## STUDI TENTANG PEMANFAATAN E-PROCUREMENT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
Muhammad 1 , Achmad Djumlani 2 , Enos Paselle 3
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
2,3 Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine and analyze the  use of E-Procurement at the Public Works  Office  of  East  Kutai  RegencyThis  research  is  a  descriptive  study  with  a qualitative  approach.  Data  were  obtained  through  interviews,  observation  and literature  review,  and  analyzed  by  interactive  models.  The  results  showed  that  in general the use of E-Procurement at the Public Works Office of East Kutai Regency could  facilitate  the  selection  of  auction/tender  service  providers  because  it  was done through electronic websites and the internet so as to save time and costs in the auction process for the procurement of goods and services.
Keywords : Utilization, E-Procurement, Procurement, Electronics, Internet .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tentang pemanfaatan E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh melalui  wawancara,  observasi  dan  telaah  pustaka,  dan  dianalisis  dengan  model interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  pemanfaatan  E- Procurement  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  dapat memudahkan  dalam  hal  pemilihan  penyedia  jasa  lelang/tender  karena  dilakukan melalui  elektronik  website  dan  internet  sehingga  dapat  menghemat  waktu  dan biaya dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.
Kata Kunci : Pemanfaatan, E-Procuremen, Pengadaan, Elektronik, Internet

## Pendahuluan
Pasca  era  reformasi,  telah  banyak  ragam  pembaharuan  di  dalam  manajemen sistem  pemerintah  untuk  memperkuat  pemaknaan  sistem  desentralisasi. Pemaknaan  pembaharuan  tersebut  yakni  dalam  tata  kelola  pemerintahan  menuju pada good governace telah diupayakan dan dikonstruksikan agar dapat menjangkau semua  institusi  pengelola  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah,  yang  menyangkut semua aktivitas yang dikerjakan, mulai dari sistem perencanaan, pengorganisasian, implementasi  dan  pengawasan.  Dalam  negara  Indonesia  inisiatif  kearah e- Government telah  diperkenalkan  sejak  tahun  2001  melalui  Instruksi  Presiden  No.  6 tahun  2001  tentang  Telematika  (Telekomunikasi,  Media  dan  Informatika)  yang menyatakan  bahwa  aparat  pemerintah  harus  menggunakan  teknologi  telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya  Instruksi  Presiden  RI  NO.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan e-Government merupakan  bukti  keseriusan  pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui electronic government itu sendiri.  Akan  tetapi  penyelenggaraan electronic  government di  Indonesia  telah
dimulai  saat  sebelum  adanya  inpres  No.3  Tahun  2003,  sejalan  dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon
Kekhawatiran  pemerintah  akan  terjadinya  kecurangan-kecurangan  pada aktivitas belanja publik  semakin mendorong pemerintah menerapkan suatu sistem pengadaan  barang  dan  jasa,  salah  satu  caranya  yaitu  dengan  pengadaan  secara elektronik  ( e-procurement ).  Pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  yang diterapkan  merupakan  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  proses pelaksanaannya  dilakukan  secara  elektronik  dengan  memanfaatkan  fasilitas komunikasi  dan  informasi  melalui  internet  dan  sistem  aplikasi  serta  layanan pengadaan  eletronik  yang  disediakan  oleh  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sistem e-procurement atau  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik melalui internet  dipercaya  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang baik  karena akan  meningkatkan  efisiensi  biaya,  efektivitas,  waktu  siklus yang  lebih  cepat, meningkatkan transpaansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan monitoring yang  lebih  baik,  meningkatkan  persaingan  yang sehat  dan  meningkatkan akuntabilitas  dari  penyelenggara.  Bagi  pemerintah Indonesia,  dengan diberlakukannya sistem ini, pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang/jasa diprediksi  dapar  ditekan  hingga  40  triliun  per tahun  serta  diharapkan  dapat mewujudkan good  governance .  Keuntungan e-procurement tidak  hanya  meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses.
Sistem e-procurement yang  telah  banyak  memberikan  manfaat,  di  sisi  lain pemerintah  harus  menyediakan  fasilitas  teknologi  yang  mendukung  berjalannya sistem e-procurement dengan  baik.  Akan  tetapi  disamping  itu  juga  memiliki permasalahan  terutama  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  antara lain  permasalahan  yang  terjadi  yaitu  : Server internet  yang  ada  sering down hal tersebut  dikarenakan  memori  servernya  penuh  karena  memori  yang  disediakan masih kecil sehingga tidak dapat menampung akses internet dari pengguna layanan. Serta masih seringnya mati lampu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sehingga  dapat  mengganggu server utama  yang  ada  sehingga  pengguna  layanan sering mengalami kesulitan dalam mengakses website; Sering terjadi permasalahan tekhnis  dalam website seperti  pada  saat  pembukaan  penawaran  tidak  bisa melakukan download bahkan bagi pengguna layanan yang sudah berhasil download file yang  ada  tidak  bisa  terbuka;  Belum  adanya Memorandum  Of  Understanding (MOU) dengan  penyedia  layanan  barang/jasa;  Proses E-Tendering disistem  LPSE masih  belum  sempurna  sehingga  berita  acara  secara  elektronik  antara  nilai penawaran setelah koreksi nilainya terkadang tidak sesuai dengan yang disave dan diprint;  Seringkali  ada Heaker yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  sistem  LPSE yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai  studi  tentang  pemanfaatan E-Procurement Pada  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

## Konsep dan Teori

## Electronic Government
E-Government merupakan  kependekan  dari Electronic  Government . E- Government adalah  salah  satu  bentuk  atau  model  sistem  pemerintahan  yang berlandaskan  pada  kekuatan  teknologi  digital,  di  mana  semua  pekerjaan administrasi,  pelayanan  terhadap  masyarakat,  pengawasan  dan  pengendalian sumber  daya  milik  organisasi  yang  bersangkutan,  keuangan,  pajak,  retribusi, karyawan  dan  sebagainya  dikendalikan  dalam  satu  sistem. E-Government merupakan  perkembangan  baru  dalam  rangka  peningkatan  layanan  publik  yang berbasis  pada  pemnfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sehingga  layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Menurut  Indrajit  (2002:36) E-government merupakan  suatu  mekanisme interaksi  baru  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dan  kalangan  lain  yang berkepentingan,  dengan  melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  (terutama internet)  dengan  tujuan  memperbaiki  mutu  (kualitas)  pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efisien,  efektif  dan  interaktif.  Dimana pada  intinya E-Government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  dapat meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah  dan  pihak-pihak  lain  (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).
Sedangkan Caldow (2001:78)  mendefinisikan E-Government bukanlah  sebuah perubahan  secara  fundamental  yang  berjangka  pendek  pada  pemerintahan  dan kepemerintahan  dan  bukan  pula  sebagai  awal  dari  permulaan  era  industriliasi. Artinya  adalah  bahwa E-Government merupakan  sebuah  modernisasi  pemanfaatan teknologi yang secara garis besar bukan sebuah perubahan yang sangat mendasar di  dalam  sebuah  tata  pemerintahan  yang  dipastikan  akan  berjalan  dalam  jangka panjang  dan  bukan  pula  membuktikan  bahwa  ini  merupakan  awal  dari  sebuah proses pertumbuhan dan perubahan sosial.
Menurut  Istianto  (2011:102) E-Government bisa  juga  dikatakan  juga  sebagai salah  satu  strategi  pemerintah  dalam  mewujudkan Good  Governance (tata kepemerintahan yang baik). Berbicara mengenai Good Governance, terdapat prinsip yang melandasi Good Governance yang sangat bervariasi dari satu intitusi ke intitusi lain,  dari  satu  pakar  ke  pakar  lain.  Menurut  Mark  Robinson,  terdapat  istilah  yang menjadi  titik  sentral  yaitu  :  1)  akuntabilitas,  yang  menyatakan  sebagian  besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terdapat orang yang memerintah; 2)  legitimasi,  yang  berkaitan  dengan  hak  negara  untuk  menjalankan  kekuasaan terhadap  warga-warganya  dan  seberapa  jauh  kekuasaan  ini  dianggap  sah  untuk diterapkan;  dan  3)  transparasi,  yang  didasarkan  pada  adanya  mekanisme  untuk menjamin  akses  umum  kepada  pengambilan  keputusan.  Sedangkan  Bappenas mengaskan paling tidak ada 3 prinsip utama yang melandasi Good Governance yaitu : 1) akuntabilitas; 2) transparasi; dan 3) partisipasi masyarakat.

## E-Procurement
Sistem e-procurement di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  istilah  LPSE  atau Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LKPP,  2016).  Menurut  LPSE  Nasional,
Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (khususnya  didalam  institusi  pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/lnstitusi  Lainnya  (K/L/D/I) untuk  menyelenggarakan  sistem  pelayanan  pengadaan  barang  atau  jasa  secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik selain akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses  pengadaan,  tentu  secara  tidak  langsung  juga  akan  mendukung  proses monitoring  dan  audit  dan  memenuhi  kebutuhan  akses  informasi  yang  real-time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
e-Procurement adalah  proses  pengadaan  barang/jasa  yang  pelaksanaannya dilakukan  secara  elektronik  yang  berbasis web/internet dengan  memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra- kualifikasi  dan sourcing secara  elektronik  dengan  menggunakan  modul  berbasis website.  Dukungan  Teknologi  Informasi  ini  dapat  meningkatkan  kapabilitas Governmet dalam  memberikan  kontribusi  bagi  penciptaan  nilai  tambah,  serta mencapai efektifitas dan efisiensi.
Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan  dengan menggunakan e- procurement secara  signifikan  akan  meningkatkan  kinerja,  efektifitas,  efisiensi, transparansi,  akuntabilitas  transaksi  yang  dilakukan,  selain  itu  biaya  operasional dapat  dikurangi  secara  signifikan  karena  tidak  diperlukan  lagi  penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.

## Manfaat dan Tujuan E-Procurement
Manfaat  adanya E-Procurement bukan  hanya  untuk  instansi  maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang  hendak  mengetahui proses  pengadaan  barang  dan jasa pada  pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan E-Procurement , instansi  penyelenggara  pengadaan  mendapatkan  harga  penawaran  yang  lebih banyak  dan  proses  administrasi  lebih  sederhana,  sedangkan  bagi  para  penyedia barang dan jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati (2007:46).
Tujuan  yang  dicapai  oleh  Pemerintah   dengan  mengimplementasikan program E-Procurement :
a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
b. meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah
c. Memudahkan sourcing dalam  memperoleh  data  dan  informasi  tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa
d. Menjamin  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  berjalan  lebih  cepat dan akurat
e. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak
pelaku pengadaan barang/jasa
f. Menciptakan  situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa.
g. Menciptakan  situasi  yang  kondusif  bagi  aparatur  pemerintah  dan  menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung  antara  penyedia  barang/jasa  dengan  panitia  pengadaan  dalam mendukung  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  telaah  pustaka,  dan  dianalisis dengan  model  interaktif  Miles,  Huberman,  dan  Saldana,  (2014:33)  yaitu  dengan melalui tahapan-tahapan yaitu tahap pertama  melakukan kondensasi data merujuk pada  proses  memilih,  memfokuskan,  menyederhanakan, mengabstrakan ,  dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan  secara  tertulis,  Melalui kondensasi ,  penulis  membuat  data  lebih  “kuat”. (penulis  menjauhkan diri dari reduksi data sebagai sebuah pola yang menunjukkan penulis  lemah  atau  kehilangan  sesuatu  di  dalam  proses  analisis  data.  Setiap penelitian  memerlukan  adanya  standar  untuk  melihat  derajat  kepercayaan  atau kebenaran  dari  hasil  penelitian.  Dalam  penelitian  kualitatif  standar  itu  disebut keabsahan  data.  Menurut  Moleong  (2014:173)  untuk  menetapkan  keabsahan  data diperlukan  teknik  pemeriksaan.  Pelaksanaan  teknik  pemeriksaan  didasarkan  atas sifat  kriteria  yang  digunakan  yaitu  derajat  kepercayaan  ( credibility ),  keteralihan ( transferability ), kebergantungan ( devendability ) dan kepastian ( confrimability ).

## Hasil dan Pembahasan
Sistem E-Procurement mulai  diterapkan  di  berbagai  daerah  pada  seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur maka hal inilah  yang  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  untuk  dapat  selalu  menjalankan dan mengelola dengan baik berjalannya sistem E-Procurement . Hal ini dirasa sangat perlu,  karena  suatu  sistem  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan sistem itu beralih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Merujuk pada  beberapa  tantangan  yang  ada,  maka  apakah  pemerintah  daerah  sudah  siap dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  selaku  instansi  yang  memiliki salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sejauh  ini  telah  berupaya  untuk  mewujudkan  prinsip-prinsip  pemanfaatan E- Procurement sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menjalankan  hal  tesebut  hal  itu tercermin  dalam  hasil  penelitian  yang  menjelaskan  bahwa  secara  umum  dengan pemanfaatan E-Procurement dapat memudahkan kita dalam hal pemilihan penyedia jasa lelang/tender karena dilakukan melalui elektronik website dan internet sehingga dapat  menghemat  waktu  dan  biaya  dalam  proses  pelelangan  pengadaan  barang dan jasa. Serta dapat memudahkan dalam pemilihan penyedia jasa yang kita lakukan
disamping itu juga dapat mengurangi biaya-biaya oprasional pengadaan barang dan jasa, menghindarkan  konflik antara penyedia jasa yang satu dengan yang lain, dapat menghindari persengkongkolan  antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan penyedia  jasa  tertentu,  dan  dapat  menghemat  waktu  dan  biaya  dalam  proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

## Efisien Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip  dasar  procurement  efisien  berhubungan  dengan  waktu,  tenaga  dan biaya.  Maksud  dari  itu  semua  adalah  dapat  memperoleh  barang  dan  jasa  dengan kualitas yang baik serta penggunaan waktu yang tepat.
Untuk  mengetahui  Keefesiensi  dalam  pemamfaatan E-  Procurement sebagai berikut:
a. Waktu
Proses pengadaan barang dan jasa secara E-Procurement web/internet dapat di akses  24  jam  selama  server  pusat  tidak  gangguan  dan  tidak bermasalah,sedangkan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara Konvensional  (manual)  akses  waktu  terbatas  yaitu  jadwal  panitia  pengadaan barang dan jasa haya hari-hari tertentu.
b. Tenaga
Dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara E-Procurementweb/internet mengurangi  30%  aktivitas  proses  lelang/tender  di E-Procurement ,  sedangkan proses pengadaan barang dan jasa secara Konvensional menggunakan tenaga 100%  contoh:  1.  Lelang/tender  diadakan  atau  dilakukan  di  luar  daerah,  2. Penyiapan  tempat  dan  berkas  atau  dokumen-dokumen  yang  akan dileleng/tender.
c. Biaya Pada  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara E-Procurementweb/internet sangat  mengurangi  ATK  (alat  tulis  kantor),biaya  poto  kopy,  percetakan  dan biaya-biaya  oprasional,biaya  honor-honor  panita  barang  dan  jasa.  Sedangkan proses  pengadaan  barang  jasa  secara  konvensional  (manual)  banyak mengeluarkan  biaya-biaya contohnya: 1. Biaya pendaftaran dalam pengadaan barang  dan  jasa  leleang/tender;  2.  Biaya  transportasi  kalau  proses lelang/tender dilakukan diluat daerah; 3. Biaya akomodasi.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  pemanfaatan E-Procurement pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  dapat  meningkatkan  pelayanan sehingga mengefisienkan dalam hal pemberkasan, biaya operasional, fotocopy dan percetakan  serta  ATK  serta  mumudahkan  penyedia  jasa  dalam  melakukan  proses lelang/tender  kegiatan/proyek  dan  memudahkan  penyedia  jasa  mengecek  dan mengakses data di aplikasi LPSE secara cepat.

## Efektif Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip  dasar E-Procurement yang  pertama  yakni  efektif.  Efektif  berarti kegiatan E-Procurement harus sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan dan memberikan manfaat secara optimal kepada instansi.
Untuk  mengetahui  Keefektifan  Dalam  Pemanfaatan E-Procurement sebagai berikut:
a. Waktu
Dalam  proses E-Procurement pengadaan  barang  danjasa  sangat  menghemat waktu  kurang  lebih  1  bulan  dari  proses  lelang/tender  pengadaan  barang  dan jasa,sedangkan  proses  pengadaam  barang  dan  jasa  secara  konvensional (manual) membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan.
b. Pencapain hasil lelang/tender secara E-Procurement web/internet
Memudahkan Panitia pengadaan barang dan jasa mendapatkan penyedia jasa sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan pada tahapan-tahapan lelang/tender di E-Procurement  web/internet ,  sedangkankan  proses  pengadaan  barang  jasa secara Konvensional (manual) persyaratan untuk mendapatkan penyedia jasa lebih  sulit  karena  masih  menggunakan  berkas-berkas  Potokopy  dan percetakan.
c. Kerahasian identitas panitia pengadaan barang dan jasa di E-Procurement dan Proses lelang secara konvensional (manual).
Kepanitiaan pengadaan barang dan jasa yang berbasis web/internet di proses pengadaan  barang  jasa E-Procurement tidak  diketahui  pada  saat  proses lelang/tender  di  aplikasi  LPSE  disitem  SPSE,  Sedangkan  panitian  pengadaan barang dan jasa secara Konvensional (manual) sangat mudah diketahui pada pelaksanaannya proses lelang /tender.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  pemanfaatan E-Procurement pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur    membuat  proses  lelang  menjadi sangat  efektif  hal  tersebut  karena  dengan E-Procurement proses  lelang  menjadi sangat kompetitif sehingga tidak memihak salah satu penyedia jasa serta tidak ada tindakan diskriminatif dari pihak manapun. Selain itu dengan e-procurement sangat menghemat waktu mencari penyedia jasa (evaluasi, prakualifikasi) serta penyiapan draf (RUP) lebih mudah untuk pengimputannya.

## Transparan Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip  dasar E-Procurement yang  satu  ini  berkaitan  dengan  kejujuran  dalam bekerja.  Transparansi  yaitu  pemberian  informasi  dan  ketentuan  secara  lengkap mengenai e-procurement kepada  semua  calon  penyedia  barang  dan  jasa  yang berminat serta kepada masyarakat.
Yang  dimaksud  Transfaran  dalam  pemamfaatan E-Procurement adalah  dalam proses  pengadaan  barang  jasa  secara  elekrtronik  berbasis web/internet memudahkan  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa,penyedia  jasa  dan  masyarakat dalam mengakses pada website LPSE dalam proses pelelangan  pengadaan  barang dan jasa yang lebih ditekankan lagi terhadap panitia pengadaan barang jasa untuk di tuntut  kejujuran  dalam  bekerja  secara  optimal  dalam  pemberian  pelayanan  dalam pemberian informasi-informasi aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan leleng/tender E-Procurement dari  awal  prakualifikasi    sampai  akhir  pengumuman pemenang lelang/tender yaitu :
a.  Dengan  Pemanfaatan E-Procurement memudahkan  penyedia  jasa  dalam melakukan  prroses  leleng/tender  di  sangat  memudah  kan  penyedia  jasa  dan
masyarakat  umum  dalam  mengakses  dam  melihat  proses  lelang/tender  di aplikasi LPSE disistem SPSE.
b.  Panitia  pengadaan  barang  jasa  wajib  memberikan  impormasi  tentang  cara- cara  pendaftaran  pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa E-Procurement berbasis web/internet dan Persyaratan-persyaratan, aturan-aturan lelang/tender secara elektronik di website/internet.
c.  Panitia  pengadaan  barang  jasa  harus  transfaran  dalam  proses  lelang/tender pengadaan  barang  dan  jasa  dari  awal  pra  kualifikasi  sampai  akhir pengumuman pemenang lelang/tender.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  pemanfaatan E-Procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sangat membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan kerena semua proses kegiatan pengadaan dan lelang dari awal sampai  akhir pengumuman dapat diakses oleh penyedia jasa dan masyarakat umum melalui website/aplikasi LPSE di sistem SPSE, serta dari sisi elektornik digital dan  biaya  operasional  dapat  lebih  transparan  serta  proses  pemberkasan  dapat dilakukan secara sistematis dan cepat

## Terbuka Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip  selanjutnya  yaitu  terbuka,  terbuka  disini  dalam  artian  bahwa pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
Yang  di  maksud  dengan  Terbuka  dalam  pemanfaatan E-Procurement adalah sangat  memberikan  kesempatan  yang  luas  karena  proses  leleng/tender  secera Elektronik  berbasis  web/internet  dapat  diikutin  oleh  semua  penyedia  jasa  lokal maupun  Nasioanal  yang  memenuhi  persyaratan-pesyaratan  kriteria  tertentu berdasarkan prosedur yang jelas yaitu :
a.  Proses pengadan barang dan jasa E-Procurement berbasis web/internet bisa di ikutin oleh penyedia jasa lokal maupun penyedia jasa Luar (skala Nasional).
b.  Dalam  Proses  pengadaan  barang  jasa E-Procurement berbasis web/internet sangat memudahkan penyedia jasa luar daerah dalam mengikuti lelang/tender dalam  hal  pengimputan  berkas-berkas  persyaratan-persyaratan  lelang/tender di luar daerah/kota karena sistem elektronik online,
c.  Dengan  Keterbukaan E-Procurement berbasis web/internet memudahkan  dan memeberikan kesempatan yang sama dengan penyedia jasa masyarakat tidak melihat latar belakang  dapat mengakses dan mengikuti proses lelang/tender di aplikasi LPSE
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  keterbukaan  pemanfaatan E- Procurement pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  sangat memberikan  kesempatan  sangat  luas  karena  pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas sehingga tidak diskriminatif. Sistem E-Procurement lebih  terbuka  karena  bisa  di  akses  oleh  penyedia  Jasa  dan masyarakat umum secara periodik dan memberi kesempatan kepada penyedia jasa
lainnya  (di  luar  daerah)  juga  bisa  mengikuti/mendaftar  proses  lelang  pengadaan barang dan jasa (skala Nasional).

## Bersaing Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip  persaingan  sehat  dalam  manajemen e-procurement adalah menghindari  kecurangan  dan  praktek  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  antar calon  penyedia  barang  dan  jasa,  menjalani  kegiatan  berdasarkan  etika  dan  norma pengadaan yang berlaku.
Yang  di  maksud  dengan  Bersaing  dalam  pemanfaatan E-Procurement adalah dapat memberikan persaingan yang sehat bagi seluruh penyedia jasa karena bukan penyedia  jasa  lokal  saja  yang  mengikuti  leleng/tender  pengadaan  barang  dan  jasa tetapi seluruh penyedia jasa secara Nasional yaitu:
a.  Bersaing dalam pemanfaatan E-Procurement berbasis web/internet memberikan  persaingan  yg  sehat  dan  ketat  bagi  seluruh  penyedia  jasa  lokal maupun penyedia jasa luar daerah (skala Nasional).
b.  Dengan  proses  pengadaan  barang  jasa E-Procurement berbasis web/internet membuat lebih bersaing karena semua proses leleng/tender secara elektronik online  tidak  di  batasi  terhadap  penyedi  jasa  sesuai  dengan  persyaratan- persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Aplikasi LPSE di sistem SPSE.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  persaingan  pemanfaatan E- Procurement pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  sangat memberikan persaingan yang sehat bagi seluruh penyedia jasa, karena bukan hanya penyedia jasa lokal saja yang bersaing mengikuti pengadaan barang/jasa akan tetapi seluruh penyedia jasa secara nasional. Selain itu semua proses yang dilakukan tidak dibatasi  terhadap  penyedia  jasa  sesuai  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan- ketentuan yang berlaku.

## Adil/Tidak Deskriminatif Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip  adil  dan  tidak  diskriminatif  adalah  memberikan  perlakuan  yang  sama kepada  semua  calon  penyedia  barang  dan  jasa  yang  berminat  mengikuti  kegiatan pengadaan serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan pihak manapun.
Yang  di  maksud  dengan  Adil/tidak  deskriminatif  dalam  pemanfaatan E- Procurement adalah  sangat  lebih  adil  dan  tidak  diskriminatif  karena  tidak  adanya perlakuan istimewa kepada penyedia jasa yang satu dengan penyedia jasa yang lain dan  menghindarkan  persenkonkolan  antara  panitia  barang  jasa  dengan  penyedia jasa tertentu yaitu:
a.   Dengan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa E-Procurument berbasis web/internet lebih  adil  dan  dikriminatif  menghindarkan  persengkongkolan antara panitia barang n jasa dengan penyedia jasa tertentu.
b.   Dapat menghindarkan konflik antara penyedia jasa yang satu dengan penyedia jasa yang lain.
c.   Dan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik E-Procurument berbasis web/internet secra langsung juga menghindarkan tatap muka antara penyedia jasa
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa keadilan dalam pemanfaatan E-Procurement Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur  sangat membuat  semua  penyedia  barang  dan  jasa  tidak  ada  yang  bisa  main  mata  antara panitia  pengadaan  barang  dan  jasa,  hal  tersebut  dikarenakan  semua  sistem  sudah disajikan  secara  elektronik  dan  dapat  diakses  oleh  semua  orang.  Dengan pemanfaatan E-Procurement Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur maka  persaingan  pemanfaatan E-Procurement lebih  adil  tidak  diskriminatif  semua penyedia barang dan jasa bisa bersaing melalui aplikas LPSE elektronik web/internet tanpa  ada  yang  menghalangi  dan  mengintimidasi  antara  penyedia  jasa  yang  satu dengan  peyedia  jasa  lainnya.  Selain  itu  dengan  keterbukaan  pemanfaatan E- Procurement sangat mengurangi tatap muka antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa sehingga dapat meminimalisir keberpihakan dengan salah satu penyedia jasa.

## Akuntabel Dalam Pemanfaatan E-Procurement
Prinsip akuntabilitas dalam manajemen E-Procurement berarti proses, hasil dan sistem  pembayaran  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
Apa  yang  dimaksud  dengan  akuntabel  dalam  pemanfaatan E-Procurement adalah  dari  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pembayaran  dapat dipertanggungjawabkan  karena  sudah  diatur  sesuai  dengan  peraturan  presiden PEPRES  54  tahun  2010  yang  mempunyai  ketentuan  hukum  yang  berlaku  karena E- Procurement berbasis web/internet sudah  di entry di  sistem  SPSE  di  aplikasi  LPSE sehingga apa yang di input langsung ke server pusat yaitu:
a. Proses pengadaan barang n jasa E-Procurement dapat diprtanggungjawabkan karena  sudah  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yaitu  sesuai  dengan PEPRES 54 tahun 2010
b. Dengan E-Procurement berbasis  web/internet  di  aplikasi  LPSE  di  sistem  SPSE aturan-aturan serta persyaratan sudah ditentukan sesuai peraturan hukum yg berlaku lebih akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.
c. Dan  lelang/tender E-Procurement lebih  Akuntable  dan  mudah  dipahami  dan dapat  di  akses  langsung  di  aplikasi  LPSE  mencakup  informasi-informasi  dan komunikasi tentang dari hasil dan sistem pembayaran secara online.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  dilihat  bahwa  akuntabilitas pemanfaatan E-Procurement pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur dimulai dari proses sampai hasil serta sistem pembayaran sangat dipertanggungjawabkan  hal  tersebut  dikarenakan  semua  proses  sudah dientry di sistem LPSE sehingga apa yang diinput harus sudah sesuai dengan ketentuan serta sistem  pembayaran  lebih  akuntabel  karena  diumumkan  sejak  awal  proses  sampai akhir tidak ada perubahan maupun tambahan biaya. Sistem tidak akan kurang lebih, apabila  tidak  memenuhi  ketentuan  maka  sistem  akan  menolak,  disamping  itu  juga pertanggungjawaban  lebih  akuntabel  dan  bisa  dipertanggungjawabkan  secara hukum  dan  aturan  yg  berlaku.  Selain  itu  keterbukaan  pemanfaatan E-Procurement sangat  Akuntabel  karena  aturan-aturan  dan  persyaratan  pelelangan  sudah  baku
sudah  sesuai  dengan  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  pemerintah dan bisa di pertanggungjawabkan dan juga dalam proses leleng /tender Elektronik mudah  di  pahami  dan  di  akses  langsung  di  aplikasi  LPSE  mencakup  informasi  dan komunikasi secara online.

## Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan E-Procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  faktor  pendukung dari pemanfaatan “ E-Procurement Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur” antara lain yaitu :
1. Adanya  Sumberdaya  manusia  yang  professional  yang  menguasai  dibidang pengadaan barang dan jasa.
2. Tersedianya  jaringan  internet  yang  memadai  maupun  perangkat  lunak ( software ) dan hardware yang memadai seperti computer, laptop, scanner.
3. Terciptanya  manajemen  yang  terstruktur  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya masing-masing.
Selanjutnya  faktor  penghambat  dari  pemanfaatan E-Procurement Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur antara lain yaitu :
1. Kurangnya sosialiasi serta informasi yang diterima  mengenai update/hal baru yang  menyangkut E-Procurement oleh  pegawai  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Kutai Timur
2. Daya  listrik  yang  masih  tidak  stabil  sehingga  kadang  merusak  jaringan  serta alat-alat elektronik yang ada

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pemanfaatan e-procurement dapat  membuat  proses  lelang  menjadi  sangat efektif dan efisien hal tersebut karena dengan e-procurement proses lelang menjadi sangat transparan dan terbuka serta dapat mengefisiensikan waktu dan biaya.
Pemanfaatan e-procurement dapat membuat pengadaan barang dan jasa lebih tranparan  dan  terbuka,  proses  pengadaan  disajikan  dalam  website  LPSE  sehingga bersifat  lebih  transparan  serta  terbuka  sehingga  dapat  diikuti  oleh  semua  pihak yang memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.
Berkaitan  dengan  persaingan,  tidak  diskriminatif  dan  akuntabilitas pemanfaatan e-procurement dapat  membuat  semua  pengadaan  barang  dan  jasa lebih  bersaing  karena  semua  penyedia  jasa  baik  lokal  maupun  nasional  dapat bersaing  secara  sehat  dan  tidak  diskriminatif  serta  semua  dokumen  serta  biaya pengadaan  lebih  akuntabel  karena  dengan  menggunakan e-procurement semua dapat diakses oleh masyarakat.
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Harus  adanya  koordinasi  antara  Panitia  pengadaan  barang  dan  jasa  tim-tim hukum  seperti  dinas  IFWIL  Daerah,  kejaksaan,  kepolisian,  BPK,  dan  KPK  dalam melakukan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa E-procurement supaya  tidak
terjerat  hukum  atau  intimidasi-intimidasi  dari  pihak  luar  maupun  didalam Pemerintahan Daerah.
2. Agar  pemafaatan e-procurement di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai Timur berjalan lebih baik lagi maka diperlukan sumberdaya manusia yang benar- benar  mampu  menjalankan  sistem  ini  maka  dari  itu  diperlukan  peningkatan kompetensi  pegawai  secara  merata  di  kantor  tersebut  dalam  menggunakan komputer serta internet. Serta perlu adanya pelatihan-pelatihan guna menunjang berjalannya sistem ini dengan baik.
3. Perlunya  adanya  ruang  yang  sama  dan  terus  menerus  dalam  peningkatan kapasitas SDM yang tepat bagi para pejabat pengadaan barang dan jasa melalui Bimtek/Diklat/Kursus khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga  para  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  bisa  lebih  berkualitas  peran mereka  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  bukan  hanya  berdasarkan pengetahuan  yang  berasal  dari  pengalaman  pelaksanaan  tugas  sehingga  apa yang telah dibahas dan diputuskan bersama dengan pejabat pembuat komitmen dalam evaluasi pelaksanaannya dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangundangan.
4. Diperlukannya  kesiapan  infrastruktur  dan  teknis  teknologi  yang  memadai  agar pemanfaatan E-Procurement di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kutai  Timur dapat  berjalan  dengan  baik.  Karena  perangkat  hukum,  kelembagaan  dan  SDM yang memadai saja tidak akan mampu mewujudkan tujuan E-Procurement tanpa didukung infrasruktur yang memadai pula.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2003. Instruksi  Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
_____.  2010.  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Caldow, Janet. 2001. Intitute for Electronic Government . IBM Corporation: UK.
Indrajit,  Richardus  Eko  2002. Membangun  Aplikasi  E-Government .  PT.  Elek  Media Komputindo: Jakarta.
Istianto,  Bambang.  2011. Manajemen  Pemerintahan:  Dalam  Perspektif  Pelayanan Publik . Edisi 2. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Jasin, M., Zulaiha, A. R., Rachman, E. J., & Ariati, N. 2007. Mencegah Korupsi Melalui e- Procurement. Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta. Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edisi Ketiga . Sage Publications.Inc: USA
Moleong,  Lexy,  J.  2005. Metode  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya: Bandung.