## DIASPORA MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA: MINORITAS, MILITANSI DAN PENCARIAN IDENTITAS

## Arik Dwijayanto
Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo arikdj99@gmail.com
Khoirul Fathoni
, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo khoirulfathoni09@gmail.com

## Yusmicha Ulya Afif
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo auleya@gmail.com
Abstrak: Identitas merupakan salah satu masalah utama dari Muslim Rohingya dalam menghadapi diskriminasi sosial dan kekerasan di Myanmar. Sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara meskipun mereka telah menetap di Myanmar selama beberapa generasi. Hal ini mendorong mereka menyeberang ke negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia sebagai tujuan negara-negara yang mayoritas Muslim. Di sisi lain krisis Rohingya telah memicu gerakan baru atas nama "jihad" oleh kelompok-kelompok Muslim militan. Tulisan ini membahas isu-isu krusial dari krisis Rohingya di Myanmar dan dampaknya di negara-negara lain khususnya di Indonesia. Pertama, tulisan ini akan menyajikan berbagai bukti sejarah kehadiran Rohingya di Myanmar sejak kemerdekaan kerajaan Arakan. Bukti-bukti ini menyaksikan bahwa Rohingya merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di Arakan serta bagian dari negara-bangsa di Myanmar. Meskipun ada tekanan dari komunitas internasional, pemerintah Myanmar berulang kali menyangkal identitas Rohingya sebagai bagian dari identitas nasional Myanmar. Krisis Rohingya yang muncul sejak akhir abad ke-18 telah bergeser pada isu etnis dan agama. Tulisan ini menunjukkan fakta bahwa setelah penjajahan di Arakan, Rohingya menjadi kelompok minoritas
dalam hal agama dan etnis. Kedua, artikel ini mendeskripsikan tentang konsep identitas Rohingya dalam hal agama dan etnis serta bagaimana identitas tersebut dikonstruksi di Myanmar. Terakhir, tulisan ini mengeksplorasi berbagai penyebab krisis Rohingya yang telah memicu munculnya gerakan baru atas nama "jihad" oleh kelompok-kelompok Muslim militan khususnya di Indonesia.
Kata Kunci: Rohingya, Identitas, Minoritas, Jihadis

## PENDAHULUAN
Komunitas muslim Rohingya diperkirakan mencapai satu juta jiwa di Myanmar. Sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis dari Negara Bagian Rakhine, komunitas muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar karena tidak memiliki dokumen hukum sehingga tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Mereka juga menjadi korban kekerasan berskala besar pada tahun 2012 dan 2015 di Negara Bagian Rakhine serta dipaksa masuk ke kamp-kamp IDP atau ke negara-negara tetangga di mana mereka tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Pada tahun 2016, UNHCR atau Badan Pengungsi PBB, memperkirakan bahwa lebih dari 168.000 muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2012, dan sejak kekerasan kembali meletus pada Agustus 2017, ratusan ribu orang telah menyeberangi perbatasan ke negara Bangladesh. 1
Mereka juga telah melarikan diri ke negara-negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia sebagai tujuan dari negara-negara mayoritas Muslim. Namun, di sisi lain krisis Rohingya telah memicu gerakan baru atas nama "jihad" oleh kelompok-kelompok Muslim militan. Pada Mei 2013, setelah krisis Rohingya 2012, orang Indonesia seperti Chep Hermawan dari Gerakan Reformis Islam (GARIS), Jakfar Shidiq dari Front Pembela Islam (FPI) dan Bernard Abdul Jabbar dari Komite Advokasi Muslim Rohingya-Arakan (KAMRA) memutuskan bahwa satu-satunya solusi atas dugaan terjadinya tindak kekerasan terhadap Rohingya adalah dengan melakukan jihad. Pada saat itu, Jakfar mengklaim bahwa seribu pemuda Muslim siap memasuki Myanmar untuk membela Rohingya. Ia juga mengklaim bahwa pada bulan Ramadhan tahun tersebut ia memiliki kekuatan finansial  mencapai  10  miliar  (IDR)  yang  digunakan  untukpembelian  senjata pasukannya yang terdiri dari seribu pemuda muslim. 2
1 Richa Shivakoti, “ASEAN’s Role in the Rohingya Refugee Crisis,” Forced Migration Review 56 (2017): 75.
2 Jasminder Singh and Muhammad Haziq, “The Rohingya Crisis: Regional Security Implications,” 2016.
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 247
Serangan jihad serupa juga berkembang setelah kekerasan terhadap Rohingya dirilis oleh media ‘India Today’ pada 30 Oktober  2016 yang melaporkan bahwa kelompok militan yang berbasis di Pakistan seperti Lashkar-e-Taiba (LeT), Jamatul Mujahidin dan Taliban Pakistan telah memberikan bantuan kepada militan Rohingya. Pada 23 November 2016, Posmetro melaporkan bahwa Ehsanullah Ehsan, juru bicara Jamaat-ul-Ahrar, faksi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) menyerukan kepada pemuda Myanmar untuk bangkit dan melakukan jihad dengan menjanjikan adanya pusat latihan militer, keahlian militer, pelatih militer, dan personel yang siap diterjunkan untuk mendukung mereka. Ehsan menyatakan bahwa gerakan protes hanya memiliki dampak kecil dibandingkan dengan gerakan perlawanan (jihad) secara langsung. 3
Selain itu, masalah utama krisis Rohingya adalah krisis Hak Asasi Manusia. Di Myanmar, Rohingya memiliki akses yang sangat terbatas pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan peluang pekerjaan yang layak karena adanya pembatasan gerakan yang ketat dan hak kewarganegaraan yang ditolak. Hal ini telah menjadikan mereka menjadi salah satu populasi penduduk tanpa negara terbesar di dunia. Krisis ini memiliki dimensi regional yang lebih luas dengan adanya migrasikomunitas Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Setelah insiden kekerasan di Rakhine utara pada bulan Agustus 2017, lebih dari 655.500 orang Rohingya telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dan sekitar 87.000 orang telah melarikan diri setelah insiden pada bulan Oktober 2016. 4 Artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi isu-isu utama dari keberadaan komunitas Rohingya di Myanmar yang menjadi negara asal mereka dengan beberapa langkah. Pertama, artikel ini akan menyajikan bukti-bukti sejarah kehadiran Rohingya di Myanmar. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Rohingya merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di Arakan serta bagian dari negara- bangsa Myanmar saat ini. Namun, meski ada tekanan komunitas internasional, pemerintah Myanmar berulang kali menyangkal identitas komunitas Rohingya di negerinya. Krisis Rohingya yang dimulai sejak akhir abad ke-18 telah mengubah persoalan utama Rohingya yang kemudian bergeser menjadi persoalan etnis dan agama. Setelah penjajahan di Arakan, Rohingya menjadi kelompok minoritas
3 Singh and Haziq.
4 “European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) FACTSHEET,” The Rohingya Crisis , 2018.
dalam konteks agama dan etnis. Kedua, artikel ini juga akan menguraikan konsep identitas Rohingya dalam hal agama dan etnis di Myanmar. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi berbagai penyebab krisis Rohingya yang telah memicu gerakan baru atas nama "jihad" oleh kelompok-kelompok Muslim militan.

## SEJARAH ROHINGYA DI MYANMAR
Negara Bagian Rakhine di Myanmar Barat secara historis merupakan rumah bagi  komunitas  Muslim,  yang  kebanyakan  mengidentifikasikan  diri  sebagai Rohingya. Selama beberapa dekade mereka telah mengalami diskriminasi hukum dan sosial. Meskipun secara historis ada hubungan ekonomi dengan komunitas Buddhis Rakhine, tetapi juga tidak menafikanterjadinyaketegangan yang cukup lama antara kedua kelompok tersebut. Undang-undang Kewarganegaraan 1982 telah melucuti identitas Rohingya dari kewarganegaraan mereka dan bahkan hak untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari nation-state di Myanmar. Rohingya juga harus tunduk pada serangkaian batasandalam aktifitas kehidupan sehari-hari sepertihalnya: dilarang bepergian tanpa izin dan dilarang bekerja di luar desa, mereka juga tidak dapat menikah tanpa izin dan karena ketatnya batasan tersebut menyebabkan mereka kekurangan akses yang cukup untuk peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, perawatan medis dan pendidikan. 5
Sejarah minoritas Rohingya di Rakhine jika ditelisik secara historis sejak dari awal abad ketujuh, ketika para pedagang Muslim Arab menetap di daerah itu. Menurut Yegar (2002), Muslim yang tinggal di daerah tersebut sejak zaman dinasti Mrauk-U dan Muslim dari Chittagong (sekarang Bangladesh) yang berimigrasi ke Rakhine pada abad ke-20 yang  terdiri dari etnis Rohingya saat ini. Sementara Muslim Rohingya dianiaya dan tanpa mendapat pengakuan kewarganegaraan di Myanmar sedangkan kelompok etnis lain, Kaman yang juga minoritas Muslim justru diakui dengan memperoleh hak kewarganegaraan di Negara Bagian Rakhine. Secara fisik, linguistik dan budaya, orang Rohingya memiliki kemiripan dengan orang Asia Selatan. 6
Dalam konteks historis terkait relasi antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya  berjalan  sebagaimana  ‘api  dalam  sekam’,  sehinggaterdapat  beberapa
5 “European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) FACTSHEET,” 2.
6 Syeda Naushin Parnini, Mohammad Redzuan Othman, and Amer Saifude Ghazali, “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations,” Asian and Pacific Migration Journal 22, no. 1 (2013): 135.
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 249
penyebab yang mengarah pada suatu kondisi di mana komunitas Rohingya lebih memilih jalan penyelesaian yang tidak pasti dengan menyeberangi laut untuk mencari perlindungan. Jika ditelisik, Kerajaan Arakan yang didirikan pada awal abad ke-4, dan pada suatu waktu pernah dipimpin oleh penguasa Muslim dan juga Buddha. Bangsa Mongol dan Portugis menyerang Arakan sampai pasukan Burma menaklukkan kerajaan tersebut pada tahun 1785 dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaaan di Kerajaan Burma. Wilayah kekuasaan tersebut akhirnya diserahkan ke Inggris pada tahun 1826 melalui Perjanjian Yandabo, dan menjadi wilayah kekuasaan Inggris sampai kemerdekaan. Dengan adanya kemerdekaan Myanmar dari pemerintahan Inggris pada tahun 1948, provinsi Arakan yang ini kemudian diubah menjadi Rakhine pada tahun 1989. 7
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada masa setelah kemerdekaan Burma/Myanmar dari pemerintahan Inggris, klaim Rohingya tentang identitas mereka sebagai etnis tidak serta-merta diakui oleh pemerintah periode Premier U Nu (1948-1958). Mereka belum diakui sebagai warga negara sejak 1962 ketika peraturan militer baru mengambil alih negara tersebut. Pemerintah yang didukung militer mengklaim bahwa orang Rohingya bukan penduduk asli negara itu dan menganggap mereka sebagai pendatang baru dari Bangladesh dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Sebelum tahun 1962, Rohingya adalah pemegang kartu identitas penduduk yang dikeluarkan pemerintah dan kartu ransum yang diterbitkan Inggris yang menegaskan kewarganegaraan mereka sebagai warganegara Burma. Dengan dalih untuk memeriksa kartu identitas ini, pemerintah pada masa itu melalui junta militer mengambil secara paksa kartu tersebut sehingga secara tidak langsung mereka kehilangan identitas kewarganegaraannya. Pada Februari 1978, junta militer Myanmar meluncurkan program berskala besar bernama 'Operasi Raja Naga'. Tujuan utama operasi tersebut untuk membasmi gerilyawan Mujahid di wilayah yang memperjuangkan berdirinya sebuah negara Islam di negara bagian Rakhine Utara. Operasi Raja Nagamerupakanlangkah taktis untuk mengumpulkan orang-orang Rohingya karena dugaan pelanggaran hukum (makar) terhadap pemerintah yang sah di Myanmar. Operasi tersebut menyebabkan pembunuhan massal dan pengusiran kaum Rohingya dari tanah mereka. Hampir puluhan ribu orang Rohingya terbunuh dan lebih dari 200.000 orang terpaksa memilih hijrah
7 Christine Alstad Grønlund, “Refugees in Exodus: Statelessness and Identity: A Case Study of Rohingya Refugees in Aceh, Indonesia” (Master’s Thesis, Universitetet i Agder; University of  Agder,
2016), 8.

## ke Bangladesh.
8
Sedangkan pada tahun 1942 hingga 1954, Burma diduduki oleh pemerintahan Jepang. Selama Perang Dunia II, orang-orang Rohingya kebanyakan lebih pro-Inggris dan loyal terhadap pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris sering menerapkan politik kolonial termasuk mendukung kelompok etnis tertentu, yang  pada  dasarnya  menciptakan  konflik  antara  Bamar  dan  Rohingya  pada era pasca-kolonial. Pada akhirnya kelompok Rohingyahanya menjadi objek diskriminasi dan dianggap sebagai kelompok yang berlawanan dari umat Buddha Rakhine dan Bamar, yang kebanyakan pro-Jepang dalam upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan Burma. Para pemimpin Rohingya juga telah menunjukkan ketidaksenangan dengan pola pemerintahan di Burma sehingga mendekati Mohammad Ali Jinnah, Gubernur Jenderal Pakistan dalam rangka untuk menggabungkan Arakan utara ke Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) pada tahun 1947. Ali Jinnah ternyata menolak, dan hal ini justru menyebabkan kemarahan dari Bamar dan memunculkan tuduhan telah mengancam integritas teritorial Burma. Jenderal Aung San menjadi tokoh terkemuka dalam menyatukan kelompok-kelompok nasional untuk mengamankan kemerdekaan Burma. Sosoknya hingga kini masih dikagumi dan dikenang karena dedikasinya. Setelah dia dibunuh, periode instabilitas politik terjadi dan beberapa pemberontakan akhirnya mengarah pada kudeta Ne Win pada tahun 1962, dan pembentukan pemerintahan militer. 9
Hingga kudeta militer pada tahun 1962, sebenarnya terdapat perwakilan beberapa anggota parlemen dan menteri dari etnis Rohingya di kabinet. Namun, selama rezim militer dari 1962 hingga 1995, tidak seorang Muslim pun yang memegang jabatan Menteri atau Wakil Menteri. Untuk tujuan administratif, junta militer membentuk dewan distrik, dewan kotapraja dan dewan lingkungan desa. Bahkan di desa-desa mayoritas Muslim di Rakhine, para perwira intelijen militer diposisikan di kantor para anggota dewan sehingga mereka tidak hanya mendiskreditkan Muslim tetapi juga menghancurkan banyak masjid. (Ahmed, 2010). Bagi Rohingya yang mampu melarikan diri, penderitaan mereka tidak berakhir saat mencapai destinasi baru namun justru terjebak dalam siklus diskriminasi akut yang hidup dalam ancaman sebagaipelarian, korban perdagangan
8 Parnini, Othman, and Ghazali, “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations,”
136.
9 Grønlund, “Refugees in Exodus,” 8.
manusia, kemiskinan, penahanan, pemerasan dan deportasi di daerah tempat mereka bermigrasi. 10
Kurang dari tiga tahun setelah repatriasi atau deportasi, implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 secara efektif menolak kewarganegaraan bagi Rohingya, yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang notabene mencapai satu juta orang. Keputusan Pemerintah Myanmar untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 didasarkan pada pembenaran historis bahwa pemegang kewarganegaraan terbatas pada kelompok- kelompok yang secara permanen masuk dalam kategori penduduk sebelum tahun 1823, tahun sebelum Perang Ango Burma yang ditandai awal penjajahan Inggris. Setiap orang harus memberikan bukti bahwa leluhurnya tinggal di sana sebelum tahun 1823 untuk mendapat legitimasi sebagai pemegang hak kewarganegaraan yang memenuhi syarat. Undang-undang Kewarganegaraan mencakup tiga kategori warga negara: kewarganegaraan, persekutuan warga negara dan kewarganegaraan yang dinaturalisasi. 11

## MIGRASI ROHINGYA KE INDONESIA
Undang-undang kewarganegaraan 1982 membuat mereka secara resmi tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa dokumen kewarganegaraan, mereka dilarang bepergian di dalam dan di luar negeri. Mereka juga tidak dapat melakukan perjalanan, sepertihalnya melakukan haji ke Mekah sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Penganiayaan terhadap Rohingya juga terjadi dalam banyak hal diantaranya: penyitaan lahan pertanian; pemindahan paksa dari rumah mereka; pendirian pemukiman Buddha baru di tanah-tanah Muslim yang kosong; dan pembongkaran serta pembakaran masjid, rumah-rumah dan desa-desa Muslim, juga sekolah-sekolah agama Islam. 12 Para penguasa militer telah menabur benih- benih kebencian di kalangan umat Buddha terhadap Rohingya. Akibatnya, banyak kekerasan antar kelompok terjadi antara keduanya di ibukota Sittwe (Akyab). Hal ini menyebabkan terjadinya gelombang migrasi dalam skala besar sebagaimana pada tahun 2007, diperkirakan terdapat 200.000 orang Rohingya yang berhijrah dan tinggal di Arab Saudi dan sekitar 25.000 orang di Uni Emirat Arab (UEA).
10 Parnini, Othman, and Ghazali, “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations,” 136.
11 The Institute of  Human Rights and Peace Studies (IHRP) Mahidol University, Equal Only in Name The Human Rights of  Stateless Rohingya in Malaysia (London, 2014); Grønlund, “Refugees in Exodus,” 9–10.
12 Parnini, Othman, and Ghazali, “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations.”
Pada tahun 2009, terjadi peningkatan sebanyak 500.000 Rohingya bermigrasi di Arab Saudi, 200.000 di Pakistan, dan 50.000 lainnya di Uni Emirat Arab (UEA). Peningkatan ini jelas menunjukkan eksodus Rohingya yang terus menerus terjadi ke negara-negara tersebut. Pada tahun yang sama, terjadi peningkatan jumlah sebanyak kurang lebih 200.000 Rohingya dilaporkan berpindah ke Pakistan. 13 Pada tahun 2010, 150 rumah milik Rohingya terbakar dan pada Juni 2012, kekerasan komunal antara umat Buddha Rakhine dan Rohingya menyebabkan operasi besar- besaran yang mengakibatkan penahanan keduanya. Pada bulan Oktober 2012, pasukan keamanan menghancurkan rumah para Rohingya yang menyebabkan banyak korban. 14 Dengan latar belakang ini, banyak orang Rohingya dipaksa bermigrasi ke Bangladesh sebagai tujuan terdekat; yang lainnya melarikan diri ke Indonesia, Thailand, Malaysia, India, Pakistan, dan Timur Tengah. 15
Rohingya dipaksa untuk melakukan perjalanan panjang dan berbahaya. Mereka menyeberangi hutan dan berlayar ke Laut Andaman untuk mencapai negara-negara tetangga. Faktor pendorong untuk migrasi yang tidak beraturan ini adalah karena ancaman penganiayaan, baik oleh mayoritas Budha atau oleh pemerintah Myanmar. Sedangkan faktor penariknya adalah potensi untuk menemukan lingkungan yang lebih kondusif  dan peluang kerja yang lebih baik di negara lain, seperti Malaysia dan Thailand. Namun, hanya sedikit dari orang-orang ini yang dapat tiba di tujuan yang mereka inginkan. Sebagian besar terdampar, atau bahkan tenggelam di laut. Pada awal tahun 2015, sekitar dua ribu orang Rohingya terdampar di Laut Andaman dekat perbatasan Indonesia. Sedangkan kelompok yang lebih besar berlayar menuju Malaysia dan Thailand. Awalnya, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand menolak orang-orang ini masuk ke wilayah mereka. Namun, setelah tekanan dari komunitas nasional dan internasional, mereka setuju untuk menyambut pengungsi Rohingya. Keputusan ini dibuat melalui pertemuan tiga pihak di Malaysia. Ketiga pihak yang melibatkan diri dalam pertemuan tersebut yakni negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand
13 Min Maung et al., “Value-Enhancing Social Responsibility: Market Reaction to Donations by Family vs. Non-Family Firms with Religious CEOs,” Journal of  Business Ethics 7, no. 3 (December 16, 2019), https://doi.org/10.1007/s10551-019-04381-8; Parnini, Othman, and Ghazali, “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations.”
14 The Institute of  Human Rights and Peace Studies (IHRP) Mahidol University, Equal Only in Name The Human Rights of  Stateless Rohingya in Malaysia . 15 Parnini, Othman, and Ghazali, “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations,”
137.
menghasilkan suatu kebijakan dan solusi sementara dimana krisis pengungsi Rohingya dapat diselesaikan untuk jangka waktu satu tahun. Selama krisis, beberapa mitra ASEAN tidak menunjukkan banyak dukungan. Australia justru menghadapi tuduhan membayar penyelundup manusia untuk mengirim Rohingya kembali ke perairan Indonesia. Sementara itu, pemerintah Myanmar belum mengubah sikap politik dan hukumnya yang tidak mengupayakan penyelesaian dari krisis Rohingya. Setidaknya seperti yang dilaporkan oleh media, pemerintah Myanmar terus menyangkal masalah ini. 16
Indonesia sebagai negara mayoritas muslim termasuk salah satu negara yang menjadi destinasi migrasi Rohingya dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan. Diaspora Rohingya menyebar dibeberapa wilayah Indonesia diantaranya Aceh, Medan, Batam, Tanjung Pinang Riau dan Kupang NTT. Aceh merupakan daerah utama kedatangan Rohingya di Indonesia mengingat secara geografis wilayahnya paling dekat dengan Myanmar, Malaysia dan juga Thailand. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kemenhukham Aceh dan Komnas HAM Aceh beberapa daerah yang menjadi basis kedatangan  Rohingya di Aceh antara lain Pulau Sabang, Louksemawe, dan Idi Rayeuk, Aceh Timur.  Data Komnas HAM mencatat sebanyak 193 Rohingya berada di Sabang, 55 orang di Louksemawe dan 173 orang di Idi Rayeuk, Aceh Timur. Sedangkan Rohingya di Medan sebanyak 45 orang, di Tanjung Pinang Riau tercatat berjumlah 73 orang. 17
Sebagaimana hasil assesment Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia pada bulan Juli 2015 menyebutkan bahwa kebanyakan pengungsi dari Myanmar termasuk etnis Rohingya yang ada di Indonesia berasal dari wilayah Rakhine State, sebanyak 97% pengungsi berasal dari daerah tersebut. Sisanya berasal dari daerah Mon State sebanyak 3% dari pengungsi yang ada sebagaimana tergambar dalam komposisi di bawah ini.
16 Irawan Jati, “Comparative Study of  the Roles of  ASEAN and the Organization of  Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis,” 2017, 18.
17 Heri Aryanto, “Kondisi Faktual Muslim Rohingya Di Indonesia,” Laporan Pusat Informasi Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) Jakarta (Jakarta, 2013).
Sumber : PAHAM Indonesia 2015

## Sumber : PAHAM Indonesia 2015
Kedatangan komunitas Rohingya ke wilayah Indonesia dapat dilihat dari dua hal. Pertama, mereka datang ke Indonesia setelah terlebih dahulu tinggal dan menetap di Malaysia dalam waktu yang cukup lama dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun, setelah beberapa tahun mereka tidak memperoleh penghidupan sebagaimana yang mereka harapkan. Hal ini menjadikan mereka terdorong untuk berhijrah ke Indonesia bahkan dapat menjadi Warga Negara Indonesia dengan cara sebagian menikah dengan penduduk setempat. Kedua, mereka terdampar di Indonesia dengan menggunakan perahu tradisional dengan tujuan utama ke Malaysia atau Australia. Ketiga, mereka bermigrasi di Indonesia karena dibohongi oleh agen penyalur pekerjaan yang menjanjikan mereka untuk bekerja di Australia.  (Aryanto, 2013).
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 255
Data diatas dari hasil assesment Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia pada bulan Juli 2015 menunjukkan bahwa mayoritas pengungsi dari Rohingya yang datang ke Indonesia hanya sendirian saja sebanyak 62%. Sedangkan 20,9% menyatakan datang dengan anak, sebanyak 7,8% menyatakan datang dengan pasangan (suami/isteri), sebanyak 7,4% menyatakan datang dengan saudara (kakak/adik), dan sisanya sebanyak 1,9% datang bersama orangtua(bapak/ibu).
Data dari PAHAM Indonesia (2015) yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen para pengungsi Rohingya juga menunjukkan fakta bahwa kebanyakan pengungsi tidak memiliki dokumen apapun atau 0%, hanya 9% pengungsi telah memiliki dokumen dari UNHCR, dan sisanya sebanyak 2% memiliki dokumen jenis lainnya sebagaimana terdeskripsi di bawah ini.

## Sumber : PAHAM Indonesia 2015
Hal yang menarik untuk dicatat dari hasil assesment Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia menyatakan bahwa mayoritas pengungsi Rohingya se banyak 72,4% ingin tinggal di Indonesia, selebihnya 13,5% ingin tinggal di Malaysia, 8,9% menginginkan kembali ke Myanmar, Australia 4,9% dan Thailand 0,2% sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

## Sumber : PAHAM Indonesia 2015
Lebih dari itu para pengungsi tidak hanya menghendaki tinggal di Indonesia saja tetapi mayoritas pengungsi Rohingya juga berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana hasil assesment Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia 2015 sebanyak 73% berhasrat untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI), sedangkan sisanya sebanyak 25% menolak menjadi WNI, ada pula yang 2% tetap ingin menjadi warga Myanmar.

## ROHINGYA DAN PENCARIAN IDENTITAS
Identitas merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang atau kelompok yang dikonstruk secara sosial. Hal ini berakar dari latar belakang sejarah, bahasa, agama, platform kebangsaan yang ditemukan dalam situasi yang sama atau kombinasi dari semua aspek. Beragam pengumpulan data telah dilakukan oleh para peneliti untuk menentukan konteks asal komunitas Rohingya. Hal ini terkait dengan penyajian data historis, politik dan sosial yang menyebabkankomunitas Rohingya untuk dipaksa mengungsi. Memahami konteks dan sejarah yang kompleks ini penting karena beberapa alasan diantaranya untuk memahami identitaskultural  mereka  dan  pentingnya  identitas  keagamaan  dalam  definisi mereka serta pendefinisian ulang identitas sosial-politik merekadi Myanmar. 18
Di Myanmar, antara identitas Rohingya dan Islam dianggap sebagai hal yang sama. Islam dan budaya Islam selalu diproyeksikan dalam bentuk yang terdistorsi melalui media. Isu-isu seperti penerapan hukum Islam, status perempuan dalam masyarakat Muslim, cara ibadah Muslim, dan kegiatan pendakwah Islam dimunculkan untuk memproyeksikan gambaran tentang Muslim dan Islam secara tidak seimbang. Baik di media elektronik atau media cetak, Islam hanya dihadirkan dalam bentuk yang terdistorsi ataupun tidak secara utuh. Meskipun sejarah panjang adanya bukti keberadaan Rohingya di Arakan, namun mereka tidak mendapat apresiasi dan toleransi sebagaimana mestinya karena dalih agama dan etnis mereka. Ada kesalahpahaman lain yang kuat di Myanmar bahwa tingkat konversi Islam yang tinggi mengurangi jumlah umat Buddha merupakan ancaman nyata terhadap integritas nasional. Menurut para pemimpin Muslim, sebagian besar umat Buddha di Myanmar sering mengklaim bahwa Islam adalah agama yang mengkooptasi Hindu dan Budha di Indonesia, Malaysia, dan seluruh semenanjung India, termasuk Pakistan dan Afghanistan. 19
Sebenarnya, istilah Rohingya berasal dari kata "Rohang" yang merupakan nama  lama  untuk  Rakhine  State.  Rohingya  secara  definitif   berarti  Muslim dari Negara Rakhine. Mayoritas orang di Myanmar dan Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa Rohingya bukan berasal dari Myanmar tetapi adalah pendatang dari Bangladesh sehingga istilah Rohingya menjadi perdebatan panjang yang tak
18 Grønlund, “Refugees in Exodus,” 41.
19 Md Mahbubul Haque, “Multicultural Society in Burma: How Failed to Accommodate the Rohingya Identity,” in Rohingya Stateless People And Nowhere To Go (Jakarta: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) and Pusat Informasi Advokasi Rohingya Arakan (PIARA), 2016), 15.
kunjung usai. Istilah ini tidak diakui oleh pemerintah Myanmar atau mayoritas elit politik di Myanmar; mereka malah menyebut mereka sebagai "Bengali", istilah yang menunjukkan bahwa Rohingya adalah pendatang dari Bangladesh.  Padahalistilah “Bengali" jelas ditolak oleh sebagian besar komunitas Rohingya di Myanmar. Ironisnyasaat ini, istilah Rohingya tidak diperkenankansecaraadministratiftercatat pada dokumen resmi termasuk kartu identitas penduduk, daftar rumah tangga pada sensus bulan Maret 2014. Komunitas internasional berpendapat bahwa individu  harus  memiliki  hak  untuk  mengidentifikasi  diri,  termasuk  sebagai Rohingya. Namun istilah "Rohingya" ditolak oleh pemerintah Myanmar sebagai penduduk dan juga sebagai etnis nasional sehinggamengakibatkan mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan. 20
Dampak tersebut mengakibatkan komunitas Rohingya di Myanmar mengalami keterbatasan akses dalam berbagai aspek. Alasan rasional dugaan penghapusan kewarganegaraan Rohingya dan juga kebijakan pemerintah agar mereka menjauhkan diri dari Rakhine diantaranya karena potensi sumber daya alamnya. Hal ini jelas terkait dengan kebijakan politik. Kebijakan politik seringkali bersifat dinamis, dimana penentu kebijakan telah mempengaruhi kedudukan (status) kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Namun, tidak ada para elit politik yang berani untuk mencoba memberikan kewarganegaraan kembali kepada Rohingya, sehingga mereka tetap tidak memiliki kewarganegaraan sejak UU Kewarganegaraan dilaksanakan pada tahun 1982. Rohingya dan juga Muslim dari kelompok etnis lain, merasakan penderitaan di tangan junta militer, pemerintah, dan para agamawan radikal yang mempengaruhi sikap terhadap umat Islam. 21
Dalam wacana politik liberal dunia kontemporer, akomodasi terhadap keragaman multi-etnis dan rasial menjadi tantangan utama proses pembangunan bangsa. Ide-ide multikultural kewarganegaraan menjadi populer karena konsep ini menggabungkan pengakuan etnis dan minoritas sebagai bagian identitas budaya mereka. Sebagian besar negara-negara multi-etnis seringkali merampas hak minoritas. Hak minoritas sebagai bagian identitas budaya nasional juga diabaikan oleh para elit yang berkuasa. Di Myanmar, sebagian besar etnis minoritas telah berjuang untuk menegakkan hak-hak mereka sejak setelah dekolonisasi. Kasus etnis dan agama kelompok minoritas Rohingya merupakan masalah yang sangat
20 The Institute of  Human Rights and Peace Studies (IHRP) Mahidol University, Equal Only in Name The Human Rights of  Stateless Rohingya in Malaysia , 7.
21 Grønlund, “Refugees in Exodus,” 45–46.
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 259
kompleks. Semua hak mereka dikebiri oleh elit Myanmar. Akibatnya, Rohingya diperlakukan sebagai kelompok yang tidak diinginkan kehadirannya di tanah leluhur mereka. Pendekatan multikultural merupakansalah satu pendekatan terbaik untuk mengakomodasi etnis minoritas sebagai bagian identitas nasional di Myanmar. Namun, pemerintah Myanmar gagal mengakomodasi minoritas etnis- agama Rohingya sebagai bagian identitas nasional mereka. 22
Oleh karena itu, persoalan identitas sebagaimana yang dialami etnis Rohingya di Myanmar tidak terlepas dari konstruksi sosial yang melibatkan dengan  banyak  faktor  lain.  Identitas  Rohingyayang  cenderung  berafiliasi  pada identitas agama menjadi lebih dominanketika mereka di pengungsian. Hal ini secara tidak langsung Rohingya telah mengembangkan identitas keagamaan dan memunculkan prasangka terhadap umat agama lain tidak hanya dalam konteks Myanmar. Agama sebagai identitas menjadi pemisah atau pemersatu, dan bahkan merupakan faktor yang menjadi penguat keduanya. 23

## KEMUNCULAN JIHADIS UNTUK SOLIDARITAS MUSLIM ROHINGYA
Pada 9 Oktober 2016 sekitar 200 orang menyeberang dari Bangladesh ke Negara Bagian Rakhine (Arakan) Myanmar dengan perahu untuk menyerang tiga pos penjaga perbatasan di Kota Maungdaw. Menurut pemerintah Myanmar, para penyerang telah membunuh sembilan polisi dan mengambil lebih dari 50 senjata dan ribuan peluru. Beberapa hari kemudian, video YouTube mengungkapkan kemunculan  kelompok  Harakah  al-Qaida  Militan  yang  berbasis  di  Bangladesh yang juga dikenal sebagai Gerakan Iman. Video itu menunjukkan militan yang bersenjatakan senapan AK-47, mengundang saudara-saudara muslim Rohingya di seluruh dunia untuk bergabung dalam pertempuran. Baik Gerakan Iman dan Aqa Mul Mujahidin (AMM) diduga terkait dengan serangan tersebut. Mereka merupakan kelompok baru yang berkembang dari jaringan jihadis di negara tetangga  Bangladesh.  Sejak  serangan  itu  terjadi  kekerasan  fisik  terhadap  etnis Rohingya sehinggapasukan Myanmar dianggap pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Pada awal 10 Oktober 2016, New York Times juga melaporkan bahwa tujuh penduduk desa ditembak mati oleh pasukan Myanmar. Human Rights Watch melaporkan bahwa
22 Haque, “Multicultural Society in Burma: How Failed to Accommodate the Rohingya Identity,” 3.
23 Grønlund, “Refugees in Exodus,” 70.
pasukan Myanmar telah membakar 1.250 bangunan. Reuters dan Myanmar Times juga melaporkan bahwa "tentara Burma" telah memperkosa wanita Rohingya di daerah yang terkena dampak tersebut. 24
Eksploitasi krisis Rohingya oleh kelompok-kelompok jihadis juga berpotensi merusak hubungan antara Myanmar dan negara tetangga khususnya Bangladesh. PemerintahBangladeshjuga tidak bisa mengabaikan krisis Rohingya sebagai soldaritas sesama Muslim namun tidak dapat menampung pengungsi dalam jumlah besar di negaranya. Oleh karena itu, diperlukan win-win solution untuk menghadapi krisis kemanusiaan ini. Dengan pendekatan kemanusiaan, Bangladesh harus mewaspadai terhadap kemungkinan munculnyagerakan militansi untuk solidaritas Rohingya di Myanmar. Sementara operasi kontra-terorisme menunjukkan adanya ancaman potensial kebangkitan gerakan militan untuk solidaritas Rohingyayang berafiliasi dengan Al-Qaeda. 25
Jihadis untuk solidaritas Rohingya sebenaranya sudah muncul sejak akhir 1950-an dimana pemberontakan yang beranggotakan barisan mujahidin dapat ditaklukkan oleh Tentara Burma. Sejak tahun 1970-an, berbagai kelompok Islamis juga telah muncul untuk mengambil peran pembebasan Rohingya, baik untuk memperoleh otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan langsung. Kelompok- kelompok utama yang memperjuangkan perjuangan Rohingya termasuk Organisasi Solidaritas Rohingya, Front Islam Arakan Rohingya dan Organisasi Pembebasan Nasional Arakan. Keberhasilan Mujahidin Afghanistan dalam mengalahkan Soviet pada tahun 1980-an telah mendorong kelompok-kelompok ekstrimis yang mengatasnamakan jihad untuk mendukung perjuangan Rohingya melawan Myanmar.  Dukungan kelompok-kelompok radikal yang menguat pada akhir 1990-an berafiliasi dengan Al Qaeda. 26
Ada beberapa faktor yang mendorong kelompok ekstrimis termasuk Al Qaeda  untuk  mendukung  Rohingya.  Pertama,  kelompok  ekstrimis  tidak  dapat mengabaikan penderitaan Rohingya karena hal ini telah disorot di media secara besar-besaran sejak tahun 2012. Kedua,kelompok ekstrimis lokal berada di bawah tekanan dari pasukan kelompok-kelopok militan global yang memutuskan untuk menyerang musuh mereka seperti yang terjadi di masa lalu. Ketiga, hal ini
24 Singh and Haziq, “The Rohingya Crisis.”
25 Iftekharul Bashar, “Exploitation of  the Rohingya Crisis by Jihadist Groups: Implications for Bangladesh’s Internal Security,” Counter Terrorist Trends and Analyses 9, no. 9 (2017): 5.
26 Jasminder Singh, “Rohingya Crisis in Southeast Asia: The Jihadi Dimension,” 2017, 1.
didorong oleh meningkatnya persaingan antar kelompok ekstrimis lainnya untuk berebut pengaruh terutama di daerah konflik yang menimpa komunitas Muslim. Terjadinya persaingan antar kelompok ekstrimis, bukan hanya untuk menjadi kelompok jihadis yang unggul tetapi juga karena semakin pentingnya Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai tempat perlindungan yang aman, sumber keuangan dan bahkan target untuk operasi. Akhirnya bagi kelompok ekstrimis khususnya untuk Al Qaeda konflik Rohingya di Myanmar menjadi kesempatan emas untuk memulihkan kemerosotan kelompok jihadis secara global sejak 2014. Dengan memperjuangkan kepentingan Rohingya, kelompok ekstrimis berharap untuk membalikkan peruntungannya sebagaimana di Pakistan dan Afghanistan. Dalam hal ini, baik Al Qaeda dan ISIS tidak hanya mencari pendukung untuk alasan ideologis dan jihad mereka tetapi juga memiliki alasan kuat untuk mendukung Muslim yang dianiaya di Myanmar. 27
Oleh karena itu, pemerintah Myanmar berupaya merespon gerakan militan tersebut dengan mengamankan perbatasannya dan segera menyelesaikan status kewarganegaraan Rohingya serta bekerjasama dengan Rohingya sebagai mitra strategis untuk menangkal kegiatan para pemberontak dan jihadis yang menghendaki pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah Rohingya melalui akomodasi politik. Sementara pada saat yang sama meningkatknya kerjasama anti-terorisme dengan negara-negara Asia Selatan dan Tenggara sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi penderitaan minoritas Rohingya. 28

## PENUTUP
Melalui tinjauan pustaka dan pengumpulan data menunjukkan bahwa minoritas etnis Muslim Rohingya telah lama hadir di Arakan semenjak kerajaan Arakan independen. Sebelum menguatnya peran militer di Myanmar seperti yang dinyatakan Haque (2016), representasi Rohingya memiliki peran yang kuat di pemerintahan. Di sisi lain meskipun secara geografis Arakan berdekatan dengan Bangladesh, tetapi fakta ini tidak berarti bahwa semua orang Rohingya bermigrasi dari Bangladesh dan menetap setelah penjajahan Inggris. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pemerintah Myanmar tidak dapat beralasan untuk menolak kewarganegaraan Rohingya. Namun, Myanmar sebagai negara multi-etnis justru gagal mengakomodasi etnis minoritas Rohingya sebagai bagian dari identitas
27 Singh, 2–3.
28 Singh and Haziq, “The Rohingya Crisis.”
nasional. Sebagian besar etnis minoritas di luar Rohingya juga menghadapi masalah ini dengan pemerintah pusat di Rangoon. Rohingya merupakan kasus luar biasa karena atas nama etnis pribumi mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Selain itu, bagi pemerintah Myanmar, keberadaan Rohingya dianggap menjadi ancaman terhadap identitas nasional Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryanto, Heri. “Kondisi Faktual Muslim Rohingya Di Indonesia.” Laporan Pusat Informasi Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) Jakarta. Jakarta, 2013. Bashar, Iftekharul. “Exploitation of  the Rohingya Crisis by Jihadist Groups: Implications for Bangladesh’s Internal Security.” Counter Terrorist Trends and Analyses 9, no. 9 (2017): 5–7.
“European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
FACTSHEET.” The Rohingya Crisis , 2018.
Grønlund, Christine Alstad. “Refugees in Exodus: Statelessness and Identity:
A Case Study of  Rohingya Refugees in Aceh, Indonesia.” Master’s Thesis,
Universitetet i Agder; University of  Agder, 2016.
Haque, Md Mahbubul. “Multicultural Society in Burma: How Failed to Accommodate the Rohingya Identity.” In Rohingya Stateless People And Nowhere To Go . Jakarta: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) and Pusat Informasi Advokasi Rohingya Arakan (PIARA), 2016. Jati, Irawan. “Comparative Study of  the Roles of  ASEAN and the Organization of  Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis,” 2017. Maung, Min, Danny Miller, Zhenyang Tang, and Xiaowei Xu. “Value-Enhancing Social Responsibility: Market Reaction to Donations by Family vs. Non- Family Firms with Religious CEOs.” Journal of  Business Ethics 7, no. 3 (December 16, 2019). https://doi.org/10.1007/s10551-019-04381-8. Parnini, Syeda Naushin, Mohammad Redzuan Othman, and Amer Saifude Ghazali. “The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations.” Asian and Pacific Migration Journal 22, no. 1 (2013): 133–146. Shivakoti, Richa. “ASEAN’s Role in the Rohingya Refugee Crisis.” Forced Migration Review 56 (2017): 75–77.
Singh, Jasminder. “Rohingya Crisis in Southeast Asia: The Jihadi Dimension,” 2017.
Singh, Jasminder, and Muhammad Haziq. “The Rohingya Crisis: Regional Security
Implications,” 2016.
The Institute of  Human Rights and Peace Studies (IHRP) Mahidol University. Equal Only in Name The Human Rights of  Stateless Rohingya in Malaysia . London, 2014.