Pengembangan Usaha Industri Kecil Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat
Juardi 1 , Masjaya 2 ,Djumadi 3

## Abstrak
Hasil  temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengem-bangan industri  kecil  melalui  pemberdayaan  masyarakat  di  Kecamatan  Tering Kabupaten  Kutai  Barat  dapat  membawa  perubahan  yang  berarti terhadap  pelaku  usaha  industri  kecil.  Meskipun  secara  empirik  dapat membawa  perubahan,  tetapi  perubahan  tersebut  belum  signifikan,  Hal tersebut  dapat  diketahui  dari  perubahan  usaha  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  industri  kecil  yang  diberdayakan  telah  mengalami peningkatan,  baik  dari  segi  investasi,  faktor  produksi    maupun    usahan lainnya. Secara faktual, sebagian besar pelaku usaha industri kecil  yang mendapat  suntikan  modal  usaha  dapat  berkembang  dengan  baik.  Pada intinya  pengembangan  usaha  nindustri  kecil  yang  dilakukan  melalui beberapa parameter yang ditetapkan berimplikasi terhadap pengembangan  usaha  industri  kecil  di  Kecamatan  Teris.  Peran pemerintah  kabupaten  untuk  mendukung  pengembangan  industri  kecil sangat  besar  kontribusinya,  terutama  melalui  suntikan  modal  usaha justru  para  pelaku  usaha  industri  kecil  merasa  terbantu.  Kurang optimalnya  hasil  yang  dicapai  dalam  mengembangkan  industri  kecil melalui  pemberdayaan  masyarakat  di  Kecamatan  tering  Kabupaten Kutai  Barat  disebabkan  oleh  beberapa  factor,  antara  lain  terbatasnya faktor  pendukung  seperti  sarana  produksi,  modal  usaha/kerja,  dan penataan  struktur  serta  sistem  kelembagaan.  Faktor  lain  yang menyebabkan  kurang  optimalnya  hasil  pengembangan  industri  kecil disebabkan  terbatasnya  tenaga  terampil  di  bidang  industri,  kurang efektifnya  lembaga  pembina  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai media informasi.
Kata Kunci : Industri Kecil, Pemberdayaan masyarakat
Pendahuluan
Dalam  Kontek  pembangunan  ekonomi  bahwa,  usaha  Industri  kecil memiliki  peranan    penting.  Selain  berfungsi  sebagai  penangkal  krisis  dan menjadi katup pengaman (savety belt) bagi masalah-masalah sosial ekonomi seperti  penyediaan  peluang  kerja,  penampung  terakhir  tenaga-tenaga  kerja yang terkena  PHK. Memperhatikan peranannya  yg begitu besar maka  sudah
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
selayaknya  mendapat  perhatian  dan  perlindungan  serta  perlu  diberdayakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan daya saing di segmen pasar.
Ironisnya, undustri kecil di objek penelitian kurang mendapat perhatian dan  kurang  diberdayakan  secara  optimal  sehingga  kurang  mampu meningkatkan  daya  saing  dan  dalam  perkembangannya  justru  banyak industri kecil  di daerah tersebut mengalami  kebangkrutan.
Mencermati  permasalahan  tersebut,  maka  perlunya  dilakukan pemberdayaan,  baik  melalui  Pelatihan  keterampilan  kepada  pelaku  usaha industri kecil.. Pelatihan mengenai pemanfaatan fasiilitas kerja, dan Pelatihan mengenai  pemanfaatan  modal  kerja.  Perlunya  pemberdayaan  dimaksud, mengingat belum semua pelaku industri kecil di Kecamatan Tering memiliki kompetensi  untuk  mendukung  pengembangan  industri  kecil.  Padahal  di daerah tersebut memiliki sumber daya industri yang potensial, karena kurang didukung  dengan  tenaga  yang  profesional  maka  sumber  daya  industri  yang besar  justru  kurang  memberikan  nilai  manfaat  terhadap  pelaku  usaha industri kecil.
Bedasarkan  permasalahan  tsb,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam,  agar  dapat  diketahui  secara  jelas  mengenai  fenomena  yang berkenaan  dengan  pemberdayaan  yang  dilakukan  pemerintah  Kecamatan Tering dalam rangka pengembangan industri kecil
Pengembangan Usaha Industri Kecil
Pengembangan  merupakana  suatu  perubahan  yang  terencana  atas sesuatu  yang  lebih  baik.  Menurut  Mc  Gill  (2001  :  69)  pengembangan merupakan  suatu  perubahan  yang  lebih  baik  daripada  sebelumnya. Sedangkan  Sudarmayanti  (2001  :26)  mengatakan  bahwa  pengembangan dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana untuk memperbaiki kerah yang lebih baik.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan merupakan  suatu  perubahan  yang  dilakukan  secara  terencana  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  suatu  keadaan  yang  lebih  baik  dari sebelumnya. Jika dari beberapa pendapat diatas, jika dikaitkan dengan usaha industri  kecil,  artinya  pengembangan  dimaksud  sebagai  upaya  untuk meningkatkan hasil  usaha industri kecil  ke arah yang lebih baik.
Sedangkan  menurut  Hasibuan,  (2001  :68),  pengembangan  diartikan sebagai  usaha untuk meningkatkan kemampuan  usaha, baik yang dilakukan seacar perorangan maupun kolektif, yang diarahkan adanya perubahan yang lebih  baik.  Pengembangan  bisa  digunakan  sebagai  pembangun  rasa  atau memperkuat keyakinan untuk mencapai hasil sesuai tujuan yang diharapkan, yaitu  untuk  memperoleh  keuntungan  dalam  rangka  mempertahankan esksistensi usaha nyang telah ditekuninya.

## Pengertian Pengembangan
Pengembangan  merupakana  suatu  perubahan  yang  terencana  atas sesuatu  yang  lebih  baik.  Menurut  Mc  Gill  (2001  :  69)  pengembangan merupakan  suatu  perubahan  yang  lebih  baik  daripada  sebelumnya. Sedangkan  Sudarmayanti  (2001  :26)  mengatakan  bahwa  pengembangan dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana untuk memperbaiki kerah yang lebih baik.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan merupakan  suatu  perubahan  yang  dilakukan  secara  terencana  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  suatu  keadaan  yang  lebih  baik  dari sebelumnya. Jika dari beberapa pendapat diatas, jika dikaitkan dengan usaha industri  kecil,  artinya  pengembangan  dimaksud  sebagai  upaya  untuk meningkatkan hasil  usaha industri kecil  ke arah yang lebih baik
Sedangkan  menurut  Hasibuan,  (2001  :68),  pengembangan  diartikan sebagai  usaha untuk meningkatkan kemampuan  usaha, baik yang dilakukan seacar perorangan maupun kolektif, yang diarahkan adanya perubahan yang lebih baik.
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  Kast  (dalam  Thona,  2002  :  28 bahwa  pengambangan  mengacu  pada  suatu  perubahan  antara  sebelum  dan sesudah  mengenai  dari  segala  usaha  yang  dilakukan,  baik  secara kelembagaan maupun perorangan, mengindikasi lebih baik.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Jan  Bella  (dalam    Flippo,  1994  :  93) bahwa  pengembangan  suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk    mening-katnya sesuatu,  atau  ada  perubahan  yang  lebih  baik  daripada  sebelum-nya. pengembangan  suatu    proses  yang  tidak  ternilai  ketika  organisasi  ingin memperkenalkan metode-metode kerja yang fleksibel dan ingin menciptakan sikap-sikap  karyawan  yang  sesuai  untuk  menghadapi  perubahan. Pengembangan  bisa  digunakan  sebagai  pembangun  rasa  atau  memperkuat keyakinan untuk mencapai hasil sesuai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memper-tahankan esksistensi usaha nyang telah ditekuninya.

## Konsep Usaha Industri Kecil
Usaha industri kecil (mikro) sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah Orde  Baru,  dan  usaha  tersebut    dirumuskan  dalam  kebijakan  pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam perkembangannya  sering  terbentuk  dengan  masalah  modal  maka  dengan keterbatasan  yang  dimiliki  terutama  modal  usahan,  sehingga  sulit  untuk berkembang.  Agra  usaha  tersebut  maka  perlu  suntikan  modal  usaha  dan ditunjang dengan faktor sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu diperlukan kemudahan-kemudahan yang mendorong berkembangnya usaha tersebut.  Misalnya  dalam  penyederhanaan  per-izinan  memperoleh  modal usaha dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha
usaha industri kecil, maka pihak pemerintah  memberikan modal usaha, dan memberikan pelatihan ( Achievement Motivation Training(  bertujuan untuk meningkatkan  kecakapan, dan kekerampilan pelaku usaha, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha industri kecil. Tindakan lain yang dilakukan pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  mengeluarkan  kebijakan  melalui Peraturan Bupati Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro. Atas dasar kebijakan tersebut diharapkan para pelaku usaha industri kecil di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya dan Kecamatan Tering  khusunya,  dapat  berkebang  sesuai  yang  diharapkan  masyarakat.. Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  usaha  industri  kecil  adalah  kegiatan  ekonomi yang  mengolah  bahan  mentah,  bahan  baku,  barang  setengah  jadi,  dan  atau barang  jadi  menjadi  barang  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  penggunaannya. Sedang-kan  pengertian  industri  yang  dikaitkan  dengan  proses  pengolahan dan  pengembangan  industri  yang  digunakan  sebagai  dasar  acuan  dari  pada Departemen  Perindustrian,  yaitu:  industri  adalah  rangkaian  kegiatan  dan ekonomi  yang  meliputi  pengolahan,  pengerjaan,  pengubahan,  perbaikan bahan  baku  atau  barang  setengah  jadi  menjadi  barang  yang  berguna  dan lebih bermanfaat untuk pemakaian.
Ditinjau  dari  kontribusinya  bukan  hanya    sebagai  pilar  utama  untuk pembangunan  ekonomi  kerakyatan,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu sudah selayaknya jika usaha industri kecil  perlu  mendapat  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangannya sehingga dapat berkembang.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  konsep  yang  lebih  ditujukan  pada  keadaan psikologi individu dalam artian pemilikan sendiri, aktualitas sendiri atau rasa percaya  diri  yang  diimplementasikan  dalam  kemampuana  pengeta-huan, ketrampilan  dan  pemilikan  daya  dalam  menghadapi  beberapa  obyek.  Suatu organsasi  dapat  dikatakan  “berdaya”  apabila  mampu  menciptakan  kondisi yang  membuat  individu-individu  di  dalamnya  dapat  memperoleh ketrampilan,  pengetahuan  dan  berbagai  sumber  daya  yang  dibutuhkan sehingga  tujuan  individu  maupun  tujuan  organisasi  dapat  tercapai.  Sejalan dengan  pemikiran  tersebut,  Pranaka,  mendefinisikan empowerment  pada dasarnya  adalah  upaya  menjadikan  suasana  kema-nusiaan  yang  adil  dan beradab  menjadi  semakin  efektif  secara  struktural  baik  didalam  kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, interna-sional maupun dalam bidang politik, ekonomi , dan lain-lain (dalam Prijono, (1999 :15).
Sedangkan menurut Bryant dan White (1987:33) pemberdayaan adalah pertumbuhan  kekuasaan  dan  wewenang  untuk  bertindak  yang  lebih  besar kepada  si  miskin.  Pemberdayaan  adalah  membebaskan  seseorang  dari kendali  yang  kaku  dan  memberikan  pada  orang  tersebut  kebebasan  untuk mempertanggung  jawabkan  idenya,  keputusannya  dan  tindakannya  (Cook dan  Maucauly,1997:113).  Frire,  sebagaimana  dikutip  Soetrino  (1995:33)
mengatakan  bahwa  pemberdayaan  bukan  hanya  sekedar  memberi kesempatan  rakyat  untuk  menggunakan  sumber  alam  dan  dana pembangunan, akan  tetapi  merupakan upaya untuk mendorong  masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang ada.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pemberdayaan  merupakan  suatu  konsep  pembangunan  masyarakat  dalam bidang  ekonomi  dan  politik  yang  bercirikan people  centered,  participatory, empowering  dan  sustainable.  Asumsi  dasar  bahwa  setiap  manusia  memiliki potensi,  memiliki  daya  untuk  mengembangkan  dirinya  menjadi  lebih  baik, karena itu perlu diberdayakan agar dapat ditingkatkan keberdayaan dirinya.
Menurut  Kartasasmita  (1999  :  162),  bahwa  upaya  pemberdayaan masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  tiga  arah  yaitu  1).  Menciptakan  iklim/ suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang (enabling),
2).  Memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat (empowering) dan 3). Melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah,  mencegah  terjadi  persaingan  yang  tidak  seimbang  dan  eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Kebijaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  secara  umum  dapat  dipilih dalam  tiga  kelompok. Pertama,  kebijaksanaan  yang  secara  tidak  langsung mengarah pada  sasaran tetapi  memberikan  dasar tercapainya suasana yang mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  rakyat. Kedua,  kebijaksanaan  yang secara  langsung  mengarah  pada  peningkatan  kegiatan  ekonomi  kelompok sasaran.  dan Ketiga,  kebijaksanaan  khusus  yang  menjangkau  masyarakat miskin melalui upaya khusus.

## Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat
Untuk  mengukur  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  dari beberapa Indikator sebagai berikut: Reputasi, Fokus Manajemen, Manajemen Pemberdayaan,  Atmosfir,      Kepemimpinan,  Mengeluarkan  kesanggupan manusia,  Pengakuan  dan  Penghargaan,  Inovasi,  Kepercayaan,  Teamwork, Pengambilan  dan  Pengendalian  Keputusan,    Komunikasi,  Masyarakat, Struktur dan Prosedur, Tujuan Organisasi (Wilson, 1996:15-24).
Indikasi  lain  yang  digunakan  untuk  mengukur  pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Politik Pemberdayaan  politik  bertujuan  meningkatkan bargaining  position yang  diperintah  terhadap  pemerintah,  seperti  telah  dikemukakan  diatas. Melalui bargaining  tersebut,  yang  diperintah  mendapatkan  apa  yang merupakan  haknya  dalam  bentuk  barang,  jasa,  layanan,  dan  kepedulian, tanpa merugikan orang lain. Birokrasi yang berdaya tangguh adalah birokrasi yang memiliki QWL (quality of work life) atau kualitas kehidupan kerja yang tinggi  dan  berorientasi  kepada (a)  participation  in  decision  making (keikutsertaan  pada  pembuatan  keputusan), (b)  career  development program  (program  pengembangan  karir),  (c)  leadership  style  (gaya
kepemimpinan), (d) the degrees of stress experienced by employees (tingkat tekanan stres para pekerja), dan (e) the culture of the organisation (budaya organisasi) .  Utomo, (1998:32).
2.  Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan  ekonomi  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  mening- katkan  kemampuan  yang  diperintah  sebagai  konsumen  untuk  berfung-si sebagai  penanggung  dampak  negatif  pertumbuhan,  pembayar  resiko  salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan Sosial Budaya
Pemberdayaan  sosial  budaya  bertujuan  meningkatkan  kemampuan sumber  daya  manusia  melalui human  investment  guna  meningkatkan  nilai manusia (human  dignity),  penggunaan  (human  utilization)  dan  perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
4. Pemberdayaan Lingkungan
Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan  pelestarian  lingkungan,  supaya  antara  yang  diperintah  dan    terhadap hubungan saling menguntungkan (Ndraha, 2003:80).

## 5.  Latihan Ketrampilan
Untuk meningkatkan ketrampilan dapat dilakukan melalui pendidikan dan  pelatihan.  Melalui  pendidikan  dan  pelatihan  akan  diperoleh  sumber tenaga  yang  cakap  dan  terampil.    Hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui pemberian  kesempatan  mengikuti  pelatihan,  seperti  keteram-pilan memasak,  salon,  tata  rias,  menjahit,  membuat  kerajinan  dari  manik-manik dan pemanfaatan barang bekas.
Program  ini  juga  dipersiapkan  bagi  tenaga  usaha  industri  kecil  guna menunjang kelancaran dan peningkatan usaha.
6.  Kegiatan Berkelompok
Kegiatan  berkelompok  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan individu-individu  atau  perempuan  korban  kekerasan  yang  telah  selesai masalahnya  untuk  saling  bertukar  ketrampilan  dan  pengalaman  hidup mereka  sehingga  saling  menguatkan  dan  memberi  semangat  bagi  yang  lain. Mereka  juga  dapat  bertukar  pikiran  dan  mencari  solusi  atas  permasalahan yang  dihadapi.  Kegiatan  seperti  ini  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan bersama.
7.  Sistem Pemasaran
Selain  memberikan  ketrampilan  dan  modal  usaha,  juga  membantu memasarkan  hasil  produksi  tersebut,  misalnya  melalui  event  pameran  baik
pada  saat  acara  study  banding  dari  daerah  lain  maupun  pameran  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dijual dari kantor ke kantor, dan lain sebagainya.  Selain  itu,  membantu  melakukan  promosi  kepada  pengusaha untuk memesan produk yang mereka hasilkan. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang diperoleh menjadi milik klien, setelah dipotong 10% untuk kas  yang  dijadikan  sebagai  tabungan  bersama.  Tabungan  inilah  yang rencananya akan digunakan sebagai keperluan bersama, misalnya pada saat klien  membutuhkan  uang,  mereka  dapat  meminjam  melalui  tabungan tersebut.

## Kebijakan Pengembangan Industri Kecil
Kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kecil sesung-guhnya sudah  ada  sejak  pemerintah  Orde  Baru,  adapun  langkah  besar  dan  sedang, telah  dan  dilakukan  dalam  kebiajakan  yang  mengatur  para  pengusaha industri  kecil.  Sebagaimana  yang  diamatkan    dalam  PJPM  dikatakan  bahwa :”kemampuan  dan  peranan  usaha  kecil  terus  dikem-bangkan  dengan meningkatkan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  usaha  disertai  dengan pengembangan iklim yang mendukung, termasuk penyederhanaan perizinan penyediaan kemudian dalam melakukan investasi, memperoleh permodalan dan  kesempatan  usaha,  juga  kemudahan  dalam  memperoleh  pendidikan, pelatihan,  dan  bimbingan  manajemen,  serta  alih  teknologi.”  (Irianto, 1999:12)
Dari komitmen pemerintah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung  jawab  pemerintah  untuk    kelangsungan  hidup  bagi  peng-usaha industri  kecil.  Adapun  tindakan  yang  dilakukan  untuk  diwujudkan  harapan tersebut,  dapat ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut :
1) Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha
2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana usaha yang mendukung pengembangan sektor usaha kecil
3) Mengembangkan  iklim  yang  mendukung  tumbuhnya  sektor  usaha  kecil, yang mencakup
4) Penyederhanaan perijinan;
5) Kemudahan dalam melakukan investasi;
6) Kemudahan memperoleh permodalan;
7) Kemudahan dalam kesempatan usaha;
8) Kemudahan  dalam  memperoleh  pendidikan,  pelatihan,  bimbingan manajemen, dan
9) Kemudahan dalam teknologi. (Irianto, 1996: 32) Untuk  mewujudkan  akses  (kemudahan)  bagi  pengusaha  industri  kecil, pemerintah  telah  berupaya  melalui  Dinas  Perindustrian  melancarkan program-program  pelatihan,  misalnya  pelatihan  motivasi  (dengan  metode Achievement  Motivation  Training  atau  AMT  yang  bertujuan  untuk menbangkitkan  etos  kerja),  teknik  produksi,  adminis-trasi  usaha,  promosi pemasaran  atau  tatacara  berkoperasi  dan  bahkan  pemerintah  berupaya
memberikan  perlindungan  kepada  pengusaha  industri  kecil,  misalnya melalui  Undang-Undang  Usaha  Kecil  (Raharjo,  1999:59).  Selanjutnya  upaya pemerintah tersebut diwujudkan berupa penetapan Undang- Undang Nomor 5  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil,  dalam  Undang-Undang  tersebut disebutkan  antara  lain  tentang  perlunya  keberpihakan  pemerintah  dalam pengembangan  usaha  kecil  dalam  berbagai  bentuk  seperti  kemitraan, permodalan,  pemasaran,  teknologi,  pencadangan  usaha  dan  sebagai-nya. Sehingga  Undang-Undang  tersebut  merupakan  landasan  hukum  bagi pengembangan  usaha  kecil  yang  selanjutnya  dijabarkan  dalam  bentuk strategi  dan  langkah  konkrit,  yang  dapat  dilihat  dari  berbagai  kebijakan pemerintah.
Pengembangan Industri Kecil melalui Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Keterampilan Kepada Pelaku Usaha Industri Kecil
Pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  melalui  pendidikan  dan pelatihan  berimplikasi  terhadap  pengembangan  usaha  industri  kecil  di Kecamatan  Tering.  Karena  pendidikan  dan  pelatihan  selalu  identik  dengan bidang  usahanya  sehingga  dengan  mudah  untuk  diaplikasikan  dalam kegiatan  sehari-hari.  Tindakan  yang  dilakukan  Camat  Tering  dalam memberdayakan  masyarakat  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan tindakan  yang tepat sehingga  kontribusinya terhadap pelaku usaha industri kecil  sangat  jelas.  Hanya  saja  tidak  semua  pelaku  usaha  mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, karena terbatasnya pelaku usaha  yang  mengikuti  pelatihan  maka  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah Kecamatan  Tering  belum  sepenuhnya  dapat  mendukung  pengembangan usaha industri kecil.
Secara  faktual  pendidikan  dan  pelatihan  tidak  sekedar  untuk membentuk  sikap,  dan  perilaku  serta  kepribadian  pelaku  usaha  industri kecil, tetapi dapat memperikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan keterampilan  dan  keahlian  para  pelaku  usaha  dalam  mendukung pengembangan usaha.
Dengan  demikian  jika  hasil  temuan  tersebut  diklarifikasi  dengan pendekatan  teori  yang  dikemukakan    Siswanto,  (1998  :  139)  bahwa  salah satu  jalan  yang  harus  ditempuh  oleh  manjemen  tenaga  kerja  dalam mendukung pengembangan usaha adalah keterampilan dan keahlian karena dengan memiliki keterampilan dan keahlian, dapat mendayagunakan  potensi yang dimiliki untuk berkembangnya usaha. Hanya saja perlu dipertimbangkan  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dinilai  relevan untuk mendukung pengembangan usaha.
Pemberian Modal Usaha Melalui Kredit Bergulir
Penyaluran  pinjaman  modal  kredit  bergulir  adalah  suatu  fasilitasi kredit  secara  simultan  sebagai  investasi  yang  disediakan  untuk  membantu usaha  industri  kecil  sebagai  modal  kerja  atau  untuk  membiayai  usaha
produktif.  Yang  secara  implementatif  diatur  berdasarkan  Peraturan  Bupati Kutai  Barat  Nomor    72  tahun  2009  tentang  petunjuk  Teknis  pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah.
Ditinjau  secara  factual  usaha  industri    kecil,  di  Kecamatan  Tering Kabupaten  Kutai  Barat,  setiap  tahunnya  terus  meningkat  seiring  dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Meski demikian peningkatan tersebut belum signifaikan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini secara akumulatif terjadi  fluktuasi  antara  4  –  6  %.  Adapun  perkembangan  jumlah  tertinggi terjadi  pada  tahun  2013  yaitu  mencapai  8  %  dibanding  pada  tahun sebelumnya    hanya  mencapai  7  %,  Meskipun  mengalami  perubahan  tetapi perubahan  tersebut  belum  sesuai  yang  diharapkan,  dan  seharusnya mengalami peningkatan yang lebih besar.
Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kurang berkembangnya  para  pelaku  usaha  industri  kecil  di  Kecamatan  Tering Kabupaten Kutai Barat, dikarenakan oleh terbatasnya modal kerja, sehingga kurang  mampu  bersaing  dengan  pelaku  usaha  industri  kecil  yang  memang memiliki  modal  yang  cukup.  Terutama  bagi  para  pelaku  usaha  yang mendapatkan  suntikan  modal  usaha,    mampu  untuk  mengembangkan usahanya.
Nampaknya  yang  dihadapi  usaha  industri  kecil  di  Kecamatan  Tering adalah terbentur masalah modal usaha, sementara  penyaluran modal usaha melalui kresdit bergulir belum semua nya sampai kepada kelompok sasaran. Dengan  demikian  bagi  para  pelaku  usaha  industri  kecil  yang  belum mendapatkan  suntikan  modal  usaha  sepertinya  mengalami  kendala  bahkan tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan usahanya.
Meski  demikian  secara  aplikatif  penyaluran  modal  usaha  melalui kredit  bergulir  menunjukkan  kontribusi  yang  berarti  untuk  menunjang pengembangan usaha industri kecil. Meskipun nilai pinjaman kredit bergulir relative  kecil  tetapi  mempunyai  nilai  manfaat  cukup  berarti  untuk menggerakan  hasil  produksi.  Berdasarkan  kebijakan  yang  ditentukan  untuk pelaku  usaha  kecil    sebesar  Rp.  5.000.000,-  dan  nilai  terbesar  hingga mencapai Rp. 75.000.000,-  Adapun besar kecilnya pinjaman yang diberikan sangat  tergantung  pada  nilai  anggunan  yang  dijadikan  sebagai  jaminan. Meskipun  besarnya  bantuan  yang  digulirkan  ke  para  pelaku  usaha  kecil bervariasi,  tetapi  ditinjau  dari  segi  nilai  manfaat  sangat  berarti  untuk menunjang kelancaran / berkembangnya usaha yang dilakukan.

## Pembinaan Industri Kecil
Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu diberikan pembinaan sesuai bidang usaha yang ditekuninya.Dalam hal pembinaan yang dilakukan pemeritah Kecamatan Tering belum sepenuhnya dapat  terserap  oleh  pelaku  usaha  industri  kecil  di  daerah  tersebut.  Dalam rangka  memacu  pelaku  usaha  industri  kecil  untuk  lebih  berkembang,  maka
pihak  petugas  kecamatan  hendaknya  dapat  melakukan  pembinaan  sesuai bidang  usahanya,  baik  yang  dilakukan  di  wilayah  kecamatan  maupun  di pemerintah kabupaten.
Dengan  demikian  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  industri  kecil secara faktual dapat meningkatkan keterampilan dan membentuk sikap dan perilaku  para  pelaku  usaha  industri  kecil  dalam  upaya  mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moenir, (2004 : 219) bahwa pembinaan  aparatur  merupakan  suatu  tindakan  yang  diarahkan  untuk mendapatkan  kemajuan,  peningkatan  atau  perbaikan  atas  sesuatu.  Dengan demikian  fakta  diterima  oleh  teori,  Oleh  Karena  itu  cukup  beralasan  jika pembinaan bagi pelaku usaha industri kecil ditingkatkan, karena urgensinya pembinaan  bagi  para  pelaku  usaha  undustri  kecil  bukan  sekedar  untuk meningkatkan  keterampilan  dan  keahlian  serta  dapat  membentuk  pelaku usaha industri kecil  tetapi dapat membentuk kepribadian para pelaku usaha industri  memiliki  agar  memiliki  jiwa  interprenuer  yaitu  mempunyai semangat wirausaha dalam  menangkap peluang yang lebih besar.

## Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pengembangan Industri Kecil
Peran  Pemerintah  kabupaten  dalam  mengembangkan  industri  kecil tercermin oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kutai  Barat  antara  lain  melalui  Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor 412.32/K/1147/  2013  tentang  Alokasi  Modal  Usaha  Ekonomi  Mikro  di  8 (delapan)  Wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Kemudian  diperkuat  dengan Keputusan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan Bank Kaltim  Cabang  Melak,  (MoU)  Nomor  119/496/HK-TU.P/2007  dan  Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007  tentang  penyaluran  modal  kredit  untuk  usaha mikro.
Dalam  rangka  pengembangan  industri  kecil,  maka  secara implementatif  melibatkan  beberapa  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD), antara  lain  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  Kantor Pembangunan  Masyarakat  Desa  (KPMD),  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi.
Faktor-faktor  yang  Mendukung  Pengembangan  Industri  Kecil  Melalui Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering
 Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan  Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah, dan disamping itu adanya kewenangan yang lebih luas untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  sehingga pemerintah daerah beserta jajarannya memanfaatkan dan mendayagunakan  sumber  daya  daerah  untuk  meningkatkan  tarap hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
 Surat  Keputusan  Kerjasama  Bupati  Kutai  Barat  dengan    Bank Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  No.  052/26/ Pemkab-KB/VII/2004  dan  021/BPP-PTS/PRJ/VIII/2004  tentang kerjasama  pelaksanaan  pinjaman  dana  begulir,  dapat  mendorong para  pelaku  usaha    industri  kecil  untuk  mengembangkan  bidang usahanya.
 Adanya  komitmen  yang  kuat  Bupati    Kutai  Barat  beserta  jajaran-nya untuk  membangun  perekonomian  daerah  melalui  program pemberdayaan  masyarakat  yang  diaplikasikan  lewat  penyaluran bantuan  dana  bergulir  kepada  usaha  mikro/industri  kecil  dan koperasi.
 Kondusifnya  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  Kecamatan  Tering Kabupaten  Kutai  Barat  pengembangan  industri  kecil  melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.
 Terciptanya  iklim  kerjasama  yang  baik  antara  instansi  pemerintah dengan pengusaha industri kecil, sehingga ada peluang usaha industri kecil dapat berkembang.
Faktor-faktor  yang  Menghambat  Pengembangan  Industri  Kecil  Melalui Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering
 Terbatasnya  sumber  daya  aparatur  yang  memiliki  keterampilan  dan keahlian dibidang industri dan perdagangan.
 Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan industri kecil.
 Terbatasnya  modal  usaha  dan  modal  kerja  sehingga  produksi  yang dihasilkan  kurang  optimal  bahkan  kurang  mampu  mengikuti keiinginan selera konsumen.
 Tingginya  biaya  produksi  dan  operasional  karena  sebagian  bahan yang diperlukan masih menggunakan bahan impor.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan  diatas maka, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengembangan usaga industri kecil yang dilakukan melalui pemberdayaan  di  Kecamatan  Tering  Kabupaten  Kutai  Barat  mampu membawa  perubahan  terhadap  para  pelaku  usaha  industri  kecil Meskipun  perubahan  tersebut  belum  signifikan  tetapi  pemberdayaan yang  dilakukan  melalui  Pelatihan  keterampilan  kepada  pelaku  usaha industri  kecil,  Pemberian  modal  usaha  melalui  kredit  bergulir,  dan Pembinaan  yang  dilakukan    pada  pelaku  usaha  kecil  mampu meningkatkan dan para pelaku usaha industri kecil  lebih berkembang.
2. Pengembangan  usaha  industri  kecil  di  Kecamatan  Tering    tidak  terlepas dari  Peran  pemerintah  kabupaten.  Peran  tersebut  tidak  hanya  berupa pemberian  modal  usaha  tetapi  juga  keterlibatan  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan pembinaan, serta pelatihan-pelatihan untuk  meningkatkan  keterampilan  pada  para  pelaku  usaha  indutri  kecil dalam rangka meningkatkan daya saing disegment pasar.
3. Kurang  optimalnya  dalam  pengembangan  usaha  kecil  di  Kecamatan Tering  Kabupaten  Kutai  Barat  disebabkan  oleh  terbatasnya  tenaga  yang terampil  dibidang  usahanya,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang  kegiatan  industri  kecil,  terbatasnya  modal  usaha  dan  modal kerja  dan  tingginya  biaya  produksi  dan  operasional  karena  sebagian bahan yang diperlukan masih menggunakan bahan impor
Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan  sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas,  penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan, dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten atau Provinsi.
2. Menumbuhkan  kesadaran  aparatur  yg  terkait  dalam  melakukan pembinaan  agar  dalam  menjalankan  tugasnya  sbg  mediaswara  lebih efektif.
3. Meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  keahlian  pelaku  usaha industri kecil melalui berbagai jenis pelatihan.
4. Menyelaraskan  antara  APBD  dengan  program  pemberdayaan,  sehingga secara  aplikatif  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pemberdayaan  dapat berjalan lebih efektif.
Daftar Pustaka Anonimus, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 031 /BPP-PTS/ PRJ / VI/ 2004  Pembentukan  Kelompok  Kerja  Penyaluran  Pinjaman  Dana Bergulir, Pemerintah Kabupaten Kutai  Barat.
Abimanyu,  Anggito,  1995, Pembangunan  Ekonomi  dan  Pemberdayaan Rakyat,
PAU- SE UGM bersama BPFE, Yogyakarta.
Kartasasmita,  Ginanjar.  1996. Pembangunan  untuk  Rakyat  :  Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataaan. Pustaka Cidensindo, Jakarta.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michel  Huberman.  1992 Analisis  Data  Kualitatif, Cetakan I, UI – Press, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2000, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mubyarto.  1994. Keswadayaan  Masyarakat  Desa  Tertinggal.  Aditya  Media, Yogyakarta.
Mustofadidjaja.  2001.  Seminar  Nasional  : Penguatan  Administrasi  Publik Dalam Rangka Good Governance. STIA LAN. Jakarta.
Setiono,  Yuli.  1997. Upaya  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Indonesia, Majalah Usahawan, Nomor  07 Th XXVI, Juli 1997, Jakarta. Tambunan, Tulus, TH., 2000, Perekonomian  Industri  : Beberapa  Isu Penting Ghallia Indonesia, Jakarta
Unggul,  2001,  “ Pemberdayaan  Pengusaha  Kecil  di  Perkotaan”  :  Suatu  Studi Pemberdayaan  Pengusaha  Industri  Kecil  Keramik  di  Dinoyo  Malang,
Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.