## Sosialisasi Program Perhutanan Sosial bagi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Gunung Lintang Kabupaten Tanah Laut
Adistina Fitriani 1* Trisnu Satriadi 1 , Mahrus Aryadi 1 , Dina Naemah 1
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia *e-mail korespondensi: afitriani@ulm.ac.id

## Abstract
Social forestry is a sustainable forest management system implemented by local communities to improve their welfare. The purpose of this service activity is to provide an understanding to the community members who are members of forest farmer groups about the social forestry program. The target of the activity is a community  group  around  the  gunung  lintang  protected  forest  area.  Service  activities  include  material delivery, discussion, and evaluation. The community is very enthusiastic and willing to be involved in the social forestry program. Various program proposal requirements will be completed by the community. The initial plan for physical activities in the field is forest rehabilitation with agroforestry patterns. The solution to capital constraints is to cooperate with various institutions, such as the government and private companies. Keywords: social forestry; protection forest; gunung lintang; community

## Abstrak
Perhutanan  sosial  sebagai  sebuah  sistem  pengelolaan  hutan  secara  lestari  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan tentang program perhutanan sosial. Sasaran kegiatan adalah kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan lindung gunung lintang.    Kegiatan  pengabdian  meliputi  penyampaian  materi,  diskusi,  dan  evaluasi.    Masyarakat  sangat antusias  dan  bersedia  terlibat  dalam  program  perhutanan  sosial.    Berbagai  syarat  usulan  program  akan dilengkapi oleh masyarakat.   Rencana awal untuk kegiatan fisik di lapangan adalah rehabilitasi hutan dengan pola  agroforestri.    Solusi  untuk  kendala  permodalan  adalah  dengan  bekerjasama  sama  dengan  berbagai lembaga seperti pemerintah dan perusahaan swasta Kata Kunci: perhutanan sosial; hutan lindung; gunung lintang; masyarakat
Accepted: 2024-02-06 Published: 2024-04-07

## PENDAHULUAN
Peran  hutan  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  dan  keseimbangan  ekosistem,  sangatlah penting.    Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  41  tahun  1999  menguraikan  bahwa  hutan sangat  berperan  sebagai  fungsi  konservasi  (pengawetan  keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa serta ekosistemnya), lindung (perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah), dan produksi (memproduksi hasil hutan).   Bagi masyarakat, hutan memiliki fungsi yang beragam seperti sebagai penyimpan air, mencegah banjir, mencegah longsor, estetika alam dan menghasilkan oksigen (Rusdiana dan Wardiman, 2020).
Fungsi hutan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan, sangat berbeda dengan fakta di lapangan.  Kerusakan yang terjadi di areal hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi.  Kerusakan hutan dapat terjadi akibat maraknya penebangan liar dan perambahan lahan.  Permasalahan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan hutan tersebut (Umur, 2021). Pembatasan akses kepada masyarakat lokal ke dalam hutan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan (Muttaqin and Subarudi, 2013).
Laju kerusakan hutan atau deforestasi menjadi sebuah permasalahan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global di dunia. Namun, pemerintah terus melakukan upaya dalam menurunkan laju deforestasi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deforestasi  Indonesia  tahun  2021-2022  turun  8,4% dibandingkan  hasil  pemantauan  tahun  2020-
2021.  Deforestasi  netto  Indonesia  tahun  2021  -2022  adalah  sebesar  104  ribu  ha.  Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha.  Laju deforestasi merupakan penurunan atau kondisi kehilangan areal suatu kawasan hutan. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan alih fungsi  status  kawasan  hutan  menjadi  pemukiman,  pertanian,  perkebunan,  dan  lain-lain  dimana, kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat pada khususnya (Tambunan, Purba, & Rozalina, 2020).  Namun demikian, trend penurunan deforestrasi tidak terjadi pada tahun 2023  akibat  adanya  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan.    Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai 994.313 hektare selama periode Januari hingga Oktober 2023 (Antara, 2023)
Upaya  mengurangi  deforestrasi  tidak  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  pemerintah.    Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan.  Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber  daya  alam  dan  pendidikan  tentang  pentingnya  konservasi  dapat  membantu  mengurangi deforestasi. Peningkatan kesadaran akan manfaat ekologi dan ekonomi dari hutan lindung juga harus menjadi fokus (Febryanti et al, 2023).  Partisipasi  aktif masyarakat setempat dalam menciptakan pembangunan hutan berkelanjutan akan berdampak pada kehidupan yang baik dan produktif serta harmonis  dengan  lingkungan  (Armiwal  dan  Suhaibah,  2019).    Keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan hutan diatur melalui program Perhutanan Sosial.  Konsep perhutanan sosial di Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.  Konsep ini telah diterima dan diakui sebagai salah satu  pendekatan  yang  baik  dalam  upaya  mengelola  hutan  secara  lestari  dan  masyarakat ymendapatkan  berbagai  manfaat  positif,  tidak  hanya  bagi  masyarkat  peserta  program  juga  bagi masyarakat di luar program (Septian et al, 2021).
Langkah awal yang perlu diambil adalah sosialisasi kepada  kelompok masyarakat yang telah mengelola  hutan  lindung  namun  belum  tersentuh  program  perhutanan  sosial.    Sosialisasi  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program perhutanan sosial serta berbagai manfaat yang akan dirasakan di masa yang akan datang.

## METODE
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat Desa  Sungai  Pinang  Kabupaten  Tanah  Laut,  Provinsi  Kalimantan  Selatan.    Kehidupan  keseharian mereka  diantaranya  adalah  mengelola  kawasan  hutan  lindung  gunung  lintang  secara  individual. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Bapak Musa selaku ketua kelompok tani hutan (KTH) Sri Rezeki.
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan alat dan bahan berupa : LCD Proyektor, alat tulis, dan materi tentang perhutanan sosial.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terbagi menjadi tiga tahapan yaitu penyampaian materi perhutanan sosial dan dilanjutkan dengan diskusi, serta ditutup dengan evaluasi.  Penyampaian materi perhutanan sosial disampaikan oleh tim pengabdi  yang  meliputi pengertian,  skema, persyaratan,  hak  dan  kewajiban,  serta  manfaat  yang dapat dirasakan.  Tahapan diskusi dilakukan dalam rangka menggali berbagai kendala yang dihadapi masyarakat  dalam  mengelola  hutan  selama  ini,  serta  menggali  berbagai  keinginan  masyarakat terhadap  program  perhutanan  sosial  nantinya.    Melalui  diskusi  ini,  dapat  pula  diperoleh  berbagai solusi teknik pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.  Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi  untuk  mengetahui  pemahaman  masyarakat  terhadap  materi  perhutanan  sosial  yang diberikan.  Evaluasi ini dilakukan melalui tanya jawab langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan  Hutan  adalah  kegiatan  untuk  memanfaatkan  kawasan,  jasa  lingkungan,  hasil hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  memungut  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  serta  mengolah  dan memasarkan  hasil  hutan  secara  optimal  dan  adil  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dengan  tetap menjaga kelestariannya. Dengan adanya program perhutanan sosial, maka pengelolaan hutan dapat dilaksanan  secara  lestari  dan  dapat pula  mensejahterakan  masyarakat.  Pemanfaatan  Hutan  pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola agroforestri atau wana tani, silvopastura atau wana ternak, silvofishery atau wana mina, dan agrosilvopastura atau  wana  tani  ternak  sesuai  dengan  fungsi  hutan  dan  jenis  ruangnya.  Perhutanan  sosial menghadirkan pekerjaan yang layak dan terhormat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi meningkat, baik berupa produksi bahan pangan, jasa wisata, dan energi terbarukan (Rahman et al, 2021)
Pemerintah  melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  telah  mengatur program perhutanan sosial dengan Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan  Sosial.    Skema  pada  perhutanan  sosial  ada  5  yaitu  Hutan  Desa  (HD),  Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK).  Berdasarkan tapak, Gunung Lintang merupakan kawasan hutan lindung, maka skema yang memungkinkan diterapkan adalah skema HKm. Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat,  baik  secara  perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau  memanfaatkan  hutan  pada kawasan  Hutan  Lindung dan/atau  kawasan  Hutan  Produksi. Jangka waktu yang diberikan dalam pengelolaan HKm hingga 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Langkah  awal  untuk  mendapatkan  izin  pengelolaan  HKm,  maka  kelompok  masyarakat mengajukan persyaratan dengan melengkapi beberapa persyaratan
a. identitas kelompok tani hutan pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat, yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dalam bentuk cetak, dan digital;
b. gambaran  umum  wilayah,  dapat  berupa  keadaan  fisik  wilayah,  sosial  ekonomi,  dan  potensi kawasan
c. peta  usulan  lokasi  paling  kecil  skala  1:50.000  (satu  berberbanding  lima  puluh  ribu)  yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani hutan dan diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS berupa cetakan dan shape file;
d. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani hutan; dan
e. surat pembentukan kelompok tani hutan
Keikutsertaan  kelompok  tani  hutan  dalam  program  perhutanan  sosial  memberikan  dampak positif kepada setiap anggotanya, sebagai berikut:
a. mendapat  perlindungan  dari  gangguan  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
b. mengelola  dan  memanfaatkan  Persetujuan  Pengelolaan  HD,  HKm  dan  HTR,  sesuai  dengan Kearifan Lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR;
d. mengembangkan ekonomi produktif  berbasis kehutanan;
e. mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
f. mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
g. mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Pengelolaan HKm agar dapat memberikan dampak positif yang optimal dari berbagai aspek, maka kelompok tani pemegang izin memiliki kewajiban berupa:
a. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
b. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
c. memberi tanda batas areal kerjanya;
d. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan  laporan  pelaksanaannya  kepada  pemberi  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan Sosial;
e. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
g. membayar  penerimaan  negara  bukan pajak dari  hasil  kegiatan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. melaksanakan perlindungan hutan.
Status  Gunung  Lintang  berupa  kawasan  hutan  lindung,  menjadikan  jenis  pemanfaatan  hutan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.  Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat meliputi kegiatan: a) pemanfaatan air untuk  kebutuhan  Masyarakat  setempat;  b)  pemulihan  lingkungan  berupa  rehabilitasi  hutan  pada areal terbuka; dan/atau c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
Hasil diskusi dengan masyarakat diketahui bahwa gunung lintang yang akan diusulkan menjadi lokasi Perhutanan  Sosial,  didominasi  oleh  semak  belukar.    Oleh  sebab  itu,  langkah  awal  yang  dapat dikerjakan adalah melakukan kegiatan rehabilitasi hutan.  Pemilihan jenis dalam kegiatan rehabilitasi hutan  sangat  penting,  terutama  dengan  menyesuaikan  kemampuan  anggota  kelompok  (Aryadi, 2014).  Umumnya anggota kelompok adalah sebagai buruh pada kebun karet dari perusahaan yang ada di sekitar desa.  Oleh sebab itu, tanaman karet dapat menjadi pilihan komoditi utama dalam program  ini.    Hasil  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  tanaman  karet  adalah  berupa  lateks,  sehingga dapat diizinkan dalam pengelolaan hutan lindung yang hanya boleh memungut hasil hutan bukan kayu  (HHBK).  Penerapan  pola  agroforestri  dengan  mengkombinasikan  tanaman  karet  dengan berbagai jenis tanaman lain dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan pemasukan selain getah lateks.  Pengelolaan berbagai komoditi dalam satu izin perhutanan sosial diakomodir dalam system Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan  dan/atau  telah  melakukan  usaha.  Pengembangan  berbagai  komoditi  HHBK  perlu  mendapat arahan  agar  kualitas  dan  kuantitas  produksi  HHBK  meningkat.    Pengembangan  usaha  dan pemanfaatan HHBK yang tepat akan memberikan peningkatan nilai ekonomi dan daya saing tinggi HHBK itu sendiri, serta terciptanya kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat (Wibowo et al, 2023)

## Gambar 1. Kegiatan sosialisasi
Sesi terakhir dari kegiatan sosialisasi ini adalah evaluasi untuk mendapatkan respon masyarakat terhadap program perhutanan  sosial.  Hasil  diskusi  disepakati  bahwa  masyarakat  bersedia terlibat dalam pengelolaan hutan lindung gunung lintang melalui program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan.    Tindak  lanjut  dari  kesepakatan  ini  adalah  dengan  melengkapi  berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Survey lahan untuk pembuatan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagai informasi dasar yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial, di mana lokasi yang diajukan adalah lokasi yang tidak berkonflik dan tidak ada kegiatan / izin lain.  Pengajuan usulan izin perhutanan sosial ditujukan
kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tanah Laut Kalimantan.
Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengelola hutan lindung selama ini.  Dengan adanya program perhutanan sosial ini, maka masyarakat dapat mengelola hutan lindung secara legal.  Perizinan program perhutanan sosial yang diperoleh masyarakat kelompok tani hutan, akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan, baik itu yang berasal dari:
a) bantuan pemerintah/lembaga; b) pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
c) corporate social responsibility (CSR) badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain; d) bantuan modal usaha badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah; e) dana  hibah;  dan/atau  f)  lembaga  filantropi.    Pada  kondisi  ini,  hutan  lindung  gunung  lintang berdekatan  dengan  perusahaan  PT  Bridgestone  Kalimantan  Plantation  (PT  BSKP)  yang  bergerak dalam  perkebunan  dan  industri  pengolahan  karet.    Perusahaan  ini  berpotensi  memberikan  akses permodalan melalui CSR-nya.  Oleh sebab itu, perlu penjajakan kerjasama antara pihak kelompok tani dengan PT BSKP.  Harapan lain dari masyarakat adalah adanya pendampingan secara bekala oleh berbagai lembaga terkait  dari berbagai elemen dari akademisi, KPH Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maupun pihak-pihak lainnya yang akan terlibat dalam kerjasama pengelolaan HKm di hutan lindung gunung lintang.

## KESIMPULAN
Hasil  kegiatan  sosialisasi  diketahui  bahwa  masyarakat  sangat  berkeinginan  teribat  dalam program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan  untuk mengelola hutan lindung gunung  lintang  secara  lestari,  serta  memperoleh  manfaat  ekonomi  untuk  kesejahteraan  mereka. Masyarakat akan melengkapi persyaratan untuk pengajuan izin perhutanan sosial. Berbagai peluang kerjasama  dengan  pemerintah  maupun  perusahaan  swasta,  juga  dibuka  oleh  masyarakat  dalam upaya  melakukan  rehabilitasi  hutan  lindung  sebagai  langkah  awal  dalam  pengelolaan  hutan kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara.  (2023).  KLHK  Catat  Luas  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Capai  994  Ribu  Hektar. https://www.antaranews.com/berita/3825147/klhk-catat-luas-kebakaran-hutan-dan-lahan- capai-994-ribu-hektare Rabu 15 November 2023
Armiwal dan Suhaibah. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Manggrove. JSH, 2(2) : 17-31
Aryadi M, Fauzi H, Satriadi T, Nakama E, Tanaka K, Ohta S, Morikawa Y. (2014). Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Hutan Lindung Berbasis Perhutanan Sosial (Pembelajaran dari W-Bridge Project Kalimantan Selatan). Disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Hutan Bukan  Kayu  “Peranan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  dalam  Meningkatkan  Daya  Guna  Kawasan Hutan”. Fakultas Kehutanan UGM, 6 November 2014
Febryanti,  W.O.I.,  Adiningsi,  S.,  dan  Saputra,  R.A.  (2023).  Menganalisis  Pola  Deforestasi  Hutan Lindung Di Sulawesi Tenggara Menggunakan Metode K-Means. JIP, 10(1): 53-58
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).  (2023).  Siaran  Pers  Nomor  : SP.202/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2023 tanggal 26 Juni 2023: Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022  Turun  8,4%. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi- indonesia-tahun-2021-2022-turun-84
Muttaqin, M., dan Subarudi, Z.  (2013). Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lahan dan Pengaruhnya bagi Pelaksanaan REDD+ di Indonesia : Tenure, Stakeholders dan Livelihoods. Bogor: Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kehutanan-Kementerian Kehutanan.
Rahman,  M.E.,  Ahmad,  A.,  dan  Musyarofah.  (2021).  Pendampingan  Program  Perhutanan  Sosial Masyarakat  Desa  Hutan  Burno  Kabupaten  Lumajang  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan Indonesia 2030. IMEJ, 3(2): 115-132
Rusdiana, O. dan Wardiman, A. (2020). Fungsi Hutan Menurut Persepsi Masyarakat Di Desa Sekitar Kph  Banyuwangi  Selatan  Perum  Perhutani  Divisi  Regional  Jawa  Timur. Jurnal  Silvikultur Tropika, 11(02): 51-55
Septian, F., Suhartoyo, H., dan Prawito, P. (2021). Analisis Kelembagaan Pengelola Perhutanan Sosial Di  Hutan  Desa  Depati  Junjung  Dan  Hutan  Kemasyarakatan  Air  Selimang  Kabupaten Kepahiang. Naturalis 10(1): 95-103
Tambunan, A., Purba, T., & Rozalina. (2020). Analisis Laju Deforestasi di DAS BAH Bolon Berbasis Sistem Informasi Geografis. Jurnal Akar, 9(2): 79-89.
Umur,  A.  (2021).  Peran  KPH  Wilayah  V  Aceh  Dalam  Meningkatkan  Ekonomi Masyarakat  Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues). Jurnal Al- Mudharabah, 3(1): 174-192
Wibowo, T., Abidin, A., dan Satriadi, T. (2023). Peran Para Pihak Stakeholder Dalam Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu . Jurnal Hutan Tropis, 11(4): 428-433
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  nomor  9  tahun  2021  tentang  Pengelolaan Perhutanan Sosial
Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan