## ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 13, Nomor 1, Februari 2024: 1 – 23 10.33772/etnoreflika.v13i1.2429 ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)
PERAMPASAN TANAH DAN PERLAWANAN PETANI: DAMPAK PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PASAMAN BARAT TAHUN 1980-2022

## LAND GRABBING AND FARMER RESISTANCE: THE IMPACT OF OIL PALM PLANTATIONS ON PEOPLE’S
LIFE IN WEST PASAMAN DURING 1980-2022

## Radiatul Adawiyah¹, Zaiyardam Zubir², Hary Efendi³
1 ,2, 3 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Indonesia
1 Email korespondensi: radiatuladawiyahh10@gmail.com
Diterima: 14 Desember 2023; Direvisi: 15 Januari 2024; Disetujui: 21 Januari 2024
Copyright © 2024 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License How  to  cite  (APA): Adawiyah,  R.,  Zubir,  Z.,  Efendi,  H.  (2024).  Perampasan  tanah  dan perlawanan  petani:  dampak  perkebunan  sawit  terhadap  kehidupan  masyarakat  di  Pasaman Barat tahun 1980-2022. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan  Budaya , 13 (1), 1 – 23. https://doi.org/10.33772/etnoreflika. v13i1.2429 .

## ABSTRAK
This research examines "Land Grabbing and Farmer Resistance: The Impact of Oil Palm Plantations on People’s Life in West Pasaman during 1980-2022". Forests belonging to indigenous peoples encountered land grabbing and conversion into oil palm plantations. Land grabbing is a common phenomenon in West Pasaman.  The purpose of this research are  to find out the pattern of land ownership in West Pasaman from 1980-2022, strategy of  land  grabbing , the  resistance  of  oil  palm  farmers,  Fourthly,  and  the  impact  of  the widespread  land  grabbing  activities  on  oil  palm  plantations  in  West  Pasaman.  This research used a multidimensional approach. For this reason, social science theories such as economics, anthropology and sociology were used to explain the subject matter. This method  strategy  is  important  to  be  able  to  analyze  the  research  topic  more comprehensively. The method used was historical method including heuristics, criticism, interpretation, and historiography.  The result of research shows that the expansion of oil palm plantations is putatively more than 70% of land in West Pasaman controlled by large  companies,  while  the  rest  of  30%  is  for  the  people  in  West  Pasaman.  Large plantations  did  land  acquisition  successfully  in  various  ways  such  as  buying  land, cooperation  with  traditional  leaders,  and  land  grabbing.  The  land  grabbing  results  in
various effects: people losing their land, displaced communities, poverty, no place to stand and farmer resistance. In conclusion, the expansion of oil palm plantations has generated various conflicts within community. The main sources of conflict are land grabbing and socio-economic  inequality  in  the  community.  This  then  led  to the  farmer’s resistance against the rulers and entrepreneurs of oil palm plantations.
Keywords : Land, capitalism, dispossession, resistance, farmers

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang “ Perampasan  Tanah dan  Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan  Sawit  Terhadap  Kehidupan  Masyarakat  di  Pasaman  Barat  Tahun  1980- 2022 ”. Hutan-hutan milik masyarakat adat mengalami perampasan tanah ( land grabbing ) untuk  dijadikan  perkebunan  sawit.  Perampasan  tanah  merupakan  fenomena  yang umum terjadi di Pasaman Barat.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kepemilikan tanah di Pasaman Barat mulai dari tahun 1980-2022, strategi perampasan tanah,  perlawanan  petani  sawit,  serta  dampak  dari  meluasnya  aktivitas  perampasan tanah  di  perkebunan  kelapa  sawit  yang  dilakukan  di  Pasaman  Barat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  multidimensi  ( multidimensional  approach) . Untuk  itu, digunakan  teori-teori  ilmu  sosial  seperti  ekonomi,  antropologi,  dan  sosiologi  untuk menjelaskan  pokok  bahasan.  Strategi  metode  ini  penting,  untuk  dapat  menganalisis topik penelitian secara lebih utuh. Metode menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ekspansi perkebunan sawit, diperkirakan lebih dari  70% tanah di Pasaman Barat dikuasai oleh perusahaan  besar,  sedangkan  30%  untuk  rakyat  di  Pasaman  Barat.  Keberhasilan perkebunan besar mendapatkan tanah, dilakukan dengan berbagai cara seperti membeli tanah, kerjasama dengan kepala adat, dan perampasan tanah. Dari perampasan tanah itu, menimbulkan berbagai efek seperti rakyat kehilangan tanah, masyarakat tergusur, kemiskinan,  tidak  ada  tempat  berpijak,  dan  menimbulkan  perlawanan  petani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan sawit, berakibat munculnya berbagai konflik dalam  masyarakat.  Sumber  utama konflik adalah  perampasan  tanah dan  kesenjangan  sosial  ekonomi dalam masyarakat.  Hal  ini kemudian  memunculkan perlawanan dari petani terhadap penguasa dan pengusaha perkebunan sawit.
Kata kunci : tanah, kapitalisme, perampasan, perlawanan, petani

## PENDAHULUAN
Mengkaji tentang sawit, perkebunan adalah raksasa. Raksasa yang tidak efisien dan malas. Perkebunan itu serakah dan ceroboh, bikin rusak dan hancur segala di sekitarnya. Pujo menggabungkan kesedihan dengan kemarahan yang ditujukan  kepada  raksasa  yang  menduduki  tanah  orang  (Tania  Murai,  Pujo Semedi, 2021: 1). Tania juga mengatakan bahwa perkebunan adalah mesin yang menggalang tanah, tenaga kerja, dan modal dalam jumlah besar untuk budidaya tunggal  yang  dijual  ke  pasar  dunia  (Tania  Murai,  Pujo  Semedi,  2021:  1).  Hal demikian inilah yang dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini.
Sejak  masuknya  perkebunan  sawit  ke  Pasaman  pada  tahun  1980, menjadikan  Pasaman  menjadi  lebih  dinamis.  Dalam  perkembangannya perkebunan  sawit  menjadi  perkebunan  yang  mendominasi  wilayah  Pasaman Barat.  Sawit  diagung-agungkan  bisa  merubah  kehidupan  secara  drastis.  Sawit menimbulkan  plus  minus  pada  kehidupan  masyarakat.  Bukti  nyata  plus minusnya sawit jugalah yang memecah kehidupan antara pihak penguasa dan petani  sawit  di  Pasaman  Barat.  Pada  tahun  1996,  luas  areal  budidaya  kelapa sawit  tercatat  87.629,85  Ha  (23,20%).  Pasaman  Barat  mempunyai  luas  hutan sebesar  103.043,90  Ha  ( Dinas  Perkebunan  Bupati  Pasaman  Barat  Bidang  Hutan, 2014 ).  Wilayah yang banyak dijadikan perkebunan  sawit adalah hutan. Hutan yang  dijadikan  perkebunan  sawit  merupakan  hutan  milik  tanah  adat. Ketidakjelasan  dalam  pengambilan  hutan  adat  sebagai  sawit,  menjadi  silang sengketa yang tiada hentinya (Zaiyardam, 2010: 62-66).
Berdasarkan  luas  lahan  sawit,  dapat  dikatakan  bahwa  warga  Pasaman Barat  sebagian  besar  menanam  tanaman  kelapa  sawit  di  lahan  hutan.  Hal  ini terlihat  dari  luas  hutan  yang  semakin  berkurang  dibandingkan  luas  areal budidaya  kelapa  sawit.  Penyebab  berkurangnya  luas  hutan  adalah  sistem perampasan  tanah  dengan  adanya  perusahaan  di  perkebunan  kelapa  sawit Pasaman Barat (Sakti Hutabarat, 2017: 47-46). Perusahaan perkebunan menjadi salah satu sektor utama dalam tatanan ekonomi. Perusahaan perkebunan dalam banyak  kasus  memiliki  posisi  dominan  dalam  pembangunan  sosial  ekonomi (Moad Roanuddin, 2016: 585). Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat  juga  terjadi  melalui  jual  beli  lahan.  Para  pembeli  yang  merupakan pemilik modal  berasal dari  luar  desa.  Mereka  membeli  lahan  dengan  cara komunal (Suryadi, 2020: 369).
Kondisi  menunjukkan,  bahwa  tekanan  terhadap  kepemilikan  sumber daya hutan Pasaman Barat semakin meningkat, salah satunya para penguasa dan perusahaan  yang  semena-mena  ( Wawancara dengan  Masril  Ketua  SPI  Basis Kinali, 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat). Kajian terhadap kehidupan buruh tani sawit, sehingga peneliti mengaitkan perkembangan sawit di daerah Pasaman  Barat  memiliki  persoalan  keberlanjutan  dan Land  Grabbing ,  dimana kelapa  sawit  melanggar  prinsip-prinsip  yang  dituangkan  dalam  Sertifikasi Minyak Sawit Global atau yang disebut Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) (Erman, 2017: 2).
Dari  temuan  tulisan  di  atas,  ada  tiga  prinsip  yang  penulis  tegaskan terhadap  perkembangan  perkebunan  sawit  di  Pasaman  Barat.  Prinsip  penting pertama yaitu diharuskan  petani bisa memahami resiko sosial besar yang akan dihadapi  dari  perilaku  mereka  di  perkebunan  dan  bagaimana  mengurangi dampak dari resiko tersebut (Erman, 2017: 4). Prinsip kedua berupa pertimbangan yang bertanggungjawab terhadap pekerja serta individu dan masyarakat yang
terkena  dampak  kegiatan  perkebunan  kelapa  sawit,  pengusaha  dan  perlu ditegaskan adalah petani harus bisa  memahami prosedur komunikasi internal dan  eksternal  seperti  dengan  pabrik,  masyarakat  lokal  dan  instansi  terkait lainnya (Afrizal, 2006:4).
Prinsip-prinsip tersebut tertera jelas dalam sertifikasi sawit global, namun pada kenyataannya prinsip tersebut tidak sesuai dengan kehidupan para petani sawit yang ada di Pasaman Barat. Menurut penulis, prinsip tersebut merupakan bagian dari persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Isu kelestarian lingkungan dan  keadilan  sosial  merupakan  prinsip  utama  yang  harus  dipatuhi  oleh penguasa, perusahaan dan petani sawit terkhusus di Pasaman Barat, akan tetapi pada  kenyataannya  berbanding  terbalik.  Namun  permasalahan  keberlanjutan dan keadilan sosial juga menjadi kendala (Syahyuti, 2016: 1).
Hal  ini  tentunya  mendapatkan  perhatian  dari  ilmuwan  sosial  terhadap para petani sawit di Pasaman Barat, mulai dari konflik sosial, konflik pertanahan, marginalisasi masyarakat adat dan mata pencahariannya, konflik  perburuhan, perdagangan hingga hilangnya keanekaragaman hayati (Sakti Hutabarat, 2017: 2).  Beberapa  lokasi  perusahaan  perkebunan  di Sumatera  menunjukkan  bahwa konflik  yang  terjadi  di  wilayah  perkebunan  saat  ini  merupakan  dampak  dari konflik-konflik sebelumnya yang tidak terselesaikan ketika pembukaan kebun tersebut.  Akarnya  adalah  hak  atas  kepemilikan  lahan.  Konflik  tersebut  tidak perna  terselesaikan  karena  pihak-pihak  yang  berupaya  menyelesaikan  tidak pernah  berangkat  dari  upaya  menyelesaikan  akar  masalah  konfliknya (Sumardjo,  2014:  190).  Temuan  keterbaruan  dalam  penelitian  penulis  adalah adanya peningkatan budidaya kelapa sawit di Pasaman Barat tidak lepas dari tiga  faktor  utama. Pertama ,  dari  sudut  pandang  ekonomi,  kelapa  sawit memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  masyarakat, terutama menyediakan lapangan kerja dan penghidupan bagi petani kecil. Perlu digarisbawahi hanya untuk sebagian petani kecil saja, bukan petani secara besar- besaran,  paling-paling  hanya  hitungan  jari  saja  yang  mendapatkan  kontribusi ekonomi dan lapangan kerja dari penanaman kebun sawit (Bambang Purwanto, 2001: 1).
Peneliti  juga  berpendapat  bahwa  mayoritas  penduduk  yang  sebagian besar tinggal di pedesaan di Pasaman Barat, menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit. Mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2010 tanaman  kelapa sawit merupakan  primadona  bagi  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan perekonomian  masyarakat  jauh  lebih  baik  dari  keadaan  yang  sebelumnya (https://spi.or.id)
Kelapa sawit menjadi sektor unggulan di bidang perkebunan di Pasaman Barat. Manisnya perekonomian yang diperoleh masyarakat dari tanaman sawit tidak  bertahan  lama,  karena  ulah  para  penguasa  dan  pengusaha.  Sekalipun kelapa  sawit  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan
masyarakat,  terutama  menyediakan  lapangan  kerja  dan  penghidupan,  namun faktor  ini  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  kesenjangan  ekonomi  dan menimbulkan lebih banyak konflik (Erwiza Erman, 2017: 4).
Kedua ,  temuan  keterbaruan  yang  membedakannya  dengan  tulisan  lain dalam  penelitian  ini  adalah  pada  tingkat  lembaga  negara,  terdapat  fasilitas berupa  izin  pemberian  lahan  kehutanan  atau  hutan  produksi  yang  telah dialihfungsikan  oleh  pemerintah,  baik  di  tingkat  nasional,  provinsi,  maupun kabupaten, sehingga perusahaan dan penguasa dapat menanamkan modalnya di  bidang  kebun  sawit  (Dharma  Harisa,  langgam.id,  1996 ) .  Rupanya  separuh lahan  persawahan  telah  beralih  fungsi  menjadi  lahan  kelapa  sawit,  terutama dengan hadirnya perusahaan PT. Anam Koto, PT. PHP I dan PT. PN VI. Hal ini akan  menimbulkan  ketimpangan  ekonomi  dan  menimbulkan  konflik  yang semakin besar, hal ini tidak lain tidak bukan karena masalah perampasan tanah yang  dilakukan  paksa  oleh  pihak  perusahaan.  Bisa  dilihat  banyak pengalihanfungsi  lahan  di  Pasaman  Barat  oleh  oknum-oknum  curang  yang dengan semena-mena merampas tanah masyarakat dan menanami dengan sawit atas  nama  perusahaan  dan  segala  keuntungan  semuanya  untuk  pihak perusahaan  ( Wawancara dengan  Ali  Sekretaris  SPI  Basis  Kinali,  12  November 2023 di Kinali Pasaman Barat).
Ketiga ,  secara  politisi,  terdapat  insentif  bagi  pejabat  dan  sektor  swasta untuk mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan keuntungan  ekonomi  yang  lebih  tinggi.  Terdapat  bukti  bahwa  demi  alasan pembangunan  dan  kesejahteraan,  pemerintah  mengkonversi  ribuan  hektar sawah,  lahan  pertanian  dan  kebun  masyarakat  untuk  mengembangkan perkebunan  kelapa  sawit.  Selain  mekanisme  pengalihan  lahan  yang konvensional,  alih  fungsi  lahan  pertanian  produktif  juga  menyebabkan ketimpangan ekonomi dan semakin banyak konflik (Bendang, 2011: 1).
Dari  tinjauan  tulisan  penulis  dibandingkan  tulisan  lainnya,  penulis memfokuskan konflik yang tidak berkesudahan yang terjadi di Pasaman Barat terutama berkaitan perampasan lahan, meskipun satu sisi kelapa sawit memiliki keuntungan,  disisi  lain  juga  memberikan  dampak  buruk  bagi  kehidupan masyarakat  setempat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  penulis  sebelumnya, bahwa  perkebunan  sawit  di  Pasaman  Barat  akan  menimbulkan  isu-isu kontroversial  terkait  kelestarian  lingkungan  dan  keadilan  sosial,  termasuk  isu pengadaan  tanah  yang  sejalan  dengan  topik  penelitian  penulis.  Perampasan lahan ini akan melibatkan perusakan dan konflik lahan dengan masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Pada kenyataannya, proses memperoleh sertifikasi RSPO dengan menjalankan ketiga prinsip yang penulis uraikan  di  atas,  tidaklah  mudah.  Minimal  memberikan  perlindungan  hak pekerja dan peningkatan produktivitas usaha serta membentuk citra perusahaan yang positif saja tidak bisa apalagi memenuhi prinsip-prinsip RSPO itu . Dengan
demikian,  akan  menunjukkan  ketimpangan  ekonomi  yang  semakin memperparah  konflik  yang  terjadi  di  Pasaman  Barat  ( Wawancara dengan Hendrizal,  Ketua  SPI  Basis  Kapa  pada,  Minggu  12  November  2023  di  Kinali Pasaman Barat).
Foto 1. Areal Perkebunan Sawit Perusahaan PT. PHP, sebagai Sumber Konflik di Pasaman Barat (Foto: Radiatul Adawiyah)
Hadirnya  perusahaan  besar  yang  mengambil  lahan  secara  luas,  hanya akan memberikan keuntungan paling besar pada pemilik perusahaan. Sebut saja perusahaan PT PHP I (Nagari Kapa), PT. PN VI (Nagari Kinali), PT Anam Koto (Nagari  Aia  Gadang).  Sebaliknya  tidak  menjamin  kesejahteraan  masyarakat setempat.  Tanah  diperebutkan  banyak  orang  terutama  karena  nilai ekonomisnya,  di  atas  tanah  bisa  ditanam  berbagai  tanaman  perkebunan.  Ada juga transaksi-transaksi tanah berskala luas oleh pemerintah dan negara-negara yang  menjanjikan  pembangunan  industri-industri  berorientasi  ekspor  dan menyediakan  barang-barang  dan  pendapatan  bagi  penduduk  lokal,  dan nantinya  akan  muncul  pola  umum  akuisisi  lahan  dengan  berlangsungnya pengalihan  kekuasaan  tanah  yang  bersifat  struktural,  peran  kunci  negara, berlangsung  dalam  konteks  pembangunan  ekonomi-politik  neoliberal, menghasilkan penggusuran dan kemiskinan (Syahyuti, 2018: 1).
Penguasa  perkebunan  di  Pasaman  Barat  sejak  tahun  1980  senantiasa mengindahkan  hak-hak  penduduk  atas  tanah  dan  tanaman-tanaman  mereka. Bilamana tanah sedemikian dipilih untuk dijadikan perkebunan dan memanglah harus diketahui, bahwa ada beberapa dari penduduk secara tidak langsung turut mendapat  keuntungan  dari  perkebunan,  salah  satu  yang  diuntungkan  adalah pihak-pihak  masyarakat  yang  licik  dan  pihak  yang  berkuasa  seperti niniak mamak yang dengan mudahnya melakukan penggadaian atau bahkan menjual sertifikat  tanah  kepada  pihak  perusahaan,  sehingga  kalangan  penduduk  lain turut mendapatkan imbas dari ulah pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut
dan  kadang-kadang  mereka  langsung  menderita  kerugian  karenanya (Muhammad Said, 1977: 35-36).
Foto 2. Proses Pengangkutan Sawit Perusahaan Melewati Jalan Masyarakat (Sumber: https://www.google.com)
Analisis perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat memiliki tujuan dan kontribusi keilmuan sosial seperti ekonomi, antropologi, dan sosiologi yang bisa penulis  lihat  dari  dua  sudut  pandang  yang  berbeda.  Kubu pertama meyakini kehadiran  perkebunan  kelapa  sawit  membawa  kesejahteraan  bagi  negara. Perkebunan  kelapa  sawit  mendatangkan  devisa  negara,  mensejahterakan masyarakat,  dan  membuka  lebih  banyak  lapangan  kerja  bagi  masyarakat. Keuntungan  yang  dimaksud  hanya  berlaku  untuk  pihak-pihak  yang  terlibat andil  dalam  perusahaan  sawit  yang  ada  di  Pasaman  Barat  (Ngadi  dan  Mita Noverita, 2017: 12). Bagi masyarakat yang tidak terlibat, maka hanya kebagian limbah  perusahaan  saja,  seperti  bau  aroma  pengolahan  sawit,  limbah-limbah pabrik  dan  masyarakat  hanya  menyaksikan  puluhan  mobil  membawa  hasil sawit di tanah kehidupan masyarakat Pasaman Barat. Ibaratnya di dalam mobil itu ada ber ton-ton sawit yang jika dirupiahkan akan banyak menghasilkan uang (Jan Horas V. Purba, 2017: 2-3).
Kutub  kedua melihat  ekspansi  perkebunan  sawit  membawa  petaka terhadap  rakyat  (Jan  Horas  V.  Purba,  2017:  2-3).  Sebab,  sejarah  panjang perkebunan  di  Pasaman  Barat  menyebabkan  terjadinya  konflik  lahan  antara perusahaan perkebunan  dengan masyarakat sekitar perkebunan  (Jan Horas V. Purba,  2017:  2-3).  Dampak  dari  perkebunan  sawit  itu  menimbulkan  berbagai konflik di penjuru tanah Pasaman Barat. Konflik itu berlangsung akibat kerugian yang  diderita  rakyat  sedemikian  besarnya,  terutama  kehilangan  hak  atas tanahnya, antara masyarakat dan berbagai perusahaan pengembang perkebunan sawit terdapat 513 konflik dan luas tanah yang berkonflik itu mencapai 7,3 juta
Ha.  Dalam  kondisi  konflik  yang  berkepanjangan  itu,  masyarakat  sampai kehilangan  tempat  berpijak  karena  tanah  mereka  dirampas  untuk  dijadikan perkebunan sawit oleh penguasa dan pengusaha (Serge Marti, 2008: 5).
Persoalan perampasan tanah dan perlawanan petani yang terjadi dalam masyarakat  dijadikan  sebagai  fokus  pembahasan.  Penelitian  juga  berupaya mengetahui  pola  kepemilikan  tanah  di  Pasaman  Barat  mulai  dari  tahun  1980- 2022,  strategi  perampasan  tanah,  perlawanan  petani  sawit  serta  dampak  dari meluasnya  aktivitas  perampasan  tanah  di  perkebunan  kelapa  sawit  yang dilakukan di Pasaman Barat.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  sejarah  yaitu  heuristik,  kritik, interpretasi,  dan  historiografi.  Heuristik  adalah  pengumpulan  sumber  tertulis dan lisan. Sumber tertulis adalah arsip, dokumen, sertifikat dan berita koran se zaman, sedangkan sumber lisan adalah wawancara yang diperoleh dari pelaku seperti  petani,  pemilik  tanah,  tokoh  LSM  dan  tokoh  adat.  Selanjutnya  adalah kritik  sumber.  Kritik  sumber  adalah  menguji  sumber,  untuk  otentisitas  dan kredibilitas  dari  dokumen  dan  sumber  lisan.  Selanjutnya  adalah  melakukan interpretasi  untuk  memberikan  penafsiran,  pendapat,  dan  analisis  dari  fakta yang  telah  diperoleh  dan  diverifikasi.  Fakta-fakta  tadi  akan  dihubungkan, sehingga membentuk rangkaian peristiwa serta hasil penelitian diinterpretasikan. Tahap akhir adalah penulisan artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hasil penelitian ini, penulis mengkaji 3 daerah konflik sawit yaitu Aia Gadang (PT Anam Koto), Kapa (PT. PHP 1), dan Kinali (PT. PN VI). Melihat kondisi  wilayah  Pasaman  Barat  yang  cocok  ditanami  sawit,  terutama  di  3 wilayah  tersebut.  Untuk  lebih  jauhnya,  akan  penulis  jelaskan  tentang  konflik yang  terjadi  di  Pasaman  Barat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  penulis sebelumnya  bahwa  perkebunan  kelapa  sawit  di  Pasaman  Barat  akan memunculkan isu-isu kontroversial terkait konflik dan keadilan sosial, termasuk terciptanya resistensi dari para petani kelapa sawit. Perampasan lahan ini akan lebih erat dan lebih mencolok kaitannya dengan konflik lahan antar masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit ( Wawancara dengan Pak Masril anggota SPI Basis Kinali pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat.
Kasus  Persoalan  Konflik  Sawit  antara  Masyarakat  Nagari  Kapa  dengan  PT.

## PHP 1 Pasaman
Konflik  berawal  pada  1997,  ketika pucuk  adat dan ninik  mamak di  Nagari Kapa menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara  diserahkan  lahan  tersebut  kepada  perusahaan  untuk  kegiatan
perkebunan  sawit  dalam  bentuk  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  sebagai  alas  hak pengusahaannya (Riko Coubut, 2015: 1).
Penyerahan  tanah  dari niniak  mamak mulai  tahun  1992.  Pada  tahun  1992 lantaran tidak sesuai komitmen perusahaan dengan niniak mamak , maka terjadi konflik  tahun  tersebut.  Setelah  tahun  1997  terdapat  sebagian  perjanjian  yang dipenuhi  dan  ada  sebagian  yang  tidak  dipenuhi.  Setelah  itu  timbul  kembali konflik  pada  tahun  2014,  masalah  CSR  (setiap  perusahan  memiliki tanggungjawab  moral  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  perusahaan beroperasi),  karena  masalah  CSR  ini  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya. Tahun silih berganti, namun konflik lahan  dengan perusahaan  tidak kunjung- kunjung  usai,  maka  pada  tahun  2019  timbul  kembali  konflik  yang  masih berhubungan dengan niniak mamak .
Tahun  2019-2022  konfliknya  terjadi  berkesinambungan  dan  masih berjalan,  sehingga  kunci  konflik  yang  tidak  berkesudahan  itu  terletak  di perusahaan dan niniak mamak . Hal ini dikarenakan dari awal adanya hubungan yang tidak baik antara perusahaan, niniak mamak, dan masyarakat, maka sampai akhir juga tidak akan menimbulkan titik terang dari penyelesaian masalahnya, makanya  permasalahan  itu  datang  silih  berganti.  Contoh  nyata  bisa  penulis ungkap yaitu ketika membuat surat-surat sertifikat, kalau dari awal batas tanah tidak  benar,  maka  sampai  akhir  tetap  akan  ada  yang  menggugat  ( Wawancara dengan  Hendrizal  Ketua  SPI  Basis  Kapa  pada,  Minggu  12  November  2023  di Kinali Pasaman Barat).
Perampasan  tanah  ulayat  masyarakat  adat  Nagari Kapa  yang  tergabung dari Anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Nagari Kapa Oleh PT. Permata Hijau  Pasaman  1  (Wilmar  Group)  Sasak.  Luas  lahan  924  Ha  yang  dalam penguasaan ± 600 Ha telah dikuasai masyarakat adat yang tergabung menjadi Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Kapa, telah menjadi lahan perkebunan (SPI) dan telah dideklarasikan menjadi sentra produksi jagung terbesar di Pasaman Barat di bawah naungan Koperasi Produsen Petani Indonesia (KPPI) Kapa (Arsip Dewan Pengurus Basis Kapa SPI Nagari Kapa, 2022: 4).
Lahan yang diklaim dari 2019 itu, ada di dua lokasi yaitu di kawasan Sasak dan satu di Kapa. Lahan 364 Ha murni terletak di Sasak. Oleh karena itu, ada 1 HGU di Sasak dan 1 HGU di Kapa. Namun pada kenyataannya HGU itu kedua- duanya atas nama Sasak dan yang janggalnya lagi HGU perusahaan PT PHP 1 jika  dihitung  dari  tahun  2019,  maka  habisnya  nanti  di  tahun  2034.  Mengapa habisnya  di  tahun  2034?.  Jawabannya  tidak  lain  tidak  bukan  karena  pihak perusahaan  melakukan  perpanjangan  HGU  secara  otomatis.  Adanya perpanjangan HGU secara otomatis tersebut, petani sawit hanya bisa melakukan perlawanan dengan melakukan klaim lebih dulu kepada pemerintah, meskipun resikonya  ada  yang  masuk  penjara  ( Wawancara dengan  Hendrizal  Ketua  SPI Basis  Kapa  pada,  Minggu  12  November  2023  di  Kinali  Pasaman  Barat).
Perusahaan  PHP  1  itu  licik,  5  tahun atau  10  tahun  sebelum  habis  masa  HGU, maka perusahaan itu telah siap melakukan perpanjangan, ketika perpanjangan lebih  dulu  dilakukan  perusahaan,  maka  masyarakat  Kapa  tidak  bisa  lagi melakukan  klaim.  Jadi  yang  menjadi landasan  kuat  perusahaan  itu terletak  di HGU.  HGU  itu  ditujukan  untuk  perusahaan,  jika  diibaratkan  HGU  itu  sama dengan sertifikat.
Niniak  mamak mengatakan  bahwa  masyarakat  Kapa  itu  mengalami kebingungan dan berkata; kenapa susah-susah, kita terima saja yang telah ditetapkan perusahaan  itu,  maka  kita  tidak  kesusahan .  Masyarakat  Nagari  Kapa  tetap menginginkan  tanahnya  kembali  ke  tanah  ulayat  adat  yang  menikmati masyarakat adat, dan bukan sekelompok orang seperti niniak mamak . Selama dari tahun  1992,  pihak  perusahaan  tidak  pernah  memenuhi  kewajibannya  (CSR), dimana  berdasarkan  analisis  dampak  lingkungan  (Amdal),  ada  pendirian tempat pendidikan, rumah ibadah, atau pemanfaatan masalah lingkungan. Jika dikaji dalam kenyataannya, keberadaan PT PHP tidak memenuhi kewajibannya. Contoh  nyatanya  tempat  sampah  saja  tidak  ada  disediakan  oleh  perusahaan, apalagi  membangun  yang  lainnya  ( Wawancara dengan  Doni  anggota  LBH Padang pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).
Konflik  Perampasan  Tanah,  Sawah  dan  Perkampungan  Masyarakat  Adat Batang Lambau oleh PT. PN VI Sarik .
Pada  tahun  1980,  petani  penggarap  dan  masyarakat  adat  sudah menggarap  dan  menguasai  lahan  untuk  bersawah  dan  berladang  di perkampungan Batang Lambau, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada  sasok  peladangan  ( perladangan dan  persawahan  membentang  luas  dan berproduksi sesuai kebutuhan masyarakat) di daerah Batang Lambau ini. Lahan tersebut  dikuasai  secara  turun  temurun  dan  bertani  secara  tradisional  untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Pada  tahun  1982,  masuklah  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dan merampas  secara  paksa  lahan  dari  petani  dan  masyarakat  adat.  Petani  dan masyarakat  adat  tidak  dapat  mempertahankan  lahannya,  karena  perusahaan memakai  jasa  dari  aparat  TNI  AD  dengan  mengintimidasi  agar  keluar  secara paksa  dari  lahan  pertaniannya,  termasuk  padi  yang  sedang  menguning  di buldoser (alat berat yang dilengkapi dengan pisau pendorong untuk meratakan, menggali,  dan  menimbun  tanah)  sampai  rata  oleh  perusahaan  perkebunan kelapa sawit PT. PN VI ( Arsip Dewan Pengurus Basis Serikat Petani Indonesia Batang Lambau , 2017).
Foto 3. Kuburan dijadikan perkebunan oleh PT. PN VI di Batang Lambau (Sumber: Doni Putera)
Gambar  di  atas  adalah  bukti  bahwa  di  atas  tanah  tersebut  terdapat kuburan  masyarakat  yang  menandakan  dulu  adanya  kehidupan  di  sekitar, namun lambat laun telah tergantikan oleh perusahaan yang berdiri di kawasan Kinali tersebut ( Wawancara dengan Doni anggota LBH Padang pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).
Pada tahun 1985 yang ditujukan kepada Direktur PT. PN VI, yang berisi tanah yang dimohonkan oleh PT. PN VI seluas 4.800 Ha hanya dapat diproses sebanyak  3.870  Ha,  karena  dalam  areal  kebun  yang  dimohon  terdapat  sawah tanah  garapan  rakyat  yang  masih  diusahakan  secara  baik  dan  intensif  serta kuburan yang harus dikeluarkan dari areal perkebunan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku ( Surat Direktorat Agraria Padang, 1985I: 1).
Pada tahun 2000 terdapat surat pernyataan dan tuntutan kelompok tani Batang Lambau yang merasa korban dari pemaksaan kehendak oleh perkebunan PT. PN VI dengan intimidasi yang dilakukan, membuat masyarakat menderita dan  menuntut  kembali  haknya  yang  telah  dirampas  ( Wawancara dengan  Ica Bendahara  SPI Basis Kinali pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat). Tuntutan hak tersebut berupa;
1. Menarik seluruh tentara dari perkebunan sawit yang berada di  Kenagarian Kinali, khusunya di dalam areal Kelompok Tani Batang Lambau.
2. Pengembalian lahan perkampungan, sawah, ladang dan kebun masyarakat serta  rehabilitasi  rumah  dan  nama  baik  masyarakat  yang  pernah  ditahan dalam memperjuangkan hak-haknya
3. Mengagendakan pertemuan antara masyarakat Kinali dengan pihak PT. PN VI, Korem, Kapolda, Pemda Tk. I dan II, Kanwil Kehutanan dan Perkebunan yang difasilitasi oleh DPRD Tk. I Sumbar IV.
4. Meminta  kesedian  DPRD  Tk.  I  Sumbar  untuk  meninjau  lahan  Masyarakat Adat Batang Lambau (surat pernyataan dan tuntutan kelompok tani Batang Lambau, 2000: 1).
Pada  tahun  2001,  terdapat  tuntutan ninik  mamak Kinali  kepada  tokoh masyarakat  Kinali,  dengan  pemberian  uang  bunga siriah  jariah kepada ninik mamak tidak dapat dilakukan, karena dalam memperoleh lahan tersebut PT. PN VI (Persero) berhubungan dengan bukti pembayaran yang sah pada tahun 1984 sejumlah Rp. 384.000.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani  oleh  Direksi  PT.  PN  VI  (Persero)  Drs.  H.B.  Djamali  Abdullah Direktur Utama ( Surat Tuntutan Direktur Utama PT.PN VI, 2001: 1).
Pada  tahun  2011,  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Pasaman  Barat  di ruangan  mediasi  kantor  pertanahan  Pasaman  Barat  membahas  masalah  lahan Batang Lambau yang berada di lokasi perkebunan  PT. PN VI seluas 1.200 Ha, agar  pihak  SPI  Pasaman  Barat  melakukan  pendekatan  dengan  Pemda  untuk memfasilitasi SPI dengan PT. PN VI dan melakukan pendekatan dengan pihak Kanwil  BPN  Provinsi  Sumbar,  Gubernur  Sumbar,  BPN  RI  Pusat  dan  Mentri BUMN dan Mentri Keuangan dikarenakan lahan PT. PN VI sudah terbit HGU ( Surat DPRD Pasaman Barat, 2011: 1).
Konflik  Tuntutan  Masyarakat  Adat  Nagari  Aia  Gadang  dengan  PT.  Anam Koto.
Luas HGU 4. 740 Ha yang berkonflik dengan PT. Anam Koto (AKO) yang berlokasi di Nagari Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Awal konflik masyarakat Adat Nagari Aia Gadang bergerak dari petani, dimana anak  cucu  kemanakan  serta  gabungan  dari ninik  mamak ,  alim  ulama,  cadiak pandai,  pemuda,  dan bundo  kanduang yang  berada  Nagari  Aia  Gadang  dalam rangka  mewujudkan  pembaharuan  agraria  dan  pembaharuan  pangan  serta perjuangan  menuntut  hak  masyarakat.  Hak  yang  dimaksud  yaitu  hak  plasma berupa  kewajiban  dari  perusahaan  yang  selama  ini  belum  direalisasikan  oleh perusahaan  melalui  pemerintah,  baik  itu  Pemerintah  Pasaman  Barat  sampai Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian 19 November 1990 ( Wawancara dengan Ica Bendahara SPI Basis pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat).
Namun  harapan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan,  setelah ninik  mamak pucuk  adat  menyerahkan  tanah  ulayat  mereka  untuk  dijadikan  perkebunan kelapa  sawit,  pemerintahlah  yang  memfasilitasinya.  Waktu  itu  pemerintah daerah  Bupati  Pasaman  Letkol  Taufik  Marta,  maka  dijanjikan  kebun  plasma untuk  masyarakat  cucu  kemanakan  Nagari  Aia  Gadang  sebanyak  sekurang- kurangnya 10% dari tanah ulayat yang diserahkan dan didukung rekomendasi dari pemerintah Bupati, plasma untuk masyarakat Aia Gadang yaitu 1.000 Ha. Pada tahun 1994 sebagai hak bagi cucu kemanakan dan sebagai kewajiban bagi perusahaan dan pemerintah, namun sampai tahun 2022, masyarakat adat belum
menikmati  hasil  yang  dijanjikan  tersebut.  Perusahaan  ingkar  janji  dan pemerintah  daerah  tidak  ada  inisiatif  baik  untuk  membantu  sebagai  mediasi dalam  perkara  ini,  sehingga  akhirnya  masyarakatlah  yang  selalu  ditipu  dan ditindas ( Wawancara dengan Akmal, ketua SPI Basis Aia Gadang pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat).
Awal  kronologis  perampasan  tanah  ulayat,  bahwa  penyerahan  tanah ulayat  Nagari  Aia  Gadang  pada  tanggal  19  November  1990.  Penyerahan dilaksanakan dengan baik oleh ninik mamak terdalulu dengan dasar itikad baik dan tingginya harapan ninik mamak anak, cucu, dan kemanakan serta masyarakat adat Nagari Aia Gadang atas keberadaan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang. Keinginan ninik mamak adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dengan pola kemitraan inti dan plasma atau bapak angkat dan anak angkat yang saling menguntungkan. Sesuai dengan perjanjian dan berita acara secara tertulis PT. Anam Koto telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan mengambil serta menikmati hasil ataupun manfaat dari sumber daya alam  tanah  ulayat  masyarakat  adat  yang  berlangsung  selama  lebih  kurang  22 tahun,  jika  dihitung  sejak  tanggal  07  Juli  1999,  pada  saat  SHGU  diterbitkan sampai  saat  2022  ini  ( Wawancara dengan  Roy,  Sekretaris  SPI  Basis  Kapa  pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat).
Adapun  alasan  yang  selalu  dikemukakan  oleh  perusahaan  PT.  Anam Koto belum merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat Nagari Aia Gadang disebabkan  perusahaan  PT.  Anam  Koto  berpijak  atau  berasumsi  pada interprestasi atau penafsiran kalimat yang tercantum pada surat perjanjian tahun 1990  yang  berbunyi; Plasma  sekurang-kurangnya  10%  di  luar  itu  kalau  ada  ingin bergabung  sebagai  anak  angkat  atau  plasma  dapat  diterima. Kalimat  tersebut masyarakat  adat  memaknai  bahwa  perusahaan  PT.  Anam  Koto  harus membangun kebun plasma sekurang-kurangnya 10% dari jumlah tanah ulayat yang  diserahkan,  diluar itu  jika  ada masyarakat  sekitar  yang ingin  bergabung sebagai  anak  angkat  dapat  diterima.  Sebaliknya  perusahaan  PT.  Anam  Koto memaknai  kalimat  tersebut,  kebun  plasma  dapat  dibangun  oleh  perusahaan untuk masyarakat adat, jika masyarakat adat dapat menyediakan tanah di luar tanah  ulayat  yang  diserahkan.  Hal  ini  sangat  mustahil  direalisasikan  oleh masyarakat  adat  untuk  menyediakan  lahan  atau  tanah  lain  di  luar  yang diserahkan kepada perusahaan PT. Anam Koto, sebab tidak ada lagi tanah ulayat Nagari  Aia  Gadang  yang  dapat  diserahkan  oleh  masyarakat  adat  kepada perusahaan selain dari tanah ulayat Nagari Aia Gadang yang diserahkan pada tahun 1990 itu ( Surat perjanjian tanggal 19 November, 1990 ).

## Pola Kepemilikan Tanah di Pasaman Barat
Dari ketiga contoh konflik yang telah penulis paparkan tersebut, sebagian besar konflik lahan yang telah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat menyangkut
ketetapan kepemilikan sah atas sebidang lahan yang memiliki status hak milik atau  lahan  yang  belum  memiliki  status  pemilik.  Konflik  ekspansi  perkebunan kelapa  sawit  ini  telah  berlangsung  di  Pasaman  Barat  sejak  tahun  1980  sampai 2022 terkhusus di daerah Aia Gadang, Kapa, dan Kinali.
Banyak perusahaan, penguasa dan tokoh adat yang bersembunyi di balik posisi perkebunan rakyat di Pasaman Barat. Pelaku ekonomi yang terlibat dalam sektor  perampasan  tanah  Pasaman  Barat  tersebut,  telah  lama  dan  telah  mahir mengadvokasi perluasan lahan yang nantinya memberikan manfaat bagi bisnis mereka. Selain itu, ada juga klaim sepihak ditunjuk sebagai kawasan hutan, tiba- tiba  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan.  Masyarakat  sehari  hari  hidup  dalam hutan  dan  mereka  bukan  sebagai  pelaku  kejahatan  dan ilegal ,  tetapi  pada kenyataannya  pemerintah  ditetapkannya  sepihak  sebagai  kawasan  hutan. Sebenarnya akarnya di pemerintah, karena sepihak menetapkan kawasan hutan, sehingga  otoritas  ada  di  negara  kementrian  kehutanan  dan  apapun  harus  ada izin kehutananannya ( Wawancara dengan Syafnil pada 20 Oktober 2023).
Selain itu bisa dilihat juga aktor penting seperti pejabat yang paling tinggi intensitasnya dalam masalah tanah adalah Bupati. Bupati sebagai pejabat negara, bisa  memberikan izin  kepada  pengusaha  untuk  mendapatkan lahan  dijadikan perkebunan  sawit.  Surat  izin  Bupati  ini  sudah  menjadi  surat  sakti  untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, walaupun masalah tanah belum jelas ganti  ruginya.  Jadi  aktor  silih  berganti  masuk  dari  segi  apapun,  entah  itu pemerintah,  perusahaan,  penguasa  maupun  tokoh  adat  ( Wawancara dengan Wengky sebagai anggota Walhi Sumbar pada 20 Oktober 2023).
Sasaran  utamanya  tanah.  Kebutuhan  tanah  yang  luas  secara  langsung berakibat  pengusaha  secara  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat,  karena mereka  harus  mendapatkannya.  Masyarakat  sebagai  pemilik  sah  dari  tanah, kemudian dicoba diambil dengan berbagai cara oleh pengusaha tanah yang luas secara  langsung,  dan  diambil  dengan  berbagai  cara  oleh  pengusaha  untuk dijadikan perkebunan (Fadmi, Suswiti, 2011: 3).
Perampasan tanah yang dilakukan pihak perusahaan dengan mengambil tanah  dari  petani  miskin.  Mereka  melakukan  ini  dengan  cara  yang  kejam, sehingga para petani marah dan melawan. Para petani melakukan perlawanan yang  nantinya  menimbulkan  konflik  yang  tidak  kunjung-kunjung  selesai (Zaiyardam Zubir, 2017:130).
Persekongkolan  penguasa  dengan  pengusaha  menjadi  cikal  bakal perampasan  tanah.  Pemerintah  yang  seharusnya  melindungi  petani,  justru bekerjasama  dengan  berbagai  aktor  dalam  berbagai  masalah  tanah.  Sejalan dengan  perubahan  dan  masuknya  perkebunan  kelapa  sawit  itu,  orientasi kerjapun  sedikit  demi  sedikit  mengalami  perubahan  juga.  Perubahan  nyata tersebut  adalah  para  petani  pemilik  kebun  (perkebunan  rakyat)  berpindah menjadi buruh di perkebunan besar itu ( Arsip Dewan Pengurus Basis Kapa Serikat
Petani  Indonesia  (SPI)  Nagari  Kapa,  Kecamatan  Luhak  Nan  Duo,  Kabupaten Pasaman Barat, 2022). Sebagai buruh, mereka kemudian mengenal sistem upah dari  perusahaan  yang  sebelumnya  tidak  akrab  dalam  kehidupan  masyarakat desa.  Buruh  perkebunan  ini  menjadi  bentuk  baru  bidang  pekerjaan  yang dilakoni oleh masyarakat di Pasaman Barat. Namun proses menjadi buruh ini menjadikan mereka termarginalkan ( Wawancara dengan Ali Sekretaris SPI Basis Kapa pada Minggu, 12 November 2023).
Ketidakadilan  semakin  menjadi-jadi,  terutama  sejak  masuknya  modal besar melalui perkebunan besar kelapa sawit ke Pasaman Barat. Menurut versi masyarakat, yang ada dalam kawasan hutan tersebut adalah kawasan mereka, kampung kehidupan mereka, bahkan ada surat-surat yang mendukung bahwa itu kehidupan masyarakat sekitar. Rata- rata masyarakat Pasaman Barat tahun 1980,  ada  yang  menyimpan  dokumen  dan  surat  surat  yang  berkaitan  dengan tanah yang terbuat dari kulit kayu bertuliskan arab melayu. Hal itu menunjukan bahwa terdapat bukti historis panjang mengenai tanah yang diwariskan secara turun  temurun  ke  masyarakat.  Bukti  ditemukan  ada  surat  tanah  dari niniak mamak dan itu bisa digadaikan ke bank, dan menjadi jaminan penyerahan lahan. Surat  tanah  itu  diserahkan  dengan  syarat  lahan  harus  dikelola  dan  bersedia memenuhi kebutuhan adat. Surat itu hanya 1 sampai 2 halaman dan bisa menjadi agungan  di  bank  ( Wawancara dengan  Harris,  anggota  Walhi  Sumbar  pada  20 Oktober 2023).
Akumulasi  modal  dan  sistem  pertanian  sejenis  dalam  industri berorientasi  ekspor  justru  menjauhkan  investasi  pertanian  skala  besar  ini  dari perekonomian  lokal.  Dukungan  pemerintah  pada  perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar tersebut, pada akhirnya justru memarjinalkan pertanian skala  keci  (Dwi  Wulan  Pujiriyani,  2014).  Perusahaan  tersebut  nyata  ada  di kehidupan masyarakat Pasaman Barat seperti PT PHP, PT. PN VI, dan PT. Anam Koto yang banyak memarginalkan petani sawit kecil. Perkebunan kelapa sawit mempunyai  sejarah  yang  panjang  di  Pasaman  Barat  mulai  tahun  1980-2022. Perusahaan dengan luas tanah kurang dari 25 Ha merupakan aset bersama, ada juga  perusahaan  menengah  dan  besar.  Perusahaan  menengah  dan  besar biasanya merupakan perusahaan publik dan swasta. Faktanya, sebagian besar perusahaan yang beroperasi tergolong perusahaan swasta berskala besar (Ngadi dan Mita Noverita, 2017: 96).
Selain itu, juga ada muncul UU Cipta Kerja yang memunculkan kondisi suram  pada  perkebunan  sawit,  termasuk  juga  di  Pasaman  Barat.  Hal  ini, disebabkan adanya pencabutan tanpa izin terhadap hutan dengan penyelesaian melalui  denda  administratif  saja,  sehingga  ini  bagian  dari  pengampunan  atau pemutihan  bagi  sawit-sawit  perusahaan  besar  dan  melanggengkan  praktek buruh  pengelola  kebun.  Peneliti  menyimpulkan,  jika  hal  ini  terus  dilakukan, maka  akan  berpeluang  terjadinya  tindakan  penyelewengan  kewenangan  yang
mengakibatkan  pada  potensi  korupsi,  sehingga  akan  menimbulkan  kerugian secara konstitusional dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit di Pasaman Barat dan peneliti juga berspekulasi bahwa selama berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, aktivitas lahan ilegal dan  mafia  tanah  di  wilayah  Pasaman  Barat  semakin  marak.  Terdapat  bukti bahwa mafia bersembunyi atas nama kelompok masyarakat tani, kelompok tani kecil,  dan  organisasi  produsen  kelapa  sawit.  Warga  Pasaman  Barat,  mafia berupaya menguasai sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian. Mafia sawit berpura-pura menjadi orang biasa, mendorong masyarakat untuk keluar, padahal  semua  perkebunan  sawit  berada  di  bawah  kendali  mereka  (Larshen, 2023: 1).

## Strategi Perampasan Tanah
Penguasa perkebunan yang terdahulu senantiasa mengindahkan hak-hak penduduk atas tanah dan tanaman-tanaman mereka, bilamana tanah sedemikian dipilih  untuk  dijadikan  perkebunan  dan  memanglah  harus  diketahui,  bahwa penduduk secara tidak langsung turut mendapat keuntungan dari perkebunan, namun kadang-kadang mereka langsung menderita kerugian karenanya. Oleh karena itu, begitu mengesankan adanya tanah-tanah rakyat yang didaulat begitu saja  tanpa  menghiraukan  keluhan  atau  derita  yang  mereka  alami,  sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian (Muhammad Said, 1977: 1).
Perampasan  tanah  umumnya  terjadi  karena  adanya  keterlibatan  pihak perusahaan dan pihak penguasa yang menimbulkan beraneka ragam persoalan sosial,  politik,  dan  kebudayaan  (Kusuma,  2003:  10).    Pasaman  Barat  juga  ada penguasa yang menguasai perkebunan sawit rakyat dan banyak memunculkan persoalan sosial seperti perusahaan PT. Anam Koto, PT. PHP 1, PT. PN VI (Hal Hill, 1990: 3).
Perampasan  lahan  ini  akan  erat  kaitannya  dengan  rusaknya keanekaragaman  hayati  dan  konflik  lahan  antar  masyarakat  adat  di  sekitar perkebunan  kelapa  sawit.  Pada  kenyataannya,  proses  memperoleh  sertifikasi RSPO dengan menghormati ketiga prinsip yang penulis uraikan di atas tidaklah mudah. Buktinya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan konflik yang semakin besar (Jaka Hendra, 2022: 2) .
Pada  kenyataannya,  proses  memperoleh  sertifikasi RSPO dengan menghormati ketiga prinsip yang penulis uraikan pada pembahasan ini, tidaklah mudah. Buktinya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan konflik yang semakin besar. Bisa dilihat dari perampasan perkebunan sawit oleh perusahaan sawit yang berkuasa.  Bahasa kasarnya bisa disebut dengan kaum kapitalis yang dengan senang hati merenggut hak petani sawit di Pasaman Barat. Perampasan tanah yang dilakukan kaum kapitalis dengan mengambil tanah dari petani  miskin.  Mereka  melakukan  ini  dengan  cara  yang  kejam,  sehingga  para
petani marah dan melawan. Sangat jelas sekali kasus perampasan tanah di tiga wilayah  yang  difokuskan  sangat  merugikan  masyarakat  setempat  dan menimbulkan perlawanan (Zaiyardam Zubir, 2017: 130).
Meskipun  kelapa  sawit  mempunyai  manfaat,  namun  juga  memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan analisis  bagian  awal  bahwa  perkebunan  kelapa  sawit  di  Pasaman  Barat  akan memunculkan isu-isu kontroversial terkait kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, termasuk terciptanya resistensi dari para petani kelapa sawit. Perampasan lahan  ini  akan  erat  kaitannya  dengan  rusaknya  hubungan  sosial  dan  konflik lahan antar masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit (Chandra, 2005: 22).
Kehadiran  perusahaan  sawit  di  Pasaman  Barat,  merupakan  tulang punggung  komoditas  utama  yang  mendukung  perkembangan  perekonomian nasional  Indonesia  dari  segi  perolehan  devisa  negara  dan  dari  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan,  sehingga  menciptakan  banyak lapangan  kerja.  Kata-kata  ini  hanya  berlaku  untuk  para  oknum-oknum  yang berkuasa  dan  tidak  berlaku  untuk  petani  sawit  yang  tanahnya  diduduki  oleh pihak  perusahaan.  Adanya  UU  No  18  Tahun  2004  tentang  perkebunan,  demi kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  adil,  maka  perkebunan  juga  perlu menjamin  kelestariannya,  fungsi  dan  peran  perkebunan  sebagai  bentuk pengelolaan  sumber  daya  alam  harus  ditingkatkan  secara  sistematis,  terbuka, terintegrasi, profesional dan bertanggungjawab ( UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan ). Jika boleh mengutarakan umpatan, UU tersebut hanya sekedar tulisan dalam secarik kertas yang ditulis tanpa adanya realisasi pelaksanaan  tindakan  secar  nyata.  Buktinya  dalam  pengelolaan  tanah  di Pasaman  Barat  sampai  batas  akhir  tahun  2022,  masih  diduduki  oleh  pihak perusahaan.
Lahan  petani  banyak  yang  diambil  alih  pihak  pemilik  modal,  sehingga para  petani  merasa  terancam  di  tanah  kelahiran  sendiri  atas  ulah  perusahaan sawit  yang  berkuasa  di  Pasaman  Barat.  Bahkan  konflik  lahan  sawit  bisa menyebabkan  petani  sawit  hidup  di  jeruji  besi  akibat  mempertahankan  hak mereka.  Hutan  masyarakat  Pasaman  Barat dirusak oleh perusahaan, dan pemerintah.  Bisa  dilihat  dari  perampasan  perkebunan  sawit  oleh  perusahaan sawit yang berkuasa. Kaum kapitalis yang dengan senang hati merenggut hak petani  sawit  di  Pasaman  Barat.  Perampasan  tanah  yang  dilakukan  kaum kapitalis dengan mengambil tanah dari petani miskin di Pasaman Barat (Zubir, 2017: 130).
Adanya  keterlibatan  pihak  perusahaan,  penguasa,  tokoh  adat  yang menimbulkan beraneka ragam persoalan sosial, politik, dan kebudayaan yang banyak memunculkan konflik dan persoalan sosial terhadap kehidupan petani sawit.  Hal  ini  juga  berkaitan  dampak  dari  adanya  perampasan  tanah  yang
diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, sehingga tindakan oleh anggota kelas untuk melunakkan tuntutan yang dikenakan pada kelas lebih atas seperti tuan tanah, negara (Scoott, 1993: 268).
Kapitalis  merasa  paling  kuat  dan  bertindak  seperti  mereka  adalah penguasa.  Selain  itu,  ada  kemungkinan  lain  bahwa  kaum  kapitalis  tidak memiliki  pemahaman  yang  cukup  tentang  UU  Persawitan,  sehingga  mereka bertindak secara mandiri. Sebagian kaum kapitalis menggunakan akal mereka untuk meningkatkan diri sebagaimana manusia beradab ketika akan menguasai perkebunan sawit, yaitu dengan mulai menggunakan apapun yang disediakan oleh  alam  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Sebagai  makhluk  yang  berakal  dan bernalar,  kaum  kapitalis  menggunakan  akal  dan  nalar  mereka  untuk mengembangkan berbagai ilmu licik yang dapat dilakukannya melalui teori teori yang  ia  bisa,  sehingga  kaum  kapitalis  beranggapan  bahwa  ia  merupakan "penguasa alam". Hal ini merupakan kesalahan  besar, karena untuk alasan ini mereka  harus  sadar  bahwa  tingkah  laku  dan  tindakan  mereka  adalah  salah (Zubir, 2017: 5).

## Perlawanan Petani
Saat  lahan-lahan  masyarakat  diambil  alih  untuk  dijadikan  perkebunan sawit  besar,  berarti  masalah  besar  dimulai.  Bahkan  dalam  setiap pengambilalihan lahan, konflik selalu terjadi. Pembangunan perkebunan kelapa sawit  di  Pasaman  Barat  telah  menyebabkan  konflik,  pelanggaran  hak  asasi manusia, dan pencurian tanah masyarakat. Perusahaan sawit di Pasaman Barat meminjam perspektif James C. Scott (1995) tentang konsep "simplifikasi negara", yang menyatakan bahwa negara sering melegislasi dan meregulasi pengelolaan dan penguasaan tanah terlalu ketat untuk kepentingan pribadi diantara berbagai kelompok  masyarakat  yang  berbeda-beda  karena  pluralitas  kebudayaan. Birokrasi yang mengelola dan menerapkan kebijakan pemerintah, menentukan kekuatan  atau  kelemahan  negara.  Masyarakat  masih  kurang  memperhatikan konflik horizontal tanah (Zakaria, 2002: 3).
Tanah  yang  berada  di  kawasan  hutan  tadi,  sebenarnya  adalah  tanah masyarakat Pasaman Barat yang pada sampai tahun 2022 dianggap masyarakat tidak  berhak  mendudukinya, ilegal dan  akan  didenda  jika  tidak  menurutinya, sehingga  akhirnya  tanah  tersebut  diserahkan  ke  negara.  Setelah  diambil  alih negara  dengan  dalih  itu  kawasan  hutan.  Contoh  kasus  nyatanya  ketika masyarakat  panen  dan  ada  toke  yang  membeli  hasil  panen  masyarakat, maka toke tersebut ditangkap oleh polisi karena membeli hasil kebun yang ada dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin.
Foto 4. Demo yang dilakukan masyarakat dengan aparatur pemerintah (Sumber: Radiatul Adawiyah).
Banyak  dari  masyarakat  yang  melakukan  demo  bahkan  ke  kantor Gubernur Padang untuk menuntut lahannya agar tidak semena-mena dikuasai oleh  pihak  perusahaan  dan  pemerintah.  Masyarakat  demo  untuk menyampaikan  aspirasi  mereka.  Demo  di  Pasaman  sudah  dilakukan,  namun tidak  mendapat  jawaban  yang  pasti  dari  pemerintah.  Makanya  masyarakat tanpa takut melakukan demo ke kantor Gubernur Padang, supaya keluh kesah mereka lebih didengar oleh pemerintah. Di kampung halaman Pasaman Barat, suara  mereka  tidak  didengar  oleh  pemerintah,  bahkan  aktivitas  kepolisian, brimob terkesan membela atau membackup perusahaan atau koperasi, sehingga masyarakat  sepertinya  tidak  leluasa  untuk  melakukan  aktivitas  pengolahan lahan.
Tanah  pertanian  dianggap  sebagai  "emas"  dalam  sistem  pangan  di Pasaman  Barat,  dan  fakta  bahwa  banyak  kekuatan  dari  seluruh  perusahaan terlibat  dalam  perburuan  tanah  pertanian  itu.  Agen  non-pemerintah  melihat penggalian  tanah  sebagai  tindakan  yang  membahayakan  kesejahteraan masyarakat.  Agen  pembangunan  mendukung  penggeledahan  lahan  karena mereka  menyadari  bahwa  penggeledahan  lahan  memiliki  konsekuensi  negatif seperti  pengusiran  komunitas  lokal, penurunan  ketahanan  pangan,  kerusakan lingkungan,  hilangnya  sumber  penghidupan,  polarisasi  sosial,  dan  instalasi politik (Stephens, 2011: 115).
Pada  hakikatnya  perkebunan  adalah  konstruk  kolonial,  yang  dibangun berdasarkan  asumsi  petani  kecil  tidak  mampu  berproduksi  secara  efisien. Perkebunan bekerja dengan menguasai berbagai aspek kehidupan yaitu lahan, waktu,  dan  manusia.  Daya  kuasa  ini  dimiliki  oleh  perusahaan  dan  dijalankan sebagai birokratis oleh para manajer dan asisten-asistennya (Tania Murai, 2021: 1).
Para pengusaha sawit di Pasaman Barat tidak punya hati nurani, dimana mereka hanya sibuk mencari dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya di daerah  mereka  berinvestasi  dan  mereka  tidak  memperlihatkan  kepedulian sedikitpun  terhadap  nasib  dari  masyarakat  yang  ada  di  daerah  tesebut. Pengusaha-pengusaha seperti ini, tentu adalah sama dengan harimau-harimau lapar bahkan jauh lebih buruk dan lebih jahat lagi dari itu, karena mereka tidak segan-segan untuk menindas dan menghisap darah rakyat serta merusak bumi dan lingkungan yang ada untuk kepentingan dirinya. Tindakan para pengusaha yang seperti ini tampaknya juga sudah menjalar kepada pengusaha sawit yang ada di Pasaman Barat ( Wawancara dengan Harris, Walhi Sumbar pada 20 Oktober 2023), sehingga menimbulkan perang petani yang dipicu oleh ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasa tanah akibat pengisapan dan penguasaan tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan petani (Kuntowijoyo, 1993:1-5).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan adanya perbedaan klaim pola  status  tanah.  Menurut  masyarakat,  itu  tanah  ulayat  dan  menurut pemerintah  itu  kawasan  hutan,  sehingga  ada  2  pemilik,  dimana  menurut masyarakat  itu  tanah  ulayat  yang  pemegang  kuasanya  itu niniak  mamak, sedangkan  hutan  pemegang  kekuasaannya  adalah  pemerintah,  sehingga terjadilah  ketimpangtindihan  kepemilikan  atas  lahan.  Inilah  akar  dari  konflik, karena  pemerintah  sepihak  saja  menetapkan,  menunjuk,  mengklaim  kawasan hutan  tanpa  melihat  historis  kehidupan  masyarakat  yang  sudah  lama menduduki tanah tersebut.
Perampasan tanah ini berhubungan erat dengan kekuasaan perusahaan, dan  pemerintah  yang  lebih  mendominan,  karena  tanah  dibutuhkan  oleh investor.  Rakyat  yang  telah  menguasai  tanah  mereka  sejak  lama,  sudah bergenerasi,  beratus  tahun,  berpuluh  tahun,  sedangkan  investor  baru  masuk. Artinya pemerintah menganggap tidak ada manusia di dalamnya bahkan tidak ada binatang di dalamnya. Kebun yang awalnya milik pribadi dan berada dalam kawasan hutan, ditambah lagi tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka tanah  masyarakat  tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah,  kalau  seandainya tidak  diserahkan,  maka  akan  berujung  dipenjara.  Petani  dianggap  sebagap pelaku ilegal , pelaku kejahatan kehutanan, yang tidak punya izin.
Adanya  strategi  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan melakukan  demo  dan  pendudukan  lahan  ternyata  tidak  ampuh,  malahan membuat pihak perusahaan semakin menjadi-jadi menguasai lahan masyarakat di  Pasaman  Barat.  Dari  pihak  perusahaan  melakukan  penangkapan  terhadap masyarakat  merupakan  suatu  model  pelemahan  posisi  masyarakat,  dengan targetnya lahan akan dikosongkan dan diambil alih dengan adanya ribuan orang di dalamnya. Masyarakat adat dirugikan secara immateril berupa trauma secara
berkelanjutan yang dialami oleh masyarakat, anak cucu kemanakan, akibat dari tindakan  kekerasan,  kriminalisasi,  intimidasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan dengan  adanya back  up oleh  oknum kepolisian dan  TNI.  Tidak  ada lagi  tanah untuk masyarakat untuk bertani, dan minimnya lapangan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  (2006).  Sosiologi  Konflik  Agraria:  Protes-Protes  Agraria  dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Padang: Andalas University Press.
Arsip Dewan Pengurus Basis Kapa Serikat Petani Indonesia (SPI) Nagari Kapa,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, 2022). Arsip Dewan Pengurus Basis Serikat Petani Indonesia Batang Lambau, 2017.
Bendang,  S.  (2011).  Pembaruan  Agraris  dan  Konflik  Perkebunan  Sawit. https://spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/
Chandra. (2005). https:// www.scribd. com/document/ 385420706/Infosus-Arpex- vs-Damri# .
Coubut, R. (12 Juni 2015). Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa. https://www.mongabay.co.id/2015/06/12/sengketa-tak- berkesudahan-potret-wilmar-group-di-nagari-kapa/ ,  diakses  pada  Senin, 11 Agustus 2023.
Dinas Perkebunan Bupati Pasaman Barat Bidang Hutan, 2014.
Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. Jurnal LIPI, Vol. 43, No. 1.
Hill, H. (1990). Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3S. Hendra, J. (2022). Konflik Lahan Warga dengan Perusahaan Sawit di  Pasaman Barat  Berlarut,  Pemerintah  Lambat. https://www.mongabay.co.id/2022/11 /10/konflik-lahan-warga-dengan-perusahaan-sawit-di-pasaman-barat- berlarut-pemerintah-lambat/.
Hutabarat, S. (2017). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global. Jurnal LIPI, Vol. 43, No. 1.
Kuntowijoyo. (1993). Radikalisme Petani . Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama. Kusum. (2003). Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia . Yogyakarta: INSIST Press.
Larshen.  (2023).  Kebun  Kelapa  Sawit  dalam  Kawasan  Hutan  kian  Merajalela. https://www.infosawit.com/2023/04/19/kebun-kelapa-sawit-dalam- kawasan-hutan-kian-merajalela-ketua-knpi-riau-usut-tuntas/amp/
Marti,  S.  (2008).  Hilangnya  Tanah  Berpijak:  Dampak  Ekspansi  Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap. Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Unpad, Vol.
1 , No. 1 .
Murai, T., Semedi, P. (2021). Hidup Bersama Raksasa . Tangerang Selatan: Duke University Press.
Ngadi.,  Noverita,  M.  (2017).  Keberlanjutan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di Indonesia dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan. Jurnal LIPI, Vol. 43, No. 1.
Purba,  J.  H.V.  (2017).  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Indonesia  dalam  Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal LIPI, Vol. 43, No. 1.
Purwanto, B. (2001). Sejarah Ekonomi Desa: Antara Eksploitasi dan Kesempatan,
Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta. Vol. 1, No. 1.
Pujiriyani, D. W. dkk, (2014). Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
Roanuddin,  M.  (2016).  Dampak  Sosial  Dan  Ekonomi  Aktifitas  Perusahaan Perkebunan  Kelapa  Sawit  PT.  Gawi  Makmur  Kalimantan  di  Desa  Rintik Kecamatan  Babulu  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1.
Said, M. (1997). Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Medan: Percetakan Waspada. Scoott., J. C. (2000). Senjatanya Orang-orang yang Kalah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sekretariat  Negara  RI.  2004).  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2004  tentang Perkebunan.https://peraturan.bpk.go.id/Details/40516/uu-no-18-tahun- 2004
Serikat  Petani  Indonesia.  (2023). “Ekspansi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di Sumatera  Barat,  dalam  website https://spi.or.id/ekspansi-perkebunan- kelapa-sawit-di-sumatera-barat/ diakses  pada  Minggu,  9  Juli  2023  pukul 20.56 WIB).
Stephens,  (2011).  The  Global  Land  Grab:  An  Analysis  of  Extant  Governance Institutions. Jurnal International Afairs , Vol XX, No. 1.
Sumardjo., dk., (2014). “ Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit” . Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 19, No. 3. Suryadi. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Lingkungan , Vol. 18, No. 2.
Surat DPRD Pasaman Barat No: 005/038/DPRD/PASBAR-2011 kepada Direksi PT. PN VI, dan SPI Pasaman Barat dan Pengurus SPI Batang Lambau, 2011. Surat  Tuntutan  Direktur  Utama  PT.PN  VI  Persero  Jambi  -Sumatera  Barat No:06.07/X/146/2001 perihal tuntutan Ninik Mamak Kinali, 2001.
Suswiti,  F.  (2011).  Rakyat  Tani  Miskin:  Korban  Terorisme  Pembangunan Nasional. Yogyakarta: PSPK UGM.
Syahyuti.  (2008).  Fenomena  Global  Akuisisi  Lahan  ( Land  Grabbing )  dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Petani Lokal. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi , Vol. 36, No. 1.
Zakaria, Y. (2002). Berebut Tanah. Yogyakarta: Insist Press.
Zubir,  Z  (2017).  Penguasa,  Pengusaha,  dan  Petani:  Kapitalisme  Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi dan Perlawanan Petani Indragiri Hulu, Riau 1978-2010. Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI , Vol. 43, No. 1.
Zubir,  Z.,  Lindayanti,  (2020).  Sejarah  Gerakan  Sosial: Fir’aun - Fir’aun  Milenial . Padang: Minangkabau Press.