## Skema Distribusi dalam Islam

## Saparuddin
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU saparuddinss@yahoo.com

## Abstract
In  economic  literature,  the  term  distribution  has  two  connotations,  namely;  first; distribution  associated  with  the  production  or  the  continuation  of  production activities.  Second;  distribution  associated  with  income  distribution.  distribution are various strategies that do (marketing strategy) so that the product can be up to the hands of consumers by the number, the place and the right time. Distribution of the meaning of the spread of prosperity is essential in the teaching of Islam, as revealed by Allah in the Qur'an. al-Hashr / 59: 7, namely that wealth (assets) not circulate  among  the  rich  only.  This  verse  contains  the  teaching  that  poor  people become  the  responsibility  of  affluent  people  to  sympathize  and  give  social security. Party sufficiency and sympathize this in the Islamic view assumed by the state.
Keywords : islam distribution, distribution, prosperity, production

## Abstrak
Dalam literature ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi, yaitu; pertama ; distribusi yang dikaitkan dengan produksi atau kelanjutan dari kegiatan produksi. Kedua ; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan. distribusi adalah berbagai strategi yang dilakukan ( marketing strategy ) agar produk yang dihasilkan dapat  sampai  ketangan  konsumen  dengan  jumlah,  tempat  dan  waktu  yang  tepat. Distribusi  dengan  makna  penyebaran  kemakmuran  adalah  ajaran  yang  penting didalam  Islam,  sebagaimana  yang  diwahyukan  oleh  Allah  dalam  QS.  al- Hasyr/59:7,  yaitu  agar  kekayaan  (harta)  tidak  beredar  dikalangan  orang-orang kaya  saja.  Ayat  ini  mengandung  ajaran  bahwa  orang-orang  miskin  menjadi tanggungjawab orang yang berkecukupan untuk menyantuni dan memberikannya jaminan  sosial.  Pihak  yang  berkecukupan  dan  menyantuni  ini  dalam  pandangan Islam diemban oleh negara.
Kata kunci: distribusi islam, distribusi, kemakmuran, produksi

## Pendahuluan
Dalam  literature  ekonomi,  istilah  distribusi  memiliki  dua  konotasi,  yaitu; pertama ;  distribusi  yang  dikaitkan  dengan  produksi  (distribusi  produksi)  atau kelanjutan  dari  kegiatan  produksi. Kedua ;  distribusi  yang  dikaitkan  dengan pemerataan pendapatan ( income distribution ).
Sebagai  kelanjutan  dari  produksi,  distribusi  adalah  berbagai  strategi  yang dilakukan  ( marketing  strategy )  agar  produk  yang  dihasilkan  dapat  sampai
ketangan konsumen dengan jumlah, tempat  dan waktu  yang tepat.  Jadi  distribusi produksi adalah kajian menyangkut penempatan lokasi usaha, lokasi target pasar, bagaimana  cara  mencapai  target  pasar,  penempatan  gudang  dan  pengangkutan produk.  Abdul  Aziz  (2008:  85)  memaknai  distribusi  sebagai  penyebaran  hasil produksi dari satu pihak ke pihak lain dengan cara pertukaran ( mubadalah) antara hasil  produksi  dengan  hasil  produksi  lainnya,  atau  antara  hasil  produksi  dengan uang.
Distribusi  yang  akan  diuraikan  didalam  makalah  ini  adalah  distribusi pendapatan  atau  dikenal  juga  dengan  nama  distribusi  kekayaan,  baik  berupa amalan  wajib  maupun  amalan  sunnah  dalam  bentuk  Zakat,  Infaq,  wakaf,  hibah, waris  bagi  individu  maupun  berbagai  bentuk  pendapatan  negara  yang  dikenal sebagai  sumber    dan  penggunaan  dana  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan sosial.
Sebagai  suatu  kajian  Filsafat,  maka  Skema  Distribusi  Dalam  Islam  yang dibahas    adalah    deskripsi  dan  analisis  terhadap  model-model  yang direkomendasikan  dalam  ajaran  Islam  berdasarkan  Alquran  dan  Sunnah  pada masa  Rasulullah  SAW  maupun  pada  masa  Khulafa  al-Rasyidin.  Sebagaimana filsafat adalah kajian ontology, epistemology dan axiology (Lorens Bagus: 1996, 33,  212-213,  746),  maka  dalam  pembahasan  ontology  akan  diuraikan  deskripsi Distiribusi dari sisi pengertian dan definisinya. Pembahasan Epistemology adalah uraian  berbagai  rincian  dari  konsep-konsep  distribusi  dalam  Islam,  sedangkan pembahasan  Axiology  akan  menguraikan  dari  sisi  kemanfaatan  Distibusi  dalam Islam.

## Pengertian dan Definisi Skema Distribusi dalam Islam
Muhammad  Anas  Zarqa  (1999)  mendefinisikan  Skema  Islami  ( Islamic Schemes )  sebagai  ukuran-ukuran  yang  telah  tetap (permanent) atau  yang  akan berkembang  ( Contingent) yang  didasarkan  wahyu  Allah  dan  Rasulnya  termasuk yang  dipraktekkan  oleh Khulafa  al-Rasyidin .  Distribusi  adalah  pengalihan ( transfer) dalam  bentuk  pembagian (distribution) atau  pembagian  kembali ( redistribution) pendapatan  dan  kekayaan (income  and  wealth) diantara  individu maupun  antara  negara  dengan  penduduk.  Skema  Distribusi  termasuk  pula pengelolaan zakat  dan berbagai  bentuk  yang memiliki  pengaruh kepada distibusi seperti larangan monopoli dan riba.
Abdul  Azim  Islahi  (1992),  memiliki  pandangan  yang  sama  tentang Distribusi  pendapatan,  yaitu  pengentasan  kemiskinan  ( elimination  of  poverty ) termasuk  bentuk  pencegahannya.  Menurut Islahi Skema  Distribusi  dalam  Islam terdiri dari:
a. Yang  diwajikan  ( Compulsory  Measures) ,  yaitu:  Zakat, Zakat  al-fithr , qurban, pajak ( levy ), „ushr (bea cukai/ custom duty), kaffarat , waris, nafkah wajib,  hak  memenuhi  standar  hidup  minimal, ghanimah , fai‟i ,  penetapan harga oleh penguasa karena kepentingan umum.
b. Suka  rela (Voluntary  Measures), yaitu:  sadaqah  sunnah,  hibah/hadiah, grant (bantuan  pemerintah),  wasiat,  pemberian  pinjaman (qardh ),  nazar, waqf, infaq al-afqa ( expenditure surplus ), benevolence and sacrifyce.
c. Tindakan pencegahan (preventive measures ), yaitu: larangan riba, larangan menimbun barang, larangan monopoly, penguasaan secara pribadi sumber- sumber ekonomi, larangan judi, suap, bermegah-megah.
Distribusi  dengan  makna  penyebaran  kemakmuran  adalah  ajaran  yang penting didalam Islam, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam (QS. al- Hasyr/59:7),  yaitu  agar  kekayaan  (harta)  tidak  beredar  dikalangan  orang-orang kaya  saja.  Ayat  ini  mengandung  ajaran  bahwa  orang-orang  miskin  menjadi tanggungjawab orang yang berkecukupan untuk menyantuni dan memberikannya jaminan  sosial.  Pihak  yang  berkecukupan  dan  menyantuni  ini  dalam  pandangan Islam diemban oleh negara.
Abul Hasan Muhammad Sadeq, sebagaimana dikutip Nazori Majid (2003: 77)  didalam  bukunya Economic  Development  in  Islam menegaskan  bahwa pemerintah  perlu  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  bagi  seluruh  warga negaranya yang mengarah pada pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.
                                                                                                   
                                                                                           
                                                                                           
Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah  untuk  Allah, untuk  rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang- orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Amat  keras  hukumannya. (QS. Al-Hasyr:7)
Adanya orang yang berkecukupan dengan adanya orang yang miskin pada saat  yang  sama  adalah  sunnatullah.  Adanya  dua  yang  berbeda  ini  memberi keharmonisan  bagi  kehidupan,  dimana  akan  menimbulkan  saling  mementingkan satu  sama  lain.  Sebagaimana  kemiskinan  dan  kekayaan  keberadaannya  adalah ciptaan  Allah,  maka  kemiskinan  tidak  mungkin  dihapuskan,  tetapi  kemiskinan perlu  dientaskan,  yaitu  agar  mereka  meningkat  taraf  hidupnya  sekurang- kurangnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  bagi  kehidupan.  Orang  yang berkecukupan memerlukan orang miskin untuk membantu berbagai keperluannya, sementara  orang  yang  miskin  dapat  memperoleh  nafkah  dengan  jalan  menjual produk  dan  jasanya  kepada  orang  yang  berkemampuan  (QS  al- Zukhruf /  43:32). Inilah  salah  satu  bentuk  distribusi  kekayaan  dengan  cara  pertukaran  antara  uang dan jasa.
                                                                                             
                                                                                             
                     
Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kami  telah  menentukan antara  mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia,  dan  Kami  telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian  mereka  dapat mempergunakan  sebagian  yang  lain ,  dan  rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

## Sumber penerimaan pemerintahan Islam
Sumber-sumber penerimaan Negara pada masa Rasulullah sampai kepada masa Khulafa al-Rasyidin adalah.
a. Zakat
b. Fai‟i/Ghanimah
c. Jizyah
d. Kharaj
e. „ushr
Ibnu  Thaimiyah  (W.  1328  H)  mengelompokkan  sumber  penerimaan negara kepada tiga sumber, yaitu Zakat, Ghanimah dan fai‟i. Ghanimah dan Zakat
telah memiliki konsep yang jelas, sedangkan Fai‟i memiliki ciri dan kemanfaatan yang  luas  kepada  seluruh  penduduk  bahkan  sampai  generasi  kemudian.  Ibn Thaimiyah  memiliki  pandangan  yang  berbeda  dengan  kalangan  pemikir  lainnya, dimana sumber pendapatan negara dapat diperluas kepada sumber-sumber lainnya termasuk  pajak.  Menurut  Ibnu  Thaimiyah,  penerimaan  selain  Zakat  dan Ghanimah dikatagorikan kepada fai‟i , yaitu (Islahi, 1988: 210-211:
1. Jizyah , yang dikenakan kepada orang yahudi dan nasrani
2. Upeti yang dibayar oleh musuh
3. Hadiah yang dipersembahkan kepada kepala negara
4. Bea Cukai yang dikenakan kepada pedagang dari negeri musuh
5. Denda berupa uang
6. Kharaj
7. Harta benda tak bertuan
8. Harta benda yang tak memiliki ahli waris
9. Simpanan atau uang atau barang rampasan yang pemilik sebenarnya tidak diketahui lagi dan karena itu tidak bisa dikembalikan.
10. Berbagai sumber pendapatan lain.

## Zakat
Zakat  adalah  fardhu  yang  dibebankan  kepada  setiap  umat  Islam  sebagai salah  satu  dari  rukun  Islam  yang  lima.  Sebagaimana  riwayat  Ibnu  Umar  dalam Shahih Bukhari (Jilid 1: 11).
ِيْب َتَهِرْكِع  ْيَع  َىاَيْفُس يِبَأ  ُيْب ُتَلَظٌَْح اًََرَبْخَأ َلاَق ىَسىُه  ُيْب ِ َّاللَّ ُدْيَبُع اٌََثَّدَح َرَوُع ِيْبا  ْيَع ٍدِلاَخ
اَوُهٌَْع ُ َّاللَّ َيِضَر
ْىَأ ِةَداَهَش ٍسْوَخ ىَلَع ُم َلَْسِ ْلْا َيٌُِب َنَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلىُسَر َلاَق َلاَق ِءاَتيِإَو ِة َلََّصلا ِماَقِإَو ِ َّاللَّ ُلىُسَر اًدَّوَحُه َّىَأَو ُ َّاللَّ  َّلَِإ َهَلِإ  َلَ َىاَضَهَر ِمْىَصَو ِّجَحْلاَو ِةاَكَّزلا
(Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Ditegakkan Islam atas lima, yaitu Syahadat  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain  Allah  dan  Muhammad  rasul  Allah, Menegakkan Shalat, mengeluarkan zakat, haji dan Puasa Ramadhan”).
Zakat  adalah  bahagian  dari  harta  yang  dikeluarkan  untuk  dibayarkan /disalurkan kepada ashnaf yang delapan. Sebagaimana firman Allah pada (QS. al- Taubah 9: 60.
                                                                                                      
                                                                                      
      
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan untuk  mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Harta  yang  dizakati  pada  masa  awal  Islam  terdiri  dari  emas,  perak, binatang ternak, barang dagangan dan hasil pertanian. Pada masa khalifah Umar, Kuda  dimasukkan  sebagai  benda  yang  dikeluarkan  zakatmya  karena  pada  ketika itu  kuda  mulai  diternakkan  dan  diperdagangkan  dalam  sekala  besar.  Revolusi industri  telah  memperluas  jenis-jenis  harta,  seperti  uang  kertas,  tabungan, deposito,  saham,  obligasi,  surat  utang,  sertifikat  kredit, bill  of  exchange ,  polis asuransi,  dividend  dan  sebagainya.  Para  fuqaha  modern  hampir  sepakat  bahwa kesemuanya itu adalah objek zakat (Chaudry, 2012: 257).
Pengelolaan Zakat di  Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang,  yaitu UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Pasal  1  Ketentuan  Umum mendefinisikan  Pengelolaan  zakat  sebagai  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan, dan  pengkoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk:
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b. Meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengelolaan  zakat  terdiri  dari BAZNAS  atau  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dan  Lembaga  Amil  Zakat  atau disingkat  LAZ.  Untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  masyarakat  dapat  membentuk  LAZ. Pembentukan  LAZ wajib mendapat  izin  Menteri atau pejabat  yang ditunjuk  oleh Menteri. Persyaratan untuk mendapat izin mendirikan LAZ sebagai berikut:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
b. berbentuk lembaga berbadan hukum.
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
d. memiliki pengawas syariah.
e. memiliki  kemampuan  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk melaksanakan kegiatannya.
f. bersifat nirlaba.
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
h. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.
Potensi  zakat  di  Indonesia  sampai  dengan  bulan  Februari  2013  adalah sebesar 120 Triliun, namun sampai dengan akhir Des 2012 baru dapat dihimpun + Rp 2 Triliun. Dengan penghimpunan sejumlah ini tentu saja zakat belum memberi pengaruh  yang significan dalam  mengentaskan  kemiskinan  dikalangan  umat Islam.  Sebagai  perbandingan,  kerajaan  Saudi  Arabia  mengelola  zakat  satu  atap dengan  pengelolaan  pajak  dengan  nama  lembaga Maslahatu  az-zakat  wa  ad- dakhil . Muzakki individu diberi kebebasan menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik  atau  melalui  yayasan,  tetapi  zakat  perusahaan  harus  disetorkan  ke Maslahatu az-Zakat wa ad-Dakhil . Perusahaan yang dimiliki warga negara asing diwajibkan  membayar  pajak.  Total  dana  yang  dihimpun Maslahatu  az-Zakah lebih dari Rp 1000 triliun per-tahun (Juwaini, 2012: 33-34).
1. Fai’i / Ghanimah
Fai‟i adalah  harta  kekayaan  yang  diambil  oleh  negara  dari  kaum  kafir yang ditaklukkan (menyerah) tanpa melalui peperangan. Harta Fai‟i menjadi hak Rasul  sebanyak  seperlima,  sedangkan  empat  perlima  digunakan  sebagai  sumber dana  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  kaum  muslimin.  Dalam  menerima seperlima  dari  harta Fai‟i ini,  Rasulullah  segera  membagikannya  kepada  kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil sehingga habis. Menyangkut harta fai‟i ini Allah berfirman pada (QS. Al-Hasyr/59: 6-7) sebagai berikut:
                                                                                                
                                                                    
Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta  benda)  mereka,  Maka  untuk  mendapatkan  itu  kamu  tidak  mengerahkan seekor  kudapun dan  (tidak pula) seekor untapun,  tetapi  Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hasyr: 6)
                                                                                                   
                                                                                           
                                                                                           
Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah  untuk  Allah, untuk  rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang- orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang- orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka terimalah.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  Dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Amat  keras  hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)
                                                                                                    
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                     
                                                                                                       
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan  tetapi  Sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman  kepada  Allah,  hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin,  musafir (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang- orang yang  meminta-minta;  dan (memerdekakan)  hamba  sahaya,  mendirikan  shalat,  dan  menunaikan  zakat;  dan orang-orang  yang  menepati janjinya apabila ia  berjanji,  dan orang-orang yang sabar  dalam  kesempitan,  penderitaan  dan  dalam  peperangan.  Mereka  Itulah orang-orang  yang  benar  (imannya);  dan  mereka  Itulah  orang-orang  yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)
Ghanimah adalah  harta  yang  didapatkan  kaum  muslimin  dengan melakukan  peperangan;  bisa  berupa  tawanan  perang,  peralatan  perang,  ataupun tanah kekuasaan. Harta Ghanimah dibagikan seperlimanya untuk Rasul, kemudian kepada  orang  yang  ikut  dalam  peperangan,  kerabat  rasul,  anak  yatim,  orang miskin dan ibnu sabil. (QS. Al-anfal 41)
                                                                                                   
                                                                                            
                                                                       
Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak- anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,  Yaitu  di  hari  bertemunya  dua  pasukan.  Dan  Allah  Maha  Kuasa  atas segala sesuatu. (QS. al-Anfal: 41)
2. Jizyah
Jizyah merupakan manispestasi dari kata jaza‟ (balasan), yaitu harta yang diwajibkan kepada non Muslim yang masuk dan hidup dalam wilayah atau Negara Islam setelah melakukan perjanjian dengan pemerintah setempat untuk mematuhi segala peraturan yang ada.
                                                                                      
                                                                                 
                                  
Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada  Allah  dan  tidak  (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),  (yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  Al-Kitab  kepada  mereka,  sampai mereka  membayar  jizyah  dengan  patuh  sedang  mereka  dalam  keadaan  tunduk. (QS. At-Taubah: 29)
Jizyah tidak  diwajibkan  bagi  wanita  dan  anak-anak.  Menurut Abu  Ubaid pembebasan jizyah terhadap  mereka,  disebabkan  mereka  adalah  kaum  yang dimaafkan  dari  pembunuhan  dalam  peperangan  (Sullam,  1988:  48).  Adapun besarnya jizyah sesuai  perintah  Umar  bin  Khattab  yang  mengutus Utsman  bin
Hunaif ke  ahli  kufah  tarifnya  bertingkat,  yaitu  12  dirham,  24  dirham  dan  48 dirham.    Menurut al-Marthon,  Jizyah tidak  diwajibkan  pula  kepada  orang  fakir, hamba  sahaya,  orang  buta,  orang  tua,  pengangguran  dan  orang  gila.  Pada  masa kekhalifahan  umar  bin  khattab, jizyah ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi yang ada, yaitu (Sullam, 1988: 48):
a. Bagi orang kaya membayar 48 Dirham
b. Ekonomi Menengah membayar 24 Dirham
c. Wanita, anak-anak dan orang tua tidak diwajibkan jizyah.
Diriwayatkan  dari  Urwah  Ibni  Zabir  Rasulullah  SAW  menulis  surat kepada  penduduk  Yaman,  “Barang  siapa  yang  memeluk  agama  Yahudi  dan Nasrani,  maka  tidak  boleh  dipaksa  keluar  dari  agamanya,  akan  tetapi  dia  hanya berkewajiban membayar jizyah. Bagi lelaki dan wanita yang telah mencapai usia baligh, budak lelaki atau budak wanita wajib membayar pajak sebanyak satu dinar atau  membayar  dengan  barang  pakaian  yang  senilai  dengannya  (Sullam,  1988: 35).
3. Kharaj
Kharaj  menurut  bahasa  berarti  imbalan/upah.  Kharaj  merupakan  harga yang dibayarkan sebagai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian atas tanah lain  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia.  Kharaj  pertama  sekali dipraktekkan  oleh  Rasul  ditetapkan  pada  saat  usai  perang  khaibar,  dimana  rasul memperkenankan kaum  jahudi tetap menggarap lahan mereka dengan membayar separuh  dari  hasil  panennya  (Islahi,  1988:  199).  Jadi  kharaj  adalah  sejenis  pajak atas  tanah.  Menurut  al-Mawardi  (w  450  H)  dalam  kitab al-Ahkam  al- Sulthaniyyah , Kharaj adalah kewajiban kepada kaum kafir dan Muslim termasuk penetapan  kadar  besar  kecilnya  didasarkan  atas  ijtihad,  sedangkan Jizyah didasarkan  atas  nash  (al-Mawardi,  1973:  142).    Kharaj  memiliki  3  keutamaan, yaitu:
a. Memberikan  kebebasan  kepada  pemilik  untuk  memanfaatkan  tanah  yang ada.
b. Sebagai  persediaan  pangan  bagi  kaum  muslimin  dan  tentara  bisa  tetap berlatih  untuk  meningkatakan  kekuatan  dengan  tidak  sibuk  terhadap penggarapan tanah.
c. Proses  pemerataan  harta  kekayaan  agar  tidak  hanya  dikuasai  oleh  kaum muslimin.
Beberapa dasar penerapan tarif kharaj mempertimbangkan:
a. Produktifitas lahan
b. Jenis tanaman
c. Bentuk dan tempat keberadaan irrigasi.
4. ‘Ushr
„Ushr merupkan  penghasilan  negara  yang  dipungut  dari  transaksi perdagangan  diwilayah  kekuasaan  Islam.  Dewasa  ini  disebut  dengan  bea  ekspor impor ataupun bea cukai. Konsep „Ushr pertama sekali diterapkan oleh Umar bin Khattab.
Diceritakan  oleh  Abu  Yusuf,  pada  saat  kaum  musyrik  menulis  surat kepada  Umar  bin  Khattab  untuk  memberikan  izin  kepada  mereka  berdagang diwilayah kaum muslimin, kemudian Umar menyetujui dengan mewajibkan „ushr.
Diriwayatkan  Abu  Musa  al-Asyari  menulis  surat  kepada  Umar  bin Khattab,  “Sesungguhnya  kaum  muslimin  datang  ke  wilayah  musuh,  kemudian mereka  diwajibkan  membayar „ushr kemudian  Umar  menuliskan  jawabannya” ambillah seperti apa  yang mereka ambil dari kaum muslimin. Ambillah dari ahl- Zimmi setengah „ushr dan  dari  orang  Islam  setiap  40  dirham  satu  dirham (Muhammad, 2002: 99-105).

## Pemanfaatan Penerimaan Negara
Abdul  Azim  Islahi  (1992)  mengidentifikasi  7  (tujuh)  manfaat  skema distribusi dalam Islam, yaitu:
1. Untuk  mengeliminasi  kemiskinan  dan  menjembatani  jurang  antara  yang kaya dan miskin.
2. Untuk meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan
3. Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar
4. Untuk menciptakan rasa kasih sayang, kerjasama rasa persahabatan.
5. Untuk menghasilkan efek yang positif bagi jiwa pemberi atau tazkiyat al- nufus
6. Untuk  menciptakan  efisiensi  dengan  cara  pemindahan  dana  dari  yang berkelebihan kepada yang kekurangan.
7. Untuk  menciptakan  masyarakat  yang  diridhai  Allah  menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata.
Selain  7  (tujuh)  tujuan  diatas,  dalam  pandangan  penulis  masih  terdapat manfaat lain, yaitu:
1. Mencegah  tindakan  kriminal  (pencurian,  perampokan)  oleh  orang  yang mengalami kesulitan ekonomi, karena alasan tekanan ekonomi.
2. Mencegah  perbuatan  tidak  bermoral  seperti  pelacuran  dan  sejenisnya, karena tekanan ekonomi.
3. Mencegah kecemburuan sosial dan kebencian kepada kaum kaya. Dari definisi yang dikemukaan Anas Zarqa diatas, distribusi kemakmuran terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, dengan pola-pola sebagai berikut:
a. terjadi  antar  individu  dengan  sendirinya  karena  adanya  saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Pola  ini  terjadi  dengan  jalan  pertukaran, misalnya  pertukaran  barang  dan  jasa  dengan  media  uang  sebagai  alat tukar.
b. terjadi antar individu atas keinginan memberi secara cuma-cuma, misalnya pemberian  hadiah,  maupun  didasarkan  atas  keinginan  melaksanakan kewajiban zakat atau amalah sunnah berupa infaq/sadaqah
c. terjadi  antara  pemerintah  dengan  penduduk,  dimana  pemerintah membebani  penduduknya berbagai  bentuk  kewajiban pembayaran kepada Negara  selaku  warga  Negara,  baik  dengan  adanya  kontra  prestasi  dari pemerintah  (sejenis jizyah /  retribusi)  ,  maupun  tanpa  kontra  prestasi (sejenis „ushr / bea masuk/pajak).
d. terjadi  antara  pemerintah  dengan  penduduk,  dimana  pemerintah memberikan berbagai jaminan sosial kepada penduduk negerinya.

## Sebagai  Jaminan Sosial
Penggunaan  kekayaan  negara  untuk  jaminan  sosial  umat  Islam dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW,  Sebagaimana  diriwayatkan  pada  Hadis Bukhari  “bahwa  harta  yang  datang  dari  Bahrain  sangat  besar  jumlahnya.  Beliau Rasulullah  SAW  memerintahkan  supaya  harta  tersebut  dikumpulkan  di  Mesjid. Begitu  tiba  di  Mesjid,  nabi  shalat  dan  memanjatkan  doa  kehadirat  Allah  SWT. Sesudah itu beliau membagi-bagikan uang kepada para sahabat yang ada disitu.
Kebiasaan  Rasul  ini  diikuti  oleh  Khalifah  Abu  Bakar,  yaitu  seluruh penerimaan Negara segera dibagi-bagikan tanpa sisa, sehingga seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Dalam kitab al-Amwal
diriwayatkan  bahwa  pada  tahun  pertama  Abu  Bakar  menjadi  Khalifah  setiap orang  menerima  10  dirham  dan  pada  tahun  kedua  masing-masing  menerima  20 dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta, namun harta tidak pernah bersisa didalam  tempat penyimpanan ini, karena segera  dibagikan.  Setelah  wafatnya  Abu  Bakar,  ketika  tempat  penyimpanan  ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal uang sebanyak 1 dirham.
Pada  masa  khalifah  Umar  bin  Khattab  wilayah  pemerintahan  Islam  telah meliputi  Irak,  iran,  Syiria  dan  Mesir.  Pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  di Madinah dalam bentuk Ghanimah, Jizyah, Kharaj dan Lainnya sangat melimpah. Pada  saat  yang  sama  beban  organisasi  tentara,  pengaturan  tanah-tanah  yang ditaklukkan  beserta  penanggungan  kesejahteraan  umat  mengharuskan  keuangan Negara  dikelola  secara  sistematis.  Karena  itu  sejak  pemerintahan  Umar  dana perolehan  pemerintah  tidak  lagi  habis  dibagi  melainkan  disimpan  disatu  tempat yang aman sebagai lembaga perbendaharaan Negara ( Baitul Mal ).
Saat pertama dibentuk Baitul Mal adalah tahun 16 H. Pada ketika itu Abu Hurairah sebagai gubernur di di Bahrain mengunjungi Madinah dengan membawa uang  sebanyak  500.000  dirham  sebagai harisul  kharaj dari  Bahrain.  Jumlah  itu terbilang sangat besar pada masa itu. Khalifah Umar memanggil seluruh anggota syura  untuk  bersidang  tentang  penggunaan  uang  itu.  Ali  Bin  Abi  Thalib cenderung  uang  itu  dibagikan  habis,  sebagaimana  yang  dicontohkan  Rasul  dan Abu  Bakar.  Walid  bin  Hisyam  menginformasikan  bahwa  Raja  Syria  biasa menyimpan  harta-harta  secara  terpisah  dari  badan  eksekutif.  Umar  menyetujui pendapat itu dan lembaga Perbendaharaan Umat  Islam mulai dioperasikan secara nyata. Inilah yang dikenal dengan sistim Diwan (Ra’ana, 1997: 148-153).
Diwan  berasal  dari  bahasa  Persia  yang  artinya  “suatu  daftar  yang didalamnya  terdapat  nama-nama  prajurit  untuk  pembayaran  gaji  dan  pensiun”. Menurut  Thabari,  Diwan  mula-mula  terbentuk  tahun  15  H,  sementara  menurut Husein  Haikal  terjadi  pada  tahun  20  H.  Khalifah  Umar  menunjuk  Aqil  bin  Abu Thalib, Mahzamah Bin Naufal dan Zabir Bin Mut’im untuk menyiapkan laporan sensus  penduduk   berdasarkan kepentingan dan kelasnya.  Inilah awal  dari sistim jaminan sosial dalam bentuk santunan pensiun maupun jaminan sementara kepada para  penganggur  dalam  Islam,  yang  sudah  lebih  dahulu  diterapkan  dibanding bangsa-bangsa Amerika dan Eropa
Besaran tunjangan adalah sebagai berikut (Ra’ana, 1997: 154-159):
a. Sahabat  dekat  rasulullah.  Istri-istri  rasulullah.  Abbas  bin  Abdul  Muthalib mendapat  12.000  dirham,  Sofiyah  binti  Abdul  Muthalib  mendapat  6000 dirham setahun. Imenurut Abu yusuf dalam kita al-Kharaj, istri-istri rasul masing-masing memperoleh 12.000 dirham setahun.
b. Kaum Muslimin veteran Perang Ghazwah Badr memperoleh 5000 dirham setahun, anak-anak para pejuang memperoleh 2000 dirham setahun, Cucu Rasulullah Hasan dan Husin memperoleh 5000 dirham setahun.
c. Kaum Anshar yang turut dalam perang uhud memperoleh 4000 dirham
d. Mereka  yang  memeluk  agama  Islam  setelah  kemenangan  dicapai  umat Islam  di  mekkah  dan  berpartisipasi  dalam  berbagai  peperangan memperoleh 1500 dirham setahun.
e. Pada  umumnya  kaum  muslimin  mendapat  tunjangan  sesuai  pengetahuan mereka tentang al-quran dan keikutsertaan dalam jihad, rata-rata penduduk mekah meperoleh 800 dirham setahun.
f. Penduduk  madinah  memperoleh  250  dirham  setahun  penduduk  yaman Syiria dan Irak memperoleh 200 sampai 300 dirham.
g. Anak-anak  bayi  memperoleh  100  dirham  setahun  dan  kemudian ditingkatkan menjadi 200 dirham setelah setahun dan kemudian meningkat menjadi 300 dirham.
h. Anak  yatim  juga  memperoleh  tunjangan  yang  sama  dengan  tambahan tunjangan  pakaian,  tempat  tinggal  dan  pendidikan  yang  seluruhnya ditanggung Negara.

## Membiayai pembangunan
Pada  masa  Abu  Bakar  beliau  memisahkan  jabatan Amir  al-Kharaj (pengumpul  Pajak)  dan Sahib  Baitul  Mal (pejabat  bendahara).  Pada  masa  itu terdapat  bendahara  masing-masing  untuk  bidang  penerimaan  dan  pengeluaran. Bidang  pengeluaran  juga  dipisahkan,  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  zakat digunakan  untuk  kebutuhan  individu,  sedangkan  dana  yang  diperolah  dari  pajak untuk membiayai pembangunan.
Pada  masa  khalifah  Umar  bin  Khattab,  pendapatan  yang  diperoleh pemerintah sangat  melimpah. Mengingat pembiayaan belanja rutin negara dalam bentuk  beban  organisasi  tentara,  pembangunan  sarana-sarana  fasilitas  umum
memerlukan  pengaturan  yang  lebih  baik  maka  sejak  pemerintahan  Umar  dana perolehan pemerintah tidak lagi habis dibagi.
Manajemen  keuangan  dan  perbendaharaan  negara  dipusatkan  melalui Lembaga  Baitul  Mal  dengan  konsep  kemandirian.  Pada  tingkat  propinsi  para pejabat  yang  bertanggungjawab  mengelola  tidak  bergantung  kepada  gubernur. Mereka  memiliki  otoritas  penuh  mengelola  harta  umat  dan  terpisah  dari  badan eksekutif. Hal ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah, yaitu ditunjuknya secara khusus  petugas  pengumpul  zakat  selain  gubernur.  Petugas  pengumpul  zakat langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

## Penerimaan dan pengeluaran negara dalam konteks Indonesia.
Sumber  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  di  negara  Indonesia  yang tidak  mendasarkan  kepada  pemerintahan Islam  tentulah  tidak  dapat mempedomani  model-model  pemberlakukan  penerimaan  yang  didasarkan  pada agama.  Pendapatan negara Indonesia bersumber dari antara lain:
a. Pajak-pajak untuk kas nasional: PPh, PPn, PPnBM, Pajak Impor
b. Pajak-pajak untuk kas daerah: Pajak Kendaraan bermotor, Hotel, Restoran, tempat hiburan, PBB.
c. PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak),  yaitu  penerimaan  dari  layanan jasa  yang  diberikan  pemerintah/perusahaan  Negara,  contohnya  biaya listrik, Air, Telpon rumah sakit pemerintah, biaya pendidikan di perguruan tinggi dan sejenisnya.
d. Retribusi, untuk kas daerah: Air, Sampah, Parkir, Reklame
e. Cukai: cukai rokok, Minuman Keras
f. Jasa Giro/Bagi hasil/Bunga
g. Dividen dari BUMN/BUMD
Adapun pengeluaran negara antara lain:
a. Gaji Pegawai Negeri
b. Belanja  Barang  dan  jasa  (  Segala  pengeluaran  menyangkut  barang  habis pakai dan jasa yang bukan bahagian dari pengadaan asset)
c. Belanja Modal (Pembangunan Fisik, pembelian Asset Tetap)
d. Bunga pinjaman, bunga SBI
Dana  Zakat  Infaq  dan  Sedeqah,  Wakaf,  yang  terkait  dengan  Umat  Islam pengelolaannya dilindungi Undang-undang dan kemanfaatannya juga untuk umat
Islam.  Namun  demikian  umat  Islam  Indonesia  memiliki  kewajiban  ganda,  yaitu zakat dan pajak, dimana pembebanan yang demikian tidak terjadi di negara yang berdasarkan Islam.
Apabila  diberlakukan  umat  Islam  tidak  dikenakan  pajak,  karena  telah membayar  zakat,  atau  seluruh  pembayaran  zakat  dikurangkan  dari  kewajiban pajak,  maka  pemerintah  harus  mengalokasikan  penerimaan  zakat  itu  sebatas ashnaf yang  delapan,  sedangkan  dana  pembangunan  menggunakan  sumber- sumber diluar zakat.
Jaminan  sosial  dari  pemerintah  sejauh  ini  masih  jauh  daripada  standar. Secara  kasat  mata  pengemis  dan  orang  terlantar  terlihat  dimana-mana. Tanggungan  kesehatan  oleh  negara  sementara  hanya  dinikmati  oleh  pegawai negeri, dengan fasilitas yang masih seadanya. Biaya pendidikan di sekolah negeri bebas  sampai  dengan    usia  9  (Sembilan)  tahun,  namun  pada  kenyataan  banyak sekali kutipan-kutipan  yang dibebankan kepada penduduk.
Dengan  kondisi  ketentuan  saat  ini,  dimana  umat  Islam  memungkinkan melakukan  pengelolaan  zakat  dan  wakaf,  maka  seyogianya  umat  Islam memaksimalkan  penghimpunan  dana  umat  ini  dan  mengoptimalkannya  untuk dimanfaatkan oleh umat, terutama pengentasan kemiskinan.

## Kesimpulan
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  (1)  distibusi  kekayaan  adalah bahagian  dari  ajaran  Islam  yang  bertujuan  agar  kekayaan  tidak  beredar  pada sekelompok orang saja. (2) Tanggung jawab mendistribusikan kekayaan menjadi tanggungjawab negara, sehingga penduduk mendapat jaminan sosial secara wajar. (3) Adanya kaum yang kaya dan kaum yang miskin adalah sunnatullah yang tidak mungkin  dihapuskan,  tetapi  dapat  ditekan  kesenjangannya  sebagai  bentuk pengentasan  kemiskinan.  (4)  Umat  Islam  di  Indonesia  perlu  mengoptimalkan penghimpunan  dana  umat  dalam  bentuk  ZIS  dan  Wakaf  untuk  sepenuhnya digunakan bagi kesejahteraan umat.

## Daftar Pustaka
Aziz,  Abdul.  2008. Ekonomi  Islam:  Analisis  Mikro  &  Makro. Edisi  pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bagus, Lorens. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Bin Sullam, Abi Ubaid al-Qasim. 1988. al-Amwal. Beirut: Dar al-Fikri.
Chaudhry,  Muhammad  Sharif.  2012. Sistem  Ekonomi  Islam:  Prinsip  Dasar. Terjemahan, Jakarta: Prenada.
Islahi,  Abdul  Azim. Islamic Distributive  Sheme:  A  Concice  Statement. Munich Personal  RePEc  Archive,  1992.  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30033/ download 3 Februari 2013.
-------------------------------.1988. Economic  Concepts  of  Ibn  Taimiyah. London: The Islamic Foundation.
Juwaini,  Ahmad.  2012. Mahkota  Untuk  Jelata:  Visi  Zakat  Indonesia. Jakarta: Dompet Dhuafa.
Majid,  Nazori.  2003. Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf. Yogyakarta:  Pusat Studi Ekonomi Islam.
Marthon,  Said  Sa’ad.  2007. Ekonomi  Islam  Ditengah  Krisis  Ekonomi  Global. Terjemahan. Cetakan ketiga. Jakarta: Zikrul Hakim.
Muhammad,  Quthb  Ibrahim.  2002. Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin  Khattab. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam.
Ra’ana,  Irfan  Mahmud.  1997. Sistem  Ekonomi  Pemerintahan  Umar  Ibn  al- Khattab. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Firdausy.