## APPLICATION OF DIVERSION TO CHILDREN AS ACTORS
THE CRIME OF THE VIOLENCE TOGETHER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN)
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAKPIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN)

## Suardi dan Yayan Surya
Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BLAM, Jl. Kramat Raya No.25, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Email: suardithalib@gmail.com

## Abstract
This study provides examples of cases of children who are in conflict with the law for committing the crime of theft with violence which is carried out together whose case has been decided by the Medan High Court with its decision Number: 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN. The formulation of the problem in the research is how to regulate the diversion of children as perpetrators of the crime of theft with violence? and how is the application of diversion in making decisions against children as perpetrators of violent theft in the Medan High Court Decision Number: 6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN?. The research method used by the author is a normative juridical method, which  is  a  research  that  puts  the  law  as  a  norm.  The  system  of  norms  in  question  is  about principles, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Finally, based on the results of the study, the authors conclude that the application of diversion in making decisions against children as perpetrators of violent theft refers to Law Number 11 of 2012  concerning  the  Child  Criminal  Justice  System  and  Law  Number  35  of  2014  concerning Child  Protection,  especially those  that  regulate  regarding  the  application  of  diversion  to  those who  are  in  conflict  with  the  law.  In  the  Medan  High  Court  Decision  Number:  6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN, it turns out that the judge in his decision was guided by the law above so that the judge decided, even though the child (the defendant) was sentenced to prison for 10 (ten) months, does not need to be carried out by the Child, unless the Child has made peace in writing with the Child Victim or with the family of the Child Victim.
Keyword : Diversion, child offenders, child crime pidana

## Abstrak
Penelitian  ini  memberikan contoh kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama yang  kasusnya  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Tinggi  Medan  dengan  putusannya  Nomor  : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  adalah  bagaimana pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ? dan  bagaimana  penerapan  diversi  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pencurian  dengan  kekerasan  pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor  : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN  ?.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah metode  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  meletakkan  hukum  sebagai  suatu  norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran).  Akhirnya  berdasarkan  hasil  penelitian, penulis simpulkan bahwa Penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak  pencurian  dengan kekerasan  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak,  khususnya  yang  mengatur  tentang  pemberlakukan  diversi  terhada  apan yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dalam    Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor  : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN,  ternyata  hakim  dalam  putusannya  perpedoman  kepada Undang-Undang  di  atas  sehingga  hakim  memutuskan,  walaupun  anak  (terdakwa)  dipidana penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan,  tidak  perludijalani  oleh  Anak,  kecuali  jika  Anak  telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban.

## Kata kunci : Diversi, anak pelaku tindak pidana, pidana anak

## A. Pendahuluan
Seorang  anak  sesuai  sifatnya  masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk  membedakan  hal-hal  baik  dan  buruk. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak pada  umumnya  adalah  merupakan  proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang  dewasa  atau  pengaruh  tertentu. Menurut  M.  Joni,  dkk  “Mental  anak  yang masih  dalam  tahap  pencarian  jati  diri, kadang  mudah  terpengaruh  dengan  situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga  jika  lingkungan  tempat  anak
berada  tersebut  buruk,  dapat  terpengaruh pada  tindakan  yang  dapat  melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya  sendiri  dan  masyarakat.  Tidak sedikit  tindakan  seorang  anak  akhirnya menyeret  mereka  berurusan  dengan  aparat penegak  hukum,  sehingga  jadilah  sedorang anak berkonflik dengan hukum. 1
Keadaan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  seperti  anak  sebagai  pelaku  tindak
1 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Konvensi  Hak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 1
pidana,  diperlakukan  perangkat  hukum untuk  mencegah  keadaan  yang  lebih  parah dengan  memberikan  perlindungan  hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang- undang  perlindungan  anak,  tujuan  dari perlindungan  anak  adalah  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh  dan  berkembang  dan  berpatisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat manusia serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2
Para    tokoh  pendidikan  dan  para  ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan  anak,  karena  anak  adalah  anak, anak  tidak  sama  dengan  orang  dewasa. Diversi adalah suatu tindakan yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak  pasti  atas  dasar  situasi  dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan  nuraninya  sendiri.  Maka  dari  itu anak  bukanlah  dihukum  melainkan  harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga  bisa  tumbuh  dan  berkembang sebagai  anaknormal  yang  sehat  dan  cerdas. Karena  perlindungan  hak  anak  kurang mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak- hak anak  yang dilanggar oleh negara, orang dewasa  bahkan  orang  tuanya  sendiri.  Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat  melakukan  sesuatu  perbuatan  buruk
2 Astuti,  Made  Sadhi ,  Selayang  pandang  Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Malang: Arena Hukum. 2007, hlm. 12
yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun secara materil. 3
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  terutama  karna  faktor  perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh  pergaulan  yang  buruk  atau  karena putus  sekolah.    Keterlibatan  anak  sebagai pelaku  pencurian  apalagi  disertai  dengan kekerasan tentu  tidak  bisa  dianggap  sebagai sesuatu  hal  yang  tidak  penting  untuk  dikaji, apalagi  jika  anak  dijatuhi  pidana  penjara walaupun  hanya  pencurian  yang  obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah. 4
Jadi  tindak  pidana    anak  ini  dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan  anak  ini  bukanlah  kenakalan yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  489  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kejiwaan  anak,  sehingga  tidak  disamakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. 5
Adapun  Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah :
1.  Bagaimana  pengaturan  diversi  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan ?
2.  Bagaimana  penerapan  diversi  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pencurian  dengan
3 Gultom,  Maidin ,  Perlindungan  Hukum  terhadap Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak    di Indonesia , Bandung : Refika Aditama. 2010, hlm. 16 4 Novelina  MS  dan  Hutapea, “Penerapan  Hak Diskresi  Kepolisian  dalam  Perkara  Anak  Pelaku Tindak  Pidana  Pencurian ”,  Jurnal  Elektrik  DELIK, Vol. 2,No. 1, 2014,  hlm. 1
5 Prints, Darwin, Hukum Anak Indonesia , Bandung: Citra Adiya Bhakti. 2007, hlm. 28
kekerasan  pada  Putusan  Pengadilan Tinggi  Medan  Nomor  :  6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN ?

## B. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  yaitu  suatu penelitian  yang  meletakkan  hukum  sebagai suatu norma.
2. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer dan sekunder. a.  Bahan  Hukum  Primer.  Bahan  hukum  ini mencakup  peraturan  perundangundangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002  tentang Perlindungan Anak 3)  Undang-Undang  RI  No.2  Tahun  2002 Tentang Polisi Republik
Indonesia
4)  Peraturan  Pemerintah  No.  65    Tahun 2015    tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 5) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN,  tanggal  19 Desember 2016
b.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan- bahan  yang  erat  kaitannya    dengan
hukum  primer,  dan  dapat  membantu untuk proses analisis, yaitu :
1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
2) Hasil penelitian yang terkait.
3) Makalah dan jurnal yang terkait. 6 3. Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan  dengan  cara  menghimpun semua  peraturan  perundangan,  dokumen- dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. 4. Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan  dan  menginterprestasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan  perhatian  dan  merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran  secara  umum  dan  menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. 7

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan PENGATURAN
DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

## DENGAN KEKERASAN
Tujuan dan Fungsi Diversi Diversi merupakan pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana  formal  ke  proses  di  luar peradilan  pidana  dengan  atau  tanpa  syarat.
6 Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  dan  Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 29 7 Soetopo,  H.B, Pengantar  Penelitian  Kualitatif , Surakarta: UNS Press  2009, hlm. 64

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 140-156
Hakikatnya,  tujuan  diversi  adalah  sebagai berikut: 8
1. Untuk menghindari penahanan;
2.  Untuk  menghindari  cap/label  sebagai penjahat;
3.  Untuk  meningkatkan  keterampilan  hidup bagi pelaku;
4.  Agar  pelaku  bertanggungjawab  atas perbuatannya;
5.  Untuk  mencegah  pengulangan  tindak pidana;
6.  Untuk  memajukan  intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakunya harus melalui proses formal;
7.  Program  diversi  akan  menghindarkan anak mengikuti proses peradilan;
8.  Menjauhkan  anak-anak  dari  pengaruh- pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari proses peradilan.
Program diversi memberikan
keuntungan pada masyarakat dalam penanganan  awal  cepat  terhadap  perilaku menyimpang  seorang  anak.  Penanganan awal ini juga menghemati biaya yang selama ini  merupakan  beban  yang  dikeluarkan  oleh Kepolisian  setempat.  Manfaat  pelaksanaan program diversi adalah: 9
1.  Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya  melalui  intervensi  sesegera mungkin;
2.  Memperbaiki  kerugian  baik  fisik,  psikis maupun  materi  karena  kejadian  tersebut baik kepada korban maupun
keluargannya dan masyarakat;
8 Dellyana,  Shanty, Wanita  dan  Anak  di  Mata Hukum , Yogyakarta: Liberty. 2004, hlm. 23 9 Septa  Candra,  Jon  Crins,  Paulus  Handisprapto  dkk,
Op.Cit, hlm 306
3.  Kerjasama  dengan  pihak  orang  tua ataupun wali;
4.  Melengkapi  dan  membangkitkan  anak untuk  belajar  membuat  keputusan  yang bertanggung jawab;
5.  Diupayakan  untuk  dapat  memberikan restitusi pada korban;
6.  Membuat  anak  bertanggung  jawab  atas
perbuatannya dan memberikan kesempatan  untuk  mempelajari  akibat dan  dampak  yang  ditimbulkan  akibat perbuatannya;
7.  Memberikan  pilihan  bagi  pelaku  untuk tidak mendapatkan stigma dari masyarakat; 8. Mengurangi beban anggaran dalam proses pengadilan dan lembaga permasyarakatan;
9.  Pencegahan terhadap terjadinya residivis anak. 10

## Pengaturan Secara Hukum Internasional
Adapun  pengaturan  diversi  terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, secara hukum Internasional antara lain :
1.  International  Covenant  on  Civil  and Political  Right,  Resolusi  Majelis  Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Sipil  dan  Politik)  Dalam  kovenan  ini terdapat beberapa prinsip yang dirumuskan,  untuk  melindungi  hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum,
2. Convention  on  the  Right  of  The  Child , Resolusi No. 109 Tahun 1990 (Konvensi Hak-Hak Anak)
10 Ibid., hlm. 307
Konvensi  Hak  Anak  merupakan  wujud nyata  atas  upaya  perlindungan  terhadap anak,  agar  hidup  anak  menjadi  lebih  baik. Sejak  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak Anak  di  tahun  1990  banyak  kemajuan  yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam  melakukan upaya perlindungan terhadap  anak,  Negara  peserta  konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan  dan  aturan-aturannya  dalam kebijakan,  program  dan  tata  laksana pemerintahannya. 11
3. The  United  Nations  Standart  Minimum Rules  for  Administration  of  Juvenile Justice – The Beijing Rules
Aturan  ini  menyediakan  pedoman  bagi negara  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  hak  anak  dan  menghormati kebutuhan  anak.  Hal  ini  dapat  dicapai melalui  upaya  mengembangkan  pemisahan dan  pengkhususan  sistem  peradilan  pidana anak.  Aturan    ini    merupakan  instrumen internasional pertama yang mengatur norma- norma  administrasi  peradilan  pidana  secara detail  dan  menyeluruh  dengan  pendekatan hak  anak  dan  perkembangan  anak.  Aturan Beijing  mendorong,  penggunaan  diversi sehingga  anak  terhindar  dari  penggunaan proses  peradilan  formal  dan  diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat.
Selanjutnya    aturan  ini  juga  berisikan prosedur  bagi  pihak  yang  berwenang sebelum  melakukan  tindakan  terhadap  anak berdasarkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.
11 Novelina  MS  dan  Hutapea, “Penerapan  Hak Diskresi  Kepolisian  dalam  Perkara  Anak  Pelaku Tindak  Pidana  Pencurian ”,  Jurnal  Elektrik  DELIK, Vol. 2,No. 1, 2014, hlm. 21
Aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut  kebebasan  anak,  pelatihan  khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak,  pertimbangan  melepaskan  anak  dari penahanan.  Menurut  aturan  ini  sistem peradilan  pidana  harus  adil  dan  ramah dengan  menekankan  pada  kebaikan  anak dan  memastikan  reaksi  petugas  sesuai dengan keadaan pelaku. 12
4. The  United  Nations  Rules  for  the Protection  of  Juvenile  Deprived  of  Their Liberty (Peraturan PBB untuk
Perlindungan  Anak yang  Terampas kebebasannya)
Adapun tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum dalam mengupayakan  perlindungan  terhadap  anak yang  kehilangan  kebebasannya  seperti tindakan penahanan terhadap anak.
5. The  United  Nations  Guidelines  for  the Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines
Peraturan ini berisikan langkah-langkah yang  dapat  diambil  dalam  hal  pencegahan terjadinya kenakalan terhadap anak, penekanannya  harus  diberikan  terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu  keberhasilan  sosialisasi  dan integrasi  seluruh  anak  terutama  melalui keluarga, masyakat dan kelompok-kelompok serta  melalui  organisasiorganisasi  sukarela. Peraturan  ini  juga  meminta  negara  untuk melakukan dekriminalisasi status pelanggaran hukum anak. 13
12 Prints,  Darwin, Hukum  Anak  Indonesia ,  Op.  Cit, hlm. 59
13 Ibid., hlm. 61

## Pengaturan Secara Hukum Nasional
1.   Undang-Undang Dasar 1945 Hak-hak  anak  dijamin  dalam  UUD  1945 khususnya dalam Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi:  “Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi” 14
2.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
tentang Hak Asasi Manusia 15
3.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak 16
Untuk  memberi  perlindungan  hukum kepada  anak,  Pemerintah  Indonesia membentuk  UU  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
4.    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU SPPA)
5.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak.
7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan Anaka  yang  Belum  Berumur  12  Tahun Guna  melaksanakan  ketentuan  Pasal  15 dan  Pasal  21  ayat  (6)  UndangUndang
14 Pasal 28 B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
15 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia
16 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak
Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Presiden  Joko Widodo  pada  tanggal  19  Agustus  2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berumur 12 Tahun.
8.  Mahkamah Agung, Peraturan MA
(Perma)  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi 17
9.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Polisi Republik Indonesia
10.TR Kabareskrim Nomor 1124 / XI / 2006 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Bagi Kepolisian
11.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Polisi  Republik  Indonesia,  Pasal 18  ayat  2,  ataupun  tanpa  peringatan formal/informal,  mediasi,  musyawarah antara  keluarga  pelaku  dan  korban  atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya sesuai dengan budaya masyarakat setempat. 12.Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial Republik Indonesia,Departemen  Hukum    dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indoensia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen  Agama  Republik  Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,  tentang  Perlindungan  dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.
17 Peraturan  MA  (Perma)  Nomor  4  Tahun  2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
PENERAPAN  DIVERSI  DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 6/PID.SUS-

## ANAK/2017/PT.MDN
Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP
Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian  dengan  kualifikasi  dan  juga merupakan  suatu  pencurian  dengan  unsur- unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi  menunjuk  pada  suatu  pencurian yang  dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu atau  dalam  keadaan  tertentu  sehingga bersifat  lebih  berat  dan  ancaman  pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian  dengan  kualifikasi  ini  diawali dengan  cara  membuktikan  pencurian  dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi  diatur  dalam  Pasal  363  dan  365 KUHP. 18
Tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan  diatur  dalam  Pasal  363  KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama tujuh tahun:
ke-1 pencurian ternak;
18 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi Anak di Indonesia , Op. Cit., hlm. 94
ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut,  gunung  meletus,  kapal  karam, kapal  terdampar,  kecelakaan  kereta  api, huru-hara,  pemberontakan  atau  bahaya perang;
ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang  ada  rumahnya,  yang  dilakukan oleh  orang  yang  adanya  di  situ  tidak diketahui  atau  tidak  dikehendaki  oleh yang berhak;
ke-4  pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih dengan bersekutu;
ke-5  pencurian  yang  untuk  masuk  ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai  pada  barang  yang  diambilnya, dilakukan  dengan  merusak,  memotong atau  memanjat  atau  dengan  memakai anak  kunci  palsu,  perintah  palsu  atau pakaian jabatan palsu.
(2)  Jika  pencurian  yang  diterangkan  dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan  ke-5  maka  dikenakan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun. 19
Tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  diatur  dalam  Pasal  365  KUHP, yaitu  pencurian  yang  didahului,  disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan  pada  orang  dengan  tujuan  untuk mempermudah  dalam  melakukan  aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:
1.  Tindak  pidana  pencurian  yang  didahului, disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan akan  diancam  hukuman  penjara  selama- lamanya  9  (sembilan)  tahun,  dengan maksud akan memudahkan atau
19 Penjelasan Pasal 365 KUHP
menyiapkan  pencurian  itu  atau  jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi  dirinya  sendiri  atau  kawannya  yang turut  melakukan  kejahatan  itu  akan melarikan  diri  atau  supaya  barang  yang dicuri  itu  tetap  ada  di  tangannya.  Disini termasuk  pula,  mengikat  orang  yang punya  rumah,  menutup  di  dalam  kamar, kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  ini harus  dilakukan  pada  orang,  bukan kepada  barang  dan  dapat  dilakukan sebelumnya,  bersama-sama  atau  setelah pencurian  itu  dilakukan,  asal  maksudnya untuk  menyiapkan  atau  memudahkan pencurian  itu,  dan  jika  tertangkap  tangan supaya  ada  kesempatan  bagi  dirinya  atau kawannya  yang  turut  melakukan  akan melarikan  diri  atau  supaya  barang  yang dicuri  itu  tetap  di  tangannya.  Seorang pencuri  dengan  merusak  rumah  tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. 20
2.  Hukuman  penjara  dijatuhkan  selama- lamanya 12 (dua belas) tahun.
a.  Apabila  perbuatan  itu  dilakukan  pada waktu  malam  di  dalam  sebuah  rumah atau  pekarangan  yang  tertutup,  yang  ada rumahnya  atau  di  jalan  umum  atau  di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
b.  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  dua orang bersama-sama atau lebih.
c.  Jika  Si  tersalah  masuk  ke  tempat melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar atau memanjat, atau dengan
20 R.M.  Suharto ,  Hukum  Pidana  Materiil, Op.  CIt., hlm. 103
jalan  memakai  kunci  palsu,  perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
d.  Jika  perbuatan  itu  menjadikan  ada  orang mendapat luka berat.
3.  Hukuman  penjara  selama-lamanya  15 (lima  belas)  tahun  dijatuhkan jika  karena perbuatan itu ada orang mati.
4.  Hukuman  mati  atau  hukuman  penjara seumur  hidup  atau  penjara  sementara selama-lamanya  20  (dua  puluh)  tahun dijatuhkan  jika  perbuatan  itu  menjadikan ada  orang  mendapat  luka  berat  atau  mati dilakukan  oleh  dua  orang  bersama-sama atau  lebih  dan  disertai  pula  oleh  salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3 ayat (2). 21
Pasal  365  KUHP  sebagaimana  yang telah  disebutkan  di  atas,  mempunyai  unsur- unsur antara lain:
1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur- unsur:
a.  Obyektif:
1)  Pencurian dengan (didahului, disertai,
diikuti) 2)Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
b.  Subyektif:
1) Dengan maksud untuk
2)Mempersiapkan  atau  mempermudah
pencurian itu, atau 3)Jika tertangkap tangan member kesempatan  bagi  diri  atau  orang  lain dalam kejahatan itu:
a.  Untuk melarikan diri
21 Sudaryono  &  Natangsa  Surbakti Hukum  Pidana (Buku  Pegangan  Kuliah),    Surakarta:  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, hlm. 75
b.  Untuk  mempertahankan  pemilihan atas barang yang dicurinya. 22
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap seluruh perkara anak yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe  ada  yang    berupa  pidana penjara,dan  denda  juga  penjatuhan  sanksi tindakan  kepada  anak  nakal,  dikembalikan pada orang tua, serta tidak perlu menjalankan  pidana  tersebut.    Ada  juga dengan  tetap  mempertimbangkan  dampak positif  dan  negatif  yang  ada. 23 Pada  sanksi tindakan  harusnya  lebih  dipertimbangkan karena  orang  tua  atau  wali  terdakwa  anak masih  dianggap  sanggup  dan  mampu membimbing,  membina  dan  mendidik anaknya  serta  memperoleh  pendidikan  dan keterampilan  kerja.  Adapun  kendala  yang ditemui  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap anak nakal antara lain :
1. Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di semua Pengadilan Negeri, guna
mendukung  kearah  lancarnya  proses persidangan  belum  memenuhi  standar. Ruang  sidang  yang  belum  memenuhi kriteria  ruang  sidang  anak  juga  tidak nyaman  dalam  proses  persidangan. 24
22 Ibid., hlm. 76
23 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak edisi revisi, Op. Cit., hlm. 93
24 .  Dalam  observasi  suatu  persidangan  dimana  anak selaku korban perkosaan ketika diminta kesaksiannya atas  pidana  yang  dilakukan  orang  tua  kandungnya, ditempatkan  pada  ruang  sidang  yang  sama  dengan ayah kandung sebagai pelakunya.
Hakim  yang sedikit menyebabkan sidang lebih sering padat.
2. Penterjemahan  proses  persidangan,  yang sering  tidak  dimengerti  oleh  terdakwa anak.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak telah  memberrikan  angin segar bagi perlindungan terhadap anak. Namun demikian, bukan berarti perundang- undangan ini telah menjamin dan menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang dihadapi  oleh  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Tak  jarang  kekerasan  masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana, baik  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan, maupun  pada  saat  sidang  pemeriksaan  di muka  pengadilan.  Bahkan  masih  banyak anak-anak  yang  ditempatkan  dengan  orang dewasa  pada  saat  eksekusi  di  lembaga pemasyarakatan  dengan  orang  dewasa  pada saat eksekusi di lembaga pemasyarakatan. 25
Mengutip  pendapat  Muhammad  Azil Maskur  sedikitnya  ada  5  (lima)  macam pendekatan  umum  yang  digunakan  dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran  hukum,  yaitu  pendekatan  yang murni  mengedepankan  kesejahteraan  anak, pendekatan  kesejahteraan  dengan  intervensi hukum,  pendekatan  yang  menggunakan/ berpatokan  pada  sistem  peradilan  pidana semata, pendekatan edukatif dalam
25 Mahmud  Mulyadi, Perlindungan  Terhadap  Anak Yang  berkonflik  dengan  Hukum  :  Upaya  menggeser Keadilan  Retributif  menuju  keadilan  Restoratif, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008, hlm. 83.
pemberian hukum, pendekatan
penghukuman yang murni retributif. 26
Penerapan  Diversi  Pada  Putusan Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor  : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN 1. Kronologis Perkara Berdasarkan
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 27
Terdakwa  Muhammad  Aldi  bersama teman-temannya  yang  lain  yang  bernama bersama  4  (empat)  orang  lagi  temannya yang  lain  yang  bernama  ARIL,  ADIT, DEWA  dan  JORDAN  (keempat  yang disebut  terakhir  adalah  DPO)  hari  Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 WIB  ataupun  setidak-tidaknya  pada  suatu waktu  lain  dalam  bulan  Oktober  2016 bertempat  di  di  Jalan  Dr.  Mansyur  dekat SMK  8  Kel.  PB.  Selayang  Kec.  Medan Selayang  ataupun  setidak-tidaknya  pada suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk didalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Medan  telah  mengambil  1  (satu)  Unit HandPhone  dan  1  (satu)  buah  Helm  LTD warna  merah  yang  seluruhnya  ataupun sebagiannya  adalah  milik  Saksi  Julianda, perbuatan  mana  didahului,  disertai  atau diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  terhadap  orang  dengan  maksud untuk  mempersiapkan  atau  mempermudah pencurian  itu,  atau  dalam    hal  tertangkap tangan  untuk  memungkinkan  melarikan  diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai  barang  yang  dicurinya  tersebut, yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih
26 Ibid., hlm. 84
27 Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN
secara ersekutu,   perbuatan mana  dilakukan Terdakwa   bersama    temannya tersebut di atas  antara  lain  dengan  cara-cara  sebagai berikut :
Bahwa  sebelumnya  pada  hari  Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 WIB  Terdakwa  bersama  temannya  yang bernama  ARIL  berboncengan  menuju  ke Pendopo  USU  dan  setelah  sampai  di Pendopo    USU,  Terdakwa  dan  ARIL bertemu dengan DEWA dan ADIT, kemudian  ARIL  mengatakan  “Main  Yuk” kemudian  Terdakwa  dan  ketiga  temannya tersebut  pergi  dengan  mengendarai  Sepeda Motor  dan  kemudian  pada  saat  Terdakwa masih  berjalan  datang  JORDAN  menyusul sehingga Terdakwa berlima berjalan diseputaran Kampus USU, dan pada saat itu Terdakwa  melihat  Saksi  Julianda  (Korban) sedang duduk diatas Sepeda Motor dipinggir Jalan  dan  Terdakwa  langsung  mendatangi Korban dan pada saat itu DEWA mengatakan  kepada  Korban  “Ini  kan  yang memukul  adik  mu  tadi?”  kemudian Terdakwa  dan  teman    –  teman  Terdakwa yang lain mengatakan “Iya..iya..iya”, setelah itu  Terdakwa  pindah  ke  Sepeda  Motor Korban  dan  kemudian  Terdakwa  mengajak Korban  pergi,  dimana  pada  saat  pergi, Terdakwa  dibonceng  Korban  menuju  arah SMK 8 Medan dan di dekat SMK 8 Medan, kemudian Terdakwa mengambil HandPhone milik  Korban  sedangkan  ARIL  mengambil Helm milik Korban, dan kemudian
Terdakwa  bersama  dengan  teman  –  teman Terdakwa yang lain tersebut diatas membawa  Korban  ke  Kolam  Renang Selayang  dan  pada  saat  sampai  di  Kolam Renang  Selayang,  JORDAN  memukul
Korban  dan  kemudian  teman–  teman Terdakwa  yang  lain  juga  memukul  Korban sedangkan  Terdakwa  pada  saat  itu  duduk diatas  Sepeda  Motor,  dan  setelah  itu Terdakwa  dan  teman    –  teman  Terdakwa tersebut  membawa        Korban  ke  Jalan Bunga  Teratai  dan  setelah  sampai di Jalan Bunga  Teratai,  ARIL      mengancam Korban        dengan        menggunakan  senjata tajam  dan  setelah  itu  terdakwa  bersama dengan korban dan ARIL pergi    menuju  ke Simpang    Pos  namun      pada  saat          di turunan Fly  Over   Simpang   Pos  Medan, Korban    mendatangi    petuga  Patroli Kepolisian dan langsung melaporkan Pencurian      dengan   Kekerasan  tersebut, sedangkan  keempat  teman Terdakwa yang lain melarikan diri. ;
Bahwa  ARIL berperan yang  mengajak untuk          melakukan        pencurian  dengan kekerasan  dan  ARIL  yang      mengancam korban    dengan    menggunakan  senjata tajam,  Terdakwa  mengambil  HandPhone milik  Korban  dan  berada  diboncengan sepeda  motor  Korban,  JORDAN,  DEWA dan  ADIT  yang  melakukan  pemukulan terhadap Korban.
Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa bersama  teman-temannya  tersebut  diatas, Saksi Julianda telah merasa dirugikan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 28
Atas  perbuatannya  tersebut  terdakwa diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.
Membaca,  surat  tuntutan    Penuntut Umum Anak  pada Kejaksaan Negeri Medan
28 Ibid.
tanggal  8  Desember  2016    Reg.  Perkara  : PDM–1044/Ep.1/OHARDA/11/2016,   Anak telah dituntut sebagai  berikut :
1.  Menyatakan  terdakwa  MUHAMMAD ALDI  telah  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUH Pidana.
2.  Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)  tahun  dikurangi  selama  terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan
Nomor : 73/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mdn 29
Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn, yang
amarnya berbunyi  sebagai berikut :
1.  Menyatakan  Anak  MUHAMMAD  ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD  ALDI  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara    selama  10 (sepuluh bulan ) ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah  dijalani  oleh  Anak  ,  kecuali  jika dikemudian  hari  berdasarkan  putusan Hakim Anak terbukti bersalah melakukan suatu  perbuatan  yang  dapat  dipidana sebelum  lewat  masa  percobaan  selama  1 (satu  )  tahun  ,  dan  Anak  MUHAMMAD ALDI  dilarang  merokok  selama  menjadi pelajar sekolah SMK .
29 Ibid.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 140-156
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan 30 Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebelum
menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa antara lain :
a. Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat  Banding  membaca,  mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan  resmi  putusan  Pengadilan  Negeri Medan  tanggal  19  Desember  2016 Nomor  73/Pid.Sus–Anak/2016/PN.Mdn., berserta semua buktibuktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam banding  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka
Hakim  Tingkat  Banding  berpendapat bahwa  pertimbangan  hukum  Hakim Tingkat Pertama tentang
telah terbuktinya kesalahan Anak dalam perkara  ini  telah  tepat  dan  benar  dengan menyatakan  Anak  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  PENCURIAN  DENGAN KEKERASAN  SECARA  BERSAMA- SAMA  sebagaimana  dakwaan  Jaksa Penuntut Umum;
b. Menimbang,  bahwa  namun  demikian Hakim  Pengadilan  Tingkat  Banding tidak sependapat mengenai syarat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Anak  agar  Anak  tidak  menjalani  pidana penjara  yang  dijatuhkan  yaitu  Anak MUHAMMAD  ALDI  dilarang  merokok selama  menjadi  pelajar  sekolah  di  SMK.
Menurut pendapat Hakim Tingkat Banding  syarat  tersebut  kuranglah  tepat
30 Ibid.
karena kurang bermanfaat baik bagi Anak lebih  lagi  bagi  korban,  maka  untuk  itu Hakim  Tingkat  Banding  akan  mengubah syarat  tersebut  dengan  syarat  yang  lebih bermanfaat  bagi  Anak  dan  bermanfaat bagi  Anak  Korban  yaitu  Anak  harus melakukan  perdamaian  dengan  Anak Korban  yang  dinyatakan  dalam  bentuk tertulis. Dengan terwujudnya perdamaiana  antara  Anak  dengan  Anak Korban,maka  diharapkan  akan  terjalin hubungan silatorahim antara kedua pihak, disamping  itu  juga  bagi  Anak  akan  ada pengakuan bersalah kepada Anak Korban dan bagi Anak Korban pengakuan bersalah dari Anak kepadanya akan  menimbulkan  rasa  percaya  diri kembali pada dirinya dan akan menimbulkan rasa simpati kepada Anak;
c. Menimbang,  bahwa  tentang  keberatan Penuntut  Umum  agar  Anak  dijatuhi pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun tidak  dapat  dikabulkan  oleh  Hakim Tingkat  Banding,  karena  penjatuhan pidana  penjara  kepada  Anak  merupakan pilihan  terakhir (ultimum  remedium)  dan kurang  baik  untuk  kepentingan  Anak sebagaimana asas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak;
d. Menimbang,  bahwa  dengan  berdasarkan pertimbangan  tersebut  diatas,    maka pidana  penjara  selama  10  (sepuluh) dengan syarat Anak tidak boleh  merokok selama  masih  berstatus  pelajar  SMK, maka  akan  dirubah  dengan  syarat  Anak harus  melakukan  perdamaian  dalam
bentuk tertulis dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban;
e. Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan  tersebut  diatas,  maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal  19  Desember  2016  Nomor 73/Pid.Sus–Anak/2016/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut harus dirubah  sehingga  amar  selengkapnya berbunyi  sebagaimana  tersebut  dibawah ini;
f. Menimbang,  bahwa  demi  kepentingan anak,  maka    terhadap  Anak  dalam perkara  ini  tidak  dilakukan  penahanan dengan mengenyampingan ketentuan pasaI  21  ayat  (4)  huruf  a  KUHAP  dan pasaI 197 ayat (1) huruf k KUHAP;
g. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasaI 222  ayat  (1)  oleh  karena  Anak  tetap dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana, maka  kepada  Anak  tersebut  harus dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara dalam kedua tingkat peradilan;
h. Memperhatikan,  Pasal  365  (2)  ke  2 KUHPidana,  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta Undang-undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sisitim  Peradilan  Pidana  Anak serta  peraturan  perundangundangan  lain yang bersangkutan;
5. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan
Nomor:
6/PID.SUS-
ANAK/2017/PT.MDN 31
Adapun  Pengadilan  Tinggi  Medan dengan amar putusannya bahwa:
31 Ibid.
-    Menerima  permintaan  banding  dari  Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
-  Mengubah  putusan  Pengadilan  Negeri Medan  tanggal  19  Desember  2016 Nomor  73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut sekedar  mengenai  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  Anak  agar  pidana  penjara yangt  dijatuhkan  tidak  perlu  dijalankan, sehingga  amar  selengkapnya  berbunyi sebagai berikut :
1.  Menyatakan  Anak  MUHAMMAD ALDI    telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN
DENGAN  KEKERASAN  SECARA BERSAMA-SAMA;
2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak MUHAMMAD  ALDI  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh bulan );
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah  dijalani  oleh  Anak,  kecuali  jika Anak  telah  melakukan  perdamaian dalam  bentuk  tertulis  dengan  Anak Korban  atau  dengan  keluarga  Anak Korban.

## 6. Analisis Penulis
Diversi  di  dalam  Pasal  1  angka  7 Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak  merupakan proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  diluar  peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak,
pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 140-156
menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia  dinilai  belum  berpihak  kepada anak  pelaku  kejahatan  atau  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  produk  hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur  sosial  masyarakat  yang  ada  dalam hal  ini  produk  hukum  pidana  tentang  anak- anak  hanya  mengatur  korban  kejahatan pidana.
Sementara  pelaku  tindak  pidana  dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan  perlakukan  hukum  secara  adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan  ke  penjara  parahnya  lagi, banyak  penjara  yang  mencampur  adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.
Walaupun    dalam  Putusan  Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS- ANAK/2017/PT.MDN  tidak  memenjarakan anak,  namun  perlu  para  penegak  hukum memahami  khususnya,  para      hakim  lebih sering  menggunakan  kebijakan  yudisial  dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu masih ada hakim yang  mengabaikan  pertimbangan  diversi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.

## D. Kesimpulan
Pengaturan diversi terhadap anak
sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan
pada
dasarnya dikelompokkan ke dalam pengaturan hukum secara  internasional  dan  pengaturan  hukum secara  nasional.  Pengaturan  hukum  secara internasional  bersumber  pada  International Covenant  on  Civil  and  Political  Right, Resolusi  Majelis  Umum  2200  A  (XXI)
tanggal  16  Desember  1966    (Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik) Dalam kovenan ini  terdapat beberapa  prinsip  yang  dirumuskan,  untuk melindungi  hak-hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  sedangkan  pengaturan hukum  secara  nasional  bersumber  pada UUD  1945  khususnya  dalam  Pasal  28  B ayat  2  yang  berbunyi:  “Setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Penerapan  diversi  dalam  menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sisten  Peradilan  Pidana  Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya yang mengatur  tentang  pemberlakukan  diversi terhada  apan  yang  berhadapan  dengan hukum.  Dalam    Putusan  Pengadilan  Tinggi
Medan
Nomor : 6/PID.SUS-
ANAK/2017/PT.MDN, ternyata hakim dalam  putusannya  perpedoman  kepada Undang-Undang  di  atas  sehingga  hakim memutuskan,  walaupun  anak  (terdakwa) dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak  perludijalani  oleh  Anak,  kecuali  jika Anak  telah  melakukan  perdamaian  dalam bentuk  tertulis  dengan  Anak  Korban  atau dengan keluarga Anak Korban

## E. Daftar Pustaka

## Buku
Adam  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana Bag  III ,  Jakarta:PT  Raja  Grapindo Persada, 2002
A.S Alam, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem
Pemidanaan , Makassar, Lembaga
Kriminologi  Universitas  Hasanuddin,
2002
Astuti,  Made  Sadhi ,  Selayang  pandang Anak  Sebagai  Korban  dan  Pelaku Tindak Pidana, Malang: Arena
Hukum. 2007
Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum , Yogyakarta: Liberty. 2004
Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi,
Jakarta, Sinar Grafika,  2006
Gultom,  Maidin ,  Perlindungan  Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak   di  Indonesia , Bandung : Refika Aditama. 2010
Hadisuprapto,  Paulus. Pidato  Pengukuhan Guru  Besar,  Peradilan  Restoratif  : Model  Peradilan  Anak  Indonesia Masa  Datang. Semarang  :  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Dalam  Lushiana  Primasari, Keadilan
Restoratif  Dan  Pemenuhan  Hak  Asasi
Bagi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum , Internet,  2006
H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus  (KUHP  Buku  II), Cet.  5,
Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,  hlm.
2009
K.  Wancik  Saleh, Tindak  Pidana  Korupsi dan  Suap ,  Jakarta,  Ghalia  Indonesia, 2007
Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam Hukum  Acara  Pidana ,  Bandung:  PT.
Citra Adtya Bakti , 2007,
Lushiana  Primasari, Keadilan  Restoratif
Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum , Internet, 2009
Mahadi , Soal Dewasa , Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta,
2004
Mahmud  Mulyadi, Perlindungan  Terhadap Anak Yang berkonflik dengan Hukum :
Upaya  menggeser  Keadilan  Retributif menuju  keadilan  Restoratif, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek
Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009 Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti. 2004 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro. 2005
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta. 2008 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana bagi  Anak  di  Indonesia ,  Jakarta: Rajawali Pers. 2011 Novelina  MS  dan  Hutapea, “Penerapan
Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana
Pencurian ”,  Jurnal  Elektrik  DELIK, Vol. 2,No. 1, 2014 P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Bandung,  Sinar Baru,hlm.  2004 Prints,  Darwin, Hukum  Anak  Indonesia , Bandung: Citra Adiya Bhakti. 2007
R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil , Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika,  2002
R.  Tresna, Azas-Azas  Hukum  Pidana ,
Jakarta, Tiara Limit,  2006
Ranter,  E.Y.  &  Sianturi  S.R, Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya , Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2007
Sudaryono  &  Natangsa  Surbakti Hukum Pidana (Buku  Pegangan  Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005 Sudarto, Hukum  Pidana  I ,  Semarang, Fakultas Hukum UNDIP,  2000
Septa Candra, Jan Crins, Paulus hadisprapto dkk, Hukum Pidana Dalam Persfektif ,
Ctk. Pertama, Pustaka Larasan,
Denpasar, 2012
Soemitro,  Irma  Setyowati, Aspek  Hukum
Perlindungan  Anak ,  Jakarta:  Bumi
Aksara  2000 Soetopo, H.B, Pengantar Penelitian
Kualitatif , Surakarta: UNS Press  2009 Tongat, Hukum  Pidana  Materiil ,  Cet.  III, Malang,  Universitas  Muhammadiyah,
2006
Wagiati  Soetedjo  dan  Melani, Hukum Pidana  Anak  edisi  revisi ,  PT  Refika
Aditama, Bandung, 2013
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum
Pidana  Indonesia, Bandung,  Eresco, 2006,

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang  RI  No.35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  UndangUndang Nomor 23 tahun 2002  tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  RI  No.2  Tahun  2002 Tentang Polisi Republik      Indonesia Peraturan  Pemerintah  No.  65    Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua
Belas) Tahun