PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI
HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU JAINAH RECCA AYU HAPSARI NOVIASIH MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016 ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.
04/AD/I  /2011  yang  melibatkan  Serka Rahmad Yuli Basuki dituntut penjara selama 4  (empat)  tahun  dikurangi  selama  terdakwa ditahan  sementara  dan  denda  sebesar  Rp 800.000.000,-., subsider 2 bulan penjara serta pidana  tambahan  dipecat  dari  dinas  militer.
Disarankan kepada Hakim Pengadilan Militer  dapat  menerapkan  putusan  yang seadil-adilnya dan untuk melindungi kepentingan  negara  dan  masyarakat  dari bahaya Narkoba.  Pidana mati masih relevan diterapkan  untuk  kejahatan  Narkoba  karena dampak  dari  kejahatan  ini  sangat  luar  biasa yang  bisa  merusak  fisik  dan  mental  generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan Nasional Bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan  Indonesia.  PT.  Pradnya Paramita, Jakarta, 1997,
Arif  Gosita,  Kedudukan  Korban  Tindak
Pidana  Narkoba  dalam  Perspektif Hukum. Akademika Pressindo, Jakarta.
1983
F.  Agsya,  Undang-Undang  Narkotika  dan

## Undang-Undang  Psikotropika,  Asa
Mandiri, Jakarta, 2010.
Kusno  Adi,  Kebijakan  Kriminal  Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  Oleh  Anak,  UMM  Press,
Malang, 2009,
Lydia  Harlina  Martono,  Penanggulangan
Terpadu  Penyalahgunaan  Narkoba.
Balai Pustaka, Jakarta 2009
M.  Ridha  Ma’roef,  Narkotika  Masalah  dan
Bahayanya,  CV  Marga  Djaya,  Jakarta,
1976

## Romli  Atmasasmita.  .Asas-asas  Hukum
Pidana  Indonesia  dan  Penerapanya,
Cet  IV,  Alumni  Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996 Roscoe  Pound.  “  introduction  to  the phlisophy  of  law”  dalam  Romli Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum Pidana.Cet.II,:Mandar  Maju,  Bandung 2000
B. UNDANG-UNDANG
DAN

## PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum  Pidana  di  Seluruh  Indonesia (KUHP) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997
tentang Peradilan Militer
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002
Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Undang-Undang    Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009
tentang Narkotika

## C. SUMBER LAINNYA
Ali  Muhammad.  Kamus  Lengkap  Bahasa
Indonesia  Modern.  Pustaka  Amani.
Jakarta, 1980.

## PERTANGGUNGJAWABAN  NEGARA TERHADAP  PENGINGKARAN  KEADILAN  DALAM ARBRITASE INTERNASIONAL

## RECCA  AYU  HAPSARI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl ZA Pagar Alam No 26 Bandar Lampung

## ABSTRACT
Denial  of justice as be the emergence of state responsibility in international law if the country does not meet certain standards in carried out justice against foreigners . In essence, the denial of justice is a concept of protection for investors , which is based on three elements , foreigners , the state responsibility under international law , and how unfair in holding the judiciary . The legal  consequences  of denial of justice is a state should be responsible for either restitution or compensation  . ( Zephaniah B.P. Naidoo , 2015: 11 ) . Denial of justice (denial of justice) this comes as no availability or provides a means of justice as appropriate in resolving the case by using  local  legal  institutions  (  the  exhaustion  of  local  remedies  )  .  So  when  there is denial of justice one party can sue the State Responsibility of the provider country of law . Key word : State Responsibility, Denial of justice, the International Arbritase

## I. PENDAHULUAN
Indonesia dan sembilan negara
anggota  ASEAN  lainnya  telah  menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi  ASEAN (MEA)  atau  ASEAN  Economic  Community (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  merupakan  bentuk  integrasi  ekonomi
ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan  bebas  antara  Negara-negara ASEAN.  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  yang selanjutnya  disebut  MEA  menjadi  realisasi tujuan  akhir  dari  integrasi  ekonomi  yang dianut  dalam  Visi  2020,  yang  didasarkan pada  konvergensi  kepentingan  negara-negara anggota  ASEAN  untuk  memperdalam  dan memperluas  integrasi  ekonomi.
Pada  sisi  investasi,  kondisi  ini  dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya  Foreign  Direct  Investment  (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi  melalui  perkembangan  teknologi, penciptaan  lapangan  kerja,  pengembangan sumber  daya  manusia  (human  capital)  dan akses  yang  lebih  mudah  kepada  pasar  dunia
(Arya Baskoro,http://crmsindonesia.org/node/624). Kebutuhan  terhadap  modal  asing  merupakan kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh negara-negara berkembang, karena mutlaknya arti penting pembangunan
ekonomi  bagi  negara-negara  berkembang.
Dalam hal investasi Indonesia memiliki  sejarah  yang  panjang,  dimulai  dari bangsa  Eropa  yang  datang  ke  Indonesia sebagai pedagang adalah investor. Sebagaimana pertama kali diawali oleh kunjungan  bangsa  Italy  yaitu  Marcopolo  ke Sumatra  pada  tahun  1290.  Hingga  datangnya kongsi  dagang  Belanda  VOC  (Verenigde Oost Indische Compagnie).
Salah  satu  pertimbangan  utama  bagi investor  melakukan  investasi  adalah  adanya jaminan hukum penyelesaian sengketa penanaman modal. Indonesia memiliki pengaturan tentang  penyelesaian  sengketa penanaman  modal  ada  di  dalam  Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal.
Adanya  cara  penyelesaian  sengketa melalui arbitrase luar negeri  merupakan pilihan  para  investor  dengan  pertimbangan bahwa  para  investor  khususnya  asing  tidak mengenal  atau  memahami  sistem  hukum  di Negara  tempat  ia  melakukan  investasi.   Hal tersebut  dapat  juga  dikarenakan  oleh  Negara tempat  berinvestasi  tidak  memberikan  sarana peradilan  sebagaimana  mestinya.
Indonesia  pernah  mengalami  perkara terkait  denial  of  justice.  Hal  tersebut sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  AMCO pada  tahun  1966.  Indonesia  berperkara  di hadapan ICSID (The International Centre for Settlement  of  Investment  Disputes)  ketika melawan  Amco  Asia  Corporation,  di  mana pada  saat  itu  posisi  Indonesia  menjadi tergugat dan AMCO  Asia  Corporation menjadi penggugat. Kasus sengketanya adalah  mengenai  Pencabutan  izin  investasi yang  telah  diberikan  oleh  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  terhadap  AMCO untuk  pengelolaan  Hotel  Kartika  Plaza,  yang semula  diberikan  untuk  jangka  waktu  30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi  tersebut  ketika  baru  memasuki tahun  ke-9  (Aldo  Rico  Geraldi  dan  Ni  Luh Gede Astariyani,  http://portalgaruda.org).
Dalam  tingkat  pertama,  tim  arbitrase memberikan keputusan yang terlalu
menitikberatkan pada ketentuan hukum
internasional  dan  juga  lebih  mengutamakan perasaan  keadilan  dan  kepatutan  (ex  aquo  et bono). Disini pemerintah Indonesia dikalahkan.  Terhadap  hasil  putusan  tingkat pertama,  Indonesia  mengajukan  permohonan untuk membatalkan putusan tersebut.
Tindakan  Indonesia  dalam  mencabut  lisensi atau  izin  penanaman  modal  asing  dianggap benar  sesuai  dengan  hukum  nasional  yang berlaku. Sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar  ganti  kerugian.  Namun,  hasil  dari putusan  panitia  adhoc  ICSID  tingkat  kedua
Indonesia  tetap  diwajibkan  untuk  membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya  main  hakim  sendiri  terhadap penanaman  modal  asing  (I  Made  Udiana, 2011: 77-81).
Penolakan  putusan    ICSID  oleh pemerintah Indonesia menjadi sebuah pengingkaran  keadilan  (denial  of  justice) terhadap  investor  asing  yang  menggugat. Ketidakadilan yang ditimbulkan tersebut yang  menjadi  pengingkaran  keadilan  (denial of  justice)  yang  dapat  dijadikan  alasan  bagi Negara/  pihak  yang  dirugikan    menuntut state  responsibility  dari  negara  penyedia perangkat  hukum  setempat  (exhaustion  of local remedies) (Adji  Samekto ,2009:105).
Sebagaimana  arti  dari  definisi  denial of justice,  sebagai  munculnya  tanggung jawab  negara  dalam  hukum  internasional  jika negara tidak memenuhi  standar  tertentu dalam  menyelenggarakan  peradilan  terhadap orang  asing.  Apakah  ada  batasan  terhadap pertanggungjawaban Negara (State Responsibility)  kepada  para  investor  asing yang  dirugikan  akibat  adanya  denial  of justice?  Lalu  bagaimana  analisis  menurut pandangan hukum nasional yang menyebutkan  peradilan  dilaksanakan  secara independen, dan tak boleh diintervensi terhadap tuntutan investor asing  karena adanya  denial of justice?

## II. PEMBAHASAN
Batasan  terhadap  pertanggung  jawaban Negara  (State  Responsibility)  kepada  para investor  asing  yang  dirugikan  akibat adanya  denial of justice
Guna  mewujudkan  investasi  dengan nilai  tambah  di  Indonesia,  BKPM  (Badan Koordinasi  Penanaman  Modal)  menjalankan inisiatif  ASEAN  Comprehensive  Investment Agreement (ACIA), tentunya sebagai konsekuensi
Indonesia menjadi negara anggota  ASEAN  Comprehensive  Investment
Agreement. Ini merupakan perjanjian
Adanya  cara  penyelesaian  sengketa melalui arbitrase luar negeri  merupakan pilihan  para  investor  dengan  pertimbangan bahwa  para  investor  khususnya  asing  tidak mengenal  atau  memahami  sistem  hukum  di Negara  tempat  ia  melakukan  investasi.   Hal tersebut  dapat  juga  dikarenakan  oleh  Negara tempat  berinvestasi  tidak  memberikan  sarana peradilan  sebagaimana  mestinya.
Indonesia  pernah  mengalami  perkara terkait  denial  of  justice.  Hal  tersebut sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  AMCO pada  tahun  1966.  Indonesia  berperkara  di hadapan ICSID (The International Centre for Settlement  of  Investment  Disputes)  ketika melawan  Amco  Asia  Corporation,  di  mana pada  saat  itu  posisi  Indonesia  menjadi tergugat dan AMCO  Asia  Corporation
menjadi penggugat. Kasus sengketanya adalah  mengenai  Pencabutan  izin  investasi yang  telah  diberikan  oleh  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  terhadap  AMCO untuk  pengelolaan  Hotel  Kartika  Plaza,  yang semula  diberikan  untuk  jangka  waktu  30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi  tersebut  ketika  baru  memasuki tahun  ke-9  (Aldo  Rico  Geraldi  dan  Ni  Luh Gede Astariyani,  http://portalgaruda.org).
Dalam  tingkat  pertama,  tim  arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitikberatkan pada ketentuan hukum internasional  dan  juga  lebih  mengutamakan perasaan  keadilan  dan  kepatutan  (ex  aquo  et bono).
Disini pemerintah
Indonesia dikalahkan.  Terhadap  hasil  putusan  tingkat pertama,  Indonesia  mengajukan  permohonan untuk membatalkan putusan tersebut.
Tindakan  Indonesia  dalam  mencabut  lisensi atau  izin  penanaman  modal  asing  dianggap benar  sesuai  dengan  hukum  nasional  yang berlaku. Sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar  ganti  kerugian.  Namun,  hasil  dari putusan  panitia  adhoc  ICSID  tingkat  kedua
Indonesia  tetap  diwajibkan  untuk  membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya  main  hakim  sendiri  terhadap penanaman  modal  asing  (I  Made  Udiana, 2011: 77-81).
Penolakan  putusan    ICSID  oleh pemerintah Indonesia menjadi sebuah pengingkaran  keadilan  (denial  of  justice) terhadap  investor  asing  yang  menggugat. Ketidakadilan yang ditimbulkan tersebut yang  menjadi  pengingkaran  keadilan  (denial of  justice)  yang  dapat  dijadikan  alasan  bagi Negara/  pihak  yang  dirugikan    menuntut state  responsibility  dari  negara  penyedia perangkat  hukum  setempat  (exhaustion  of local remedies) (Adji  Samekto ,2009:105).
Sebagaimana  arti  dari  definisi  denial of justice,  sebagai  munculnya  tanggung jawab  negara  dalam  hukum  internasional  jika negara tidak memenuhi  standar  tertentu dalam  menyelenggarakan  peradilan  terhadap orang  asing.  Apakah  ada  batasan  terhadap pertanggungjawaban
Negara (State
Responsibility)  kepada  para  investor  asing yang  dirugikan  akibat  adanya  denial  of justice?  Lalu  bagaimana  analisis  menurut pandangan hukum nasional yang menyebutkan  peradilan  dilaksanakan  secara independen, dan tak boleh diintervensi terhadap tuntutan investor asing  karena adanya  denial of justice?

## II. PEMBAHASAN
Batasan  terhadap  pertanggung  jawaban Negara  (State  Responsibility)  kepada  para investor  asing  yang  dirugikan  akibat adanya  denial of justice
Guna  mewujudkan  investasi  dengan nilai  tambah  di  Indonesia,  BKPM  (Badan Koordinasi  Penanaman  Modal)  menjalankan inisiatif  ASEAN  Comprehensive  Investment Agreement (ACIA), tentunya sebagai konsekuensi Indonesia menjadi negara anggota  ASEAN  Comprehensive  Investment Agreement. Ini merupakan perjanjian
investasi yang komprehensif di antara negara-negara  anggota  ASEAN  dan  telah berlaku  secara  efektif  sejak  29  Maret  2012. Indonesia  juga  harus  mematuhi  peraturan perjanjian investasi ASEAN ini yang mengatur  kewajiban  untuk  tidak  melakukan denial of justice.
Definisi  sederhana  dari  denial  of justice,  sebagai  munculnya  tanggung  jawab negara dalam hukum internasional jika negara tidak memenuhi  standar  tertentu dalam  menyelenggarakan  peradilan  terhadap orang  asing.  Pada  intinya,  denial  of  justice adalah  konsep  perlindungan  bagi  investor yang  bertumpu  pada  tiga  unsur,  yaitu  orang asing,  tanggung  jawab  negara  berdasarkan hukum  internasional,  dan  cara  tidak  adil dalam  menyelenggarakan  peradilan  (Zefanya B.P. Samosir , 2015:03).
Indonesia  pernah  mengalami  perkara terkait  denial  of  justice.  Hal  tersebut sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  AMCO pada  tahun  1966.  Indonesia  berperkara  di hadapan ICSID (The International Centre for Settlement  of  Investment  Disputes)  ketika melawan  Amco  Asia  Corporation,  di  mana pada  saat  itu  posisi  Indonesia  menjadi tergugat dan AMCO  Asia  Corporation menjadi  penggugat.
ICSID  (International  Center  for Settlement  of  Investment  Disputes)  tengah mengembangkan dan menerapkan satu doktrin hukum “Denial of
Justice” (penolakan untuk memberi keadilan).
Menurut  doktrin  ini,  setiap  orang  mempunyai hak untuk mendapat keadilan. Dengan demikian,  jika  Pengadilan  Nasional  menolak untuk memberikan keadilan (melakukan “denial  of  justice”)  adalah  adil  jika  korban denial  of  justice  mencari  keadilan  melalui forum  arbitrase  internasional.
Dalam  Azinian  v.  Mexico,  Award,  1 November 1999, 5 ICSID Reports 272, paras.
102 – 103, Majelis Arbiter
ICSID
menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan “Denial of Justice” dengan  menyatakan:
“A  denial  of  justice  could  be  pleaded  if the relevant  courts  refuse  to  entertain  a  suit,  if they  subject  it  to  undue  delay,  or  if  they administer  justice  in  a  seriously  inadequate way.  .  .  There  is  a  fourth  type  of  denial  of justice,  namely  the  clear  and  malicious misapplication of the law”
Konvensi  ICSID  terbentuk  sebagai akibat  dari  situasi  perekonomian  dunia  di  era tahun  1950-1960-an  ketika  beberapa  negara berkembang menasionalisasi perusahaan- perusahaan  asing  yang  berada  di  dalam wilayahnya.  Tindakan  nasionalisasi  terhadap investor-investor  asing  di  dalam  wilayah negara berkembang telah mengakibatkan konflik-konflik  ekonomi  yang  tidak  sedikit justru  mengubah  sengketa  ekonomi  menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka  (perang).  Bank  dunia  kemudian memprakarsai pembentukan suatu badan arbitrase internasional yaitu The International  Centre  for  Settlement  of Investment  Disputes  (ICSID)  yang  didirikan pada tanggal 14 Oktober  1966  yang berkedudukan di Washington. ICSID
didirikan  untuk  penyelesaian  sengketa  di bidang penanaman modal asing (Moch Basarah, 2011:38-39). Dengan adanya lembaga  ini,  membuka  kemungkinan  bagi penanaman  modal  asing  yang  menanamkan modalnya  di  suatu  negara  peserta  konvensi ICSID  bilamana  mereka  menganggap  telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah  suatu  negara  dapat  mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman  modal  asing  yang  merupakan sengketa  hukum  (legal  dispute)  kepada dewan  arbitrase  ICSID.
Pemerintah
Indonesia meratifikasi Konvensi tentang penyelesaian sengketa mengenai  penanaman  modal  antar  negara  dan warga  negara  lain  (Convention  on  the
Settlement  of  Investment  Dispute  Between States  and  Nationals  of Other States) melalui Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  yang  selanjutnya  disebut  Undang  – undang  Nomor  5  Tahun  1968.  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968 menyatakan bahwa sesuatu perselisihan mengenai  penanaman  modal  antara  Indonesia dengan warga negara asing diputuskan menurut konvensi ICSID dan mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut  untuk  hak  substitusi.  Kemudian dalam  Pasal  3  disebutkan  bahwa  untuk melaksanakan  putusan  Mahkamah  Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka diperlukan pernyataan Mahkamah Agung
untuk  melaksanakannya.
Menurut Zefanya B.P. Samosir
mengemukakan  Denial  of  justice  dianggap penting  bahkan  konsep  sentral  dalam  standar minimum internasional (Zefanya B.P. Samosir,  2015:04).  Pasal  11  (2a)  ASEAN Comprehensive  Investment  Agreement  yang menyebutkan  fair  and  equitable  treatment requires  each  Member  State  not  to  deny justice  in  any  legal  or  administrative proceedings  in accordance with the principle of  due  process.  Akibat  hukum  denial  of justice   adalah  negara  harus  bertanggung jawab baik berupa restitusi maupun kompensasi. Restitusi (pengembalian ke keadaan  semula)  dianggap  tidak  mencukupi, sehingga  negara  masih  dibebani  kompensasi. Besarnya  kompensasi  yang  harus  dibayar tentang   layak  tidaknya  ganti  rugi  diberikan untuk  mengganti  hilangnya  reputasi  bisnis, kerugian non-material, kerugian tidak langsung  atau  hilangnya  potensi  laba  di  masa depan.
Pengingkaran keadilan (denial of
justice) ini muncul karena tidak
disediakannya atau diberikannya sarana peradilan sebagaimana semestinya dalam
menyelesaikan  kasus  dengan  menggunakan pranata  hukum  setempat  (exhaustion  of  local remedies).
Sehingga ketika terjadi pengingkaran  keadilan  salah  satu  pihak  bisa menuntut  State  Responsibility  dari  negara penyedia  perangkat  hukum  setempat.  State Responsibility  adalah  prinsip  dalam  hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggung jawaban suatu negara  kepada  negara   lainnya  yang  telah dikodifikasi  dan  diadopsi  oleh   International Law  Commision  dalam  ILC  Draft   Articles on  State  Responsibility,  ILC’s  53  rd Session, Jenewa,  2001.
Negara adalah suatu kesatuan terorganisir  yang  nyata,  tetapi  bahwa  Negara tidak  mampu  melakukan  tindakan  fisik.  Oleh karena  itu,  yang  dianggap  "act  of  the  State" hanya  dapat  berupa  tindakan  fisik  baik  lewat tindakan  (action)  atau  kealpaan  (omission) oleh manusia  atau  sekelompok  manusia (Dionisio Anzilotti, http://zonahukum. blogspot.com ). Negara sebagai subyek yang berdaulat, tidak dapat dibebani
pertanggungjawaban. Hal ini ketika merujuk   pandangan  bahwa  hanya  benar apabila  dikaitkan  dengan  tindakan-tindakan negara  terhadap  warganya.  Posisi  ini  berbeda dalam  hubungan  suatu  negara  dengan  negara lain.  Dalam  hal  ini  negara  berkedudukan sebagai subyek hukum internasional
(International Person) dan memiliki
pertanggungjawaban yang melekat pada dirinya.
Pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam arti hukum. Dalam hubungannya  dengan  negara  lain sehingga  menyebabkan  suatu  kerugian  bagi negara lainnya, perbuatan negara yang menyebabkan  kerugian  itu  diukur  dengan hukum internasional. Jika dalam perkembangannya perbuatan negara
dinyatakan  melanggar  hukum  internasional maka  terhadap  negara  yang  bersangkutan

## Settlement  of  Investment  Dispute  Between States  and  Nationals  of Other States) melalui
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  yang  selanjutnya  disebut  Undang  – undang  Nomor  5  Tahun  1968.  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968 menyatakan bahwa sesuatu perselisihan mengenai  penanaman  modal  antara  Indonesia
dengan warga negara asing diputuskan menurut konvensi ICSID dan mewakili
Republik
Indonesia dalam perselisihan tersebut  untuk  hak  substitusi.  Kemudian
dalam  Pasal  3  disebutkan  bahwa  untuk melaksanakan  putusan  Mahkamah  Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka
diperlukan pernyataan Mahkamah Agung untuk  melaksanakannya. Menurut Zefanya B.P. Samosir mengemukakan  Denial  of  justice  dianggap penting  bahkan  konsep  sentral  dalam  standar minimum internasional (Zefanya B.P.
Samosir,  2015:04).  Pasal  11  (2a)  ASEAN
Comprehensive  Investment  Agreement  yang menyebutkan  fair  and  equitable  treatment requires  each  Member  State  not  to  deny justice  in  any  legal  or  administrative proceedings  in accordance with the principle of  due  process.  Akibat  hukum  denial  of justice   adalah  negara  harus  bertanggung jawab baik berupa restitusi maupun kompensasi. Restitusi (pengembalian ke keadaan  semula)  dianggap  tidak  mencukupi, sehingga  negara  masih  dibebani  kompensasi.
Besarnya  kompensasi  yang  harus  dibayar tentang   layak  tidaknya  ganti  rugi  diberikan untuk  mengganti  hilangnya  reputasi  bisnis, kerugian non-material, kerugian tidak langsung  atau  hilangnya  potensi  laba  di  masa depan.
Pengingkaran keadilan (denial of justice) ini muncul karena tidak
disediakannya atau diberikannya sarana peradilan sebagaimana semestinya dalam
menyelesaikan  kasus  dengan  menggunakan pranata  hukum  setempat  (exhaustion  of  local remedies).
Sehingga ketika terjadi pengingkaran  keadilan  salah  satu  pihak  bisa menuntut  State  Responsibility  dari  negara penyedia  perangkat  hukum  setempat.  State Responsibility  adalah  prinsip  dalam  hukum
internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggung jawaban suatu negara  kepada  negara   lainnya  yang  telah dikodifikasi  dan  diadopsi  oleh   International Law  Commision  dalam  ILC  Draft   Articles on  State  Responsibility,  ILC’s  53  rd Session,
Jenewa,  2001.
Negara adalah suatu kesatuan terorganisir  yang  nyata,  tetapi  bahwa  Negara tidak  mampu  melakukan  tindakan  fisik.  Oleh karena  itu,  yang  dianggap  "act  of  the  State" hanya  dapat  berupa  tindakan  fisik  baik  lewat tindakan  (action)  atau  kealpaan  (omission) oleh manusia  atau  sekelompok  manusia (Dionisio Anzilotti, http://zonahukum.
blogspot.com ).
Negara sebagai subyek yang berdaulat, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban. Hal ini ketika merujuk   pandangan  bahwa  hanya  benar apabila  dikaitkan  dengan  tindakan-tindakan negara  terhadap  warganya.  Posisi  ini  berbeda dalam  hubungan  suatu  negara  dengan  negara lain.  Dalam  hal  ini  negara  berkedudukan sebagai subyek hukum internasional (International Person) dan memiliki pertanggungjawaban yang melekat pada dirinya. Pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban dalam arti hukum.
Dalam hubungannya  dengan  negara  lain sehingga  menyebabkan  suatu  kerugian  bagi negara lainnya, perbuatan negara yang menyebabkan  kerugian  itu  diukur  dengan
hukum internasional. Jika
dalam perkembangannya
perbuatan negara
dinyatakan  melanggar  hukum  internasional maka  terhadap  negara  yang  bersangkutan
akan timbul pertanggungjawaban negara (State  Responsibility),  yang  kemudian  segera diikuti  dengan  adanya  tindakan  pemulihan (redress) (Dionisio Anzilotti, http://zonahukum.blogspot.com). State  Responsibility  berhubungan  erat dengan suatu keadaan bahwa  terhadap prinsip fundamental dari hukum
internasional,  negara  atau  suatu  pihak  yang dirugikan  berhak  untuk  mendapatkan  ganti rugi  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Karena itu  State  Responsibility  akan  berkenaan dengan  penentuan  tentang  atas  dasar  apa  dan pada  situasi  yang  bagaimana  negara  dapat dianggap  telah  melakukan  tindakan  yang salah  secara  internasional.  Menurut  hukum internasional,  State  Responsibility  dibatasi pada pertanggungjawaban  atas  perbuatan negara  yang  melanggar  hukum  internasional. Dengan demikian,
pertanggungjawaban
negara dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada  suatu  negara  karena  negara  tersebut
telah  melakukan  tindakan  yang  merugikan negara  lain  menurut  hukum  internasional.
Pada prinsipnya, negara tidak bertanggungjawab atas tindakan individu, kecuali  mereka  pada  faktanya  bertindak  atas nama  negara  atau  melaksanakan  elemen otoritas  pemerintahan  pada  saat  absennya pejabat pemerintahan. Namun, tindakan individu  ini  juga  dapat  dibarengi  dengan beberapa  action  atau  omission  yang  dapat diatribusikan pada negara. Menurut Akehurst, tindakan (act)  atau  kealpaan (omisssion)nya  dapat  berupa  6  bentuk,  yakni (Dionisio Anzilotti, http://zonahukum.blogspot.com):
1) memprovoksai  individu  untuk  menyerang warga  asing,
2) gagal untuk menyediakan  reasonable care  (due  diligence)  untuk  mencegah individu  membahayakan  warga  asing,
3) kegagalan nyata untuk menghukum
individu,
4) kegagalan untuk memberikan akses peradilan bagi warga Negara asing (denial of justice),
5) memiliki keuntungan atas tindakan individu (misalnya menyimpan barang jarahan  individu),
6) mengafirmasi  dan  mendukung  tindakan individu  secara nyata.
Secara umum, tindakan-tindakan individu  (investor-investor  asing  )  adalah satu hal tersendiri dari kewajiban internasional (international obligation, misalnya  kewajiban  “due  diligence”  untuk melindungi warga asing) dari Negara, berbeda bahwa individu  tersebut  diatas melakukan tindakannya adalah hal lain. Dalam sistem hukum internasional, pertanggungjawaban negara hanya akan dilibatkan  apabila  tindakan  individu  tersebut mengakibatkan negara melanggar norma hukum  internasional.
Konsep  denial  of  justice  dalam investasi  internasional  telah  menjadi  bahan perdebatan  sejak  lama.  Perdebatan  ini  terjadi antara  Negara-negara  penerima  modal  (yang merasa  bahwa  Negara-negara  pengekspor modal telah membuat alasan untuk memperluas  lingkup  denial  of  justice  untuk menambah  alasan  penarikan  tanggung  jawab Negara), dan  Negara-negara  pengekspor modal  (yang  merasa  bahwa  Negara  penerima modal mencoba menghindari kewajiban internasional  mereka  dengan  menyempitkan lingkup  denial of justice).
Pengadilan Nasional mampu
menghindarkan  diri  dari  tindakan  yang  dapat dikualifikasikan sebagai
“pengingkaran keadilan” (denial of justice). Putusan Arbitrase  ICSID  dalam  perkara  Azinian  v. Mexico,  Award,  1  November  1999,  5  ICSID Reports  272,  paras.  102  –  103, menyatakan 4 tindakan yang dikualifikasikan sebagai
“denial  of  justice”,  yaitu  i)  menolak  untuk mengadili  (refuse  to  entertain  a  suit),  ii) sangat lamban dalam mengadili (undue delay),  iii)  melaksanakan  peradilan  secara tidak  layak  (administer  justice  in  a  seriously inadequate  way),  atau  iv)  secara  jelas  dan dengan  itikad  buruk  melakukan  kesalahan dalam menerapkan hukum (clear and malicious  misapplication  of  the  law).  Jika syarat ini dipenuhi, Putusan Pengadilan Nasional  tidak  akan  pernah  dikutak-katik oleh  Putusan  Arbitrase  Internasional,  apalagi dibatalkan. Bagi para pencari  keadilan, alternatif  ini  (membuat  pengadilan  Indonesia selalu  menghindarkan  diri  dari  kemungkinan dinyatakan  melakukan  “denial  of  justice”) adalah  jauh  lebih  baik  daripada  alternatif mundur dari ICSID (apalagi menutup kemungkinan  untuk  berperkara  di  hadapan arbitrase  internasional).
Analisis menurut pandangan hukum nasional  yang  menyebutkan  peradilan dilaksanakan  secara  independen,  dan  tak boleh diintervensi terhadap tuntutan investor  asing  karena  adanya  denial  of justice Undang-Undang
Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum. Dengan  ketentuan  tersebut  maka  prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pasal  24 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Di  sisi  lain  juga,  negara  hukum yang demokratis tercermin dengan
terselenggaranya  peradilan  yang  bebas  dan tidak  memihak.
Adanya  jaminan  kekuasaan  lembaga peradilan  yang  independen  merupakan  satu elemen  penting  dari  konsep  negara  hukum. Alexis  de  Tocqueville  memberikan  tiga  ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan  yang  independen,  yakni  (A.  V. Dicey,  1922:185):
1. Kekuasan  lembaga  peradilan  di  semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya  bekerja  kalau  ada  pelanggaran hukum  atau  hak  warga  negara  tanpa  ada satu  kekuasaan  lainnya  dapat  melakukan intervensi.
2. Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung  kalau  ada  kasus  pelanggaran hukum  yang  khusus.  Hakim  bahkan dikatakan
masih dalam koridor pelaksanaan  tugasnya,  jika  ia  dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan  prinsip  yang  berlaku  umum, namun  jika  hakim  menolak  menerapkan prinsip  yang  berlaku  umum  dimana  dia tidak  dalam  kondisi  memeriksa  suatu perkara,  maka  ia  dapat  dihukum  atas dasar pelanggaran  tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur  dalam hukum.  Pada  hakikatnya,  pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung  pada lahirnya  sebuah  keputusan. 4. Hukum nasional memberikan jaminan keadilan  dalam  perlakuan  yang  tidak memihak terhadap pemodal asing sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal,
menyebutkan:
1) Pemerintah  memberikan  perlakuan  yang sama  kepada  semua  penanam  modal  yang berasal  dari  negara  mana  pun  yang
“denial  of  justice”,  yaitu  i)  menolak  untuk mengadili  (refuse  to  entertain  a  suit),  ii) sangat lamban dalam mengadili (undue delay),  iii)  melaksanakan  peradilan  secara tidak  layak  (administer  justice  in  a  seriously inadequate  way),  atau  iv)  secara  jelas  dan dengan  itikad  buruk  melakukan  kesalahan dalam menerapkan hukum (clear and malicious  misapplication  of  the  law).  Jika syarat ini dipenuhi, Putusan Pengadilan Nasional  tidak  akan  pernah  dikutak-katik oleh  Putusan  Arbitrase  Internasional,  apalagi dibatalkan. Bagi para pencari  keadilan,
alternatif  ini  (membuat  pengadilan  Indonesia selalu  menghindarkan  diri  dari  kemungkinan dinyatakan  melakukan  “denial  of  justice”) adalah  jauh  lebih  baik  daripada  alternatif mundur dari ICSID (apalagi menutup kemungkinan  untuk  berperkara  di  hadapan arbitrase  internasional).
Analisis menurut pandangan hukum nasional  yang  menyebutkan  peradilan dilaksanakan  secara  independen,  dan  tak
boleh diintervensi terhadap tuntutan investor  asing  karena  adanya  denial  of
justice Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.
Dengan  ketentuan  tersebut  maka  prinsip penting negara hukum adalah adanya
jaminan
penyelenggaraan
kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pasal  24 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Di  sisi  lain  juga,  negara  hukum yang demokratis tercermin dengan
terselenggaranya  peradilan  yang  bebas  dan tidak  memihak.
Adanya  jaminan  kekuasaan  lembaga peradilan  yang  independen  merupakan  satu elemen  penting  dari  konsep  negara  hukum. Alexis  de  Tocqueville  memberikan  tiga  ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan  yang  independen,  yakni  (A.  V. Dicey,  1922:185):
1. Kekuasan  lembaga  peradilan  di  semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya  bekerja  kalau  ada  pelanggaran hukum  atau  hak  warga  negara  tanpa  ada satu  kekuasaan  lainnya  dapat  melakukan intervensi.
2. Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung  kalau  ada  kasus  pelanggaran hukum  yang  khusus.  Hakim  bahkan dikatakan
masih dalam koridor pelaksanaan  tugasnya,  jika  ia  dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan  prinsip  yang  berlaku  umum, namun  jika  hakim  menolak  menerapkan prinsip  yang  berlaku  umum  dimana  dia tidak  dalam  kondisi  memeriksa  suatu perkara,  maka  ia  dapat  dihukum  atas dasar pelanggaran  tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur  dalam hukum.  Pada  hakikatnya,  pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung  pada lahirnya  sebuah  keputusan.
4. Hukum nasional memberikan jaminan keadilan  dalam  perlakuan  yang  tidak memihak terhadap pemodal asing sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal,
menyebutkan:
1) Pemerintah  memberikan  perlakuan  yang sama  kepada  semua  penanam  modal  yang berasal  dari  negara  mana  pun  yang
melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
2) Perlakuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  penanam modal dari suatu negara yang
memperoleh  hak  istimewa  berdasarkan perjanjian  dengan  Indonesia.
Penjelasan  dari  bunyi  Pasal  tersebut telah  jelas  bahwa  Indonesia  menjunjung tinggi  keadilan  terhadap  semua  penanam modal di Indonesia. Hal ini karena
independensi  peradilan  merupakan  pilar  dan
sekaligus roh dari peradilan. Tanpa independensi,  tidak  ada  keadilan  yang  dapat diwujudkan. Pandangan hukum nasional yang  menyebutkan  peradilan  dilaksanakan secara independen, dan tak boleh diintervensi. Secara Nasional, pengakuan terhadap  independensi  peradilan  termaktub pada  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi  “Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan keadilan.” Ketentuan–ketentuan tentang
pelaksanaan (eksekusi)  putusan  Arbitrase
Asing  (Internasional)  di  Indonesia  terdapat dalam  Undang–Undang  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Aturannya  terdapat  dalam  Bab  VI pasal  65  sampai  dengan  pasal  69.  Ketentuan– ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  sejalan dengan  ketentuan  tentang  pengakuan  dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional)  seperti  yang  diatur  dalam Konvensi  New York 1958.
Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menetapkan  bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan
Negeri  Jakarta Pusat.
Selanjutnya pasal 66 mengatur hal–hal sebagai berikut: Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Republik Indonesia,  apabila  memenuhi  syarat–syarat sebagai  berikut:
a) Putusan Arbitrase Internasional
dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase  di  suatu  negara  yang  dengan negara  Indonesia  terikat  pada  perjanjian, baik  secara  bilateral  maupun  multilateral, mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Internasional.
b) Putusan arbitrase internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a terbatas  pada  putusan  yang  menurut ketentuan  hukum  perdagangan.
c) Putusan arbitrase internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a hanya  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum.
d) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat;  dan e) Putusan arbitrase internasional
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a yang menyangkut Negara Republik
Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuator dari Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.
Selanjutnya Pasal  67  menetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan  tersebut  diserahkan  dan  didaftarkan oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  Panitera Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.
Konvensi  New  York  dalam  pasal  5, sebagaimana  yang  telah  diratifikasi  Indonesia melalui  Keputusan  Presiden  No.  34  Tahun
1981, mencantumkan pula sejumlah ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat merupakan  alasan  bagi  penolakan  putusan arbitrase asing (internasional), yang menyangkut  hal-hal  yang  menyangkut  due prosess  of  law  dapat  dipertanyakan  walaupun ketentuan-ketentuan  lainnya  tersebut  tidak dicantumkan dalam  peraturan  perundang-
undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)  apakah hakim  pengadilan  Indonesia  tidak  terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan Indonesia adalah anggota Konvensi  New York.
Asas  –  asas  umum  pelaksanaan putusan  arbitrase  asing/internasional: i. Asas final and binding Pasal 3 konvensi New York 1958 menyatakan : setiap Negara anggota konvensi  harus  mengakui  putusan  arbitrase asing  sebagai  putusan  yang  mengikat  dan mempunyai  eksekusi  terhadap  para  pihak. Asas  ini  tercantum  ada  padal  68  (1)  Undang- Undang  Nomor 30 Tahun  1999. ii. Asas resiprositas
Asas  ini  tercermin  pada  pasal  66  (a)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Arbitrase  dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Indonesia jika  memenuhi  syarat,  yaitu:  putusan  itu dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase disuatu wilayah yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing.
iii. Putusan terbatas sepanjang hukum dagang
Asas  ini  tercermin  dalam  pasal  66  (b)  UU nomor  30  tahun  1999  bahwa  putusan arbitrase  internasional  terbatas  pada  putusan
yang  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
iv. Asas ketertiban  umum
Asas  ini  tercermin  pada  pasal  66  (c)  UU nomor  3  tahun  1999  yang  menyatakan bahwa:  Putusan  arbitrase  internasional  hanya dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  terbatas  pada ketentuan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum.
Pelaksanaan eksekusi apabila eksekuatur telah diperoleh  masih  sering menyisakan berbagai permasalahan dilapangan, apabila terjadi perlawanan
terhadap pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan  dengan  alasan  apapun.  Seperti diketahui, prosedur  pelaksanaan  eksekusi menurut hukum acara perdata
diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  hal  mana berarti dapat  berlangsung  dalam  jangka waktu  panjang.  Tentu  saja  keadaan  demikian menimbulkan  perasaan  ketidakpastian  hukum pada pihak-pihak  yang  bersangkutan.

## III. PENUTUP
Pertanggungjawaban Negara (State Responsibility), dibatasi pada
pertanggungjawaban  atas  perbuatan  negara yang  melanggar  hukum  internasional.  Dalam sistem hukum
internasional, pertanggungjawaban negara hanya akan dilibatkan  apabila  tindakan  individu  tersebut mengakibatkan negara melanggar norma hukum internasional. Pandangan hukum
nasional yang menyebutkan peradilan dilaksanakan  secara  independen,  dan  tak boleh diintervensi.
Secara Nasional, pengakuan  terhadap  independensi  peradilan termaktub  pada  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan  hukum  dan keadilan.”
1981, mencantumkan pula sejumlah ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat merupakan  alasan  bagi  penolakan  putusan arbitrase asing (internasional), yang menyangkut  hal-hal  yang  menyangkut  due prosess  of  law  dapat  dipertanyakan  walaupun ketentuan-ketentuan  lainnya  tersebut  tidak
dicantumkan dalam  peraturan  perundang- undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)  apakah hakim  pengadilan  Indonesia  tidak  terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan Indonesia adalah anggota Konvensi  New York. Asas  –  asas  umum  pelaksanaan putusan  arbitrase  asing/internasional: i. Asas final and binding Pasal 3 konvensi New York 1958 menyatakan : setiap Negara anggota konvensi  harus  mengakui  putusan  arbitrase asing  sebagai  putusan  yang  mengikat  dan mempunyai  eksekusi  terhadap  para  pihak.
Asas  ini  tercantum  ada  padal  68  (1)  Undang-
Undang  Nomor 30 Tahun  1999.
ii. Asas resiprositas
Asas  ini  tercermin  pada  pasal  66  (a)  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat
dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Indonesia jika  memenuhi  syarat,  yaitu:  putusan  itu dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase
disuatu wilayah yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing. iii. Putusan terbatas sepanjang hukum dagang
Asas  ini  tercermin  dalam  pasal  66  (b)  UU nomor  30  tahun  1999  bahwa  putusan arbitrase  internasional  terbatas  pada  putusan
yang  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. iv. Asas ketertiban  umum Asas  ini  tercermin  pada  pasal  66  (c)  UU nomor  3  tahun  1999  yang  menyatakan bahwa:  Putusan  arbitrase  internasional  hanya dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  terbatas  pada ketentuan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum.
Pelaksanaan eksekusi apabila eksekuatur telah diperoleh  masih  sering menyisakan berbagai permasalahan dilapangan, apabila terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan  dengan  alasan  apapun.  Seperti diketahui, prosedur  pelaksanaan  eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  hal  mana berarti dapat  berlangsung  dalam  jangka waktu  panjang.  Tentu  saja  keadaan  demikian menimbulkan  perasaan  ketidakpastian  hukum pada pihak-pihak  yang  bersangkutan.
III. PENUTUP
Pertanggungjawaban Negara (State Responsibility), dibatasi pada pertanggungjawaban  atas  perbuatan  negara yang  melanggar  hukum  internasional.  Dalam
sistem hukum internasional,
pertanggungjawaban negara hanya akan dilibatkan  apabila  tindakan  individu  tersebut
mengakibatkan negara melanggar norma hukum internasional. Pandangan hukum
nasional yang menyebutkan peradilan dilaksanakan  secara  independen,  dan  tak boleh diintervensi. Secara Nasional,
pengakuan  terhadap  independensi  peradilan termaktub  pada  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945
yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan  hukum  dan keadilan.”

## DAFTAR  PUSTAKA
Adji  Samekto,  2009.  Negara  Dalam  Dimensi
Hukum  Internasional.  Bandung:  P.T. Citra  Aditya  Bakti I Made Udiana, 2011, Rekonstruksi Pengaturan  Penyelesaian  Sengketa Penanaman  Modal  Asing,  Denpasar: Udayana  University  Press
Moch  Basarah,  2011,  Prosedur  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional  Dan  Modern  (Online), Yogyakarta:  Genta  Publising V.  Dicey,  1922,  Introduction  to  the  Study  of
The Law of The Constitution, London:  Library  of  Congres  catalogin in  Publication  Data. Zefanya  B.P.  Samosir,  2015,  Konsep  Denial of Justice dalam Arbitrase Internasional, Bandung: CV Keni Media Arya  Baskoro,  Peluang,  Tantangan,  dan Risiko  Bagi Indonesia dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, http://www. http://crmsindonesia.org/node/624, 27 Juli  2015.
Aldo  Rico  Geraldi  dan  Ni  Luh  Gede Astariyani, Penyelesaian sengketa kasus  investasi  AMCO  vs  indonesia melalui ICSID, http://portalgaruda.org Bandar Lampung: 22 Juni  2015 Dionisio Anzilotti, Konsep  Atributabilitas,
Imunitas  Negara  pada  Private  acts, http://zonahukum.blogspot.com Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945
Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 5  Tahun  1968  Tentang  Penyelesaian Sengketa  Perselisihan  Antara  Negara dan  Warganegara  Asing  Mengenai Penanaman  Modal
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X