## PENGATURAN  PEMBUKTIAN TERBALIK TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI
Oleh I Wayan Eka Artajaya
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Jl. Kamboja No.11A, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233
Email : ekaartajaya@gmail.com
Abstrak, Tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi juga  telah  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,  untuk lebih menjamin  kepastian  hukum,  menghindari  keragaman  penafsiran  hukum  dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan  secara  adil  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  Peraturan perundang-undangan yang  mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah  UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  dan    terakhir  dengan  diratifikasinya United  Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)  melalui Undang-undang  No. 7 Tahun 2006.  Teori yang dipakai dalam  menunjang  penyusunan  buku  ini    adalah  Teori  Negara  Hukum,  Teori Hierarki Norma Hukum, Teori Kewenangan,   Konsep Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi    serta    Konsep  Pembuktian  Terbalik.    Pendekatan  yang  dipakai  dalam penusunan  buku  ini  adalah    yakni  :  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual  research ),  pendekatan  kasus  ( case approach ).   Bahan Hukum  menggunakan bahan hukum primer, berupa  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  lainnya.  Bahan  hukum  primer      berupa  putusan pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap dan undang-undang yang terkait denga korupsi.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  buku-buku,  karya  ilmiah  yang  tidak dipublikasikan, jurnal dan Koran. Bahan hukum lainnya adalah Situs-situs internet Pengaturan Sistem  pembuktian terbalik  pada  ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001,  Pasal 37, 37A dan 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.  20  Tahun  2001  dan    KUHAP.  bersifat  terbatas  atau  berimbang,  dan menggunakan  sistem  pembuktian  negatif  menurut  undang-undang  ( negatief wettelijk  overtuiging ).  Penuntut  Umum  tetap  berkewajiban  untuk  membuktikan dakwaannya.   Kedepan  perlu  diadakan  evaluasi atas pengaturan   Tindak Pidana Korupsi,  perlu      diatur  secara  tegas  mengenai  substansi  dari  sistem  hukum pembuktian terbalik  agar penerapannya dapat  diterapkan secara efektif dan tidak hanya sekedar menjadi aturan yang tertuang dalam norma saja.
Kata Kunci :  Pembuktian Terbalik  dan Tindak Pidana Korupsi
Abstract, The  criminal  act  of  corruption  not  only  harms  state  finances,  but  also constitutes a violation of the social and economic rights of society at large, so that the criminal act of corruption needs to be classified as a crime whose eradication
must  be  carried  out  in  an  extraordinary  manner,  to  further  guarantee  legal certainty, avoid diversity of legal interpretations and providing protection for the social  and  economic  rights  of  the  community,  as  well  as  fair  treatment  in eradicating  criminal  acts  of  corruption.  The  statutory  regulations  that  regulate criminal acts of corruption are Law no. 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from KKN, Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, Law no. 30 of 2002  concerning  the  Corruption  Eradication  Commission,  and  finally  with  the ratification  of  the  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (United Nations  Convention  Against  Corruption,  2003)  through  Law  no.  7  of  2006.  The theories used to support the preparation of this book are the Theory of the Rule of Law, the Hierarchy Theory of Legal Norms, the Theory of Authority, the Concept of Corruption and Corruption Crimes and the Concept of Reverse Evidence.  The approaches  used  in  preparing  this  book  are:  statutory  approach,  conceptual research approach, case approach.   Legal Materials use primary legal materials, in  the form  of  secondary law and other legal materials. Primary legal materials include  court  decisions  that  have  permanent  legal  force  and  laws  related  to corruption.  Secondary  legal  materials  are  books,  unpublished  scientific  works, journals  and  newspapers.  Other  legal  materials  are  internet  sites  regulating  the reverse evidence system in the provisions of Article 12B of Law Number 20 of 2001, Articles 37, 37A and 38B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 and the Criminal Procedure Code. is limited or balanced, and uses a negative proof system according to law (negatief wettelijk overtuiging). The Public Prosecutor  is  still  obliged  to  prove  his  charges.   In  the  future,  it  is  necessary  to carry out an evaluation of the regulation of Corruption Crimes, it is necessary to strictly  regulate  the  substance  of  the  legal  system  of  reverse  evidence  so  that  its application can be implemented effectively and is not just a rule contained in the norms.
Keywords: Reverse Evidence and Corruption Crimes
PENDAHULUAN Proses  pembangunan  dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan  masyarakat,  selain  itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi  sosial  masyarakat  yang memiliki  dampak  sosial  negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan  tindak  pidana  yang meresahkan  masyarakat.  Salah  satu tindak  pidana  yang  dapat  dikatakan cukup  fenomenal  adalah  masalah korupsi.  Tindak  pidana  ini  tidak hanya    merugikan  keuangan  negara, tetapi  juga  merupakan  pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Di  berbagai  belahan  dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian  yang  lebih  dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena  ini  dapat  dimaklumi mengingat  dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini. Dampak  yang  ditimbulkan  dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah  serius,  tindak  pidana  ini dapat  membahayakan  stabilitas  dan keamanan masyarakat, membahayakan  pembangunan  sosial
ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak  nilai-nilai  demokratis  dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Korupsi kadangkala dimaklumi  oleh  berbagai  pihak daripada    memberantasnya,  padahal tindak  pidana  korupsi  adalah  salah satu  jenis  kejahatan  yang  dapat menyentuh  berbagai  kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat  yang  cenderung  sulit  untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa  yang  tidak  sebanding dengan  apa  yang  dilakuaknnya.  Hal ini  sangat  merugikan  negara  dan menghambat  pembangunan  bangsa. Jika  ini  terjadi  secara  terus-menerus dalam  waktu  yang  lama,  dapat meniadakan  rasa  keadilan  dan  rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan  perundang-undangan  oleh warga  negara.  Perasaan  tersebut memang  telah  terlihat  semakin  lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat  yang  ingin  melakukan aksi  main  hakim  sendiri  kepada pelaku  tindak  pidana  di  dalam kehidupan
masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak  dapat  dicapai  dari  hukum, peraturan  perundang-undangan,  dan juga para penegak hukum di Indonesia.
Korupsi menurut UU Nomor.31  Tahun  1999  Tentang Tindak  Pidana  Korupsi  disebutkan sebagai  jenis  tindak  pidana  yang sangat  merugikan    keuangan  negara atau perekonomian negara dan menghambat  pembangunan  nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang  menuntut  efisiensi  tinggi, bahkan  dalam  bagian  pertimbangan UU  No.  20  Tahun  2001    Tentang Perobahan  UU  No.31  Tahun  1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi,      tindak  pidana  korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat  secara  luas,  sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan  sebagai  kejahatan  yang pemberantasannya  harus  dilakukan secara luar biasa. Dalam rangka mencapai tujuan  yang  lebih  efektif  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  korupsi,  UU  No.31  Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah korupsi
sebelumnya, yaitu menentukan ancaman  pidana  minimum  khusus, pidana  denda  yang  lebih  tinggi  dan ancaman pidana mati yang merupakan  pemberatan  pidana  (vide penjelasan  umum  UU  No.31  Tahun 1999. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crimes ) sebagaimana dikemukakan.  Romli  Atmasasmita, bahwa:  “Dengan  memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara  mendalam,  maka  tidaklah
berlebihan  jika  dikatakan  bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa ( ordinary crimes )  melainkan  sudah  merupakan kejahatan  yang  sangat  luar  biasa ( extra-ordinary crimes ). Pembuktian  terbalik  secara lebih  jelas  yaitu  terdapat  pada  Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38A, dan 38B UU No.31 Tahun 1999 jo  UU Nomor.20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Walaupun rancangan
perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih  mengandung  pro  dan  kontra, akan  tetapi  dengan  terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU Nomor.20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B,  12C,  serta  37,  37  A,  38A  dan 38B)

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang di  atas  maka  dapat  dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana  Pengaturan    Sistem Pembuktian  Terbalik  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi?
METODE PENELITIAN
Penelitian    dalam  rangka penulisan tesis ini merupakan penelitian      normatif.    Penelitian hukum    normatif      menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 1 Sedangkan  menurut
1 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu  Media  Publishing  Malang,  Jawa Timur, hal. 57.
Abdulkadir  Muhammad, 2 penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari  berbagai  aspek  teori,  sejarah, filosofi,  perbandingan,  struktur  dan komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi,  penjelasan  umum  dan pasal  demi  pasal,  formalitas  dan kedekatan  mengikat  suatu  undang- undang,  serta  bahasa  hukum  yang digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji aspek  terapan  atau  implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau  implementasi,  maka  penelitian hukum  normatif  sering  juga  disebut “penelitian  hukum  dogmatis”  atau “penelitian hukum teoritis” ( dogmatic or theoretical law research ).

## PEMBAHASAN
Pengaturan    Pembuktian  Terbalik Terbalik  Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acra  Pidana  Dan Undang-undang Korupsi
Pembuktian menjadi titik penting  dan  penentu  dalam  proses peradilan  korupsi,  karena  tindak pidana korupsi yang terjadi mengandung  ciri-ciri  khusus  keserba rahasiaan dan menyelubungi perbuatannya  dengan  berlindung  di balik pembenaran hukum 3 ” Pengungkapan  alat-alat  bukti  dalam proses  persidangan  tindak  pidana korups menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dapat diinterpretasikan    menganut  sistem pembuktian  menurut  undang-undang secara  negatif  ( negatif  wettelijke bewijs  theorie ).  Penerapan  sistem
2 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101.
3 Syed Hussein Alatas, 1983, Sosiologi Korupsi  sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, hal 13
pembuktian  ini  dapat  dipahami  dari acuan  ketentuan  Pasal  183  KUHAP dengan menyebutkan : “Hakim tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Mencermati perumusan Pasal  183  KUHAP  dihubungkan dengan  sistem  pembuktian  yang dianut dan diterapkan dalam peradilan  pidana  pada  umumnya, maka  menurut  pendapat  Martiman
Prodjohamidjojo bahwa makna dari pada  Pasal  183  KUHAP  tersebut menunjukkan  yang  dianut  dan diterapkan dalam sistem pembuktian  ialah  sistem  negatif menurut  UndangUndang  ( negatif wettelijke ) 4 .  Berpatokan  pada ketentuan Pasal 183 KUHAP didapatkan      hal-hal  penting sehubungan proses pembuktian dan sistem pembuktian yang diterapkan seperti  hakim  dalam  memutus terdakwanya  bersalah  berpedoman pada  adanya  syarat minimum pembuktian,  yakni  minimal  harus ada  2  (dua)  alat  bukti  yang  diakui sah oleh undang-undang (Pasal 184 ayat  (1)  KUHAP),  serta  ditambah adanya keyakinan hakim, terdakwalah terbukti bersalah sesuai apa  yang  telah  dituduhkan  oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses peradilan pidana menurut hukum acara pidana yang bertugas
membuktikan kesalahan  terdakwa  adalah  Jaksa Penuntut  Umum.  Jaksa  dalam
4 Martiman Prodjohamidjojo (I), 1984 , Komentar Atas KUHAP , Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 129
fungsinya
sebagai penuntut dibebani  kewajiban  membuktikan dakwaannya  didepan  persidangan. Tugas  dan  fungsi  jaksa  untuk membuktikan  dakwaannya  sebagai bentuk  implementasi  asas  legalitas formal.  Asas  legalitas  formal  pada prinsipnya adalah merupakan kewajiban bagi jaksa selaku penuntut  umum  untuk  menuntut setiap  orang  yang  diduga  telah melakukan  suatu  tindak  pidana. Dalam  dakwaan  dan  tuntutan  jaksa mestinya harus dibuktikan alibi dan dasar  dakwaan  serta  tuntutannya tersebut.  Sehingga  jaksa  penuntut umum  memikul  beban  tanggung jawab  membuktikan  dalam  proses pembuktian  dipersidangan.  Secara teori  dan  praktek  dalam  peradilan tindak pidana pada umumnya jaksa selaku  penuntut  umum  secara eksplisit  dibebani  tanggung  jawab pembuktian  dalam  menginvestigasi terdakwa di depan sidang. Tugas  dan  kewajiban  jaksa untuk  membuktikan  apa  yang didakwakan tersebut, secara implisit diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (3) Undang  –  Undang  No.  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  RI.  Secara lengkapnya terumus :  “Demi keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  jaksa  melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Berdasarkan perumusan Pasal 8 ayat (3) tersebut, di atas jaksa menuntut  terdakwa  berdasar  alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi dasar dakwaannya di persidangan. Alat bukti dalam
KUHAP berpedoman pada ketentuan
Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa Tugas  dan  kewajiban  jaksa membuktikan  alibi  dakwaannya yang telah disusunnya itulah secara praktek  hukum  dalam  peradilan disebut dengan “beban pembuktian” atau membuktikan perbuatan terdakwa  berdasarkan  alat  –  alat bukti yang telah dipakai dalam surat dakwaannya.  Sebagai  konsekuensi hukum  dari  adanya  jenis  alat  bukti “keterangan terdakwa” sesuai
ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)
KUHAP huruf e, akan berhubungan dan  terkait  erat  esensinya  dengan Pasal 189 KUHAP seperti tersurat :
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang  perbuatan  yang ia  lakukan  atau  yang  ia ketahui sendiri atau alami sendiri (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat  digunakan  untuk membantu  menemukan bukti di  sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh  suatu  alat  bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3)  Keterangan  terdakwa
hanya  dapat  digunakan  terhadap dirinya sendiri.
(4)  Keterangan  terdakwa
saja tidak cukup untuk membuktikan  bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya  melainkan harus  disertai  dengan alat  bukti  yang  lain. Makna keterangan terdakwa dalam proses pembuktian  di  depan persidangan adalah untuk memberikan keterangan apa yang ia alami, lihat atau dengar sendiri terhadap apa yang didakwakan jaksa penuntut  umum.  Oleh karenanya jaksa secara  aktif  bertanya, mencocokkan, membantah keterangan  terdakwa, demi mempertahankan dakwaannya. Terdakwa secara bebas dapat memberikan keterangan, atau terdakwa memiliki hak untuk  diam  ( remind silent ),  hal  ini  diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Ketentuan ini secara tegas tersurat  bahwa  telah menjadi tugas dan kewajiban jaksa penuntut  umum  untuk menggali, mencari, menemukan kebenaran materiil sesuai  isi  dakwaannya melalui proses pembuktian  di  depan sidang, atau kewajiban membuktikan
kesalahan terdakwa KUHAP telah mengatur hal dimaksud. Pasal  66  KUHAP  secara implisit menyuratkan”, tersangka atau terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian”.  Terhadap  pengaturan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, “Makna  dari  Pasal  66  KUHAP tersebut, bahwa pembebanan pembuktian diletakkan pada penuntut umum  untuk  membuktikan  terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Dalam pasal ini hakim memperkenankan  kepada  terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian  yang  tidak  merupakan alat bukti menurut hukum, akan tetapi segala sesuatunya dapat lebih memberikan  kejelasan  dan  membuat terang  tentang  duduk  perkaranya, setidak-tidaknya  keterangan  tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Berpedoman beberapa ketentuan  Undang-Undang  seperti
KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 183,  184  ayat  (1)  huruf  e,  Pasal  189 dan  Pasal  66  KUHAP,  serta  Pasal  8 ayat  (3),  UU  No.  16  Tahun  2004 tersurat  dan  tersirat  makna  bahwa pembuktian  atau  beban  pembuktian dalam  tindak  pidana  umum  menjadi tugas,  beban  dan  tanggung  jawab Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan  tindak  pidana  yang didakwakannya. Karena  jaksa selaku wakil  negara,  badan  hukum  publik mewakili privat dan sekaligus selaku
5 Elwi Danil, 2012, Korupsi, Konsep, dan Pemberantasannya , PT. Grafindo Persada , Jakarta, hal. 201
penegak  hukum  dan  sub  unsur struktur  dalam  sistem  peradilan pidana.  KUHAP  sebagai  pedoman dalam  beracara  pidana  dan  sebagai payungnya semua ketentuan beracara diluar peradilan umum, seperti
Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan  Militer,  Peradilan  Agama dan  Peradilan  Mahkamah  Konstitusi (MK), akan dihadapkan keberadaannya dengan berbagai jenis peradilan tindak pidana khusus. Salah satunya  adalah  peradilan  tindak pidana  korupsi.  Peradilan  tindak pidana  korupsi  memiliki  beberapa ketentuan hukum acara yang sifatnya khusus  ( lex  spesialist ).  Salah  satu substansi hukum acara dalam peradilan korupsi dengan ciri khusus adalah substansi pembuktian. Pembuktian tindak pidana korupsi  dikenal  dan  diterapkan pembalikan  beban  pembuktian  atau pembuktian terbalik ( omkering van de bewijslast / the reversal of the burden of  proof )  atau  sistem  pembuktian terbalik. 5
Pembalikan beban pembuktian    akan  mengikuti  dan memakai istilah pembuktian terbalik, sesuai  pemakaian  istilah  dalam perundang-undangan  tindak  pidana korupsi yang berlaku (hukum positif / ius constitutum ) Indonesia.
Pengaturannya terdapat  dalam
Pasal 37 ayat (1), (2), 12 (3), (4) dan ayat  (5)  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, secara rincinya tersurat seperti berikut :
(1)  Terdakwa  mempunyai  hak untuk  membuktian  bahwa ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi
(2)  Dalam  hal  terdakwa  dapat membuktikan  bahwa  ia tidak  melakukan  tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan  sebagai  hal yang menguntungkan baginya. (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta  bendanya  dan  harta benda istri atau suami, anak dan  harta  benda  setiap orang  atau  korporasi  yang diduga mempunyai hubungan  dengan  perkara yang bersangkutan (4)  Dalam  hal  terdakwa  tidak dapat membuktikan tentang  kekayaan  yang tidak  seimbang  dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang  sudah  ada  bahwa terdakwa  telah  melakukan tindak pidana korupsi. (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1),  ayat  (2), ayat  (3)  dan  ayat  (4), penuntut  umum  tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Lebih  lanjut  dalam penjelasan pasal  demi  pasal  atas  UU  No.  31 Tahun  1999,  Pasal  37  menggariskan bahwa  :  “Ketentuan  ini  merupakan suatu  penyimpangan  dari  KUHAP yang  menentukan  bahwa  jaksa  yang wajib  membuktikan  dilakukannya tindak  pidana,  bukan  terdakwa.
Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan  hal  tersebut  tidak berarti  ia  tidak  terbukti  melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan  pasal  ini  merupakan pembuktian  terbalik  yang  terbatas, karena  jaksa  masih  tetap  wajib membuktikan dakwaannya.
Mencermati  pengaturan  ketentuan sistem  pembuktian  yang  dianut  oleh UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  tampak merupakan penyimpangan dari KUHAP, bahwa KUHAP menerapkan pembuktian negatif wettelijke    bewijs  theorie atau pembuktian  berdasarkan  undang- undang  secara  negatif,  yakni  yang dibebani  pembuktian  adalah  jaksa dengan  mengacu  pada  alat  bukti  sah menurut UU (KUHAP) sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dituangkan dalam surat dakwaannya. Jaksa tetap harus membuktikan apa yang telah didalilkannya  melalui  pembuktian  di depan  sidang  pengadilan.  Berbeda halnya dengan pengaturan pembuktian  oleh  UU  tindak  pidana pemberantasan korupsi diatas menerapkan sistem pembalikan beban  pembuktian, atau  sistem pembuktian, beban pembuktian sebagian diawal pembuktian dibebankan kepada terdakwa sehingga dikatakan menerapkan pembalikan  beban  pembuktian  atau sistem  pembuktian  terbalik.  Namun setelah terdakwa membuktikan melalui keterangannya bahwa ia tidak
bersalah melakukan apa yang dituduhkan  jaksa,  maka  jaksa  tetap harus  membuktikan  dakwaannya, sehingga  dikatakan  dalam  proses pembuktian  tindak  pidana  korupsi dianut sistem pembuktian berimbang. Karena disamping terdakwa dibebani pembuktian juga jaksa tetap dibebani kewajibannya membuktikan terdakwa melalui surat dakwaannya. Setelah mencermati ketentuan pembuktian dalam KUHAP melalui Pasal 66 yang pada intinya  bahwa  yang  dibebani  proses pembuktian atau pembebanan pembuktian  adalah  jaksa  penuntut umum.  Sedangkan  menurut  Pasal  37 ayat  (1)  khususnya  bahwa  yang dibebani  beban  pembuktian  adalah terdakwa  ditambah  jaksa  selaku penuntut umum, maka dalam 2  (dua) aturan  terdapat  pertentangan  norma hukum (konflik norma hukum) dalam pembebanan pembuktian di persidangan.  Dalam    teori  hukum terjadi  disharmonisasi  norma  hukum berupa konflik norma dalam perundang-undangan  pidana  sebagai dasar  acuan  proses  peradilan  pidana, khususnya  dalam  pembuktian  tindak pidana korupsi.
Dasar  hukum  sistem  beban pembuktian  mengenai  harta  benda yang didakwakan terdapat pada Pasal 37A yang merumuskan sbb: 6 (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya  dan  harta  benda istri  atau  suami  dan  harta benda  setiap  orang  atau korporasi yang diduga mempunyai, hubungan
dengan perkara yang didakwakan. (2) Dalam  hal  terdakwa tidak  dapat  membuktikan tentang  kekayaan  yang  tidak seimbang dengan penghasilannya  atau  sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  digunakan untuk  memperkuat  alat  bukti yang sudah ada bahwa terdakwa  telah  melakukan tindak pidana korupsi. (3) Ketentuan sebagaimana dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) merupakan tindak pidana atau perkara  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16  UU  No.  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pasal  5  sampai  dengan  Pasal 12 UU ini, sehingga penuntut umum  tetap  berkewajiban untuk membuktikannya. Ketentuan di atas menunjukkan tindak pidana korupsi  selain  suap  menerima gratifikasi penerapan pembuktikan tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan  dengan  cara  yang dirumuskan  dalam  Pasal  37A tersebut.
Tentang beban pembuktikan  kepada  siapa  dan bagaimana  cara  membuktikan menurut  ketentuan  pasal  ini  jika dihubungkan dengan tindak pidana  korupsi  dalam  perkara pokok,  dapat  disebut  dengan
sistem  pembuktian  semi  terbalik atau berimbang terbalik.

## KESIMPULAN
Kebijakan  legislasi  Indonesia dengan jelas menentukan Pengaturan tentang  system  Pembuktian  terbalik terdapat dalam  Pasal 12B,  Pasal 37, 37A  dan  38B  UU  UU  Nomor  20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Daud  Busro  dan  Abu  Bakar Busro, 1983, Azas-Azas Hukum  Tata  Negara ,  Ghalia Indonesia, Jakarta,
Andi  Hamzah,  2008, Hukum
Acara  Pidana  Indonesia ,
Ed.  Ke-II,  Sinar  Grafika, Jakarta Abdul  Kadir  Muhammad,  2004, Hukum dan Penelitian
Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, Atamimi,  A.  Hamid,  1990, Peranan Keputusan  Presiden  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Kepres yang Berfungsi Sebagai  Pengaturan  Dalam Kurun Waktu Pelita I – IV, UI Press, Jakarta, Burkens, M., at.al., 1990, Beginselen can de Democratiche Rechtsstaat ,  Dalam  Yohanes Usfunan, Kebebasan Berpendapat Indonesia , Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya, Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa
Aspek  Kebijakan  Penegakan dan  Pengembangan  Hukum Pidana ,  Penerbit  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung,,