## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Tofik Yanuar Chandra
2 Hajairin

## Affiliation
1 Universitas Jayabaya Jakarta 2 Universitas Muhammadiyah Bima
Email hajairin@umbima.ac.id

## Date Submission
17 December 2023
Date Accepted 30 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249 MENAKAR

## DALUWARSA:
Kajian

## Perbandingan  Daluwarsa  Pemalsuan  Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

## Abstract
Comparative study of the expiration of mail forgery in Law No. 1/1946 on Criminal Code and Law No. 1/2023 on Criminal Code. This comparative study is intended to understand the differences and similarities of expiration in the prosecution of criminal cases, so  that  expiration  can  be  a  legal  instrument  that  can  realize justice  for  all  parties  to  criminal  cases.    The  method  used  is normative  legal  research,  normative  legal  research  is  also  to inventory  positive  law,  find  legal  principles  and  doctrines, synchronize existing laws and regulations and conduct research by  studying  and  examining  and  tracing  various  existing literature.  With  several  approaches,  namely  the  Legislative Approach,  Historical  Approach,  Comparative  Approach  and Conceptual  Approach.  The  findings  in  the  results  of  this  study are  a  comparative  study  of  the  expiration  of  mail  forgery,  in Law/1/1946 / Criminal Code and Law/1/2023 / Criminal Code it can  be  concluded  that  the  authority  to  prosecute  a  criminal offender can be abolished regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding Forgery in general is regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. After the reform of criminal law, the authority to prosecute is declared void due to expiration  is  regulated  in  Article  163  of  Law  No.  1/2023  /
Criminal  Code,  but  regarding  the  explanation  of  the  offense  of forgery of letters is contained in Articles 391 and 392 of Law No. 1/2023  /  Criminal  Code.  Comparison  of  the  expiration  of  mail forgery  in  the  Criminal  Code  and  the  New  Criminal  Code  from the aspect of offense formulation and expiration limitation is very different, but there is a similarity in placing the object that can be subject to the crime of mail forgery, namely a person who makes a fake letter and uses a fake letter.
Keywords: Comparison,Expiration,Forgery of Letter

## A bstrak
Kajian  perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat  dalam UU/1/1946  tentang  KUHP  dan  UU/1/2023  tentang KUHP.  Kajian  perbandingan  ini  dimaksudkan  untuk memahami  perbedaan  dan  persamaan  daluwarsa  dalam penuntutan  perkara  pidana,  sehingga  daluwarsa  dapat menjadi instrum hukum yang dapat mewujudkan keadilan bagi  semua  pihak  yang  berperkara  pidana.    Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  penelitian hukum  normatif  juga  untuk  menginventarisasi  hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, singkronisasi peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada. Dengan beberapa pendekatan
yakni  Pendekatan  Perundang-Undangan,  Pendekatan historis,  Pendekatan  perbandingan  dan  Pendekatan Konseptual.  Temuan  dalam  hasil  penelitian  ini  adalah kajian  perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat,  dalam UU/1/1946/  KUHP  dan  UU/1/2023/KUHP  dapat disimpulkan  bahwa  Kewenangan  meunutut  pidana terhadap  seorang  pelaku  tindak  pidana  dapat  dihapuskan diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP, mengenai Pemalsuan secara  umum  diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP. Setelah dilakukan pembaharuan hukum pidana Kewenangan  penuntutan  dinyatakan  gugur  karena kedaluwarsa  diatur  dalam  pasal  163  UU/1/2023/KUHP, namun mengenai penjelasan tentang delik pemalsuan surat terdapat  dalam  Pasal  391  dan  392  UU/1/2023/KUHP. Perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat  dalam  KUHP dan  KUHP  Baru  dari  aspek  rumusan  delik  dan  batasan daluwarsa  sangat  berbeda,  namun  ada  kesamaan  dalam menempatkan  objek  yang  dapat  dikenakan  pidana pemalsuan  surat  yakni  seseorang  yang  membuat  surat palsu dan menggunakan surat palsu.

## Kata  Kunci:  Daluwarsa,Perbandingan,  Pemalsuan Surat PENDAHULUAN
Daluwarsa  merupakan  batasan  seseorang  dapat  dihentinkan  penuntutannya disebabkan  oleh  kondisi  tertentu,  termasuk  dalam  pemalsuan  surat.  Kajian  perbandingan daluwarsa ini dilakukan untuk memahami perbedaan dan persamaan daluwarsa pemalsuan surat  pasca  pengesahan  UU/1/2023  Tentang  KUHP.  Selain  itu  diskusi  tentang  daluwarsa dalam  hukum  pidana  selama  ini  menghasilkan  berbagai  paradigma  hukum  pidana  yang berbeda dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Dalam kajian UU/I/1946 tentang KUHP menganggap  bahwa rasio  legis pengaturan  daluwarsa  ditetapkan  untuk  menghapus  atau meniadakan  tuntutan  pidana  adalah  karena  disebabkan  oleh  faktor  kesulitan  pembuktian serta menemukan hal-hal lain yang memengaruhi kesulitan mengungkap perkara (Yoseph, Y. A,2021).
Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang  waktu  menurut  undang  undang,  maka  daluwarsa  menggugurkan  wewenang untuk  memproses  hukum  terhadap  pelaku,  baik  tenggang  waktu  itu  berlaku  sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum (Kaligis, I. F,2018).  Bahkan  dalam  kajian  lain  menjelaskan  bahwa  daluwarsa  dalam  Kitab  undang- undang  Hukum  Pidana  Indonesia  bertentangan  dengan  konsep  dari  hukum  pidana  itu sendiri, baik dari segi tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, dasar pemidanaan serta alasan  pemidanaan,  yang  dimana  hukum  pidana  seharusnya  melindungi  kepentingan hukum  individu,  masyarakat,  dan  negara,  terjadi  sebaliknya  seakan-akan  melindungi penjahat  dengan  ketentruan  daluwarsa,  pada  akhirnya  korban  tidak  mendapatkan  rasa keadilan dan kepastian hukum (Bawole, M. S,2016).
Kewenangan  meunutut  pidana  terhadap  seorang  pelaku  tindak  pidana  dapat dihapuskan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  78  ayat  (1)  KUHP  lama menyebutkan  bahwa  (Nurmalah,  N,2022).  Kewenangan  menuntut  pidana  hapus  karena
daluwarsa,  (a)  terhadap  semua  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan percetakan,  sesudah  1  tahun  (b)  terhadap  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  denda, pidana  kurungan,  atau  pidana  penjara  paling  lama  3  tahun,  sesudah  6  tahun  (c)  terhadap kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  3  tahun,  sesudah  12  tahun;  (d) terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.
Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf (a) KUHP lama diatas dapat juga dimaknai sebagai batasan daluwarsa dalam pemalsuan surat, namun jika dilihat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP lama bahwa delik pemalsuan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, sehingga dapat juga dikenakan batasan Pasal 78 ayat (1) huruf (c) KUHP lama yang menyebutkan bahwa terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun. Mengenai Pemalsuan secara umum Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang diperuntukkan  sebagai  bukti  dari  pada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu, diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Pemalsuan  surat  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  mengandung  unsur  serba  objektif dan  unsur  subjektif. Unsur  objektif ,  membuat  surat  palsu,  memalsukan  surat  yang  dapat menerbitkan  seseuatu  hak,  menerbitkan  sesuatu  perjanjian  (perikatan),  menimbulkan pembebasan  sesuatu  hutang,  diperuntukkan  guna  menjadi  bukti  atas  sesuatu  hal. Unsur subjektif : Dengan maksud, Untuk mengemukakan atau memakai surat itu se-olah-olah asli dan tidak palsu, Pemakaiana atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Kajian  daluwarsa  dalam  UU/1/1946,  jika  dibandingkan  dengan  UU/1/2023/KUHP sedikt  memiliki  perbedaan,  hal  ini  terlihat  dalam  Pasal  136  menyebutkan  bahwa  (1) Kewenangan  penuntutan  dinyatakan  gugur  karena  kedaluwarsa  apabila  (a)  setelah melampaui  waktu  3  tahun  untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  tahun  dan/atau  hanya  denda  paling  banyak  kategori  III  (b)  setelah melampaui  waktu  6  tahun  untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun (c) setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun (d) setelah  melampaui  waktu  18  tahun  untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan (e) setelah melampaui waktu 20 tahun untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun,  pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.
Penegasan pasal 137 KUHP Baru diatas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 137 ayat 1 menyebutkan  Jangka  waltu  kedaluwarsa  dihitung  mulai  keesokan  hari  setelah  perbuatan dilalukan, kecuali bagi: Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa  dihitung  mulai  keesokan  harinya  setelah  barang  yang  dipalsukan  atau  mata uang  yang  dirusak  digunakan.  Sementara  mengenai  penjelasan  tentang  delik  pemalsuan surat dijelaskan dalam Pasal 391 UU/1/2023/KUHP menyebutkan bahwa: (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak,
perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  dari  suatu  hal, dengan  maksud  untuk  menggunakan  atau  meminta  orang  lain  menggunakan  seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbutkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  dengan ayat (1).
Kajian  perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat  dalam  KUHP  lama  dengan  KUHP Baru  dari  aspek  rumusan  delik  dan  batasan  daluwarsa  sangat  berbeda,  namun  ada kesamaan  dalam  maksimal  objek  yang  didapat  dikenakan  pidana  pemalsuan  yakni seseorang yang membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini  berarti  bahwa  sebelum  perbuatan  dilakukan  tidak  ada  surat  asli  yang  dipalsukan  dan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), dengan cara mengubahnya sehingga isinya  menjadi  lain.  Namun  Surat  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  surat  palsu  apabila dibuat oleh lembaga yang dapat menerbitkan suatu surat resmi secara hukum.
Persamaan  lain  adalah  tindak  pidana  pemalsuan  mengandung  batasan  waktu menjadikan  gugurnya  hak  untuk  mengadakan  penuntutan  tindak  pidana  terhadap  orang melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  dikenal  dengan  daluwarsa  penuntutan  karena untuk  penuntutan  telah  gugur  karena  telah  lewat  waktu  tertentu  dan  telah  memenuhi syarat-syarat  (Makanaung,  A.  V,2019).  Berdasarkan  berbagai  kajian  diatas  dapatlah dirumuskan  perbasalahan  yakni  bagaimana  kajian  perbandingan  daluwarsa  pemalsuan surat dalam pembaharuan hukum pidana.?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif ,  yaitu  yaitu  metode  doctrinal ( Ani  Purwati,2020) .  Untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif  ( Johnny  Ibrahim,2006) .  Selain  itu  untuk  menginventarisasi  hukum  positif, menemukan asas dan doktrin hukum, singkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada  dan  melakukan  penelitian  dengan  mengkaji  dan  menelaah  serta  menelusuri  berbagai literature  yang  ada  (Irwansyah,2021).  Dengan  beberapa  pendekatan pertama Pendekatan Perundang-Undangan  untuk  memahami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki,2017). Kedua Pendekatan historis dilakukan untuk  memahami  nilai-nilai  sejarah  (I  Made  Pasek  Diantha,2017). Ketiga Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara memahami hukum atau cara melakukan penelitian dan pengkajian  ilmiah  untuk  memperoleh  pengetahuan  tentang  hukum  (Bernard  Arief Sidharta,1999).  Fungsi  perbandingan  hukum  yakni  persamaan  dan  perbedaan  (Sunaryati Hartono,2006). Keempat Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  yang  ada  kaitanya  dengan  objek  yang  diteliti,  dan mengkaji  konsep-konsep,  teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  (Amiruddin  &  Zainal Asikin,2016).
Bahan  hukum  ini  sebagai  dasar  peneliti  untuk  mencari  bahan  hukum  dalam memenuhi  jawaban  atas  permasalahan  penelitian  ini,  baik  bahan  primer  maupun  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  UU/1/2023/KUHP  dan  UU/1/1946/KUHP.
Sedangkan  Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  semua  publikasi  tentang  hukum meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar- komentar  atas  putusan  pengadilan.    Selain  itu,  hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan hukum  dan  seterusnya  (Saifullah,2018).  Sementara  teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  setelah  ditetapkan  isu  penelitian,  kemudian  peneliti  melakukan  penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yakni tentang Menakar  Daluwarsa:  Kajian  Perbandingan  Daluwarsa  Pemalsuan  Surat  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perbandingan Pengaturan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam KUHP dan KUHP Baru
Perbandingan  pengaturan  daluwarsa  pemalsuan  surat  dimaksudkan  untuk  melihat perbedaan  dan  persamaan  rumusan  delik  pemalsuan  surat  dan  rumusan  daluwarsa  itu sendiri.  Berdasarkan  perbandingan  tersebut  sedapat  mungkin  dianalisis  formulasi daluwarsa  pemalsuan  surat  dalam  KUHP  dan  KUHP  Baru.  Sebab  sampai  saat  ini perdebatan  soal  daluwarsa  dalam  perkara  pidana  masih  menjadi  berbincangan  yang menarik,  akibatnya  berbagai  spekulasi  muncul  dalam  memahami  daluwarsa  pemalsuan surat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana dan keadilan. Daluwarsa merupakan  lampau  waktu  untuk  menuntut  suatu  tindak  pidana  dalam  perkara  pidana. Begitu  suatu  tenggang  waktu  menurut  undang  undang,  maka  daluwarsa  menggugurkan wewenang  untuk  memproses  hukum  terhadap  pelaku,  baik  tenggang  waktu  itu  berlaku sebelum  perkara  dimulai  ataupun  selama  berlangsungnya  tenggang  waktu  daluwarsa sehingga penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum
Dalam penjelasanya UU/1/2023/KUHP yang dimaksud denga "Surat’ adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas Surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk, menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, menyewa; menerbitkan suatu pembebasan utang; atau dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, Surat tanda kelahiran, Surat angkutan,  buku  kas,  dan  lain-Iain.  Pemalsuan surat termasuk  mengubah  surat asli  atau tanggal surat maupun tanda tangan (Santosa, W,2016).
Sedangkan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  palsu  dapat  dipahami  sebagai  tindak pidana  yang  implikasinya  berdampak  pada  kebenaran  dan  kepercayaan  terhadap  orang. Pelakumemakai  surat  palsu  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  bagi  diri  sendiri. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku, korban harus melapor  ke  Polisi  untuk  dasar  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  pemalsuan surat (Susanto, E. A., & Gunarto, G,2018).
Secara  umum  kewenangan  menuntut  pidana  hapus  karena  daluwarsa  dijelaskan dalam UU/1/1946 Tentang KUHP Pasal 78 yang menyebutkan bahwa:
1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
a) terhadap  semua  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  percetakan, sesudah 1 tahun;
b) terhadap  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  denda,  pidana  kurungan,  atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
c) terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
d) terhadap  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup, sesudah 18 tahun.
2. Bagi  orang  yang  pada  saat  melakukan  perbuatan  umurnya  belum  18  tahun,  masing- masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.
Namun  dalam  pasal  79  KUHP  ayat  (1)  menyebutkan  terhadap  pemalsuan  atau perusakan  mata  uang,  tenggang  daluwarsa  itu  mulai  berlaku  pada  hari  sesudah  barang yang  dipalsukan  atau  mata  uang  yang  dirusak  digunakan.  Mengenai  Pemalsuan  secara umum  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa  Barang  siapa  membuat  surat palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun. Membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat sebuah surat sebagian atau seluruh  isinya  palsu,  ini  berarti  bahwa  sebelum  perbuatan  dilakukan  tidak  ada  surat  asli yang  dipalsukan  dan  membuat  yang  isinya  bukan  semestinya  (tidak  benar),  dengan  cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain. Namun Surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat palsu apabila dibuat oleh lembaga yang dapat menerbitkan suatu surat resmi secara hukum.
Sementara  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa  Diancam dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan  sengaja  memakai  surat  palsu  atau  yang dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika  pemakaian  surat  itu  dapat  menimbulkan  kerugian. Penjelasan dapat menimbulkan kerugian  adalah seseorang dengan sengaja memakai surat palsu  atau  yang  dipalsukan  mendapatkan  keuntungan  yang  mengakibatkan  timbulnya kerugian.  Kerugian  yang  mungkin  ditimbulkan  sehubungan  dengan  pemalsuan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga  apabila  kepentingan  masyarakat  dapat  dirugikan,  misalnya  penggunaan  surat  yang dipalsukan  tersebut  dapat  menyulitkan  pengusutan  suatu  perkara.  Akibat  hukum berdasarkan  memakai  surat  yang  dipalsukan  diatas  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi siapapun.
Pemalsuan  surat  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  mengandung  unsur  serba  objektif dan  unsur  subjektif. Unsur  objektif ,  membuat  surat  palsu,  memalsukan  surat  yang  dapat menerbitkan  seseuatu  hak,  menerbitkan  sesuatu  perjanjian  (perikatan),  menimbulkan pembebasan  sesuatu  hutang,  diperuntukkan  guna  menjadi  bukti  atas  sesuatu  hal. Unsur subjektif : Dengan maksud, Untuk mengemukakan atau memakai surat itu se-olah-olah asli dan tidak palsu, Pemakaiana atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Sedangan pengaturan Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena daluwarsa dalam UU 1/2023/KUHP Pasal 136 menyebutkan bahwa:
1. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
a. setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
b. setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
c. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;
d. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan
e. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
2. Dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh  anak,  tenggang  waktu  gugurnya  kewenangan untuk  menuntut  karena  kedaluwarsa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikurangi menjadi 1/3.
Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  137  ayat  1  UU  1/2023/KUHP  menyebutkan bahwa  Jangka  waltu  kedaluwarsa  dihitung  mulai  keesokan  hari  setelah  perbuatan dilalukan, kecuali bagi: Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa  dihitung  mulai  keesokan  harinya  setelah  barang  yang  dipalsukan  atau  mata uang  yang  dirusak  digunakan.  Sementara  mengenai  penjelasan  tentang  delik  pemalsuan surat dijelaskan dalam Pasal 391 UU/1/2023/KUHP yang menyebutkan bahwa:
1) Setiap  Orang  yang  membuat  secara  tidak  benar  atau  memalsu  Surat  yang  dapat menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain  menggunakan  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  palsu,  jika  penggunaan  Surat tersebut dapat menimbutkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
2) Setiap  Orang  yang  menggunakan  Surat  yang  isinya  tidak  benar  atau  yang  dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).
Mengenai  penjelasan  lain  soal  pemalsuan  surat  diatur  dalam  Pasal  392
UU/1/2023/KUHP menyebutkan bahwa:
1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun,  Setiap  Orang  yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:
a. akta autentik;
b. Surat  utang  atau  sertifikat  utang  dari  suatu  Negara  atau  bagiannya  atau  dari  suatu lembaga umum;
c. saham,  Surat  utang,  sertifikat  saham,  sertifikat  utang  dari  suatu  perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
d. talon,  tanda  bukti  dividen  atau  tanda  bukti  bunga  salah  satu  Surat  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b  dan  huruf  c  atau  tanda  bukti  yang  dikeluarkan  sebagai pengganti Surat tersebut;
e. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak  benar  atau  dipalsu,  seolah-olah  benar  atau  tidak  dipalsu,    penggunaan  Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kajian  perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat  dalam  KUHP  lama  dengan  KUHP Baru  dari  aspek  rumusan  delik  dan  batasan  daluwarsa  sangat  berbeda,  namun  ada
kesamaan  dalam  maksimal  objek  yang  didapat  dikenakan  pidana  pemalsuan  yakni seseorang yang membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini  berarti  bahwa  sebelum  perbuatan  dilakukan  tidak  ada  surat  asli  yang  dipalsukan  dan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), dengan cara mengubahnya sehingga isinya  menjadi  lain.  Namun  Surat  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  surat  palsu  apabila dibuat oleh lembaga yang dapat menerbitkan suatu surat resmi secara hukum.
Hasil Analisis Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam KUHP dan KUHP Baru Berdasarkan  penjelasan  daluwarsa  diatas  menunjukan  bahwa  daluwarsa  telah dijelaskan masing-masing dalam pasal 78 dan 79 KUHP. Penjelasan pasal tersebut apabila dihubungkan  daluwarsa  dalam  pemalsuan  surat  maka  ada  dua  penafsiran,  pertama daluwarsa  dapat  menggunakan  Pasal  78  KUHP  ayat  (1)  huruf  (a)  yakni  terhadap  semua pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  percetakan,  sesudah  1  tahun.  Namun karena  tindak  pidana  pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  enam tahun sebagaimana diuraikan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa Barang siapa membuat surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. maka dapat  juga  dikenakan  Pasal  78  KUHP  ayat  (1)  huruf  (c)  yakni  terhadap  kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun.
Dengan  demikian  untuk  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Lamanya tenggang lewat waktu seseorang  pembuat  tindak  pidana  untuk  menjadi  tidak  dapat  dituntut  karena  daluwarsa, maka dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diperbuat oleh seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  (Antow,  R,2019).  Bahkan  apabila  mengetahui  suatu dokumen  adalah  paslu  apabila  tidak  melaporkan  secapat  mungkin  maka  akan  di  anggap daluwarsa,  ketika  tidak  mengetahui  maka  dapat  dikenakan  daluwarsa  dalam  pemalsuan surat yakni diatas 12 tahun.
Kajian  daluwarsa  dalam  UU/1/1946,  jika  dibandingkan  dengan  UU/1/2023/KUHP sedikt  memiliki  perbedaan,  hal  ini  terlihat  dalam  Pasal  136  menyebutkan  bahwa  (1) Kewenangan  penuntutan  dinyatakan  gugur  karena  kedaluwarsa  apabila  (a)  setelah melampaui  waktu  3  tahun  untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  tahun  dan/atau  hanya  denda  paling  banyak  kategori  III  (b)  setelah melampaui  waktu  6  tahun  untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun (c) setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun (d) setelah  melampaui  waktu  18  tahun  untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan (e) setelah melampaui waktu 20 tahun untuk  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun,  pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  137  KUHP  Baru  diatas  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam Pasal  137  ayat  1  menyebutkan  Jangka  waltu  kedaluwarsa  dihitung  mulai  keesokan  hari setelah  perbuatan  dilalukan,  kecuali  bagi:  Tindak  pidana  pemalsuan  dan  tindak  pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan  atau  mata  uang  yang  dirusak  digunakan.  Sementara  mengenai  penjelasan tentang delik pemalsuan surat dijelaskan dalam Pasal 391 UU/1/2023/KUHP menyebutkan bahwa: (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  palsu,  jika  penggunaan  Surat  tersebut dapat  menimbutkan  kerugian,  dipidana  karena  pemalsuan  Surat,  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak  dipalsu,  jika  penggunaan  Surat  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).
Dari  berberapa  analisis  diatas  diatas  menunjukan  bahwa  aspek  rumusan  delik  dan batasan  daluwarsa  sangat  berbeda,  namun  ada  kesamaan  dalam  maksimal  objek  yang didapat  dikenakan  pidana  pemalsuan  yakni  seseorang  yang  membuat  surat  palsu  dan menggunakan surat palsu. Membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat sebuah  surat  sebagian  atau  seluruh  isinya  palsu,  ini  berarti  bahwa  sebelum  perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan dan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak  benar),  dengan  cara  mengubahnya  sehingga  isinya  menjadi  lain.  Namun  Surat tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  surat  palsu  apabila  dibuat  oleh  lembaga  yang  dapat menerbitkan suatu surat resmi secara hukum. Secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu memiliki  perbedaan  antara  rumusan  daluwarsa  pemalsuan  surat  pada  KUHP  dan  KUHP Baru, oleh karena itu, masalah yang akan kita hadapi kedepan juga masih dalam isu yang sama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Kajian perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat,  dalam  UU/1/1946/  KUHP  dan UU/1/2023/KUHP  dapat  disimpulkan  bahwa  Kewenangan  meunutut  pidana  terhadap seorang  pelaku  tindak  pidana  dapat  dihapuskan  diatur  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  KUHP, mengenai  Pemalsuan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP.  Setelah dilakukan pembaharuan hukum pidana Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa  diatur  dalam  pasal  163  UU/1/2023/KUHP,  namun  mengenai  penjelasan tentang  delik  pemalsuan  surat  terdapat  dalam  Pasal  391  dan  392  UU/1/2023/KUHP. Perbandingan  daluwarsa  pemalsuan  surat  dalam  KUHP  dan  KUHP  Baru  dari  aspek rumusan  delik  dan  batasan  daluwarsa  sangat  berbeda,  namun  ada  kesamaan  dalam menempatkan objek yang dapat dikenakan pidana pemalsuan surat yakni seseorang yang membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani Purwati, (2020) Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek , Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
Antow,  R.  (2019).  Hapusnya  Kewenangan  Menuntut  Pidana  Pembunuhan  karena Daluwarsa. Lex Crimen , 8 (12). Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  (2016), Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Bawole, M. S. (2016). Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  (Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia). Lex  et Societatis , 4(4). Bernard Arief Sidharta, (1999) Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju. Hajairin,  H.  (2021).  Konsep  Peradilan  Pidana  Terintegrasi  Dalam  Penegakan  Hukum Berkeadilan. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum , 5 (1), 1-12. Hajairin, H. (2022). Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana . deepublish. Irwansyah,  (2021) Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media
I  Made  Pasek  Diantha,  (2017), Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Cetakan ke-1 . Jakarta: Prenada Media Group Johnny Ibrahim, (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang: Bayumedia Publishing
Kaligis,  I.  F.  (2018).  Daluwarsa  Penuntutan  Pidana  Ditinjau  Dari  Pasal  78  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Lex Crimen, 7(1).
Nurmalah,  N.  (2022).  Rekonstruksi  Regulasi  Daluwarsa  Dan  Nebis  In  Idem  Alasan Hapusnya  Kewenangan  Menuntut  Pidana  Dalam  Kuhp  Berbasis  Nilai  Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Makanaung,  A.  V.  (2019).  Daluwarsa  Penuntutan  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan Surat, Lex Crimen , 8 (5). Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi , Jakarta: Prenada Media. Sunaryati  Hartono,  (2006), Penelitian  hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20, Bandung: Alumni.
Saifullah,  (2018) Tipologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Sejarah,  Paradigma  dan  Pemikiran  Tokoh, Bandung: Refika Aditama
Santosa,  W.  (2016).  Interprestasi  Kerugian  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat. Jurnal Komisi Yuridis Republik Indonesia , 35 .
Susanto,  E.  A.,  &  Gunarto,  G.  (2018).  Pertanggungjawaban  PidanaYang  Memakai  Surat Palsu DitinjauDari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1).
Yoseph,  Y.  A.  (2021).  Kajian  Yuridis  Pengaturan  Daluwarsa  Dalam  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat. Jurnal Sosial dan Teknologi , 1 (7), 735-740.