## UJIAN NASIONAL: SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN EVALUASI AKHIR
Irvan Tasnur, Tony Iskandar Mondong, Helman Manay Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo e-mail: irvantasnur@ung.ac.id, tonnymondong@ung.ac.id, helman@ung.ac.id
Abstrak- Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melacak  akar  sejarah  dan  dinamika  perkembangan  ujian nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa ujian  nasional  mulai  diperkenalkan  pada  tahun  2005  berdasarkan  PP  No.  19  tahun  2005  yang merupakan  penjabaran  dari  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  tentang  evaluasi  yang terkandung dalam pasal 35 ayat 1-3, pasal 57 dan pasal 58 paragraf 1 dan 2 dan sekali lagi ditegaskan kembali  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  No.  40  tahun  2010.  Namun  berdasarkan  sejarah, evaluasi  akhir  telah  secara  resmi  diperkenalkan  sejak  masa  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda, setelah  kemerdekaan  evaluasi  akhir  telah  mengalami  perubahan  nama  dan  format  beberapa  kali, mulai  dengan  nama  Ujian  Akhir  1950,  EBTA  1969,  EBTANAS,  UAN  hingga  ujian  nasional. Berbeda dari jenis evaluasi akhir sebelumnya, walaupun ujian nasional memiliki dasar hukum dan pertimbangan  yang  matang  dalam  perumusan  kebijakannya,  pelaksanaan  UN  masih  menerima sejumlah kritikan oleh berbagai kalangan karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Studi ini juga menemukan bahwa pelaksanaan ujian nasional memiliki banyak dampak positif khususnya pada peningkatan kualitas akademik, akan tetapi secara bersamaan juga membawa dampak negatif, terutama pada penurunan kualitas psikologis siswa maupun guru.
Kata kunci: ujian nasional, evaluasi akhir, pendidikan, sejarah

## NATIONAL EXAMINATION: HISTORY AND DEVELOPMENTAL DYNAMICS OF FINAL EVALUATION
Irvan Tasnur, Tony Iskandar Mondong, Helman Manay
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: irvantasnur@ung.ac.id, tonnymondong@ung.ac.id, helman@ung.ac.id
Abstract- This  study  aims  to  trace  the  historical  roots  and  dynamics  of  the  development  of  the national exam in Indonesia. This study uses a historical method consisting of heuristics,  criticism, interpretation, and historiography with a qualitative approach. The results of the study found the fact that the national exam was introduced in 2005 based on PP no. 19 of 2005 which is the elaboration of the National Education System Law on evaluation contained in Article 35 paragraphs 1-3, Article 57,  and  Article  58  paragraphs  1  and  2  and  has  once  again  been  reaffirmed  by  Regulation  of  the Minister  of  Education  no.  40  of  2010.  However,  based  on  history,  the  final  evaluation  has  been officially introduced since the colonial government of the Dutch East Indies, after independence the final assessment has changed its name and format several times, starting with the names of the 1950 Final  Examination,  1969  EBTA,  EBTNAS,  UAN  to  the  national examination.  Different  from the previous type  of final  evaluation,  although the national  examination  has  a legal basis  and  careful consideration in the formulation of its policies, the implementation of the UN still receives several criticisms by various groups because it is considered not to consider the socio-economic conditions of the Indonesian people. This study also found that the implementation of the national examination had many positive impacts, especially on improving academic quality, but at the same time it also had a negative effect, especially on the decline in the psychological quality of students and teachers.
Keywords: national exam, final evaluation, education, history

## Pendahuluan
Pembangunan pendidikan akan selalu diikuti oleh sikap pro maupun kontra terhadap berbagai  kebijakan  pemerintah  dalam  dunia pendidikan  dan tidak jarang  permasalahan ini berkepanjangan  dan  sulit  untuk  diselesaikan. Pendidikan  dan  pemerintahan    adalah  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena aturan-aturan  yang  dibuat  dalam  bidang pendidikan merupakan suatu formulasi kebijakan pemerintah sebagai lembaga tertinggi  yang  mempunyai  wewenang  untuk membuat  dan  menjalankan  aturan-aturan tersebut. Walaupun, tidak dapat pula dipungkiri  bahwa  aturan-aturan  yang  lahir tidak  akan  pernah  terlepas  dari  unsur kepentingan, baik itu bersifat politis, akademis, ekonomis, dan lain sebagainya.
Pasca reformasi Indonesia pada tahun 1998 diadakan berbagai pembahasan- pembahasan guna pelaksanaan deordebaruisasi di  segala  lini  kehidupan  strategis  khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan dijadikan fokus utama bagi pemerintah adalah suatu  hal  yang    tidak  mengherankan, mengingat  pendidikan  merupakan  sarana doktrin yang paling efektif untuk menginternalisasi segala aturan-aturan kenegaraan  pada  masa  orde  baru.    Maka  dari itu  semangat  de-ordebaruisasi  menyebabkan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah  untuk  menyukseskan  hal tersebut, hal  ini  terbukti  dengan  dikeluarkannya suplemen kurikulum 1999.
Seiring dengan perubahan zaman dan perubahan  tren  kebutuhan  sumber  daya manusia,  serta  masifnya  persaingan  antara berbagai  negara.  pola  pendidikan  yang  ada juga  mencoba  menyesuaikan  diri  dengan berbagai  perubahan  tersebut.  Perubahan-pun terjadi  dengan  sangat  signifikan,  ditandai dengan pembangunan gedung-gedung persekolahan  hingga  ke  pelosok  negeri, perubahan kurikulum, meningkatnya anggaran pendidikan  dengan  sangat  signifikan  dan adanya usaha penyusunan evaluasi akhir guna melihat angka ketercapaian tujuan pendidikan nasional.
Evaluasi  merupakan  tahapan  akhir yang  akan  menilai  baik  buruknya  proses pengajaran dalam kurun waktu tertentu, Secara spesifik  Suardi  menjelaskan  bahwa  evaluasi merupakan  suatu  aktivitas  yang  bertujuan
melakukan pengukuran guna menentukan nilai akhir  dari  proses  belajar  dan  pembelajaran yang  didalamnya  terdiri  atas  komponen  yaitu baik  tidaknya,  berhasil  tidaknya,  memadai tidaknya kegiatan belajar pembelajaran meliputi  hasil  belajar,  proses  belajar  dan mereka  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut (Suardi, 2018, p. 61). Pengertian diatas secara jelas  menerangkan  bahwa  evaluasi  memiliki kedudukan  penting  dalam  proses  pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan formal guna  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.
Berdasarkan  beberapa  uraian  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dalam penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif  mengenai  sejarah  lahirnya evaluasi  akhir  di  Indonesia,    landasan kebijakan  pemerinta  terkait  dengan  evaluasi akhir pasca reformasi serta menelaah berbagai tanggapan  dan  dampak  terkait  pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai evaluasi akhir.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian Historis dengan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan realitas peristiwa yang  sedang  diteliti.  Tahapan  pertama  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan  sumber  atau  heuristik  berupa buku,  dokumen,  serta  majalah  yang  berkaitan dengan  objek  kajian  penelitian,  sumber  yang diteliti  kemudian  diuji  keabsahannya  melaui tahapan  kritik  baik  berupa  kritik  internal maupun kritik eksternal. Setelah mendapatkan data yang telah teruji keabsahannya, maka data tersebut  kemudian  diinterpretasikan  dengan menggunakan berbagai pendekatan. Akhir dari proses  penelitian  ini  adalah  historiografi berupa penulisan dalam bentuk artikel ilmiah

## Hasil dan Pembahasan
Sejarah Lahir dan Perkembangan Evaluasi Akhir
Bila menelaah jauh ke dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya dalam bidang  pendidikan,  dapat  disaksikan  bahwa perkembangan-perkembangan  yang  terjadi dari masa kemasa memiliki suatu ciri khas dan keunikan tersendiri dalam sistem pendidikannya, tidak jarang diantara beberapa jenis pendidikan kemudian mengalami
akulturasi dan berhasil melahirkan suatu jenis pendidikan dengan sistem baru dan jauh lebih baik.  Sistem  yang  kini  diterapkan  dalam pendidikan di Indonesia   adalah suatu sistem yang  bersifat  klasikal,  dimana  hal  tersebut merupakan  hasil  dari  proses  adopsi  terhadap sistem  pendidikan  yang  diperkenalkan  dan pernah  diterapkan  oleh  pemerintah  kolonial Hindia Belanda.
Indonesia  sebagai  bekas  jajahan Belanda,  tidak  hanya  mengadopsi  sistem belajar yang ada akan tetapi juga mengadopsi berbagai  cara    dan  metode  dalam  proses evaluasi  belajar.  Pada  zaman  penjajahan, seorang  siswa  yang  hendak  pindah  pada tingkatan atau jenjang tertentu seperti MULO ke  sekolah  tingkatan  yang  jauh  lebih  tinggi seperti HBS, seorang murid diharuskan untuk terlebih  dahulu  melewati  ujian  akhir  yang didalamnya  terdiri  atas  tes  mata  pelajaran mekanika,  aljabar  dan  trigonometri  (Agung, 1993,  p.  54),  inilah  yang  kemudian  dijadikan sebagai  landasan  dan  acuan  diadakannya evaluasi akhir di beberapa jenjang pendidikan di Indonesia.
Ujian  akhir  atau  evaluasi  akhir berskala  nasional  di  Indonesia  telah  dimulai sejak  tahun  1950,  ujian  ini  dikenal  dengan sebutan ujian penghabisan. Soal ujian tersebut dibuat    oleh  direktorat  pendidikan  di  Jakarta, instrumen soal yang telah disiapkan kemudian dikirim  ke  seluruh  kota  maupun  kabupaten yang  memiliki  sekolah  formal  pada  jenjang SMP  dan  SMA  (Brotosiswoyo,  2000,  p.  20). Ujian  tersebut  mengujikan  beberapa  mata pelajaran  yang  telah  diajarkan  pada  jenjang kelas  I    hingga  kelas  III  (Poeradisastra  & Haryanto, 2016, p. 67). Pada akhir tahun 1969 ujian  negara  di  beberapa  jenjang  pendidikan juga  diselenggarakan  pada  tingkat  provinsi, ujian  ini  lebih  dikenal  dengan  dengan  istilah Evaluasi Tahap Akhir  (EBTA), dalam ujian ini semua mata pelajaran diujikan tanpa terkecuali (Ratnasari, 2017, p. 5).
Pada  tahun  1971,  pola  pelaksanaan ujian  akhir  diadakan  dengan  lebih    moderat, keputusan  ini  didasarkan  oleh  adanya  suatu persepsi dimana guru dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang perkembangan dan pencapaian siswa, sehingga semua  ujian  pada  semua  semua  jenjang  dan sekolah  dilaksanakan  oleh  masing-masing sekolah,  dimulai  dari  penyiapan  soal    hingga
pada  penentuan    kelulusan  peserta  didik. Namun,  akibat  kebijakan  tersebut,  pihak sekolah  selalu  berupaya  mendorong  dan meluluskan  semua  semua  siswa  siswinya. Akibatnya,  pencapaian  nilai  dari  sebuah sekolah  tidak  dapat  dikomparasikan  dengan sekolah lainnya.  Hal tersebut kemudian sangat terasa dampaknya bagi siswa yang berasal dari sekolah  dengan  grade  yang  jauh  lebih  rendah dibandingkan dengan sekolah lain,
Perkembangan kurikulum selanjutnya dikenal  dengan  sebutan  kurikulum  1975, dalam  kurikulum ini diterapkan  suatu metode evaluasi formatif dan evaluasi sumatif  dimana kedua proses evaluasi tersebut langsung berada pada wewenang  sekolah.  Pada  sistem ini, ada sekolah yang “mempermudah”  kelulusan dan ada    yang  “mempersukar”  kelulusan. Akibatnya, rentang mutu pendidikan dari satu sekolah  ke  sekolah  yang  lain  menjadi  sangat lebar (Brotosiswoyo, 2000).
Guna  memperbaiki  sistem  evaluasi pada  kurikulum  1975  yang  dikenal  dengan evaluasi sumatif
EBTA,
maka dikembangkanlah  suatu  sistem  baru  yang disebut  sebagai  EBTANAS.  Kelulusan  siswa dalam  sistem  baru  ini  mengkombinasikan antara nilai semester V (P) dan nilai semester VI  (Q)  dan  juga  hasil  dari  ujian  EBTANAS. Rumus  yang  digunakan  dalam  evaluasi  ini adalah  adalah  (P + Q + nR)/(2 + n) (Ginting &  Yuliawan,  2014).  Perubahan  metode evaluasi  akhir  tersebut  bertujuan  untuk menyukseskan  dan  mengembalikan  “ujian akhir”  kepada  kedudukan  fundamentalnya sebagai  instrumen  evaluasi,  akan  tetapi layaknya sebuah program yang masih terdapat celah, jumlah nilai n ditingkatkan oleh sekolah guna memperbanyak jumlah siswa yang lulus. Evaluasi yang diadakan oleh Mardapi (1999)  terhadap  pelaksanaan  EBTANAS menemukan  bahwa  evaluasi  ini  berdampak positif  pada  peningkatan  perhatian  orang  tua terhadap  kondisi  akademik  anaknya,  akan tetapi jumlah koefisien dari n sebagai pembagi masih kecil menyebabkan kualitas pendidikan nasional  belum  dapat  ditingkatkan  dengan cepat.  Penelitian  tersebut  kemudian  dijadikan sebagai  salah  satu  pertimbangan  untuk mengubah EBTANAS yang telah berlaku sejak tahun  1982  hingga  2002  (Ratnasari,  2017,  p.
5),  perubahan  itu  dikenal  dengan  nama  Ujian
Akhir  Nasional  (UAN)  yang  telah  dimulai proses  pengenalannya pada tahun 2001.
Pada tahun 2005, dalam
perkembangannya  sebagai  metode  evaluasi akhir  bertaraf  nasional,  Ujian  Akhir  Nasional mengalami  pergantian  nama  menjadi  UN  dan kemudian    berkembang  menjadi  Ujian Nasional  (UN)  (Gianto,  2014),  sesuai  dengan PP Nomor 19 tahun 2005, dimana penyelenggaraannya  kegiatan  ini  diserahkan ke  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan (BSNP).  Sistem  penilaian  pada  penerapan evaluasi  ini  dijalankan  secara  independen dimana  penilaian  dilakukan  oleh  pendidik, satuan pendidikan dan pemerinta dalam bentuk UN  dan  hasil  penilaian  dari  masing-masing penilaian tersebut nantinya menjadi barometer dalam  penentuan  kelulusan  seorang  siswa. Kebijakan  tersebut  berlangsung  hingga  tahun 2010.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap kebijakan  pelaksanaan  UN  yang  dilakukan oleh  Mardapi  (2008)  ditemukan  bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, guru siswa dan orang tua guna dapat lulus  dalam  ujian  tersebut.  Akan  tetapi, tantangan  yang  dihadapi  oleh  ujian  nasional sebagai suatu kriteria kelulusan adalah terkait masalah  kejujuran  dan  objektivitas,  hal  ini tergambar  dengan  terjadinya  masalah  tiap tahunnya dalam pelaksanaan UN, seperti kasus kebocoran  soal.  Tentunya  angka  kelulusan tinggi  menjadi  harapan  sekolah,  pemerintah daerah  dan  pusat  akan  tetapi  praktek  yang dilakukan  menggunakan  cara-cara  tersebut adalah  suatu  dampak  negatif  akibat  sistem evaluasi yang ada.
Penerapan  penggunaan  nilai  UN, menui berbagai kritikan dari berbagai kalangan,  hingga  tuntutan  ke  pengadilan  agar UN ditiadakan hal tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa pelaksanaan telah melanggar hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  anak  sekolah. Pengadilan  kemudian  memenangkan  pihak tergugat yaitu pemerintah untuk tetap melaksanakan UN dengan syarat mereka harus memperbaiki  kualitas  guru,  fasilitas  dan pemerataan  informasi  yang  dapat mendukung keberhasilan  pelaksanaan UN.  Namun,  akibat pro  dan  kontra  yang  tidak  kunjung  reda, pemerintah  kemudian  mengeluarkan  suatu formulasi  baru  pada  tahun  2011  terkait kelulusan  peserta  didik  yang  ditentukan  oleh
gabungan      nilai  sekolah  (NS)  sebanyak  40% dan 60%  bersumber dari nilai UN (Kristiyani, 2020).
Persentase kelulusan sejak pemberlakuan kebijakan UN 2011 mengalami kenaikan  jumlah  persentase  kelulusan  yang cukup besar dan puncaknya berada pada tahun 2014  dimana  tingkat  kelulusan  mencapai angka  99,50%.      Pada  tahun,  2015-2020 kebijakan  ujian  nasional  kembali  berubah, dimana Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan menetapkan  ujian  nasional  sebagai  alat  yang digunakan  untuk  pemetaan,  sedang  kelulusan ditentukan oleh   sekolah.
Kebijakan Kemendikbu berkaitan dengan penggunaan hasil UN sebagai instrumen pemetaan membawa dampak positif dan  negatif  terhadap  dunia  pendidikan indonesia,  dampak  positif  yang  dirasakan adalah  berkurangnya  kekhawatiran  guru, sekolah,  siswa  dan  wali  murid  terhadap kelulusan  dan  berkurangnya  praktik-praktik kecurangan.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  juga berdampak negatif diman penerapan kebijakan yang  ada  menyebabkan  hilangnya  motivasi civitas  akademika  yang  terlibat  dalam  proses pembelajaran.  Bila  melihat  pola  dan  dampak yang  terjadi,  hal  tersebut  memiliki  kemiripan dengan penerapan evaluasi akhir yang pernah dilakukan  pada  tahun  1971,  namun  tentunya kebijakan  UN  yang  lebih  modern  dan pemanfaatan hasil UN yang bijak menyebabkan pelaksanaannya juga membawa dampak  positif  terhadap  pendidikan  nasional. Kejujuran  pelaksanaan  UN  menyebabkan kevalidan  data  yang  diterima  dari  evaluasi akhir  dapat  digunakan  sebagai  informasi pemetaan  pendidikan  sekaligus  sebagai  alat pertimbangan  dalam  memperbaiki  mutu pendidikan nasional.

## Landasan dan Hasil Penyelenggaraan Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa
Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu  bentuk  kegiatan  evaluasi  program  yang bertujuan  untuk  menilai  pencapaian  standar kompetensi  lulusan  peserta  didik  secara nasional.  UN  juga  merupakan  upaya  untuk mendorong peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 290). Walaupun dalam
penyelenggaraannya  selalu  menuai  pro  dan
kontra di berbagai kalangan, namun penyelenggaraan ujian nasional tetap diusahakan  oleh  pemerintah  agar  terus berjalan,  sehingga  hasil  akhir  dari  proses evaluasi  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai bahan pertimbangan guna mengambil
kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional..
Terdapat  beberapa  latar  belakang penyelenggaraan  ujian  nasional  di  Indonesia yang  dapat  dirincikan  sebagai  berikut. Pertama, adanya kewajiban yang mengharuskan pemerintah untuk
menyelenggarakan  pendidikan  bermutu  untuk warga  negara  sehingga  untuk  mengukur tingkat  ketercapaian  standar  kompetensi lulusan  maka  diperlukan  pelaksanaan  ujian nasional. Kedua, ujian nasional dapat digunakan  sebagai  alat  dalam  pengendalian kualitas  atau  mutu  lulusan  dan  proses perbaikan mutu lulusan dan yang terakhir ujian nasional  dapat  menciptakan  daya  kompetitif antar  sekolah  untuk  mencapai  standar  mutu pendidikan  dan  juga  dapat  menjadi  suatu perekat  antar  daerah  yang  telah  merasakan otonomi daerah (Sobari, 2008, p. 176).
Berdasarkan  PP  No.  19  tahun  2005 dijelaskan  bahwa  UN  bertujuan  sebagai  alat yang digunakan untuk pemetaan mutu program dan/atau  satuan  pendidikan,  dasar  seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan  dasar  pembinaan  dan  pemberian  bantuan kepada  satuan  pendidikan  dalam  upaya meningkatkan mutu pendidikan. dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan ujian nasional, kemudian pemerintah mengeluarkan suatu  regulasi  aturan  dalam    UU  Sisdiknas mengenai evaluasi yang termaktub dalam pasal 35 ayat 1-3, pasal 57 dan pasal 58 ayat 1 dan 2 dalam  UU  sistem  pendidikan  nasional  2003 (Presiden  Republik  Indonesia,  2006),  serta Permendiknas  No.  40  tahun  2010  tentang kriteria  kelulusan  peserta  didik  di  semua jenjang.
Penetapan aturan-aturan itu, kemudian mulai  diberlakukan  sejak    tahun  2004. Hasilnya,  berdasarkan  laporan  badan  pusat statistik,  persentase  kelulusan  dari  tahun  ke tahun terus mengalami tren peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel  1.1.  Rata-Rata  Jumlah  Persentase Kelulusan  Siswa  di  Semua  Jenjang  Satuan Pendidikan No Tahun Presentase Kelulusan 1 2004-2005 83,1% 2 2006-2007 93% 3 2008-2009 93% 4 2010-2011 99,04% 5 2011-2012 99,02% 6 2013 99,48%

## Sumber: Hasil Pengelolaan Data dari Puspendik (2019)
Berdasarkan  angka  yang  ditunjukkan dalam tabel diatas, tentunya dapat disimpulkan bahwa, walaupun  dalam pelaksanaanya ujian nasional  selalu  mendapatkan  respon  pro  dan kontra  di  berbagai  kalangan,  namun  tidak terdapat  permasalahan  besar  yang  berarti dalam  regulasi  penyelenggaraan  proses  ujian nasional.  Akan  tetapi,  tidak  dapat  pula dipungkiri, bahwa dibalik angka-angka statistik yang ada, tersimpan berbagai problematika  baru  yang  tercipta  akibat penyelenggaraan  ujian  nasional  tersebut, khususnya yang terkait  dengan permasalahan kejujuran siswa, sekolah guru dan pemerintah daerah.  Namun,  berdasarkan  tujuan  dan  latar belakang dari ujian nasional, penyelenggaraan ujian nasional masih tetap harus dilaksanakan mengingat  hal  tersebut merupakan  komponen utama  dalam  meningkatkan  dan  mencapai tujuan pendidikan nasional.

## Munculnya Penentangan Terhadap UN
Regulasi  ujian  nasional  sejak  tahun 2005  hingga sekarang banyak menui sikap pro dan  kontra  dari  berbagai  kalangan  baik akademisi hingga masyarakat luas. Salah satu pihak  yang  menolak  pelaksanaan  UN  adalah YB Mangun Wijaya, dia berpandangan  bahwa ujian  tersebut  merupakan  suatu  kebijakan bersifat sentralistik dikarenakan hampir seluruh komponen pengajaran ditentukan oleh pemerintahan  pusat  sedangkan  guru  hanya dijadikan  sebagai  fasilitator  yang  tidak  dapat berkreasi dalam proses pembelajaran (Indratno, 2008, p. 55). Munculnya pandangan ini  disebabkan  oleh  adanya  kebijakan  dimana kelulusan yang sangat ditentukan dengan hasil evaluasi  akhir  nasional,  akan  menyebabkan
pihak  sekolah  terjebak  dengan  pemenuhan kelulusan  100%  sehingga  dapat  mengabaikan tujuan utama dari pendidikan yaitu penanaman nilai  dan  karakter  nasional.    Selain  itu, beberapa  pakar  pendidikan  juga  berpendapat bahwa  ujian  nasional  adalah  polah  pikir tengkulak dimana pemerintah berupaya untuk mendapatkan hasil yang baik dengan menggunakan jalan pintas tanpa memperhatikan  unsur-unsur  eksternal  yang mampu  mempengaruhi  pendidikan  seorang anak,  seperti  adanya  faktor  ekonomi    atau kemampuan  finansial  masyarakat  (Kartono, 2009, p. 52).
Ferry  T.  Indrianto  (2009)  dalam bukunya yang berjudul “Negara Minus Nurani:
Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik” menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan ujian nasional terdapat suatu distorsi dan ketidakadilan  karena  beberapa  alasan  yang dapat diperinci sebagai berikut, Pertama, tidak memperhatikan aspek sosial-ekonomi dari wali murid  dan  sekolah,  ujian  nasional  yang diberlakukan secara serempak dan menggunakan standar yang sama pada tiap-tiap jenjang sekolah yang sama dipandang sebagai hal  yang  bersifat  diskriminatif  terutama diakibatkan oleh adanya perbedaan sarana dan prasarana  penunjang  di  tiap-tiap  sekolah  dan perbedaan  kemampuan  finansial  wali  murid. Kedua,  ujian  nasional  tidak  sensitif  terhadap perbedaan-perbedaan  variatif  yang  ada  pada masing-masing  daerah  dan  tidak  menjadikan hal tersebut sebagai suatu kemungkinan dalam pembuatan  standar  yang  berbeda  di  masing- masing daerah. Ketiga, ujian nasional mengabaikan  aspek  cipta,  rasa  dan  karsa sehingga    dapat  mereduksi  tujuan  pendidikan nasional  dan  yang  terakhir  adalah  adanya keraguan terhadap rliabilitas dan validitas soal- soal ujian nasional (Ismail, 2015, p. 309).

## Dampak Pemberlakuan Ujian Nasional
Evaluasi  akhir  nasional  yang  juga dikenal  dengan  nama  ujian  nasional  tentunya memiliki  tujuan  baik,  yaitu  untuk  menjadi tolak  ukur  dalam  proses  perbaikan  mutu pendidikan  nasional.  Ujian    nasional  kurang lebih  telah  diterapkan  selama  empat  belas tahun lamanya dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardapi & Kartowagiran (2009),  ditemukan  bahwa  ujian  nasional memiliki  impact  yang  sangat  besar  terhadap peningkatan  jumlah  belajar  seorang  siswa.
Sejak  pemberlakukan  ujian  nasional  rata-rata siswa  menambah  jumlah  jam  belajarnya sebanyak  5-10  jam  dan  11-15  jam  dalam bentuk  kelas-kelas  tambahan  seperti  les  dan bimbel.  Selain  itu,  penyelenggaraan  ujian nasional  juga  berdampak  pada  peningkatan motivasi  siswa  dan  guru  dalam  proses pembelajaran  dan  meningkatnya  partisipasi orang  tua  dalam  memotivasi  anaknya  untuk dapat terus giat belajar.
Selain dampak positif, penyelenggaraan ujian nasional juga memiliki dampak  negatif  yang  cukup  kompleks  dalam proses pengembangan dunia pendidikan. Sifat sentralistik dari penyelenggaraan ujian nasional merupakan salah satu dampak negatif tersebut,  adapun  dampak  negatif  lain  dari penerapan sistem evaluasi tersebut yaitu tidak diperhatikannya  aspek  sosial  ekonomi  dari sekolah  dan  wali  siswa  sehingga  standarisasi yang seragam menyebabkan terjadinya ketimpangan  perolehan  lulusan  dari  berbagai sekolah.  Ujian  nasional    yang  hanya mengujikan  beberapa  mata  pelajaran    juga berdampak pada timbulnya kesan bahwa mata pelajaran  yang  tidak  diujikan  menjadi  tidak penting,  selain  itu  pengujian  dalam  rana kognitif  saja  menyebabkan  unsur  afektif  dan psikomotorik  diabaikan  begitu  saja.  Ghofur (2017)  menjelaskan  bahwa  pemberlakuan ujian  nasional  memiliki  dampak  psikologis terhadap menurunnya kepercayaan wali murid terhadap guru, meningkatnya kecurangan serta peningkatan  stres  akibat  adanya  tekanan psikologi pada diri seorang anak.
Terlepas  dari  kekurangan  maupun kelebihan dari penyelenggaraan evaluasi akhir, serta  adanya  sikap  pro  dan  kontra  terhadap regulasinya,  pendidikan  indonesia  akan  terus melakukan berbagai inovasi guna mendapatkan  suatu  formula  terbaik  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional. Sehingga  tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya  akan  muncul  berbagai  model- model  evaluasi  akhir  yang  baru  dan  dapat menjadi  solusi  terhadap  berbagai  kelemahan yang ada dalam ujian nasional

## Simpulan
Evaluasi akhir atau yang lebih dikenal dengan sebutan ujian nasional (UN) memiliki akar  sejarah  yang  panjang.  Proses  ujian  akhir di Indonesia pertama kali diperkenalkan secara
formal  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia belanda,  namun  secara  informal  embrio  dari evaluasi akhir telah diperkenalkan sejak zaman kerajaan Hindu-Budha di indonesia walaupun dengan  format  yang  sifatnya  masih  sangat sederhana.  Ujian  nasional  yang  dikenal  oleh masyarakat luas di masa kini, merupakan hasil dari  penyempurnaan-penyempurnaan  serta penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan sejak  Indonesia  merdeka.  Terdapat  beberapa kali perubahan format ujian nasional, perubahan  ini  dimulai  dari  berubahnya  ujian penghabisan tahun 1950  menjadi EBTA pada tahun 1969, dan kemudian perubahan tersebut terjadi  berturut-turut  yaitu  EBTANAS,  UAN hingga  ke  format  ujian  nasional  (UN). Tentunya  sebagai  produk  inovasi  akhir,  ujian nasional  merupakan  penyempurnaan  dan penyesuaian  terhadap  berbagai  kekurangan- kekurangan dan tuntun  zaman terhadap  dunia pendidikan
Meskipun ujian nasional, telah memiliki  landasan  hukum serta  pertimbangan yang jelas dalam penyelenggaraannya, regulasi evaluasi  akhir  ini  masih  mendapat  berbagai tantangan baik dari akademisi maupun praktisi yang bergelut dalam bidang pendidikan, karena dinilai  tidak  terlalu  memperhatikan  aspek sosial dan ekonomi masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Walaupun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri pula  bahwa  ujian  nasional  memiliki  dampak positif terhadap pendidikan nasional, maka dari itu    ujian  nasional  akan  lebih  baik  bila  tetap dilaksanakan oleh pemerintah, selagi mengupayakan  beberapa  perbaikan-perbaikan serta mencari alternatif baru dengan mempertimbangan kritikan-kritikan yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh pendidikan agar dapat menjadi sarana dalam menyukseskan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  A.  A.  G.  (1993). Kenangan  masa lampau: zaman kolonial Hindia Belanda dan  zaman  pendudukan  Jepang  di  Bali . Yayasan Obor Indonesia.
Brotosiswoyo, B. S. (2000). Hakikat Pembelajaran MIPA Fisika Di Perguruan Tinggi. Proyek Pengembangan
Universitas  Terbuka  Direktorat  Jendral Pendidikan Tinggi Jakarta, Depdiknas .
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008).
Pembangunan Pendidikan Nasional, 2005--2008. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
Ferry  T.  Indrianto,  A.  (2009). Negara  Minus Nurani:  Esai-Esai  Kritis  Kebijakan Publik . Buku Kompas.
Ghofur, A. (2017). Mereposisi mainstream dan dampak psikologi ujian nasional. Journal STKIP PGRI Lamongan , 1 (1), 7.
Gianto,  G.  (2014).  Ujian  Nasional  sebagai Panoptikon  Bangsa. SYAMIL:  Jurnal Pendidikan  Agama  Islam  (Journal  of Islamic Education) , 16.
Ginting,  M.,  &  Yuliawan,  E.  (2014).  Upaya Membuat  Kebijakan  Bidang  Akademik Melalui  Analisis  Hubungan  Prestasi  di Tingkat SMU/SMK Terhadap Prestasi di Tingkat  Perguruan  Tinggi. Jurnal  Wira Ekonomi Mikroskil , 2 (2), 67–74.
Indratno,  A.  F.  T.  (2008).  Kurikulum  yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif. Cet.  II.  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas .
Ismail, H. F. (2015). Pro kontra ujian nasional.
Al-Riwayah:  Jurnal  Kependidikan , 7 (2), 301–324.
Kartono,  S.  (2009). Sekolah  bukan  pasar: catatan  otokritik  seorang  guru .  Penerbit Buku Kompas.
Kristiyani, T. (2020). Self-regulated learning: Konsep, implikasi dan tantangannya bagi siswa  di  Indonesia .  Sanata  Dharma University Press.
Mardapi,  D.  (1999).  Estimasi  kesalahan pengukuran  dalam  bidang  pendidikan dan  implikasinya  pada  ujian  nasional. Yogyakarta: UNY .
Mardapi,  D.  (2008). Teknik  penyusunan instrumen  tes  dan  nontes .  Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
Mardapi,  D.,  &  Kartowagiran,  B.  (2009).
Dampak  ujian  nasional. Laporan  Hasil Penelitian Jurusan PEP .
Poeradisastra,  R.,  &  Haryanto,  B.  (2016).
Soetaryo Sigit Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia . Kepustakaan Populer
Gramedia.
Presiden Republik Indonesia. (2006). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional .
Puspendik.  (2019). Laporan  Hasil  Ujian
Nasional .
Kemdikbud. https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go. id/#2015-2017 2019!smp!capaian_nasional!99&99&99 9!T&T&T&T&1&!1!&
Ratnasari, R. (2017). Ujian nasional, mampukah  menjadi  penyintas  dunia pendidikan  di  Indonesia? Ekspresi , 28 (XV), 4–10.
Sobari,  A.  (2008). Meneropong  realitas
Kebijakan Pendidikan .
Suardi,  M.  (2018). Belajar  &  pembelajaran . Deepublish.