Keterkaitan Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah dengan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak

## Rahmansyah Ritonga
Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Medan rahman_ritonga@yahoo.com

## Abstract
The  financial  statements  of shari'a accounting  when  viewed  in  terms  of  the purpose  is  very  different  from  the  tax  accounting,  but  in  terms  of  meaning  and integrity, financial statement of shari'a accounting and tax accounting have some similarities,  which  are  equally  requires  honesty  presenters  unconditionally. Shari'ah accounting  values  are  expected  to  purify  worship  (zakat,  etc.)  that  are based  on shari'ah accounting  profits.  Similarly,  tax  accounting  is  expected  to provide information on the number of taxable income, so that it can be calculated the amount of his tax liability. Shari'ah accounting has inherent feature and non- negotiable that displays the ultimate truth (honest), and creates a sense of  justice for all the users report. It is, of course becomes very interesting when associated with  tax  reporting  embracing  system  of  self-assessment,  because  the  self assessment system, Taxpayer is given authority to calculate, calculate, deposit and report its own amount of tax payable.
Keywords : shari'ah accounting, tax accounting, self assessment

## Abstrak
Laporan keuangan akuntansi syariah bila dilihat dari segi tujuannya adalah sangat berbeda  dari  akuntansi  pajak,  tetapi  dalam  hal  makna  dan  integritas,  laporan keuangan  akuntansi  syariah  dan  akuntansi  pajak  memiliki  beberapa  kesamaan, yang  sama-sama  membutuhkan  kejujuran  presenter  tanpa  syarat.  nilai-nilai akuntansi  syari'ah  diharapkan  untuk  memurnikan  ibadah  (zakat,  dll)  yang didasarkan  pada  keuntungan  akuntansi  syari'ah.  Demikian  pula,  akuntansi  pajak diharapkan  dapat  memberikan  informasi  tentang  jumlah  penghasilan  kena  pajak, sehingga  dapat  dihitung  jumlah  kewajiban  pajaknya.  akuntansi  syariah  memiliki fitur  yang  melekat  dan  non-negotiable  yang  menampilkan  kebenaran  hakiki (jujur),  dan  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  semua  laporan  pengguna.  Hal  ini, tentu  saja  menjadi  sangat  menarik  bila  dikaitkan  dengan  pelaporan  pajak  sistem self assessment merangkul, karena sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kewenangan  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan jumlah sendiri pajak yang terutang.
Kata Kunci: akuntansi syariah, akuntansi pajak, self assessment

## Pendahuluan
Kewajiban  melaksanakan  pembukuan  (akuntansi)  yang  tertuang  dalam salah  satu  pernyataan  Allah  (QS,  2:282),  menunjukkan  betapa  pentingnya
akuntansi  bagi  praktik  ekonomi  masyarakat,  walaupun  ada  yang  berpendapat kewajiban  tersebut  lebih  ditekankan  dalam  rangka  menunaikan  kewajiban  zakat membersihkan  diri  dari  harta  yang  tidak  halal  (QS,  87:14)].  Tetapi  bila dihubungkan  dengan  perintah  lainnya  seperti  perintah  membayar  pajak,  tentu kewajiban  melaksanakan  akuntansi  dapat  diperluas  pemaknaannya  yang melingkupi juga kewajiban untuk membayar pajak, karena melalaikan membayar pajak  bagi  masyarakat  ”Muslim”  bukan  saja  dinilai  sebagai  suatu  kejahatan kriminal,  tetapi  juga  suatu  kejahatan  moral  yang  akan  diberi  sanksi  oleh  Tuhan, artinya melalaikan membayar pajak juga merupakan pelanggaran terhadap norma- norma  agama  ”berdosa”.  Dari  titik  awal  ini  saja  sudah  terlihat  adanya  hubungan dan  keterkaitan  antara  kewajiban  melaksanakan  akuntansi  dari  sudut  pandang syari’ah  dengan  kewajiban  membayar  pajak.  Keterkaitan  laporan  keuangan dengan  kewajiban  pajak  meliputi  keterkaitan  dengan  (1)  Kewajiban  PPh  Badan atau Orang Pribadi  yang memilih menggunakan pembukuan, (2)  Kewajiban PPN dan  PPn  BM,  (3)  Kewajiban  pemotongan  dan  pelaporan  PPh  pasal  21,  (4) Kewajiban memotong dan melaporkan PPh pasal 23 Final dan PPh pasal 23 Tidak Final,  (5)  Kewajiban  BPHTB  bila  terjadi  transaksi  jual-beli  tanah  dan  atau bangunan, (6) Kewajiban PPh Final atas revaluasi aktiva tetap, dan (7) Kewajiban pemotongan PPh pasal 23 atas pembagian dividen. Keterkaitan laporan keuangan dengan kewajiban pajak menjadi sangat menarik untuk terus dikaji dan ditelusuri untuk  dapat  menampilkan  laporan  keuangan  yang  benar-benar  jujur  dan  dapat dijadikan dasar bagi perhitungan kewajiban pajak. Kehadiran Akuntansi Syari’ah diharapkan  dapat  mewakili  kebutuhan  akan  laporan  keuangan  yang  benar-benar jujur,  adil,  dan  dapat  dipercaya  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pajak  yang menganut  sistem  Self  Assessment,  kerena  laporan  keuangan  Akuntansi  Syari’ah berbasiskan  pada  Syari’ah,  dan  Syari’ah  sendiri  memiliki  tujuan  mulia  yakni “menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia” .

## Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari’ah
Syari’ah  melingkupi  seluruh  aspek  kehidupan  umat  manusia,  baik ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan  demikian,  bukan  hal  yang  berlebihan  bila  syari’ah  juga  mencakup masalah  ekonomi  dan  akuntansi,  bahkan  juga  berkait  dengan  masalah  pajak. Beberapa syarat sebagai dasar-dasar akuntansi syari’ah, sebagai berikut: (1) benar
( truth ) dan sah ( valid ), (2) adil ( justice ), yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan  peruntukannya,  diterapkan  terhadap  semua  situasi  dan  harus  dapat memenuhi kebutuhan minimum yang mesti dimiliki oleh seseorang. (3) Kebaikan ( benevolence / ihsan ),  harus  dapat  melakukan  hal-hal  yang  lebih  baik  dari  standar dan  kebiasaan.  Sebenarnya  prinsip-prinsip  akuntansi  konvensional  telah memasukkan  aspek-aspek  seperti  yang  diutarakan  di  atas.  Hanya  saja  prinsip conservatism yang  selalu  membela  kepentingan  pemilik  modal  pada  akhirnya akan menjauhkan dari prinsip keadilan bagi semua pengguna laporannya. Artinya dalam  praktik  akuntansi  konvensional  terdapat  hal-hal  yang  tidak  lagi  sejalan dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  syari’ah,  kerena  pembelaan  yang  berlebihan pada kepentingan tertentu tidak sejalan dengan tujuan syari’ah.
Rumusan  prinsip-prinsip  akuntansi  syari’ah  dapat  dibagi  menjadi  dua bagian:  (1)  berdasarkan  pengukuran  dan  penyingkapan,  dan  (2)  berdasarkan pemegang  kuasa  dan  pelaksana.  Pertama,  prinsip  akuntansi  syari’ah  berdasarkan pengukuran  dan  penyingkapannya  terdiri  dari  (1)  zakat,  penilaian  bagian  yang dizakati diukur secara tepat, dibayarkan kepada mustahik sesuai yang dikehendaki oleh al-Qur’an (delapan asnaf ) atau zakat dapat  pula disalurkan melalui lembaga zakat  yang  resmi.  (2)  Bebas  bunga;  entitas  harus  menghindari  adanya  bunga dalam pembebanan dari transaksi yang dilakukan, menghindari hal ini akan lebih tepat  bila  entitas  berbentuk  bagi  hasil  atau  bentuk  lain  yang  sifatnya  tidak memakai  instrumen  bunga.  (3)  Halal,  menghindari  bentuk  bisnis  yang berhubungan  dengan  hal-hal  yang  diharamkan  oleh  syari’ah,  seperti  perjudian, alkohol, prostitusi, atau produk  yang haram  lainnya. Menghindari  transaksi  yang bersifat spekulatif, seperti bai’ al-gharar ; munabadh dan najash .
Kedua,  prinsip  akuntansi  syari’ah  berdasarkan  pemegang  kuasa  dan pelaksana  terdiri  dari:  (1)  ketaqwaan;  mengakui  bahwa  Allah  adalah  penguasa tertinggi.  Allah  melihat  setiap  gerak  yang  akan  diperhitungkan  pada  hari pembalasan.  Dapat  membedakan  yang  benar  ( al-haq )  dan  yang  salah  ( al-bathil ). Mendapatkan bimbingan dari Allah dalam pengambilan keputusan. Mencari ridha dan barakah Allah dalam menjalankan aktivitas. (2) Kebenaran; visi keberhasilan dan  kegagalan  yang  meluas  ke  dunia  mencapai maslahah .  Menjaga  dan memperbaiki  hubungan  baik  dengan  Allah  ( hablun  min  Allah )  dan  menjaga hubungan dengan sesama manusia ( hablun min al-nas ). (3) Pertanggungjawaban; pertanggungjawaban  tertinggi  adalah  kepada  Allah,  berlaku  amanah.  Mengakui
kerja  adalah  ibadah  yang  selalu  dikaitkan  dengan  norma  dan  nilai syari’ah . Merealisasikan  fungsi  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  dan  bertanggung jawab atas perbuatannya. Berbuat adil kepada sesama ciptaan Allah, bukan hanya kepada manusia.
Merujuk  dari  pengamatan  yang  dilakukan,  kaidah  akuntansi  yang terpenting  berdasarkan  hasil istimbath dari  sumber-sumber  hukum  Islam ( syari’ah ) adalah sebagai berikut:
1. Independensi  jaminan  keuangan.  Perusahaan  hendaklah  mempunyai  sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan.
2. Kesinambungan  aktivitas.  Kaidah  ini  memandang  bahwa  aktivitas  suatu per-usahaan itu mesti berkesinambungan (terus beraktivitas).
3. Hauliyah (pentahunan/penetapan  periode).  Sesuai  dengan  firman  Allah dalam Al-Qur’an (9:36)  “sesungguhnya bilangan bulan di  sisi  Allah ialah dua  belas  bulan  ...”  jadi  periode  akuntansi  syari’ah  lebih  tepat  memakai putaran  tahun,  karena  hal  tersebut  juga  berhubungan  dengan  nisab  zakat yang menggunakan bilangan tahun.
4. Pembukuan  langsung  dan  lengkap  secara  detail.  Kaidah  ini  menghendaki pembukuan  secara  rinci  dalam  mencatat  transaksi,  dimuali  dari  tanggal, bulan,  tahun,  dan  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan,  hal  ini  didasarkan pada  perintah  Allah  dalam  Al-Qur’an  (2:282)  “ uktubuhu ”  perintah mencatat,  kemudian  “ ila  ajalin  musamma ”  menunjukkan  suatu  tanggal kejadian tertentu.
5. Pembukuan disertai dengan penjelasan atau penyaksian obyek. Kaidah ini menghendaki pembukuan semua aktivitas ekonomi keuangan berdasarkan dokumen-dokumen  yang  mencakup  segi  bentuk  dan  isi  secara keseluruhan.  Dalam  fikih  Islam,  bentuk  ini  disesbut  pencatatan  dengan kesaksian.
6. Pertambahan  laba  dalam  produksi,  serta  keberadaannya  dalam perdagangan.  Dalam  fikih  Islam,  laba  dianggap  sebagai  perkembangan pada  harta  pokok  yang  terjadi  dalam  masa  haul  (periode  akuntansi),  baik setelah harta itu diubah dari barang menjadi uang meupun belum berubah. Kaidah inilah yang dipakai dalam menghitung zakat mal.
7. Penilaian  uang  berdasarkan  emas  dan  perak.  Al-Qur’an  telah mengisyaratkan  bahwa  emas  dan  perak  adalah  sebagai  wadah  sentral dalam penetapan harga (QS, 12:20, 3:75; 9:34).
8. Prinsip  penilaian  harga  berdasarkan  nilai  tukar  yang  sedang  berlaku. Implementasi  kaidah  ini  untuk  memelihara  keselamatan  dan  keutuhan modal  pokok  untuk  perusahaan  dari  segi  tingginya  volume  proses penukaran  barang  dan  kemampuan  barang  itu  untuk  berkembang  dan menghasilkan laba.
9. Prinsip perbandingan dalam menentukan laba. Prinsip ini ditujukan untuk menghitung  dan  mengukur  laba  atau  rugi  pada  perusahaan  mudharabah yang  kontinu,  serta  menentukan  aktivitas-aktivitas  ekonomi  lainnya  yang menghendaki  perbandingan antara beban dan uang masuk selama periode tertentu.
10. Prinsip muwa’amah (keserasian)  antara  pernyataan  dan  kemaslahatan. Catatan akuntansi harus menjelaskan keterangan yang telah dipublikasikan secara  wajar,  yaitu  sesuai  dengan  kesanggupan  dan  situasi  serta  metode yang  digunakan  yang  dapat  melindungi  kemaslahatan  serta  tidak menimbulkan kemudharatan.

## Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah
Sesuai dengan tujuan syari’ah yang berusaha untuk menciptakan maslahah terhadap seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi yang didalamnya  juga  melingkupi  aktivitas  akuntansi,  maka  akuntansi  yang direfleksikan  dalam  laporan  keuangan  memiliki  tujuan  yang  tidak  bertentangan dengan tujuan syari’ah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemberian informasi akuntansi  melalui laporan keuangan harus dapat  menjamin kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi. Hal  ini  dipertegas,  bahwa  inti  prinsip  ekonomi  syari’ah  menurut  Al-Qur’an adalah: keadilan, kerjasama, keseimbangan larangan melakukan transaksi apapun yang  bertentangan  dengan  syari’ah,  eksploitasi  dan  segala  bentuk  kedhaliman (penganiayaan).
Secara  tegas  dapat  disampaikan  bahwa  tujuan  akhir  akuntansi  syari’ah (laporan keuangan) adalah untuk mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung
nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Tuhan, yang merupakan rangkaian dari  tujuan  syari’ah  yaitu  mencapai  maslahah.  Tujuan  akuntansi  syari’ah  sangat luas,  namun  demikian  penekanannya  adalah  pada  upaya  untuk  merealisasikan tegaknya syari’ah dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia.
Meskipun  demikian  tujuan  akuntansi  syari’ah  bila  dilihat  dari  idealisme syari’ah dapat menjadi dua tingkatan yaitu (1) Tingkatan Ideal, dan (2) Tingkatan Pragmatis.  Pada  tataran  ideal  tujuan  Akuntansi  Syari’ah  adalah  sesuai  dengan peran  manusia  dimuka  bumi  dan  hakekat  pemilik  segalanya  (QS,  2:30,  3:109, 5:17,  6:165),  maka  sudah  semestinya  yang  menjadi  tujuan  ideal  dari  laporan keuangan  adalah  pertanggungjawaban  muamalah  kepada  Tuhan  Sang  Pemilik Hakiki, Allah SWT. Namun karena sifat Allah Yang Maha Tahu segalanya, tujuan ini  bisa  dipahami  dan  ditransformasikan  dalam  bentuk  pengamalan  apa  yang menjadi  perintah  syari’ah.  Dengan  kata  lain,  akuntansi  (laporan  keuangan) terutama  harus  berfungsi  sebagai  media  penghitungan  zakat,  karena  zakat merupakan bentuk manifestasi kepatuhan seseorang hamba atas perintah Tuhan.
Tujuan  pragmatis  dari  akuntansi  syari’ah  (laporan  keuangan)  diarahkan pada  upaya  menyediakan  informasi  kepada  stakeholder  dalam  mengambil keputusan.  Identifikasi  tujuan  laporan  keuangan  akuntansi  syari’ah,  adalah sebagai berikut:
1. Penentuan  laba  rugi  yang  tepat.  Kehati-hatian  harus  dilaksanakan  dalam menyiapkan  laporan  keuangan  agar  dapat  mencapai  hasil  yang  sesuai dengan  syari’ah,  dan  konsisten  dalam  pemilihan  metode  yang  digunakan sehingga  dapat  menjamin  kepentingan  semua  pihak  (pengguna  laporan keuangan). Penentuan laba rugi yang tepat juga sangat urgen dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak yang berkepentingan.
2. Meningkatkan  dan  menilai  efisiensi  kepemimpinan.  Sistem  akuntansi harus  mampu  memberikan  standar  untuk  menjamin  bahwa  manajemen mengikuti kebijakan yang sehat.
3. Ketaatan  pada  hukum  syari’ah.  Setiap  aktivitas  yang  dijalankan  oleh entitas usaha harus dapat dinilai hukum halal-haramnya.
4. Keterikatan  pada  keadilan.  Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  utama  dari syari’ah  adalah  menciptakan  maslahah,  dan  keadilan  adalah  bagian  yang
terpenting  dalam  mencapai  maslahah,  maka  penegakan  keadilan  adalah mutlak adanya.
5. Melaporkan  dengan  benar.  Entitas  usaha  selain  bertanggung  jawab terhadap pemilik juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan.  Dengan  demikian  berarti  pula  bahwa  entitas  usaha  memiliki tanggung jawab sosial  yang melekat. Informasi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.
6. Adaptable  terhadap  perubahan.  Peranan  akuntansi  yang  sangat  luas menuntut akuntansi agar peka terhadap tuntutan kebutuhan, agar akuntansi senantiasa dapat difungsikan oleh masyarakat sesuai tuntutan kebutuhannya.
Dalam  merealisasikan  tujuannya  akuntansi  syari’ah,  membagi  fungsinya sebagai  berikut:  (1)  untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  (2)  untuk memberikan  informasi,  (3)  untuk  melakukan  pencatatan,  dan  (4)  untuk memberikan pertanggungjawaban. Dalam pendekatan sumber-sumber fikih Islam dan riset ilmiah  akuntansi syari’ah, tujuan akuntansi syari’ah  (laporan keuangan) dalam  1) hifzul  amwal (memelihara  uang),  para  ahli  tafsir  menafsirkan  kata faktubuhu (QS,2:282)  yang  berarti  “tuliskanlah”  perintah  tersebut  adalah  untuk menuliskan  satuan  uang  (nilai  dari  harta).  2)  Bukti  tertulis  (pencatatan)  ketika terjadi  perselisihan,  Ibnu  Abidin  dalam  kitabnya al-Amwal si  penjual,  kasir,  dan agen  adalah  dalil  (hujjah  yang  dapat  dijadikan  bukti)  menurut  kebiasaan  yang berlaku,  diperkuat  dengan  firman  Allah  (2:282)  “...  (pencatatan  itu)  lebih  dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 3)  Dapat  membantu  dalam  pengambilan  keputusan,  salah  satu  fungsi  pencatatan adalah  menghilangkan  keragu-raguan  yang  berarti  pula  bahwa  dengan  dasar catatan yang dapat dipercaya akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, dan 4) menentukan besarnya penghasilan yang wajib dizakati.
Pada  periode  awal  akuntansi  tujuan  laporan  keuangan  lebih  ditekankan pada pemenuhan kewajiban zakat. Akuntansi syari’ah juga memiliki tujuan  yang sangat  prinsip,  yakni  pemenuhan  amanah.  Pemenuhan  amanah  tersebut diimplementasikan  dalam  pelaksanaan  bagi  hasil,  yang  merupakan  ciri  melekat dalam praktik ekonomi syari’ah, untuk melaksanakan bagi hasil yang benar-benar sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  syari’ah  tidak  ada  cara  lain  selain menyajikan  laporan  keuangan  akuntansi  syari’ah  yang  benar-benar  terjaga
kejujurannya.  Dari  beberapa  pendapat  mengenai  tujuan  akuntansi  syari’ah (laporan  keuangan)  yang  memiliki  dua  titik  tekan,  tekanan  ideal  adalah pemenuhan  kewajiban  yang  langsung  berhubungan  kepada  Allah  seperti pemenuhan  kewajiban  zakat,  dan  tekanan  praktis  adalah  memperoleh  informasi dari aktivitas usaha yang diperlukan oleh pemilik ( stakeholder ) dan tujuan penting lainnya  adalah  mewujudkan  hubungan  sosial  yang  harmonis  tanpa  sengketa  dan perselisihan, serta memenuhi rasa keadilan semua pihak (amanah).

## Prinsip-Prinsip Akuntansi Pajak
Akuntansi  pajak  secara  prinsipil  dipengaruhi  oleh  fungsi  perpajakan, karena memang kehadiran akuntansi pajak dimaksudkan untuk dapat menghitung berapa jumlah pajak yang menjadi kewajiban WP. Prinsip-prinsip akuntansi pajak paling tidak mengandung penekanan sebagai berikut:
1. Pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak harus diselenggarakan dengan itikad  baik  dan  mencerminkan  keadaan  atau  kegiatan  usaha  yang sebenarnya (Pasal 28 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007.
2. Pembukuan  (akuntansi  pajak)  harus  diselenggarakan  secara  taat  asas  dan menggunakan pendekatan stelsel akrual atau stelsel kas (Pasal 28 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2007).
3. Pembukuan  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  catatan  mengenai  harta, kewajiban, modal (representasi dari neraca) serta catatan penghasilan dan biaya  (representasi  dari  daftar  laba-rugi),  serta  penjualan  dan  pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang (Pasal 28 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2007).
Diluar dari ketentuan prinsipil dalam akuntansi pajak dapat mengikuti pola pembukuan  umum  (akuntansi  komersial),  bahkan  akuntansi  komersial  telah membuat standar khusus mengenai  akuntansi pajak penghasilan (PSAK  No. 46), konsep-konsep  akuntansi  pada  umumnya  dapat  diterima  dalam  pembukuan akuntansi pajak, kecuali ada ketentuan pajak yang mengatur lain, misalnya dalam hal metode penghitungan penyusutan, penilaian persediaan, dan lain-lain.

## Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak
Dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 meminta WP Badan atau WP  Orang  Pribadi  yang  menyelenggarakan  pembukuan  untuk  melengkapi  SPT
Tahunan Pajak penghasilan dengan laporan keuangan yang serupa dengan neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya  penghasilan  kena  pajak.  Dengan  tidak  adanya  ketegasan  laporan keuangan  seperti  apa  yang  menjadi  lampiran  SPT  dalam  praktek  terdapat pendapat  yang  berbeda  antara  laporan  keuangan  fiskal  dengan  laporan  keuangan komersial.  Namun  demikian,  bila  melihat  format  SPT  Tahunan  yang  pada  tahun 2001  mulai  menyertakan  koreksi  fiskal  positif  dan  koreksi  fiskal  negatif sebanarnya cukup menegaskan bahwa laporan keuangan yang dilampirkan dalam penyampaian  SPT.  Tujuan  utama  dari  penyajian  laporan  keuangan  akuntansi pajak  adalah  untuk  menyajikan  informasi  sebagai  bahan  menghitung  besarnya penghasilan kena pajak, dan menentukan besarnya DPP dalam PPN dan PPn BM. Dalam  sistem  Self  Assesment,  WP  harus  menghitung  sendiri  utang  pajaknya sehingga  laporan  keuangan  itu  sangat  membantu  dalam  penghitungannya.  Selain untuk  kebutuhan  informasi  manajemen,  laporan  keuangan  juga  dipakai  sebagai bahan  untuk  mengetahui  dan  menilai  tingkat  kepatuhan  WP  oleh  administrasi, terutama  dalam  aktivitas  pemeriksaan,  bahkan  penyidikan  pajak.  Pada pemeriksaan  dan  penyidikan  laporan  keuangan  merupakan  sasaran  utama eksaminasi.  Sebagai  pendukung  SPT  laporan  keuangan  dari  sistem  Self Assesment merupakan laporan pertanggung-jawaban atas kepercayaan menghitung  pajak  terutang  yang  diserahkan  kepada  WP.  Dalam  Pasal  3  ayat  (6) dinyatakan  bahwa  semua  lampiran  dalam  SPT  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari SPT dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh WP yang menyelenggarakan pembukuan. Diperkuat dengan ketentuan dalam ayat (7)  SPT  dianggapa  tidak  disampaikan  apabila  tidak  atau  tidak  sepenuhnya dilampirkan dengan keterangan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

## Keterkaitan Akuntansi Syari’ah Dengan Akuntansi Pajak
Penerapan full  disclousure yang  dikehendaki  oleh  akuntansi  syari’ah adalah keinginan memurnikan laporan keuangan dari unsur-unsur ketidakbenaran, kebohongan, dan manipulasi, baik manipulasi yang kasar dan kasat mata maupun manipulasi  yang  halus  dan  sistematis,  karena  syari’ah  tidak  saja  dimaksudkan memenuhi  tuntutan  formal  tetapi  lebih  dari  itu  syari’ah  diharapkan  mampu menyuguhkan  kebenaran  hakikat  (substansial).  Dengan  demikian,  dengan
sendirinya  menutup  celah  rekayasa  dan  berbagai  bentuk  manipulasi  laporan keuangan.  Hal  ini  tidak  saja  akan  menyuguhkan  informasi  yang  dapat  dipercaya bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan tetapi berbagai pihak akan dapat diuntungkan dengan informasi ini, tidak terkecuali bagi institusi perpajakan (DJP) yang  menjadikan  laporan  keuangan  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar jumlah  penghasilan  kena  pajak,  dan  selanjutnya  memperhitungkan  kewajiban pajak,  secara  tepat  dan  sesuai  dengan  kewajiban  yang  memang  menjadi tanggungan WP.
Dengan  adanya  laporan  keuangan  Akuntansi  Syari’ah,  adanya  WP  yang merekayasa  dan  memanipulasi  laporan  keuangan  lampiran  SPT  sesungguhnya akan  dapat  teratasi,  karena  dalam  Akuntansi  Syari’ah  penekanan  kebenaran (objektif) dan pengungkapan secara menyeluruh ( full disclousure ) adalah menjadi komponen  yang  mutlak  adanya.  Sistem self  assesment dalam  pembebanan kewajiban  pajak  yang  memberi  kepercayaan  kepada  WP  untuk  menghitung, memperhitungkan,  menyetorkan,  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban  pajaknya, mengandung beberapa kelemahan bila tidak didukung oleh pribadi WP yang jujur.
Keberadaan  laporan  keuangan  akuntansi  syari’ah  diharapkan  dapat menjadi “dewa penolong” yang akan me- match -kan dengan sistem self assesment yang  berbasis  pada  kejujuran.  Kesamaan  akuntansi  syari’ah  dengan  akuntansi pajak  adalah  sama-sama  mengandalkan  kejujuran.  Basis  kejujuran  merupakan penopang  tegaknya  syari’ah  dan  penopang  pelaksanaan  sistem self  assesment . Kehadiran akuntansi syari’ah dapat menjadi substitusi yang dapat diandalkan pada saat fiskus kehabisan akal untuk mencari format laporan keuangan lampiran SPT yang benar-benar dapat dipercaya.

## Kesimpulan
Rujukan  utama  akuntansi  syari’ah  adalah  tujuan  mulia  syari’ah  yakni menciptakan kemaslahatan. Hasil kongkrit dari akuntansi syari’ah adalah laporan keuangannya.  Bila  selanjutnya  laporan  ini  dijadikan  dasar  dalam  penghitungan kewajiban  pajak  (dalam  SPT),  hasil  yang  dapat  dipetik  adalah  laporan  keuangan yang  jauh  dari  rekayasa  dan  kebohongan.  Ini  artinya  pendapatan  negara  dari sektor  pajak  akan  benar-benar  dapat  diamankan  dan  tentu  saja  akan mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, rasio pendapatan negara  dari  sektor  pajak  dengan  PDB  menjadi  singkron,  dan  disini  pula  akan
menciptakan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  tinggi  sesuai  dengan  asas pembebanan  pajak  yang  didasarkan  atas  “daya  pikul”,  bukan  pembebanan  pajak bergantung  dari  kemampuan  memanipulasi  laporan  keuangan  lampiran  SPT. Sistem self assesment jelas  bertopang dan mengandalkan pada laporan keuangan yang  berbasis  kejujuran,  tanpa  itu  jelas  akan  sangat  sulit  untuk  mengharapkan sistem self assesment menjadi efektif. Bila demikian, tidak salah kiranya laporan keuangan  akuntansi  syari’ah  dikatakan  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan laporan keuangan akuntansi pajak.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’anul Karim
Adnan, M. Akhyar. (1997). The Shari’ah Islamic Bank and Accounting Concept. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , Vol. 1 No. 1 Mei 1997
Adnan,  M.  Akhyar.  (1999).  Akuntansi  Syari’ah:  Sebuah  Tinjauan, Seminar Akuntansi  Syari’ah. Pusat  Pengkajian  Bisnis  dan  Ekonomi  Islam  dan Bank Indonesia
Gunadi. (2003). Akuntansi Pajak. Jakarta:Grasindo
Harahap, S.Syafri. (1999). Akuntansi Islam . Jakarta: Bumi Aksara
---------------------.  (2001). Menuju  Suatu  Teori  Akuntansi  Islam . Jakarta:  Pustaka Quantum.
Hidayat,  Nur.  (2002a).  Perpajakan  dalam  Islam. Jurnal  Perpajakan  Indonesia Vol. 1 No. 8 Maret 2002.
----------------.  (2002b).  Laporan  Keuangan:  Dalam  Perspektif Perpajakan. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 2 No. 1 Agustus 2002.
----------------.  (2002c).  Urgensi  Laporan  Keuangan  (Akuntansi  Syari’ah)  dalam Praktik  Ekonomi  Islam. Simposium  Nasional  I  Sistem  Ekonomi  Islami . P3EI FE UII, Yogyakarta, 13-14 Maret 2002.
----------------.  (2003).  Laporan  Keuangan  Akuntansi  Syari’ah:  Solusi  Manipulasi Laporan Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 2 No. 6 Januari 2003.
----------------. (2004). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari’ah: Suatu Alternatif
Husein.  (2001). Pokok-pokok  Pikiran  Akuntansi  Islam .  Jakarta:  Akbar  Media Sarana.
Jaenudin,  Edi.  (2004).  Hubungan  Akuntansi  Syari’ah  dengan  Akuntansi  Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol. 1 No. 1, Agustus 2004.
Muhammad.  (2002). Pengantar  Akuntansi  Syari’ah .  Jakarta:  Salemba  Empat Syahatah.
Triyuwono, Iwan dan Moh. As’udi. (2001). Akuntansi Syari’ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Amanah . Jakarta: Salemba Empat.
Triyuwono, Iwan. (2000). Organisasi dan Akuntansi Syari’ah . Yogyakarta: LkiS.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP