## Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU
Aini Shalihah 1 dan Lian Fawahan 2 1 eenreal6@gmail.com, 2 lianfawahan9@gmail.com Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
How to cite: Aini Shalihah et.al, ‘Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 20 Februari 2023; Diterima 10 Maret 2023; Diterbitkan 25 April 2023.
DOI: p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## Abstract
This article aims to determine and analyze the legitimacy of actions the presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation cannot yet be said to be a solution to stabilize economic democracy in Indonesia. In terms of substance, the law contains several economic contents such as workers' wages and others. This is because there is still opposition from the public regarding this policy and the government, in the process of making the mechanism for this policy, is considered to have injured the Law on the Formation of Legislation, namely in terms of community participation. So then, the application or implementation of economic democracy in the field is still far from optimal. Because in this case the government often makes policies that do not involve public participation. So public participation in Law No. 6 of 2023 proves that economic democracy is currently still not resolved. Keywords: Democracy; Economy; Indonesia; Determination of Job Creation Perppu.

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. UU tersebut dalam hal substansi mengandung beberapa muatan- muatan ekonomi seperti halnya upah pekerja maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat.
Sehingga kemudian, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang belum melibatkan partisipasi publik. Jadi public participation dalam UU No.6 Tahun 2023 membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi. Kata Kunci : Demokrasi; Ekonomi; Indonesia; Penetapan Perppu. Cipta Kerja.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
Copyright © 2023 Aini Shalihah dan Lia Fawahan

## 232 Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...

## Pendahuluan
Konstitusi dizaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Dasar keberadaan konstitusi merupakan kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan dalam bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.
Indonesia mempunyai landasan ideal yaitu pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi.
Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. 1
Sistem  ekonomi  demokrasi  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Konsepsi negara yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) 2 berdasarkan tujuan nasional dan dasar negara yang
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (PT. Kompas Media Nusantara 2012).[4].
2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea Keempat.
dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, maka UUD 1945 dengan sendirinya bukan sekedar merupakan konsttusi politik, melainkan juga konstitusi ekonomi dan sosial. UUD 1945 di samping mengatur tata kenegaraan (kehidupan politik) juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hal ini yang membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, tampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur. 3
Terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami sendiri maupun bersama- sama, yaitu bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsipnya meliputi:4 (i) kebersamaan; (ii) efisiensi keadilan;
(iii) berkelanjutan; (iv) berwawasan lingkungan; (v) kemandirian; (vi) keseimbangan kemajuan; dan (vii) kesatuan ekonomi nasional.
Tidak lama ini, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja yang kemudian bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan tujuan adanya undang-undang ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi resesi ekonomi global serta geopolitik yang terjadi. Namun, disisi lain perppu mendapat pertentangan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Mengapa demikian?, dikarenakan kebijakan ini menjadi boomerang pada masyarakat karena dinilai undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan UUCK yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, jika melihat yang terjadi saat ini setelah perppu tersebut menjadi undang-undang bukan menjadi jalan alternatif untuk mensejahterakan masyarakat ataupun memulihkan ekonomi rakyat. Justru yang terjadi dilapangan, masih banyak masyarakat yang mengalami PHK dari
3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2013).[80].
4 Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara (Pustaka Setia 2016). [108].
Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
perusahaan ataupun tempat kerjanya, kemudian juga dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat dibidang ekonomi.
Pelaksanaan ataupun penerapan demokrasi ekonomi masih belum bisa dikatakan demokrasi sesungguhnya. Hal ini yang kemudian perlu dianalisis kembali terkait implementasi demokrasi ekonomi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tulisan ini akan membedah terkait apakah UU No.6 Tahun 2023 mengandung muatan-muatan ekonomi.
Namun sebelum ke pembahasan, akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan terkait politik ekonomi. Pertama, artikel yang bejudul “Demokrasi Ekonomi Dan Permasalahannya” yang ditulis oleh Dedi Sambas.5 Tulisan tersebut menjelaskan bahwasannya di dalam demokrasi ekonomi pelayanan kepentingan umum diutamakan. Dalam hal ini perilaku monopoli yang merugikan kepentingan umum sangat tidak dikehendaki. Berbagai usaha yang bisa dilakukan diantaranya adalah: Undang-Undang Anti Monopoli, Mencegah Monopoli Informasi, Pengorganisasian pada lapisan bawah. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai demokrasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nenden Herawaty Suleman dkk yang berjudul “Ekonomi Politik Indonesia Saat ini, Kebijakan, Penerapan serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado”. 6 Tulisan tersebut menjelaskan bahwa penerapan kebijakan ekonomi politik pada saat pandemi merupakan suatu keputusan yang tepat, sebab untuk menangani masalah penurunan ekonomi.. Namun masih ada beberapa penerapan kebijakan yang dianggap kurang tepat sasarannya, sehingga masih harus dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Berbeda halnya dengan
5 Dedi Sambas, ‘ Demokrasi Ekonomi Dan Permasalahannya ’ (2017) 2 Jurnal Pendidikan Setia Budhi.[29].
6 Nenden Herawaty Suleman dkk, ‘ Ekonomi Politik Indonesia Saat ini, Kebijakan, Penerapan serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado ’ (2021) 1 Journal of Islamic Economic Law.[33].
penelitian ini yang akan membahas mengenai demokrasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## Metode Penelitian
Berdasarkan latar belakang, artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptualapproach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya, dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret. 7 Seperti halnya penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No.6 Tahun 2023 dan juga UU terkait lainnya serta penulis juga akan menggunakan konsep-konsep dari demokrasi ekonomi menurut dari beberapa ahli. Analisa penulis dalam artikel sedikit berbeda dengan artikel-artikel yang pernah ditulis sebelumnya yang biasanya berbicara mengenai mekanisme dan  pelaksanaan konstitusi ekonomi.
Maka artikel ini akan membahas tentang implementasi demokrasi ekonomi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## Mengenal Demokrasi Ekonomi
Paham kedaulatan rakyat, yang didaulat dari segi politik tentu saja bukanlah person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan. Hubungan kedaulatan bukan lagi terjadi antara Raja dan Rakyatnya,
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).[136].
Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
tetapi antara rakyat dengan proses pengambilan keputusan dalam negara itu sebagai keseluruhan. Oleh sebab itu, tidak lagi relevan untuk memisahkan kedua konsep imperium versus dominium itu secara diametral. Rakyat menurut paham modern sekarang, berdaulat baik dilapangan politik maupun dilapangan perekonomian. Dengan demikian, sebagaimana kekuasaan Raja dalam paham kedaultan Raja yang meliputi aspek politik dan ekonomi, maka kedua aspek politik dan ekonomi ini tetap tercakup dalam konsep kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dalam paham kedaulatan rakyat. Artinya, baik dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi, rakyatlah yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi. Karena itu, dalam hubungannya dengan subject and sovereign, kedua pengertian kekuasaan di bidang politik dan di bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan rakyat di bidang politik disebut demokrasi politik sedangkan kedaultan rakyat di bidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. 8
Seperti yang telah dikemukakan, bahwa demokrasi ekonomi merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Kedaulatan rakyat  itu  dikembangkan  oleh  para  ilmuan  sebagai  konsep  filsafat  hukum  dan filsafat poltik. Kekuasaan di bidang politik dan kekuasaan di bidang ekonomi dapat dibedakan satu sama lain, tetapi sesungguhnya mempunyai hubungan fungsional yang erat. Karena itu, dalam konsep mengenai kedaulatan raja, pada masa lalu, ditemukan kenyataan bahwa keduanya sama-sama menjadi objek kekuasaan yang sama di bawah kendali pemegang kekuasaan tertinggi. Jika yang berdaulat adalah raja, maka yang didaulat dari segi politik tentunya adalah rakyatnya (rule over individuals by the prince), sedangkan dari segi ekonomi adalah kekayaan atau harta benda (rule over things by individuals) seperti dalam konsep perdata, termasuk kekayaan atas tanah dan air sebagai sumber penghidupan. Karena itu, memang relevan untuk membedakan antara sovereignty dan property seperti terjadi dalam sejarah. Sovereignty adalah konsep mengenai kekuasaan raja terhadap orang seperti dalam imperium yang merupakan wilayah politik yang dikuasai oleh raja,
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2005.[82].
sedangkan property adalah konsep mengenai kekuasaan raja terhadap benda seperti dominium dalam sejarah romawi. 9
Terminologi demokrasi ekonomi pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah bahwa setiap warga negara memiliki bagian dan andil (share) yang adil akan hal ekonomi. Demokrasi politik akan timpang tanpa adanya demokrasi ekonomi. Pencapaian atas demokrasi politik hanyalah prestasi diatas kertas jika rakyat tidak dilibatkan untuk menikmati akses pada kesejahteraan sosial. 10
Sistem demokrasi dibangun, tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai masyarakat, beberapa bagian yang pokok diwakilkan pengurusannya kepada negara dalam hal ini kepada MPR, DPR, DPD dan presiden dalam penyusunan haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi negara; dan secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan kebijakan-kebijakan negara.
Paham kedaulatan rakyat Indonesia selain berkenaan dengan demokrasi politik, juga mencakup paham demokrasi ekonomi. Distorsi dan kelemahan yang terdapat dalam demokrasi politik melalui sistem perwakilan politik (political representation) diatasi dengan mengadopsi sistem perwakilan fungsional (functional representation) sebagai pelengkap. 11 Sistem perwakilan politik diwujudkan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan sistem perwakilan fungsional diwujudkan melalui lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang berorientasi territorial dan kedaerahan. Dengan demikian, perwakilan golongan atau pelaku ekonomi dan golongan-golongan rakyat lainnya diluar sistem kepartaian dapat disalurkan aspirasinya melalui lembaga perwakilan daerah. Dengan adanya doktrin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, sistem sosial di Indonesia dapat dikembangkan
9 Titik Triwulan Tutik, Restorasi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Deepublish 2017).[1028].
10 Yustian Dewi, ‘Implementasi Asas Demokrasi Ekonomi Pada Pembiayaan Murabahah’, (TESIS: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2011).[11].
11 Aini Shalihah, ‘Implementasi Salus Populis Suprema Lex di Tengah Karut Marut Kebi- jakan PPKM  Indonesia’ (2022) 7 Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial.[19].
Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
menurut prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh dan menjadi basis sosial bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan.

## Eksistensi Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi
Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam penjelasan UUD 1945 maupun pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pascareformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik dibidang politik maupun ekonomi.
Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat.
Corak undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: 12
1.  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3.  Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat pada 10 agustus 2002, pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu: 13
1.  Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
2.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk mengakomodasi ketentuan dalam penjelasan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang “telah dihapus”, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali
12 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13 ibid.
materi yang diatur dalam penjelasan pasal 33 disebutkan bahwa: 14
“… dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian besar sekali. Sehingga, sebenarnya secara tegas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang seorang. Dengan kata lain, monopoli, oligopoli, maupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33. 15
Jiwa pasal 33 Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. 16 Pengaturan ini berdasarkan anggapan, bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

## Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip “equal treatment” secara mutlak. Demokrasi Indonesia bercita-
14 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15 Hempri Suyatna dkk, Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat (Universitas Gadjah Mada Press 2022).[19].
Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (social justice, fairness, equity,equality) sehingga menyandang pemihakan (parsialisme, special favour) terhadap yang lemah, miskin, dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Persialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “SARA”, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Disinilah titik tolak kita untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. 17
Para  ekonom  mempermasalahkan  frasa  “efisiensi  berkeadilan”.  Frasa “berkeadilan” sendiri ditambahkan oleh Sri Swasono. Kata ini dimaksudkannya untuk meng- counter masuknya paham liberal yang sering kali bekerja dalam rezim  efisiensi.  Bagi  Harjono,  tidak  ada  permasalahan  dengan  konteks  tersebut. Menurutnya, kata efisiensi sebenarnya dipilih dalam kerangka mencegah terjadinya pemborosan dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber-sumber daya ekonomi.
Perkataan  efisiensi  keadilan  telah  mengubah  keseluruhan  niat  terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka kearah kapitalisme dan imperalisme baru) ke dalam pasal 33 UUD 1945. Perkataan efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain (dalam badan usaha ekonomi) dan maximum satisfaction (dalam transaksi ekonomi orang-seorang).
18Inilah, seperti yang telah dikemukakan, paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari neoliberalisme ekonomi yang beroperasi melalui pasar bebas (laissez- faire). Pasar bebas membukakan jalan untuk daulat pasar menggusur daulat rakyat, pasar bebas akan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.
Amandemen  menjadi  perkataan  efisiensi  berkeadilan,  maka  kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, individual preference diubah menjadi social preference (tanpa mengabaikan arrow’s
17 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Kencana Prenada Media Group 2016).[342].
18 Tarmizi Abbad dkk, ‘ Keterikatan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Kerakyatan ’ (2015) 21 Mimbar.[435].
impossibility theorem) maka pareto efficiency yang statis kita rubah menjadi pareto social-effisiency yang dinamis di mana a visible hand (the government) mengatur wujud keadilan sosial ekonomi. Ini merupakan transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan. 19
Sistem ekonomi pasar sosial ini motivasi individu diimbangi dengan prinsip kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh mekanisme pasar yang efisien, tetapi berkeadilan (efisiensi-keadilan) seperti yang dimaksud pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kepemilikan diproduksi oleh perorangan, dibatasi oleh undang-undang, hukum adat, norma kepentingan umum, kepemilikan publik, dan kepentingan komunal. Peran swasta tidak dibatasi selama tidak terkait dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Peran pemerintah tidak terbatas hanya sebagai regulator, tetapi juga melakukan tindakan yang diperlukan bahkan menjadi pelaku langsung apabila timbul adanya eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial. Sistem niai yang diberlakukan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Semua itu ditunjukkan untuk memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan yang adil. Ciri-ciri demikian itulah yang dipandang sebagai ciri ekonomi kerakyatan yang ideal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa: 20 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dari pasal tersebut, banyak kalangan menjelaskan bahwa salah satu prinsip demokrasi ekonomi  yaitu  frasa  “efisiensi”  sering  kali  dijadikan  dalih  untuk  menghambat
19 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945. [1084]. 20 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
pemerataan. Akibatnya, “kue ekonomi” yang dikelola secara efisiensi dan terbatas hanya dinikmati oleh segelintir pengelolaannya. Oleh karena itu, ditambahkannya frasa “berkeadilan”. Hal itu dimaksudkan untuk mengawali prinsip “kebersamaan” yang telah dikatakan sebelumnya.
Menurut Jimly Asshiddiqie, 21 dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka penguasaan dalam arti kepemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara atas pengelolaan sumber- sumber kekayaan tersebut tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi tersebut tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi, yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regekebdaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Efisiensi  merupakan  hasil  dari  suatu  kompetisi.  Tetapi  efisiensi  saja  dapat menimbulkan  ketidakadilan.  Karena  perkataan  efisiensi  keadilan  dijadikan  satu napas dalam perumusan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut. Dalam kaitannya dengan pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” ini, maka prinsip “efisiensi- keadilan” dalam pasal 33 ayat (4) itu dapat dikatakan melengkapi sehingga menyempurnakan  prinsip  usaha  bersama  yang  berkeadilan  dengan  efisiensi  dan menyempurnakan prinsip kerja sama dengan kompetisi atau persaingan terbuka.
Namun juga secara praksis dilapangan, pelaksanaan pasal 33 UUD 1945
21 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (PT Kompas Media Nusantara 2010).[32].
ini masih menimbulkan polemik, kontroversi bahkan perlawanan masyarakat. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, misalnya: pertama, masyarakat yang menanggung resiko terbesar dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tanpa mendapat perlindungan selayaknya, misalnya kasus masuknya investor asing yang mengeruk habis sumber daya alam Indonesia dengan menerapkan kontrak karya, seperti yang kita ketahui bahwa kerja sama pemerintah dengan investor asing melalui kontrak karya sama sekali tidak mencerminkan jiwa pasal 33 UUD 1945. Kedua, perkembangan ekonomi global juga banyak permasalahan yang sering kali muncul menyangkut penjabaran pasal 33 UUD 1945. Misalnya, permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Ketiga, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi di Indonesia yang seharusnya mendasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Namun pada praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan lebih mengakomodasi tekanan-tekanan kepentingan politik dan ekonomi para pendukung ekonomi pasar. Karena memang hukum adalah produk politik. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Maka dengan demikiran, hubungan prinsip demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 terhadap pelaksanaannya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum dikatakan demokrasi sepenuhnya karena dalam pelaksanaan masih banyak problematika-problematika yang harus diselesaikan sesuai dengan amanah konstitusi.
Pasal 88 UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang22, did alam pasal ini mengatur tentang penghitungan Upah Minimum. Aturan ini berbeda sekali dengan formula penghitungan Upah Minimum sebelumnya. Di mana, ada klausul baru, yakni “indeks tertentu”. Dengan munculnya indeks tertentu tersebut semakin membuat upah pekerja semakin murah.
22 Pasal 88 UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
Hadirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang ciptakerja yang kemudian bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 23 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi publik. Dengan diberlakukannya Perppu Ciptakerja membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi.
Semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Sekarang, masalahnya bukan lagi persoalan setuju-tidak setuju dengan ketentuan konstitusional semacam ini. Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang  tertinggi  yang  harus  dijadikan  pegangan  bersama  dalam  segenap  aktifitas penyelenggaraan Negara termasuk dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi. Jika kesepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melanggar demikian itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan.

## Kesimpulan
Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. UU tersebut dalam hal substansi mengandung beberapa muatan-muatan ekonomi seperti halnya upah pekerja maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan
23 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat. Banyak kasus dilapangan sepertinya halnya maraknya masyarakat di PHK di perusahaan ataupun tempat kerja. Hal ini membuktikan bahwa adanya Perppu  ciptaker belum bisa dikatakan solusi dalam meningkatkan sistem perekonomian Indonesia. Sedangkan, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi publik. Dengan diberlakukannya Perppu Ciptakerja membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi. Dengan demikian, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Sekarang, masalahnya bukan lagi persoalan setuju-tidak setuju dengan ketentuan konstitusional semacam ini. Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang  tertinggi  yang  harus  dijadikan  pegangan  bersama  dalam  segenap  aktifitas penyelenggaraan Negara termasuk dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi. Jika kesepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melanggar demikian itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie, Jimly , Konstitusi Ekonomi (PT. Kompas Media Nusantara 2012).
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2013).
Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara (Pustaka Setia 2016).
Hempri Suyatna dkk, Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat. (Universitas Gadjah Mada Press 2022).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).
246 Aini Shalihah dan Lian Fawahan: Implementasi Demokrasi Ekonomi...
Tutik, Titik Triwulan. Restorasi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Deepublish 2017).
Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Kencana Prenada Media Group 2016).

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Dewi, Yustian,  ‘Implementasi Asas Demokrasi Ekonomi Pada Pembiayaan Murabahah’. TESIS: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2011.

## Jurnal
Nenden Herawaty Suleman dkk, ‘Ekonomi Politik Indonesia Saat ini, Kebijakan, Penerapan serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado’ (2021) 1 Journal of Islamic Economic Law.
Sambas, Dedi, ‘Demokrasi Ekonomi Dan Permasalahannya’  (2017) 8 Jurnal Pendidikan Setia Budhi.
Shalihah, Aini, ‘Implementasi Salus Populis Suprema Lex di Tengah Karut Marut Kebijakan PPKM  Indonesia’ (2022) 7 Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial.
Tarmizi Abbad dkk, ‘Keterikatan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Kerakyatan’ (2015) 21 Mimbar.

## Peraturan Perundang-Undangan
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea Keempat.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.