Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 197-210 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Pertanggung  Jawaban  Hukum Franchisor Terhadap Usaha Franchisee
Dystiana Firman Salatsa 1* , Ni Nyoman Indah Pratiwi 2 , Safira Ayunil Hisbiyah 3 , Tsabita Aurelia Rahim 4 1*,2,3,4 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia *email: dystianafirmansalatsa@gmail.com

## DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5437
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Perjanjian, Franchisee, Franchisor
Perkembangan  bisnis  di  Indonesia  berkembang  dengan  pesat,  salah satunya  adalah  bisnis franchise .  Bisnis  ini  sangat  menarik  perhatian pebisnis  dan  masyarakat  mengingat  bisnis  ini  menguntungkan  dan memudahkan bagi pihak franchisee ataupun franchisor . Kemudahan yang ditawarkan  tidak  senantiasa  membuat  bisnis  ini  selalu  berjalan  mulus bahkan timbul berbagai permasalahan, seperti bangkrutnya usaha milik franchisee akibat dari pandemi covid-19. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum franchisor dan perlindungan hukum  oleh  AFI  atas  bangkrutnya  usaha  milik franchisee .  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalis  pertanggungjawaban franchisor dan perlindungan  hukum  oleh  AFI  atas  bangkrutnya  usaha  milik franchisee . Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Hasil  penelitian  adalah  pertanggungjawaban franchisor berupa  ganti kerugian dan AFI tidak dapat memberikan pertanggungjawaban hukum namun  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  baik  secara  preventif dan  represif  atas  bangkrutnya  usaha franchisee .  Perlindungan  hukum yang  dilakukan  secara  preventif  yaitu  upaya  dikeluarkan  kode  etik sebagai  pedoma  bagi  para  anggota  sedangkan  perlindungan  represif ialah upaya nasihat, bimbingan dan solusi praktis.

## ABSTRACT
Vol. 6 No. 2 (2024) Keywords: Agreement, Franchisee, Franchisor Business  development  in  Indonesia  is  growing  rapidly,  one  of  which  is  the franchise  business.  This  business  is  very  attractive  to  business  people  and  the public  considering  that  this  business  is  profitable  and  easy  for  franchisees  or franchisors. The convenience offered does not always make this business always run  smoothly  and  even  various  problems  arise,  such  as  the  bankruptcy  of  the franchisee's  business  due  to  the  co-19  pandemic.  Based  on  this,  this  article discusses the legal liability of the franchisor and legal protection by AFI for the bankruptcy  of  the  franchisee's  business.  This  research  aims  to  analyze  the liability of the  franchisor and legal protection by AFI for the bankruptcy of the franchisee's business. The research method used is normative legal research. The result of the research is the liability of the franchisor in the form of compensation and  AFI  cannot  provide  legal  liability  but  can  provide  legal  protection  both preventively  and  repressively  for  the  bankruptcy  of  the  franchisee's  business. Legal protection carried out preventively is an effort to issue a code of ethics as a pedoma for members while repressive protection is an effort of advice, guidance and practical solutions.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat beragam yang tentunya tidak  terlepas  dari  pengaruh  globalisasi  seperti  bisnis  waralaba  atau  sering disebut dengan bisnis franchise (Asmianti et al., 2019) . Mulanya bisnis franchise tidak  dikenal  dalam  kepustakaan  hukum  Indonesia  mengingat  sistem  bisnis dari franchise bukanlah merupakan tradisi atau budaya bisnis Indonesia, tetapi perlahan  dengan  seiring  berjalannya  waktu  dan  diikuti  dengan  pengaruh globalisasi, bisnis ini mulai dikenal di Indonesia bahkan saat ini sangat gencar dilakukan oleh pelaku bisnis dan menjadi amat populer dikalangan masyarakat hingga  akhirnya  bisnis  ini  dikenal  dan  masuk  kedalam  kepustakaan  hukum Indonesia.  Ketertarikan  pelaku  bisnis  untuk  menjadikan franchise sebagai sarana dalam pengembangan bisnisnya tentunya memiliki suatu alasan dimana bisnis  ini  memiliki  suatu  kelebihan  yang  memberikan  kemudahan  terkait operasional  bisnis  dimana  sebelumnya  telah  disediakan  oleh  pemberi/pemilik waralaba  sehingga  penerima  waralaba  hanya  perlu  memahami  operasional bisnis yang telah ditawarkan. Selain itu, dengan adanya skema bisnis tersebut, penerima  waralaba  dapat  dengan  mudah  membangun  citra  bisnisnya sebagaimana citra bisnis yang dimiliki oleh perusahaan induk.
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  Tentang Waralaba  (PP  Waralaba)  bahwa Franchise diartikan  sebagai  suatu  hak  khusus milik orang ataupun badan usaha atas sistem bisnis beserta karakteristik usaha tersendiri dalam mempromosikan barang/jasa yang terbukti berhasil dan telah
Vol. 6 No. 2 (2024)
dimanfaatkan  pihak  lainnya  dengan  berdasar  pada  perjanjian  waralaba. Seorang ahli, Henry Campbell Black yang termuat dalam Black Law Dictionary menjelaskan definisi franchise bahwa “Franchise is a license from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark” yang  diterjemahkan  bebas  kedalam  Bahasa  Indonesia  menjadi, franchise adalah lisensi yang berasal dari pemilik merek dagang  yang memberikan  izin kepada  pihak  lainnya  untuk  menjual  atas  jasa  layanan  dibawah  nama  atau merek tersebut (Nasrullah, 2021) .
Menurut Faisal Santiago bahwa esensi/elemen dalam bisnis franchise yang didalamnya  meliputi: Franchisor;  Franchisee ;  terdapat  pemberian  hak  eksklusif selayaknya  hak  milik  atas  suatu  kekayaan  intelektual  ataupun  hak perindustrian;  terdapat  pemberian  hak  operasional  bisnis  pada  wilayah tertentu;  terdapat  penetapan  standar  kualitas  maupun  pengawasan  kualitas secara  berkala;  terdapat  pemberian  pelatihan  dalam  rangka  pemenuhan standar serta peningkatan kualitas kerja; dan terdapat pemberian imbalan atas penggunaan  hak  berupa royalties/  initial  fee /  biaya  lainnya  sebagaimana  yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Santiago, 2011) .
Pada  hakikatnya,  bisnis franchise lahir  dari  adanya  kesepakan  diantara kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama bisnis dalam bentuk pemberian izin  penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  seperti  merek  yang  diikuti  dengan izin  penggunaan  sistem  operasional  ataupun  barang/jasa (Effendi,  2021) . Kesepakatan ini lahir dari kedua belah pihak yang dalam PP Waralaba disebut sebagai  pemberi  dan  penerima  waralaba (Savita  &  Fatmawati,  2023) .  Pemberi waralaba  dalam  Pasal  1  angka  2  PP  Waralaba  yang  sering  dikenal  dengan franchisor yakni orang ataupun badan usaha yang mana memberikan suatu hak yang  bertujuan  dalam  pemanfaatan/penggunaan  waralaba  yang  dimilikinya pada penerima waralaba. Sementara, penerima waralaba dalam Pasal 1 Angka 3 PP Waralaba yang sering dikenal dengan franchisee merupakan orang ataupun badan  usaha  yang  diberikan  suatu  hak  oleh  pemberi  waralaba  untuk  tujuan pemanfataan/penggunaan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Terhadap bisnis  ini,  apabila  ditelaah  lebih  mendalam  lagi  dapat  dilihat  bahwasanya kedua pihak secara bersamaan mendapatkan keuntungan.
Franchisor dapat  memperoleh  beberapa  keuntungan  seperti  keuntungan dari  hasil  loyalty  yang  diberikan  oleh franchisee atas  pemanfaatan  hak-hak tertentu,  perluasan  barang/jasa  yang  dimiliki,  dan  meningkatnya  permintaan atas barang/jasa (Nur Fitri Melnia & Tambunan, 2022) . Sedangkan keuntungan
Vol. 6 No. 2 (2024)
bagi franchisee adalah penggunaan hak oleh franchisee mempermudahnya dalam menarik  minat  konsumen  akan  barang/jasa  yang  diperjualbelikan  mengingat franchisor telah  memiliki  karakteristik/ciri  khasnya/nama  yang  telah  dikenal oleh konsumen. Kemudahan dan keuntungan dalam melakukan bisnis franchise tidaklah  selalu  berjalan  dengan  mulus,  saat  ini  timbul  berbagai  permasalahan dalam bisnis ini seperti pemutusan kontrak bisnis secara sepihak, wanprestasi baik  yang  diperbuat  oleh franchisor ataupun franchisee ,  pailitnya franchisor hingga  kebangkrutan  yang  dialami  oleh franchisee (Pratama,  2019) . Kebangkrutan yang dialami usaha franchisee mengalami peningkatan terutama saat  Indonesia  dilanda  Pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020  dan  puncak kebangkrutan usaha franchisee adalah pada tahun 2021.
Dilansir oleh CNBC Indonesia bahwa Levita Ginting Supit sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Waralaba Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan  bahwa  tercatat  15%  atau  sekiranya  953  gerai  waralaba  dari keseluruhan 5.621 gerai dengan 30 merek tutup sementara ataupun permanen sejak  adanya  Pandemi  Covid-19.  Kemudian,  Alinea.id  juga  memberitakan beberapa  merek/brand  waralaba  yang  tutup  akibat  kerugian  dari  adanya Pandemi  Covid-19  salah  satunya  yaitu,  Kentucky  Fried  Chicken  (KFC)  yang dibawahi oleh PT. Fast Food Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 115 gerai KFC  yang  terhitung  merupakan  milik franchisee dan franchisor lantaran  mal yang  tersebar  di  seluruh  kota  Indonesia  harus  ditutup,  kemudian  Es  Teler  77 yang dinaungi oleh PT. Top Indonesia menutup beberapa gerai milik franchisee dan franchisor secara sementara dan permanen dan terakhir restoran waralaba asal  Korea  Selatan  Lotteria  yang  menutup  semua  gerainya  di  Indonesia (Rasdianto & Runiasari, 2020) .
Berpandangan  dari  beberapa  kasus-kasus  diatas,  penutupan  gerai  milik franchisee atas  kerugian-kerugian  yang  dialaminya  bahkan  secara  permanen atau  sering  disebut  bangkrut  tentunya  membawa  dampak  negatif  bagi franchisee . Dalam hal ini, tidak sedikit dari franchisee merupakan seseorang yang baru  terjun  mendalami  dunia  bisnis  dan  pengetahuan  bisnis  yang  dimiliki masih sangat awam terkait bisnis terutama franchise sehingga dalam artikel ini akan  membahas  terkait  dengan  tanggung  jawab franchisor atas  bangkrutnya usaha  milik franchisee dimana franchisor sebagai  pemilik  hak  waralaba  serta tanggung  jawab  Asosiasi Franchise Indonesia  (AFI)  sebagai  suatu  organisasi yang mewadahi bisnis franchise di Indonesia.
Vol. 6 No. 2 (2024)

## 2. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  merupakan metode  penelitian  hukum  kepustakaan (Soekanto  &  Mamudji,  2001) ,  dimana menggunakan  pendekatan  berupa statute  approach yang  merupakan  suatu pendekatan  dengan  melakukan  suatu  analisis  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan conceptual  approach yang  merupakan  pendekatan  terhadap konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban franchisor dan  AFI  atas  bangkrutnya  usaha  milik franchisee (Marzuki,  2005) . Penelitian  hukum  ini  menggunakan  beberapa  bahan  hukum  yaitu  bahan hukum  primer  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  atau Burgerlijk  Wetboek (BW), PP  Waralaba,  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Waralaba  (Permendag  Penyelenggaraan  Waralaba); bahan  hukum  sekunder  yakni  meliputi  buku  dan  jurnal;  dan  bahan  hukum tersier yakni kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem  kartu,  dimulai  dari  pengumpulan  dan  pengelompokan  bahan  hukum, kemudian  dilakukan  inventarisasi  dengan  cara  pencatatan  dan  pengutipan melalui  sistem  kartu  yang  meliputi  kartu  kutipan,  ikhtisar  dan  bibliografi. Kemudian terkait analisis hukum yang dipergunakan adalah teknik deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertanggungjawaban  Hukum Franchisor Terhadap Franchisee Atas Bangkrutnya Usaha Franchisee
Bisnis franchise sebagaimana  diketahui  lahir  dari  suatu  perjanjian  yang dianggap  sah  berdasarkan  Pasal  1320  BW  dan  secara  khusus  berpedoman terhadap  Pasal  1338  BW  yang  didalamnya  mengatur  tentang  kebebasan berkontrak  diantara  para  pihak  yang  mana  perjanjian  yang  telah  disepakati menjadi  suatu  undang-undang  atau  pedoman  bagi  pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian.  Begitu  pula  bisnis franchise ,  dimana  perjanjian  yang disepakati  oleh  pihak franchisor dan franchisee menjadi  suatu  undang-undang bagi  mereka  yang  membuat  perjanjian.  Dalam  Pasal  5  PP  Waralaba  mengatur bahwasanya perjanjian waralaba minimal mengatur terkait :
a. nama dan alamat para pihak:
b. jenis hak kekayaan intelektual;
c. kegiatan usaha;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. bantuan,  fasilitas,  bimbingan,  operasional,  pelatihan,  dan  pemasaran  yang diberikan franchisor kepada franchisee ;
f. wilayah usaha;
g. jangka waktu perjanjian;
h. tata cara pembayaran imbalan;
i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. penyelesaian sengketa; dan
k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
Terkait  substansi  dari  perjanjian franchisee ,  hak  dan  kewajiban  dari franchisee dan franchisor menjadi fokus penting dalam suatu perjanjian dimana secara  umum  hak franchisor adalah  menerima  royalty  dan franchise  fee ; kepemilikan  hak  kekayaan  intelektual  baik  berupa  hak  cipta,  merek, dan lain - lain,  sedangkan  kewajiban franchisor adalah  memberikan  suatu  lisensi  atas kepemilikannya  kepada franchisee (Hetty,  2012) .  Kemudian  hak franchisee adalah  menerima  lisensi,  sedangkan  kewajiban franchisee adalah  melakukan pembayaran  atas  royalty  dan franchise fee  serta  menjaga  kualitas  atas  barang atau jasa (Pariela, 2017) .
Dalam praktiknya, sering ditemui bahwa franchisor telah memiliki kontrak baku dalam melakukan perjanjian franchise sehingga franchisee hanya memiliki sedikit  peluang  untuk  melakukan  negosiasi  dan franchisee sering  kali dihadapkan  dengan  pilihan take  it  or  leave  it .  Kondisi  tersebut  membuat anggapan  bahwa  dalam  perjanjian franchise ,  kedudukan franchisor jauh  lebih menguntungkan  dibanding  dengan franchisee dimana  secara  tidak  langsung franchisee diharuskan untuk menyetujui perjanjian tersebut sehingga dalam hal ini  eksistensi  asas  kebebasan  berkontrak  sudah tidak  diberlakukan  lagi  dalam perjanjian (Slamet,  2011) .  Penerapan  kontrak  baku  dalam  perjanjian franchise tentunya  memiliki  keterkaitan  dengan  perbuatan  melanggar  hukum  (PMH) terutama  dalam  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Hubungan  hukum  yang  lahir dari franchise agreement  atau  perjanjian franchise yang  menerapkan  kontrak baku ini menimbulkan rasa ketidakadilan bila diterapkan (Mafriyani, 2012) .
Berpandangan  terhadap  ketidakadilan  yang  dialami franchisee terhadap penerapan  kontrak  baku,  dalam  perkembangan  hukum  atau ius  contituendum maka terdapat pengaturan dimana membebankan pertanggungjawaban kepada
Vol. 6 No. 2 (2024)
franchisor atas  tindakan franchisee kepada  pihak  ketiga.  Berdasarkan  hal tersebut,  terdapat  penerapan  justifikasi  yuridis  atas  tanggungjawab franchisee yang menjadi tanggungjawab franchisor dari tindakan yang dilakukan franchisee adalah sebagai berikut (Manalu, 2022) :
a. Justifikasi Interen yang berarti adanya pengaruh campur tangan franchisor atas  keberlangsungan  bisnis franchise yang  pada  hakikatnya  dikendalikan franchisee .
b. Justifikasi Eskteren yang berarti adanya kesan kepada masyarakat seakan- akan tindakan yang dilakukan oleh/atas nama franchisor .
Berkaitan  dengan  justifikasi  interen,  hal  ini  memiliki  keterkaitan  dengan beberapa  pengaturan  dalam  PP  Waralaba  dan  Permendag  Penyelenggaraan Waralaba  dimana franchisor tidak  diperkenankan  lalai  dalam  segala kewajibannya kepada franchisee sebagaimana diuraikan dibawah ini:
a. Franchisor berkewajiban  untuk  menunjukan  prospektus  penawaran waralaba  terhadap  calon franchisee saat  melaksanakan  penawaran  sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1).
b. Franchisor berkewajiban  memberikan  suatu  pembinaan  berupa  pelatihan, pemasaran, bimbingan operasional manajemen, penelitian dan pengembangan  terhadap franchisee secara  berkelanjutan  sesuai  dengan Pasal 8.
c. Franchisor dan franchisee berkewajiban  untuk  memprioritaskan  barang/jasa yang  merupakan  hasil  produksi  dalam  negeri  selama  memenuhi  standar mutu yang ditetapkan secara tertulis oleh franchisor sesuai dengan  Pasal 9 ayat (1).
d. Franchisor berkewajiban  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  pengusaha kecil  ataupun  menengah  di  daerah  sekitar  sebagai franchisee ataupun pemasok  barang/jasa  selama  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan franchisor sesuai dengan Pasal 9 ayat (2).
e. Franchisor berkewajiban  untuk  mendaftarkan  prospektus  penawaran waralaba  sebelum  melakukan  pembuatan  perjanjian franchise dengan franchisee sesuai dengan Pasal 10.
f. Franchisee berkewajiban  mendaftarkan  perjanjian franchise sesuai  dengan Pasal 11.
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  hukum franchisor ,  sebagaimana dalam  praktiknya  bahwa  bisnis franchise tidak  selalu  berjalan  dengan  mulus,
adakalanya  bisnis  milik franchisee mengalami  kerugian  bahkan  kebangkrutan. Bangkrut  dapat  diistilahkan  sebagai  menderita  kerugian  besar  hingga  harta bendanya habis atau gulung tikar. Dalam hal kebangkrutan yang dialami usaha milik franchisee ,  apabila  ditelaah  berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  terdapat  2  (dua)  kemungkinan  alasan  terjadinya kebangkrutan  yakni  termasuk  kedalam  PMH  atau  wanprestasi.  PMH  sendiri diatur  dalam  Pasal  1365  BW  sedangkan  wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243 BW.
PMH yang dilakukan oleh franchisor ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang  sebelumnya  telah  diatur  dalam  Pasal  5  huruf  e jo. Pasal  8  PP  Waralaba bahwa franchisor memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  bantuan,  fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran kepada franchisee . Dalam hal ini franchisor sebagai  pihak  yang  memberikan  waralaba  berupa  hak  lisensi dalam  membuat  kontrak  terutama  apabila  telah  dipersiapkan  kontrak  baku tidak  mencantumkan  klausa  terkait  kewajiban franchisor untuk  memberikan bantuan,  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan,  dan  pemasaran  kepada franchisee maka franchisor sebagai  pihak  yang  melakukan  PMH  wajib memberikan  ganti  kerugian  sebagaimana  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1365 BW  yang  didalamnya  mengatur  bahwasanya  tiap  PMH  yang  menyebakan kerugian  kepada  orang  lain  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  atau kelalaianya menyebabkan kerugian untuk melakukan ganti kerugian. Selain itu terdapat  sanksi  administratif  bagi franchisor apabila  melanggar  Pasal  8  PP Waralaba yang dapat berupa denda, peringatan tertulis, ataupun membatalkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2) PP Waralaba.
Selanjutnya  terkait  dengan  wanprestasi  yang  dilakukan franchisor sehingga menyebabkan kebangkrutan adalah berkaitan dengan telah diaturnya klausul  Pasal  5  huruf  e  PP  Waralaba dalam,  perjanjian  namun franchisor tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan  dalam  perjanjian.  Adapun  perbuatan  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut (Putri, 20 C.E.) :
a. Tidak menyediakan fasilitas yang layak untuk sistem waralaba agar dapat berjalan dengan seharusnya seperti fasilitas pelatihan, pemasaran, bantuan pembukuan dan pedoman kerja;
b. Tidak  mengadakan  pembinaan  kepada franchisee sesuai  dengan  perjanjian yang telah disepakati sebelumnya;
Vol. 6 No. 2 (2024)
c. Tidak  membantu franchisee saat  berada  dalam  kesulitan  yang  dihadapi dalam  melaksanakan  bisnis franchise seperti  bantuan  dalam  bentuk keuangan.
Atas tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan franchisor maka franchisor wajib  mengganti  kerugian  yang  telah  diderita franchisee sebagaimana  hal  ini diatur  dalam  Pasal  1243  BW  yang  mengatur  bahwa  penggantian  rugi,  bunga, dan  biaya  yang  disebabkan  tidak  terpenuhinya  perjanjian,  diwajibkan  jika  si berutang telah dinyatakan melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjiannya  dan  tetap  lalai  atau  apabila  sesuatu  harus  dan  hanya  dapat diberikan  dalam  tenggat  waktu  yang  telah  dilampaukan.  Berdasarkan pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwasanya  pertanggungjawaban franchisor atas kebangkrutan usaha franchisee adalah berupa ganti kerugian atas kerugian  yang  dididerita franchisee yang  mana  dasar  diajukannya  ganti kerugian  terhadap  hal  ini  dapat  berupa  PMH  ataupun  wanprestasi  yang dilakukan oleh franchisor .
3.2 Upaya  Perlindungan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Atas Bangkrutnya Usaha Milik Franchisee
Pada tahun 1900-an, bisnis franchise mengalami peningkatan yang pesat di Amerika  Serikat.  Perkembangan  yang  ada  tidak  senantiasa  hanya menimbulkan dampak positif namun juga diikuti dengan dampak negatif yang pada  akhirnya  menimbulkan  banyak  permasalahan  hukum  yang  berkaitan dengan  bisnis franchise .  Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  adalah  banyak franchisor yang  menjual  bisnis franchise yang  keberhasilannya  belum  teruji. Tidak  hanya  itu,  banyak franchisor lebih  fokus  dalam  menjual  bisnis franchise miliknya  dibandingkan  mengembangkan  sistem  bisnis  mereka,  sehingga  hal tersebut mendorong terbentuknya asosiasi franchise dengan tujuan menciptakan suasana  industri  bisnis franchise yang  aman  dan  mampu  dipercaya.  Asosiasi tersebut bernama International Franchise Association (IFA). Dalam mewujudkan tujuan dari IFA, maka IFA menyusun suatu kode etik franchise sehingga dapat menjadi  pedoman  untuk  para  anggotanya.  Namun,  kode  etik  tersebut  perlu dukungan  dari  perangkat  hukum  dalam  memastikan  bahwa  setiap  pihak dalam industri ini dapat terlindungi secara adil.
Tahun  1970-an,  FTC  ( Federal  Trade  Commission )  menerbitkan  pengaturan yang  mensyaratkan  setiap  perusahaan  pemberi  lisensi  ( franchisor )  yang  ingin menawarkan  usaha franchise -nya  kepada  publik  untuk  menyediakan Uniform
Franchise Offering Circular (UFOC), yaitu suatu dokumen yang berisi informasi lengkap  mengenai  peluang  bisnis franchise yang  ditawarkan,  seperti  sejarah bisnis, pengelolaan, aspek hukum, perkiraan investasi, deskripsi konsep bisnis, serta  salinan  perjanjian franchise .  Selain  itu,  dokumen  tersebut  juga mencantumkan daftar nama, alamat dan nomor telepon dari pemilik franchise . Tujuan  utama  UFOC  adalah  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai perusahaan  kepada  calon franchisee ,  sehingga  mereka  dapat  membuat keputusan yang tepat mengenai bisnis franchise yang akan mereka jalankan.
Di  Indonesia  sendiri,  telah  terdapat  organisasi  yang  menaungi  para pengusaha franchise dalam menjalankan bisnisnya. Organisasi tersebut dikenal dengan  nama  Asosiasi Franchise Indonesia  (AF).    AFI  adalah  organisasi  yang didirikan  dengan  tujuan  mewakili  industri franchise Indonesia.  AFI  didirikan pada tahun 1991 dan menjadi wadah yang mengayomi franchisor dan franchisee dengan  tujuan  untuk  memajukan  dan  mengembangkan  industri franchise di Indonesia serta melindungi kepentingan para anggotanya. Sebelum berdirinya AFI, industri franchise di Indonesia belum memiliki wadah yang  khusus untuk mengatasi  masalah  yang  dihadapi  dan  mempromosikan  pertumbuhan  sektor tersebut.  Maka  dari  itu,  pada  tahun  1991,  sekelompok  pengusaha franchise Indonesia  yang  peduli  dengan  perkembangan  industri  tersebut  memutuskan untuk mendirikan Asosiasi Franchise Indonesia.
Dalam  sejarahnya,  AFI  memiliki  peranan  yang  amat  penting  dalam membangun  kesadaran  masyarakat terhadap  konsep franchise dan  pentingnya melakukan  perlindungan  terhadap  hak-hak franchisee .  AFI  juga  bekerja  sama dengan  pemerintah  dan  berbagai  lembaga  terkait  untuk  membantu membangun  kebijakan  yang  mendukung  pertumbuhan  industri franchise di Indonesia.  AFI  memberikan  berbagai  layanan  kepada  anggotanya,  termasuk informasi terkait peluang franchise , pelatihan dan pengembangan keterampilan, advokasi  kebijakan,  serta  promosi  dan  pameran  untuk  memperluas  jaringan bisnis. Organisasi ini juga memiliki peran yang amat aktif dalam membangun hubungan  dengan  asosiasi franchise internasional  dan  memfasilitasi  kerjasama lintas  negara.  Melalui  perannya  sebagai  penghubung  antara franchisor dan franchisee ,  serta  dengan  berkontribusi  pada  pengembangan  industri  bisnis franchising di Indonesia, AFI telah membantu meningkatkan kesuksesan bisnis franchise di  Indonesia  dan  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi anggotanya.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  industri franchise di  Indonesia telah  mengalami  pertumbuhan  yang  pesat,  dan  AFI  terus  berupaya  untuk
Vol. 6 No. 2 (2024)
memperkuat perannya sebagai pemimpin dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan  sektor  tersebut.  Melalui  berbagai  inisiatifnya,  AFI  berharap dapat  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  bisnis franchise di  Indonesia  serta  meningkatkan  standar  dan  etika  dalam  industri tersebut.  Namun,  pertumbuhan  pesat  tersebut  tidak  serta  merta  membuat usaha franchise selalu  mengalami  keberhasilan,  bahkan  tidak  sedikit  usaha franchise yang mengalami kegagalan akibat dari faktor eksternal maupun faktor internal.
Dalam  bisnis franchise diawali  dengan  suatu  perjanjian  yang  disepakati oleh franchisee dan franchisor yang  nantinya  perjanjian  tersebut  akan  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  untuk  para  pihak  baik franchisor ataupun franchisee dalam  menjalankan  bisnis franchise tersebut.  Jika salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaran  perjanjian  tersebut,  pihak  yang dirugikan  dapat  melakukan  penuntutan  kepada  pihak  yang  melakukan pelanggaran  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Masalah  perlindungan hukum  bagi franchisee muncul  sehubungan  dengan  adanya  kekhawatiran franchisee akan  pemutusan  perjanjian  sepihak  oleh franchisor saat  terjadi kegagalan dalam usaha franchise yang dilakukan franchisee .  Dalam praktiknya, perjanjian franchise yang dibuat antara franchisor dan franchisee pada umumnya memakai  perjanjian  baku  yaitu  suatu  perjanjian  yang  didalamnya  telah mengatur  syarat-syarat  yang  telah  dibuat  oleh franchisor sehingga  klausul- klausul didalamnya umumnya lebih menguntungkan bagi pihak franchisor . Hal tersebut  juga  yang  menjadi  alasan  kekhawatiran franchisee atas  pemutusan perjanjian  setiap  waktu  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  oleh franchisor dalam perjanjian.
Dalam kasus kegagalan usaha franchisee yang berakibat kebangkrutan, AFI tidak  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  menggantikan  tanggung  jawab hukum  antara franchisor dan franchisee namun  AFI  dapat  memberikan  suatu perlindungan  hukum  baik  berupa  perlindungan  hukum  preventif  ataupun represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif  yaitu  salah  satu  bentuk perlindungan yang bertujuan dalam mencegah terjadinya suatu permasalahan sedangkan  perlindungan  hukum  secara  represif  adalah  suatu  bentuk perlindungan hukum yang bertujuan dalam penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan oleh AFI adalah  dengan  penyelenggaraan  seminar,  pelatihan,  atau  pertemuan  di  mana
anggota  dapat  berbagi  pengalaman  dan  belajar  dari  kasus  kegagalan  yang terjadi  sehingga  mampu  menjadi  evaluasi  terkait  bisnis franchise dimasa mendatang.  Selain  itu,  terdapat  kode  etik  yang  dimiliki  oleh  AFI  yang didalamnya mengatur terkait prinsip-prinsip dalam bisnis franchise yang wajib dipatuhi dan mengikat anggotanya sebagai pedoman dalam melakukan bisnis franchise .
Perlindungan  hukum  secara  represif  yang  dapat  dilakukan  AFI  adalah lebih berfokus pada memberikan nasihat, bimbingan, dan solusi praktis kepada anggotanya ataupun pihak franchisee yang mengalami kebangkrutan. Selain itu, AFI dapat menyediakan informasi, sumber daya, dan panduan terkait tindakan yang sekiranya dapat diambil dalam menyelesaikan situasi sulit atau kegagalan usaha. Kemudian, perlindungan secara represif yang juga dapat diberikan AFI adalah  melalui  upaya  advokasi  dan  penyelesaian  sengketa  namun  perlu ditekankan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dari  AFI  hanya  pada  tingkat organisasi saja apabila terjadi permasalahan hukum. Apabila para pihak belum merasa  puas,  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  gugata  ke  pengadilan  dan hal  itu  merupakan  diluar  kewenangan  dari  AFI.  Berdasarkan  pembahasan diatas,  AFI  sebagai  organisasi  yang  mewadahi  bisnis franchise di  Indonesia tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  hukum bagi franchisee namun  AFI  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  baik perlindungan secara preventif ataupun secara represif.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas bahwa pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh franchisor atas bangkrutnya usaha franchisee adalah berupa ganti kerugian  atas  kerugian  yang  telah  diderita  oleh franchisee dimana  dasar  ganti kerugian tersebut bergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh franchisor . Dalam hal ini, apabila franchisor melakukan PMH dengan tidak mencantumkan klausul Pasal 5 huruf e jo. Pasal 8 PP Waralaba maka dasar untuk mengajukan ganti  kerugian  adalah  berdasarkan  Pasal  1365  BW.  Sebaliknya,  apabila franchisor melakukan wanprestasi atas klausul dalam kontrak terutama klausul terkait  Pasal  5  huruf  e  PP  Waralaba  maka  dasar  untuk  mengajukan  ganti kerugian  adalah  berdasarkan  Pasal  1243  BW.  AFI  sebagai  organisasi  yang mewadahi  bisnis franchise di  Indonesia  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  pertanggungjawaban  hukum  kepada franchisee atas  bangkrutnya
Vol. 6 No. 2 (2024)
usaha franchisee ,  tetapi  AFI  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap franchisee atas bangkrutnya usaha milik franchisee .

## DAFTAR PUSTAKA
Asmianti,  S.,  Nangoi,  G.,  &  Warongan,  J.  (2019).  Analisis  Penyebab  Kerugian Pada  PT  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  Cabang  Manado. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 10 (2), 14–24.
https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24874
Effendi,  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Franchisor  dan  Franchisee pada  Usaha  Waralaba  dalam  Prespektif  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Studi Aspek Hukum Perjanjian). Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (2), 533–548.
Hetty, W. (2012). Perjanjian Waralaba Sebagai  Perjanjian Yang Dikecualikan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Universitas Islam Indonesia.
Mafriyani,  K.  H.  (2012). Ketidakseimbangan  Posisi  Tawar  Para  Pihak  Dalam Perjanjian  Franchise  Sebagai  Dampak  Dari  Perjanjian  Baku  Beserta  Akibat Hukumnya . Universitas Islam Indonesia.
Manalu,  Y.  A.  (2022).  Pengaturan  Hukum  Tentang  Franchise  Di  Indonesia.
Honeste Vivere , 32 (2), 83–97. https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.134
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana.
Nasrullah.  (2021).  Royalti  Penggunaan  Merek  Dalam  Sistem  Franchise  Di Indonesia  Menurut  Hukum  Islam. Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 13 (2),  430. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5075
Nur Fitri Melnia, & Tambunan, T. D. S. (2022). Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap  Perlindungan  Hukum  Karyawan  Franchisee  yang  Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen. Padjadjaran Law Research , 10 (2), 1–4.
Pariela,  M.  V.  G.  (2017).  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Waralaba. Jurnal  Sasi , 23 (1), 35–45.
Pratama,  M.  G.  (2019). Tinjauan  Terhadap  Perjanjian  Pemasaran  Barang  dan Atau Jasa  Dengan  Cara  Endorse  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam .  Universitas Islam Riau.
Putri, E. A. (20 C.E.). Perlindungan  Hukum Bagi Para  Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise). Tadulako Master Law Journal , 4 (2), 174–200.
Rasdianto,  F.  Y.,  &  Runiasari,  K.  (2020). Meraba  Nasib  Waralaba  F&B  Setellah Bangkrutnya  Pizza  Hut .  Alinea.Id.  https://www.alinea.id/bisnis/meraba- nasib-waralaba-fb-setelah-bangkrutnya-pizza-hut-b1ZQv9vPw
Santiago, F. (2011). pengantar Hukum Bisnis . Mitra Wacana Media.
Savita,  U.  O.,  &  Fatmawati,  N.  (2023).  Penerapan  Prinsipdisclosure  Terhadap Prospektus  Penawaran  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Waralaba. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM , 8 (1), 31–46.
https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5184
Slamet, S. R. (2011). Waralaba (Franchise) Di Indonesia. Lex Jurnalica , 8 (2), 127– 139.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License