## UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisi Deskiptif melalui Pendekatan Hukum Islam)
Muhammad Gazali Rahman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo E-mail: gazali.iain@gmail.com
Abstract.This  paper  analyzes  the  rallies  phenomenon  versus blaspheming  which  is  analyzed  descriptively  with  the  approach of  Islamic  law.  This  analysis  is  then  developed  in  two  issues,
namely:  1)  how  the  phenomenon  of  rallies  and  blaspheming;  2) how  the  perspective  of  Islamic  law  against  rallies  and blaspheming.  While  it  can  not  be  generalized,  the  reality  of  the operations  of  rallies,  obscenities  seems  to  have  become  anthem should be sung with gusto as the media to berate, inflammatory,
blasphemous  even  less  so  provoking  that  leads  to  anarchy.  In fact,  the  protest  phenomenon  occurs  not  only  at  the  level  of universities,  but  also  have  occurred  in  institutions  of  formal education  providers’  secondary  level  (high  school  or  vocational school).  Schools  are  supposed  to  be  the  center  of  the development  of  a  positive  culture  turned  into  the  arena articulation of words that are very far from polite category.
Abstrak.Karya  tulis  ini  mengkaji  tentang  fenomena  unjuk  rasa versus  menghujat  yang  dianalisis  secara  deskriptif  dengan pendekatan  hukum  Islam.  Analisis  ini  kemudian  dikembangkan pada dua masalah antara lain: 1) bagaimana fenomena aksi unjuk rasa  dan  menghujat;  2)  bagaimana  perspektif  hukum  Islam terhadap  aksi  unjuk  rasa  dan  menghujat.  Meskipun  tidak  dapat digeneralisir,  realitas  pada  setiap  kegiatan  unjuk  rasa,  kata-kata kotor tampaknya telah menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan  penuh  semangat  sebagai  media  guna  mencaci  maki, menghasut,  menghujat,  bahkan  tidak  jarang  memprovokasi sehingga  berujung  pada  anarki.  Bahkan,  fenomena  unjuk  rasa  ini tidak  hanya  terjadi  pada  level  Perguruan  Tinggi,  melainkan  juga telah  terjadi  di  lembaga-lembaga  penyelenggara  pendidikan formal  tingkat  menengah  (SMA  dan  atau  SMK).  Sekolah  yang mestinya  menjadi  pusat  perkembangan  budaya  positif  berubah menjadi ajang artikulasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun.
Kata Kunci:  unjuk rasa, menghujat, hukum islam.

## PENDAHULUAN
Sejak  Orde  Baru  tumbang,  pintu  demokrasi  terbuka  lebar, sehingga  setiap  orang  bebas  menyampaikan  pendapatnya. Kebebasan  menyampaikan  pendapat  tidak  hanya  ada  dalam undang-undang  saja  ( law  in  book)  melainkan  sudah  mendarah daging di masyarakat ( law in society). Cara mengemukakannya pun beragam,  mulai  dari  berupa  tulisan  atau  penuangan  pikiran  di surat kabar, majalah, secara lisan berupa hasil wawancara ataupun berupa  orasi,  ataupun  berupa  tindakan  yaitu  dengan  jalan  unjuk rasa/demonstrasi,  maupun  mogok  kerja  dan  mogok  makan. Tempat mengemukakannya pun beragam, mulai dari perusahaan, jalanan, taman maupun gedung pemerintahan.
Di  tengah  arus  demokratisasi  dan  kebebasan  berpendapat, aksi  unjuk  rasa  atau  demonstrasi  telah  menjadi  alternatif  untuk menerjamahkan  kewajiban  menyampaikan  aspirasi  kepada pemerintah.  Aksi  unjuk  rasa  telah  dianggap  sebagai  keniscayaan dalam  praktek  demokrasi.  Selain  sebagai  implementasi  adanya kebebasan berpedapat, unjuk rasa diyakini mampu menjadi sarana efektif  untuk  menyampaikan  kritik  kepada  pemerintah.  Pilihan pada  aksi  unjuk  rasa  tersebut  tak  lepas  dari  kenyataan  bahwa sebagian  besar  negara  di  dunia  belum  memiliki  pemerintahan efektif yang mampu memenuhi kehendak rakyat. Kondisi itu kian diperburuk oleh mandulnya parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga aspirasi rakyat tidak terserap dengan memadai.
Konsep  “demokrasi”  pun  dewasa  ini  dipahami  secara beragam  oleh  berbagai  kelompok  kepentingan  yang  melakukan teoretisasi  dari  perspektif  dan  untuk  tujuan  tertentu.  Keragaman konsep  tersebut,  meskipun  terkadang  juga  sarat  dengan  aspek- aspek  subyektif  dari  siapa  yang  merumuskannya,  sebenarnya bukan  sesuatu  yang  harus  dikhawatirkan.  Sebab,  hal  itu
sesungguhnya  mengisyaratkan  esensi  demokrasi  itu  sendiri  yaitu adanya perbedaan pendapat. 1
Di  lain  pihak,  era  keterbukaan  seperti  sekarang  ini  juga menimbulkan  ketakutan.  Para  pelaku  bisnis  merasakan  dampak langsung dari adanya unjuk rasa tersebut. Apalagi jika aksi damai sudah berubah menjadi aksi anarki. Tidak adanya titik temu antara kepentingan  pengusaha  dan  pekerja  merupakan  salah  satu  faktor pemicu  adanya  unjuk  rasa.  Unjuk  rasa  yang  awalnya  bertujuan untuk  memperjuangkan  kepentingan  pekerja  yang  lingkupnya hanya  di  perusahaan  tidak  jarang  merembet  sampai  ke  gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## PENGERTIAN MENGHUJAT DAN UNJUK RASA
Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  menyebukan  bahwa menghujat adalah sinonim dari mencela atau mencaci yang artinya mengenakan  perkataan-perkataan  yang  tidak  sopan, 2 kata menghujat dalam bahasa Arab adalah al-Ṭa’nu yang memiliki dua makna; ḥissī dan maknawi, bermakna ḥissī seperti kata ṭa’anahu bi al-rumḥi  yang  berarti  memukul  dengan  alat  yang  tajam  seperti tombak dan makna yang maknawi seperti kata wa rajulun ṭa’an fi a’raḍ  al-nās  yang  berarti  mencela  sesuatu  baik  pada  nasab,  kitab, atau seseorang. 3 Istilah lain dengan makna yang senada untuk kata menghujat  dalam  bahasa  Arab  adalah sabb,  gībah,  li’ān  dan mubāhalah. 4
1 Din  Syamsuddin, Etika  Agama  dalam  Membangun  Masyarakat  Madani (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 33.
2 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 2003), h. 204.
3 Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, Lisān al- ’Arab Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 13/625.
4 Sabb adalah  setiap  perkataan  yang  mengandung  penghinaan  dan pelecehan.  Departemen  Agama  RI, Hubungan  Antar-Umat  Beragama;  Tafsir  Al- Qur’an  Tematik (Cet.  I;  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat,  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2008), h. 82.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Menurut al-Ghazālī, menghujat adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. 5
Oleh ‘Abd al-Rahmān al-Malīkī membagi penghinaan menjadi tiga: al-zammu,  penisbahan  suatu  perkara  tertentu  kepada  seseorang dalam  bentuk  sindiran  halus  yang  menyebabkan  kemarahan  dan pelecehan  manusia; al-qaḍu,  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  reputasi  dan  harga  diri  tanpa  menisbahkan  sesuatu  hal tertentu; al-taḥqir,  setiap  kata  yang  bersifat  celaan  atau mengindikasikan  pencelaan  atau  pelecehan. 6 Terminologi menghujat yang senada dengan menghina juga diungkapkan oleh Imām  Jalāl  al-Dīn  dalam  kitab Tafsīr  Jalalain  yang  membagi  tiga model  penghinaan: sukhrīyah,  yaitu  meremehkan  atau menganggap  remeh  orang  lain  karena  sebab  tertentu; lamzu, menjelek-jelekkan  dengan  cacian  atau  hinaan  atau  dengan kejelekan  orang  lain; tanābuẓ,  model  cacian  atau  penghinaan dengan  menyebut  atau  memanggil  lawan  bicara  dengan  sebutan yang  jelek,  dan  sebutan  yang  paling  buruk  adalah  memanggil “wahai fasik” atau “wahai yahudi” kepada sesama muslim. 7
Adapun istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi”  yang  berasal  dari  kata  demokrasi  ini  adalah  suatu gerakan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum.  Berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  unjuk  rasa  berarti  pernyataan protes  yang  dikemukakan  secara  massal;  menentang  suatu  pihak atau  seseorang  dengan  cara  berdemonstrasi. 8 Oxford  Dictionary menerjemahkan  kata  demonstrasi  sebagai a  public  meeting  or march  at  which  people  show  that  they  are  protesting  against  or
5 Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, Ihyā’ Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-
Fikr, 1989 M/1409 H), h. 379.
6 ‘Abd al-Rahmān al-Malīkī al-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam , Terj. Syamsudin (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h 12.
7 Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmād al-Mahallī al-Suyūṭī, dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Bahr, Tafsīr Jalalain (Cet. II; Beirut: Dār al-Ma’ārif, 1995), h. 428.
8 W.J.S.  Poerwadarminta, ibid. h.  250;  Marbun  Marpaung, Kamus  Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 87.
supporting  to  take  part/go  on  a  demonstration  to  hold/stage  a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader anti-government demonstrations a peaceful/violent demonstration. 9
Pengertian  lain  berdasarkan Ensiklopedia  Bebas  Wikipedia mengungkapkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan  protes  yang  dilakukan  sekumpulan  orang  di  hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok  tersebut  atau  penentang  kebijakan  yang  dilaksanakan suatu  pihak  atau  dapat  pula  dilakukan  sebagai  sebuah  upaya penekanan  secara  politik  oleh  kepentingan  kelompok.  Unjuk  rasa umumnya  dilakukan  oleh  kelompok  mahasiswa  yang  menentang kebijakan  pemerintah,  atau  para  buruh  yang  tidak  puas  dengan perlakuan  majikannya.  Namun  unjuk  rasa  juga  dilakukan  oleh kelompok-kelompok  lainnya  dengan  tujuan  lainnya. 10 Sedangkan menurut  UU  No.  9  Tahun  1998  pasal  1  ayat  9  (1)  unjuk  rasa  atau demonstrasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan sebagainya  secara  demonstratif  di  muka  umum. 11 Dari  pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.
Unjuk  rasa  dalam  bahasa  Arab  disebut muẓāharah  atau masīrah,  yaitu  sebuah  media  dan  sarana  penyampaian  gagasan atau  ide-ide  yang  dianggap  benar  dan  berupaya  mensyiarkannya dalam  bentuk  pengerahan  masa.  Unjuk  rasa  merupakan  sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya
9 Joyce  M.  Hawkins, Oxford  Universal  Dictionary (Oxford:  Oxford University Press, 1995), h. 111.
10 http://id.wikipedia.org. Wikipedia  Ensiklopedia  Bebas, diakses  tanggal 10 Mei 2013.
11 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 9 Tahun  1998  tentang  Kebebasan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum (Jakarta: Dirjen Perpu, 2000), pasal 1 ayat 2.
pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. 12
Pengertian lain terkait dengan definisi unjuk rasa yang dalam bahasa  Inggris  disebut demonstration  diungkapkan  pula  dalam Longman  Dictionary  yaitu: 13 An  event  at  which  a  large  group  of people meet to protest or to support something in public (aktivitas oleh  sekelompok  orang  yang  bertemu  untuk  bersama-sama memprotes atau mendukung sesuatu di tempat umum).
Dari  definisi  tersebut  tampak  bahwa  unjuk  rasa  atau demonstrasi memiliki makna ganda yaitu untuk: (1) menunjukkan kemampuan;  ataupun,  (2)  mendukung/menentang  usulan  di tempat  umum,  baik  kepada  pemerintah  ataupun  kepada  selain pemerintah.  Demonstrasi  baik  itu  untuk  menentang  ataupun mendukung pun banyak bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan  ataupun  dalam  bentuk  pawai  ( marchs),  rally  (berkumpul mendengarkan orasi), picketing yakin duduk dan diam saja dengan membawa spanduk.

## FENOMENA MENGHUJAT DAN UNJUK RASA
Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang  mampu  mendorong  perubahan  dengan  sangat  baik.  Sejarah dunia  banyak  bercerita  tentang  hal  ini  termasuk  yang  baru  saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang  berkuasa  selama  32  tahun.  Menurut  Alpian  Hamzah,  bahwa gerakan  unjuk  rasa  mengandung  dua  macam  bentuk  secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik  untuk  disimak  bahwa  “pongah”  dalam  bahasa  Indonesia bisa  berarti  congkak,  sangat  sombong,  angkuh,  sekaligus  juga bodoh  dan  dungu.  Ini  menunjukkan  bahwa  di  balik  setiap kecongkakan  dan  kesombongan,  ada  kepala-kepala  keras  yang membantu. Kedua,  gerakan  unjuk  rasa  dan  reformasi  bertujuan
12 ‘Abd al-Hayy al-Farmāwī, “al-Atsarīyah”, Buletin Jum’at (Edisi 26 Tahun 2010). 13 http:// longman-dictionary.org. diakses tanggal 10 Mei 2013.
337
menegakkan  masyarakat  yang  adil,  sejahtera,  sentosa,  makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani. 14
Era keterbukaan dan kebebasan berpendapat saat ini menjadi ruang  terbuka  bagi  sebagian  orang  untuk  menyuarakan  ide  dan gagasan  yang  tidak  jarang  bergeser  kepada  aksi  menghujat, mencela,  mencaci,  mengumbar  aib,  atau  menghina  orang  atau pihak  lain  di  luar  golongannya.  Fenomena  menghujat  ini  telah menjadi  tontonan  umum  yang  dapat  dilihat  diberbagai  media elektronik,  media  massa,  maupun  jejaring  sosial.  Fenomena  ini sekaligus  mendeskripsikan  rendahnya  penghargaan  terhadap sesama  manusia  sekaligus  kerendahan  martabat/akhlak  yang menghujat dan dihujat. Pepatah lama yang mengatakan “mulutmu harimaumu” tampaknya tidak dapat menjadi bentuk kearifan lokal yang mampu memfilter kebebasan untuk menghujat orang lain.
Aksi saling hujat juga terjadi di kalangan pelajar/mahasiswa yang  terkadang  berakhir  dengan  tawuran  yang  sesungguhnya tidak  layak  terjadi  di  dunia  pendidikan.  Hal  tersebut  juga mengindikasikan rendahnya moralitas pelajar/mahasiswa sekaligus  rendahnya  moralitas  dunia  pendidikan.  Output pendidikan  yang diharapkan dapat menjadi barometer peradaban perlahan mulai jauh dari realitas yang diharapkan.
Tidak  hanya  itu,  aksi  saling  hujat,  mengutuk,  pencemaran nama  baik,  penistaan  terhadap  pihak  lain  juga  ditemukan  dalam moment-moment  kampanye  ( black  campagne).  Masing-masing pihak  merasa  paling  benar  dan  mengutuk  kebijakan  pihak  lain. Pihak  oposisi  mengutuk  rezim  yang  berkuasa.  Pada  awalnya mungkin  seseorang  hanya  berniat  melakukan  kritik  yang konstruktif  kepada  individu  atau  pihak  lain  yang  dinilainya  salah atau  terhadap  kebijakan  penguasa  yang  dinilai  menyimpang. Namun,  kritik  konstruktif  tersebut  cenderung  berubah  menjadi
14 Alfian Hamzah, Suara Mahasiswa Suara Rakyat (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998), h. 8.
kritik  dekstruktif  yang  tidak  lagi  menghargai  moralitas  dan kemanusiaan  oleh  karena  terselipnya  hujatan  di  dalamnya.  Kritik yang  konstruktif  tentunya  merupakan  hal  positif  yang memberikan  asas  kemanfaatan  jika  solusi  yang  diberikan  lebih tepat,  baik,  dan  benar  daripada  perbuatan,  tindakan,  keputusan sebelumnya.
Demikian  pula  dengan  fenomena  unjuk  rasa  saat  ini.  Iklim demokrasi  dengan  berbagai  indikatornya  tampak  menjadi paradigma umum untuk menegaskan bahwa aksi unjuk rasa adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para  buruh  yang  tidak  puas  dengan  perlakukan  majikannya. Namun  unjuk  rasa  juga  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengerusakan  terhadap  benda-benda.  Hal  ini  dapat  terjadi  akibat keinginan  menunjukkan  pendapat  para  pengunjuk  rasa  yang berlebihan.
Di lain pihak, unjuk rasa merupakan elemen komunikasi yang sangat  penting  dalam  advokasi  dan  umumnya  digunakan  untuk mengangkat  suatu  isu  agar  menjadi  perhatian  publik.  Biasanya unjuk  rasa  bertujuan  untuk  menekan  pembuat  keputusan  untuk melakukan  sesuatu,  menunda  ataupun  menolak  kebijakan  yang akan  dilakukan  pembuat  keputusan  meskipun  tidak  semua pendapat  yang  disampaikan  tidak  didengar  ataupun  tidak  sesuai dengan  harapan.  Keadaan  seperti  ini  ditambah  dengan  faktor- faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan  tindakan  anarki,  ataupun  karena  adanya  perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki. 15
Unjuk  rasa  massal  atau  demonstrasi  terjadi  karena digerakkan oleh rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi, sosial, politik  yang  dialami.  Jika  unjuk  rasa  pada  satu  tempat  berjalan
15 H. Abu Yasid, Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3-4.
339
tertib  dan  teratur,  di  tempat  lain  terjadi  bentrokan  fisik  antara pengunjuk  rasa  dengan  kekuatan-kekuatan  keamanan.  Di  seluruh dunia,  hampir  tidak  ada  negara  dewasa  ini  yang  pada  suatu  atau lain waktu yang luput dari gejala unjuk rasa kolektif penuh luapan emosi, dan terkadang disertai dengan bermacam cara terorisme. 16
Yap  Thiam  Hiem  mengatakan  bahwa  jika  bertolak  dari kenyataan bahwa para pengunjuk rasa terutama terdiri dari orang yang  kecewa  dan  tidak  puas  dan  bahwa  mereka  terlibat  atas kemauan  sendiri,  maka  di  sini  diandaikan:  1)  bahwa  rasa  kecewa dan tidak puas itu sendiri dapat muncul tanpa dorongan dari luar, melahirkan  sifat-sifat  khas;  2)  bahwa  teknik  paling  ampuh  untuk mempengaruhi orang pada dasarnya adalah menanamkan sampai kuat  berakar  semua  bibit  tingkah  laku  dan  berbagai  reaksi  yang sudah ada dalam jiwa orang yang kecewa dan tidak puas itu. 17
Selanjutnya  Eric  Hoffer  mengatakan  bahwa  ada  gerakan unjuk  rasa  yang  baik.  Ini  memang  fakta  yang  tepat  karena  bila semua  gerakan  unjuk  rasa  mempunyai  sifat  dan  maksud  negatif, pasti  semua  pemerintah  di  dunia  sudah  dan  akan  melarangnya. Pemerintah  dari  negara-negara  Barat  misalnya,  mengerti  bahwa unjuk rasa tidak jarang mempunyai tuntutan yang sah dan benar. Juga  merupakan  realisasi  hak  asasi  manusia  untuk  mengutarakan pendapat  yang  perlu  dijamin.  Sehingga  masalahnya  hanya bagaimana  menyalurkan  dan  mengawasi  gerakan  tersebut  agar berjalan tertib dan damai. 18
Mendukung pandangan Hoffer, dapat dikatakan bahwa unjuk rasa  merupakan  gejala  universal  di  zaman  modern  ini.  Dunia mengenal  berbagai  revolusi  yang  digerakkan  oleh  agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial-politik-ekonomi yang menuntut  reformasi,  kemerdekaan,  keadilan,  peningkatan,  dan
16 Yap  Thiam  Hiem, Gerakan  Massa (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 1988), h. viii.
17 Ibid. h. xiv.
18 Ibid. h. xi.
jaminan  martabat  serta  harkat  manusia  perorangan  atau kelompok.  Dengan  demikian,  faktor-faktor  yang  dapat menyebabkan timbulnya gerakan unjuk rasa antara lain adalah:
 Adanya  perasaan  kecewa  dan  tidak  puas  atas  terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, atau karena saluran demokrasi yang tersumbat.
 Sangat  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  ekonomi rakyat.
 Tidak dihormatinya lagi norma-norma adat setempat.
 Tidak  adanya  kemandirian  hukum,  karena  hukum  telah dikendalikan oleh kekuasaan.
 Unjuk  rasa  umumnya  dilakukan  oleh  kelompok  mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak  puas  dengan  perlakuan  majikannya.  Aksi  ini  kadang berakhir  dengan  pengrusakan  terhadap  benda-benda  oleh karena  keinginan  menunjukkan  pendapat  para  pengunjuk rasa  yang  berlebihan.  Sebagai  bentuk  ekspresi  berpendapat dalam ranah demokrasi, unjuk rasa adalah hak warga negara. Tetapi,  inilah  hak  yang  bisa  mengerikan,  karena  umumnya unjuk  rasa  yang  melibatkan  ribuan  orang  berlangsung dengan  tanpa  arah  dan  dapat  berujung  anarki  sehingga menimbulkan tindak pidana. Padahal, unjuk rasa adalah hak demokrasi  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  tertib,  damai, dan intelek. 19
Pilihan melakukan unjuk rasa merupakan media dan sarana penyampaian  gagasan  atau  ide-ide  yang  dianggap  benar  dan berupaya  mempublikasikannya  dalam  bentuk  pengerahan  massa. Unjuk  rasa  juga  merupakan  sebuah  sarana  atau  alat  yang  terkait dengan  tujuan  digunakannya  sarana  atau  alat  tersebut  dan  cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya internet, dapat digunakan
19 Abdul Djalil dkk. Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 19-20.
sebagai alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan untuk untuk mencuri  agar  cepat  kaya.  Sehingga  niat  atau  motivasi  sangat menentukan arah dan hasil unjuk rasa.
Dengan demikian, unjuk rasa dapat bernilai positif dan dapat juga  bernilai  negatif.  Artinya  bahwa  ketika  unjuk  rasa  itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan  memiliki  nilai  di  mata  masyarakat.  Namun  ketika  unjuk  rasa mengabaikan  demokrasi  maka  masyarakat  akan  memandangnya sebagai hal yang tercela ataupun negatif. Sebagai salah satu sarana demokrasi  maka  idealnya  unjuk  rasa  harus  berhenti  ketika pendapat sudah disampaikan.
Kehidupan  politik  yang  demokratis  tidak  melarang  unjuk rasa  sebagai  upaya  menyampaikan  aspirasi  dan  menuntut kepentingan.  Unjuk  rasa  atau  demonstrasi  merupakan  ciri kehidupan  masyarakat  demokratis,  sehingga  muncul  ungkapan “demokrasi  tanpa  demonstrasi  ibarat  masakan  kurang  garam, hambar”.  Demonstrasi  merupakan  aksi  yang  sah  saja  dilakukan sepanjang  tidak  keluar  dari  koridor  demokrasi.  Demonstrasi  dan demokrasi  bisa  diibaratkan  perceraian  dalam  agama  Islam, dihalalkan tetapi kalau bisa jangan dilakukan. 20
Pemimpin  yang  arif  akan  melihat  unjuk  rasa  sebagai  salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan  nasib  bangsa,  sikap  ingin  memperbaiki  keadaan,  sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi  menjadi  pertanda  bahwa  masih  ada  aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan. Dengan demikian, unjuk rasa merupakan  salah  satu  bentuk  aktivitas  atau  partisipasi  politik dalam  melihat  persoalan  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Selain itu, aksi unjuk rasa merupakan jalan cepat dan pintas untuk segera mendapat  perhatian  yang  berwenang  setelah  jalur  yang  ada  atau birokrasi yang dinilai lamban.
20 Joko Siswanto, Reaksi Intelektualis untuk Demokrasi (Cet. I; Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, 2006), h. 156.
Bagi  bangsa  Indonesia,  berakhirnya  era  pemerintahan  Orde Baru  membawa  pengalaman  baru  bagi  masyarakat,  yakni terjaminnya  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum.  Ini  dimungkinkan  dengan  berlakunya  Undang-undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum.  Sebelum  undang-undang  tersebut  ada, persoalan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  ini  hanya diatur  dalam  Pasal  28  UUD  1945.  Pasal  itu  menyebutkan  bahwa kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  kebebasan  menyampaikan pikiran  serta  tulisan  dijamin  oleh  negara  dengan  berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, undang-undangnya sendiri tidak pernah dibuat oleh pemerintahan Orde Baru. Meski demikian, sangat jarang terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi-aksi yang dilancarkan  kebanyakan  bersifat  terbatas  dalam  aspek  peserta yang  tidak  banyak,  lokasi  yang  terbatas,  biasanya  di  pelataran kampus  untuk  aksi-aksi  unjuk  rasa  oleh  mahasiswa,  serta  di pelataran  pabrik  atau  kantor  jika  aksi  unjuk  rasa  itu  dilancarkan buruh.
Permasalahan yang mengemuka seputar aksi unjuk rasa dan penanganannya  adalah  bagaimana  sepatutnya  penegak  hukum menghadapi aksi unjuk rasa. Tindakan ini mencakup dari kesiapan undang-undang,  personel,  dan  peralatan,  hingga  ke  tindakan  di lapangan. Penegak hukum, dalam pembubaran aksi yang sah tetapi nonkekerasan, harus menghindari penggunaan kekerasan. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus membatasi kekerasan tersebut sekecil mungkin yang diperlukan.
Pemandangan  yang  seringkali  terjadi  kini  adalah  aksi  unjuk rasa  yang  berakhir  dengan  kekerasan.  Polisi  bentrok  dengan pengunjuk  rasa.  Terjadinya  bentrokan  disebabkan  adanya ketidakpuasan  pengunjuk  rasa  yang  menilai  aspirasi  mereka diabaikan. Namun, ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan tanpa kemarahan,  apalagi  perusakan  dan  pembakaran  terhadap  sarana umum. Selain itu, pengunjuk rasa tidak boleh sampai terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.

## PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  TENTANG  MENGHUJAT  DAN  UNJUK
RASA
Agama  mempersaudarakan  antarsesama  seiman  apa  pun etnis,  bahasa,  atau  warna  kulitnya.  Potensi-potensi  yang  dapat mengancam  keretakan  kohesi  persaudaraan  (ukhuwah)  harus direduksi  dengan  upaya-upaya  semacam iṣlaḥ.  Asebagaimana terkandung dalam pesan-pesan Ilahiyah: Q.S. al-Hujurāt (49): 10-12 dan Q.S.al-Mu’minūn (23): 3. 21
Persatuan  dan  kesatuan  antar  sesama  manusia  tidak mungkin  dapat  terwujud  jika  tidak  ada  semangat  persaudaraan. ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ālī dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa  pelaksanaan  atau  perwujudan  persaudaraan  Muslim ( Muslim  Brotherhood)  merupakan  ide  sosial  yang  paling  besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan jika ide besar ini tidak berhasil diwujudkan. 22
Ayat-ayat  yang  terdapat  dalam  surah  al-Hujurāt  ini  secara umum  berisi  tentang  petunjuk  kepada  masyarakat  Muslim khususnya,  dan  masyarakat  manusia  pada  umumnya.  Ayat-ayat tersebut berisi tentang kode etik warga masyarakat Muslim yang di antaranya  adalah  bahwa  mereka  tidak  boleh  saling  melecehkan dan  menghina,  karena  boleh  jadi  yang  dilecehkan  itu  lebih  baik dari  yang  melecehkan.  Sesama  orang  yang  beriman  juga  tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng- ghibah.
Beberapa  hadis  yang  bisa  dirujuk  untuk  melengkapi  ayat tersebut,adalah: Shahih Muslim juz 1 no: 58, 23 juz 4 no 5586, 24 juz 12
21 Kementerian  Urusan  Agama  Islam,  Wakaf,  dan  Irsyad  Kerajaan  Saudi Arabia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Madinah: Percetakan Al-Qur’an Raja Fadh, 1426 H), h. 846-847.
22 ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ālī, The Holly Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1341, no. 4928.
23 Muhammad  bin  Ismā‘il  bin  Ibrāhim  bin  al-Mugīrah  al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī , juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1992 M/1412 H), hadis no. 58, h. 149.
24 Ibid. juz 14, hadis no. 5586, h. 477.
no: 4688, 25 juz 12 no: 4701, 26 dan Shahih Bukhari juz 18 no 5516, 27 juz 20 no 6161, 28 juz 21 no: 5649, 29 juz 12 no: 3561, 30 juz 9 no: 2495, 31 juz 18 no: 5559, 32 dan sebagainya.
Setiap  manusia  selalu  ingin  dihormati,  dihargai,  dan diperlakukan  dengan  baik.  Sebab,  suatu  masyarakat  tidak  akan terwujud  secara  apik  dan  damai,  jika  masing-masing  anggotanya tidak  bisa  menghargai  dan  menghormati  pihak  lain.  Maka,  dalam konteks  inilah,  Islam  menegakkan  prinsip-prinsip  dasar  dalam bermasyarakat,  yang  dapat  dipahami  secara  terbalik  ( mafhūm mukhālafah) dari Q.S. al-Hujurāt (49): 11-12, yaitu:
 Dilarang  menghina  atau  merendahkan  martabat  sesama manusia.
 Tidak boleh mencela/menghujat orang lain.
 Tidak boleh berprasangka buruk.
 Tidak  boleh  menebarkan  fitnah,  yaitu  dengan  mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim.
 Membicarakan kejelekan orang lain ( ghībah).
Ajaran  kemanusiaan  ini,  menurut  Nurcholish  Madjid  akan membawa kepada suatu konsekuensi bahwa manusia harus melihat sesamanya  secara  optimis  dan  positif,  dengan  menerapkan prasangka  baik,  bukan  prasangka  buruk. 33 Dengan  demikian,
25 Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim , juz 12 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1994), hadis no. 4688, h. 472. 26 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, juz 12, hadis no. 4701, h. 491.
27 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, juz 18, hadis no. 5516, h. 367.
28 Ibid. juz 20, hadis no. 6161, h. 337.
29 Ibid. juz 21, hadis no. 6549, h. 21.
30 Ibid. juz 12, hadis no. 3561, h. 12.
31 Ibid. juz 9, hadis no. 2495, h. 194.
32 Ibid. juz 18, hadis no. 5559, h. 437.
33 Nurcholish  Madjid,  “Memberdayakan  Masyarakat;  Menuju  Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis”, dalam Beragama di Abad Dua Satu (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), h. 10.
345
tegaknya  nilai-nilai  hubungan  sosial  yang  luhur  tersebut  adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing  pribadi  atau  kelompok,  dalam  suatu  lingkungan interaksi  sosial  yang  lebih  luas,  memiliki  kesediaan  memandang yang  lain  dengan  penghargaan,  tidak  saling  memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.
Bahkan,  dalam  konteks  pergaulan  antar  umat  beragama, Islam  memandang  bahwa  sikap  tidak  menghargai,  tidak menghormati,  melecehkan  penganut  agama  lain,  termasuk penghinaan  terhadap  simbol-simbol  agama  dianggap  sebagai bentuk  penghinaan  terhadap  Allah  swt.  Sebagaimana  hal  itu disinyalir dalam Q.S al-An’ām (6): 108 yang artinya:
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas  tanpa  pengetahuan.  Demikianlah  Kami  jadikan  setiap  umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. 34
Ayat  tersebut  memiliki  keterkaitan  dengan  perintah  untuk berpaling  dari  kaum  musyrikin.  Namun,  bukan  berarti  berpaling dari  berdakwah,  akan  tetapi  berpaling  dari  mencaci  maki, menghina,  dan  merendahkan  mereka.  Sebab,  sikap  ini  akan berbalik kepada pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang  dimaksud sabb  menurut  al-Nawawī  adalah  setiap  perkataan yang  mengandung  penghinaan  dan  pelecehan;  mencela  dan berbicara  tentang  kehormatan  manusia  dengan  sesuatu  yang mencelanya,  dan al-fisq  secara  bahasa  berarti  keluar,  dan  yang dimaksud  dengannya  dalam  syariat  adalah  keluar  dari  ketaatan. Maka  mencela  seorang  muslim  secara  tidak  benar  adalah  haram berdasarkan  ijma  ulama  dan  pelakunya  adalah  orang  fasik.  Oleh karena  itu,  tidak  termasuk  kategori sabb  jika  ucapan  itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidah yang salah,
34 Kementerian Urusan Agama Islam, Al-Qur’an..., h. 205.
walaupun  dengan  sikap  penghargaan.  Juga  tidak  termasuk sabb perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama. 35
Ayat  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  amar  makruf  nahi munkar  terkadang  menjadi  kontraproduktif  atau  menimbulkan mafsadat  apabila  seseorang  tidak  memberikan  penjelasan  secara benar  dan  tepat. 36 Bahkan,  menurut  para  ulama,  tindakan pelecehan  terhadap  ajaran  agama  lain,  termasuk  simbol-simbol agama  adalah  haram. 37 Dampak  sosial  dari  sikap  tersebut  adalah akan  lahir  sikap  saling  membenci,  saling  mencurigai,  yang  pada gilirannya  masyarakat  tidak  bisa  hidup  berdampingan  secara damai.
Salah satu hal yang juga dianggap penting dalam konteks ini adalah  pengembangan  komunikasi  beradab.  Sebab,  dari  cara berkomunikasi  itulah  akan  dapat  dilihat  apakah  seseorang menghargai  atau  melecehkan.  Sebagaimana  dalam  sebuah ungkapan  Arab  mengatakan: كلا ملكتلما  ةفص  ملا (ucapan  atau  perkataan menggambarkan si pembicara). 38 Dengan  komunikasi,  dapat  terbentuk  saling  pengertian  dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan  pengetahuan,  dan  melestarikan  peradaban.  Akan tetapi,  dengan  komunikasi  juga  dapat  tumbuh  subur  perpecahan, emnghidupkan permusuhan,  menanamkan  kebencian,  merintangi
35 Abū Zakariya Muhy al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M), h. 241; Muhammad al-Ṭāhir  ibn  ‘Asyūr, al-Taḥrīr  wa  al-Tanwīr, jilid  6(Mesir:  ‘Isa  al-Bābi  al-ḥalābī, 1384 H), h. 1385; M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 433.
36 Al-Imām Fakhr al-Rāzī, Mafātīḥ al-Gayb, jilid 6(Beirut: Dār Ihya al-Turaṡ al’Arabī, 1415 H/1995 M), h. 115.
37 Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣāri al-Qurṭubī, al-Jamī‘ al- Aḥkām al-Qur’ān, jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1993), h. 24.
38 Syams al-Dīn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmān al-Sakhawī, al-Maqāṣid al- Hasanah (Beirut: Dār al-Hijrah, 1986), h. 319.
347
kemajuan, dan menghambat pemikiran. 39 Hanya saja, berkomunikasi  tidak  identik  dengan  menyampaikan  berita,  akan tetapi  berkomunikasi  adalah  mencakup  perkataan,  perilaku,  dan sikap.
Terkait  dengan  inilah,  Alquran  telah  menanamkan  prinsip- prinsip  komunikasi  beradab,  antara  lain:  pertama:  Prinsip qawl karīm.  Prinsip  ini  mencakup  perilaku  dan  ucapan.  Jika  dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang dapat  membawa  manfaat  bagi  pihak  lain  tanpa  bermaksud merendahkan. 40 Di  sinilah  Sayyid  Quṭub  menyatakan  bahwa perkataan  yang karim  pada  hakikatnya  adalah  tingkatan  yang tertinggi yang harus dilakukan seseorang, seperti yang tergambar dalam  hubungan  anak  dengan  kedua  orang  tuanya. 41 Ibnu  ‘Asyūr menyatakan  bahwa qawl  karīm  adalah  perkataan  yang  tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa terhina dan tidak  menyinggung  perasaannya. 42 Sementara karīm  yang  terkait dengan sikap dan perilaku tersebut mengandung unsur pemuliaan dan  penghormatan.  Kedua:  Prinsip qawl  ma’rūf.  Menurut  al-Rāzī,
bahwa qawl ma’rūf adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam  jiwa,  sehingga  yang  diajak  bicara  tidak  merasa  dianggap bodoh  ( safīh),  perkataan  yang  mengandung  penyesalan  ketika tidak  dapat  memberi  atau  membantu,  perkataan  yang  tidak menyakitkan  dan  yang  sudah  dikenal  sebagai  perkataan  yang baik. 43 Ketiga:  Prinsip qawl  maisūr.  Yakni  perkataan  yang  baik, lembut, dan melegakan;  menjawab dengan cara yang sangat baik,
39 Jalaluddin  Rachmat, Psikologi  Komunikasi (Cet.  X;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1996), h. Kata Pengantar.
40 Jalaluddin Rachmat, Islam Aktual (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992), h. 63.
41 Sayyid Quṭb Ibrāhim Husain Syadzilī, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, juz 13(Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M), h. 318.
42 Ibnu ‘Asyūr, al-Taḥrīr ..., juz 15, h. 70.
43 Al-Rāzī, Mafātīḥ..., jilid 9, h. 152, 161, jilid 25, h. 180.
dan  tidak  mengada-ada. 44 Keempat:  Prinsip qawl  layyin.  Yakni perkataan  yang  mengandung  anjuran,  ajakan,  pemberian  contoh, pembicara  berusaha  meyakinkan  kepada  pihak  lain  bahwa  apa yang  disampaikannya  adalah  benar  dan  rasional,  dengan  tidak bermaksud  merendahkan  pendapat  atau  pandangan  orang  yang diajak bicara tersebut. 45
Dengan  berpegang  pada  keempat  prinsip  tersebut  maka jelaslah bahwa hukum Islam dengan mengacu aspek  maslahatnya berorientasi  pada  terealisasinya hifẓ  al-nasl  (terjaganya kehormatan manusia) dan hifẓ al-ummah (kesatuan umat). Dengan mengedepankan  keempat  prinsip  tersebut  niscaya  berbagai problem  keumatan  dapat  diminimalisir  tanpa  ada  lagi  aksi  saling hujat,  penistaan,  pelecehan,  dan  penghinaan  satu  pihak  kepada pihak lainnya. Islam yang kehadirannya menghendaki terwujudnya ummatan  wāhidah  sangat  menentang  segala  bentuk  sikap  yang berpotensi  merendahkan  martabat  atau  kehormatan  manusia, termasuk  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  menghujat  yang  akhir- akhir  ini  seolah  telah  menjadi  lumrah.  Tidak  ada  satu  pihak  pun yang  diuntungkan  jika  aksi  saling  hujat  ini  mengakar  dalam interaksi sosial, sebaliknya, hal tersebut hanya akan mendatangkan murka  Allah  dan  tercabutnya  keberkahan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana telah dipaparkan, melalui media cetak maupun elektronik, hampir setiap hari dapat disaksikan bertebarannya aksi massa  dalam  bentuk  unjuk  rasa,  demonstrasi,  dan  bahkan kerusuhan.  Hal  ini  dimotivasi  oleh  berbagai  faktor,  baik  sosial, ekonomi,  politik,  budaya,  maupun  agama.  Aksi  demo  dan  unjuk rasa  ini  tidak  akan  bisa  dihentikan  secara  represif  mengingat kondisi keadilan belum tertuntaskan secara memadai.
44 Al-Qurṭubī, jilid 10, h. 107; al-Imām Fakhr al-Rāzī, al-Tafsīr al-Kabīr, jilid 20 (Beirut: Dār Ihya al-Turaṡ, t.th.), h. 155.
45 Ibnu ‘Asyūr, al-Taḥrīr..., juz 16, h. 225.
349
Pilihan  unjuk  rasa  adalah  wajar  dan  bahkan  dapat  menjadi pilihan  satu-satunya  untuk  mengungkapkan  aspirasi  yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah  ditata  sedemikian  rupa.  Sebab,  tarik-menarik  kepentingan akan  selalu  menghiasi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di samping  juga,  demonstrasi  dapat  menjadi  alat  kontrol  terhadap kekuasaan,  yakni  sebagai  kekuatan check  and  balance,  sebagai kekuatan  pengimbang,  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  yang destruktif. 46
Pada  kenyataannya,  ulama  tidak  sependapat  tentang kebolehan  unjuk  rasa.  Beberapa  pendapat  yang  mengharamkan aksi  unjuk  rasa  misalnya  dikeluarkan  oleh  Majelis  Fatwa  Ulama Arab  Saudi  yang  berpijak  pada  pendapat  beberapa  tokoh  ulama seperti Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṡaimin, ’Abd al-’Azīz bin Bāẓ, al- Alāmah  Aḥmad  bin  Yaḥyā  Muhammad  al-Najmi,  dan  Muhammad Naṣir al-Dīn  al-Albānī. 47 Keharaman ini  mengacu  pada Q.S al-Nahl
(16): 125:
Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhanmu  dengan  hikmah  dan  pelajaran yang  baik  dan  bantahlah  mereka  dengan  cara  yang  baik.  Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk . 48
Pendapat  senada  yang  mengharamkan  unjuk  rasa  juga diungkapkan  oleh  Zubair  Syarif,  bahwa  unjuk  rasa  atau demonstrasi itu haram dan tidak bisa digunakan untuk memerangi kezaliman,  karena  unjuk  rasa  bisa  menimbulkan  fitnah.  Fitnah yang  ditimbulkan  oleh  pengunjuk  rasa  kepada  khalayak  dengan
46 Said  Aqil  Siradj, Tasawuf  sebagai  Kritik  Sosial;  Mengedepankan  Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 172.
47 Muhammad  Naṣir  al-Dīn  al-Albānī, Ẓilāl  al-Jannah  fī  Takhrīj  al-Sunnah (Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H), h. 1096.
48 Kementerian Urusan Agama Islam, al-Quran ... ., h. 421.
mencari-cari  aib  orang  lain,  dalam  hal  ini  penguasa.  Meskipun penguasa  tersebut  berlaku  zalim,  nasihat  yang  diberikan  harus tetap dengan cara yang baik dan jangan sampai dengan kekerasan. Unjuk  rasa  yang  dilakukan  di  tempat  umum  dapat  menyebarkan dan  membuka  aib  pemerintah  serta  dapat  menimbulkan  fitnah lebih  besar  dari  permasalahan  tersebut.  Tidak  ada  ada  dalam aturan  Islam  merubah  keadaan  masyarakat  dengan  cara bergerombol,  berteriak-teriak,  dan  demonstrasi  (unjuk  rasa). Apalagi  bergerombol  antara  laki-laki  dan  perempuan  saling bersenggolan.  Unjuk  rasa  merupakan  tindakan  kemungkaran, kemungkaran-kemungkaran dalam unjuk rasa ialah: 49
- Bentuk tasyābuh dengan orang-orang kafir.
- Termasuk khurūj (menentang pemerintah).
- Menceritakan aib pemerintah di depan umum.
- Ikhtilāt (bercampurnya laki-laki dan perempuan).
- Tindak anarkis yang ditimbulkan.
Mengkaji pendapat Zubair Syarif, aksi unjuk rasa diakui dapat menimbulkan suatu tindakan anakis serta kemungkinan digunakan sebagai  fitnah  atas  seseorang  maupun  pemerintahan,  sehingga unjuk  rasa  tidak  bisa  untuk  berdakwah.  Akan  tetapi  harus  dilihat bahwa unjuk rasa yang berlangsung anarkis maupun menjadi suatu fitnah  disebabkan  beberapa  hal.  Salah  satu  penyebabnya  sikap represif  aparat  (militer)  atau  dilakukan  oleh  pihak  yang  didemo. Unjuk  rasa/demonstrasi  yang  sejatinya  digunakan  untuk menyampaikan aspirasi itu dihalang-halangi atau ditindak dengan kekerasan,  sebagai  contoh  tragedi  Semanggi  pada  tahun  1998  di Jakarta. Pada waktu itu para pengunjuk rasa ditembaki oleh aparat, sehingga berujung dengan terjadi chaos.
Pendapat lain mengatakan bahwa ketika suatu hal yang tidak akan tercapai dan terlaksana kecuali dengannya (unjuk rasa), maka
hal  tersebut  menjadi  wajib.  Sehingga  unjuk  rasa  dapat  menjadi sarana untuk amar makruf nahi munkar. 50 Pusat konsultasi syariah dalam website syariahonline mengatakan bahwa unjuk rasa dapat dilakukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dakwah,  amar  makruf nahi  mungkar,  menegakkan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan. 51
Unjuk  rasa  juga  dapat  dijadikan  strategi  untuk  mencapai  sasaran dakwah.  Efektivitas  dakwah  mempunyai  dua  strategi  yang  saling mempengaruhi  keberhasilannya. Pertama,  peningkatan  kualitas keberagamaan, kedua,  sekaligus  mendorong  perubahan  sosial. 52
Output dari unjuk rasa adalah perubahan kebijakan, karena unjuk rasa  merupakan  alat prsesure  (tekan)  terhadap  kebijakan  negara yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, diperlukan  usaha  terus  menerus  dalam  rangka  menggerakkan perubahan. 53 Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Q.S.  Āli  Imrān  (3):
104:
Hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari  yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung . 54
Ketika  unjuk  rasa  tersebut  menghendaki  perubahan kebijakan,  maka  unjuk  rasa  tersebut  merupakan  bagian  dari gerakan perubahan. Aksi dan jalan ke arah perubahan merupakan satu kesatuan, aksi tanpa makna bila tanpa arah perubahan. 55 Aksi adalah  mutlak  untuk  mencapai  perubahan,  adanya  aksi  menjadi cermin  dari  sikap  bulat  menolak  ketidakadilan,  adanya  kehendak untuk  berubah. 56 Perubahan  baru  dapat  terlaksana  bila  dipenuhi dua  syarat  pokok: pertama,  adanya  nilai  atau  ide;  kedua,  adanya
50 H.A.  Djazuli, Fiqh  Siyāsah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam Rambu-rambu  Syariah (Cet.  IV;  Jakarta:  Kencana,  2009),  h.  129;  Malik  Madaniy, Politik Berpayung Fiqh (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 52, 82.
51 http://www.syariahonline.com. Posted tanggal 10 Mei 2013.
52 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKis, 2003), h.113.
53 Timur  Mahardika, Gerakan  Massa (Yogyakarta:  Lapera  Pustaka  Utama,
2000), h. 145.
54 Kementerian Urusan Agama, op. cit., h. 93. 55 Ibid . h. 158. 56 Ibid . h. 159.
pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. 57 Maka dari  itu  demonstrasi  dapat  menjadi  alat  mendorong  suatu perubahan yang dicita-citakan dengan menumpahkan ide gagasan tentang suatu hal yang dianggap salah menurut ajaran agama, yang kemudian  diaplikasikan  ke  dalam  sebuah  demonstrasi  untuk menyuarakan  kebatilan  dan  kebenaran  Tuhan.  Dengan  maksud untuk  menuntut  serta  menasehati  agar  penguasa  atau  kelompok yang berbuat zalim kembali ke jalan yang benar, karena perubahan tidak  akan  terjadi  apabila  hanya  menjadi  sebuah  angan-angan tanpa ada aksi nyata.

## PENUTUP
Unjuk rasa/demonstrasi dalam politik Islam memiliki banyak pengertian yaitu muẓāharah, aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan  (anarkis)  dan  juga  bisa  dikatakan  sebagai  aksi mendukung  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  individu  maupun golongan.  Istilah  lainnya  adalah masīrah,  merupakan  kebalikan
dari muẓāharah  tanpa  berujung  anarkisme.  Sulit  menempatkan istilah  demonstrasi  dalam  perspektif  fikih  politik  Islam,  karena konsepsi  demonstrasi  tak  mempunyai  akar  dalam  tradisi  politik Islam klasik. Meski demikian, bukan berarti aksi demonstrasi tidak ditemukan  jejaknya  dalam  tradisi  politik  Islam,  karena  pada  asas implementatif, aksi yang serupa dengan demonstrasi tersebut telah menapakkan  jejaknya  pada  masa  Rasulullah  dan al-Khulafā  al- Rāsyidūn.  Adapun  dalam  hukum  Islam  demonstrasi  merupakan saran  untuk  menasihati  kepada  mereka  yang  telah  berbuat kemunkaran  agar  kembali  kepada  kebaikan,  sebagai  bentuk  amar makruf  nahi  mungkar  yang  telah  di  jelaskan  dalam  nas  maupun hadis Nabi saw.
Agar  unjuk  rasa  tidak  berujung  pada  aksi  anarkis  dan pelanggaran syariat maka diperlukan manajemen unjuk rasa yang baik,  di  antaranya  adalah:  tidak  mengikutsertakan  anak-anak;
57 Asep  Muhyiddin, Metode  Pengembangan  Dakwah (Bandung:  Pustaka Setia, 2002), h. 162.
353
memisahkan  antara  laki-laki  dengan  perempuan;  tidak  menutup jalan  atau  menghalangi  pengguna  jalan  lainnya;  menghindari kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur pencemaran nama baik seperti menghujat, menghina, melecehkan, atau pun mencaci maki  pihak  lain;  menghindari  provokasi  pihak-pihak  yang bertendensi  negatif;  membawa  poster  atau  spanduk  yang  berisi gambar  dan  tulisan  yang  tidak  edukatif;  menjaga  anggota pengunjuk  rasa  dari  masuknya  pihak-pihak  lain  yang  mencoba mengeruhkan  suasana;  dan  kepada  aparat  hukum  agar  mengikuti standar  operasional  penanganan  unjuk  rasa  yang  telah  diatur undang-undang dengan mengedepankan bentuk persuasif.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Alī, ‘Abdullāh Yūsuf. The Holly Qur’an. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
‘Awdah,  ‘Abd  al-Qādir. al-Tasyrī’  al-Jinā’ī  al-Islāmī,  Juz  I.  Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1412 H/1992 M.
Al-Albānī,  Muhammad  Naṣir  al-Dīn. Ẓilāl  al-Jannah  fī  Takhrīj  al- Sunnah. Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H.
Al-Bukhārī,  Muhammad  bin  Ismā‘il  bin  Ibrāhim  bin  al-Mugīrah. Ṣaḥīḥ  Bukhārī,  juz  1.  Cet.  I;  Beirut:  Dār  al-Kutub  al-Ilmīyah,
1992 M/1412 H.
Al-Da’ur,  ‘Abd  al-Rahmān  al-Malīkī. Sistem  Sanksi  dan  Hukum Pembuktian  dalam  Islam,  Terj.  Syamsudin.  Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
Departemen Agama RI. Hubungan Antar-Umat Beragama; Tafsir Al- Qur’an  Tematik.  Cet.  I;  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2008.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Djalil, Abdul dkk., Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan.
Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000.
Djazuli, H.A. Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009.
Al-Farmāwī,  ‘Abd  al-Hayy.  “al-Atsarīyah”, Buletin  Jum’at.  Edisi  26
Tahun 2010.
Al-Ghazālī, Muhammad bin Muhammad. Ihyā’ Ulūm al-Dīn. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.
Hamzah, Alfian. Suara Mahasiswa Suara Rakyat.  Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
Hawkins,  Joyce  M. Oxford  Universal  Dictionary.  Oxford:  Oxford University Press, 1995.
Hiem, Yap Thiam. Gerakan Massa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
Ibnu  ‘Asyūr,  Muhammad  al-Ṭāhir. al-Taḥrīr  wa  al-Tanwīr,  jilid  6.
Mesir: ‘Isa al-Bābi al-ḥalābī, 1384 H.
Ibnu Hanbal, Abū ‘Abdullāh Aḥmad. Musnad Aḥmad ibn Hanbal, Juz 35. Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1978.
Ibnu  Manżūr,  Abū  al-Faḍl  Jamāl  al-Dīn  Muhammad  bin  Mukrim.
Lisān al-’Arab Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Aḥmad. Muqaddimah Ibn Rusyd, juz 1. Kairo: al-Maktabah al-Azharīyah li al-Turāṡ, t.th.
Ibnu Surah, Abū Īsā Muhammad Ibn Īsā. al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Sunan al- Turmużī, Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.th.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Undang-undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kebebasan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jakarta: Dirjen Perpu, 2000.
Kementerian  Urusan  Agama  Islam,  Wakaf,  dan  Irsyad  Kerajaan
Saudi  Arabia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya.  Madinah:
Percetakan Al-Qur’an Raja Fadh, 1426 H.
Madaniy,  Malik. Politik  Berpayung  Fiqh.  Cet.  I;  Yogyakarta:  LkiS,
2010.
Madjid,  Nurcholish.  “Memberdayakan  Masyarakat;  Menuju Masyarakat  yang  Adil,  Terbuka,  dan  Demokratis”,dalam Beragama di Abad Dua Satu. Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.
Mahardika,  Timur. Gerakan  Massa.  Yogyakarta:  Lapera  Pustaka Utama, 2000.
Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKis, 2003.
Marpaung, Marbun. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Mawardi, Imam. Wahai Ulama Kembalilah Kepada Umat. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
Muhyiddin,  Asep. Metode  Pengembangan  Dakwah.  Bandung:
Pustaka Setia, 2002.
Al-Naisabūrī, Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 12. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1994.
Al-Nawawī,  Abū  Zakariya  Muhy  al-Dīn  Yahya  bin  Syarf. Ṣaḥīḥ Muslim  bi  Syarh  al-Nawawī,  juz  2.  Beirut:  Dār  al-Fikr,  1398 H/1978 M.
O’dea, Thomas F. Sosiologi Agama; Suatu Pengenalan Awal. Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
Al-Qurṭubī,  Abū  ‘Abdullāh  Muhammad  ibn  Ahmad  al-Anṣāri. al- Jāmi‘  al-Aḥkām  al-Qur’ān,  jilid  7.  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- Ilmīyah, 1993.
Rachmat, Jalaluddin. Islam Aktual. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992.
Al-Rāzī, al-Imām Fakhr. Mafātiḥ al-Gayb, jilid 6. Beirut: Dār Ihya al-
Turaṡ al’Arabī, 1415 H/1995 M.
Al-Sakhawī,  Syams  al-Dīn  Muhammad  ibn  ‘Abd  al-Rahmān. al-
Maqāṣid al-Hasanah. Beirut: Dār al-Hijrah, 1986.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah, vol. 13. Jakarta: Lentera Hati,
2007.
Al-Sijistānī,  Abū  Dāwud  Sulaimān  bin  al-Asy’aṡ  Ibn  Syaddād  al- Azadī. Sunan Abū Dāwud, Juz 13. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
Siswanto,  Joko. Reaksi  Intelektualis  untuk  Demokrasi.  Cet.  I; Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, 2006.
Syadzili,  Sayyid  Quṭb  Ibrāhim  Husain. Fī  Ẓilāl  al-Qur’ān,  juz  13. Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M.
Syamsuddin,  Din. Etika  Agama  dalam  Membangun  Masyarakat Madani. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
Yasid, H. Abu. Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum  Islam  Kontemporer.  Cet.  I;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005.
Zuhaylī, Wahbah al-. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.