Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## TRANSNATIONAL CRIME ILEGAL IMPORTING DAGING DI PERBATASAN WILAYAH BENGKALIS-MALAYSIA (STUDI KASUS PADA BEACUKAI BENGKALIS )
Nadia Putri Nirwana 1 , Kasmanto Rinaldi 2 1,2 Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia Email: nadiaputrinirwana@student.uir.ac.id, Kasmanto_kriminologiriau@soc.uir.id

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  maritim  dengan  wilayah  laut  yang  luas,  yang  menyebabkan  fenomena impor  ilegal  di  beberapa  daerah,  termasuk  Bengkalis.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  faktor penyebab  penyelundupan  daging  di  Bengkalis  dan  upaya  preventif  yang  dilakukan  Bea  Cukai Bengkalis.  Menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  penelitian  menemukan  bahwa  letak geografis  Bengkalis,  tingginya  tarif  bea  masuk,  dan  harga  kebutuhan  dalam  negeri  memicu penyelundupan.  Upaya  pencegahan  oleh  Bea  Cukai  dan  Kepolisian  meliputi:  a)  patroli  laut  dan pesisir;  b)  survei  ketersediaan  pangan  dengan  Disperindag;  c)  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk pengamanan wilayah.
Kata kunci: Impor Ilegal, Kejahatan Transnasional, Penyelundupan

## Abstract
Indonesia is a maritime country with vast sea territory, which has led to the phenomenon of illegal imports  in  several  areas,  including  Bengkalis.  This  study  aims  to  examine  the  factors  causing  meat smuggling  in  Bengkalis  and  the  preventive  efforts  made  by  the  Bengkalis  Customs.  Using  a descriptive  qualitative  approach,  the  research  found  that  Bengkalis'  geographical  location,  high import duty rates, and domestic demand prices trigger smuggling. Preventive efforts by Customs and Police  include:  a)  sea  and  coastal  patrols;  b)  food  availability  surveys  with  Disperindag;  c) socialisation to the community to secure the area.
Key words : Illegal Imports, Smuggling, Transnational Crime

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  sebuah negara  kepulauan  yang  terlegak  diantara  dua  samudra  dan  dua  benua,  hal  ini  tentu menjadikan  Indonesia  sebagai  suatu  negara  dengan  kondiri  geografis  yang  sangat  unik, dengan  kondisi  yang  unik  ini  membuat  indonesia  dikelilingi  oleh  negera  negara  maju  dan berkembang  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  dari  para  pengusaha diluar negeri yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum.
Indonesia  menghadapi  banyak  tantangan  besar  terkait  tindak  pidana  penyeludupan, khususnya  melalui  jalur  laut,  dikarenakan  sebagai  negara  kepulauan,  wilayah  perairan indonesia  berfungsi  sebagai  jalur  utama  perdagangan  internasional  untuk  pengangkutan barang.  Luasnya  wilayah  perairan  ini  ditambah  dengan  pengawasan  yang  tidak  memadai, mengakibatkan  banyak  terjadinya  kasus  penyeludupan  baik  barang  yang  masuk  maupun barang keluar dari Indonesia. Penyeludupan barang pada umumnya terjadi didaerah pesisir
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga  seperti  perbatasan  anatar  pulau Bengkalis  diindonesia  dengan  negara  Malaysia.  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau  yang terdekat dengan negara tetangga menjadi wilayah yang sangat rawan akan terjadi gangguan keamanan,  terutama  dalam  tindakan  kejahtan transnational dimana  terdapat  kejahatan terorganisasi. (Muhammad Naseh,dkk 2019).
Krimonologi dapat didefenisikan sebagai studi sistematis tentang sifat,jenis,penyebab dan  pengendalian  dari  perilaku  kejahtan,  penyimpangan,kenakalan,  serta  pelanggaran hukum.  Kriminologi  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  tentang penjahat  dan  kejahtan,  serta  mempelajari  cara-cara  penjahat  melakukan  kejahatan, kemudian  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mengetahui  faktor  yang  menyebabkan terjadinya kejahatan. (Kamanto Rinaldi,2022).
Kegiatan  memasukkan  impor  dan  ekspor  ilegal  di  Indonesia  menjadi  perkara  yang sudah  sangat  tidak  diherankan  lagi,  dimana  perkara  tersebut  masuk  kedalam  kawasan kepabeanan.  Impor  berarti  memasukan  barang  kedalam  area  kepabeanan  atau  wilayah BeaCukai.  Definisi  tersebut  diambil  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1995  tentang  Kepabeanan.  Diamati  dari pesatnya  ekpor  dan  impor  di  Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  kegiatan ekspor  dan  impor  secara  ilegal.  Ekspor  dan  impor  ilegal  sendiri  merupakan  aksi  yang dilakukan  dengan  tidak  memenuhi  determinasi    peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, tidak memenuhi formalitas pabean yang diresmikan secara perundang - Undangan, melanggar  hukum  dan  merugikan  negara.  Aktivitas  ekspor  dan  impor  ilegal  ini  termasuk kedalam  jenis  perbuatan  penyeludupan  ( smuggling atau somkkle )  yang  dilakukan  dengan metode  menyeludupkan  barang  secara  sembunyi-sembunyi  baik  dengan  memasukkan (impor)  maupun  mengeluarkan  (ekspor)  untuk  menghindari  adanya  Bea  masuk  dan  Bea keluar.
Kejahatan  transnasionalmerupakan  ancaman  keamanan  yang  nyata bahwa  indonesia selama in sangat dirugikan oleh kejahatan transnasional yang terjadi. Sebagai sebuah negara kepulauan  terbesar  didunia,  ancaman  kejahatan  transnational    bukanlah  omong  kosong belaka  bagi  indonesia.  Penanganan  atas  kejahatan  transnasional  ini  harus  betul-betul dilaksanakan  secara  serius,  dimana  kejahtan  transnational  ini  merupakan  kejahtan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
tidak hanya merugikan satu negatra namun terdapat dua atau lebih negara yang dirugikan. (Muh. Irfansyah Hasan,2018).
Kejahatan  transnasional  atau transnational  organized  crime (TOC)  menurut Jhon T.Picarelli dalam Transnational  Organizedcrime adalah  fenomena  jenis  kejahatan  yang melintasi  perbatasan  internasional,  dimana  melanggar  hukum  beberapa  negara  atau memiliki dampak terhadap negara lain. Kejahatan transnational atau kejahatan lintas negara diartikan  sebagai  sebuah  kejahatan  yang  dilakukan  secara  terorganisasi  atau  terorganisir yang  dilakukan  secara  individu  atau  pun  perkelompok  dan  terdapat  lebih  dari  satu  yuridis nasional yang dilanggar.( Jhon T.Picarelli,2008).
Secara Garis Besarnya, dengan sifat dari pada kejahtan sebagai sesuatu yang amoral, digambarkanlah bagaimana hubungan sebuah tindak kejahatan atau penyimpangan, sebagai lingkar  besar,  dan  nilai  serta  norma  sebagai  lingkaran  yang  kesil.  (Rinaldi,  Prayoga,  & Mianita, 2022)
Pengertian penyeludupan  didalam Kappres No 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2) yang  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  kejahatan  penyeludupan  merupakan  prtbuatan kejahatn  yang  berkaitan    dengan  pengeluaran  barang  atau  uang  dari  Indonesia  ke  luar Negeri  (ekspor)  atau  pemasukan  barang  atau  uang  dari  luar  negeri  ke  Indonesia  (impor). Dalam Law  Dictionary ,  penyeludupan  dimaksud  sebagai “the  offence  of  importing  or exporting  prohibited  googds,  orimporting  or  exporting  or  exporting  goods  not  prohibited without paying the dutirs imposed on them by the laws of the customs and excise ”.
Didalam  Al-quran  dikatakan  bahwa  aksi  tindakan  kejahatan  penyeludupan  ialah perbuatan  yang  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat.  Seseorang  yang melakukan aksi tindakan kejahatan kepada orang lain artinya seolah – olah telah melakukan kejahatan  pada  semua  orang,  dengan  demikian  manusia  sudah  tidak  merasa  terjamin  lagi hak hidupnya karena merasa ketakukan. Hal ini dijelaskan dalam Qs.an-nisa ayat 29  :
ا َه ُّي َ ا ٰٓ ي ََنْي ِذ َّ لا َا ْو ُ ن َم ٰ ا َ َ ل ا ْٰٓ و ُ ل ُ ك ْ أ َ ت َْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا َْم ُ ك َ نْي َب َِل ِطا َبْلاِب َ ٰٓ َ لّ ِا َ ْ ن َ ا َ َ ن ْو ُ ك َ ت َ ة َرا َج ِت َْن َ ع َ ضاَر َ ت َ ْ م ُ ك ْ ن ِّم َ َ ل َو َا ْٰٓ و ُ ل ُ ت ْ ق َ ت َ ْ م ُ ك َس ُ ف ْ ن َ ا َ َ ن ِا ََ ٰ للّا َ َ نا َ ك َْم ُ كِب ا ًمْي ِح َر Artinya  :  “ Hai  orang – orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan periagaan dengan suka sama
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
suka  di  antara  kamu,  dan  jangan  lah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepada mu ”.
Ayat ini menerangkan bahwa dalam melaksanakan muamalah kita dilarang melakukan perbuatan  yang  memiliki  unsur  batil  atau  tidak  legal  (sah).  Perihal  ini  termasuk penyeludupan  dikarenakan  tindak  pidana  kejahatan  penyeludupan  nyata    melanggar ketentuan  perundang-  undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  negara,  artinya melanggar  pemerintah  demi  kepentingan  diri  sendiri.  Adapun  bentuk  dari  penyelundupan seperti  penyeludupan  yang  bersifat  administratif  seperti  pengimpor,  eksportir,  nahkoda atau  oknum – oknum  lain  yang  memasukkan  barang  atau  mengeluarkan  barang  melalui instansi resmi, tetapi sering terjadi manipulasi dokumen, manipulasi tersebut dapat berupa manipulasi kunatitas, kualitas mutu dan sebagainya.
Seseorang  yang  telah  terbukti  melakukan  tindakan  pidana  kejahatan  penyeludupan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat Undang  -Undang Republik Indonesia Nomor  10  tahun  1995  Tentang  Kepabeanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4661),  sanksi  pidana  penyeludupan  tersebut  sebagaimana  secara  spesifik  diatur  dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut :
a. Tindak pidana penyeludupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu  ) tahun dan pidana  penjara  paling  lama  10 ( sepuluh  ) tahun dan pidana denda paling  sedikit  Rp.50.000.000,00  (  lima  puluh  juta  rupiah  )dan  paling  banyak R.p.5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah );
b. Tindak  pidana  penyeludupan  ekspor  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp.50.000.000,00  (  lima  puluh  juta  rupiah)    dan  paling  banyak Rp.5.000.000.000,00  (  lima  miliar  rupiah);  dan  tindak  pidana  penyeludupan  yang mengakibatkan  terganggunya  sendi-sendi  perekonomian  negara  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  20  (  dua  puluh  )  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.5.000.000,00  (  lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  100.000.000.000,00  ( seratus miliar rupiah).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Pada tahun  2023, tim  gabungan patroli  laut  BC15048  berhasil  menangkap  kapal  KM. Nur  Muhammad  GT.27.  No.700/PPE  dikuala  sungai  Bukit  Batu  pada  kamis  6  April  2023. Dimana kapal yang dinakhodai tersangka “Z” membawa barang impor ilegal dari ProtKlang, Malaysia  yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  kepabeanan  yang  sah  dimana  membawa daging  kerbau  beku  tanpa  tulang  dengan  berat  total  sebanyak  41,2  Ton.  Dimana  dengan rincian  daging  ini  terbagi  menjadi  dua  merk  yaitu  Blek  Glod  sebanyak  1.123  box  dan  Al Tamam  sebanyak  937  box  yang  masing  masing  berat  boxnya  20kg.  hal  ini  diperkirakan bernilan  barang  sebesar  Rp.2,174.391.800  dan  potensi  yang  dialami  negara  sebesar Rp.279.952.944.
Adapun  data  kasus  yang  didapatkan  peneliti  dari  beberapa  tahun  terakhir  adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 jumlah kasus tahun 2021-2023
No Jenis Komuditi 2021 2022 2023 1 Tekstil & produk tekstil & accessories 2 4 6 2 Ballpress 2 3 11 3 Sembako 1 - 1 4 Daging (sapi,bebek,ayam,babi) - - 1 5 Elektronik 1 - - 6 Produk pertanian dan perkebunan 5 - - 7 Kosmetik 1 2 - 8 Obat obatan 1 3 2 9 NPP (Narkotika, psikotropika dan prekursor) 6 16 8 10 Minuman mengandung etil alcohol 3 6 3 11 Produk perikanan dan kelautan 1 - - 12 Crude  oli  (minyak  mentah),  pelumas  dan BBM - - 1 13 Tas 1 3 2
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## Sumber data : BeaCukai Bengkalis
Artikel  merupakan  artikel  asli  hasil  penelitian  atau  hasil  review  dari  artikel-artikel terdahulu.  Pendahuluan  memuat  uraian  tentang  latar  belakang  umum  kajian;  state  of  the art  (kajian  review  literatur  singkat)  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  mirip  dengan tema,  untuk  menjustifikasi novelty artikel  sebaiknya  harus  ada  rujukan  ke  jurnal international; gap analisis atau pernyataan kesenjangan dan kebaruan ( novelty statemen t), beda  unik  dengan  penelitian  sebelumnya;  permasalahan  dan/atau  hipotesis  jika  ada;  cara pendekatan  penyelesaian  masalah  (jika  ada);  dan  hasil  diharapkan  atau  tujuan  penelitian dalam artikel. Naskah dipaparkan secara naratif (tanpa penomoran di depan sub judul) dan pemaparan dalam bentuk sub judul dihindari.
Bersumber  pada  keadaan  yang  sudah  dijabarkan  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk melihat lebih dekat dan ingin mengetahui faktor pemicu dari terjadi tindakan penyeludupan daging  yang  terjadi  diwilayah  kota  Bengkalis  serta  bagaimana  usaha  pencegahan  dalam menanganai  terhadap  kasus  tindak  pidana  ini,  hal  tersebut  akan  peneliti  tuangkan  dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis suatu  penelitian  yang  berjudul  “ Transnational  crime Ilegal  Importing  Daging  di  Perbatasan Wilayah Bengkalis-Malaysia (Studi Kasus Pada Kantor BeaCukai Bengkalis).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif,  dimana  merupakan  salah  satu  tipe penelitian  yang  bertujuan  untuk  menyajikan  gambaran  lengkap  mengenai  eksplorasi  dan
14 Gula - 1 - 15 Beras - - 1 16 Handphone, gadget, part & accessories - 3 2 17 Biji & produk plastik (kec. Furniture) - 2 - 18 Makanan minuman olahan/kemasan - - 1 19 Besi, baja & produknya (kec. Furniture) - 2 1 20 Alas Kaki - 2 5 Total 24 47 45
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyatan sosial. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk  menghasilkan  gambaran  yang  akurat  tentang  sebuah  kelompok,  meningkatkan pengetahuan  dari  berbagai  peristiwa,  karena  pendekatan  ini  lebih  besar  peluan  untuk mengekplorasi tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.
Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :
Tabel 3.1 Key informan dan informan penelitian No Responden Key informan Informan 1. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor BeaCukai Bengkalis 1 _ 2. Anggota Kepolisian Bengkalis _ 1
Sumber : modifikasi peneliti, 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Berikut  ini  adalah  rangkuman  hasil  wawancara  dari  masing-masing  narasumber  yang diwawancarai dalam penelitian kali ini:
a. Bapak Eko Bramantio (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan)
Narasumber  menjelaskan  bahwa  faktor  geografis  bengkalis  yang  berbatasan  dengan selat melaka mendorong terjadinya fenomena impor illegal ini. Upaya yang dilakukan oleh  pihak  Beacukai  dalam  mencegah  terjadinya  impor  illegal  adalah  dengan melakukan  patroli  laut.  Beliau  juga  menjelaskan  bahwa  kendala  utama  dalam melakukan  pencengahan  adalah  luasnya  wilayah  penjagaan  yang  mencakup  dua kabupaten  yaitu,  Kabupaten  Bengkalis  dan  Kabupaten  Meranti.  Narasumber  juga mengatakan  bahwa  pihak  BeaCukai  Bengkalis  juga  bekerja  sama  dengan  pihak Kepolisian, Angkatan Laut, Imigrasi serta BeaCukai Malaysia.
b. Bapak Fahri Mawar Mujir (Kanit Tipiter Polres Kabupaten Bengkalis)
Berdasarkan  keterangan  beliau  ada  tiga  faktir  yang  menyebabkan  terjadinya  impor illegal di perbatas Bengkalis-Malaysia yaitu geografis, tingginya Bea masuk barang ke Indonesia  dan  tingginya  kebutuhan  dalam  negeri.  Beliau  menjelaskan  dampak  dari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
beredarnya daging illegal pada masyarakat adalah potensi gangguan Kesehatan karena daging tidak dicek oleh pihak Kesehatan dan menimbulkan kalah saingnya daging lokal secara ekonomi. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihaknya ialah melakukan patrol laut mulai dari Pelabuhan besar hingga Pelabuhan tikus.

## PEMBAHASAN
Pada  permasalahan  penelitian  ini,  peneliti  mencoba  menganalisis  permasalahan tersebut  menggunakan  teori  aktifitas  rutin  yang dimana menurut  cohen dan felson  (1979) mengatakan  bahwa  kejahatan  dapat  terjadi  ketika  terdapat  kondisi  sekaligus  yakni:  terget yang  tepat,  pelaku  yang  termotivasi  dan  ketiadaan  pengamanan.  Menurut  chonen  dan felson, perubahan sturctural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi   tingkat  kejahatan melalui  pemusatan  tiga  unsur  tersebut  dimana  berhubungan  dengan  kejahatan pengimporan  daging  ilegal,  yaitu  adanya  pelaku  yang  mempunyai  motif  untuk  melakukan kejahatan  pengimporan  daging  secara  ilegal  dari  Malaysia  ke  Bengkalis,  kemudian  adanya sasaran  atau  target  yang  tepat  sehingga  memotivasi  pelaku  untuk  melakukan  tindak kejahatan  pengimporan  daging  secara  ilegal,  dan  ketidak  cukupannya  pengawasan  dan keamanan  pihak  berwajib  sehingga    pelaku  berani  melakukan  tindakan  kejahatan  pada waktu  dan  temkesempatan  tertentu.  Teori  ini  menekankan  pentingnya  aktivitas  yang berkaitan  dengan  meningkatnya  resiko  seseorang  atau  sekelompok  orang  melakukan kejahatan dan mengalami tindakan kejahatan tersebut.
Penelitian ini membahas tenting pengimporan daging ilegal yang terjadi di perbatasan wilayah  Bengkalis-  Malaysia.  hal  ini  merupakan  suatu  tindak  pidana  penyeludupan  barang impor  yang  masih  sering    terjadi  terutama  didaerah  daerah  yang  berbatasan  langsung dengan  negara  tetangga.    Menurut  hasil  penelitian,  peneliti  mendapatkan  jawaban  atas pertanyaan yang diberikan kepada keyinforman dan informan. jawaban yang peneliti terima semua  mengarah  pada  upaya  pencegahan  dan  hambatan  terhadap  begaimana  terjadinya pengimporan  daging  ilegal,  dan  bagimana  dampak  yang  dimbulkan  dari  kasus  ini.Hal  ini sejalan  dengan  konsep  strategi  yang  dijelaskan  Oleh  Stephanie  K.  Marrus  dalam (Rinaldi,2022)  diamana  strategi  adalah  sebuah  konsep  penyusunan  langkah  langkah  yang telah diformulasikan oleh para pemimpin, yang berorientasi pada tujuan jangka panjang dari sebuah  organisasi,  dimana  dalam  prosesnya  terdapat  penyusunan  cara,  metode,  serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
upaya bagaimana pemenuhan tujuan dapat tercapai.  Berikut peneliti rangkum berdasarkan hasil waancara yang sudah peneliti lakukan :

## a. Faktor  Terjadinya  Pengimporan  Daging  Secara  Ilegal  Diperbatasan  Bengkalis- Malaysia
Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pengimporan daging secara ilegal diperbatasan wilayah Bengkalis-Malaysia yaitu :
1. Letak  geografis,  Bengkalis  itu  adalah  kabupaten  yang  memiliki  daratan  dan  pulau pulau yang dangat luas dan berbatasan langdung dengan Malaysia atau selat melaka yang dimana menjadi pintu masuk dan keluarnya barang barang ilegal. Dan Bengkalis memiliki  panjang  garis  pantai  yang  kurang  lebih  446K,  yang  membuat  banyaknya pelabuhan tikus yang sulit di pantau oleh pihak pihak berwajib.
2. Bea masuk suatu barang keindonesia yang tinggi, oleh karena tingginya tarif daripada bea  dari  suatu  barang  yang  akan  masuk  ke  dalam  kawasan  Republik  Indonesia, membuat  para  pelaku  impor  ilegal  menghalalkan  berbagai  cara  untuk  dapat menyebrangkan muatannya untuk kemudian dapat dibongkar di wilayah Indoneisa
3. Harga kebutuhan dalam negeri yang tinggi dan diikuti konsumen yang tinggi, tingginya permintaan  pasar  akan  kebutuhan  dalam  negeri  tidak  sejalan  dengan  harga  jual kebutuhan pokok yang tinggi, hal ini menjadi celah daripada pelaku impor ilegal untuk kemudian menawarkan produk ilegalnya, dengan menawarkan harga jual yang berada jauh dibawah harga standar penjualan.

## b. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pengimporan Ilegal
Pada  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  terdapat  beberapa  upaya  yang dilakukan pihak berwajib yaitu :
1. Untuk  mengurangi  terjadinya  tindakan  kejahatan  pengimporan  ilegal,  BeaCukai  dan Kepolisian telak melaksanakan giat pengamanan berupa patroli laut dan pesisir pada sekitaran wilayah pulau Bengkalis, dimana sektor sektor tersebut adalah daerah yang rentan/rawan dijadikan tempat melakukan penyeludupan barang-barang ilegal untuk kemudian dipasarkan, proses pelaksanaan razia dilakukan baik dipelabuhan pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
2. Melakukan  pengecekan  ketersediaan  pangan  dikabupaten  Bengkalis  dengan koordinasi dengan disperindag.
3. Melakukan patroli cyber yang dimana beberapa penjualan barang impor ilegal dirikder dari sosial media.
4. Saling berkoordinasi dan menginformasikan kepada masyarakat apa bila sesuatu yang mencurigakan pada saat bongkar muat barang pada kapal.

## c. Hambatan Dalam Upaya Pencegahan BeaCukai Dan Polres Bengkalis
1. Faktor  eksternal  daripada  pelaksanaan  upaya  preventif  terkait  kendala  yang  dialami oleh pihak BeaCukai dan Polres Bengkalis dalam menghadapi fenomena impor ilegal, yaitu kondisi  geografis dari pulau Bengkalis itu sendiri, yang dimana pulau Bengkalis terdiri  dari  pulau  pulau  dan  lautan  yang  sangat  banyak  dan  luas,  yang  menyulitkan kedua  belah  pihak  sulit  dalam  melakukan  upaya  pencegahan  karena  luas  nya  area yang  harus  dijangkau  dalam  usaha  pengamanan  sektor  yang  dinilai  berpotensi dijadikan jalur transportasi impor ilegal.
2. Faktor  internal  yang  dialami  kedua  belah  pihak  yaitu  terbatasnya  sarana  dan prasarana  untuk  melaksanakan  upaya  pencegahan  terhadap  tindakan  kejahatan pengimporan .

## SIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Hasil dari penelitian, fenomena penyeludupan berupa impor ilegal menjadi salah satu fokus  daripada  BeaCukai  selaku  badan  yang  berwenang  mengawasi  masuk  dan  keluarnya barang  daripada  negara  Indonesia.  Selain  daripada  tingginya  angka  penyeludupan  barang pokok  yang  disinyalir  merupakan  imbas  daripada  tingginya  harga  bahan  kebutuhan  harian yang beredar di pasar Indonesia, salah satu objek dengan angka penyeludupan tertinggi di kawasan  Bengkalis  ialah  NPP  atau  Narkotika,  Psikotropika  dan  Prekursor,  hal  ini  tentu semakin  memperkeruh situasi  yang dihadapi  oleh  BeaCukai,  dimana penyeludupan barang barang  yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  pengantar  ini  kemudian  lambat  laun merambah  kepada  persebaran  zat  NPP.  Selain  menggerogoti  sistem  ekonomi  Republik Indonesia, praktik impor ilegal juga berimbas kepada terhambat nya proses pembangunan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
di  wilayah  wilayah  dengan  fokus  khusus,  hal  ini  semakin  menunjukkan  bahwasannya fenomena impor ilegal tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dan harus segera ditumpas.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  terdapat  beberapa  Faktor  dan  upaya BeaCukai  dan  Kepolisian  dalam  mencegah  terjadinya  pengimporan  ilegal  diperbatasan wilayah  Bengkalis-Malaysia    yang  telah  dilaksanakan  seperti  adanya  kegiatan  baik  patroli dilaut  maupun  patroli cyber di  Kabupaten  Bengkalis  yang  dimana  sangat  rentan  menjadi tempat melakukan penyeludupan barang-barang, adanya pengecekan ketersediaan pangan dikabupaten  Bengkalis  dengan  koordinasi  dengan  disperindag  untuk  meminimalisir beredarnya  barang  barang  ilegal  dimasyarakat,  kemudian  saling  berkoordinasi  dan menginformasikan  kepada  masyarakat  apa  bila  sesuatu  yang  mencurigakan  pada  saat bongkar muat barang pada kapal.
Sementara  terdapat  hambatan  secara  internal  dan  eksternal  yang  dirasakan  oleh BeaCukai dan Kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pengimporan ilegal diperbatasan wilayah Bengkalis-Malaysia yaitu Faktor eksternal terkait kendala yang dialami oleh pihak BeaCukai dan Polres yaitu geografis dari pulau Bengkalis yang dimana Bengkalis terdiri  dari  pulau  pulau  dan  lautan  yang  sangat  banyak  dan  luas,  yang  menyulitkan  kedua belah pihak sulit dalam melakukan upaya pencegahan.Adapun faktor internal yang dialami kedua  belah  pihak  yaitu  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanakan  upaya pencegahan terhadap tindakan kejahatan pengimporan illegal.

## SARAN
a. Diharapkan kepada pejabat BeaCukai dan Kepolisian dapat melaksanakan penegakan hukum  secara  komprehensif  dibidang  pintu  masuk  perdagangan  baik  itu  ekspor ataupun  impor  terhadap  undang-undang  yang  telah  diatur,  dengan  membentuk  tim gabungan bai tim dati BeaCukai, Polri,TNI, maupun keikutsertaan lapisan masyarakat, sehingga kasus penyeludupan barang impor dapat diminimalisir.
b. Diharapkan kepada   instansi melakukan penguatan teknologi dan sumberdaya dengan melakukan  investasi  dalam  teknologi  pengawasan  seperti  patroli  laut  yang  lebih efektif  dan  penggunaan  teknologi cyber untuk  mengawasi  penjualan  ilegal  secara online.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
c. Melakukan edukasi kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi daging ilegal dan pentingnya mendukung produk lokal yang legal dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Jurnal
Irfansyah Hasan, M. (2018, September). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. Lex Crimen, Vol.VII No.7 .
Munir,  A.,  &  Widarso  ,  R.  (2018).  Analisis  Kriminologis  Terhadap  Penyeludupan  Pakaian Bekas  (Studi  Wilayah  Hukum  Polres  Indragiri  Hilir). Sisi  Lain  Realita,  Vol.3(2) . doi:https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3716
Naseh,  M.,  Ikhwamuddin,  Ramadhani,  F.,  Kusprabandaru,  A.,  &  Bathara,  B.  (2019,  April  - September).  Karakteristik  Pelaku  Kejahatan  Transnasional  Terorganisasi  di  Indonesia dan Eropa. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1 . Rinaldi,  K.  (2022). Dinamika  Kejahatan  dan  Pencegahanya  (Potret  Beberapa  Kejahatan  di Provinsi Riau). Pekanbaru: Ahlimedia Press.
Rinaldi, K. (2022). Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi. Ahlimedia Press.
Rinaldi, K., Prayoga., D, & Mianita, H. (2022). Eviromental Criminology Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. III No.1 , 14-29. T. Picarelli, J. (2008). Transnational Organized Crime. Security Studies: an Introduction. Astiti,  K.  A.  I.  D.,  Saputra,  K.  E.  D.,  &  Suryana,  K.  D.  (2023).  Deportasi  sebagai  tindakan administratif  keimigrasian  ditinjau  dalam  perspektif  hukum  internasional. Public Sphare:  Jurnal  Sosial  Politik,  Pemerintahan  dan  Hukum ,  2(3).    HYPERLINK "https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.606"
\t "_new"
https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.606

## Undang-undang :
Undang-undang  no  17  tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  no  10  tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang  No.39  Tahun  2007  Tentang  Perubahan    UU  No.11  Tahun  1995  Tentang Cukai
Internet
HYPERLINK  "http://kbbi.web.id/penyelundupan" http://kbbi.web.id/penyelundupan pada tanggal 20 Oktober 2023
https://bcBengkalis.BeaCukai.go.id/ pada tanggal 20 Oktober 2023
HYPERLINK "https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/01/23/bea-cukai-gagalkan- penyelundupan-kayu-bakau-ke-malaysia"
https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/01/23/bea-cukai-gagalkan- penyelundupan-kayu-bakau-ke-Malaysia diakses pada tanggal 22 Oktober 2023
HYPERLINK
"https://www.cakaplah.com/berita/baca/32992/2019/01/22/hendak- diseludupkan-ke-malaysia-ribuan-kayu-bakau-diamankan-bea-cukai-bengkalis" https://www.cakaplah.com/berita/baca/32992/2019/01/22/hendak-diseludupkan-ke- Malaysia-ribuan-kayu-bakau-diamankan-bea-cukai-Bengkalis diakses pada tanggal 22 Oktober 202