INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11994-12008 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli
Rinka Laila Subagiyo 1 ✉ , Mokhamad Khoirul Huda 2 , Adriano 3
Universitas Hang Tuah Email: rinkalaila63@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kebutuhan akan air bersih dan layak konsumsi di Indonesia meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Studi ini menyelidiki perlindungan konsumen dari bahaya pembelian air minum isi ulang yang tercemar  bakteri  E-Coli,  sekaligus  mengeksplorasi  kewajiban  hukum  penjual.  Melalui  pemanfaatan penelitian  yuridis  normatif  yang  meliputi  metodologi  perundang-undangan,  konseptual,  dan komparatif,  ditemukan  temuan  bahwa  penjual  menanggung  tanggung  jawab  perdata,  pidana,  dan administratif. Hal ini mencakup kewajiban untuk menawarkan restitusi, mematuhi peraturan kesehatan, dan melakukan penilaian rutin terhadap kemurnian air. Pelanggaran terhadap standar kesehatan ini berdampak  serius  pada  kesehatan  konsumen,  menurunkan  kepercayaan  masyarakat,  dan mengindikasikan  perlunya  pengawasan  yang  lebih  ketat.  Kesimpulannya,  perlindungan  hukum konsumen  dan  penegakan  regulasi  yang  ketat  sangat  diperlukan.  Penelitian  selanjutnya  disarankan untuk  mengevaluasi  efektivitas  pengawasan  dan  penegakan  hukum  serta  mengembangkan  model edukasi konsumen yang lebih efektif.
Kata Kunci: Hukum, Konsumen, Air Minum Isi Ulang, Bakteri E-Coli

## Abstract
The need for clean and potable water in Indonesia is increasing as the population grows. This study investigates  the  protection  of  consumers  from  the  dangers  of  purchasing  refill  drinking  water contaminated with E-Coli bacteria, while exploring the legal liability of sellers. Through the utilization of normative juridical research that includes statutory, conceptual, and comparative methodologies, it is found that sellers bear civil, criminal, and administrative liability. This includes the obligation to offer restitution, comply with health regulations, and conduct regular assessments of water purity. Violations of these health standards have serious impacts on consumer health, undermine public trust, and indicate the  need  for  stricter  supervision.  In  conclusion,  consumer  legal  protection  and  strict  regulatory enforcement are necessary. Future research is recommended to evaluate the effectiveness of supervision and enforcement and develop more effective consumer education models.
Keywords: Law, Consumer, Refillable Drinking Water, E-Coli Bacteria

## PENDAHULUAN
Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa akses ke air bersih. Demikian pula, sangat penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  minum  yang  aman  di  Indonesia.  Menurut (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2021).  hal  ini  disebabkan  oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat. Oleh karena itu, mendapatkan air minum yang aman menjadi tantangan yang lebih besar bagi masyarakat umum (Lestari et al., 2022). Selain itu, produk air minum kemasan premium dari perusahaan terkemuka bisa memiliki harga yang mahal. Tren baru di pasar lokal adalah munculnya bisnis air minum isi ulang, yang menawarkan alternatif ekonomis dibandingkan pilihan air kemasan tradisional (Gusnawati,  2023).  Menurut  (Hastiaty  et  al.,  2023)  Terdapat  hubungan  positif  antara menjamurnya  perusahaan  air  minum  isi  ulang  di  berbagai  wilayah  dan  meningkatnya permintaan konsumen terhadap jenis air tersebut.
Sudah  menjadi  hal  yang  umum  bagi  konsumen  untuk  dirugikan  dalam  transaksi dibandingkan dengan pelaku usaha, dan konsumen biasanya tidak menerima manfaat yang adil (Zikra et al., 2018). Tindakan dan keputusan pelaku usaha adalah satu-satunya yang dapat diterima oleh konsumen. Perlindungan hukum terkait jumlah dan kualitas barang dan jasa harus tersedia untuk semua konsumen (Rahmiati, 2020). Konsumen mengkhawatirkan kualitas air minum tanpa mempertimbangkan apa saja yang diperlukan agar air layak untuk dikonsumsi;  sayangnya,  banyak  sumber  air  yang  tidak  sehat.  Banyak  pelaku  usaha  dan produsen yang mengabaikan hak-hak konsumen dan gagal memenuhi komitmen mereka.
Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian  hukum  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  fisik  dan  non-fisik  kepada konsumen  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen (Siregar & Lubis, 2021) . Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia menjamin hak konsumen untuk bertransaksi dalam lingkungan yang aman dan nyaman, dengan pilihan untuk memilih barang dan jasa yang memenuhi syarat dan jaminan yang  disepakati.  Hal  ini  mencakup  hak  atas  perlakuan  yang  adil  dan  non-diskriminatif, kompensasi atas barang-barang yang rusak atau disalahartikan, dan layanan yang layak dan jujur tanpa diskriminasi.
Selain  itu,  Jawa  Timur  juga  mengalami  kontaminasi  bakteri  E.  coli,  dan  secara mengejutkan 30% depo air minum isi ulang di Tulungagung dianggap tidak layak untuk dikonsumsi pada tahun 2017, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Tulungagung. Bakteri Escherichia coli (e-coli) ditemukan di salah satu indikatornya. Pasokan air merupakan sumber potensial dari kontaminasi e. coli ini. Meskipun beberapa air bersumber dari PDAM, sebagian besar air depot pengisian ulang di Tulungagung berasal dari kecamatan Sendang, Pandaan,  dan  Prigen.  Mesin  yang  tidak  bersih  atau  rusak  merupakan  sumber  potensial lainnya (Chubaka et al., 2017).
Indonesia  hanyalah  salah  satu  dari  banyak  negara  di  mana  penipuan  bisnis  lazim terjadi. Akibatnya, banyak negara telah menetapkan kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen,  tidak  terkecuali  Indonesia  dan  Malaysia.  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  (CPA)  1999  (SULEIMAN  et  al.,  2022)  adalah  Undang-Undang  Malaysia  yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan hal-hal yang dapat menyebabkan  kerugian.  Untuk  memastikan  perlindungan  hak-hak  konsumen  dan penyelesaian masalah-masalah yang relevan yang mungkin muncul selama proses jual beli, CPA 1999 diberlakukan..
Ketika memikirkan tentang kebersihan dan higienitas depot air minum serta kualitas air yang diminum konsumen, penting untuk mengingat pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 43 tahun 2014, yang membahas topik yang sama. Industri AMDK isi ulang  harus  memprioritaskan  transparansi  produk,  kemudahan  penggunaan,  dan pencantuman  informasi  penting  seperti  komposisi  dan  tanggal  kadaluarsa  pada  label. Mengingat  IN  memenuhi  70%  kriteria  yang  dirinci  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sanitasi Higiene pada Depo Air Minum (Arbab  et  al.,  2021).  Artinya,  kategori  tersebut  sesuai  untuk  higiene  penjamah,  sanitasi tempat, dan sanitasi peralatan.
Air minum isi ulang di Kota Manado ditemukan terkontaminasi kuman Escherichia coli (E-coli), menurut penelitian terbaru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Profesor Dr Grace Debbie Kandou MKes dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat mempublikasikan temuan ini. Penelitian ini menggunakan sistem sampel dan dilakukan di Manado. Menurut (Tarima
et al., 2016). hal ini menunjukkan bahwa tingkat kontaminasi bisa jadi lebih tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan Afif tentang keberadaan bakteri Escherichia coli pada air minum restoran dan kafe di Kelurahan Jati dan Jati Baru Kota Padang, ditemukan bahwa air tersebut terkontaminasi bakteri tersebut (Afif et al., 2015). Temuan penelitian yang menggunakan Mac  Conkey  Agar  mengungkapkan  bahwa  ketiga  belas  sampel  menunjukkan  adanya kontaminasi.
Karena  Escherichia  coli  adalah  bakteri  patogen  pada  manusia  yang  dapat menyebabkan  penyakit  pencernaan,  air  minum  yang  telah  tercemar  bakteri  ini  menjadi ancaman  bagi  manusia  (Truchado  et  al.,  2023).  Usus  besar  adalah  rumah  bagi  bakteri Escherichia coli yang berpotensi berbahaya. Anak-anak dapat mengalami wabah  karena diare atau muntah-muntah (Sitotaw et al., 2021). menemukan bahwa beberapa strain juga dapat  menyebabkan  gastroenteritis.  Telah  didokumentasikan  bahwa  demam  tifus  juga dapat disebabkan oleh berbagai strain bakteri Coliform, termasuk Salmonella typhi. Bakteri ini  memiliki  kemampuan  untuk  menyusup  ke  dalam  tubuh  melalui  konsumsi  oral  dan kemudian  melakukan  perjalanan  ke  saluran  pencernaan,  menunjukkan  gejala  seperti peningkatan suhu tubuh, kelelahan, cephalalgia, ketidaknyamanan perut, dan berkurangnya nafsu makan (Kirori et al., 2022).
Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 menguraikan tentang pemutakhiran standar persyaratan kualitas air minum, menggantikan Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  sebelumnya  No.  907/MENKES/SK/VII  /2002. Peraturan ini memberikan wewenang kepada BPOM untuk mengamanatkan penghapusan produk air minum yang tidak memenuhi standar tersebut, sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  operator  atau  penyedia  air minum  yang  melakukan  pelanggaran.  tidak  mematuhi  syarat  dan  ketentuan  yang ditentukan. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai penerapan sanksi yang akan di berikan sehingga tanggung jawab Pengelola Penyedia Air Minum belum terlihat jelas dalam peraturan tersebut maka tidak mencerminkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menyelidiki dan mengevaluasi perlindungan konsumen terhadap distribusi air minum isi ulang yang mungkin tercemar bakteri E-Coli.

## METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang metodenya didasarkan pada  asas  dan  norma  hukum  yang  bersangkutan.  Kami  memilih  penelitian  ini  karena penelitian  ini  mengklarifikasi  aturan  hukum  dalam  kaitannya  dengan  norma  hukum, memeriksa  konsistensi  norma  yang  dinyatakan  sebagai  larangan  atau  perintah  dengan prinsip-prinsip  hukum,  dan  menentukan  apakah  tindakan  seseorang  konsisten  dengan norma hukum (bukan hanya aturan) atau prinsip. “Konflik aturan”, ‘aturan yang tidak jelas’, dan ‘menuangkan ke dalam aturan’ adalah beberapa bentuk perwujudannya. Investigasi ini menggunakan tiga metode, yaitu: 1) Pendekatan Statuta berfokus pada kerangka hukum seputar  hukum  perlindungan  konsumen  di  Malaysia,  khususnya  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (PCA) 1999, dan 2) Pendekatan Konseptual meneliti aspek medis dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan 3) Pendekatan Perbandingan meneliti peraturan di  Indonesia  dan  Malaysia  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (PCA) 1999.

## Badan Hukum
Tiga kategori dokumen hukum berikut dikonsultasikan dalam penelitian ini: 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Kedua, bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku  yang  membahas  tentang  perlindungan konsumen di bidang kesehatan yang berkaitan dengan penjualan air minum isi ulang yang tercemar bakteri E. coli. Sedangkan untuk bahan hukum tingkat ketiga berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan teori-teori yang berkaitan dengan unsur medis dalam perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang yang tercemar bakteri E. coli.

## Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum
Data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik  penelitian,  dikumpulkan  sebagai  sarana  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini. Pendekatan studi kepustakaan atau library research digunakan sebagai dasar pengumpulan bahan hukum.
Analisis Data
Temuan adalah tujuan dari investigasi dalam penelitian ini, yang menggunakan analisis normatif.  Kesimpulan  preskriptif  seharusnya  merupakan  produk  dari  penelitian  normatif, menurut beberapa ahli. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan argumentasi mengenai manfaat  atau  kekurangan  dari  suatu  ketentuan  hukum  atau  kejadian  dalam  kaitannya dengan teori, doktrin, dan sistem hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang Yang Tercemar Bakteri E-Coli
Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  peraturan  untuk  menjamin  keamanan  dan kualitas botol air isi ulang yang tersedia bagi masyarakat. Peraturan tersebut, termasuk UU Kesehatan no. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023, harus dipatuhi oleh perusahaan. Depot air minum isi ulang diwajibkan untuk memenuhi standar ketat  kualitas  air  dan  prosedur  operasional  yang  dituangkan  dalam  peraturan.  Air  yang dijual harus memenuhi kriteria yang meliputi faktor fisik, biologi, kimia, dan radioaktif untuk menjamin  kelayakan  minumnya.  Menurut  penelitian  Mazlan  et  al.,  (2021),  penegakan regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada keselamatan konsumen. Penelitian ini mendukung pentingnya  regulasi  ketat  untuk  mencegah  risiko  kesehatan  dari  air  minum  yang terkontaminasi.
Tabel 1 . Temuan Perlindungan Hukum Konsumen No Aspek Rincian Temuan 1 Legalitas Penjualan Air Minum Isi Ulang Agar dapat beroperasi secara legal, perusahaan air isi ulang wajib mematuhi  peraturan  dan  standar  kesehatan  yang  ditetapkan pemerintah,  seperti  UU  Kesehatan  No.  17  Tahun  2023  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  2  tahun  2023.  (Pemerintah Pusat, 2023) 2 Peraturan Kesehatan Lingkungan Mutu  air  minum  harus  memenuhi  standar  ketat  komposisi  fisik, biologi, kimia, dan radioaktif, serta memenuhi prinsip higiene dan sanitasi (Permenkes No. 2 Tahun 2023 Pasal 5). 3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Badan usaha wajib menjamin penyediaan informasi yang akurat,
jujur,  dan  transparan  mengenai  produknya,  serta  melakukan sertifikasi  mutu  air  minum  sesuai  standar  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No.8  Tahun  1999. (Siregar & Lubis, 2021)
4 Kualitas Air Minum Isi Ulang Pemeriksaan kualitas air minum isi ulang dilakukan secara berkala untuk  memastikan  tidak  adanya  kontaminasi  bakteri  patogen seperti E-Coli (Kepmenkes No. 907/Menkes/SK/VII/2002). 5 Sanksi dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata serta wajib memberikan ganti rugi  kepada  konsumen  yang  dirugikan  (UU  Perlindungan Konsumen). 6 Hak Konsumen Konsumen  berhak  memperoleh  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  membeli  barang  dan  jasa,  serta  akses terhadap  informasi  produk  yang  akurat  dan  transparan, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen. 7 Pengawasan dan Perizinan Untuk dapat beroperasi, pelaku usaha air minum isi  ulang wajib memiliki  Tanda  Daftar  Industri  (TDI),  Tanda  Daftar  Usaha Perdagangan (TDUP), dan memenuhi baku mutu air minum yang dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Nomor 651 /MPP/Kep/10/2004. 8 Potensi Risiko Potensi  adanya  bakteri  E-Coli  pada  air  minum  isi  ulang menimbulkan risiko kesehatan dan dapat menyebabkan penyakit seperti diare, terutama jika air tersebut tidak memenuhi protokol kesehatan dan sanitasi yang baik. (Permenkes No. 43 Tahun 2014). 9 Penyebab Potensi Risiko Faktor-faktor  penyebab  risiko  meliputi  kurangnya  teknologi penyaringan,  kurangnya  pemeriksaan  berkala,  dan penggunaan botol galon yang tidak memenuhi standar kesehatan. 10 Perlindungan Hukum Preventif Regulasi  ketat  dan  pengawasan  berkala  terhadap  kualitas  air minum  serta  pendidikan  konsumen  tentang  hak  dan  kewajiban mereka 11 Perlindungan Hukum Represif Konsumen dapat menuntut ganti rugi dan penyelesaian sengketa melalui  jalur  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  yang  merugikan mereka (Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen).

## Sumber : Data Olahan Peneliti
Sangat penting untuk melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air minum isi ulang yang tersedia di pasaran secara berkala untuk mencegah potensi kontaminasi oleh bakteri  berbahaya  seperti  E-Coli.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002  mengamanatkan  bahwa  air  minum  harus  bebas  dari mikroorganisme  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  konsumen  sehingga  terjamin
keamanannya.  Ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  ini  dapat  mengakibatkan  hukuman berat  bagi  dunia  usaha,  termasuk  konsekuensi  administratif,  pidana,  dan  perdata.  UU Perlindungan Konsumen no. 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas  produk  yang  mereka  jual  dan  mewajibkan  mereka  mengganti  kerugian  yang disebabkan oleh produk di bawah standar (Novayani & Ade Mulada, 2023). Berdasarkan temuan  Hamzah,  kepatuhan  terhadap  pedoman  kesehatan  ini  sangat  penting  dalam mengurangi  terjadinya  kondisi  kesehatan  yang  parah  di  masyarakat,  seperti  diare  dan penyakit  lain  akibat  polusi  bakteri.  Studi  ini  sejalan  dengan  mandat  pemerintah  yang mewajibkan penilaian rutin terhadap standar air minum murni.
Namun,  banyaknya  pelanggaran  terhadap  peraturan  ini  menunjukkan  bahwa pengawasan  yang  ada  masih  belum  efektif  (Dahlan  &  Mariana,  2021).  Pelaku  usaha seringkali tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, mengakibatkan air minum yang dijual terkontaminasi bakteri E-Coli. Potensi risiko ini tidak hanya berdampak pada kesehatan konsumen tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk air minum isi ulang (Pemerintah Pusat, 2023). Menurut penelitian Inas Audah, (2022), banyak konsumen yang melaporkan keluhan mengenai kualitas air minum isi ulang, menunjukkan adanya  ketidakpatuhan  pelaku  usaha  terhadap  standar  kesehatan.  Penelitian  ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan pengawasan masih perlu diperketat untuk memastikan keselamatan konsumen.
Sebagai bagian dari undang-undang perlindungan konsumen, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang akurat, jujur, dan transparan mengenai barang yang mereka beli. Konsumen memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan saat menggunakan  produk  dan  layanan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  4  UU Perlindungan  Konsumen.  Jika  konsumen  mengalami  kerugian  akibat  produk  di  bawah standar,  mereka  berhak  mendapatkan  ganti  rugi.  Penelitian  oleh  Meiliana  et  al.,  (2022) menyoroti bahwa banyak konsumen yang masih kurang sadar akan hak-hak mereka dan seringkali  tidak  menuntut  haknya  ketika  terjadi  pelanggaran.  Ini  menunjukkan  perlunya edukasi  lebih  lanjut  bagi  konsumen  tentang  hak-hak  mereka  serta  pentingnya  peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang ada (Amanda et al., 2023). Penelitian ini mendukung pentingnya perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak.
Tanggung Jawab Hukum Pihak Penjual Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli Penjual air minum isi ulang yang airnya tercemar bakteri E-Coli memiliki tanggung jawab hukum yang serius untuk melindungi konsumen dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Tanggung jawab hukum ini mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Secara perdata, perusahaan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada siapa pun  yang  sakit  karena  meminum  air  yang  tercemar.  Pengembalian  uang,  penggantian barang yang setara, atau perawatan medis adalah bentuk-bentuk kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Rahmayani et al., 2018). Ini berarti, jika konsumen mengalami kerugian kesehatan akibat air minum yang tercemar, penjual harus menanggung biaya perawatan medis atau memberikan kompensasi finansial yang memadai.
Secara pidana, penjual air minum isi ulang dapat dikenakan sanksi jika terbukti lalai atau sengaja menjual produk yang tidak memenuhi standar kesehatan (Ramli, 2015). Pasal 62  UU  Hukuman  maksimal  dua  miliar  rupiah  atau  penjara  maksimal  lima  tahun  dapat dijatuhkan untuk pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan kualitas barang dan jasa yang  membahayakan  konsumen,  menurut  undang-undang  Perlindungan  Konsumen. Menjual  air  yang  tercemar  bakteri  E.  coli  adalah  salah  satu  contohnya,  dan  hal  ini  jelas merupakan ancaman bagi kesehatan konsumen. Untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya dan mencegah pelaku usaha untuk tidak mematuhi peraturan kesehatan, ancaman pidana ini diterapkan.
Tabel 2. Bentuk-Bentuk Potensi Risiko Yang Merugikan Bagi Konsumen Yang
Mengkonsumsi Air Isi Ulang No Bentuk Potensi Risiko Penyebab Terjadinya Potensi Risiko 1 Kontaminasi bakteri E-Coli Kurangnya  higienitas  dalam  proses  produksi  dan pengolahan air 2 Penyakit diare dan infeksi pencernaan Konsumsi air yang mengandung bakteri patogen 3 Penyakit  yang  tidak  langsung muncul Paparan  jangka  panjang  terhadap  air  yang terkontaminas 4 Informasi yang menyesatkan pada label produk Penggunaan tanda SNI, ozon, UV, halal yang tidak diverifikasi 5 Penipuan  konsumen  melalui  iklan yang tidak akurat Penggunaan tanda SNI, ozon, UV, halal yang tidak diverifikasi 6 Penggunaan  kemasan  returnable milik AMDK Pemakaian  botol  galon  yang  masih  berlabel  oleh pelaku usaha DAM 7 Resiko  kontaminasi  dari  tempat, peralatan, penjamah Kurangnya  pemeliharaan  higiene  dan  sanitasi tempat dan peralatan
pemeriksaan berkala
Pelaku usaha tidak melakukan pengujian kualitas air secara rutin
Sumber: Data Olahan Peneliti
Penjual  air  minum  isi  ulang  juga  bertanggung  jawab  atas  kewajiban  hukum administratif.  Mereka  dapat  menghadapi  sanksi  seperti  pencabutan  izin,  denda,  atau penghentian sementara operasional jika terbukti melanggar peraturan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 43 Tahun 2014 tentang Kebersihan Sanitasi pada Depot Air Minum, pelaku usaha yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif dari instansi terkait. Hal ini mencakup persyaratan untuk segera meningkatkan sistem produksi dan distribusi air, dan memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar yang diperlukan untuk air minum yang aman dan higienis.
Tabel 3. Tanggung Jawab Pihak Penjual Air Minum Isi Ulang yang Tercemar Bakteri E-Coli
No Tanggung Jawab Penjual Rincian 1 Tanggung jawab perdata Memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen,  termasuk pengembalian  uang,  penggantian  barang,  atau  perawatan kesehatan sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 2 Tanggung jawab pidana Dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah jika terbukti melanggar ketentuan  mengenai  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang membahayakan  konsumen  sesuai  dengan  Pasal  62  UU Perlindungan Konsumen. 3 Tanggung jawab administratif Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, denda, atau penghentian sementara operasional jika melanggar Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 4 Pengawasan dan perbaikan Memastikan  air  minum  yang  diproduksi  memenuhi  standar kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 5 Edukasi konsumen Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual kepada konsumen sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. 6 Pencegahan risiko
Mengimplementasikan  langkah-langkah  pencegahan  untuk menghindari  kontaminasi  bakteri  dalam  proses  produksi  air minum.
7 Pengujian kualitas air Melakukan  pengujian  kualitas  air  secara  berkala  untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri patogen seperti E- Coli
Sumber: Data Olahan Peneliti
Penjual air minum isi ulang yang dengan sengaja menjual air yang tercemar bakteri E. coli menghadapi kewajiban hukum yang luas yang mencakup masalah administratif, pidana, dan perdata. Dalam hukum perdata, pelaku usaha harus memberikan kompensasi kepada konsumen  yang  dirugikan.  Sesuai  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, hal ini mencakup perawatan kesehatan, penggantian barang yang  sejenis  atau  setara,  dan  pengembalian  uang.  Menurut  Pasal  62  UU  Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana jika tindakan mereka membahayakan konsumen, dengan hukuman berupa denda maksimal  dua  miliar rupiah atau lima tahun penjara.
Selain itu, para penjual juga menghadapi kemungkinan denda, pembekuan operasi, atau bahkan pencabutan izin usaha sebagai sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Higiene  Sanitasi  Depot  Air  Minum  No.  43  Tahun  2014.  Selain  itu,  para  penjual  harus memperbaiki  sistem  distribusi  dan  produksi  air  minum  agar  air  yang  dijual  aman  untuk dikonsumsi.  (Menteri  Kesehatan,  2014).  Sangat  penting  untuk  menjamin  bahwa  barang- barang  yang  dipasarkan  tidak  mengandung  kontaminan  berbahaya  dengan  mematuhi peraturan  kesehatan,  seperti  yang  diuraikan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No. 492/Menkes/Per/IV/2010  tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  ( Permenkes  No  492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, 2010).
Penjual juga bertanggung jawab untuk mengedukasi konsumen dengan memastikan penyediaan  informasi  yang  akurat,  transparan,  dan  benar  mengenai  produknya, sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen.  Implementasi langkah-langkah  pencegahan  untuk  menghindari  kontaminasi  bakteri  dalam  proses produksi air minum juga merupakan bagian dari tanggung jawab penjual. Selain itu, penjual harus  melakukan  pengujian  kualitas  air  secara  berkala  untuk  memastikan  tidak  ada kontaminasi  bakteri  patogen  seperti  E-Coli,  yang  dapat  membahayakan  kesehatan konsumen. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum
penjual  air  minum  isi  ulang  untuk  melindungi  konsumen  dan  mematuhi  regulasi  yang berlaku.
Penelitian  terdahulu  oleh  Rusydi  et  al.,  (2023)  menunjukkan  bahwa  penegakan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha air minum isi ulang yang melanggar standar kesehatan adalah langkah penting untuk melindungi konsumen. Konsumen tidak pernah meminta  kompensasi  atas  kerugian  mereka  karena  mereka  tidak  menyadari  hak-hak mereka,  menurut  survei  tersebut.  Tidak  adanya  pengawasan  yang  efisien  dan  sanksi terhadap  perusahaan  memperburuk  situasi.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi pemerintah untuk mengedukasi konsumen mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas tinggi serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum  untuk  menjamin  bahwa  perusahaan-perusahaan  mematuhi  semua  peraturan kesehatan yang berlaku.

## SIMPULAN
Penjual air minum isi ulang yang airnya tercemar bakteri E-Coli memiliki tanggung jawab hukum yang luas mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Mereka wajib memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen,  memastikan  kepatuhan  terhadap  standar kesehatan,  dan  menjalankan  pengujian  kualitas  air  secara  berkala.  Penegakan  sanksi administratif dan pidana serta edukasi konsumen tentang hak-hak mereka adalah langkah penting untuk mencegah pelanggaran dan melindungi konsumen. Rekomendasi untuk penelitian  selanjutnya  adalah  melakukan  studi  lebih  mendalam  tentang  efektivitas pengawasan  dan  penegakan hukum terhadap  pelaku usaha air minum isi  ulang, serta mengembangkan model edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan pentingnya kualitas air minum yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif, F., Erly, E., & Endrinaldi, E. (2015). Identifikasi Bakteri Escherichia Coli pada Air Minum Isi Ulang yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Padang Selatan. Jurnal Kesehatan Andalas. https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.257
Amanda, S. R., Sudaryat, S., & Suwandono, A. (2023). Studi Kasus Putusan Pn Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/Pn.Sml Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Depot Air  Minum  Yang  Tidak  Berizin. COMSERVA :  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian Masyarakat. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1025
Arbab,  S.,  Ullah,  H.,  Wang,  W.,  Li,  K.,  Akbar,  A.,  &  Zhang,  J.  (2021).  Isolation  and Identification of Infection-Causing Bacteria in Dairy Animals and Determination of
Their Antibiogram. Journal of Food Quality. https://doi.org/10.1155/2021/2958304 Chubaka, C. E., Ross, K. E., & Edwards, J. W. (2017). Rainwater for drinking water: A study of  household  attitudes. WIT  Transactions  on  Ecology  and  the  Environment. https://doi.org/10.2495/WS170291
Dahlan,  K.  M.,  &  Mariana,  M.  (2021).  TINJAUAN  YURIDIS  SANKSI  TERHADAP PELANGGARAN  PEMASANGAN  SALURAN  AIR  MINUM  PADA  PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUNINGAN (Studi pada Kantor PDAM
Kabupaten Kuningan). Hukum
Responsif.
https://doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5037
Gusnawati,  G.  (2023).  Pengaruh  Kualitas  Air  Minum  Isi  Ulang  Dengan  Menggunakan Teknologi Reverse Osmosis (RO). V-MAC (Virtual of Mechanical Engineering Article). https://doi.org/10.36526/v-mac.v8i2.3168
Hastiaty,  I.  A.,  Kusnoputranto,  H.,  Utomo,  S.  W.,  &  Handoyo,  E.  (2023).  PEMERIKSAAN KUALITAS  AIR  MINUM  PDAM  TIRTA  BENTENG,  KOTA  TANGERANG. Jambura Journal of Health Sciences and Research. https://doi.org/10.35971/jjhsr.v5i2.18473
Inas Audah. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum. Jurist-Diction. https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Kinerja BUMD Air Minum 2021. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Kirori, P., Matiru, V., & Mutai, J. (2022). Factors associated with bacterial contamination of shallow well water sources. Case Study of Juja hostels Kiambu County. Journal of Agriculture, Science and Technology. https://doi.org/10.4314/jagst.v21i4.4
Lestari,  M.  F.,  Karmila,  Risdamayanti,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2022).  Sosialisasi  Persyaratan Kualitas Air Minum Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 di Kabupaten Bantaeng. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.10422
Mazlan, M., Ismail, I., & Juharni, J. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK  DESA  (BUMDES)  DI  KABUPATEN  SINJAI. Jurnal  Paradigma  Administrasi Negara. https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563
Meiliana, A. P., Nurfitri, A. R., & Dimyati, D. (2022). Pengaruh Faktor Determinan Terhadap Kepuasan  Konsumen  Pada  Air  Minum  Kemasan  Galon  Merek  Aqua  Kecamatan Periuk …. UG Journal.
Menteri Kesehatan. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Higiene Sanitasi Depot Air Minum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/119084/permenkes-no-43-tahun-2014
Novayani,  S.,  &  Ade  Mulada,  D.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Atas Penjualan Kosmetik  Ilegal  Berupa  Krim  Wajah.
Commerce  Law.
https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2797
Pemerintah  Pusat.  (2023). Undang-undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023
Permenkes  No  492  Tahun  2010  tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum.  (2010). https://stunting.go.id/kemenkes-permenkes-no-492-tahun-2010-tentang- persyaratan-kualitas-air-minum/
Rahmayani, N., By, J., Kuning,  P. A., Bukittinggi, K., & Barat, S. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan  Konsumen  Terkait  Pengawasan  Perusahaan  Berbasis  Financial Technology  di  Indonesia. Pagaruyuang  Law  Journal,  2(1),  24 – 41. https://doi.org/10.31869/PLJ.V2I1.887
Rahmiati,  R.  (2020).  PEMERIKSAAN  KUALITAS  AIR  MINUM  ISI  ULANG  SECARA MIKROBIOLOGIS. Journal of Natural Sciences. https://doi.org/10.34007/jons.v1i1.141
Ramli, M. N. I. (2015). Perlindungan Konsumen DalamMengkonsumsi AirMinum Depot Isi UlangDi Kota Makassar (Ditinjau dariUU Nomor 8 Tahun 1999). Skripsi.
Rusydi,  J.,  Januri,  J.,  &  Santina,  R.  (2023).  TANGGUNGJAWAB  PEMERINTAH  DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI  NEGARA. Audi  Et  AP :  Jurnal  Penelitian  Hukum. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064
Siregar, G. T. ., & Lubis, M. R. (2021). SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DI  LINGKUNGAN  UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA. https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881
Sitotaw, B., Melkie, E., & Temesgen, D. (2021). Bacteriological and Physicochemical Quality of Drinking Water in Wegeda Town, Northwest Ethiopia. Journal of Environmental and Public Health. https://doi.org/10.1155/2021/6646269
SULEIMAN, K., Kolo, I., Mohammed, S. S. D., & Magaji, Y. G. (2022). Bacterial diarrhea among infants in developing countries: An overview of diarrheagenic Escherichia coli (DEC). Gadau Journal of Pure and Allied Sciences. https://doi.org/10.54117/gjpas.v1i1.10
Tarima, G. C., Abidjulu, J., & Koleangan, H. S. J. (2016). ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI SARIO KECAMATAN SARIO MANADO SULAWESI UTARA. JURNAL ILMIAH SAINS. https://doi.org/10.35799/jis.16.1.2016.12324
Truchado, P., Gómez -Galindo, M., Gil, M. I., & Allende, A. (2023). Cross-contamination of Escherichia  coli  O157:H7  and  Listeria  monocytogenes  in  the  viable  but  non-
culturable (VBNC) state during washing of leafy greens and the revival during shelf- life. Food Microbiology. https://doi.org/10.1016/j.fm.2022.104155
Zikra, W., Amir, A., & Putra, A. E. (2018). Identifikasi Bakteri Escherichia coli (E.coli) pada Air Minum di Rumah Makan dan Cafe di Kelurahan Jati serta Jati Baru Kota Padang.
Jurnal Kesehatan Andalas. https://doi.org/10.25077/jka.v7i2.804.