Penerapan One Clause One Concept Pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/ XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama

## Nalini Widyantoro
naliniwidyantoro31@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Contract is important, because of its content that contains the rights and obligations of each party to achieve an agreed goal at the beginning. The arrangement of contracts in the business dunai is to exchange the interest of the parties so that a fair relationship is established and profitable among others. In praktenya not a little contract content that contains too broad meaning, unclear, overlap tumpag, blurred and so forth. As stated in article 1342 BW which indicates that the contract made should provide certainty. With the contract made by the parties, it can easily control and monitor whether the parties have performed their achievements as promised in the contract. To avoid unwanted things, the contract must contain all the needs of the parties set forth in the clauses of the contract and constantly renew the contents of the contract in order to create a conducive and mutually beneficial business climate.
Keywords: Contract; Contract Clause; Conducive Business.

## Abstrak
Kontrak merupakan hal yang penting oleh karena isinya yang mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati diawal. Pengaturan kontrak dalam dunai bisnis adalah menjadmian pertukaran kepantingan para pihak sehingga terjalin hubungan yang adil dansaling menguntungkan diantaranya. Dalam praktenya tidak sedikit isi kontrak yang mengandung makna terlalu luas, tidak jelas, tumpag tindih, kabur dan lain sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1342 BW yang mengisyaratkan bahwa kontrak yang dibuat hendaknya memberi kepastian. Dengan adanya kontrak yang dibuat oleh para pihak maka dapat dengan mudah mengontrol dan memantau apakah para pihak telah melakukan prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka kontrak harus memuat seluruh kebutuhan para pihak yang dituangkan dalam klausula kontrak dan senantiasa memperbaharui isi kontrak agar terciptanya iklim bisnis yang kondusif dan saling menguntungkan. Kata Kunci: Kontrak;  Klausula Kontrak; Bisnis yang Kondusif.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
How to cite: Nalini Widyantoro, ‘Penerapan One Clause One Concept Pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima 29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37341 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Nalini Widyantoro

## 1490 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...

## Pendahuluan
Untuk menjaga eksistensinya, manusia diwajibkan berusaha dengan keras dan tiada henti agar dapat tetap hidup dengan sejahtera, lestari dan hidup berkelanjutan. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat lepas dari manusia lainnya atau dikatakan sebagai mahluk sosial serta interaksi antar sesama manusia. Sebagai contoh berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam transaksi jual beli beras, pihak A akan mendapatkan keuntungan oleh karena ia mendapatkan uang dari hasil yang telah ia jual kepada pihak B, demikian pula pihak B mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing secara proporsional. Interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut menimbulkan sebuah kerjasama yang baik dimana akibat dari interaksi kerjasama tersebut adalah menimbulkan perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 - 1234 Burgelijk Wetboek yang berbunyi:
Pasal 1233 BW “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang- undang”.
Pasal 1234 BW “tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
Ilustrasi diatas merupakan salah satu contoh sebuah perjanjian secara lisan, terdapat pula perjanjian secara tertulis dimana para pihak yang memiliki perbedaan kepentingan melakukan negosiasi untuk mewujudkan sesuatu yang kedua belah pihak inginkan dengan hubungan kontraktual guna mencapai keuntungan secara adil yang diwujudkan dalam sebuah kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu sumber perikatan yang didasarkan pada pasal 1313 Burgelijk Wetboek.
Pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 1 Didalam dunia bisnis, pembuatan kontrak merupakan hal yang sangat penting oleh karena isinya
1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Laksbang Mediatama 2008).[16].
yang mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati diawal. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk mejamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsungan secara proporsionalitas bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. 2 Rasa aman dan menguntungkan dalam hal ini dikarenakan para pihak memiliki perbedaan kepentingan yang kemudian melalui kontrak perbedaan kepentingan tersebut dapat ditampung dan diwujudkan dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak yang kemudian menghasilkan kontrak yang memberikan rasa aman dan menguntungkan untuk kedua belah pihak agar para pihak merasa nyaman dalam menjalankan kontrak tersebut.
Tahap awal yang harus lebih dahulu dipahami oleh para pihak dalam pembuatan kontrak adalah dasar-dasar pengertian kontrak serta konsep kontrak agar hasil akhir dari kontrak tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa dimasa yang akan datang. Langkah awal tersebut adalah memperhatikan syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Kemudian setelah memperhatikan syarat subyektif dan objektif, para pihak juga memperhatikan prinsip dalam kontrak, berdasarkan pendapat M. Isnaeni 3 yang dikutip oleh Agus Yudha Henroko, beberapa prinsip sebagai tiang penyangga dari hukum kontrak yaitu:
a.  Prinsip kebebasan berkontrak;
b.  Prinsip pacta sun servanda ; c.  Prinsip kesederajatan;
d.  Prinsip Privity of contract ;
e.  Prinsip Konsesualisme;
f.  Prinsip itikad baik.
Secara yuridis, kontrak memiliki fungsi yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum
2 Agus Yudha Henroko, ‘Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)’ (Repository Unair 2010) <http://repository.unair.ac.id/40106/1/gdlhub-gdl-grey-2016-hernokoagu-40586-pg.05-16-h.pdf> dikunjungi pada 21-10-2020.
3 ibid. [105].

## 1492 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian. 4 Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis menurut Agus Yudha Henroko, antara lain, adalah: 5
1.  Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan);
2.  Kontrak sebagai bingkai aturan main;
3.  Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum;
4.  Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum; dan
5.  Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win-win solution, efesiensi profit).
Dalam prateknya tidak sedikit isi kontrak yang telah disepakati tersebut mengandung makna yang terlalu luas, tidak jelas, tumpang tindih, kabur dan lain sebagainya.  Ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa “jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”. Hal ini mengisyaratkan bahwa apapun kontrak yang dibuat otang hendaknya jelas isinya sehingga memberi kepastian. 6
Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata dengan kewajiban prestasi diakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga untuk perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat disebut kontrak. 7
Lewat kontrak yang dibuat itulah para pebisnis berusaha mengelola risiko yang ditakar secara matang, dengan asumsi antara lain agar tidak tertimpa rugi. Melalui kontrak para pebisnis menakar perhitungan keuntungan masing-masing dengan jalan saling bertukar janji yang tentunya wajib dipenuhi. 8 Berdasarkan hal
4 Muhammad syarifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatic, Dan Praktik Hukum) (Mandar Maju 2016).[47].
5 ibid. [52] Dikutip Dari Agus Yudha Henroko, Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak,  Materi Perkuliahan Perancangan Kontrak (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
6 Bambang S. ‘Penafsian Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Mak- nanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan’ (2013) Vol.20 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. [207-233].
7 Sukirman, ‘Pembatasan Kebebasan Berkontrak’ (2009) Vol. 9, No.1 November Jurnal Yustitia.
8 Moch Isnaeni, ‘Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Notariil’ (2017) Vol. 1, No.2 Jurnal Notariil.
tersebut penting bahwa dalam pembuatan kontrak wajib sesuai dengan outlining yang baik dan benar, agar dapat menjawab serta menyelesaikan permasalahan dimasa yang akan datang, mengingat fungsi kontrak harus dapat memprediksi permasalahan dimasa yang akan datang.
Pembuatan kontrak sebagai jaring untuk mengangguk keuntungan dan menepis kerugian sungguh tidak gampang, Mengelola risiko bisnis yang komplek dari para pihak yang sudah bersosok sebagai pengusaha besar ke dalam sebuah kontrak yang tersusun dengan klausula-klausula sistematis, memerlukan keterampilan yang prima. 9 Dalam pasal 1338 BW menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, maka dengan adanya kontrak para pihak secara langsung terikat dalam klausula yang telah diatur dalam kontrak tersebut.
Dengan adanya kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tersebut, maka dapat dengan mudah mengontrol dan memantau apakah para pihak telah melalukan prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak. Apabila para pihak tidak melakukan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan atau disebut wanprestasi maka pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang tidak melakukan prestasi untuk memenuhi kontrak tersebut sebagaimana telah diperjanjikan. Untuk menghindari hal tersebut maka maka setiap klausula dalam kontrak harus dengan rinci mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengatur hal-hal krusial seperti contohnya overmacht, mengingat saat ini dunia sedang dilanda pandemic Covid-19 yang mengakibatkan berhentinya beberapa sector usaha diantaranya dalam sector perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan  segala bidang yang melibatkan  pergerakan bebas manusia. Tidak sedikit perusahaan yang tidak dapat melakukan prestasinya seperti halnya mengirimkan barang ke suatu negara, hal ini merupakan akibat dari aturan sebuah negara yang timbul dari penyebaran covid-19.
9 ibid.

## 1494 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
Sebagaimana contoh dalam praktik ialah pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama. Dalam kontrak yang dibuat oleh  PT. Timur Jaya Pratama tersebut tidak terdapat klausula yang krusial seperti wanprestasi serta overmacht , mengingat kontrak tersebut ialah kontrak kerja konstruksi maka perlu merujuk pada Undang- Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  yang didalam pengaturannya kontrak kerja konstruksi harus mencakup beberapa uraian, namun dalam perwujudan kontrak PT. Timur Jaya Pratama tidak memberikan uraian kalusul sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut  didalam kontrak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe Legal Research. Kemudian pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual  Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua pubikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal dan komentar atas putusan pengadilan.

## Kaidah Hukum Kontrak
Arti dari suatu aturan hukum ditunjuk dengan istilah “Kaidah Hukum” ( Rechtnorm ). Dengan istilah kaidah hukum tersebut kita merujuk pada proporsisi dari suatu aturan hukum. Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan. 10
10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2007).[12].
Dalam BW aturan mengenai kontrak diatur dalam buku ketiga yaitu Pasal 1313 BW hingga Pasal 1337 BW. Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dimana asas konsensualisme menjadi dasar dalam buku III BW dalam pembentukan perjanjian, ketika para pihak sepakat maka lahirlah perjanjian. Selain  memenuhi  rumusan  definisi  dalam  Pasal  1313  BW  dalam  pembentukan kontrak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Dalam menguji sebuah kontrak sah atau tidak batu ujinya ialah berdasarkan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu kontrak. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat syarat subjektif dan syarat objektif.
Syarat subjektif tersebut adalah kesepakatan para pihak dan kecakapan, apabila dalam kontrak tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maka salah satu pihak dapat meminta untuk pembatalan kontrak tersebut atau dengan kata lain “Dapat Dibatalkan”. Sedangkan syarat objektifnya adalah mengenai suatu hal tertentu dan kausa yang halal, apabila kontrak tersebut tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian ini “Batal Demi Hukum” yang artinya kontrak tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada didalam suatu perikatan.
Hampir semua kegiatan kerjasama bisnis diawali dengan melakukan pembuatan kontrak oleh karena isinya yang mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati diawal. Oleh karena perkembangan bisnis dan perekonomian dalam masyrakat, muncul berbagai macam kontrak. BW telah mengakomodir jenis jenis kontrak, dalam Pasal 1319 BW terdapat kontrak yang memiliki nama khusus seperti contohnya kontrak jual beli, sewa menyewa dan kontrak yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu dimana maksud dari hal tersebut adalah tidak terdapat pengaturan khusus dalam BW, namun tetap tunduk terhadap peraturan umum yang berlaku dalam BW.
Kontrak bernama diatur dalam Bab VXIII Buku III BW yaitu Kontrak Jual Beli dalam pasal 1457 BW, Kontrak Tukar Menukar yang diatur dalam Pasal 1541 BW maupun Kontrak Sewa Menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 BW. Sedangkan dalam kontrak tak bernama yang saat ini berkembang dalam masyarakat adalah

## 1496 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
Kontrak Waralaba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Perjanjian Waralaba, Kontrak Jasa Konstruksi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah dan lain sebagainya. Jumlah kontrak tak bernama akan terus bertambah dari waktu kewaktu karena menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan ini menjadi dasar pembentukan aturan hukum baru yang mengatur tentang kontrak-kontrak yang tidak bernama tersebut. Terdapat sejumlah aturan hukum yang menjadi sumber hukum kontrak antara lain:
1.  Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kontrak ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, kontrak kerja waktu tertentu, dan kontrak kerja dalam berntuk outsourcing;
2.  Undang – Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur tentang kontrak yang dilarang agar tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3.  Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur anatomi, syarat formil, syarat metriil dan nilai pembuktian akta kontrak secara notaril dan di bawah tangan;
4.  Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kontrak elektronik.

## Tahapan Penyusunan Kontrak
Dalam melakukan tahapan pembuatan paling tidak harus memperhatikan 3
(tiga) aspek yaitu:
a.  Aspek hukum, para pihak dalam melakukan penyusunan kontrak terlebih dahulu memahami maupun menguasai hukum yang berlaku secara nasional serta internasional apabila dikehendaki kontrak tersebut dalam taraf internasional.
b.  Aspek Budaya, aspek ini guna memahami bagaimana budaya hukum kontrak diantara para pihak tersebut.
c.  Aspek Praktis, dalam pelaksanaannya kontrak harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masa yang akan datang sehingga memerlukan kehati- hatian serta kecermatan, klausula yang ada harus dapat memenuhi kebutuhan
para pihak sehingga menjadikan para pihak nyaman dalam melaksanakan kontrak tersebut.

## Tahapan prakontrak
Lazim bagi para pihak yang akan mengikatkan diri didalam kontrak untuk melakukan negosiasi, negosiasi yang lazim disebut juga dengan istilah perundingan adalah suatu tahap perundingan yang dilandasi oleh itikad baik dan dilakukan secara interaktif, komunikatif, efektif sebagai upaya untuk mengeliminasi pertentangan dan mencapai permufakatan tentang maksud dan tujuan  para  pihak  untuk  membuat  kontrak,  yang  pada  dasarnya  merefleksikan kehendak para pihak untuk melakukan pertukatan kepentingan bisnis yang pasti, adil,  dan  efisien. 11 Berdasarkan Black’s Law Dictionary negosiasi adalah “the deliberation, discussion, or conference upon the terms of a proposed agreement; the act of settling or arranging the terms and conditions of a bargain, sale, or other business transaction”. Berdasarkan hal tersebut maka negosisasi merupakan tahapan yang penting untuk mencapai keinginan bersama kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. Negosiasi hampir selalu ada dalam proses penyusunan kontrak walaupun juga pada prakteknya terkadang tidak menggunakan negosiasi, kontrak yang tidak menggunakan negosiasi diawal seperti halnya proses jual beli barang kebutuhan rumah tangga seperti beras di swalayan, setelah mengambil beras yang diinginkan tersebut lantas pembeli menuju kasir untuk melakukan pembayaran tanpa adanya proses tawar menawar. Berbeda halnya dengan kontrak yang nominal pembayarannya besar, negosiasi merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak, hal ini merupakan cara agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

## 1498 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...

## Tahap kontrak
Apa yang telah dinegosiasikan dan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya kemudian dituangkan dalam kontrak. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena menentukan isi secara normatif dalam bentuk pasal-pasal yang merupakan norma-norma hukum kontraktual yang bersifat kebolehan, suruhan dan larangan. Oleh karena itu para pihak yang membuat kontrak tersebut harus dapat menguasai, memahami serta menganalisis klausul- klausul dalam situasi serta kondisi yang disepakati oleh para pihak. Pokok - pokok dari suatu kontrak harus dirumuskan dengan cermat dan akurat, terutama karena dua alasan. Pertama, Pokok-pokok kontrak itu menentukan menentukan keruntutan (kesinambungan logis) dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari suatu kontrak. Dan Kedua, keruntutan itu menentukan, apakah hubungan timbal balik dari berbagai hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak ditetapkan secara adil dan masuk akal. 12
Menurut F.X Suhardana, kehendak para pihak untuk membuat buat kontrak, yaitu: 13
1.  Menjamin kepastian hukum, dalam arti apa yang diinginkan para pihak akan dapat terwujud atau terpenuhi;
2.  Mengungkapkan kepentingan para pihak, yang mereka sepakati;
3.  Memberikan keyakinan bahwa kesepakatan dalam kontrak yang merupakan perikatan yang  memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dapat tercapai;
4.  Menjamin pelaksanaan isi kontrak, sejalan dengan nilai yang ada dalam kepercayaan yang saling mereka berikan.
Lebih lanjut, F.X Suharana menegaskan bahwa kontrak yang dibuat dan merefleksikan kehendak para pihak harus dapat: 14
1. Memberikan kepastian judul/ inti kontrak;
2.  Memberi kepastian pihak-pihak (identitas para pihak);
3.  Memberi kepastian isi kontrak atau hak dan kewajiban para pihak;
12 Budiono Kusumohamidjojo, Perancangan dan Legalitas Kontrak (Mandar Maju 2017).
[21]. 13 Muhammad Syaifuddin, Op.Cit .[176]. dikutip dari F.X Suhardana (2009) Contrac Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi).
4.  Memuat nilai ekonomis dari nilai transaksi; 5. Memberi jaminan keabsahan hukum ( legal  validity)  d an pelaksanaan secara yuridis (legal enforceability);
6.  Memuat petunjuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;
7. Memberi kepastian pelaksanaan hak, kewajiban, dan kewengangan menuntut penggantian kerugian manakala terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak;
8.  Memuat kepastian pilihan hukum penyelesaian konflik;
9. Memberi kepastian pelaksanaan janji-janji dalam kontrak secara wajar, patut, dan adil (fair and reasonable).
Dari apa yang telah dikemukakan oleh F.X Suhardana maka apa yang diinginkan oleh para pihak atau dalam hal ini kehendak ialah harus memperhatikan asas dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, prinsip pacta sun servanda, prinsip kesederajatan, prinsip privity of contract, prinsip konsensualisme, prinsip itikad baik agar menciptakan suatu kontrak yang efisien, adil dan menjamin kepastian hukum.

## Pasca-kontrak
Kontrak yang baik adalah kontrak yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun terdapat pula kontrak yang dalam pelaksanaannya tidak dijalankan baik oleh para pihak sesuai dengan isi kontrak yang telah dibuat sebelumnya sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan sengketa.
Sengketa tersebut timbul dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti halnya salah satu atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, perbedaan penafsiran, ketidakpuasan, pemutusan secara sepihak dan lain sebagainya.  Ketika sengketa tersebut timbul maka system hukum di Indonesia mengatur mengenai arbritase dan penyelesaian sengketa alternative dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, berdasarkan aturan hukum tersebut maka para pihak dapat memilih bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa yaitu secara litigasi (di dalam pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan). Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum hal ini berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan

## 1500 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
dapat menggunakan mekanisme Arbitrase yang berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatakan “cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbritase yang dibuat secara aterulis oleh para pihak yang bersengketa.

## Anatomi Kontrak
Menurut Agus Yudha Henroko hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kontrak adalah: 15
1.  Memuat  rancangan garis besar kontrak dengan berdasar anatomi kontrak (outline) sesuai dengan proses bisnis dalam kontrak yang dibuat tersebut;
2.  Memberi judul dalam setiap klausul yang ada;
3.  Penormaan;
4.  Menggunakan bahasa hukum Indonesia yang bak dan benar;
5. Komperhensif dan efisien.
Anatomi merupakan langkah awal dalam melakukan penyusunan kontrak yang bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam menyusun kontrak agar sistematis, logis, dan efisien sebagaimana dalam prinsipnya yaitu One Clause One Concept. Anatomi kontrak pada umumnya ialah pendahuluan, isi dan penutup,
para pihak memiliki kebebasan untuk mengatur apa saja isi yang akan dituangkan dalam kontrak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang tercermin dalam pasal 1338 ayat 1 BW “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun dalam kebebasan tersebut para pihak harus memperhatikan isi Pasal 1339 BW “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang” hal ini bertujuan agar kontrak tersebut tidak melanggar ketertiban maupun kesusilaan.
Terciptanya suatu kontrak yang “baik” dapat ditentukan ketika proses awal penyusunan kontrak. “Baik” dalam hal ini bukan berarti kontrak itu ialah sempurna
15 Agus Yudha Henroko, Bahan Ajar Dasar-Dasar Perancangan Kontrak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).[68].
karena tiada sesuatu yang sempurna kecuali Sang Pencipta, ketika para pihak telah membuat kontrak yang apik tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak tersebut dalam perjalanannya mengalami permasalahan. Untuk menjadikan suatu kontrak agar tetap pada jalurnya serta menghindari permasalahan, alangkah baiknya para pihak untuk selalu melakukan pembaharuan kontrak agar mampu memenuhi kebutuhan para pihak.
Dalam menyusun kontrak diperlukan pemahaman mengenai anatomi (outline) kontrak, walaupun dalam Pasal 1338 BW mengatur bahwa para pihak bebas menentukan isi dari kontrak, namun dengan memahami outline akan menghasilkan kontrak yang sesuai dengan prinsip One Clause One Concep yaitu sistematis, logis dan  efisien  dengan  memperhatikan  prinsip  tersebut  maka  akan  meminimalisir tersjadinya sengketa dimasa yang akan datang serta mendukung iklim bisnis yang kondusif. secara dasar mengenai anatomi kontrak ialah pendahuluan, isi dan penutup kemudian hal tersebut di rinci guna memperjelas maksud dan tujuan para pihak secara sistematis dan komprehensif dan efisien sebagaimana prinsip dalam outline kontrak yaitu One Clause One Concept. Dalam praktik hukum kontrak terdapat berbagai macam anatomi kontrak yang paling tidak isinya terdiri dari:
1.  Judul;
2.  Nomor;
3.  Pembukaan;
4.  Komparisi/para pihak;
5.  Retical/premis/konsideran;
6. Defisini;
7.  Isi kontrak;
8.  Penutup;
9.  Addendum.
Anatomi yang berkembang tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.
One Clause One Concept pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 Pt. Timur Jaya Pratama
Dalam prakteknya kontrak milik PT. Timur Jaya Pratama tidak megacu pada anatomi tersebut dimana klausul dari kontrak tersebut hanyalah:
1502

## Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
1.  Tugas pekerjaan;
2.  Jangka waktu pelaksanaan;
3.  Harga borongan;
4.  Cara pembayaran;
5.  Penutup.
Melihat hal tersebut apabila dibandingkan dengan anatomi kontrak tentu jauh dari penerapan prinsip One Clause One Concept. Hanya berisi sedikit klausula dapat menjadi permasalahan dimasa yang akan datang karena tidak dapat mengakomodir kebutuhan para pihak. Seperti contohnya klausula Wanprestasi. Berdasarkan pasal 1237 BW, Wanprestasi adalah keadaan ketika debitor telah lalai tidak melakukan prestasinya yang penyerahannya telah jelas dinyatakan dalam kontrak. Ketika telah dinyatakan lalai maka akibat hukumnya adalah membayar ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 BW atau dapat pula pemutusan kontrak dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW). Apabila tidak terdapat klausula wanprestasi maka kontrak tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga perlu diatur mengenai pasal wanprestasi agar terciptanya kepastian hukum diantara para pihak. Kemudian dalam kontrak tersebut tidak mengatur mengenai klausula overmacht. Overmacht menurut Pasal 1244 BW adalah keadaan ketika debitor tidak dapat melakukan prestasi karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga. Mengingat keadaan di Indonesia saat ini tengah mengalami Pandemi Covid-19 maka kontrak harus pula dapat menyelesaikan masalah ketika dalam keadaan pandemi ini dimana dalam berbagai bidang para debitor maupun kreditor tidak dapat melakukan prestasinya. Maka berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan dalam bab ini yang kemudiaan menganalisis pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama maka dapat dikatakan jauh dari outline yang mengandung prinsip One Clause One Concept yang baik dan benar, hal ini dikarenakan klausul-klausul yang ada tidak secara rinci, tidak memuat klausul yang penting seperti wanprestasi, keadaan memaksa (overmacht), hak dan kewajiban yang terlalu luas dalam penjelasannya, kapan berakhirnya perjanjian, penyelesaian sengketa, dan addendum. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kemungkinan di
masa yang akan datang yang kemudian kemungkinan buruknya adalah timbul sengketa antar para pihak. Dalam suatu kontrak tentu para pihak harus mengacu pada prinsip One Clause One Concept guna dalam penyusnan kontrak menjadi runtut serta sistematis, menghindari proses penyusunan yang tertinggal, dan kontrak tersebut terstruktur secara logis, sistematis dan juga efisien.

## Perjanjian Konstruksi
Dalam BW aturan mengenai kontrak kerja konstruksi merujuk pada Pasal 1601 – 1617 BW tentang Perjanjian-Perjnajian Untuk Melakukan Pekerjaan. Perjanjian kerja dibagi menjadi dua bagian yakni perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1601 BW. Dalam perjanjian perburuhan lahir hubungan antara majikan dengan buruh, sedangkan dalam pemborongan pekerjaan pihak pemborong melakukan suatu pekerjaan dengan harga yang telah ditentukan dengan yang berorientasi pada hasil. Dalam perjanjian perburuhan, selain merujuk pada BW juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam perjanjian pemborongan seliain merujuk pada BW juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja
Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hubungan hukum yang lahir tersebut timbul karena adanya kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Hubungan hukum tersebut yakni timbulnya hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum tersebut terjadi pada saat para pihak menandatangani kontrak tersebut.
Hubungan hukum berupa kontrak tersebut selain tunduk pada BW juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
Pasal 1320 menyebutkan bahwa sah nya suatu kontrak diperlukan empat syarat yaitu:
1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3.  Suatu hal tertentu;
4.  Suatu bebab yang halal.

## 1504 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
Dalam kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa hal tambahan mengenai syarat sah nya kontrak yaitu mengenai kecakapan para pihak. Dalam hal kecakapan selain berdasarkan pasal 1330 BW juga mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu “Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum”.  Kualifikasi  usaha  bagi  badan  usaha terdiri atas kecil, menengah dan besar yang penilaiannya dilaksanakan terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kemudian dalam usaha perorangan wajib memiliki Daftar Usaha Perseorangan sedangkan badan usaha wajib memiliki Izin Usaha hal ini berdasarkan dalam pasal 26 ayat 1 UUJK. Badan usaha  yang  mengerjakan  Jasa  Konstruksi  wajib  pula  memiliki  Sertifikat  Badan Usaha. Sehingga dapat disimpulkan tambahan dari kecakapan dalam kontrak kerja konstruksi adalah:
1.  Badan usaha
a. Kualifikasi
b.  Izin Usaha
c. Sertifikat Badan Usaha
2.  Perseorangan
a.  Daftar Usaha Perseorangan
Untuk syarat objektif dalam perjanjian konstruksi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 UUJK. Hal tersebut merupakan  objek yang harus ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak dapat pula menambahkan hal-hal lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Walaupun syarat subjektif dan obyektif telah terpenuhi namun tidak serta merta sah menurut pasal 1338 Ayat 1 BW, perlu diperhatikan pula bahwa perjanjian konstruksi harus secara tertulis hal ini berdasarkan dalam Pasal 46 UUJK jo. Pasal 1 Angka 8 UUJK yakni Pengaturan hubungan kerja antara Penguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia
Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini diperlukan karena dalam penyelenggaraan jasa resiko terjadinya wanprestasi sangat tinggi.

## Klausula Kontrak Kerja Konstruksi
Outline merupakan sebuah langkah awal dalam penyusunan kontrak agar kontrak tersebut dapat terstruktur serta sistematis yang kemudian memudahkan para pihak untuk memahami isi dari kontrak tersebut serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana fungsi secara yuridis dalam sebuah kontrak. Kontrak disini memberikan perlindungan serta dapat menjawab kebutuhan para pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu memerlukan isi kontrak yang dapat memenuhi kebutuhan para pihak. Penentuan isi klausula tersebut sungguh tidaklah mudah karena harus memikirkan segala kemungkinan yang menimbulkan sengketa. Dalam tahap prakontrak telah dijelaskan bahwa para pihak dapat melakukan negosisasi, mengutarakan segala keinginan untuk mencapai kemufakatan namun didahului dengan melakukan research dalam peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen yang lain. Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu penyelesaiannya adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kasus kontrak yang digunakan adalah kontrak kerja konstruksi sehingga merujuk pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maka Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
a.  Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
b.  Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
c.  Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
d.  Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
e.  Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
f.  Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya

## 1506 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
jaminan atas pembayaran;
g.  Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
h.  Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
i.  Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
j.  Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
k.  Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
l.  Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
m.  Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
n.  Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
o.  Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
p.  Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU Jasa Konstruksi berlaku bagi semua varian Perjanjian Konstruksi. 16 Namun demikian perlu diperhatikan bahwa syarat dan ketentuan tersebut berlaku untuk perjanjian konstruksi secara umum. Dalam industri konstruksi, jenis perjanjian konstruksi sangat beragam dimana masing-masingnya mempunyai karakter yang berbeda. 17 Dengan demikian, karena UU Jasa Konstruksi dengan berbagai variasinya maka diperlukan standarisasai syarat dan ketentuan dalam perjanjian konstruksi. 18
16 Y. Sogar Simamora, dkk. Dikutip dari Yohanes Sogar Simamora, Hukum  Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Buku Ajar Hukum Kontrak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).[174].
17 ibid . 18 ibid.

## Kesimpulan
Hukum kontrak merupakan seperangkat aturan hukum yang mencakup konsep, norma, nilai, serta asas yang dalam praktik bisnisnya berfungsi untuk mengakomodasi, memfasilitasi, melindungi kepentingan para pihak yang dituangkan dalam kontrak untuk mencapai  keadilan, kepastian, efisien, serta logis. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keahlian dalam pembuatanya agar tidak menimbulkan kerugian sebagaimana fungsi kontrak secara ekonomis, dalam perancangan kontrak tersebut tentu harus memperhatikan beberapa hal agar menciptakan kontrak yang sah dimata hukum serta dapat dipertanggungjawabkan pula dimata hukum. Kontrak yang baik tentu diawali dengan membuat outline agar memudahkan dalam proses wording untuk menghindari penyusunan yang terpencar dan terpenggal sehingga menghasilkan kontrak yang logis, sistematis dan efisien sesuai dengan prinsipnya yaitu One Clause One Concept untuk menghindari multitafsir dari para pihak dalam kontrak. Namun dalam praktiknya seperti Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 Pt. Timur Jaya Pratama tidak menerapkan prinsip tersebut maupun patuh terhadap outline sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga ketika terjadi permasalahan di masa yang akan datang kontrak tersebut tidak dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
Ketika para pihak tidak melaksanakan tahapan kontrak sebagaimana telah dijelaskan secara rinci tersebut tentunya dapat menimbulkan akibat hukum seperti tidak terciptanya kepastian hukum serta keadilan karena diantara para pihak timbul adanya multitafsir. Walaupun bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan perbuatan yang susah namun dengan menggunakan instrument kontrak yang dapat menampung perbedaan kepentingan diantara para pihak secara proporsional maka permasalahan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut dapat diatasi sehingga dapat mewujudkan kontrak yang saling menguntungkan para pihak.

## 1508 Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...

## Daftar Bacaan

## Buku
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Laksbang Mediatama 2008).
-----------, Bahan  Ajar  Dasar-Dasar  Perancangan  Kontrak , Fakultas Hukum (Universitas Airlangga 2018).
Kusumohamidjojo Budiono, Perancangan dan Legalitas Kontrak (Mandar Maju 2017).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Kencana 2019).
------------, Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi (Kencana 2008).
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2007).
Simamora, Y. Sogar, dkk. Dikutip dari Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Buku Ajar Hukum Kontrak, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).
Syarifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatic, Dan Praktik Hukum) (Mandar Maju 2016).

## Jurnal dan Karya Ilmiah
Bambang S. ‘Penafsian Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan’ (2013) 20 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 2.
Hernoko, Agus Yudha ‘ Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)’ (2010) Repository Universitas Airlangga.
Isnaeni, Moch ‘Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Notariil’ (2017) 1 Jurnal Notariil 2.
Sukirman, ‘Pembatasan Kebebasan Berkontrak’ 9 Jurnal Yustitia 1.

## Perundang-undangan
Burgelijk Wetboek (B.W), Pustaka Buana (2015).
Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

## Nalini Widyantoro: Pemungutan Retribusi Pasar...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--