PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

## ANALISIS KEADILAN RESTORATIF ( RESTORATIVE JUSTICE ) DALAM KONTEKS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA ANAK BAMBANG HARTONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
In  Indonesia  ,The  meaning  of  Restorative  Justice  is  a  fair  thing  Completion Operations involving Performers , Victims , their family and other party who related the Crime.  The  Problems  on  Research  Implementation  What  is  Restorative  Justice  in  the Context  of  ultimum  Remedium  As  abuse  child  and  what  is  the  detention  factor  of Restorative  Justice  Implementation  of  abuse  child.  Based  on  the  research  is  that implementation  of  Justice  in  the  Context  ultimum  Remedium  as  settlement  of  abuse child   is  the  protection  of  the  children's  rights  had  dealed  with  law.   The  detention factor of Restorative Jusice implementation  have not legitimation in law and be based on take decision of investigation process.

## I.  PENDAHULUAN
Dunia  hukum  dalam  beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang  dalam  penanganan  anak  yang melakukan  kenakalan  dan  perbuatan melanggar  hukum.  Banyak  negara  yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan  anak  yang  bersifat  represif dikarenakan  kegagalan  sistem  tersebut untuk  memperbaiki  tingkah  laku  dan mengurangi  tingkat  kriminalitas  yang dilakukan  oleh  anak.  Para  pakar  hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan  alternatif  solusi  yang  lebih tepat  dalam  penanganan  anak  dengan memberikan  perhatian  lebih  untuk melibatkan  mereka  secara  langsung (reintegrasi  dan  rehabilitasi)  dalam penyelesaian  masalah,  berbeda  dengan cara penanganan orang dewasa.
Berbicara  mengenai  hukum,  maka harus  juga  membicarakan  tentang masyarakat,  karena  tidak  mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat.
Ada  sebuah  teori  yang  menjelaskan  hal tersebut,  yakni  teori  yang  dikemukakan oleh  Carl  von  Savigny,  dimana menurutnya  “ Das  recht  wird  nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke ” atau  terjemahannya  bahwa  hukum  itu tidak  dibuat  melainkan  tumbuh  dan berkembang  bersama  masyarakat  (Darji Darmodiharjo  dan  Shidarta,  Jakarta  : 2008).
Indonesia telah membuat peraturan- peraturan  yang  pada  dasarnya  sangat menjunjung  tinggi  dan  memperhatikan hak-hak  dari  anak  yaitu  diratifikasinya Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dengan keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990.  Peraturan  perundangan  lain  yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia antara  lain,  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
ANALISIS KEADILAN RESTORATIF ( RESTORATIVE JUSTICE ) DALAM

## KONTEKS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA ANAK

## BAMBANG HARTONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
In  Indonesia  ,The  meaning  of  Restorative  Justice  is  a  fair  thing  Completion Operations involving Performers , Victims , their family and other party who related the Crime.  The  Problems  on  Research  Implementation  What  is  Restorative  Justice  in  the Context  of  ultimum  Remedium  As  abuse  child  and  what  is  the  detention  factor  of Restorative  Justice  Implementation  of  abuse  child.  Based  on  the  research  is  that implementation  of  Justice  in  the  Context  ultimum  Remedium  as  settlement  of  abuse child   is  the  protection  of  the  children's  rights  had  dealed  with  law.   The  detention factor of Restorative Jusice implementation  have not legitimation in law and be based on take decision of investigation process.

## I.  PENDAHULUAN
Dunia  hukum  dalam  beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang  dalam  penanganan  anak  yang melakukan  kenakalan  dan  perbuatan melanggar  hukum.  Banyak  negara  yang mulai meninggalkan mekanisme
peradilan  anak  yang  bersifat  represif dikarenakan  kegagalan  sistem  tersebut untuk  memperbaiki  tingkah  laku  dan mengurangi  tingkat  kriminalitas  yang dilakukan  oleh  anak.  Para  pakar  hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan  alternatif  solusi  yang  lebih tepat  dalam  penanganan  anak  dengan memberikan  perhatian  lebih  untuk melibatkan  mereka  secara  langsung (reintegrasi  dan  rehabilitasi)  dalam penyelesaian  masalah,  berbeda  dengan cara penanganan orang dewasa.
Berbicara  mengenai  hukum,  maka harus  juga  membicarakan  tentang masyarakat,  karena  tidak  mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat.
Ada  sebuah  teori  yang  menjelaskan  hal tersebut,  yakni  teori  yang  dikemukakan oleh  Carl  von  Savigny,  dimana menurutnya  “ Das  recht  wird  nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke ” atau  terjemahannya  bahwa  hukum  itu tidak  dibuat  melainkan  tumbuh  dan berkembang  bersama  masyarakat  (Darji Darmodiharjo  dan  Shidarta,  Jakarta  : 2008).
Indonesia telah membuat peraturan- peraturan  yang  pada  dasarnya  sangat menjunjung  tinggi  dan  memperhatikan hak-hak  dari  anak  yaitu  diratifikasinya Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dengan keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990.  Peraturan  perundangan  lain  yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia antara  lain,  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sistem  pemidanaan  yang  sampai sekarang terkadang masih memperlakukan  anak-anak  yang  terlibat sebagai  pelaku  tindak  pidana  itu  seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang  dewasa.  Anak  ditempatkan  dalam posisi  sebagai  seorang  pelaku  kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang  sama  dengan  orang  dewasa  dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan  pertanggungjawaban  individual  / personal ( Individual responsibility ) dimana  pelaku  dipandang  sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab  penuh  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan  individu  yang  belum  dapat menyadari  secara  penuh  atas  tindakan/ perbuatan  yang  dilakukannya,  hal  ini disebabkan  karena  anak  merupakan individu  yang  belum  matang  dalam berpikir.
Tanpa  disadari  hal  tersebut  tentu saja  dapat  menimbulkan  dampak psikologis  yang  hebat  bagi  anak  yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan  mental  dan  jiwa  dari  si anak  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  dengan memperlakukan  anak  itu  sama  dengan orang  dewasa  maka  dikhawatirkan  si anak  akan  dengan  cepat  meniru perlakuan  dari  orang-orang  yang  ada  di dekatnya. Atas dasar itu, diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan  hukum  yang  dinamakan dengan Restorative Justice System. Yang menjadi  perhatian  utama  dari  konsep tersebut  adalah  kepentingan  pelaku, korban  dan  masyarakat  (Rudi  Rizky, Jakarta : 2008).
Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan  anak  yang  bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative  Justice bertujuan  untuk memberdayakan  para  korban,  pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan hukum,  dengan  menggunakan  kesadaran dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep Restorative  Justice pada  dasarnya sederhana.  Di  Indonesia,  yang  dimaksud Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice) adalah  suatu  penyelesaian  secara  adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari  penyelesaian  terhadap  tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula sebagaimana  diatur dalam  Surat  Keputusan  Bersama  antara Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Menteri  Hukum  Dan  Ham  Republik Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  dan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia.
Restorative  justice adalah  konsep pemidanaan,  tetapi  sebagai  konsep pemidanaan  tidak  hanya  terbatas  pada ketentuan  hukum  pidana  (formal  dan materil). Restorative  Justice harus  juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan  (Bagir  Manan,  Jakarta  : 2008).  Berdasarkan  kenyataan  yang  ada,
sistem  pemidanaan  yang  berlaku  belum sepenuhnya  menjamin  keadilan  terpadu (integrated  justice), yaitu  keadilan  bagi pelaku,  keadilan  bagi  korban,  dan keadilan  bagi  masyarakat.  Hal  inilah yang  mendorong  kedepan  konsep ”restorative justice”.
Kemudian  Bagir  Manan,  dalam tulisannya  juga,  menguraikan  tentang substansi ”restorative  justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi  bersama  antara  pelaku, korban,  dan  kelompok  masyarakat menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku, korban, dan  masyarakat  sebagai ”stakeholders”  yang  bekerja  bersama dan  langsung berusaha  menemukan penyelesaian  yang  dipandang  adil  bagi semua pihak (win- win solutions)” . (Bagir Manan, Jakarta : 2008).
Di  Indonesia  sendiri  dikenal beberapa  istilah  untuk  penyelesaikan persoalan-persoalan  komunitas,  seperti Islah,  Rekonsiliasi  dan  Musyarawah. Beberapa  pendekatan  tersebut  dapat dikembangkan menjadi media restorative justice .  Penerapan restorative  justice menekankan  pada  kemauan  murni  dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung  jawab.  Perbaikan  kerugian harus
proporsional dengan memperhatikan  hak  dan  kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para  pihak  tersebut,  perlu  dilakukan dialog-dialog  informal  seperti  mediasi dan  musyawarah.  Keterlibatan  anggota komunitas  yang  relevan  dan  berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si
anak  dalam  masyarakat  (Dian  Sasmita, Jakarta : 2009).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah
Bagaimanakah Pelaksanaan Restorative  Justice Dalam  Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian  Terhadap    Tindak  Pidana Anak  dan  Apakah  faktor  penghambat pelaksanaan “ Restorative Justice ” Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.

## II. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Konteks Ultimum  Remedium Sebagai Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Anak Berdasarkan hasil penelitian Polresta Bandar Lampung, menurut NRP Briptu Haja Paukia pelaksanaan Restorative  Justice dalam  konteks Ultimum  Remedium penyelesaian  tindak pidana  anak  adalah  dalam  upaya memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan  dan  hak-hak  anak  yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 yang  menggantikan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  dan  Undang- Undang  23  Tahun  2002.  Fungsi  sistem peradilan  pidana  untuk  menanggulangi kejahatan  sangat  diperlukan  dalam penegakan  hukum.  Akan  tetapi  sistem yang  ada  sekarang  belum  berfungsi secara  optimal.  Hal  itu  dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi  masyarakat.  Kondisi  masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan
sistem  pemidanaan  yang  berlaku  belum sepenuhnya  menjamin  keadilan  terpadu (integrated  justice), yaitu  keadilan  bagi pelaku,  keadilan  bagi  korban,  dan keadilan  bagi  masyarakat.  Hal  inilah yang  mendorong  kedepan  konsep ”restorative justice”.
Kemudian  Bagir  Manan,  dalam tulisannya  juga,  menguraikan  tentang substansi ”restorative  justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi  bersama  antara  pelaku, korban,  dan  kelompok  masyarakat menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku, korban, dan  masyarakat  sebagai ”stakeholders”  yang  bekerja  bersama dan  langsung berusaha  menemukan penyelesaian  yang  dipandang  adil  bagi semua pihak (win- win solutions)” . (Bagir Manan, Jakarta : 2008).
Di  Indonesia  sendiri  dikenal beberapa  istilah  untuk  penyelesaikan persoalan-persoalan  komunitas,  seperti Islah,  Rekonsiliasi  dan  Musyarawah. Beberapa  pendekatan  tersebut  dapat dikembangkan menjadi media restorative justice .  Penerapan restorative  justice menekankan  pada  kemauan  murni  dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung  jawab.  Perbaikan  kerugian harus proporsional
dengan memperhatikan  hak  dan  kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para  pihak  tersebut,  perlu  dilakukan dialog-dialog  informal  seperti  mediasi dan  musyawarah.  Keterlibatan  anggota komunitas  yang  relevan  dan  berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si
anak  dalam  masyarakat  (Dian  Sasmita, Jakarta : 2009). Berdasarkan  uraian  latar  belakang
diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah
Bagaimanakah Pelaksanaan Restorative  Justice Dalam  Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian  Terhadap    Tindak  Pidana Anak  dan  Apakah  faktor  penghambat pelaksanaan “ Restorative
Justice ” Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.

## II. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Konteks Ultimum  Remedium Sebagai
Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Anak Berdasarkan hasil penelitian Polresta Bandar Lampung, menurut NRP Briptu Haja Paukia pelaksanaan
Restorative  Justice dalam  konteks Ultimum  Remedium penyelesaian  tindak pidana  anak  adalah  dalam  upaya memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan  dan  hak-hak  anak  yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 yang  menggantikan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  dan  Undang- Undang  23  Tahun  2002.  Fungsi  sistem peradilan  pidana  untuk  menanggulangi kejahatan  sangat  diperlukan  dalam penegakan  hukum.  Akan  tetapi  sistem yang  ada  sekarang  belum  berfungsi secara  optimal.  Hal  itu  dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi  masyarakat.  Kondisi  masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula,
menyesuaikan
dengan keinginan
masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan  dan  kepastian  hukum  yang selama ini diinginkan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana anak, komponen-komponen yang dimiliki pun sama dengan sistem peradilan pidana biasa.  Hanya  saja  yang  membedakan adalah  penerapan  prinsip-prinsip  dalam sistem peradilan pidananya, yaitu adanya pengistimewaan perlakuan atau perbedaan perlakuan terhadap pelakunya. Pada  prinsipnya,  perlakuan-perlakuan khusus  yang  seharusnya  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  telah  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Namun faktanya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak- hak  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  oleh  aparat  penegak  hukum.
Seperti yang terjadi di Terminal Bandara Cengkareng,  dimana  petugas  yang berwenang  dengan  arogan  menangkap dan  menahan  anak  yang  diduga  sedang berjudi,  atau  ada  kasus  di  Yogyakarta yaitu  terjadi  kekerasan  yang  dilakukan terhadap  anak  yang  sedang  menjalani penyidikan  dan  mereka  ditahan  bersama dengan orang dewasa. Padahal dalam hal penyidikan  dan  penahanan  sebisa mungkin  tidak  bercampur  dengan  orang dewasa  agar  tidak  menimbulkan  trauma, merusak  moral  dan  membahayakan mental  si  anak.  Juga  dalam  kasus  Raju dari  Sumatera,  hakim  yang  memeriksa dalam  persidangan  memakai  toga, padahal  dalam  Undang-Undang  tentang Pengadilan Anak, hakim tidak diperbolehkan  memakai  toga.  Hal-hal seperti  inilah  yang  seharusnya  tidak boleh  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum.  Dengan  melihat  penanganan
yang  di  luar  ketentuan  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum tersebut ,  dapat  dikatakan  bahwa  cara  tersebut sebenarnya  sudah  menghukum  anak sebelum adanya vonis hakim.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil wawancara  bersama  Supriyanti,  selaku Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung menyatakan bahwa pelaksanaan Restorative  Justice dalam remedium  penyelesaian  tindak  pidana anak  adalah  dalam  upaya  memberikan perlindungan  terhadap  kepentingan  dan hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  Saat  ini  keadilan  hukum  yang terjadi  di  Indonesia  merupakan  sebuah keadilan  yang  retributif  yaitu  sebuah keadilan  yang hanya memfokuskan pada pertahanan hukum dan Negara. Selain itu keadilan yang diberikan hanya pemberian dan penghukuman kepada pelakunya saja dan pertanggungjawaban kepada
korbannya  itu  belum  ada.  Sehubungan dengan adanya Undang – Undang nomor 13  tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  menyatakan  bahwa seorang  korban  mendapat  perlindungan melalui sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),  yang  memiliki  tugas  dan wewenang  yaitu  :  untuk  memberikan perlindungan  dan  hak – hak  lain  kepada saksi  dan/  atau  korban  sebagaimana diatur di dalam undang – undang itu. Perlindungan  yang  diberikan  oleh Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) pada korban berupa :
1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum Keadaan  yang  terjadi  saat  ini, bahwa  walaupun  ada  sebuah  lembaga yang  menangani  mengenai  korban,  akan tetapi di dalam fakta yang terjadi seorang korban  dari  tindak  pidana  tersebut  tidak mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah diatur.
Menurut  Hj.  Ida  Ratnawati,  selaku Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Tanjung  Karang,  mengatakan  bahwa Banyak  hal  yang  harus  diperhatikan dalam  hal  menegakkan  hukum  dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang diduga  melakukan  tindak  pidana  harus selalu  didampingi  oleh  pengacara  dan psikolog  anak,  mulai  dari  proses penyidikan  sampai  proses  persidangan.
Adanya penahanan, harus dipertimbangkan  sematang-matangnya karena langkah itu adalah upaya terakhir. Sedangkan  proses  persidangan  harus dilakukan  secara  tertutup  kecuali  pada saat  pembacaan  putusan.  Sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  pelaku  ini  bisa berupa  tindakan  mengembalikan  si  anak kepada  orang  tua,  menyerahkan  kepada negara  untuk  mengikuti  pendidikan, pembinaan  dan  latihan  kerja,  serta menyerahkan  ke  Departemen  Sosial untuk mengikuti pembinaan.
Beberapa  hak-hak  anak  dalam proses  peradilan  pidana  perlu  diberi perhatian  khusus,  demi  peningkatan pengembangan  perlakuan  adil  dan kesejahteraan  yang  bersangkutan.  Proses peradilan  pidana  ini  meliputi  proses sebelum sidang peradilan, selama sidang peradilan,  dan  setelah  sidang  peradilan. Sehubungan  dengan  ini  maka  ada beberapa  hak-hak  anak  yang  perlu
diperhatikan dan diperjuangkan
pelaksanaannya. 1. Sebelum persidangan : 1) Hak  diperlakukan  sebagai  yang belum terbukti bersalah; 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan  penderitaan  mental, fisik, sosial dari siapa saja; 3) Hak untuk mendapatkan pendamping,  penasihat  dalam rangka  mempersiapkan  diri  dalam persidangan  yang  akan  datang dengan prodeo;
4) Hak  untuk  mendapatkan  fasilitas ikut  serta  memperlancar  pemeriksaan terhadap dirinya. 2. Selama persidangan : a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai  tata  cara  persidangan  dan kasusnya;
b) Hak  mendapatkan  pendamping, penasihat selama persidangan;
c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta  memperlancar  persidangan mengenai dirinya; d) Hak untuk mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan  penderitaan  mental, fisik, sosial;
e) Hak untuk menyatakan pendapat;
f) Hak  untuk  memohon  ganti  rugi  atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang- undang  atau  karena  kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan  menurut  cara  yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 22;

## 5. Kepastian hukum
Keadaan  yang  terjadi  saat  ini,
bahwa  walaupun  ada  sebuah  lembaga yang  menangani  mengenai  korban,  akan tetapi di dalam fakta yang terjadi seorang korban  dari  tindak  pidana  tersebut  tidak mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah diatur.
Menurut  Hj.  Ida  Ratnawati,  selaku Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Tanjung  Karang,  mengatakan  bahwa Banyak  hal  yang  harus  diperhatikan dalam  hal  menegakkan  hukum  dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang diduga  melakukan  tindak  pidana  harus selalu  didampingi  oleh  pengacara  dan psikolog  anak,  mulai  dari  proses penyidikan  sampai  proses  persidangan.
Adanya penahanan,
harus dipertimbangkan  sematang-matangnya karena langkah itu adalah upaya terakhir.
Sedangkan  proses  persidangan  harus dilakukan  secara  tertutup  kecuali  pada saat  pembacaan  putusan.  Sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  pelaku  ini  bisa berupa  tindakan  mengembalikan  si  anak kepada  orang  tua,  menyerahkan  kepada negara  untuk  mengikuti  pendidikan, pembinaan  dan  latihan  kerja,  serta menyerahkan  ke  Departemen  Sosial untuk mengikuti pembinaan.
Beberapa  hak-hak  anak  dalam proses  peradilan  pidana  perlu  diberi perhatian  khusus,  demi  peningkatan pengembangan  perlakuan  adil  dan kesejahteraan  yang  bersangkutan.  Proses peradilan  pidana  ini  meliputi  proses sebelum sidang peradilan, selama sidang peradilan,  dan  setelah  sidang  peradilan. Sehubungan  dengan  ini  maka  ada beberapa  hak-hak  anak  yang  perlu
diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. 1. Sebelum persidangan : 1) Hak  diperlakukan  sebagai  yang belum terbukti bersalah; 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan  penderitaan  mental, fisik, sosial dari siapa saja; 3) Hak untuk
mendapatkan
pendamping,  penasihat  dalam rangka  mempersiapkan  diri  dalam persidangan  yang  akan  datang dengan prodeo;
4) Hak  untuk  mendapatkan  fasilitas ikut  serta  memperlancar  pemeriksaan terhadap dirinya. 2. Selama persidangan : a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai  tata  cara  persidangan  dan kasusnya; b) Hak  mendapatkan  pendamping, penasihat selama persidangan;
c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta  memperlancar  persidangan mengenai dirinya; d) Hak untuk mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan yang
merugikan,
menimbulkan  penderitaan  mental, fisik, sosial; e) Hak untuk menyatakan pendapat;
f) Hak  untuk  memohon  ganti  rugi  atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap,
ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang- undang  atau  karena  kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan  menurut  cara  yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 22;
g) Hak  untuk  mendapatkan  perlakuan pembinaan  atau  penghukuman  yang positif,  yang  masih  mengembangkan dirinya  sebagai  manusia  yang seutuhnya; h) Hak  akan  persidangan  tertutup  demi kepentingannya. 3. Setelah persidangan : a. Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan atau  penghukuman  yang  manusiawi sesuai  dengan  Pancasila,  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan; b. Hak untuk mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan  penderitaan  mental, fisik, sosial dari siapa saja; c. Hak  untuk  tetap  dapat  berhubungan dengan orang tua dan keluarganya Hak-hak  atas  anak  yang  sedang berhadapan  dengan  hukum  juga  telah diatur  dalam  Undang-undang  tentang Pengadilan  anak  yang  berperspektif perlindungan  terhadap  anak  itu  sendiri. Para  penegak  hukum  yang  telah memperlakukan  anak  dengan  semena- mena  seperti  yang  disebut  sebelumnya, tidak mengimplementasikan norma tersebut  di  dalam  proses  peradilan.
Sehingga,  anak  pun  tidak  mendapatkan keadilan  yang  sepantasnya  didapatkan. Dari  sekitar  7.000  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  setiap tahunnya,  sekitar  90  persen  diproses pengadilan  dan  berakhir  dengan  vonis pidana.  Hanya  10  persen  yang  tidak.  Ini menunjukkan  betapa  mengkhawatirkan penanganan  dan  perlindungan  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem atau penyelenggaraan hukum  di  Indonesia  dewasa  ini  dalam suasana  keambrukan.  Hal  yang  paling sering disoroti adalah kinerja pengadilan atau sistem peradilan kita yang jauh dari memuaskan.  Tetapi  sebetulnya,  fokus keambrukan itu lebih luas daripada hanya di  pengadilan.  Berdasarkan  pengalaman di  negara  lain,  fokus  perhatian  ingin diarahkan  pada  konsep  kita  tentang keadilan  dan  apa  yang  perlu  diperbaiki. Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat  berperan  dalam  penataan  keadilan dan  sebagai  sarana  pengendalian  sosial, justru  mengakibatkan  ketergantungan pada  kekuasaan  politik  dominan  dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan  tata  tertib  sosial  serta melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.  Sistem  peradilan  pidana  yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat  untuk  memperoleh  keadilan, justru  bergantung  terhadap  penguasa sehingga seolah-oleh hukum hanya milik penguasa, bukan milik masyarakat.
Dari  kondisi  yang  digambarkan  di atas,  maka  perlu  dilakukan  reformasi terhadap  sistem  penegakan  hukum dengan  melakukan  pembaruan  dan perombakan  secara  tidak  tanggung- tanggung.  Pembaruan  yang  tidak setengah-setengah  ini  adalah  dengan melakukan
konseptualisasi tentang keadilan  yang  pada  gilirannya  akan menggerakkan  seluruh  sistem  hukum kita.  Semua  itu  dilakukan  dalam kerangka  mewujudkan  suatu  pembaruan lebih  besar  menuju  penegakan  hukum atau  penyelenggaraan  hukum  yang progresif.
Selanjutnya  menurut  Hj.  Ida Ratnawati  merumuskan  konsep  keadilan
progresif  dapat  dimulai  dari  mengenali sisi  kebalikannya,  yaitu  keadilan  yang tidak  progresif.  Sebagai  akibat  dari hukum  modern  yang  memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, kita dihadapkan pada pilihan besar antara pengadilan  yang  menekankan  pada prosedur  atau  pada  substansi.   Antara keadilan retributif atau keadilan restoratif.  Perdebatan  tentang  keadilan dalam pemidanaan yang tepat menggambarkan perbedaan antara perspektif  keadilan  retributif  dan perspektif  keadilan  restoratif,  baik keadilan  prosedural  maupun  keadilan substantif.
Keadilan  restoratif  adalah  bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan keadilan  substantif.  Kita  menginginkan keadilan  substantif  menjadi  dasar  dari negara  hukum  kita,  karena  itu  prospek yang  sangat  baik  untuk  membahagiakan bangsa  kita.  Negara  hukum  Indonesia hendaknya  menjadi  negara  yang membahagiakan  rakyatnya dan untuk itu di  sini  dipilih  konsep  keadilan  yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif  tersebut.  Keadilan  restoratif merupakan  konsep  keadilan  yang  sangat berbeda  dengan  apa  yang  dikenal  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini  yang  bersifat  retributif.  Keadilan restoratif  merupakan  sebuah  pendekatan untuk  membuat  pemindahan  dan pelembagaan  menjadi  sesuai  dengan keadilan.
Dalam rangka menjadikan keadilan substantif  sebagai  inti  pengadilan  yang dijalankan  di  Indonesia,  Mahkamah Agung  (MA)  memegang  peranan  yang sangat  penting.  Sebagai  puncak  dari
badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk  mendorong  pengadilan  dan  hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.
Sekarang,  di  tengah-tengah  usaha untuk  memulihkan  citra  hukum  di Indonesia,  terbuka  peluang  besar bagi Mahkamah  Agung  (MA) untuk memelopori  pengadilan  yang  berjalan progresif.  Dalam  kaitan  itu, Mahkamah Agung  (MA) perlu  mendorong  dan membersarkan  hati  para  hakim  yang berani  mewujudkan  keadilan  yang progresif tersebut.
Pengadilan  dan  sistem  pengadilan di  Indonesia  sebaiknya  memanfaatkan berbagai  kelebihannya,  karena  tidak menggunakan adversary  system ,  dimana hakim  berperan  aktif  sehingga  dapat menghindari  berbagai  kelemahan  hakim yang  frustasi  karena  kehilangan  kendali tersebut  di  atas.  Apabila  oleh  para pengkritiknya dikatakan bahwa hukum di Amerika Serikat mengalami frustasi karena  kehilangan  kendali  dalam mewujudkan  keadilan,  di  Indonesia hakim  justru  berperan  kuat.  Maka progresivitas  pengadilan  di  negeri  ini untuk  sebagian,  penting  ditentukan  oleh apa yang dilakukan para hakimnya.
Hakim  menjadi  faktor  penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia  bukanlah  suatu  permainan untuk  mencari  menang,  melainkan mencari  kebenaran  dan  keadilan.  Kita akan menjadi semakin jauh dari cita-cita “pengadilan  yang  cepat,  sederhana,  dan biaya  ringan”  apabila  membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.
Dalam  hal  proses  peradilan  pidana anak,  seringkali  anak-anak  tidak
progresif  dapat  dimulai  dari  mengenali sisi  kebalikannya,  yaitu  keadilan  yang tidak  progresif.  Sebagai  akibat  dari hukum  modern  yang  memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, kita dihadapkan pada pilihan besar antara pengadilan  yang  menekankan  pada prosedur  atau  pada  substansi.   Antara keadilan retributif atau keadilan restoratif.  Perdebatan  tentang  keadilan dalam pemidanaan yang tepat menggambarkan perbedaan antara perspektif  keadilan  retributif  dan perspektif  keadilan  restoratif,  baik keadilan  prosedural  maupun  keadilan substantif.
Keadilan  restoratif  adalah  bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural),
melainkan keadilan  substantif.  Kita  menginginkan keadilan  substantif  menjadi  dasar  dari negara  hukum  kita,  karena  itu  prospek yang  sangat  baik  untuk  membahagiakan bangsa  kita.  Negara  hukum  Indonesia hendaknya  menjadi  negara  yang membahagiakan  rakyatnya dan untuk itu di  sini  dipilih  konsep  keadilan  yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif  tersebut.  Keadilan  restoratif merupakan  konsep  keadilan  yang  sangat berbeda  dengan  apa  yang  dikenal  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini  yang  bersifat  retributif.  Keadilan restoratif  merupakan  sebuah  pendekatan untuk  membuat  pemindahan  dan pelembagaan  menjadi  sesuai  dengan keadilan.
Dalam rangka menjadikan keadilan substantif  sebagai  inti  pengadilan  yang dijalankan  di  Indonesia,  Mahkamah Agung  (MA)  memegang  peranan  yang sangat  penting.  Sebagai  puncak  dari
badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk  mendorong  pengadilan  dan  hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.
Sekarang,  di  tengah-tengah  usaha untuk  memulihkan  citra  hukum  di Indonesia,  terbuka  peluang  besar bagi Mahkamah  Agung  (MA) untuk memelopori  pengadilan  yang  berjalan progresif.  Dalam  kaitan  itu, Mahkamah Agung  (MA) perlu  mendorong  dan membersarkan  hati  para  hakim  yang berani  mewujudkan  keadilan  yang progresif tersebut.
Pengadilan  dan  sistem  pengadilan di  Indonesia  sebaiknya  memanfaatkan berbagai  kelebihannya,  karena  tidak menggunakan adversary  system ,  dimana hakim  berperan  aktif  sehingga  dapat menghindari  berbagai  kelemahan  hakim yang  frustasi  karena  kehilangan  kendali tersebut  di  atas.  Apabila  oleh  para pengkritiknya dikatakan bahwa hukum di Amerika Serikat mengalami frustasi karena  kehilangan  kendali  dalam mewujudkan  keadilan,  di  Indonesia hakim  justru  berperan  kuat.  Maka progresivitas  pengadilan  di  negeri  ini untuk  sebagian,  penting  ditentukan  oleh apa yang dilakukan para hakimnya.
Hakim  menjadi  faktor  penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia  bukanlah  suatu  permainan untuk  mencari  menang,  melainkan mencari  kebenaran  dan  keadilan.  Kita akan menjadi semakin jauh dari cita-cita “pengadilan  yang  cepat,  sederhana,  dan biaya  ringan”  apabila  membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.
Dalam  hal  proses  peradilan  pidana anak,  seringkali  anak-anak  tidak
seringkali  tidak  diperhatikan  hak-haknya sehingga  perlu  mendapat  bantuan  dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.  Jadi  perlindungan  anak antara  lain  meliputi  pula  perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak  secara  seimbang  dan  manusiawi. Proses peradilan anak harus pula diamati dan  dipahami  menurut  proporsi  yang sebenarnya  secara  dimensional  (sesuai dengan hakikat), oleh karena permasalahan  ini  adalah  suatu  hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena  yang  ada  dan  saling mempengaruhi.  Semua  pihak  harus dilibatkan  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing,  dimana  masing-masing mempunyai hubungan fungsional bahkan mempunyai  tanggung  jawab  fungsional dalam hal-hal tertentu.
Kondisi  sistem  peradilan  di Indonesia  saat  ini  sudah  tidak  sesuai dengan  asal  usul  tugas  dan  fungsi  dari sebuah peradilan itu sendiri. Oleh karena itu  merupakan  sebuah  lembaga  yang menjadi  andalan  dari  sebuah  masyarakat dan  menjadi  sebuah  tumpuan  dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Menurut  Dede  Suhendri  selaku
Direktur  Eksekutif  LADA,  mengatakan bahwah  bahwa  keadilan  retributif  atau keadilan  yang  terjadi  dan  diterapkan  di Negara  Indonesia  ini  kurang  tepat.  Oleh karena  itu  perlunya  penerapan  keadilan restoratif  agar  keadilan  dan  kepastian hukum yang ada bisa tercipta dan sesuai dengan keadilan di masyarakat. Sebuah keadilan restoratif seharusnya  dapat  diterapkan  agar  lebih melindungi  korban  dengan  meminta pertanggungjawaban oleh
pelaku.
Keadilan
restoratif itu memiliki penerapan  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan  musyawarah,  pendekatan kekeluargaan  antara  pelaku,  korban,  dan masyarakat  sehingga  sedapat  mungkin menghindarkan  anak  dari  lembaga peradilan.  Serta  para  penegak  hukum memiliki  peran  lain  yaitu  sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif tersebut.  Korban  harus  didukung  dan dapat  dilibatkan  secara  langsung  dalam proses  penentuan  kebutuhan  dan  hasil akhir  dari  kasus  tindak  pidana  yang dialaminya.  Pelaku  tindak  pidana  harus direhabilitasi  dan  direintegrasikan  dalam masyarakat,  sehingga  terjadi  pertukaran informasi  dan  kesepakatan  yang  saling menguntungkan  di  antara  kedua  pihak yang  bersangkutan  sebagai  hasil  dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Perspektif  restoratif  memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga  melanggar  hukum  pidana,  aspek yang  lebih  penting  bukan  perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbulan kerugian  kepada  korban  kejahatan, masyarkat dan sebenarnya juga melanggar  kepentingan  pelanggar  itu sendiri.  Bagian-bagian  yang  penting  ini sebagian  besar  telah  dilupakan  oleh sistem  peradilan  pidana  menurut perspektif retributif.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Elvi  Suryaningsih, selaku Ka Subsie BKA pada pembimbing kemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Ham  Wilayah  Lampung  dalam  Proses keadilan  restoratif  pada  dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan  pidana  menuju  penyelesaian secara  musyawarah,  yang  pada  dasarnya merupakan  jiwa  dari  bangsa  Indonesia,
untuk  menyelesaikan  permasalahan dengan  cara  kekeluargaan  untuk mencapai  mufakat.  Keadilan  restoratif merupakan langkah pengembangan upaya  non-penahanan  dan  langkah berbasis  masyarakat  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Keadilan restoratif  dapat  menggali  nilai-nilai  dan praktek-praktek  positif  yang  ada  di masyarakat  yang  sejalan  dengan penegakan hak asasi manusia.
Pendekatan  keadilan  restoratif dalam  penanganan  tindak  pidana  juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya  dari  proses  pemidanaan  yang terkadang  dirasakan  belum  dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam  upaya  penegakan  hukum  pidana, semestinya  bukan  hanya  akibat  tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi  satu  hal  penting  yang  tidak  boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan  seseorang  melakukan tindak pidana. Sasaran  dari  proses  peradilan pidana  menurut  perspektif  keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban  pelanggar  terhadap perbuatan  dan  akibat-akibatnya,  yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang  terlanggar  haknya  (korban)  seperti pada  posisi  sebelum  pelanggaran dilakukan  atau  kerugian  terjadi,  baik aspek materiil maupun aspek immateriil.
Konsep
keadilan restoratif sebenarnya  telah  lama  dipraktekkan masyarakat  adat  Indonesia,  seperti  di Papua,  Bali,  Toraja,  Minangkabau  dan komunitas  tradisional  lain  yang  masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk  perbuatan  melawan  hukum
yang  dilakukan  anak),  penyelesaian sengketa  diselesaikan  di  komunitas  adat secara  internal  tanpa  melibatkan  aparat negara  di  dalamnya.  Ukuran  keadilan bukan  berdasarkan  keadilan  retributif berupa  balas  dendam  atau  hukuman penjara,  namun  berdasarkan  keinsyafan dan pemaafan.
Dalam  penanganan Anak  yang berhadapan  dengan  Hukum  (ABH), konsep  pendekatan  keadilan  restoratif menjadi sangat penting karena menghormati  dan  tidak  melanggar  hak anak . Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk
memperbaiki/memulihkan  ( to  restore ) perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  anak dengan  tindakan  yang  bermanfaat  bagi anak,  korban  dan  lingkungannya.  Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan  dari  proses  hukum  formal karena  dianggap  belum  matang  secara fisik  dan  psikis,  serta  belum  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif adalah  konsep  pemidanaan, tetapi  sebagai  konsep  pemidanaan  tidak hanya  terbatas  pada  ketentuan  hukum pidana  (formal  dan  materil).  Keadilan restoratifharus  juga  diamati  dari  segi kriminologi  dan  sistem  pemasyarakatan. Pelaksanaan  mediasi  penal  sebagai instrumen  hukum  keadilan  restoratif adalah  diskursus  baru  dalam  sistem hukum  Indonesia  yang  menawarkan solusi  yang  komprehensif  dan  efektif dalam  menangani  permasalahan  ABH, walaupun  mediasi  sebenarnya  bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Hukum acara  perdata  kita  sudah  mengenal adanya  suatu  Lembaga  Damai  untuk
untuk  menyelesaikan  permasalahan dengan  cara  kekeluargaan  untuk mencapai  mufakat.  Keadilan  restoratif merupakan langkah pengembangan upaya  non-penahanan  dan  langkah berbasis  masyarakat  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Keadilan restoratif  dapat  menggali  nilai-nilai  dan praktek-praktek  positif  yang  ada  di masyarakat  yang  sejalan  dengan penegakan hak asasi manusia.
Pendekatan  keadilan  restoratif dalam  penanganan  tindak  pidana  juga bertujuan
untuk menghindarkan pelakunya  dari  proses  pemidanaan  yang terkadang  dirasakan  belum  dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  pidana, semestinya  bukan  hanya  akibat  tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi  satu  hal  penting  yang  tidak  boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan  seseorang  melakukan tindak pidana. Sasaran  dari  proses  peradilan pidana  menurut  perspektif  keadilan restoratif
adalah
menuntut pertanggungjawaban  pelanggar  terhadap perbuatan  dan  akibat-akibatnya,  yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang  terlanggar  haknya  (korban)  seperti pada  posisi  sebelum  pelanggaran dilakukan  atau  kerugian  terjadi,  baik aspek materiil maupun aspek immateriil.
Konsep keadilan restoratif
sebenarnya  telah  lama  dipraktekkan masyarakat  adat  Indonesia,  seperti  di Papua,  Bali,  Toraja,  Minangkabau  dan komunitas  tradisional  lain  yang  masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk  perbuatan  melawan  hukum
yang  dilakukan  anak),  penyelesaian sengketa  diselesaikan  di  komunitas  adat secara  internal  tanpa  melibatkan  aparat negara  di  dalamnya.  Ukuran  keadilan bukan  berdasarkan  keadilan  retributif berupa  balas  dendam  atau  hukuman penjara,  namun  berdasarkan  keinsyafan dan pemaafan.
Dalam  penanganan Anak  yang berhadapan  dengan  Hukum  (ABH), konsep  pendekatan  keadilan  restoratif menjadi sangat penting karena menghormati  dan  tidak  melanggar  hak anak . Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan
untuk memperbaiki/memulihkan  ( to  restore ) perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  anak dengan  tindakan  yang  bermanfaat  bagi anak,  korban  dan  lingkungannya.  Anak yang melakukan tindak pidana
dihindarkan  dari  proses  hukum  formal karena  dianggap  belum  matang  secara fisik  dan  psikis,  serta  belum  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya di depan
hukum. Keadilan restoratif adalah  konsep  pemidanaan, tetapi  sebagai  konsep  pemidanaan  tidak hanya  terbatas  pada  ketentuan  hukum pidana  (formal  dan  materil).  Keadilan restoratifharus  juga  diamati  dari  segi kriminologi  dan  sistem  pemasyarakatan. Pelaksanaan  mediasi  penal  sebagai instrumen  hukum  keadilan  restoratif adalah  diskursus  baru  dalam  sistem hukum  Indonesia  yang  menawarkan solusi  yang  komprehensif  dan  efektif dalam  menangani  permasalahan  ABH, walaupun  mediasi  sebenarnya  bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Hukum acara  perdata  kita  sudah  mengenal adanya  suatu  Lembaga  Damai  untuk
menyelesaikan  sengketa  perdata  lebih dari  seratus  tahun  lalu.  Sifat  dasar  dari mediasi  juga  sama  dengan  mekanisme musyawarah.  Karena  itu  penggunaan mediasi  penal  diharapkan  bisa  diterima kalangan  professional  hukum  dan masyarakat  umum  dengan  baik  dan berjalan secara efektif. Dengan pendekatan keadilan restoratif,  banyak  pihak  yang  akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung  yang  dapat  diperoleh  pelaku tindak  pidana  adalah  terkait  dengan pemenuhan  dan  perlindungan  atas  hak- haknya  dan  mendidiknya  untuk  menjadi orang  yang  bertanggungjawab  atas kerusakan  yang  telah  dibuat-nya. Selanjutnya  terhadap  korban,  dapat memperoleh  ganti  kerugian  untuk memperbaiki  semua  kerusakan  atau kerugian  yang  dideritanya  akibat perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat  sendiri,  karena  masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya  tindak  pidana  aksi  kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas  terjadinya  tindak  pidana  dapat berkurang.

## Faktor  Penghambat  Pelaksanaan
Restorative  Justice Terhadap  Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak
Berdasarkan hasil penelitian Polresta Bandar Lampung, menurut NRP Britu  Haja  Paukia  faktor  penghambat pelaksanaan Restorative  Justice terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak adalah  Konsep  pendekatan Restorative Justice merupakan  suatu  pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan
bagi  pelaku  tindak  pidana  serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan  diubah  menjadi  proses dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak  korban  dan  pelaku.  faktor penghambat  pelaksanaan Restorative Justice terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  anak yaitu:
1. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan  penyidik  dan  dipermasalahkan pada  pengawasan  danpemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal  Polri  yang  menggunakan parameter formal prosedural. 2.  Tidak  adanya  payung  hukum  yang mengatur  dan  menjadi  landasan legitimasi dalam mengambil keputusan  pada  prose  penyidikan apakah  berdasarkan  konsep  keadilan restoratif  atau  konsep/pendekatan  lain yang  bersesuaian  dengan  aliran
Sociological Jurisprudence.
3.  Selain  tidak  adanya  payung  hukum diatas, kendala dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang berkesesuaian dengan aliran Sociological  Jurisprudence adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya  berdasarkan  hasil wawancara  bersama  Supriyanti,  selaku jaksa  pada  kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung menyatakan bahwa faktor yang menjadi
penghambat penerapan Restorative  Justice terhadap  tindak
pidana  anak  seperti  diketahui  doktrin masyarakat  yang  menganggap  setiap anak  yang  melakukan  pelanggaran hukum  harus  dipenjara.  Kedua,  kultur aparat penegak hukum yang lebih sering memilih  jalan  pemidanaan  daripada alternatif  hukuman  seperti  keadilan Restorative maupun Diversi . Ketiga, ada undang-undang yang
semestinya melindungi anak tetapi malah mengkriminalisasi  anak,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang
Pengadilan  Anak.  Maka  jangan  heran kalau  setiap  harinya  jumlah  anak  yang dikriminalisasi  oleh  undang-undang Pengadilan  Anak  bukan  semakin berkurang tetapi malah semakin bertambah  banyak,  sehingga  kapasitas penjara  akan  mengalami over  capacity bagi penghuninya.
Menurut  Hj.  Ida  Ratnawati,  selaku Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Tanjung  Karang,  mengatakan  bahwa faktor  penghambat  dari  pelaksanaan Restorative  Justice terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  belum adanya  payung  hukum  yang  mengatur dan  menjadi  landasan  legitimasi  dalam mengambil  keputusan  pada  prose penyidikan  apakah  berdasarkan  konsep
Keadilan Restoratif atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran Sociological Jurisprudence sehingga  dalam  proses Restorative Justice belum  bisa  dilaksanakan sepenuhnya  dikarnakan  belum  ada  nya payung hukum.
Menurut  Dede  Suhendri  selaku Direktur  Eksekutif  LaDa,  mengatakan bahwah  faktor  penghambat  dari  aparat penegak hukum bahwa kekhawatiran atau ketakutan  penyidik  akan  dipersalahkan
oleh  pimpinan  atau  atasan  penyidik  dan dipermasalahkan pada pengawasan danpemeriksaan  oleh  institusi  pengawas dan  pemeriksa  internal  POLRI  yang menggunakan parameter formal prosedural.  Kemudia  belum  adanya payung  hukum  yang  mengatur  dan menjadi  landasan  legitimasi  dalam mengambil  keputusan  pada  prose penyidikan  apakah  berdasarkan  konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaiandengan  aliran Sociological
Jurisprudence . Selanjutnya  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Elvi  Suryaningsih, selaku Ka Subsie BKA pada pembimbing kemasyarakatan  Berdasarkan  uraian diatas  dapat  di  simpilkan  bahwa  faktor penghambat dalam pelaksanaan Restorative Jusice terhadap tindak pidana anak  belum adanya payung hukum  yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi  dalam  mengambil  keputusan pada prose penyidikan apakah berdasarkan  konsep  keadilan  restoratif atau  konsep/pendekatan  lain  yang bersesuaiandengan  aliran Sociological Jurisprudence ,  Selain  tidak  adanya payung  hukum  diatas,  kendala  dalam mengimplementasikan  konsep  Keadilan Restoratif  atau  konsep/pendekatan  lain yang  berkesesuaian  dengan  aliran Sociological  Jurisprudence adalah  tidak adanya  prosedur  atau  mekanisme  yang formal-prosedural untuk mengimplemen- tasikannya.
pidana  anak  seperti  diketahui  doktrin masyarakat  yang  menganggap  setiap anak  yang  melakukan  pelanggaran hukum  harus  dipenjara.  Kedua,  kultur aparat penegak hukum yang lebih sering memilih  jalan  pemidanaan  daripada alternatif  hukuman  seperti  keadilan Restorative maupun Diversi . Ketiga, ada undang-undang yang semestinya melindungi anak tetapi malah mengkriminalisasi  anak,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak.  Maka  jangan  heran kalau  setiap  harinya  jumlah  anak  yang dikriminalisasi  oleh  undang-undang Pengadilan  Anak  bukan  semakin berkurang tetapi malah semakin bertambah  banyak,  sehingga  kapasitas penjara  akan  mengalami over  capacity bagi penghuninya.
Menurut  Hj.  Ida  Ratnawati,  selaku Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Tanjung  Karang,  mengatakan  bahwa faktor  penghambat  dari  pelaksanaan Restorative  Justice terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  belum adanya  payung  hukum  yang  mengatur dan  menjadi  landasan  legitimasi  dalam mengambil  keputusan  pada  prose penyidikan  apakah  berdasarkan  konsep Keadilan Restoratif
atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran Sociological Jurisprudence sehingga  dalam  proses Restorative Justice belum  bisa  dilaksanakan sepenuhnya  dikarnakan  belum  ada  nya payung hukum.
Menurut  Dede  Suhendri  selaku Direktur  Eksekutif  LaDa,  mengatakan bahwah  faktor  penghambat  dari  aparat penegak hukum bahwa kekhawatiran atau ketakutan  penyidik  akan  dipersalahkan
oleh  pimpinan  atau  atasan  penyidik  dan dipermasalahkan pada pengawasan danpemeriksaan  oleh  institusi  pengawas dan  pemeriksa  internal  POLRI  yang menggunakan
parameter
formal prosedural.  Kemudia  belum  adanya payung  hukum  yang  mengatur  dan menjadi  landasan  legitimasi  dalam mengambil  keputusan  pada  prose penyidikan  apakah  berdasarkan  konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain
yang bersesuaiandengan  aliran Sociological Jurisprudence . Selanjutnya  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Elvi  Suryaningsih, selaku Ka Subsie BKA pada pembimbing kemasyarakatan  Berdasarkan  uraian diatas  dapat  di  simpilkan  bahwa  faktor penghambat dalam pelaksanaan
Restorative Jusice terhadap tindak pidana anak  belum adanya payung hukum  yang mengatur dan menjadi landasan
legitimasi  dalam  mengambil  keputusan pada
prose penyidikan apakah berdasarkan  konsep  keadilan  restoratif atau  konsep/pendekatan  lain  yang bersesuaiandengan  aliran Sociological Jurisprudence ,  Selain  tidak  adanya payung  hukum  diatas,  kendala  dalam mengimplementasikan  konsep  Keadilan Restoratif  atau  konsep/pendekatan  lain yang  berkesesuaian  dengan  aliran Sociological  Jurisprudence adalah  tidak adanya  prosedur  atau  mekanisme  yang formal-prosedural untuk mengimplemen- tasikannya.

## III.  PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  dilakukan  penulis, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Restorative  Justice Dalam  Konteks Ultimum  Remedium Sebagai Penyelesaian Terhadap Tindak  Pidana  Anak  yaitu  dalam upaya  memberikan  perlindungan terhadap  kepentingan  dan  hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum keadilan  restoratif  seharusnya  dapat diterapkan  agar  lebih  melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban  oleh  pelaku. Keadilan  Restoratif    memiliki penerapan  yang  dilakukan  dengan cara melakukan musyawarah, pendekatan  kekeluargaan  antara pelaku,  korban,  dan  masyarakat sehingga sedapat mungkin menghindarkan  anak  dari  lembaga peradilan. Serta para penegak hukum memiliki  peran  lain  yaitu  sebagai penengah  dalam  suatu  Keadilan
Restoratif  tersebut.  Korban  harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung  dalam  proses  penentuan kebutuhan  dan  hasil  akhir  dari  kasus tindak  pidana  yang  dialaminya. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi  dan  direintegrasikan dalam  masyarakat,  sehingga  terjadi pertukaran informasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua  pihak  yang  bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Keadilan  restoratif adalah  konsep pemidanaan,  tetapi  sebagai  konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada
ketentuan hukum pidana (formal dan materil).
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Restorative Jusice terhadap  tindak  pidana  anak  belum adanya payung hukum yang mengatur dan  menjadi  landasan  legitimasi dalam  mengambil  keputusan  pada prose penyidikan apakah berdasarkan konsep  keadilan  restoratif  atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaiandengan aliran Sociological  Jurisprudence ,  Selain tidak  adanya  payung  hukum  diatas, kendala dalam mengimplementasikan konsep  keadilan  restoratif  atau konsep/pendekatan lain yang berkesesuaian dengan aliran Sociological  Jurisprudence adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme  yang  formal  prosedural untuk mengimplementasikannya.

## DAFTAR PUSTAKA A.BUKU
Bagir  Manan, Retorative  Justice  (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika  Hukum  Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir ,  Perum  Percetakan
Negara RI, Jakarta ,2008
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008.
Dian Sasmita, artikel, Anak-anak Dibalik Terali Besi , Jakarta, 2009. Rudi  Rizky  (ed), refleksi  Dinamika Hukum  Rangkaian  Pemikiran dalam  Dekade  Terakhir ,  Perum Percetakan  Negara  Indonesia, Jakarta ,2008.

## B.  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Permasyarakatan. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian RI. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 jo .  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004
tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun  1987  tentang  Tata  Tertib Sidang
Anak.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X