## Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

## Yolanda Hosana
yolanda.hosana-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The victim is most harmed by the existence of a crime. unfortunately, law enforcement regarding victims in the Indonesian legal system has not been optimized. Under the auspices of the Law on the Protection of Witnesses and Victims, only victims of certain crimes are protected. Rape is a crime that creates trauma, not only about the rape but also about the deprivation of a person's human right to freedom. Victims need to get recovery from the crime they experienced. In some countries, it is known as the Victim Impact Statement, which is an effort to protect the victim to be able to present the information he wants to convey at the trial regarding the impact he has received for the crime he has experienced, both physical, psychological and financial impacts. Keywords: Victim; Victim Impact Statement; Protection; Law; Impact.

## Abstrak
Korban adalah pihak yang paling dirugikan atas adanya suatu kejahatan. Namun sayangnya, Penegakan Hukum tentang korban dalam Sistem Hukum di Indonesia masih belum optimal. Dibawah naungan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban yang dilindungi hanyalah korban atas tindak pidana tertentu saja. Perlindungan yang diberikan juga hanya dapat diberikan kepada korban yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tidak serta merta perlindungan tersebut dapat dijangkau oleh korban. Pemerkosaan adalah kejahatan yang menciptakan trauma, bukan hanya pada perkosaanya namun juga pada perampasan hak asasi manusia atas kemerdekaan yang dimiliki seseorang. Korban perlu untuk mendapat pemulihan dari kejahatan yang dialaminya. Di beberapa negara, dikenal  Victim Impact Statement yang adalah upaya perlindungan korban untuk dapat mengemukakan keterangan yang ingin ia sampaikan di persidangan mengenai dampak yang ia terima atas tindak  pidana  yang  dialaminya,  baik  dampak  secara  fisik,  psikologis hingga finansial.
Kata Kunci: Korban; Victim Impact Statement ; Perlindungan; Hukum; Dampak .

## Pendahuluan
Dalam sistem hukum positif di Indonesia, korban tindak pidana belum memperoleh perhatian yang serius. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya hak-hak

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 1171-1184
How to cite: Yolanda Hosana, ‘ Victim
Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35812 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Yolanda Hosana: Victim Impact Statement ...
korban tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. 1 Padahal Korban adalah pihak yang paling menderita akibat dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Keberadaan dari Peraturan Perundang-undangan tentang korban pada prinsipnya memiliki ruang lingkup yang sempit. Karena tidak dapat diimplementasikan pada setiap perkara, melainkan hanya untuk perkara tertentu. Maka menyababkan peran korban menjadi pasif dalam hukum acara pidana Indonesia.
Kejahatan adalah fenomena yang sangat kompleks, yang memiliki banyak perspektif untuk dipahami. Seperti dampak setelahnya yang akan dirasakan oleh korban baik secara fisik maupun mental. Keadilan bersifat sangat subjektif, seperti dalam system hukum Indonesia sendiri hak-hak pelaku tindak pidana secara gamblang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan korban masih bersifat pasif.
Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Australia Selatan dan Finlandia, pengaturan mengenai hak-hak pelaku dan korban tindak pidana di Indonesia belum seimbang. Negara asing tersebut diatas memiliki solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan hak antara pelaku dan korban tindak pidana,
yaitu Victim Impact Statement (VIS) yang merupakan suatu mekanisme berupa pernyataan lisan atau tulisan yang berisi tentang dampak atau kerugian dari suatu tindak pidana yang dapat berupa kerugian finansial, emosional, fisik, sosial, dan psikologis. Serta rncian akurat atas cedera pribadi, kehilangan atau kerusakan yang diderita korban akibat tindakan pidana, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang merupakan akibat langsung dari tindakan pidana tersebut. Rincian luka emosi dan psikologi dapat dimasukkan dan laporan medis terkait serta biaya pengobatan dapat dilampirkan juga. 2
Victim Impact Statement merupakan mekanisme yang penting untuk diciptakan untuk memberikan peran aktif kepada korban. Sehingga, Victim Impact Statement harus diatur dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan nasional
1 C Maya Indah. S., Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Kharisma Putra Utama 2014).[37].
2 Amira Paripurna, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana (Deepublish 2021).[106].
lainnya sebagai bentuk kepedulian hak bagi korban tindak pidana yang merupakan suatu bagian yang esensial dari proses beracara di persidangan pidana di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan:
a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach );
b. Pendekatan Kasus ( Case Approach );
c. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).
Kedudukan Victim Impact Statement dalam Regulasi di Indonesia
Kejahatan adalah hukum public yang sifatnya melanggar ketentuan public. Korban adalah orangyang paling yang haknya dilanggar dan menderita akibat kejahatan tersebut, salah satunya adalah karena seringnya diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian perkara dan dalam prosesnya masih bertumpu pada pelaku, seperti diketahui dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai hak-hak yang diatur adalah hak pelaku sedangkan hak korban sangat sedikit sekali.
hak-hak korban sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yakni Undang- undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban juncto Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun, Hak-hak korban yang diatur masih terbatas pada tindak pidana tertentu saja, yakni tindak pidana terorisme, narkotika, dan pelanggaran HAM berat.
Perlindungan yang diberi kepada korban ditawarkan kepada korban berupa perlindungan yang tidak langsung 3 namun perlindungan secara luas dari masyarakat. Sehingga pada prosesnya mengakibatkan peran korban dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi pasif. Karenanya, korban perlu untuk merasa diperhitungkan baik di pengadilan maupun secara individu, beberapa negara maju
3 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Cipta Aditya Bakti 1998).[58].

## Yolanda Hosana: Victim Impact Statement
...
seperti Amerika Serikat, Belanda dan Australia Selatan telah mengenal metode Victim Impact Statement .

## Victim Impact Statement
Secara historis, Victim Impact Statement muncul pertama kali di Fresno,
California. Bermula dari adanya kasus pembunuhan yang menimbulkan banyak korban pada tahun 1969 lalu, yakni tujuh orang meninggal karena dibunuh dalam waktu dua malam saja. 4 Salah satu korbannya adalah Sharon Tate yakni seorang aktris. Dengan Sharon menjadi korban, membuat sang ibu benar-benar terpukul. Hingga pada puncaknya ia mendengar kabar bahwa pelaku pembunuhan diberi kesempatan untuk bebas bersyarat, memuncak lah emosinya. Dan ia memebntuk suatu koalisi bernama Coalition for Victim’s Equal Rights yang fokusnya kepada korban. Koalisi tersebut bergerak sekaligus sebagai aktivis yang tercatat dalam sejarah turut serta dalam disahkannya Undang-Undang Hak Korban pada tahun 1982.
Victim Impact Statement sebenarnya adalah sebuah metode yang memberikan kesempatan berupa penyampaian pernyataan yang oleh korban dan/atau keluarga korban kepada hakim baik secara lisan maupun tertulis yang berisikan informasi atas dampak yang dialami korban secara fisik, emosional, psikologis, hingga finansial atas terjadinya suatu Tindak Pidana. 5 Victim Impact Statement ini menggambarkan apa saja akibat langsung yang diterima korban sebagai dampak dari tindak pidana yang ia alami dan sekaligus membantu hakim dalam mempertimbangkan hukuman sebelum menjatuhkan vonis bagi terdakwa.

## Pengaturan mengenai korban: KUHAP
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenal korban sekaligus sebagai saksi korban dan dapat ditemukan dalam Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP,
4 Meagan Day, ‘ The Origin of Victim Impact Statements has its roots in the Charles Manson case’, (Timeline, 2016) <https://timeline.com/the-powerful-origin-story-of-victim-impact-state- ments-696073817e0a>, diakses pada 20 November 2021
5 CDPP Australia’s Federal Prosecution Service, <https://www.cdpp.gov.au/sites/default/ files/INDONESIAN-Victim-Impact-Statement.pdf >, diakses pada 19 November 2021.
diatur mengenai keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. KUHAP mengatur kewajiban dan hak saksi. Seperti hak untuk mendapat penerjemah dan kewajiban untuk menghadiri pemanggilan. KUHAP mengenal ganti rugi kepada korban, yang juga diatur dalam beberapa Panduan, seperti Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1982 No. M.01.PW.07.03 bahwa perlindungan terhadap korban dilakukan dengan cara salah satunya yakni mempercepat proses ganti rugi yang ia derita. Dan juga Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B187/E/5/1995  yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan pada korban atas hak apa saja yang dapat ia terima. Namun, terbatas dalam lingkup Pasal 98 KUHAP. Ganti Rugi diatur secara limitative, yakni hanya bisa diajukan pada Dakwaan yang merugikan orang lain dan hanya bisa diajukan oleh orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang jelas atau error in persona . KUHAP belum optimal dalam memberi perhatian kepada korban. KUHAP berporos pada perlindungan hak pelaku.

## UU Perlindungan Saksi dan Korban
Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak jarang saksi dan/ atau korban mengalami ketakutan dalam memberikan keterangan karena adanya ancaman yang diterima baik secara fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal keterangan saksi dan/atau korban adalah kunci penting dalam penyelesaian perkara.
Hak saksi dan/atau korban yang dijamin dalam Undang-undang ini telah dicantumkan dalam Pasal 5, seperti misalnya beberapa hak seperti, hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, hingga hak untuk mendapat pendampingan. Dapat dilihat bahwa hak yang diatur dalam Undang-undang

## Yolanda Hosana: Victim Impact Statement
...
Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak secara luas dalam kemasyarakatan. Bukan hak pribadi individual yakni perlindungan berupa boleh merasakan rasa aman, bebas dari rasa trauma harusnya juga turut dijamin oleh Negara.
Hak tersebut tidak serta merta bisa diperoleh oleh korban, melainkan perlu persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 6 Perlu dipertimbangkan tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, hasil Analisa tim medis atau psikologis terhadap saksi dan/atau korban serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban oleh LPSK.

## Perlindungan Korban menurut UU PKDRT
Korban Tindak Pidana ini dijamin Pemulihannya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, segala perlindungan tidak dinaungi dibawah LPSK melainkan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sayangnya, tidak ada regulasi yang secara khusus membahas mengenai prosedur, tugas dan wewenang instansi tersebut tidak diatur secara rinci dan menimbulkan ketidak jelasan.

## Perlindungan Korban Menurut UU Pengadilan Hak Asasi Manusia
Mekanisme Pengadilan tidak diatur secara khusus, sehingga KUHAP masih menjadi lex generalis nya. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM berat menyebutkan bahwa saksi dan/atau korban diperkenankan memberi keterangan melalui teleconference .
Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini juga menyebutkan bahwa korban dimungkinkan untuk menerima kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang nantinya akan turut dicantumkan dalam amar putusan. Karena dalam Pelanggaran HAM Berat, korban dipastikan
mengalami kerusakan materiil maupun immateriil. Namun terdapat kelemahan berupa regulasi yang mengatur bagaimana mekanisme mengajukan hal tersebut dan kurang mampunya Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan perlindungan terhadap korban secara signifikan merupakan titik masalah perlindungan korban pelanggaran HAM Berat.

## Victim Impact Statement di Indonesia
Tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara eksplisit mengadopsi atau menggunakan metode Victim Impact Statement ini. Namun ditemukan kemiripan Metode VIS dalam UU No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni  Pada Pasal 60 Ayat 2 yang menyatakan:
(2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
Dengan diberinya kesempatan pada anak selaku korban untuk menyampaikan keterangan, hal ini berkesesuaian dengan Victim Impact Statement yang korban memberikan keterangan juga dilakukan diluar dari Proses Pemeriksaan Alat Bukti. Dan nantinya keterangan yang disampaikan korban ini akan menjadi sarana tambahan bagi hakim untuk mendengarkan perspektif korban sebelum menjatuhkan putusan karena mempertimbangkan keadilan bagi korban.
Ditemukannya kesamaan konsep adalah cikal bakal menjanjikan untuk dapat dikembangkannya Victim Impact Statement di Indonesia, untuk mengakomodir hak bicara korban, kesataraan kedudukan antara korban dan terdakwa guna menyeimbangkan kedudukan sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.

## Ratio Decidendi Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual
Dalam Penulisan Artikel Ilmiah ini, dikaji 3 putusan dengan dakwaan dan putusan yang sama Pasal 285 KUHP. Yakni Putusan dengan Nomor:
-  Putusan No. 320/Pid.B/2017/PN.Kpg
-  Putusan No. 516/Pid.B/2019/PN.Jmb
-  Putusan No. 104/Pid.B/2017/PN.Wmn

## Yolanda Hosana: Victim Impact Statement
...
Hasil Analisa menunjukkan bahwa semua Putusan telah dipertimbangkan benar secara materiil yakni mempertimbangkan unsur- unsur dalam Pasal yang didakwa telah terpenuhi, dan secara formiil, tata urutan Persidangan juga telah benar. Semua korban di berbagai perkara telah memiliki hasil visum yang isinya menunjukkan terdapat banyak memar dan luka serta mengalami trauma tumpul pada setiap kelamin mereka. Namun, Tidak ditemukan pola Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, terlebih pada Putusan No. 320/Pid.B/2017 di Pengadilan Negeri Kupang, dimana hanya dijatuhkan Pidana Penjara 2 Tahun dengan alasan meringankan terdakwa masih kuliah. Padahal korban dalam putusan tersebutvmengalami paling banyak luka dari korban lainnya. Sekalipun korban telah bersaksi di Pengadilan, putusan masih berfokus dan meringankan pelaku. Maka, hakim harus mengetahui dampak atas Tindak Pidana tersebut supaya bisa lebih mempertimbangkan lagi.

## Kaitannya dengan Victim Impact Statement
Menurut Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saat ini perlu diadakan perubahan perlahan-lahan, seperti mulai memandang sesatu berdasarkan Keadilan Restoratif. Pikiran utamanya adalah negara turut bersalah dalam setiap kejahatan yang dilakukan dan menimpa masyarakatnya.
Sistem Peradilan Pidana juga seringkali melupakan korban. Ketika korban sudah memberikan keterangannya sebagai saksi, korban sudah dianggap tidak memiliki urusan lagi. Apalagi setelah Perkara diputuskan. Korban sudah tidak akan diingat lagi. Karenanya diperlukan VIS sebagai sarana yang memberikan perhatian khusus kepada korban dalam pemberian kompensasi atas Tindak Pidana.
Keadilan Retributif harus mulai berganti menjadi keadilan Restoratif, 7 yang pola pikirnya berorientasi kepada penderitaan korban serta korban harus menjadi pihak yang aktif dalam proses peradilan pidana. Bukan hanya  berfokus pada efek penjeraan dan pemberian nestapa kepada pelaku. Sistem Peradilan Pidana dalam tata hukum Indonesia sekarang kurang memberi peran aktif bagi korban, padahal
7 Mudzakkir, ‘Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan KUHP dan RUU KUHP’ (2011) 14 Jurnal Ilmu Hukum.
perlu diadakan penataan ulang aturan hukum apabila setiap harinya makin banyak orang yang menjadi korban.
Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa korban berhak untuk mendapat pemulihan, hal ini sejalan dengan konsep Victim Impact Statement yang akan dihadirkan. Sejauh ini korban yang mendapat pemulihan berdasar UU Perlindungan Saksi dan Korban hanyalah korban tindak pidana tertentu. Dan yang hanya disetujui LPSK saja. Selain itu, Rancangan Undang- Undang KUHP juga menyebutkan dalam salah satu Pasalnya, bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya, bahkan maaf dari korban dan keluarga juga merupakan elemen pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dari dua Rancangan Undang-Undang ini, dapat disimpulkan bahwa pola pikir yang memerhatikan pemulihan korban akan mulai diberlakukan kedepannya. Dan Victim Impact Statement, tentu bisa jadi salah satu pelengkapnya.

## Kesimpulan
Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hak dan Perlindungan Korban Tindak Pidana sangat minim. KUHAP sebagai aturan formil mengacu secara gamblang kepada perlindungan Hak Pelaku. Setelah UU lain yang dibahas didalam Penelitian ini dikaji, ditemukan bahwa tidak semua korban tindak Pidana bisa memperoleh perlindungan. Yakni hanya tindak pidana tertentu saja, dan itupun harus disetujui terlebih dahulu oleh LPSK. Dengan demikian, semua korban tidak dijamin dapat memperoleh hak yang sama. Pemulihan Korban adalah tanggung jawab Negara dan sepatutnya semua korban berhak memperoleh itu.  Perlindungan Korban yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya dalam persidangan dan dalam pemberian keterangan saja, melainkan hak lain yang ia butuhkan seperti pendampingan psikologis, pemulihan fisik setelah perkara selesai disidangkan.
Kekerasan Seksual apapun itu bentuknya adalah kejahatan yang mencela martabat manusia. Dalam menganalisa Ratio Decidendi hakim dalam penyelesaian perkara Pemerkosaan, secara formiil sudah benar. Segala Tata urutan Persidangan

## Yolanda Hosana: Victim Impact Statement
...
telah berjalan, dan secara materiil, unsur yang didakwa juga telah terbukti. Namun, tidak ditemukan pola kesesuaian antar putusan, bahkan hal yang meringankan sekalipun, seperti “terdakwa masih kuliah” adalah hal yang sebenarnya bukan unsur meringankan. Perlu di sadari bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang memberikan traumatisasi bukan hanya pada pemerkosaan, namun juga pada perenggutan hak asasi Manusia untuk tidak direndahkan dan dijamin martabatnya sesuai dengan Pasal 28G UUD NRI 1945. Korban yang rata-rata berusia remaja ini perlu untuk disembuhkan dari trauma supaya bisa Kembali bersosialisasi kembali dan terciptanya tatanan hukum yang menjamin kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah dengan mengupayakan VIS sehingga mengetahui apa dampak yang terjadi pada korban dan bisa segera ditangani.

## Daftar Bacaan

## Buku
Amira Paripurna, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana (Deepublish 2021).
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Cipta Aditya Bakti 1998).
C. Maya Indah S., Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Kharisma Putra Utama 2014).
Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (PT. Raja Grafindo Persada 2006).
I Ketut Sudira, Hak Reparasi Saksi dan Korban (UII Press 2020).
Lawrence M. Friedman, American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law (W.W Norton & Company 1984).
Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana (Grasindo 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Robert Reiff, The Invisible Victim (Basic Books Publishers 1979).
Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Sinar  Grafika 2019).
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (PT. Refika Aditama 1986).
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Liberty 2009).
Vernon Rich, Law and The Administration of Justice (John Wiley & Sons 1975).
William F. Mcdonald, The Rethorical Construction of Class (Sage Publication London 1976).

## Jurnal
Bintara Sura Priambada, ‘Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana tentang Kepentingan Korban’ (2014) 3 Jurnal Ratu Adil.
Daff  Terok,  ‘Kedudukan  Saksi  Korban  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana’ (2012) 1 Lex Crimen.
Hervina Puspitasari, ‘ Victim Impact Statement sebagai upaya perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Revenge Porn ’ (2021) 4 Jurnal USM Law Review
Lens, A Pemberton, ‘Heterogeneity in Victim Participation: A New Perspective on Delivering a Victim Impact Statement ’  (2010)  10  European  Journal  of Criminology.
Mudzakkir, ‘Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan KUHP dan RUU KUHP’ (2011) 14 Jurnal Ilmu Hukum.

## Skripsi
Mohammad Abduh Jerusalem, Pengaturan Victim Impact Statement yang Berkeadilan bagi Korban, (Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2020).
Zihan Tasya Maharani, Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement pada Proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan), (Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2021).

## Laman
CDPP Australia’s Federal Prosecution Service, <https://www.cdpp.gov.au/sites/ default/files/INDONESIAN-Victim-Impact-Statement.pdf > (2013) diakses pada 19 November 2021

## Yolanda Hosana: Victim Impact Statement
...
Fakhrul Hakiki, ‘Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat;, (LPSK, 2020), <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3120>, diakses pada 20 November 2021.
Government of South Australia, https://www.voc.sa.gov.au/documents/Victim- Impact-Statement.pdf , diakses pada 24 Januari 2022.
Julian V. Roberts, ‘ Victim Personal Statements: A Review of Empirical Research ’, <https://www.justice.gov.uk/downloads/news/press-releases/victims-com/ vps-research.pdf> , diakses pada 24 Januari 2022.
Meagan Day, ‘The origin of Victim Impact Statement s has its roots in the Charles Manson Case’, (Timeline, 2016) <https://timeline.com/the-powerful- origin-story-of-victim-impact-statements-696073817e0a>,  diakses pada 20 November 2021.
Novrizaldi, ‘Negara Turut Bersalah atas Kejahatan yang Menimpa Warga’, (Gatra, 2019), <https://www.gatra.com/detail/news/430574/politic/negara-turut- bersalah-atas-kejahatan-yang-menimpa-warga>, diakses pada 15 Desember 2021.
Smpantura, ‘APVI usulkan Victim Impact Statement dalam Peradilan Pidana Indonesia’, (Smpantura, 2019), <https://smpantura.com/berita/apvi-usulkan- victim-impact-statement-dalam-peradilan-pidana-indonesia>, diakses pada 24 November 2021.
Very, ‘LPSK Harap Victim Impact Statement jadi Pertimbangan Hakim’, (Indonews, 2019), <https://indonews.id/artikel/22468/LPSK-Harap-Victim-Impact- Statements-Jadi-Pertimbangan-Hakim> ,  diakses pada 25 November 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604.

## Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 104/Pid.B/2017/PN.Wmn.
Yolanda Hosana: Victim Impact Statement ...
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 320/Pid.B/2017/PN.Kpg.
Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.

## Lain-lain
Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1982 No. M.01.PW.07.03.
Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B187/E/5/1995.
Visum et Repertum No. B/395/IX/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit.
Visum et Repertum No. R/56/III/2019/Rumkit.
Visum et Repertum No. 353/99/VR/2017.