## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN

## (EJPP)
Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 05 Maret 2024 ,   Diperbaiki: 10 Mei 2024, Diterbitkan: 29 Juli 2024

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
Ilyas 1 , Sri Rahayu 2 , Sahra Roba 3 , Sri Wahyuti 4
1) Universitas Mega Buana Palopo, ilyas093017@gmail.com
2) STISIP Veteran Palopo, srmsacc@gmail.com
3) STISIP Veteran Palopo, Sahraroba888@gmail.com
4) STISIP Veteran Palopo, asrysriwahyuti@gmail.com

## Corresponding Author: ilyas093017@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  examine  community  empowerment  in  the  application  of  local  laws and cultural wisdom in mining business activities and environmental protection in Batu Api Village, Batu  Putih  District,  North  Kolaka  Regency. Research  analysis  method  using  qualitative  techniques. As  a  result,  local  village  communities  do  not  have/are  supported  by  optimal  human  resource competence  in  applying  local  laws  and  wisdom  in  mining  business  activities  and  environmental management. However, empowering the application of local laws and wisdom received great support from  the  local  community.  This  empowerment  is  based  on  "Joint  Commitment",  and  needs  to  be supported by Village Regulations (PERDES).
Keywords: Empowerment, law, local wisdom, community.
Abstrak: Penelitian ini  bertujuan mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam  penerapan hukum dan kearifan budaya lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih  Kabupaten Kolaka Utara. Metode analisis penelitian dengan teknik kualitatif. Hasilnya, masyarakat local desa belum memiliki/ didukung kompetensi SDM yang optimal dalam penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan  pengelolaan LH. Namun pemberdayaan penerapan hukum dan kearifan lokal tersebut mendapat dukungan yang besar dari  masyarakat  lokal.  Pemberdayaan tersebut  memiliki  landasan  “Komitmen  Bersama”,  serta perlu didukung Peraturan Desa (PERDES).
Kata Kunci: Pemberdayaan, hukum, kearifan lokal, masyarakat.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  sebuah System .  Di  Indonesia  secara  umum  dapat  dikatakan menganut sistem hukum campuran yaitu: sistem hukum Eropa Kontinental yang diwarisi dari bangsa  Belanda  (eks  kolonial)  dengan  konsep  hukum Rule  of  Law ,  sistem  hukum  Anglo Saxon dengan konsep hukum Restaats , sistem hukum adat ( Adatrech )  yang diwariskan oleh leluhur,  serta  sistem  hukum  agama  dengan  konsep  hukum Nomokratis Islam  (karena mayoritas  pendudukanya  beragama  Islam)  (Mustofa,  2003) . Keempat  campuran  sistem hukum  itulah yang dikemas ke dalam  sistem  hukum nasional (SHN)  dan  diformat  ke  dalam
hukum  positif.  Sejak  18  Agustus  Tahun  1945,  Bangsa  Indonesia  telah  menetapkan PANCASILA  sebagai  falsafah  pandangan  hidup,  jati  diri,  ideologi  negara.  Selanjutnya melalui  UUD  NRI  1945  (hasil  amandemen  IV)  khususnya  Pasal  1  ayat  (3)  menyepakati bahwa  “Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  Hukum”.  Atas  dasar  itu  maka  bangsa Indonesia:  Pertama,  telah  menetapkan  “ Hukum  Sebagai  Panglima ”  dalam  menyelesaikan setiap  permasalahan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  berpemerintahan  dan bermasyarakat;  Kedua,  memilih  “ konsep  negara  hukum  demokratis (NHD)  berdasarkan Pancasila” sebagai pilihan dalam perlindungan dan penegakan supremasi hukum.
Mengingat  Indonesia  sebagai  negera  hukum  demokratis  berdasarkan  Pancasila  maka eksistensi hukum lokal mutlak bukan hanya harus dihormati, dihargai serta diberi pengakuan secara  normative  oleh  Negara  namun  juga  harus  diberikan  ruang  dan  seluas-luasnya untuk  berkiprah  dan  mengambil  peran  (langsung  dan  tidak  langsung)  dalam  mengatur segala  urusan  dan  kepentingan  masyarakat  hukum  lokal.  Jika  ditelusuri  lebih  jauh,  dapat dikatakan  bahwa  sumber  hukum  lokal  adalah  berasal  dari  kearifan  lokal  masyarakat  hukum lokal  itu  sendiri.  Di  dalam  kearifan  local  terkandung  nilai-nilai  ( value )  luhur  dan kearifbijaksanaan  yang  hidup  dan  tumbuh  dalam  kehidupan  budaya  masyarakat  yang kemudian  menjadi  habitat  dan  basis  berkembangnya living  law seperti  hukum  adat/ kebiasaan, hukum agama, tradisi kepercayaan, adat istiadat, serta norma-norma sosial budaya lainnya.  Oleh  karena  itu,  unsur  budaya  daerah  potensial  sebagai local  genius yang  telah teruji  kemampuannya  untuk  bertahan  sampai  sekarang,  dengan  ciri-ciri  sebagai  berikut:  a) mampu bertahan terhadap gempuran budaya luar; b) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; c) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam  budaya  asli;  d)  mempunyai  kemampuan  mengendalikan,  dan;  e)  mampu  memberi arah pada perkembangan budaya. (Moendardjito dalam Ilyas, 2020).
Kearifan  lokal  ( local  wisdom,  local  knowledge,  local  genius )  sebagai cultural  identity yang berisi pandangan hidup (filosofi), paradigma, gagasan atau ide-ide pemikiran, ideologi, tradisi  kepercayaan,  adat  kebiasaan,  nilai-nilai  luhur  (yang  bersumber  dari  budaya, living law dan  agama),  norma-norma  sosial budaya asli, bahasa, asas-asas, konsep dan teori ilmu pengetahuan asli, pengalaman panjang, kecerdasan, kecendekiaan, kebijaksanaan, kebenaran, kebaikan,  pemberdayaan,  kemanfaatan,  kemaslahatan,  sikap  dan  tindakan,  perilaku  yang berlaku  secara  turun  temurun,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  dipedomani  pada  suatu masyarakat  setempat  dalam  mengatur  tatanan  kehidupan  masyarakat,  merespon  sesuatu (obyek, peristiwa, fenomena), mempertahankan harkat martabat kemanusiaan dan peradaban, serta  menjawab  berbagai  tantangan  permasalahan  (sosio-budaya,  sosio-ekonomi,  sosio- ekologis,  geografis-politis,  hukum,  dan  lainnya)  maupun  dalam  pemenuhan  kebutuhan  saat ini  dan  ke  depan  (Geertz  C  dalam  Syani,  2012;  Rajab  Kat  dalam  Hendrawan,  2011;  Ilyas, 2020).
Berdasarkan  keseluruhan  uraian  tersebut  maka  semakin  jelas  bahwa  hukum  dan kearifan  lokal menjadi  sesuatu  yang  urgen,  vital  dan  strategis  untuk  diberdayakan  atau didayagunakan  untuk  berfungsi  dan  berperan  lebih  luas  dalam  memanage  (merencanakan, mengelola, mengatur, menata, mengaktualisasikan, mengawasi, mengendalikan, memonitoring,  mengevaluasi)  tatanan  hidup  bersama,  melindungi  hidup  dan  kehidupan, mengelola  dan  memanfaatkan  segala  potensi  sumber  daya  alam  (SDA)  secara  teratur  dan tertib  serta  harmonis,  memelihara  dan  melestarikan  ekosistem  lingkungan  hidup  (alam),
menjaga  keharmonisan  hubungan  manusia  baik  dengan  alam,  lingkungan,  negara, pemerintah, pemimpin, maupun hubungan sesama manusia dan masyarakat.
Di Indonesia, Negara/ Pemerintah melalui kebijakan hukumnya dalam bentuk peraturan tertulis secara aktif membuat berbagai Undang-Undang (KUHP, KUHPerdata, KUHAP, UU Organik/ Lex  Generalis maupun  UU Lex  Specialis )  dan  peraturan-peraturan  (eksekutif, yudikatif)  untuk  mengatur  berbagai  kebutuhan  dan  kepentingan  dalam  berbagai  aspek kehidupan  ataupun  sektor  dan  bidang  pembangunan  (sosial.  budaya,  hukum,  lingkungan, ekonomi,  politik,  dan  lainnya)  dengan  maksud  dan  tujuan  tidak  lain  adalah  agar  senantiasa tercipta  keteraturan,  ketertiban,  keseimbangan,  keharmonisan,  kemanfaatan,  kemaslahatan, kedamaian,  dan  kesejahteraan  hidup  bersama  sebagai  bangsa  dan  masyarakat.  Selain  itu dalam  beberapa  kebijakan  hukum  yang  ada,  Negara/  Pemerintah  juga  telah  memberikan pengakuan  secara  normatif  terhadap  eksistensi  masyarakat  hukum  lokal  (komunitas masyarakat  hukum  adat)  pada  setiap  daerah  (provinsi,  kabupaten/  kota,  kecamatan,  desa/ kelurahan)  atas  hak-haknya  dalam  mengelola  potensi  daerah  maupun  dalam  mencegah  dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi melalui pendekatan hukum adat dan nilai-nilai kearifan budaya lokalnya.
Fenomena  permasalahannya bahwa  masyarakat  hukum  lokal  (komunitas  masyarakat tradisional  dan  hukum  adat)  pada  berbagai  daerah  (provinsi,  kabupaten/  kota,  kecamatan, desa/  kelurahan)  cenderung  mengalami  “ketidakberdayaan  ( Unempowerment )”  bahkan semakin  kental  dengan  pola  kebiasaan  perilaku  dan  kultur  ketergantungan  ( dependent culture ) pada bantuan Pemerintah, lembaga penegak hukum (LPH) maupun pihak lain dalam mengatasi  setiap  permasalahan  yang  terjadi  di  wilayahnya.  Akibat  dominannya  kultur ketergantungan  dan  kondisi  ketidakberdayaan  tersebut  menyebabkan  nilai-nilai  dan  norma- norma  hukum  dan  kearifan  lokal-nya  menjadi  semakin  termarginalkan.  Dominannya pendekatan hukum positif yang  diterapkan  secara  monopolistik  oleh  Negara/  Pemerintah beserta  jajaran  kelembagaan    penegak  hukumnya  menyebabkan  eksistensi  hukum-hukum lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ( Living law ) seperti hukum  adat/  kebiasaan  dan  nilai-nilai  kearifan  budaya  lokal  semakin  lama  semakin terpinggirkan,  tidak  berdaya,  bahkan  hampir  tenggelam  dan  mati  suri.  Implikasi  lebih  luas yang  timbul  adalah  masyarakat  lokal  beserta  dengan  hukum  dan  kearifan  lokalnya  menjadi penonton,  obyek  serta  tidak  mampu  menjadi  tuan  rumah  ( Host )  di  rumah  atau  wilayahnya sendiri.
Derasnya  program-program  pembangunan  berbagai  sektor  yang  disertai  dengan tumbuhkembangnya  arus  investasi  serta  meluasnya  aktivitas  usaha  pada  aneka  sektor  atau bidang  usaha yang  diperankan  oleh  pemilik  modal  besar  (investor)  pada  satu  sisi memberikan  manfaat  dan  keuntungan  bagi  peningkatan  kemajuan  pembangunan  ekonomi, industri  dan  perdagangan  maupun  manfaat  lainnya, namun pada sisi lain juga menimbulkan aneka  ragam  dampak  yang  bersifat  negatif  dan  deskruptif  seperti  meningkatluasnya kerusakan serta polusi dan pencemaran pada ekosistem lingkungan alam atau lingkungan hidup (LH),  semakin  meningkat  ancaman  dan      kerusakan  pada  sumber  penghidupan  masyarakat, meningkatnya potensi ancaman dan kejadian bencana (seperti tanah longsor, banjir bandang) yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk lokal, dan lainnya. Dampak negatif dan deskruptif  lainnya  adalah  meningkatnya  masalah  dan  gejolak  sosial,  meningkatnya kesenjangan/  ketimpangan ( gap )  sosial  ekonomi,  retaknya  nilai-nilai  budaya  dan  hubungan
sosial,  meningkatnya  pertikaian  dan  sengketa  serta  eskalasi  konflik  sosial  dan  hukum  yang melibatkan  berbagai  oknum  individu  dan  kelompok  baik  dari  kalangan  warga  masyarakat, pelaku usaha, aparatur pemerintah, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.
Di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  terdapat  sejumlah  kabupaten/  kota,  termasuk  salah satunya  adalah  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Di  daerah  kabupaten  ini  juga  terdapat  sejumlah kecamatan,  yang  salah  satunya  adalah  Kecamatan  Batu  Putih . Kecamatan  ini  memiliki beberapa karakteristik utama antara lain: luas wilayah 374,95 km² mencakup wilayah daratan dan  pesisir  pantai,  pola  pemanfaatan  ruang  dan  lahan  seluas 37.495  ha  (untuk  berbagai kegiatan  seperti  pertanian,  perkebunan,  kawasan  hutan,  dan  lainnya),  industri, pertambangan, fasilitas social dan umum, dan lainnya. Secara administratif, terbagi ke dalam 11 desa (yakni Latowu, Batu Api, Bukit Tinggi, Batu Putih, Mosiku, Lelewawo, Paru Lampe, Bukit  Baru),  dan  secara  sosio-demografi  dihuni  oleh  8.790  jiwa  penduduk  (BPS  Kolaka Utara, 2022).
Keberadaan  sejumlah  penduduk  tersebut  memiliki  karakteristik  latar  belakang  sosial budaya  yang  homogen,  baik  etnis  (dominan  etnis  Tolaki)  maupun  agama  dan  kepercayaan (dominan  beragama  Islam).  Aktivitas  dan  pola  pencaharian  penduduk juga beragam. Dalam hal ini,  sebagian  besar penduduk  bekerja  di  sector informal  yakni  pertanian  (petani  sawah), perkebunan  (petani  kebun),  peternakan  (peternak),  perikanan  (nelayan,  petambak), pertambangan (buruh tambang), dan sebagian di sektor perdagangan (pedagang, wiraswasta). Selain itu beberapa penduduk bekerja pada sektor formal seperti pegawai pemerintah, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis/ kesehatan, anggota TNI/ Polri, dan lainnya.
Masyarakat  lokal pada  sejumlah  desa termasuk di Desa  Batu Api  secara  umum  masih cenderung  memelihara  dan  mempertahankan  norma-norma  hukum  lokal  adatnya,  tradisi kepercayaan  dan  agama,  adat istiadat,  dan  nilai-nilai  kearifan  budaya  lokalnya  dalam melakukan  berbagai  aktivitas  kehidupan  sehari-  hari,    meskipun    diantara    nilai-nilai    dan norma-norma  tersebut   cenderung  mengalami   perubahan  dan pergeseran seiring dinamika perkembangan  kehidupan  sosial  dan  pembangunan  pada  berbagai  sektor  terutama  sektor ekonomi,  industri,  perdagangan,  dan  pertambangan.  Karakteristik  wilayah  atau  keadaan alam  dan  lingkungannya  menyediakan  aneka  potensi  kekayaan  sumber  daya  alam  (SDA) yang  berlimpah, terutama  potensi  kekayaan  hasil-hasil  tambang  seperti nikel,  biji  besi,  batu bara, boxit, dan lainnya. Potensi kekayaan alam inilah yang kemudian menjadi daya tarik yang besar bagi kalangan pelaku usaha dan pemilik modal (investor) untuk berinvestasi, melakukan berbagai  aktivitas  usaha  pertambangan,  serta  mengembangkan  jaringan  usaha  industri pertambangan.
Khusus  di  Desa  Batu  Api,  yang  merupakan  salah  satu  dari  11  desa/  kelurahan yang  ada  di Kecamatan Batu Putih, memiliki beberapa potensi sumber daya alam (SDA) dan modalitas  sosial  antara  lain:  (1)  Sebagian  wilayah  desa  memiliki  lahan  persawahan  yang terhampar luas sehingga merupakan daerah penghasil beras yang di Kabupaten Kolaka Utara; (2)  Ketersediaan  sumber  mata  air  yang  baik, melimpah dan mudah diakses  warga, terutama yang  berprofesi  sebagai  petani  dengan  menggunakan  aliran  air  irigasi  untuk  pemanfaatan mengairi sawah; (3) sebagai desa penghasil biji kakao yang diambil dari kebun-kebun warga; (4)  memiliki  nilai-nilai  modal  sosial  yang  masih  tinggi,  kegiatan  gotong  royong  dan kepedulian  sosial  antar  warga  masih  berjalan  dengan  baik.  Desa  Batu  Api  mempunyai  luas
wilayah 2,87 km2 dan dihuni oleh 220 jiwa penduduk (atau 1,6% dari total jumlah penduduk Kecamatan Batu Putih) atau 70 KK, usia produktif sebanyak 64,25 % serta tingkat kepadatan penduduk 49 jiwa/ km (Kantor Desa Batu Api, 2022).
Fenomena  perkembangannya,  aneka  aktivitas  investasi  dan  aktivitas  usaha pertambangan pada beberapa  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Batu  Putih  termasuk  Desa  Batu Api,  pada  satu  sisi  memberikan  manfaat  dan  keuntungan  bagi  peningkatan  investasi  dan aktivitas  usaha  industri  pertambangan  melalui  pengelolaan  potensi  sumber  daya  alam  dan pengolahan hasil-hasil tambang, peningkatan usaha ekonomi dan  perdagangan,  peningkatan kesempatan    kerja    dan    lapangan    usaha    bagi    masyarakat,    peningkatan  pendapatan  baik masyarakat  maupun  penerimaan  PAD,  dan  lainnya.  Namun  disisi  lain,  timbul  berbagai dampak  negatif  dan  deskruptif  seperti  meningkatluasnya  kerusakan  ekosistem  lingkungan hidup (alam), meningkatnya polusi dan pencemaran (tanah, air, udara), meningkatnya potensi ancaman dan kejadian bencana alam (terutama seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang), meningkatnya potensi ancaman dan gangguan kesehatan serta penyakit tertentu bagi kalangan penduduk setempat, serta meningkatnya konflik, dan lainnya.
Aneka  kegiatan  investasi  dan  usaha  pertambangan  baik  yang  sifatnya  legal  maupun yang  ilegal,  baik  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok  maupun  Perusahaan  tambang secara  nyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  seperti  pembuangan  limbah  nikel perusahaan tambang tertentu ke lingkungan permukiman menyebabkan longsor dan sejumlah warga  pada  beberapa  desa  terpaksa  mengungsi,  pencemaran  lingkungan  dan  lumpur  tebal limbah  tambang  yang  timbul  dari  pengelolaan  tambang  oleh  perusahaan  sudah  berlangsung lama  dan  menyebabkan  banyak  tanaman  sagu  milik  warga  desa  mengalami  kerusakan  dan kematian  sehingga  sumber  pencaharian  penduduk  desa  terganggu,  aktivitas  penambangan telah  mengubah    warna  air  sejumlah  sungai    dan    telaga    menjadi  kecoklatan  dan kemerahan,  aktifitas  perusahaan  tambang  menyebabkan  limpasan  air  lumpur  mengalir  dan mengarah  pada  pemukiman,  perkebunan  dan  persawahan  menyebabkan  lingkungan permukiman  tertimbun  lumpur  dan  tanaman  pertanian  dan  perkebunan  semakin  kerdil  erta mengalami  kerusakan  dan  kematian.  Selain  itu  saluran  dan sediment  pond perusahaan tambang  tertentu  tidak  efektif  yang  mengakibatkan  lumpur  terus  melumuri  jalan,  lahan pertanian hingga sungai saat hujan lantaran penampungan itu meluap (sumber: aneka sumber: Betahita. id, Edisi Indonesia. id, Adiwarta.com, 2022).
Akibat dampak dari pengelolaan tambang yang serampangan menyebabkan warga desa beberapa  kali  harus  mengajukan  protes  kepada  perusahaan  tambang  namun  jarang  direspon atau  ditanggapi.  Demikian  juga  laporan  pengaduan  yang  diajukan  kepada  penegak  hukum setempat  juga  seringkali  tidak/  kurang  mendapat  tindak  lanjut  secara  maksimal. Fenomenanya, walaupun masalah tersebut telah mendapat perhatian, pengawasan dan teguran dari  instansi  terkait  (seperti  Dinas  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Longkungan  Hidup/ DPPLH,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  dan DPRD  namun  masalah  tersebut  tetap  tidak  teratasi.  Fenomena  permasalahan  lainnya  adalah maraknya sengketa lahan, penyerobotan lahan, pencurian hasil tambang, pemalsuan dokumen penjualan hasil tambang illegal, pertikaian dan perkelahian antar kelompok, pro kontra antara yang  mendukung  pembukaan  tambang  dan  penutupan  areal  pertambangan,  meningkatnya konflik  dalam  perebutan  lahan  tambang,  dan  lainnya.  Selain,  pihak  berwenang  seperti
Kepolisian,  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  Inspektur  Tambang  diisukan tetap  melegalkan  aktivitas  penambangan  illegal  meskipun  telah  menimbulkan  sejumlah korban (Redaksi koransultra.com, Topikterkini.com, Jayantaranews.com, Lensakita.id).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  tidaklah  cukup  jika  hanya  hukum  positif diterapkan  secara  sepihak  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  hukum,  lingkungan dan  pertambangan.  Kehadiran  KHUP,  KUHAP,  UU  No.32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH),  UU  No.3  Tahun  2020 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  dan  lainnya  tidaklah  cukup  memadai  untuk mencegah dan mengatasi  masalah hukum terkait  lingkungan dan pertambangan. Sebaliknya, hukum  (hukum  adat)  dan  kearifan  lokal  yang  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupan masyarakat ( living law ) perlu diberi ruang dan akses seluas-luasnya. Untuk tujuan itu maka pemberdayaan masyarakat lokal semakin urgen, penting dan strategis agar memiliki kompetensi  SDM  dalam  penerapan  hukum  dan  kearifan  lokalnya.  Oleh  karena  itu pemberdayaan  masyarakat  dalam  penerapan  hukum  dan  kearifan  lokal  semakin  urgen, penting dan strategis untuk mewujudkan keberdayaan, keberkuasaan, dan kemandirian dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  (LH),  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  usaha pertambangan.  Oleh  karena  itu  melalui  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM) diharapkan  dapat  memotivasi  dan  menfasilitasi  masyarakat  desa  dalam  mengembangkan penerapan hukum dan kearifan lokal sesuai hukum adat/ kebiasaan, tradisi kepercayaan serta nilai-nilai kearifan budaya lokalnya.

## METODE PENELITIAN
Lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yakni berada di Desa Batu Api, Kecamatan  Batu  Putih,  Kabupaten  Kolaka  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Tahapan pelaksanaan  PkM  dimulai  dengan  melakukan  survei  lokasi,  melakukan  koordinasi  dan kerjasama lintas sektoral. Kemudian tahap selanjutnya melaksanakan kegiatan dalam bentuk FGD  dengan  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  lingkup  investasi  tambang  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  formulasi  kesimpulan  hasil focus group discussion (FGD), penyusunan rencana kegiatan ( Action Plan ). Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Lembaga Restorative Justice (LRJ) dan performa, pelaksanaan kegiatan PkM  (sosialisasi,  pembinaan,  advokasi,  pendidikan,  pelatihan  serta  simulasi  penerapan RJ dalam  penyelesaian  masalah  dan  konflik).  Tahap  terakhir  dalam  Pengabdian  ini  adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta dokumentasi sebagai bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari hasil kegiatan pengabdian.
Tipe  penelitian  yang  dilakukan  yakni  dengan  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif (Sugiyono,  2020).  Desain  penelitian,  analitik,  eksploratif,  eksplanatif,  fenomenologi,  dan komparatif  dan  evaluative  (Creswell,  2018).  Populasi  548  jiwa  penduduk  atau  127  KK. Sampel  sebanyak  100  KK  diambil  berdasarkan  teknik proportional  sampling yakni  10%. Data  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan,  observasi,  kuisioner,  wawancara,  FGD, dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Sedangkan teknik analisis data menggunakan  analisis data interaktif (Miles and Hubberman, 2014; Moleong, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kompetensi SDM dan Dukungan Masyarakat
Temuan  hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  Pertama,  secara  keseluruhan,  dari  100 responden  masyarakat,  rata-rata  12,0%  menyatakan  baik,  22,0%  menyatakan  cukup,  dan 66,0%  menyatakan  kurang.  Hal  ini  berarti  masyarakat  di  Desa  Batu  Api  Kecamatan  Batu Putih  belum  memiliki/  didukung  kompetensi  SDM  yang  optimal  mengenai  pengertian,  arti penting  atau  makna,  tujuan  dan  manfaat  dari  penerapan  hukum  dan  kearifan  lokal  pada kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  desanya.  Kedua,  75% warga  desa  memberikan  dukungan  terhadap    penerapan  hukum  dan  kearifan  lokal  pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di desanya.

## Pemberdayaan  masyarakat  dalam  Penerapan  Hukum  dan  Kearifan  Local  pada
Kegiatan  Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hasil kegiatan musyawarah/ Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah elemen  masyarakat,  Pemerintah  Desa,  aparat  keamanan  dan  penegak  hukum  menunjukkan antara  lain: Pertama, dalam  sesi  diskusi  tanya  jawab,  kebanyakan  peserta  tidak/  belum memiliki  kompetensi  SDM  (pengetahuan,  keterampilan  dan  pengalaman)  yang  memadai mengenai  seluk  beluk  pemberdayaan  penerapan  hukum  lokal  (hukum  adat, living  law )  dan kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  (LH), kecuali  hanya  beberapa  peserta  memiliki  kompetensi  mengenai  arti  penting,  tujuan  dan manfaat, urgensi, metode atau cara pelaksanaan, tindakan  yang harus dilakukan, mekanisme pelaksanaan,  siapa  saja  yang  harus  dilibatkan  atau  terlibat , serta  cara  berperan  serta  dan berpartisipasi dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal.
Kedua, Terkait  diskusi  mengenai  dukungan , awalnya  ada  diantara  warga  masyarakat peserta  FGD  yang  mempertanyakan  maksud  dan  tujuan  serta  urgensi  dan  kepentingan penerapan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha pertambangan  dan  pengelolaan  LH  di  desanya.  Namun  setelah  pemateri  dan  peneliti memberikan  penjelasan  akhirnya  mereka  dapat  mengerti,  memahami  dan  menerima  ide gagasan dan usulan tersebut. Kemudian banyak warga masyarakat peserta FGD yang sepakat untuk  memberikan  perhatian  dan  dukungan  disamping  beberapa  diantaranya  masih  merasa ragu dan kurang setuju dengan alasan bahwa Pemerintah khususnya Lembaga/ aparat penegak hukum dan instansi terkait mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab mengenai hal itu. Sebagian warga masyarakat peserta FGD sepakat untuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan promosi, sosialisasi, pembinaan, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta simulasi , maupun  upaya  peningkatan  komitmen,  motivasi,  pengetahuan,  keterampilan,  dan pengalaman penerapan penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal , demikian pula  upaya  pemberdayaan  melalui  peningkatan  kegiatan  penyadaran,  pendayaan,  penguatan kapasitas  dan  pembudayaan  perilaku,  sementara  beberapa  warga  lainnya  merasa  ragu  dan kurang respek mengenai hal itu.
Banyak atau sebagian besar warga masyarakat peserta FGD sepakat untuk memberikan dukungan terhadap  upaya   penerapan  hukum   lokal   adat  ( living  law )  dan  kearifan  lokal pada    kegiatan    usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH  di  desanya.  Kecuali  beberapa warga  lainnya  masih  merasa  ragu  dan  kurang  yakin  mengenai  hal  itu.  Sebagian  warga
masyarakat  peserta  FGD  menyatakan  memiliki  motivasi  yang  baik  untuk  terlibat berperanserta  dan  berpartisipasi  dalam  operasionalisasi  kelembagaan  hukum  adat  dan kearifan  lokal , serta  memiliki  komitmen  terhadap  program  dan  kegiatan  sosialisasi, pendidikan  dan  pelatihan  dalam  pemberdayaan  kelembagaan  tersebut  di  desanya,  kecuali beberapa  warga  lainnya  masih  merasa  ragu  dan  kurang  yakin  mengenai  hal  itu  dengan beberapa  alasan  tertentu  seperti  adanya  kesibukan  pekerjaan  dan  urusan  lainnya  yang  lebih penting.  Selain  itu,  diantara  warga  masyarakat  peserta  FGD  menyatakan  kesediaannya memberikan  bantuan  materi,  sarana  prasarana,  fasilitas,  namun  sebahagian  warga  lainnya merasa  ragu,  dan  tidak  bisa  menjanjikan  hal  itu.  Ketiga,  telah  disepakati  pelaksanaan “Komitmen  Bersama”,  dan  pengadaan  Peraturan  Desa  (PERDES)  Tentang  Pengembangan Lembaga  Hukum  Lokal  Adat  ( Living  law )  dan  Kearifan  Lokal  pada  kegiatan  usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya.

## Pemberdayaan Masyarakat
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Batu Api Kecamatan Batu  Putih  Kabupaten  Kolaka  Utara  masih  menghadapi  tantangan  permasalahan  dalam  hal kompetensi SDM terkait pengertian, arti  penting, tujuan  dan manfaat  dari  penerapan  hukum lokal  (hukum  adat, living  law )  dan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  diindikasikan  oleh  tingkat  pengetahuan  dan keterampilan serta pengalaman sebagian besar warga masyarakat masih relatif sangat kurang. Masyarakat  lokal  secara  nyata  membutuhkan  pemberdayaan  agar  memiliki  kemampuan, kemandirian,  keberdayaan  dalam  penerapan  hukum  lokal  (hukum  adat, living  law )  dan kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di desanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  bahwa  proses  pemberdayaan  dikatakan sebagai  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok lemah dalam masyarakat (Suharto, 2009).
Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Batu Api seperti  dikemukakan Biestek  dan Shardlow pada prinsip dan intinya mendorong  masyarakat desa  untuk  menemukan  sendiri  apa  yang  harus  ia  lakukan  dalam  kaitan  dengan  upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, serta menentukan masa depannya. (Adi, 2008). Dan hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Gunawan  Sumodiningrat,  bahwasannya  pemberdayaan mencakup  tiga  sisi,  yaitu: Pertama ,  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan warga  desa  berkembang; Kedua ,  memperkuat  potensi  ekonomi  atau  daya  yang  dimiliki masyarakat  desa; Ketiga ,  melindungi  dan  mencegah  terjadinya  persaingan  yang  tidak seimbang,  serta  menciptakan  kebersamaan  dan  kemitraan  antara  yang  sudah  maju  dengan yang belum berkembang. (Moh Aziz, 2005; Sucipto, 2019).
Menurut  Muthahari,  masyarakat  desa  sebagai  sekelompok  manusia  yang  terjalin  erat karena  sistem  tertentu,  tradisi  tertentu,  konvensi  dan  hukum  tertentu  yang  sama,  serta mengarah  pada  kehidupan  kolektif  (Silfan,  2018).  Hal  ini  tentunya  membutuhkan pemberdayaan  dalam  penerapan  hukum  lokal  adat  dan  kearifan  lokalnya  yang  menurut McArdle  perlu  lebih  menitikberatkan  pada  proses  memandirikan  dalam  pengambilan keputusan  melalui  pembekalan  akumulasi  pengetahuan,  keterampilan  serta  sumber  lainnya dalam rangka mencapai tujuannya tanpa tergantung pada bantuan dan pertolongan dari pihak
eksternal (seperti Pemerintah, swasta dan lainnya) (Salam, 2008). Terbangunnya kemandirian tersebut  akan  memungkinkan  masyarakat  desa  dapat  mengalami  peningkatan  kapasitas, kemampuan  memenuhi  kebutuhannya  atas  sarana  prasarana  dalam  mengembangkan  potensi atau  bakat  mereka  melalui  berbagai  kegiatan  atau  peluang  yang  ada,  yang  selanjutnya memungkinkan  untuk  lebih  aktif  berpartisipasi  di  dalam  pengambilan  keputusan, menunjukkan  pengaruh  dalam  lingkungannya  serta  mampu  menyelesaikan  segala permasalahan yang ada sehingga tercipta kesejahteraan bersama sesuai harapan.
Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Desa  Batu Api  seperti  dikemukakan  oleh  Parson mengandung  sejumlah  makna,  antara  lain:  Pertama, Proses  penguatan  kapasitas    untuk  berpartisipasi,  berbagi  pengontrolan,  mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Suharto, 2009); Kedua,  Proses  pendidikan  bagi  peningkatan  kualitas  SDM  individu,  kelompok,  atau masyarakat desa sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Anita, 2018); Ketiga, Proses pendelegasian kekuasaan dan kewenangan kepada individu atau masyarakat desa sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (Suaib, 2023).
Pemberdayaan  merupakan  usaha  yang  dijalankan  untuk  meningkatkan  kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Pemberdayaan menumbuhkan jiwa  kemandirian  dan  kreativitas  untuk  berkembang  dengan  kekuatan  sendiri,  tidak tergantung  pada  bantuan  dan  perintah  dari  atas  sebagaimana  yang  ada  pada  kebijakan sentranlistik.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  diharapkan  pola  pendekatan  yang  bersifaat botton-up  yang  bertujuan  menggerakan  potensi  masyarakat.  Selanjutnya  yang  akan  dicapai lewat  pemberdayaan  ini  adalah  meningkatnya  kualitas  hidup  masyarakat  di  daerah  (Reni Renoati dalam Zuliyah 2010: 151).
Pendapat  lain  mengenai  pemberdayaan  menurut  Pranarka  dan  Moeljarto  merupakan Pertama, wujud penghormatan terhadap kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan  peningkatan  kemandirian  penduduk  desa  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi; Kedua, pembagian kekuasaan yang adil ( equitable sharing of power ) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh individu terhadap  proses  dan  hasil  pembangunan;  Ketiga,  Usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pendekatan  pengembangan  masyarakat  (Huda,  2008).  Karena  itu,  fokus pemberdayaan adalah pemberkuasaan, penguatan kapasitas diri, dan memandirikan. (Suharto , 2015).
Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  memiliki  tujuan  fundamental  yakni  terjadinya perubahan    sosial,    berupa    keberdayaan,    keberkuasaan,    dan    kemandirian    dalam mengambil  keputusan  dan  tindakan  dalam  penerapan  hukum  local  adat  ( living  law )  dan kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH,  kemampuan berpartisipasi  dan  berperan  serta,  menyampaikan  aspirasi,  serta  peningkatan  kompetensi SDM-nya  (Suharto,  2009).  Demikian  pula  yang  yang  dikemukakan  oleh  Suhartini  (2015) yakni  bertujuan  untuk  (1)  meningkatkan  kapasitas  dan  kemandirian  masyarakat  desa  dalam memanfaatkan  berbagai  peluang  dalam  penerapan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan kearifan lokal guna mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya secara berdaulat pada
kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH sehingga sampai pada kehidupan sejahtera; (2) Menumbuhkan inisiatif, keativitas dan jiwa kesendirian dalam peningkatan kesejahteraan; (3)  Meningkatkan  kemampuan  usaha  dalam  rangka  pembangunan  sumber  pendapatan  yang menunjang  perekonomiannya  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan    pengelolaan  LH  di desanya.  Proses  pemberdayaan  mengandung  kecenderungan  primer  dan  sekunder. Kecenderungan  primernya  adalah  terjadinya  pengambilalihan  kekuasaan,  kekuatan  atau kemampuan  berdaya,  terkelolanya  asset  materialnya  dalam  mendukung  pengembangan kemandirian  mereka.  Sedangkan  kecenderungan  sekundernya  adalah  terjadinya  proses stimulasi  dan  motivasi  warga  desa  untuk  memiliki  kemampuan  atau  keberdayaan  dalam menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog (Dayati, 2008).
Kebutuhan masyarakat desa atas pemberdayaan tidak hanya terpaku pada satu program saja  melainkan  haruslah  berproses  secara  bersiklus  dan  berkesinambungan  agar  terjadi perbaikan dan perubahan (Adi, 2002). Siklus berkesinambungan tersebut terdiri dari lima (5) tahapan  utama  yaitu: 1) Menghadirkan kembali pengalaman  yang memberdayakan dan tidak memberdayakan;  2)  Mendiskusikan  alasan  mengapa  terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan;  3)  Mengidentifikasikan  masalah  yang  timbul  pada  kegiatan  usaha pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  4)  Mengidentifikasikan  basis  daya  yang bermakna;  dan  5)  Mengembangkan  rencana-rencana  aksi  dan mengimplementasikan  hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (Hogan dalam Adi, 2008).
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sumaryadi (2005) bahwa pemberdayaan bukanlah  proyek tunggal dengan awal  dan  akhir  melainkan sebuah  filosofi  dan  metode  atau cara  dimana  orang  berpikir  dan  melaksanakan,  dimana  penyesuaian  dan  pelaksanaannya memerlukan  pembinaan  organisasi  dan  proses  pendidikan  yang  berkelanjutan  selama bertahun-tahun.  Oleh  karena  itu,  esensi  utama  dari  upaya  pemberdayaan  tersebut  adalah peningkatan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  dari  satu  tingkatan  ke  tingkat yang lebih baik. (Hogan dalam Adi, 2008).
Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Desa  Batu Api  merepresentasikan  suatu  proses  penguatan  kapasitas  ( capacity  building )  yaitu  proses peningkatan  kemampuan  individu,  kelompok,  organisasi,  dan  kelembagaan  yang  lain  untuk memahami dan melaksanakan hukum local adat ( living law ) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pengembangan  kapasitas  tersebut memerlukan  energi  internal  dan  energi  eksternal.  Selain  memerlukan  kesadaran,  komitmen, motivasi, kompetensi  serta  kemandirian  sebagai  energi internal, juga memerlukan dukungan dan bantuan dari Pemerintah/ instansi terkait, lembaga/ aparat penegak hukum, dan pihak lain yang  berkompeten.  Namun  demikian  bahwa  energi  eksternal  tersebut  hanyalah  berfungsi sebagai  faktor  pendukung/  pelengkap,  sehingga  yang  sangat  penting  dikedepankan  adalah energi internal agar mata rantai kultur ketergantungan dapat diputus (Soetomo, 2011).
Pengembangan  kapasitas  masyarakat  desa  mengandung  makna  pengembangan  aktor manusianya.  Pengembangan  ini  mensyaratkan:  Pertama,  terintegrasinya  usaha-usaha  dari Pemerintah  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kondisi  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan kultural;  Kedua,  memfokuskan  pada  partisipasi  masyarakat  (komunitas)  disamping memperhatikan  aspek  lokal;  Ketiga,  meningkatkan  kepedulian  dan  interaksi  antar-anggota
masyarakat  desa  yang  bermukim  pada  satu  wilayah  desa  yang  relatif  kecil  (lokal)  dengan batas-batas  yang  jelas,  serta  memiliki  hubungan  kedekatan,  loyalitas  dan  kolektif  identitas dan  tempat  (Zubaedi,   2013).  Penjabaran  dari  pengembangan  tersebut  dapat  berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan dan keterampilan ( skill )  untuk  merespon  dinamika  lingkungannya,  peningkatan  akses  terhadap  informasi  dan proses  pengambilan  keputusan.  Karena  itu,  perubahan  yang  direncanakan  dalam pemberdayaan  adalah  bagaimana  memberikan  rangsangan  dan  dorongan  agar  masyarakat desa terbangun dan berkembang kapasitasnya dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal-nya (Soetomo, 2009).
Proses  penyesuaian  dan  pelaksanaan  pemberdayaan  memerlukan  kajian  terhadap faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  menyebabkan  masyarakat  desa  menjadi  kurang berdaya ( depowerment ) atau mengalami ketidak-berdayaannya dalam penerapan hukum lokal adat  ( living  law )  dan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor internal yang dapat diidentifikasi adalah berasal dari individu dan  kelompok  masyarakat  itu  sendiri  seperti  kesadaran,  pengetahuan,  keterampilan, pengalaman,  motivasi, persepsi, perilaku dan lainnya, termasuk sarana prasarana dan fasilitas (Hogan dalam Adi 2008). Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat diidentifikasi adalah berasal  dari  luar  seperti  kebijakan,  koordinasi  dan  kerjasama,  pengawasan,  sistem  sosial budaya,  dan  lainnya  (Ilyas,  2023).  Atas  dasar  itu  maka  peran  yang  dimainkan  oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi) agar tercapai kemandirian masyarakat desa.
Pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  penerapan  hukum  lokal  adat ( living  law )  dan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  sangat  penting  memenuhi  sejumlah  tahapan  menurut  Adi  (2008)  antara lain:  1)  Tahapan  Persiapan  ( Engagment ),  baik  penyiapan  tenaga community  work maupun penyiapan  lapangan;  2)  Tahapan  Pengkajian  ( Assesment )  baik  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat ( key  person )  maupun  kelompok-kelompok  dan  masyarakat  untuk  mengidentifikasi  masalah kebutuhan yang dirasakan ( felt needs ) serta sumberdaya yang dimiliki  dengan  menggunakan teori SWOT (kekuatan/   s trength ,  kelemahan/ weaknesses ,  kesempatan/ o pportunities ,  dan ancaman/ threat ;  3)  Tahapan    Perencanaan    alternatif  program  atau    kegiatan;  4)  Tahapan Formulasi  Rencana  Aksi  (gagasan  tertulis,  proposal  anggaran);  Keempat,  Tahapan Pelaksanaan program/ kegiatan; 5) Tahapan Evaluasi (melibatkan warga masyarakat, disertai pengawasan  internal  dan  eksternal);  dan  6)  Tahapan  Terminasi  (mengakhiri  program  dan kegiatan).  Tahapan  tersebut  merupakan  suatu  siklus  perubahan  yang  berusaha  mencapai kemajuan  ke  taraf  yang  lebih  baik  yaitu:  a.  Penciptaan  suasana  iklim  yang  memungkinkan potensi  masyarakat  desa  berkembang.  b.  Penguatan  potensi  atau  daya  masyarakat  pada langkah-langkah  lebih  positif  dan  nyata  serta  pembukaan  akses  kepada  berbagai  peluang yang  akan  membuatnya  berdaya  dalam  memanfaatkan  peluang.  c.  Penanggulangan  masalah yang  dihadapi,  seperti  penertiban  aktivitas  pertambangan illegal ,  pemulihan  ekosistem lingkungan  hidup  yang  mengalami  kerusakan,  penghentian  polusi  dan  pencemaran  (udara, tanah, air), konflik, sengketa lahan, pengurasan sumber daya alam, dan lainnya.
Mengacu  kepada  pendapat  Wilson  dalam  Sumaryadi  (2005),  maka  pemberdayaan masyarakat  perlu  memenuhi  beberapa  tahapan  roses  pemberdayaan  yaitu:  1)  Tahap Awakening, bertujuan  membantu  warga  masyarakat  desa  mengenali,  mengidentifikasi,
mengkaji  aneka  situasi  dan  kondisi  serta  permasalahan  yang  mereka  hadapi  saat  ini; mengajak  warga  desa  melihat  masalah  dan  dampak  pertambangan  terhadap  pekerjaan  serta sumber  penghidupan  dan  pola  pencahariannya;  serta  menilai  dan  menggambarkan kemampuan,  sikap  dan  keterampilan  mereka  dalam  menerapkan  hukum  lokal  adat  ( living law ) dan kearifan lokal-nya dalam mengatasi masalah saat ini yang sedang dihadapi maupun ke  depan  sehingga  memungkinkan  mereka  memasuki  tahap a  state  of  readiness untuk menerima  tantangan  pemberdayaan;  2)  Tahap Understanding. bertujuan  meningkatkan pemahaman  dan  persepsi  baru  warga  desa  mengenai  diri  mereka  sendiri,  pekerjaan  dan aspirasi  mereka  serta  keadaan  umum  yang  dialami,  serta  meningkatkan  kemampuan mengembangkan  suatu  strategi  atau  prosedur  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  melalui penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal; 3)  Tahap Harnessing, bertujuan meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  warga  desa  dalam  mengambil  keputusan  dan tindakan  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi;  dan  4)  Tahap Using, bertujuan mendayagunakan  keterampilan  dan  kemampuan  pemberdayaan  sebagai  bagian  dari kehidupan kerja setiap hari.

## Penerapan Hukum dan Kearifan Lokal
Temuan  hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar  (75%)  warga  masyarakat menyatakan  memberikan  dukungan  terhadap  penerapan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH  di  desanya.  Namun fenomenanya,  meskipun  secara  umum  dan  keseluruhan  banyak  warga  masyarakat menyatakan memberikan dukungan, namun dukungan itu masih dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yakni dukungan yang baik dan yang masih kurang/ tidak optimal, sehingga masih terjadi  dikotomi.  Adanya  dikotomi  dukungan  masyarakat  tersebut  mengindikasikan  bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal menjadi  solusi  yang  urgen,  vital  dan  strategis  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta berperanserta dan berpartisipasi dalam perencanaan, pengorganisian, pengaturan,  pengelolaan,  pengawasan,  pengendalian, pemantauan/ monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aktivitas usaha pertambangan dan pengelolaan LH di wilayahnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan lokal di Desa Batu Api memungkinkan warga desa memiliki keberdayaan, keberkuasaan dan kemandirian  dalam  mengatasi  masalah  ketidakberdayaan  dan  ketidakmandirian  atau ketergantungan  pada  bantuan  Pemerintah/  instansi  terkait,  lembaga/  aparat  penegak  hukum, maupun  pihak  swasta  dalam  mencegah,  menghadapi,  mengatasi  atau  menyelesaikan  aneka masalah  dan  konflik  yang  dihadapi  akibat  dampak  dari  aktivitas  pertambangan. Pemberdayaan  melalui  kegiatan  sosialisasi,  pembinaan,  pendidikan  dan  pelatihan keterampilan  memungkinkan  warga  desa  mengalami  peningkatan  kesadaran  dan  kapasitas SDM,  serta keberdayaan  dan  kemandirian  dalam  menerapkan hukum lokal  adat ( living law ) dan  kearifan  lokal-nya  terutama  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH  di desanya.  Melalui  pemberdayaan  dan  kemampuan/  kompetensi  SDM  serta  dukungan  yang diberikan  memungkinkan  masyarakat  desa  secara  kolektif  menerapkan  hukum  lokal  adat ( living law ) dan kearifan lokal dalam mencegah, menertibkan, mengawasi dan mengendalikan serta  menyelesaikan  aneka  masalah  dan  konflik  yang  timbul  akibat  dampak  dari  maraknya
kegiatan  usaha  pertambangan  yang  menimbulkan  penyerobotan  tanah  dan  sengketa  lahan, penambangan illegal , pencurian hasil-hasil tambang, pertikaian antar kelompok, intimidasi dan teror,  tindak  kekerasan  dan  kriminalitas,  dan  lainnya.  Demikian  pula  dampak  terhadap lingkungan  hidup  (LH)  seperti pencemaran  air  dan  tanah,  polusi,  perusakan  kawasan hutan, perusakan  tanah  persawahan  dan  lingkungan  permukiman,  perusakan  tanaman  perkebunan (seperti tanaman sagu), banjir bandang dan longsor, dan lainnya.
Meningkatnya  kapasitas  SDM,  keberkuasaan,  keberdayaan  dan  kemandirian  yang dimiliki  dalam  menerapkan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan  kearifan  local-nya memungkinkan  masyarakat  desa  memiliki  pilihan  atau  alternatif  untuk  mencegah  dan menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya dalam hal masalah pengelolaan lingkungan hidup  dan  kegiatan  usaha  pertambangan  yang  secara  nyata  menimbulkan  aneka  macam dampak negatif dan deskruptif bagi hidup dan kehidupannya. Kalangan warga desa terkadang bahkan  sering  merasa  tidak  puas  atau  kecewa  kepada  pihak-pihak  tertentu  yang  dianggap berkompeten atau berwenang dalam mengatasi masalahnya.  Oleh karena  itu, dengan adanya peningkatan  kapasitas  SDM,  keberkuasaan,  keberdayaan  dan  kemandirian  melalui pemberdayaan maka diharapkan masyarakat desa mampu mengembangkan hukum lokal adat ( living  law )  dan  kearifan  local-nya  sebagai  instrumen  untuk  membicarakan  masalah  dan solusinya,  serta  mengambil  keputusan  dan  tindakan  yang  diperlukan  sehingga  tidak bergantung  lagi  sepenuhnya  kepada  pihak-pihak  tertentu  yang  dianggap  berkompeten  atau berwenang seperti Pemerintah/ instansi terkait, Lembaga/ aparat penegak hukum.
Penerapan hukum berbasis hukum lokal ( living law ) pada kegiatan usaha pertambangan dan  pengelolaan  LH  sejalan  dengan  makna  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Braithwaite (2002)  yakni  sebagai  suatu  institusi  yang  bertujuan  untuk  mengantarkan  manusia  kepada kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan  membuat    manusia    bahagia.    Kemanusiaan    dan keadilan   menjadi   tujuan   dari   segalanya   dalam   kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum  untuk  manusia”  bermakna  juga  “hukum  untuk  keadilan”.  Ini  berarti  kemanusiaan dan  keadilan  ada  diatas  hukum.  Inti  penekanannya  adalah  pada  penegakan  hukum berkeadilan, yang dalam konteks Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang  sering disebut  dengan  “masyarakat  yang  adil  dan  makmur” (Rizky,  2008:58).  Hukum (baik  tidak  tertulis  yang  disebut  consensus  maupun  yang  tertulis  disebut  peraturan perundang-undangan)  secara  umum  memiliki  unsur-unsur  berupa  perintah,  larangan,  dan sanksi. Karena itu norma-norma yang ada pada setiap hukum secara  umum  dapat  dibedakan antara  norma  hukum  fakultatif  (pilihan)  dan  norma  hukum imperative (memaksa). Hukum memiliki  sifat  yang  imparsial  yakni  diberlakukan  untuk  dan  kepada  semua  warga  negara tanpa  kecuali  sehingga  dikenal  asas  hukum equality  before  the  law (semua  orang berkedudukan sama di depan hukum) (Riwanto, 2019).
Eksistensi  hukum  berbasis  hukum  lokal  ( living  law )  di  Desa  Batu  Api  pada  intinya bertugas  untuk  mengatur  aktivitas  manusia  dalam  hal  cara  berhubungan  dengan  manusia lainnya  semasyarakat  (Riwanto,  2019).  Selanjutnya  dari  tugas  tersebut,  Hukum  lokal  adat pun  memiliki  fungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  aktivitas  manusia,  baik  manusia  dalam kedudukannya  sebagai  anggota  masyarakat  maupun  sebagai  aparat  hukum  dan  aparat pemerintah.  Hukum  lokal  ( living  law )  mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  sangat  strategis dalam  pembangunan  masyarakat  dewasa  ini  sehingga  hukum  senantiasa  dituntut  harus mampu  menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Fungsi
hukum  paling  tidak  mencakup  lima  aspek  (panca-fungsi),  yaitu:  direktif,  integrative, stabilitatif,  perpektif,  dan korektif  (Riwanto,  2019).  Selanjutnya  dalam  rangka  menjalankan fungsi hukum sebagai a tool of social engineering atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan  pembangunan,  maka  hukum  itu  menurut  Michael  Hager  dapat  mengabdi  pada  3  (tiga) sektor  yaitu:  (1)  Hukum  sebagai  alat  penertib  ( Ordering ),  (2)  Hukum  sebagai  alat  penjaga keseimbangan  ( Balancing ),  (3)  Hukum  sebagai  katalisator  perubahan  melalui  pembaharuan hukum ( Law reform ) (Riwanto, 2019).
Selanjutnya hadir dan melembaganya hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan local pada  masyarakat  desa  diharapkan  dapat  mengurangi  intensitas  penyelesaian  masalah khususnya  masalah  hukum  melalui  Lembaga  Penegak  Hukum  (LPH)  seperti  Kepolisian, Kejaksaan  dan  Pengadilan.  Masalah-masalah  hukum  (pelanggaran  administrasi,  perdata, pidana)  yang  timbul  dari  berbagai  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH diharapkan  dapat  ditemukan solusinya melalui  penerapan  hukum lokal adat ( living law ) dan kearifan  lokal  tersebut.  Jadi  dengan  penerapan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan  kearifan lokal  maka  masalah  hukum  yang  biasanya  atau  menurut  hukum  positif  (hukum  modern, hukum  negara)  harus  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  di  Lembaga  Penegak  Hukum  dan Lembaga  Peradilan,  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  non-litigasi.  Penyelesaian  masalah hukum  di  luar  jalur  hukum  itulah  sehingga  peningkatan  kapasitas  SDM,  keberkuasaan, keberdayaan  dan  kemandirian  dalam  penerapan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan  kearifan lokal  menjadi  urgen,  penting  dan  strategis.  Pelembagaan  hukum  lokal  adat  ( living  law )  dan kearifan lokal sangat memungkinkan masyarakat lokal untuk menggali dan mendayagunakan nilai-  nilai  luhur  (kearifan  local), adat  istiadat,  tradisi  kepercayaan  dan  agama,  serta  hukum adat/  kebiasaan  ( living  law )  sebagai  pilar  dan  garda  terdepan  dalam  manajemen  usaha pertambangan  dan  LH  di  desa  atau  di  daerahnya,  serta  instrumen  hukum  dan  budaya  serta politik  dalam  mengendalikan  dan  mengatasi  aneka  masalah  dan  konflik  pertambangan  dan pemanfaatan SDA – LH.
Penerapan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH merepresentasikan  hukum  informal  yang  berlandaskan pada  budaya  asli lokal  sehingga  akar dan fondasi bangunannya sangat kuat dalam hidup dan kehidupan komunitas masyarakat lokal (Ilyas, 2020), yang lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk  ( model  for )  melakukan  suatu  tindakan,  serta  menjadi  salah  satu  sumber  pengetahuan (kebudayaan)  masyarakat  yang  ada  dalam  tradisi  dan    sejarah,  pendidikan  formal  dan informal,    seni,  agama  dan  interpretasi    kreatif    lainnya,  sehingga  memungkinkan pertukaran  secara  terus  menerus  segala  macam  ide  dan  penafsirannya  yang  meniscayakan tersedianya  referensi  untuk  komunikasi  dan  identifikasi  diri.  Ketika  gelombang  modernisasi dan  globalisasi  melanda  seluruh  bagian  dunia,  maka  referensi  yang  berupa  nilai,  simbol, pemikiran  mengalami  penilaian  ulang,  yakni  ada  pranata  yang  tetap  bertahan  (stabil),  tetapi tidak sedikit yang berubah, sedang membentuk dan dibentuk oleh proses sosial (Ilyas, 2020). Karena  itu  menurut  Pawitro,  nilai-nilai  kearifan  lokal  pada  suatu  masyarakat  memerlukan penggalian  dengan  maksud  dan  tujuan:  (a)  untuk  mendapatkan  nilai-nilai  „kearifan‟  yang berguna  untuk  penyelesaian  masalah  sosio-ekologis  (tata  bangunan  dan  tata  lingkungan) dalam  masyarakat  kita,  dan  (b)  untuk  mendapatkan  nilai-nilai  pembanding  ( comparation values )  terhadap  arus  pemikiran  global  yang  menderas  pada  saat  sekarang  ini  sehingga  kita mempunyai nilai (alternatif) pembanding (Ilyas, 2020).
Penerapan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH  di Desa Batu Api seperti   dikemukakan   oleh   Soenaryo   dapat   berupa   adat   istiadat,   institusi, kata-kata    bijak,    pepatah,  pengetahuan  lokal  yang  sudah  demikian  menyatu  dengan  sistem kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama (Ilyas, 2020). Karena itu, keaslian  kearifan  lokal  bisa  dalam  bentuk aslinya  maupun  dalam  bentuk  reka  cipta  ulang  ( institutional  development )  yaitu memperbaharui  institusi-institusi  lama  yang  pernah  berfungsi  dengan  baik  dan  dalam upaya membangun  tradisi,  yaitu  membangun  seperangkat  institusi  adat-istiadat  yang  pernah berfungsi  dengan  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  sosial-politik  tertentu  pada  suatu  masa tertentu,  yang terus menerus   direvisi   dan   direkacipta   ulang   sesuai   dengan   perubahan kebutuhan   sosial-politik   dalam masyarakat. Perubahan ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal  itu  sendiri,  dengan  melibatkan  unsur  pemerintah  dan  unsur  non-pemerintah,  dengan kombinasi  pendekatan top-down dan bottom up .  (Ilyas, 2020).
Eksistensi  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pengelolaan  LH  di Desa Batu Api seperti dikemukakan oleh Fajarini merupakan tata aturan tak tertulis memiliki sejumlah fungsi  dan  peran  antara  lain:  (1)  sebagai  roh  dari  hidup  dan  kehidupan  komunitas masyarakat  lokal  yang  mengajarkan  falsafah,  ideologi  dan  paradigma  serta  menjadi  sumber nilai, norma-norma, asas, konsep dan teori, metode analisis dan praktek serta perilaku dalam berbudaya dan berhukum; (2) sebagai pedoman acuan bagi masyarakat yang meliputi seluruh aspek  kehidupan,  berupa  tata  aturan  yang  menyangkut  hubungan  antar  sesama  manusia, maupun  hubungan  manusia  dengan  alam,  binatang,  tumbuh-tumbuhan  yang  lebih  bertujuan pada upaya konservasi alam, termasuk hubungan manusia dengan yang gaib (Ilyas, 2020); (3) sebagai  identitas  atau  kepribadian  budaya  bangsa  sehingga  mampu  menyerap,  bahkan mengolah  kebudayaan  yang  berasal  dari  luar/  bangsa  lain  menjadi  watak  dan  kemampuan sendiri,  menyesuaikan  dengan  pandangan  hidup  masyarakat  sekitar  agar  tidak  terjadi pergesaran  nilai-nilai  (Wibowo  2015);  (4)  sebagai  pengikat  dalam  bentuk  kebudayaan  serta (5) sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional (Sedyawati, 2006).

## KESIMPULAN
Kesimpulan menjawab tujuan penelitian atau kajian berdasarkan pengertian yang lebih komprehensif  dari  hasil  dan  pembahasan  penelitian.  Saran  ditujukan  untuk  tindakan  praktis (kepada lembaga yang berpartisipasi), untuk pengembangan teori baru,  dan  untuk  penelitian lebih lanjut.
Dari hasil  penelitian  dan pengabdian  yang  dilakukan,  maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya  masyarakat  di  Desa  Batu  Api  Kecamatan  Batu  Putih  Kabupaten  Kolaka  Utara belum memiliki/ didukung kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang optimal/ memadai dalam  penerapan  hukum  dan  kearifan  lokal  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  dan pengelolaan  LH.  Namun  pemberdayaan  penerapan  hukum  dan  kearifan  lokal  tersebut mendapat  dukungan  yang  besar  dari  masyarakat. Selain itu, pemberdayaan tersebut memiliki landasan “Komitmen Bersama”, serta perlu didukung Peraturan Desa (PERDES).
Masyarakat  lokal    pada    berbagai    desa    dan    daerah  termasuk    dan    khususnya    di Desa  Batu  Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sangat  penting  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusias  (SDM)-nya  serta
mengoptimalkan  dukungannya  terhadap  penerapan  hukum  dan  kearifan  lokal  pada  kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH. Pemerintah Desa dan masyarakat lokal diharapkan mengadakan Peraturan Desa (PERDES) sebagai payung hukum yang memperkuat penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH.

## REFERENSI
Adi , Isbandi  Rukminto.  2002. Pemikiran-Pemikiran  Dalam  Pembangunan  Kesejahteraan Sosial , Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia .
Adi,  Isbandi  Rukminto.  2008. Intervensi  Komunitas. Pengembangan  Masyarakat  sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Adhi. 2021. DLH Peringati PT. Kasmar Tiar Raya, Sediment Pond Belum Memadai. [Online] Tersedia: https://adiwarta.com/dlh-peringati-pt-kasmar-tiar-raya-sediment-pond-belum- memadai/ . [22 November 2022].
Admin  Ei.  2023.  Akibat  Pertambangan  PT  Kasmar  dan  PT  TMM,  Persawahan  Warga  di Kolut  Tertimbun  Lumpur.  [Online]  Tersedia: https://edisiindonesia.id/2023/02/09/akibat- aktivitas-pertambangan-pt-kasmar-dan-pt-tmm-persawahan-warga-di-kolut-tertimbun-lumpur/ .
[09 Februari 2023].
Agus, Wibowo. 2015. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Anwar.  2007. Manajemen  Pemberdayaan  Perempuan:  Perubahan  Sosial  Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan . Bandung: Alfabeta.
Anita, Devi.  2018.  Pemberdayaan  Masyarakat di Era Globalisasi. Jurnal Ilmiah  Pendidikan Scholastic , vol. 2, no. 3, pp. 60-64.
Asran.  Admin.  2020.  Polda  Sultra  Tetap  Legalkan  Aktivitas  Tambang  Ilegal  di  Batu  Putih. [Online]  Tersedia: https://lensakita.id/polda-sultra-tetap-legalkan-aktivitas-tambang-ilegal- di-batu-putih/ . [20 November 2020].
Aziz,  Moh.  Ali  dkk.  2005. Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat  :  Paradigma  Aksi Metodologi . Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Kabupaten Kolaka Utara . Penerbit BPS Kolaka Utara. [Online]  Tersedia: https://  kolutkab.bps.go.id/  id/publication/  2022/12/26/  6a4d53d12d5 f08c143134fba/statistik-daerah-kabupaten-kolaka-utara-2022.html . [12 Juli 2023].
Bhawono,  Aryo.  2023.  Limbah  Nikel  Paksa  Warga  Tiga  Desa  di  Kolaka  Utara  Mengungsi.
[Online]  Tersedia: https://betahita.id/news/detail/8978/limbah-nikel-paksa-warga-tiga- desa-di-kolaka-utara-mengungsi.html?v=1697495610 . [06 Juli 2023].
Braithwaite,  John.2002. Restorative  Justice  &  Responsive  Regulation .  England:  Oxford University Press.
Creswell,  John  W.  2018. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . Fifth Edition. London:  SAGE Publications, Inc.
Dayati,  Sri.  2010.  Upaya  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kesejahteraan. Vol. 29 Nomor 1(15), p (183-194). [Online] Tersedia: https://media.neliti.com/media/publications/17742-ID-upaya-pemberdayaan-masyarakat- dalam-rangka-meningkatkan-kesejahteraan.pdf .
Desa Batu Api. 2022. Dokumen Desa Batu Api . Kantor Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara.
Hendrawan,  J.  H.  2011.  Transformasi  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  dalam  Kepemimpinan Sunda. Prosiding  Konvensi  Nasional  Pendidikan  IPS  ke-1  Peranan  Ilmu-Ilmu  Sosial dalam Pendidikan IPS untuk Membangun Karakter Bangsa .
Huda,  Miftahul.  2008. Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial . Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Ilyas. 2020. Hukum dan Kearifan Lokal . De Lamacca. Makassar.
Ilyas,  I.,  &  Syam,  A.  (2023).  Pengembangan  Model  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Penerapan
Hukum dan Kearifan Lokal. PETITUM , 11 (1), 99-111. https://doi.org/10.36090/jh.v11i1.1389 .
Moleong.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mustofa, Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  &  Saldana,  J.  2014. Qualitative  Data  Analysis ,  A  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
Syani, A. 2012. Nilai Nilai Budaya Bangsa dan Kearifan Lokal. In Makalah Seminar dalam Kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung tanggal (Vol. 5).
Syani,  A.  2013.  Kearifan  Lokal  sebagai  Aset  Budaya  Bangsa  dan  Implementasinya  dalam Kehidupan Masyarakat. Retrieved November , 4 , 2020.
Raehan,  Darman.  2020. Hebat  dan  Kebal  Hukum,  PT  KTR  Diduga  Fasilitasi  Dokumen
Penjualan Ore Nickel Pada Penambang Ilegal. [Online] Tersedia:
https://topikterkini.com/2020/03/25/hebat-dan-kebal-hukum-pt-ktr-diduga-fasilitasi- dokumen-penjualan-ore-nickel-pada-penambang-ilegal/ . [25 Maret 2020].
Redaksi Jayantara News. 2021. Jadi Sarang Konflik, HIPPERMAKU Desak Kapolres Kolaka Utara Tertibkan Aktivitas Tambang di Batuputih. [Online] Tersedia: https://www.jayantaranews.com/?p=82495 . [03 Desember 2021]
Redaksi Koransultra.com. 2020. Dua Aliansi di Kolut Saling Tuntut Tambang: Mahasiswa
Minta Tutup, Warga Tetap Buka. [Online] Tersedia:
https://koransultra.com/2020/07/13/dua-aliansi-di-kolut-saling-tuntut-tambang- mahasiswa-minta-tutup-warga-tetap-buka/ . [13 Juli 2020].
Riwanto,  Agus.  2019. Hukum  Media  Massa (BMP)  1-9/SKOM4439 .  Jakarta:  Universitas Terbuka.
Rizky,  Rudi  (ed).  2008. Refleksi  Dinamika  Hukum  (Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade Terakhir ). Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
Salam,  Syamsir  &  Fadhilah,  Amir.  2008. Sosiologi  Pedesaan .  Jakarta:  Lembaga  Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah.
Sedyawati,  Edy.  2006. Budaya  Indonesia,  Kajian  Arkeologi,  Seni  dan  Sejarah .  Jakarta: Raja  Grafindo.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soetomo.  2009. Pembangunan  Masyarakat:  Merangkai  Sebuah  Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suaib. 2023. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat . Indramayu: Penerbit Adab.
Sucipto,  Adi.  2019.  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mitigasi  Bencana  Melalui  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Bandar  Lampung  Di  Kelurahan  Kota Karang  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  Kota  Bandar  Lampung. Skripsi.  Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung . [Online] Tersedia: http://repository.radenintan.ac.id/8814/1/SKRIPSI%20ADI%20  SUCIPTO.pdf . [13 Juli 2023].
Suhartini,  R.R.  and  Halim,  A.,  2015. Model  Pemberdayaan  Masyarakat . Yogyakarta:  CV Putra Karya.
Suharto,  Edi.,  2015. Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  Dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2009. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  :  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial . Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sumaryadi,  I.N.,  2005. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  &  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama.
Sulfan, S. 2018. Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah , 4 (2), 269 - 284. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i2.6012
Undang-undang  (UU)  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  [Online]  Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no- 32-tahun-2009
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  [Online]  Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020
Zubaedi.  2013. Pengembangan  Masyarakat:  Wacana  dan  Praktik .  Edisi  Pertama.  Jakarta: Prenada Kencana.
Zuliyah,  Siti.  2010.  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Dalam  Menunjang Pembangunan  Daerah. Journal  of  Rural  and  Development .  Volume  I  No.  2  Agustus  ,  p (151-160). https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23804 .