## Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Pendidikan Formal Dan Pelatihan Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

## Muhammad Yusran
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The  purpose  of  this  study  was  to  describe  and  analyze  the  Administrative Competence Development Through Formal Education and Training in the Department of Public Works in East Kalimantan Province. The results showed that the apparatus competence development undertaken by Public Works Department of East Kalimantan Province through Formal Education and various training has managed to bring a better change.  The  evidence  suggests  able  to  increase  the  competence  of  the  apparatus. Indicated by the increase in personnel who have a Bachelor or Masters level education. In accumulative competence development apparatus made public Works Department of East Kalimantan Province pretty good indication. Less than optimal development of the  apparatus  due  to  the  limited  competence  of  the  budget  allocated  for  the development of personnel competence so that efforts to increase the competence of less than optimal, the limited quality training institutions and diverse commitment to improve  the  competence  of  personnel,  and  the  limited  authority  of  the  Head  of Department of Public Works
Keywords: Competence Development, Education and Training
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Pengembangan  Kompetensi    Aparatur  Melalui  Pendidikan  Formal  dan  Pelatihan  di Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Timur. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Pengembangan  kompetensi  aparatur  yang  dilakukan  Dinas  Pekerjaan  Umum Provinsi  Kalimantan  Timur  melalui Pendidikan  Formal  dan  berbagai Pelatihan  telah berhasil  membawa  perubahan  lebih  baik.  Fakta  menunjukkan  mampu  meningkatkan kompetensi  aparatur.  Terindikasi  oleh  bertambahnya  aparatur  yang  mempunyai tingkat  pendidikan  Sarjana  maupun  Magister.  Secara  akumulatif  pengembangan kompetensi aparatur yang dilakukan Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Timur terindikasi  cukup  baik. Kurang  optimalnya  pengembangan  kompetensi  aparatur disebabkan  oleh  terbatasnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pengembangan kompetensi  aparatur  sehingga  upaya  peningkatan  kompetensi  kurang  optimal, terbatasnya lembaga pelatihan yang berkualitas dan beragamnya komitmen aparatur untuk  meningkatkan  kompetensi,  serta  terbatasnya  kewenangan  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan
Isu  yang  berkembang justru  keberadaan  aparatur/pegawai  negeri  di  berbagai lembaga publik masih banyak yang kurang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut, perlu  melakukan  tindakan- tindakan  yang  kooperatif,  antisipatif  dan  konstruktif, sehingga  dapat  berperan  aktif  dan  memberikan  kontribusi  yang  berarti  untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.
Perlu  disadari  bahwa  dalam  penyelenggaraan  tugas-tugas  peme-rintah  dan pembangunan semakin komplek, maka hal tersebut akan dapat terlaksana dengan baik  manakala  didukung  dengan  aparatur  yang  profesional.  Karena  perlu  disadari bahwa  sebagai  aparatur  memiliki  tugas  ganda,  yaitu  selain    harus  mampu memberikan layanan pada masyarakat secara adil dan transfaran, dan juga mampu menunjukkan  dedikasi  dan  etos  kerja  yang  tinggi  sehingga  dapat  memberikan sumbangan yang berarti untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
Peningkatan    kompetensi  aparatur  khusunya  di  organisasi  perangkat  daerah merujuk pada Undang-undang 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  tahun  2000  tentang  pendidikan  dan  pelatihan pegawai negeri sipil. Kemudian secara spesifik diatur berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian  Negara  nomor 43  Tahun  2007 tentang pengembangan  kompetensi pegawai  negeri  sipil.  Melalui  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  memenuhi kompetensi pegawai sesuai kualifikasi yang diharapkan. mengenai keadaan sumber daya aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian  yang  lebih  besar,  mengingat  masih  banyaknya  aparatur  yang berpendidikan menengah ke bawah. Apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan  iptek  justru  tidak  cukup  hanya  mengandalkan  aparatur  yang  ada. Maka  dari  itu  perlu  dikembang  kan  kompetensinya  agar  menjadi  sumber  tenaga yang  produktif  dan  mampu  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar  dalam mewujudkan  visi  dan  misi  lembaga.  Melihat  fenomena  yang  terjadi  justru pengembangan  kompetensi  aparatur  merupakan  pilihan  yang  strategis,  dalam rangka  menjawab  persoalan  yang  dihadapi Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi Kalimantan Timur.

## Kerangka Dasar Teori

## Pengembangan Kompetensi Aparatur
Hasibuan, (2003  : 68),  bahwa pengembangan kompe-tensi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis, dan moral karyawan sesuai  dengan  kebutuhan  pekerjaan  dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui pendidikan  penjenjangan,  dan  berbagai  jenis  latihan.  Pendidikan  diarahkan  untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar memiliki wawasan yang lebih luas dan pola pikir  yang  kritis  dan  analistis.  Sedangkan  pelatihan  dimaksudkan  untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.
Sikula  (dalam  Hasibuan,  2001  :  69)  mengemukakan  bahwa  pengembangan mengacu  pada  masalah  staf  dan personel  adalah  suatu  proses  pendidikan  jangka panjang  menggunakan  suatu  prosedur  yang  sistematis  dan  terorganisasi  dengan manajemen  belajar  pengetahuan  konsepsual  dan  teoritis  untuk  tujuan  umum. Pendapat lain juga dikemu-kakan oleh Martoyo, 2000 : 27) bahwa pendidikan dan latihan  sebagai  salah  satu  indikator  dari  pengembangan  memiliki  implikasi  untuk mendukung prestasi kerja. Sebab dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan akan menjadi tenaga yang terampil dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk meningkatkan prestasi kerja.
Masalah  pengembangan  menurut  beberapa  pendapat  seperti  Flippo  (dalam Martoyo  (2000  :  62)  dipergunakan  istilah  pengembangan  untuk  usaha-usaha
peningkatan  pengetahuan  maupun  keterampilan  para  pegawai.  Sedangkan Mangkunegara (2003 : 43) mengemukakan bahwa pengembangan lebih difokuskan pada  peningkatan  kemampuan  dalam  mendukung  pengambilan    keputusan  dan memperluas hubungan manusia (human relation) bagi manajemen tingkat atas dan menengah.

## Tujuan Pengembangan Kompetensi
Hasibuan (2001 : 69-71) pada hakekatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut : (a) Produktivitas kerja; dengan pengembangan produktivitas kerja karyawan yang meningkat, kualitas  dan  kwantitas  akan  semakin  baik,  karena technical  skill ,  dan managerial  skill aparatur  yang  semakin  baik,  (b)  Efisiensi; untuk  mening-katkan efisiensi  tenaga,  waktu  dari  kegiatan  yang  dilaksanakan  serta  mengurangi pemborosan.  (c)  Kerusakan; karena  aparatur  sudah  ahli  menjalankan  mesin-mesin sehingga hal  ini  akan  mengurangi  kerusakan-kerusakan,  (d)  kecelakaan; pembangunan bertujuan mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan berkurang yang dikeluarkan oleh organisasi (e) pelayanan; untuk meningkatkan  pelayanan  yang  lebih  baik  dari  aparatur  kepada  masyarakat, merupakan  daya  tarik  yang  sangat  penting.  (f)  moral;  dengan  pengembangan, moral  aparatur  akan  lebih  baik  karena  keahlian  dan  keterampilan  sesuai  dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerja-annya dengan baik.  (g)  karier;  kesempatan  untuk  meningkatlkan  karier  aparatur  semakin  besar, karena  keahlian,  keterampilan  dan  prestasi  kerjanya  lebih  baik,  promosi  biasanya didasarkan  pada  keahlian  dan  prestasi  kerja  seseorang.  (h)  konseptual;  dengan pengembangan,  manajer  semakin  cakap  dan    cepat  dalam  mengambil  keputusan yang  lebih  baik;  karena technical  skill,  human  skill  dan  managerial  skill -nya.  (i) kepemimpinan;  kepemimpinan  seseorang  akan  semakin  baik human  relations nya lebih  luas,  motifasinya  lebih  terarah  sehingga  pembinaan  kerjasama  vertikal  dan horisontal semakin harmonis. (j) balas jasa; dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah insentif)  aparatur akan meningkat karena prestasi mereka semakin besar, (k) konsumen;  pengembangan  aparatur  akan  memberikan  manfaat  yang  baik  bagi masyarakat,  karena  mereka  akan  memperoleh  barang  atau  pelayanan  yang  lebih bermutu.
Siagian  (2003  :  112)  mengemukakan  bahwa  tujuan  dari  pengem-bangan kompetensi  aparatur  itu  antara  lain  untuk  memperbaiki  efektivitas  dan  efesiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program ataupun tujuan organisasi.  Karena  dalam  pengembangan  kompe-tensi    aparatur  akan  melahirkan beberapa perubahan, diantaranya mencakup :
1. Pengetahuan aparatur; 2. Keterampilan aparatur;
3. Sikap aparatur terhadap tugas-tugasnya.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok  yang diinginkan dengan  pengembangan  sumber  daya  aparatur  dalam  organisasi  adalah  dapat ditingkatkannya  kemampuan,  keterampilan,  dan  sikap  karyawan  atau  organisasi sehingga  lebih  efektif  dan  efisien  dan  dalam  mencapai  sasaran-sasaran  program atau tujuan organisasi.
Sedangkan  Martoyo,  (2000  :  68)    menyebutkan  8  (delapan)  jenis  tujuan pengembangan kompetensi  sumber daya aparatur, yaitu : 1. Produktivitas personil di organisasi (productivity ); 2. Kualitas produk organisasi ( Quality );
3. Perencanaan sumber daya manusia ( Human resources planning) ; 4. Semangat personil dan iklim organisasi ( Morale );
5. Meningkatkan kompensasi secara tidak langsung ( indirect compen-sation );
6. Kesehatan dan keselamatan kerja ( health and safety );
7. Pencegahan merosotnya kemampuan personil ( absolescence prevention );
8. Pertumbuhan kemampuan personil (personal growth ).
Hal  senada  juga  dikemukakan  Davis  (2002  :  136)  dimana  tujuan  dari pengembangan  dapat  dilihat  dari  3  dimensi  yakni  tujuan  untuk  organisasi,  tujuan untuk  individual  dan  tujuan  untuk  personal,  hubungan  manusia  dan  pelaksana kebijakan.  Tujuan untuk organisasi menyangkut hal-hal :
1. Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkatan organisasi;
2. Memperbaiki moral pekerja;
3. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan ;
4. Memperbaiki  kualitas  karyawan  dalam  menyesuaikan  diri  dengan    perubahan yang terus berkembang;
5. Mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  sejalan  dengan  kompetensi  dan kemampuan dalam pengetahuan;
6. Membantu  dalam  pengembangan  keterampilan  kepemimpinan,  motivasi, loyalitas,  sikap  yang  lebih  baik,  dan  aspek-aspek  lainnya  yang  menampilkan pekerjaan dan manajer.

## Konsep Pendidikan Formal
Menurut  Siagian,  (1996  :  180)  bahwa  pendidikan  adalah  merupakan  proses belajar-mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu yang diarahkan pada peningkatan kemampuan.
Pendapat  lain dapat  dikemukakan  oleh Ranupandoyo  dan  Husnan  (1999  :  70) bahwa Pendidikan formal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga formal  untuk  meningkatkan  pengetahuan  umum  seseorang  termasuk  didalamnya peningkatan  penguasaan  teori  dan  keterampilan  serta  persoalan-persoalan  yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan pendidikan.
Ditinjau  dari  segi  tujuan  bahwa  pendidikan  formal  itu  penting  dalam  rangka membentuk kepribadian dan meningkatkan kemampuan seseorang sekaligus untuk mendapatkan  keabsahan  terhadap  bidang  pendidikan  yang  telah  diikuti.  Penting dilakukan  pendidikan  aparatur,  yaitu  selain  untuk  meningkatkan  pengetahuan secara  teoritis  juga  untuk  mendapatkan  legali-tas  formal  terhadap  tingkat pendidikan yang telah diselesaikan.
Adapun maksud dan tujuan perlunya dilakukan pendidikan formal bagi aparatur adalah :
a. Meningkatkan pengetahuan dan berpikir  kritis, teoritis dan konseptual; b. Meningkatkan kemampuan kognitif;
c. Mengubah dan membentuk sikap metal yang lebih baik;
d. Menambah wawasan dan merubah pola pikir seseorang yang  berorientasi pada masa depan lebih baik;
e. Mengembangkan semangat, kemauan dan  penyaluran bakat; f. Pengembangan kepribadian. (Wursanto, 1998 :  103).

## Konsep Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan  dan  Pelatihan  bagi  pegawai  penting  untuk  menghasilkan  pegawai yang  cakap  dan  terampil  diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101 Tathun  2000,  tentang  pelatihan  pegawai    negeri  sipil.  Pada  dasarnya  pelatihan merupakan  instrumen  dari  pembinaan  dalam  proses  pengembangan  potensi manusia,  di  mana  manusia  itu  belajar  untuk  berpikir  sendiri  dan  mendorong berkembangnya  kemampuan  dasar  yang  ada  padanya.  Oleh  karena  itu  akan  lebih efektif apabila setiap pegawai diberikan pelatihan. Karena pelatihan merupakan hal yang bersifat universal, baik itu organisasi pemerintah maupun di lembaga swasta. Sebagaimana yang dikemukakan Sarwoto, (1996 : 139), bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manajemen tenaga kerja dan sekaligus merupakan salah satu fungsinya  adalah  dengan  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  tenaga kerja.  Karena  dengan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  dapat  meningkatkan keteram-pilan  dan  keahlian,  dan  selanjutnya  dapat  dijakdikan  sebagai  modal  kerja untuk melaksanakan tugas
Menurut    Hadipoerwono,  (1997  :    76)  bahwa  pelatihan  adalah  pembinaan kecakapan,  kemahiran,  ketangkasan  ( Skill  Building )  dalam  pelaksanaan  tugas. Pelatihan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  tahun  2000,  tentang pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  negeri  sipil,  pendidikan  adalah  segala  usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia, jasmaniah dan  rohaniah,  yang  berlangsung  seumur  hidup,  baik  di  dalam  maupun  di  luar sekolah.  Sedangkan  pelatihan  adalah  bagian  pendidikan  yang  menyangkut  proses belajar  untuk  memperoleh  dan  meningkatkan  keterampilan  di  luar  sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
Pelatihan  adalah  proses  belajar-mengajar,  dengan  menggunakan  teknik  dan metode  tertentu.  Secara  konsepsional  dapat  dikatakan  bahwa  pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja seseorang atau  sekelompok  orang.  Biasanya  sasarannya  adalah  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  sudah  bekerja  pada  suatu  organisasi  yang  efesien,  efektivitas  dan produktivitas  kerjanya  dirasakan  perlu  dan  dapat  ditingkatkan  secara  terarah  dan pragmatik.

## Hasil Penelitian Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan Formal
Pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan langkah yang tepat, mengingat  72,20  %  pegawai  di  dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Timur berpendidikan  menengah.  Jika  hal  tersebut  dikaitkan  dengan  beban  kerja  atau volume  pekerjaan  yang  terus  berkembang  justru  terjadi disequiliburium ,  karena
pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal merupakan  pilihan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.
Hanya  saja  hal  tersebut  kurang  mendapat  perhatian  besar    pada  aparatur  di lembaga tersebut mengingat pihak lembaga tidak mengalo-kasikan anggaran untuk mengikuti pendidikan formal, sehingga aparatur kurang terpacu untuk melanjutkan pendidikan  formal,  meskipun  pihak  lembaga  telah  memberikan  dispensasi  atau kemudahan-kemudahan yang sifatnya administratif berupa  kelonggaran dalam hal pekerjaan itupun belum cukup. Sebab untuk keperluan pendidikan diperlukan biaya relatif  besar,  sementara  kondisi  ekonomi  kurang menunjang  maka  tidak  mungkin dapat  melanjutkan  pendidikan  setingkat  lebih  tinggi.  Terkecuali  pihak  lembaga selain  memberikan  dispensasi  dan  juga  beasiswa  bagi  pegawai  yang  berminat melanjutkan  pendidikan  formal,  dimungkinkan  minat  pegawai  untuk  melanjutkan pendidikan akan lebih banyak.
Secara  faktual  minat  aparatur  untuk  melanjutkan  pendidikan  setingkat  lebih tinggi  sangat  banyak  karena  dihadapkan  oleh  biaya  yang  tinggi,  sementara  pihak lembaga tidak memberikan bantuan finansial maka sulit direalisasikan kecuali bagi pegawai  yang  secara  ekonomi  mampu,  maka akan  melanjutkan  pendidikan  sesuai disiplin ilmu yang disukai.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  meskipun  pengembangan  kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan formal relatif kecil jumlahnya tetapi upaya yang dilakukan  mampu  menghasilkan  10  aparatur  yang  sudah  mendapatkan  predikat Sarjana  maupun    Magister,  dan  dalam  waktu  dengat  jumlah  tersebut  akan bertambah. Penambahan aparatur yang berpendidikan Sarjana dan Magister dapat merubah komposisi lebih baik, dan tentunya dapat mengurangi kesenjangan antara aparatur yang  kompeten dengan beban kerja. Suatu hal yang sangat esensial dari bertambahnya  aparatur  yang  mempunyai  legalitas  Sarjana  dan  Magister  dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran tugas rutin.

## Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan  kompetensi  merupakan  determinan  penting  untuk meningkatkan  terampilan  dan  keahlian  aparatur,  sehingga  mampu  melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertingnya pendidikan dan pelatihan aparatur, bukan hanya untuk menambah keterampilan dan keahlian aparatur tetapi juga dapat membentuk kepribadian  dan  moral  aparatur  lebih  baik.  Karena  itu  pendidikan  dan  pelatihan merupakan pilihan yang tepat untuk menambah kompetensi aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas, sebab dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki kemudian ditambah  kepribadian  dan  moral  yang  baik,  niscaya  hasil  kerja  apartur  dapat ditingkatkan.
Kemudian  perlunya  pengembangan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan, mengingat  masih  banyaknya  aparatur  yang  belum  mempunyai  legalitas  pelatihan sesuai bidang kerjanya, karena itu cukup beralasan jika kebijakan pimpinan lembaga memberikan  kesempatan  kepada  sejumlah  aparatur  untuk  mengikuti  pelatihan. Hanya saja perlu dipertimbangkan mengenai pelatihan yang relevan untuk diberikan pada aparatur sehingga tidak terjadi distorsi. Sehubungan dengan hal tersebut ada 4  (empat)  jenis  pelatihan  yang  akan  dilaksanakan  yaitu  pelatihan bidang
administrasi  umum,  bidang  teknis,  bidang struktural/kepemimpinan,  dan  bidang fungsional.

## Pendidikan dan Pelatihan Umum
Secara  kuantitas  tidak  banyak  aparatur  yang  ditugaskan  mengikuti  pelatihan, karena  disesuaikan  dengan  alokasi  anggaran.  Meskipun  minat  aparatur  untuk mengikuti  pelatihan  relatif  besar,  karena  alokasi  anggaran  terbatas,  maka    hanya beberapa aparatur yang ditugaskan mengikuti pelatihan dan lainnya akan diberikan pada  tahun  anggaran  berikutnya. Sesuai  hasil  temuan  di  objek  penelitian, menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bidang administratif, yang dilakukan Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Timur  jumlahnya  disesuaikan    dengan anggaran yang tersedia. Maka dari itu tidak banyak aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan.
Pengembangan  kompetensi  aparatur  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi Kalimantan  Timur  kurang  optimal  karena  secara  aplikatif  dihadapkan  oleh terbatasnya  alokasi  anggaran  sehingga  hanya  aparatur  tertentu  yang  dapat dikembangkan kompetensinya. Karena kuatnya komitmen pimpinan lembaga maka upaya  pengembangan  kompetensi  melalui  pelatihan  administrasi  umum  terus diupayakan  hingga  terpenuhinya  kualifikasi  yang  yang  diharapkan.  Mengingat urgensinya  dan  kontribusinya  terhadap  institusi,  sangat  besar,  maka  cukup beralasan jika pengembangan kompetensi terus dilakukan secara simultan. Secara faktual  aparatur  yang  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  administrasi  umum, bekerjanya  lebih  baik.  Ada  perubahan  yang  berarti  bila  dibandingkan  dengan sebelumnya,  justru  setelah  mengikuti  pelatihan  hasil  kerjanya  lebih  baik.  Dengan kata  lain  aparatur  yang  mempunyai  keterampilan  dan  keahlian,  itulah  dapat menyelesaikan tugas secara lebih efektif dan efisien.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparatur  yang  memiliki  legalitas pelatihan pada umumnya mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan aparatur lainnya dalam hal pekerjaan.
Dengan demikian pengembangan kompetensi aparatur yang dilakukan melalui pelatihan  dibidang  administrasi  ternyata  dapat  mening-katkan  kecakapan, keterampilan  dan  keahlian  aparatur  dan  kontribusinya  relatig  besar  untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan mencermati urgensinya dan kontribusinya  terhadap  lembaga  maka  cukup  beralasan  jika  pendidikan  dan pelatihan  administrasi  umum  dilaksanakan.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Flipo  (1999  :  83)  mengatakan  bahwa  pengembangan  kompetensi  aparatur merupakan determinan penting untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan dan keahlian dalam rangka untuk menunjang kelancaran tugas.

## Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknis
Pendidikan  dan  pelatihan bidang teknis  penting  untuk  diberikan  aparatur apalagi seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  tuntutan  adanya  aparatur  yang profesional  dalam  setiap  organisasi,  maka  untuk  memenuhi  pegawai  yang  sesuai kualifikasi  maka  perlunya  diberikan  keterampilan  dan  keahlian,  baik  melalui
pendidikan dan pelatihan maupun kursus. Karena melalui cara tersebut akan tercipa aparatur yang cakap dan terampil.
Dari hasil observasi menunjukkan adanya kontribusi yang berarti bagi pegawai yang pernah mengikuti pelatihan teknis, bukan hanya bertambahnya keterampilan dan keahlian pegawai tetapi juga mendukung organisasi dalam mewujudkan visi dan misi  organisasi.  Meskipun  secara  kuantitas  kurang  memenuhi  kualifikasi  yang diharapkan,  tetapi  dari  tindakan  yang  dilakukan  mampu  menambah  sejumlah aparatur yang mempunyai legalitas pelatihan teknis.
Kurang optimalnya dalam pengembangan kompetensi melalui  pelatihan teknis disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan alam periode tahun 2012-2013,  karena  itu  bagi  aparatur  yang  belum  mendapat  kesempatan  mengikuti pelatihan  teknis  akan  dijadualkan  pada  tahun  anggaran  berikutnya.    Atas  dasar temuan  yang  dikemukakan  diatas,  telah  didukung  teori  seperti  yang  disampaikan oleh  Siagian,  (2003  :  109)  bahwa  untuk  menunjang  kelancaran  pekerjaan  bidang teknis, apabila pegawai yang bersangkutan diberikan pelatihan teknis sesuai bidang kerjanya.  Karena  itu  pelatihan  bidang  teknis  sangat    diperlukan  apalagi  pekerjaan tersebut  berhubungan  dengan pekerjaan  teknis,  maka  akan  lebih  efektif  apabila dikerjakan oleh pegawai sesuai dengan kompetensinya.

## Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepemimpinan
Pengembangan kompetensi lain yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan  Timur  adalah  melalui  pelatihan  bidang  kepemimpinan.  Sehubungan dengan hal tersebut maka lembaga telah memberikan kesempatan kepada aparatur untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan.  Pengembangan kemampuan  melalui  pelatihan  bidang  kepemimpinan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kemampuan manajeriil dan profesional. Pelatihan kepemimpinan ini biasanya  dilakukan  bagi  aparatur  yang  akan  menduduki  jabatan  struktural  atau aparat.  Tindak  tersebut  merupakan  langkah  positif  untuk  meningkatkan kompetensinya agar dalam melaksanakan tugasnya memiliki modal kerja, sehingga dapat bekerja lebih baik.
Berdasarkan fakta bahwa pengembangan kompetensi aparatur yang dilakukan melalui  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan  berhasil  menjaring  beberapa aparatur  yang  kompeten  sehingga  layak  mengikuti  pelatihan  kepemimpinan. Misalnya prestasi, kepangkatan, keterampilan dan keahlian, pengalaman, dedikasi, etos  kerja  dan  loyalitas.  Atas  dasar  seleksi  yang  dilakukan  ternyata  mampu menjaring  sejumlah  aparatur  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  mengikuti pelatihan kepemimpinan, baik pada level kepemimpinan untuk eselon IV, eselon III maupun eselon II .
Dalam  kurun  waktu  2  tahun  terakhir  ini  Dinas    Pekerjaan  Umum  Provinsi Kalimantan  Timur  dapat  menambah  sebanyak  9  orang  yang  mendapat  legalitas pelatihan  kepemimpinan.  Dari  jumlah  tersebut  diantara  nya  pada  tahun  2012 berhasil menambah 5 orang pegawai memiliki legalitas kepemimpinan. Dari jumlah tersebut  diantaranya  terdapat  2  orang  mempunyai  diklatpim  IV  dan  2  orang mempunyai  legalitas  diklatpim  IV.  Kemudian  pada  tahun  2013,  pihak  lembaga mampu  menambah  5  orang  pegawai  memiliki  legalitas  diklatpim.  Dari  jumlah
tersebut  diantaranya  terdapat  3  orang  mempunyai  legalitas  diklatpim  IV,  1  orang mempunyai legalitas diklatpim III dan 1 orang mempunyai legalitas diklatpim II.

## Pelatihan Fungsional
Pelatihan  singkat  berupa  kursus-kursus  merupakan  proses  kegiatan  yang dilakukan  secara  singkat  untuk  meningkatkan  kemampuan  praktis,  dalam  rangka menghasilkan aparatur yang cakap dan terampil guna menunjang kelancaran tugas. Kegiatan  seperti  ini  penting  dilakukan  oleh  pegawai  terutama  bagi  pegawai  yang belum  memiliki  legalitas  pelatihan  sesuai  bidang  kerjanya.  Karena  cara  ini  dinilai lebih  praktis,  selain  waktunya  relatif  singkat,  dan  secara  implementatif  dapat dilakukan  oleh setiap  pegawai,  dimanapun  dan  kapanapun  selama  pegawai  yang bersangkutan  memiliki  inisiatif  untuk  melakukannya.  Untuk  keperluan  tersebut dapat dibiayai oleh anggaran yang  dialokasikan oleh pihak lembaga dan juga dapat juga dapat dibiayai atas inisiatif pegawai yang bersangkutan.
Berdasarkan  hasil  temuan  diobjek  peneltian  menunjukkan  bahwa  nampaknya ada beberapa pegawai yang  mempunyai inisitif untuk mengikuti pelatihan singkat yaitu  berupa  kursus-kursus  yang  tersedia  di  daerah-daerah.  Nampaknya  seiring dengan  peningkatan  kompetensi  aparatur  di  lingkungan  kerja  Dinas  Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, mendapat apresiasi dari beberapa pegawai untuk mengambil sikap, yaitu mengikuti kursus sesuai bidang kerjanya.
Fakta  menunjukkan  bahwa  cukup  banyak  aparatur  Dinas  Pekerjaan  Umum Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  memupunyai  legalitas  fungsional.  Suatu  hal  yang kurang  ,mendukung  optimalisasi  pengembangan    kompetensi  aparatur  melalui diklat  fungsional  di  lembaga  tersebut  adalah  faktor  anggaran,  yang  terbatas sehingga  penugasan  aparatur  untuk  mengikuti  pelatihan  fungsional  terbatas, karena  harus  disesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia.  Dengan  demikian percepatan  pengembangan  kompetensi  aparatur  belum  dapat  diaktualisasikan. Padahal  masih  banyak  aparatur  yang  melaksanakan  tugas  fungsional  belum mempunyai  legalitas  pelatihan.  Kondisi  demikian  pihak  lembaga  untuk  sementara waktu memberikan pembinaan secara simultan hingga pegawai yang bersang-kutan dapat  melaksanakan  tugas  rutinnya.  Disisi  lain  minat  aparatur  untuk  mengikuti pelatihan  fungsional  relatif  banyak  karena  tidak  ada  kesempat  an  untuk  itu  maka memilih diam dan sambil belajar dengan autodidak.
Faktor-faktor  yang  Mendukung  Pengembangan  Kompetensi  Aparatur  Melalui Pendidikan  Formal  dan  Pelatihan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan Timur
a. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Atas dasar  kebijakan  tersebut  dapat  dijadikan  rujukan  untuk  mengembangkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar kebijakan tersebut, dapat dijadikan acuan Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk meningkatkan  kompetensi aparatur sesuai kualifikasi formasi yang dibutuhkan.
c. Keputusan  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  nomor  43    tahun  2003  tentang peningkatan  kompetensi  pegawai  negeri  sipil.  Atas  dasar  kebijakan  tersebut, Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  meningkatkan kompetensi aparatur sesuai yang dibutuhkan.
d. Kuatnya  komitmen  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Pimpinan  Vertikal pemerintahan Provinsi Kalimantan Timurdan untuk mengembangkan kompetensi aparatur, baik  melalui pendidikan formal maupun berbagai jenis pelatihan agar Pegawai yang bersangkutan dapat bertindak secara profesional.
e. Kondosifnya    suasana  dan    lingkungan  kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi Kalimantan  Timur,  sehingga  upaya  peningkatan  kompetensi  aparatur  dapat dilaksanakan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
Faktor-faktor  yang  Menghambat  Pengembangan  Kompetensi  Aparatur  Melalui Pendidikan  Formal  dan  Pelatihan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan Timur
a. Terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  membiayai  pengembangan  kompetensi, baik yang dilakukan melalui pendidikan formal maupun berbagai jenis pelatihan sehingga hasil yang dicapai  kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
b. Keragaman  responsibilitas  aparatur  untuk  meningkatkan  kompe-tensi  aparatur, khususnya  melalui  pendidikan  formal,  karena  tidak  ada  beasiswa,  dan  pegawai yang  berminat  melanjutkan  pendi-dikan  harus  mengeluarkan  biaya  sendiri, sedangkan kondisi ekonomi pegawai kurang mendukung.
c. Terbatasnya  lembaga  pendidikan  dan  lembaga  pelatihan  yang  berkualitas  di Kalimantan Timur khususnya program studi Planologi, sehingga untuk keperluan tersebut harus ke luar daerah dengan memerlukan biaya relatif besar.
d. Masih  beragamnya  minat  dan  kemauan  aparatur    untuk  mengem-bangkan kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan lembaga sehingga upaya percepatan pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pengembangan kompetensi aparatur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Pendidikan Formal dan berbagai Pelatihan telah  berhasil  membawa  perubahan  lebih  baik.  Fakta  menunjukkan  mampu meningkatkan kompetensi aparatur. Terindikasi oleh bertambahnya aparatur yang mempunyai  tingkat  pendidikan  Sarjana  maupun  Magister.  Demikian  pula  tindakan yang dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan, baik melalui pelatihan administrasi umum,  pelatihan  teknis,  pelatihan  kepemimpinan  maupun  pelatihan  fungsional, mampu  menambah  aparatur  yang  cakap  dan  terampil  sesuai  bidang  kerjanya. Secara  akumulatif  pengembangan  kompetensi  aparatur  yang dilakukan  Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Timur terin-dikasi cukup baik, dan hal tersebut dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan informan dan key  informan ,  kemudian didukung dengan data sekunder, secara substantif dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pengembangan  kompetensi  aparatur  melalui  pendidikan  formal  mampu  merubah komposisi  aparatur  yang  kompeten,  karena  bertambahnya  aparatur  yang berpendidikan sarjana, baik sarjana Planologi, Sarjana ekonomi, Sarjana administrasi negara  maupun Sarjana Teknik Sipil.  Demikian  juga  bertambahnya  aparatur  yang mempunyai  predikat  Magister,  baik  Magister  Manajemen,  Magister  Administrasi Negara, Magister Planologi maupun Magister  Lingkungan. Dengan bertambahnya aparatur yang kompetensi, maka besar kontribusinya untuk menunjang kelancaran tugas. Pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan  kerja  di  Dinas  Pekerjaan  umum  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum sepenuhnya  memenuhi  kualifikasi  sesuai  formasi  yang  diharapkan  meski  demikian hasil  yang  dicapai  termasuk  cukup  memadai.  Karena  dengan  bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik dibidang administrasi umum, bidang teknis bidang manajerial maupun fungsional besar kontribusinya untuk menunjang kelancaran tugas.Dengan bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, dapat mengurangi kesenjangan dalam penempatan kerja pegawai. Karena dengan bertambahnya  kompetensi  aparatur  di  lembaga  tersebut  sebaian  besar  aparatur terdapat  kesesuaian  antara  keterampilan  dan  keahlian  aparatur  dengan  formasi yang dibutuhkan sehingga dapat mendorong kinerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Kurang  optimalnya  pengembangan  kompetensi  aparatur  disebabkan oleh  terbatasnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pengembangan  kompetensi aparatur  sehingga  upaya  peningkatan  kompetensi  kurang  optimal,  terbatasnya lembaga  pelatihan  yang  berkualitas,  dan  beragamnya  komitmen  aparatur  untuk meningkatkan kompetensi, serta terbatasnya kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Saran
Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan antara lain, eningkatkan alokasi anggaran  untuk  peningkatan  kompetensi  apara-tur,  sesuai  kebutuhan  organaisasi sehingga percepatan pengem-bangan kompetensi dapat direalisasikan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana yang ditentukan dalam Anggaran Aendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD). Memberikan  pembinaan  secara  simultan  sehingga  dapat menyadari  betapa  pentingnya  pengembangan  kompetensi  aparatur  melalui pendidikan formal dan pelatihan dalam rangka meningkatkan hasil kerja yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat edaran maupun pertemuan secara formal  maupuan  non  formal. Mengusulkan  kepada  Pimpinan  Vertikal  Pemerintah Provinsi Kaliman-tan Timur perlunya dibentuk/didirikannya lembaga pelatihan yang berkualitas, sesuai kebutuhan lembaga di daerah dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga pemerintah daerah Provinsi/kota dan kabupaten. Pegawai yang telah memperoleh legalitas, baik dari pendidikan formal maupun  dari  pendidikan  dan  pelatihan  hendaknya  ditempatkan  sesuai  dengan bidangnya kerjanya dan dimanfaatkan secara optimal agar lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas.

## Daftar Pustaka
Davis Keith & John W Newstrom, 2002. Perilaku Dalam Organisasi , Alih Bahasa Agus Dharma (Jilid I dan II), Jakarta, Erlangga. Hadipoerwono, 1997. Tata Personalia . Djembatan. Bandung Hasibuan, 2003. Manajemen Sumber Daya manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan. Haji Masagung. Jakarta.
Mangkunegara,  Anwar  Pabu,  2003. Perencanaan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia. Refika Aditama. Bandung.
Ranupandoyo dan Husnan. 1999. Manajemen Personalia . BPFE. Yogyakarta Siagian,  P.  Sondang.,    2000, Manajemen  Sumber  Saya  Manusia. STIE  YKPN,
Yogyakarta.
Wursanto, 1998. Manajemen Kepegawaian . Penerbit Kansusius. Yogyakarta