## Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser

## Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah assidiqhasbi97@gmail.com
Universitas Hasanuddin

## Abstract
One of the decisions that can be used as a reference related to the restoration of peatlands is the verdict against the law by PT. Kalista Alam which was sued by the Ministry of Environment and Forestry. In this decision, the company was sentenced to carry out environmental restoration actions on burned peat land covering an area of approximately 1000 hectares. This paper aims to analyze the basis of judges' considerations for imposing sentences for reparations, and their relationship to corporate responsibility within the framework of legal arrangements related to guiding principles regarding business and human rights. This paper is a conceptual paper that analyzes the judge's considerations in making the decision normatively, and its relationship to the guiding principles regarding business and human rights.  The  findings  show  that  the  judge's  decision  is  in  line  with the guiding principles regarding business and human rights which considers access to recovery from environmental damage that has occurred, and the impact on the surrounding community. Keywords: Corporate Responsibilities; Peatland Restoration; Environment.

## Abstrak
Salah satu putusan yang dapat menjadi rujukan terkait dengan pemulihan lahan gambut, adalah putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam putusan ini, perusahaan dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan gambut yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar.
Tulisan ini hendak menganalisis dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman tindakan pemulihan, dan hubungannya dengan tanggung jawab korporasi dalam kerangka pengaturan hukum terkait dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM. Tulisan ini merupakan tulisan konseptual yang menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut secara normatif, dan hubungannya dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM. Hasil temuan menunjukkan bahwa putusan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM yang mempertimbangkan akses pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar. Kata Kunci : Tanggung Jawab Korporasi; Pemulihan Lahan Gambut; Lingkungan Hidup.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
How to cite:
Maskun, [ et.al. ] ‘Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut akibat aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35782
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah
918

## Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...

## Pendahuluan
Diskursus Lingkungan merupakan hal terpenting dan utama untuk menjadi fokus bagi setiap insan. Lingkungan hidup haruslah dipandang sebagai ibu kehidupan (mother of life), yang meletakkan lingkungan dan manusia pada posisi yang sejajar untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. 1 Akan tetapi, pada kenyataan lingkungan dan manusia selalu berhadap-hadapan dan tentunya lingkungan akan menjadi korban eksplorasi dan eksploitasi manusia. Hal inilah yang menimbulkan problematika lingkungan yang sangat beragam dan membutuhkan atensi dari setiap insan selaku subjek hukum.
Kondisi lingkungan saat ini berada pada sisi yang sangat mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan, setidaknya di sebagian besar negara, meningkat dan penegakan hukum lingkungan yang ada ternyata belum efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi beberapa hal seperti kapasitas manusia dan akses teknologi yang tidak merata di negara-negara berkembang dan negara miskin. Gagasan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengentasan kemiskinan berimplikasi pada legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya alam secara massif atas nama pembangunan dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Komunikasi internasional yang lemah dan kurangnya alternative solusi yang cocok atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan penegakan lingkungan di suatu negara. 2
Penegakkan hukum di bidang lingkungan selalu menjadi problematika tersendiri. Lemahnya penegakkan hukum yang dilakukan mengakibatkan lingkungan berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kerangka sistem hukum nasional menjadi semakin jelas bahwa hanya memiliki undang-undang tidaklah cukup dan bahkan dalam sistem di mana ketentuan pidana ditegakkan secara efektif, hukum pidana dengan sendirinya tidak akan pernah cukup untuk menciptakan
1 Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, ‘Menyelamatkan Ibu Kehidupan, catatan editor dalam Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus (eds)’ (USAID-Kemitraan Partnership- the Asia Foundation  2014).[xvii].
2 UNEP and the People’s Republic of China’s Ministry of Environmental Protection, Enforcement of Environmental Law: Good Practices from Africa, Central Asia, ASEAN Countries and China (China ASEAN Environmental Cooperation Centre  2014).[1-2].
penegakkan hukum yang baik. Praktik administrasi yang efektif dan ketersediaan sarana bagi masyarakat sipil untuk terlibat juga sama pentingnya. Dalam hal ini, praktik administrasi, perdata dan pidana diperlukan untuk terciptanya penegakan hukum yang optimal. Di dalam masing-masing dari ketiga bidang ini, dan dalam hubungan timbal balik di antara mereka, inovasi perlu terus-menerus dan semua aktor dapat memperoleh manfaat dari kontak dengan dan dukungan dari satu sama lain. Dengan latar belakang internasionalisasi, dan keterbatasan sumber daya yang signifikan,  negara  dan  aktor  di  dalam  negara  harus  berusaha  untuk  belajar  dari pengalaman satu sama lain. 3
Dalam konteks penegakkan hukum di bidang lingkungan, entitas subjek hukum menjadi komponen yang memainkan peran yang sangat vital. Peran entitas subjek hukum ditegaskan dalam Agenda 21 yang merupakan hasil KTT Bumi 1992 dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor S-19/2 dan A/Res/67/290. 4 Entitas subjek hukum lingkungan meliputi negara, non-governmental organization (NGO)/ civil society organization (CSO), perusahaan mulitnasional (MNC), masyarakat adat, akademisi, dan entitas lainnya. Kehadiran entitas subjek hukum selain negara tersebut dapat di lihat pada KTT Rio Plus 20 di Rio de Janeiro, Brazil dan pertemuan pertemuan hukum lingkungan lainnya. 5
Dalam hubungannya dengan subyek hukum, maka fokus yang dibahas dalam tulisan ini adalah keterlibatan korporasi sebagai subyek hukum yang dalam beberapa kasus lingkungan merupakan pelaku pencemar atau perusakan lingkungan atau tindak pidana lingkungan. 6 Pada umumnya kasus kasus lingkungan yang melibatkan korporasi selalu menempatkan korporasi pada posisi yang selalu diuntungkan. Akan tetapi terdapat satu kasus lingkungan dimana korporasi dinyatakan bersalah, yaitu pada kasus PT Kallista Alam yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh karena membakar hutan gambut Rawa Tripa dan diharuskan membayar
3 ibid .
4 Andreas Pramudianto , Hukum Lingkungan Internasional (PT. RajaGrafindo Persada 2017).[212].
5 ibid. (n 215).
6 Weigend, Thomas , ‘ Societas delinquere non potesta German Persective’ (2008) 6 Journal of International Criminal Justice.[927-945].
920 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
ganti rugi dan biaya pemulihan lahan yang jumlahnya mencapai Rp366 miliar. Vonis tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/ Pdt.G/2012/PN.Mbo jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/ PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017.
Artikel ini merupakan penelitian normative yang menganalisa sesuai dengan ketentuan hukum, putusan terkait dengan aktivitas PT.Kalissta Alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Perusahaan ini kemudian dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya ganti rugi serta melakukan tindakan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini akan dianalisa menggunakan pendekatan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/
Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM untuk melihat langkah pemerintah dan perusahaan dalam melindungi, memenuhi dan menghormati HAM khususnya terkait dengan kerusakan lingkungan hidup. Artikel ini akan terdiri dari tiga bagian utama, bagian pertama akan diuraikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT.Kalista Alam. Pada bagian kedua akan diuraikan analisa terhadap prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM yang terdapat dalam kasus PT.Kalista Alam. Dan bagian terakhir akan diuraikan tantangan eksekusi putusan pemulihan lingkungan terhadap PT.Kalista Alam.

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kalista Alam.
Dalam putusan tingkat pertama, dapat diduga bahwa gugatan yang diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (MENLH RI) dalam hal ini berperkara sebagai penggugat, merupakan satu gugatan yang bersifat evidence-based dan bukan suatu precautionary measure terhadap kebakaran yang dilakukan dengan sengaja oleh PT. Kallista Alam sebagai tergugat. Artinya, gugatan baru diajukan ketika kebakaran telah terjadi di tahun 2011 dan 2012 di kawasan konservasi yaitu di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai wilayah warisan dunia yang dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser.
Dengan basis gugatan yang banyak menyertakan pembuktian ilmiah secara komprehensif serta dari alur waktu pengajuan gugatan, kemudian memberikan suatu petunjuk bahwa gugatan ini tidak sepenuhnya menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan (strict liability) yang termaktub dalam Pasal 88 Undang-Undang 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/2009) yang hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban tergugat namun tidak memenuhi unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” walaupun dalam putusan No. 12/ pdt.g/2012 dalam pokok perkaranya penggugat menuntut pertanggungjawaban tergugat dengan menggunakan prinsip strict liability. 7
Tuntutan pemenuhan hak asasi manusia jelas tercantum dalam persona standi penggugat yang menggunakan basis Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimana negara dituntut untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini mandat tersebut didelegasikan ke MENLH RI sebagai penggugat. Pasal tersebut juga telah selaras dengan prinsip fundamental dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPBHR) yang mewajibkan negara untuk melindungi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam teritori negara tersebut termasuk dari korporasi. 8
Dalam pertimbangan hukum hakim, pokok permasalahan dalam perkara PT Kallista Alam mengarah kepada isu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terhadap KEL yang harus dilindungi seluas 1000 hektar akibat pembakaran lahan gambut yang kemudian membawa kepada satu pertimbangan yaitu untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lahan gambut dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang pada pokoknya menjelaskan terkait penggantian kerugian dikarenakan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Pertimbangan ini diperkuat dengan 30 (tiga
7 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2012). Putusan No. 12/Pdt.g/2012/PN.Mbo.[25].
8 United Nations Human Rights. Guiding Principles on Business and Human Rights (United Nations 2011).
922 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
puluh) alat bukti, 3 (tiga) orang ahli, dan 2 (dua) orang saksi fakta. Hasil pembuktian mengarah kepada suatu konklusi bahwa lahan gambut KEL bukanlah terbakar, tetapi dibakar untuk membuka lahan, kemudian menggugurkan dalil tergugat yang menyangkal terjadinya pembakaran yang disengaja. 9
Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa kebakaran juga bukan terjadi karena loncatan api dari lahan perusahaan lain tapi karena pembakaran yang dilakukan di lahan sendiri, karena lahan yang menjadi objek pembakaran tidak lain hanya berbatasan dengan lahan tergugat sendiri. Pembakaran ini merupakan suatu onrechtmatige daad dan telah berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan  yang  diidentifikasi  secara  komprehensif  pada  keterangan  ahli  Prof.
Bambang Hero Saharjo dalam putusan tingkat pertama yang tentunya berkorelasi secara negatif terhadap pemenuhan hak warga negara dalam Pasal 65 ayat (1) UUD NRI 1945. 10 Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan penerapan res ipsa loquitur yang menerangkan perkara sebenarnya.
Pada akhirnya, dengan dasar hukum Pasal 69 ayat (1) huruf H UU 32/2009 yang melarang setiap orang untuk membuka lahan dengan cara membakar, Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PERMENLH 10/2010) yang pada pokoknya memerintahkan penanggung jawab usaha untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, Pasal 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (UU 18/2004) yang melarang setiap pelaku usaha perkebunan untuk membuka lahan dengan cara pembakaran yang berakibat pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, serta Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (PP 4/2001) yang melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.
Selanjutnya dalam pasal 87 UU 32/2009 yang mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan
9 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2012). Putusan No. 12/Pdt.g/2012/PN.Mbo.[192].
10 ibid.
tertentu karena melakukan perbuatan melanggar hukum (dalam konteks kasus a quo , berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup) yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, dan memperkuat persona standi penggugat dalam Pasal 90 ayat (1) UU 32/3009 yang memberikan kewenangan terhadap instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu pada PT. Kallista Alam yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan.
Majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, menghukum tergugat untuk memulihkan lingkungan dengan jumlah Rp. 251.765.250.000 yang merupakan hasil kalkulasi kerugian ekologis (berupa penyimpanan air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon, dan perosotan karbon), menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 114.303.419.000 yang merupakan hasil kalkulasi kerugian ekonomi, membayar dwangsom dan ongkos perkara.
Walaupun putusan tingkat pertama sejatinya telah menjadi sebuah rechtsvinding dan kemenangan untuk perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, perkara berlanjut ke tingkat banding yang diajukan terbanding (dahulu tergugat) karena sikap pengadilan yang menyalahi asas balance of probability , namun pada akhirnya terbantahkan karena pada asasnya penggugat yang memberikan dalil harus pula membuktikan dalilnya sesuai Pasal 1865 KUHPer.
Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang membuktikan kebenaran dugaan penulis bahwa perkara ini pada dasarnya tidak dilandaskan pada precautionary measures dan strict liability secara penuh, dengan menjelaskan bahwa perusakan lingkungan dalam perkara a quo disebabkan adanya kesalahan based on fault. Oleh karena itulah majelis hakim menggunakan instrumen hukum pasal 1365 KUHPer dimana ganti rugi dapat diberikan sepanjang dapat dibuktikan
924 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
bahwa perusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. 11
Namun, dengan sikap majelis hakim yang masih juga menggunakan instrumen hukum strict liability malah membebankan tanggung jawab pembuktian kepada kedua pihak sejatinya perlu dipertanyakan, terutama dari sisi esensi eksistensi yang membedakan strict liability dan aturan hukum lain tentang pertanggungjawaban terhadap lingkungan yang memerlukan pembuktian.
Terlepas dari kebingungan yang tercipta dari pertimbangan hukum tersebut, putusan hakim dalam pengadilan tingkat banding yang memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan tingkat pertama, sebenarnya menguatkan putusan sebelumnya di tingkat pertama. Putusan tingkat banding telah menjadi suatu implementasi konkrit dari prinsip polluter pays principle yang merupakan salah satu prinsip fundamental dari perlindungan lingkungan hidup, serta menjadi contoh penegakan hak warga negara dalam konstitusi atas ekologi yang sehat dimana hakim tidak dihalangi untuk berupaya menegakkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Kendati terbanding (yang kemudian menjadi pemohon kasasi) tetap mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai judex facti salah dalam menerapkan hukum dan salah menerapkan hukum tentang besaran biaya ganti rugi dan pemulihan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak berpendapat demikian dengan pertimbangan hukum bahwa memang ada unsur kesalahan pada pemohon kasasi yang setidaknya menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di lahan tersebut. 12 Dengan pertimbangan hukum hakim yang berdasar pada Pasal 90 ayat (1) UU 32/2009 untuk memberikan legitimasi pada penggugat sebagai delegasi dari Pemerintah dengan asas desentralisasi, membenarkan pengukuran besaran biaya ganti rugi karena BPN tidak memiliki kapasitas untuk tugas tersebut melainkan hanya terbatas pada perselisihan soal hak atas tanah, maka majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi PT Kallista Alam.
11 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2014). Putusan No. 50/Pdt/2014/PT.BNA . [55].
12 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2015). putusan No. 651 K/Pdt/2015 . [45].
Dalam upaya hukum peninjauan kembali oleh dahulu pemohon kasasi, hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada putusan kasus Mandalawangi No. 1794 K/Pdt/2004 sebagai suatu yurisprudensi untuk melindungi lingkungan. Terangnya fakta persidangan terutama lokasi wilayah kebakaran yang terjadi yaitu 1.000 hektar lahan dalam periode tertentu secara berkelanjutan dimulai dari tahun 2009, 2010, 2011, hingga 2012 yang mengakibatkan kerusakan lapisan lahan gambut dengan ketebalan 5-10 cm, mengakibatkan terganggunya ekosistem lahan dan membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan lahan gambut yang secara simultan juga telah menyebabkan pencemaran udara sehingga melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai satu hak asasi manusia, menjadikan dasar kuat hakim menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan peninjauan kembali PT Kallista Alam. 13
Penyelesaian perkara ini tentunya mencerminkan dua sisi yang saling berkaitan, sisi pertama yaitu dalil Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) memberikan penanda bahwa penegakan hak asasi manusia menjadi fundamen utama hakim dalam memutus perkara ini, kemudian sisi kedua yaitu penerapan asas in dubio pro natura yang bermakna “dalam ketidakpastian, maka keputusan harus mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup” sejatinya telah menjadi ruh dari pertimbangan hukum hakim dari pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Penerapan asas ini dapat diamati dari pertimbangan hakim yang cenderung memiliki keberpihakan terhadap lingkungan terutama dalam menegakkan Pasal 2 UU 32/2009 yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan menegakkan hukum lingkungan hidup, serta melalui pembuktian ahli yang mengarah kepada suatu kesimpulan bahwa lahan gambut yang terbakar seluas 1000 hektar haruslah dipulihkan dengan pertimbangan jumlah biaya pemulihan yang spesifik, komprehensif dan holistik.
13 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2012). putusan No. 1 PK/Pdt/2017.[70].
926

## Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...

## Analisis Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM Terkait dengan Putusan Kallista Alam
Secara sederhana dalam Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM, bertujuan untuk  memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan HAM untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampak, dan maka dari itu juga berkontribusi kepada sebuah globalisasi sosial yang berkelanjutan.
Terdapat 3 pilar dasar yang menjadi pedoman terhadap pelaksanaan panduan ini yakni : (a) Kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar; (b) Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati HAM; (c) Kebutuhan atas kesesuaian antara hak dan kewajiban dengan pemulihan yang layak serta efektif, ketika hak dan kewajiban tersebut dilanggar. 14
Menarik untuk mencermati tindakan Pemerintah yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT.Kallista Alam. Gugatan ini secara sederhana dapat menjadi indikasi nyata akan kehadiran negara dalam konteks ini pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini  dapat dilihat dengan langkah pengajuan gugatan kepada perusahaan yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam hal pembukaan lahan dengan cara membakar yang berakibat pada kerusakan lingkungan secara khusus pada lahan gambut. Sehingga implikasi dari hal ini menunjukkan sikap negara yang berpihak kepada kepentingan publik yang jauh lebih besar dibanding melindungi kepentingan privat perusahaan yang melakukan pengrusakan lingkungan.
Dalam analisa Busyrol Fuad, pilar pertama sangat penting untuk menegaskan tugas dan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan HAM dari pihak ketiga, termasuk korporasi. Negara dalam hal ini pemerintah wajib menetapkan langkah- langkah yang tepat melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan
14 ELSAM. Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. (ELSAM 2019).[12].
yang efektif. 15 Meski secara sederhana langkah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak diperlukan jika sebelumnya pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal ketika membuat kebijakan atau regulasi terhadap perusahaan hendak melakukan investasi. Karena pada hakikatnya pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dalam menentukan langkah untuk melakukan pencegahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun langkah ini tentu mesti tetap diapresiasi sebagai salah satu gugatan yang cukup progresif dari pemerintah dalam menegakkan sistem peradilan yang efektif. 16
Yang kedua adalah menarik untuk mencermati tindakan perusahaan yang hingga tahun 2020, terus melakukan upaya perlawanan terhadap putusan ini. 17 Hal ini dapat menjadi indikasi rendahnya kepatuhan korporasi terhadap upaya pemulihan atas tindakan kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Sikap perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan tidak mencerminkan prinsip dalam panduan bisnis dan HAM yang meletakkan peran perusahaan sebagai bagian khusus masyarakat  yang mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati HAM. Dalam pilar kedua prinsip panduan bisnis dan Ham memberikan kewajiban pada perusahaan untuk menghormati HAM. Penghormatan terhadap HAM dimaknai dengan perusahaan harus menghindari aktivitas perusahaan yang melanggar HAM dan bertanggung jawab atas dampak kerugian dari pelanggaran HAM yang dilakukan. 18
Mestinya jika PT. Kalista Alam patuh terhadap hukum, dan ingin memenuhi prinsip panduan bisnis dan HAM, mereka harus menerima dan melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Sesuai dengan prinsip yang ke-22 yang secara khusus mengatur terkait dengan prinsip pemulihan, maka perusahaan harus memberikan atau
15 Muhammad Busyrol Fuad.  ‘Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)’ (2019) 6,1 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.[103].
16 ibid, ELSAM.[14].
17 Junaidi Hanafiah, ‘PT. Kallista Alam Tetap Melawan RAN, Perusahaan Masih Beroperasi di Rawa Tripa’ (Mongabay 2020) https://www.mongabay.co.id/2020/06/23/pt-kallista-alam-tetap- melawan-ran-perusahaan-masih-beroperasi-di-rawa-tripa/ diakses pada 30 Oktober 2021.
18 ibid, ELSAM.[34].
928 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
bekerjasama dalam pemulihan, melalui proses yang sah ketika telah terbukti secara hukum aktivitas mereka telah merugikan HAM secara khusus pada kerusakan lingkungan. 19 Langkah yang lebih jauh tentunya perusahaan dapat melakukan uji tuntas HAM, untuk bisa memastikan dan mencegah, melakukan mitigasi, dan perhatian agar aktivitas perusahaan mereka sejalan dengan pemenuhan HAM, dan tidak menimbulkan kerugian yang sejalan dengan prinsip ke-17. 20
Yang ketiga adalah menarik untuk mencermati ruang lingkup gugatan yang diajukan tidak hanya sekedar gugatan ganti kerugian, melainkan juga menjangkau tindakan pemulihan yang menjadi kewajiban perusahaan, atau pelaku usaha yang telah menyebabkan perbuatan melawan hukum dalam hal ini kerusakan lingkungan. Hal ini penting agar nantinya perlahan tapi pasti, ruang untuk melindungi kepentingan publik secara khusus dan lingkungan secara umum dapat semakin menjadi dasar pertimbangan hakim atau aparat penegak hukum dalam melihat kasus-kasus lingkungan yang terjadi disekitar kita. Tersedianya ruang untuk mengajukan gugatan dalam konteks akses terhadap pemulihan merupakan implementasi dari prinsip ke-25 yang menekankan hadirnya pemerintah untuk bisa memastikan langkah-langkah yudisial, administratif, legislatif, untuk bisa memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. 21
Selanjutnya langkah mengajukan gugatan dalam ruang lingkup pemulihan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip ke-26 dengan mengambil langkah yang dapat memastikan mekanisme pemulihan dapat dilaksanakan dan mengurangi hambatan yang dapat menyebabkan akses terhadap pemulihan. 22 Selain itu, Jika kita melihat pertimbangan hakim dalam putusannya di tingkat pertama, yang mengabulkan gugatan pemerintah tidak hanya tuntutan ganti rugi, termasuk juga menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan gambut yang terbakar adalah putusan yang patut diapresiasi. Hal ini sejalan dengan
19 ibid. [58]. 20 ibid. [43]. 21 ibid. [62]. 22 ibid. [66].
prinsip dalam panduan bisnis dan HAM, yang telah diuraikan diatas. Namun tidak cukup hanya sampai disitu, pemerintah harus bisa memastikan eksekusi putusan pengadilan dapat dijalankan oleh perusahaan, sehingga pemulihan dapat dilakukan secara praktis, sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan negara terhadap HAM secara khusus pada pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

## Tantangan Eksekusi Putusan Pemulihan Lingkungan dalam Kasus Kallista Alam
Tindakan pemulihan lingkungan sebagai salah satu amar putusan dalam sengketa lingkungan hidup sebagaimana diputus dalam kasus KLHK RI vs PT Kallista Alam bukanlah hal baru di Indonesia. Secara normatif, hadirnya tindakan pemulihan dalam penyelesaian perkara perdata lingkungan hidup berpijak pada ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara keseluruhan akan disebut UUPPLH) yang mengatur: “ Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/
atau melakukan tindakan tertentu ”. 23
Beberapa sengketa sejenis yang di dalam amar putusanya juga menghukum Tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain:
1)  Sengketa antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia vs. PT Surya Panen Subur, menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1200 hektar (ha) dengan biaya sebesar Rp. 302.154.300.000. 24
23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
24 KLHK vs PT. Surya Panen Subur. (2013). Putusan No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel jo Putusan No. 796/PDT/2014/PT.DKI. jo Putusan No. 2905 K/Pdt/2015 jo Putusan No. 690 PK/ Pdt/2018.
930

## Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
2)  Sengketa antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (MenLHK RI) vs. PT Jatim Jaya Perkasa, menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 ha dengan biaya Rp. 371.137.000.000. 25
3)  Sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) vs. PT National Sago Prima, menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar pada lahan milik Tergugat seluas kurang lebih 3000 ha dengan total biaya pemulihan Rp. 753.745.500.000. 26
Terlepas dari telah adanya das/ar hukum pemulihan lingkungan sebagai bagian dari amar putusan pengadilan dalam sengketa lingkungan hidup, yang dalam praktiknya juga sudah diterapkan pada sejumlah putusan, nyatanya pelaksanaan putusan demikian bukanlah perihal yang mudah. Terdapat berbagai faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan putusan-putusan sengketa lingkungan hidup tersebut.
Beberapa tantangan pelaksanaan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK RI Rasio Ridho Sani, antara lain: a) Adanya perlawanan hukum oleh Tergugat, b) Komitmen dan kapasitas Ketua Pengadilan Negeri dalam eksekusi, c) Kualitas identifikasi dan verifikasi aset sebagai sita jaminan, d) Kemampuan finansial dari Tergugat, e) Kualitas gugatan tidak mencerminkan kondisi di lapangan, f) Ketidaksesuaian putusan dengan kondisi lapangan, dan g) Hasil putusan masuk dalam pengaturan PNBP. 27
25 KLHK vs PT. Jatim Jaya Perkasa. (2015). Putusan No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo Putusan No. 727/PDT/2016/PT.DKI jo Putusan No. 1095 K/Pdt/2018 jo Putusan No. 728/PK/ Pdt/2020.
26 KLHK vs PT. National Sago Prima. (2015). Putusan No. 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel. jo Putusan No. 540/PDT/2017/PT.DKI jo Putusan No. 3067 K/Pdt/2018.
27 Rasio Ridho Sani, ‘Tantangan dan Peluang Penegakan Hukum dalam Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup’ (disampaikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan tajuk “Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata”, 2021) < https://www.youtube. com/watch?v=99KLEEjci0w > accessed 2 September 2021; https://drive.google.com/drive/ folders/1iDaXO92TNMPU_87_Dgt-so_9n5HCmahz  diakses pada 17 October 2021.
Selain daripada itu, belum adanya pihak pengawas dan penilai eksekusi pemulihan lingkungan, belum adanya tata cara atau mekanisme paksaan bagi Tergugat agar menjalankan putusan, serta absennya pedoman umum dalam pelaksanaan eksekusi pemulihan lingkungan juga menjadi permasalahan dalam eksekusi putusan sengketa lingkungan hidup, khususnya yang memerintahkan dilakukannya tindakan pemulihan lingkungan. 28
Dalam konteks pelaksanaan putusan pada sengketa KLHK RI vs PT Kallista Alam, permasalahan utama yang menerpa proses eksekusi berkaitan erat dengan -namun tidak terbatas pada- terus munculnya perlawanan oleh PT Kallista Alam sebagai Tergugat, yang kemudian diperburuk oleh komitmen yang tidak kukuh dari Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan. Telaah terhadap kedua permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
1)  Perlawanan oleh Tergugat
Proses persidangan sengekta lingkungan hidup baik dalam bentuk perkara perdata maupun perkara pidana kerap kali memakan waktu yang lama dalam memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi pemulihan lingkungan mengalami penundaan, sementara lingkungan yang tercemar dan/atau mengalami kerusakan pada umumnya memerlukan pemulihan yang cepat dan tepat. 29
Salah satu penyebab begitu lamanya proses demikian adalah terus dilakukannya perlawanan hukum oleh Tergugat. Dalam kasus Kallista Alam, berbagai perlawanan dilakukan perusahaan sawit ini agar terbebas dari tuntutan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan. Selain melakukan upaya hukum banding (Putusan No. 50/PDT/2014/PT.BNA), kasasi (Putusan No. 651
28 Raynaldo G. Sembiring, ‘Urgensi Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Pidana dan Perdata’ (disampaikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan tajuk “Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata”, 2021) < https://www.youtube. com/watch?v=99KLEEjci0w >  diakses pada 2 September 2021; <https://drive.google.com/drive/ folders/1iDaXO92TNMPU_87_Dgt-so_9n5HCmahz (teks)> diakses pada 17 October 202.
29 Azam Hawari,[ et.,al. ], ‘Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan’ (2019) 6 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.[73].
932 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
K/Pdt/2015), hingga peninjauan kembali (PK) (Putusan No. 1 PK/Pdt/2017) yang kesemuanya tidak membuahkan hasil. 30 Kallista Alam juga melakukan gugatan perlawanan eksekusi yang berujung dengan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut (Niet Ontvankelijk Verklaard). 31
Lebih jauh, Kallista Alam juga melayangkan gugatan terhadap KLHK RI, Pemerintah Indonesia, Cq, Kementerian Agraria/Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Cq, BPN Kantor Wilayah Provinsi Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. 32 Tidak hanya perlawanan hukum, kendala perlawanan non hukum juga ditemui dalam proses eksekusi. PT Kallista Alam selaku Tergugat yang telah kalah enggan memberi akses dan menghalangi proses penghitungan aset yang hendak dilakukan oleh KLHK RI bersama Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). 33 Tindakan menghalang- halangi ini telah menjadi ganjalan bagi proses awal pelaksanaan putusan.
2)  Komitmen dan Kapasitas Ketua PN dalam Melakukan Eksekusi
Dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita/ Jurusita Pengganti. 34 Karenanya, komitmen dan kapasitas Ketua PN sebagai pemimpin memegang peran vital dalam eksekusi putusan terkait.
Dalam sengketa KLHK RI vs. PT Kallista Alam, meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menolak PK Tergugat, Ketua PN Meulaboh terus menunda pelaksanaan putusan. Sebelumnya, PN Meulaboh sempat mengeluarkan surat No. 12/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Mbo yang menunda pelaksanaan putusan dengan
30 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2014) Putusan No. 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo Putusan No. 1 PK/Pdt/2017.
31 PT. Kallista Alam vs KLHK. (2019). Putusan No. 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm.
32 KLHK vs PT. Kallista Alam. (2017) Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN Mbo jo Putusan No.
80/PDT-LH/2018/PT BNA jo Putusan No. 2906 K/Pdt/2019.
33 Junaidi  Hanafiah,  ‘Kapan  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue  Mengeksekusi  Lahan  PT. Kallista Alam?’ (Mongabay, 2021) < https://www.mongabay.co.id/2021/06/18/kapan-pengadilan- negeri-suka-makmue-mengeksekusi-lahan-pt-kallista-alam/ > accessed 20 October 2021.
34 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 195 Ayat (1) jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54 Ayat (2) jo Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 206 Ayat (1) jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 30/DJU.SK/HM.02.03./1/2019, BAB I Poin 11.
alasan menunggu turunnya putusan PK. Padahal secara umum, permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 35
KLHK RI sendiri selaku Penggugat telah setidaknya 2 kali mengajukan permohonan teguran (aanmaning) kepada Ketua PN dengan Surat Nomor:
S-103/PSLH/GKM.1/11/2016 dan Nomor: S-24/PSLH/GKM.1/02/2017 yang pada intinya memohon agar eksekusi putusan terkait kasus hukum PT Kallista Alam segera dilaksanakan. 36
Alih-alih melaksanakan permohonan aanmaning , PN Meulaboh justru mengabulkan permohonan perlindungan hukum yang dimohonkan PT Kallista Alam kepada Ketua PN (Penetapan Ketua PN Meulaboh No. 1/Pen/
Pdt/Eks/2017/PN.Mbo), Pengabulan permohonan disertai dengan penundaan eksekusi. 37 Alasan penundaan ini menurut Ketua PN Meulaboh dikarenakan pihak PT Kallista Alam mengajukan gugatan terhadap beberapa lembaga pemerintah, yang menurutnya perlu ditunggu hasil persidangannya. 38 Belakangan, penetapan tersebut menuai kritik karena dianggap menyimpangi prosedur hukum acara yang berlaku dan dengan demikian, tidak dapat dibenarkan. 39
Atas langkah Ketua PN Meulaboh yang terus menunda pelaksanaan putusan, sejumlah pihak kemudian menduga terdapat keberpihakan Ketua PN terhadap PT Kallista Alam sebagai Tergugat. Hal ini misalnya disampaikan oleh Koalisi Anti Mafia  Hutan. 40 Penundaan demikian juga menimbulkan kesan bahwa lembaga peradilan telah gagal memberikan kepastian hukum. 41
35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 Ayat (2) jo Pasal 67. 36 Koalisi Anti Mafia Hutan, ‘Berita Buruk bagi Lingkungan: Berkomplotnya Mafia Peradilan dengan Korporasi Perusak Hutan? (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Kallista Alam)’ (Auriga Nusantara, 2018)< https://auriga.or.id/resource/reference/pernyataan-bersama-koalisi-anti-mafia- hutan-analisis-putusan-kallista-alam.pdf >  diakses pada 17 October 2021.
37 Rio Christiawan, ‘Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi’ (2019) 11 Jurnal Yudisial.[370].
38 Junaidi Hanafiah, ‘Eksekusi Kasus PT. Kallista Alam Tak Kunjung Dilakukan, Kenapa?’ (Mongabay, 2017)<https://www.mongabay.co.id/2017/10/30/eksekusi-kasus-pt-kallista-alam-tak- kunjung-dilakukan-kenapa/> diakses pada 17 October 2021.
39 ibid. Rio Christiawan.[382].
40 ibid. Koalisi Anti Mafia Hutan.
41 ibid . Rio Christiawan.[374].
934

## Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...

## Kesimpulan
Secara normative gugatan pemerintah terhadap PT.Kalissta Alam adalah langkah yang sejalan dengan prinsip panduan Bisnis dan HAM. Hal ini merupakan bentuk implementasi terhadap perlindungan dan pemenuhan negara terhadap HAM, secara khusus pada aktivitas perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga telah sejalan dengan panduan bisnis dan HAM, yang secara pada ketersediaan akses untuk pemulihan yang terdapat prinsip ke-25 yakni kehadiran pemerintah untuk bisa memastikan langkah yudisial, administrative dan legislative untuk bisa memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi yang tidak terbatas pada ganti rugi, melainkan hingga tindakan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun patut disayangkan hingga saat ini, putusan pemulihan tersebut belum dapat dieksekusi.  Tindakan perlawanan dari perusahaan hingga tahun 2020 dapat menjadi indikator kurang patuhnya perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip panduan Bisnis dan HAM yang ke-22 yakni memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk bekerjasama dalam pemulihan, melalui proses yang sah ketika telah terbukti secara hukum. Secara normative tentu putusan ini patut diapresiasi dan dapat dijadikan Yurisprudensi oleh Hakim lain, ketika  menangani kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan mesti mengedapankan asas In dubio pro natura. Dan yang terakhir tidak cukup hanya dengan putusan pengadilan, eksekusi terhadap putusan penting untuk dikawal, hingga nantinya pemerintah harus bisa memastikan kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dipulihkan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andreas Pramudianto, Hukum Lingkungan Internasional ,  (PT.  RajaGrafindo Persada 2017).
ELSAM. Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan (ELSAM 2019).
United Nations Human Rights. Guiding Principles on Business and Human Rights. (United Nations 2011).

## Jurnal
Azam Hawari,[ et.,al. ], ‘Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan’ (2019) 6 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
Junaidi  Hanafiah,  ‘PT.  Kallista  Alam  Tetap  Melawan  RAN,  Perusahaan  Masih Beroperasi di Rawa Tripa’ (Mongabay 2020) https://www.mongabay. co.id/2020/06/23/pt-kallista-alam-tetap-melawan-ran-perusahaan-masih- beroperasi-di-rawa-tripa/.
Junaidi  Hanafiah,  ‘Kapan  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue  Mengeksekusi Lahan PT. Kallista Alam?’ (Mongabay, 2021) < https://www.mongabay. co.id/2021/06/18/kapan-pengadilan-negeri-suka-makmue-mengeksekusi- lahan-pt-kallista-alam/ > accessed 20 October 2021.

## Koalisi Anti Mafia Hutan, ‘Berita Buruk bagi Lingkungan: Berkomplotnya Mafia
Peradilan dengan Korporasi Perusak Hutan? (Analisis Terhadap Putusan- Putusan Kallista Alam)’ (Auriga Nusantara, 2018)< https://auriga.or.id/ resource/reference/pernyataan-bersama-koalisi-anti-mafia-hutan-analisis- putusan-kallista-alam.pdf >  diakses pada 17 October 2021.
Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, ‘Menyelamatkan Ibu Kehidupan, catatan editor dalam Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus (eds)’, (USAID-Kemitraan Partnership-the Asia Foundation  2014).
Muhammad Busyrol Fuad.  ‘Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip- Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)’ (2019) 6,1 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
Rasio Ridho Sani, ‘Tantangan dan Peluang Penegakan Hukum dalam Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup’ (disampaikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan tajuk “Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata”, 2021) < https://www.youtube.com/ watch?v=99KLEEjci0w > accessed 2 September 2021; https://drive.google. com/drive/folders/1iDaXO92TNMPU_87_Dgt-so_9n5HCmahz  diakses pada 17 October 2021.
Raynaldo G. Sembiring, ‘Urgensi Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Pidana dan Perdata’ (disampaikan pada seminar yang dilaksanakan
936 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan...
oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan tajuk “Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata”, 2021) < https://www.youtube.com/ watch?v=99KLEEjci0w >  diakses pada 2 September 2021; <https://drive. google.com/drive/folders/1iDaXO92TNMPU_87_Dgt-so_9n5HCmahz (teks)> diakses pada 17 October 2021.
Rio Christiawan, ‘Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi’ (2019) 11 Jurnal Yudisial.
Weigend, Thomas , ‘ Societas delinquere non potest“a German Persective’ (2008), 6 Journal of International Criminal Justice.

## Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 195 Ayat (1) jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54 Ayat (2) jo Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 206 Ayat (1) jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 30/DJU.SK/HM.02.03./1/2019, BAB I Poin 11.

## Putusan Pengadilan.
KLHK vs PT. Kallista Alam. (2012). Putusan No. 12/Pdt.g/2012/PN.Mbo.
KLHK vs PT. Surya Panen Subur. (2013). Putusan No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel jo Putusan No. 796/PDT/2014/PT.DKI. jo Putusan No. 2905 K/Pdt/2015 jo Putusan No. 690 PK/Pdt/2018.
KLHK vs PT. Kallista Alam. (2014). Putusan No. 50/Pdt/2014/PT.BNA .
KLHK vs PT. Kallista Alam. (2015). putusan No. 651 K/Pdt/2015.
KLHK vs PT. Jatim Jaya Perkasa. (2015). Putusan No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo Putusan No. 727/PDT/2016/PT.DKI jo Putusan No. 1095 K/Pdt/2018 jo Putusan No. 728/PK/Pdt/2020.
KLHK vs PT. National Sago Prima. (2015). Putusan No. 591/Pdt.G-LH/2015/
PN.Jkt.Sel. jo Putusan No. 540/PDT/2017/PT.DKI jo Putusan No. 3067 K/ Pdt/2018.
KLHK vs PT. Kallista Alam. (2017). Putusan No. 1 PK/Pdt/2017.
PT. Kallista Alam vs KLHK. (2019). Putusan No. 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm.
938 Maskun, et.al : Analisis Putusan Pemulihan... --halaman ini sengaja dibiarkan kosong--