## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik

## Abstrak
Dalam era globalisasi kemajuan di segala bidang sangat pesat, salah satunya di bidang Teknologi dan Informasi. Dimana banyak sekali fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertukar informasi. Selain kemudahan tersebut, perkembangan Teknologi Informasi juga berdampak negatif karena dapat memicu timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi sebagai Modus Operandinya atau yang bisa disebut dengan istilah Cyber Crime. Salah satunya adalah semakin marak terjadi tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Peraturan perundang- undangan terkait yang mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan yaitu KUHP, UU PORNOGRAFI, dan UU ITE. Salah satu bentuk kekhususan dalam UU ITE digunakan jika dalam melakukan tindak pidana tersebut, sarana yang digunakan berupa media elektronik. Serta objeknya harus berupa Dokumen atau Informasi Elektronik. Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, terkait dengan ranah kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada rumusan pasal tersebut ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni; mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya. UU ITE juga telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana. Namun terdapat beberapa permasalahan untuk melakukan penegakan hukum pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena dalam penjelasan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir, seperti unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dimana tidak ada batasan serta penjelasan yang pasti terhadap apa saja konten yang termasuk dalam unsur melanggar kesusilaan. Kata Kunci : Tindak Pidana Asusila; Hukum Siber; Pendistribusian; Pertanggungjawaban Pidana.

## Pendahuluan
Hukum akan selalu berkembang beriringan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, demikian permasalahan-permasalahan yang timbul pasti ikut berkembang pula.  Perkembangan zaman salah satunya ditandai dengan kemajuan teknologi, Di Indonesia perkembangan dalam aspek ini cukup pesat sehingga berdampak juga pada kemajuan sarana informasi bagi masyarakat.

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
Jurist-Diction. 2020; 1495-1518

## Ayya Sofia Istifarrah ayyaksf@gmail.com Universitas Airlangga
How to cite: Ayya Sofia Istifarrah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i4.20217

## 1496 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Adanya kemajuan pada aspek teknologi tersebut telah mengubah perilaku masyarakat dalam hubungan sosialnya yakni berinteraksi dengan sesama, sehingga muncul suatu nilai-nilai baru, dan lain sebagainya. Adanya kemajuan sarana pada aspek tersebut juga mempermudah masyarakat dalam proses pertukaran informasi dengan cepat dan mudah.
Diketahui bahwa muara semua perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi informasi. Adanya teknologi informasi mampu memberikan sebuah nilai tambah baru dalam bidang hidup manusia. 1 Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat membantu proses komunikasi antar manusia di dunia serta membantu tercapainya peradaban informasi. Dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki teknologi informasi ini mampu memberikan makna baru terhadap perubahan sebuah gaya hidup global yang berbasiskan teknologi.
Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi ditandai oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan.
Melalui internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Baik dalam proses bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet merupakan kependekan dari interconnection-networking, yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket ( packet switching communication protocol ). 2 Fungsi tersebut berguna untuk melayani seluruh penggunanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking (antar jaringan).
Melalui fasilitas internet orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis  dalam dunia maya. Dewasa ini masyarakat dalam mengakses berita
1 Cahyana Ahmadjayadi, Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI 2004).[7].
2 L. Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Ta- hun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2012) 9 Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.[84].
serta menginformasikan suatu berita cukup menggunakan sarana smartphone , sehingga pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya dapat menghadirkan informasi saja, melainkan saat ini dunia maya sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti memperluas pertemanan, penghargaan, serta beberapa fasilitas dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas ( borderless ). Keadaan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak seperti perubahan sosial, ekonomi,  dan  budaya  secara  signifikan  dan  cepat. 3 Seperti yang kita ketahui sebelum berkembangnya teknologi, dahulu masyarakat dalam bertukar informasi masih mengandalkan berita dari surat kabar, media berita dari televisi dan lain sebagainya. Proses pertukaran informasi masih membutuhkan waktu yang lama dan belum efisien.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat diantara lain; masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai permukaan dunia yang tidak terbatas. Seperti yang kita ketahui, bahwa hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam produk hukum kita.
Dimana penjaminan hak tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 28F:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diberi hak dalam segala aktivitas sosialnya terutama dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi. Demikian pula terkait perkembangan kecepatan dalam mengakses informasi ini, masyarakat akan lebih mudah dalam memperoleh pemenuhan hak yang telah dijamin oleh
3 ibid. [85].

## 1498 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
undang-undang. Namun karena adanya fenomena kecepatan masyarakat dalam mengakses informasi, tidak jarang rentan pula menimbulkan potensi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, yang karenanya selain memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 4 Perlu diketahui memang internet menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk bereskspresi, baik melalui tulisan, video, gambar, suara, ataupun keseluruhan unsur tersebut. Namun perlu dilihat pula bahwa tidak semua konten dalam internet memiliki nilai kepentingan untuk diketahui oleh umum. 5 Tidak jarang dalam penggunaan sarana tersebut, sangat mudah bagi orang melakukan tindak pidana.
Saat ini tindak pidana yang dilakukan seringkali menggunakan sarana teknologi yang canggih, terlebih di bidang informasi elektronik yang melibatkan kecanggihan internet. Akibatnya tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan adanya sarana teknologi yang kian canggih. Maka dari itu perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan itupun selalu diikuti dengan timbulnya dampak positif dan negatif tergantung setiap individu tersebut memaknainya. Salah satu contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya peredaran konten yang bermuatan asusila. Yang dimana penyebarannya sangat pesat disebabkan oleh penggunaan media elektronik.
Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika. 6 Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga
4 Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Siber (Universitas Airlangga 2019).[14].
5 Nynda Fatmawati Octaria, Pidana Pemberitaan Sosial (Setara Press Malang 2018).[7].
6 Firgie Lumingkewas, ‘Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan’ (2016) V Lex Crimen.[22].
Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut UU Pornografi.
Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. 7 Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaaan. Unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa
7 Didik Endro P, Hukum Pidana : Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).[46].

## 1500 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
hak mendistribusikan, mentransimisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila. Namun dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam UU ITE seringkali timbul permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pemaknaan “muatan melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas lebih rinci. Sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Kondisi tersebut akan mempermudah seseorang mempereksekusi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang seseorang, Sehingga pasal 27 UU ITE seringkali disebut pasal “karet”.
Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya si pembuat, hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap si pembuat, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. 8 Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, baik yang dirumuskan secara positif atau negatif. Sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya, namun ketika Terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan penghapus kesalahan, hakim juga berkewajiban untuk masuk ke dalam masalah tersebut lebih dalam.

## Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Didepan Umum Yang Melibatkan Sarana Media Elektronik
Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap sikap tindak maupun mental masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa dunia sedang berada dalam era informasi ( information age ) , era tersebut merupakan tahapan lanjut setelah era sejarah, era agraris, dan era industri. Dan tidak dapat dipungkiri dalam era ini kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Tentunya pemahaman
8 Nynda Fatmawati Octaria, Op.Cit. [214].
serta pengembangan konstruksi hukum yang terbangun adalah sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat. 9 Dimana pasti dalam suatu perubahan terdapat dampak positif maupun negatif, maka diperlukan fungsi hukum didalamnya. Diketahui salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal sebagai telekomunikasi. Dimana telekomunikasi sekarang sangat membantu masyarakat dalam proses berinteraksi dengan sesama.
Proses berinteraksi dan bertukar informasi masyarakat pada era ini sangatlah mudah dan efisien, dimana masyarakat dalam mengakses sebuah informasi cukup melalui smartphone yang canggih. Namun tidak jarang kemudahan tersebut dapat disalahgunakan. Seperti banyak tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Munculnya dunia siber semakin memudahkan akses dan penyebaran konten bermuatan asusila. Kejahatan tersebut mempunyai dampak yang berbahaya, jika dalam penyebarannya dan aksesnya tidak dibatasi dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Mengingat beberapa perbuatan melawan hukum dalam dunia siber tidak mudah diatasi, jika hanya mengandalkan aturan hukum konvensional yang telah ada. Seperti yang berlaku saat ini di Indonesia aturan hukum pidana berpacu pada KUHP.
Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) unsur dan sifat yang saling berkaitan yakni: 10
a.  Subyektif, yakni yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
b.  Obyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
9 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (RajaGrafindo Persada 2003).[23]
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1993).[69].

## 1502 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tentunya semua delik perbuatan yang diatur harus dirumuskan dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, guna mengetahui suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan yang diatur dalam beberapa peraturan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. 11
Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan atau yang biasa dikenal dengan masalah yang berkaitan dengan etika. 12 Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam menentukan batasan-batasan mengenai kesusilaan tidak mudah karena batasan kesusilaan atau etika sangat bergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat. 13 Beberapa pengaruh perbedaan batasan kesusilaan atau etika salah satunya adalah faktor budaya yang dianut oleh masyarakat itu sendiri berbeda-beda. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Hal tersebut berakibat bahwa dalam praktek penegakan hukumnya sering dihadapkan oleh persoalan definisi kesusilaan itu sendiri.
Bahwa sebenarnya dirusak atau dilanggar oleh tindak pidana ini termasuk apa yang dirasakan dan dikategorikan sebagai kesusilaan oleh masyarakat sendiri. 14 Tindakan asusila merupakan perbuatan kriminalitas baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Beberapa contoh tindakan asusila dapat di kerucutkan menjadi tindakan yang berkaitan dalam ranah seksual. Namun tidak hanya berkaitan dengan ranah seksual saja yang menjadi cakupan dalam tindak pidana asusila. tindak pidana kesusilaan dinyatakan sebagai kejahatan norma- norma dalam kehidupan sehari-hari. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, karena pada kenyataannya ruang lingkupnya tidak hanya menyangkut ranah seksual saja. nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi, namun
11 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.Cit. [22].
12 L. Heru Sujamawardi, Op.Cit .[90].
13 Firgie Lumingkewas, Op.Cit. [22].
14 Wijono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Refika  Aditama 2010).[112].
juga terdapat kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya dalam Informasi dan Teknologi Informasi (ITE). 15
Peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana asusila yang pertama yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI KUHP yang menjadi lex generalis, terdapat dua jenis tindak pidana yaitu: 16
1.  Tindak pidana melanggar kesusilaan , dalam hal ini diatur pada Pasal 281 sampai Pasal 299 KUHP, sedangkan dalam ranah pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHP;
2.  Tindak pidana melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan, artinya tidak terdapat hubungan dengan ranah seksual. Tindak pidana ini dirumuskan dalam jenis kesopanan diatur dalam Pasal 236 hingga Pasal 547 KUHP.
Fokus dalam pembahasan ini pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan,
pada Pasal 282 KUHP. Ketentuan pidana yang melanggar kesusilaan didepan umum yang termasuk perbuatan menyebarluaskan, mempertunjukan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau bendayang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana , yaitu :
a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan,
b. Membuat, memasukan, megeluarkan atau mempunyai dalam pesediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar
15 Mudzakkir, ‘Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusi- laan’ (2010), Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.[12].
16 Wijono Prodjodikoro, Op.Cit .[111].

## 1504 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.
Mengenai tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP yakni :
(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah;
(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alsan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
(3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.
Terdapat beberapa unsur pada Pasal 282 ayat (1) KUHP, unsur yang pertama “Barang siapa” dalam hal ini yang dimaksud merujuk pada orang perseorangan yang menjadi subjek hukum dimana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selanjutnya unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 282 KUHP pada ayat (1) meliputi perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan. Pada ayat (2) menerangkan perbuatan membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan atau gambar untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempel terang-terangan. Terdapat perbedaan dimana dalam ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang tersebut tidak perlu ada unsur culpa atau
mengetahui, cukup dengan alasan benar untuk menduga atau terdapat alasan kuat untuk menyangka bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan. 17 Sedangkan objek yang dilarang berupa tulisan, gambar, atau benda yang bermuatan melanggar kesusilaan  misalnya  buku  yang  berisi  konten  pornografi,  atau  media  lain  yang didalamnya memuat unsur seksualitas.
Selain dalam KUHP sebagai Lex Generalis, Pengaturan yang merumuskan tentang  tindak  pidana  asusila  terdapat  pula  dalam  UU  Pornografi,  dimana merupakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang tersendiri dari ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Dimana dalam KUHP aturan tersebut dimuat dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 dan 282 KUHP). Fungsi diaturnya kembali tindak pidana kesusilaan dalam UU Pornografi yakni untuk mempertegas berlakunya pada bidang pekerjaan tertentu yang umumnya disertai dengan pemberatan ancaman pidananya. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana khusus dari tindak pidana umum dalam hal ini  tindak  pidana  kesusilaan.  Ruang  lingkup  pornografi  menurut  UU  Pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk lainnya yang penyebarannya melalui berbagai bentuk dalam media komunikasi atau yang ditunjukkan di khalayak umum. Dimana media tersebut bermuatan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Dalam  UU  Pornografi  diatur  juga  mengenai  larangan  dan  pembatasan penyebaran konten yang bermuatan asusila atau pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yaitu :
Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

## 1506 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
b.  Kekerasan seksual; c.  Masturbasi atau onani;
d.  Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e.  Alat kelamin, atau
f.  Pornografi anak.
Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yang pertama subjek “Setiap orang” yang termasuk dalam UU ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lalu terdapat beberapa unsur perbuatan yang dilarang menurut pasal tersebut antara lain; memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Semua tindak pidana yang tercantum dalam UU Pornografi adalah tindak pidana dolus (sengaja).
Dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang diperlukan untuk mengakomodir tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum melalui media elektronik. Maka dibentuk UU ITE yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana dalam ranah teknologi dan informasi. Salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan merumuskan aturan terkait perbuatan yang dilarang, terkhusus tindak pidana asusila dalam Pasal 27 ayat (1). Tindak pidana asusila menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam UU ITE dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE  yang berbunyi:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Dapat dilihat dari rumusan pasal tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa Informasi / Dokumen Elektronik, maka dari itu termasuk ke dalam tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat kepentingan hukum yang dilindungi yakni mengenai terjaganya nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat 18 . Tindak pidana pokokya meliputi kesusilaan, dan media yang
18 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektron- ik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik) (Media Nusa Creative 2015).[10].
digunakan adalah sistem dan jaringan teknologi. Jika diperinci, terdapat unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain yang pertama unsur subjektif ; unsur “setiap orang” dalam UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Dan yang kedua adanya kesalahan berbentuk kesengajaan, Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuktikan unsur kesengajaan.
Mvt Wvs Belanda menyatakan bahwa, sengaja melakukan kejahatan yakni melakukan perbuatan yang dilarang dengan “menghendaki” serta “mengetahui”. Dimana terdapat 2 (dua) aspek kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kehendak dan kesengajaan sebagai pengetahuan. Dalam hal ini makna mengetahui meliputi memahami,  menyadari,  menginsyafi  dan  mengerti  perbuatan  yang  dilakukan. 19
Fungsi untuk membuktikan unsur kesengajaan adalah sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan.
Dikaitkan dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, untuk membuktikan unsur kesengajaan maka harus dapat dibuktikan: 20
-  Bahwa si pembuat ‘menghendaki’ dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yakni melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses sebuah Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila;
-  Bahwa si pembuat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam objek Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila;
-  Bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum.
Selanjutnya terdapat unsur objektif , dalam unsur objektif terdapat beberapa unsur yang pertama unsur melawan hukumnya; klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak. Dimana dalam suatu unsur pasal
19 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia , (Gramedia Pustaka Utama 2003).[161].
20 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.Cit .[16].

## 1508 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
ada sifat – sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Pasal 27 ayat (1) menggunakan istilah “tanpa hak” dimana kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah menjaga nilai-nilai kesusilaan yang telah ada di masyarakat.
Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dimana juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) antara lain:
1.  Mendistribusikan (penyaluran), yakni perbuatan mengirimkan dan atau menyebar luaskan informasi /dokumen elektronik kepada banyak orang atau semua pihak melalui sistem media elektronik;
2.  Mentransimisikan, merupakan perbuatan mengirimkan informasi / dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem media elektronik;
3.  Membuat dapat diakses, mencakup semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan informasi / dokumen elektronik elektronik diketahui publik atau pihak lain. Cukup didasari oleh selesainya perbuatan yang dilarang tersebut untuk dapat memidana seseorang menggunakan pasal ini.
Mengenai  klasifikasi  3  (tiga)  perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  27  ayat  (1) penjelasan lebih rinci terkait perbuatan yang pertama yakni ; “Mendistribusikan” yang berarti perbuatan menyalurkan ( pembagian, pengiriman) ke beberapa orang atau tempat, dimana yang disalurkan adalah Dokumen/Informasi Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik (perangkat komputer) . Lalu perbuatan yang kedua “Mentransmisikan” yang berarti perbuatan mengirimkan (meneruskan, menularkan) Dokumen/Informasi Elektronik  dari seseorang kepada orang lain. Perbuatan yang terakhir dirumuskan secara abstrak yaitu “membuat dapat diakses” , yang berarti perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya, yang berpengaruh pada tersalurnya Dokumen/Informasi Elektronik maka termasuk dalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya”.
Dan yang menjadi unsur terakhir, yakni adanya objek dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.  Terdapat 2 (dua) objek yang diatur yakni “Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik”. Penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam pasal 1 UU ITE. Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang termasuk dalam Informasi Elektronik yaitu semua kumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data intercharge (EDI) , surat elektronik (email) , dan lain sebagainya yang dapat dipahami oleh pihak lain. Sedangkan Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4,  merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, disimpan atau diterima dalam berbagai bentuk seperti analog , digital dan elektromagnetik atau jenis lain. Selain adanya objek tersebut terdapat unsur penting yakni unsur keadaan yang menyertai dalam pasal ini. Hal ini berarti harus ada pernyataan bahwa suatu objek atau suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian harus dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.
Adanya objek atau frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang melekat dalam objek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada keadaan ini perbuatan – perbuatan yang dilarang terdapat sifat melawan hukumnya. Namun tidak mudah dalam menetapkan batasan mengenai pelanggaran norma kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan mempunyai pengertian dan cakupan yang luas. Sehingga akan menjadi persoalan jika ingin membuktikan unsur tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.  Maka secara normatif, makna kesusilaan dapat merujuk pada penjelasan yang terdapat pada KUHP sebagai sumber hukum pidana sebagai lex generalis .

## Pertanggungjawaban Pidana
Tanggung jawab memiliki artian seperti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, serta dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri ataupun pihak lain. Dimana ini berarti tanggungjawab ialah kemampuan menerima dan memikul hak dan kewajiban atas dasar kebebasan ( freewill ) , bukan

## 1510 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
timbul karena suatu tekanan atau keterpaksaan. 21 Konsep pertanggungjawaban dikenal juga dalam aturan sistem hukum. Dimana dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika dia tidak melakukan perbuatan pidana, namun meskipun telah melakukan perbuatan tidak selalu orang tersebut dapat dipidana. 22
Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang belawanan. 23 Suatu hukuman atau sanksi hadir dan dapat dikenakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri, sehingga menyebabkan orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban. Seperti yang diketahui pertanggungjawaban dalam sistem hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pertanggungjawaban pidana dan perdata.
Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang serta beberapa hal yang penting,
syarat tersebut  antara lain adalah: 24
1. Unsur Kesalahan
a. Melakukan tindak pidana;
b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
d. Tidak alasan pemaaf.
2. Bentuk atau Corak Kesalahan
a. Kesengajaan;
b. Kealpaan.
Selanjutnya terkait syarat, salah satunya meurujuk pada perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ialah pebuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Dikatakan seseorang telah dinyatakan melakukan tindak pidana dapat dilihat dari
21 Nynda Fatmawati Octaria, Op.Cit. [107].
22 Moeljatno., Op.Cit .[155].
23 Nynda Fatmawati Octaria, Op.Cit. [108].
24 Didik Endro P, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[63]
aturan yang membuat perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, hal ini berhubungan dengan asas legalitas. 25 Dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dengan dipidananya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam undang – undang. Hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.
Dalam hal ini berlaku asas yang melekat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu Geen straf zonder schuld ; Actus non faict reum nisi mens sir rea, yang berarti tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. 26 Dengan demikian jika seseorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka harus dibuktikan perbuatan pidana tersebut mengandung unsur kesalahan. Barulah seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena mengacu pada kesalahan pembuat (liability based on fault). Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara rumusan tindak pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dipisahkan. 27
Akibat adanya pemisahan tersebut menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana, lalu ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum menurut teori tradisional: 28
1. Berdasarkan Kesalahan (Based on Fault)
Karena perkembangan zaman, sistem hukum modern menuntut adanya suatu pembeda antara kasus ketika individu merencanakan atau tidak merencanakan. Adanya suatu syarat yang mengharuskan bahwa suatu sanksi harus diberikan pada individu, dalam suatu keadaan ketika perbuatan seseorang membawa akibat yang membahayakan ( harmfull effect ) tanpa direncanakan. Ide ini dianut
25 Didik Endro P, III., Op.Cit .[64].
26 Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2000).[153].
27 Hidayat, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2017) 3 Jurnal EduTech . [48].
28 Nynda Fatmawati Octaria, Op.Cit. [110].

## 1512 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
oleh sistem keadilan individualis.
2. Pertanggungjawaban Mutlak ( Absolut Responsibility )
Menurut sistem hukum terdahulu menyatakan bahwa hubungan antara perbuatan  dan  efek  yang  ditimbulkan  tidak  memiliki  kualifikasi  psikologis. Tidak terdapat relevansi antara tindakan individu tersebut telah diantisipasi atau tidak, dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Menurut bentuk ini, seseorang dapat dipidana berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukumnya. Harus ada unsur obyektif dan pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabkan pada pelaku. Dalam konsep tersebut terpenuhi antara unsur obyektif dan subyektif.
Berdasarkan teori tersebut, kemampuan bertanggungjawab setiap orang tidak dapat dipersamakan, hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan – perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari konsep kemampuan bertanggungjawab, dimana hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
Batasan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab bilamana dalam kondisi: 29
a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit tertentu secara terus menerus atau sementara dan tidak cacat.
b. Kemampuan  jiwanya  dapat  menginsyafi  hakekat  dari  perbuatan  yang dilakukan, dapat menentukan kehendaknya sendiri atas perbuatan tersebut, dan dapat mengetahui ketercelaan atas perbuatan tersebut.
Unsur-unsur tersebut sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada seseorang, mengingat ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait. Karena pada umumnya, Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bersifat nestapa yang diancamkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berlaku pula fungsi Ultimum Remedium yang menempatkan sanski pidana sebagai sanksi paling terakhir. 30
Melihat dari sistem pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam UU ITE, diatur beberapa perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar larangan yang telah diatur. Jika melihat dari pasal – pasal yang dirumuskan dalam perbuatan yang dilarang pada UU ITE, tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu “Kesengajaan”. Yang berarti membawa konsekuensi bahwa pelaku memang mengetahui dan / atau menghendaki perbuatan yang dia lakukan. 31 Terkait dengan larangan penyebaran, pendistribusian dan membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan asusila diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Dalam hal ini berarti seseorang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terdapat unsur kesengajaan, dimana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Lalu diatur pula ketentuan sanksi pidana dalam UU ITE. Ketentuan sanksi terdapat  dalam BAB XI pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Dalam aturan Pasal 27 ayat (1) ketentuan sanksi pidana terdapat pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu :
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
30 Didik Endro P, II , Op.Cit. [25].
31 ibid .[60].

## 1514 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Dalam pasal tersebut  disebutkan bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (1), meliputi perbuatan yang dilarang termasuk penyebaran, pendistribusian atau membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan asusila.
Pada ketentuan pidana dalam UU ITE, stelsel pidana yang digunakan adalah “pidana alternatif kumulatif” , hal tersebut terlihat dari aturan sanksi pidana yang dirumuskan dengan “pidana penjara dan / atau pidana denda”. Dalam artian hakim selain dapat menjatuhkan pidana penjara, dapat dibebani pula pidana denda. 32 Sesuai dengan penilaian hakim. Selain itu, diatur pula pidana penjara paling lama, yang menganut konsep yang sama dalam KUHP. Dimana pidana penjara paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun, konsep ini dikenal dengan Algemeene Straf Minima dan Algeemene Straf Maxima. Konsep tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 KUHP. 33 Beberapa aturan dalam UU ITE merupakan bentuk kekhususan dari apa yang diatur dalam KUHP, hal ini menempatkan UU ITE sebagai tindak pidana khusus.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara Lex Generalis terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat Lex Specialis terdapat dalam Pasal 4  ayat  (1)  UU  Pornografi.  Dalam  pembahasan  ini  terfokus  pada  tindak  pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1)
32 ibid .[62]. 33 ibid .
UU ITE. Perbuatan yang dilarang termasuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi semua unsur subjektif dan objektifnya, dan salah satu perbuatan yang dilarang. Terdapat kelemahan dalam pemaknaan “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak memberikan penjelasan khusus dan jelas. Sehingga dalam memaknai “kesusilaan” berpacu pada aturan lex generalis KUHP, yang berarti tidak hanya merujuk pada satu klasifikasi perbuatan, melainkan beberapa perbuatan yang diatur dalam bab Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI KUHP. Hal tersebut membuka peluang adanya multitafsir dalam menerapkan pasal, dan dapat berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum serta perlindungan korban.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Elektronik (Media Nusa Creative 2015).
Cahyana Ahmadjayadi, Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI 2004).
Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Siber (Universitas Airlangga 2019).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana : Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press  2014).
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Rajagrafindo Persada 2003).
Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP di Indonesia (Gramedia Pustaka 2003).
Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1993).
Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2000).

## 1516 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Nynda Fatmawati Octaria, Pidana Pemberitaan Sosial (Setara Press 2018).
PAF Lamintang, Dasar- Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2013).
Prodjodikoro, Wijono., Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Refika Aditama 2010).

## Jurnal
Firgie Lumingkewas, ‘Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan’ (2016) V Lex Crimen.
Hidayat, ‘ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi ’ (2017) 3 Jurnal EduTech.
L Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’ (2012) 9 Dialogia Iuridika; Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.
Mudzakkir, Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, (2010) Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

## Perundang-undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

## 1518 Ayya Sofia : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--