Vol 16 No 1 April 2019

## PASAL 1131 BW SEBAGAI NORMA PENGATURAN JAMINAN UMUM
Oleh:

## Harfiati
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## callviste01@gmail.com
Abstrak – Bank sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pada era  sekarang  ini.  Hubungan  antara  bank  dengan  masyarakat  juga  sangat  erat  kaitannya  dan sangat  membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan usahanya  juga  memerlukan  peranan  bank,  yaitu  dalam  bentuk  melakukan  pinjaman  kredit. Bank selaku kreditor tentunya menginginkan  adanya jaminan  atas perjanjian  kredit tersebut. Jaminan yang ada tanpa perlu diperjanjikan ini lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1131  BW.  Apabila  hanya  mengandalkan  jaminan  umum saja,  posisi  bank  selaku  kreditor  dirasa  kurang  aman  dan  kokoh  maka  lebih  baik  dan  aman bagi  bank  apabila  membuat  perjanjian  jaminan  khusus  oleh  para  pihak  melalui  suatu perjanjian atas dasar sepakat, agar ada suatu benda milik debitor yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan utang tersebut.
Kata Kunci : Bank; Kredit; Jaminan Umum, Jaminan Khusus, Undang-Undang Perbankan.

## CATEGORY OF ARTICLE 1131 BW AS NORMA OF GENERAL WARRANTY SETTINGS
Abstract – Banks  play  an  important  role  in  meeting  people's  daily  needs  in  this  era.  The relationship  between  banks  and  the  community  is  also  very  closely  related  and  is  in  urgent need  of  one  another.  Communities  in  meeting  their  business  needs  also  require  the  role  of banks, namely in the form of credit loans. The bank as a creditor certainly wants a guarantee for  the  credit  agreement.  This  guarantee  without  being  required  is  born  because  it  is determined by the Law that is regulated in the provisions of Article 1131 BW. If only relying on general guarantees, the position of the bank as a creditor is considered to be less secure and sturdy,  so  it  is  better  and  safer  for  the  bank  to  make  a  special  guarantee  agreement  by  the parties through an agreement on the basis of an agreement, so that there is an object owned by the debtor that can be used as an object of collateral the debt.
Keywords : Bank; Credit; General guarantee; Special Guarantee; Banking Act.

## A. PENDAHULUAN
Dasar  dari  adanya  agunan  atau  jaminan  itu  sendiri  adalah  adanya  perjanjian  pokok, yaitu perjanjian pemberian kredit.  Kata kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin  “ credere, credo ,  dan creditum yang  kesemuanya  berarti  kepercayaan” 1 ,  yang  artinya  kreditor  selaku pemberi  kredit  yang  umumnya  adalah  bank  dalam  hubungan  perkreditan  dengan  debitor selaku  penerima  kredit  mempunyai  kepercayaan  bahwa  dalam  waktu  dan  syarat-syarat  yang telah  disepakati  bersama  debitor  dapat  mengembalikan  atau  membayar  kredit  sesuai  dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan  adanya  jaminan  utang  yang  dapat  terdiri  dari  berbagai  bentuk  dan  jenisnya. Mengenai  penjaminan  utang,  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  terdapat  berbagai  peraturan Perundang-Undangan  yang  mengatur  atau  berkaitan  dengan  jaminan  utang  yang  sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. 2
Pasal  1233  BW  menentukan  bahwa:  “Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena persetujuan,  baik  karena  Undang-Undang.”  Apabila  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1233  BW tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  perjanjian  merupakan  sumber  dari  perikatan.  Sebagai perikatan  yang  dibuat  dengan  sengaja,  atas  kehendak  para  pihak  dengan  sengaja,  atas kehendak  para  pihak  secara  sukarela  ,  maka  segala  sesuatu  yang  telah  disepakati,  disetujui oleh  para  pihak  harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak  sebagaimana  telah  disepakati  oleh mereka. 3
Perikatan  lahir  karena  adanya  suatu  perjanjian  kredit  dan  penyerahan  barang  sebagai jaminan dengan tujuan untuk memperoleh kembali sesuatu  yang telah diberikan sebelumnya yang berupa sejumlah uang sebagai obyek perjanjian pemberian kredit.
Pemenuhan  prestasi  yang  harus  dilakukan  oleh  debitor  sebagai  suatu  kewajiban, kemudian prestasi tersebut akan diterima oleh kreditor sebagai haknya. Apabila dalam suatu perikatan itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan maka dengan sendirinya hak satu sama lain juga akan terwujud. Sebaliknya, apabila kewajiban tidak terpenuhi, maka hak juga tidak akan terwujud seperti seharusnya yang kemudian akan menimbulkan kerugian bagi penerima
1 Rachmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2003, hal 236.
2 M.  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 76-78.
3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 59.
Vol 16 No 1 April 2019
hak tersebut  yang tentunya menjadi sesuatu  yang tidak diinginkan oleh siapapun. Terjadinya kerugian yang dialami oleh kreditor tentunya tidak diinginkannya dalam urusan bisnis, maka akan  meminta  bantuan  hukum  melalui  jalur  Pengadilan  untuk  memulihkan  kerugiannya tersebut. 4
Apabila  meminta  bantuan  hukum  melalui  Pengadilan,  sebenarnya  sudah  disediakan oleh  Undang-Undang  melalui  Pasal  1131  BW  yang  pelaksanaannya  tentu  dengan mengeksekusi  harta  pihak  yang  cidera  janji  (wanprestasi)  di  hadapan  umum  untuk  di  lelang yang kemudian hasilnya akan dibayarkan kepada pihak yang menderita rugi. Ketentuan Pasal 1131  BW  ini  sebagai  jaminan  umum  yang  lahir  karena  Undang-Undang,  maka  jaminan  ini sudah  ada  tanpa  perlu  diperjanjikan  lagi  oleh  para  pihaknya.  Apabila  hanya  mengandalkan jaminan umum saja sebagai penyangga perikatan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hak kreditor dapat terpenuhi secara keseluruhan karena apabila hasil lelang itu ternyata tidak mencukupi  maka  kreditor  tetap  akan  menderita  kerugian,  dan  apabila  kreditor  ini  hanya mengandalkan jaminan umum maka posisinya hanya sebagai kreditor konkuren saja. 5
Jaminan  yang  demikian,  dalam  praktek  perkreditan  ini  tentunya  tidak  memuaskan posisi  kreditor  selaku  pemberi  dana  pinjaman  karena  posisi  kreditor  ini  dirasa  kurang memberikan  rasa  aman  dan  terjamin  bagi  kredit  yang  diberikan  kepada  debitor  tersebut. Kreditor  memerlukan  kepastian  dan  jaminan  untuk  memberinya  rasa  aman  terhadap  utang yang  diberikannya  kepada  debitor,  yaitu  dengan  adanya  benda-benda  yang  ditunjuk  secara khusus  untuk  dijadikan  jaminan  atas  utang  debitor  dan  hanya  berlaku  bagi  kreditor  tertentu saja,  dengan  itu  maka  perlu  dibuatnya  suatu  perjanjian  jaminan  khusus  baik  itu  perjanjian jaminan  kebendaan  maupun  perjanjian  jaminan  perorangan,  tergantung  dari  obyek  yang dijaminkan tersebut. 6

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,  maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum
4 Moch.  Isnaeni, Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan ,  PT  Revka  Petra  Media,  Surabaya,  2016, hal 53.
5 Ibid, hal 53.
6 Sri  Soedewi  Masjchoen    Sofwan, Hukum  jaminan  di  Indonesia,  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan dan Jaminan Peorangan , liberty, Yogyakarta, 1980, hal 45.
Vol 16 No 1 April 2019
sekunder  yang terdiri  dari peraturan perundang-undangan  dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach dan Conceptual  Approach . Statute  Approach adalah  pendekatan  masalah  yang  dirumuskan  dan dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Conceptual  Approach adalah  pendekatan  masalah  yang  didasarkan  pada  literatur-literatur, karya  ilmiah,  pendapat  para  sarjana,  atau  doktrin-doktrin  ilmu  hukum.  Pendekatan  masalah baik Statute Approach maupun Conceptual Approach yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.
Bahan hukum  yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum  primer  yaitu berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ),  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan, dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas, serta bahan  hukum  sekunder  yaitu  berupa  buku-buku  hukum,  ataupun  buku  lain  yang  terkait dengan  tulisan  ini,  seperti  makalah  seminar  hukum,  majalah,  surat  kabar,  dan  beberapa sumber dari situs-situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Langkah  penulisan  yang  menggunakan  studi  kepustakaan  ini  diawali  dengan mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  yang  memiliki  korelasi  dengan  masalah  yang  dibahas, kemudian  dilakukan  klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  terkait  untuk  disusun secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Jaminan umum; dan
2. Jaminan khusus.
Jaminan  umum terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1131  BW  dan  Pasal  1132  BW, sedangkan jaminan khusus itu sendiri dibagi 2 (dua), yaitu:
1. Jaminan  perorangan,  yang  termasuk  dalam  jaminan  perorangan  adalah  borgtoch  atau yang biasa sering disebut dengan penanggungan;
2. Jaminan kebendaan, yang termasuk dalam jaminan kebendaan adalah:
a. Benda tetap:
1) Tanah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan;
2) Bukan  tanah  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  hipotik,  terdapat  dalam  ketentuan Pasal 1162 BW.
b. Benda bergerak:
1) Gadai, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1152-1158 BW;
2) Fidusia,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia.
Perbedaan jaminan umum dengan jaminan khusus, yaitu:
Jaminan umum:
1. Merupakan  jaminan  yang  diberikan  bagi  kepentingan  semua  kreditor  dan menyangkut semua harta kekayaan debitor;
2. Benda  jaminan  itu  tidak  ditunjuk  secara  khusus  dan  tidak  diperuntukkan  untuk kreditor,  sedang  hasil  penjualan  benda  jaminan  itu  dibagi-bagi  di  antara  para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing;
3. Para  kreditor  ini  mempunyai  kedudukan  yang  sama,  tidak  ada  yang  lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya (kreditor konkuren);
4. Timbul dari Undang-Undang.
Jaminan khusus, yaitu:
1. Benda-benda  tertentu  yang  ditunjuk  secara  khusus  sebagai  jaminan  piutang  dan hanya  berlaku  bagi  kreditor  tertentu,  baik  jaminan  yang  bersifat  kebendaan maupun perorangan;
2. Jaminan  khusus  yang  timbul  karena  adanya  perjanjian  yang  khusus  diadakan antara kreditur dengan debitor.
Piutang  gadai  dan piutang hipotek  yang tergolong sebagai  piutang istimewa berdasar Pasal 1133 BW, menandakan bahwa gadai dan hipotek itu lahir karena ada perjanjian jaminan gadai  atau  perjanjian  jaminan  hipotek  yang  pada  hakekatnya  merupakan  bentuk penyimpangan  dari  Pasal  1131  BW.  Hadirnya  kekecualian  inilah  yang  secara  implisit memberikan  pertanda  bawa  Pasal  1131  BW  kendati  ada  dalam  ruang  Buku  II  BW,  ternyata dapat  disimpangi.  Dengan  kata  lain,  kedudukan  Pasal  1131  BW  tak  lain  berposisi  sebagai regelend recht yang memungkinkan disimpangi oleh para pihak atas dasar kata sepakat, yakni dengan membuat jaminan khusus lewat perjanjian. 7
7 Moch. Isnaeni, Op.Cit , hal 69-71.
Vol 16 No 1 April 2019
Di  sisi  lain,  apabila  jaminan  khusus  tersebut  obyeknya  adalah  benda  tertentu  milik debitor,  maka  dibuatlah  perjanjian  jaminan  kebendaan  yang  berarti  bahwa  adanya  barang tertentu milik debitor yang diikat secara khusus demi menjamin sejumlah utang tertentu yang diinginkan oleh debitor, perjanjian jaminan kebendaan ini keberadaannya terletak dalam Buku II BW dan tentunya hak yang dilahirkan pun adalah hak kebendaan. 8
Sri Soedewi Masychoen Sofwan menyatakan bahwa:
Khusus mengenai lembaga jaminan penting sekali arti pembagian benda bergerak dan tak bergerak,  di  mana  atas  dasar  pembedaan  benda  tersebut  menentukan  jenis  lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jaminan benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk  gadai atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau credietverband. 9
Hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Bersifat absolut, yang berarti dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang;
2. Droit  de  suite ,  yang  berarti  suatu  hak  yang  terus  mengikuti  pemilik  benda,  atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada;
3. Droit de preference , yang berarti hak yang didahulukan atau diutamakan. 10
Hak jaminan kebendaan dengan hak pribadi memiliki beberapa ciri-ciri.
Ciri-ciri hak jaminan kebendaan adalah:
1. Hak  jaminan  kebendaan  bersifat  mutlak,  artinya  hak  tersebut  dapat  ditegakkan terhadap siapapun, dimana hak itu tidak hanya dapat ditegakkan pada pihak rekan seperjanjian  saja,  tetapi  juga  kepada  pihak  ketiga  yang  bukan  mitra seperjanjiannya tersebut;
2. Hak  jaminan  kebendaan  memiliki  ciri droit  de  suite ,  artinya  hak  tersebut  akan selalu mengikuti bendanya ke mana pun benda itu berada;
3. Hak jaminan kebendaan memiliki asas prioritas, artinya hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian;
4. Hak  jaminan  kebendaan  memiliki  asas  preferensi,  artinya  kreditor  pemegang  hak jaminan  kebendaan  piutangnya  harus  dilunasi  terlebih  dahulu  dari  kreditor  lain. Artinya  kreditor  lain  adalah  para  kreditor  yang  hanya  mengandalkan  jaminan umum dalam Pasal 1131 saja;
5. Hak  jaminan  kebendaan  memiliki  asas  publisitas,  artinya  hak  kebendaan  tersebut memerlukan suatu perbuatan hukum khusus yang wajib dilakukan sehingga umum atau masyarakat mengetahui keberadaan hak kebendaan yang bersangkutan;
6. Hak jaminan kebendaan memiliki asas totaliteit, artinya hak jaminan kebendaan itu menindih  keseluruhan  benda  yang  bersangkutan  secara  utuh,  bukannya  sebagian
8 Ibid , hal 102.
9 Sri Soedewi Masychoen Sofwan , Op.Cit, hal 55.
10 Sriwati, dkk, Hukum Jaminan , Catatan Perkuliahan Fakultas Hukum UBAYA, Surabaya, 2015.
demi  sebagian.  Pola  tertindihnya  benda  secara  keseluruhan  oleh  hak  jaminan menjadi penting apabila debitor wanprestasi terjadi eksekusi obyek jaminan;
7. Hak  jaminan  kebendaan  dilekati  sifat  tidak  dapat  dibagi-bagi,  artinya  dengan dilunasinya  sebagian  utang  oleh  debitor,  bukan  berarti  sebagian  dari  benda  yang dijaminka itu menjadi terbebaskan karenanya;
8. Hak jaminan kebendaan memiliki asas spesialitas, artinya suatu benda dapat diikat dengan  perjanjian  jaminan  kebendaan,  ciri-cirinya  harus  ditetapkan  dengan  tegas dan jelas;
9. Hak  jaminan  kebendaan  memberikan  sistem  eksekusi  agunan  yang  mudah. Apabila  debitor  wanpreestasi,  kreditor  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, serta cepat, dan itu antara lain dengan menggunakan lembaga hukum parate eksekusi;
10. Hak  jaminan  kebendaan  memiliki  aturan  pemberian  perlindungan  hukum  yang proporsional  kepada  para  pihak.  Baik  kepada  kreditor  maupun  debitor,  oleh Undang-Undang diberikan perlindungan hukum yang berimbang secara layak;
11. Hak  jaminan  kebendaan  memiliki  hak  retensi,  artinya  demi  mendapatkan pelunasan  piutang  secara  tuntas,  kreditor  diberi  wewenang  untuk  tetap  menahan benda  jaminan  sampai  dengan  piutang  yang  bersangkutan  dengan  benda  tersebut dilunasi;
12. Hak jaminan kebendaan timbul setelah adanya perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya didahului dan bergantung pada perjanjian pokok;
13. Pemberi  hak  jaminan  kebendaan  pada  dasarnya  hanya  pemilik  benda.  Perjanjian jaminan  kebendaan  dibuat  oleh  2  (dua)  pihak,  yaitu  pihak  pemberi  hak  jaminan kebendaan dan pihak penerima hak jaminan kebendaan;
14. Hak jaminan kebendaan itu untuk melunasi piutang bukan hak untuk memiliki;
15. Hak jaminan kebendaandapat diletakkan secara berganda untuk obyek yang sama. Pada  dasarnya  sebuah  benda  itu  dapat  dijaminkan  ulang  (kecuali  untuk  fidusia karena masih memerlukan kajian khusus). 11
Ciri-ciri hak pribadi adalah:
1. Hak pribadi bersifat tidak mutlak atau bersifat relatif, artinya hak pribadi tersebut hanya  dapat  ditegakkan  pada  pihak  tertentu  saja,  dan  yang  dimaksud  tertentu  itu tidak lain adalah rekan sekontraknya saja;
2. Hak pribadi tidak memiliki ciri droit de suite, mengingat hak pribadi itu lahir dari perjanjian  yang  bersifat  pribadi  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal 1315 jo. 1340 BW;
3. Hak  pribadi  tidak  mengenal  asas  prioritas,  karena  saat  kelahiran  sebuah  hak pribadi tidak punya pengaruh atas kelahiran hak pribadi yang lainnya;
4. Hak pribadi tidak memiliki ciri preferensi,  artinya kreditor pemegang hak pribadi hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren  yang dijamin dengan keseluruhan harta debitor, dan jaminan tersebut diperuntukkan bagi seluruh kreditor; Hak pribadi tidak memiliki asas publisitas, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak,  hanya  berlaku  sebatas  pada  kontraknya  saja  sesuai  prinsip Privity  of Contract seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW. 12
11 Moch. Isnaeni, Op.Cit , hal 136-173.
12 Ibid , hal 136-149.
Vol 16 No 1 April 2019
Setiap  perikatan  yang  ada  dalam  masyarakat,  didominasi  oleh  jenis  perikatan  yang lahir  dari  perjanjian.  Para  pihak  akan  mempunyai  prestasi  masing-masing  yang  wajib  untuk dipenuhinya  dalam  suatu  perikatan  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya  oleh para  pihak  tersebut  melalui  kata  sepakat.  Dilaksanakannya  prestasi  tersebut  berarti  kreditor akan mendapatkan haknya dan tidak akan menderita kerugian dikarenakan apabila debitor ini tidak melaksanakan kewajibannya maka kreditor akan menderita kerugian yang menyebabkan untuk  memulihkan  kembali  hak  kreditor  tersebut  maka  harus  melakukan  gugatan  ke Pengadilan yang sering kali menghabiskan biaya dan waktu yang cukup lama dan belum tentu kreditor akan mendapatkan haknya secara utuh dikarenakan apabila melalui jalur Pengadilan maka akan diikuti dengan permohonan peletakkan sita jaminan terhadap harta debitor. Sesuai proses  di  Pengadilan,  apabila  hakim  telah  menjatuhkan  putusan  yang  menyatakan  bahwa debitor bersalah dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun debitor mengabaikannya maka harta debitor tersebut akan dijual di hadapan umum agar mendapatkan hasil  sejumlah  dana  yang  kemudian  akan  dibayarkan  kepada  piutang  kreditor  tersebut. Kehadiran  jaminan  umum  dalam  Pasal  1131  BW  yang  sering  kali  dikenal  dengan  istilah jaminan  umum  yang  lahir  dari  Undang-Undang  ternyata  masih  rawan  karena  apabila  hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang debitor maka hak kreditor tetap tidak akan terpenuhi secara utuh dan semestinya. Saat hasil lelang harta debitor atas dasar ketentuan Pasal 1131 BW ini terjadi, maka seluruh kreditor akan berkonkurensi untuk memperebutkan hasil  lelang  tersebut  demi  pelunasan  piutang  para  kreditor  tersebut.  Kondisi  inilah  yang membuat kreditor-kreditor tersebut berposisi sebagai kreditor konkuren. 13
Kedudukan  Pasal  1131  BW  yang  merupakan  jaminan  umum  adalah  lahir  dari ketentuan  Undang-Undang  tanpa  harus  diperjanjikan  oleh  para  pihaknya,  tetapi  yang  diatur dalam  Pasal  1131  BW  itu  dapat  diisimpangi  oleh  para  pihak    dengan  cara  tertentu  agar mendapatkan  posisi  khusus.  Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  jaminan  umum  itu berkedudukan  sebagai regelend  recht ,  dan  Pasal  1131  BW  yang  berkedudukan  sebagai regelend  recht juga  dapat  dilihat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1132  jo.  1133  BW. Menyimpangi  suatu  ketentuan  Undang-Undang,  tentu  saja  yang  bersifat  sebagai regelend recht , harus dilakukan atas dasar kata sepakat, yang berarti bahwa para pihak wajib membuat perjanjian  di  antara  mereka  sebagai  aturan  tandingan  untuk  menggantikan  ketentuan  yang disimpangi.
13 Ibid , hal 87-89.
Vol 16 No 1 April 2019
Mengandalkan  jaminan  umum  dalam  Pasal  1131  BW  ternyata  memang  masih  rawan bagi  kreditor,  dan  apabila  menginginkan  posisi  yang  lebih  aman  maka  harus  melakukan penyimpangan  terhadap  Pasal  1131  BW,  yaitu  dengan  cara  membuat  suatu  perjanjian. Mengingat  yang  disimpangi  tersebut  perihal  jaminan  yang  berurusan  dengan  benda,  maka perjanjian yang digunakan untuk melakukan penyimpangan pun harus berobyek pada jaminan berupa benda pula, sehingga wujudnya berupa perjanjian jaminan kebendaan. 14
Buku  III  BW  mempunyai  sifat  terbuka,  dan  salah  satu  indikatornya  ketentuan- ketentuan  yang  ada  di  dalamnya  didominasi  oleh  ketentuan  yang  berposisi  sebagai regelend recht . Konsekuensi sifat terbuka dari Buku III BW, para pihak dimungkinkan untuk membuat hal-hal  baru  di  luar  dari  yang  ada  dalam  Buku  III  BW  tersebut,  para  pihak  diperkenankan untuk membuat jenis-jenis perjanjian baru yang berlainan dengan  yang telah diatur di dalam ketentuan Buku III BW tersebut. 15
Pasal  1131  BW  ini  berposisi  sebagai regelend  recht ,  artinya  dapat  disimpangi  oleh para  pihak  dengan  cara  membuat  suatu  perjanjian.  Menyimpangi  ketentuan  Pasal  1131  BW yang bernaung di Buku II BW yang bersifat tertutup ini memiliki karakter yang unik, karena apabila  ketentuan  pasal  ini  disimpangi  tetapi  pasal  ini  tidak  lenyap  dari  tatanan  hubungan hukum  para  pihak.  Penyimpangan  dengan  membuat  perjanjian  jaminan  kebendaan  yang tergolong  sebagai  perjanjian  kebendaan  dan  bukan  perjanjian  obligatoir,  hanya  sekedar memundurkan posisi Pasal 1131 BW untuk memberi tempat di depan pada perjanjian jaminan kebendaan yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi kreditor. Andai kata karena suatu hal pelindung  utama  ini  runtuh,  maka  kreditor  masih  dapat  diselamatkan  oleh  Pasal  1131  BW selaku benteng cadangan. Dikarenakan adanya 2 (dua) lapis jaminan, andai kata di kemudian hari  debitor  wanprestasi,  kemudian  dari  perjanjian  jaminan  ternyata  hasil  lelang  tidak mencukupi,  maka  jaminan  umum  dalam  Pasal  1131  BW  masih  tetap  dapat  menjaring kekurangan  pelunasan  tagihan  kreditor.  Inilah  karakter  Pasal  1131  BW  yang  dapat dikategorikan  sebagai regelend  recht ,  tetapi  apabila  dilakukan  penyimpangan  terhadap ketentuan tersebut, tidak serta merta menghilangkan Pasal 1131 BW dari peredaran hubungan hukum  para  pihak.  Pasal  1131  BW  yang  disimpangi  oleh  para  pihak  dengan  mengadakan perjanjian  jaminan  kebendaan,  hanya  mengakibatkan  mundurnya  pasal  tersebut  selangkah
14 Ibid , hal 92.
15 Ibid , hal 77-78.
Vol 16 No 1 April 2019
lebih  ke  belakang  untuk  memberi  ruang  dibangunnya  benteng  pelindung  utama  yang  dibuat oleh para pihak. 16

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1) Pasal 1131 BW terletak dalam Buku II yang sifatnya tertutup dan didominasi oleh ketentuan-ketentuan  yang  sifatnya dwingend  recht atau  memaksa,  tetapi  Pasal 1131  BW  itu  sendiri  bukan  merupakan dwingend  recht ,  melainkan  ketentuan hukum yang bersifat regelend recht atau ketentuan hukum yang sifatnya mengatur;
2) Kekhususan  yang  dimiliki  oleh  Pasal  1131  BW  ini  adalah  Pasal  1131  BW  ini dapat  disimpangi  oleh  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut  namun  tidak menghilangkan  pasal  ini  dari  peredaran  hukum  para  pihak.  Pasal  1131  BW  tidak serta  merta  hilang,  namun  posisinya  hanya  lebih  mundur  dari  sebelumnya dikarenakan  untuk  memberikan  ruang  kepada  perjanjian  jaminan  khusus,  namun apabila  di  kemudian  hari  ternyata  perjanjian  jaminan  khusus  ini  tidak  dapat menopang  segala  piutang  kreditor  maka  Pasal  1131  akan  muncul  kembali  untuk melunasi piutang kreditor tersebut tidak menderita kerugian.

## 2. SARAN TINDAK LANJUT
Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:
1) Para  kreditor  yang  akan  membuat  suatu  perjanjian  dengan  debitor,  lebih  baik menggunakan  menggunakan  perjanjian  jaminan  khusus  agar  ada  suatu  barang  milik debitor  yang  diikat  dengan  jaminan  tertentu  agar  apabila  di  kemudian  hari  debitor wanpretasi maka kreditor tidak menderita kerugian;
2) Debitor  yang  hendak  melakukan  suatu  pinjaman  kredit  terhadap  kreditor,  khususnya bank  harus  lebih  memperhatikan  kondisi  ekonominya  sebelum  melakukan  suatu pinjaman  agar  tidak  sampai  terjadi  wanprestasi  yang  memunculkan  gugatan  dan eksekusi jaminan di kemudian hari.
16 Ibid , hal 105-106.
Vol 16 No 1 April 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Usman, Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Bahsan,  M, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Muljadi, Kartini, Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Isnaeni, Moch, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan , PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masychoen, Hukum  jaminan  di  Indonesia,  Pokok-Pokok  Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan , liberty, Yogyakarta, 1980.
Sriwati,  dkk, Hukum  Jaminan ,  Catatan  Perkuliahan  Fakultas  Hukum  UBAYA,  Surabaya, 2015 .

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  jo  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW)