## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 72-86 E-ISSN: 2776-6284
Received 13 Mei 2024● Revised 21 Juni 2024● Accepted 25 Juni 2024
Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al -Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al - Mashalih”
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2
1 UIN Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Bandar Lampung 2 UIN Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Bandar Lampung
Email : nadirsahhawari@radenintan.ac.id , dmstours68@gmail.com

## Abstract
Abstract: This paper discusses the pattern of Islamic political parties' approach to political marketing ahead of the 2019 legislative election in Lampung. This discussion is considered important considering that a political party must continue to maintain its electability on the political stage so that it can continue to be strong in parliament, both central and regional, especially ahead of the 2024 elections. What is meant by progressive Islamic parties in this study is an Islamic party that has a vision, and mission Islam is good and able to adapt quickly to all changes and demands of the times. The problem is, sometimes the spirit to win elections forces party elites or candidates for councillors to justify all means to win and get seats. In the rules of Islamic jurisprudence and political Islam, rejecting harm should take  precedence  over  taking  issue  (dar'u  al-mafasid  muqaddamun  'ala  jalb  al-mashalih) when there is a conflict between the two. The harms of the breakdown  of the  electoral system and  democracy because of the deviant behavior of politicians and  the  benefit of winning elections must be measured with the right scales. This research is in the form of a field study of elites and candidates from PKS and PAN in Lampung with data sources in the form  of  questionnaires  and  interviews.  This  study  assesses  progressive  Islamic  parties' efforts in upholding their interests and democratic values. The results of the study found that both PAN and PKS had special strategies to market their respective parties during the 2019 elections such as door-to-door actions, character friendships, delivery of vision and mission,  and  not  unwilling  to  engage  with  pragmatic  campaign  practices  such  as  other parties and candidates because it is considered a mafsadah (damage) in democracy.
Keywords : political marketing, Islamic parties, progressive, election, Lampung

## Abstrak
Abstrak :  Tulisan  ini  membahas  tentang  pola  pendekatan  partai  politik  Islam  dalam marketing  politik  menjelang  pemilu  legislatif  tahun  2019  silam  di  Lampung.  Bahasan  ini dinilai  penting  mengingat  sebuah  partai  politik  memiliki  keharusan  untuk  terus  menjaga elektabilitasnya  di  pentas  politik  agar  bisa  terus  kokoh  di  parlemen  baik  pusat  maupun daerah  terutama  menjelang  pemilu  tahun  2024.  Yang  dimaksud  dengan  partai  Islam progresif dalam penelitian ini adalah partai Islam yang memiliki visi, misi keislaman yang baik dan mampu beradaptasi secara cepat dengan segala perubahan dan tuntutan zaman. Masalahnya,  terkadang  semangat  untuk  menang  pemilu  memaksa  elit  partai  atau  calon anggota  dewan  menghalalkan  segala  cara  agar  menang  dan  dapat  kursi.  Dalam  kaidah hukum ushul fiqig dan politik Islam, menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mengambil  masalahat  ( dar’u  al - mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalb  al -mashalih )  ketika  ada pertentangan diantara keduanya. Mudarat rusaknya sistem pemilu dan demokrasi karena adanya  perilaku  menyimpang  dari  politisi  dan  maslahat  menang  pemilu  harus  ditakar dengan  timbangan  yang  tepat.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
sejauhmana usaha partai Islam progressif dalam menjalankan visi menjaga maslahatnya buat partai itu sendiri dan juga kehidupan demokrasi secara umum. Penelitian ini berupa kajian lapangan terhadap elit dan calon dari PKS dan PAN di Lampung dengan sumber data berupa  angket  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  mendapati  bahwa  baik  PAN  dan  PKS keduanya memiliki strategi khusus untuk memasarkan partai masing-masing saat pemilu tahun 2019 silam seperti aksi door to door, silaturahim tokoh, penyampaian visi misi dan tidak mau terlibat dengan praktik kampanye pragmatis seperti partai dan calon lain karena hal itu dianggap sebagai mafsadah dalam berdemokrasi.
Kata Kunci : marketing politik, parpol Islam, progressif, pemilu, Lampung

## Pendahuluan
Setiap  partai  politik  selalu  berusaha  mencari  dan  memanfaatkan  peluang pemilu  agar tetap kokoh dan dinamis seiring dengan perkembangan demokrasi baik di  level  nasonal  maupun  lokal  tak  terkecuali  Provinsi  Lampung.Diantara  peluang yang  kerap  dijadikan  obejk  pemanasan  mesin  politik  oleh  para  elit  adalah momentum pemilu baik nasional maupun lokal.Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana  tingkat  capaian  popularitas  sekaligus  elektabilitas  sebuah  parpol  di masyarakat  terutama  pilkada  yang  melibatnya  banyak  simpul  massa  dan  jejaring pemilih baik legislatif maupun eksekutif.(Sofyan, 2014, pp. 32–33)
Hajatan besar negara sekelas pemilihan presiden dan wakil presidenpun juga dimanfaatkan para elit partai untuk mendulang popularitas dan elektabilitas partai guna sukses dalam momentum pemilu legislatif tak terkecuali pilpres 2019 silam. Ikut  bergabung  dalam  koalisi  pemilihan  presiden  diharapkan  mampu  menambah limpahan elektoral ( coat tail efeect ) bagi sebuah partai politik termasuk partai Islam yang  akhirnya  mendorong  para  pengurus  partai  untuk  terlibat  aktif  dalam  hiruk pikuk pesta akbar demokrasi baik sebagai pengusung maupun pendukung. Namun begitu, hasil riset menunjukkan bahwa tidak semua partai yang ikut dalam proses dukung-mendukung calon presiden dan wakil presiden mendapat berkah elektoral dari proses tersebut.  Faktanya, hanya beberapa gelintir partai  saja yang  mendapat limpahan  berkah  elektoral  semisal  PDIP,  Golkar,  PKB  dan  Nasdem  sedangkan partai  lain  seperti  PAN,  PKS  dan  Gerindra  justru  tidak  merasakan  dampak  yang signifikan.
Sulitnya  partai  Islam  di  tingkat  lokal  tak  terkecuali  Lampung  untuk menambah  jumlah  perolehan  kursi  dewan  daerah  disebabkan  oleh  banyak  faktor terutama sengitnya kompetisi, isu money politic , dan juga soliditas internal parpol yang  kerap  muncul  menjelang  pemilu.  Keadaan  semakin  memburuk  manakala kepercayaan  publik  kepada  parpol  terutama  aleg  semakin  menipis.  Selain  isu disharmonisasi  internal  pengurus  juga  disinyalir  ada  stigma  negative  masyarakat terjada anggota legislatif (aleg) yang dinilai lebih mementingkan partainya daripada rakyat sendiri yang sudah memilih mereka bahkan menurut Lindawati rakyat tidak pernah merasa berhutang budi apapun.(Suwandi Sumartias, 2017, p. 44)
Menjelang digelarnya pemilu serentak tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN)  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  diterpa  persolan  internal  yang  serius dimana konflik antar elit terjadi yang merembet pada tingkat soliditas pengurus dan kader.  Disisi  lain  keduanya  juga  memliki  agenda  yang  sama  yaitu  memenangkan calon presiden Prabowo-Sandi ditengah sulitnya melawan incumbent dan polarisasi masyarakat  yang  sangat  kuat  saat  itu.  Bagi  PAN,  ini  bukan  ujian  ringan  tetapi kuatnya jaringan, serta figur caleg yang diusulkan partai  berlambang matahari ini terlihat  cukup  menjanjikan.  Begitu  juga  bagi  PKS,  retaknya  hubungan  antara pendukung Anis Matta (Garbi)dan Sohibul Iman (pengikut setia PKS) terasa begitu
kuat sampai ke daerah dan menguras energi dan mengganggu konsentrasi elit PKS disaat mereka juga harus sukses pemilu legislatif dan pilpres.
Hari  hari  kampanye  yang  sulit  itupan  dilalui  oleh  PAN  dan  PKS  dengan segala cara dan strategi marketing partai serta asset politik yang dimiliki. Kampanye massal  baik  dialogis,  tertutup  dan  terbuka  ditengah  kondisi  ekonomi  masyarakat yang sedang sulit tidaklah mudah. Pada tataran politik lokal Lampung, PAN cukup diuntungkan oleh adanya tokoh nasional yang merupakan Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli  Hasan  dan  beberapa  kepala  daerah  yang  sukses  menjadi  bupati/walikota yang  didukung  oleh  PAN  seperti  Bupati  Lampung  Selatan,  Pringsewu,  Lampung Tengah  dan  Pesisir  Barat  menjadi  ujung  tombak  penguat  elektabilitas  partai. Sedangkan bagi PKS, pemilu saat itu betul-betul terasa sulit, minim caleg yang mau diajukan  karena  banyak  yang  mengundurkan  diri  dan  bergabung  dengan  Garbi. Namun  begitu,  PKS  tetap  begerak  menyapa  masyarakat  dengan  segala  cara  yang dimiliki, amunisi terbatas ditengah arus politik pragmatis yang kian menguat.
Bagi PAN dan PKS sukses pemilu bukan sekedar bertambahnya jumlah kursi dan menguatnya dukungan publik tetapi kemenangan adalah ketika sebuah cita-cita mulia sudah disampaikan, proses kampanye cerdas sudah dijalankan dan masyarakat sudah diajak bicara tentang realita bangsa dan realitas panggung politik demokrasi terkini  maka  pada  akhirnya  semua  akan  diserahkan  kepada  pemilik  suara  yaitu pemilih itu sendiri. Bagi kedua partai ini, menyelamatkan partai dari zona degradasi adalah sebuah keharusan dan maslahah  utama bagi  pengurus dan elit  partai  tetapi meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara juga adalah sebuah kenaifan dan  musibah  serta mafsadah yang  harus  ditinggalkan.Dari  sini  muncul  satu pertanyaan utama dalam penelitian ini sejauh mana usaha elit dan caleg PAN dan PKS untuk tetap menghadirkan kemaslahatan bagi partainya dengan cara bertambah suara dan kursi namun disisi lain tidak merusak nilai mulia demokrasi itu sendiri. Karena bai PAN dan PKS yang termasuk partai yang dinilai cukup konsisten dalam memperjuangkan  amanat  reformasi  bahwa  praktik  KKN  adalah mafsadah yang harus ditolak sekuat tenaga tak terkecuali di panggung politik praktis.
Bagi  PAN  konsepsi  dan  penerapan  kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih bukan barang anyar karena partai ini dilahirkan oleh ilmuan Islam  baik  dari  dalam  dan  maupun  luar  negeri  dan  didukung  oleh  ormas Muhammadiyah.Begitupun bagi PKS, kaidah ini adalah menu harian mereka dalam berdakwah  dan  menyampaikan  pesan  politik  yang  selama  ini  mereka  yakini. Masalahnya, apakah persoalan penerapan kaidah semudah memahami kaidah dalam dunia politik pragmatis seperti saat ini?
Kaidah Dar’u  al-Mafasid  Muqaddamun  ‘Ala  Jalb  al-Mashalih banyak dibahas  oleh  para  ulama  Islam  khususnya  di  bidang  Ushul  Fiqh  atau  Kaidah Fiqhiyah  seperti  al-  ‘Izz  bin  Abdissalam  dalam  kitabnya  Qawaid  al-Ahkam  fi Mashalih  al-  ‘Anam.  Menurutnya,  mengenal  kemaslahatan  urusan  dunia  mudah dicerna dengan akal fikir manusia dan bahwa setiap kemaslahatan yang lebih kuat harus diutamakan dari yang sekedar ada maslahat. Begitupun mafsadah , menurutnya semua  mafsadah  adalah  buruk  dan  mengutamakan  kerusakan  yang  ringan  keatas kerusakan  fatal  adalah  terpuji.(Abdissalam,  1991,  p.  5).  Menurut  Imam  al-Qarafi dalam  kitabnya  Anwar  al-Buruq  fi  ‘Anwa’  al-Furuq;  “lazimnya  sebuah  tahrim (pelarangan) mengandung mafsadah dan perintah wajib mengandung kemaslahatan, dan  perhatian  syari’at  serta  uqala’  (orang  berakal)  akan  lebih  kuat  menolak kerusakan ketimbang mengambil kemaslahatan manakala keduanya bertemu dalam satu kepentingan”.(al-Qarafi, 1367, p. 212).
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
Penerapakan kaidah mashlahah dan mafsadah tidak serta merta mengutamakan asfek mafsadah  daripada  maslahah  ketika  antara  keduanya  memiliki  rentan  perbedaan yang cukup nampak dan terukur. Karena menurut Imam al-Subki dalam kitabnya al- Ibhaj  fi  Syarh  al-Minhaj;  “kita  menolak  orang  yang  selalu  memenangkan  aspek mafsadah dalam kondisi dimana maslahah lebih kuat. Karena penerapan kaidah ini adalah ketika antara aspek mafsadah setara dan sebanding dengan asfek maslahah maka pada saat itulah kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih baru bisa diterapkan.”(al-Subki, 1995, p. 65).
Secara  lebih  rinci  Abdissalam  merinci  maslahat  menjadi  tiga  mengacu kepada  realitas  hukum  dan  fakta  sosial  dimana  ada  kemasalahatan  yang  memang sudah  dipatok  oleh  doktrin  agama  seperti  masalahah  mengangkat  derajat  sosial kaum  dhu’afa  dengan  adanya  kewajiban  zakat,  infaq  dan  sedekah.  Sedangkan mafsadah  mahdhah adalah  mudarat  yang  timbul  dari  sebuah  tindakan  yang dilakukan  seperti  hilangnya  akal  sehat  dampak  dari  meminum  khamr,  hilangnya kehormatan  diri  dengan  adanya  zina  dan qazf  ( tuduhan  zina).  Dan  yang  ketiga muwazanah  antara mashlahah dan mafsadah (membandingkan  antara  kadar maslahat  dan  kerusakan)  seperti  terpaksanya  seseorang  memakan  benda  haram semisal  babi  ketika  dalam  keadaan  sangat  darurat  yang  mengancam  keselamatan jiwa. Dalam hal ini, maslahatnya adalah menjaga jiwa dan sedangkan mafsadatnya adalah  memakan  babi  hukumnya  haram.  Disini  seorang  mujtahid  menimbang kekuatan maslahat dan mafsadah antara memakan benda haram atau menyelamatkan jiwa.  Pendapat  semacam  ini  juga  diperkuat  oleh  ulama  lain  seperti  Imam  al- Syathibi(al-Syathibi, 1997, p. 466) dan Muhammad al-Zuhaili.(al-Zuhaili, 2006, p. 200).
Kajian  tentang  praktik  politik,  kampenye  politik  dan  marketing  politik  di pentas demokrasi  Indonesia adalah lumbung kajian yang sangat  menarik dan bisa dilihat dari berbagai sudut dan perspektif mulai dari sudut konstitusi negara maupun agama tak terkecuali dari sudut pandang ahli politik Islam maupun ulama fiqh dan ushul fiqh yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Disini, peneliti sudah mencoba melihat sejauhmana para peneliti sebelumnya yang sudah menuangkan gagasan dan ide cemerlang tentang problematika politik nasional dalam bingkai kaidah hukum Islam dan hasilnya masih nihil. Beberapa studi sudah dilakukan terkait dengan tema pola  komunikasi  dan  strategi  parpol  dalam  menghadapi  pemilu  seperti  Sumartias dan  Erfina  Nurussa’adah  yang  secara  khusus  membahas  langkah  kongkrit  PKS untuk  menghilangkan stigma militan menjelang pemilu  2019 dan diterbitkan oleh Jurnal  Politica.  Nadirsah  Hawari,  dengan  tema  Menelisik  Strategi  PKS  Tulang Bawang  pada  pemilu  tahun  2019  yang  dimuat  di  Jurnal  TAPIS  UIN Lampung.(Hawari, 2020, p. 2)Begitu juga Larasati dan Suryanef yang membahas tentang strategi Partai Amanat Nasional dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di  Pasaman yang dipublikasi jurnal  of Civic Education.(Suryanef, 2018a, p. 319). Lebih khusus lagi Muhammad Zuhdi dari UIN Palembang meneliti Strategi Kampanye Caleg Kaigus Ishak (PAN) dan Syafruddin (PPP) dalam pileh 2019 di Kota  Palembang  yang  dipublikasi  jurnal  Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics and  Islamic  Civilization.(Zuhdi,  2021,  p.  55)  Dari  kemua  riset  yang  dilakukan menyoal  langkah  strategis  PAN  dan  PKS  dalam  pemenangan  pemilu  2019  silam secara umum kesemuanya lebih fokus pada aspek pendekatan edukatif parpol dan caleg ketimbang bicara dampak tambahan elektoral dari koalisi pilpres mengusung Prabowo-Sandi.
Masalah  pokok  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  cara  dari  kedua  elit parpol  baik  PAN  maupun  PKS  melakukan  proses  marketing  politik  di  masa
kampanye yang terkesan banyak terjadi praktik KKN, bagaimana penerapan kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih ? Ada dua perkara yang sama- sama dianggap penting yaitu; menjaga keberlangsungan partai dengan cara massif dan sistemik serta adaftif dengan kondisi masyarakat yang sedang sulit ataukah tetap bertahan pada idealita politik dan misi perjuangan walau harus berhadapan dengan kenyataan  pahit  di  tengah  ketatnya  persaingan  dan  kuatnya  goncangan  internal kedua  parpol  saat  itu?  Marketing  politing  bukan  hanya  bicara  tentang  cara memasarkan  sebuah  ide,  produk  dan  cita-cita  politik  sebuah  partai  kepada masyarakat  saat  kampanye  atau  di  luar  masa  kampanye  namun  marketing  politik sesungguhnya  bicara  tentang  substansi  dari  sebuah  edukasi  politik  yang mencerdaskan masyarakat.

## Metodologi
Penelitian ini berupa kajian deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan tentang  fenomena  partai  politik  Islam  progressif  dalam  memasarkan  parpolnya  di tengah gempitanya pesta demokrasi  pada tahun 2019 silam.  Teknik  pengumpulan data berupa angket dan wawancara terstruktur kepada pengurus baik PAN maupun PKS di beberapa kabupaten/kota yang ada di Lampung. Penarikan kesimpulan dari analisa  data  menggunakan  tehnik  anallisa  deskriptif  komparatif  antara  gagasan kedua partai dan akan dikonfirmasi dan ditelaah dengan kacamata kaidah ushuliyah “ dar’u  al-mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalb  al-mashalih ”  untuk  menghasilkan jawaban yang tepat atas persoalan utama kajian.

## Hasil dan Pembahasan
Tidak ada satu  klausul hukum  dalam mengklasifikan partai  politik dengan label dan penamaan tertentu selain nama partai itu sendiri. Semua partai berstatus sama  dengan  fungsi  bersama  sebagai  wadah  penampung  aspirasi  masyarakat. Pengelompokan itu muncul untuk memudahkan penamaan semata dengan pencirian yang sesuai  pada  atribut dan jatidiri parpol itu sendiri. Kita kerap mendengar ada partai  nasionalis,  partai  nasionalis-religius  dan  partai  Islam.Bahkan  untuk  partai Islam  sendiri  terbagi  lagi  dalam  beberapa  pengelompokan  seperti  partai  Islam terbuka  dan  partai  Islam  tertutup,  partai  Islam  progressif  maupun  partai  Islam konservatif.
Pengelompokan diatas bukan sesuatu yang baru atau tidak mendasar karena menurut  Esti  ada  tiga  klasifikasi  utama  parpol  Islam  di  Indonesia.  Pertama  partai Islam  adalah  sebuah  partai  yang  didasarkan  pada  orientasi  pembentukan  negara Islam seperti yang pernah digagas oleh Masyumi di masa-masa awal Orla.Kedua, adalah  partai  yang  menggunakan  simbol-simbol  Islam  atau  simbol-simbol  yang dekat  atau mengidentikan dengan  Islam seperti bulan, bintang, Ka’bah atau huruf Arab, meskipun pondasinya tidak didasarkan pada Islam tetapi mengkombinasikan dengan  paham “isme” seperti  nasionalisme  (Pancasila)  atau  sosialisme  sebagai ideologinya.  Ketiga,  adalah  partai  dengan  basis  massa  Islam,  yang  tidak menggunakan  simbol  Islam,  mengkombinasikan  Islam  dengan  ideologi  lainnya sebagai fondasi atau orientasi politiknya dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas Islam  untuk  bisa  eksis  di  politik  nasional  terutama  pada  saat  pemilihan  umum. (Ekawati, 2015, p. 5)
Catatan  kecil  atas  pandangan  Esti  menyimpulkan  bahwa  hal  itu  hanya sebatas  pengelompokan  semata  yang  dicirikan  atas  dasar  tampilan  umum  partai politik dan tidak mengacu pada hal-hal yang sangat fundamental. Berbeda dengan Mayrudin yang lebih menyoroti akar historis, asas perjuangan dan pola gerakan dan
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
pendekatan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam sepanjang kiprah parpol Islam  terutama  di  era  reformasi  saat  ini.  Menurutnya,  ada  kelompok  konservatif, yaitu sebuah partai yang sangat kuat memegang ideologi, tidak mudah bergeming dengan reaksi bahkan sejajar dengan status quo dan sangat konservatis. Kelompok ini sangat anti terhadap sekularisasi negara sama kuatnya dengan partai nasionalis yang  menolak  gagasan  islamisasi  negara.  Imbuhnya,  partai  model  ini  sudah  tidak ditemukan lagi di era reformasi terutama sejak tahun 2014 setelah PKS menyatakan sebagai  partai  terbuka.Kedua,  partai  yang  memiliki  kecenderungan  konservatis progressif dimana peran militan masih ada namun sudah bisa menerima kelompok lain dalam perjuangan bahkan tidak jarang juga menjalan kerjasama dengan pihak lain  yang  berseberangan  secara  ideologis  seperti  halnya  koalisi  PDI-P  dengan PKS.Dan  yang  ketiga  partai  berhaluan  progressif  pragmatis  yang  siap  merubah jatidiri  dan  perjuangan  demi  sebuah  tujuan  tehnis  pragmatis  terutama  ketika bersentuhan dengan momentum besar sekelas pemilu dan pilkada.(Mayrudin, 2017, p. 177)
Pengelompokan diatas dapat membantu dalam memetakan komposisi partai Islam  yang  ada  saat  ini  dimana  kelompok  konservatif  bisa  diwakili  oleh  Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga Partai Bulan  Bintang  (PBB)  walaupun  non-parliamentary  party.  Dan  yang  kedua,  partai progressif modernis yang diwakili oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hanya saja antara progressif dan konservatis, keduanya memiliki irisan yang terkadang sulit untuk dipisahkan secara pasti. Perbedaan yang ada  lebih  kepada  bahwa  konservatif  itu  ltampilan  luar  saja, fashion  politic, dan politic  approach semata  maka  semua  parpol  Islam  bisa  masuk  dalam  katagori konservatif dan pada saat yang sama bisa dikatakan progressif.
Atas  dasar  itulah  peneliti  menganggap  tidaklah  berlebihan  jika  kemudian memakai istilah konservatif untuk melabelisasi partai PKB, PPP dan PBB mengingat ketiga  partai  ini  kerap  mengusung  simbol-simbol  agama  dan  akar  historis perjuangan  partai  Islam  konservatif  di  masa  silam  seperti  yang  sering  disuarakan oleh  Partai  Bulan  Bintang  sebagai  penerus  perjuangan  Masyumi.Sedangkan  PKB dan PPP adalah mewakili Islam kultural mayoritas dari kalangan Nahdhiyyin yang memang kental sekali dengan semangat mempertahankan tradisi lama keagamaan.
Berbeda dengan Agus Riyanto, dia mengelompokkan partai Islam menjadi partai  Islam  formalistis  yang  secara  formal  mencantumkan  Islam  sebagai  dasar ideologi  atau  asas  partai  dan  yang  kedua  partai  Islam  substansialistik-simbolistik yang  mencantumkan  Pancasila  sebagao  ideologi  partai  tetapi  menggunakan  nilai- nilai, jargon atau simbol-simbol Islam dalam aktivitas partai dan/atau basis massa konstituen utamanya memiliki kedekatan dengan organisasi Islam tertentu.(Riyanto, 2020, p. 191)

## Realitas Internal PAN dan PKS Lampung Menjelang Pileg 2019
Satu  diantara  persoalan  klasik  yang  kerap  menimpa  partai  politik  adalah persoalan  disharmonisasi  pengurus  baik  di  tingkat  elit  pusat  maupun  daerah  tak terkecuali partai-partai yang berlogo Islam atau partai  Islam.Diantara partai  Islam yang kerap diterpa dengan isu disharmonisasi adalah Partai Amanat Nasional (PAN) terutama menjelang dihelatnya pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 silam. Menurut  Putra  Jaya  Husin  (Sekretaris  Dewan  Kehormatan),  ia  dan  dua  orang  elit DPP PAN lainnya menyatakan mundur dari kepengurusan dikarenakan merasa tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Selain Putra,
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
Agung  Mozin  (Ketua  Badan  Cyber  dan  Multimedia)  dan  juga  Nasrullah (Bendahara Umum) juga menyatakan hal yang sama.(Retaduari, 2018, p. 14) Protes yang muncul terhadap Ketum PAN itu muncul setelah kader melihat ada sikap politik yang dimainkan oleh PAN dimana Zulkifli sebagai ketua merapat kepada kubu Jokowo bahkan mendapat jatah menteri sedangkan disisi lain politisi senior  PAN  sekaligus  pendiri  Amin  Rais  kerap  menyampaikan  kritiknya  kepada Jokowi  dalam  berbagai  forum  sehingga  langkah  Ketum  dianggap  tidak  sejalan dengan  sikap  politik  PAN  yang  berkoalisi  dengan  Prabowo-Hatta.Manuver  elite PAN menjelang pemilu 2019 dianggap membahayakan keberlangsungan partai itu sendiri  sebagaimana  disampaikan  oleh  Wahyudi  Akmaliah  dari  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  dan  cara  ini  kerap  dimainkan  oleh  Amin  guna mendongkrak elektabilitas partainya.(Rahadian, 2018, p. 12)
Selain isu diharmonisasi yang terjadi pada elit DPP PAN isu yang sama juga menimpa  DPW  PAN  Lampung  pasca  OTT  atas  Ketua  DPW  PAN  Lampung sekaligus Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Harian Momentum tertanggal 13  November  2019  menurunkan  berita  bertahuk  “Ketua  PAN  Lampung  Dimosi Tidak  Percaya”  oleh  sepuluh  DPD  PAN  Kabupaten/kota  se-Provinsi  Lampuang diantaranya DPD: Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringesewu, Tulangbawang Barat,  Pesisir  Barat,  Tulangbawang,  Way  Kanan,  Lampung  Timur,  Lampung Tengah  dan  Metro.  Aksi  ini  juga  didukung  oleh  beberapa  Anggota  Fraksi  PAN DPRD Provinsi Lampung.Mosi tidak percaya elite wilayah PAN Lampung ini dipicu oleh  sikap  dan  keputusan  politik  yang  diambil  oleh  Irfan  Nuranda  Dja’far  yang memecat beberapa Ketua DPD PAN di Lampung.(Editor Harian Momentum, 2019, p. 10)
Kisruh di  internal  PAN  memang bukan kali pertama karena memang jauh sebelum ini partai berlogo matahari bersinar itu kerap dilanda polemik di  internal atau simpatisan partai yang berujuang pada keluarnya beberapa elit dan sebagiannya lagi  merasa  tidak  puasa  dengan  visi  misi  perjuangan  PAN  kemudian  membentuk partai baru seperti halnya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang digagas oleh kaum muda  Muhammadiyah  karena  menurut  mereka  hanya  10%  saja  warga Muhammadiyah yang loyal kepada PAN.(RH, 2008, p. 17)Kondisi tidak ideal diatas tentu  sedikit  menghambat  derap  langkah  PAN  menuju  target  politik  dua  digit sebagaimana yang diamanatkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas PAN III) di Bandung pada tang 23 Agustus 2017.(MHD, 2017, p. 8)
Isu  disharmonisasi  elit  bukan  hanya  menimpa  PAN  tetapi  juga  menimpa Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) antara Kubu Anis  Matta (Mantan Presiden PKS) dan Fahri Hamzah dengan elit DPP PKS yang berujung mundurnya banyak pengurus DPP dan DPD termasuk bacaleg dari gerbong besar PKS. Mahfulyono, Ketua DPD PKS  Banyumas  menyatakan  mundurnya  banyak  kader  PKS  disebabkan  oleh keputusan  DPP  PKS  yang  meminta  semua  kader  untuk  menandatangani  fakta integritas  dan  loyalitasnya  kepada  struktur  partai  tanpa  terkecuali.  Menurut Awaluddin, loyalitas kader PKS tidak perlu diragukan lagi bahkan menurutnya ada banyak kejanggalan tentang instruksi tersebut. Namun hal ini ditampik oleh Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar dan upaya penyegaran menjelang pemilu 2019 sekaligus menyiapkan tim yang lebih solid  kedepannya.(Widiyanto,  2018,  p.  8)Kisruh  antara  kubu  Anis  Matta  yang dimotori  oleh  Fahri  Hamzah  berlanjut  sampai  ke  meja  pengadilan  dan  PKS dinyatakan bersalah memecat Fahri dan mengabulkan gugatan 30 miliar kepada PKS namun  PKS  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  DKI  dan  tetap  kalah. Akhirnya PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juni 2018
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
yang kemudian Hakim membatalkan gugatan Fahri Hamzah.(Admin Liputan6.com, n.d., p. 16)
Mundurnya beberapa tokoh dan elit DPP PKS juga menimpa beberapa DPW dan DPD PKS tak terkecuali DPW PKS Lampung seiring dengan munculnya ormas baru bernanam Garbi yang disinyalir sebagai sempalan dari PKS. Kondisi ini tentu bukan angin segar bagi PKS yang sedang berusaha menaikkan angka elektoralnya menjadi dua digit tetapi juga menjadi ancaman dan hambatan di lapangan mengingat kader PKS juga terbatas.
Selain isu kisruh internal yang dihadapi oleh kedua partai Islam progressif PAN dan PKS, keduanya juga berada pada pusaran arus koalisi yang tidak mudah karena  keduanya  menjadi  pendukung  utama  koalisi  Prabowo-Sandi  berhadapan dengan petahana Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga diusung oleh partai Islam lainnya yaitu PKB dan PPP.
Panasnya  suhu  kampanye  pilpres  2019  dan  fenomena  tarik  menarik  antar kelompok masyarakat dampak dari dua kubu yang saling lempar isu termasuk isu SARA pada saat kampanye pilpres tentu saja membuat posisi PAN terutama PKS menjadi  tidak  mudah.  Pada  satu  sisi,  ada  dukungan  politik  buat  PAN  dan  PKS namun  juga  ada  upaya  untuk  selalu  mengaitkan  antara  keduanya  dengan  isu politisasi agama di panggung politik.
Hidup adalah perjuangan begitupun partai politik yang ingin tetap kokoh di panggung  politik.  Apapun  masalah  yang  dihadapi  tidak  boleh  membuat  sebuah partai  yang  ingin  tumbuh  kembang  berhenti  melangkah  dan  berjuang  begitupun dengan PAN dan PKS.Lalu, bagaimana langkah-langkah jitu yang dijalankan oleh elit  dan  mesin  partai  menuju  sukses  pemilu  serentak  2019?  Bagi  PAN  dan  PKS, pemenangan pemilu serentak 2019 jauh lebih penting dari semua persoalan politik internal  yang  ada sehingga perlu  ada upaya kongkrit dan terukur sebagai  langkah strategis  dengan pola komunikasi  edukatif yang lebih baik  dan mudah dimengerti oleh calon pemilih.

## Markting Politik PAN dan PKS dan Penerapan Kaidah Ushuliyah
Sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  yang  dimaksud  dengan  marketing politik  partai  politik  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  upaya-upaya  taktis strategis  partai  baik  PAN  dan  PKS  dalam  memasarkan  ide,  gagasan,  visi,  misi, program  politik  unggulan  partai  kepada  masyarakat  terutama  di  saat  kampanye legislatif. Kedua partai kerap menjanjikan beberapa program unggulan semisal pajak kenderaan motor gratis, mengembalikan subsidi BBM buat rakyat, pendidikan gratis yang kerap disampaikan oleh elit PKS dan PAN.
Sebelum  peneliti  memaparkan  data  lebih  lanjut  tentang  strategi  marketing politik PAN dan PKS saat pemilu 2019 di Provinsi Lampung ada baiknya kita simak sajian data hasil perolehan pemilu legislatif dibawah ini sebagai bahan acuan dalam membaca gerak langkah politik kedua parpol selanjutnya.
Tabel perolehan kursi DPR-RI dari DAPIL Lampung No Nama Partai Pemilu 2014 (Juta/%) Kursi Pemilu 2019 (Juta/%) Kursi 1 PDIP 711.346 3 887.416 4 2 Gerindra 538.643 3 488.838 2 3 Demokrat 470.776 2 491.786 2 4 Golkar 464.318 2 509.014 3 5 PAN 421.454 2 336.788 2 6 PKS 352.971 2 340.867 2
7 PKB 333.767 2 433.087 2 8 Nasdem 304.419 1 365.723 2 9 Hanura 232.196 1 40.637 0 10 PPP 148.105 0 112.108 0 11 PBB 45.482 0 15.522 0 TOTAL 18 19 Data diperoleh dari KPUD Lampung
Ada  dua  fenomena  unik  dan  menarik  bagi  peneliti  dalam  kaitan  kajian strategi marketing politik partai Islam berdasarkan data diatas. Yang pertama, ada dua partai berhaluan konservatif progresif yaitu PPP dan PBB yang juga mengalami persoalan  elektoral  dan  konflik  internal  berkepanjangan.  Dan  yang  kedua  adalah partai  berhaluan  progressif  modernis  yaitu  PAN  dan  PKS  yang  juga  mengalami nasib  sama,  ada  penurunan  suara  dan  konflik  internal  menjelang  pemilu.  Namun nasib dan nasab pemilu 2019 silam menjadi pembeda diantara keempat partai Islam tersebut dimana PAN dan PKS masih mendapat jatah kursi di DPR-RI untuk Dapil Lampung sedangkan PPP dan PBB sudah tidak mampu lagi meraih kursi sejak 2014 silam.
Pada kajian ini penulis fokus pada langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh elit PAN dan PKS sebagai partai berhaluan progressif untuk menguatkan dan menjaga  eksistensi  partainya  dari  zona  degradasi  dengan  memakai  pisau  analisa kaidah  ushuliyah  berupa  kaidah dar’u  al-mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalb  al- mashalih (menolak  kemudaratan  lebih  utama  daripada  mengambil  kemaslahatan) ketika  terjadi conflict  of  intrests terjadi  saat  melakukan  proses  kampanye  dan pemasaran partai menjelang pemilu serentak saat itu. Kemampuan PAN dan PKS untuk  tetap  bertengger  di  posisi  tengah  patut  diselidiki  secara  lanjut  mengingat kedua sahabatnya PPP dan PBB justeru semakin tenggelam dengan isu yang sama.
Berdasarkan  rekap  capaian  total  kursi  keempat  partai  Islam  di  Provinsi Lampung untuk seluruh kursi DPRD se-Lampung adalah seperti berikut ini: PAN mendapat 64 kursi (pemilu 2014) dan hanya memperoleh 51 kursi (pemilu 2019). PKS mendapat 51 kursi (pemilu 2014) dan hanya mendapat 49 kursi (pemilu 2019). Sedangkan PPP mendapat 24 kursi (pemilu 2014) dan 12 kursi (pemilu 2019) dan yang  terakhir  PBB  mendapat  5  kursi  (pemilu  2014)  dan  hanya  mendapat  2  kursi (pemilu 2019).
Hasil analisa peneliti terhadap beberapa data yang dihimpun dari lapangan ada  beberapa  daerah  yang  suara  Partai  Amanat  Nasional  tidak  bertambah  secara signifikan  seperti  di  Kabupaten  Way  Kanan  dan  Tanggamus.  Namun  untuk Kabupaten Mesuji suara PAN bertambah cukup lumayan dan berhasil meraih 4 kursi pada pileg 2014 dan 3 kursi pada pileg 2019. Menurut Sutanto, semua capaian ini bisa diraih berkat kerjasama dan kerja lama yang tidak mengenal jenuh dari struktur PAN  baik  yang  duduk  di  Dewan  maupun  yang  aktif  di  partai  saja.Dengan mengedepankan visi dan misi besarnya,jauh dari praktik culas sehingga masyarakat akhirnya percaya bahwa partai ini bisa menjadi wadah aspirasi politik mereka dalam panggung demokrasi Indonesia.(S. dkk, personal communication, n.d., p. 12)
Berbeda  dengan  Mardinata,  Ketua  DPC  PAN  Mesuji  Timur  yang menceritakan tentang keberhasilan PAN Mesuji dalam meraih 3 kursi DPRD pada pileg 2019 menyebutkan diantara kunci suksesnya adalah militansi kader, kaderisasi yang  masih  terus  berjalan,  rekrutmen  CAD  dari  kalangan  tokoh  masyarakat, mensosialisasikan visi dan misi ke masyarakat sertan dapat menjalankan visi dan
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
misi  tersebut  dengan  baik  dan  yang  terakhir  adalah  doa  kepada  Allah.(S.  dkk, personal  communication,  n.d.,  p.  14)  Lain  halnya  dengan  PAN  Lampung  Utara, angket yang disebar menunjukkan bahwa keberhasilan PAN dalam mempertahankan jumlah kursi DPRD pada tahun 2019 silam tidak lepas dari strategi internal  dan  ekternal.Strategi  internal  berupa  pola  rekrutmen  politik  dengan mengedepankan  tokoh  personal  serta  latar  belakang  yang  dimiliki  agar  bisa maksimal dalam berkhidmat bagi PAN.Adapun faktor ekternal berupa penggalangan massa,  kampanye  politik  sesuai  dengan  jadwal  yang  ada,  sosialisasi  politik  baik offline maupun online dan komunikasi politik.(Suryanef, 2018b, p. 320)
Analisa  mendalam  peneliti  terhadap  data  yang  diperoleh  dari  lapangan menunjukkan  bahwa  PAN  sebagai  partai  Islam  masih  komited  dan  istiqamah menjaga nilai-nilai perjuangan dengan tetap mengedepankan kaidah menang dengan elegan dan bersih, menjaga visi misi partai, menokohkan ulama dan ilmuan, menjaga citra partai  Islam yang didukung ormas Muhammadiyah dan tidak terlibat dengan praktik KKN dan politik pragmatis lainnya yang kerap dipakai oleh calon lain.
Lalu  bagaimana  dengan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  yang  selalu mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah, partai bersih dan peduli, partai anak muda  dan  terbuka?  PKS  sebagai  salah  satu  kontestan  pemilu  2019  silam memantapkan  langkah  politiknya  dengan  mengambil  posisi  sebagai  oposisi  pada Kabinet  Jilid  I  Jokowi  bersama  beberapa  partai  lainnya.  kegagalan  PKS  untuk menembus angka elektoral dua digit pada pemilu 2014 menjadi pelajaran berharga bagi  partai  dakwah  ini  untuk  mencoba  peruntungannya  di  medan  politik  dengan melalukan berbagai macam manuver dan pasang strategi guna mendongkrak capaian elektoral parlemen.
Bagi PKS, pelajaran di masa lalu yang sulit dan tidak menentu mesti disikapi dengan  cerdas  karena  faktanya  pada  pemilu  1999  saat  masih  bernama  Partai Keadilan (PK) parpol ini hanya meraih 1,36 persen suara nasional setara 7 kursi di DPR-RI. Setelah berganti nama menjadi PKS dan ikut Pemilu 2004 PKS mendapat 7,34 persen suara setara dengan 45 kursi di DPR-RI. Nasib PKS agak lebih baik pada pemilu 2009, dimana ia meraih 7,88 persen suara setara dengan 57 kursi DPR-RI, dan kembali menurun pada pemilu 2014 dengan raihan 6,79 persen setara 40 kursi parlemen.
Berbeda  dengan  pemilu  sebelumnya,  pada  tahun  2019  silam  PKS  berhasil mengangkat  derajat  elektoralnya  dan  berhasil  meraih  suara  sebanyak  11.493.663 suara (8,21%) dan berada pada urutan keenam. Aku Mardani Ali Sera, kenaikan ini tidak bisa dilepaskan dari sikap konsisten PKS dalam mendukung paslon Prabowo- Sandi dalam pilpres sehingga mendapat limpahan elektoral yang cukup lumayan dari pemilu sebelumnya. Menurut Mardani, program kerja dan janji politik PKS seperti SIM seumur hidup, gratis pajak motor menjadi salah satu pemicunya selain militansi kader yang tidak diragukan lagi.
Pengakuan  Mardani  juga  dipertegas  oleh  Ujang  Komarudin  yang menegaskan bahwa keberhasilan PKS dalam menambah suara dan kursi pada pemilu 2019  silam  karena  permainan  cantik  dan  strategi  menarik  dari  PKS  ditangah munculnya isu perpecahan internal yang cukup menguras militansi kader terutama di daerah. Pungkas Ujang, narasi-narasi yang dilontarkan PKS jauh lebih menarik
dan  menyasar  banyak  orang  walaupun  terus  diserang  oleh  lawan  politik  seperti Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  yang  selalu  membawa  isu  kontra  narasi  namun pada  akhirnya  masyarakat  lebih  memilih  yang  sudah  nyata  ketimbang  kata  yang belum berfakta.
Kesimpulan  Ujang  diperkuat  oleh  Adi  Prayitno  seorang  pengamat  politik dari UIN Jakarta.Menurut Adi, keberpihakan masyarakat kepada PKS karena partai ini dianggap lebih tegas dalam sikap politiknya terhadap pemerintah dibandingkan partai  koalisi  non  pemerintah  lainnya  seperti  PAN  dan  Demokrat.Selain  itu,  PKS memiliki  kader  yang  militan  dan  berkampanye  di  media  sosial  dengan  tampilan menarik dan menjadi trending topic .(Riyan, 2019, p. 21) Pasca Munas PKS 2017, Muhammad Sohibul Iman menegaskan bahwa salah satu  strategi  untuk  mencapai  12%  suara  pada  pileg  2019  PKS  melakukan penjaringan caleg sejak dini yaitu sejak 2017 sehingga caleg memiliki kesempatan luasa  untuk  berinteraksi  dengan  warga  hingga  waktu  pileg  datang.  Menurutnya, selama  ini  PKS  melakukan  penjaringan  dengan  waktu  yang  sangat  dekat  dengan pemilihan sehingga caleg tidak memiliki waktu yang cukup. 1
Untuk Lampung, daerah Lampung Tengah termasuk daerah lumbung suara di  Lampung  pada  pemilu  2019  dimana  dari  total  6.101.  544  pemilih  yang  masuk daftar  terpilih  tetap,  sebanyak  951.018  adalah  pemilu  yang  berada  di  Lampung Tengah.  Jumlah  itu  termasuk  tertinggi    di  Lampung.  Pembandingnya  adalah  kota Bandar  Lampung  yang  dikenal  sebagi  kota  dengan  penduduk  berjumlah  646.245. Begitu  juga  Kabupaten  Lampung  Selatan  yang  wilayahnya  mulai  dari  Pelabuhan Bakahueni  hingga  Natar,  Jati  Agung  dll  dengan  jumlah  pemilih  hanya  sebesar 764.861.Dengan jumlah terbesar dibandingkan kabupaten/kota di Lampung lainnya maka  sangat  wajar  jika  kursi  diperebutkan  diwilayah  ini  untuk  DPRD  Lampung terbanyak  12  kursi,pertarungan  antar  parpol  pun  dan  caleg  pun  sangat  keras  dan ketat.
Data  yang  dihimpun  oleh  peneliti  dan  tim    di  Lampung  Tengah  dari  bapak Anton  Robani  yang  didampingi  Ketua  Humas  DPD  PKS  Lampung  Tengah M.Ghofur mengatakan, program yang akan dilakukan 2019 adalah menggairahkan pertemuan  secara  rutin  antara  pengurus  DPC  dengan  pengurus  DPD  kemudian menjalani  silahturahmi  antara  anggota  agar  persatuan  dan  kesatuan  menjadi  lebih kuat.  Dia  juga  membeberkan  mekanisme  prekrutan  para  calon  kader  yang  bakal dilakukan ke depan.PKS melakukan pembentukan karakter para calon kader-kader PKS Untuk berdakwah agar bisa menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam.
Dalam  salah  satu  kesempatan  Sekjen  PKS  Lampung,  Ade  Ibnu  Utami  meminta kepada para pengurus DPD PKS Lampung Tengah yang baru dilantik agar segera bekerja karena Lampung Tengah menjadi pilot project system management partai dakwah  bagi  DPD  se-Lampung.Menurutnya,  hal  ini  lantaran  dalam  mewujudkan tujuan  partai  terletak  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan pengurus DPD PKS Lampung tengah telah memilikinya.
1 Dyah Ratna Meta, “PKS Pakai Sistem Pencalegan Dini Di Pemilu 2019,” Republika.Co. Id ,  2017,  17,  https://republika.co.id/berita/nxdd9g384/pks-pakai-sistem-pencalegan-dini-di-pemilu- 2019.
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
Di  tempat  yang  berbeda,  hasil  wawancara  tim  peneliti  di  Kabupaten Tanggamus  mendapati  bahwa  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dalam  upaya pemenangan politik pada pemilihan umum 2019 di Tanggamus, terdapat  berbagai faktor  yang  membuat  PKS  bisa  memperoleh  dukungan  yang  cukup  signifikan disetiap  berbagai  kompetisi  pemilu.  PKS  adalah  partai  dakwah,  realisasi  program kerja partai banyak melakukan interaksi sosial langsung dengan masyarakat. PKS mempunyai  menejemen  partai  yang  baik,  kelembagaan  politik  yang  professional serta rekrutmen politik yang terstruktur dan melakukan pemasaran politik melalui produk-produk  politik.  Pada  saat  mendekati  momen  pemilu  PKS  melakukan  aksi door  to  door dengan  masyarakat  untuk  mengenalkan  aleg  mereka  dalam  upaya mendapakata suara dari masyarakat, menyapa dengan bahasa agama dan bahasa rasa empati dan jiwa sosialita.
Berbeda dengan di Tulang Bawang, hasil analisa angket yang disebar peneliti melalui  tim  menunjukkan  bahwa  strategi  pemenangan  Partai  PKS  berupa komunikasi  politik  apik  saat  kampanye.  Komunikasi  politik  dipandang  perlu dibangun agar orang lain mau ikut berpartisipasi dengan penyadaran umum terhadap pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara, kemudian mengokohkan kredibilitas dan efektivitas komunikasi antara partai politik dan masyarakat.Pembangunan masyarakat sebagai sebuah perubahan sosial  yang  direncanakan  banyak  melibatkan  unsur-unsur  sosial  termasuk  para pemeluk agama baik sebagai subyek maupun obyek.
PKS  memang  termasuk  partai  miskin  iklan  di  televisi  dan  media  nasional lainnya namun PKS kaya dengan ide dan cara untuk melakukan marketing politik termasuk pada pileg 2019 silam. Di media sosial, kampanye-kampnye PKS cukup massif dengan membentuk fanspage lewat akun facebook, media sosial online untuk mengambil alih simpati kaum milenial beserta para komunitas supaya berinteraksi di akun facebook partai PKS. Hasil analisa pengurus menunjukkan bahwa strategi PKS  kali  ini  cukup  efektif  dilakukan  terlihat  bahwa  akun  PKS  Tulang  Bawang memiliki  646  likes,  dan  bahkan  kelompok  pemudanya  pun  membentuk  fanspage sendiri yang bernama PKS Muda Tulang Bawang akun tersebut memiliki 686 likes. Meskipun terbilang sedikit hanya ratusan likes saja tetapi para fanspage kedua akun tersebut selalu aktif mendukung dan membangun sistem kinerja partai PKS kepada khalayak lewat postingannya. Bukan hanya melalui berbagai media saja tetapi partai PKS  juga  turut  menyusun  strategi  untuk  terjun  lapangan  secara  langsung  sebagai bentuk  dari  kepedulian  partai  terhadap  kehidupan  sosial,  jadi  tidak  melulu  soal politik saja tapi juga memperhatikan segala bidang kehidupan di masyarakat.
Strategi  Pemenangan  PKS  dari  tahun  ke  tahun  standar  tidak  banyak perubahan,  ini  dikarenakan  partai  PKS  yang  merupakan  partai  dakwah  selalu mengedepankan  kehidupan  sosial.  Yang  dilakukan  partai  PKS  sebagai  strategi pemenangan  di  antaranya  memperhatikan  kerja  kader  diiringi  dengan  dakwah, seperti  mengadakan  pengajian  di  masjid,  baksi  sosial,  dan  memberikan  bantuan untuk kepentingan masyarakat. Kerja-kerja dakwah dan politik yang berkelanjutan ini nampaknya menjadi asbab utama suksesnya PKS dalam mempertahankan kiprah politiknya hingga saat ini termasuk saat terjadinya wabah covid 19.
Berdasarkan analisa data dan fakta diatas dapat ditarik satu kesimpulan awal bahwa baik Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
dalam  menjalankan  strategi  marketingnya  berupa  untuk  menghadirkan maslahat buat partai dan bangsa dengan cara melakukan proses pendidikan politik, kampanye  cerdas  dengan  cara-cara  yang  elegan  dan  berkualitas,  adu  ide  dan gagagsan,  memberi  solusi  sesuai  kemampuan  yang  ada,  komitmen  dengan  janji politik dan berpihak kepada kondisi masyarakat. Walhasil, rakyatpun memberikan kepercayaan dan pilihannya walaupun jumlah suara berkurang namun jumlah kursi masih relative stabil dibandingkan dengan dua partai lainnya PPP dan PBB. Disisi lain,  adalah  mafsadah  yang  harus  ditolak  oleh  PAN  dan  PKS  yaitu mafsadah kemiskinan yang terus menghimpit rakyat ulah dari kebijakan yang tidak pro rakyat sehingga kedua partai kerapa melontarkan pelolakan terhadap kebijakan pemerintah yang  dianggap  membebani  masyarakat  seperti  kenaikan  BBM,  IKN,  maraknya pejabat negara terjerat OTT KPK karena KKN. Tidak hanya sebatas itu, PAN dan PKS  dinilai  masih  relative  komited  untuk  menjalankan  agenda  politik  yang bercirikan nilai-nilai  Islam yang santun, ramah dan berusaha menghadirkan Islam rahmatan lil’alamin, tidak banyak terlibat kasus KKN.

## Kesimpulan
Sebagai  partai  politik  yang  mengaku  berafiliasi  kepada  gerakan  keumatan semisal PAN dan PKS tentu tidaklah mudah untuk terus bersaing dan eksis dalam setiap tahapan kontestasi baik legislatif dan juga pilkada. Segmentasi keumatan yang diusung  oleh  partai  berhaluan  ideologi  agama  tidak  selalu  memberi  jalan  mudah untuk  mereka bermaian di  semua ruang kampanye dengan gaya bebas norma dan etika seperti yang biasa dilakukan oleh partai politik umumnya. Disinilah tantangan langkah  progressif  strategis  PAN  dan  PKS  dengan  tetap  menjaga  keseimbangan antara nilai maslahat politik dan norma siyasah syar’iyyah.
Dalam rangka sukses pemilu legislatif yang diselenggarakan secara serentak dengan  pilpres  PAN  dan  PKS  memiliki  beberapa  bentuk  pendekatan  dengan masyarakat dalam bingkai politik pencerdasan yang membawa maslahah baik bagi partai  maupun  pemilih  sebagai  objek  politik  dan  negara  sebagai  tujuan  akhir berpolitik.  Aksi door  to  door ,  bakti  sosial,  temu  tokoh,  aksi  simpatik,  advokasi politik, sosialisasi massif di medsos, pendekatan tokoh dan rekrutmen calon anggota dewan  yang  berkualitas  serta  usaha  gigih  dari  semua  unsur  partai  dan  simpatisan menjadi senajata utama bagi PAN dan PKS untuk bisa bertahan dengan perolehan kursi yang ada walau dengan kondisi internal yang sangat sulit. Bagi PAN dan PKS tidak  mengalami  nasib  seperti  saudaranya  di  PPP  dan  PBB  saja  sudah  menjadu sebuah capaian besar keduanya saat pileg 2019 silam.
Dari sudut pandang kaidah ushuliyah Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb  al-Mashalih (menolak  kemudaratan  lebih  diutamakan  daripada  meraih kemaslahatan)  bagi  PAN  dan  PKS  adalah  bahwa  PAN  dan  PKS  lebih mengedepankan  pendekatan  persuasif,  silaturahim  intensif  kepada  para  calon pemilih, melakukan pencerdaan politik dengan  mengedepankan penyampaian visi dan  misi  partai  serta  program  caleg.  PAN  dan  PKS  tidak  mau  terlibaht  dengan pendekatan  pragmatis  yang  bisa  lebih  cepat  menuai  dukungan  semisal  membagi- bagikan sembako, money politik, umbar janji-jani manis seperti yang dilakukan oleh partai  lain  karena  keduanya  berkayakinan  bahwa  cara  ini  adalah  mafsadah.  Cara berpolitik dengan pendekatan pragmatis adalah gambaran dari sebuah mafsah dalam kontestasi demokrasi. Keduanya berkeyakinan apalah artinya mendapat keuntungan sesaat  ( jalb  mashalih )  dengan  cara  merusak  tatanan  sosial  dan  moral  dalam
Nadirsah Hawari 1 , Agustam 2 Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “Dar’u al- Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih”
berpolitik sehingga dengan demikian harus ada sikap tegas mengutamakan menolak kemudaratan (( dar’u al-mafasid ) lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan sesat  ( jalb  al-mashalih )  sebagaimana  tuntunan  kaidah  ushuliyah  yang  sudah ditepkan oleh ulama dan juga menjadi prinsip dalam berpolitik.

## Daftar Pustaka
Abdissalam, I. (1991). Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-’Anam (Vol. 1). Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah.
Admin Liputan6.com. (n.d.). Gugatan 30 Miliar Ke PKS Kandas di MK, Ini Kata Fahri Hamzah. Http://Www.Liputan6.Com .
al-Qarafi, S. (1367). Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq (Vol. 4). ’Alam al-Kutub. al-Subki, T. (1995). Al-Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj (Vol. 3). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
al-Syathibi, I. bin M. (1997). Al-Muwafaqat (Vol. 3). Dar Ibn Affan.
al-Zuhaili, M. M. (2006). Al-Qawai’d al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’ah (Vol. 1). Dar al-Fikr.
dkk, S. (n.d.). Wawancara Pengurus PAN [Personal communication].
Editor  Harian  Momentum.  (2019,  November  13).  Ketua  PAN  Lampung  Dimosi Tidak Percaya. Https//Www: Harian Momentum.Com .
Ekawati, E. (2015). Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jurnal Penelitian Politik , 12 (1). http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/524/332
Hawari, N. (2020). Menelisik Langkah Strategis PKS Tulang Bawang Pada Pemilu Tahun 2019. Jurnal TAPIS , 16 (2), 1–20.
Mayrudin,  Y.  M.  (2017).  DINAMIKA  PARTAI  POLITIK  DAN  POSITIONING IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN POSITIONING IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014. Journal of Governance, December 2017 Volume 2, No. 2 163 , 2 (2). MHD. (2017, Agustus). PAN Targetkan Dua Digit Pada 2019.
Http://Www.Kompas.Id .
Rahadian,  L.  (2018,  April  25).  “Politik  Masjid”  Amin  Rais  dan  Rendahnya Elektabilitas PAN. Http://Www.Tirto.Id .
Ratna  Meta,  D.  (2017).  PKS  Pakai  Sistem  Pencalegan  Dini  di  Pemilu  2019. Republika.  Co.Id .  https://republika.co.id/berita/nxdd9g384/pks-pakai-sistem- pencalegan-dini-di-pemilu-2019
Retaduari, E. A. (2018, Desember). Mundur, 2 Elite PAN: Ketum Salah Urus Partai! News.Detik.Com .
RH,  P.  (2008,  July  9).  Amien  Rais  Diminta  Besarkan  Partai  Matahari  Bangsa.
Http://Www.Antaranews.Com .
Riyan.  (2019).  Buah  Manis  Ketegasan  PKS  Jadi  Oposisi. Cnnindonesia.Com . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190520180040-32-396591/buah- manis-ketegasan-pks-jadi-oposisi
Riyanto,  A.  (2020).  Mengapa  Partai  Islam  Belum  Pernah  Menang?:  Path Dependence  Repetition  Kekalahan  Partai  Islam  Indonesia  Dalam  Pemilu Legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik , 8 (2).
Sofyan, A. (2014). Etika Politik Islam . CV Pustaka Mulia.
Suryanef,  L.  (2018a).  Strategi  Partai  Amanat  Nasional  Dalam  Memenangkan Pemilihan Umum
Legislatif 2019. Journal of Civic Education , 4 (1), 317–324.
Suryanef,  L.  (2018b).  Strategi  Partai  Amanat  Nasional  dalam  Memenangkan Pemilihan  Umum  Legislatif  2019  (Studi  di  Dapil  II  Kecamatan  Dua  Koto Kabupaten Pasaman. Jurnal of Civic Education , 4 (1).
Suwandi  Sumartias,  E.  N.  (2017).  Komunikasi  Politik  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi. Jurnal Kajian Komunikasi , 5 (1), 43–52.
Widiyanto,  E.  (2018,  Oktober).  Ada  Apa  Dengan  PKS  Jelang  Pemilu  2019?
Http://Www.Jrepublika.Co.Id .
Zuhdi,  M.  (2021). Strategi  Kampanye Caleg Kiagus Ishak  (PAN) dan Syafruddin (PPP) Dalam Pileg 2019 di Kota Palembang. Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization , 2 (1), 55–67.