https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.125

## Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik

## Asdar Djabbar
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua

## Korespondensi
Asdar Djabbar, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua, Jl. Petrus Kafiar Biak Brambaken, Samofa, Biak- Papua, Indonesia.
E-mail: asdardjabbar75@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to determine the role of land owners in the traditional land release and to find out the obstacles to releasing the land for legal certainty  in  the  construction  of  public  facilities.  This  study  uses  an normative and empirical juridical approach, which was carried out at the Office  of  the  Higher  Education  Service  Institute  (LLDIKTI)  Region XIV Papua-West Papua and the Central Faidoma Market (Darfuar) in Biak Numfor. Data were obtained through documentation, interviews and observations, and were then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the community played an important role in the land release for legal certainty during the both public facilities, especially during decision making. The tribal chief represents his community when the deliberation between government agencies requiring land and land owners takes place in a friendly way without intimidation. Obstacles to the  release  are  non-legal  and  legal  constraints.  Non-legal  constraints consist of overlapping recognition of traditional land by several tribes, clans, and unclear boundaries of the land due to natural boundaries, and the lower compensation. Legal constraints consist of the difference in perception between the government and the local traditional community on whether the basic agrarian principle fits the traditional law culture.
Keywords : The  Role  of  Land  Owners,  Release  of  Taditional  Land,  Legal Certainty, Construction of Public Facilities .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemilik tanah dalam pelepasan  tanah  adat  dan  untuk  mengetahui  kendala  pelepasan  tanah adat demi mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan fasilitas public.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative empiris,  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Lembaga  Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar)  Kabupaten  Biak  Numfor.  Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan pengamatan (observasi), data  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  masyarakat  berperan  penting  dalam  pelepasan tanah  adat  demi  kepastian  hukum  pembangunan  Kantor  LLDIKTI Wilayah  XIV  dan  Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar)  terutama  saat pengambilan  keputusan.  Masyarakat  hukum  adat  diwakili  oleh  Ketua adat  saat  musyawarah  antara  instansi  pemerintah  yang  memerlukan
tanah  dengan  pemilih  tanah  berlangsung  secara  kekeluargaan  dan persamaan  hak  dan  kedudukan  tanpa  intimidasi.  Kendala  pelepasan tanah  untuk  pembangunan  fasilitas  public  tersebut  yakni  kendala  non hukum dan kendala hukum. Kendala non hukum seperti adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas  tanah  adat  atau  hak  ulayat  yang  tidak  jelas  karena  masih merupakan  batas-batas  alam,  harga  ganti  rugi  yang  belum  ada kesepakatan,  sementara  kendala  hukum  adalah  adanya  perbedaan persepsi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  hukum  adat  mengenai kesesuaian UUPA dengan budaya hukum adat.
Kata  kunci : Peranan  Pemilik  Tanah,  Pelepasan  Tanah  Adat,  Kepastian Hukum, Pembangunan Fasilitas Publik.

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan di Indonesia sebagaimana diamanatkan  UUD  1945  Pasal  33  (3)  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai saat ini masih banyak mendapat sorotan dari  masyarakat,  bahkan  ada  pihak-pihak  tertentu  yang  mempunyai  keinginan  untuk  merevisi UUPA  tersebut.  Pada  sisi  lain  banyak  pula  pihak  menilai  bahwa  substansi  yang  termuat  dalam UUPA sebenarnya masih sangat relevan dengan p\erkembangan zaman dewasa ini, karena mereka beranggapan bahwa berbagai permasalahan pertanahan yang muncul ke permukaan semata-mata berada pada tataran implementasinya. Namun demikian, harus diakui bahwa pelaksanaan UUPA selama  ini  belumlah  optimal  memberikan  kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat. Paling tidak  terdapat  tiga  kondisi  yang  mencerminkan  permasalahan  utama  pengelolaan  bidang pertanahan.
Salah satu masalah yang terkait dengan masalah pertanahan adalah berkaitan dengan persoalan tanah adat/tanah ulayat. Masalah tanah dan masyarakat mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.  Hubungan  tersebut  beraspek  hukum  perdata  yang  terbukti  dengan  adanya  hak kepunyaan  bersama  atas  tanah  yang  ada  diwilayah  hukumnya,  sedangkan  dalam  aspek  hukum publik berupa kewenangan untuk mengelola, mengatur penguasaan, pemeliharaan, dan peruntukan penggunaan  tanah.  Hubungan  yang  meliputi  kedua  bidang  hukum  itu  disebut  hak  ulayat.  Di Indonesia secara khusus di Papua ketentuan hukum adat menjadi suatu landasan untuk mengatur seluruh  kehidupan  bermasyarakat,  salah  satunya  tentang  kepemilikan  tanah  karena  tanah merupakan tempat berpijak, beraktifitas menyongsong kehidupannya. Menurut hukum adat, tanah sebagai salah satu benda yang mempunyai sifat religio magis karena terdapat hubungan manusia dengan  tanah  yang  bermakna  religius  magis.  Tanah  mempunyai  arti  dan  peranan  yang  sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia.
Pelaksanaan  pengelolaan  dan  pengembangan  administrasi  pertanahan  di  Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 (3) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai saat ini masih banyak mendapat sorotan  dari  masyarakat,  bahkan  ada  pihak-pihak  tertentu  yang  mempunyai  keinginan  untuk merevisi UUPA tersebut. Pada sisi lain banyak pula pihak menilai bahwa substansi yang termuat
dalam UUPA sebenarnya masih sangat relevan dengan perkembangan jaman dewasa ini, karena mereka  beranggapan  bahwa  berbagai  permasalahan  pertanahan  yang  muncul  ke  permukaan semata-mata  berada  pada  tataran  implementasinya.  Namun  demikian,  harus  diakui  bahwa pelaksanaan UUPA selama ini belumlah optimal memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi  masyarakat.  Paling  tidak  terdapat  tiga  kondisi  yang  mencerminkan  permasalahan  utama pengelolaan bidang pertanahan. Sengketa yang terjadi antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta (yang didukung oleh orang-orang pemerintah) berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, manipulasi pejabat (KKN) atau perantara-perantara yang melakukan manipulasi harga tanah, serta proses musyawarah yang kerap berubah menjadi intimidasi, baik secara fisik dan psikis terhadap pemilik tanah.
Peraturan  hukum  mengenai  pencabutan,  pembebasan  atau  pelepasan  hak-hak  atas  tanah untuk keperluan pemerintah, maupun swasta dalam praktiknya belum berjalan sesuai dengan isi dan jiwa dari ketentuan-ketentuannya sehingga pada satu pihak timbul kesan seakan-akan hak dan kepentingan rakyat pemilik tanah tidak mendapat perlindungan hukum. Adapun pemerintah atau pihak  yang  memerlukan  tanah  juga  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  tanah  untuk membangun proyeknya. Secara faktual pelaksanaan pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum bernuansa konflik, baik dari sudut peranturan dan paradigma hukum yang berbeda antara masyarakat dengan penguasa/pemerintah, serta penetapan hukum dari pada hakim yang sangat bernuansa paham positivis yang mengabaikan kaidah-kaidah sosial lainnya dan hukum yang hidup (living law) serta moral dalam  masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:
“hak -hak masyarakat adat meliputi hak ulayat, (Tanah Adat) masyarakat hukum adat dan perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan .”
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14 ditentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten kota yang salah satunya meliputi pertanahan. Dengan demikian penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  kewajiban,  dan tanggung  jawabnya  serta  atas  kuasa  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat menetapkan  kebijakan  kebijakan  daerah  yang  dirumuskan  antara  lain  dalam  peraturan  daerah, peraturan  kepala  daerah,  dan  ketentuan  daerah  lainnya  yang  secara  khusus  berkaitan  dengan masalah hak ulayat (tanah adat). 1
Dengan memperhatikan gambaran umum yang telah disampaikan dalam penulisan ini secara khusus pada pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat, maka ada hak-hak dasar yang membuat sehingga pemilik tanah ulayat (tanah adat) ini merasa memiliki tanah tersebut dan  berperan  dalam  pelepasan  tanah  adat  kepada  pemerintah.  Pemilik  tanah  adat,  (hak  ulayat) Marga  Mandibo,  Sroyer,  Mayor  dan  Mansnandifu  sebelum  memberikan  tanah  adat  kepada pemerintah  untuk  pembangunan  Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar)  dan  marga  Marga  Sroyer, Korwa  dan  marga  terkait  dengan  Kantor  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI) Wilayah  XIV  Papua – Papua  Barat  tanah  adat  ini  menjadi  lahan  dimana  pemilik  tanah  adat berkebun  sejak  tanah  adat  ini  menjadi  hutan  primer  (hutan  lebat),  hal  ini  dilakukan  untuk
1 Novianti Murti Hantoro et al., Negara Dan Masyarakat Hukum Adat , ed. Fokky Fuad (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).
menghidupi keluarganya masing-masing bukan saja bercocok tanam tetapi tanah adat ini menjadi tanah warisan dari nenek moyang keluarga-keluarga pemilik tanah adat ini sehingga hak tersebut dengan turun temurun keluarga-keluarga tersebut telah menggantungkan kehidupan mereka pada tanah tersebut dan sampai pada sekarang tanah tersebut telah menjadi tanah adat, (hak ulayat), hak milik tanah adat.
Atas dasar kepemilikan tanah yang telah dijelaskan maka keluarga-keluarga pemilik tanah adat (marga Mandibo, Sroyer, Mayor, Mansnandifu dan Sanadi) memberikan sebidang tanah dengan luas ±5 hektar untuk pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan tanah dengan luas ±20 hektar  untuk  pembangunan  Kantor  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah XIV  Papua – Papua  Barat.  Dalam  proses  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  atau pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua. Papua Barat tidak semena-mena untuk menguasai tanah sesuai Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (3)  bahwa  :  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pasal ini tidak menjadi kekuatan untuk pemerintah membangun semaunya tetapi pemerintah daerah mendatangi pemilik hak ulayat (tanah adat), untuk membicarakan proses letak  tanah,  luas  tanah,  harga,  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  tanah  bagi pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)  Wilayah  XIV  Papua – Papua  Barat.  Dengan  demikian  maka  penulis  berpendapat bahwa  ada  peranan  yang  sangat  penting  dari  keluarga  pemilik  hak  ulayat  (tanah  adat)  untuk memberikan  tanah  adatnya  untuk  pembangunan  Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar)  dan  Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat.
Berbicara  mengenai  penguasaan  tanah  terdapat  sejumlah  literatur  yang  menjelaskan  hak penguasaan tanah. Hak penguasaan tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu  dengan  tanah  yang  dihakinya.  Hak penguasaan  atas  tanah  dapat  diartikan  juga  sebagai  lembaga  hukum,  jika  belum  dihubungkan dengan  tanah  tertentu  dan  subjek  hukum  tertentu  sebagai  pemegang  haknya.  Akan  tetapi  hak penguasaan  atas  tanah  merupakan  hubungan  hukum  yang  konkret  (subjektif  recht)  jika  sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak. 2 Istilah hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu land rights , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan landrechten ,  sementara  itu  dalam  bahasa  Jermannya  yaitu landrechte .  Ada  dua  suku  kata  yang terkandung  pada  istilah  hak  atas  tanah,  yaitu  hak  dan  tanah.  Secara  terminologi,  hak  diartikan sebagai  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan  oleh  undang-undang)  atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 3
Penguasaan  tanah  oleh  negara  dimaknakan  sebagai  kewenangan  negara  untuk  mengatur peruntukan  dan  penggunaan  dari  tanah  tersebut,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  yang sebesar-  besarnya  bagi  kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Penguasaan  tanah  oleh  masyarakat hukum adat dimak nakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat. Sementara itu, penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum adalah erat kaitannya dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya. Tanah itu dapat
2 H. M. Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
3 Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional,” Mimbar Hukum 24, no. 2 (2012): 187 – 375, https://doi.org/10.22146/jmh.16130.
digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  perumahan,  pertanian  dan  peternakan,  dan usaha-usaha  produktif  lainnya. 4 Subjek  hukum  hak  atas  tanah,  yaitu  orang-orang  dan  badan hukum. Subjek hukum itu diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah meliputi permukaan dan tubuh bumi, air yang mana dalam hal ini air laut, air sungai maupun air danau, dan dan ruang yang ada di atasnya dalam batas- batas tertentu. 5
Di dalam Pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu  menurut  kenyataannya  masih  diakui  eksistensi  sehingga  lebih  lanjut  hak  ulayat  itu  harus diperhatikan dan dihormati. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA hanya disebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah beschikkingrecht . Demikian juga di dalam Penjelasan Umum II angka 3 UUPA, juga tidak ada penjelasan rinci tentang pengertian hak masyarakat hukum adat, di sini hanya menegaskan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat, di sini hanya menegaskan tentang pengakuan hak ulayat dan kesatuan masyarakat hukum dan akan didudukkan hak ulayat tersebut pada tempat yang sewajarnya.
Kata “masyarakat hukum adat” tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menye butkan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah  swatantra  dan  masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Penyebutan “hak ulayat” dan  “masyarakat  hukum  adat”  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  dan Pasal  3  tidak  jelas  dan  samar -samar. Ketidakjelasan itu berakibat pada penjabaran hak ulayat juga tidak jelas, kurang tersosialisasi dan tidak pernah dimanfaatkan, sehingga pasal-pasal tersebut menjadi pasal tidur saja.
Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UUPA dan penjelaannya. Penjelasan umum II angka 3 UUPA menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat atas tanah disebut hak ulayat oleh hukum tanah  nasional  Indonesia  diakui  sebagai  hak  dari  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  ada sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  3  UUPA.  Dalam  kepustakaan  hukum  adat,  istilah  hak ulayat disebut besikkingrecht, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum  itu  tidak  sampai  pada  kekuasaan  untuk  menjual  tanah  di  dalam  wilayahnya.  Dengan demikian, istilah hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum itu dengan tanah.  Hak  ulayat  menurut  Van  Vollenhoven  adalah  suatu  hak  atas  tanah  yang  melulu  ada  di Indonesia,  suatu  hak  yang  tidak  dapat  dipecah  dan  mempunyai  dasar  keagamaan  (religi). Menurutnya, paling sedikit ada 3 (tiga) ciri utama hak ulayat sebagai yakni beschikkingrecht hak atas tanah  hanya  dapat  dimiliki  oleh  persekutuan  ( gemenschappen )  dan  tidak  dapat  dimiliki  oleh perorangan, bschikkingrecht tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya, Beschikkingrecht (jika hak ulayat  itu  dilepaskan  untuk  sementara  kepada  orang  asing,  maka  apabila  ada  alasan  lain,  selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, orang asing tersebut harus membayar cukai ( beffingen ), kepada persekutuan hukum ( gemeenschap ) menurut hukum adat. 6
Pengaturan yang memberikan pengertian hak ulayat dapat ditemui dalam PMNA/KA. BPN No.  5  Tahun  1999, Pasal  1  menyatakan bahwa  hak  ulayat  dan  yang  serupa  itu  dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat
4 Anna Triningsih and Zaka Firma Aditya, “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 3 (2019): 329, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355.
5 Aris Yulia, “Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial,” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 1 – 7, http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/152/144.
6 C. Van Vollenhoven, De Indonesier En Zijn Grond (Boekhandel en Drukkerij, 1932).
dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah  tersebut,  bagi  kelangsung  hidup  dan  kehidupannya,  yang  timbul  dari  hubungan  secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum  adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum bertanggungjawab bersama atas terjadinya kejahatan dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat tidak merupakan suatu hak tetapi sekumpulan hak dan kewajiban dari masyarakat hukum, hal ini nyata bila melihat sifat-sifat dari hak ulayat. 7
Berkaitan  dengan  hubungan  manusia  dengan  tanah  ada  2  (dua)  hubungan  yaitu,  pertama adalah  hubungan  antara  masyarakat  dengan  tanah  secara  timbal  balik.  Hubungan  masyarakat dengan  tanah  dalam  kaitannya  dengan  hak  ulayat  selalu  ada  hubungan  timbal  balik  (mulur mungkret). Semakin banyak usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan tanah, dan kekuasaan persekutuan terhadap hak ulayat makin berkurang atau lemah. Sebaliknya apabila hak perorangan kurang,  misalnya  meninggalkan  tanah  atau  menelantarkannya,  maka  hak  ulayat  semakin  kuat. Dengan demikian, hak itu kembali kepada kekuasaan persekutuan. 8 Jika hak ulayat itu masih kuat maka tidak ada kemungkinan hak itu dapat berpindah kepada orang lain, dan sebaliknya jika hak ulayat itu berkurang kuatnya, tergantung pada persekutuan hukum untuk menentukan siapa yang menjadi pemiliknya. Adanya kaidah seperti disebutkan di atas, menunjukkan bahwa paham hukum adat  tanah  berfungsi  sosial  dalam  arti  dalam  pemberian  sesuatu  atas  tanah  harus  dipergunakan dengan  memperhatikan  kepentingan  hak  ulayat  (masyarakat).  Ciri  yang  menonjol  dalam  fungsi sosial adalah sifat kebersamaan. 9
Kedua,  hubungan  bangsa  Indonesia  dengan  tanah.  Hubungan  hukum  bangsa  Indonesia merupakan hubungan abadi. Pasal 1 ayat (1) UUPA menyatakan “seluruh wilayah adalah kesatuan tanah  air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia”.  Rumusan  ini menyatakan adanya hubungan hukum adanya bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia  yang  disebut  “hak  bangsa  Indonesia”.  Hubungan  hukum  tersebut  dalam hukum tanah adat disebut hak ulayat, yaitu hubungan hukum seluruh warga/anggota masyarakat hukum adat dengan tanah di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan. 10
Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan kepala suku atau pimpinan masyarakat hukum adat  atau  desa.  Kewenangan  hak  ulayat  dipegang  oleh  kepala/pimpinan  persekutuan  hukum tersebut yakni melindungi hak-hak anggota suku tanah dan mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah, menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut adat memerlukan  saksi,  menerima  pemberitahuan  anggota  masyarakat  hukum  yang  ingin  membuka tanah, mewakili suku/masyarakat hukum ke luar. 11
Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat tetap dilaksanakan oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sepanjang haknya itu menurut kenyataannya masih ada. Di dalam PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 menyangkut kewenangan masyarakat  hukum  adat  pelaksanaan  hak  ulayat  bahwa  hak  ulayat  dilakukan  oleh  masyarakat
7 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia) (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
8 Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018):
187 – 217, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217.
9 Anisa Eka Pratiwi et al., “Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi,” Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 95 – 102, https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289.
10 Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Bogor: STPN Press, 2009).
11 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
hukum  merupakan  penegasan  kembali  dari  Pasal  3  UUPA,  yang  menyatakan  pelaksanaan  hak ulayat  sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dilakukan  oleh  masyarakat  hukum  adat  sepanjang kenyataannya  masih  ada  dilakukan  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  menurut ketentuan hukum adat setempat (Pasal 2 ayat (1) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999). Masyarakat hukum dengan hak ulayatnya memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat sebagai sumber, dasar pelaksanaan dan ketentuan cara pelaksanaannya adalah berdasarkan hukum adat masyarakat hukum yang bersangkutan, kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh  warganya,  yang  apabila  dikehendaki  oleh pemegangnya  dapat  didaftarkan  sebagai  hak  atas tanah yang sesuai dengan menurut ketentuan UUPA (Pasal 4 ayat (1) huruf a PMN/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999), dan pelepasan tanah untuk kepentingan orang luar dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku (Pasal 4 ayat (1) huruf b PMN/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999). 12
Pasal  3  UUPA  mengandung  pernyataan  bahwa  pengakuan  mengenai  eksistensi  hak  ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya ada, hak ulayat itu tidak akan dihidupkan kembali dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan  menurut  ketentuan  masyarakat  hukum  adat  masing-masing.  Berdasarkan  ketentuan tersebut untuk menentukan apakah masih ada tidaknya hak ulayat, maka kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 13
a) Unsur masyarakat hukum, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warganya bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui  dan  menerapkan  ketentuan-ketentuan  persekutuan  tersebut  dalam  kehidupan sehari- hari.
b) Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari.
c) Unsur hubungan masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai
d) pengurusan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  ulayat  yang  berlaku  dan  ditaati  oleh  para warga persekutuan hukum tersebut.
Untuk  mencapai  penghidupan  yang  layak  inilah  maka  hak  ekonomi  setiap  warga  negara  harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi. Tanah memiliki fungsi ekonomi yang sangat diperlukan oleh  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  namun  tanah  juga  memiliki  fungsi  sosial. Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  6  UUPA  bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi sosial,  berarti  bahwa  hak  tanah  apapun  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tidaklah  dapat dibenarkan (untuk dipergunakan atau tidak dipergunakan) dan berfungsi bagi dirinya sendiri sebagai pemilik hak  atas  tanah  tetapi  juga  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  negara.  Berdasarkan  latar  belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peranan pemilik tanah dalam  pelepasan  tanah  adat  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  pembangunan  demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor? 2) Apakah kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan rumusan masalah  yang  telah  dikemukakan  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peranan
12 I Nyoman Nurjaya, “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional,” Jurnal Perspektif 16, no. 4 (2011): 236 – 43, http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86.
13 Mudjiono Mudjiono, “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 11 (2004): 52 – 166, https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art11.
pemilik  tanah  dalam  pelepasan  tanah  adat  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam pembangunan  demi  kepentingan  umum  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dan  untuk  mengetahui kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode  penelitian  yang  dalam  hal  ini  menggabungkan  unsur  hukum  normatif  yang  kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yakni lokasi pembangunan Kantor Lembaga  Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah  XIV  Papua – Papua  Barat  dan  Lokasi  Pasar  Sentral  Faidoma  (Darfuar)  sebagai pembanding.  Dokumentasi  dilakukan  dengan  mengkaji  sumber  data  sekunder  berupa  laporan- laporan/buku-buku/catatan-catatan  yang  berkaitan  erat  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  di antaranya  data  dari  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelepasan  tanah  adat.  Wawancara dilakukan  dengan  para  responden  diantaranya  Kepala  Dewan  Adat  (Mananwir)  Byak,  Kepala Kantor  Pertanahan  Biak,  Kepala  Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten  Biak,  Kepala  Pasar  Central Faidoma  (Darfuar),  dan  Kepala  LLDIKTI  Wil.  XIV  Papua – Papua  Barat.    Analisis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  dengan  cara menggambarkan  gejala  atau  keadaan  yang  terjadi  di  lapangan  terutama  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian  Hukum  dalam  Pembangunan  Kantor  Lembaga  Layanan  Pendidikan Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  XIV  Papua – Papua  Barat  dan  Pasar  Sentral  Faidoma (Darfuar)
Peran manusia sebagai subyek hukum, berarti suatu kedudukan atau tingkatan eksistensi/kehadiran manusia yang memberikan peranan tertentu, dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kata "peranan"  berarti  suatu  fungsi  (role),  yaitu  suatu  kegunaan  diri,  baik  dalam  arti  kegunaan  diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu bagi orang lain. Dalam masyarakat hukum  adat  peranan  berada  pada  kepala  adat.  Kepala  adat  tersebut  berhak  atas  tanah  ulayat berkewajiban mempertahankan keberadaanya eksistensi tanah tersebut yang merupakan wewenang kepala adat demi kelangsungan kehidupan masyarakat hukum adat yang dipimpinnya. 14
Kedudukan  Kepala  Adat  sangatlah  penting  hal  mana  berkaitan  dengan  peranan  dan wewenangnya dalam suatu kehidupan suatu masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor. Seorang Kepala Adat dituntut untuk dapat berperan dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, maka musyawarah adat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan seorang kepala adat. Kepala Adat adalah orang yang terpandai untuk mengatasi masalah-masalah dalam kelompok masyarakat, maka dialah yang akan dipatuhi, tanpa
14 Dedi Sumanto, “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam,” Jurnal Syari’ah 17, no. 2 (2018): 181 – 91, http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163.
kekerasan  atau  paksaan,  sehingga  kelompok  masyarakat  tersebut  secara  ikhlas  dan  langsung mengakui  kelebihan-kelebihan  pemimpin  adat  itu,  sesuai  dengan  keyakinan  dan  kepercayaan berdasarkan  tradisi  yang  diwariskan  kepada  keturunan  mereka.  Berdasarkan  teori-teori  di  atas, penulis  memberikan batasan  pengertian  peranan  Kepala  Adat  adalah  seorang  yang  mempunyai status  dan  kedudukan  dalam  masyarakat  adat.  Sebagai  kepala  adat  yang  mengatur  dan menyelenggarakan pemerintahan adat termasuk bidang pertanahan, serta mempunyai kekuasaan ke  dalam  dan  ke  luar  terhadap  pihak  lain  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah tanah yang timbul dalam masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor.
Kepala  adat  masih  mempertahankan  adat  istiadatnya  sehingga  menjadi  suri  tauladan  bagi warga  masyarakat  adat  serta  mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkah  laku  orang  lain.  Peranan Kepala  Adat  dalam  jual  beli  tanah  hak  ulayat  sangat  penting  dan  menguatkan  dengan  surat pelepasan  adat,  atas  dasar  musyawarah  adat.  Peranan  dan  wewenang  kepala  adat  dalam pemerintahan  adat,  baik  itu  pemerintahan adat  informal  atau  pemerintah  dalam  bentuk  formal Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  peranan  dan  wewenang,  yaitu  guna  menyelenggarakan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan para warga negara atau bagi masyarakat adat dalam pemerintah adat Pada umumnya tugas pemerintah adat, memulihkan suatu keseimbangan masyarakat hukum adat apabila dilanggar yang mengakibatkan peraturan atau norma adat  terganggu. 15 Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  perlu memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat. Dalam memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak pun harus layak dan adil, setelah disepakati dan dinilai, maka pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. 16
Setiap  instansi  yang  memerlukan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum membuat rencana pengadaan tanah yang meliputi a) rencana tata ruang wilayah (nasional, provinsi dan  atau  kabupaten/kota)  dimana  prioritas  pembangunan  yang  tercantum  dalam  rencana pembangunan  jangka  menengah,  rencana Strategis,  dan  rencana  kerja pemerintah  instansi  yang bersangkutan, b) rencana pengadaan tanah dapat disusun secara bersama-sama oleh instansi yang memerlukan  tanah  bersama  dengan  instansi  teknis  terkait  atau  dapat  di  bantu  oleh  lembaga professional  yang  ditunjuk  oleh  instansi  yang  memerlukan.  Rencana  pengadaan  tanah,  disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, Gambaran umum status tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, Perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran,
Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survey sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan studi lain yang diperlukan. Setelah itu, Gubernur melaksanakan  tahapan  kegiatan  persiapan  pengadaan  tanah  setelah  menerima  dokumen perencanaan  pengadaan  tanah.  Dalam  pelaksanaan  tahapan  kegiatan,  gubern  membentuk  Tim persiapan  dalam  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja.  Anggota  Tim  persiapan  terdiri
15 Irene Mariane, Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
16 Lilik Mulyadi, Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017).
Bupati/Walikota, SKPD Provinsi, Instansi yang memerlukan tanah, Instansi terkait lainnya. Untuk kelancaran  pelaksana  tugas  tim  persiapan  Gubernur  membentuk  sekretariat  persiapan  yang berkedudukan  di  Provinsi.  tugas  tim  persiapan  pengadaan  tanah,  adalah  melaksanakan pemberitahuan  rencana  pembangunan,  melakukan  awal  lokasi  rencana  pembangunan, melaksanakan  konsultasi  publik  rencana  pembangunan,  menyiapkan  penetapan  lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan, melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah yang ditugaskan Gubernur kemudian dilakukanlah langkah yakni tim persiapan memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh hari) hari kerja sejak dokumen perencanaan di terima oleh Gubernur.  Pemberitahuan  ditandatangani  oleh  ketua  tim  persiapan.  Pemberitahuan  secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, surat pemberitahuan, undangan sosialisasi atau tatap muka disampaikan melalui lurah/kepala kampung paling lambat 3 hari kerja sebelum pertemuan, pelaksanaan  Sosialisasi  dilaksanakan  oleh  tim  persiapan,  hasil  sosialisasi  atau  tatap  muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan dan ditandatangani oleh Ketua Tim atau pejabat yang ditunjuk,  bukti  penyampaian  pemberitahuan  dibuat  dalam  bentuk  tanda  terima  dari  perangkat kelurahan/kampung, pemberitahuan melalui media cetak dilaksanakan melalui surat kabar lokal dan nasional paling sedikit 1 kali penerbitan pada hari kerja dan media elektronik melalui website pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi yang memerlukan tanah, setelah itu pendataan awal dilakukan kepada pihak yang berhak berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadsir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, pendataan awal dilaksanakan oleh tim persiapan paling lama 30 (tiga  puluh)  kerja  sejak  pemberitahuan  rencana  pembangunan,  pendataan  awal  dihitung  mulai tanggal notulen pertemuan dan dilakukan bersama pejabat kelurahan/desa atau nama lain, hasil pendataan dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan ditandatangani oleh ketua tim persiapan, daftar sementara digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik.  Langkah  selanjutnya  adalah  konsultasi  publik  yang  dilaksanakan  untuk  mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
Apabila dalam konsultasi publik terdapat pihak yang berhak dan masyarakat terkena dampak tidak sepakat atau keberatan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dalam jangka waktu paling lama hari  kerja  sejak  tanggal  berita  acara  kesepakatan  dituangkan  dalam  berita  acara  kesepakatan konsultasi ulang. Apabila masih terdapat keberatan instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan  kepada  gubernur  melalui  tim  persiapan.  gubernur  menyiapkan  tim  kajian  keberatan untuk  melakukan  kajian  atas  keberatan,  yang  keangggotaan  tim  terdiri  atas  ketua  yang  diwakili sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota yakni kakanwil kantor  pertanahan  provinsi,  para  anggota  yang  terdiri  dari  instansi  yang  menangani  urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, Kakanwil/Kementerian Hukum dan HAM, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan akademisi.
Inventarisasi  masalah  disusun  dalam  bentuk  dokumen  keberatan  dan  dilakukan  untuk menyamakan  persepsi  tentang  materi/alasan  keberatan  dan  menjelaskan  kembali  maksud  dan tujuan  rencana  pembangunan.  Langkah  selanjutnya  adalah  pengumuman  penetapan  lokasi. Gubernur  bersama  instansi  yang  memerlukan  mengumumkan  penetapan  lokasi.  Pengumuman memuat  nomor  tanggal  keputusan,  peta  lokasi  naksud  dan  tujuan,  letak  dan  luas  tanah  yang
dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pembangunan. Pengumuman ditempelkan di kelurahan/desa atau  nama  lain,  kecamatan  dan/atau  di  kabupaten/kota  di  lokasi  pembangunan.  Pengumuman paling lambat 3 hari kerja sejak dikeluarkan penetapan lokasi diumumkan selama paling kurang 14 hari kerja.
Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi penyiapan  pelaksanaan.  Setelah  kepala  Kantor  Wilayah  Pertanahan  menerima  pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah Kantor Pertanahan Wilayah meneliti  dan  mempertimbangkan  apakah  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dilakukan  oleh  kepala Kantor  Wilayah  atau  kepala  kantor  pertanahan.  Ketua  pelaksana  pengadaan  tanah  melakukan penyiapan  pelaksanaan  dituangkan  dalam  rencana  kerja,  membuat  agenda  rapat  pelaksanaan, menyiapkan  administrasi  yang  diperlukan,  mengajukan  kebutuhan  anggaran  operasional pelaksanaan  pengadaan  tanah,  inventarisasi  dan  indetifikasi,  kendala-kendala  teknis  yang  terjadi dalam  pelaksanaan,  merumuskan  strategi  dan  solusi  terhadap  hambatan  dan  kendala  dalam pelaksanaan,  menyiapkan  langkah  koordinasi  kedalam  maupun  keluar  di  dalam  pelaksanaan, menetapkan  penilai  yang  meliputi  penilaian,  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian, pemberian/penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum, penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari pihak yang berhak, membuat dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
Dalam hukum adat masyarakat Kabupaten Biak Numfor, siapa yang meletakkan suatu tanda atau  benda  pada  tanah  adat  itu  sebagai  tanda  pertama  kali  membuka  hutan,  maka  tanah  adat tersebut merupakan hak milik untuk orang yang pertama membuka tanah tersebut. Hak ini sama seperti hak yang disebut dengan hak wenang pilih/hak penguasaan tanah (saprop fyor). Suatu hak untuk  mendapatkan  tanah  pertanian  ini  jarang  terjadi  pada  masyarakat  adat  Suku  Byak  karena masyarakat masih memiliki tanah yang luas dan sebagian masyarakat yang menggunakan tanah itu adalah  pemilik  tanah  adat  maka  terhadap  tanah  perorangan  tidak  dapat  dibeli.  Hak  atas  tanah perorangan dibeli apabila terdapat orang luar yang bukan warga masyarakat adat yang masuk dan ingin  menempati  atau  memiliki  tanah  tersebut  maka  untuk  mendapat  tanah  tersebut  pembeli dengan  pemilik tanah  adat,  sama-sama  menyepakati  harga  dari  tanah  tersebut  kemudian  terjadi proses pembelian. Sebagai bukti pembelian secara adat biasa dapat dibuktikan dengan bukti yang disebut dengan surat pelepasan tanah adat. Dengan bukti surat ini maka dapat dijadikan sebagai bukti untuk pendaftaran tanah yang dimiliki secara perorangan. 17
Pada masyarakat Adat di Kabupaten Biak Numfor ada beberapa pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut: 18
a) Sistem pembukaan lahan oleh masyarakat  setempat, berupa pembukaan lahan primer yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat kampung tersebut bagi kepentingan pendirian kampung  tersebut  bagi  kepentingan  pendirian  kampung,  pendirian  rumah  betang/rumah tinggal, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuka tanah secara keluarga atau dengan secara gotong royong oleh seluruh warga kampung.
b) Pembelian, pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat dapat pula dilakukan melalui jual beli secara nyata. Belakangan atau saat ini jual beli secara nyata dilakukan secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum yang secara adat disebut surat pelepasan tanah.
17 Junus Julis K. Mandibodibo, “Wawancara Dengan Kepala Adat Mananwir.”
18 Josep Daud Korwa, “Wawancara Dengan (Dewan Adat Byak).”
c) Pewarisan,  pola  penguasaan  kepemilikan  tanah  juga  dapat  terjadi  karena  adanya  pewarisan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris yang dilakukan secara adat.
Di dalam Hukum Adat Suku Byak, antara masyarakatnya sebagai suatu kesatuan hukum dengan tanah terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakatnya memperoleh hak  untuk  menguasai  tanah  tersebut,  memanfaatkan  tanahnya  memungut  hasil  dari  tumbuh- tumbuhan  dan  berburu  binatang-binatang  hidup  di  atas  tanah  lingkungan  persekutuan.  Hak masyarakat  atas  tanah  ini  menurut  Hukum  Ad at  Suku  Biak  dikenal  dengan  nama  “Hak Suprimanggun  hak  yang  dimili  pertama  kali  oleh  Suku  Antara  Hak  Suprimanggundan  Hak Perorangan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya lebih intensif antara warga  perorangan  dengan  tanah  tersebut  akan  tetapi  sebaliknya  apabila  hubungan  perorangan dengan tanah tersebut mungkin kabur, karena tanah itu kemudian ditinggalkan atau tidak dipelihara lagi, maka tanah tersebut lambat laun kembali kekuasaan hak persekutuan. 19
Pelaksanaan  jual  beli  tanah  menurut  hukum  adat  pada  masyarakat  adat  Kabupaten  Biak Numfor dilaksanakan dengan cara musyawarah adat antara pembeli dengan penjual dilaksanakan pada  peradilan  adat  yang  disaksikan  oleh  kepala  suku,  tua-tua  adat  serta  kerabat  anggota persekutuan adat, putusan musyawarah adat yang telah disahkan oleh Kepala Adat yang disaksikan oleh kerabat dan para saksi dibuatlah surat keterangan pelepasan adat, dan berdasarkan Pasal 3 PMPA No. 2 Tahun 1962 maka dibuat surat keterangan dari Kelurahan/Kampung mengetahui Kepala Distrik/Camat.
Untuk  melihat  dasar  hukum  kedudukan  dan  kewenangan  Kepala  adat  sebagai  Hakim Perdamaian Adat, maka sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu pengaturannya dalam konstitusi Negara  Republik  Indonesia.  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  suatu  aturan hukum  yang  paling  tinggi  dalam  hukum  nasional. 20 Dalam  konteks  itulah  perlunya  upaya pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kepala Adat. Untuk melihat dasar hukum kedudukan dan kewenangan Kepala adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, maka sebelumnya harus dilihat  terlebih  dahulu  pengaturanya  dalam  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia.  Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  merupakan  suatu  aturan  hukum  yang  paling  tinggi  dalam  hukum nasional.Dalam  konteks  itulah  perlunya  upaya  pemberdayaan  untukmeningkatkan  fungsi  dan peranan Kepala adat. 21
Didalam  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Istilah  “Hakim Perdamaian Adat” secara teknik yuridis belum ada pengaturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan,  wala upun  demikian  “Hakim  Perdamaian  Adat”  sangat  identik  dengan Hakim Perdamaian Desa pada masyarakat kecil-kecil yang sering digunakan dalam dunia akademis. Untuk  melihat  dasar  hukum  tentang  kedudukan  dan  wewenang  Kepala  adat  sebagai  Hakim Perdamaian Adat, dapat dikaji melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
19 Mandibodibo, “Wawancara Dengan Kepala Adat Mananwir.”
20 Andy Hartanto, Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat (Jakarta: Laksban Media Tama, 2009).
21 Herlambang P. Wiratraman, “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 490 – 505, https://doi.org/10.22146/jmh.38241.
Pelanggaran  tanah  adat  apabila  terjadi,  akan  diselesaikan  secara  berjenjang.  Apabila  terjadi dalam keret, akan diselesaikan oleh manawir keret. Baru apabila tidak selesai diajukan ke mananwir mnu, sup mnuksup kalau belum terselesaiakan maka diajukan ke mananwir beba (Dewan Adat). Mekanisme  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  adalah  musyawarah  dan mufakat  dalam  membahas  dan  menyelesaiakan  permasalahan-permasalah  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  diwujudkan  dalam  bentuk  kankain  karkara  (Musyawarah  Mufakat),  keberadaannya memiliki  sejarah  tersendiri.  Kankain  kakara  dibentuk  pertama  kali  oleh  pemerintah  Belanda. Kankain karkara tersebut juga masih dijaga sampai sekarang. Kankain Karkara terdapat di setiap lapisan masyarakat. Pada tingkat yang paling kecil atau bawah adalah Kankain Karkara keret, di tingkat yang paling besar atau tingkat atas adalah Kankain Karkara Mnu (KKM), di atas wilayah Mnu  terdapat  Kankain  Karkara  Sup  Mnuk,  dan  di  atas  wilayah  Sup  Mnuk  terdapat  Kankain Karkara Sup Bar.
Keadaan  masyarakat  adat  Kampung  (desa)  Suku  Biak  yang  bersifat  komunal  sangat mementingkan peranan seorang Kepala adat (Mananwir), untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki Kepala  adat  (Mananwir)  akan  dapat  memelihara  tugas,  menjalankan,  menyelesaikan  adat  dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya.Masyarakat adat Kampung (Desa) Suku Biak dalam persekutuan hidup tidak mungkin menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari  para  fungsionaris  adat.  Hal  ini  bermaksud  sebagai  wadah  masyarakat  menyandarkan  diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat adat Kampung (Desa) Suku Biak.  Jika  mereka  terlibat  dalam  sengketa  tanah  hak  ulayat  maka  semua  anggota  masyarakat menghormati  jabatan  yang  telah  dipegangnya.  Apabila  ada  sengketa  tanah  ulayat  yang  sudah diserahkan penyelesaian lewat kepala adat (Mananwir) maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar.
Cara penyelesaian adat istiadat itu adalah pertama Kepala adat mendengar pengaduan dari para pihak kedua Menginventarisir permasalahan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa ketiga Penentuan waktu penyelesaian oleh kepala adat, keempat Pembagian undangan oleh kepala adat kepada  para  pihak  yang  bersengketa.  Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central  Faidoma  (Darfuar)  dilakukan  melalui  musyawarah  antara  instansi  pemerintah  dan  para pemegang hak atas tanah dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Kabupaten Biak Numfor dan Pihak Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  XIV  Papua – Papua  Barat.  Proses berlangsungnya  musyawarah  dapat  dituliskan  sebagai  berikut:  Setelah  panitia  bersama  instansi pemerintah  melakukan  penyuluhan  kepada  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  terkena pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Cental Faidoma (Darfuar), dan para pemilik hak atas tanah sudah menerima baik  rencana  pembangunan  dimaksud,  maka  panitia  mengundang  lagi  instansi  pemerintah  dan pemegang hak atas tanah itu untuk melakukan musyawarah.
Tempat dilangsungkannya musyawarah ditentukan oleh panitia dalam surat undangan. Dalam kegiatan musyawarah antara kedua belah pihak yang berkepentingan dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia  itu,  dihadiri  langsung  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah.  Para  pemilik  tanah  secara langsung mengikuti musyawarah dengan instansi pemerintah, musyawarah tersebut dilakukan  2 (dua) kali dan menghasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bermusyawarah, yaitu bersedia menyerahkan  hak  atas  tanahnya  kepada  instansi  pemerintah  (proyek  pembangunan  Kantor
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi), guna pelaksanaan pembangunan dengan menerima ganti kerugian dari pihak pengelola pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. 22
Mengenai  ganti  kerugian  yang  dimusyawarahkan  harus  memperhatikan  nilai  tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun terakhir untuk tanah yang terkena proyek Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Pasar Central Faidoma (Darfuar), faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah  baik  lokasi  tanah,  jenis  hak  atas tanah,  status penguasaan  tanah,  prasarana  yang  tersedia, fasilitas  dan  utilitas,  dan  lain-lain  yang  mempengaruhi  harga  tanah,  dan  nilai  taksiran tanaman/bangunan.  Hal-hal  tersebut  di  atas,  yang  dijelaskan  Panitia  kepada  para  pihak  untuk dimusyawarahkan, sedangkan bentuk dan jumlah ganti kerugian adalah merupakan kehendak dan kewenangan  dari  para  pihak  yang  bersangkutan  untuk  dimusyawarahkan.  Faktor-faktor  di  atas, pada saat penulis melakukan penelitian ternyata bahwa lokasi tanah terletak di pinggir jalan, jenis hak atas tanah hak milik masyarakat adat (belum bersertifikat), status penguasaan tanah pemilik, dan peruntukan tanah pertanian dan hutan.
Kedudukan para pihak yang bermusyawarah adalah sama atau sejajar tanpa ada perbedaan. Musyawarah berlangsung secara kekeluargaan untuk saling mendengar dan menerima pendapat. Menurut  keterangan  dari  pejabat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Biak  Numfor  bahwa  :  para pemegang  hak  diberi  kesempatan  secara  bebas  mengemukakan  pikiran  dan  pendapat  berupa pertanyaan  usul,  saran  mengenai  pengadaan  tanah  dan  pemberian  ganti  kerugiannya.  Para pemegang hak atas tanah mengusulkan agar penetapan besarnya ganti kerugian didasarkan pada harga pasaran umum setempat. Sebaliknya, pihak instansi pemerintah memberikan tanggapan atas usul saran dan pendapat para pemegang hak atas tanah yang terkena lokasi pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Pasar Central Faidoma (Darfuar). Pemberian tanggapan itu pada dasarnya mengenai jumlah ganti kerugian dengan pertimbangan atas kemampuan dana yang tersedia, demikian juga arti pentingnya pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  (LLDIKTI)  dan  Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar)  bagi  masyarakat  Kabupaten  Biak Numfor.  Demikian  pula  menurut  keterangan  yang  diperoleh  dari  pemilik  hak  atas  tanah  pihak keluarga yang menyatakan bahwa: 23
“Musyawarah dilakukan tanpa ada un sur paksaan dari pihak manapun, karena itu para pemilik hak atas tanah  yang  bersangkutan  tidak  berkeberatan  bila  tanahnya  diambil  oleh  instansi  pemerintah  untuk kepentingan umum asal ganti kerugian dimusyawarahkan”.
Mengenai penetapan jumlah ganti  kerugian yang dimusyawarahkan itu para pemegang hak atas tanah  menghendaki  didasarkan  pada  nilai  nyata  atau  sebenarnya  yaitu  harga  pasaran  setempat. Penetapan besarnya ganti kerugian tersebut di atas diterima oleh para pemilik hak atas tanah yang terkena  pembangunan  Kantor  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  XIV Papua – Papua  Barat,  sementara  untuk  lokasi  pembangunan  Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar) adalah sebesar Rp. 7.500 per Meter Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pemilik tanah yang terkena pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Pasar Central  Faidoma  (Darfuar)  diperoleh  keterangan  mengenai  sikap  mereka  terhadap  pengadaan tanah.
22 Abner Sroyer, “Wawancara Dengan Masyarakat Adat.”
23 Mandibo et al., “Wawancara Keluarga Marga Biak.”

## 3.2. Kendala dalam Pelepasan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Pasar Sentral Faidoma (Darfuar)

## Kendala Non Hukum
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  dalam  pelepasan  hak  atas  tanah  adat  untuk  kepentingan pembangunan  di  Kabupaten  Biak  Numfor  sampai  saat  ini  masih  sangat  kuat,  karena  bagi masyarakat  hukum  adat  Biak  Numfor  hak  kepemilikan  atas  tanah  merupakan  hak  kepemilikan mutlak  dan  turun-  temurun  sehingga  tidak  dikenal  adanya  pembatasan  hak  milik.  Kuatnya kewenangan  masyarakat  adat  dalam  pelepasan  hak  atas  tanah  adat  tentunya  berdampak  pada pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) karena dalam setiap pembangunan sudah barang tentu  memerlukan  tanah,  namun  pada  masalah  kewenangan  masyarakat  adat  yang  sangat  kuat dalam pelepasan atas tanah, walaupun dalam Pasal 6 UUPA, secara tegas dinyatakan bahwa tanah di  samping  sebagai  hak  milik  juga  mempunyai  fungsi  sosial.  Artinya  bahwa  tanah-tanah  milik masyarakat adat dibutuhkan untuk pembangunan demi kepentingan umum/masyarakat itu sendiri maka pemilik tanah tersebut harus bersedia melepaskan tanahnya dengan mendapatkan harga gant rugi yang telah disepakati, tidak ada unsur paksaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian dan analisis ini penulis akan melihat hambatan- hambatan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Kabupaten  Biak  Numfor  dan  Lembaga  Layanan Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  XIV  Papua – Papua  Barat  dalam  pelaksanaan pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat, khususnya menyangkut pelepasan atas tanah adat untuk  kepentingan  pembangunan.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pelepasan  tanah  adat  di  Kabupaten  Biak  Numfor  tentang  hak  ulayat,  adanya  tumpah  tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan  dan  inilah  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelepasan  tanah  adat  untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua  Barat  dan  Pasar  Central  Faidoma  (Darfuar).  Di  masyarakat  hukum  adat  Biak  Numfor dikenal pula apa yang disebut dengan hak ulayat yang diyakini sebagai warisan dari nenek moyang mereka  dan  masih  berlaku  serta  diakui  sampai  saat  ini.  Berlakunya  UUPA  di  Kabupaten  Biak Numfor  saat  itu  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  tahun  1971,  sebagai konsekuensi  Pemendagri  tersebut,  maka  seluruh  peraturan  perundang-  undangan  agraria  yang terbit sebelum itu dan berlaku di Indonesia, berlaku juga di Provinsi Papua.

## Kendala Hukum
Menurut  masyarakat  hukum  adat  Biak  bahwa  UUPA  ketika  dibuat  pada  tahun  1960  belum diadakan penelitian secara mendalam di daerah ini dan di Provinsi Papua pada umumnya tentang adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  serta  hukum  adat  atas  tanah  yang  berlaku,  sehingga  jelas UUPA  tidak  sesuai  dengan  budaya  dan  hukum  adat  masyarakat  di  Papua.  Berdasarkan  hasil penelitian  di  atas  maka  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan,  bahwa  telah  terjadi  perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Biak mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Biak.
Adanya perbedaan persepsi antara dua kelompok (pemerintah dan masyarakat hukum adat), tentunya  mempunyai  alasan  dan  latar  belakang  pemikiran  yang  berbeda  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  sudut  pandangnya  masing-masing.  Latar  belakang  atau sudut pandang pemerintah lebih dititik beratkan pada UUPA sebagai hukum nasional, sedangkan sudut pandang masyarakat hukum adat lebih dititikberatkan pada budaya hukum adat yang di kenal dengan hukum adat. Dengan demikian, jelas bahwa dalam hal ini ada dua sistem hukum yang saling berhadapan bahkan dapat dikatakan saling bertentangan. Di Indonesia dikenal adanya dua bentuk hukum,  yaitu  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis,  hukum  tertulis  adalah  yang  berkenaan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum adat (dari adat istiadat) yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat yang lazimnya disebut budaya hukum. Dalam konteks ini, maka UUPA disebut sebagai hukum pertanahan nasional sedangkan hukum adat tentang tanah disebut tanah adat/hak ulayat.
Di  masyarakat  hukum  adat  Biak  terdapat  ciri-ciri  atau  kriteria  sebuah  kesatuan  masyarakat hukum yaitu adanya kesatuan manusia (penduduk) yang teratur, menetap di suatu tempat tertentu, mempunyai kesatuan pemerintah, mempunyai kesatuan harta kekayaan, dan mempunyai kesatuan (hukum)  adat.  Jika  disimak  dan  diamati  kembali  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  keberadaan (eksistensi) kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Biak Numfor masih tetap diakui, serta dengan  adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku,  sepanjang  hal  itu  menunjang pembangunan  dan  ketahanan  nasional.  Perlu  diperhatikan  bahwa  memang  undang-undang tersebut mengakui eksistensi suatu persekutuan hukum, namun disertai dengan dua syarat yaitu harus menunjang pembangunan dan ketahanan nasional.

## 4. KESIMPULAN
Peranan  masyarakat  hukum  dalam  pelepasan  tanah  adat  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum dalam  pembangunan  Kantor  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat diwakili oleh Kepala/Ketua adat terutama dalam proses musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang  hak  atas  tanah  berlangsung  secara  kekeluargaan  dan  persamaan  hak  dan  kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul, saran dan pendapat. Kendala dalam pelepasan tanah oleh pemilik tanah adat untuk  pembangunan  Kantor  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Adapun saran yang hendak peneliti berikan ialah agar pemerintah Kabupaten Biak Numfor terlebih  lagi  kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Biak  Numfor  untuk  terus  mengadakan penyuluhan hukum tentang arti pentingnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tetap bekerja sama dengan para tokoh adat dan tokoh agama. Selain itu pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor untuk terus berusaha mengadakan  penyuluhan  yang  tak  henti-hentinya  guna  menyatukan  persepsi  antara  masyarakat dengan  pemerintah  mengenai  kesesuaian  antara  UUPA  dengan  masyarakat  hukum  adat  Biak Numfor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Dahlan, Muhammad. “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi.” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 187 – 217. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217.
Mudjiono, Mudjiono. “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 11 (2004): 52 – 166. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art11.
Nurjaya, I Nyoman. “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional.” Jurnal Perspektif 16, no. 4 (2011): 236 – 43. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86.
Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezkiyanto, and Achmad Sidiq Asad. “Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi.” Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 95 – 102. https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289.
Santoso, Urip. “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional.” Mimbar Hukum 24, no. 2 (2012): 187 – 375. https://doi.org/10.22146/jmh.16130.
Sumanto, Dedi. “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam.” Jurnal S yari’ah 17, no. 2 (2018): 181 – 91. http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163.
Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 3 (2019): 329. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355.
Wiratraman, Herlambang P. “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat.” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 490 – 505. https://doi.org/10.22146/jmh.38241.
Yulia, Aris. “Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial.” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 1 – 7. http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/152/144.
Buku
Arba, H. M. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Hantoro, Novianti Murti, Trias Palupi Kurnianingrum, Denino Doly, Monika Suhayati, and Sulasi Rongiyati. Negara Dan Masyarakat Hukum Adat . Edited by Fokky Fuad. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
Hartanto, Andy. Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat . Jakarta: Laksban Media Tama, 2009.
Mariane, Irene. Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. Mulyadi, Lilik. Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017. Samosir, Djamanat. Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia) . Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
Sulastri, Dewi. Pengantar Hukum Adat . Bandung: Pustaka Setia, 2015. Tauhid, Mochammad. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia . Bogor: STPN Press, 2009.
Vollenhoven, C. Van. De Indonesier En Zijn Grond . Boekhandel en Drukkerij, 1932.

## Wawancara
Korwa, Josep Daud. “Wawancara Dengan (Dewan Adat Byak).” 2019.
Mandibo, Sroyer, Mayor, Mansnandifu, and Sanadi. “Wawancara Keluarga Marga Biak.” 2019. Mandibodibo, Junus Julis K. “Wawancara Dengan Kepala Adat Mananwir.” 2019.
Sroyer, Abner. “Wawancara Dengan Masyarakat Adat.” 2019.