## EFEKTIVITAS KINERJA TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH DI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Budi Prasetiya 1 1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : budiprasetiya@yahoo.com Abstract This  article  aim  is  to  describe  and  analyze  the  effectiveness  of  the  work performance  of  labor  contract  at  the  same  time  identify  the  factors supporting and inhibiting the effectiveness of the labor contract, the type of research conducted included in the descriptive qualitative research. The conclusions  based  on  the  data  are  using  analysis  data  and  interactive models. According to the results of research it found that the performance of  the  work  labor  contract  at  the  Forest  Departemen  Kabupaten  Kutai Barat can be quite good. It can be known from the ability of employees the perform their duties, both in terms of aspects of work quality and quantity of work and time of completion of work. Keyword  :  Effectiveness,  Performance,  Labor  Contract,  Forestry Service Abstrak Tulisan  ini  berusaha  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  efektifitas kinerja  tenaga  kerja  kontrak  (TKK)  sekaligus  mengidentifikasi    faktor yang  mendukung  dan  mpenghambat  efektivitas  kinerja  TKK.  Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah  dengan menggunakan analisis data  model  interaktif.  Sesuai  hasil  penelitian  diperoleh  temuan  bahwa kinerja  TKK  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  cukup  baik. Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  baik  ditinjau  dari  aspek  kualitas  kerja  dan kuantitas kerja dan waktu penyelesaian kerja.
Kata  Kunci  :  Efektivitas,  Kinerja,  Tenaga  Kerja  Kontrak,  Dinas Kehutanan

## Pendahuluan
Berlakunya  otonomi  daerah  yang  berlandaskan  undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  memberikan  arah  perubahan dalam  penyelenggaraan  pemerintah.  Setiap  daerah  diberi  kewenangan  dan dituntut  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  baik  hal  keuangan maupun kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah harus berupaya untuk  lebih  meningkatkan  sumberdaya  aparatur  di  segala  bidang  karena peran  sumber  daya  manusia  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dalam  rangka  memperoleh  sumberdaya  yang  mampu  memenuhi kriteria tersebut diatas diperlukan beberapa dimensi meliputi: apa yang akan mereka peroleh, dimana diperoleh, bagaimana untuk mendapatkan perhatian mereka  peroleh,  bagaimana  menyeleksi  mereka,  bagaimana  melaksanakan dan  apa  yang  harus  dilaksanakan  manakala  mereka  mulai  bekerja.  Mereka sebagai  sumberdaya  manusia  organisasi  perlu  dikelola  secara  profesional
agar terwujud keseimbangan antar kebutuhan pegawai dengan kemampuan organosasi  atau  lembaga  tersebut.  Sebab  perkembangan  kegiatan  dan prestasi organisasi itu tergantung pada produktif atau tidaknya sumberdaya manusianya.  Meski  demikian,  sudah  menjadi  hal  yang  umum  walaupun diaggap  tidak  wajar  banyak  ditemui  pegawai  yang  sebenarnya  secara potensial  berkemampuan  tinggi  tetapi  tidak  memiliki  kinerja  yang  baik. Hingga  tidak  mengherankan  lagi,  Pemerintah  daerah  justru  melakukan kebijakan penerimaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK), yang dulu disebut tenaga honorer  atau  PTT  untuk  menambah personel  dalam instansi  mereka  dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih optimal.
Dalam  rangka  menghadapi  tantangan  yang  serba  kompetetif  dan disamping itu perlunya pelayanan yang lebih cepat dan baik untuk menjawab persoalan  tersebut,  Kabupaten  Kutai  Barat  lewat  Peraturan  Bupati  Kutai Barat  nomor  10  Tahun  2005  tentang  pengaturan  Tenaga  Kerja  Kontrak (TKK)  di  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Barat  bahwa  dalam upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  untuk mengatasi  kurangnya  Pegawai  Negeri  sipil  di  Kabupaten  Kutai  Barat dipandang  perlu  adanya  Tenaga  Kerja  Kontrak  (TKK)  yang  memiliki keterampilan  sesuai  kebutuhan,  dan  diharapkan  kinerja  Tenaga  Kerja Kontrak  (TKK)  ini  benar-benar  bisa  membantu  instansi  tersebut  dalam meningkatkan pelayanan di instansi tersebut.

## Kerangka Teori

## Konsep Pelayanan Publik
Dalam kehidupan  bermasyarakat dan bernegara dewasa ini, kehidupan masyarakat  maupun  kehidupan  secara  individual  sangat  dipengaruhi  oleh negara.  Pengaruh negara  dapat  dirasakan  sejak seseorang  dilahirkan  sampai menjelang  ajalnya  melalui  berbagai  bentuk  pengaturan  dan  kontrol  yang dijalankan oleh badan-badan pemerintahan yang bertindak atas nama negara. Fenomena  intervensi  negara  ( state  intervention )  merupakan  suatu perwujudan diterimanya konsep negara kesejahteraan ( welfare state ) (Abdul Wahab, 1995 : 8). Oleh karena itu, fenomena intervensi negara dalam berbagai negara akan memberikan bentukan yang beragam terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah.
Dalam  perkembangan  paradigma  administrasi  negara  (publik),  visi terhadap  tema  sentral  administrasi  negara  telah  mengalami  perubahan pandangan.  Misalnya,  kelompok  cendikiawan  muda  administrasi  negara  yang dipelopori oleh Dwight Waldo dan Frederickson yang tergabung dalam gerakan administrasi  negara  baru  ( the  new  public  administration )  menawarkan  nilai keadilan  sosial  atau  persamaan  serta  pelayanan  kepada  publik  sebagai  tema sentral  yang  harus  diwujudkan  dalam  administrasi  negara,  yang  mempunyai implikasi  struktural  maupun  manajerial.  Selain  itu,  dalam  paradigma  ini  juga ditekankan  menolak  efisiensi  sebagai  satu-satunya  nilai  dalam  administrasi negara (Tjokrowinoto, 1993 : 40-42).
Kemudian, munculnya paradigma interpretative dan critical theory dan paradigma theories of emergence dari Hormon dan Meyer serta tulisan Henry tentang etika pelayanan internal dan eksternal, menekankan peran pemerintah dalam bidang pelayanan publik (Effendi, 1989 : 10).
Dalam  kaitannya  dengan  paradigma  administrasi  Negara  Mufiz (1985:118)  mengatakan  bahwa  elemen  pokok  administrasi  negara  adalah setiap  organ  pemerintah  tanpa  memandang  tingkatannya  harus  melayani urusan  masyarakat.  Sejak  bertahun-tahun  studi  tentang public  service telah banyak dilakukan, yang kemudian istilah birokrasi dan birokrat menjadi satu konsep dasar dalam pembahasannya.

## Konsep Kemampuan Kerja
Pengertian  kemampuan  kerja  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  kemampuan dan  kerja.  Pengertian  mampu  menurut  Wojowasito  (1995)  adalah kesanggupan atau kecakapan, sedangkan kemampuan berarti seseorang yang memiliki  kecakapan  atau  kesanggupan  untuk  menjalankan  sesuatu  yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Menurut  Robbins  (2002)  dalam  Pertiwi  (2008)  kemampuan  ( ability ) merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.
Menurut  Zainun  (1994)  dalam  Sariyathi  (2003)  bahwa  kemampuan ( ability )  dimaksudkan  sebagai  kesanggupan  ( capasity )  karyawan  untuk melaksanakan  pekerjaannya.  Kemampuan  mengandung  berbagai  unsur seperti keterampilan manual dan intelektual, bahkan sampai kepada sifat-sifat pribadi yang dimiliki. Unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, latihan dan  pengalaman  yang  dituntut  sesuai  rincian  kerja.  Kemampuan sesungguhnya  merupakan  suatu  unsur  pelaksanaan  kerja  yang  diperlukan untuk memungkinkan para karyawan bekerja dengan cara tertentu.
Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2008) pencapaian prestasi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tujuan yang menantang ( challenging goal ). Sebagian  orang  menyenangi  tujuan-tujuan  yang  menantang  (tujuan  yang cukup  berat  tetapi  masih  mungkin  dicapai),  dan  sebagian  lagi  menyenangi tujuan  yang  moderat  maupun  rendah.  Kemampuan  seseorang  diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini berarti bahwa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan selalu masih tersedia suatu tingkatan kemampuan yang belum dipergunakan oleh seseorang
Kinerja Pegawai
Konsep  kinerja  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang, yaitu  kinerja    pegawai  dan  kinerja  organisasi.  Kinerja  pegawai    adalah  hasil kerja perorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat.  Tercapainya  tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang  digerakkan  atau  dijalankan  oleh  pegawai  yang  berperan  aktif  sebagai
pelaku  dalam  upaya  mencapai  tujuan  organisasi.  Atmosudirdjo  (1997:11), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara  menyeleruh  untuk  kebutuhan  yang  ditetapkan  dari  setiap  kelompok yang  berkenaan  melalui  usaha-usaha  yang  sistematik  dan  meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara  efektif.  Nasucha  (dalam  Keban,  2004  :  107),  mengemukakan  bahwa kinerja  organisasi  adalah  sebagai  efektivitas  organisasi  secara  menyeluruh untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  ditetapkan  dari  setiap  kelompok  yang berkenaan  melalui  usaha-usaha  yang  sistematik  dan  meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.
Kinerja  ( performance )  merupakan  suatu  konsep  umum  yang digunakan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan  kerja pegawai sehingga dapat  diaplikasikan  dalam  beragam  setting  organisasi,  termasuk pendidikan/sekolah.  Gibson  (1999:118)  mengartikan  kinerja  sebagai  tingkat keberhasilan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kemampuan  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetap-kan.
Menurut  Sedarmayanti  (2001:21)  kinerja  aparatur  erat  kaitannya dengan  efektivitas  kerja.  Kinerja  aparatur  sebagaimana  dimaksud menunjukkan  adanya  pencapaian  terhadap  hasil  melalui  adanya  kebijakan, prosedur  dan  kondisi  lingkungan  organisasi.  Kriteria  dari  kinerja  aparatur dimaksud menyangkut permasalahan pilihan personal yang dikaitkan dengan nilai  nilai  pemerintahan  ( government  values ),  aparatur  memiliki costumer aware ,  menerapkan  nilai-nilai the  manager  faces  the  consumer yang  pada akhirnya akan membawa implikasi pada efektivitas organisasi.

## Metode Penelitian
Metode  penenpitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  analisis  data  model  interaktif seperti  yang  dikembangkan  oleh  Miles,  Huberman  dan  Saldana,  (2014:33), melalui tahapan-tahapan yaitu Kondensasi Data ( Data Condensation ), Penyajian Data  ( Data  Display ),  Pengambilan  Kesimpulan  atau  Verifikasi  ( Drawing  and Verifying Conclusition ).

## Hasil dan Pembahasan
Kinerja  Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai Barat
Berdasarkan  parameter  yang  ditetapkan  dan  didukung  dengan  data primer  dan  sekunder  serta    hasil  observasi  maka  secara  substantif  dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## Kualitas Kerja
Quality  of  work yaitu  kualitas  kerja  yang  dicapai  berdasarkan  syarat- syarat  kesesuaian dan  kesiapannya. Dari segi kualitas kerja, TKK pada Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  sudah  mampu  melaksanakan  pekerjaan

## Efektivitas Kinerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah…………………………………. (Budi Prasetiya)
yang  dibebankan  kepadanya  pada  unit  kerja  masing-masing  dengan  baik. Walaupun dilihat dari TKK ada yang berpendidikan bukan sarjana tapi masa kerja mereka yang lama membuat mereka bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian untuk kualitas kerja TKK di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat telah dicapai dengan baik pada masing-masing unit kerjanya.

## Kuantitas Kerja
Quantity  of  work yaitu  jumlah  kerja  yang  dilakukan  dalam  suatui periode  yang  ditentukan.  Dalam  proses  manajemen,  kuantitas  kerja merupakan  hasil  yang  diperoleh  dari  kinerja.  Dari  hasil  penelitian  dari  segi kuantitas  kerja  TKK  mampu  memenuhi  beban  kerja  yang  telah  menjadi tanggung  jawabnya  di  setiap  bidang  masing-masing.  Namun  dilihat  dari beban  kerja  dari  setiap  bidang  saat  ini,  diketahui  sekarang  ini  banyak kegiatan  yang  sudah  berpindah  alih  ke  Dinas  Kehutanan  Provinsi  sehingga kegiatan  di  Dinas  Kehutanan  Kutai  Barat  menjadi  sedikit  ditambah  jumlah PNS  yang  sudah  ada  dan  jumlah  TKK  yang  banyak  membuat  banyak  TKK yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masing-masing bidang, di sini perlu pertimbangan bagi pimpinan untung mengurangi jumlah TKK yang ada atau  TKK  bisa  dialihkan  ke  instansi  lain  di  Kutai  Barat  yang  lebih membutuhkan.

## Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Dependability yaitu  kesadaran  untuk  dapat  dipercaya  dalam  hal kehadiran dan penyelesaian kerja. Waktu penyelesaian pekerjaan merupakan hal  penting  apalagi  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  orang  lain/pihak lain  di  Dinas  Kehutanan  seperti  perusahaan  yang  bergerak  dibidang perkayuan  hutan.  Dari  segi  waktu  penyelesaian  kerja,  sejauh  ini  TKK dianggap  mampu  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepada mereka.  Dari  standar  waktu  penyelesain  pekerjaan  mereka  misalkan  dari laporan-laporan  bulanan  dari  data-data  yang  harus  dibuat  mereka  bisa mengerjakan  dengan  waktu  yang  ditentukan,  namun  terkadang  kendala seperti  pemadaman  listrik  membuat  pekerjaan  tidak  bisa  dikerjakan  tepat waktu,  karena  mesin  genset  yang  ada  cuma  mampu  untuk  hidup  di  bagian umum saja.

## Kerjasama
Cooperation yaitu  kesediaan  untuk  bekerja  sama  dengan  orang  lain atau sesama anggota organisasi. Team work merupakan hal terpenting dalam penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan aspek kerjasama yang terjalin di dalam lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat,  TKK mampu menjalin hubungan  kerja  yang  baik  dengan  sesama  TKK,  maupun  dengan  pegawai yang  berstatus  PNS,  juga  dengan  atasan/pimpinan  organisasi,  wujud kerjasama  yang  dapat  dikatakan  harmonis  antara  TKK  dengan  PNS  pada dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat adalah berupa kerjasama yang baik dalam  penyelesaian  pekerjaan  dimana  terdapat  unsur  saling  bantu-
membantu  termasuk  di  dalam  keadaan  ketika  menemukan  kesulitan  dalam penyelesaian pekerjaaan.

## Kreatifitas
Creativeness yaitu  keaslian  gagasan-gagasan  yang  dimunculkan  dan individu sebenarnya memiliki potensi untuk kreatif, dengan berbagai macam bentuknya.  Namun  untuk  lebih  mengoptimalkan  dan  mengembangkan kreativitas  lebih  lanjut,  maka  diperlukan  peran  lingkungan  untuk merangsang dan lebih mengembangkan kreativitas yang sudah ada.
Kreativitas  dan  inovasi  bukan  hanya  dari  ide  seseorang  atau kelompok, namun untuk merealisasikan walaupun kecil maupun besar akan muncul sesuatu yang baru, suatu waktu atau kapanpun bisa jika memahami strategi  dan  taktik  ide-ide  tersebut  dan  yang  akan  mengubahnya  menjadi satu  inovasi  dan  kreativitas  yang  mengharumkan  nama  baik  seseorang maupun kelompok itu.
Dalam penelitian ini, kreativitas dari TKK di Dinas Kehutanan belum punya tolak ukur untuk standar TKK baru PNS yang bisa dinilai, di sini tugas TKK  juga  hanya  membantu  kegiatan-kegiatan  dari  PNS  yang  ada  di  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  saja,  namun  dilihat  dari  kerja  mereka sebenarnya TKK tidak kalah sama PNS dikarenakan mereka menjadi TKK di Dinas  Kehutanan  sudah  lumayan  lama  jadi  para  TKK  sudah  paham  dengan pekerjaan-pekerjaan di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

## Faktor Pendukung Kinerja Tenaga Kerja Kontrak Semangat Kerja Yang Tinggi
Nitesemito (1992 : 26) mengemukakan bahwa semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan  dapat  diharapkan  lebih  cepat  dan  lebih  baik.  Pada  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Kutai  Barat  semangat  kerja  TKK  dalam  melaksanakan  tugasnya sangatlah  tinggi  dan  mampu  mendukung  kinerja  oraganisasi  dengan  baik. Semangat  kerja  sangat  penting  bagi  organisasi,  sebagaimana  dikemukakan oleh leteiner (dalam Nitesemito, 1992 : 46-48) bahwa beberapa alasan atau jawaban  yang  dapat  dikemukakan  berkenaan  dengan  pentingnya  semangat kerja bagi organisasi atau perusahaan. Dengan demikian maka penting bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat untuk senantiasa mempertahankan semangat  kerja  TKK  yang  tinggi  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  TKK sebagai  sumberdaya  manusia  pada  organisasi  tersebut.  Sebab  pegawai- pegawai  yang  memiliki  semangat  kerja  tinggi  akan  bekerja  dengan  giat, sepenuh hati dan mempergunakan seluruh kemampuannya untuk mencapai tujuan  bersama.  Untuk  itu,  aspek  pemenuhan  kepuasan  TKK  pada  Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

## Harapan Yang Besar Untuk Menjadi PNS
Bagaimanapun,  harapan  TKK  untuk  dapat  diangkat  menjadi  pegawai tetap atau PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, menjadi suatu

## Efektivitas Kinerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah…………………………………. (Budi Prasetiya)
bentuk  motivasi  dari  dalam  diri  mereka  untuk  melakukan  pekerjaan  yang dibebankan  kepadanya  dengan  sebaik-baiknya  dengan  berpikir  bahwa prestasi  kerja  mereka  akan  dapat  menjadi  sesuatu  bahan  pertimbangan untuk mengalami perubahan status kepegawaian.

## Bimbingan Kerja Yang Diberikan Pihak Organisasi
Kinerja  TKK  yang  mampu  menunjang  kinerja  organisasi  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  tidak  terlepas  dari  adanya  pemberian bimbingan  kerja  yang  baik  dari  organisasi  diamna  mereka  ditempatkan. Surya  (dalam  sukardi,  1995:2)  mengungkapkan  bahwa  bimbingan  ialah suatu  proses  pemberian  bantuan  yang  terus-menerus  dan  sistematis  dari pembimbing  kepada  yang  dibimbing  agar  tercapai  kemandirian  dalam pemahaman  diri,  penerimaan  diri,  pengarahan  diri  dan  perwujudan  diri dalam  mencapai  tingkat  perkembangan  yang  optimal  dan  penyesuaian  diri dengan  lingkungan.  Maka  dari  itu,  TKK  sebagai  tenaga  yang  mampu mendukung  pencapaian  tujuan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat, tidak  akan  mampu  melakukan  pekerjaan  dengan  sebagaimana  mestinya tanpa  adanya  bimbingan  kerja  yang  diberikan  oleh  organisasi.  Bimbingan kerja membantu setiap TKK agar dapat berkembangan menjadi pribadi yang mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagaimana Prayitno (dalam Sukardi, 1995:2) menyakan bahwa kemandirian yang dihasilkan dari adanya bimbingan  kerja  terhadap  individu-individu  mencakup  lima  fungsi  pokok yang  hendaknya  dijalankan  oleh  pribadi  mandi,  yaitu  :  (a)  mengenal  diri sendiri  dan  lingkungan,  (b)  menerima  diri  sendiri  dan  lingkungan  secara positif dan dinamis, (c) mengambil keputusan, (d) mengarahkan diri, dan (e) mewujudkan diri.

## Kedisiplinan Yang Baik
Menurut Moenir (2001:153), disiplin dapat ditujukan terhadap aturan (menyangkut waktu) dan perbuatan (perbuatan atau tingkah laku). Disiplin terhadap waktu yang lebih menekankan pada waktu, seperti jam kerja, jam istirahat, batas waktu permulaan, dan penyelesaian pekerjaan, serta berbagai jenis  waktu  dalam  perjanjian  maupun  pertemuan.  Sedangkan  disiplin terhadap  perbuatan  mengharuskan  orang  untuk  mengikuti  dengan  ketat langkah  tertentu  dalam  perbuatan  sehingga  dapat  mencapai  atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan standar. Pentingnya mengikuti langkah ini  dengan  ketat  karena  perbuatan  tersebut  menentukan  berhasil  tidaknya suatu  yang  direncanakan.  Tingkah  laku  atau  perbuatan  tersebut  dalam bidang  administrasi  biasanya  disebut  dengan  prosedur  tata  cara  atau  tata kerja.  Kedisiplinan  yang  baik  sebagai  salah  satu  faktor  pendukung  kinerja TKK  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat,  merujuk  kepada kedisiplinan  tingkah  laku,  dimana  TKK  dalam  melaksanakan  pekerjaannya patuh  terhadap  prosedur  tata  cara  atau  tata  kerja  sebagaimana  yang diarahkan  oleh  atasan  mereka  pada  tiap-tiap  unit  kerja  dimana  mereka ditugaskan

## Rasa Tanggung Jawab Yang Besar Terhadap Tugas
Adanya  kedisiplinan  tingkah  laku  yang  baik  dari  TKK  pada  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  untuk  dapat  melaksanakan  pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan arahan, bimbingan dan perintah atasan pada  unit  kerja  dimana  mereka  ditempatkan,  membawa  serta  kemunculan rasa tanggungjawab yang besar terhadap hasil kerjanya.
Maka  dari  itu,  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  perlu memperjuangkan  pemenuhan  kebutuhan  TKK  dalam  hal  kepuasan  dalam bekerja  untuk  memperoleh  pengangkatan  menjadi  PNS,  sebab  TKK  yang telah  ditempatkan  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  telah memberikan kontribusi baik bagi organisasi yang bersangkutan.

## Faktor Yang Menghambat Kinerja Tenaga Kerja Kontrak Status Kepegawaian Yang Bukan Pegawai Tetap
Status  kepegawaian  TKK  yang  bukan  sebagai  pegawai  tetap  pada Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  dan  selama  bertahun-tahun  tidak juga kunjung memperoleh pengangkatan sebagai CPNS maupun sebagai PNS, turut menjadi penghambat bagi kinerja TKK sebab mempengaruhi kepuasan kerja  TKK  secara  psikologis.  Mengenai  kepuasan  kerja  secara  psikologis sesungguhnya  Sutrisno  (2010  :  83)  menyatakan  bahwa  kepuasan  kerja adalah  suatu  sikap  karyawan  terhadap  pekerjaan  yang  menyangkut  faktor fisik  dan  psikologis.  Sehingga  seharusnya  sebuah  organisasi  tidak  hanya menjamin lingkungan kerja fisik tetapi juga menjamin lingkungan kerja non fisik  atau  psikologis  pegawai.  Pada  kasus  kepuasan  kerja  TKK  pada  Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, psikologis kerja TKK dapat dikategorikan terganggu akibat tidak ada jaminan akan kenyamanan bekerja karena status kepegawaian  yang  tidak  kunjung  mengalami  perubahan  melalui  proses pengangkatan  TKK  menjadi  PNS,  walaupun  TKK  yang  bersangkutan  telah bertahun-tahun mengadikan diri di organisasi yang bersangkutan dan telah dilakukan pendataan pegawai honorer.
Strauss dan Sayles (dalam Sutrisno, 2010 : 75) mengemukakan bahwa kepuasan kerja sesungguhnya juga penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang  tidak  memperoleh  kepuasan  kerja  tidak  akan  pernah  mencapai kematangan psikologis, dan pada  gilirannya akan timbul sikap atau tingkah laku  negative  yang  kemudian  akan  menimbulkan  frustasi.  Pendapat  pakar tersebut tergambar dari munculnya perilaku TKK yang apatis dan terkadang malas bekerja.

## Honor dan Perjalanan Dinas
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  honor  dan  perjalanan  dinas  sangat berpengaruh  dengan  kinerja  TKK,  gaji  TKK  yang  mereka  terima  saat  ini tidaklah cukup untuk biaya hidup mereka perbulan sehingga dari TKK sangat berharap adanya honor atau perjalanan dinas ini sebagai pendapatan di luar gaji pokok TKK. Saat ini bagi TKK yang tidak mendapat honor atau perjalanan dinas  membuat  mereka  malas-malasan  untuk  turun  kerja  dan  ada  laporan-

## Efektivitas Kinerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah…………………………………. (Budi Prasetiya)
laporan yang lambat mereka selesaikan hal ini dikarenakan banyak TKK yang mencari  kerja  tambahan  diluar  untuk  menambah  pendapatan  mereka  dan untuk biaya hidup mereka sehari-hari.

## Sistem Penggajian Yang Tidak Tepat Waktu
Faktor penggajian dari hasil penelitian juga sangat berpengaruh atas kinerja  TKK  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat,  penggajian  yang tidak  tepat  waktu  bahkan  di  awal  tahun  baru  dirapel  dibulan  3  atau  4 membuat  semangat  TKK  untuk  bekerja  menjadi  malas  dan  biasanya  pada awal tahun banyak TKK yang ke kantor cuma datang untuk absen saja, hal ini dikarenakan  TKK  mencari  bisnis  di  luar  demi  mencari  uang  untuk  biaya hidup mereka dikarenakan banyak TKK yang sudah berkeluarga. Dari hal ini semoga  kedepan  penggajian  TKK  bisa  lancar  dan    gaji  mereka  bisa  standar UMP sehingga kinerja mereka bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat bisa lebih baik lagi.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Kinerja  TKK  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  selama  ini dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan cukup baik dengan keadaan dilihat dari:
1. Kualitas  dan  kuantitas  TKK  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat cukup  baik  dan  mampu  memenuhi  beban  kerja  yang  telah  menjadi tanggung jawab mereka.
2. Waktu  penyelesaian  pekejaan  merekapun  mampu  menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dengan tepat waktu.
3. Untuk  sikap  kerja  TKK  dari  hal  kerjasama  mereka  mampu  menjalin kerjasama  antara  sesama  TKK  dan  TKK  dengan  PNS  di  Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
4. Dari hal kreativitas, TKK belum mempunyai tolak ukur  untuk melihat kreativitas  Tenaga  Kerja  Kontrak  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Kutai Barat.
Kinerja  TKK  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai  Barat  didukung oleh 1) semangat kerja yang tinggi, 2) harapan besar untuk menjadi PNS, 3) Bimbingan kerja yang diberikan oleh organisasi, 4) kedisiplinan yang baik dan 5)  rasa  tanggungjawab  yang  besar  terhadap  tugas.  Namun  dihambat  oleh sejumlah faktor seperti status kepegawaian yang bukan pegawai tetap, honor, perjalanan dinas, dan masalah penggajian yang tidak tepat waktu.
Dari  beberapa  kesimpulan  yang  disampaikan  di  atas  maka  penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Dinas  Kehutanan  sebaiknya  melakukan reassesment (peninjauan kembali)  pemanfaatan  dan  pemberdayaan  TKK    secara  efektif  dan efisien sesuai kulitas dan kuantitas kerja.
2. Banyaknya pekerjaan yang beralih ke Dinas Kehutanan Provinsi harus dilakukan  peninjauan  ulang  kontrak  TKK  setiap  semester  atau  setiap tahun  sekali  sesuai  dengan  beban  kerja  dan  kebutuhan  Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
3. Perlunya  dilakukan  pengurangan  atau  memindahkan  TKK  yang  ada  di Dinas  Kehutanan  Kutai  Barat  ke  instansi-instansi  lain  di  Kabupaten Kutai  Barat  karena  terlalu  banyak  TKK  tidak  sebanding  dengan pekerjaan yang ada saat ini.
4. Pimpinan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat bisa mengupayakan atau  memasukan  anggara  untuk  TKK  dalam  kegiatan  honor  dan perjalanan dinas bagi TKK yang kinerjanya baik.
5. Perlu  adanya  penilaian  kinerja  setiap  tahunnya  untuk  diberikan  ke Bapak  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  sebagai  bahan  untuk  menilai kinerja mereka apakah diperpanjang kontrak mereka atau diputus.
6. Untuk TKK yang sudah mengabdi lama dan TKK yang memiliki kualitas yang  baik  mereka  seharusnya  diprioritaskan  sebagai  CPNS  apabila nanti ada pengangkatan PNS lagi.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2004. Undang-undang Nomor 32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
_______.  2005.  Peraturan  Bupati  nomor  10  tahun  2005  tentang Pengaturan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kutai Barat Dessler,  Gary.  2003. Human  Resources  Management .  Penerjemah  Eli  Tanya dan Budi Supriyanto. edisi 9 Jilid 2 (2005). Indeks. Jakarta.
Mangkunegara.  2007. Evaluasi  Kinerja  SDM .  Cetakan  Ketiga.  PT.  Refika Aditama. Jakarta.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman.  2004. Analisis  Data  Kualitatif . Jakarta, UI-Press.
Moleong,  Lexy  J.,  2004,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Rivai.  Veithzal  &  Deddy  Mulyadi.  2009. Kepemimpinan  dan  Perilaku Organisasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi . Indeks. Jakarta.
Thoha, Mifftah. 1997. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  2001. Reorientasi  Birokrasi  Publik  dalam Membangun  Indonesia  Daerah .  Penerbit  Bidang  Ekonomi,  Politik  dan Teknologi. Jakarta.
Wursanto. 2001. Manajemen Kepegawaian . Penerbit Kansusius. Yogyakarta.