Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
Prevention of Criminal Prosecution of Money Laundering Through International Traffic in the Perspective of The Criminal Prosecutors of Money Laundering

## I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia ketutsuwitra1979@gmail.com

## Abstract
The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This  research  is  crucial  because  there  is  an  increase  in  money-laundering  cases  involving  international networks,  with  Indonesia  often  being  the  primary  location.  Money  laundering  not  only  threatens  economic stability  and  national  security,  but  also  undermines  the  integrity  of  the  global  financial  system.  Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results  of  the  research  show  that  the  implementation  of  international  standards  still  requires  enhanced international  cooperation  and  tighter  monitoring  mechanisms.  The  study  also  emphasizes  the  importance  of enhancing  the  capacity  of  law  enforcement  and  financial  institutions  in  detecting  and  preventing  money- laundering  practices  through  the  use  of  new  technologies  and  training.  The  proposed  solutions  include  the implementation  of  tighter  sanctions  against  countries  that  do  not  comply  with  international  standards.  The conclusion  of  this  study  is  that  the  internationalization  of  anti-money-laundering  strategies  is  an  important dynamic aspect in counteracting cross-border money-launching practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as  well  as  concrete  recommendations  for  improving  the  effectiveness  of  international  cooperation  in  the prevention of money laundering.
Keywords: Prevention; Punishment of Money Laundering

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  konsep  hukum  dan  pencegahan  tindak pidana  pencucian uang  lintas internasional.  Penelitian  ini  sangat  penting  karena  meningkatnya  kasus  pencucian  uang  yang  melibatkan jaringan  internasional,  dengan  Indonesia  sering  menjadi  lokasi  utama.  Pencucian  uang  tidak  hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global.. Meskipun  standar  dan  peraturan  internasional  telah  diterapkan,  tingkat  kepatuhan  negara-negara  masih bervariasi  dan  seringkali  belum  mencapai  tingkat  yang  diinginkan.  Penelitian  ini  adalah  penelitain  hukum normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  internasional  masih  memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini  juga  menekankan  pentingnya  peningkatan  kapasitas  institusi  penegak  hukum  dan  keuangan  dalam mendeteksi  dan  mencegah  praktek  pencucian  uang  melalui  penggunaan  teknologi  baru dan  pelatihan.  Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar  internasional.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  internasionalisasi  strategi  anti-pencucian uang  merupakan  aspek  dinamis  yang  penting  dalam  menanggulangi  praktik  pencucian  uang  lintas  batas. Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak  pada  analisis  mendalam  mengenai  tingkat  kepatuhan  formal  dan substantif  negara-negara  terhadap  standar  internasional,  serta  rekomendasi  konkret  untuk  meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang.
Kata kunci: Pencegahan; Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  didirikan  berdasarkan  hukum,  jadi  segala  aspek  kehidupan  sehari- harinya  diatur  oleh  sistem  peraturan  perundang-undangan. 1 Untuk  mewujudkan keseimbangan  social  kehidupan  yang  tertib,  adil,  dan  sejahtera  harus  menjadi  tujuan pembentukan  hukum  dan  perubahannya. 2 Dalam  negara  hukum  seperti  Indonesia, keberhasilan  penegakan  hukum  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan. 3 Didasarkan  pada peraturan yang disusun secara sistematis, sistem  hukum  sipil  Indonesia memiliki kekuatan mengikat. Dalam hukum pencucian uang di  Indonesia, ada dua jenis tindak pidana: tindak pidana asal ( predicate crime ) dan tindak pidana lanjutan ( follow-up crime ). 4 Tren kegiatan pencucian  uang  telah  bergerak  dari  konvensional  ke  metode  yang  lebih  canggih. Perkembangan  tren  ini  dapat  dibagi  menjadi  empat  kategori  berdasarkan  jenis,  ruang lingkup,  pelaku,  dan  modus  operandinya.  Pertama,  kategori  ditandai  dengan  perluasan tindak  pidana  asal  yang  mendasari  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  kejahatan  terkait narkoba  hingga  semua  kejahatan  serius.  Kategori  kedua  menyangkut  pergerakan  para pelaku pencucian uang, dari individu yang secara operasional dibatasi dalam satu yurisdiksi untuk  internasional  penjahat  terorganisir  yang  beroperasi  dalam  skala  global.  Kategori ketiga  dikembangkan  oleh  perpindahan  pelaku  dari  ‘penjahat  kerah  biru’  seperti  pengedar narkoba,  penyelundup  senjata,  dan  pedagang  manusia,  menjadi  penjahat  kerah  putih’ yangmelibatkan  pengacara,  akuntan,  notaris  dan  profesi  hukum  lainnya.  Akhir  kategori tersebut  menyangkut  perkembangan  modus  operandi  yang  bergeser  dari    kejahatan  nyata hingga kejahatan dunia maya.
Munculnya  teknik  baru  untuk  teknik  pencucian  seperti  yang  dijelaskandi  atas  telah direspon  oleh  anti  pencucian  uang  dalam  pencegahan  dan  penanggulangannya  jenis kejahatan  ini.  Berkaitan  dengan  kenyataan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  ada  hubungan antara  praktik  pencucian  uang  dan  tingkat  anti-uang  pencucian.  Di  satu  sisi,  praktik pencucian  uang  telah  secara  signifikan  meningkat  mengikuti  perkembangan  teknologi.  Di sisi lain, anti-uang pencucian uang telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta peningkatan  dari  teknik  pencucian.  Semakin  canggih  praktik  pencucian,  semakin banyakanti  pencucian  uang  yang  canggih.  Juga,  semakin  canggih  dan  lengkap  anti pencucian  uang  adalah,  teknik  metode  pencucian  yang  lebih  baru.  Satu  dari  dinamis  anti pencucian  uang  dalam  merespon  perkembangan  praktik  pencucian  uang  adalah internasionalisasi rezim ini.
1 Bobi  Aswandi  and  Kholis  Roisah,  “Negara  Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak Asasi Manusia,” Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia 1,
no. 1 (2019): 128–45, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
2 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
3 Aris  Yuni  Pawestri,  “Cita  Hukum  Dan  Demokrasi  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia,” Fairness and Justice: Jurnal
Ilmiah Ilmu Hukum 17, no. 2 (2019): 99–100, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796.
4 Yuni  Priskila  Ginting,  “Observasi  Perbandingan  Kejahatan  Pencucian  Uang  Antara  Negara  Indonesia  Dan Malaysia,” Journal of Comprehensive Science (JCS) 3, no. 5 (2024), https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.684.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Penelitian  ini  sangat  penting  karena  semakin  meningkatnya  kasus  pencucian  uang yang melibatkan jaringan internasional, di mana Indonesia menjadi lokasi utamanya. Selain mengancam  stabilitas  ekonomi  dan  keamanan  nasional,  pencucian  uang  juga  mengancam stabilitas  sistem  keuangan  global.  Akibatnya,  untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan upaya yang lebih intens dan terkoordinasi di tingkat internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi anti pencucian uang dapat diterapkan di seluruh  dunia  dan  seberapa  baik  negara-negara  mematuhi  standar  internasional.  Meskipun ada peraturan dan standar internasional yang mengatur pencegahan pencucian uang, tingkat kepatuhan  negara-negara  masih  berbeda  dan  seringkali  belum  mencapai  tingkat  yang diinginkan.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  seberapa  efektif  internasionalisasi strategi anti pencucian uang dalam mengatasi
Penelitian  ini  menawarkan  solusi  untuk  masalah  ini  melalui  kerjasama  internasional yang  lebih  erat  dan  produktif.  Negara-negara  harus  memastikan  bahwa  standar  dan peraturan internasional diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Selain itu, mekanisme pemantauan  dan  evaluasi  yang  lebih  ketat  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  negara- negara  mematuhi  standar  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  mengusulkan  bahwa  lembaga penegak  hukum  dan  keuangan  harus  lebih  mampu  mendeteksi  dan  mencegah  praktik pencucian  uang  dengan  menggunakan  teknologi  baru  dan  pelatihan.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  keberhasilan  strategi  anti  pencucian  uang  yang  diterapkan  secara  global adalah  dengan  menerapkan  sanksi  yang  lebih  tegas  terhadap  negara-negara  yang  tidak mematuhi.
Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang yang berkaitan denagn penelitian ini antara  lain  oleh  Rahayu,  keunggulan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatannya  yang menyeluruh terhadap masalah pencucian uang lintas batas. Identifikasi dan analisis berbagai standar internasional, serta tingkat kepatuhan negara-negara terhadap standar tersebut, telah dicapai  dalam  penelitian  ini.  Landasan  teoritis  yang  kuat  dan  mendalam  diberikan  oleh metode hukum normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini menawarkan  solusi  praktis  melalui  kerja  sama  internasional  yang  lebih  baik  dan pemantauan ketat terhadap kepatuhan negara-negara. Kelemahan penelitian ini belum dapat memberikan  gambaran  lebih  rinci  tentang  penerapan  standar  internasional  di  bidang tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  biasanya  lebih  berkonsentrasi  pada  analisis  hukum daripada aspek praktis dan fungsional dari pencegahan pencucian uang. Selain itu, analisis faktor-faktor kurang. 5
Selanjutnya  penelitian  oleh  Wedasmara  yang  menganalisis  strategi  anti  pencucian uang  dapat  diimpor  ke  seluruh  dunia  dan  seberapa  penting  negara  mematuhi  standar internasional  untuk  mencegah  pencucian  uang.  Pendekatannya  yang  komprehensif  dan mendalam dalam menganalisis peraturan internasional dan tingkat kepatuhan negara adalah
5 Linda  Suci  Rahayu,  Dyah  Ayu  Riska  Musa,  and  Dararida  Fandra  Mahira,  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money  Laundering)  Sebagai  Transnational  Crime  Di  Era  Globalisasi  Dengan  Perbandingan  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia,  Singapura,  Dan  Philipina,” Jurnal  Hukum  Positum 6,  no.  1  (2021):  18–40, https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
kelebihan dari penelitian ini. Pendekatan hukum normatif, yang menggunakan sumber data primer  dan  sekunder,  memberikan  landasan  teoritis  yang  kuat.  Selain  itu,  penelitian  ini menawarkan  solusi  praktis,  seperti  pemantauan  yang  lebih  ketat,  kerja  sama  internasional yang  lebih  baik,  dan  kekuatan  lembaga  penegak  hukum  yang  lebih  baik.  Kelemahannya penelitian ini belum memberikan gambaran lebih rinci tentang penerapan dan keberhasilan standar  internasional  di  lapangan.  Penelitian  ini  hanya  berpusat  pada  analisis  hukum  dan kurang membahas aspek praktis dan fungsional dari pencegahan pencucian uang. 6
Terakhir  penelitian  Chaidar  mengevaluasi  kebutuhan  mendesak  untuk  menerapkan tindak  pidana  pencucian  uang  terhadap  pelaku  pencurian,  dengan  penekanan  khusus  pada peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam penelitian ini, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan melihat aturan hukum yang  berlaku.  Pendekatannya  yang  komprehensif  terhadap  kajian  normatif  memungkinkan penelitian  ini  untuk  menganalisis  secara  menyeluruh  sanksi  pidana  yang  diterapkan  sesuai dengan  pasal-pasal  undang-undang  yang  relevan.  Selain  itu,  penelitian  ini  menemukan berbagai  modus  operandi  dalam  pelanggaran  pencucian  uang.  Penelitian  ini  menunjukkan pentingnya  mengawasi  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan.  Penggunaan  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier memperkuat validitas penelitian ini dan memberikan landasan teoritis  yang  solid.  Penelitian  ini  memiliki  kelemahan  yaitu  lebih  banyak  berkonsentrasi pada analisis hukum daripada mengeksplorasi konsekuensi nyata dari penerapan hukum. 7 Kajian ini mengelaborasi internasionalisasi anti pencucian uang dan kepatuhan negara dalam  hal  implementasi  pencucian  uang.  Ide  kunci  yang  dikembangkan  menunjukkan internasionalisasi  anti  pencucian  uang  merupakan  respon  terhadap  lintas  batas  karakter kriminalitas  pencucian  uang.  Penelitian  ini  menguraikan  konsep  internasionalisasi menganalisis internasionalisasi anti-uang pencucian uang dan memeriksa kepatuhan negara terhadap anti-uang pencucian dengan perincian negara mematuhi aturan yang mengikat dan tidak  mengikat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  konsep  hukum  dan  pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui lintas internasional.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  hukum  primer 8 dan  sekunder. 9 Sumber  daya  hukum primer melibatkan konvensi, kesepakatan, dan peraturan. Sumber hukum sekunder meliputi: buku teks, artikel jurnal, majalah, dan kertas kerja. Kajian ini mengulas literatur yang luas dan database kerangka hukum dan peraturan. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang ada dan bagaimana implementasinya di tingkat nasional dan internasional, termasuk analisis perbandingan  dengan  negara  lain  yang  memiliki  tingkat  kepatuhan  lebih  tinggi  terhadap
6 I  Made  Wedasmara,  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking),” Jurnal  Hukum Yustitia 12, no. 1 (2022): 1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173.
7 Muhamad  Chaidar  and  Arief  Syahrul  Alam,  “Urgensi  Penerapan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap Pelaku Pencurian,” Wijaya Putra Law Review 2, no. 1 (2023): 61–76, https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90.
8 Samuel  Roeroe,  Marthin  Doodoh,  and  Rony  Sepang,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan,” Lex Administratum 10, no. 5 (2022).
9 Stetson L. Review, Legal Research, Legal Writing, and Legal Analysis , 2000.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
rekomendasi  FATF.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  strategi  anti- pencucian  uang  yang  diterapkan  serta  mengidentifikasi  hambatan  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  penerapannya.  Kajian  literatur  yang  luas  dilakukan  untuk  memahami berbagai  konsep  dan  prinsip  hukum  terkait  pencucian  uang,  serta  untuk  mengevaluasi tingkat  kepatuhan  formal  dan  substantif  negara-negara  terhadap  standar  internasional. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang  kuat  dan  mendalam,  serta  menawarkan  rekomendasi  konkret  untuk  meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Hukum Internasional Terhadap Anti Pencucian Uang
Pencucian uang, atau pencucian uang, adalah jenis kejahatan lintas negara yang paling mengganggu  berbagai  negara.  Ini  terjadi  ketika  hasil  tindakan  kriminal  diproses  untuk menyamarkan  sumbernya,  dan  mengubah  keuntungan  dari  kegiatan  ilegal  dan  korupsi menjadi aset yang seolah-olah sah. 10 Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan  harta  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  mereka  dengan  berbagai  cara sehingga penegak hukum sulit menemukan harta yang dihasilkan dari tindak pidana mereka dan  mereka  dapat  dengan  bebas  memanfaatkan  harta  tersebut  untuk  tujuan  yang  sah maupun tidak sah. 11 Internasionalisasi anti pencucian uang ditujukan untuk mengangkat isu tersebut  pencucian  uang  ke  tingkat  internasional  dalam  rangka  merespon  global  karakter kejahatan  ini.  Saling  ketergantungan  dan  keterkaitan  antar  negara  dalam  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  sangat  diperlukan  dalam  hal  ini.  Ini  berarti bahwa  hal  itu  menunjukkan  perlunya  negara-negara  untuk  bekerja  sama  satu  sama  lain. Internasionalisasi terjadi ketika publik atau swasta melakukan kerjasama mereka kegiatan di luar batas negara. Dalam konteks pencucian uang, 'internasionalisasi' mengacu pada upaya untuk  mengangkat  masalah  pencucian  uang  menjadi  tingkat  internasional.  Pentingnya internasionalisasi  anti-uang  pencucian  uang  adalah  untuk  menanggapi  karakter transnasional  dari  praktik  pencucian  uang.  Alasan  penting  untuk  memperluas  masalah pencucian  uang  ke  internasional  karena  jenis  kejahatan  ini  menciptakan  ancaman transnasional dan masalah multidimensi dalam praktiknya.
Yang  pertama  terjadi  karena  kejahatannya  dilakukan  melintasi  batas-batas  beberapa yurisdiksi.  Dalam  proses  uang  pencucian  uang,  pelaku  kejahatan  memindahkan  dana haramnya  melalui  beberapa  rekening  dan/atau  lembaga  keuangan  di  seluruh  dunia  untuk menjauhkan  dana  dari  sumber  ilegal  mereka.  Masalah  multi-dimensi  adalah  masalah  di mana  kejahatan  pencucian  uang  terjadi  dinamis  di  mana  uang  dapat  mengalir  ke  berbagai lembaga keuangan di dalam negeridaerah maupun luar negeri.
10 Shiqing  Yu,  “Still  Keeping  Secrets?  Bank  Secrecy,  Money  Laundering,  and  Anti-Money  Laundering  in Switzerland and Singapore,” IALS Student Law Review
6, no. 1 (2019): 19–25, https://doi.org/https://doi.org/10.14296/islr.v0i0.4955.
11 Ali  Geno,  “Tindak  Pidana  Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam  Pandangan  KUHP  Dan Hukum Pidana Islam,” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Tujuan  utama  dalam  mengelola  pengendalian  pencucian  uang  secara  internasional adalah  untuk  menyamakan  visi,  misi,  dan  strategi  antar  negara.  Tujuan  lain  adalah  untuk memfasilitasi  kerjasama  internasional  dalam  mencegah  dan  memerangi  jenis  kejahatan. Misalnya, jika satu negara menganggap pencucian uang sebagai kejahatan tetapi negara lain tidak, tidak mudah untuk mengadakan kerjasama. Kondisi yang sama juga berlaku di mana kedua  negara  tidak  memiliki  pelanggaran  asal  yang  sama  mendasari  tindak  pidana pencucian  uang.  Negara-negara  yang  melaksanakan  kerjasama,  seperti  ekstradisi  atau bantuan hukum timbal balik, harus memenuhi asas pidana ganda dimana tindak pidananya merupakan  tindak  pidana  baik  meminta  maupun  negara  yang  diminta.  Terlepas  dari perbedaan  ini,  membawa  anti  pencucian  uang  di  bawah  kendali  internasional  adalah  hal yang penting.
Internasionalisasi anti pencucian uang ditandai dengan pembentukan Konvensi Wina PBB  dan  Basel  Accord  tentang  Peraturan  Perbankan. 12 Yang  pertama  mengacu  pada internasionalisasi  hukuman  aspek  pencucian  uang,  sedangkan  yang  terakhir  membahas internasionalisasi  asas  pengaturan  keuangan  terhadap  penggunaan  sektor  keuangan  untuk tujuan  pencucian  uang.  Bank  harus  membantu  penegak  hukum  menerapkan  prosedur  anti pencucian uang dan mengidentifikasi sumber pendanaan dalam hal ini. Program pendanaan anti pencucian uang dan anti terorisme dapat membantu bank mengelola risiko seperti risiko hukum, reputasi, dan risiko operasional. 13
Konvensi Wina mewajibkan setiap negara peserta mengkriminalisasi hasil pencucian uang.  Konvensi  ini  memiliki  ikatan  kewenangan  yang  mengikat  setiap  negara  pihak. Meskipun  ruang  lingkupnya  terbatas  pada  kejahatan  terkait  narkoba  sebagai  tindak  pidana asal untuk pencucian uang, konvensi memainkan peran penting dalam mengangkat masalah pencucian uang ke internasional tingkat. Selanjutnya, konvensi tersebut menjadi dasar bagi antar-pemerintah  inisiatif  (seperti  Gugus  Tugas  Aksi  Keuangan  G7)  dan  internasional lainnya  perjanjian  (seperti  Konvensi  Strasbourg,  Konvensi  Palermo,  dan  Arahan  UE). 14 Konvensi  Wina  adalah  upaya  internasional  yang  seragam'  dalam  memerangi  kriminalitas pencucian  uang.  Ruang  lingkup  Konvensi  Wina  adalah  mewajibkan  para  pihak  untuk mengkriminalisasi  dan  menyita  perdagangan  narkoba  dan  pencucian  uang  serta menyediakan  internasional  kerjasama  dalam  semua  aspek  penyidikan,  penuntutan,  dan proses peradilan, termasuk ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.
Sebagai  lembaga  internasional, Basel  Committee  on  Bank  Supervision (BCBS) bertugas  meningkatkan  stabilitas  keuangan  melalui  penguatan  peraturan  dan  pengawasan praktek perbankan di seluruh dunia. Indonesia adalah anggota BCBS dan telah mengadopsi
12 Statement  of  Principles  for  the  Prevention  of  Criminal  Use  of  Banking  Systems  for  the  Purpose  of  Money Laundering, 1988
13 Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi Marlina, “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online,” Jurnal USM Law Review
5, no. 1 (2022): 357–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
14 Matthew Morgan, Money Laundering: The American Law and Its Global Influence (L. & Bus. Rev, 1995).
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
berbagai  regulasi  yang  disepakati  BCBS,  termasuk  Basel  Accord  I,  II,  dan  III. 15 Basel Accord,  yang  mengurusi  regulasi  sistem  keuangan,  bukanlah  pengaturan  yang  mengikat. Dalam  konteks  internasionalisasi  hukum  pencucian  uang,  Basel  Accord  memiliki  peran dalam mencegah bank dan lembaga keuangan lainnya secara global tidak digunakan sebagai saluran pencucian uang. 'Kenali pelanggan Anda' prinsip  adalah masalah monumental dari Basel  Accord  yang  sangat  relevan  dimendeteksi  dan  mencegah  pencucian  uang  secara efektif.
Implementasi ini prinsip ini dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan  hukum  lainnya  instrumen.  Dua  fitur  utama  dari  pendekatan  Basel  Accord  untuk masalah:  pencucian  uang  adalah  “Pernyataan  Prinsip  untuk  pencegahan  penggunaan criminal”  sistem  perbankan  untuk  tujuan  pencucian  uang'  dan  'Standar  minimum  untuk pengawasan  kelompok  perbankan  internasional  untuk  menekankan  perlunya  lebih  banyak pengawasan terkonsolidasi.
Pernyataan  prinsip  adalah  perjanjian  internasional  pertama  yang  memperkenalkan istilah  “pencucian  uang”  di  tingkat  internasional.  Pernyataan  tersebut  dimaksudkan  untuk mencegah  lembaga  keuangan  untuk  berhubungan  dengan  kegiatan  kriminal,  dan,  dengan demikian,  untuk  menjaga  integritas  sistem  perbankan.  Pernyataan  tersebut  mengandung etika  standar  perilaku  profesional  di  antara  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya  yang mendorong  mereka  untuk  mengadopsi  kebijakan  dan  praktik  yang  konsisten  dengan pernyataan.  Yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  adalah  melakukan  identifikasi nasabah  dan  menutup  rekening  jika  ada  kecurigaan  bahwa  sistem  perbankan  telah  telah digunakan untuk tujuan pencucian uang. Selanjutnya, lembaga keuangan harus menyimpan catatan  transaksi  dan  memberikan  pelatihan  bagi  staf  mereka  untuk:  membantu  tujuan- tujuan  ini.  Standar  minimum,  sementara  itu,  dibentuk  dalam  menanggapi  pesatnya pertumbuhan kegiatan perbankan internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua  bank  yang  melakukan  kegiatan  keuangan  internasional  diawasi  dengan  baik  oleh otoritas tunggal.
Konsep  hukum  internasional  terhadap  anti  pencucian  uang  (AML)  adalah  struktur yang dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang melalui  pendekatan lintas negara yang menyeluruh. Konsep ini berasal dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh berbagai  instrumen  internasional,  termasuk  Konvensi  PBB  Menentang  Kejahatan Transnasional  Terorganisir  (UNTOC),  Konvensi  PBB  Menentang  Korupsi  (UNCAC),  dan rekomendasi yang dibuat oleh FATF. FATF AML dan menetapkan 40 Rekomendasi FATF yang berfungsi sebagai standar global untuk mencegah dan menindaklanjuti pencucian uang dan  pendanaan  terorisme.  Salah  satu  prinsip  utama  dari  rekomendasi  ini  adalah  bahwa negara  harus  menerapkan  undang-undang  dan  peraturan  yang  kuat;  menemukan  dan memverifikasi  identitas  pelanggan;  mengawasi  dan  melaporkan  transaksi  mencurigakan;
15 Dadang  Agus  Suryanto,  “Pertumbuhan  Kredit  Di  Indonesia :  Sebuah  Analisis  Kepatuhan  Bank  Terhadap Implementasi Basel Accord I-III,” Jurnal ASET (Akuntansi Riset) 11, no. 2 (2019): 224–37, https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.18721.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
dan meningkatkan kolaborasi dengan negara lain dalam penyelidikan dan penuntutan kasus pencucian  uang.  Negara  anggota  FATF  harus  mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan memahami  risiko  tidak  pidanan  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  terorisme  di  tingkat nasional,  dan  mengambil  tindakan  mitigasi  risiko  yang  sesuai  untuk  mengatasi  masalah yang ada. 16
Masih  adanya  undang  undang  yang  belum  komprehensif  yang  mengatur  tentang pemeberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  menjadi  salah  satu  penyebab  masih banyaknya  TPPU. 17 Sehingga  untuk  menerapkan  konsep  hukum  internasional  ini,  negara- negara  harus  memiliki  sistem  hukum  yang  harmonis  untuk  mendeteksi,  mencegah,  dan menghukum  pelaku  pencucian  uang.  Konsep  ini  juga  menekankan  betapa  pentingnya kerjasama  antar  negara  dalam  hal  bantuan  hukum,  ekstradisi,  dan  pertukaran  informasi intelijen keuangan.

## 3.2 Anti Pencucian Uang dan Komitmen Negara dalam Penegakan Hukum
Perundang-undangan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari  berbagai kejahatan,  terutama  yang  menggunakan  jasa  perbankan  telah  memperluas  definisi kriminalisasi kejahatan pencucian uang, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Money laundering adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  organisasi  terhadap  uang haram,  yaitu  uang  yang  berasal  dari  tindak  kejahatan. 18 Banyak  kejahatan  dilakukan  di dalam negeri, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Korupsi, penyeludupan barang  atau  tenaga  kerja,  penggelapan,  narkotika,  perjudian,  kejahatan  perpajakan (penghindaran  pajak),  penipuan,  penggelapan,  penadahan,  dan  lain-lain  adalah  contoh kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar.
Untuk  memerangi  kejahatan  finansial  yang  kompleks  ini,  negara-negara  di  seluruh dunia  telah  mengadopsi  berbagai  tindakan  anti  pencucian  uang  (AML).  Pembentukan undang-undang  yang  ketat,  pembentukan  lembaga  khusus  untuk  pengawasan  dan penegakan, dan kolaborasi erat dengan negara lain seringkali diperlukan untuk menerapkan ini. FATF adalah badan internasional yang menetapkan aturan dan mendorong pelaksanaan yang efektif dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi  40 FATF  mencakup  berbagai  aspek,  seperti  identifikasi  dan  verifikasi  pelanggan,  pelaporan transaksi  mencurigakan,  dan  kerja  sama  antar  lembaga  penegak  hukum  di  tingkat internasional dan banyak negara telah mengadopsi rekomendasinya.
Komitmen negara-negara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang  juga  tercermin  dalam  partisipasi  aktif  mereka  dalam  perjanjian  internasional  seperti Konvensi  PBB  Menentang  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  (UNTOC)  dan  Konvensi
16 Zelika  Setya  Ardiani  Setya  Ardiani,  “Tinjauan  Pemenuhan  Rekomendasi  Financial  Action  Task  Force  (Fatf) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tppt)  Di Indonesia,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) 7,  no.  1  (2023): 115–25, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4087.
17 Fany  Dewi  Rengganis  and  Dwi  Setiawan  Susanto,  “Evaluasi  Implementasi  Program  Anti  Pencucian  Uang  Di Indonesia,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 9, no. 2 (2023): 229–40, https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas.
18 Rahayu, Musa, and Mahira, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina.”
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
PBB  Menentang  Korupsi  (UNCAC).  Melalui  perjanjian  ini,  negara-negara  berkomitmen untuk  memperkuat  kerjasama  dalam  penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemulihan  aset  hasil tindak  pidana.  Selain  itu,  berbagai  negara  juga  telah  membentuk  unit  intelijen  keuangan (FIU)  yang  bertugas  untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  mendiseminasi  informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
Dalam kaitannya dengan perilaku negara, kepatuhan mengacu pada keadaan konsisten dengan' standar atau perjanjian internasional. 19 Kepatuhan juga dapat digambarkan sebagai situasi  di  mana  suatu  negara  mematuhi  kewajibannya  berdasarkan  suatu  perjanjian.  Ini berarti  bahwa  kepatuhan  berkaitan  dengan  'pencocokan  faktual  dari  perilaku  negara  dan' norma-norma  internasional. 20 Kepatuhan  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  keadaan kesesuaian  atau  identitas  antara  perilaku  aktor  dan  aturan  tertentu,  atau  apakah  negara  di fakta  mematuhi  ketentuan  apa  yang  mereka  setujui  dan  langkah-langkah  implementasi bahwa mereka telah melembagakan. Sebagai contoh Indonesia memiliki tingkat kepatuhan terburuk  terhadap  40  Rekomendasi  FATF  dalam  waktu  yang  sama  dengan  dua  negara tetangganya,  Malaysia  dan  Singapura.  Dengan  persentase  efektivitas  78,7  persen  dan persentase kepatuhan 66,7 persen, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak upaya untuk memerangi  pencucian  uang. 21 Indonesia  dianggap  tidak  patuh  karena  tidak  menetapkan undang-undang  yang  memungkinkan  pembekuan  aset  yang  diduga  berasal  dari  pendanaan terorisme.    Adanya  perbedaan  dalam  sistem  hukum  yang  dianut  sebenarnya  menimbulkan masalah  ini.  Meskipun  Indonesia  telah  dibebaskan  dari  daftar  hitam,  diharapkan pemerintahnya dapat mengikuti saran FATF. 22
Oran Young menjelaskan bahwa kepatuhan terjadi ketika perilaku aktual dari subjek tertentu  sesuai  dengan  perilaku  yang  ditentukan,  dan  ketidakpatuhan  atau  pelanggaran terjadi  ketika  perilaku  yang  sebenarnya  berbeda  secara  signifikan  dari  perilaku  yang ditentukan. 23 Sementara itu, Shihata membedakan dua kategori kepatuhan, yaitu kepatuhan formal  dan  kepatuhan  substantif.  Menurutnya,  kepatuhan  formal  terjadi  ketika  negara mengadakan  perjanjian  internasional,  sementara  kepatuhan  substantif  terjadi  ketika  suatu negara  mengadopsi  perjanjian  internasional  dan  mengimplementasikannya  dalam  sistem hukum domestik. Kepatuhan menyangkut entitas negara dan non-negara. Berkenaan dengan negara,  kepatuhan  mengacu  pada  kepatuhan  negara  terhadap  kewajiban  internasional.  Jika ada  negara  meratifikasi  suatu  perjanjian  internasional,  sebagai  konsekuensinya  harus memenuhi  kewajiban  yang  diatur  dalam  perjanjian.  Apakah  suatu  negara  memenuhi kewajibannya, itu dapat diperiksa dengan mengamatinya setelah ratifikasi.
19 Cheryl  E.  Wasserman,  “An  Overview  of  Compliance  and  Enforcement  in  the  United  States:  Philosophy, Strategies and Management Tools,” n.d., http://www.inece.org/1stvol1/ wasserman.htm.
20 Dinah  Shelton, Commitment  and  Compliance:  The  Role  of  Non-Binding  Norms  in  International  Legal  System (New York: Oxford University Press, 2000).
21 Dewi Rengganis and Setiawan Susanto, “Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia.”
22 Shenny  Mutiara  Irni,  Dimas  Prasetiya  Arrafi,  and  Monika  Triyantari,  “Rekomendasi  FATF  Pada  Prinsip Freezing  without  Delay :  Dilema  Antara  Kemanfaatan  Dan  Kepastian  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Anti  Korupsi 4,  no.  2 (2014): 139–57, https://doi.org/10.19184/jak. v4i2.38850.
23 Oran  Young, Compliance  and  Public  Authority:  A  Theory  with  International  Application (Baltimore:  John Hopkins University Press, 1979).
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Dua  tindakan  yang  harus  dilakukan  negara  mengambil  setelah  meratifikasi  suatu perjanjian  adalah,  pertama,  menyelaraskan  hukum  domestiknya  dengan:  sebagai  sanksi militer,  ekonomi,  keanggotaan  atau  sepihak.  Namun,  aplikasi  dari  sanksi  tersebut  mahal dan,  pada  akhirnya,  itu  akan  menimbulkan  pertanyaan  tentang  legitimasi.  Implementasi Konvensi  Narkoba  PBB  dalam  mengendalikan  dan  memerangi  peredaran  narkoba  adalah salah  satu  contoh  yang  menunjukkan  betapa  sulitnya  penerapan  dan  menegakkan  aturan yang mengikat. Lebih dari 167 negara meratifikasi Konvensi tersebut.
Namun, kepatuhan negara-negara tentang implementasinya masih sangat dipertanyakan. Beberapa negara bagian enggan atau hanya tidak mau mematuhi kewajiban konvensi  meskipun  telah  mengkriminalisasi  perdagangan  narkoba  danpencucian  uang dalam  sistem  hukum  domestik  mereka.  Beberapa  negara  juga  ditemukan  tidak  memenuhi kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  konvensi.  Konsekuensinya  ketidakpatuhan  oleh  beberapa negara  akan  mempengaruhi  kemanjuran  konvensi.  Sebagai  sebenarnya  terdapat  hubungan positif  yang  signifikan  antara  kepatuhan  Serikat  dan  tingkat  keberhasilan  penuntutan  dan penghukuman uang kriminalitas pencucian. Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa aturan  yang  mengikat  dari  anti-uang  pencucian  masih  pada  tingkat  yang  disebut  Shihata sebagai 'kepatuhan formal', dan telahbelum mencapai tingkat 'kepatuhan substantif'. 24
Basel  Accord  dan  Rekomendasi  FATF  dengan  tidak  mengikat  aturan,  di  sisi  lain, memainkan  peran  penting  dalam  mencegah  pencucian  uang.  Itu  pertanyaannya  adalah mengapa,  dalam  kasus  pencucian  uang,  aturan  yang  tidak  mengikat  atau  sukarela  adalah lebih efektif daripada aturan yang mengikat.  Jawaban  atas pertanyaan ini  adalah, pertama, bahwa  negara-negara  kuat  prihatin  dengan  fenomena  pencucian  uang  dan  menggunakan otoritas  pengatur  ekstrateritorial  untuk  memberikan  sanksi  kepada  negara  yang melakukannya  tidak  sesuai.  Kedua,  sistem  pemantauan  dan  pengendalian  FATF  sangat efektif baik untuk negara anggota maupun non-anggota. Alasan ketiga adalah negara-negara yang  tidak  mau  atau  enggan  bekerja  sama  dalam  melaksanakan  40  Rekomendasi  FATF dipaksa  untuk  melakukannya.  Akhirnya,  aturan  yang  tidak  mengikat  didukung  oleh beberapa konvensi sebagai instrumen yang mengikat.
Meskipun  sifat  standar  internasional  bersifat  sukarela,  anggota  organisasi  dapat memaksa non-anggota untuk mematuhi. Menurut Hulsse dan Kerwer, aturan FATF bersifat sukarela di atas kertas, tetapi wajib dalam praktiknya. Pada tahun 1999 FATF memutuskan untuk  mengevaluasi  anti-pencucian  uang  non-anggota  kinerja  dan,  jika  perlu,  mengambil tindakan  balasan  terhadap  negara-negara  yang  tidak  mau  bekerja  sama.  Sikap  yang  lebih agresif  ini  menghasilkan  publikasi  daftar  hitam.  Upaya  dari  pemimpin  negara  dalam mencegah  pencucian  uang  ditandai  dengan  berdirinya  FATF  pada  tahun  1989.  Terkait dengan  alasan  kedua,  pemantauan  dan  pengendalian  sistem  yang  diterapkan  oleh  FATF mendukung negara-negara dalam mematuhi unsur-unsur 40 Rekomendasi  FATF.
24 Edith  Brown  Weiss,  “Conclusion:  Understanding  Compliance  with  Soft  Law”  in  Dinah  Shelton  (2000), Commitment  and  Compliance,  Supra  note  22,  p.  549.  Drezner  noted  that  the  members  of  the  G7  have  great  powers  in financial regulation. See Daniel W. Drezner, “Clubs, Neighborhoods and Universe: The Governance of Global Finance”, University of Chicago, 2003.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Dalam  kerangka  teoritis,  dengan  memeriksa  kasus  anti-uang  pencucian,  Hulsse  dan Kerwer  mencoba  menjelaskan  pertanyaan  ini.  Mereka  berpendapat  bahwa  dua  faktor penting yang memotivasi non-anggota untuk mengikuti aturan yang tidak mengikat adalah legitimasi  melalui  keahlian  dan  kekuasaan  pihak  ketiga  (paksaan).  Dengan  kata  lain, keduanya fitur adalah penjelasan utama tentang cara kerja standar ini. Fitur pertama adalah legitimasi  melalui  keahlian.  Hulssee  dan  Kerwer  menunjuk  bahwa  standar  didefinisikan sebagai 'pengetahuan khusus atau ahli'. Meminjam dari Jacobsson, mereka mencatat bahwa 'standar  adalah  pengetahuan  ahli  yang  disimpan  dalam  bentuk'  aturan'.  Dengan  kata  lain, mereka mengutip dari Hallstroo yang menjelaskan bahwa 'penentu standar menggabungkan pengetahuan  ahli  dengan  mengadopsi  organisasi'  prosedur  yang  memastikan  bahwa  para ahli dari berbagai bidang berpartisipasi dalam standar proses pengaturan.’
Jika diterapkan pada anti pencucian uang, empat empirisLatihan yang membuktikan bahwa  standar  FATF  dilegitimasi  oleh  keahlian  adalah:Rapat  pleno  FATF,  rapat  tipologi FATF, evaluasi bersama untuk anggota, dan inisiatif NCCT untuk non-anggota. Rapat pleno FATF,  diadakan  tiga  kali  dalam  setahun,  merupakan  wadah  pengambilan  keputusan  dan pengolahan  pembuatan  aturan,  yang  disajikan  sebagai  landasan  ahli.  Evaluasi  bersama, penilaian  atas  pelaksanaan  40  Rekomendasi  oleh  anggota  FATF,  juga  diklaim  sebagai landasan  ahli.  Terakhir,  basis  keahlian  juga  merupakan  sinyal  untuk  melatih  non-anggota bahwa belum memenuhi standar FATF, mengkategorikannya sebagai negara non-kooperatif dan  wilayah.  Ciri  kedua  adalah  kekuasaan  atau  paksaan  pihak  ketiga.  Menurut  Sharman, pihak ketiga dapat merujuk pada organisasi internasional, koalisi negara ad hoc , atau untuk entitas swasta. 25
Meskipun  sifat  standar  internasional  bersifat  sukarela,  anggota  organisasi  dapat memaksa non-anggota untuk mematuhi. Menurut Hulsse dan Kerwer, aturan FATF bersifat sukarela  di  atas  kertas,  tetapi  wajib  dalam  praktiknya.  Bukti  terperinci  yang  mendukung pernyataan  ini  adalah  sebagai  berikut:  Pada  tahun  1999  FATF  memutuskan  untuk mengevaluasi anti-pencucian uang non-anggota kinerja dan, jika perlu, mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang tidak mau bekerja sama.
Sikap yang lebih agresif ini menghasilkan publikasi daftar hitam Negara dan Wilayah Non-Koperasi  (NCCT)  pada  tahun  2000-an.  FATF  mengancam  akan  mendorong anggotanya  untuk  menerapkan  sanksi  terhadap  negara-negara  NCCY.  Sanksi  yang  paling ditakuti  oleh financial  havens adalah  bahwa  AS  menolak  akses  ke  sistem  keuangannya. Akibatnya, mereka harus membayar biaya yang signifikan untuk kegiatan ekonomi mereka, seperti sebagai biaya transaksi yang mengkompensasi keunggulan kompetitif dari lembaga keuangan yang berlokasi di negara atau wilayah non-koperasi, atau penghindaran hukuman yang dikenakan oleh regulator ketidakpatuhan.
25 J.C. Sharman, “The Global Anti-Money Laundering Regime and Developing Countries: Dammed If They Do, Dammed If They Don’t?”, Paper on Government and International Relations” (Sidney, 2006).
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Untuk  melegitimasi  kebijakannya, 26 FATF  bekerja  sama  dengan  organisasi internasional  seperti  IMF  dan  Bank  Dunia  untuk  menciptakan  dan  menerapkan  anti pencucian uang global kepada nonanggota. Sebagai organisasi yang memiliki keanggotaan universal,  IMF  dan  Bank  Dunia  memiliki  posisi  istimewa  untuk  menekan  negara-negara berkembang  untuk  menciptakan    rezim  anti  pencucian  uang  domestik.  Dalam  konteks  ini, ada  politik  tekanan  yang  mendorong  negara-negara  untuk  mengadopsi  40  Rekomendasi FATF. 27 Secara  keseluruhan,  implementasi  anti  pencucian  uang  di  tingkat  global mencerminkan upaya kolaboratif yang signifikan dalam menegakkan hukum dan mencegah aliran  dana  ilegal  yang  dapat  membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan  keamanan  nasional. Meskipun terdapat tantangan dalam penegakan hukum lintas negara, komitmen global yang kuat  dan  kerjasama  yang  terus  meningkat  menunjukkan  bahwa  negara-negara  di  dunia serius dalam menghadapi ancaman pencucian uang dan kejahatan terkait.

## 4. PENUTUP
Penerapan  standar  internasional  masih  memerlukan  peningkatan  kerjasama internasional  yang  lebih  erat  dan  mekanisme  pemantauan  yang  lebih  ketat.  Penelitian  ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam  mendeteksi  dan  mencegah  praktik  pencucian  uang  melalui  penggunaan  teknologi baru  dan  pelatihan.  berbagai  negara  telah  memperluas  definisi  kriminalisasi  kejahatan pencucian  uang,  yang  sebelumnya  tidak  diatur  dalam  KUHP,  dengan  tujuan  untuk memerangi  kejahatan  finansial  yang  kompleks  ini.  Pencucian  uang,  yang  melibatkan tindakan menyamarkan sumber dana haram, kerap kali melibatkan berbagai jenis kejahatan seperti korupsi, penyelundupan, penggelapan, dan lain-lain. Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara  di  seluruh  dunia  telah  mengadopsi  langkah-langkah  AML  yang  ketat, termasuk  pembentukan  undang-undang,  lembaga  pengawasan  khusus,  dan  kolaborasi internasional  yang  erat.  FATF  memainkan  peran  penting  dalam  menetapkan  standar internasional  yang  mencakup  identifikasi  dan  verifikasi  pelanggan,  pelaporan  transaksi mencurigakan,  dan  kerjasama  antar  lembaga  penegak  hukum.  Tingkat  kepatuhan  terhadap standar FATF masih bervariasi di antara negara-negara, dengan beberapa negara, termasuk Indonesia,  menunjukkan  kepatuhan  yang  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya peningkatan  kerjasama  internasional,  mekanisme  pemantauan  yang  lebih  ketat,  dan implementasi  sanksi  yang  lebih  tegas  terhadap  negara  yang  tidak  patuh.  Selain  itu, perbedaan dalam sistem hukum juga menambah kompleksitas dalam penerapan perundang- undangan  pencucian  uang.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak  pada  analisis  mendalam mengenai  tingkat  kepatuhan  formal  dan  substantif  negara-negara  terhadap  standar internasional  serta  rekomendasi  konkret  untuk  meningkatkan  efektivitas  kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang.
26 Rainer  Hulsse  and  Dieter  Kerwer,  “How Stamdards  Rule the World:  The  Case of Money Laundering”,  Paper, August, 2006, p. 14
27 Jackie  Harvey,  “Compliance  and  Reporting  Issues  Arising  for  Financial  Institutions  from  Money  Laundering Regulations: A Preliminary Cost and Benefit Study”, Journal of Money Laundering Control, Vol.7, No.4, 2004, p. 336
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiani, Zelika Setya Ardiani Setya. “Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task  Force  (Fatf)  Dalam  Rangka  Menjaga  Iklim  Investasi  Yang  Berintegritas  Dan Bersih  Dari  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme (Tppt) Di Indonesia.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 7, no. 1 (2023): 115–25. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4087.
Aswandi,  Bobi,  and  Kholis  Roisah.  “Negara  Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1, no. 1 (2019): 128–45. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
Chaidar, Muhamad, and Arief Syahrul Alam. “Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian.” Wijaya Putra Law Review 2, no. 1 (2023): 61–76. https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90.
Dewi Rengganis, Fany, and Dwi Setiawan Susanto. “Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia.” Integritas:  Jurnal  Antikorupsi 9,  no.  2  (2023):  229– 40. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas.
Geno,  Ali.  “Tindak  Pidana  Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam.” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223.
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Marlina,  Filep  Wamafma;  Enni  Martha  Sasea;  Andi.  “Upaya  Bank  Indonesia Menanggulangi  Money  Laundering  Dalam  Perbankan  Online.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 357–76.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
Morgan, Matthew. Money Laundering: The American Law and Its Global Influence . L. & Bus. Rev, 1995.
Mutiara Irni, Shenny, Dimas Prasetiya Arrafi, and Monika Triyantari. “Rekomendasi FATF Pada  Prinsip  Freezing  without  Delay :  Dilema  Antara  Kemanfaatan  Dan  Kepastian Hukum  Indonesia.” Jurnal Anti Korupsi 4, no. 2 (2014): 139–57. https://doi.org/10.19184/jak. v4i2.38850.
Pawestri,  Aris  Yuni.  “Cita  Hukum  Dan  Demokrasi  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan  Indonesia.” Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 17,  no.  2 (2019): 99–100. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796.
Priskila Ginting, Yuni. “Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia.” Journal  of  Comprehensive  Science  (JCS) 3,  no.  5  (2024). https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.684.
Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira. “Tindak Pidana Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Sebagai  Transnational  Crime  Di  Era Globalisasi  Dengan  Perbandingan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Singapura,  Dan  Philipina.” Jurnal  Hukum  Positum 6,  no.  1  (2021):  18–40. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202.
Review, Stetson L. Legal Research, Legal Writing, and Legal Analysis , 2000. Roeroe, Samuel, Marthin Doodoh, and Rony Sepang. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Pada  Lembaga  Keuangan.” Lex  Administratum 10,  no.  5 (2022).
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Sharman,  J.C.  “The  Global  Anti-Money  Laundering  Regime  and  Developing  Countries: Dammed  If  They  Do,  Dammed  If  They  Don’t?”,  Paper  on  Government  and International Relations.” Sidney, 2006.
Shelton,  Dinah. Commitment  and  Compliance:  The  Role  of  Non-Binding  Norms  in International Legal System . New York: Oxford University Press, 2000.
Suryanto,  Dadang  Agus.  “Pertumbuhan  Kredit  Di  Indonesia :  Sebuah  Analisis  Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I-III.” Jurnal ASET (Akuntansi Riset) 11, no. 2 (2019): 224–37. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.18721.
Wasserman, Cheryl E. “An Overview of Compliance and Enforcement in the United States: Philosophy,  Strategies  and  Management  Tools,”  n.d.  http://www.inece.org/1stvol1/ wasserman.htm.
Wedasmara,  I  Made.  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking).” Jurnal Hukum Yustitia 12, no. 1 (2022): 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173.
Young, Oran. Compliance and Public Authority: A Theory with International  Application . Baltimore: John Hopkins University Press, 1979.
Yu,  Shiqing.  “Still  Keeping  Secrets?  Bank  Secrecy,  Money  Laundering,  and  Anti-Money Laundering in Switzerland and Singapore.” IALS Student Law Review 6, no. 1 (2019): 19–25. https://doi.org/https://doi.org/10.14296/islr.v0i0.4955.