Evaluation  of  The  Online  Personnel  Information  System  (SIKO)  Program  at  The Pelalawan Regency Transportation Service, Riau Province
Evaluasi  Program  Sistem  Informasi  Kepegawaian  Online  (SIKO)  Pada  Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Rendi Tri Afrianda 1* ,  Syaprianto 2 , Tiara Sumarna 3 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia 1,2,3 rendi3@soc.uir.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  Regional  Government  of  Pelalawan  Regency  through  the  Personnel  and  Human  Resources Development  Agency  (BKPSDM)  has  provided  an  attendance  system  for  Civil  Servants  (ASN)  and honorary  workers  within  the  Pelalawan  Regency  Government  using  an  android-based  online  system called the Online Personnel Information System (SIKO). since July 2021. The Online Personnel Information System (SIKO) can be downloaded through the Play Store from an Android phone, the Web-Based Online Personnel Information System (SIKO) is combined with the Personnel Management information system (SIMPEG)  to  provide  faster,  more  precise  and  accurate  information  to  all  representatives  within  the Pelalawan Regency Government. The SIKO attendance system is a system used to determine employee attendance using the face detection method and share location. The SIKO attendance application can be integrated  so  that  recorded  attendance  information  can  be  entered  into  the  SIMPEG  application automatically.  However,  in  its  implementation  it  was  assessed  that  it  could  not  run  effectively  and efficiently.  The  research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  method.  The  research  data  were obtained from various representative informants in the Regional Government of Pelalawan Regency. In this  study,  data  collection  techniques  were  interviews,  documentation  studies  and  direct  observation. This study looks at the effect of implementing attendance with the SIKO application work system by way of face detection and share location and various influencing variables. The purpose of this study was to determine  the  impact  on  the  application  of  face  detection  attendance  and  share  location  on  the performance  discipline  of  the  State  Civil  Apparatus  (ASN)  at  the  Pelalawan  Regency  Government Transportation  Service.  The  results  of  the  study  show  that  the  application  of  the  SIKO  application  by means  of  face  detection  attendance  and  share  location  still  found  several  obstacles,  namely  a  weak Internet  signal,  State  Civil  Apparatus  (ASN)  and  Honorary  Officers  at  the  Pelelawan  Regency Transportation  Service  will  be  able  to  experience  difficulties  in  carrying  out  attendance  attendance  if they be somewhere that doesn't have a strong signal.
Keywords: Evaluation; SIKO; Share Locations; Pelalawan

## ABSTRACT
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyediakan sistem absensi kepada Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sistem online berbasis android  yang  diberi  nama  Sistem  Informasi  Kepegawaian  Online  (SIKO)  sejak  bulan  Juli  2021.  Sistem Informasi  Kepegawaian  Online  (SIKO)  dapat  diunduh  melalui  Play  Store  dari  ponsel  Android,  Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO) Berbasis Web digabungkan dengan sistem informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat kepada seluruh perwakilan  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan.  Sistem  absensi  SIKO  adalah  sistem  yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai dengan menggunakan metode pendeteksi wajah dan share  location.  Aplikasi  absensi  SIKO  dapat  diintegerasikan  sehingga  informasi  kehadiran  yang  sudah direkam  dapat  dimasukkan  kedalam  applikasi  SIMPEG  dengan  cara  otomatis.  Namun  pada pelaksanaannya  dinilai  belum  bisa  berjalan  dengan  efektif  dan  efesien.  Metode  penelitian  yang  di gunakan  adalah  meotde  deskriptif  kualitatif.  Data  penelitian  diperoleh  dari  berbagai  informan perwakilan di Pemerintah Daerah Kabupapten Pelalawan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan  wawancara,  studi  dokumentasi  dan  observasi  langsung.  Penelitian  ini  melihat  pengaruh
pelaksanaan absensi dengan sistem kerja aplikasi SIKO dengan cara pendeteksi wajah dan share location dan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak pada  penerapan  absensi  pendeteksi  wajah  dan  share  location  terhadap  disiplin  kinerja  Aparatur  sipil Negara  (ASN)  di  Dinas  Perhubungan  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIKO dengan cara  absensi pendeteksi wajah dan share location masih  ditemukan  beberapa  kendala  yaitu  seperti  Sinyal  Internet  yang  lemah,  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) dan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pelelawan akan dapat mengalami kesulitan dalam melakukan absensi kehadiran apabila mereka berada di suatu tempat yang tidak memiliki sinyal yang kuat.
Keywords: Evaluasi; SIKO; Share Location; Pelalawan

## 1. Pendahuluan
Berangkat  dari  Peraturan  Menteri  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Krisis  Penyakit  Covid  19  Tahun  2021,  Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan penyempurnaan untuk mengurangi penularan virus Corona di  dalam  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan,  pembangunan  inovasi  harus dikendalikan  dalam  sistem  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  memberlakukan  PPKM Darurat. Alasan diaturnya inovasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara  lain,  daera  harus  menawarkan  jenis  bantuan  berupa  memberikan  peleayanan  dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai bentuk adanya otonomi daerah.
Karena  dibatasi  oleh  hirarki  dan  jenjang  jabatan,  maka  birokrasi  merupakan  suatu sistem  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah.  Alur  administrasi  negara didaftar  dari  eksekutif  ke  Kebijakan  Administrasi.  Artinya  setiap  kebijakan  eksekutif  negara dimasukan  ke  dalam  kebijakan  administrasi  negara,  dimana  birokrasi  bertanggung  jawab untuk menjalankan administrasi tersebut.
Definisi  Birokrasi  sesuai  Kamus  Besar  Bahasa  Indoneia  sebagai  berikut:Berdasarkan hirarki  dan  tingkatan  jabatan,  pegawai  pemerintahlah  yang  bertugas  menjalankan  sistem tersebut.  Cara  kerja  atau  susunan  cara  kerja  yang  dilakukan  sangat  lambat  dan  dilakukan menurut aturan (kebiasaan misalnya) yang banyak berliku-liku.  Kelemahan yang kita ketahui tentang birokrasi merupakan komponen struktur operasional pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya  sesuai  dengan  program  pagu  yang  ditetapkan  oleh  kebijakan.  Inilah  fungsi birokrasi  dalam  mengatasi  efektivitas  pelayanan  publik.  Birokrasi  sistem  pemerintahan Indonesia  adalah  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  konteks  negara.  Selain  itu, Aparatur  Sipil  Negara  secara  teratur  mengoordinasikan  pekerjaan  pemerintahan  yang dilakukan oleh birokrasi. seseorang yang tergolong dalam birokrasi atau dapat disebut sebagai birokrat. Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, seorang birokrat atau aktor harus  jujur  dan  tunduk  pada  hukum  yang  mendasar.  Yang  artinya,  seorang  birokrat  harus mengacu pada prinsip-prinsip pedoman lembaga.
Sifat  mendasar  dari  birokrasi  juga  menghasilkan  implementasi  penuh  dari  prinsip- prinsip  intansi  melalui  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  ada.  Seorang  birokrat  harus bekerja,  bertanggung  jawab,  dan  memperhatikan  pekerjaannya  sesuai  dengan  keahliannya. Dengan memisahkan urusan pribadi dan dinas, birokrasi juga mengikat disiplin kerja seorang birokrat.  Hal  ini  agar  organisasi  dapat  mencapai  tujuannya  dan  membangun  aparatur  sipil negara yang kuat, seragam, kompak, tanggap, dan bersolidaritas tinggi yang dapat membawa kedamaian dan kenyamanan di tempat kerja serta sadar akan tugasnya untuk melayani negara dan masyarakat.
Bahwa  terdapat  sinergi  yang  kuat  antara  birokrasi  pemerintah  dan  penyelenggaraan pelayanan  masyarakat  di  berbagai  sektor  pelayanan.  Kepuasan  dalam  pelayanan,  khususnya pelayanan  langsung  kepada  masyarakat,  mutlak  diperlukan  oleh  masyarakat.  Dalam  suatu Perangkat  Daerah  yang  mampu  mencakup  segala  bidang,  diperlukan  manajemen  manajerial dan  operasional  untuk  mendukung  terciptanya  tatanan  tersebut.  Tindakan  ini  dilakukan
pemerintah  dengan  tujuan  meningkatkan  disiplin  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN). Nitisemito,  sebagaimana  dikemukakan  (1991:  Menurut  (Jurnal  Arianto,  2013),  pengertian disiplin  adalah  suatu  sikap,  tingkah  laku,  dan  tindakan  berdasarkan  aturan  organisasi  yang tertulis dan tidak tertulis.
Suharsimi  (Arikunto  mengklaim,  1980),  Disiplin  adalah  ketaatan  seseorang  terhadap aturan atau peraturan karena dimotivasi oleh kesadaran yang berakar pada hati nuraninya dan tidak  tergantung  pada  paksaan  dari  luar.  Thomas  Gordon,  sebagaimana  dikemukakan  pada tahun  1996).  Perilaku  dan  kedisiplinan  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan,  atau perilaku  yang  diperoleh  melalui  pelatihan  yang  berkelanjutan,  semuanya  merupakan  contoh disiplin.
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kemampuan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk menyadari  tanggung  jawab  dan  menghindari  larangan  yang  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  apabila  tidak  dipatuhi atau dilanggar dikenakan sanksi disiplin yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010
Aturan terkait disiplin mengatur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Kinerja Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  disiplin.  Sebagai  sumber  motivasi pendisiplinan  diri  dan  pencapaian  tujuan  instansi  diharapkan  pendisiplinan  ini  akan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah memiliki sarana dan prasarana untuk mengontrol dan memantau kinerja Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  dengan  cara  absensi,  dalam  rangka  pendisiplinan  ASN.  Disiplin kinerja dan efektivitas dapat dicapai melalui ketidakhadiran. Di instansi pemerintah, absensi juga digunakan sebagai pemantauan kinerja.
Absensi  konvensional  kurang  efektif  karena  menggunakan  pencatatan  manual sehingga memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan kecurangan. Belum lagi pada tahap perekaman yang memakan waktu lama karena input harus dimasukkan secara manual yang  memakan  banyak  waktu.  Pemerintah  didorong  untuk  menggunakan  kecanggihan teknologi  yang  ada  untuk  melakukan  inovasi  absensi  karena  absensi  konvensional  tidak efektif.
Di  era  globalisasi,  kemajuan  teknologi  dan  penemuan-penemuan  baru  tentang teknologi ini tidak terbendung. Segala sesuatu yang sebelumnya sulit kini dapat diselesaikan dengan  cepat,  mudah  dan  efektif  dengan  bantuan  teknologi.  Perkembangan  mesin  absensi berbasis  elektronik  merupakan  salah  satu  contoh  bagaimana  globalisasi  dan  kecanggihan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia.

## 2. Tinjauan Pustaka
Hasil  pelaksanaan  program  pemerintah  selalu  menjadi  fokus  evaluasi,  namun  istilah “evaluasi”  memiliki  definisi  yang  sangat  luas.  Tyler  menyatakan  dalam  Tayibnapis  (2008:  3) Evaluasi  adalah  suatu  metode  untuk  menentukan  sejauh  mana  tujuan  program  dapat dipenuhi.  Mugiadi  mengatakan  dalam  penjelasan  Sudjana  bahwa  evaluasi  program  adalah proses  pengumpulan  data  tentang  suatu  program,  kegiatan  atau  proyek.  Dengan menggunakan informasi ini, Anda dapat membuat program yang lebih baik, menyempurnakan kegiatan  tindak  lanjut  untuk  program,  menghentikan  suatu  kegiatan,  atau  menyebarkan gagasan yang mendasari suatu program atau kegiatan.
Sebaliknya, evaluasi didefinisikan oleh Maclcolm dan Provus dalam Tayibnapis sebagai perbedaan  antara  apa  dan  standar  untuk  menentukan  apakah  ada  perbedaan.  Dapat  ditarik kesimpulan, berdasarkan beberapa pembahasan tentang teori evaluasi, bahwa evaluasi adalah kegiatan  mengumpulkan  informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  dan  sebagai tolok ukur sejauh mana tujuan dapat dicapai.
Hasibuan  sebagaimana  di  kemukakan  dalam  2003:  105),  efektivitas  adalah terpenuhinya secara tuntas rencana yang telah ditetapkan dalam bekerja. Struktur organisasi perlu  di  pengaruhi  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  mengarah  pada  peningkatan  kuantitas, kualitas,  dan  penggunaan  waktu  serta  peningkatan  sumber  daya  manusia  guna  menjamin keberhasilan  usaha  dalam  meningkatkan  efektivitas  kerja  karyawan.  bekerja  dalam  suatu organisasi.
Kuantitas  Kerja,  dalam  keadaan  normal,  volume  pekerjaan  yang  dihasilkan  disebut sebagai  kuantitas  pekerjaan.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  pekerjaan  yang  dilakukan  dan kondisi  yang  dihadapi  atau  diperoleh  di  tempat  kerja.  Setiap  bisnis  berusaha  untuk meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja. Akibatnya, bisnis selalu berusaha untuk meningkatkan  moral  karyawan  di  tempat  kerja.  Kualitas  Kerja,  sikap  karyawan  terhadap pekerjaannya  tercermin  dari  kerapian,  ketelitian,  dan  relevansi  hasil  yang  mereka  hasilkan, terlepas  dari  volume  pekerjaan  yang  terlibat.  Pemanfaatan  Waktu,  Sesuai  dengan  kebijakan perusahaan,  setiap  karyawan  harus  dapat  menggunakan  waktu  seefektif  mungkin,  terutama dengan tiba di tempat kerja tepat waktu dan berusaha menyelesaikan tugas seefisien mungkin. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan setiap perusahaan. Setiap karyawan harus diberi instruksi untuk memaksimalkan efisiensi kerja mereka di semua tahapan bisnis. sehingga sumber daya manusia dapat digunakan secara lebih efektif dan membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih berhasil.
Kepala  Perangkat  Daerah  perlu  mengubah  cara  kerja  sistem  manual  menjadi  sistem aplikasi  berbasis  elektronik  dengan  standar  karena  diantisipasi  adanya  penyesuaian  sistem kerja  pada  masa  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat  (PPKM)  Corona Virus  Disease  19  tidak  akan  mengganggu  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  atau pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  standar  sebagai  berikut:  1)  Melakukan pengawasan dan pemantauan seberapa baik sasaran dan target kinerja karyawan terpenuhi; 2) Membuat  standar  operasi  prosedur  lebih  mudah  dipahami  dengan  menggunakan  teknologi untuk  komunikasi;  3)  Memanfaatkan  media  komunikasi  online  sebagai  forum  diskusi  dan pengaduan; 4) Memastikan hasil layanan online dan ofline tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Menurut (Erna Simonna, 2009), absensi adalah suatu cara pencatatan kehadiran atau kehadiran seseorang atau pegawai yang merupakan bagian dari pelaporan dari suatu instansi. Pelaporan  ini  memuat  data  status  kehadiran  yang  tertata  rapi,  mudah  ditemukan,  dan dimanfaatkan kapan saja oleh pihak yang berkepentingan membutuhkannya.
(Joko Supriyono, 2013) mengatakan bahwa ada beberapa jenis absensi yang berbeda satu  sama  lain  dalam  hal  cara  penggunaannya  dan  efektivitasnya.  Jenis  ketidakhadiran umumnya terbagi dalam dua kategori: 1) Absensi dengan cara manual, yaitu Cara pengecekan kehadiran atau kedatangan dengan pulpen, tanda tangan, dan kertas; 2) Absensi Non Manual adalah  proses  pengenalan  kehadiran  atau  kedatangan  melalui  penggunaan  perangkat  atau sistem komputerisasi, seperti dengan menggunakan kartu dengan kode batang (barcode) dan pengambilan sidik jari.
Untuk  memantau  kehadiran  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dengan  jadwal  Work  From Home  (WFH)  dan  absensi  pegawai  Work  From  Office  (WFO),  maka  aplikasi  absensi  secara online/share location mutlak diperlukan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Work From Home (WFH)  tidak  perlu  hadir  secara  langsung,  mereka  hanya  dapat  muncul  melalui  smartphone. Kehadiran/share lokasi secara online lebih nyaman, aman, dan nyaman bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang mendapatkan jadwal Work From Office (WFO). Anda tidak perlu hadir secara manual  karena  tidak  perlu  menggunakan  sidik  jari  dan  tidak  perlu  mengantri  atau  berebut, yang dapat menyebabkan penyebaran virus Covid 19.
Yang  dimaksud  dengan  absensi  online/share  lokasi  adalah  pencatatan  kehadiran secara realtime dengan menggunakan system cloud dan database. Data absensi akan disimpan
secara  otomatis  oleh  sistem  cloud  ini.  Selain  itu,  data  absensi  dapat  diakses  kapan  saja  dari lokasi manapun yang terhubung dengan internet.
Android  adalah  sistem  operasi  yang  mencakup  sistem  operasi,  middleware,  dan aplikasi untuk perangkat seluler berbasis Linux, seperti yang dikemukakan oleh Safaat (2015). Selain itu, Android adalah tumpukan perangkat lunak seluler yang dikembangkan oleh Google, sebagaimana dinyatakan oleh (Boedjiono et al,  2015). Dalam pengertian lain, Android adalah sistem  operasi  untuk  perangkat  bergerak  yang  merupakan  modifikasi  dari  kernel  Linux  dan menyertakan middleware (mesin virtual) serta sejumlah aplikasi utama (Andry, 2011).
Teguh  Arifyingo,  sebagaimana  diberitakan  pada  tahun  (2011)  Android  adalah  sistem operasi mobile untuk smartphone yang menjalankan Linux. Hermawan menegaskan (2011: 1) Android adalah Mobile Operating System (OS) yang berkembang berdampingan dengan OS lain yang sedang dikembangkan. Sistem operasi lain, termasuk Symbian, iPhone OS, dan Windows Mobile. Namun, sistem operasi saat ini menempatkan nilai tinggi pada aplikasi inti yang dibuat sendiri  dan  mengabaikan  potensi  besar  dari  aplikasi  pihak  ketiga.  Akibatnya,  aplikasi  pihak ketiga  dibatasi  kemampuannya  untuk  mendapatkan  data  ponsel  asli,  berkomunikasi  dengan proses lain, dan mendistribusikannya untuk platform mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Android  adalah  sistem  operasi  (OS)  yang  dibuat  oleh  Linux  untuk  dijalankan  di  smartphone agar dapat digunakan dengan performa dan tampilan yang baik.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  Penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Sejumlah informan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan memberikan  data  penelitian  tentang  pelaksanaan  absensi  pendeteksi  wajah  dan  share location.  Peneliti  menggunakan  wawancara,  dokumen,  dan  observasi  langsung  untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data, kata-kata,  kalimat,  atau  narasi  semuanya  dapat  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi. Metode  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menyusun  dan  menganalisis  data  yang dikumpulkan dari temuan penelitian ini. Moleong, sebagaimana dikemukakan dalam 2010: 6) Penelitian kualitatif dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman holistik tentang fenomena  yang  berkaitan  dengan  pengalaman  subjek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi, motivasi,  dan  tindakan  melalui  penggunaan  deskripsi.  dalam  bentuk  bahasa  dalam  konteks tertentu  dan  tentu  saja  melalui  penerapan  berbagai  metode  ilmiah.  Dampak  model  absensi share-location  dan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya  menjadi  pokok  bahasan  dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana disiplin kinerja Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan  dipengaruhi  oleh  penerapan absensi pendeteksi wajah dan share lokasi.
Analisis data menggunakan triangulasi yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan  kesimpulan.  Untuk  pencarian  data  dengan  wawancara,  dan  observasi.  Tujuh Pegawai Negeri Sipil (ASN) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan menjadi informan.
Sugiyono menegaskan (2016: 9) Metode deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian berbasis  postpositivisme  yang  digunakan  untuk  penelitian  pada  kondisi  objek  yang  alamiah (berbeda  dengan  eksperimen),  dimana  peneliti  berperan  sebagai  instrumen  utama  untuk teknik pengumpulan data berbasis triangulasi.
menegaskan  (Sugiyonom,  2016)  Triangulasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang menggabungkan sumber data yang ada dengan metode pengumpulan data lainnya. Triangulasi tidak  digunakan  untuk  menemukan  kebenaran  tentang  fenomena  tertentu  melainkan  untuk meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  apa  yang  telah  ditemukan.  Triangulasi  sumber merupakan  satu-satunya  jenis  triangulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  (Sugiyono menegaskan,  2016)  triangulasi  sumber  adalah  proses  penggunaan  metode  yang  sama  untuk mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber.  Apabila  informasi  yang  diberikan  oleh  informan
yang satu dengan informan lainnya konsisten atau cocok, maka data tersebut dikatakan valid.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Pada  masa  Darurat  Corona  Virus  Disease  19  Pelaksanaan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM),  perlu  dilakukan  penyesuaian  sistem  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dalam rangka pemenuhan dan percepatan target kinerja. Peraturan Pelaksanaan Pembatasan Darurat  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  memuat  sejumlah  sektor  yang  dibatasi,  salah  satunya adalah:  a)  Sektor  Kritikal,  pelaksanaan  kegiatan  bagi  Aparatur  Daerah  untuk  memberikan pelayanan  publik  antara  lain  Dinas  Kesehatan,  RSUD  Pelalawan,  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Kominfo,  Perusahaan  Daerah  Air  Minum,  dan Perusahaan Apotek Baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku protokol Kesehatan; b) Sektor Esensial,  work  from  home  (WFO)  menyumbang  lima  puluh  persen  (50%)  dari  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah  dalam  menyediakan  layanan  publik  sektor  keuangan  dan perbankan.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang,  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman,  Dinas  Perhubungan,  Badan  Pengelola  Keuangan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten, dan Kelurahan  adalah  contoh  perangkat  daerah  yang  Work  From  Office  (WFO)  digunakan  untuk melakukan  kegiatan  penyediaan  pelayanan  publik  yang  tidak  dapat  ditunda  untuk  kategori keuangan esensial yang pelaksanaannya diberlakukan dua puluh lima persen (25%). Sektor Non Esensial
Bekerja  dari  rumah  diwajibkan  setiap  saat  untuk  kegiatan  di  sektor  non  esensial. Menurut  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan  pada  saat  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Darurat  Corona  Virus  Disease  19  di  wilayah  Sumatera,  sesuai  Surat Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  800/1874/415.41/2021  tanggal  2  Juli  2021 tentang tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, pengaturan sistem kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dengan  menerapkan  absensi  secara  real  time  dengan mengaktifkan Global Positioning System (GPS) serta berbagi lokasi dan kondisi terkini melalui aplikasi Whatsapp yang dilaporkan secara bertahap.

## Kelebihan Absensi Share Location
Di  sisi  lain,  sistem  kehadiran  lokasi  bersama  kini  lebih  populer  dan  hadir  dengan sejumlah  manfaat  tambahan  yang  membuatnya  semakin  menarik  untuk  digunakan. Pemanfaatan  kerangka  ini  umumnya  dikaitkan  dengan  aplikasi  unik  (pemrograman)  untuk partisipasi  dewan.  Kehadiran  tanpa  mengantri  dan  lebih  tepat  waktu  dimungkinkan  dengan kemudahan menggunakan smartphone.
Berikut  rangkuman  singkat  mengenai  keuntungan  absensi  online  /  share  location:  a) Aplikasi absensi online dapat diunduh secara gratis di Play Store (android) atau App Store (iOS) dengan  menggunakan  smartphone  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) untuk mencegah klaster baru COVID-19; b) Infrastruktur dan biaya pemeliharaan relatif rendah;  c)  Integrasi  Data  dengan  Aplikasi  Lain  Aplikasi  absensi  online/share  lokasi  dapat terintegrasi  sehingga  data  absensi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  tercatat  dapat  secara otomatis  masuk  ke  dalam  aplikasi  tanpa  perlu  transfer  data  secara  manual;  d)  Akurasi  Data Tinggi  Aplikasi  ini  menggunakan  fitur  jam  dan  GPS  pada  setiap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) untuk  memastikan  data  lokasi  dan  waktu  check  in  dan  check  out  tercatat  secara  akurat;  e) Membutuhkan sedikit alat karena smartphone Android dibutuhkan untuk setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

## Keunggulan Aplikasi Absensi Share Location
Aplikasi  absensi  online/share  location  memiliki  banyak  keunggulan  dibanding  mesin absensi  atau  sidik  jari.  Keamanan  data,  misalnya,  sudah  memanfaatkan  teknologi  cloud. Aplikasi  absensi  lokasi  share  memiliki  beberapa  kelebihan,  beberapa  di  antaranya  adalah:  a) Biaya  Lebih  Hemat;  Mesin  absensi  aktual  atau  instalasi  sistem  tidak  diperlukan  untuk kehadiran  online.  Kehadiran  online  akan  memberikan  fleksibilitas,  hanya  membutuhkan pendaftaran,  pengunduhan  aplikasi,  dan  smartphone  atau  laptop  untuk  mengakses  sistem. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah karena tidak harus pergi ke kantor untuk melakukan  absensi  tentu  merasa  sistem  ini  sangat  nyaman;  b)  Mencegah  Kecurangan; Teknologi dan biometrik Global Positioning System (GPS), yang mengurangi penipuan, biasanya mendukung  kehadiran  online.  Kehadiran  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  akan  terkonfirmasi dengan teknologi ini; c) Dapat Terpantau (Realtime); Kemampuan mengumpulkan data secara real  time  dimungkinkan  dengan  adanya  aplikasi  absensi  online  yang  terkoneksi  dengan internet.  Keunggulan  ini  mengurangi  keterlambatan  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan memudahkan  kinerja  bagian  Kepegawaian  dalam  mengolah  data  absensi.  Sistem  cloud  juga memudahkan  sinkronisasi  karena  menyimpannya  secara  otomatis;  d)  Lebih  Akurat  dalam Perhitungan  Jam  Kerja;  Karena  sistem  absen  dilakukan  secara  online  atau  jarak  jauh,  maka waktu  yang  digunakan  otomatis  tersinkronisasi  dengan  waktu  di  semua  perangkat.  Ini memudahkan  untuk  menghitung  jam  kerja.  Karena  perhitungannya  dianggap  lebih  akurat, metode ini sangat efektif; e) Lebih Mudah untuk Rekapitulasi; Sistem kehadiran online/berbagi lokasi memudahkan untuk merekam dan meringkas data, dan kehadiran, ketidakhadiran, dan keterlambatan  dicatat  secara  otomatis  tanpa  perlu  memindahkannya  secara  manual.  Sistem online juga sering terintegrasi dengan data.
Posisi pengguna aplikasi juga akan memberi mereka informasi tentang di mana mereka berada, yang dapat dengan mudah dilacak oleh Global Positioning System (GPS). Karena data tersebut  dienkripsi  secara  digital  dan  disimpan  dengan  aman,  maka  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) tidak dapat memanipulasinya.
Sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  Pelalawan:  a)  Absensi  pegawai  dicantumkan  dalam  daftar  hadir;  b)  Daftar  hadir berbasis  elektronik  memverifikasi  kehadiran  karyawan  di  perangkat  elektronik;  c)  Tombol keyboard, layar tampilan, mikroprosesor, dan baterai adalah contoh perangkat elektronik yang dapat  diposisikan  pada  bidang  data;  d)  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi tugas dan menghindari batasan yang diberlakukan oleh peraturan  atau  undang-undang  resmi  yang  jika  dilanggar  dapat  mengakibatkan  tindakan disipliner; e) Disiplin kerja adalah mentaati jam kerja yang telah ditetapkan untuk kehadiran dan  keberangkatan  pegawai,  serta  melaksanakan  semua  tugas  yang  diberikan  atasan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Hari Kerja adalah hari dimana karyawan diwajibkan  untuk  melakukan  tugas  pokoknya  selama  jam  kerja  yang  telah  ditentukan;  g) Perangkat  Daerah  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  Bupati  dan  DPRD  Kabupaten  untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten yang diamanatkan.

## Disiplin
Thomas Gordon, sebagaimana dikemukakan (1996: 3). Perilaku dan kedisiplinan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan, atau perilaku yang diperoleh melalui pelatihan yang berkelanjutan, semuanya merupakan contoh disiplin.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk menyadari tanggung  jawab  dan  menghindari  larangan  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang apabila tidak dipatuhi atau dilanggar dikenakan  sanksi  disiplin  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  Nomor  53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
Disiplin tempat kerja untuk pegawai mencakup instruksi berikut saat melakukan tugas; a) Datang kerja tepat waktu dan pulang tepat waktu; b) Apel setiap pagi hari; c) Senam pagi setiap hari jumat; d) Pakaian dinas dengan segala atribut; e) Penggunaan sarana dan prasarana kantor  secara  efektif  dan  efisien;  Penyelesaian  tugas  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan;  f) Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah dan lembaga lainnya.
Seorang  pegawai  yang  tidak  dapat  menyerahkan  bukti  alasan  tidak  masuk  kerja  dan tidak meminta izin kepada atasan langsungnya dinyatakan melanggar ketentuan disiplin kerja. Dalam  hal  pejabat  penanggung  jawab  penjatuhan  pidana  tidak  memberikan  sanksi  disiplin kepada  pejabat  atau  pegawai  yang  berada  di  bawahnya,  maka  pejabat  tersebut  dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
Sesuai Surat Sekda Kabupaten Pelalawan Nomor 800/1874/415.41/2021 tanggal 2 Juli 2021,  perihal  tindak  lanjut  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  2021,  dilakukan absensi untuk berbagi lokasi 4 (empat) kali dengan jangka waktu sebagai berikut: a)  Jam 06.30 wib – Jam 07.00 wib; b) Jam 09.30 wib – Jam 10.00 wib; c) Jam 12.30 wib – Jam 13.00 wib; d) Jam 15.00 wib – Jam 15.30 wib.
Evaluasi  dan  Pelaporan  Absensi  Share  Location  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan  pada  masa  Corona  Virus  Disease  19  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) adalah penggunaan absensi secara realtime dengan mengaktifkan Global  Positioning  System  (GPS)  melalui  share  location  /  kondisi  terkini  melalui  aplikasi Whatsapp.  Hal  ini  dilaporkan  secara  bertahap,  Staf/Pelaksana  melapor  kepada  atasan langsungnya Kepala Bidang/Kepala Bagian / Sekretaris dan seterusnya.

## Manfaat Absensi Online/Share Location
Kemudahan dan keuntungan menerapkan kemajuan teknologi ini dengan tepat. Salah satunya  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  keperluan  pengelolaan  kehadiran Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  melalui  pemanfaatan  kehadiran  secara  online/shared  location. Sebagai  abdi  negara  diharapkan  agar  setiap  aparatur  sipil  negara  di  lembaga  negara  ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerjanya.
Pasti  akan  lebih  baik  dalam  memberikan  layanan  masyarakat  jika  disiplin  kehadiran ditegakkan. menjadi lebih efektif, cepat, dan efisien. Padahal instansi di aparatur sipil negara harus mengarungi hirarki birokrasi saat mengambil keputusan ini,.

## Pemantauan program
Pemantauan  program  adalah  metode  evaluasi  dengan  tujuan  deskriptif  untuk mengidentifikasi  dan  mengukur  dampak  dari  kegiatan  yang  sedang  berlangsung.  Terdapat indikator  pelaksanaan  program  dan  proses  pelaksanaan  program  setelah  dilakukan pemantauan  dalam  analisis  pemantauan  program  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan. Pemantauan program menurut (Budiani, 2007) adalah bentuk perhatian kepada peserta yang dilakukan  setelah  program  dilaksanakan.  Program  tersebut  akan  terus  dipantau  dengan menyampaikan laporan setiap bulan dan melakukan evaluasi setelahnya.
Perbaikan dan penggunaan sistem sebagai dasar perhitungan jam kerja menjadi tujuan monitoring  dan  evaluasi.  Kehadiran  online  dilaksanakan,  dan  harus  dipantau  dan  dievaluasi selama pelaksanaannya. Tujuannya agar sistem absensi online menjadi lebih baik. Pemantauan dan  evaluasi  program  sangat  penting  untuk  memberi  tahu  atasan  seberapa  baik  proses implementasi kebijakan berjalan.
Ada proses atau prosedur yang diikuti selama pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi, hasil  implementasi  dapat  digunakan  untuk  menentukan  efektivitas  suatu  kebijakan.  Akan terlihat  jelas  bahwa  hasil  program  di  masa  depan  akan  membaik  setelah  dipantau  dan
dievaluasi.
Dinamika penggunaan e-government, khususnya dalam penggunaan absensi berbasis elektronik. Strategi implementasi e-government: (Prihanto 2012); a) Sistem layanan diterapkan dengan  menciptakan  bentuk  yang  dapat  diandalkan  dan  terjangkau  secara  luas;  b)  Adanya strategi  penataan  sistem  manajemen  dan  tata  kerja  pemerintahan  yang  sesuai  dengan kemajuan  teknologi  informasi  dalam  penataan  sistem  dan  proses  kerja  pemerintahan;  c) Standarisasi  dan  prosedur  pengelolaan  informasi  dan  dokumen  elektronik  dapat  dicapai melalui  penggunaan  TI  yang  efektif;  d)  Berperan  lebih  besar  dalam  pertumbuhan  industri telekomunikasi  dan  teknologi  informasi  dengan  mempercepat  strategi  E-Government  agar pemerintah dapat sepenuhnya melayani publik atau masyarakat; e) Sebagai sarana penguatan kapabilitas  aparatur  pemerintah,  literasi  masyarakat  dinaikkan;  f)  Melaksanakan pengembangan secara sistematis dengan tahapan yang dapat dicapai dan terukur.

## Dasar Hukum Absensi Berbasis Online
1. Undang-Undang No. . 5 Tahun 2014 . Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 . Tentang Disiplin  Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun 2010 . Tentang . Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan  Bupati  Pelalawan  No.  6  Tahun  2007 . Tentang  Pelaksanaan  Hari  Kerja,  Waktu Kerja dan Pakaian Kerja  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan
6. Peraturan Bupati Pelalawan No. 43 Tahun 2019 . Tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
7. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15 Tahun  2021 . Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.
8. Surat  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  No.  800/1874/415.41/2021  tanggal . 2  Juli 2021, perihal tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021.

## 5. Penutup
Perlu dipahami bahwa birokrasi merupakan bagian dari sistem kerja pemerintah dalam melaksanakan  kegiatannya  berdasarkan  pagu  program  yang  telah  ditetapkan  oleh  kebijakan pemerintah. Inilah fungsi birokrasi dalam menciptakan efektivitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintah  Indonesia  berkaitan  dengan  seberapa  baik  pemerintah  melakukan  tugasnya. Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan  harus  mengatur  sistem  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) pada  saat  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  Corona  Virus Disease  19  di  daerah  dengan  menerapkan  penggunaan  absensi  secara  real  time  dengan mengaktifkan  Global  Positioning  System  (GPS)  melalui  sharing  lokasi/kondisi  terkini  melalui aplikasi  Whatsapp  yang  dilaporkan  secara  bertahap.  Hal  ini  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.
Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kesulitan melakukan pencatatan kehadiran di lokasi yang  sinyal  internetnya  terbatas,  padahal  penerapan  sistem  absensi  lokasi  bersama  masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti dipengaruhi oleh sinyal internet.

## Daftar Pustaka
Bambang Radito, dkk, (2016). Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi , Jakarta: Kencana,
Budiani, N. W. (2007). Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna  Bhakti  Desa  Sumerta  Kelod  Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota  Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT), 2(1), 49–57.
D. Yulianti 2017, Definisi Androit https://eprint.polsri.ac. https://absensisidikjari.com/7-langkah-praktis-mudah-menggunakan-absensi.2012 https://kbbi.web.id
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun 2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 19 Moleong, Lexy J, (2010). Metode Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nitisemito A.S. (1991) Manajemen Personalia : Jakarta; Ghalia Peraturan  Bupati  Pelalawan  Nomor  43  Tahun  2019  Tentang  Penggunaan  Daftar  Hadir Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010– 2025.
Prihanto, I. G. (2012). Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah [Analysis of the Implementation  of  E-Government  on  Regional  Government  Level  in  Indonesia]. Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan , 1–16.
S.P. Hasibuan, Malayu (2013), Manajemen Sumber Daya Mausia . Jakarta : PT. Bumi Aksara Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D ; Bandung : PT. Alfabet Suharsimi, Arikunto, (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta,
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor  800/1874/415.41/2021  tanggal  2 Juli 2021.
Thomas Gordon, (1996). Mengajar Anak Berdisiplin Diri dirumah dan di Sekolah . Jakarta : PT. Gramedia, Tyler, Tayibnapis (2008). Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi. Jakarta : Rineka Cipta. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara