NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -

## 1702

## Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan

## Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : avankopites@gmail.com

## Abstract
The practice of pawning in Mundu Village, Tanjung Subdistrict, Brebes Regency has long been practiced and the practice can be explained as follows, namely with a Debtor intending to borrow money to a creditor with a guarantee that the Debtor  gave his land to the Creditor to be used as collateral as well as to take the results of his claim until the Debtor returns the loan. Such a contract is  certainly  detrimental  to  the  Creditor.  Therefore,  the  authors  are  interested  in  examining  the practice of pawning that occurred in the village. The purpose of this study is to enlighten the local community that the practice is not in accordance with what is taught by Islamic  law. The method used in this research is Normative which is to examine the data in the field and analyzed with the norms contained in Islamic Law. The results of his research are that the party entitled to use the pawn  item  is  the  Borrower of  the  debt,  while  the  person  giving  the  debt  is  not  entitled  to  take advantage of the pawn item except with the permission of the owner of the item.

## Keywords: Pawn; Underhand Agreement; Islamic Law

## Abstrak
Praktek  gadai  di  Desa  Mundu,  Kecamatan  Tanjung,  Kabupaten  Brebes  sudah  sejak  dahulu dipraktekan dan prakteknya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dengan Debitur yang bermaksud  meminjam  uang  kepada  kreditur  dengan  jaminan  Debitur  menyerahkan  tanah sawahnya  kepada  Kreditur  untuk  dijadikan  jaminan  sekaligus  untuk  diambil  hasil  garapannya sampai Debitur mengembalikan uang pinjaman tersebut. Akad semacam ini tentunya merugikan bagi pihak peminjam hutang, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti praktek gadai yang terjadi  di  Desa  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  memberi  pencerahan  bagi  masyarakat setempat  bahwa  praktek  tersebut  kurang  sesuai  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh  hukum  Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  Normatif  yakni  mengkaji data  yang ada di lapangan  dan  dianalisis  dengan  norma-norma  yang  terkandung  dalam  Hukum  Islam.  Hasil penelitiannya adalah bahwa pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah si Peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin oleh pemilik barang.

## Kata Kunci : Gadai; Perjanjian Dibawah Tangan; Hukum Islam
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial,  yaitu  makhluk  yang  berkodrat  hidup  dalam masyarakat.  Sebagai  makhluk  sosial,  dalam  hidupnya  manusia  memerlukan  adanya manusia-manusia  lain  yang  bersama-sama  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  hidup bermasyarakat,  manusia  selalu  berhubungan  satu  sama  lain,  disadari  atau  tidak  untuk mencukupkan  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya.  Pergaulan  hidup  tempat  setiap  orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalah (Baasyir, 2000).
Masalah  Muamalah  selalu  dan  terus  berkembang,  tetapi  perlu  diperhatikan  agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu, yang  disebabkan  oleh  adanya  tekanan-tekanan  atau  tipuan  dari  pihak  lain.  Terkadang Dalam  hidup  ini,  seseorang  mengalami  kesulitan  pada  suatu  ketika.  Kesulitan  yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itumasalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang.
Untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup  di  masyarakat,  manusia  tidak  akan terlepas  dari  masalah-masalah  yang  dihadapi,  baik  masalah  ekonomi  maupun  masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang  untuk  memenuhi  kekurangan  dalam  kelangsungan  hidupnya,  baik  dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang- piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula. sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau rahn) menurut bahasa Arab adalah al-hasbu yang berarti penahanan.(Sohari Sahrani, 2011) Secara istilah, rahn adalah menahan  suatu  benda  secara  hak  yang  memungkinkan  untuk  dieksekusi,  maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang, selama  hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian (Hermawan Bagus, 2015).
Uang  adalah  hal  pokok  yang  dibutuhkan  manusia  karena  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan  hidup serba  mahal.  Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman  itu harus disertai  jaminan. Akan tetapi sampai saat ini  masih ada kesan dalam  masyarakat,  kalauseseorang  pergi  ke  pegadaian  untuk  meminjam  sejumlah  uang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat  menderita.  Karena  itu,  banyak  diantara  masyarakat  yang  malu  menggunakan fasilitas  pegadaian  lain  halnya  jika  kita  pergi  ke  sebuah  bank,  maka  akan  terlihat  lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan  yang  lebih  rumit.  Sebagai  investasi  bisnis  lembaga  keuangan  seperti pegadaian  tentu  tidak  lepas  dari  motif  laba  karena  tujuan  memaksimalkan  laba  inilah, maka banyak lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bunga (Anshori, 2006).
Bunga  tersebut  sangat  membebankan  masyarakat  karena  terkadang  beban  bunga yang harus nasabah bayarkan lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri.Karena hal itu masyarakat ingin ada pendirian lembaga pegadaian syari’ah. Keinginan masyarakat terhadap  berdirinya  pegadaian  syariah  dalam  bentuk  perusahaan  mungkin  karena  umat Islam menghendaki adanya lembaga pegadaian perusahaan yang benar-benar menerapkan syariat Islam.Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan  akan  ditebus  kembali  sesuai  dengan  perjanjian  Antara  nasabah  dengan lembaga gadai (Kasmir, 2005).

## Kerangka Teori

## Teori Keadilan
Adil  adalah  salah  satu  sifat  yang  harus  dimiliki  oleh  manusia  dalam  rangka menegakkan  kebenaran  kepada  siapa  pun  tanpa  kecuali,  walaupun  akan  merugikan dirinya  sendiri  (Anonim,  1996).  Secara  etimologis  adil  berarti  tidak  berat  sebelah  atau tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain. Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil  juga  berarti  “berpihak  atau  berpegang  kepada  kebenaran”  Keadilan  lebih  dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu padatempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat dalam islam selama belum ada dalili lain yang menentangnya. Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa  dibarengi  rasa  kebencian  dan  sifat  negatif  lainnya,  Sesuai  dengan  firman  Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
ِب ْاوُمُك ۡحَت نَأ  ِساَّنلٱ  َنۡيَب مُت ۡمَكَح اَذِإ َو اَهِل ۡهَأ  َٰٰٓىَلِإ  ِتََٰن ََٰمَ ۡلۡٱ ْاوُّدَؤُت نَأ  ۡمُكُرُمۡأَي َ َّللَّٱ  َّنِإ
اَّمِعِن َ َّللَّٱ  َّنِإ  ِِۚل ۡدَعۡلٱ

## ا ٗري ِصَب ا ََۢعيِمَس  َناَك َ َّللَّٱ  َّنِإ ٰٓۗٓۦِهِب مُكُظِعَي
Artinya  : “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa : 4).
Pada  dasarnya  keadilan  merupakan  prinsip  dari  kebijakan  rasional  yang  diaplikasikan untuk  konsepsi  jumlah  dari  kesejahteraan  seluruh  kelompok  dalam  masyarakat.  Untuk mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.
- Gap Analysis dan Permasalahan
Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi :
َّلٱ ِ دَؤُي ۡلَف ا ٗض ۡعَب مُكُض ۡعَب َنِمَأ  ۡنِإَف ٞۖٞةَضوُبۡقَّم  ٞنََٰه ِرَف اٗبِتاَك ْاوُد ِجَت ۡمَلَو  ٖرَفَس  َٰىَلَع ۡمُتنُك نِإَو ۥُهَتَن ََٰمَأ َنِمُت ۡؤٱ يِذ
ۡلَق  ٞمِثاَء ٰٓۥُهَّنِإَف اَه ۡمُت ۡكَي نَم َو َِۚةَد ََٰهَّشلٱ ْاوُمُت ۡكَت  َلَ َو ٓۗۥُهَّب َر َ َّللَّٱ ِقَّتَيۡل َو
ٞميِلَع  َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱ َو ٓۗۥُهُب
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al Baqoroh: 283).
Dari  ayat  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Allah  memerintahkan  kepada  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas  mencatat  perjanjian  tersebut,  untuk  memperkuat  adanya  perjanjian,  pihak  yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Hal ini dilakukan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
agar mampu menjaga kepercayaan, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada peminjam.
Dalam  masyarakat  kita  ada  cara  gadai  dimana  barang  gadai  tersebut  dapat  diambil manfaatnya atau dapat langsung dimanfaatkan oleh Kreditur, dan hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh Kreditur. Dan hal ini  diperdebatkan dikalangan ulama, karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai. Barang jaminan berupa sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir  dan  mengenai  hasilnya  dapat  dibagi  antara  pemilik  dan  Kreditur  atas  kesepakatan bersama (Hasan, 2003). Karenanya, mengambil manfaat terhadap barang gadai, sebenarnya juga dapat dianggap penting. Khususnya terhadap barang jaminan berupa tanah dan sawah. Dimana, apabila tanah atau sawah tersebut digarap atau dikelola langsung oleh pihak penerima gadai, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. Sebaliknya apabila tanah atau sawah tersebut tidak digarap atau dikelola oleh pihak penerima gadai, maka tentunya tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali.
Praktek  Gadai  dengan  pemanfaatan  Barang  Jaminan  oleh  Kreditur  juga  berlaku  pada masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dimana praktek gadai tanah sawah sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan  datangnya Debitur kepada Kreditur untuk meminjam uang dengan jaminan berupa sawah. Dimana luas sawah, waktu pengembalian, dan jumlah uang gadai di tentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sawah akan kembali ditangan debitur jika utang sudah dilunasi berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jika dalam waktu tersebut debitur belum mampu melunasi, maka sawah akan tetap digarap oleh kreditur sampai utang dilunasi, Tradisi yang berlaku disana adalah ketika barang jaminan dalam hal ini adalah tanah sawah diagunkan oleh Kreditur, maka Kreditur akan menggarap tanah sawah tersebut selama Debitur belum  melunasi hutangnya kepada Kreditur. Akad seperti ini sebenarnya akad yang kurang adil, karena  disamping Debitur dibebankan untuk membayar hutangnya  kepada  Kreditur,  tanah  sawah  yang  diagunkan  kepada  kreditur  pun  digarap  oleh kreditur dan hasilnya pun hanya untuk penggarapnya tersebut, dalam hal ini Kreditur. Sedangkan dalam  bermuamalah  dalam  Hukum  Islam  mengajarkan  untuk  memelihara  nilai-nilai  keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hal inilah kiranya yang mendorong penulis untuk meneliti apa yang telah terjadi terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Mundu
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis  paparkan  dalam  latar belakang  permasalahan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang  dianggap  relevan  dengan  permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Tinjauan  Hukum  terhadap  Perjanjian  Hutang  Dibawah  Tangan  dalam  Praktek Gadai di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
State of The Art (Kebaruan Hasil Penelitian)
Penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau penelitian terdahulu  yang  dijadikan  sumber  informasi  dan  perbandingan  dalam  mendapatkan jawaban  atas  permasalahan-permasalahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui validitasi penelitian yang penulis  lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan  beberapa  penelitian  yang  sudah  ada  dan  relevan  dengan  pembahasan  jurnal tersebut, antara lain:
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Fatma  yang  berjudul  “Pemanfaatan  Barang  Gadai”  yang menjelaskan  tentang  hukum  pemanfaatan  barang  gadai  dari  hukum  islam,  kemudian Jurnal  yang ditulis  juga oleh Hermawan Bagus  yang berjudul  “Tinjauan Hukum Islam terhadap  penggunaan  barang  gadai  di  Ikhsan  Rent  Krapyak  Kulon”  yang  menjelaskan tentang bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai yang berupa motor, dan Jurnal yang ditulis oleh M. Sulaeman Jajuli yang berjudul “Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor” yang menjelaskan bagaimana kepastian hukum dari orang  yang  menggadaikan  tanah  sawahnya  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam. Berdasarkan  perbandingan  dengan  jurnal  terdahulu  yang  penulis  paparkan  diatas, meskipun dari jurnal penulis dan jurnal-jurnal terdahulu sama-sama meninjau dari hukum Islam, namun dalam jurnal yang penulis tulis selain meneliti tentang bagaimana hukum pemanfaatan  barang  gadai,  dalam  hal  ini  tanah  sawah,  juga  terdapat  meneliti permasalahan lain dimana penulis juga meneliti tentang perjanjian dibawah tangan dalam Praktek  Gadai  tanah  sawah  di  Desa  Mundu  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Brebes. Peneliti  juga  meninjau  dari  Hukum  Positif  yang  masih  berlaku  di  Indonesia  untuk mengkomparasikan dengan Hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  Normatif  yaitu  suatu  pendekatan  yang  bertolak  ukur  pada  hukum  Islam  untuk
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak menurut syariat Islam. Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan  Praktek Gadai Sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perjanjian Hutang Dibawah Tangan dalam Praktek Gadai di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
Dari hasil penelitian dan pengamatan di Desa Mundu itu sendiri dalam tradisi gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes  diketahui  bahwa  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya  tidak  sah.  Adapun  mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut :
Shighat atau perkataan
Shigat  menurut  ulama  Hanafiyyah  adalah  ijab  dari  Debitur  dan  qabul  dari  Kreditur, seperti  akad  yang  lain.  Seperti  pihak  Debitur  berkata  “saya  menggadaikan  barang  ini kepadamu dengan utang saya kepadamu”, atau “Barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu” atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak Kreditur berkata “ Saya terima”, atau “Saya setuju”, dan lain sebagainya.
Adanya pemberi gadai dan penerima gadai.
Pemberi  Gadai  haruslah  orang  yang  dewasa,  berakal,  bisa  dipercaya,  dan  memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang  dipercaya  oleh  Pemberi  Gadai  untuk  mendapatkan  modal  dengan  jaminan  barang (gadai ).
Adanya barang yang digadaikan.
Barang  yang  digadaikan  harus  ada  wujud  pada  saat  dilakukan  perjanjian  gadai  dan barang  itu  adalah  barang  milik  si  pemberi  gadai,  barang  gadaian  itu  kemudian  berada dibawah pengawasan penerima gadai.
Sedangkan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang Kewajiban Pemberi Gadai (Pasal 1157 KUHPerdata) yaitu antara lain:
(1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
(2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
(3) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.(Belanda, 1847)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Tanah  merupakan  benda  tak  bergerak,  maka  dalam  serah  terimanya  menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada Kreditur.Tetapi dalam transaksi gadai tanah sawah yang  terjadi  di  Desa  Mundu  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Brebes,  Debitur  tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada  Kreditur sebagaimana seharusnya untuk benda  tak  bergerak.  Transaksi  yang  terjadi  di  antara  mereka  hanya  saling  kepercayaan bahwa sawah tersebut adalah benar milik Debitur dan bukan milik orang lain. Sehingga akan  menyusahkan  salah  satu  pihak  yang  melakukan  transaksi  jika  ada  sengketa  atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut  mereka  selalu  merundingkannya.  Kepercayaan  yang  terjalin  diantara  mereka menyebabkan  kemungkinan  untuk  terjadinya  penyelewengan  sangat  tipis.  Ketakutan Kreditur jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada Debitur, dan sebaliknya  hal  ini  sangat  tipis  kemungkinan  terjadi  karena  tanah  sawah  milik  Debitur masih berada di bawah kekuasaan  Kreditur dan hasil panennya pun milik  Kreditur, jika Debitur tidak segera membayar hutangnya, maka Debitur sendiri yang rugi.
Meskipun  masyarakat  di  Desa  Mundu  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Brebes dalam  bertransaksi  gadai  telah  saling  percaya  tapi  penguasaan  tanah  sawah  itu  masih dilaksanakan dan dilakukan oleh  Kreditur karena demikian aturan yang berlaku di Desa Mundu  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Brebes.  Pemanfaatan  barang  gadai  dilakukan sepenuhnya oleh  Kreditur sampai satu tahun atau dua kali panen bahkan sampai hutang dilunasi.  Jika  telah  sampai  batas  waktu  untuk  membayar  hutang  tetapi  Debitur  belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas barang gadai tersebut diteruskan sampai rahin mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.
Dalam  tradisi  gadai  tanah  ini,  Kreditur  mempunyai  dua  keuntungan,  pertama; uangnya kembali dengan utuh kepadanya. Kedua; ia dapat mengelola dan menikmati hasil panen  sawah  gadaian  sampai  Debitur  mampu  melunasi  hutangnya  atau  sesuai  dengan kesepakatan yang mereka buat. Bagi Debitur ataupun Kreditur, tradisi gadai tanah sawah merupakan  ajang  untuk  saling  menguntungkan  dalam  hal  itu  Penghutang  mendapatkan uang  yang  diinginkan  dan  sebaliknya  Pemberi  Hutang  mendapatkan  untung  dalam pemanfaatan  gadai  yang  dilakukan.  Sehingga  dalam  hal  ini  tidak  ada  yang  dirugikan karena  keduanya  sama-sama  saling  membutuhkan.  Ahmad  Azhar  Basyir  mengatakan bahwa  dalam  bermu’amalah  harus  dilakukan  atas  dasar  sukarela  tanpa  ada  paksaan. Mu’amalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
unsur-unsur  penganiayaan  dan  unsur-unsur  mengambil  manfaat  dalam  kesempitan (Baasyir, 2000).
2. Tinjauan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  terhadap  Pemanfaatan  Barang  Gadai  Tanah Sawah di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
Fungsi  gadai  sebenarnya  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas  dengan  adanya porsi lebih besar dengan menaikan status jaminan dari tingkat minimal ke-level maksimal. Kedudukan lahan yang seharusnya sekunder menjadi primer, sebab tanah yang digadaikan tidak  akan  terealisasi  tanpa  ada  jaminan.  Tanah  produktif  sangat  berarti  dan  menjadi incaran utama murtahin. Sehingga  jika jaminan merupakan sesuatu yang tidak berharga dan  tidak  bermanfaat  maka  dapat  dipastikan  perjanjian  gadai  tanah  tidak  pernah  ada. Tujuan kepastian hukum terhadap perjanjian gadai tanah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan  manusia  oleh  manusia  dengan  istilah  lain  disebut  lintah  darat  juga menghilangkan kebiasaan perilaku riba yang diharamkan dalam syariat Islam yang telah merajaleladi masyarakat (Jajuli, 2015).
Pemanfaatan  barang  gadai  tanah  sawah  di  Desa  Mundu  Kecamatan  Tanjung Kabupaten  Brebes  telah  menjadi  tradisi  masyarakat  setempat,  Dalam  kebiasaannya masyarakat  Desa  Mundu  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Brebes  tidak  ada  sistem  bagi hasil  antara  Debitur  dan  Kreditur  semuanya  diperuntukan  bagi  Kreditur,  mulai  dari perawatan,  pengelolahan  serta  memiliki  hasilnya.  Di  Desa  Mundu  Kecamatan  Tanjung Kabupaten Brebes pemanfaatan sawah sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh Kreditur dan bukan oleh Debitur , karena pemanfaatan sawah gadai merupakan kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad gadai tanah sawah. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai  diantara  keduanya  bahwa  sawah  tersebut  akan  digarap  oleh  Kreditur.  namun  hal tersebut merupakan  hal  yang pasti. Hal  ini sudah  diketahui secara umum  bahwa proses akad  gadai  salah  satunya  adalah  penggarapan  sawah  gadai  oleh  Kreditur . Hak  pemberi hutang atas barang gadai hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya  (Khosyi’ah, 2014).  Oleh karena  itu, dalam perjanjian gadai  harus  tercantum  ketentuan  jika  penggadai  minta  diizinkan  memanfaatkan  barang gadai, hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari harta benda tidak berfungsi.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU  Pokok  Agraria)  dalam  bagian  penjelasannya  dinyatakan  bahwa  “pemakaian  tanah atas  dasar  sewa,  perjanjian  bagi  hasil,  gadai  dan  sebagainya  itu  tidak  boleh  diserahkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pada  persetujuan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  sendiri  atas  dasar  “free  fight”,  akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya agar dapat  memenuhi  pertimbangan  keadilan  dan  dicegah  dari  cara-cara  pemerasan.” (Indonesia, 1960b).
Penjelasan  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tersebut  bermaksud  untuk menghindarkan  orang-orang  yang  sedang  menjaminkan  tanahnya  kepada  sembarang orang yang dalam hal ini dimungkinkan memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil cara  keuntungan  yang  tidak  sesuai  norma  keadilan.  Namun  hal  ini  berbanding  terbalik dengan  Penjelasan  Undang  Undang  No.  56  PRP  Tahun  1960  tentang  penetapan  luas pertanian pada angka 9a yang berbunyi :
“Yang  dimaksud  dengan  gadai  ialah  hubungan  Antara  seseorang  dengan  tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya selama uang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut” (Indonesia, 1960a) .
Dari  penjelasan  diatas, telah  dijelaskan  pada  intinya  adalah  ketika  si  penghutang telah menerima uang hutang dari si pemberi hutang, maka pada saat itu juga si penghutang harus menyerahkan barang gadainya untuk dijaminkan, dan selama si penghutang melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak atas hasil tanahnya dari si penghutang/ pemilik barang sebagai bunga dari utang tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan norma- norma  atau  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Hukum  Islam.Dalam  masalah  transaksi keuangan,  eksploitasi  maupun  ketidakadilan  sering  terjadi.  Dalam  hal  simpan  pinjam misalnya,  Islam  melarang  untuk  mengenakan  denda  jika  pembayaran  hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain ( tabarru’ ) dan tidak  dibolehkan  mengambil  keuntungan  dalam tabarru’ .  Disamping  itu,  pengambilan keuntungan  sepihak  dalam  transaksi  keuanganjuga  dilarang  dalam  Islam,  yang  dikenal dengan  istilah  riba  nasi’ah  dimana  ada  kesepakatan  untuk  membayar  bunga  dalam transaksi  hutang  piutang  atau  pembiayaan.  Dalam  hal  ini  satu  pihak  akan  mendapatkan keuntungan  yang  sudah  pasti  sedangkan  pihak  yang  lainnya  hanya  menikmati  sisa keuntungannya (Sudarsono, 2006).
Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh Debitur sebagai pemilik barang, bukan oleh Kreditur. Karena akad yang terjadi bukan akad  pemindahan  hak  milik,  dimana  orangyang  menerima  barang  dapat  memiliki
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sepenuhnya. Bahwa praktek tersebut substansinya mirip dengan sewa tanah tapi ongkos sewanya dengan jasa peminjaman uang tanpa bunga. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatubenda  (sewa  menyewa)  dimana  barang  tersebut  dapat  dimanfaatkan.  Akadgadai hanya  berkedudukan sebagai  jaminan. Oleh karena  itu Ulama sepakat  bahwa hak  milik suatu  manfaat  atas  suatu  benda  yang  dijadikan  jaminan  berada  dipihak  Debitur, danKreditur tidak bisa mengambil manfaat barang gadai sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

## لاقلغيرلانهنماصهبحذلايرهنههلهمنغوهيلعرغهم
Artinya  : “Gadaian  tidak  bisa  diambil  alih  dari  pemiliknya  yang  telah menggadaikannya.  Keuntungannya  adalah  miliknya  dan  kerugiannya  adalah tanggungannya
Dari Hadist diatas, kita tau bahwa barang yang dijadikan jaminan, pemanfaatannya tetap  milik  pemiliknya,  bukan  milik  Kreditur.Kreditur  baru  dapat  mengambil  manfaat barang  gadai  jika  barang  tersebut  membutuhkan  biaya  perawatan  dan  pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan Hasil yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesarongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan.dan tidak boleh lebih  atau  berlebih-lebihan,  karena  hal  tersebut  bisa  dikategorikan  kepada  riba  yang dilarang  oleh  syari’at  agama  Islam.Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  gadai  bukan termasuk pada akad pemindahan hak  milik, tegasnya  bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas  manfaat suatu benda (sewa  menyewa),  melainkan  hanya  sekedar jaminan  untuk  suatu  hutang  piutang,  itu  sebabnya  ulama  sepakat  bahwa  hak  milik  dan manfaat  suatu  benda  yang  dijadikan  jaminan  (Marhun)  berada  dipihak  rahin  (yang menggadaikan) (Fatmah, 2018).
Menurut  Hadist  Nabi  Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  yang berbunyi :
يلع و ان وه رم ن اك اذا هتقفنب ب رشي ر دلا نبل و ان وه رم ن اك اذا هتقفنب بك ري رهظلا هتقفن ب رسي و بك ري ي ذلا
Artinya “Punggung binatang dapat dinaiki dengan mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian dan air susunya dapat diperah dengan mengeluarkan biayanya, jika
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
binatang itu binatang gadaian. Bagi orang yang menaikinya dan memerah air susunya wajib mengeluarkanbiayanya” (HR. Al-Bukhari).
Berdasarkan  hal  ini  terjadilah  ijma’,  bahwa  benda  dan  jasa  barang  gadaian  itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang  gadaian  itu  tidak  dapat  ditunggangi  atau  diperah.  Adapun  apabila  orang  yang menggadaikan mengizinkan atau barang gadaian itu dapat ditunggangi, maka dalam hal ini ada perincian dan perbedaan pendapat antara Ulama (Syalthut, 2000).
Kemudian Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :25/DSN-MUI/III/2002, tentang Gadai (Rahn) (Ali, 2008). Memutuskan:
Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kedua: Ketentuan umum
(1) Murtahin  (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan  Marhun  (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
(2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh  dimanfaatkan  oleh  Murtahin  kecuali  seizin  Rahin,  dengan  tidak  mengurangi nilai  Marhundan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan  dan perawatannya.
(3) Pemeliharaan  dan  penyimpanan  Marhun  pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  Rahin, namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  Murtahin,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
(4) Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  Marhun  tidakboleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
(5) Penjualan Marhun.
a. Apabila  jatuh  tempo,  Murtahin  harus  memperingatkan  Rahin  untuk  segera melunasi utangnya.
b. Apabila  Rahin  tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka  Marhun  dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
d. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  Rahin  dan  kekurangannya  menjadi kewajiban Rahin.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Ketiga: Ketentuan Penutup
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  antara  kedua  belah  pihak  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.(Indonesia, 2002)
Dari hasil putusan dari Dewan Syariah Nasional MUI, untuk ketentuan umum poin (2) menyatakan  bahwa Marhun dan  manfaatnya  tetap menjadi  milik pemilik  barang dan Barang  Gadai  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  Pemberi  hutang  kecuali  keizin  Pemilik barang, dengan tidak  mengurangi  nilai  Barang  jaminan  dan pemanfaatannya  itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, sedangkan dalam gadai tanah sawah di desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Barang Gadai tetap menjadi milik Pemberi hutang, dan dimanfaatkan oleh Pemberi hutang tanpa ada ijin secara langsung, karena adat kebiasaan  disana  dari  dulu  jika  melakukan  gadai  tanah  sawah  Pemberi  hutang memanfaatkan  barang jaminan beranggapan sudah mempunyai izin dari  Pemilik barang, karena Pemilik barangtidak ada komplen, dan karena adat kebiasan dari dulu sudah begitu dan sudah melekat pada masyarakat setempat.
Jadi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat selama ini telah melanggar aturan hukum Islam, karena udah jelas kalau Islam telah melarang pemanfaatan baranag gadai,  namun  masih  saja  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat,  seharusnya  menghindari kejadian atau perbuatan yangdilarang oleh Islam, karena dalam pemanfaatan barang gadai menurut peneliti itu merugikan pihak pemilik tanah tapi memberi keuntungan besar bagi penerima gadai. Sehingga menciptakan ketidakadilan antara pemilik tanah sawah dengan penerima  gadai,  karena  tidak  adanya  bagi  hasil  Antara  kedua  pihak,  sudah  jelas  kalau Islam  melarang  untuk  memakan  harta  sesama  dan  melarang  perbuatan  yang  dapat merugikan antara pihak lain, pemanfaatan barang gadai tersebut juga memicu terjadinya riba, dan Islam melarang adanya riba.
Alangkah  baiknya  ketika  dalam  perjanjian  hutang  dengan  menggadaikan  tanah sawah, masyarakat disana menerapkan sistem bagi hasil antara penghutang dan pemberi hutang. Hal itu Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 huruf b dari dari Undang-Undang No 2 Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  yang  berbunyi  :  “Yang  berwenang  untuk mengadakan  perjanjian  bagi  hasil  itu  tidak  saja  berbatas  pada  pemilik  dalam  arti  yang mempunyai  tanah, tetapi  juga  para  pemegang  gadai,  penyewa  dan  lain-lain  orang  yang berdasarkan  sesuatu hak  menguasai tanah  yang  bersangkutan” (Indonesia, 1960c). Dari penjelasan Pasal 1 huruf b tersebut dijelaskan bahwa, pemegang gadai mempunyai hak/
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pilihan untuk membagikan hasilnya terhadap pemanfaatan tanah sawah yang digadaikan oleh  pemiliknya/  penghutang.Hal  tersebut  diharapkan  agar  tidak  ada  salah  seorangpun yang merasa dirugikan dalam hal perjanjian hutang tersebut.

## D. Simpulan
Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan yang bias ditarik sebagai berikut :
Pertama, serah terima gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tidak dibenarkan sesuai ketentuan rukun gadai dalam Hukum Islam, karena barang jaminan yang diberikan dalam hal ini tanah sawah tidak lengkap, karena tidak menyertakan sertifikat sawah, dimana sertifikat tersebut merupakan bukti otentik dari  kepemilikan  tanah  tersebut,  dikhawatirkan  jika  suatu  saat  terjadi  konflik  kepemilikan, maka  akad  tersebut  dianggap  tidak  sah  menurut  Hukum  Islam.  Sedangkan  dalam  akadnya, sah  menurut  Hukum  Islam,  karena  masing-masing  pihak  adalah  orang  yang  sudah  Baligh (Berakal dan Cakap  bertindak  hukum).Dan dari  segi  ijab qabulnya (sighat akad) sudah sah memenuhi ketentuan hukum Islam, meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan.
Dalam pemanfaatan  barang  yang dijadikan  jaminan, dalam  hal  ini tanah sawah,  yang terjadi  adalah  barang  tersebut  dimanfaatkan  sepenuhnya  oleh  penerima  gadai/  pemberi hutang,  dan  tidak  ada  hasil  dalam  pemanfaatan  tersebut.  Dengan  dimanfaatkannya  tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut  ketentuan  Hukum  Islam,  karena  masih  ada  unsur  pengambilan  kesempatan  dalam kesempitan  serta  tidak  memelihara  nilai-nilai  keadilan  dan  tentunya  hal  ini  sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## DAFTAR PUSTAKA
- Buku
Ali, Z. (2008). Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Anonim. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Anshori, A. G. (2006). Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Baasyir, A. A. (2000). Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) .
Yogyakarta: UII Press.
Fatmah. (2018). Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman , (Pemanfaatan Barang Gadai). Retrieved from https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281
Hasan, M. A. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
Hermawan Bagus. (2015). Jurnal Hukum Islam dan Bisnis. Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis , (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul). Retrieved from http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500
Jajuli, M. S. (2015). Jurnal Ilmu Syariah. Jurnal Ilmu Syariah , (KEPASTIAN HUKUM GADAI TANAH DALAM HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BOGOR).
Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2866 Kasmir. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (6th ed.). Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
Khosyi’ah, S. (2014). Fiqh Muamalah . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia (UI Press), ed.). Jakarta.
Sohari Sahrani, R. A. (2011). Fikih Muamalat . Bogor: Ghalia Indonesia.
Sudarsono, H. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi) . Yogyakarta: Ekonisia.
Syalthut, M. (2000). Fiqh Tujuh Madzhab . Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Jurnal
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Hermawan Bagus. (2015). Jurnal Hukum Islam dan Bisnis. Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis , (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul). Retrieved from http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500
Jajuli, M. S. (2015). Jurnal Ilmu Syariah. Jurnal Ilmu Syariah , (KEPASTIAN HUKUM GADAI TANAH DALAM HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BOGOR).
Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2866
Fatmah. (2018). Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman , (Pemanfaatan Barang Gadai). Retrieved from https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281
- Undang-Undang
Belanda, H. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . , (1847).
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Luas Pertanian . , Pub. L. No. 56 (1960).
Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria . , Pub. L. No. 5 (1960).
Indonesia. Undang-Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil . , Pub. L. No. 2 (1960).
Indonesia. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia . , Pub. L. No. 25/DSN-MUI/III/2002 (2002).