## Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang
Yusriati 1 & Dedi Amrizal 2
*Coresponding Email: yusriati@umsu.ac.id & dediamrizal@umsu.ac.id
RINGKASAN - Aktivitas sosialisasi digunakan untuk penanggulangan golput oleh KPUD Deli Serdang. Sosialisasi menjadi sarana utama pendidikan politik yang  dipakai  untuk  keberhasilan  pemilihan  umum  di  Deli  Serdang.  Peran Rumah  Pintar  Pemilu  (RPP)  sebagai  pelaku  utama  pendidikan  politik  yang handal ternyata belum digunakan  secara  maksimal.   Tujuan dari penelitian  ini adalah: 1) untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang; 2) untuk mengetahui apakah sosialisasi pemilu merupakan sarana  yang  tepat  dalam  melakukan  pendidikan  politik  di  Deli  Serdang;  3) untuk  membuktikan  model  pendidikan  politik  yang  paling  tepat  dalam pemilihan umum di Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan  pendekatan  studi  kasus  untuk  membuktikan  efektivitas  penggunaan model pendidikan politik selama ini melalui sosialisasi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  model  pendidikan  politik  melalui  sosialisasi pemilu  semata  ternyata  kurang  mendapat  manfaat  jika  tidak  dibarengi  dengan aktivitas  pengerahan  dan  pembinaan  tokoh  masyarakat  dan  ormas  pada kegiatan-kegiatan pemilu dari KPU Deli Serdang . Selain itu, ditemukan bahwa implementasi  model  pendidikan  pemilu  dilakukan  melalui  program  rumah pintar pemilu belum maksimal diberdayakan. Dapat disimpulkan bahwa model pendidikan  politik  yang  dilakukan  melalui  sosialisasi  harus  dikembangkan dengan  kegiatan  pemberdayaan  dan  pembinaan  masyarakat  langsung  dengan issue-issue sentral yang dekat dengan mereka.
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Sosialisasi, Pemilu.
1 Dosen    Bahasa  Inggris,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
2 Dosen  Ilmu  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Sosialisasi  politik  sebagai  komponen  utama  pada  suatu  sistem  politik bertujuan untuk membuat setiap individu mampu mempelajari politik secara sadar maupun  tidak  sadar.  Hal  ini  berarti  sosialisasi  politik  dapat  digunakan  untuk menjadi alat dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih.
Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  jika  sebuah  model  pendidikan politik  hanya  berisi  kegiatan  sosialisasi  politik  saja.  Padahal  diketahui  bahwa dalam setiap pendidikan politik, model ini hanya sebagai bentuk selebrasi pemilu atau pilkada bukan substansi dari pemilu atau pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan  memilih wakil rakyat atau pemimpin  yang amanah  adalah  hal  yang utama  dibandingkan  dengan  kesalahan  dalam  proses  pencoblosan  ataupun perhitungan.  Pada  model  pendidikan  politik  yang  hanya  menyertakan  sosialisasi sebagai  faktor  utamanya,  terlihat  bahwa  kita  masih  disibukkan  dengan  faktor pendukung dibandingkan dengan faktor utama pilkada dan pemilu itu sendiri.
Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  sosialisasi  pemilu  masih  menjadi sarana  utama  dalam  melakukan  pendidikan  politik  sebelum  pemilu  atau  pilkada dilakukan  oleh  KPU  Deli  Serdang.  Model  pendidikan  politik  dengan  hanya mengandalkan sosialisasi pemilu akan menjadi tidak efektif bila tidak melibatkan tokoh masyarakat dan simpul massa serta issue-issue sentral pada saat pemilu atau pilkada berlangsung.
Tiga  tahun  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa pendidikan politik yang khusus dan terfokus belum ada. Pendidikan politik yang memiliki program seperti sebuah model memang  belum pernah dilakukan dengan serius.  Penyadaran  politik  singkat  dilakukan  melalui  sosialisasi  dan  tergantung pada  masa  pelaksanaan  pemilu.  Untuk  pendidikan  politik  terprogram  memang sudah ada dilakukan  melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) namun terganggu oleh keterbatasan personel, dana dan fasilitas.
Bila  dilihat  dari  peningkatan  jumlah  pemilih  selama  pilkada  serentak dengan  pemilu  terakhir,  terlihat  aktivitas  sosialsiasi  yang  dilakukan  selama  ini cukup  untuk  menjadi  alasan  tidak  perlunya  pendidikan  politik  secara  massif dimasa depan. Hal ini disebabkan meningkatnya partisipasi pemilih dalam setiap kali digelar pemilu atau pilkada.
Adapun  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  apakah  pendidikan politik  yang dilakukan oleh  KPUD Deli Serdang selama  ini  berlangsung dengan efektif?; 2) bagaimanakah bentuk sosialisasi pemilu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan  pendidikan politik di Deli Serdang sudah berjalan dengan tepat?; 3) Apakah model pendidikan politik dalam pemilihan umum di Deli Serdang selama ini sudah ada?.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  1)  untuk  mengetahui  efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang; 2) untuk mengetahui apakah  sosialisasi  pemilu  merupakan  sarana  yang  tepat  dalam  melakukan pendidikan  politik  di  Deli  Serdang;  3)  untuk  membuktikan  model  pendidikan politik yang paling tepat dalam pemilihan umum di Deli Serdang.
Penelitian  ini  selama  dua  tahun  menunjukkan  pendidikan  politik  hanya dilakukan  melalui  sosialisasi  pemilu,  sedangkan  program  RPP  belum  berperan dalam  pendidikan  politik.  Pada  tahun  ketiga  RPP  telah  memiliki  personal  dan program  yang  jelas,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  bersifat  sosialisasi pemilu.  Model  pendidikan  politik  yang  seharusnya  ada  dan  berjalan,  ternyata belum terlihat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan  dalam penelitian ini adalah informasi  tentang  penerapan  pendidikan  politik  dalam  pemilu  atau  pilkada  serta model pendidikan politik yang pernah dilakukan selama ini. Selain itu, dibutuhkan juga  informasi  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  Deli  Serdang  dan  RPP  dalam menerapkan  pendidikan  politik  dan  model  pendidikan  politik.  Data  diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pendidikan  politik  pada  dasarnya  ingin  membuktikan  peran dominan  dari  sosialisasi  yang  telah  dilakukan  selama  ini,  kemudian  dibentuklah RPP  untuk  menjalankan  pendidikan  politik  namun  belum  mampu  untuk menjalankan  pendidikan  politik  dengan  sempurna  dan  belum  memiliki  model yang  tepat  dalam  setiap  kali  pemilu  atau  pilkada  dilakukan.  Padahal  pendidikan politik  itu sejatinya diberikan dan dilakukan oleh RPP dan KPUD diluar agenda kegiatan pemilu atau pilkada.
Berikut  ini  adalah  beberapa  hal  penting  terkait  penerapan  pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang:

## 1. Efektivitas Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  menurut  Alfian  (2011)  adalah  upaya  sadar  untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghargai  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sistem  politik  ideal  yang  akan dibangun.  Sejalan  dengan  itu,  Kartono  (1996)  lebih  jauh  menyatakan  bahwa pendidikan  politik  merupakan  upaya  pendidikan  yang  disengaja  dan  sistematis untuk  membentuk  individu  agar  dapat  menjadi  peserta  yang  bertanggung  jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik. Jadi, upaya sadar dari mulai bentuk sosialisasi  politik  sampai kepada upaya pendidikan  yang  lebih  sistematis agar  masyarakat bertanggung  jawab secara  moral dan etis dalam setiap kegiatan pemilu menjadi bagian penting dari aktivitas yang harus dilakukan oleh KPU Deli Serdang . Sejauh  ini telah terlihat upaya pendidikan politik tersebut namun  baru dalam bentuk sosialisasi pemilu dan mendirikan RPP.
Pendidikan politik tidak bisa disamakan dengan sosialisasi pemilu. Namun ada  bagian penting kegiatan  sosialisasi pemilu  yang dapat digolongkan aktivitas pendidikan  politik  seperti  mengingatkan  pentingnya  pemilu,  tahapan  pemilu, tanggal pemilu dan simulasi pemilu melalui kegiatan berbentuk: diskusi, seminar, workshop,  rapat kerja, pelatihan,  ceramah, simulasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan metode tatap muka lainnya.
Sampai  saat  ini, sudah  menjadi anggapan umum  bahwa kegiatan penting yang  memiliki pengaruh  langsung pada tingkat partisipasi pemilih adalah proses sosialisasi  pemilu  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Deli  Serdang. Sosialisasi  adalah  program  utama  dalam  serangkaian  kegiatan  pemilihan  umum. Sosialisasi pemilu telah  menjadi tanggung  jawab Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang  sesuai  dengan  penjelasan  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Informasi Publik dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil  Walikota.  Pasal  1  angka  10  menjelaskan  bahwa  sosialisasi  implementasi pemilu,  selanjutnya  disebut  Sosialisasi  Pemilu.  Sosialisasi  pemilu  adalah  proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu.
Tujuan  sosialisasi  pemilu  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Deli  Serdang telah  diatur  dalam  Peraturan  KPU  Nomor  5  Tahun  2015  pasal  3,  yaitu:  a) menyebarluaskan  informasi  tentang  tahapan,  jadwal  dan  program  Pemilu;  b) meningkatkan  pengetahuan  publik,  pemahaman  dan  kesadaran  akan  hak  dan kewajiban  dalam  pemilihan;  dan  c)  meningkatkan  partisipasi  pemilih  dalam pemilihan.
Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan  tentang  adanya  upaya  untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran pemilih akan hak dan kewajibannya. Yang  menjadi permasalahan selama  ini adalah sosialisasi  bersifat temporer  dan  tidak  memiliki  model  pendidikan  politik  yang  baku  dan  mapan sebagai  bentuk  aktivitas  yang  berkerja  tanpa  melihat  ada  tidaknya  pemilu  atau pilkada.
Bila  selama  ini  terdengar  pendapat  yang  mengatakan  keberhasilan sosialisasi akan membuat partisipasi pemilih meningkat, ternyata tidak selamanya benar.  Hal  ini  disebabkan  faktor  penentu  peningkatan  pemilih  terdiri  dari  faktor temporer  dan  faktor  yang  bertahan  lama.  Faktor  temporer  adalah  faktor  yang mudah  berubah  dan  tidak  tetap  seperti  sosialisasi  pemilu,  issue  politik, perkembangan politik, perubahan aturan pemilu, dan  lain-lain. Sedangkan  faktor yang  bertahan  lama  adalah  pedidikan  politik  yang  diberikan  melalui  upaya penyadaran individu pemilih dari waktu ke waktu tanpa ada momen pemilu atau pilkada.
Pendidikan  politik  yang  efektif  belum  diupayakan  dengan  sungguh- sungguh mengingat sosialisasi pemilu masih dianggap sebagai upaya penting dan utama dalam meningkatkan jumlah pemilih. RPP yang telah berdiri dan memiliki program kerja ternyata terkendala dengan kurangnya dana, kemampuan sdm yang belum terlatih dan tidak adanya model pendidikan politik terapan.

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu
Pada  dasarnya  sosialisasi  pemilu  merupakan  proses  belajar  politik  bagi warga negara agar memahami dan memiliki kesadaran akan peran untuk bertindak dengan  tepat  di  masyarakat  dalam  bidang  politik.  Sejalan  dengan  itu,  Djuyandi dalam  Amrizal  (2018)  mengungkapkan  bahwa  sosialisasi  umumnya  dipahami sebagai proses pembelajaran. Kondisi ini terjadi karena pada dasarnya orang tidak
akan pernah puas untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui, seperti belajar tentang peran, norma dan nilai-nilai untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial.
Aktivitas  sosialisasi  pemilu  merupakan  bagian  dari  sosialisasi  formal. Menurut  Syarbaini  dalam  Amrizal  (2018)  bahwa  sosialisasi  formal  merupakan bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  melalui  lembaga  berwenang  sesuai  peraturan negara  atau  melalui  lembaga  yang  dibentuk  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku dan peraturan pemerintah.
Selama  ini  sosialisasi  pemilu  menjadi  aktivitas  utama  KPU  dan  RPP  di setiap pemilu ataupun pilkada. Sosialisasi ini diharapkan untuk menaikkan angka partisipasi  politik.  Maran  (2001)  menjelaskan  bahwa  partisipasi  politik  adalah upaya  terorganisir  oleh  warga  untuk  memilih  pemimpin  mereka  dan mempengaruhi  bentuk  dan  arah  kebijakan  publik.  Upaya  ini  didasarkan  pada kesadaran  akan tanggung  jawab  mereka untuk  hidup bersama sebagai  bangsa di suatu negara. Sejalan dengan itu, Budiarjo (2008) menegaskan  bahwa partisipasi politik adalah aktivitas seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Berarti  sosialisasi  pemilu  membutuhkan  partisipasi  aktif  warga  dalam kehidupan  politiknya  seperti  memilih  pemimpin  (temporer)  dan  mempengaruhi kebijakan  (setiap  waktu).  Sosialisasi  pemilu  sebagai  bagian  dari  pendidikan politik tidak hanya bicara aktivitas temporer saja tapi harus sudah membicarakan aktivitas yang berlangsung setiap waktu.
Sosialisasi  pemilu  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Deli  Serdang meliputi:  a)  kerjasama    PPK  dan  PPS  dengan  penduduk  dan  sipil;  b)  membuat papan iklan, spanduk, flayers, media sosial sebagai bentuk penyebaran informasi pemilihan  umum  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan;  c)  sosialisasi  dan simulasi ke SMA sederajat; d) pengumpulan data tentang persyaratan pemilihdan pemilih  di  desa  atau  kecamatan;  e)  mengundang  masyarakat  dalam  kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Deli  Serdang.  Semua  kegiatan dilakukan dengan lancar dan sesuai rencana sehingga memberikan dampak yang besar bagi penigkatan jumlah pemilih dalam kegiatan pilkada dan pemilu terakhir.
Pada penelitian ini penerapan sosialisasi pemilu yang dilakukan pada saat pemilu  atau  pilkada  telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  ini  perlu  ditingkatkan kepada bentuk pendidikan politik yang lebih luas melalui keterlibatan RPP.

## 3. Model pendidikan politik di Deli Serdang
Pendidikan politik melalui RPP telah tergambar dalam program kerja yang ada,  namun  belum  terwujudkan  seluruhnya.  Aktivitas  sosialisasi  masih mendominasi  rogram  kerja  RPP  karena  masih  berbarangan  kerjanya  dengan aktivitas sosialsiasi pemilu oleh KPU Deli Serdang. Pembuatan model pendidikan politik  yang  menjadi  panduan  kegiatan  politik  sudah  terpikirkan  oleh  mereka namun belum sempat untuk mewujudkannya ditengah kendala sdm dan dana.
Model  pendidikan  politik  selama  ini  hanya  berisikan  aktivitas  sosialisasi pemilu  bersama  KPU  Deli  Serdang.  Sedangkan  model  pendidikan  politik  yang baik  menurut  penelitian  yang  dilakukan  harus  memperhatikan  beberapa  hal seperti:  1)  memiliki  kantor  yang  langsung  berada  di  tengah  masyarakat;  2) memiliki  aktivitas  rutin  tak  terikat  pemilu/pilkada  di  tengah  masyarakat;  3) melibatkan  unsur  tokoh  masyarakat,  agama  dan  suku;  4)  melakukan  pertemuan langsung ke simpul masyarakat melalui tatap muka dan aktivitas sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini.
Model  ini  dapat  dibentuk  dari  memperhatikan  kinerja  KPUD,  RPP  dan penerapan sosialisasi pemilu  yang telah dilakukan selama  ini. Model pendidikan politik  ini  membutuhkan  pengujian  dan  penerapan  kembali  di  masa  yang  akan datang untuk membuktikan kegunaan sebuah produk.

## SIMPULAN
Pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  KPU  Deli  Serdang  melalui sosialisasi pemilu juga menggunakan program RPP. Efektifitas pendidikan politik yang dilakukan hanya berlangsung pada saat pemilu/ pilkada dilakukan. Padahal pelaksanaan  pendidikan  politik  harus  berjalan  sepanjang  waktu  dan  tidak tergantung pada saat mau pemilu atau pilkada saja seperti sosialisasi pemilu.
Sejalan  dengan  itu,  maka  dapatlah  kita  kemukakan  bahwa  sosialisasi pemilu  bisa  dikatakan  berisi  kegiatan  pendidikan  politik,  namun  tidak  bisa dikatakan  bahwa  pendidikan  politik  dapat  dilakukan  hanya  dengan  sosialisasi pemilu atau pilkada. Pendidikan politik yang tepat harus dilakukan oleh lembaga
tertentu seperti RPP dan  memiliki  model  yang  jelas dengan program kerja  yang terukur dan cukup dana dan SDM.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengungkapkan  bahwa  model  pendidikan politik  yang  dipakai  oleh  KPU  Deli  Serdang  melalui  RPP  nya  belum  ada  sama sekali.  Adapun  model  yang  terbangun  selama  ini  terkait  sosialisasi  politik  yang ada di Deli Serdang hanya berisi aktivitas sosialisasi pemilu saja. Harus dibangun model pendidikan politik yang lebih luas dan melibatkan unsur masyarakat.
Model  pendidikan  politik  yang  dapat  dihasilkan  dari  penelitian  ini sebaiknya memiliki kantor di tengah masyarakat dengan aktivitas rutin tak terikat pemilu/pilkada  melalui  bantuan  tokoh  masyarakat,  agama  dan  suku  disetiap pertemuan tatap mukanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian. (2011). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia . Jakarta: Gramedia. Amrizal,  Dedi  Ahmad  Hidayah  Dalimunthe,  dan  Yusriati. (2018). Penanggulangan  Golput  Dalam  Pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  dan Pilkada. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI. Amrizal,  Dedi,  Yusriati,  dan  Hermansyah  Lubis . (2018). “The  Role  of  General Election Commission (KPU) in Increasing Voters’ Participation in Langkat, Medan, Indonesia”, BIRCI-Journal: Humanities and Social Sciences, e-ISSN: 2615-3076, p-ISSN: 2615-1715, Volume I, No 2, June e 2018 pp. 16. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kartono, Kartini. (1996). Pendidikan Politik . Bandung: Mandar Maju.
Komisi  Pemilihan  Umum .  (2015).  Peraturan  KPU  No.  5  tahun  2015  tentang Sosialisasi dan Partisipasi  Masyarakat dalam Pemilihan Gebernur dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Maran, (2001). Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Rineka Cipta.