## STRATEGI KEBIJAKAN PENGGALIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Damas Dwi Anggoro 1 , Nurlita Sukma Alfandia 2
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Email: damasdwia@gmail.com 1 , nurlita.sukma@gmail.com 2

## ABSTRACT
With the implementation of regional autonomy, the regions have the right to manage the finances of their respective regions and impose levies on the community in the form of taxes and regional retribution.  Local  Taxes  and  Local  Levies  are  part  of  Regional  Original  Income  (ROI).  Local governments do not have fiscal independence so they are still very dependent on the portion of the  Balancing  Fund  from  the  Central  Government  in  financing  regional  expenditures.  This research is expected to be able to find a strategy in the form of a policy of extracting local revenue which is considered the most appropriate. The descriptive qualitative approach with the type of descriptive research is used to be able to answer these problems. The results of this study state that the implementation of the ROI excavation policy in several research locations in Indonesia is  in  accordance  with  Law  No.  28  of  2009.  However,  there  are  still  limited  areas  in  actively collecting  taxes.  The  results  of  the  SWOT  analysis  found  six  strategies  for  extracting  local revenue,  namely  follow-up  of  collection  actions,  simplifying  investment  permits,  conducting censuses  and  extending  Local  Tax  Subjects,  coordinating  with  related  agencies,  utilizing information technology for taxes and levies, improving service quality, assisting taxpayers and obligatory Retribution, and provision of technical guidance from the central government.
Keywords: regional tax, regional retribution, regional policy, and local revenue.

## ABSTRAK
Dengan terselenggaranya otonomi daerah, daerah berhak mengelola keuangan daerahnya masing- masing  dan  mengenakan  pungutan  kepada  masyarakat  berupa  pajak  dan  retibusi  daerah.  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  bagian  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Pemerintahan daerah belum memiliki kemandirian fiskal sehingga masih sangat bergantung pada porsi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam membiayai belanja daerah.  Penelitian ini diharapkan  mampu  menemukan  strategi  berupa  kebijakan  penggalian  pendapatan  asli  daerah yang  dianggap  paling  tepat.  Pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif digunakan  untuk  dapat  menjawab  permasalahan  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan implementasi kebijakan penggalian PAD di beberapa daerah lokasi penelitian di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun demikian masih ada keterbatasan daerah  dalam  melakukan  penagihan  pajak  secara  aktif.  Hasil  analisis  SWOT  ditemukan  enam strategi penggalian pendapatan asli daerah yaitu tindak lanjut tindakan penagihan, mempermudah perizinan  investasi,  pelaksanaan  sensus  dan  ekstensifikasi  Subjek  Pajak  Daerah,  koordinasi dengan  Dinas  terkait,  pemanfaatan  teknologi  infomasi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  perbaikan kualitas pelayanan, pendampingan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, dan pemberian bimbingan teknis dari pemerintah pusat.
Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, kebijakan daerah, dan pendapatan asli daerah

## A. PENDAHULUAN
Terselenggaranya  otonomi  daerah telah  memberikan  hak  dan  kewajiban kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  bertujuan  untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  berdasarkan potensi  daerah  sebagai  bentuk  perwujudan dari  desentralisasi.  PAD  memiliki  peran dalam  membentuk  tingkat  kemandirian fiskal  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu  juga berperan dalam menekan disparitas pendapatan antar daerah. Daerah berhak mengenakan pungutan  kepada  masyarakat.  Meskipun demikian,  pemungutan  ini  harus  dilakukan berdasarkan  pada  Undang-Undang.  Hasil penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan  yang  relatif  kecil.  Sebagian  besar pengeluaran  masih  dibiayai  dana  alokasi yang  berasal  dari  Pemerintah  Pusat.  Akan tetapi,  dana  alokasi  tersebut  tidak  dapat diharapkan mampu menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu,  Pemerintah  Daerah  diberikan  peluang untuk  mengenakan  pungutan  baru  yang
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah,  tarif  pajak  dan retribusi  daerah  telah  ditetapkan  batas maksimumnya. Penetapan batas maksimum dilakukan  untuk  menghindari  penetapan tarif  pajak  yang  lebih  tinggi  dan  untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah. Dalam perundang-undangan mengenai
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  diatur pula  perluasan  terhadap  beberapa  objek
Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.
Selain itu, Undang-undang tersebut  juga  mengatur  alokasi  hasil penerimaan  pajak.  Hal  ini  dilakukan  dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengenaan  pungutan.  Aturan  ini  dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemungutan  atara  pemerintah  pusat  dan daerah.  Dengan  adanya  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009,  Pemerintah Daerah diharapkan  dapat  membiayai  kebutuhannya yang semakin besar hanya dengan memanfaatkan  setiap  potensi  daerah  yang dimiliki  masing-masing.  Di  sisi  lain, pembatasan kewenangan dalam menetapkan jenis  pajak  dan  retribusi  akan  memberikan kepastian  bagi  masyarakat  dan  dunia  usaha sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tabel 1. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Daerah Tahun APBD PAD Total Pendapatan % PAD Terhadap Total Pendapatan DKI Jakarta 2017 41,2 T 60,5 T 68% Surabaya 2017 4,2 T 7,5 T 56% Makasar 2016 1,3 T 3,66 T 35,5% Sidoarjo 2016 1,2 T 3,38 T 35,5 % Bekasi 2015 1,3 T 3,9 T 33,3 % Kota Bogor 2014 413 M 1,5 T 27,5 % Kota Malang 2016 387 M 1,73 T 22% Tuban 2016 413 M 2,6 T 16% Batu 2015 80 M 749 M 10,6 % Kab. Blitar 2015 195 M 2,3  T 8,4 % Sumenep 2016 169 M 2,2 T 7,6 % Kab. Agam 2017 101 M 1,3 T 7,2 %
Sumber : APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pada  tabel  tersebut  menunjukan bahwa  PAD  hanya  merupakan  bagian  dari porsi  yang  kecil  dari  total  seluruh pendapatan  daerah  dan  tidak  mampu menjadi  sumber  pendapatan  utama  bagi daerah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa sebenarnya  pemerintahan  daerah  belum memiliki kemandirian fiskal sehingga masih sangat bergantung pada porsi Dana Perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam membiayai belanja daerah.
Glynn  (1983)  menjelaskan  bahwa nilai  20%  perolehan  PAD  merupakan  nilai batas  minimum  untuk  membiayai  otonomi daerah. Apabila PAD kurang dari nilai batas ini,  maka  daerah  tersebut  akan  kehilangan kemandiriannya. Berdasarkan ulasan diatas, maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian dengan judul “Strategi Kebijakan Penggalian  Pendapatan  Asli  Daerah  ”. Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka penelitian  ini  berusaha  untuk  mengetahui implementasi  kebijakan  penggalian  PAD dan  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk dapat menggali PAD.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Studi Empiris
Penelitian terdahulu yang menjadi referensi diantaranya adalah : 1) Chirico,  et  all  (2018)  berusaha  untuk mengevaluasi strategi untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak  properti di  negara  Kroasia. Penelitian  ini memberikan bukti bahwa strategi pemberitahuan  yang  dirancang  dengan saksama  dan  ditargetkan  dapat  secara sederhana meningkatkan kepatuhan pajak.
2) Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ministry of  Finance    Republic  of  Croatia  yang berjudul Strategy of The Tax Administration for the period 2016-2020 . Penelitian  ini  menggunakan  analisis SWOT,  hasil  dari  penelitian  ini  ada empat strategi 1. Pengumpulan pendapatan publik yang adil dan efisien,
2. Perlindungan masyarakat dan kepentingan keuangan Republik Kroasia dan  Uni  Eropa,  3.  Orientasi  pada  kerja sama  dan  kemitraan,  4.  Peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya Administrasi Perpajakan yang tersedia.

## 2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  pendapatan  daerah  yang  diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sesuai  dengan  Undang-undang  mengenai Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  PAD merupakan  berntuk  kewenangan  yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan potensi  daerah.  Pemberian  otonomi  kepada Daerah  diharapkan  dapat  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat  adalah  peningkatan  indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan  peningkatan  kesehatan,  pendidikan, dan  pendapatan  masyarakat.  Selain  itu, masing-masing Pemerintah Daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya saing daerahnya melalui potensi daerah yang dimiliki.
PAD  memegang  peranan  penting dalam  menunjukkan  derajat  kemandirian suatu  daerah.  Semakin  tinggi  penerimaan daerah  yang  bersumber  dari  PAD  artinya semakin tinggi pula derajat kemandiriannya. Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  meliputi pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah,  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## 3. Pajak Daerah
Menurut  Davey  (1988),  Teori “ development  from  below ” berpendapat bahwa  seseorang  akan  lebih  sukarela membayar pajak  kepada pemerintah daerah daripada  pemerintah  pusat  karena  mereka dapat  dengan  mudah  merasakan  manfaat berupa  pembangunan  di  daerah  mereka. Berdasarkan  pendapat  tersebut  terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu,  manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat  di  daerah. Bahl  dan  Smoke (2003)  berpendapat  bahwa  Pemerintah Daerah  harus  dapat  menetapkan  pajak daerah  yang  dapat  diterima  masyarakat. Indikator dapat diterima meliputi dalam hal penetapan  struktur,  besaran  tarif,  pihak harus  membayar,  dan  sanksi  terhadap pelanggaran.  Menurut  Davey  (1988)  pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut 1. Dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah
dengan  aturan  yang  dibuat  masing- masing daerah;
2. Penetapan tarif dilakukan oleh pemerintah daerah; 3. Ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah; 4. Hasil pemungutannya diberikan kepada,  dibagihasilkan  dengan,  atau dibebani  pungutan  tambahan  oleh Pemerintah Daerah. Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7),  pajak  daerah  adalah  pajak  asli daerah maupun pajak negara yang
diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah  di  wilayah  kekuasaannya  untuk membiayai  pengeluaran  terkait  tugas  dan kewajiban  dalam  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri,  dalam  Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Boediono  dalam  Lutfi  (2006:23) mendefinisikan  pajak  daerah  dari  segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  hak pemungutannya ada pada Pemerintah Daerh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan  pajak  daerah  oleh  pemerintah daerah ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna  dalam  upaya  meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Menurut  pendapat  Bird  (2000:7) pajak daerah diharapkan dapat secara mudah dikelola  dan  dipungut  oleh  pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat  setempat.  Pungutan  pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah
tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya  harmonisasi  antar  pemerintah daerah  dengan  pemerintahan  yang  lebih tinggi.
Menurut Kurniawan (2004), suatu pajak  daerah  harus  memenuhi  syarat-syarat yaitu:
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak mengganggu kepentingan umum.
4. Objek  pajak  bukan  merupakan  objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak  berdampak  negatif  pada  kondisi ekonomi.
7. Memperhatikan  aspek  keadilan  dan kemampuan masyrakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Devas  dalam  Ismail  (2005:43),
menyebutkan  paling  tidak  ada  lima  tolak ukur  untuk  menilai  apakah  pajak  daerah yang  ada  sudah  baik  yaitu  hasil,  keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan implementasi,  dan  kesesuaian  sebagai sumber pendapatan daerah.

## 4. Retribusi Daerah
Tarif  atau user  charges atau retribusi merupakan suatu sistem
pembayaran  atau  sistem  tagihan  biaya dimana  seseorang  mengkonsumsi  suatu barang  dan  jasa  tertentu  yang  disediakan oleh  pemerintah  daerah.  Fisher  (1996:174) menyatakan  bahwa User  charges adalah harga  yang  dikenakan  pemerintah  untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk  membayar  semua  biaya  penyediaan layanan tersebut, yang satu fungsinya adalah untuk  membuat  konsumen  menghadapi kenyataan biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan efisien. Zorn (1991:136), retribusi merupakan  bentuk  pembayaran  yang  dapat dihindari  apabila  tidak  memanfaatkan pelayanan  berupa  barang  publik.  Biaya lisensi dan surat perijinan merupakan  biaya yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah  atas  jasa  yang  diberikannya, serta penilaian khusus  terkait manfaat  yang diterima  dan  berdampak  atas  kepemilikan suatu  properti.  Menurut  Munawir  (1997), retribusi  adalah  iuran  yang  dibayarkan kepada  pemerintah  yang  dapat  dipaksakan dan  jasa  balik  secara  langsung  dapat ditunjuk. Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009,  retribusi  daerah  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah
pungutan  yang  dilakukan  terhadap  para pengguna  jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah  dengan  ada  balas  jasa  secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa. Berdasarkan sifatnya, retribusi  dapat  dikelompok  menjadi  dua yaitu  sifat  pemungutannnya  dan  sifat paksaannya.  Dari  sisi  teoritik,  arti  dari retribusi  adalah  pungutan    pemerintah kepada  para  pemakai  atau  “konsumen” komoditas  yang  dihasilkan  pemerintah. Komoditas  yang  dimaksud  bisa  berupa barang  (komoditas  pisik)  ataupun  berupa pelayanan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif. Kualitatif  dipilih  karena  untuk  menemukan suatu pemahaman terhadap potensi
pendapaan  asli  daerah.  Dalam  penelitian kualitatif  akan  dikumpulkan data sebanyak mungkin  tentang  sesuatu  dan  dari  data tersebut  di  cari  pola-pola,  hukum,  prinsip- prinsip,  dan  akhirnya  peneliti  menarik kesimpulan dari analisinya tersebut (Prasetya, 2006). Informan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai
key  informant. Informan adalah seorang diharapkan  dapat  memberi  informasi yang berguna untuk kepentingan penelitian melalui  wawancara  dan  data- data  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti. Dalam  penelitian  kualitatif,  pemilihan informan  yang  tepat  merupakan  salah satu faktor yang menjadi penentu dalam proses  pengumpulan  dan  pengolahan data.
Pemilihan informan ( key informant )  pada  penelitian  difokuskan pada  representasi  atas  masalah  yang diteliti.  Dalam    penelitian    ini    proses wawancara  dilakukan  dengan  informan kunci yang  meliputi  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
dan Pemerintah Daerah.

## 1. Teknik Analisis Data
Langkah-langkah  dalam  analisis  data menurut Creswell (2016) adalah : a. Mengolah  dan  mempersiapkan  data untuk  dianalisis.  Pada  tahap  ini  peneliti akan  mentranskrip  wawancara  yang sudah  dilakukan  dan  mengolah  data sekunder yang didapat.
b. Membaca keseluruhan data.
c. Pemberian  kode-kode  tertentu  untuk memudahkan analisis data
d. Mendeskripsikan  hasil  olahan  baik  data sekunder maupun data primer
e. Pemberian intrepetasi

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Kebijakan Berdasarkan hasil wawancara dengan  beberapa  pegawai  Kementrian Keuangan  muncul  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pemerintah  daerah. Secara  umum  implementasi  dari  UU Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua  yaitu  dari  sisi  kesesuaian  dengan peraturan  daerah  dan  sisi  penerapan lapangan.
a. Pajak Daerah Pada  beberapa  daerah,  pajak daerah merupakan penyumbang
terbesar  terhadap  PAD.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  persentase  pajak daerah  terhadap  PAD  yang  hampir mencapai  70%.  Besarnya  persentase pajak daerah terhadap PAD menunjukkan  besarnya  potensi  yang dimiliki  pajak  daerah.  Selain  itu,  tren pemungutan pajak daerah setiap tahunnya  mengalami  peningkatan  jika dibandingkan  dengan  retribusi  daerah yang  cukup  fluktuatif  seperti  yang dijelaskan  pada  tabel  dan  gambar berikut:

## Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2017
No  Tahun Kota Malang Kota Bogor Kota Batam Kota Bima 1 2014 Rp278.885.189.549  Rp376.487.551.008  Rp580.864.691.714 Rp8.727.233.964 2 2015 Rp316.682.891.174  Rp398.435.398.328  Rp614.910.861.602  Rp11.228.422.668 3 2016 Rp374.641.673.420  Rp492.138.653.391  Rp648.110.809.097  Rp12.341.769.989 4 2017 Rp414.961.528.718  Rp555.475.409.588  Rp648.218.537.855  Rp13.910.270.478
Sumber : Data Diolah(2018)

## Subjek dan Objek Pajak Daerah
Penentuan  subjek  dan  objek
pajak  daerah  telah  dilakukan  sesuai dengan ketentuan pada Undang-
Undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Akan tetapi  subjek  dan  objek  Pajak  Daerah dapat  berbeda  seperti  misalnya  yang ada  di  Kota  Malang.  Terdapat  pajak atas  roti  dan  katering.  Hal  tersebut dilakukan  pemerintah  Kota  Malang dalam  upaya  ekstensifikasi  sumber pajak daerah.
Tarif Pajak Setiap daerah memiliki kewenangan menentukan besaran tarif. Namun  perbedaan  tarif  di  masing- masing  daerah  tidak  melebihi  batas maksimal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

## Dasar Pengenaan Pajak
Pada  dasarnya  semua  daerah memiliki  dasar  pengenaan  pajak  yang sama untuk masing-masing jenis pajak seperti  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang.  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penentuan dasar pengenaan pajak  tiap  daerah  telah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan daerah  yang  berpedoman  kepada Undang-Undang.

## Pemungutan Pajak Daerah
Banyak inovasi yang dilakukan oleh  tiap  daerah  dalam  melakukan pemungutan  pajak.  Salah  satunya adalah Kota Malang yang bekerja sama dengan  notaris  dan  Badan  Pertanahan Nasional dalam melakukan pemungutan  BPHTB,  sedangkan  Kota Bogor bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Saat Terutang Pajak Daerah Meskipun wewenang penentuan  terdapat  di  masing-  masing daerah,  implementasi  saat  terutang pajak  dapat  dinyatakan  telah  sesuai dengan Undang-Undang.

## Pembayaran Pajak Daerah
Inovasi  dalam  pembayaran pajak  daerah  yang  diciptakan  tersebut banyak  membantu  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak Daerah
Belum optimalnya pelaksanaan wewenang  pemerintah  daerah  dalam hal  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak daerah  dikarenakan  belum  adanya SDM  jurusita  dan  belum  beraninya pemerintah  daerah  dalam  melakukan tindak  lanjut  seperti  penyitaan  dan pelelangan  yang  mengakibatkan  tidak dilakukannya penyitaan dan pelelangan. Padahal tindakan penyitaan dan  pelelangan  dapat  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemerintah daerah belum melakukan  penerbitan  SKPD  sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Penerbitan  SKPD  dilakukan  sebagai upaya  penagihan  pasif  kepada  para Wajib Pajak yang menunggak pajak. Keberatan, Banding dan Gugatan Keberatan, banding dan gugatan  dapat  diajukan  oleh  Wajib
Pajak apabila Wajib Pajak kurang puas terhadap  ketetapan  fiskus.  Keberatan, banding  dan  gugatan  hampir  sama dengan  SKPD  yang  diatur  dalam peraturan  daerah  tersendiri  namun implementasinya hampir jarang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penghapusan Utang Pajak Pemerintah daerah belum pernah  melakukan  penghapusan  utang pajak  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah menjadi salah satu  sumber  PAD  yang  dipungut  atas pemanfaatan  fasilitas  tertentu  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah.
Optimalisasi implementasi
pemungutan  retribusi  daerah  dapat dilihat  berdasarkan  seberapa  besar kemampuan  retribusi  menyumbang
PAD, semakin besar kontribusi retribusi  terhadap  PAD  maka  akan semakin optimal pemungutannya.
Sebaliknya  semakin  kecil  kontribusi maka  akan  semakin  kurang  optimal pemungutannya. Berikut ini merupakan tren  penerimaan  retribusi  daerah  di beberapa Kota.
Tabel 3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2014-2017 No. Tahun Kota Malang Kota Bogor Kota Batam Kota Bima 1 2014 40.345.709.448 77.167.650.951 86.504.451.948 6.853.073.462 2 2015 35.281.187.931 46.219.894.849 84.459.384.010 5.268.248.826 3 2016 42.782.439.061 62.727.631.456 93.194.628.137 5.132.141.660 4 2017 50.931.947.200 42.776.811.950 124.038.057.000 7.313.798.500 Sumber : Data Diolah (2018) Berdasarkan tabel dan gambar di atas didapati bahwa rata – rata kontribusi retribusi  terhadap  PAD  hanya  mencapai rata-rata  10,26%  dari  semua  daerah. Setiap  daerah  memiliki  karakteristik PAD yang berbeda.
Implementasi  retribusi  daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun  2009  secara  umum  telah  sesuai, karena  setiap  peraturan  daerah  terkait retribusi daerah dibuat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009.  Terdapat beberapa  daerah  yang  memisahkan masing-masing retribusi dalam pembuatan peraturan daerahnya, beberapa  daerah  lainnya  membahas semua  jenis  retribusi  dalam  satu peraturan  daerah.  Sama  seperti  pajak daerah,  dari  semua  jenis  retribusi  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tidak  semuanya dipungut oleh pemerintah daerah. Daerah diberi  kewenangan  dalam  menentukan jenis  retribusi  apa  saja  yang  akan dipungut.
Terkait  penentuan  subjek  dan objek  retribusi  tiap  daerah  berpedoman kepada  Undang-Undang  yang  berlaku. Tarif  dan  dasar  pengenaan  retribusi, Pemerintah  Daerah  memiliki  wewenang penuh dalam penentuannya, karena tidak diatur  secara  spesisfik  seperti  dalam mengatur tarif dan dasar pengenaan pajak daerah.  Oleh  karena  itu,  besaran  tarif cukup bervariasi di tiap daerah.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah  merupakan  salah  satu  sumber PAD. Implementasi di berbagai  wilayah di Indonesia, hasil pengelolaan kekayaan daerah diperoleh dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah  daerah  kabupaten  atau  kota
juga  mendapatkan  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  BUMD  yang berasal dari bagian laba dari Bank Daerah provinsi.  Permasalahan  yang  sering terjadi dalam pengelolaan BUMD adalah 1. Terjadi  tumpang  tindih  pengaturan sektoral tentang BUMD 2. Permasalahan manajemen pengelolaan 3. Permasalahan SDM 4. Permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD, dan
5. Permasalahan restrukturisasi BUMD

## d. Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang Sah
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sumber pendapatan ini terdiri dari hasil penjualan kekayaan  daerah,  hasil  pemanfaatan kekayaan  daerah,  jasa  giro,  pendapatan bunga,  tuntutan  ganti  rugi,  keuntungan selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang  asing  dan  komisi,  potongan, ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari penjualan  atau  pengadaan  barang  atau jasa oleh daerah. Pemerintah daerah juga memperoleh  pendapatan  yang  berasal dari  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD). Namun demikian masih banyak daerah  yang  belum  mengoptimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang sah. Dalam hal pengelolaan kekayaan daerah pemerintah daerah  diberikan  kewenangan  untuk mengenakan  retribusi  atau  sewa  (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah), pemerintah  daerah  memilih  pungutan yang  lebih  besar  diantara  kedua  pilihan tersebut. Selain itu, adanya transfer Dana Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional menambah pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  analisis  kondisi  yang telah  dipaparkan  di  atas  secara  umum muncul  beberapa  hambatan  yang  dapat
memengaruhi  pemerintah  daerah  dalam menggali  sumber-sumber  penerimaan  PAD yaitu :
a. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM
b. Ketidaktersediaannya data yang akurat
c. Perencanaan  penerimaan  PAD  yang belum optimal
d. Kepatuhan  Wajib  Pajak  Daerah  dan Wajib Retribusi
e. Penghindaran Pajak
f. Kebijakan  pemerintah  pusat  yang  tidak mendukung
g. Ketidaktersediaan Regulasi
h. Ketidaksesuaian Regulasi dengan Kebutuhan Daerah 2. Strategi Penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah Menurut  Hunger  (2001)  proses manajemen  strategis  terdiri  dari  empat elemen dasar yaitu, pengamatan lingkungan, perumusan  strategi,  implementasi  strategi dan  evaluasi  pengendalian.  Pengamatan lingkungan ini dilakukan dengan
menganalisis  faktor  strategi  internal  yang terdiri  dari  kekuatan  dan  kelemahan  dan eksternal  yang  meliputi  peluang  dan ancaman.  Berdasarkan  data  yang  telah disajikan,  secara  umum  muncul  beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi  pemerintah  daerah  dalam  menggali sumber-sumber PAD, antara lain
a. Kekuatan ( Strength )
1) Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan  teknologi  informasi  ini diharapkan  dapat  dilakukan  lebih optimal lagi agar dapat meningkatkan PAD. 2) Bentuk Organisasi
Perlu  ada  instansi  khusus  yang menangani  PAD  dapat  memperkuat upaya  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan PAD. 3) Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi daerah memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah  daerah  dalam  mengurus daerahnya  sendiri,  termasuk  dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah terutama PAD. 4) Sosialisasi Sosialisasi  merupakan  pengenalan kebijakan  yang  akan  diterapkan  oleh pemerintah, karena
penerapan
kebijakan  tidak  akan  berhasil  jika hanya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Pemerintah  daerah  butuh partisipasi dari masyarakat dan berbagai pihak untuk dapat menyukseskan kebijakannya. b. Kelemahan ( Weakness )
1) Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  pemerintah daerah memiliki kualitas dan kuantitas  yang  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  pemerintah pusat. Hal ini diakibatkan dari supply SDM  pemerintah  pusat  bersumber dari instansi pendidikan milik
pemerintah  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan lapangan, sedangkan SDM pemerintah  daerah  bersumber  dari berbagai  latar  belakang  pendidikan yang  beragam  mulai  dari  lulusan  SD sampai S3. Agak sulit untuk pemerintah  daerah  mendapat  SDM yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam meningkatkan PAD. 2) Data yang Akurat Diakui oleh pemerintah daerah bahwa
data  terkait  subjek  dan  objek  pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah  belum  akurat.  Perlu  adanya suatu  sistem  yang  dibuat  untuk meningkatkan  kualitas  data  yang dimiliki  pemerintah  daerah  dalam menggali  potensi  PAD.  Karena  data akurat  yang  tidak  tersedia  akan berdampak  pada  kurang  optimalnya penggalian PAD.
3) Sistem Pengawasan Pengawasan  merupakan  suatu  proses penting  dalam  menjalankan  strategi, karena sistem pengawasan yang tepat akan memberikan evaluasi yang tepat sehingga  dapat  menghasilkan  solusi yang  sesuai  dengan  keadaan.  Selama ini  sistem  pengawasan  di  pemerintah daerah  dirasa  masih  lemah  sehingga mengakibatkan  banyaknya  potensi PAD  yang  tidak  diterserap  dengan optimal.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  pemerintah  daerah  memiliki kelemahan dalam melakukan pengawasan dalam penggalian PAD. 4) Perencanaan Target
Perencanaan  target  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dirasa  masih
kurang tepat, karena tidak mengoptimalkan potensi yang dimiliki  pemerintah.  Perencanaan target yang tidak tepat juga diakibatkan  karena  tidak  tersedianya data  yang  akurat  tentang  potensi subjek  dan  objek  pajak.  perencanaan target  yang  tidak  tepat  ini  kemudian berakibat pada PAD yang tidak tergali dengan optimal.
c. Peluang ( Opportunity )
1) Kerja Sama dengan Pihak Lain Peluang  terbesar  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  adalah  dengan menggandeng  berbagai  pihak  dalam menggali  potensi  PAD.  Karena meskipun  pemerintah  daerah  telah memiliki  wewenang  penuh  atas pengelolaan sumber PAD, akan tetapi pemerintah  daerah  masih  memiliki kelemahan  di  SDM  dan  sistem pengawasan. Secara teknis pemerintah daerah banyak melibatkan pihak lain dalam mendukung penggalian  PAD  yang  dilakukan pemerintah  daerah,  sehingga  hasil yang didapat bisa lebih optimal.
2) Investasi Investasi  yang  didapat  suatu  daerah akan  berpengaruh  besar  terhadap perkembangan  pembangunan  daerah tersebut.  Pembangunan  daerah  akan memberikan  peluang  yang  besar kepada  pemerintah  daerah  untuk menggali sumber-sumber PAD. Semakin  besar  investasi  yang  masuk maka akan berdampak pada keuangan daerah  yang  semakin  membaik  pula. Oleh karena itu tingkat investasi perlu dimanfaatkan  sebaik  mungkin  oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. 3) Potensi PAD Tiap  daerah  memiliki  potensi  yang berbeda,  dan  tiap  daerah  pasti memiliki  potensi  unggulan  yang berbeda.  Hal  tersebut  diakibatkan adanya  perbedaan  sumber  daya,  dan kondisi  geografis suatu  daerah.
Potensi  apa  pun  yang  dimiliki  oleh daerah tentu saja merupakan peluang yang  besar  dalam  meningkatkan PAD.
d. Ancaman ( Threat )
1) Kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang Kurang Mendukung Adanya  otonomi  daerah  memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan  PAD.  Namun  pada beberapa peraturan tertentu pemerintah pusat justru dirasa membatasi  wewenang  pemerintah daerah  seperti  penarikan  salah  satu sumber  PAD  untuk  dikelola  oleh pemerintah  daerah.  Hal  tersebut dianggap  telah  menyalahi  prinsip otonomi daerah.
2) Kepatuhan Wajib Pajak Wajib  pajak  merupakan  pihak  yang tidak dapat dipisahkan dari pemungutan  pajak  daerah.  Namun pada  kenyataannya  masih  banyak Wajib  Pajak  yang  tidak  memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan  tingkat  kepatuhan  yang rendah.  Tentu  saja  hal  tersebut menjadi ancaman yang cukup membahayakan  pemerintah  daerah dalam meningkatkan PAD. 3) Penghindaran Pajak Penghindaran  pajak  ini  juga  banyak dilakukan  oleh  Wajib  Pajak,  baik dilakukan  sendiri  maupun  dengan bantuan  pihak  lain.  Oleh  karena  itu, penghindaran  pajak  ini  menjadi ancaman yang perlu diperhatikan oleh pemerintah  daerah.  Seperti  kasus mafia  pajak  di  Kota  Malang  yang cukup  merugikan  baik  bagi  Wajib Pajak maupun pemerintah daerah.
Strategi  yang  dihasilkan  dengan mempertimbang  analisis  SWOT  yang  telah dilakukan meliputi
a. Strategi SO 1) Tindak Lanjut Tindakan Penagihan Tindakan penagihan perlu ditingkatkan  dengan  bekerja  sama dengan  berbagai  pihak.  Bentuk  kerja sama  ini  dapat  berupa  pelatihan  bagi petugas  penagihan  dan  penagihan aktif seperti operasi gabungan.
2) Mempermudah Perizinan Investasi Kemudahan  akses  dan  perizinan menjadi  daya  Tarik  bagi  para  calon
investor untuk memutuskan investasinya pada suatu daerah. Selain itu, kemudahan perizinan akan meningkatkan  investasi  suatu  daerah yang  berdampak  pada  pembangunan daerah dan penerimaan daerah khususnya PAD. b. Strategi WO 1) Sensus  dan  profiling  Subjek  Pajak Daerah Sensus  dan  Profiling  subjek  pajak daerah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah daerah. 2) Meningkatkan  koordinasi  dengan Dinas Terkait Pemerintah perlu secara rutin berkoordinasi  dengan  instansi  terkait dan melakukan sinkronisasi sehingga seluruh  OPD  dapat  berjalan  selaras dan saling mendukung.
c. Strategi ST
1) Pemanfaatan Teknologi Informasi Kemudahan  akses  informasi  akan mempermudah  kinerja  pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan  pajak  dan  retribusi daerah. 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan yang dilakukan oleh SKPD hendaknya mempermudah masyarakat dalam menangani urusannya, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
d. Strategi WT
1) Pendampingan  kepada  Wajib  Pajak dan Wajib Retribusi
2) Bimbingan  Teknis  dari  Pemerintah Pusat, Bantuan  yang  dilakukan dapat  berupa  pemberian  pelatihan dan  pengadaan  bimbingan  teknis untuk  pemeriksaan  pajak  dan penagihan pajak.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil penelitian  yang  dilakukan,  maka  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  menjadi  dua. Pertama,  implementasi  kebijakan  yang dilakukan  Pemerintah  Daerah  dapat  dinilai ke  dalam  dua  kriteria,  yaitu  kesesuaian
antara  Undang-undang  dengan  Peraturan Daerah yang telah dirumuskan dan kesesuaian Undang-undang dengan pelaksanaan  di  lapangan.  Masing-masing daerah  telah  merumuskan  peraturan  daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.  Pada  kondisi  di  lapangan,  masih terdapat  ketidaksiapan  pemerintah  daerah dalam  implementasi  peraturan  daerah tersebut.
Kedua,  berdasarkan  analisis  swot yang dilakukan, dapat dirumuskan beberapa strategi  kebijakan  yang  dapat  digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan  Penggalian  Pajak  Daerah. Strategi  tersebut  meliputi  tindak  lanjut tindakan  penagihan,  mempermudah  izin investasi, sensus dan profiling Subjek Pajak Daerah,  koordinasi  dengan  pihak  terkait, pembuatan  aplikasi Geo  Tagging Pajak Daerah,  peningkatan  kualitas  layanan, pendampingan kepada Wajib Pajak Daerah, dan bimbingan teknis dari Pemerintah Pusat.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, pemerintah daerah telah mengimplementasikan  isi  Undang-undang yang  berlaku  mengenai  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah.  Akan  tetapi,  masih terdapat  masalah  yang  pada  praktik  di lapangan.  Masalah  muncul  dikarenakan belum diaturnya dalam undang-undang atau karena kurangnya sumber daya manusia.
Bagi penelitian selanjutnya,
diharapkan  dapat  memberikan  rumusan kebijakan yang dapat diterapkan pada suatu daerah dengan menyesuaikan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan pula dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT Rineka Cipta. Bird,  Richard  dan  Francois  Vaillancourt. 2000.  Desentralisasi  Fiskal  di Negara-Negara Berkembang. Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Bird,  Richard,  2000. Intergovernmental Relation:  Universal  Principles,
Local  Applications.  International Studies  Program  Working  Paper
00-2, April  2000.  Andrew  Young School of Policies Studies.
Georgia State University, Georgia, USA. Bogdan,  Robert  and  Steven  Taylor,  1975. Introducing to Qualitaive Methods: Phenomenological, New York : A Wlley  Interscience Publication. Chirico,  M,  Et  all.  2018. An  Experimental Evaluation of Notifcation Strategies  to  Increase  Property Tax  Compliance:  Free-Riding  in the  City  of  Brotherly  Love. Journals  University  of  Chicago
Press (4) 129-161
Davey,  K.  J.  1988. Praktek-praktek
Internasional  dan  relevansinya bagi  dunia  ketiga .  Jakarta  :  UI Press Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya . Bogor: Ghalia Indonesia.
Kaho,  Josef  Riro.  2005. Prospek  Otonomi Daerah di Indonesia . Jakarta : CV
Rajawali Press.
Lutfi,  Achmad.  2006. Penyempurnaan Administrasi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah:  Suatu  Upaya dalam  Optimalisasi  Penerimaan PAD. Jurnal  Ilmu  Administrasi dan  Optimalisasi  :  Bisnis  & Birokrasi,  Volume  XIV,  No  1, Departemen  Ilmu  Administrasi FISIP UI.
Neuman  W.  Lawrence,  2003. Social Research    Methods  :  Qualitatiive and  Quantitative  Approaches , Boston : Allyn and Bacon. Nurmantu, Safri. 2002 Pengantar
Perpajakan,  Edisi  ke-2, Jakarta: Penerbit  Institut  Fiskal Indonesia.
Prasetya Irawan, 2006. Penelitian  kualitatif dan  kuantitatif  untuk  ilmu-ilmu sosial, Jakarta  :  Departemen  Ilmu
Administrasi FISIP UI.
Rosdiana  Haula,  Rasin  Tarigan,  2005,
Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
,  Irianto,  Edi  Slamet.  2012.
Pengantar  Ilmu  Pajak,  Kebijakan dan  Implementasi  di  Indonesia ,
Jakarta: RajaGrafindo Persada. , Irianto, Edi Slamet, Putranti, Titi Muswati. 2011. Teori Pajak Pertambahan Nilai, Kebijakan  dan  Implementasinya Di  Indonesia ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia. Soeratno  R.  dan  Lincolin  Arsyad,  1995. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi  &  Bisnis ,  Yogyakarta: Unit  Penerbit  dan  Percetakan Akademi  Manajemen  Perusahaan
YKPN.
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia ed.11 . Jakarta: Salemba Empat.

## Lain-Lain
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah