## STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU

## (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
Dewi Anggraeni 1 , Adrinoviarini 2
Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 1
Prodi Agro Industri, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 2 E-mail: dewianggraeni@unusia.ac.id 1 , ririn@unusia.ac.id 2

## ABSTRAK
Tahun politik merupakan wahana yang subur akan penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk  intoleransi  dan  informasi  palsu  ( hoax )  menghiasi  jagad  media  sosial Indonesia. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengindentifikasi maraknya ujaran kebencian dalam pilgub DKI Jakarta dengan mengudentifikasi regulasi mengenai ujaran kebencian di media sosial menurut para stake holder, serta strategi tepat dan efektif dalam  mencegah  dan menindak  pelanggaran  ujaran  kebencian  dalam  penyelenggaraan Pilkada/Pemilu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang memotret fenomena pilgub DKI Jakarat pada tahun 2017 yang ditandai dengan menguatnya politik identitas dan isu-isu SARA. Teknik pengumpulan data yang digunakan  focus group discussion. Narasumber  yang  diwawancarai  adalah  aktivis  media  sosial  yang  bertindak  sebagai opinion maker dan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa; ujaran  kebencian  pada  tahun  2017  di  media  sosial  khususnya  Facebook  mengalami peningkatan hal ini dilatarbelakangi dengan adanya momentum Pilkada. UU ITE serta SE/06/X/2015  telah  diimplementasikan  oleh  berbagai  stakeholder  sebagai  upanya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian kendati demikan belum secara maksimal dikarenakan lemahnya liteasi media masyarakat Indonesia itu sendiri, masifnya penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan literasi media. Kasus pilgub DKI  Jakarta  taun  2017  sebagai  prototype  Pemilu  Nasional  oleh  karenanya,  pihak penyelanggara  pemilu  perlu  memberikan  perhatian  khusus  terkiat  pengawasaan  media sosial pada masa pemilu.
Keywords: Pilgub DKI Jakarta, Ujaran Kebencian, Media Sosial

## ABSTRACT
The  political  year  is  a  fertile  vehicle  for  disseminating  news  of  hate  speech,  forms  of intolerance,  and  false  information  (hoaxes)  decorating  the  Indonesian  social  media universe.  Election  campaigns  provide  fertile  ground  for  hate  speech  and  incitement, especially on social media. This research aims to analyze and identify the prevalence of hate  speech  in  the  DKI  Jakarta  gubernatorial  election  by  evaluating  the  regulations regarding  hate  speech  on  social  media  according  to  stakeholders  and  appropriate  and effective strategies in preventing and taking action against hate speech violations in the Pilkada/Election.  This  type  of  research  is  descriptive  qualitative,  which  portrays  the phenomenon of the DKI Jakarta governor election in 2017, The data collection technique used was a focus group discussion by inviting several sources. The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
momentum of the Pilkada. The ITE Law and SE / 06 / X / 2015 have been implemented by  various  stakeholders  as  an  effort  to  prevent  and  prosecute  hate  speech  offenders, although  this  has  not  been  maximized  due  to  the  weak  media  literacy  of  Indonesian society itself. The case for the 2017 DKI Jakarta election as a prototype for the National Election. Therefore, election organizers need to pay special attention to monitoring social media during the election period.
Keyword: General Election DKI Jakarta, Hate speech, Social Media

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar belakang
Pemanfaatan  media  sosial  di  Indonesia  saat  ini  berkembang  luar  biasa.  Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak pararel dengan kehidupan  di  dunia  maya.  Sebagaimana  survey  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  dengan  tajuk  “Penetrasi  dan  Perilaku Pengguna Internet pada tahun 2017” berkerja sama dengan Teknopreneur menyebutkan, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 % dari total populasi republik ini. Hal ini menunjukan peningkatan dari survey yang dilakuakn sebelumnya pada tahun 2016 bahwa sebanyak 132,7 juta dari total pengguna internet  di  Indonesia.  Data  tersebut  menunjukan  bahwa  87,13%  penggunaan  internet digunakan untuk media sosial sebagai konten yang paling sering diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi 1 .  Penelitian  lain  diperkuat  oleh  Kemkominfo terkait   Pemanfatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  pada  tahun  2017  bahwa  pengguna  media sosial  di  Indonesia  sebanyak  92,82%,  dengan  jumlah  pengguna  perempuan  sebanyak 93,68%  dan  pengguna  laki-laki  sebanyak  92,07%.  Sebanyak  61,01%  dari  data  yang diperoleh dari survey menunjukan bahwa internet digunkan sebagai pencarian informasi. Berbagai media sosial yang populer digunakan seagai akses informasi dan interaksi sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Sedangkan media sosial yang sering  digunakan  baik  oleh  masyarakat  urban  marupun  rural  dengan  komposisi  yang seimbang  adalah  Facebook 2 .  Kedua  survey  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa penggunaan internet sangat masif dan sebagian besar internet digunkan untuk mengakses media  sosial  baik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  urban  maupun  rural.  Seiring perkembangan global media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apa pun dan sulit untuk dibendung.
The participation revolution dengan memanfaatan media sosial dan situs berita online yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini menimbulkan fenomena baru dimana praktik hatespeech atau ujaran kebencian juga tumbuh pesat melalui medium ini tidak dapat dihindari.  Sebuah studi yang berjudul “Countering Online Hate Speech” yang dilakukan  Unesco  (2015)  menyebutkan  bahwa  fenomena hatespeech secara  online semakin berkembang dan menimbulkan beragam masalah baik di dalam maupun di luar
1 Buletin APJII E Edisi 22 Maret , 2018.
2 Survey  Pengguna  TIK  Tahun  2017 ,  n.d.,  https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi-indikator-tik- 9.htm.

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
Eropa.  Laporan  ini  juga  menekankan  bahwa hatespee ch  melalui  media  online  sudah semakin pesat dan memiliki potensi untuk mencapai audiens yang lebih besar 3 .
Ujaran kebencian di ruang public khususnya di media sosial merupakan salah satu peristiwa  yang  menyita  publik  pada tahun  2017.  Pada  Pilgub  DKI  tahun  2017 adanya peningkatan wacana politisasi isu SARA  serta politisasi agama secara masif dan intens dalam  kampanye  untuk  memengaruhi  pilihan  politik.  Hal ini  sejalan  dengan  apa  yang diutarakan  Ahnaf  dan  Suhadi 4 dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Disamping itu, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya  diskriminasi  dan  kekerasan.  Kampanye  Pemilu    menyediakan  lahan  subur untuk  ujaran  kebencian  dan  hasutan  kebencian,  baik  pejabat  terpilih,  partai  politik, kandidat  atau  calon,  masyarakat  sipil  termasuk,  serta  partisipan    penyebar  ujaran kebencian serta efek menguatkan yang dimiliki oleh media massa, terutama media sosial.
Dalam menyikapi feonmena di atas, maka penggunaan media sosial sebagai alat kampanye  politik  diatur  lewat  UU  No.  8 tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota (UU Pilkada), dimana  penggunaan  Medsos  secara  normatif  harus  sebagai  wujud  pendidikan  politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab (Pasal 63 ayat 1). Pengaturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2008.  Kehadiran  UU  ITE  merupakan  bentuk  regulasi  yang  dibuat  untuk  melindungi aktivitas  internet  dari  ancaman-ancaman  kejahatan  siber.  Melihat  maraknya  pesan kebencian  di  Indonesia,  Pemerintah  melalui  kepolisian  (Polri)  mengeluarkan  edaran khusus  (SE)  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  yang  memberi  ancaman  terhadap  pelaku penyebar kebencian.
Dari  sekian  banyak  kasus  terkait  politik  identiatas,  politisasi  agama  serta hate speech yang tejadi secara masif dan intens adalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan laporan Wahid Fondation 5 bahwa  terdapat  politisasi  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA)  paling  banyak terjadi  pada  Pilkada  Jakarta  dengan  jumlah  25  peristiwa  yang  didominasi  oleh  ujaran kebencian sebanya 15 tindakan baik lewat sebaran dan media online.
Latar  belakang  di  atas  mendorong  peneliti    untuk melakukan  penelitian  terkait strategi pengawasan pemilu terhadap isu-isu strategis dalam kepemiluan  dengan objek kajian terkait ujaran kebencian (hate speech) . Sasaran dari penelitian ini adalah melihat bagaimana  peran stakeholder terkait  dalam  mencegah  dan  menindak  ujaran  kebencian sekaligus edukasi masyarakat melalui liteasi digital melalui peran pemerintah dalam hal ini.  Pemilihan  media  sosial  Facebook  dilatarbelakangi  bahwa  Facebook  merupakan media sosial yang dominan di minati oleh masyarakat Indonesia, Regulasi penggunaan Facebook sebagai jejaring sosial memiliki standar digital yang baku.
3 Iginio Gagliardone et al., Countering Online Hate Speech 2015 (UNESCO, 2015).
4 Mohammad Ahnaf and Suhadi, “Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”” 13, no. 13 (2014).
5 Tim 2017 KBB, Mengikis Politik Kebencian (Jakarta, 2018).

## 1.2. Permasalahan Penelitian
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian  adalah Bagaimana Strategi  Pengawasan Terhadap  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial  Pada  Pemilu  (Studi Kasus Pilgub DKI 2017), dengan pertanyaan pembantu sebagai berikut:
1. Apa Definsi dan regulasi mengenai ujaran kebencian pada media sosial menurut para stake holder?
2. Bagaimana strategi  pengawasan  yang tepat untuk melawan ujaran kebencian di media sosial pada Pemilu?

## 1.3. Metodology Penelitian
Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  menggali  pengalaman  dan pandapat  para  informan  kunci  tentang  penggunaan  media  dalam  menyebarkan  ujaran kebencian dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis  ujaran  kebencian  pada  pilgub  DKI  Jakarta  2017  sebagai prototype Pemilu nasional yang menjadi salah satu kontestasi demokrasi terpanas sampai saat di Indonesia. Menurut Wahid Foundation (2017) Pilkada Jakarta 2017 merupakan salah satu pemicu ujaran  kebencian  di  seluruh  Indonesia.  Persaingan  tak  cuma  terjadi  antarmesin  partai politik,  tapi  juga  antar  tokoh  yang  maju  pilkada  disamping  itu  bagaimana  parapaslon menggunakan media online untuk berkampanye secara positif.
Data primer diperoleh dari para narasumber yang didukung oleh literatur terkait sebagai acuan dalam membuat sintesa teori dan kerangka teoritis dalam melihat fenomena atau subjek penelitian Data berikutnya adalah data sekunder berupa hasil pengamatan dari subyek  penelitian  dalam  bentuk  catatan-catatan  yang  ditelusuri  melalui  data  pustaka, untuk mendukung data-data yang sudah ada.  Data yang sudah disusun akan membantu analisis dan interpretasi untuk kemudian dibuat kesimpulan
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  melakukan kelompok diskusi mendalam  dan  terfokus (focus  group  discussion) dengan  mengundang  beberapa narasumber. Informasi yang telah diperoleh dari diskusi tersebut kemudian diperdalam lagi melalui wawancara mendalam untukn mendapatkan informasi yang komprehensif. Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  pada  narasumber  penelitian,  studi literatur dan observasi. Narasumber yang diwawancarai adalah aktivis media sosial yang bertindak sebagai opinion maker dan para pemangku kepentingan. Narasumber dipilih berdasarkan kelayakan dan ketersediaan akses peneliti terhadap narasumber.

## 2. Hasil Penelitian

## 2.1. Fenomena Ujaran Kebencian Pada Pilgub DKI
Tahun  2017  Pilgub  DKI  merupakan  peristiwa  yang  menyita  perhatian  publik, dimana media sosial digunakan sebagai alat untuk menggiring opini public. Di satu sisi berdasarkan UU No.8 Tahun 2015 media sosial digunakan sebagai alat kampaye politik yang disesuaikan dengan keterbukaan era digital, ironinya bahwa kampaye dengan media sosial  untuk  memberikan  keterbukanan  kepada  public  dan  membuka  ruang  demokrasi justu  diciderai  oleh  berbagai  pihak  tertentu  yang  memunculkan  isu  SARA  yang mendorong  munculnya  ujaran  kebencian  sehingga  menimbulkan  semangat  saling

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
mencaci, memaki  dan membenci  yang  akan  berbahaya  bagi  kehiudpan  berbangsa  dan bernegara serta menyebabkan konflik sosial.
Menurut  Mariam  F  Barat  selaku  sekretaris  Dirjen  Aplikasi  Informatika Kemkominfo,  bahwa  Pilgub  DKI  kerap  kali  melakukan  ujaran  kebencian,  pengaduan terkait  konten  ujaran  kebencian  yang  masuk  ke  Kemkominfo  dapat  mencapai  10.000 pengaduan per hari. Dari data-data yang diutaran diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh Iswandi bahwa ujaran kebencian (hate speech) mengalami peningkatan pada Pilkada DKI  Jakarta Tahun  2020,  khususnya  di  media  sosial.  Apa  yang  diutarakan  Iswandi  di perkuat  dengan  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Riset  Telematika  Indonesia  dan Kemenkominfo pada Tahun 2017 bahwa pengaduan yang paling sering diterima adalah terkiat  politik  identitas  yang  di  dalamnya  meliputi,  hoax,  ujaran  kebencian,  dan pencemaran nama baik serta sejenisnya. Jika dipersentasekan maka aduan yang sering diterima mengenai sosial politik sebanyak 91,88%. Selanjutnya terkait pengaduan SARA dengan jumlah poresentase sebanyak 88,6%. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa media online baik berupa media sosial maupun media masa merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan infomasi kepada masyakarat, di sisi lain pula dapat digunakan sebagai strategi untuk menggiring opini public khususnya terkait Pemilu atau Pilkada.
Masifnya  penggunaan  media  sosial  selian  sebagai  networking  adalah  sebagai sarana informasi dimana berita khususnya terkiat politik lebih sering diperoleh melalui media  sosial.  Oleh  karenanya,  tidak  menutup  kemungkinan  informasi  tersebut  agar tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Termasuk apa yang terjadi pada  pilgub DKI 2017, bahwa pelaku ujaran kebencian tidak sebanding dengan penyebar ujaran kebencian itu sendiri, simpatisan yang hanya satu  atau dua orang yang memiliki peran akan salah satu  pasangan  calon  kemudian  memposting  di  account  media  sosianya,  bisa  menjadi ratusan bahkan ribuan accout yang kemudian ujaran kebencian itu menyebar luas, dan tanpa disadari atau tidak kemudian dikatakan sebagai kebebasan berekspresi. Kesulitan ini yang dihadapi oleh kominfo bahwa ujaran kebencian ataupun hoax justru lebih banyak penyebarnya (share) disbanding dengan pembuatnya sendiri. Oleh karenanya, dibutuhan kesadaran  masyarakat  untuk  bijak  dalam  menggunakan  media  sosial,  dan  ini  yang kemudian  menjadi  kewajiban  bersama  termasuk  kominfo  sebagai  leader  untuk  terus mensosialisasikan  literasi  media  kepada  masyarakat  sehingga  apa  yang  terjadi  pada pilgub DKI tahun 2017 tidak terjadi pada tahun-tahun selanjutnya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Bareskrim  terkait  kejahatan  cyber  pada tahun  2017.  Menurut  Ricky  Boy  Siallagan  dari  direktorat  tindakan  pidana  dan  siber bahwa ujaran kebencian masuk dalam kategori pencemaran nama baik yang menduduki posisi kedua dengan total keseluruhan tindakan pidana sebanyak 234 kasus. Sementar itu menurut Jhehan Septiono bahwa DKI Jakarta disbanding wilayah lain menempati jumlah terbesar dalam laporan terkiat dengan hate speech dan berita bohong atau hoaxs. Hal ini di  latar  belakangi  marakanya  media  sosial  digunakan  sebagai  ajang  kampaye  oleh pasangan  calon  dan  pendukung  calon  yang  diperkuat  dengan  data  kominfo  bahwa pengguna  media  sosial  di  masyarakat  urban  jauh  lebih  aktif  disbanding  dengan masyarakat rural. Meningkatnya jumlah kasus hate speech pada tahun 2017 tidak terlepas dari  tahun  politik  yang  terjadi  yakni  pilgub  DKI  Jakarta,  tak  dapat  dipungkiri  bahawa pilgub DKI Jakarta merupakan portotipe bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia.

## Sumber: Cyber Crime Investigation Center
Pada era digital ini, ujaran kebencian tak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja tetapi bertumbuh dengan subur di lahan yang dinamakan internet atau jejaring maya. Hal ini dikarenakan internet mampu menyediakan distribusi yang murah, cepat dan anonim akan ujaran kebencian. serta dapat dengan mudah diakses. Yang dimaksud dengan ujaran kebencian di media menurut Cohen 6 adalah segala pemberitaan, opini yang bertujuan mengobarkan  kebencian,  prasangka  tak  berdasar  dan  kemarahan  yang  tidak  rasional kepada sekelompok orang yang berbeda paham.   Aliran dan pendapat dengan mereka. Ujaran  kebencian  didefinisikan  sebagai  ujaran  yang  didasari atas  prasangka  atau  bias, permusuhan dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena karakteristik bawaan mereka seperti jenis kelamin, etnis, ras, agama, warna kulit.
Data  selanjutnya  mengenai  hate  speech  pada  Pilgub  DKI  Jakarta  tahun  2017 diperoleh dari hasil laporan Wahid Foundation. Salah satu konsen pada penelitiannya di tahun  2017  terkat  politik  identitas  pada  pemilu  khususnya  DKI  Jakarta,  dengan meningkatnya isu SARA, Ujaran Kebencinan hingga berita bohong.  Dalam laporan KBB 2017,  Wahid  Foundation  secara  keseluruhan mencatat  sebanyak  213  peristiwa  dengan 265 tindakan pelanggaran. Jumlah peristiwa pada 2017 ini naik dibanding 2016 dengan 204 peristiwa. Dari segi persebaran wilayah, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama terjadi pelanggaran KBB (50 peristiwa).
Wahid  Foundation  berhasil  merekam  tindakan  yang  mengancam  domokrasi  di pulau Jawa selama tahun 2017 sebanyak 28 Peristiwa dengan 36 tindakan. Selama periode 2017 politisasi agama paling banyak terjadi pada bulan Januari hingga April 2017, yakni pada  masa  kampaye  Pilkada  serentak  2017  dengan  putaran  pertama  berlangsung  pada bulan Februari dan putaran kedua berlangusng pada bulan April. Selama rentang masa kampaye  terdapat  32  tindakan  terkiat  politisasi agama  yang  di  dalamnya mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian . Tindakan dan intimidasi yang paling nyata adalah pemasangan  spanduk  di  mesji-mesjid  yang  bertuliskan  penolakan  untuk  menshalati jenazah  pendukung  penista  agama  (Ahok).  Sementara  berdasarkan  laporan  kepolisian yang  diperoleh  Wahid  Institue  menyebutkan  terdapat  sedikitnya  266  spanduk  dengan tulisan  tersebut  terpasang  di  masjid-masjid  dan  beberapa  tempat  ibadah  di  Jakarta menjelang berlangsungnya pilgub DKI 2017. Contoh lain adalah tindakan anarkis berupa pengusiran Djarot Saeful Hidayat ketika menghadiri Haul Soeharto di Masjid At Tien.
6 Raphael Cohen-Almagor, “‘Fighting Hate and Bigotry on the Internet’.,” Policy&Internet. 3 (2011): 1.

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
Adapun  ujaran  kebencian  yang  terlonatar  adalah  “usir  penista  agama”  oleh  sebagian Jemaah.
Dari data-data di atas maka munculah pertanyaan mengapa hate speech tumbuh subur pada saat pilkada? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ubaidillah Badrun selaku pengamat politik UNJ mengatakan bahwa hate speech tumbuh subur pada pilkada dimana masyarakat menemukan momentum untuk berekspresi dan berpendapat. Media  sosial  sebagai  salah  satu  media  yang  digunakan  untuk  mengekspresikan pendapatnya.  Namun  sayangngnya,  penggunaan  media  sosial  tidak  diimbangi  dengan kemampuan  berfikir  kritis  dimana  kebebasan  berpendapat  atau free  speech yang merupakan  ekspresi  individu  harus  di  dasari  kepada  data,  argument  yang  rasional, ekspresi  yang  tidak  menunjukan  kebenciaan,  emosi  dan  subjektifitas.  Sehingga  esensi media sebagai ruang public yang dapat digunakan sebagai sarana berekspresi dan tidak merugikan orang lain dengan SARA, ujaran kebencian dan berita bohong. Maka yang harus  dibangun  adalah  budaya  kritis,  khususnya  pada  saat  pilkada  semua  orang  akan cenderung memenangakan  opini  yang  didukungnya,  tanpa  mempertimbangkan apakah opini yang dibangun berdasarkan fakta dan realita, sehingga terjerumus kepada legitimasi kebenaran secara sepihak.
Menurut  Ricky  Boy,  maraknya hate  speech pada  pilkada  dilatarbelakangi lemahnya  literasi  media  bagi  masyarakat  Indonesia,  di  era  post-truth  kebenaran  yang diam akan menjadi samar ketika kebohongan disebar luaskan dalam istilah lain " a lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth”. Apa yang terjadi pada  pilgub  DKI  selain  factor  SARA  yang  menjadi  titik  pokok  permasalahan,  serta diskriminasi  antara  minoritas  dan  mayoritas  adalah  kurangnya  ke  sadaran  masyarakat untuk  mensharing  semua  informasi  yang  diterima.  Di  sisi  lain  yang  menjadi  sorotan adalah bahwa adanya kelompok-kelompok tertentu yang justru memanfaatkan moment pilkada, hal ini diperkuat dengan ditangkapanya kelompok Saracen yang menyebarkan isu  SARA,  ujaran  kebencian  dan  berita  bohong.  Disinilah  pentingnya  edukasi  kepada masyarakat  sehingga  dapat  kritis  dalam  menyaring  berita  dan  informasi.  Penggunaan internet yang di dominasi untuk mengakases media sosial perlu diimbangi dengan literasi media, dan masyarakat harus diedukasi bahwa ada batasan dan etika dalam menggunakan media sosial.
Rafif Pamenang Irmawan peneliti populi center menegaskan bahwa yang harus digaris  bawahi  dari  persitiwa  pilgub  DKI  adalah  meningkatnya  Intoleransi.  Hal  ini dasarkan  kepada  hasil  survey  Pilkada  DKI  Jakarta  yang  dilakukan  oleh  Populi  Center bahwa lebih dari 80% responden mengetahui Aksi Bela Islam dari mulai aksi 411, 212 (2016),  112,  dan  212  (2017).  Lebih  dari  50%  responden  mendukung  Aksi  Bela  Islam yang  dilakukan  secara  berjilid-jilid  tersebut,  dan  75%  responden  menanggapi  bahwa dirinya adalah merupakan muslim moderat, disatu sisi dari 75% tersebut sebanyak 42,4 % tidak setuju dengan mengucapkan selamat natal kepada non-muslim, dimana hal ini merupakan  salah  satu  tolak  ukur  dari  toleransi,  artinya  adanya  ketimpangan  antara pengakuan  sebagai  muslim  moderat  dan  sikap  yang  diterapkan.  Hasil  survey  ini menunjukan bahwa dalam konteks Pilkada DKI media sosial memegang peran penting dalam memobilisasi isu dan konsolidasi masa. Disisi lain, bahwa media sosial menjadi kunci  dalam  menguatkan  politik  identias  dalam  konteks electoral .  Ini  yang  kemudian dikatakan Rafif bahwa berbicara terkiat ujaran kebencian pada Pilkada DKI 2017 adalah
berbicara tentang Isu Islam, yang kemudian melahirkan dua kubu Muslim yang moderat dan konservatif,
Salah  satu  alasan hate  speech (ujaran  kebencian)  sangat  mudah  terjadi  dan tersebar  di  media  sosial,  karena  kemudahan  penggunaan  media  sosial  itu  sendiri  yang sifatnya terhubung antara situs berita online . Media sosial memiliki karakteristik khusus yang dikatakan Holmes tidak terpusat (desentralisasi), komunikasi secara dua arah, diluar kontrol  pemerintah,  demokratis,  menimbulkan  kesadaran  individu;  serta  orientasi kesadaran individu. Aktivitas di media sosial dengan berbagai situasi dan faktor tersebut diperburuk dengan lemahnya selfcontrol dari netizen.
Dari  data-data  yang  diperoleh,  bahwa  markanya  hate  speech  dapat  dilatar belakangi  oleh  beberapa  factor  diantaranya; Pertama, factor  pendidikan  yang  rendah masyarakat. Kedua , framing media massa yang begitu masif yang tidak diimbangi dengan pemahaman literasi digital sehingga tidak dapat mensharing konten-konten yang layak untuk  di  shering. Ketiga, actor  atau  elit  politik  yang  memang  sengaja  menggunakan  ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan
2.2. Definisi    dan  Regulasi  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  Menurut  Para Stakeholder
Persoalan mendasar dari hate speech adalah ketika masuk ke dalam ruang publik ( public  sphere )  untuk  mencapai  tujuan  politik.  Di  sinilah ia akan  menjadi  kontroversi mengingat hak tiap individu atau warga negara untuk bersuara ( free speech ) menjadi hak dasar.  Hampir  tiap  negara  telah  mengatur  pembatasan  soal  kebebasan  bersuara  yang umumnya bersandar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Sipil dan Politik. Sejatinya kebebasan yang dimiliki tiap orang juga bertujuan untuk melindungi hak dasar orang lain.
Ujaran  Kebencian  Dalam  arti  hukum  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  adalah perkataan,  Perilaku,  tulisan,  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan  tersebut.  Website  yang  menggunakan  atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut Hate Site 7 .Dalam pengertian umum,  ujaran  kebencian  dimaknai  sebagai  perkataan,  perilaku,  dan  tulisan  yang dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi,  hasutan,  atau  hinaan kepada individu atau kelompok lain.  Istilah ini tak jarang erat kaitannya dengan unsur minoritas dan masyarakat asli yang memberikan dampak penderitaan baik secara psikis dan fisik dan tak jarang berujung kepada tindakan kekerasan. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain.
Ada dua unsur utama dalam ujaran kebencian yakni hate dan speech. nKebencian (hate):  emosi  yang  kuat  dan  irasional  yang  berbentuk  penghinaan,  permusuhan  dan kebencian  terhadap  individu  atau  kelompok  yang  dijadikan  target  lantaran  memiliki karakteristik  tertentu  yang  dilindungi  (diakui  hukum  internasional)  seperti  ras,  warna kulit,  agama,  keturunan,  adat,  suku  bangsa,  jenis  kelamin,  orientasi  seksual,  bahasa, pandangan  politik,  dll.  Pidato  atau  Perkataan  (speech):  setiap  ekspresi  untuk
7 Syahdeini Sutan Remy, Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
menyampaikan pendapat atau ide- membawa pendapat atau ide internal ke publik- yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, non-verbal, visual atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi”.
Karakteristik  ujaran  kebenciaan  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Polri  Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: Suku; Agama; Aliran keagamaan; Keyakinan atau kepercayaan; Ras; Antar golongan;Warna kulit; Etnis; Gender; Kaum difabel;Orientasi seksual.
Surat  Edaran  (SE)  Polri  Nomor  SE/06/X/2015  bahwa  ruang  lingkup  ujaran kebencian  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam  media,  antara  lain:  Dalam  orasi kegiatan kampanye; Spanduk atau banner; Jejaring media sosial; Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);Ceramah keagamaan; Media masa cetak atau elektronik; Pamflet
Indonesian Legal Resource Center atau ILRC 8 membedakan konsep “ hate crime ” yang serupa namun tidak sama dengan konsep “ hate speech ”. Hate speech merupakan “advokasi  kebencian  yang  membentuk  suatu  hasutan”  untuk  melakukan  diskriminasi, permusuhan,  atau  kekerasan.  Sementara  “ hate  crime ”  didefinisikan  sebagai  suatu kejahatan atau tindak pidana yang dimotivasi oleh suatu kebencian dasar kebangsaan, ras, agama, atau yang lainnya. Unsur dari “ hate crime ” adalah suatu kejahatan atau tindak pidana  (bisa  berupa  pembunuhan,  intimidasi,  perusakan  barang,  serangan,  dan sebagainya)  dan  suatu  motif  yang  bias.  Dengan  kata  lain  dapat  disimpulkan  bahwa perbedaan antara “ hate speech ” dan “ hate crime ” adalah unsur terjadinya suatu kejahatan atau  tindak  pidana;  untuk  “ hate crime ”  hanya  terjadi  bila  ada  kejahatan  atau  tindak pidana, sementara untuk “ hate speech ” tidak memerlukan terjadinya suatu tindak pidana, cukup  suatu  ekspresi  (secara  verbal,  tertulis,  gambar,  simbol,  audio-visual, atau lewat medium maya seperti internet) yang merupakan “advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan” untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.
Hate  speech menurut  Imparsial  adalah  segala  bentuk ekspresi  (tulisan,  ucapan, bahasa tubuh, pidato) yang menganjurkan kebencian atas dasar identitas tertentu seperti kebangsaan,  ras,  agama,  yang  merupakan  hasutan  untuk  melakukan  diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan 9 .
8 Pultoni,  Siti  Aminah,  and  Uli  Parulian, Panduan  Pemantauan;  Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  Dan Ujaran Kebencian Atas Dasa r Agama (Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012).
9 Tim Imparsial, Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia (Jakarta, 2017).

## Gambar3. Definisi Ujaran Kebencian Imparsial
Sumber: Pedoman Penanggulangan Ujaran Kebencian di Indonesia- Imparsial
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengartikan hasutan kebencian (hate speech) dengan lebih luas, yakni “segala bentuk komunikasi” sehingga hasutan kebencian tidak hanya disampaikan melalui ujaran lisan tapi juga melalui tulisan, gambar,  video  dan  sebagainya.  Adapun  dalam  unsur-unsur  ujaran  kebencian  adalah sebagai berikut 10 :1) Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung; 2)  Didasarkan  pada  kebencian  atas  dasar  suku,  agama,  kepercayaan,  ras,  warna  kulit, etnis,  dan  identitas  lainnya;  3)  Ditujukan  sebagai  hasutan  terhadap  individu  atau kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial; 4) Dilakukan melalui berbagai sarana.
Facebook mendefinisikan hate speech sebagai serangan langsung kepada orang berdasarkan  hal-hal  yang  kami  sebut  karakteristik  terlindungi,  yaitu  ras,  etnis, kewarganegaraan,  agama,  orientasi  seksual,  jenis  kelamin,  atau  identitas  gender,  dan disabilitas  maupun  penyakit  berat.  Serta  sesuatu  yang  dilindungi  adalah  beberapa perlindungan  untuk  orang  dengan  status  imigrasi.  Menurut  Donny  Eryastha  dari  dasar tersebut  maka  facebook  mengartikan  serangan  sebagai  ujaran  yang  keras  atau  tidak memanusiakan, pernyataan yang merendahkan, atau ajakan pengucilan atau pengasingan.
Kominfo  mendefenisikan  ujaran  kebencian  didasarkan  kepada  UU  ITE  No.  11 Tahun  2018  secara  spesifik  terdapat  pada  pasal  28 ayat  dua  yang  menyatakan  bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Bareskrim  mendefiniskan hate  speech adalah  ujaran  yang  mengandung  aspek SARA, dengan landasan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan;2) Pencemaran nama baik;3) Penistaan;  4) Perbuatan tidak menyenangkan;  5) Memprovokasi;  6)Menghasut; 7) Menyebarkan berita bohong
Bawaslu sendiri belum menetapkan regulasi terkiat ujaran kebencian setidaknya ada  indicator  bahwa  sesuatu  itu  diidentifikasi  sebagai  ujaran  kebencian  berupa:  1) Menyerang identitas yang dilindungi (namun tidak terbatas pada ) agama, suku,ras, jenis
10 Diah  Ayu  Kartika  and  Dkk, Toolkit  Melawan  Hasutan  Kebencian (Jakarta:  Pusat  Studi  Agama  dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2018).

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
kelamin; 2) Bahasa yang digunakan menunjukan adanya perbedaan antara dirinya atau kelompoknya  dengan  pribadi  atau  kelompok  serangannya;3)  Menyebabkan  ketakutan, perasaan  terancam,  indikasi  ajakan  untuk  melakukan  kekerasan  ,  atau  mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat; 4) Jangkauan ujaran kebencian luas, dilihat dari jumlah pengikut media sosial, jumlah like, atau jumlah post tersebut dibagikan.
Gambar 4. Karakteristik Ujaran Kebencian Menurut Bawaslu
Sumber: Bawaslu RI
Dari  pemaparan  di  atas  terdapat  pendefinisian  yang  berbeda-beda  antara stakeholder dalam hal ini, Bawaslu, Kepolisian, Facebook  selaku  platform  media, Komnas  HAM  serta  berbagai  definsi  lainnya.  Dari  defenisi  yang  diuatarakan  di  atas dijelaskan dalam bagan berikut:

## Tabel 1. Definisi Ujaran Kebencian Menurut Para Stakeholder
Kominfo Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) Polri Ujaran  yang  mengandung  aspek  SARA  yang  berbentuk  antara  lain: penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  penistaan,  perbuatan  tidak menyenangkan,  memprovokasi,  menghasut,  menyebarkan  berita bohong dengan unsur-unsur berupa;suk, agama, aliran keagamaan,keyakinan  atau  kepercayaan,ras,antar  golongan,  warna kulit, etnis, gander, kaum difabel, orientasi seksual, Komnas HAM Segala  bentuk  komunikasi,  baik  langsung    maupun  tidak  langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras,  warna  kulit,  etnis,  dan identitas  lainnya,  yang  ditujukan  sebagai hasutan  terhadap  individu  atau  kelompok  agar  terjadi  diskriminasi, kekersan, penghilangan nyawa dan konflik Bawaslu Menyerang  identitas  yang  dilindungi  (namun  tidak  terbatas  pada  ) agama,  suku,ras,  jenis  kelamin,  dengan  bahasa  yang  digunakan menunjukan  adanya  perbedaan  antara  dirinya  atau  kelompoknya dengan  pribadi atau  kelompok  serangannya,  sehingga  menyebabkan
ketakutan,  perasaan  terancam,  indikasi  ajakan  untuk  melakukan kekerasan , atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Facebook Serangan langsung kepada orang berdasarkan hal-hal yang dilindungi berupa;   ras, etnis,  kewarganegaraan,  agama,  orientasi  seksual,  jenis kelamin, atau identitas gender, dan disabilitas maupun penyakit berat. Imparsial Segala  bentuk  ekspresi  (tulisan,  ucapan,  bahasa tubuh,  pidato)  yang menganjurkan  kebencian  atas  dasar  identitas  tertentu  seperti kebangsaan,  ras,  agama,  yang  merupakan  hasutan  untuk  melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pesamaan definisi yang telah diutaran bahwa hate speech dapat  berupa ucapan atau tindakan yang menyangkut unsur SARA (meski berbeda-beda unsur yang disebutkan kategorisasi SARA) yang berdampak pada kekerasan.Perbedaan  definisi ini dan unsur-unsur yang dikategorikan sebagai SARA atau dalam istilah Facebook dengan hak yang dilindungi, yang kemudian menyulitkan para stakeholder untuk  menindak  atau  mengidentifikasi  apakah  ujaran  yang  terjadi diidentifikasi hate speech atau tidak.
Meski dalam beberapa definisi mengandung unsur yang sama yakni SARA akan tetapi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing stakeholder berbeda.  Seperti Facebook  contohnya  ada  beberapa  tingkatan  serangan  yang  kemudian  diidentifikasi bahawa  itu  dikatakan hate  speech atau  tidak.  Tidak  menutup  kemungkinan  menurut kepolisian jika disandarkan kepada UU ITE ujaran tersebut dikatakan hate speech . Ujaran kebencian  merupakan  konsep  yang  sangat  rentan  berhadap-hadapan  dengan  hak berpendapat  dan  berekspresi.  Perlu  batasan  yang  jelas  tentang  tindakan  yang  dapat digolongkan  sebagai  ujaran  kebencian.  Larangan  terhadap  ujaran  kebencian  yang ditujukan  untuk  melindungi  HAM  tidak  melanggar  hak  asasi  lainnya  (hak  untuk berpendapat dan berekspresi). Oleh karenanya diperlukan SOP bersama terkait regulasi hate speech yang melibatkan berbagai macam stakeholder .

## 2.3. Strategi Melawan Ujaran Kebencian dalam Pemilu
Berdasarakan uraian-uraian sebelumnya terkiat ujaran kebencian pada Pligub DKI 2017 dalam hasil FGD yang dilakukan bersama para stakeholde r maka diperoleh berbagai strategi  yang  digunakan  oleh  penyelenggaraan  pemilu  dan  pihak  terkait  pemilu  untuk melawan ujaran kebencian dan hasutan kebencian sebagai pentuk politisasi SARA pada pemilu. Dalam studi yang dilakukan oleh univeristas Georgetown 11 dalam temuannya mengatakan  bahwa  ketika  actor  Negara  dan  sipil  menggunakan  kombinasi  metode strategis, mereka dapat melawan kekerasan pemilu dengan lebih efektif.  Dengan kata lain,  strategi  ini  adalah  sebuah  iktiar  yang  dapat  dilakuan  untuk  melawan  ujaran kebencian yang masif khususnya pada momentum Pemilu.
Secara umum terdapat dua pendekatan yang dominan untuk menghadirkan pemilu bebas hate  speech. Pendekatan  tersebut  terdiri  dari  pendekatan  insitusional  dan pendekatan agensi.
11 Vasu Mohan and Catherine Barnes, Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu , 2018, www.ifes.org.
Pendekatan Institusional dapat dilakukan melalui;
1) Pengawasan pada portal berita nasional, pemerintah dan pengguna internet harus dalam kontrol etis penyiaran, jika perlu maka dibuat regulasi mengatur soal sanksi pemerintah. Hal ini, dilatar belakangi masifnya ujaran kebencian hadir di ruang publik lewat media masa baik yang berupa media sosial ataupun media online.
2) Sosialisasi oleh berbagi macam pihak terkiat peraturan yang menyangkut ujaran kebencian seperti pada UU ITE, dan Surat Edaran Polri dan KUHP. Sejauh ini kemnkominfo  dan  kepolisian  yang  giat  dala  melakukan  sosialisasi  akan  ujaran kebencian. Dalam hal ini, Bawaslu selaku penyelanggra pemilu justru memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah ujaran kebencian khususnya yang terkait dengan elit politik itu sendiri.
Dari  kasus  Pilkada  DKI  Jakarta  dimana  organisasi-organisasi garis  keras mengerahkan dukungan massa untuk mengahalahkan kandidat yang mereka lihat sebagai  menista  agama  dalam  hal  ini, hate  spin menjadi  satu  dengan ketersinggungan  yang  dibuat-buat  sebagai  bentuk  pertunjukan  kemarahan  akan kebenaran dimana merancang penyinggungan dan ketersingungan menjadi salah satu instrument yang dirancang oleh para elit untuk mengintimidasi para pemilih,
Pendekatan Agensi, dapat dilakukan berupa;
1) Pendidikan  literasi,  pendidikan  literasi  di  era  post  truth  harus  terus  dilakukan dengan sosialisasi dan re-sosialisasi ke ke generasi muda dan orang tua. Generasi muda dan orang tua menjadi agensi untuk menyurutkan praktek ujaran kebencian.
2) Kampanye anti ujaran kebencian dan gerakan sosial untuk melawan merebaknya hate  speech dilakukan  baik  oleh  pemerintah  maupun  lembaga-lembaga  peduli perdamaian.
Pengalaman Pligub DKI Jakarta menunjukkan bahwa perlunya penanganan ujaran kebencian baik yang dilakukan dengan pendekatan institusional dan pendekatan agensi. Salah satu upaya yang harus diperhatikan oleh penyelangara pemilu secara khusus adalah terkait; Election, menghilangkan  narasi  public  dalam  debat  pemilu  yang  kemudian membuat  naiknya  narasi  sectarian  dan Post-Election ,  tantangan  secara  politik  untuk menyatukan divided society .
Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh para steak holder dalam melawan hate speech adalah;
1) Kerja  sama  dengan  Pihak  Terkait.  Kemajuan  bergantung  pada  pembentukan kemitraan  dan  hubungan  baik  yang  strategis,  bekerja  secara  kolaboratif,  dan memanfaatkan mandat, kemampuan, dan sumber daya yang ada. Singkatnya, untuk memperluas  skala,  cakupan,  dan  sukses  berkelanjutan  dari  upaya  melawan  ujaran kebencian. Penyelenggara perlu bekerja dengan pihak terkait eksternal.
Dari hasil FGD yang dilakukan, sejauh ini Bawaslu telah melakukan kerja sama dengan  berbagi  pihak  seperti  Kepolisian,  Komenkominfo,  Facebook,  KPU  dan  lain sebagainya. Terkait kerjasama dengan kementrian pendidikan, sejauh ini Bawaslu belum menggandeng universitas untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa terkait partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Faktanya bahwa generasi milenilal sebagai pengguna media sosial  terbanyak  sebesar  49,52%  adalah  mereka  yang  duduk  dibangku  universitas  dan

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
tidak  menutup  kemungkinan  mahasiswa  pula  yang  justru  terjerumus  dalam  ujaran kebencian. Akses informasi terkait pemilu di dominasi oleh media sosial sehingga mereka akan  mudah  terjembab  kepada  post  truth,  dikarenakan  mereka  tidak  memiliki pengetahuan  politik.  Oleh  karenanya,  mahasiswa  selaku  sasaran  yang  akan  menjadi pemilih, Bawaslu sangat perlu untuk melakukan edukasi politik kepada mahasiswa dalam hal ini bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.
Selanjutnya  menurut  pemaparan  pihak  dari  facebook  sendiri,  sejauh  ini  belum adanya  SOP  bersama  antara  berbagai  stakeholder  pemangku  kebijakan  dalam  upaya melawan  ujaran  kebencian  dalam  pemilu,  Facebook  hanya  dapat  berbuat  sampai penutupan  account  pengguna,  sementara  untuk  penindakan  di  luar  wewenang  oleh facebook sendiri. Lain halnya dengan pihak bareskrim unsur-unsur ujaran kebencian yang di dasarkan kepada UU ITE dan SE/X/06/2015 sangat terbatas ketika menelusuri berbagai ribuan  account  yang  digunkaan  oleh  mesin  pencari,  maka  salah  satu  yang  dapat memudahkan peran masyarakat adalah tagar-tagar atau kata-kata apa yang kemudian di dalamnya  mengandung  unsur  ujaran  kebencian  harus  menjadi  kesepakatan  di  semua pihak.  Di  satu  sisi  tidak  terjadi  benturan  antara  apa  yang  maksud  kan  dengan  ujaran kebencin dan kebebsan berekspresi.
2) Mencontohkan  Perilaku  yang  Baik.  Respons  mendasar  tiap  penyelenggara  pemilu adalah  memastikan  bahwa  sebagai  institusi  dengan  berbagai  orang  yang  terlibat  di dalamnya tidak melakukan diskrimitatif atau ujaran kebencian kepada individu atau kelompok manapun  baik  secara  verbal  atau  non-verbal  dalam media  sosial.  Untuk secara konsisten mencontohkan perilaku baik dan menjadi teladan yang baik di muak umum,  penyelenggara  pemilu  perlu  melakukan  upaya  pelatihan  internal  atau mensosialisasikan kode etik perilaku dan standar pelayanan publik.
3) Tegas Terhadap Diskriminasi dan Kebencian
Sebagai  pejabat  public,  ketua  dan  anggota  penyelenggara  pemilu  memiliki panggung  yang  luas  untuk  berbicara  kepada  public,  media  ini  dapat  digunakan  untk meningkatkan  sensitivitas  public  terkiat  ujaran  kebencian  serta  hasuatan  kebencian. Pimpinan  pemilu  harus  berbicara teras  mengenai  penggunaan  ujaran  kebencian  dalam masa  kampanye.  Serta  berbicara  tegas  kepada  masyarakat  selaku  pemilih  untuk  tidak menggunakan isu-isu SARA atau ujaran kebencian serta Hoax yang dapat memecah belah persataun  dan  kesatuan  Bangsa.  Dengan  berbicara  tegas,  penyelenggara  pemilu  dapat mengingkatkan  kesadaran  akan  ujaran  kebencian  dan  konsekuensinya  yang  kemudian dapat membantu memobilisasi respon public.
Dengan berbicara tegas, pimpinan penyelenggara pemilu dapat memainkan peran kunci dalam mendukung dialog yang lebih luas mengenai intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian,  dan  kekerasan.    Hal  yang  tak  kalah  penting  adalah  bagaimana  pimpinan penyelenggara  pemilu  berbicata  tergas  kepada  para  elit  politik  yang  mengeluarkan pernyataan-penyatan  yang  diindentifikasi  dapat  memunculkan  ujaran  kebencian  dan menggiring  opini  public  kepada  untuk  melakukan  ujaran  kebencian.  Tak  jarang  justru ujaran  kebencian  yang  dilakukan  oleh  pelakunya  dilatar  belakangi  dari  berbagai pernyataan yang dikeluarkan dari elit politik itu sendiri.

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
4)  Membuka  Ruang  Dialog  Publik.  Banyak  hasil-hasil  riset  yang telah  dilakukan  oleh lembaga  riset  terkait  ujaran  kebencian  yang  begitu  masif  di  era  post-truth.  Salah  satu solusi yang ditawarkan dalam melawan ujaran kebencian adalah lebih banyak berbicara di  ruang  public.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  dengan mempromosikan  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  memperluas  dialog  dan  debat  public selama pemilu.
Ruang  publik  ini  sebagai  wadah  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  merancang strategi, program dan pesan yang lebih baik dalam mnangani ujaran kebencian khususnya pada  saat  kampanye  pemilu,  oleh  karenanya  penyelenggara  perlu  untuk  mengetahui sampai  mana  pemahaman  berbagai  pihak  terkait  akan  ujaran  kebencian.  Keterbukaan ruang  publik  di  media  masa  dapat  dimanfaatkan  untuk  mempermudah  pemantuan, pengumpulan dan pelaporan data akan ujaran kebencian yang terjadi dalam pilkada atau pemilu.  Data  yang  diperoleh  harus  diterapkan  pada  perencanaan  yang  proaktf  dan strategis  untuk  memitigasi  kekerasan  politik  serta  menjaga  keamanan  pihak  terkait, termasuk  di  dalamnya  bagaimna  memfilter  grup-grup  yang  ditengarai  rentan  untuk melakukan ujaran kebencian.
5)  Adjudikasi  Efektif  dan  Bertangung  Jawab.  Pelanggaran  pemilu  terkait  ujaran kebencian  sering  kali  ada  di  bawah  yurisdiksi  pengadilan.  Jika  penyelenggara  pemilu memiliki tanggung jawab adjudikasi ujaran kebencian selama kampanye pemilu sangat penting  untuk  dilakukan  secara  efektif  dan  bertanggung  jawab.  Penyelenggara  pemilu perlu  memiliki  peraturan  dan  prosedur  uang  efektif  dan  konsisten  dalam  menangani penyelidikan, mengelola keluhan, dan mengadjudikasi secara adil dan transparan. Titik mula adjudikasi efektif adalah definisi jelas terkait yang dibenarkan dan yang dilarang, dasar ujaran, serta kriteria yang ditetapkan terkait ujaran kebencian.
6) Edukasi Masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk membantu pemilih memahami apa yang yang termasuk ujaran kebencian, upaya mengenali  hal-hal  yang  termasuk  kepada  ujaran  kebencian,  dan  memahami  lebih  baik bagaimana dalam memilah milih informasi sehingga dapat melawan stereotip negative dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan sifat yang dilindungi.
Tidak  semua  masyarakat  Indonesia  menggunakan  media  sosial  setiap  hari, khususnya  masyarakat  rural,  maka  kampanye  informasi  public  dan  program  edukasi kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  penyelanggara  pemilu  perlu  dilakukan  hal  ini dasarkan  kepada  infromasi  yang  akurat  yang  dapat  membantah  akan  pernyataan- pernyataan  yang  dianggap  benar  yang  umumnya  diyakini  masyarakat  sehigga  setiap individu  dapat  lebih  percaya  diri  untuk  mengidentifikasi  dan  menantang  manifestasi intoleransi dalam kehidupan sehari-hari.
7)  Penguatan  Literasi  Media.  Media  literacy terkait  dengan  pemahaman  akan  dampak komunikasi,  mulai  dari iklan,  ide-ide,  hingga  teknologi.  Dalam  konteks  media online , penekanan  pada  individu  ini  menjadi  lebih  strategis,  karena  pelaku  komunikasi  utama pada ranah online adalah individu ( netizen ). Seperti pada media sosial, kunci wacana ada pada para pemilik akun media sosial. UNESCO  sendiri menjadikan pendekatan literasi media  sebagai  salah  satu  upaya  melawan  pesan  kebencian.  Target  pendidikan  literasi media  di  arahkan  ke  kalangan muda,  dengan  beberapa  pertimbangan.  Pertama,  secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
kokoh.  Jiwa  muda  diwakili  oleh  semangat  yang  menggebu  dan  kecederungan  cepat bereaksi  pada  stimulus  dari  luar.  Kedua,  kalangan  muda  inilah  pengguna  media  baru terbesar.  Mereka  ini  adalah  penduduk  asli  dunia  digital  (native  digital)  yang  akan mewarnai hiruk pikuk dalam dunia online.
Kesadaran masyarakat akan penggunaan media sosial dibatasi oleh kode etik dan etika-etika tertentu merupakan sasaran dari pada literasi media bagaimana nitizen kritis terhadap pesan sehingga dapat tumbuh budaya kritikal thinking, kritikal thinking inilah yang  kemudian  dengan  sendirinya  akan  meredam  hoaks  dan  hate  speech.  Lemahnya kritikal thinking yang kemudian jusrtu menjatuhka kepada ujaran kebenciaan.

## 3. Penutup

## 3.1. Kesimpulan
Hasil penelitian mengungkapkan bawa ujaran kebencian pada Pilgub DKI Jakarta tahun  2017  di  media  sosial  khususnya  Facebook  mengalami  peningkatan  hal  ini dilatarbelakangi dengan adanya momentum Pilkada.  UU ITE serta SE/06/X/2015 telah diimplementasikan  oleh  berbagai  stakeholder  sebagai  upanya  pencegahan  dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian kendati demikan belum secara maksimal dikarenakan  lemahnya  liteasi  media  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri,  masifnya penggunaan  media  sosial  tidak  diimbangi  dengan  literasi  media.  Selanjutnya  terdapat perbedaan  definisi  menegnai  ujaran  kebencian  oleh  para stakeholder berimplikasi terhadap pendindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingga perlua adaya kesepakatan  antara  masing-masing stakeholder. Kasus  Pilgub  DKI  Jakarta  taun  2017 sebagai  prototype  Pemilu  Nasional  oleh  karenanya,  pihak  penyelanggara  pemilu  perlu memberikan perhatian khusus terkiat pengawasaan media sosial melalui berbagai macam strategi  yang  dapat  diterapkan  pada  pemili  2019,  dimana hate  speech tidak  menutup kemungkinan  akan  masif  terulang  kembali  pada  Pemilu  yang  tidak  hanya  akan mencederai salah satu pihak, tetapi akan menghancurkan demokrasi serta persatuan dan kesatuan bangsa.

## 3.2. Saran
Penelitian  ini,  hanya  menggambarkan  satu  proses  kepemiluan  di  satu  wilayah  yang menjadi  contoh  serta  keterbatasan  memperoleh  data  dari  para  narasumber  sehingga temuan ini tidak untuk men-generalisasi kondisi tersebut pada wilayah lain.

## Bibliography
Ahnaf,  M.,  &  Suhadi.  (2014).  Isu-isu  Kunci  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech):
Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, 13 (13).
APJII. (n.d.). Penetrasi dan Pelaku Pengguna Internet Indonesia 2017 .
Barda Nawawi, A. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Boyd, D. (2009). Sosial Media is Here to Stay... Now What? Washington. Retrieved from https://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
Buletin APJII E Edisi 22 Maret . (2018).
Cohen-Almagor,  R.  (2011).  “Fighting  Hate  and  Bigotry  on  the  Internet”. Policy&Internet. , 3 , 1.
Feizal, R., & Dkk. (2018). Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 . Jakarta.
Gagliardone, I., Danit Gal, T., Alves, & Martinez., G. (2015). Countering Online Hate Speech 2015 . UNESCO.
Hollander, J. (n.d.). Hate Speech A Historical Inquiry into the Development of its Legal Status Montesqueu . Institute.eu.
I.R,  J.  (2017). Indonesia  Negara  ke-4  dengan  Pengguna  Facebook  Teraktif  di  Dunia . Jakarta.  Retrieved  from  https://www.liputan6.com/tekno/read/2926217/indonesia- negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia
Imawan, R. (2018). Belajar dari Pilkada DKI 2017 .
Imparsial,  T.  (2017). Buku  Pedoman  Penanganan  Ujaran  Kebencian  di  Indonesia . Jakarta.
Juditha, C. (2017). Hatespeech Di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Jurnal Penelitian  Dan  Pengembangan  Komunikasi  Dan  Informatika .  Retrieved  from https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1134
Kartika, D. A., & Dkk. (2018). Toolkit Melawan Hasutan Kebencian . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
KBB, T. 2017. (2018). Mengikis Politik Kebencian . Jakarta.
Law, W. and M. (n.d.). Equality and Freedom of Expression, The Hate Speech Dilemma, 32 (3), 3.
Leden, M. (1997). Tindak Pidana Kehormatan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Margiyono.  (2010).  Anotasi  Putusan  UU  No.  1/PNPS/1965  Tentang  Pencegahan Penodaan  Agama  Dilihat  dari  Hak  Atas  Kebebasan  Berekspresi.  In Bukan  Jalan Tengah,  Eksaminasi  Publik  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perihal  Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama . ILRC.
Meikle,  G.,  &  Young,  S.  (2012). Media  Convergence:  Networked  Digital  Media  in Everyday Life . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Miroshnichenko,  A.  (2017).  The  post-truth  world:  how  sosial  media  destroy  the absolutism of the objective truth. Human as Media . Retrieved from https://human- as-media.com/2017/02/22/the-post-truth-world-howsosial-media-destroy-the- absolutism-of-the-objective-truth/
Mohan, V., & Barnes, C. (2018). Melawan Ujaran Kebencian dalam Pemilu . Retrieved from www.ifes.org

## Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)
Muhtadi, B. (2018). Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi . Mulyadi, L. (2004). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi . Jakarta: Djambatan.
Nasrullah, R. (2015). Media Sosial . Bandung: Simbiosa Rekatama Media