Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN

## Raesitha Zildjianda
Universitas Lampung Email: raesithaz@gmail.com

## Iskandar Muda
Universitas YARSI

## Dian Herlambang

## Universitas Mitra Indonesia

## ABSTRACT
With the passage of the Job Creation Law in October 2020, it has given rise to new polemics in it, one of which is the problem with the environment. Several provisions in the Draft Job Creation Law (Cipker)  have  clearly  illustrated  that  the  government  only  focuses  on  the  growth  of  the  country's economy, without further consideration of the ease of investment licensing that adversely affects the environment so that it harms the general public. One of the concerns in the Job Creation Law is the environmental licensing rules for business actors. The various rules in the Act have cut some of the bureaucracy  in  investments  that  intersect  with  the  environment.  Now,  investment  permits  are  no longer  uniform,  but  risk-based.  Likewise,  there  have  been  a  number  of  changes in  the  assessment procedure  of  the  Environmental  impact  Analysis. This  paper  examines  changes  in  environmental licensing in the Job Creation Law and their impact on the environment. By using qualitative research methods.
Keywords : Investment, Environment, Job Creation Law

## ABSTRAK
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada  Oktober  2020  telah  memunculkan polemic  baru  di  dalamnya,  salah  satunya  masalah  terhadap  lingkungan.  Beberapa  ketentuan  di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Cipker) telah menggambarkan secara jelas bahwa pemerintah  hanya  memfokuskan  kepada  pertumbuhan  ekomomi  negara  semata,  tanpa  adanya pertimbangan  lebih  lanjut  mengenai  kemudahan  perizinan  investasi  yang  berdampak  buruk terhadap  lingkungan  sehingga  menyengsarakan  masyarakat  secara  umum.  Salah  satu  hal  yang menjadi  perhatian  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  aturan  perizinan  lingkungan  bagi pelaku  usaha.  Berbagai  aturan  dalam  Undang-Undang  tersebut  telah  memangkas  sejumlah birokrasi  dalam  investasi  yang  bersinggungan  dengan  lingkungan.  Kini,  izin  investasi  tak  lagi seragam,  tapi  berbasis  risiko.  Demikian  juga  terdapat  sejumlah  perubahan  dalam  prosedur penilaian  Amdal.  Tulisan  ini  mengkaji  perubahan  perizinan  lingkungan  dalam  Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya bagi lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Kata Kunci : Investasi, Lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja.

## I. PENDAHULUAN
Polemik  penerapan  metode  Omnibus Law  untuk  meningkat  investasi  di  Indonesia tidak  hanya  bertentangan  dengan  masalah-
masalah  formil  yang  mengacu  pada  Undang- Undang  tentang  Peraturan  Pembentukan Perundangan-Undangan (UU P3) dan beberapa doktrin terkait, tetapi juga
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
bertentangan  dengan  masalah  materiil  terkait dengan  Agraria  dan  Lingkungan.  Beberapa ketentuan di dalam RUU Cipta Kerja (Cipker) telah  menggambarkan  secara  jelas  bahwa pemerintah  hanya  memfokuskan  kepada pertumbuhan  ekomomi  negara  semata,  tanpa adanya  pertimbangan  lebih  lanjut  mengenai kemudahan perizinan investasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga menyengsarakan masayarakat secara umum.
Maria  S.W.  Sumardjono  menyatakan bahwa  kebijakan  pengelolaan  tanah  yang seharusnya  pro  rakyat  ternyata  menjadi  pro kapital  dikarenakan  pengelolaan  tanah  yang seharusnya mengedepankan nilai kemanfaatan untuk  masyarakat  secara  umum  tergantikan oleh  nilai  kemanfaatan  yang  hanya  dirasakan oleh  golongan  tertentu  dan  mengedepankan pertumbuhan  ekonomi  negara  saja,  sehingga kesempatan  di  dalam  pemanfaatan  tanah menciptakan  suatu  ketimpangan  yang  tidak menjunjung tinggi keadilan sosial sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal  33 UUD  1945.  Selain  itu,  terkait  dengan kebijakan lingkungan di RUU Cipker semakin memperkuat  corak  antroposentrisme  yang hanya  memandang  hubungan  kepentingan manusia dan lingkungan, sehingga mengabaikan  pengakuan  nilai-nilai  intristik yang dimiliki lingkungan itu sendiri. Keinginan  untuk  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  negara  membuat  pemerintah  tidak
1 Antonius  Havik  Indradi, “Kajian  Mengupas Omnibus  Law  Bikin  Ga(k)Law  Jilid  II:  Pembahasan
dapat  menunjukkan  keseriusannya  dalam melaksanakan  perlindungan  lingkungan  di Indonesia . 1
Rapat  Paripurna  DPR  RI  ke-7  Masa Persidangan  I  Tahun  2020-2021  tanggal  5 Oktober  2020  lalu  telah  menyetujui  untuk mengesahkan  RUU  Cipta  Kerja menjadi UU. Tujuan  undang-undang  ini  antara  lain  untuk menciptakan  lapangan  kerja  yang  seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh  wilayah  Indonesia,  perlindungan UMKM  serta  perkoperasian,  peningkatan ekosistem  investasi,  kemudahan  berusaha, peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan pekerja,  investasi  Pemerintah  Pusat  dan percepatan  proyek  strategis  nasional.  Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan  berbagai  aturan  yang dianggap  memperlambat  proses  ekonomi. Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan  protes  dan  kritik  dari  berbagai  pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa  UU  Cipta  Kerja  dianggap  berpotensi berdampak  negatif  bagi  lingkungan  hidup, tidak  menjamin  keselamatan  lingkungan,  dan mengancam  keberlanjutan  lingkungan  hidup. UU  tersebut  dinilai  hanya  mementingkan investasi  dan  korporasi  saja  serta  berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.
Lembaga internasional pun turut memberi  perhatian  terkait  RUU  Cipta  Kerja. Salah  satunya  dari  lembaga  rating  Moody's
Agraria  dan Lingkungan” ,  Dewan  Mahasiswa  Justicia Fakultas UGM, hlm. 2.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
yang  menyampaikan  ada  sejumlah  aspek dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  akan  mereduksi keseluruhan  dampak  positif  yang  muncul terkait  kelestarian  lingkungan.  Di  antaranya karena  ada  relaksasi  pada  pelaporan  bisnis yang  selama  ini  membutuhkan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).  Poin  ini,  kata  Moody's,  bisa mengurangi  minat  investasi  asing  yang  fokus pada  aspek  keberlanjutan  dan  kelestarian lingkungan dan memproduksi komoditas yang ramah  lingkungan  dalam  konsep  bisnisnya Salah  satu  hal  yang  menjadi  perhatian  dalam UU  Cipta  Kerja  adalah  aturan  perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam,  tapi  berbasis  risiko.  Demikian  juga terdapat  sejumlah  perubahan  dalam  prosedur penilaian  Amdal.  Tulisan  ini  mengkaji perubahan  perizinan  lingkungan  dalam  UU Cipta Kerja dan dampaknya bagi lingkungan. Dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif. 2 .

## II. PEMBAHASAN

## 2.1 Pengertian  Omni  Bus  Law  (UU

## Cipta Kerja) di Indonesia
Ordonansi  Jika  dilihat  dari  Black  Law Dictionary  Ninth  Edition  Karya  Bryan  A. Gamer menyatakan makna dari Omnibus yaitu
2 Anih  Sri  Suryani, “Perizinan  Lingkungan dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan” , Info Singkat Vol. 12 No. 20, Oktober 2020, hlm. 13-15.
“ relating  to  or  dealing  with  numerous  object or  item  at  once;  including  many  thing  or having  various  purposes ”.  Ketika  makna Omnibus  tersebut  disejajarkan  dengan  kata Law menjadi bermakna hukum yang didalamnya memberikan aturan untuk berbagai  macam  objek,  tujuan  beserta beberapa  item  yang  bisa  dijadikan  satu instrument  hukum. 3 Sumber  lain  yakni  The Duhaime Legal Dictionary menyatakan bahwa Makna Omnibus Law ialah “ a draft law before a  legislature  which  contains  more  than  one substantive  matter,  or  several  minor  matters which  have  been  combined  into  one  bill, ostensibly for  the  sake  of  convenience ”.Louis Massicotte  pun  mengapa  para  legislator menggunakan sebuah alat yakni Omnibus Law sebagai alat untuk membuat Undang- Undang.Pertama,  adanya  sebuah  negosiasi yang bersifat kompleks antara masing-masing legislator,  tak  hanya  itu  teknik  Omnibus juga bisa  membuat  pemerintah  secara  otomatis memperkecil rangkaian serta waktu legislative di dalam pembuatan suatu Undang- Undang.Kedua,  keputusan  tersebut  bertujuan untuk  menghasilkan  beberapa  partisipasi publik  yang  ada  pada  suatu  Undang- Undang.Hingganya,memberikan tekanansekelompok oposisi untuk tunduk pada agenda  pemerintah.  Teknik Omnibus  Bill kebanyakan  digunakan    olehnegara  dengan
3 Garner  Bryan  A,  dkk.    Black  Law  Dictionary Ninth  Edition,  (Michigan:  West  Publishing  Company, 2007), hlm. 1247.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
sistem  anutan Common  Law .  Yang  dimaksud dengan sistem hukum Common Law yakniperkembangan  sistem  hukum  yang dimulai abad ke 16 di Inggris sertamengalami perkembangan  pesat  sampai  di  luar  wilayah Inggrisyaitu  :  negara  eks  koloni  Inggris, Amerika, Belanda dan sebagainya. 4
Hierarki peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia termuat dalam pasal 7 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 yang berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :
1. UUD Negara Republik Indonesia1945
2. Ketetapan
MajelisPermusyawaratanRakyat
3. Undang-Undang
/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dari  permasalahan  tersebut,  konteks dibandingkan  teori  yang  di  kemukakan  oleh Hans Nawiasky bisaterlihatpada sistem hukum Indonesia. staatsfundamentalnorm adalah landasan  dasar  filosofis  dimanamemiliki dasar-dasaryang berasal bagi pemberian aturan negara  selanjutnya  terdapatdalam  butir-butir Pancasiltermuat  pada  pembukaan  UUD1945,
4 Departemen  Kajian  Strategis  BEM  KEMA UNPAD  2020  Kabinet  Eksplorasi  Makna,  Catatan Kritis  Omni  Bus  Law  Membedah  RUU  Cipta Kerja,(Semarang:  Universitas  Padjajaran  2020),  hlm. 14- 20.
staatsgrundgesetz yang  tercermin  dalam UUD1945, formell gesetz yang bisa terlihatdalam  UU, verordnung  &  autonome satzung merupakan  peraturanpelaksana  serta peraturan otonom yang tergambarpada hierarki PP kebawah. Lalu, dimanakah letak Omnibus law  ?Omnibus  law  yang  disebutkanpada sistem  hukum  Indonesia  adalah  bentuk undang-undang yang memberikan aturanberbagai macam objek dalamsatu instrumen hukum. Hingganya terdapat penyebaran  wacanamengenai  Omnibus  Law yangdisetarakan  dengan  UU  Payung,  yakni UU  yangmenjadi  dasar dari UU lainnya  yang ada dalamsatu sektor. Tetapi, apabila Omnibus law  dinarasikanlayaknya  UU  Payung,  maka Omnibus  law  seharusnyatidak  masuk  dalam
UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenaiPembentukan  PeraturanPerundang- undangan,  oleh  karenanya  Omnibus  lawpada konteks Indonesia dinarasikanlayaknya undang-undang. 5
Pemerinah  memiliki  versi  undang- undang  Cipta  Kerja  sendiri,  teknik  omnibus malahdijadikansebagaialat  perubahan  yang berasal dari pencabutan, perubahandan jugapenambahan materi serta beraneka ketentuan  di  berbagai  UU  dalam  satu instrumen  hukum,  dan  bukanlahmenjadikan suatu  undang-  undang  terbaru.Jika  terjadi
5 Fajar  Kurniawan, “ Problematika  Pembentukan RUU Cipta kerja  Dengan Konsep Omnibus Law  Pada Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45  Tentang Pemberian  Pesangon  Kepada  Pekerja  Yang  di  PHK ”, Jurnal Panorama Hukum  Vol 05 no.01 , 2020, hlm. 6- 10.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
suatu perubahan perundangan-undangan maka yang  disebut  inkonstitusional  tak  bisa  begitu saja terjadi.Namun, ketika kitamembicarakanpersoalan pembentukan undang-undang,  disitulah  wajib  mengacu kepada  materi  muatan  yang  sudahditetapkan yaitu  UU  Nomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
a. Pengaturan  lebih  lanjut  tentang  ketentuan UUD 1945;
b. Perintah  suatu  undang-undang  agar  diatur dengan undang-undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional;
d. Tindak lanjut putusan MK dan;
e. Pemenuhan  kebutuhan  hukum  di  dalam masyarakat. 6
Ketika pemerintah sudah mendapatkan Omnibus  Law  yang  didasari  oleh  perintah dalam  UU  maka  yang  jadi  tanda  tanya  besar ialah  dimana  amanat  yang  memberikan Undang-Undang wajib pelaksanaannya menggunakan  teknik  Omnibus  tersebut?  jika dilihat  secara  historis  maka  undang-undang yang ada di Indonesia menganut sistem single subject  clause  rule .  Yang  dimaksud  dengan pernyataan tersebut dijelaskan oleh Daniel N. Boger  pada  tulisannya  menyebutkan  bahwa single subject  clause  rule membuat  suatu larangan terhadap Undang-Undang untuk bisa memiliki  banyak  subjek.  Sangat  jelas  dilihat dengan  mencapuraduk  suatu  Undang-Undang
6 Raesitha Zildjianda, Implikasi Undang- Undang Cipta Kerja, Edisi I ( Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020), hlm. 280.
ke dalam banyak subjek maka pertanyaan yang akan muncul adalah mana yang akan diberikan aturan  menggunakan  teknik  Omnibus  ketika membentuk  undang-undang  yang  terdapatdi Indonesia.
Tahapan  pembuatan  UU  cipta  kerja harus  memiliki  keterlibatan  serta  partisipasi publik secara massif (secara massal). Terdapat banyaklangkah yang bisadijalankansupayabisa memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat  yang  disebutkan  oleh  Handoyo, yakni :
a. Membuka  jalur  informasi  kepada  seluruh lapisan masyarakat mengenaiproses penyusunanmengenai peraturan perundang- undangan;
b. memberikan rumusan aturan main terkhusus yang berkaitan dengan transparansi  pembuatanserta  perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
c. memberikan rumusan dengan langkahkebersamaan sebuah prosedur serta tata cara mengakomodi aspirasi masyarakat didalam  materi  peraturan  perundang- undangan;
d. pembentukan  Majelis  Kehormatan  dan pembentukan  kode  etik  yang  memiliki susunan  atas  unsur  DPR,  masyarakat, akademisi, serta media massa;
e. Memberikan  perluasan  jaringan  kerjasama yang terdapat dalam kalangan civil society yang sejauh ini memiliki sifat ad hoc. 7
7 J.S Catur, Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto,  Jelita  Hutasoit,  Khairul  Anam,  Bambang Wiyono, “Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Yang dimaksud dengan jaringan di atas adalah sifat permanen didalamnyayang membuat  sebuah  tugas  serta  tanggung  jawab memberikan  pantauan  saat  proses  perumusan kaidah  hukum.  Menurut  Nonet  dan  Selznick, peran  masyarakat  memiliki  efek  yang  sangat besar  dalam  hal  pasrtisipastif  masyarakat yaitudengan  memanggil  sebanyak-banyaknya masyarakat yang terdiri dari beberapa lapisan baik  yang  berasal  dari  segi  individu  dan jugakelompok  masyarakat.Tak  hanya  itu  saja Individu  dan  kelompok  juga  harus  memiliki aspirasi yang berasal dari dirinya sendiri bukan didasarkan  oleh  keinginan  atau  kehendak penguasa untuk bisa melegitimasikan kekuasan  yang  dimilikinya,  itulah  isi  atau kandungan  yang  bisa  memenuhi  unsur kebutuhan hukum yang berasal dari masyarakat  dan  sudah  ideal  karena  bisa menguatamakan  proses  deliberative  untuk kunci  supaya  produk  hukum  bisa  lebih diterima oleh masyarakat. 8
2.2 Problematika  UU  Cipta  Kerja Terhadap Isu Lingkungan (Penyederhanaan Perizinan
Lingkungan)
Penggunaan  istilah  “Lingkungan” sering  kali  digunakan  secara  bergantian dengan  istilah  “Lingkungan  Hidup”.  Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat
pekerja  melalui  undang-undang  nomor  11  tahun 2020 tentang  cipta  kerja ”,  Jrnal  Lex  Specialis , Vol.  01,  no. 02, 2020, hlm. 7- 11.
8 https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc9fce0b93c
dibedakan,  tetapi  pada  umumnya  digunakan dengan  makna  yang  sama,  yaitu  linkungan dalam  pengertian  yang  luas  yang  meliputi lingkungan  fisik,  kimia,  dan  lingkungan biologi. 9
Lingkungan  hidup  dalam  perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan  manusia,  tidak  terlepas  dari kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Salah  satu instrumen  konkrit  pengelolaan  lingkungan hidup  adalah  izin.  Izin  merupakan  alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan  sebagai  instrumen  administrasi untuk  mengendalikan  perilaku  masyarakat. Karena  itu,  sifat  suatu  izin  adalah  preventif, tidak  bisa  dilepaskan  dengan  perintah  dan kewajiban  yang  harus  ditaati  oleh  pemagang izin. Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa jenis  perizinan  yang  umumnya  mengenai kegiatan-kegiatan  yang  mempunyai  dampak penting  terhadap  lingkungan  dikenal  dengan istilah izin lingkungan (environmental licence atau milieuvergunning ).  Izin  lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib  amdal  atau  UKL-UPL  dalam  rangka perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh izin  usaha  dan/atau  kegiatan.  Adapun keterkaitan anatara izin dan lingkungan yakni izin  merupakan  salah  satu  upaya  pencegahan
2/begini-reformasi-perizinan-usaha-bidang-kesehatan- dalam-uu-cipta-kerja, Diakses 17 Agustus, Pukul 16.00
9 Muhammad  Akib,  Hukum  Lingkungan,  Edisi Revisi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup  adalah melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan.  Izin  lingkungan  dan  persyaratan harus  dibuat  berdasarkan  ukuran-ukuran yuridis  yang  memperhitungkan  keadaan individual  kegiatan  industri  yang  memiliki dampak  pada  langkah-langkah  pengelolaan lingkungan  hidup.  Perizinan  berasal  dari kata izin  yang  berarti  pernyataan  mengabulkan (tidak  melarang  dan  sebagainya).  Izin (vergunning)  adalah  suatu  persetujuan  dari penguasa  berdasarkan  undangundang  atau peraturan  pemerintah  untuk  dalam  keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan  peraturan  perundang-undangan.  Izin dapat  juga  diartikan  sebagai  dispensasi  atau pelepasan/pembebasan  dari  suatu  larangan. Sedangkan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka  1  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (PPLH)  diartikan  sebagai  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup lain.  Perizinan  lingkungan  hidup  dalam  arti luas  adalah  salah  satu  bentuk  instrumen perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  preventif  dalam  rangka  pengendalian dampak  lingkungan  hidup,  sedangkan  dalam arti  sempit  merupakan  pemanfaatan  sumber daya lingkungan hidup.
Konsep  perizinan  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPPLH)  yakni,  pertama  terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat  untuk memperoleh  izin  usaha  dan/atau  kegiatan. Kedua  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah  izin  yang  diterbitkan  oleh  instansi teknis  untuk  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35  terdapat  upaya  untuk  menggabungkan antara  izin  lingkungan  dengan  izin  usaha dan/atau  kegiatan.  Izin  lingkungan  adalah prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha dan/atau  kegiatan.  Dengan  demikian,  izin usaha  dan/atau  kegiatan  akan  diberikan  oleh instansi  teknis  apabila  pemrakarsa  usaha dan/atau  kegiatan  sudah  memiliki  izin lingkungan.  Apabila  izin  lingkungan  dicabut, izin  usaha  dan/atau  kegiatan  dibatalkan. Ketentuan  mengenai  izin  lingkungan  akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  Konsep  perizinan  berusaha  di bidang  lingkungan  hidup  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (lisence approach) yang akan diubah menjadi penerapan  standar  dan  berbaris  risiko  (Risk- Based  Approach/RBA)  dan  Undang-Undang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Cipta  Kerja,  hal  ini  berarti  bahwa  pemberian izin  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat berdasarkan  perhitungan  nilai  tingkat  bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan,  keselamatan,  lingkungan  dan/atau pemanfaatan  sumber  daya.  Adapun  Potensi terjadinya  bahaya  dikelompokkan  menjadi tidak  pernah  terjadi,  jarang  terjadi,  pernah terjadi,  sering  terjadi.  Hal  ini  berpotensi mengabaikan  risiko-risiko  yang  belum  atau tidak  terindentifikasi  sebelumnya.  Sedangkan pengawasan  terhadap  kegiatan  badan  usaha dilakukan  dengan  intensitas  pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah . 10
Aturan  dan  ketentuan  terkait  perizinan lingkungan  bagi  pelaku  usaha  sebelumnya diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009 tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan Hidup  (UUPPLH).  Perbandingan  poin-poin penting  dalam  UUPPLH  dengan  UU  Cipta Kerja  dalam  hal  perizinan.  Menurut  Helmi UUPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum  antara  izin  lingkungan  dengan  izin usaha/kegiatan,  hubungannya  masih  bersifat fragmented  scheme  (izin  yang  satu  seolah tidak  terkait  dengan  izin  lainnya).  Sehingga, walaupun  banyak  terjadi  pelanggaraan  izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk
10 Fitri  Yanni  Dewi  Siregar,  Aspek  Hukum Penyederhanaan  Perizinan  Badan  Usaha  di  Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja,
memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak  berdaya  memberikan  sangsi lebih  berat,  misal  pencabutan  izin  usaha  atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan  teguran  tersebut.  Salah  satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan)  sudah  dilanggar  oleh  suatu perusahaan  maka  izin  lainnya  (misal  Izin Usaha  Pertambangan)  masih  dapat  dijadikan alat untuk menjalankan aktivitas usahanya. UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan  dengan  mengintegrasikan  izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan  tersebut  diharapkan  dapan meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat  penegakan  hukum.  Dengan diintegrasikannnya  perizinan  lingkungan  ke dalam  Perizinan  Berusaha,  maka  apabila terjadi  pelanggaran,  misal  dalam  hal  standar dan  prosedur  pengelolaan  lingkungan  maka yang  akan  terkena  konsekuensi  adalah  Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. 11

## 2.3 Dampak  Implementasi  Kebijakan Pengurangan Perizinan Lingkungan
Berbagai  upaya  penyederhanaan  proses perizinan  dalam  UU  Cipta  Kerja  diiringi kekhawatiran  akan  melanggengkan  dominasi investasi  dan  bakal mempercepat  laju kerusakan lingkungan. Apalagi, Amdal hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi. Namun, hingga saat ini aturan dasar untuk menentukan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020, hlm. 185- 186.
11 Anih Sri Suryani , Op Ciit , hlm. 15
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
proyek berisiko rendah, menengah atau tinggi belum jelas kriterianya. Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK) dalam  Press  Conference-nya  menyatakan bahwa  prinsip  dan  konsep  dasar  pengaturan Amdal  dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak  berubah dari  ketentuan  sebelumnya.  Perubahan  lebih diarahkan  untuk  penyempurnaan  kebijakan dan  aturan  pelaksanaan  sesuai  dengan  tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada  pelaku  usaha  dalam  memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pengintegrasian  perizinan  lingkungan  ke Perizinan  Berusaha  menyebabkan  pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan,  bahkan  bagi  masyarakat  yang akan  berusaha  dalam  usaha  yang  sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan.  Hal  lain  yang  menjadi  perhatian adalah  pengertian  masyarakat  yang  dapat dilibatkan  dalam  penyusunan  Amdal  belum begitu  jelas.  Penyebutan  masyarakat  yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi  peran  masyarakat  dari  unsur lainnya  misalnya  pemerhati  lingkungan,  baik sebagai  individu  maupun  organisasi.  Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan  informasi  dan  partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup.
Namun  menurut  Direktur  Pencegahan
Dampak  Lingkungan  Usaha  dan  Kegiatan KLHK,  kekhawatiran  tersebut  dinilai  tidak beralasan. Pada peraturan sebelumnya, masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan  Amdal,  namun  pada  aturan  baru, masyarakat  dapat  mengakses  mulai  dari prosesnya.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  selama ini, kepentingan masyararakat terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan lain diluar kepentingan masyarakat terdampak langsung tersebut, sehingga fokusing pelibatan masyarakat  pada  masyarakat  terkena  dampak langsung  adalah  untuk memberikan  perhatian lebih terhadap mereka, namun tetap membuka ruang  bagi  pemerhati  lingkungan  dan  LSM Pembina masyarakat terkena dampak. Penunjukan  subjek  Pemerintah  Pusat  sebagai pembentuk LUK berpotensi akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam birokrasi,  di  mana  kewenangan  instansi berpotensi  lebih  mudah  diubah  karena  hanya diatur  dalam  level  peraturan  pemerintah. Sementara  itu  sejumlah  pihak  juga  menilai bahwa  kemampuan  pemerintah  pusat  dalam mengambil  alih  semua  kewenangan  dari  segi kuantitas  dan  akses  ke  daerah  di  seluruh Indonesia  sangat  terbatas.  Karena  masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.
Dalam pelaksanan  tugasnya LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari unsur  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah dan juga pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya.  Unsur  pemerintah  daerah  dalam tim  ini  harus  dapat  memberi  kajian  dan penilaian yang objektif berdasarkan situasi dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
kondisi  lingkungan  serta  kekhasan  yang dimiliki  daerah  masing-masing.  Perizinan berbasis  risiko  dalam  UU  Cipta  Kerja berhubungan  erat  dengan  pelaku  usaha  dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari  lingkungan.  Izin  makin  ketat diberikan  apabila  tingkat  risikonya  makin tinggi. Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha  tidak  dapat  mempertahankan  kualitas lingkungannya  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Dokumen  Amdal,  maka  “risk  based”- nya negatif, dan yang akan terkena konsekuensi  adalah  izin  utamanya  yaitu Perizinan Berusaha. Pencabutan izin Perizinan 16  Usaha  bagi  perusahaan  yang  telah mencemari  lingkungan  merupakan  salah  satu upaya  agar  kerusakan  lingkungan  tidak semakin parah. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi  kriteria  dalamk  NSPK  (Norma, Standar,  Prosedur  dan  Kriteria)  termasuk dalam sertifikat standar UKP-UPL dan Amdal. Adanya  peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja merupakan  hal  penting  agar  UU  ini  dapat diimpentasikan dengan baik. Berbagai ketentuan dalam peraturan pelaksanaan misalnya  terkait  kriteria  tingkat  risiko usaha/kegiatan,  mekanisme  uji  kelayakan Amdal,  termasuk  bentuk  dan  mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan,  akan  menjadi  evidence  sejauh mana  UU  ini  mempunyai  keberpihakan
12 Hario  Danang  Pambudhi, “Menilai  Kembali Politik  Hukum  Perlindungan  Lingkungan  dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  untuk  Mendukung
terhadap  kelestarian  lingkungan,  dan  tidak hanya  menggenjot  iklim  investasi  dan  usaha semata. 12

## III. KESIMPULAN
Konsep  perizinan  berusaha  di  bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPPLH)  dengan  menggunakan pendekatan  berbasis  izin  (lisence  approach) yang  akan  diubah  menjadi  penerapan  standar dan berbaris risiko (Risk-Based Approach/RBA)  dan  Undang-Undang  Cipta Kerja,  hal  ini  berarti  bahwa  pemberian  izin akan  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat berdasarkan  perhitungan  nilai  tingkat  bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan,  keselamatan,  lingkungan  dan/atau pemanfaatan  sumber  daya.  Adapun  Potensi terjadinya  bahaya  dikelompokkan  menjadi tidak  pernah  terjadi,  jarang  terjadi,  pernah terjadi,  sering  terjadi.  Hal  ini  berpotensi mengabaikan  risiko-risiko  yang  belum  atau tidak  terindentifikasi  sebelumnya.  Sedangkan pengawasan  terhadap  kegiatan  badan  usaha dilakukan  dengan  intensitas  pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Perizinan  berbasis  risiko  dalam  UU Cipta  Kerja  berhubungan  erat  dengan  pelaku usaha  dan  kegiatan  usaha  yang  berpotensi
Keberlanjutan  Ekologis ”,  Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 237- 240.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
besar  merusak  atau  mencemari  lingkungan.
Izin  makin  ketat  diberikan  apabila  tingkat risikonya  makin  tinggi.  Apabila  terjadi pelanggaran  atau  pelaku  usaha  tidak  dapat mempertahankan kualitas lingkungannya sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Dokumen Amdal,  maka  “risk  based”-nya  negatif,  dan yang  akan  terkena  konsekuensi  adalah  izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

## DAFTAR PUSTAKA
1. BUKU
Akib,Muhammad. Hukum Lingkungan.
Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2014.
Garner Bryan  A, dkk. Black Law Dictionary
Ninth Edition . Michigan: West Publishing Company, 2007.
Departemen  Kajian  Strategis  BEM  KEMA UNPAD  2020  Kabinet  Eksplorasi Makna, Catatan Kritis Omni Bus  Law Membedah RUU Cipta Kerja. Semarang:Universitas Padjajaran, 2020.
Zildjianda,  Raesitha.    Implikasi  Undang- Undang Cipta Kerja, Bandar Lampung
: Pusaka Media, 2020.

## 2. JURNAL
Catur,  J.S,  dll.  “Perlindungan  Hukum Terhadap
Kesejahteraan Pekerja
Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Lex
Specialis ( Vol. 01, no. 02, 2020). hlm.
7- 11.
Danang  Pambudhi,  Hario. “ Menilai  Kembali
Politik Hukum Perlindungan Lingkungan  dalam  Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, Jurnal
Hukum  Lingkungan  Indonesia (Vol.  7 No. 2, 2021). hlm. 237- 240.
Havik  Indradi,  Antonius.  “Kajian  Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid II: Pembahasan Agraria dan Lingkungan”. ( Dewan  Mahasiswa  Justicia  Fakultas
UGM) . hlm. 2. Kurniawan, Fajar. “Problematika Pembentukan RUU Cipta kerja Dengan Konsep  Omnibus  Law  Pada  Klaster
Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45 Tentang  Pemberian  Pesangon  Kepada Pekerja  Yang  di  PHK”, Jurnal Panorama  Hukum  ( Vol  05  no.01  , 2020), hlm. 6- 10.
Sri  Suryani,  Anih.  “Perizinan  Lingkungan dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja dan  Dampaknya  Terhadap  Kelestarian Lingkungan”. Info Singkat (Vol. 12 No. 20, Oktober 2020). hlm. 13-15.
Yanni  Dewi  Siregar,  Fitri.  “Aspek  Hukum
Penyederhanaan Perizinan Badan
Usaha  di  Bidang  Lingkungan  Hidup dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja”, J urnal Ilmiah Penegakan Hukum (Vol. 7  No.  2  Desember  2020).  hlm.  185- 186.

## 3. INTERNET
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc9fce0 b93c2/begini-reformasi-perizinan-usaha- bidang-kesehatan-dalam-uu-cipta-kerja, Diakses 17 Agustus, Pukul 16.00