## PROFESIONALISME GURU DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

## Jan A. Rattu

## Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMA

## Abstrak
Suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa,  profesi  guru  bermakna  strategis  dalam membangun sumber daya manusia, sebab guru mengemban tugas / amanah dalam proses pemanusiaan, pencerdasan, maupun pembudayaan sekaligus pembentukan karakter bangsa oleh sebab itu pada peringatan hari guru nasional pada tanggal 2 Desember 2004 Presiden mencanangkan bahwa guru sebagai profesi . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  secara  khusus  menyangkut  standar  pendidik disebutkan  bahwa  kompetensi  yang  harus  dimiliki  seorang  guru  meliputi  1).  Kompetensi Pedagogik, 2). Kompetensi Kepribadian, 3). Kompetensi Profesional dan, 4). Kompetensi Sosial
Kata Kunci:Profesionalisme, Guru, Pemerintahan Daerah

## A. Pendahuluan
Suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri bahwa,  profesi  guru  bermakna  strategis  dalam membangun  sumber  daya  manusia,  sebab  guru mengemban  tugas  /  amanah  dalam  proses pemanusiaan, pencerdasan, maupun pembudayaan  sekaligus  pembentukan  karakter bangsa oleh sebab itu pada peringatan hari guru nasional  pada  tanggal  2  Desember  2004 Presiden  mencanangkan  bahwa  guru  sebagai profesi .
Komitmen  pengakuan  profesi  guru sebagai  tenaga professional indikasinya melalui pembuatan  Undang-undang  Guru  dan  Dosen serta  program  sertifikasi  pendidik,  pengakuan tersebut  berfungsi  mengangkat  martabat  dan peran  guru  sebagai  agen  pembelajaran.  UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa  aktualitas tugas dan fungsi penyandang  profesi  guru  berbasis  pada  prinsip khusus.    Prinsip-prinsip  khusus  dimaksud adalah;  1).  Memiliki  bakat,  minat  panggilan jiwa  dan  idealisme;  2).  Memiliki  komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,  ketakwaan,  dan  ahlak  mulia;  3). Memiliki  kualitas  akademik  dan  latar  belakang pendidikan  sesuai  sesuai  bidang  tugas;  4). Memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai bidang tugas; 5). Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6). Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan  prestasi kerja;  7).  Memiliki kesempatan untuk  mengembangkan  keprofesional  secara berkelanjutan  dengan  belajar  sepanjang  hayat; 8).  Memiliki  jaminan  perlindungan  hokum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 9). Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Animo  lulusan  SMA-SMK  sekarang  ini dalam pengamatan penulis dalam kurun waktu 5 tahun  terakhir    setelah  diberlakukannya sertifikasi  guru  semakin  meningkat,  hal  ini terlihat  dari  besarnya  pelamar  pada  Perguruan Tinggi  yang  memiliki  program  Kependidikan Guru,   kondisi seperti ini sebagai  pelaku dalam dunia pendidikan tentu sangat membagakan kita semua namun disatu sisi kita perlu mewaspadai munculnya  kekecewaan,  setelah  menjadi  guru dan  upayanya  dalam  mewujudkan  nilai-nilai
keprofesionalannya  tidak  mendapat  respons yang  positif  dari  pada    pengambil  keputusan, atau dengan kata lain  tidak adanya penghargaan atas  profesionalisme  guru  oleh  para  pemimpin apalagi  tenaga  kependidikan  guru  umumnya adalah  pegawai  negeri  sipil  daerah  yang  tentu tidak  dapat  lepas  dari  lingkup  pemerintahan daerah  atau  birokrasi  daerah  yang  selalu  dekat dengan  kepentingan  politik  dan  yang  sering mengabaikan  profesionalisme  apalagi  profesi guru  mau  tidak  mau  terlibat  dalam  percaturan politik  karena  profesi  guru  disaat  pemilihan kepala  daerah  atau  pemilihan  calon  legislatif tetap  memberikan  suara  atau  memiliki  hak suara,  situasi  pemilihan  kepala  daerah  ataupun pemilihan  calon  legislatif  tidak  jarang    guru menjadi  korban  manakala  pilihan  hatinya  tidak sejalan  dengan  kemauan  para  pimpinannya indikasinya  adalah  kalau  guru  tersebut mendapat  tugas  tambahan  baik  sebagai  wali kelas,  ketua  jurusan,  ataupun  kepala  sekolah tugas-tugas  tambahan  tersebut  bisa  berpinda tangan  kepada  orang  lain  tanpa  kajian berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  tapi didasarkan pada kepentingan politik.
Sarundajang (2012:3-4), Menyatakan bahwa  dalam  perkembangannya  orang  selalu tidak  dapat  lepas  dari  pemikiran  bahwa  baik buruknya  birokrasi  indentik  dengan  baik buruknya pemerintah, atau kebobrokan birokrasi adalah  kebobrokan  pemerintah.  Biasanya kebobrokan birokrasi ini bersumber dari mental para  birokrat  ( man  behind  the  gun )  yang menciptakan  kondisi  sedemikian  rupa  sehingga menimbulkan  biaya  tinggi  dan  pemborosan waktu.  Lanjut  dijelaskan  bahwa  birokrasi  tidak boleh  dipolitisasi  agar  para  birokrat  dapat melakukan  tugasnya  dengan  fair  sesuai  dengan kaidah-kaidah  manajemen.  Namun  sayangnya birokrasi di Indonesia dicampuri oleh kepentingan politik.
Jika  kita  cermati  menjadi  guru  yang professional pada prinsipnya tidak hanya  diukur dari guru tersebut telah menerima gaji sertifikasi tapi lebih daripada itu dengan
keprofesionalannya yang
bersangkutan mendapatkan  pembinaan  dan  pengembangan karir  guru  meliputi  penugasan,  kenaikan pangkat  dan  promosi  atau  dengan  kata  lain mendapat  tugas  tambahan  seperti  wali  kelas,
ketua  jurusan,  wakil  kepala  sekolah,  kepala sekolah, ataupun tugas-tugas tambahan lainnya, namun  tidak  selamanya  profesionalisme  guru tersebut  berbanding  sejajar  dengan  kepentingan politik  dalam  system  pemerintahan  daerah disebabkan kepentingan politik menjadi dominan dalam pengambilan keputusan.

## B. Profesionalisme Guru
1. Pengertian Profesionalisme Guru
Profesionalisme berasal dari kata
profesion ,  dalam  Kamus  Inggris  Indonesia, “ profession berarti  pekerjaan”  menurut  Arifin (1995:3)  bahwa  profession  mengandung  arti yang  sama  dengan  kata occupation atau pekerjaan  yang  memerlukan  keahlian  yang diperoleh  melalui  pendidikan  atau  latihan khusus,  hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh Kunandar  (2007:45)  profesionalisme  berasal dari  kata  profesi  yang  artinya  suatu  bidang pekerjaan  yang  ingin  atau  akan  ditekuni  oleh seseorang.   Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan  pengetahuan  dan  keterampilan khusus  yang  diperoleh  dari  pendidikan akademis  yang  intensif.  Jadi,  profesi  adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  ini,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  profesi merupakan  pekerjaan  atau  keahlian  yang memerlukan  kompetensi  intelektualitas,  sikap dan  keterampilan  tertentu  yang  diperolah melalui  proses  pendidikan  secara  akademis. Dengan  demikian  maka  profesi  guru  menurut Kunandar  (2007:47)  profesi  guru  adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam  bidang pendidikan,  pengajaran,  dan  pelatihan  yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru  sebagai  profesi  berarti  guru  sebagai pekerjaan  yang  mensyaratkan  kompetensi (keahlian  dan  ketrampilan)  dan  efisien  serta berhasil guna.
UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan  Dosen  dalam  Bab  I  Pasal  1    ayat  1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah  pendidik  professional  dengan  tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan anak  usia  dini,  jalur  pendidikan  formal, pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah. Selanjutnya  pada  pasal  1  ayat  4  menyebutkan bahwa  professional  adalah  pekerjaan  atau kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan menjadi  sumber  penghasilan  kehidupan  yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu.
Dengan  demikian  dapat  kita  katakan, bahwa profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat  dilakukan  oleh  mereka  yang  memang dipersiapkan untuk pekerjaan tertentu dan bukan pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang karena  terpaksa  melakukan  pekerjaan  tersebut, bertitik  tolak  pada  pengertian  ini,  maka pengertian  guru  profesional  adalah  seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian, ketrampilan  khusus  dalam  bidang  keguruan secara akademis.
Tilaar  (2002:86)  seorang  professional menjalankan  pekerjaannya  sesuai  dengan tuntutan profesi atau dengan  kata lain  memiliki kemampuan  dan  sikap  sesuai  dengan  tuntutan profesinya.  Seorang  profesional  menjalankan kegiatannya  berdasarkan  profesionalisme,dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan  dengan  amatirisme.  Seorang professional  akan  terus-menerus  meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.
Lebih  lanjut  Tilaar  menjelaskan  bahwa Profesionalisme  guru  merupakan  kondisi,  arah, nilai,  tujuan  dan  kualitas  suatu  keahlian  dan kewenangan  dalam  bidang  pendidikan  dan pengajaran  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa,  profesi adalah  suatu  jabatan,  profesional  adalah kemampuan  atau  keahlian  dalam  memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme  adalah  jiwa  dari  suatu  profesi dan
profesional. Dengan demikian, profesionalisme  guru  adalah  kemampuan, keahlian,  ketrampilan  dalam  melaksanakan tugas pokok yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai dan  mengevaluasi  peserta  didik,  dan  memiliki kompetensi kepribadian dan sosial.
2. Indikator  Kompetensi  Profesionalisme Guru dalam Pemerintahan Daerah
Guru yang professional tentunya memiliki berbagai  indicator  kompetensi,  dalam  UU Nomor  14  Tahun  2005  pasal  8  menjeaskan bahwa  guru  wajib  memiliki  kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani  dan rohani, serta  memiliki  kemampuan untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional, selanjutnya dalam pasal 10  ayat 1 menjelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam  pasal  8  meliptui  kompetensi  pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005  tentang    Standar  Nasional  Pendidikan secara  khusus  menyangkut  standar  pendidik disebutkan  bahwa  kompetensi  yang  harus dimiliki  seorang  guru  meliputi  1).  Kompetensi Pedagogik,  2).  Kompetensi  Kepribadian,  3). Kompetensi  Profesional  dan,  4).  Kompetensi Sosial, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kompetensi Pedagogik.
Pasal  28  ayat  (3)  butir  a  dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik  adalah kemapuan mengelola  pembelajaran  peserta  didik  yang meliputi  pemahaman  terhadap  peserta  didik, perancangan  dan  pelaksanaan  pembelajaran, evaluasi  hasil  belajar,  dan  pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
b. Kompetensi Kepribadian.
Pasal  28  ayat  (3)  butir  b,  dikemukakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  kompetensi kepribadian  adalah  kemampuan  kepribadian yang  mantap,  stabil,  dewasa,  arif,  dan berwibawa,  menjadi  teladan  bagi  peserta  didik, dan berakhlak mulia.
c. Kompetensi Profesioanal.
Pasal  28  ayat  (3)  butir  c  dikemukakan bahwa  yang  dimaksud  kompetensi  profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran  secara  luas  dan  mendalam  yang memungkinkan  membimbing  pesrta  didik memenuhi  standar  kompetensi  yang  ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
d. Kompetensi Sosial.
Pasal  28  ayat  (3)  butir  d  dikemukakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  kompetensi social  adalah  kemampuan  guru  sebagai  bagian dari  masyarakat  untuk  berkomunikasi  dan bergaul  secara  efektif  dengan  peserta  didik, sesama  pendidik,  tenaga  kependidikan,  orang tua/wali peserte didik, dan masyarakat sekitar. Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional RI  No.  16  Tahun.  2007  (Pasal  1  dan  2) mengenai Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan pula bahwa: Pasal 1  ( a).  Setiap  guru  wajib  memenuhi  standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara  nasional. (b).  Standar kualifikasi akademik  dan  kompetensi  guru  sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalam Lampiran  Peraturan  Menteri  ini. Pasal  2 Ketentuan  mengenai  guru  dalam  jabatan  yang belum  memenuhi kualifikasi akademik diploma (D-IV)  atau  Sarjana  (S1)  akan  diatur  dengan Peraturan Menteri tersendiri.
Dari  pengalaman  penulis  sebagai  guru SMK  dari  tahun  1985  sampai  dengan  tahun 2000 (sebelum berlakunya era otonomi daerah), maka  kompetensi  yang  berhubungan  dengan tugas guru adalah:
a) Menyusun program pembelajaran Menyusun/membuat program pembelajaran, merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru karena itu penyusunan program pembelajaran yang dibuat dengan baik memerlukan  kompetensi  dari  seorang  guru. Penyusunan  program pembelajaran  akan tergambar  apa  yang  harus  dilakukan  guru  dan siswa dalam proses pembelajaran lebih daripada itu  ke  mana  siswa  akan  dibawa  (tujuan),  apa yang  harus  siswa  pelajari  (isi  bahan  pelajaran), bagaimana  cara  siswa  mempelajarinya  (metode dan  teknik)  dan  bagaimana  kita  mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).
b) Menguasai bahan pelajaran.
Kemampuan  menguasai  bahan  pelajaran dalam  proses  pembelajaran,  merupakan  bagian kompetensi    Guru  yang  mutlak  dimiliki  dalam mengimplementasi proses pembelajaran. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan  pengaruh  terhadap  hasil  belajar siswa.
c) Melaksanakan/mengelola
proses pembelajaran.
Melaksanakan  atau  mengelola  program pembelajaran  juga  membutuhkan  kompetensi pada  tahap  pelaksanaan  program  yang  telah dibuat  ini  kompetensi  yang  dibutuhkan menyangkut komitmen guru untuk melaksanakan langkah-langkah proses
pembelajaran  dituangkan  dalam  RPP,  serta kemampuan  keaktifan  guru  dalam  menciptakan dan  menumbuhkan  kegiatan  pembelajaran  bagi siswa    atau  dengan  kata  lain  pemilihan  metode pembelajaran  yang  tepat  agar  tercipta  proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
d) Melaksanakan penilaian/evaluasi dan analisis hasil penilaian atau evaluasi.
Pelaksanan  penilaian  atau  evaluasi  untuk mengetahui  sejauhmana  kemajuan  peserta belajar  dalam  menguasai  materi  yang  sudah diberikan, sekaligus mengetahui apa yang perlu diperbaiki, terhadap program yang disusun oleh guru  atau  mengetahui  apa  yang  salah  dalam proses  pelaksanaan  pembelajaran,  jadi  untuk melakukan hal tersebut seorang guru membutuhkan kompetensi akademik.
Sedangkan  berdasarkan    pengalaman empiris  penulis  sebagai  birokrat  baik  sebagai pejabat  eselon  IV,  III  dan  eselon  II  di lingkungan  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan Olahraga  di  dua  Kabupaten    dari  tahun  2001 sampai  dengan  2013  diera  otonomi  daerah, ternyata    kompetensi  yang  harus  dimiliki seorang guru disamping kompetensi-kompetensi tugas  pokok  yang  di  sebutkan  sebelumnya dibutuhkan implementasi kompetensi/kemampuan yaitu  kepribadian yang mantap,  stabil,  arif,  dan  berwibawa,    serta kompetensi/kemampuan  social  sebagai  bagian dari  masyarakat  untuk  berkomunikasi  dan bergaul  secara  efektif  dengan  masyarakat sekitar.
Kompetensi keperibadian dan sosial  bagi seorang  guru  sangat  dibutuhkan  diera  otonomi daerah  atau  dalam  system  pemerintahan  daerah oleh  karena  disetiap  agenda  politik    baik pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota ataupun  DPRD,  DPR  RI,  DPD  Hukum  Tua umumnya  keterlibatan  guru  dalam  Kelompok Panitia  Pemungutan  Suara  (KPPS)  atau  Panitia Pemungutan  Suara  (PPS)  sangat  dominan sekaligus  dalam  pemberian  suara  sebagai  salah
satu  hak  politik  guru  ,  situasi  seperti  ini memiliki  kepekaan  konflik  social,  maupun politik  sehingga  pada  kondisi  seperti  ini dibutuhkan  kompetensi  kepribadian  yang mantap, stabil, arif dan berwibawa, serta mampu membangun  komunikasi  yang  efektif  dengan masyarakat  atau  dengan  pimpinan,  sebab  jika salah  dalam  mengambil  sikap  bisa  berujung pada  gagalnya  profesionalisme  yang  dibangun dan dimiliki seorang guru.

## C. Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem  pemerintahan  daerah  berhubungan erat  dengan  istilah  otonomi  daerah  yang biberlakukan  di  Indonesia.  Jika  sebelumnya semua  sistem  pemerintahan  bersifat  terpusat atau  sentralisasi  maka  setelah  diterapkannya otonomi  daerah  diharapkan  daerah  bisa mengatur  kehidupan  pemerintahan  daerah sendiri  dengan  cara  mengoptimalkan  potensi daerah yang ada.
Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan  lain-lain.  Sistem  pemerintahan  daerah  juga sebetulnya  merupakan  salah  satu  wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.  Sebab  pada  umumnya  tidak  mungkin pemerintah pusat mengurusi semua permasalahan  negara  yang  begitu  kompleks. Disisi  lain,  pemerintahan  daerah  juga  sebagai training  ground  dan  pengembangan  demokrasi dalam sebuah kehidupan negara.
Undang-Undang  Nomoro  32  tahun  2004 Kelahiran  undang-undang  ini  dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan,  dan  tuntutan  otonomi  daerah. dalam  penyelenggaraan  otonomi  menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya, azas ini diberlakukan  oleh  pemerintah  seperti  pada  era sebelum  UU  Nomor  5  Tahun  1974.  Alasan pertimbangan  ini  didasarkan  suatu  asumsi bahwa  hal-hal  mengenai  urusan  pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat  tepat  diberikan  kebijakan  otonomi sehingga  setiap  daerah  mampu  dan  mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.
Pemerintahan Daerah sesuai pasal 1 huruf d  Undang  Undang    Nomor.  22  tahun  1999
adalah   penyelenggara  pemerintahan  daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut azaz desentralisasi.  Menurut Uundang
Undang    Nomor.  32   tahun  2004  pada  pasal  1 ayat 2, pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintahan  daerah  dan  DPRD  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  1  ayat 3 Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur,  Bupati, atau  Walikota,  dan  perangkat  daerah  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1  ayat  4,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah  daerah dan  DPRD. Penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri  atas  asas  kepastian  hukum,  asas kepentingan  umum,  asas  tertib  penyelenggara negara, asas  proporsionalitas, asas  keterbukaan, asas  akuntabilitas,  asas  efektivitas,  asas profesionalitas, dan asas efisiensi.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004  pasal 1  ayat  5,  pengertian  otonomi  derah adalah hak ,wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  sesuai  dengan  penjelasan  Undang- Undang  No.  32  tahun  2004,  bahwa  pemberian kewenangan  otonomi  daerah  dan  kabupaten  / kota  didasarkan  kepada  desentralisasi  dalam wujud  otonomi  yang  luas,  nyata  dan bertanggung  jawab.  Kewenangan  otonomi  luas berarti  keleluasaan  daerah  untuk  melaksanakan pemerintahan  yang  meliputi  semua  aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter  &  fiscal  serta  kewenangan  pada  aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.  Disisi  lain  keleluasaan  otonomi meliputi  juga  kewenangan  yang  utuh  &  bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian  hingga evaluasi.
Sesuai  dengan  UU  No.  32  tahun  2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada  3  dasar  sistem  hubungan  antara  pusat  & daerah yaitu: 1). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah  otonom  untuk  mengatur  &  mengurus urusan  pemerintah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2). Dekonsentrasi merupakan
pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil  pemerintah  dan/atau  kepada  instansi vertikal  di  wilayah  tertentu.  3).  Tugas perbantuan yaitu  penugasan  dari  pemerintah kepada  daerah  &  atau  desa  atau  sebutan  lain dengan kewajiban melaporkan & mempertanggung  jawabkan  pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang No.  32  tahun  2004,  prinsip  penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut:
 Penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan
aspek keadilan, demokrasi,  pemerataan  serta  potensi  & keaneka ragaman daerah.
 Pelaksanaan  otonomi  daerah  dilandasi  pada otonomi luas, nyata & bertanggung jawab.
 Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas  & utuh  diletakkan  pada  daerah  &  daerah  kota, sedangkan  otonomi  provinsi  merupakan otonomi yang terbatas.
 Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara  sehingga  tetap  terjamin  hubungan yang serasi antara pusat & daerah.
 Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten & derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu  juga  di  kawasan-kawasan  khusus yang dibina oleh pemerintah.
 Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih meningkatkan  peranan  &  fungsi  badan legislatif daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi  legislatif,  mempunyai fungsi  anggaran  atas  penyelenggaraan otonomi daerah.
 Pelaksanaan  dekonsentrasi  diletakkan  pada daerah  propinsi  dalam  kedudukan  sebagai wilayah  administrasi  untuk  melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
 Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan  tidak  hanya  di  pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan,  sarana  dan  pra  sarana  serta sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung  jawabkan  kepada  yang menugaskan.
Dalam  prakteknya  system  pemerintahan daerah (otonomi daerah) tidak semanis apa yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No.  32 tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lainnya  terutama  dalam  pembinaan  birokrat, PNS  termasuk didalamnya adalah  guru,  banyak hal  yang  bisa  kita  cermati  bersama  bahwa memasuki  era  otonomi  daerah  pembinaan birokrat,  PNS  baik  guru  maupun  non  guru keprofesionalan  belum  tentu  menjadi  dasar dalam  pengangkatan,  penempatan  suatu jabatan atau  tugas  tambahan  kepada  guru,  kasus  ini memang  dominan  terjadi  dalam  pemerintahan Kabupaten  ataupun  Kota  sebagai  contoh penempatan  seorang  pejabat eselon  IV,  III, dan II    sesuai  aturan  yang  bersangkutan  telah memiliki  sertifikat  kepemimpinan  sesuai jabatannya yaitu  untuk pejabat eselon IV sudah lulus  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan tingkat  IV,  eselon  III  lulus  pendidikan  dan pelatihan  kepemimpinan  tingkat  III,  dan  eselon II lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau apabila sudah diangkat minimal 6 bulan menduduki jabatan sudah harus mengikuti Diklat  sesuai  jabatannya  tapi  yang  terjadi  tidak seperti  itu  artinya  keprofesional  bukan  menjadi factor  utama  tapi  yang  utama  adalah  seberapa besar  kontribusi  yang  bersangkutan  dalam pemenangan disaat pilkada ataupun pilcaleg.
Hal  yang  sama  terjadi  juga  dalam pemberian  tugas  tambahan  kepada  guru  PNS terutama menjadi kepala sekolah, diera otonomi daerah  sekarang  ini  suatu  kemunafikan manakala  kita  menyangkal  bahwa  menjadi kepala  sekolah  kepentingan  politik  menjadi dominan artinya kepala sekolah sudah termasuk jabatan  politik.  Dengan  demikian  kita  harus mengatakan  bahwa  tugas  tambahan  kepala sekolah di era otonomi daerah umumnya bukan lagi sebagai jabatan profesionalisme.
Sarundajang. (2012:6.7) menyatakan bahwa  …  kelihatannya  birokrasi  di  Indonesia belum  menyesuaikan  diri  seperti  yang  dituntut oleh  perubahan  lingkungan  strategi  justru menunjukkan  penurunan  kualitas  birokrasi, terjadi gejala kemandekan birokrasi, selanjutnya beliau  memberikan  beberapa  contoh  kasus antara  lain:  (a).  campur  tangan  politik  dalam menentukan  jabatan  karir  seperti  Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota; (b). isu putera daerah dimana  yang  menduduki  jabatan  dalam pemerintahan harus putera daerah; (c). kesulitan mutasi  antar  daerah  otonom  atau  dari  pusat  ke daerah  otonom,  karena  alas  an  gaji  tidak termasuk  dalam  dana  alokasi  umum  (DAU) daerah  yang  dituju;  (d).  maraknya  isu  politik uang,  dalam  setiap  pemilihan  gubernur,  bupati dan  wali  kota,  serta  pada  masa  pembahasan laporan  pertanggungjawaban  kepala  daerah (LPJ).

## D.     Kesimpulan
1.   Profesi  guru  adalah  suatu  jabatan  yang memerlukan  keahlian  khusus  dan  tidak dapat  dilakukan  oleh  sembarang  orang diluar bidang kependidikan.
2.   Profesionalisme  guru  adalah  kemampuan guru  untuk  melakukan  tugas  pokoknya sebagai  pendidik  dan  pengajar  meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan  evaluasi  pembelajaran  untuk mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.
3.   Tugas  seorang  guru  ada  tiga  jenis  yaitu, tugas guru sebagai profesi,tugas kemanusiaan,tugas dalam bidang kemasyarakatan.
4.   Untuk  menjadi  guru  yang  professional dalam  system  pemerintahan  daerah  harus memiliki dan mengimplementasikan kompetensi  profesional  yakni,  kompetensi pribadi,  kompetensi  social,  kompetensi dalam bidang tugas pokok.
5.      Pemberian  tugas  tambahan  kepada  guru PNS terutama menjadi kepala sekolah, diera otonomi  daerah  sekarang  ini  kepentingan politik  menjadi  dominan  artinya  kepala sekolah sudah termasuk jabatan politik.
6.   Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh
pemerintah daerah dan juga DPRD menurut azaz  desentralisasi,  dengan  prinsip  otonomi yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.  Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.  Profesionalisme guru
dalam system pemerintahan daerah tetap harus ditegakkan,
dikembangkan  dalam  pelaksanaan  tugas pokok  sebagai  wujud  panggilan  jiwa, panggilan  hidup  yang  mulia  seorang  guru, sekalipun  profesionalisme  tidak  mendapat respon positif para pengambil keputusan/kebijakan  di  daerah  otonom karena kepentingan politik, akan tetapi yang pasti keprofesional dalam
mengimplementasikan  tugas  pokok  dalam mendidik,  melatih  dan  membimbing  anak bangsa  akarnya  tidak  dapat  dicabut  pada pribadi seorang guru.

## DAFTAR PUSTAKA
H.A.R.  Tilaar,  2002. Membenahi  Pendidikan Nasional , Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.
Kementerian Pendidikan Nasional.
Kunandar, 2007. Guru Profesional Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP)  dan  Persiapan
Menghadapi Sertifikasi Guru , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nana  Sudjana,  1988. Dasar-dasar  Proses Pembelajaran ,  (Bandung:  Sinar  Baru
Algesindo.
S.H.  Sarundajang  2012.  Birokrasi  dalam Otonomi  Daerah.  (upaya  mengatasi kegagalan) Jakarta Kata Hasta Pustaka
S.H. Sarundajang 2012. Pemerintahan Daerah di Berbagai  Negara.  Jakarta  Kata  Hasta
Pustaka
Undang-undang  RI  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  RI  Nomor  14  tahun  2005 tentang Guru dan Dosen.