## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120

## PENGUATAN PENGATURAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK

## ( DRONE ) MELALUI UNDANG-UNDANG

## STRENGTHENING REGULATION OF UNMANNED AIRCRAFT (DRONE) THROUGH LAW

## Mukhlis Al Huda
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMJalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Email: mukhlisalhuda661989@gmail.com

## Abstract
The  development  of  science  and  technology  has  brought  the  world  into  the  Revolution Industrial  4.0.  The  Industrial  Revolution  is  marked  by  artificial  intelligence,  robotics,  e- commerce,  nanotechnology,  automatic  cars,  and  other  innovations.  Technological innovations  in  the  world  of  aviation  are  unmanned  aircraft  that  have  begun  to  be  used  for various civilian to military purposes. Observing the increasingly massive use and utilization of unmanned aircraft, the Indonesian government through the Ministry of Transportation has issued  a  Regulation  of  the  Minister  of  Transportation  Number  PM  180  of  the  Year concerning  Control  of  Operation  of  Unmanned  Aircraft  Systems  in  Airspace  Served  by Indonesia and renewed by Regulation of the Minister of Transportation Number PM 47 Year 2016  concerning  Amendments  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Transportation  Number PM 180 of 2015 concerning Control of Operation of Unmanned Aircraft Systems in Airspace Served by Indonesia. Apart from having a positive impact on civilian and military activities, unmanned  aircraft  also  have  a  negative  impact  because  they  are  used  for  crimes  ranging from  reconnaissance,  drug  delivery  to  theoreticalism.  In  the  Permenhub  which  regulates unmanned  aircraft  there  is  only  administrative  sanction,  therefore  there  must  be  a strengthening  of  the  regulation  of  unmanned  aircraft  which  contains  criminal  sanctions through the Law.

## Keywords: Regulation, Unmanned Aerial Vehicle, and Law

## Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dunia memasuki Revolusi Industri 4.0,  Revolusi  Industri  tersebut  ditandai  dengan  kecerdasan  buatan  ( artificial  intelligence ), robotik, e-commerce , teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi lainnya. Inovasi teknologi dalam dunia penerbangan adalah pesawat udara tanpa awak yang sudah mulai dimanfaatkan untuk  berbagai  kepentingan  sipil  hingga  militer.  Mencermati  penggunaan  dan  pemanfaatan pesawat  udara  tanpa  awak  yang  kian  masif,  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Perhubungan telah membuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun tentang Pengendalian  Pengoperasian  Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani  Indonesia  dan  diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015  tentang  Pengendalian  Pengoperasian  Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara  yang Dilayani Indonesia. Pesawat  udara tanpa awak selain membawa dampak positif bagi  kegiatan  sipil  dan  militer  juga  membawa  dampak  negatif  karena  dipergunakan  untuk kejahatan  mulai  dari  pengintaian,  pengiriman  narkoba  hingga  teorisme.  Dalam  Permenhub
yang mengatur tentang pesawat udara tanpa awak hanya ada sanksi administrasi, oleh karena itu  harus  ada  penguatan  regulasi  pesawat  udara  tanpa  awak  yang  memuat  sanksi  pidana melalui Undang-Undang.

## Kata Kunci: Pengaturan, Pesawat Udara Tanpa Awak, dan Undang-Undang

## A. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman  yang  diiringi  dengan  tumbuh kembang  ilmu  pengetahuan,  penguatan kualitas sumber daya manusia, dan inovasi teknologi  dunia  selama  beberapa  abad  ini telah  mengalami  perkembangan  yang sangat  luar  biasa  dalam  bidang  teknologi atau  dikenal  dengan  revolusi  industri. Revolusi  Industri  merupakan  titik  tolak perubahan  peradaban  manusia  yang  telah mengubah wajah dunia menjadi lebih maju dan  modern.  Revolusi  industri  yang berawal dari daratan Eropa ini mendorong negara-negara  Eropa  untuk  melaksanakan pembangunan dengan industrialisasi secara besar-besaran atau disebut dengan Disrupsi  teknologi.  Disrupsi  teknologi merupakan  sesuatu  keadaan  dimana  telah terjadi  pergeseran  teknologi  yang  telah mapan  dan  menggoyang  industri  atau produk yang kemudian melahirkan industri baru,  revolusi  industri  yang  dialami  oleh dunia  telah  terjadi  sebanyak  empat  kali. Saat  ini  dunia  telah  memasuki  Revolusi Industri  4.0,  Era  Revolusi  Industri  4.0 diwarnai dengan kecerdasan buatan ( artificial intelligence ), robotik, e-
commerce ,  komputer  super,  rekayasa genetika,  teknologi  nano,  mobil  otomatis, dan  inovasi  lainnya  yang  diyakini  mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan  kemudahan  bagi  manusia yang  salah  satunya  dibidang  penerbangan yaitu  pesawat  udara  tanpa  awak  ( drone ). Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan  yang  luar  biasa  yang  akan berdampak  terhadap  perubahan  aspek- aspek kehidupan masyarakat seperti: sosial budaya,  ekonomi,  industri,  pemerintahan, politik, hukum dan keamanan 1 .
Pesawat tanpa awak atau yang sering dikenal  dengan  drone  merupakan  pesawat yang dikendalikan secara otomatis melalui program  komputer  atau  remote  kontrol. Perkembangan  teknologi  membuat  drone mempunyai  peran  dan  mulai  banyak dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan  sipil  seperti  di  bidang  bisnis, logistik,  dan  industri.  Dunia  bisnis, logistik, dan industri, drone telah dipergunakan  untuk  berbagai  kegiatand dan  layanan  seperti  pengiriman  paket
1 Venti  Eka  Satya,  Strategi  Indonesia  Menghadapi Industri 4.0, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat Tentang Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018, hlm 20-21.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
barang, pengawasan Infrastruktur, eksplorasi  bahan  tambang,  pemetaan daerah  pertanian,  pemadam  kebakaran hutan,  pemetaan  daerah  industri,  dan  lain sebagainya.Di berbagai belahan dunia saat ini  sudah  banyak  berbagai  model/ type drone  seperti: Northrop  Grumman MQ-8 Fire Scout, RQ-2B Pioneer, Boeing Insitu ScanEagle,  Boeing  Scan  Eagle,  Northrop Grumman RQ-4 Global  Hawk, Yamaha RMAX , General Atomics MQ-1 Predator,
Multirotor,  Fixed  Wing ,  Pesawat  Udara Nir  Awak  (PUNA), Bombardier CL-327, dan lain sebagainya 2 .
Sedangkan pemanfaatan dan penggunaan  pesawat  udara  tanpa  awak  di Indonesia  sudah  banyak  digunakan  untuk berbagai  keperluan  mulai  dari  hobby, industri,  logistik  hingga  pertahanan  dan keamanan  negara.  Indonesia sebagai negara  hukum,  penegasannya  termaktub dalam  pasal  1  ayat  3  UUD  1945  "Negara Indonesia  adalah  negara  hukum",  maka untuk mengatur penggunaan drone pemerintah  Indonesia  telah  membuat regulasi  yang  mengatur  tentang  pesawat udara  tanpa  awak  melalui  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian  Sistem  Pesawat  Udara
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak , di  akses  pada  hari  Kamis,  tanggal  4  Maret  2021, pukul 09:24 WIB.
Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani  Indonesia  dan  diperbarui  dengan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  47  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  180  Tahun  2015  tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor  PM  180  Tahun  2015  tentang Pengendalian
Pengoperasian Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara  yang  Dilayani  Indonesia  dan diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  47  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di Ruang  Udara  yang  Dilayani  Indonesia hanya  mengatur  wilayah  pengoperasian, izin pengoperasian dan sanksi administrasi. 3 Keterbatasan  pengaturan dan  sanksi  yang  maktub  didalam  Permen hub  tentang  drone  dirasa  belum  mampu
3 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  180 Tahun  2015  tentang  Pengendalian  Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara  yang  Dilayani  Indonesia  dan  diperbarui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  180  Tahun  2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani Indonesia

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
mengakomodir perkembangan penyalahgunaan  dan  pemanfaatan  drone untuk  kegiatan-kegiatan  yang  melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan oleh oknum-oknum tertentu seperti pengiriman  narkoba,  mengamil  gambar dan  kegiatan  privasi  orang  lain tanpa  izin, dan  lain  sebagainya.  Sehingga  perlu adannya  penguatan  pengaturan  tentang drone.  Oleh  sebab  itu  sangat  menarik untuk  meneliti  mengenai “PENGUATAN

## PENGATURAN  PESAWAT  UDARA TANPA  AWAK  (DRONE)  MELALUI
UNDANG-UNDANG”.
Berdasarkan  pada  latar  belakang masalah  yang  telah  dijabarkan  diatas, maka  dalam  jurnal  ilmiah  ini  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaturan  penggunaan pesawat  udara  tanpa  awak  (drone)  di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas pengaturan pesawat  tanpa  awak  (drone)  dalam presfektif hukum di Indonesia?
B. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif. 4 Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  yang  berfokus  pada
4 Soerjono  soekanto,  Pengantar  Penilitian  Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, Hlm 10.
norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan mengkaji  norma-norma  hukum  tersebut, dengan  cara  meneliti  data  sekunder sebagai  data  utama  dan  data  primer  serta tersier sebagai data penunjang.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Bahan  hukum  dapat  dibedakan menjadi  3  (tiga),  yaitu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum tersier. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penulis menggunakan bahan hukum:
a. Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan perundang-undangan,
catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan  putusan-putusan  hakim. 5 Dalam penelitian  ini  bahan  hukum  primer yang  digunakan  adalah  peraturan perundang-undangan,  yang  meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2009 tentang Penerbangan, Peraturan
Menteri  Perhubungan  Nomor  PM
180
Tahun 2015 tentang
Pengendalian  Pengoperasian  Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di
Ruang Udara yang Dilayani
Indonesia, Peraturan
Menteri
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal 141

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
Perhubungan  Nomor  PM  47  Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian  Pengoperasian  Sistem
Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di
Ruang
Udara yang Dilayani
Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum  yang  berasal  dari  buku mengenai ilmu hukum
dan
pandangan-pandangan  para  sarjana hukum  yang  mempunyai  kualifikasi tinggi. 6 “Dalam  penelitian  ini  bahan hukum  sekunder  yang  digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum,  makalah-makalah  hukum, jurnal  ilmiah  hukum,  dan  artikel ilmiah hukum.
c. Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan,  dan  penguatan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum tertier  yang  digunakan  meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.
3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan  untuk  memperoleh  bahan hukum dalam penelitian. Teknik
6 Ibid, 142
pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan.  Studi  Pustaka  dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui  pengkajian  terhadap  peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan tulisan-tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 7

## 4. Metode Analisis
Data yang diperoleh dari penelitian ini,  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis  secara  utuh  sehingga  terlihat adanya  gambaran  yang  sistematis  dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan  dengan  menggunakan  metode berfikir  deduktif,  yaitu  suatu  pola  berfikir yang  mendasarkan  pada  hal-hal  yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Revolusi Industri
Revolusi industri yang dialami oleh dunia  selama  ini  telah  terjadi  sebanyak empat  kali  yaitu:  Revolusi  Industri  1.0, Revolusi  Industri  2.0,  Revolusi  Industri
7 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung, Bina Cipta, 2004, Hlm 97
3.0,  dan  Revolusi  Industri  4.0.  Revolusi Industri 1.0 berlangsung antara tahun 1750 s.d  1850.  Pada  saat  itu  telah  terjadi perubahan  secara  besar-besaran  di  bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi,  dan  teknologi.  Perubahan diberbagai  bidang  akibat  dari  Revolusi Industri 1.0 memberikan dampak terhadap ekonomi,  sosial,  dan  budaya  di  berbagai belahan  dunia.  Revolusi  Industri  1.0 melahirkan  sejarah  baru  bagi  peradaban umat  manusia,  yang  ditandai  dengan digantikannya  tenaga  manusia  dan  hewan oleh  mesin-mesin  uap  pada  abad  ke-18. 8
Revolusi  Industri  1.0  dicatat  oleh  sejarah berhasil  menaikan  perekonomian  secara dramatis di mana selama dua abad setelah Revolusi  Industri  1.0  terjadi  peningkatan rata-rata  pendapatan  perkapita  Negara- negara di dunia menjadi enam kali lipat. 9
Gagasan terhadap Revolusi Industri 2.0 dimulai pada tahun 1870 disaat hampir 100  tahun  Revolusi  Industri  yang  pertama muncul.  Pada  masa  Revolusii  Industri  2.0 telah terjadi perkembangan teknologi yang sangat  cepat  terutama  di  negara  Perancis, Jerman, Jepang, dan Inggris, serta
8 https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan- perkembangan-revolusi-industri/ di  akses  pada  hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, pukul 09:50 WIB.
9 Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017,
Memanfaatkan  Teknologi  untuk  Pertumbuhan  dan Penciptaan Lapangan Kerja, Organisasi Perburuhan Internasional Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, hlm 31
menyebar  hingga  seluruh  dataran  Eropa dan Amerika. Revolusi Industri 2.0 disebut juga  sebagai  revolusi  teknologi  karena pada  masa  tersebut  telah  terjadi  lompatan besar  dalam  bidang  teknologi  yang mempengaruhi budaya masyarat. 10
Revolusi  industri  2.0 memiliki  ciri  khusus dan khas yaitu: penemuan sistem produksi secara  massal  yang  salah  satunya  dengan memanfaatkan  tenaga  listrik  dan  mesin penggerak.  Penemuan  tersebut  memicu kemunculan  teknologi  lain  yang  semakin canggih  seperti:  pesawat  terbang,  pesawat telepon, mobil dan lain-lainnya.
Revolusi  industri  3.0  adalah  awal dari  kemunculan  teknologi  digital  dan internet  yang  dimana  pembahasan  yang dibicarakan  saat  itu  adalah  penggunaan PLC  ( Programmable  Logic  Control )  dan sistem IT ( Information Technology ) dibidang industri, pertahanan dan keamanan, dan penerbangan.
Perkembangan  dan  pemanfaatan  Revolusi Industri  3.0  paling  banyak  di  sektor industri  yang  pada  saat  itu  peralatan industri  sudah  tidak  lagi  memanfaatkan tenaga  manusia  sebagai  pengatur  dan penggerak  mesin  akan  tetapi  sudah dikendalikan oleh robot dan sistemnya pun sudah  memakai  komputerisasi. Pada  masa Revolusi  industri  3.0  ruang  dan  waktu

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
tidak  lagi  berjarak  hal  ini  dikarenakan semuanya  bisa  diatasi    dengan  sistem digitalisasi dengan memanfaatkan internet. Selain  itu  Revolusi  industri  3.0  banyak sekali  inovasi  yang  dilakukan,  mulai  dari pengembangan  sistem  perangkat  lunak untuk  memanfaatkan  perangkat  keras elektronik  hingga  membuat  pesawat  tanpa awak/drone.  Namun  hal  ini  bisa  menjadi suatu  kewaspadaan  karena  teknologi  yang diciptakan  dapat  memunculkan  jenis  dan modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi tersebut.
Industri  4.0  adalah  sebuah  istilah yang  diciptakan  pertama  kali  di  Jerman pada  tahun  2011  yang  ditandai  dengan revolusi digital, pada era Revolusi Industri
4.0  ini  diwarnai  oleh  kecerdasan  buatan
( artificial intelligence ), robotik, e- commerce ,  super  komputer,  rekayasa genetika,  teknologi  nano,  mobil  otomatis, teknologi  drone  yang  lebih  canggih  dan inovasi  lainnya  yang  diyakini  mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan  kemudahan  bagi  manusia.
Karakteristik industri 4.0 adalah kombinasi dari  beberapa  perkembangan  teknologi terbaru, ada  dua  ciri  dalam  perkembangan teknologi  tersebut,  pertama:  adalah  sistem siber-fisik ( Cyber-Physical Systems ) adalah  Sistem  siber-fisik  meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan
memonitor  proses  fisik,  dengan  bantuan sensor, robot cerdas, drone, printer 3D dan lain sebagainya. Kedua: Teknologi Informasi  dan  komunikasi  ( Information and Communication Technology ).
Indonesia  sebagai  negara  yang berkembang  agar  tidak  tertinggal  dengan negara-negara lainnya, maka terus memperkuat kualitas SDM dan teknologinya  melalui  ilmu  pengetahuan dan  pengembangan  inovasi  teknologi. Pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan inovasi teknologi serta memperoleh manfaatnya telah diakomodir dalam konstitusi negara/UUD 1945 yaitu:
a. Pasal 28C ayat (1):
“Setiap orang berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia”
b. Pasal 31 ayat (5):
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”
c. Undang-Undang  Nomor  18  tahun 2002 tentang Sistem Nasional

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan  Ilmu  Pengetahuan  dan
Teknologi.
Berkat penguatan penilitian, pengembangan,  dan  inovasi  teknologi  di Era  Revolusi  Industri  4.0  di  bidang penerbangan  telah  menciptakan  pesawat udara  tanpa  awak  ( Drone) .  Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan yang luar biasa  yang  akan  berdampak  terhadap sosial, budaya, ekonomi, industri, pemerintahan, politik, hukum, dan keamanan.
2. Pesawat udara tanpa awak ( Drone )
Istilah  pesawat  udara  tanpa  awak ( unmanned  aircraft  vehicles )  atau  sering disebut  dengan Drone, dalam  Bahasa Inggris  istilah drone memiliki  arti  lebah jantan, digunakan untuk merepresentasikan  pesawat  udara  tanpa awak  karena  kemiripan  bentuknya  dengan lebah.  Kemiripan  dalam  hal  suaranya (meskipun  saat  ini  banyak  yang  tidak mengeluarkan suara) dan memiliki sengatan. 11 Pesawat  udara  tanpa  awak secara  ringkas  dapat  didefinisikan  sebagai pesawat udara yang dapat beroperasi tanpa dikemudikan  oleh  pilot  didalamnya  (juga
11 https://zonaspasial.com/artikel- geospasial/ensiklopedi/perbedaan-uav-dan-drone/ , di  akses  pada  hari  Kamis,  tanggal  4  Maret  2021, pukul 12:00 WIB.
dikenal sebagai pesawat udara dikendalikan dari jarak jauh atau RPV/ remotely piloted vehicle ) yang dikendalikan melalui remot ataupun komputer melalui jarak jauh.
Sejarah penggunaan dan pemanfaatan  pesawat  udara  tanpa  awak sudah  ada  sejak  tahun  1849  yang digunakan  untuk  kepentingan  perang antara Austria dan Italia (Austria menyerang kota Venesia di Italia menggunakan  balon  udara  tanpa  awak yang  isinya  penuh  dengan  bahan  peledak) dan  pada  tahun  1960  Angkata  Udara Amerika merencanakan penerbangan pesawat  tanpa  awak  ke  Uni  Soviet 12 . Setelah dirasa efektif menggunakan peswat udara tanpa awak untuk kepentingan  perang,  Amerika  Serikat secara  rutin  menggunakan  pesawat  tanpa awak  dalam  peperangan  seperti  perang dengan  Vietnam,  Perang  Teluk  tahun 1990-1991  and  konflik  di  Balkan 13 ,  dan hingga  peperangan  di  Timur  Tengah. Namun  seiring  dengan  perkembangan zaman  pesawat  udara  tanpa  awak  terus
12 Chris  Schlag, The  New  Privacy  Battle:  How  The Expanding Use of Drones Continues To Erode Our Concept  of  Privacy  and  Rights dalam:  U.Pitt.  J. Tech. L. & Pol‘y, 13, hlm 4-5.
13 Tony  Nasser, Modern War Crimes By The United States:  Do  Drone  Strike  Violate  Internasional  Law? Questioning The Legality Of U.S. Drone Strikes And Analyzing  The  United  States  Response  To International  Reproach  Based  On  The  Realism Theory  Of  International  Relations, S.  Cal.  Interdis. L. J., 24, hlm 290-291.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
dikembangkan untuk kegiatan sipil maupun militer.
Di  era  Revolusi  Industri  4.0 pesawat udara tanpa awak terus dikembangkan  dengan  berbagai  model, fungsi,  dan  kemampuan  yang  kian mumpuni/canggih yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sipil dan militer, seperti:
a. Manfaat  Bagi  Sektor  Pertaniaan  yaitu
Helikopter  tanpa  Awak  ( Helicopter-
Style Drone ) Yamaha RMAX digunakan untuk penyemprotan tanaman  dan  memantau/mengawasi ladang  pertanian  maupun  perkebunan di Jepang.
b. Manfaat  dalam  Sektor  Kelautan  yaitu LSU  (LAPAN Survillence UAV)
untuk pemantauan wilayah laut
Indonesia  dan  dapat  digunakan  untuk patroli,  pencarian  korban,  pemetaan laut dan lain sebagainya di Indonesia.
c. Manfaat untuk mencari Korban
Bencana  Alam  dan  Korban  Tragedi lainnya.  D rone dapat  diterbangkan pada  area  yang  membahayakan  untuk menemukan apakah masih ada korban yang  selamat. Drone juga  dapat digunakan  untuk  memberikan  suplai bantuan  sementara,  karena  untuk menjangkau  wilayah  tersebut  sangat
membahayakan.  Selain  itu  juga  dapat digunakan  untuk  kepentingan  ilmiah (pemetaan,  survei,  pengamatan  cuaca, pengawasan  tanaman  dan  hewan  di taman  nasional,  dan  lain  sebagainya) menggunakan  tipe  Pesawat  Udara  Nir Awak (PUNA) di Indonesia.
d. Membuat hujan buatan dengan menyebar  garam  diatas  awan  maupun penyebaran  benih  dengan  tipe  Puna Wulung di Indonesia.
e. Kegiatan  patroli  Kamtibnas  untuk menjaga  keamanan,  patroli  batas wilayah  negara  dan  sebagai  Alutsista tempur yang tangguh guna meningkatkan pertahanan negara menggunakan  pesawat  udara  tanpa awak  tipe  RQ-8A Fire  Scout dan Boeing Scan Eagle (pengintaian), RQ- 2B Pioneer (pengawasan,  pencarian target,  dan  mendukung  penembakan angkatan  laut  baik  pada  siang  hari maupun malam hari), Northrop Grumman  Global  Hawk (pengintaian, pengawasan dan survey intelejen pada daerah  yang  luas  dan  dalam  jangka waktu yang lama, serta pesawat udara tanpa awak masa depan yang digunakan  untuk  komersil), General Atomics MQ-9 Reaper (memburu dan menghancurkan  target  operasi),  dan

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
Bombardier CL-327 (menjaga perbatasan negara) di Amerika.
f. Pesawat  udara  tanpa  awak  yang seringkali dipergunakan untuk kepentingan  senjata  militer  adalah MQ-1  Predator.  Pesawat  udara  tanpa awak jenis tersebut merupakan salahsatu yang tercanggih dan mematikan  yang  dilengkapi  dengan persenjataan  berupa  misil  udara  dan darat  jarak  jauh.  Seiring  dengan perkembangan teknologi dan keberhasilan  dari  penggunaan  MQ-1 Predator,  maka  senjata  pesawat  udara tanpa  awak  sudah  dilengkapi  dengan senjata untuk pertempuran jarak dekat seperti  tabung  gas  air  mata,  senapan serbu, dan peluru karet. 14
g. Kepentingan  jurnalis,  pemotretan  dan perfilman  dengan  tipe  Puna  Sriti, EVO II dan lainnya di Indonesia.
Selain  mempunyai  manfaat  positif pesawat udara tanpa awak juga dimanfaatkan  untuk  melakukan  tindakan pelanggaran  hukum/kejahatan  dari  tingkat yang biasa hingga luar biasa, seperti:
14 Milena Sterio, The United States Use of Drones In The  War  On  Terror:  The  (Il)  Legality  of  Targeted Killings  Under  International  Law dalam:  Case  W. Res. J. Int‘l L., 45, hlm 8-10
a. Kegiatan pengintaian (mengambil gambar  atau  video  privasi  orang  dan mengidentifikasi seseorang).
Contoh:
(1) Drone jenis DJI Phantom 2 terjatuh di kawasan Menara BCA Thamrin,
Jakarta  Pusat  yang  ditemukan  oleh sekuriti  gedung  dan  kemudian dilaporkan  kepada  pihak  polisi. Setelah  drone  tersebut  diteliti  oleh kepolisian  ternyata  di  dalamnya ada  gambar-gambar  objek  vital  di kawasan  Thamrin  seperti:  Grand Indonesia,  Plaza  Indonesia  dan Hotel Hyatt, Kedutaan Inggris, dan Hotel  Pullman.  Ia  mengatakan  di dalam  video  yang  tersimpan  di kamera juga terdapat rekaman atau file  gambar  pantai  di  wilayah Kalimantan; 15 dan
(2) Drone  terbang  di  atas  Pantai Studland  di  Dorset,  Inggris  yang notabenya  pantai  tempat  kaum nudis  yang  diindikasikan  sedang merekam mereka dan hak privasinya dilanggar, karena kejadian  tersebut  pihak  keamanan
15 https://news.detik.com/berita/d-2983451/aksi- iseng-pemilik-drone-ganggu-tetangga-sampai- rekam-pantai-bugil/2 ,  di  akses  pada  hari Jum’at, tanggal 5 Maret 2021, pukul 10:00 WIB.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
diminta  untuk  terus  memperketat keamanan. 16
b. Melakukan penyerangan terhadap individu maupun kelompok dan perusakan maupun penghancuran objek tertentu.
Contoh: Sebuah drone yang diterbangkan  dekat  area  kebakaran  hutan yang  melanda  kawasan  pegunungan  San Bernardino  menjadi  buruan  pemerintah California  karena  drone  tersebut  telah menganggu para petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran hutan  yang  sedang  menjalar  hebat  yang dimana  apabila  tidak  segera  diatasi  dapat membahayakan  nyawa  para  penduduk disekitar hutan. 17
c. Penyelundupan
(pengirim/menyelundupkan  narkoba, senjata  tajam,  senjata  api,  bahan peledak dan bahan berbahanya lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang).
Contoh:
(1) Sebuah  paket  yang  berisikan  paket 144,5  gram  rokok,  65,4  gram  ganja,
dan  6,6  gram  heroin  dijatuhkan  oleh drone  di  area  penjara  Mansfield
Correctional Institution, Ohio,
Amerika Serikat, pada tanggal 27 Juli
16 ibid
17 ibid
tahun  2015  sekitar  pukul  14.30  sore waktu setempat; 18 dan
(2) Selain itu pesawat tanpa awak (drone) ditemukan  di  areal  Rumah  Tahanan (Rutan)  Tanjung  Gusta  Kelas  I  A, Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota Medan  pada  hari  Jum'at  tanggal  9 September  2016  pukul  19:30.  Drone itu  didapati  dalam  kondisi  tidak  aktif di  area  steril,  sekitar  blok  tahanan, dekat  menara  pengawas  rutan,  diduga drone tersebut digunakan untuk menyusupkan  narkoba  dan  barang- barang  terlarang  lainnya  ke  dalam rutan. 19
d. Kegiatan terorisme (melakukan penyerangan dan pengeboman).
Contoh: peneliti dari Oxford menyampaikan  bahwa  ISIS  terobsesi meluncurkan serangan terorganisir menggunakan drone yang ditujukan kepada  orang  banyak  untuk  menciptakan kembali kengerian seperti peristiwa World Trade  Center (WTC). 20 Selain  itu  pihak FBI  juga  menyampaikan  bahwa  bom
18 ibid
19 https://news.okezone.com/read/2016/09/09/340/1 485834/ada-drone-di-rutan-tanjung-gusta-diduga- untuk-susupkan-narkoba ,  di  akses  pada  hari Jum’at, tanggal 5 Maret 2021, pukul 10:10 WIB.
20 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2016011 1145642-185-103488/teroris-mulai-gunakan-drone- untuk-lancarkan-aksi ,  di  akses  pada  hari Jum’at, tanggal 5 Maret 2021, pukul 10:25 WIB.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris akan digantikan dengan drone. 21
e. Mengganggu kegiatan penerbangan.
Contoh: Seorang pilot A320 membelok cukup tajam untuk menghindari drone  di  dekat  Bandara  Gatwick,  London, Inggris  agar  pesawatnya  tidak  menabrak drone yang apabila bertabrakan akan dapat terjadi  kecelakaan  pesawat  yang  dapat membahayakan  keselamatan  penumpang. Selain  itu  Bandara  Changi  di  Singapura.
Civil  Aviation  Authority  of Singapore (CAAS)  beberapa  penerbangan  terganggu karena drone. 22
Beberapa  contoh  kasus  yang  telah disampaikan  diatas  yang  berasal  dari Indonesia  maupun  dari  berbagai  negara  di dunia merupakan sebuah contoh nyata dari penyalahgunaan  pesawat  udara  tanpa awak,  belajar  dari  hal  tersebut  maka  perlu adanya  pengaturan  tentang  pesawat  udara tanpa awak secara lebih luas.
(3) Pengaturan  Pesawat  Udara  Tanpa Awak di Indonesia Melalui
Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  180  Tahun  tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem
21 https://internetsehat.id/fbi-teroris-gunakan-drone- untuk-melakukan-serangan/ ,  di  akses  pada  hari Jum’at, tanggal 5 Maret 2021, pukul 10:30 WIB.
22 https://travel.detik.com/travel-news/d- 4692445/tentang-bahaya-drone-bagi-pesawat-dan- aturan-penggunaannya ,  di  akses  pada  hari Jum’at, tanggal 5 Maret 2021, pukul 10:40 WIB.
Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia  dan  diperbarui  dengan Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  47  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 180
Tahun  2015  tentang  Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara yang Dilayani Indonesia
Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum 23 yang  dimaksud  dengan  negara hukum  adalah  negara  yang  di  dalam penyelenggaraannya  harus  berdasarkan kepada  hukum  atau  aturan-aturan  yang telah ditetapkan oleh penguasa/pemerintah 24 ,  namun  apabila segala  tindakan  yang  dilakukan  belum diatur  didalam  hukum  maka  tidak  bisa diberikan sanksi. 25 Negara hukum
23 Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  “Negara  Indonesia adalah negara hukum”.
24 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum
Administrasi  Negara,  Bandung:  Alumni,  1982, hlm.  22-24  “negara  Indonesia  menganut  sistem negara hukum
kesejahteraan/negara hukummodern/negara hukum materil, yang dimaksud  dengan  negara  hukum  materil  adalah negara  juga  turut  serta  secara  aktif  untuk kesejahteraan  rakyatnya  (welfare  state),  atau dikenal  dengan  nama  negara  kesejahteraan  yang kemudian  dikenal  dengan  nama  verzorgingsstaat, atau  disebutnya  sociale  rechtsstaat (Negara  hukum sosial).
25 Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Cetakan ke-tujuh,  Jakarta:  Rineka  Cipta,  2002,  hal.  23-24 "Asas  legalitas  dalam  bahasa  inggris  dikenal dengan  istilah  “ principle  of  legality” atau  dalam

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
Indonesia  memiliki  ciri  khas  tersendiri dibandingkan dengan negara hukum modern  lainnya  yaitu  adanya  pelaksanaan kedaulatan rakyat; adanya pemisah kekuasaan  (trias  politika) 26 ;  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia;  adanya peraturan perundang-undangan yang memandu masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya dan masyarakat  harus  mengetahui,  memahani, dan mematuhinya; dan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan  akan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dipatuhi Hukum  para  pejabat  negara,  penegak hukum,  maupun  masyarakat  biasa,  dan peradilan yang tidak memihak. Dari dalam ciri-ciri  tersebut,  sangat  terlihat  dengan jelas bahwa hukum dijadikan sebagai dasar
bahasa  Latin  lebih  dikenal  dengan  istilah  “ Nullum delictum nulla poena sine praevia  lege ” (tidak ada delik, tidak ada pidana/sanksi tanpa peraturan lebih dahulu).
26 Sunarto,  “Prinsip Checks  and  Balances dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,  2016”,  Jurnal Masalah-Masalah  Hukum,  Jilid  45,  No.  2,  April 2016, hlm. 159. "Diilhami oleh John Locke dengan teorinya  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan  Negara  terdapat  3  (tiga)  jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan  legislatif  adalah  kekuasaan  untuk membuat  undang-undang.  Kekuasaan  eksekutif adalah  kekuasaan  untuk  melaksanakan  undang- undang.  Kekuasaan  yudikatif  adalah  kekuasaan untuk  mengadili  pelanggaran  terhadap  undang- undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif
dalam  menata  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia mencermati pesawat udara tanpa awak  atau  drone  yang  semakin  banyak dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan.  Maraknya  pemanfaatan  dan penggunaan  pesawat  udara  tanpa  awak mendorong  Pemerintah  Indonesia  untuk mengatur  pengoperasian  pesawat  udara tanpa  awak  dan  mengintegrasikannya dengan  peraturan  ruang  udara  serta penerbangan.  Kementerian  Perhubungan sebagai leading  sector telah  mengatur pengoperasian  pesawat  udara  tanpa  awak melalui  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  PM  90  Tahun 2015  tentang  Pengendalian  Pengoperasian Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara  yang  Dilayani  Indonesia,  namun kemudian  Permenhub  tersebut  dicabut melalui  Permenhub  Nomor  180  Tahun 2015  tentang  Pengendalian  Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia dan diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  47  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
Ruang  Udara  yang  Dilayani  Indonesia. Berikut isi materi Permenhub tersebut:
a. Isi materi Peraturan
Menteri Perhubungan  Nomor  PM  180  Tahun 2015 tentang Pengendalian
Pengoperasian  Sistem  Pesawat  Udara Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani  Indonesia  terbagi  atas  5 bagian, yaitu:
1) Bagian pertama (pendahuluan) berisikan  penerapan  penerbangan pesawat  udara  tanpa  awak  dan definisi.
2) Bagian  kedua  (ketentuan  umum pengoperasian sistem pesawat
udara tanpa awak) mengatur tentang  penggunaan  pesawat  udara tanpa awak dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi,  swasta  atau  pemerintah
dan larangan pengoprasian
penerbangan  pesawat  udara  tanpa awak pada wilayah tertentu.
3) Bagian  ketiga  (ketentuan  khusus pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak) mengatur tentang  ketentuan  berat  pesawat udara  tanpa  awak  sesuai  dengan peruntukan,  dan  perizinan  pesawat udara tanpa awak.
4) Bagian keempat (ketentuan tambahan  bagi  sistem  pesawat udara  tanpa  awak  berdasarkan peralatan yang dibawanya) mengatur ketentuan tambahan terkait  dengan  izin  pengoperasian dan  larangan  beroperasi  sesuai dengan pemanfaatan pesawat udara tanpa awak.
5) Bagian  kelima  (sanksi)  mengatur tentang  sanksi  terhadap  kelalaian dan/atau penyimpangan dalam peraturan  ini,  akan  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang undangan.
b. Isi materi Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM  47  Tahun tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun  2015  tentang  Pengendalian Pengoperasian  Sistem  Pesawat  Udara Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani  Indonesia  terbagi  atas  2 bagian, yaitu:
1) Bagian pertama mengatur tentang  perubahan  permohonan izin.
2) Bagian  kedua  mengatur  tentang perubahan pengoperasian pesawat  udara  tanpa  awak  dan sanksi  yang  semula  berbunyi

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
“kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan  ini,  dikenakan  sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan” diubah menjadi sanksi administrasi. Peraturan  Menteri  Perhubungan
Nomor PM 180 Tahun tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara  yang  Dilayani  Indonesia  dan diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  47  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di Ruang  Udara  yang  Dilayani  Indonesia merupakan Ius Constitutum 27 yang berlaku sebagai  hukum  positif  di  Indonesia  dan harus  dipatuhi  oleh  seluruh  lapisan masyarakat yang memanfaatkan drone.
27 Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka,
Aneka  Cara  Pembedaan  Hukum,  PT  Citra  Aditya Bakti,  Bandung,  1994,  hal  5-6,  Soerjono  Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menyampaikan bahwa Ius constitutum  merupakan  hukum  yang  dibentuk  dan telah  diundangkan  oleh  legislatif  dan  eksekutif sehingga  berlaku  ditengah  masyarakat  pada  suatu saat.
3. Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM  180  Tahun tentang  Pengendalian  Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak di  Ruang  Udara  yang  Dilayani Indonesia  dan  diperbarui  dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  47  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  180  Tahun
2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani Indonesia
Pengaturan  regulasi  terkait  dengan pesawat  udara  tanpa  awak  yang  ada  di Indonesia  hanya  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian  Sistem  Pesawat  Udara Tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani  Indonesia  dan  diperbarui  dengan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  47  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  180  Tahun  2015  tentang Pengendalian Pengoperasian
Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Inti materi Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  180  Tahun  2015  dan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  47

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120
Tahun  2016  hanya  berfokus  pada  wilayah pengoperasian  dan  pembatasan  ruang udara,  izin  pengoperasian,  dan  sanksi administrasi.
Apabila melihat dan memperhatikan perkembangan
penggunaan  dan  pemanfaatan  pesawat udara tanpa awak serta potensi permasalahan  hukum  yang  ditimbulkan, seperti: pelanggaran hak privasi seseorang melalui  pengambilan  gambar,  pencurian data,  pengiriman  narkoba,  terorisme  dan pelanggaran hukum yang terus berkembang,  maka  Permenhub  tersebut belum  dapat  mengakomodir  permasalahan tersebut  karena  dalam permenhub tersebut hanya  mengatur  sanksi  administrasi.  Oleh sebab  itu  dibutuhkan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  kuat  dari pada  Permenhub  dan  harus  mengatur tentang  ketentuan  pidana,  hal  tersebut merupakan suatu ius constituendum

## D. Kesimpulan
Era  revolusi  industri  4.0  terus mendorong Indonesia untuk menumbuhkan  ilmu  pengetahuan  dan inovasi  teknologi  khususnya  di  bidang penerbangan  yang  saat  ini  telah  berhasil menciptakan  pesawat  udara  tanpa  awak guna kepentingan pribadi, komersil, penelitian hingga pertahanan dan keamanan.
Penyalahgunaan pemanfaatan pesawat  udara  tanpa  awak  dari  waktu  ke waktu  terus  berkembang  dan  bervariasi dimulai  dari  kejahatan  yang  bersifat  biasa hingga  luar  biasa.  Saat  ini  pengaturan pesawat  udara  tanpa  awak  hanya  sebatas Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  180  Tahun  2015  dan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  47 Tahun  2016  yang  materi  muatannya mengatur  tentang  wilayah  pengoperasian, izin pengoperasian dan sanksi administrasi.
Peraturan Menteri
Perhubungan  tersebut  belum  sepenuhnya mengakomodir apabila terjadi penyalahgunaan    pesawat  udara  tanpa awak,  sehingga  pemerintah  Indonesia perlu membuat peraturan perundang undangan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi dari  pada  Peraturan  Menteri  dan  memuat sanksi pidana.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan perlu menginisiasi pembentukan Rancangan Undang-Undang  tentang  Pesawat  udara tanpa awak ( drone ) agar dapat mengakomodir pemanfaatan dan penggunaan  pesawat  udara  tanpa  awak yang  kian  masif  serta  agar  tidak  ada kekosongan  hukum  apabila  terjadi  tindak kejahatan  menggunakan  pesawat  udara tanpa awak.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 103-120

## E. Daftar Pustaka Buku
Bachsan  Mustafa,  Pokok-Pokok  Hukum Administrasi
Negara,
Bandung:
Alumni, 1982.
Chris  Schlag, The  New  Privacy  Battle: How  The  Expanding  Use  of  Drones Continues  To  Erode  Our  Concept  of
Privacy  and  Rights dalam:  U.Pitt.  J.
Tech. L. & Pol„y.
Milena  Sterio, The  United  States  Use  of Drones  In  The  War  On  Terror:  The (Il)  Legality  of  Targeted  Killings Under International Law dalam: Case W. Res. J. Int„l L.
Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, Cetakan  ke-tujuh,  Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group, 2011.
Riduan,  Metode  dan  Teknik  Menyusun Tesis, Bandung, Bina Cipta, 2004.
Soerjono  soekanto,  Pengantar  Penilitian
Hukum, Jakarta, UI Press, 1986. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka,  Aneka  Cara  Pembedaan
Hukum,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1994.
Tony Nasser, Modern War Crimes By The
United  States:  Do  Drone  Strike Violate Internasional Law? Questioning  The  Legality  Of  U.S. Drone  Strikes  And  Analyzing  The United States Response To International Reproach Based On The Realism  Theory  Of  International
Relations , S. Cal. Interdis. L. J. Jurnal
Sunarto,  “Prinsip  Checks  and  Balances
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,  2016”,  Jurnal  Masalah- Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, April
2016.
Venti  Eka  Satya,  Strategi  Indonesia Menghadapi  Industri  4.0,  Bidang
Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik  Info
Singkat Tentang Kajian Singkat Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.

## Peraturan Perundang – undangan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009
tentang Penerbangan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor
PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian  Pengoperasian  Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  180  Tahun  2015  tentang Pengendalian  Pengoperasian  Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.
Internet https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/se jarah-dan-perkembangan-revolusi- industri/ .
https://www.cnnindonesia.com/teknolog i/20160111145642-185- 103488/teroris-mulai-gunakan- drone-untuk-lancarkan-aksi . https ://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_ta npa_awak .
https://internetsehat.id/fbi-teroris- gunakan-drone-untuk-melakukan- serangan/ . https://news.detik.com/berita/d- 2983451/aksi-iseng-pemilik-drone- ganggu-tetangga-sampai-rekam- pantai-bugil/2 . https://news.okezone.com/read/2016/09/ 09/340/1485834/ada-drone-di-rutan- tanjung-gusta-diduga-untuk- susupkan-narkoba . https://travel.detik.com/travel-news/d- 4692445/tentang-bahaya-drone- bagi-pesawat-dan-aturan- penggunaannya .
https://zonaspasial.com/artikel- geospasial/ensiklopedi/perbedaan- uav-dan-drone/ .