  dari masyarakat  di  desa  tersebut.  Kemungkinan  lainnya  terjadi  karena  perangkat  desa  yang harusnya  berperan  penting  malah  tidak  mengerjakan  pekerjaannya  dengan  baik  bahkan
tidak  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  akan  pengelolaan  dana  desa  (Indonesia, 2014).
Tahun  2019  silam  total  dana  desa  yang  dikeluarkan  pemerintah  pusat  sebesar Rp3,20  triliun  dan  pada  tahun  2020  dana  tersebut  kurang  lebih  menjadi  Rp3,90  triliun. Mirisnya dana sebesar Rp10.592.000.000.000  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara selama kurang lebih 5 tahun terakhir rupanya belum bisa memberikan desakan kuat akan kemerosotan  angka  kemiskinan  serta  menaikkan  derajat  hidup  dan  ketenteraman masyarakat  Nusa  Tenggara  Timur.  Penyebab  hal  ini  terjadi  yakni  penyalahgunaan  dana oleh  oknum-oknum  desa  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pada  tahun  2022  pemeriksa Satreskrim  Polres  Sumba  Timur  akhirnya  menyelesaikan  penyelidikan  terkait  dugaan kasus  korupsi  dana  desa  pada  desa  Ramuk,  Kecamatan  Pinupahar,  Sumba  Timur (Mutmainah & Pramuka, 2017).
Kasus  ini  membawa  dampak  kerugian  uang  negara  hingga  mencapai Rp558.000.000.  Oknumnya  merupakan  perangkat  desa  itu  sendiri.  Bukan  hanya  satu kasus saja, ternyata pada 22 April 2022 di Desa Kambata Wundut penyidik menemukan adanya  penyalahgunaan  dana  desa  yang  diduga  merupakan  dana  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  yang  seharusnya  disalurkan  ke  masyarakat  yang  membutuhkan.  Kasus  ini diduga merupakan bantuan dari dampak pandemi covid-19 tahun 2021 yang sudah harus disalurkan pada Desember 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh auditor yang bertugas saat itu  yakni  Amelia  Ata  Ambu,  SE.  Jumlah  keseluruhan  dana  yang  belum dipertanggungjawabkan  senilai  Rp  221.232.500  ujarnya.  Penyelewengan  dana  yang dilakukan  di  Desa  Kambata  Wundut  pun  terjadi  karena  partisipasi  masyarakat  di  desa tersebut  sangat  minim  dan  peran  perangkat  desa  yang  tidak  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  serta  minimnya  pengetahuan  sehingga  oknum-oknum  tersebut  melakukan kecurangan dengan leluasa.
Berpartisipasi  dalam  sesuatu  sebagai  anggota  masyarakat  berarti  terlibat  secara aktif dalam suatu kelompok atau acara. Dalam pandangan ini, keterlibatan warga sangat terkait dengan administrasi uang kota. Masyarakat dianjurkan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan seluruh kegiatan dan keuangan desa. Hal ini karena  lebih  banyak  pengawasan  terhadap  kepala  desa  dapat  dicapai  melalui  partisipasi pribadi. Hal ini sesuai dengan temuan dari karya Aulia (2020) yang  menemukan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan  transparansi  pemerintahan.  Keterlibatan  masyarakat  tidak  mengubah  akuntabilitas pengelolaan dana desa, menurut studi Mudarosatun (2018). Namun, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana dana desa dialokasikan.
Otoritas  desa  bertanggung  jawab  atas  semua  aspek  pengelolaan  keuangan,  mulai dari  penganggaran  hingga  pelaporan  pengeluaran.  Semua  inisiatif  masyarakat  akan dilakukan oleh perangkat desa. Menurut riset Tatik Zulaika (2019), pembagian uang desa dilakukan  secara  rutin  pada  setiap  tingkatan,  memberikan  bukti  bahwa  partisipasi perangkat desa memberikan efek yang baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  temuan  Yulia  Yustikasari  (2021)  yang  menemukan bahwa  keberadaan  perangkat  desa tidak  berdampak  pada  siapa  yang  bertanggung  jawab atas kesalahan pengelolaan uang masyarakat.
Setiap  orang  memiliki  keahlian  unik  di  bidang  tertentu.  Bahwa  setiap  cabang pemerintahan  dapat  melahirkan  spesialis  yang  kompeten.  Individu  dengan  pengalaman mengelola  uang  desa  selaras  dengan  undang-undang  yang  relevan  diperlukan.  Peneliti Ridha  Fairi  dkk.  (2021)  menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  sedangkan  peneliti  Arif Widyatama  et  al.  (2017)  menemukan  bahwa  kompetensi  perangkat  desa  tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan
pembinaan  yang  diberikan  pemerintah  di  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten  seringkali tidak efektif.

## METODE PENELITIAN
Teknik  kuantitatif  digunakan  dalam  studi  semacam  ini.  Data  primer  adalah  data yang dikelompokkan dari sumber asli dan bukan dari sumber sekunder (Sugiyono,2018). Peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara  menyebarkan  kuisioner.  Kuisioner  tersebut ditujukan  kepada  tokoh  masyarakat  yang  menjadi  responden.  Populasi  yang  diambil dalam  riset  ini  merupakan  tokoh  masyarakat  di  wilayah  Desa  Kambata  Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.
Riset  ini  menggunakan  strategi  non-probability  sampling  untuk  pengumpulan datanya.  Berbeda  dengan  sampling  probabilitas,  sampling  non-probabilitas  tidak memberikan setiap komponen atau anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai  sampel  (Sugiyono,  2021).  Namun  metode  yang  digunakan  adalah  purposive sampling.  Dalam  riset  ini  kriteria  pengambilan  sampel  adalah  masyarakat  yang  selalu hadir  kurang  lebih  3  tahun  lamanya  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desan dengan batas usia 25 tahun sampai 65 tahun.
Dalam  penyelidikan  ini,  kuesioner  dibagikan  untuk  mengumpulkan  informasi. Kuesioner berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Peneliti akan membagikan kuesioner  secara  pribadi.  Skala  Likert  digunakan  untuk  mengukur  faktor  yang  berbeda. Perspektif  individu  dan  kolektif  tentang  masalah  sosial  dapat  diukur  dengan menggunakan skala ini. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menelaah data dalam  riset  ini  untuk  mengecek  bagaimana  pengaruh  faktor  independen  terhadap  faktor dependen.  Peserta  Musrenbangdes  selama  tiga  tahun  terakhir  direkrut  dari  masyarakat Desa  Kambata  Wundut.  Ada  19  responden  yang  mengaku  berjenis  kelamin  perempuan (38%). Relatif, ada 31 laki-laki (62% dari total). Sebagian besar penduduk desa ini adalah petani.
Validitas suatu butir pertanyaan atau instrumen dapat dinilai dengan menggunakan uji validitas. Jika nilai alpha signifikan kurang dari 0,05, bagian pernyataan yang relevan dapat  dianggap  sah  (Ghozali,  2016).  Kuesioner  dapat  digunakan  sebagai  indikasi  yang andal dari suatu variabel atau konstruk jika dikenai uji reliabilitas. Alfa Cronbach untuk suatu  variabel  harus  lebih  besar  dari  0,60  agar  dianggap  kredibel.  Uji  Normalitas  untuk menentukan  apakah  data  terdistribusi  secara  teratur,  pengujian  ini  dapat  dilakukan. Dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan ambang signifikansi 0,05, kita dapat menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak.
Uji Multikoliniearitas tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah model regresi  menemukan  adanya  hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  independen (Ghozali,  2016).  Uji  Homoskedastisitas,  atau  sifat  bahwa  semua  gangguan  memiliki varians  yang  sama,  merupakan  asumsi  penting  dari  model  regresi  linier  tradisional. Homoskedastisitas  adalah  ketika  varian  residunya  sama  dari  satu  pengamatan  ke pengamatan  berikutnya,  sedangkan  heteroskedastisitas  adalah  ketika  bervariasi. Analisis Regresi Linear Berganda tujuan dari riset ini adalah untuk menetapkan sifat dan kekuatan hubungan antara faktor independen dan dependen (Ghozali, 2016).
Hasil uji parsial yaitu jika p-value untuk variabel independen kurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa itu mempengaruhi variabel dependen. berdasarkan tabel hasil uji regresi di atas, nilai probabilitas variabel partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan  kompetensi  perangkat  desa  kurang  dari  0,05,  menandakan  yaitu  ketiga  variabel independen  tersebut  berkontribusi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa (Wijaksono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Keberhasilan  pengelolaan  dana  desa  bergantung  pada  tingkat  partisipasi masyarakat.  Semakin  banyak  orang  di  desa  yang  terlibat,  semakin  banyak  pula  yang
harus  bertanggung  jawab  atas  keuangannya.  Hal  ini  konsisten  dengan  teori  keagenan, yang  mengutamakan  masukan  publik  saat  mengevaluasi  keefektifan  agen.  Partisipasi masyarakat  sebagai  faktor  yang  dapat  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat. Keterlibatan  individu  dalam  pengelolaan  dana  desa  dapat  menunjang  tugas  pemerintah desa tidak hanya dalam pengambilan keputusan namun juga dapat menyuarakan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.
Analisis  statistik  menandakan  yaitu  di  Desa  Kambata  Wundut  terdapat  hubungan positif antara variabel pelibatan masyarakat dan transparansi administrasi anggaran desa. Tabel  6  menunjukkan  ini  benar.  Dibandingkan  dengan  tingkat  signifikansi  0,05,  nilai keterlibatan masyarakat yaitu 0,27. Ini memberikan kepercayaan pada teori pertama.
Pengurus  Desa  Kambata  Wundut  mengundang  warga  untuk  menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, menggambarkan temuan riset ini tentang pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dan  keterlibatan  individu.  Menurut  komentar  warga Desa  Kambata  Wundut  telah  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  lokal  dan bahkan  memantau  penggunaan  keuangan  masyarakat.  Akibatnya,  akuntabilitas  dalam pengelolaan  uang  desa  dan  peningkatan  pembangunan  desa  berbanding  lurus  dengan tingkat keterlibatan masyarakat di daerah ini.
Temuan  riset  ini  konsisten  dengan  riset  Ridha  Fajri,  Restu  Agusti,  dan  Julita (2021), yang menemukan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat meningkatkan rasa tanggung  jawab  warga  desa  untuk  melaksanakan  pilihan  yang  dibuat  oleh  dewan  desa secara  keseluruhan.  Keterlibatan  masyarakat  yang  lebih  banyak  mengarah  pada pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab di desa, seperti yang disarankan di atas.

## Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Uji statistik yang dijalankan menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan uang desa di  Desa  Kambata  Wundut  meningkat  secara  signifikan  ketika  fungsi  perangkat  desa dibuat lebih fleksibel. Tabel 6 menandakan yaitu nilai keterlibatan perangkat desa sebesar 0,00  jauh  lebih  kecil  dari  ambang  batas  senilai  0,05.  Ini  memberikan  kepercayaan  pada gagasan kedua.
Riset  ini  mendapatkan  bahwa  perangkat  desa  di  Desa  Kambata  Wundut  sudah beperan  aktif  dalam  pengelolaan  dana  desa  ini  dapat  diamati  dari  tanggapan  responden dimana  perangkat  desa  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan  baik. Dikatakan sudah baik karena perangkat sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana  desa  dan  perangkat  desa  melakukan  tugasnya  secara  transparan.  Perangkat  desa tidak hanya melibatkan dalam perencanaan saja tetapi juga dalam pengambilan keputusan bersama.  Dalam  agency  theory  perangkat  desa  ditetapkan  sebagai  agent.  Dimana  agent merupakan  pihak  yang  memiliki  keunggulan  berupa  informasi  apa  saja  termasuk informasi  keuangan.  Karena  informasi  inilah  sebagai  perangkat  desa  harus  memberikan pelaporan  dan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  karena  hal  tersebut  merupakan hak  masyarakat.  Perangkat  desa  ialah  pihak  yang  membantu  tugas  kepala  desa  dalam mengerjakan  kewajiban  pemerintah  salah  satunya  mengelola  dana  desa.  Perangkat  desa yang yang melakukan perannya dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi desa tersebut.
Temuan  riset  ini  sejalan  dengan  riset  Neny  Tri  Indrianasari  (2018)  yang menemukan  bahwa  kehadiran  perangkat  desa  meningkatkan  transparansi  pengelolaan keuangan  di  desa  yang  diteliti.  Berdasarkan  penjabaran  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa jika perangkat desa melaksanakan tugasnya secara transparan maka semakin besar pula  kepercayaan  dan  pengawasan  masyarakat  terhadap  perangkat  desa  sehingga  dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi kecurangan.
Pengaruh  Kompetensi  Perangkat  Desa  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa
Perangkat  desa  yang  kompeten  dapat  membuahkan  hasil  yang  baik  dan  sesuai dengan  prinsip  akuntabilitas.  Kompetensi  adalah  kemampuan  seseorang  baik  itu pengetahuan  maupun  keterampilan  atau  sikap  yang  dimiliki  untuk  membangun  dirinya sendiri juga dapat membangun sekelilingnya menjadi lebih baik. Apabila perangkat desa mempunyai  kompetensi  yang  baik  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  maka  akan meminimalisir  penyalahgunaan  dana  desa  sehingga  pengelolaannya  akan  semakin akuntabel.
Analisis  statistik  menandakan  yaitu  dalam  hal  meminta  pertanggungjawaban penduduk desa atas bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, kompetensi otoritas desa membuat perbedaan besar (Savila, 2021). Sig. kompetensi adalah 0,11, yang secara signifikan  lebih  rendah  dari  0,05,  sebagaimana  yang  terlihat  pada  tabel  6.  Dengan demikian,  hipotesis  ketiga  benar.  Peneliti  menemukan  bahwa  penduduk  desa  Kambata Wundut  memiliki  tingkat  kompetensi  yang  tinggi.  Mereka  yang  menjawab  bahwa pemerintah desa mengalokasikan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memberikan bukti  kuat  bahwa  aparat  desa  memahami  undang-undang  yang  mengatur  pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa jujur dan bertanggung jawab dalam menangani anggaran daerah. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi seseorang.
Temuan  riset  ini  sejalan  dengan  riset  Yougbaré  (2020)yang  menemukan  bahwa peningkatan tanggung jawab dalam pengelolaan uang desa dikaitkan dengan peningkatan kompetensi  aparatur.  Analisis  berikut  menandakan  yaitu  pengelolaan  keuangan  yang lebih baik di desa berkorelasi dengan pemimpin desa yang lebih terinformasi dan cakap (Yuniarto,  2018).  Akibatnya,  lebih  banyak  tanggung  jawab  untuk  mengelola  uang  desa dapat dicapai dengan pemahaman pejabat yang lebih besar.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yaitu  mempelajari  bagaimana  keterlibatan  masyarakat,  peran perangkat  desa,  dan  kompetensi  perangkat  desa  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa menjadi fokus riset ini. Temuan riset ini menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana  desa  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  keterlibatan  masyarakat,  fungsi  perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa.
Untuk  riset  ini  disarankan  agar  pemerintah  desa  dapat  meluaskan  pengetahuan tentang  pengelolaan  dana  desa  dengan  mengikuti  pelatihan-pelatihan  mengenai pengelolaan  dana  desa  sehingga  lebih  memahami  apa  yang  diperlukan  untuk  mencapai akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Bagi  masyarakat  desa  lebih  meningkatkan keterlibatannya  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  meningkatkan  kontrol  terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan dana seperti yang terjadi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  P.  N.,  &  Khoiriawati,  N.  (2022).  Factors  Affecting  The  Accountability  Of Village  Fund  Management  In  Pakel  Tulungagung  District. Balance:  Journal  Of Islamic Accounting , 3 (1), 23–38.
Deswimar,  D.  (2014).  Peran  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  desa  dalam pembangunan pedesaan. Jurnal El-Riyasah , 5 (1), 41–52.
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  multivariete  dengan  program  IBM  SPSS  23  (Edisi
8). Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 96 . Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa  secara  akuntabilitas  sesuai  undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang  desa  (studi  pada  beberapa  desa  di  kabupaten  Pidie). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 1 (1), 282–293. Indonesia,  P.  R.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara .
Kharisma, B. (2014). Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam
sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. Jurnal Buletin Studi Ekonomi , 19 (1), 1–34.
Maharini,  B.  P.,  &  Utomo,  R.  B.  (2019).  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi  Pada  Dana  Desa  Tahun  2018  Di  Desa  Banguntapan,  Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , 5 (2), 132– 143.
Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,  Zulkifli,  Z.,  &  Widyastuti,  E.  (2019).  Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1).
Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  di  Kecamatan  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 19 (4).
Sari, N., & Asmara, J. A. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah,  Dan  Transparansi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Pada  Desa  Di  Kabupaten  Aceh  Tengah). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 6 (2), 142–149. Savila,  L.  (2021). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Komitmen  organisasi,  Kompetensi  Aparat  Pemerintah,  dan  Kepatuhan Regulasi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (studi  empiris  pada  opd tahun  2016  di  kab.  bengkalis) .  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Wijaksono,  S.  (2013).  Pengaruh  lama  tinggal  terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  lingkungan  permukiman. ComTech:  Computer,  Mathematics and Engineering Applications , 4 (1), 24–32. Yanti, R., Muchtadi, M., & Hartono, H. (2022). Etnomatematika dalam Tradisi Upacara Adat Maruba di Kerajaan Hulu Ai’k Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang. Jurnal  Riset  Rumpun  Matematika  Dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (JURRIMIPA) , 1 (2), 26–37.
Yougbaré, S., Mutalik, C., Krisnawati, D. I., Kristanto, H., Jazidie, A., Nuh, M., Cheng, T.-M.,  &  Kuo,  T.-R.  (2020).  Nanomaterials  for  the  photothermal  killing  of bacteria. Nanomaterials , 10 (6), 1123.
Yuniarto,  P.  R.  (2018).  Analisis  Strata  Sosial-Ekonomi-Politik  Dalam  Program Pembangunan  Berbasis  Masyarakat  (PNPM  Respek)  di  Kabupaten  Merauke. Jurnal Masyarakat Dan Budaya .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.