∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Rai Mantili
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 rai.mantili@mail.ugm.id
Naskah diterima: 5 Juni; direvisi: 26 Agustus; disetujui: 16 September

## ABSTRAK
Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Rumusan  mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dan hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara  perbuatan  melawan  hukum  biasanya  terdiri  atas  dua  bentuk,  yakni  kerugian materiil  dan  kerugian  immateriil.  Metode  penelitan  dalam  penelitian  ini  yaitu yuridis  normatif.  Melalui  penelitian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  artikel  ini diharapkan  konsep  ganti  kerugian  immateriil  di  Indonesia  dapat  terbentuk  agar tercipta  kepastian  hukum  dalam  suatu  putusan  pengadilan.  Hasil  penelitian menegaskan  bahwa  ketiadaan  pengaturan  mengenai  kompensasi  ganti  kerugian immateriil  perbuatan  melawan  hukum  menyebabkan  perbedaan  penafsiran  yang berbeda-beda pada putusan hakim. Hal  yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah mengenai  pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perkara  perbuatan  melawan hukum  dalam  praktik  di  Indonesia  dan  mengenai  pengaturan  ganti  kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda.
Kata kunci: Ganti Kerugian, Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽

## REPLACING DAMAGES IMMATERIIL AGAINST TORTS IN PRACTICE: THE COMPARISON OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS Rai Mantili
Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Indonesia Sosio Yustisia Bulaksumur Street Number 1, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 rai.mantili@mail.ugm.id

## ABSTRACT
Article  1365  of  the  Civil  Code  states  that  an  unlawful  act  that  carries  a  loss  to another  person  obliges  the  person  who  because  of  his  mistake  to  issue  the  loss, compensates  for  the  loss.  The  formulation  regarding  unlawful  acts  is  not explained  and  only  provides  a  basis  for  submitting  compensation  based  on unlawful acts. The forms of loss in cases of acts against the law usually consist of two forms, namely material losses and immaterial losses. The research method in this research is normative juridical. Through the research outlined in the form of this article, it is hoped that the concept of immaterial compensation in Indonesia can be formed in order to create legal certainty in a court decision. The results of the  study  confirm  that  the  absence  of  regulation  regarding  compensation  for immaterial  losses  against  the  law  causes  different  interpretations  in  the  judge's decision.  What  will  be  explained  in  this  article  is  about  the  regulation  of immunity  compensation  in  cases  of  illegal  acts  in  practice  in  Indonesia  and regarding the regulation of immunity compensation in acts against the law in the Netherlands.
Keyword: Compensation, Immaterial, Torts.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽

## A. Latar belakang
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dikenal  di  Republik  Indonesia  sebagai negara penganut sistem hukum civil law diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  si pelaku  atau  bertentangan  baik  dengan  kesusilaan  atau  dalam  pergaulan  hidup terhadap orang lain atau kebendaannya. 1 Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata,  perbuatan  melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut.  Rumusan  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  tidak  dijelaskan dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Pasal  1365  KUHPerdata  hanya  memberikan  dasar pengajuan  ganti  kerugian  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum. Bentuk-bentuk kerugian  pada  perkara  perbuatan  melawan  hukum  biasanya  terdiri  atas  dua  bentuk, yakni:
1. Kerugian materiil;
2. Kerugian immateriil.
Kerugiaan  materiil  merupakan  kerugian  yang  senyatanya  diderita  dan  dapat dihitung  jumlahnya  berdasarkan  nominal  uang  sehingga  ketika  tuntutan  materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya  pengobatan  dan  perbaikan  kendaraan  atas  kecelakaan  lalu  lintas  dan  lain sebagainya. 2 Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga  kerugian  immateriil  merupakan  kerugian  yang  diderita  akibat  perbuatan melawan  hukum  yang  tidak  dapat  dibuktikan,  dipulihkan  kembali  dan  atau menyebabkan  terjadinya  kehilangan  kesenangan  hidup  sementara,  ketakutan,  sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. 3
Kemungkinan terjadi  bahwa  kerugian  dari  perbuatan melawan  hukum  itu  juga menimbulkan  kerugian  yang  immateriil,  tidak  berwujud,  moril,  idiil,  tidak  dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis seperti berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa  takut,  dan  sebagainya.  Sulit  rasanya  menggambarkan  hakekat  dan  takaran obyektif  dan  konkret  sesuatu  kerugian  immateriil.  Misalnya:  Bagaimana  mengganti kerugian  penderitaan  jiwa.  A  berjanji  kepada  B  untuk menjual cincin  berlian  sekian karat.  Ternyata  berlian  itu  palsu  yang  mengakibatkan  kegoncangan  dan  penderitaan batin  bagi  B.  Bagaimana  memperhitungkan  kerugian  penderitaan  batin  dimaksud, sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti kerugian terhadap hal ini pun dapat dituntut. 4
Undang-undang  di  Indonesia  hanya  mengatur  penggantian  kerugian  yang bersifat  materiil.  Pengaturan  mengenai  gugatan  ganti  kerugian  immateriil  tidak ditemukan  baik  dalam  KUHPerdata  maupun  dalam Het  Herziene  Indonesisch
1 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 26.
2 Riki  Perdana  Raya  Wawuru,  “Perluasan  Ruang  Lingkup  Kerugian  Immateriil”, https://kepaniteraan. mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugi an-immateriil, diakses pada tanggal 28 Desember 2018.
3 Ibid.
4 Merry  Djoanda,  “Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata”, Jurnal  Sasi , Volume 16, Nomor 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 48.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
Reglement (HIR) yang merupakan  hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Ketiadaan pengaturan ini  menyebabkan  perbedaan penafsiran  yang  berbeda-beda  pada  putusan hakim. Walaupun terdapat beberapa putusan hakim yang mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Hal ini tidak dapat mengikat pada hakim yang lainnya mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem civil law .
Tuntutan  kerugian  immateriil  menjadi  diskursus  para  hakim  pada  saat  akan menjatuhkan putusan. Namun, terkadang terdapat keragu-raguan dalam merumuskannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh oleh orang  lain.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kesepahaman  pemikiran  tentang  kerugian immateriil karena di dalam judicial activism ternyata ruang lingkupnya semakin luas. 5
Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sering bertentangan satu sama lain dalam memutuskan  gugatan  immateriil.  Seperti  contoh  pada  yurisprudensi  Mahkamah Agung Nomor 550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa Petitum tentang  ganti  kerugian  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  karena  tidak  diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan soal besarnya  ganti  kerugian  pada  hakekatnya  lebih  merupakan  soal  kelayakan  dan kepatutan  yang tidak  dapat  didekati  dengan  suatu  ukuran.  Sementara,  tuntutan  ganti kerugian  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata  menyatakan  bahwa  ”tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” yang mengandung pengertian bahwa penderita dari suatu  perbuatan  melawan  hukum  tidak  perlu  menyebut  ganti  kerugian  bagaimana bentuknya  dan  tidak  perlu  perincian.  Dengan  demikian,  tuntutan  ganti  kerugian didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan immateriil. Kurangnya  bahan  literatur  yang  membahas  ganti  kerugian  yang  khusus  pada perbuatan  melawan  hukum  yang  bersumber  dari  Pasal  1365  KUHPerdata mengakibatkan  kurangnya  wawasan  peninjauan  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan dengan  masalah  ganti  kerugian.  Terlebih  ganti  kerugian  yang  berkenaan  dengan bidang  kegiatan  tertentu.  Oleh  karena  pengaturan  mengenai  gugatan  ganti  kerugian immateriil di Indonesia belum ada pedoman penganturan secara khusus, para hakim sering  menentukan  ganti  kerugian  perbuatan  melawan  hukum  yang  sama  dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.
Perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  dikenal  di  Indonesia.  Perkembangan sejarah  hukum  tentang  perbuatan  melawan  hukum  di  negeri  Belanda  sangat berpengaruh  terhadap  perkembangan  di  Indonesia,  karena  berdasarkan  asas konkordansi,  kaidah  hukum  yang  berlaku  di  negeri  Belanda  akan  berlaku  juga  di negeri  jajahannya. 6 Dalam  BW  baru  Belanda,  perbuatan  melawan  hukum  diatur dalam  Buku  6  Titel  3  Pasal  162  sampai  dengan  Pasal  197  yang  berjudul Onrechmatige  daad. Dalam Code  Civil Perancis,  perbuatan  melawan  hukum  diatur
5 Ibid
6 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29-30.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
dalam Titel IV, Chapter II dengan judul Delicts an Quasi Delict (Torts) artikel 1382 hingga  1386. 7 Perbuatan  melawan  hukum  di  Jerman    diatur  dalam  Pasal  823  dan Pasal 826 Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich (BGB).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  penulisan  ini  ingin membahas  mengenai  pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  yang  diatur  di  Indonesia dalam  praktik  dan  melihat  konsep  ganti kerugian  immateriil  yang  diatur  di  Belanda oleh  karena  tidak  ada  tolak  ukur  ganti  kerugian  immateriil  yang  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  di  Indonesia.  Hal  ini    menyebabkan  pelaksanaan  ganti  kerugian immateriil  harus  dilihat  kasus  demi  kasus  dalam  memeriksakan  perkara  secara seksama  dengan  mempertimbangkan  segala  bukti  yang  ada.  Oleh  karena  itu, ketiadaan pedoman atau aturan mengenai ganti kerugian immateriil di Indonesia, para hakim  dapat  menggunakan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  dalam  memutus suatu perkara.  Dari segi teori dan praktik, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law . Tetapi, daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para hakim dalam sistem hukum civil law berbeda  dengan  sistem  hukum common  law .  Walaupun  harus  diakui  bahwa dalam  kenyataan  dan  perkembangan  hukum  sekarang,  perbedaan  tersebut  tidak  lagi terlalu  mutlak  untuk  secara  ketat  harus  dipertentangkan  satu  sama  lain,  melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis. 8

## B. Perumusan Masalah
Adapun yang akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia?
2. Bagaimana  pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perbuatan melawan hukum di Belanda?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk  menganalisis  pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perkara perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia.
2. Untuk  mendeskripsikan  pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  pada perbuatan melawan hukum di Belanda.

## D. Metode Penelitian
Melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ini diharapkan konsep ganti kerugian immateriil di Indonesia dapat terbentuk agar tercipta kepastian hukum dalam  suatu  putusan  pengadilan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder  melalui  asas-asas  hukum,  kaidah/norma  Hukum  Acara  Perdata  dan perbandingan  hukum.  Pendekatan  melalui  asas-asas  hukum  adalah  penelitian terhadap  norma-norma  hukum  yang  merupakan  patokan-patokan  untuk  bertingkah
7 John H. Crabb, dalam Rosa Agustina, Perbuata Melawan Hukum , (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 100.
8 Paulus  Effendi  Lotulung, Peranan  Yurisprudensi  Sebagai  Sumber  Hukum ,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hlm. 10.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
laku  yang  pantas. 9 Sesuai  dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan,  maka  kajian dilakukan  terhadap  norma-norma  dan  asas-asas  yang  terdapat  dalam  data  sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini meliputi kajian terhadap ius consitutum yang terkait dengan objek penelitian dan merumuskan ius constituendum sebagai norma ideal yang harus diwujudkan. Kajian perbandingan hukum  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengatur  (konsepsi)  yang  bersifat  universal dan praktik ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum di negara lain (Belanda).  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu dengan  cara  memberikan  data  atau  gambaran  seteliti  mungkin  mengenai  objek permasalahan,  yaitu:  Gugatan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perkara  perbuatan melawan hukum dalam reformasi sistem peradilan.
Mengedepankan  data  kepustakaan  dalam  rangka  memperoleh  data  sekunder berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Penelitian lapangan dilakukan untuk  mendapatkan  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  sebagai penunjang  data  sekunder,  yang  dilakukan  melalui  studi  lapangan  dengan  cara mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan meneliti data penelitian melalui wawancara  lepas  dan  terarah  dengan  para  nara  sumber  berpedoman  pada  pedoman wawancara.  Untuk  mendapatkan  data  primer,  wawancara  nara  sumber  yang  terdiri dari Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan sistem  hukum civil  law diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  atau  bertentangan dengan  hak  orang  lain,  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku  atau bertentangan  baik  dengan  kesusilaan,  maupun  dengan  keharusan  yang  harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa  karena  salahnya  sebagai  akibat  perbuatannya  itu  telah  mendatangkan  kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.
Sistem civil  law merupakan  sistem  hukum  yang  banyak  dianut  oleh  negara- negara  di  dunia  karena  sistem  hukum  ini  dibuat  dalam  kiblat  hukum  yang  disebut dengan  kodifikasi. Civil  Law diterapkan  pada  sebagian  besar  nergara  Eropa  Barat, Amerika  Latin,  negara-negara  Timur  dekat  dan  sebagian  wilayah  Afrika,  Indonesia dan Jepang. Sistem hukum ini diturunkan dari Romawi Kuno dan yang pertama kali diterapkan  di  Eropa  berdasarkan ius  civile  Romawi ,  hukum  privat  yang  dapat diaplikasikan  terhadap  warga  negara  dan  diantara  warga  negara,  di  dalam  batasan sebuah negara dalam konteks domestik. 10
Karakteristik  sistem  hukum civil  law ditandai  dengan  adanya  suatu  kodifikasi atau pembukuan hukum atau  undang-undang dalam suatu kitab  ( code ). Dalam suatu kodifikasi  dihimpun  sebanyak-banyaknya  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  disusun secara  sistematis.  Adanya  suatu  kodifikasi  tidak  menutup  kemungkinan  juga  untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu jika memang diperlukan. Begitu pula halnya dengan ketentuan dalam hukum perdata sebagaimana
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1995), hlm. 19.
10 Boedi Abdullah, Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 67-68.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  yang  merupakan  terjemahan  dari Burgerlijke  Wetboek (BW)  dan Wetboek van  Koophandel (WvK)  yang  bersasal  dari zaman  kolonial  Belanda,  yang  merupakan  kodifikasi  dari  ketentuan  serupa  yang berlaku di Negeri Belanda. 11
Konsep perbuatan melawan hukum yang diterapkan di Indonesia adalah konsep onrechtmatige  daad ,  bukan onwetmatige  daad .  Belanda  memberlakukan  konsep onrechtmatige  daad saat  menjajah  Indonesia  dan  karena  pengaruh  kolonialisme, Indonesia  menggunakan  hukum  negara  penjajahnya  (asas  konkordansi),  sehingga konsep  itu  masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Di  Indonesia,  dasar  pengajuan  gugatan perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  manusia  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan  dan/atau  melanggar  asas  kepatutan,  asas  ketelitian,  dan  asas kehati-hatian. Indonesia pernah menjadi negara jajahan eropa daratan yang menganut sistem  hukum  eropa  kontinental  ( civil  law )  sehingga  sumber  hukumnya  adalah undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku. 12
Perbuatan  melawan  hukum  di  Indonesia  secara  normatif  merujuk  pada  Pasal 1365  KUHPerdata.  Ketentuan  dalam  pasal  ini  lebih  merupakan  struktur  norma daripada  substansi.  Oleh  karenanya  ketentuan  ini  senantiasa  memerlukan materialisasi di luar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 13 Pasal tersebut menentukan kewajiban  pelaku  perbuatan  untuk  membayar  ganti  kerugian,  tetapi  tidak  ada pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ganti  kerugian  tersebut.  Mariam  Darus Badrulzaman  mengatakan  bahwa  undang-undang  lengkap  mengatur  ganti  kerugian dalam  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  ganti  kerugian  dalam wanprestasi dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum secara analogis. 14
Ketentuan  mengenai  Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Indonesia  disebutkan dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan  dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHPerdata. Apabila  unsur-unsur  Pasal  1365  KUHPerdata  dipenuhi  secara  kumulatif  maka perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian  melawan  hukum  hanya  diartikan  secara  sempit  yaitu  perbuatan  yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang  melanggar  kepatutan,  kehati-hatian,  dan  kesusilaan  dalam  hubungan  antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. 15
11 Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia , (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 23.
12 Ibid., hlm. 31-32.
13 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum , o.p cit., hlm. 3.
14 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan , (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 148.
15 Sedyo  Prayogo,  “Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
Menurut  Hoffman,  untuk  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  harus dipenuhi empat unsur, yaitu: 16
1. Er moett een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. Die Daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. De  daad  moet  aan  een  ander  schade  heb  bentoege  bracht (perbuatan  itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).
Sama halnya dengan Hoffman, Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa syarat-syarat  yang  harus  ada  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 17
1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  melawan  hukum  itu  dengan kerugian;
5. Ada kesalahan ( schuld ) .
Unsur  kerugian  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  dibuktikan  dalam suatu  perbuatan  melawan  hukum  karena  hal  inilah  yang  akan  menentukan  baik bentuk  maupun  jumlah  ganti  kerugian  yang  akan  diberikan.  Kerugian  akibat perbuatan  melawan  hukum  ukurannya  dikelompokkan  menjadi  kerugiaan  materiil dan kerugiaan rial. Kerugiaan materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan  dapat  dihitung  jumlahnya  berdasarkan  nominal  uang  sehingga  ketika  tuntutan materiil  dikabulkan  dalam  putusan  hakim  maka  penilaian  dilakukan  secara  objektif. Misalnya  biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.
Immateriil  menurut  terminologi  hukum  diartikan  “tidak  bisa  dibuktikan” sehingga  kerugian  immateriil  merupakan  kerugiaan  yang  diderita  akibat  perbuatan melawan  hukum  yang  tidak  dapat  dibuktikan,  dipulihkan  kembali  dan  atau menyebabkan  terjadinya  kehilangan  kesenangan  hidup  sementara,  ketakutan,  sakit, dan  terkejut  sehingga  tidak  dapat  dihitung  berdasarkan  uang.  Adapun  cakupan kerugian  immateriil  menurut Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  perkara  Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370,  Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata  ganti kerugian  immateril  hanya  dapat  diberikan  dalam  hal-hal  tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan. 18
16 Rosa Agustina, o.p cit. , hlm. 36.
17 Mariam Darus Badrulzaman, o.p cit. , hlm 147.
18 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽

## F. Hasil Pembahasan
1. Pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perkara  perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia
Pasal  1371  dan  1372  KUH  Perdata  tersirat  memberikan  pengaturan  tentang tuntutan ganti rugi immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Immateriil sering  diartikan  kerugian  yang  tidak  berwujud  sehingga  sulit  untuk  menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immateriil dapat berupa  kerugian  atau  hilangnya  manfaat  yang  terjadi  dikemudian  hari.  Penggugat dalam  menuntut  ganti  rugi  immateriil  tetap  wajib  menguraikan  dalam  bentuk  apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang  paling  penting  adalah  kerugian  immateriil  tersebut  harus  dapat  dibuktikan. Beberapa  yurisprudensi  telah  memberikan  contoh  tentang  bagaimana  hakim  dalam mempertimbangkan tuntutan ganti rugi immateriil, yaitu: 19
a. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  tertanggal  28  Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: “ Bahwa tentang tuntutan Penggugat  asal  sub  5  yaitu  mengenai  tuntutan  ganti  rugi  karena  tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak ”;
b. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  tertanggal  31 September  1983  Nomor  19  K/Sip/1983, yang  diantaranya:  “ Menimbang, bahwa  oleh  karena  gugatan  ganti  rugi  tersebut  tidak  diperinci  dan  lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ”;
c. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  tertanggal  8  Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, yang diantaranya: “ Bahwa petitum ke 4 s/d 6  dari  Penggugat  asal  tentang  ganti  rugi  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima  oleh  karena  kerugian-kerugian  yang  diminta  tidak  diadakan perincian ”;
d. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  tertanggal  28  Mei 1984  Nomor  588  K/Sip/1983,  yang  diantaranya:  “ Setiap  tuntutan  ganti rugi  harus  disertai  perincian  kerugian  dalam  bentuk  apa  yang  menjadi dasar  tuntutannya.  Tanpa  perincian  dimaksud  maka  tuntutan  ganti  rugi tersebut  harus  dinyatakan tidak  dapat  diterima  karena  tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna ”.
Gugatan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perkara  perbuatan  melawan  hukum banyak  ditemukan  dalam  praktik.  KUHPerdata  tidak  mengatur  soal  ganti  kerugian yang  harus  dibayar  karena  perbuatan  melawan  hukum,  Pasal  1243  KUHPerdata hanya  membuat  ketentuan  tentang  ganti  kerugian  karena  wanprestasi.  Oleh  karena pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil belum ada pengaturannya di Indonesia, maka selama ini perkara yang memuat gugatan ganti kerugian immateriil
19 Heri  Hartanto  dan  Anugrah  Adiastuti,  “Mekanisme  Penentuan  Ganti  Kerugian  Terhadap  Kerusakan Lingkungan  Hidup”, Jurnal  Asosiasi  Dosen  Hukum  Acara  Perdata ( ADHAPER ),  Volume  3,  Nomor  2,  Juli- Desember 2017, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 232-234.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
menjadi  kekuasaan  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolaknya.  dalam  menentukan kerugian immateriil terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik.
Dalam  praktik  pengadilan  di  Indonesia, penentuan  jumlah  ganti  kerugian  bagi penderita  adalah  diskresi  kebijakan  hakim,  tidak  ada  ukuran  pasti.  Oleh  karena  itu, hakim  harus  mempertimbangkan  kedudukan  atau  status  sosial  ekonomi  para  pihak. Besarnya  ganti  kerugian  lebih  merupakan  persoalan  kelayakan  dan  kepatutan  yang tidak dapat didekati dengan ukuran tertentu. Pedoman untuk menentukan besar ganti kerugian biasanya dipertimbangkan secara seimbang melihat pada kedudukan kedua belah  pihak”.  Hakim  Haswandi menyebutkan  bahwa  hukuman  ganti  kerugian  harus ada  pertimbangan  yang  jelas  sehingga  putusan  tidak  terkesan  tidak  berdasar. Pertimbangan itu sendiri tidak boleh lebih banyak merujuk pada pihak penderita saja, melainkan juga dari status pelaku secara proporsional. Hal yang sering dilupakan oleh hakim  adalah  hanya  mempertimbangkan  posisi  penggugat  saja,  namun  sisi  tergugat atau  pihak  yang  akan  dijatuhi  hukuman  tidak  diperhatikan. 20 Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang menyebutkan “Juga penggantian kerugian  ini  dinilai  menurut  kedudukan  dan  kemampuan  kedua  belah  pihak,  dan menurut keadaan”.
Pada  praktiknya  di  Indonesia  hingga  sekarang,  pemenuhan  tuntutan  kerugian Immateril  diserahkan  kepada  Hakim  dengan  prinsip ex  aquo  et  bono , hal  ini  yang kemudian  membuat  kesulitan  dalam  menentukan  besaran  kerugian  Immateril  yang akan  dikabulkan  karena  tolak  ukurnya  diserahkan  kepada  subjektifitas  Hakim  yang memutus.  Pemenuhan  tuntutan  ganti  kerugian  Immateriil  sering  mengalami  kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya  tersebut  yang  sudah  barang  tentu  tidak  semudah  membuktikan  kerugian Materil.
Pada  umumnya  penderita  yang  menuntut  ganti  kerugian  harus  dapat membuktikan  besarnya  kerugian.  Akan  tetapi  karena  kesulitan  pembuktian  tersebut, hakim  dapat  menentukan  besarnya  kerugian  menurut  rasa  keadilan.  Putusan Mahkamah  Agung tanggal  23  Mei  1970  Nomor  610  K/SIP/1968  menentukan “meskipun  tuntutan  ganti  kerugian  jumlahnya  dianggap  tidak  pantas,  sedangkan penggugat  tetap  pada  tuntutannya,  hakim  berwenang  untuk  menetapkan  berapa pantasnya  harus  dibayar. 21 Hal  ini  tidak  melanggar  Pasal  178  ayat  (3)  HIR  yang menyebutkan: “dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. Jika memungkinkan dan dapat diharapkan si  penderita  wajib  membatasi  kerugian.  Biaya-biaya  yang  diperlukan  untuk membatasi  kerugian  tersebut  diperhitungkan  ke  dalam  kerugian  yang  harus  diganti oleh  si  pelaku.  Kerugian  yang terjadi  karena  tidak  ada  pencegahan  dari  si  penderita tidak memperoleh pengantian. 22
20 ICJR,  “Penentuan  Ganti  kerugian  Immateriil;  Hakim  Harus  Bijak”, http://icjr.or.id/penentuan-ganti- rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/ , diakses pada tanggal 26 Januari 2019.
21 Chidir  Ali, Yurisprudensi  Indonesia  tentang  Perbuatan  Melanggar  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Bina Cipta, 1978), hlm. 84.
22 Rachmat  Setiawan, Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melawan  Hukum ,  (Bandung:  Penerbit  Alumni, 1982), hlm. 32.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
Sebagai dasar ganti kerugian perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut Hoge  Raad dalam  beberapa Arrest -nya,  sejak  tahun  1927,  bahwa  persoalan causaliteit /kausalitas  harus  dipecahkan  menurut  ajaran adeguate  verorzaking . Menurut  prinsip  tersebut  terdapat  hubungan  ( causaliteit ),  apabila  kerugian  menurut pengalaman  layak  merupakan  akibat  yang  dapat  diharapkan  akan  timbul  dari perbuatan melawan hukum. 23
Dalam kenyataannya suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta, akan  tetapi  oleh  fakta-fakta  yang  berturutan.  Pada  gilirannya  fakta-  fakta  tersebut disebabkan  oleh  fakta-fakta  lainnya,  sehingga  merupakan  suatu  rantai causaliteit/ kausalitas  fakta-fakta  yang  menimbulkan  suatu  akibat  tertentu. 24 Atas  dasar  ini,  ada pendapat  yang  menyatakan  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  sebab  dari  suatu perubahan  adalah  keseluruhan  syarat-syarat  yang  harus  ada  untuk  timbulnya  suatu akibat.  Hilangnya  salah  satu  syarat,  tidak  akan  menimbulkan  akibat.  Tiap  syarat adalah sebab, oleh karena conditio sine qua non untuk timbulnya akibat. Pandangan ini  tidak  dapat  dipergunakan,  karena  pertangungjawaban  pelaku  menjadi  terlalu luas. 25
Terdapat  beberapa  bentuk  ganti  kerugian  dalam  suatu  perbuatan  melawan hukum. Ganti kerugian tersebut antara lain adalah: 26
a. Ganti  kerugian  nominal  adalah  ganti  kerugian  jika  adanya  perbuatan melawan  hukum  yang  serius,  seperti  perbuatan  yang  menimbulkan kerugian  yang  nyata  bagi  penderita,  maka  kepada  penderita  dapat diberikan  sejumlah  uang  tertentu  sesuai  dengan  rasa  keadilan  tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut;
b. Ganti  kerugian  kompensasi  ( compensatory  damages )  merupakan  ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada penderita atas dan sebesar kerugian  yang  benar-benar  telah  dialami  oleh  pihak  penderita  dari  suatu perbuatan  melawan  hukum.  Misalnya  ganti  kerugian  atas  segala  biaya yang  dikeluarkan  oleh  penderita,  kehilangan  keuntungan/gaji,  sakit penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain (ganti kerugian aktual);
c. Ganti Kerugian Penghukuman ( punitive damages ), merupakan suatu ganti kerugian yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah  ganti  kerugian  tersebut  dimaksudkan  sebagai  hukuman  bagi  si pelaku.  Ganti  kerugian  penghukuman  ini  layak  diterapkan  terhadap kasus-kasus  kesengajaan  yang  berat  atau  sadis.  Misalnya  diterapkan terhadap penganiayaan berat tanpa rasa perikemanusiaan.
Membahas  perumusan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  pasal  ini  memberikan kemungkinan  beberapa  jenis  penuntutan  pada  perbuatan  melawan  hukum,  antara lain: 27
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Munir Fuadi, o.p cit., hlm. 134-135.
27 Ibid., hlm. 102.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
b. Ganti  kerugian  dalam  bentuk  natura  atau  pengembalian  keadaan  pada keadaan semula;
c. Pernyataan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  dalah  bersifat  melawan hukum;
d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
f. Pengumuman dari keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
Pembayaran ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak selalu harus dalam  bentuk  uang.  Putusan Hoge  Raad tanggal  24  Mei  1918  menyatakan  bahwa ganti  kerugian  yang  paling  tepat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  adalah  ganti kerugian untuk mengembalikan pada keadaan semula atau setidaknya mengembalikan  keadaan  penderita  seperti  semula  saat  tidak  terjadinya  perbuatan melawan  hukum.  Penderita  harus  diusahakan  mendapatkan  pengembalian  keadaan yang  nyata  yang  kiranya  lebih  sesuai  daripada  pembayaran  ganti  kerugian  dalam bentuk  uang  karena  pembayaran  sejumlah  uang  hanya  merupakan  nilai  yang ekuivalen saja.
Seorang  penderita  dari  perbuatan  melawan  hukum  berwenang  meminta penggantian natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula ( restitutio in integrum ), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa  perbuatan  yang  dipersalahkan  pada  pelaku  merupakan  perbuatan  melawan hukum.  Lebih  lanjut  yurisprudensi Hoge  Raad tanggal  17  November  1967  telah menyatakan  bahwa  pelaku  perbuatan  melawan  hukum  dapat  dihukum  untuk membayar  ganti  kerugian  sejumlah  uang  kepada  penderita  atas  kerugian  yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal  penderita menuntutnya dan hakim menganggap  tuntutan  tersebut  sudah  pantas  dapat  juga  dihukum  untuk  melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya. 28
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur  ganti  rugi  dari  kerugian  yang  bersifat  immateriil,  tidak  berwujud  (moral, ideal).  Yurisprudensi  menyetujui  diberikannya  ganti  rugi  terhadap  kerugian immateriil,  misalnya  dikabulkannya  tuntutan  ganti  rugi  dari  seseorang  yang  merasa dirugikan  karena  kehilangan  kenikmatan  atas  suatu  ketenangan  hidup.  Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan pelaku wajib  mengganti  kerugian  serta  memikul  segala  risiko  akibat  kelalaian  dan keingkaran.  Akan  tetapi  jika  pelaksanaan  pemenuhan  perjanjian  yang  menimbulkan kerugian  terjadi  karena  keadaan  memaksa  ( overmacht/force  majeur )  debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi. 29
Yurisprudensi Mahkamah Agung  Nomor 610K/Sip/1968 tenggal 23 Mei 1978 menyatakan  bahwa  meskipun  tuntutan  ganti  kerugian  jumlahnya  dianggap  tidak
28 Ibid., hlm. 103.
29 Rosa Agustina, Hukum Perikatan, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 5.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
pantas,  sedang  penggugat  mutlak  menuntut  sejumlah  ganti  kerugian,  hakim berwenang untuk menentapkan berapa sepantasnya harus dibayar karena hal ini tidak melanggar  Pasal  178  ayat  (3)  HIR  yang  menyatakan  bahwa:  ”hakim  dilarang menjatuhkan  keputusan  atas  perkara  yang  tidak  dituntut,  atau  memberikan  lebih daripada  yang  dituntut”.  Jadi,  dalam  hal  ini  hakim  berwenang  untuk  menentukan berapa sepantasnya ganti kerugian yang harus dibayar, sekalipun penderita/penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.
Terkait  dengan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tentang  ganti  kerugian perbuatan  melawan  hukum  yang  sering  bertentangan.  Hal  ini  berkaitan  dengan pemahaman  bahwa  setiap  hakim  bebas  dan  tidak  terikat  pada  putusan  hakim  yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sebagai  Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang  seharusnya bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan  kembali  menjaga  agar  semua  hukum  dan  undang-undang  diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. 30
Mahkamah  Agung  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  kehakiman  melalui putusan-putusannya  juga  diharapkan  mampu  memberikan  arahan  atau  panduan kepada  pengadilan  di  bawahnya  dalam  memutus  permasalahan  hukum.  Sistem peradilan  Indonesia  harus  membangun  kesatuan  hukum  agar  hukum  Indonesia menghasilkan  putusan  yang  konsisten  atau  teratur  sehingga  rasa  keadilan  dan kepastian hukum dapat terwujud. 31 Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya,  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  tidak mencakup  seluruh  perkara  yang  timbul  dalam  masyarakat  sehingga  menyulitkan penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut.  Dalam  usaha menyelesaikan suatu  perkara  adakalanya  hakim  menghadapi  masalah  belum  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  dapat  langsung  digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. 32
Kesatuan  hukum,  panduan  atau  pedoman  mengenai  ganti  kerugian  perbuatan. Melawan  hukum  salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui  yurisprudensi  dari Mahkamah  Agung.  Indonesia  dikenal  suatu  asas  kebebasan  hakim  yang  bermakna bahwa  seorang  hakim  tidak  terikat  oleh  putusan  hakim  lain,  baik  yang  sederajat maupun  yang  lebih  tinggi.  Perkataan  tidak  terikat  disini  diartikan  bahwa  seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti. Asas bebas ini dianut  oleh  negara-negara  eropa  kontinental  atau civil  law  system seperti  Belanda, Perancis dan Indonesia. 33
30 Takdir  Rahmadi, “Sistem  Kamar  Dalam  Mahkamah  Agung:  Upaya  membangun  Kesatuan Hukum”, https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4156, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.
31 Ibid . 32 Tri  Saupa  Angka  Wijaya,  “Rechtsvinding  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Perdata”, Jurnal  Ilmu  Hukum Legal Opinion , Volume 2, Nomor 4, 2014.
33 Abdul Rahman Budiono, Pengantar Ilmu Hukum , (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 130.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
2.  Pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda
Perkembangan  sejarah  hukum  tentang  perbuatan  melawan  hukum  di  negeri Belanda  sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan  di  Indonesia,  karena berdasarkan  asas  konkordansi,  kaidah  hukum  yang  berlaku  di  negeri  Belanda  akan berlaku  juga  di  negeri  jajahannya. 34 Dalam  BW  baru  Belanda,  perbuatan  melawan hukum  diatur  dalam  Buku  6  Titel  3  Pasal  162  hingga  Pasal  197  yang  berjudul Onrechmatige  Daad . 35 Hukum  di  Eropa  berlaku  di  banyak  negara,  seperti  Belanda, Perancis,  Belgia,  Jerman  dalan  lain-lain  yang  mempunyai  kesamaan  karena  setiap negara  eropa  meresepsi  dari  hukum  yang  sama,  yaitu:  Hukum  Romawi.  Hukum  di Perancis  dan  Belanda  memiliki  hubungan  dengan  hukum  di  Indonesia  karena Indonesia  merupakan  negara  bekas  jajahan  Belanda  dan  Belanda  merupakan  negara bekas jajahan Perancis pada tahun 1806-1813 sehingga akibat itu di Belanda berlaku pula Code Civil des Francais.
Sistem  hukum  Belanda  dan  Prancis  pada  mulanya  berasal  dari  hukum kebiasaan. Di Perancis dikenal hukum kebiasaan yang dinamakan Droit de Coutumes, sedangkan di negeri Belanda dikenal Gewoonterecht . Dengan adanya resepsi hukum Romawi  maka  disana  perkembangan   hukum  kebiasaan  yang  sudah   berkebang menjadi terputus.  Meskipun  kodifikasi  hukum  perdata  Belanda  itu  bagian  terbesar meniru Code  Civil  des  Francais ,  tapi susunan  yang  terdiri  dari  empat  buku  itu tidak berasal  dari Code  Civil  des  Francais (yang  terdiri  dari  tiga kitab),  melainkan meniru susunan dari Instituones dalam Corpus Iuris Civilis . Pada tahun 1814, setelah Belanda  merdeka  dari  Perancis,  Belanda mulai menyusun  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Sipil, setelah pendudukan Perancis berakhir oleh pemerintah Belanda dibentuk  suatu  panitia  yang  diketuai  oleh  J.M.  Kemper  dan  bertugas  membuat rencana  kodifikasi  hukum  perdata  Belanda  dengan  menggunakan  sumber  sebagian besar Code  Napoleon dan  sebagian  kecil  hukum  Belanda  kuno.  Hukum  perdata Belanda baru diresmikan pada Oktober 1838 yang terdiri dari:
a. Burgerlijk  Wetboek (BW)  atau  disebut  sebagai  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Belanda;
b. Wetboek  van  Koophandel (WvK)  atau  disebut  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang Belanda.
Di  negara  Belanda, Burgerlijk  Wetboek (BW)  atau  disebut  sebagai  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya terdiri atas lima buku, yaitu: 36 a. Buku I : Personen en familierecht (hukum orang dan keluarga);
b. Buku II : Rechsperson (badan hukum) ;
c. Buku III  : Van zaken (hak kebendaan);
d. Buku IV  : Van verbindtenissen (Perikatan);
e. Buku V  : Van verjering (kadaluawarsa) .
34 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer, (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, hlm. 29-30.
35 John H. Crabb, dalam Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum , o.p cit., hlm. 100.
36 Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Hukum Perdata , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 48-49.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
Pada  tahun  1992, Burgerlijk  Wetboek (BW)  mengalami  penyempurnaan sehingga Burgerlijk  Wetboek (BW)  dan Wetboek  van  Koophandel (WvK)  sudah diganti oleh Nieuw Burgerlijk Wetboek yang memiliki 10 buku, yaitu: 37
a. Buku 1   : Persons and family law (hukum orang dan keluarga);
b. Buku 2   : The Law of Legal Persons and Corporate Law (Badan hukum);
c. Buku 3 : Property Law in General (Hukum harta kekayaan secara umum); d. Buku 4 : Law of Succession/Inheritance (Hukum warisan); e. Buku 5 : Real Property Rights (Hak atas harta kekayaan); f. Buku 6 : The Law of Obligations and Contracts (Perikatan dan Kontrak); g. Buku 7 : Specific Contracts (Perjanjian Khusus);
a. Buku 7A  : Specific Contracts (Perjanjian khusus, Unrevised );
h. Buku 8 : Transport Law and Means of Transportation (Hukum Pengangkutan); i. Buku 9 : Intelectual Property (Hak Kekayaan Intelektual);
j. Buku 10  : International Private Law (Hak kekayaan Intelektual).
Buku  9  yang  berisi  muatan Intelectual  Property  Law atau  Hak Kekayaan Intelektual ( Voortbrengselen  van  de  geest )  hingga  kini  masih  belum  selesai  karena pengaturan-pengaturan  mengenai  hak  kekayaan  intelektual  ini  sudah  diatur  dalam peraturan  tersendiri.  Perbuatan  melawan  hukum  dalam  bahasa  Belanda  disebut dengan onrechmatige  daad dan  dalam  bahasa  Inggris  disebut tort .  Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah ( wrong ). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata  yang  bukan  berasal  dari  wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian.  Jadi  serupa dengan  pengertian  perbuatan  melawan  hukum  disebut onrechmatige  daad dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.
Onrechmatige daad atau perbuatan melawan hukum di Belanda diatur di Nieuw Burgerlijk Wetboek pada buku keenam tentang The Law of Obligations and Contracts dalam Pasal 6:162, yang menyebutkan: 38
a. Hij  die  jegens  een  ander  een onrechtmatige  daad pleegt,  welke  hem  kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de and- er dientengevolge lijdt, te vergoeden.
37 Ibid.
38 Terjemahan bebas:
1. Setelah dia yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, yang dapat dituduhkan kepadanya,  berkewajiban  untuk  membayar  kompensasi  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  lain  sebagai akibatnya;
2. Tindakan  yang  melawan  hukum  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  dan  tindakan  atau  kelalaian  yang melanggar kewajiban hukum  atau yang sesuai dengan hukum tidak tertulis di masyarakat, semua ini tunduk pada adanya pembenaran;
3. Tindakan yang melanggar hukum dapat dituduhkan kepada pelaku jika itu disebabkan oleh kesalahannya atau karena alasan yang diperhitungkan di bawah hukum atau pendapat yang berlaku.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
b. Als  onrechtmatige  daad  worden  aangemerkt  een inbreuk  op  een recht en een  doen  of  nalaten  in  strijd  met  een  wettelijke  plicht of met hetgeen  volgens  ongeschreven  recht  in  het  maatschappelijk  verkeer betaamt,  een  en  ander  behoudens  de  aanwezigheid  van  een rechtvaardigingsgrond.
c. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Penjelasan Pasal 6:162 Nieuw Burgerlijk Wetboek tersebut menyebutkan bahwa tindakan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  dasar  hukum  untuk  meminta pertanggungjawaban  seseorang  atas  kerugian  yang  diderita  orang  lain.  Orang  yang menderita  kerugian  tidak  perlu  melakukan  penuntutan  pidana  secara  pidana, Tindakan  perbuatan  melawan  hukum  ditujukan  untuk  mendapatkan  kompensasi secara hukum perdata. Terdapat perbedaan yang khusus antara khas antara Burgerlijk Wetboek dan Nieuw  Burgerlijk  Wetboek adalah  bahwa  aturan  perbuatan  melawan hukum  dalam Nieuw  Burgerlijk  Wetboek berbicara  mengenai  “ attribution atau hubungan”  sedangkan  dalam Burgerlijk  Wetboek berbicara  tentang  “ fault atau kesalahan”.  Pemahaman  yang  dikodifikasikan  dalam Nieuw  Burgerlijk  Wetboek adalah  bahwa  kewajiban  gugatan  memerlukan  analisis  dua  langkah. Pertama ,  harus ditetapkan bahwa tindakan itu salah, dan yang kedua harus ditetapkan bahwa pelaku perbuatan melawan itu memang bersalah. Untuk menetapkan tanggung jawab karena kelalaian  seseorang,  harus  dilihat  bahwa  tindakan  tersebut  memenuhi  persyaratan melawan hukum. 39
Meijers,  yang  menyusun  bagian Nieuw  Burgerlijk  Wetboek memahami  frasa “karena kesalahannya” dalam Burgerlijk Wetboek untuk  menuntut  perbuatan  pelaku termasuk  pada  tindakan  perbuatan  melawan  hukum.  Persyaratan  adanya  kelalaian dalam  suatu  tindakan  pelaku  mengakibatkannya  harus  bertanggung  jawab  karena perbuatannya.  Oleh  karena  itu, Nieuw  Burgerlijk  Wetboek mengganti  frasa  lama “dengan kesalahan siapa” dengan frasa “atribusi”. Nieuw Burgerlijk Wetboek saat ini memberikan penjelasan bahwa suatu tindakan yang melawan hukum dapat dikaitkan dengan pelaku jika kerugian dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum terjadi itu karena kesalahannya. 40
Dalam  hukum  Belanda,  orang  yang  telah  melakukan  suatu tindakan  perbuatan melawan  hukum,  diwajibkan  untuk  menutupi  kerugian  yang  disebabkan  olehnya. Kompensasi untuk kerugian didefinisikan sebagai kompensasi dari  kerugian materiil atau immateriil yang disebabkan oleh orang yang bertanggung jawab. Kerugian dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum dapat timbul dari cidera pada saat bekerja, kecelakaan lalu-lintas, penyakit akibat pekerjaan, kejahatan/kekerasan (penyalahgunaan),  malpraktek  medis  dan  lain  sebagainya.  Akibat  dari  tindakan perbuatan  melawan  hukum  ini  adalah  adanya  kerugian  materiil  dan  kerugian
39 Elizabeth Van Schilfgaarde, “Negligence Under The Netherlands Civil Code-An Economic Analysist”, California Western International Law Jounal , Volume 21, Nomor 2, hlm. 272.
40 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
immateriil. kerugian materiil misalnya adalah kerugian pendapatan dan modal, uang pensiun berkurang, kerusakan pakaian (misalnya pada pakaian yang dicuci di tempat binatu/ laundry) , biaya perjalanan, bantuan rumah tangga, biaya perawatan, kerusakan barang.  Kerugian  immateriil  adalah  adanya  rasa  sakit  dari  suatu  tindakan  perbuatan melawan  hukum,  adanya  kesedihan  yang  ditimbulkan,  dan  kerugian  immateriil  ini dapat  juga  dikompensasikan  dalam  bentuk  uang.  Secara  garis  besar  dapat  ditarik simpulan  bahwa  kerugian  materiil  adalah  kerugian  finansial  atau  yang  berhubungan dengan  masalah  keuangan,  sedangkan  kerugian  non-materiil/immateriil  adalah kerugian yang tidak dapat diukur (secara langsung) dalam jumlah uang. Contoh dari kerugian  immateriil  adalah  kerugian  yang  menimbulkan  rasa  sakit,  kesedihan,  dan cedera lainnya. 41
Pada  prinsipnya  di  Belanda,  setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan melawan  hukum  yang  ditimbulkan.  Pemberian  ganti  kerugian  dalam  banyak  kasus akan  biasanya  diberikan  secara  tunai.  Menurut  hukum  Belanda  ada  beberapa kemungkinan  untuk  mengklaim  ganti  kerugian,  seperti  tindakan  yang  timbul  dari pelanggaran  kontrak  (dalam  bahasa  Belanda: Wanprestatie )  atau  tindakan  yang timbul  dari  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  ( tort )) . Contoh  dari  tindakan perbuatan  melawan  hukum,  misalnya:  Tindakan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh dokter ahli bedah, kerusakan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya dan lain-lain. 42
Ketika  menentukan  kompensasi  ganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pihak lain,  perbuatan  melawan  hukum  ( tort ) tersebut  akan  dinilai  terlebih  dahulu.  Semua klaim  kompensasi  ganti  kerugian  atas  kerusakan  harus  didasarkan  pada  hukum  atau perjanjian.  Belanda,  ada  beberapa  undang-undang  khusus  tentang  kompensasi  ganti kerugian.  Dalam  sebagian  besar  kasus  di  Belanda,  dasar  untuk  kompensasi  ganti kerugian  adalah  adanya  suatu  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  ( tort ). 43 Dalam kasus  tindakan  perbuatan  melawan  hukum , si  penderita berhak  untuk  mendapat kompensasi  ganti  kerugian.  Pihak  lain  seharusnya  menyebabkan  tindakan  salah  ini. Lebih  jauh  lagi,  tindakan  ini  harus  bertentangan  dengan  ketentuan  di  bawah  hukum Belanda  atau  telah  melanggar  nilai-nilai  publik.  Tujuan  dari  nilai-nilai  ini  adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.
Hukum  Belanda  memerintahkan  pelaku  tindakan  perbuatan  melawan  hukum untuk  memberikan  kompensasi  secara  penuh  kepada  penderitanya.  Tujuan  untuk mendapatkan  kompensasi  secara  penuh  menyiratkan  dalam  kasus-kasus  cedera pribadi,  bahwa  semua  kerugian  uang  dikompensasi  secara  efektif,  termasuk  biaya perawatan  medis,  biaya  perawatan  tambahan  yang  masuk  akal,  peningkatan  biaya karena  gangguan  fisik,  kehilangan  pendapatan  yang  seharusnya  didapatkan, hilangnya  peningkatan  pendapatan  di  masa  depan.  Sejauh  menyangkut  akibat
41 Letselschade,  “Accident  Compensation  English  Lawyer  Netherlands  Holland  Road  Accident Whiplash”, https://www.letselschade-venray.nl/accident-compensation-english-lawyer-netherlands-holland-road- accident-whiplash/ , diakses pada tanggal 15 Maret 2019.
42 Holland,  “Compensation  of  Damages  in  Netherlands”, https://hollandahukuku.com/en/legal-issues-in- the-netherlands/compensation-of-damages-in-the-netherlands/ , diakses pada tanggal 12 Maret 2019.
43 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
kerugian  di  masa  depan,  hukum  di  Belanda  memberikan  izin  pada  pengadilan memberikan  ganti  kerugian  baik  sebagai lump  sum atau  sebagai  tunjangan  berkala (sebagaimana  yang  disebut  dalam  Pasal  6:105 Nieuw  Burgerlijk  Wetboek ).  Dalam praktiknya,  baik  pihak  yang  dirugikan  maupun  yang  terluka  umumnya  lebih menyukai pembayaran secara lump sum karena dapat menghindari pajak penghasilan.
Pembayaran  secara lump sum  untuk  kerugian  pada  pendapatan  yang  seharusnya  di didapat  dihitung  berdasarkan  penghitungan  yang  masuk  akal  atau  mengukur  berapa pendapat  yang  seharusnya  diterima  di  masa  depan  apabila  kerugian  dari  suatu tindakan melawan hukum tidak terjadi. 44
Seseorang dapat mengklaim kerugian yang disebabkan oleh pihak lain dengan lima persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan itu antara lain adalah: 45 a. Onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum)
Sebelum  ada  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  melawan hukum,  tindakan  yang  melawan  hukum  tentunya  harus  terbukti  telah dilakukan  oleh  seseorang.  Menurut  hukum,  tindakan  yang  melawan hukum adalah pelanggaran terhadap hak dan tindakan atau kelalaian yang melanggar  kewajiban  hukum  atau  apa  yang  layak  bagi  masyarakat menurut  hukum  tidak  tertulis.  Ini  berarti  bahwa  pelanggaran  hak, misalnya:  Hak  milik  yang  melindungi  kaca  rumah  seseorang  dari kerusakan  yang  disebabkan  oleh  orang  lain  dapat  disebut  sebagai tindakan yang melawan hukum, kecuali apabila kerusakan terhadap kaca rumah  seseorang  tersebut  dimaksudkan  untuk  menyelamatkan  si  pemilik rumah  pada  saat  kebakaran,  maka  perbuatan  itu  dapat  dibenarkan  atau bukan merupakan perbuatan melanggar/ melawan hukum.
b. Toerekenbaar (diatribusikan/dikaitkan)
Tindakan  perbuatan  melawan  hukum  harus  disebabkan  oleh  pihak yang  menyebabkan.  Konsekuensinya,  tindakan  perbuatan  melawan hukum  harus  menjadi  kesalahan  pihak  lain  atau  pihak  yang menyebabkannya  harus  bertanggung  jawab  atas  tindakan  tersebut.  Ada beberapa  pengecualian  untuk  aturan  tersebut.  Dalam  beberapa  kasus, kerugian  yang  menyebabkan  pihak  lain  tidak  perlu  bertanggung  jawab atas  kerugian  yang  disebabkan  olehnya,  misalnya:  Karyawan  yang menyebabkan  kerugian  pada  pihak  ketiga  saat  melakukan  pekerjaannya berdasarkan  perjanjian  kerja.  Dalam  kasus-kasus  ini  majikanlah  yang harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  meskipun  tidak  menyebabkan kerugian.
c. Schade (kerugian)
Kerugian adalah kriteria ketiga untuk menerima kompensasi. Ketika tidak ada kerugian, kompensasi harus dibayar. kerugian ini dapat berupa kerugian hak milik (misalnya: Jendela rusak) atau kerugian material. Baik kerugian karena kehilangan maupun laba yang hilang dimasukkan dalam
44 Michelle C W Slimmen & Willem H van Boom, Road Traffic Liability In The Netherlands, o.p cit., hlm. 6.
45 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
perhitungan  kompensasi.  Berkenaan  dengan  kompensasi  kerugian immateriil,  di  negeri  Belanda  tidak  tidak mudah  untuk  mendapatkannya. Hal ini berbeda dengan negara Amerika Serikat yang masih mudah untuk memberikan  kompensasi  kerugian  immtaeriil  untuk  hal-hal  tertentu. Hukum Belanda tidak mendefinisikan konsep mengenai kerugian. Namun demikian,  kerugian  merupakan  kewajiban  seseorang    untuk  memberikan kompensasi  pada  orang  yang  telah  dirugikan.  Pembayaran  kompensasi terdiri  dari  kerugian  finansial  dan  kerugian  lainnya  (mengacu  pada kerugian immateriil).
d. Causaliteit (kausalitas/sebab akibat)
Syarat kausalitas merupakan satu-satunya syarat kompensasi untuk tindakan  melawan  hukum  yang  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam undang-undang.  Ini  berarti  bahwa  kerugian  adalah  hasil  dari  tindakan yang salah. Jika kerusakan memiliki penyebab yang berbeda, tidak masuk akal  untuk  memiliki  seseorang  yang  tidak  menyebabkan  kerusakan (sepenuhnya)  membayar  ganti  rugi.  Oleh  karena  itu  perlu  untuk  melihat apakah tindakan melanggar hukum benar-benar menyebabkan kerusakan, dan  jika  demikian,  berapa  banyak  kerusakan  justru  karena  tindakan melanggar  hukum.  Itulah  satu-satunya  hal  yang  memenuhi  syarat  untuk kompensasi.  Jika  ada  tindakan  melanggar  hukum  yang  dapat diperhitungkan  dan  kerusakan  telah  diderita  sebagai  akibat  dari  tindakan melawan  hukum  itu,  hanya  perlu  untuk  melihat  apakah  ada relativitas/hubungannya. 46
e. Relativiteit (relativitas/hal keadaan)
Syarat  terakhir  untuk  menerima  kompensasi  adalah  adanya relativitas.  Aspek  relatif  dari  perbuatan  melawan  hukum  berarti  bahwa norma  yang  dilanggar  oleh  pelaku  harus  diberi  tanda  untuk  melindungi kepentingan  yang  telah  dirugikan.  Prinsip  relativitas  diabadikan  dalam Pasal  6:  163 Nieuw  Burgerlijk  Wetboek , yang  menyebutkan  bahwa:  “ no obligation  to  pay  compensation  shall  exist  if  the  norm  infringed  is  not designed  to  offer  protection  against  the  loss  suffered  by  the  aggrieved party” 47 (Terjemahan  bebas:  Tidak  ada  kewajiban  untuk  membayar kompensasi  jika  standar  tidak  dibuat  untuk  menawarkan  perlindungan terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  yang  dirugikan).  Dewan Tinggi  Kehakiman  memutuskan  bahwa  dokter  gigi  yang  berpraktek secara  profsional  harus  memiliki  ijazah  kedokteran. 48 Apabila  dokter tersebut  tidak  memiliki  ijazah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  dokter tersebut  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Pada  relativitas, kerugian harus  terkait langsung dengan  ketentuan atau nilai hukum yang dilanggar  oleh  pihak  yang  menyebabkannya.  Jika  nilai  yang  dilanggar atau ketentuan hukum dimaksudkan untuk melindungi sekelompok orang
46 Practice  Areas,  “Law  of  Obligations  and  Contract  Law”, https://www.amsadvocaten.com/practice- areas/law-of-obligations-and-contract-law/tort/ , diakses pada tanggal 19 Maret 2019.
47 Ibid.
48 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
tertentu  saja,  maka  orang-orang  di  luar  kelompok  ini  tidak  akan  berhak atas kompensasi apa pun atas kerugian, walaupun mereka telah menderita kerugian. 49
Belanda,  aturan  utama  untuk  kompensasi  adalah  bahwa  tidak  ada  kompensasi yang  diberikan.  Setiap  orang  menanggung  kerusakan  mereka  sendiri,  kecuali  salah satu  pengecualian  berlaku.  Namun,  kewajiban  untuk  membayar  kompensasi  dapat timbul  karena  adanya  peristiwa  hukum,  yaitu  karena  adanya  wanprestasi  dari  suatu perjanjian  dan  perbuatan  melawan  hukum  yang  harus  dibuktikan  dengan  lima  (5) syarat  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Aturan  utamanya  adalah  bahwa  jika  ada kerugian  dan  kerugian  itu  sebenarnya  adalah  kesalahan  orang  lain,  maka  harus  ada alasan  untuk  menyelidiki  apakah  kompensasi  terhadap  kerugian  itu  dapat  diklaim. Undang-undang  di  Belanda  mengatakan  bahwa  kompensasi  hanya  dapat  diklaim untuk  kerugian  hak  milik  dan  kerugian  yang  menurut  hukum  tersebut  dinyatakan layak  untuk  mendapatkan  kompensasi.  kerugian  yang  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  kompensasi  dari  suatu  kerugian  hak  milik  adalah  adanya  kehilangan yang  diderita  (adanya  jendela  toko  yang  rusak),  kehilangan  laba/keuntungan  (toko harus  tutup  untuk  perbaikan),  biaya  untuk  mencegah  atau  membatasi  kerusakan (tambahan), penyegelan sementara dan penambahan tenda karena hujan deras), biaya untuk  menentukan  kerugian,  biaya  untuk  menentukan  kewajiban  (dari,  misalnya: Seorang peneliti), biaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan lain-lain. Biaya-biaya kompensasi yang dimintakan oleh penderita harus diangap masuk akal.  Biaya  yang  dianggap  tidak  masuk  akal  tidak  perlu  diganti  oleh  pelaku. Kompensasi hanya dapat diklaim untuk kerugian yang terkait dengan peristiwa yang menyebabkan kerugian. Jika tidak ada hubungan yang antara peristiwa dan kerugian, penderita  tidak  dapat  meminta  klaim,  dan  ini  perlu  untuk  ditentukan  hubungan hukumnya.  Jika  ada  dua  peristiwa  yang mungkin  menyebabkan  kerugian  (misalnya: Dua orang secara sendiri-sendiri melemparkan batu ke jendela toko pada waktu yang hampir  bersamaan),  maka  kedua  orang  pelaku  dapat  dipanggil  untuk  membayar kompensasi.  Karena  itu,  orang  yang  menderita  kerugian  tidak  harus  membuktikan siapa  yang  menyebabkan  kerugian.  Orang  yang  tidak  menyebabkan  kerugian  dapat menyatakan tidak bersalah dengan memberikan pembuktian tentang hal tersebut. 50
Kerugian  immaterial  atau  kerugian  non-materiil  dapat  juga  untuk  dimintakan kompensasi ganti kerugiannya. Di Belanda, bentuk kompensasi immaterial ini disebut smartengeld (uang duka). Tidak selalu ada hak atas kompensasi uang duka ini, tetapi pada prinsipnya kompensasi immateriil dapat dimintakan apabila: 51
1. Kerugian ini disebabkan secara sengaja;
2. Cedera fisik yang berkelanjutan;
3. Kehormatan,  reputasi  dan  nama  baik  telah  rusak  (fitnah,  pencemaran  nama baik);
4. Kesedihan karena meninggalnya seseorang.
49 Ibid .
50 Wetrecht,  “Schadevergoeding”, http://www.wetrecht.nl/schadevergoeding/, diakses  pada  tanggal  20 Maret 2019.
51 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
Kerugian  karena  sakitnya  psikologis  seseorang  dapat  juga  dimintakan kompensasi, meskipun di Belanda kompensasi semacam itu tidak setinggi di negara- negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat.  Kompensasi ganti kerugian immateriil hanya  dapat  diklaim  jika  kerugiannya  nyata  telah  diderita  karena  mengklaim kompensasi tanpa ada kerugian yang nyata tidak ada artinya. Pemberian kompensasi immateriil  dapat  dikatakan  kompensasi  sebagai  hukuman  (di  Amerika  Serikat  dan Inggris, diizinkan meminta kompensasi kerugian sebagai hukuman bagi pelaku). 52 Dalam  sistem  hukum  Belanda,  pengadilan  dapat  memperkirakan  kerugian dengan cara yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Misalnya seorang yang mederita kerugian  vas  kunonya  yang  rusak  dapat  menghitung  berapa  nilai  penggantian  vas kuno yang rusak tersebut, harga pembeliannya, nilai yang dihasilkan vas kuno seperti itu di pelelangan atau nilai yang diberikan oleh seorang ahli. Jika tidak ada nilai yang diberikan,  nilai  diperkirakan  oleh  hakim  (mungkin  dengan  bantuan  seorang  ahli). Dalam  hal  kerugian  immateriil,  kompensasi  akan  ditentukan  secara  adil  dan  layak oleh pengadilan. 53
Dalam  beberapa  kasus,  ada  kemungkinan  bahwa  kompensasi  yang  diberikan lebih  sedikit  daripada  jumlah  kerugian  yang  diminta.  Di  dalam  praktik  banyak ditemukan  beberapa  kasus  permintaan  kompensasi  yang  tinggi  dan  tidak  wajar, namun dikabulkan oleh pengadilan. Ada pula kasus lain dimana jumlah kompensasi yang diminta oleh pihak yang menderita, diterima lebih sedikit dari yang diminta. Ini terjadi,  misalnya,  ketika  peristiwa  yang  menyebabkan  kerugian  tidak  hanya menyebabkan  kerugian  saja,  tetapi  juga  kerugian  terhadap  keuntungan  yang seharusnya  diterima  apabila  peristiwa  tersebut  tidak  terjadi.  Dalam  hal  itu,  manfaat (jika itu wajar) harus dikurangkan dari kerugian). 54
Kompensasi  kerugian  immateriil  dapat  juga  ditanggung  bersama  oleh  para pihak  apabila  misalnya  dalam  sebuah  toko  yang  memiliki  lantai  yang  baru dibersihkan  (licin)  telah  menyebabkan  seorang  pelanggan  tergelincir  dan  patah kakinya  karena  berlari.  Pemilik  toko  telah  lalai  karena  tidak  memasang  tanda peringatan  lantai  basah.  Namun,  pelanggan  toko  pun telah  lalai  karena  berlari  tanpa melihat lantai  yang  basah.  Pelanggan  tidak  akan  mengalami  kerugian  berupa  cedera apabila  dia  berhati-hati  dan  tidak  berlari.  Dalam  kasus  seperti  ini,  mungkin diputuskan  bahwa  50/50  menjadi  tanggung  jawab  pemilik  toko  dan  pelanggannya atau mungkin 90/10 adalah distribusi tanggung jawab yang lebih baik. Walaupun ada kesalahan  sendiri  dari  salah  satu  pihak,  namun  hal  yang  bernama  kompensasi  tetap harus dimintakan kepada pihak lain. 55
Cara  lain  untuk  memberikan  kompensasi  atau  dikecualikan  dari  pembayaran kompensasi  adalah  dengan  cara  menyetujui  klausul  pembebasan.  Namun,  hal  ini hanya dapat dilakukan apabila kerugian terjadi karena  adanya hubungan kontraktual (klausul pembebasan tangung jawab kompensasi tertuang dalam kontrak). Pengadilan dapat  membatasi  kewajiban  membayar  kompensasi  apabila  itu  akan  menyebabkan
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
koneskuensi  yang  tidak  dapat  diterima  (permintaan  kompensasi  yang  sangat  besar dan  tidak  masuk  akal).  Hal  ini  dimungkinkan  apabila  sifat  pertanggungjawaban, hubungan  hukum,  atau  kapasitas  keuangan  akan  mencakup  tidak  sesuai  dengan kompensasi  yang  diminta.  Meskipun  aturan  utamanya  adalah  bahwa  tidak  ada kompensasi  yang  harus  dibayarkan  karena  setiap  orang  harus  menanggung kerugiannya  sendiri,  namun  kompensasi  harus  dibayar  apabila  timbul  perselisihan dan melihat kasusnya seperti apa.
Kompensasi  yang  diajukan  dalam  gugatan  sebagai  tujuan  hukum  tidak menjelaskan  mengapa  kerugian  hanya  dapat  dipulihkan  melalui  sistem  gugatan  jika cedera  disebabkan  oleh  kesalahan.  Jika  kompensasi  adalah  tujuan  utama,  sistem tanggung jawab yang ketat akan lebih tepat. Ini berarti bahwa, setiap terjadi kerugian oleh  orang  lain  harus  diberi  kompensasi  kepada  penderita.  Sistem  seperti  itu  secara eksplisit  dibuang  oleh  para  perancang Nieuw  Burgerlijk  Wetboek .  Hanya  dalam sejumlah  situasi  yang  disebutkan  tanggung  jawab  akan  dibebankan  terlepas  dari apakah  tindakan  pelaku  itu  salah.  Apabila  tujuan  hukum  gugatan  dari  si  penderita adalah untuk mendapatkan kompensasi, terdapat alternatif yang akan lebih murah dan lebih  efektif  daripada  mengajukan  gugatan,  misalnya  dengan  menggunakan  sistem asuransi  sosial  Belanda  yang  dapat  diperluas  untuk  mencakup  setiap  cedera  yang ditimbulkan oleh yang lain. 56

## G. Penutup
1. Kesimpulan
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang,  dan  tidak  mengatur  ganti  rugi  dari  kerugian  yang  bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal).
2. Dalam BW baru Belanda, perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku 6 Titel 3 Pasal 162 hingga Pasal 197 yang berjudul Onrechmatige Daad.
2. Saran
1. Pada  praktiknya  di  Indonesia  hingga  sekarang,  pemenuhan  tuntutan kerugian  Immateril  diserahkan  kepada  Hakim  dengan  prinsip ex  aquo  et bono . Hal  ini  yang  kemudian  membuat  kesulitan  dalam  menentukan besaran  kerugian  Immateril  yang  akan  dikabulkan  karena  tolak  ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.
2. Di Belanda, bentuk kompensasi immaterial ini disebut smartengeld (uang duka).  Tidak  selalu  ada  hak  atas  kompensasi  uang  duka  ini,  tetapi  pada prinsipnya kompensasi immateriil dapat  dimintakan apabila ada kerugian ini  disebabkan  secara  sengaja,  adanya  cedera  fisik  yang  berkelanjutan, kehormatan, reputasi dan nama baik telah rusak (fitnah, pencemaran nama baik) dan kesedihan karena meninggalnya seseorang.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Abdullah, Boedi. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016. Agustina, Rosa. Hukum Perikatan. Denpasar: Pustaka Larasan. 2012.
56 Elizabeth Van Schilfgaarde, o.p cit., hlm. 271.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽
Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003. Ali,  Chidir. Yurisprudensi  Indonesia  Tentang  Perbuatan  Melanggar  Hukum . Bandung: Penerbit Bina Cipta. 1978.
Badrulzaman,  Mariam  Darus. KUHPerdata,  Buku  III,  Hukum  Perikatan  Dengan Penjelasan . Bandung: Alumni. 1983. Budiono, Abdul  Rahman. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Malang:  Bayumedia  Publishing. 2005.
Djojodirdjo,  M.A.  Moegni. Perbuatan  Melawan  Hukum .  Jakarta:  Pradnya  Paramita. 1982.
Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
Lotulung, Paulus  Effendi. Peranan  Yurisprudensi  Sebagai  Sumber  Hukum .  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1997.
Saebani,  Beni  Ahmad. Perbandingan  Hukum  Perdata .  Bandung:  CV  Pustaka  Setia. 2016.
Setiawan,  Rachmat. Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melawan  Hukum .  Bandung: Penerbit Alumni. 1982.
Soekanto,  Soerjono.,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. 1995.
2.  Artikel Jurnal
Djoanda,  Merry.  “Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata”. Jurnal Sasi . Volume 16. Nomor 4. Oktober-Desember 2010. Hartanto,  Heri.,  dan  Anugrah  Adiastuti.  “Mekanisme  Penentuan  Ganti  Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”. Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata ( ADHAPER ). Volume 3. Nomor 2. Juli-Desember 2017.
Prayogo,  Sedyo.  “Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan Hukum  Dalam  Perjanjian”. Jurnal  Pembaharuan  Hukum .  Volume  III.  Nomor 2. Mei-Agustus 2016.
Schilfgaarde,  Elizabeth  Van.  “Negligence  Under  The  Netherlands  Civil  Code-An Economic  Analysist”. California  Western  International  Law  Jounal .  Volume 21. Nomor 2. 1990.
Wijaya,  Tri  Saupa  Angka.  “Rechtsvinding  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Perdata”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion . Volume 2. Nomor 4. 2014.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
________________. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
________________. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽

## 4. Internet
Holland.  “Compensation  of  Damages  in  Netherlands”. https://hollandahukuku.com/ en/legal-issues-in-the-netherlands/compensation-of-damages-in-the-netherland s/ . Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2019.
ICJR.  “Penentuan  Ganti  kerugian  Immateriil;  Hakim  Harus  Bijak”. http://icjr.or.id/ penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/ .  Diakses  Pada  Tanggal  26 Januari 2019.
Letselschade.  “Accident  Compensation  English  Lawyer  Netherlands  Holland  Road Accident  Whiplash”. https://www.letselschade-venray.nl/accident-compensa tion-english-lawyer-netherlands-holland-road-accident-whiplash/ . Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2019.
Practice Areas. “Law of Obligations and Contract Law”. https://www.amsadvocaten. com/practice-areas/law-of-obligations-and-contract-law/tort/ .  Diakses  Pada Tanggal 19 Maret 2019.
Rahmadi, Takdir.  “Sistem  Kamar  Dalam  Mahkamah  Agung:  Upaya  membangun Kesatuan  Hukum”. https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=415 6. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2019.
Wawuru,  Riki  Perdana  Raya.  “Perluasan  Ruang  Lingkup  Kerugian  Immateriil”. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artik el-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil. Diakses
Pada Tanggal 28 Desember 2018 Wetrecht,  “Schadevergoeding”, http://www.wetrecht.nl/schadevergoeding/, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019.
5. Putusan Pengadilan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Tertanggal  28  Mei  1984 Nomor 588 K/Sip/1983.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979.