## PATTERN OF INVOLVEMENT IN THE VILLAGE HEAD LEGISLATIVE ELECTION 2014

## Sufiyansyah

## Abstract
Head  of  Village  (headman)  is  one  of  the  important  village  institution,  as  village  head  is  a representation of power in the village. Practical politics is a tool or a means to achieve a goal in a way that is easy and precise. So that the community members who participated in the process of practical politics driven by the belief that through these activities, their needs and interests channeled or note, and  to some  extent can  influence  the  actions  of government  in  the  decision-making  process,  but  on the  other  hand  must  be  set  in  a  public  participation  regulations  .  Public  participation  in  political campaigns involving the village head is practical politics and violating prohibitions as village head is in the legislation.
The purpose  of the study to identify why  and how the pattern of the village chief involved  in the  legislative  election  in  2014  in  the  village  of  Sungapan,  Danasari  village,  sub-district  and  village Bojongnangka. Efforts to address the problem and the purpose of the research was conducted using a qualitative approach with descriptive data analysis.
The  results  showed,  that  the  First:  The  involvement  of  village  head  Sungapan  by  the presence  of  the  direct  instruction  of  Regents  to  support  candidates  and  the  pressure  of  the  sub- district,  second:  Village  Danasari  influenced  by  loyalty  to  a  political  party,  so  that  with  high  loyalty village  head  finally  engaged  to  support  political  campaigns  of  candidates  promoted  by  the  PDI Struggle Hj.Irna Setiawati, Central Java SE candidates and candidates DPRD X Haji.M Agus Sukoco, SE.MM.  and  Third:  Village  Bojongnagka  by  family  factors,  where  the  family  is  his  wife  who  become candidates  Parliament  all  district  promoted  by  the  National  Awakening  Party.  The  pattern  of involvement  of  the  third  head  of  the  village  are  equally  utilize  its  authority  to  direct,  encourage,  and urge men or society to support and give voting rights to the candidate supported by each of the village head.
It is recommended for the  application of strict sanctions against the village chief who violate the  prohibitions  in  the  legislation,  the  Election  Supervisory  Committee  as  supervisor  is  given  the authority  to  take  action  against  the  village  chief  directly  involved  in  political  campaigns  and  political participation of the community is needed to monitor and control the head of the village it self .
Keywords: patterns of involvement, the village head, and the election.

## A.  PENDAHULUAN
Kepala  Desa  (lurah)  merupakan  salah  satu  lembaga  desa  yang  penting, karena  Kepala  Desa  merupakan  representasi  kekuasaan  di  desa.  Kepemimpinan desa sudah terbentuk sejak lama sebagai respon masyarakat atas tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun.  Kepemimpinan  desa,  dengan  berbagai  bentuk,  telah  mampu  eksis melindungin  warga  desa  dari  tekanan  dari  laur  desa.  Peristiwa-peristiwa  politik nasional,  kebijakan-kebijakan  politik  nasional,  kebijakan-kebijakan  politik  pusat, bahkan  perilaku  para  birokrasi  kabupaten,  dapat  diserap  sedemikian  rupa  oleh pemimpin  desa  dan  disesuikan  prakteknya  dengan  realita  desa  yang  ada. Kegoncangan-kegoncangan  awal  karena  tekanan-tekanan  dari  laur  desa  dapat segara dicarikan keseimbangan kembali. (Kushandajani 2008: 142).
Masyarakat Indonesia sebagian besar berdomisili di desa, hal ini di tunjukan dengan  jumlah  desa  yang  dapat  di  Indonesia  yang  bejumlah  72.949  desa  yang mempunyai  potensi  yang  besar  dalam  menciptakan  pembangunan  politik, pembangunan politik tersebut  dapat  dimulai dengan pembangunan politik di tingkat lokal  dengan  menciptakan  kemandirian  politik,  kemandirian  politik  bertujuan membangun desa dalam mangatur urusan rumah tangganya termasuk dalam bidang politik  dan  pemerintahan,  sehingga  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pembangunan  politik  di  tingkat  lokal.  Partisipasi  masyarakat  sangat
dibutuhkan  dalam  menciptakan  atau  membangun  politik  di  tingkat  lokal,  seperti halnya  ikut  serta  dalam  Pemilu,  keterlibatan  masyarakat  dalam  Pemilu  adalah komponen  penentu  berhasil  atau  tidaknya  pelaksaan  hasil  Pemilu,  karena  pada dasarnya  kekuatan  dan  kekuasaan  ada  ditangan  pemilih  ( voter )  yang  bisa menentukan nasib Negara dan Bangsa ini ke depannya, melalui Pemilu masyarakat turut  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  pemilihan  wakil  mereka  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dan  dapat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintahan  karena partisipasi politik merupakan aspek dari modernisasi politik. (Kurniawan 2009: 6)
Bentuk  nyata  Pastisipasi  Politik  masyarakat  adalah  terlibat  dalam  politik praktis.  Politik  Praktis  merupakan  suatu  alat  atau  sarana  untuk  mencapai  suatu tujuan  dengan  cara  yang  mudah  dan  tepat  ( http://id.answers.yahoo.com diunduh Kamis  19  Desember  2013  pukul  16:00  WIB ). Sehingga  anggota  masyarakat  yang berpartisipasi  dalam  proses  politik  praktis  terdorong  oleh  keyakinan  bahwa  melalui kegiatan  ini,  kebutuhan  dan  kepentingan  mereka  tersalur  atau  diperhatikan,  dan sedikit  banyak  dapat  mempengarui  tindakan-tindakan  pemerintah  dalam  proses pengambilan  keputusan,  namun  dilain  pihak  keikutsertaan  masyarakat  tentunya diatur dalam peraturan yang berlaku.
Partisipasi Politik yang melibatkan Kepala Desa (Kades) dan Pegawai Negeri Sipil  dalam  politik  praktis  tidak  diperbolehkan  karena  melanggar  etika  dan  moral serta  netralitas  sebagai  pejabat  publik  serta  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  netralitas  Kepala  Desa  memang  sangat  dibutuhkan dalam proses  politik  praktis  maupun  Pemilu,  karena  Kepala  Desa  merupakan  pejabat publik  yang  betul-betul  berdiri  secara independen tanpa  harus memihak  salah  satu kandidat. Kadangkala Kepala Desa terbawa arus atau dengan kata lain terpaksa untuk  memihak  pada  salah  satu  kandidat,  sehingga  nilai-nilai  yang  seharusnya dimiliki  terbuang  dan  ditinggalkan,  tidak  mengherankan  jika  banyak  proses  politik dalam  hal  Pemilu  dicederai  dengan  adanya  keterlibatan  secara  langsung  Kepala Desa dalam mendukung salah satu caleg.
Contoh  kasus  keterlibatan  Kepala  Desa  dalam  Pemilukada  di  Indonesia, seperti:  1)  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Kabupaten  Papua  Tengah menangkap  tangan dua  pelaku  politik  uang  Pilkada  yaitu  Lurah  Fandoi  berisial  NM dan  Kades  Yenusi  berinisial  PD  sudah  diperiksa  untuk  diterusan  ke  proses  hukum yang  berlaku,  mereka  terlibat  politik  uang  dalam  pemungutan  suara  kedua  Bupati tanggal  5  Desember  2013  (http://bintangpapua.com  diunduh  Kamis  19  Desember 2013  Pukul  16:00  WIB).  2)  Panwaslu  Kabupaten  Tangerang  mencatat  dua  Kepala Desa  terlibat  dalam  kampanye  terbuka  pemilihan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Tangerang  periode  2013-2018.  Panwaslu  menerima  dua  laporan  pelanggaran selama  kampanye  terbuka  yang  masuk  dalam  kategori  pidana;  a)  adanya  dugaan Kepala  Desa  Pengalangan  Kecamatan  Rejag,  berinisial  AT  berpihak  nomor  urut  4 pasangan  Ahmad  Suwandhi-Muhlis  dengan  melakukan  undangan  hajatan bergambar  pasangan  tersebut;  b)  Kepala  Desa  Tegal  Kunir  Lor,  Kecamatan Sepaten, berinisial M dia terlibat kampanye terbuka pasangan Ahmad Zaki Iskandar- Hermansyah  (http://bintangpapua.com  diunduh  Kamis  19  Desember  2013  Pukul 16:00  WIB).  3)  Kades  Ponowaren  Supandi.  Kabupaten  Sukoharjo  tidak  netral  di Pilgub  Jateng  2013.  terbukti  mentandatangani  undangan  dengan  Kop  Surat  Resmi PDIP beserta lengkap dengan stempel resmi Kepala Desa ( http://politik.kompasiana.com diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB). 4) Panwaslu Kabupaten Majalengka memanggil empat Kepala Desa dengan adanya temuan  kekerlibantan  Kepala  Desa.  Keempat  Kepala  Desa  ini  terbukti  terlibat kampanye  salah  satu  calon  Bupati-Wakil  Bupati  dengan  adanya  poto  keterlibatan
dalam  kampanye  dan  pembagian  stiker  ( http://daerah.sindonews.com diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB).
Simpulan  dari  kasus  di  atas  keterlibatan  Kepala  Desa  dalam  Pemilukada secara  langsung  dianggap  melanggar  etika dan moral  sebagai  pejabat publik  serta melanggar  peraturan  tentang  larangan  Kepala  Desa  dalam  kampanye  politik,  akan tetapi tidak ada sanksi yang jelas dan tegas terhadap Kepala Desa yang melanggar larangan  yang  sudah  ada,  sehingga  peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam mengawasi  dan  mengontrol  kegiatan  Kepala  Desa  yang  terlibat  kampanye  politik, agara tercipta politik yang baik dan sehat dalam masyarakat.
Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur  larangan  Kepala  Desa terlibat  dalam  kampanye  politik.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  8  Tahun 2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dimana  termuat  dalam pasal  86  (2)  yang  berbunyi;  Pelaksanaan  kegiataan  kampanye  Pemilu  dilarang mengikutsertakaan:
a.  Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradial dibawah Mahkamah Agung,  dan Hakim konsitusi pada Mahkamah Konsitusi;
b.  Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keungan;
c.  Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; d.  Direksi,  Komisaris,  Dewan  pengawas  dan  karyawan  Badan  Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e.  Pegawai Negeri Sipil;
f.  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  kepolisian  Negara  republik Indonesia;
g.  Kepala Desa; dan
h.  Perangkat Desa.
Ketentuan  tentang  larangan  Kepala  Desa  dalam  Pemilu  diatur  pula  dalam Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah yang menegaskan:
1.  Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
a.  Hakim pada semua peradilan;
b.  Pejabat BUMN/BUMD;
c.  Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negeri;
d.  Kepala Desa.
2.  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3.  Pejabat  negara  yang  menjadi  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
a.  Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
b.  Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
c.  Pengaturan  lama  cuti  dan  jadwal  cuti  dengan  memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.  Pasangan  calon  dilarang  melibatkan  Pegawai  Negeri  Sipil,  Anggota  tentara Nasional  Indonesia,  dan  anggota  Kepolisian    Negara  Republik  Indonesia sebagai  peserta  kampanye  dan  juru  kampanye  dalam  pemilihan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal  80  menegaskan;  Pejabat  Negara,  Pejabat  Struktural  dan  Fungsional  dalam Jabatan Negera,  dan Kepala Desa dilarang membuat  keputusan dan/atau tindakan
yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa kampanye.
Simpulan dari penjelasan Undang-Undang di atas bawah pejabat publik tidak boleh  terlibat  dalam  kampanye  politik,  baik  itu  Kepala  Desa  dan  Pegawai  Negeri Sipil  dilarang  terlibat  dalam  kampanye  politik  dan  menjadi  pengurus  partai  politik karena membentuk dualisme jabatan yang dapat mengganggu kinerja selaku Kepala Desa.
Kepala  Desa  dituntut  netral  dalam  berpolitik  dalam  masyarakat  serta  tidak ada intervensi dari pihak lain, karena Kepala Desa harus mengutamakan tugas dan fungsi  agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  prima  terhadap  masyarakat  karena terlalu  banyak  masalah  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  harus  diselesaikan dengan  penanganan  yang  cepat,  tepat,  dan  sesuai  dengan  keinginan  dan  tujuan bersama.
Hasil observasi menemukan adanya keterlibatan Kepala  Desa dalam Pemilu seperti  halnya;  Pertama:  Desa  Bojongnangka  dan  Desa  Danasari,  kedua  Kepala Desa  tersebut  terlibat  dalam;  a)  terlibat  dalam  mendukung  caleg;  b)  terlibat  dalam pemasangan  adribut  kampanye;  c)  terlibat  dalam  kampanye  pemilu,  Pemilihan Presiden dan Pemilihan Daerah; (dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2010 dan  pemilahan  Gubernur/Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  2013);  d)  terlibat  dalam mempengarui  pemilih  ( Voter )  dalam  Pemilu;  e)  terlibat  dalam  pemasangan  poto caleg  yang  di  instruksi  langsung  oleh  bupati (satu  desa  satu baliho);.  Kedua:  Desa Sungapan,  Kepala  Desa  Sungapan  belum  ada  indikasi-indaksi  keterlibatan  dalam kampanye  politik  dan  mengdukung  caleg  dalam  Pemilu  tahun  2014,  akan  tapi  tak menutup  kemungkinan  Kepala  Desa  Sungapan  terlibat  dalam  kampanye  dikarena ajakan Partai Politik ataupun Caleg.
Melihat  keadaan  seperti  diatas  tentunya  munculkan  pernyaan  1)  Mengapa Kepala  Desa  terlibat  dalam  Pemilu  Legislatif  2014  di  Desa  Sungapan,  Desa Danasari, dan Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang? 2) Bagaimana  pola  keterlibatan  Kepala  Desa  dalam  Pemilu  Legislatif  2014  di  Desa Sungapan,  Desa  Danasari,  dan  Desa  Bojongnangka  Kecamatan  Pemalang Kabupaten Pemalang?

## B.  PEMBAHASAN
a)  Alasan  Kepala  Desa  yang  terlibat  dalam  kampanye  politik  Pemilu  Legislatif 2014 adalah:
1.  Keterlibatan  Kepala  Desa  Sungapan  dipengarui  oleh  adanya  instruksi langsung  dari  Bupati  untuk  mendukung  caleg  dan  tekanan  dari  Camat, sehingga  dengan  adanya  itu,  Kepala  Desa  terlibat  dalam  kampanye  politik dengan  cara  membentuk  tim  pemengan,  mendirikan  posko  pemenangan, mengajak  Perangkat  Desa;  Kaur  dan  Pamong  Desa  serta  Ibu  PKK  untuk memberikan dukungan dan hak pilihnya kepada caleg yang didukung.
2.  Keterlibatan Kepala Desa Danasari dipengarhui oleh loyalitas terhadap partai politik,  sehingga  dengan  loyalitas  yang  tinggi  Kepala  Desa  akhirnya  terlibat kampanye  politik  mendukung  caleg  yang  diusung  oleh  PDI  Perjuang  yakni Hj.Irna  Setiawati,SE  caleg  Provinsi  Jawa  Tengah  X  dan  Caleg  DPRD Kabupaten  Haji.M  Agus  Sukoco,  SE.MM.  agar  mendapat  dukungan  dan suara  yang  banyak  dari  masyarakat,  Kepala  Desa  membentuk  tim pemenangan,  mendirikan  posko,  mengajak  dan  menghimbau  Perangkat Desa, dan Ibu PKK untuk mendukung caleg yang didukung.
3.  Keterlibatan  Kepala  Desa  Bojongnangka  dipengarui  oleh  faktor  keluarga, dimana  keluarga  adalah  sang  istri  yang  menjadi  caleg  DPRD  Kabupaten Pemalang  yang  diusung  oleh  Partai  Kebangkitan  Bangsa.  Untuk  mendapat dukungan  Kepala  Desa  menghimbau  Kepala  Desa  Se-Kec  Pemalang  untuk mendukung  sang  istri,  mengajak  perangkat  desa,  dan  membentuk  tim pemengan di tiap-tiap desa agar mendapat dukungan dan suara yang banyak dari masyarakat. Dilain pihak Kepala  Desa mendukung Hj.Irna Setiawati,  SE yang  diusung  oleh  PDI  perjuang  yang  menjadi  caleg  Jawa  Tengah  Dapil  X. dukungan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa  disebabkan  oleh  Hubungan pertemanan  diantara  mereka,  dimana  Kepala  Desa  merupakan  dewan Penasehat  dari  Bupati  Pemalang  yang  merupakan  suami  dari  Hj.  Irna Setiawan. SE.
b)  Pola Keterlibatan Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2014?
Pola  keterlibatan  Kepala  Desa  sama-sama  memanfaatkan  kewenangannya dalam mengarahkan, mengajak, dan menghimbau bawahanya ataupun masyarakat untuk mendukung dan memberikan hak pilihnya terhadap caleg yang didukung oleh masing-masing Kepala Desa tersebut.
Etika politik “Dalam bahasa Inggris, Etika disebut ethic ( singular ) yang berarti a system of moral principles or rules of behavior, (sutau sistem, prisnsip moral atau aturan berperilaku), akan tetapi, terkadang ethics (dengan tambahan hurup s ) dapat berarti singular , berarti  the  branch  of  philosophy  that  deals  with  moral principles ,  (cabang  filsafat  yang  memberikan  batasan  prinsip-prinsip  moral). Jika dengan maksut plural (jamak), ethics berarti moral principles thah gevern or influence a person’s behaviour , (prinsip-prinsip moral yang dipangarui oleh perilaku pribadi)”. (Sopyan 2012: 37).
Urian  diatas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  etika  adalah  suatu  sistem  yang memberikan  batasan  tentang  prinsip  moral  individu-individu  dalam  berperilaku  baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hati.
“Etika  adalah  ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan  tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan  akhlaq;  nilai  mengenai  nilai  benar  dan  salah,  yang  dianut  suatu golongan atau masyarakat”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)
“Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita  mengikuti  suatu  ajaran  moral  tertentu  atau  bagaimana  kita  harus mengambil  sikap  yang  bertanggungjawab  berhadapan  dengan  berbagai ajaran moral”. (Suseno 1987: 5).
Etika Politik sebagai filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. (suseno  1987:  8);  adapun  fungsi,  tugas  dan  manfaat  Etika  Politik  adalah  sebagai berikut:
1)  Fungsi Etika Politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab,  jadi  tidak  berdasarkan  emosi,  prasangka,  apriori, melainkan secara rasional, obyeksif dan argumentative . (Suseno 1987: 2)
2)  Tugas  Etika  Politik  adalah  subsidier,  membantu  agar  pembahasan masalah-masalah  ideologis  dapat  dijalakan  secara  obyektif,  artinya berdasarkan argument-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. (Suseno 1987: 3)
3)  Manfaat  Etika  Politik,  tidak  bersifat  praktis.  Etika  Politik  menuntut  segala klaim  atas  hak  untuk  menata  masyarakat  dipertanggungjawabkan  pada prinsip-prinsip  moral  dasar,  klaim-klaim  legitimasi  dari  segala  macam kekuasaan,  entah  bersifat  kekuasaan  langsung,  entah  bersembunyi  di belakang pembenaran-pembenaran normatif, dipaksa untuk membenarkan  diri,  filsafat  politik  mengdongkel afirmativitas yang  tidak dipertanyakan,  memaksa  tuntunan-tuntunan  ideologi  untuk  membuktikan diri  dan  dengan  demikian  menjadi refleksif dan  terbuka  terhadap  kritik, atau  memang  ditelanjangi  sebagai  layar  asap  ideologi  bagi  kepentingan- kepentingan tertentu. (Suseno 1987: 5).
Berdasarkan  yang  dikemukankan  diatas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  Etika Politik  merupakan  legitimasi  dari  setiap  individu  dalam  mempertanggungjawabkan kekuasaan  secara  rasional,  obyektif,  dan  argumentatif  mengenai  masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
“Etika  Politik  yang  memadai  ikhtiar  memperjuangkan  yang  baik  dalam kehidupan  bersama,  niscaya  mangandung  makan  politik  di  dalamnya,  dan etika  politik  yang  sungguh-sungguh  selalu  menimbang  ulang  politik  sebagai usaha  mengurangi  kesalahan-kesalahan  dalam  pengelolaan  kehidupan bersama. (Bagus Takwin 2011: XXXII)”.
Definisi  Etika  Politik  kemudian  dipertegas  oleh  Paul  Ricoeur  dikutip  oleh (Ihsan  2009:  21),  yang  menjelaskan  Etika  Politik  mengandung  3  (tiga)  tuntunan sebagai berikut:
1)  Menciptakan kehidupan bersama dan untuk orang lain secara baik (to be constituent in a goog life with and for others);
2)  Memperluas ruang lingkup kebebasan dan;
3)  Membangun insitusi-insitusi yang adil ( just institutions ).
Simpulan  teori  diatas  Etika  Politik  adalah  segala  hal  yang  menjunjung  nilai- nilai pluralisme dalam masyarakat guna membentuk kebaikan bersama dalam ruang lingkup  kebersamaan  dan  kebebasan  dalam  membentuk  insitusi-insitusi  yang  baik dan adil dalam masyarakat itu sendiri.
c).  Partisipasi Politik
Persoalan pertama yang hendak dijelaskan adalah definisi Konsep Partisipasi Politik.  menurut  (Huntington  dan  Nelson  1994:  4)  dalam  bukunya No  Easy  Choice Politicall Participation in Developing Countries memaknai Partisipasi Politik sebagai: “By  political  participation  wemean  activity  by  private  citizens  designed  to influence  government  decision-making.  Participation  may  beindividual  or collective,  organized  or  spontaneous,  sustained  or  sporadic,  peaceful  or violent,  legal  or  illegal,  effective  or  ineffective”. (Partisipasi  politik  adalah kegiatan  warga  negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi,  yang dimaksud  untuk  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh  Pemerintah, partisipasi  biasa  bersifat  individual  atau  kolektif,  terorganisir  atau  spontan, mantap  atau  sporadik,  secara  damai  atau  dengan  kekerasan,  legal  atau illegal, efektif atau tidak efektif).
Simpulan  definisi  tersebut  Partisipasi  Politik  lebih  berfokus  pada  kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan  politik  lain  yang  dipandang  dapat  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan politik  oleh  Pemerintah  dalam  konteks  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
“Michael  Rush  dan  Phillip  Althoff  (2012:  23),  menjelaskan  Partisipasi  Politik adalah  keterlibatan  individu  sampai  pada  bermacam-macam  tingkatan  di dalam sistem politik”.
“Herbert  MC  Closky,  (dalam  Miriam  Budiardjo  1994:  183),  mendifinisikan Partisipasi Politik adalah kegiataan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui  cara  mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  proses  pembuataan  dan pembentukan kebijakan umum”.
“Dalam  perspektif  pengertian  yang  generik,  (Miriam  Budiardjo  2008:  367) memaknai Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik  yaitu  dengan  jalan memilih  pimpinan  Negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung, mempengaruhi  kebijakan  Pemerintah  ( public  policy). Kegiatan  ini  mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilihan Umum menghadiri rapat umum,  menjadi  anggota  suatu  partai  atau  kelompok  kepentingan, mengadakan  hubungan  ( contacting )  dengan  pejabat  Pemerintah  atau anggota parlemen, dan sebagainya”.
“Senada  dengan  hal  yang  diatas,  (Ramlan  Subakti  2007:  140),  menyatakan bahwa  Partispiasi  Politik  adalah  Keikutsertaan  warga  Negara  biasa  dalam menentukan  segala  keputusan  yang  manyangkut  atau  mempangaruhi kehidupannya”.
Simpulan  definisi  diatas  bahwa  Partisipasi  Politik  adalah  keterlibatan  atau keikutsertaan  setiap  warga  Negara  untuk  melaksanakan  kegiatatn-kegiatan  politik secara  mental  dan  emosional  dan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam menentukan  atau  mempengarui  pengambilan  keputusan  politik  guna  mencapai tujuan bersama.
d). Bentuk Partisipasi Politik
“Bentuk  partisipasi  politik  menurut  Milbrath  dan  Goel,  (sebagaimana  yang dikutip  Miriam  Budiardjo  2008:  372 ) melakukan  pembagian  partisispasi  yang rutin  ke  dalam  berbagai  katagori,  antara  lain; ediposic  versus  continous . Partisipasi  yang episodik adalah  partisipasi  yang  terikat  pada  waktu  spesifik tertentu, misa lnya dalam Pemilu”.
Partisipasi yang terikat  pada waktu yang relative panjang seperti memegang jabatan  politis,  dalam  bentuk episodik Milbarth  dan  Goal  membuat  pemetaan  yang tampaknya  msih  relavan  untuk  kondisi  sekarang  serta  memperlihatkan  bahwa masyarakat  dapat  dibagikan  dalam  tiga  kategori;  pemain  ( gladiators ),  penonton ( spectators ), dan apatis ( apatheties )”.

## Bagan I Bentuk Partisipasi Politik I
Sumber: L. Milbrath dan  M. Goel. (Dalam Budiardjo 2008: 372)
Selanjutknya,  Davit  F  Roth  dan  Frank  L.Wilson,  melihat  masyarakat  terbagi dalam  empat  (4)  kategori:  Aktivis  ( activists) ,  Partisipasi  ( perticipants )  Penonton ( onlookers ) dan, Apolitis ( apoliticals ).

## Bagan 2 Piramida Partisipasi Politik II

## Sumber: Davit F.Roth dan Frank L. Wilson. (dalam Budiardjo 2008: 373)
Simpulan bagan 2 (dua) dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Aktivis  ( actitivits ) The deviant (termasuk  di  dalamnya  pembunuh  dengan maksut  politik,  pembajak,  dan  teroris)  pejabat  publik  atau  calon  pejabat publik; fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
b. Partisipan ( participants ) Orang yang berkerja untuk kampanye; anggota partai secara  aktif;  partisipan  aktif  dalam  kelompok  kepentingan  dan  tindakan- tindakan yang bersifat; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.
c. Penonton  ( onlookers )  Orang-orang  yang  menghadiri  reli-reli  politik;  anggota dalam  kelompok  kepentingan; pe - lobby ;  pemilih;  orang  yang  terlibat  dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik
d. Apolitis ( apoliticals ).
Masih  berkaitan  dengan  Partisipasi  Politik,  Barnes  dan  Kaase,  (yang  dikutip Said  Gatara dan Dzulkiah Said  2007:  97), melakukan rincian yang sedikit  berbeda. Mereka  melihat  partisipasi  dalam  konteks  Pemilu  dan  Politik  sehari-hari  dalam bentuk berikut:
Pemain ( Gladiators )
Penonton ( Spectators )
Apatis ( Apathetics ) Aktivis ( Activis )
Partisipasi ( Participants ) Penonton ( Onlookers ) Apoliticals ( Apoliticals )
1.  Memahami dirinya sendiri dengan artikel pemilu dan politik;
2.  Mendiskusikan politik dan pemilu;
3.  Menjadi opinion leader;
4.  Menggunakan simbol-simbol partai;
5.  Menghadiri pertemuan politik.
Berkenaan dengan beragamnya bentuk dan tingkat Partisipasi Politik di atas, Gabriel  A.  Almond,  (dikutip  oleh  Said  Gatara  dan  Dzulkiah  Said  2007:  97) membedakan Partisipasi Politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu:
1. Partisipasi  politik konvensional ,  yaitu  bentuk  partisipasi  politik  yang  normal dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi  politik non - konvensional ,  yaitu  kegiataan  yang  ilegal  dan  penuh kekerasaan ( violence ) dan revolusioner .
Untuk  lebih  jelasnya  bentuk-bentuk  partisipsi  masyarakat  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:
Konvensional Non-Konvensional - Pemberian suara - Diskusi politik - Kegiatan kampanye - Membentuk dan bergabung dengan  kelompok kepentingan - Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi
- Pengajuan petisi
- Berdemontrasi/unjuk rasa - Konfrontasi - Mogok -  Tindak  kekerasaan  politik  terhadap harta benda (perusakan, pemboman, dan pembakaran) -  Tindakan  politik  terhadap  manusia (penculikan dan pembutuhan)
-  Perang gerilya
Sumber:  Bentuk  Partisipasi  Politik  versi  Almond  (dalam  Said  Gatara  dan Dzulkiah Said, 2007: 98).

## C.  PENUTUP C.1 Simpulan
Pertama:  Keterlibatan  Kepala  Desa  Sungapan  dipengarui  oleh  adanya instruksi  langsung  dari  Bupati  untuk  mendukung  caleg  dan  tekanan  dari  Camat, sehingga  dengan  adanya  itu,  Kepala  Desa  terlibat  dalam  kampanye  politik  dengan cara  membentuk  tim  pemenangan,  mendirikan  posko  pemenangan,  mengajak Perangkat  Desa;  Kaur  dan  Pamong  Desa  serta  Ibu  PKK  untuk  memberikan dukungan  dan  hak  pilihnya  kepada  caleg  yang  didukung.  Kedua:  Desa  Danasari dipengarhui  oleh  loyalitas  terhadap  partai  politik,  sehingga  dengan  loyalitas  yang tinggi  Kepala  Desa  akhirnya  terlibat  kampanye  politik  mendukung  caleg  yang diusung oleh PDI Perjuang yakni Hj.Irna Setiawati,SE caleg Provinsi Jawa Tengah X dan  Caleg  DPRD  Kabupaten  Haji.M  Agus  Sukoco,  SE.MM.  agar  mendapat dukungan  dan  suara  yang  banyak  dari  masyarakat,  Kepala  Desa  membentuk  tim pemenangan,  mendirikan  posko,  mengajak  dan menghimbau Perangkat  Desa,  dan Ibu  PKK  untuk  mendukung  caleg  yang  didukung.  dan  Ketiga:  Desa  Bojongnagka dipengarui  oleh  faktor  keluarga,  dimana  keluarga  adalah  sang  istri  yang  menjadi caleg  DPRD  Kabupaten  Pemalang  yang  diusung  oleh  Partai  Kebangkitan  Bangsa. Untuk  mendapat  dukungan  Kepala  Desa  menghimbau  Kepala  Desa  Se-Kec Pemalang untuk mendukung sang istri,  mengajak  perangkat desa, dan membentuk tim pemenangan di tiap-tiap desa agar mendapat dukungan dan suara yang banyak
dari  masyarakat.  Dilain  pihak  Kepala  Desa  mendukung  Hj.Irna  Setiawati,  SE  yang diusung  oleh  PDI  perjuang  yang  menjadi  caleg  Jawa  Tengah  Dapil  X.  dukungan yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa  disebabkan  oleh  Hubungan  pertemanan  diantara mereka,  dimana  Kepala  Desa  merupakan  dewan  Penasehat  dari  Bupati  Pemalang yang merupakan suami dari Hj. Irna Setiawan. SE.

## C.2 Saran
Penulis  mencetuskan  beberapa  saran,  agar  tidak  terulang  kembali permasalahan ini:
1)  Penerapan  sanksi  yang  tegas  terhadap  Kepala  Desa  yang  melakukan pelanggaran  peraturan,  berupa  hukuman  pidana  dan  pemecatan  agar  tidak diulang  kembali  karena  dapat  merugikan  dari  sendri  dan  orang  lain  pada umumnya.  adanya sanksi berupa hukum pidana dan sanksi dari masyarakat diharapkan  mampu  meredam  pergerakan  Kepala  Desa  yang  terlibat  dalam kampanye  politik,  oleh  karena  itu  Kepala  Desa  harus  menjunjung  nilai-nilai etika dan moral agar tidak mendapat sanksi dari masyarakat.
2)  Paswaslu  selaku  Pengawas  Pemilu  harus  diberikan  kewenangan  untuk memberikan  sanksi  langsung  terhadap  Kepala  Desa  yang  melakukan pelanggaran  kampanye  politik,  bukan  cuma  memberikan  rekemondasi kepada  KPU  ataupun  kepolisian.  Dibutuhkan  komitmen  dari  Panwaslu  yang mau  dan  sungguh-sungguh  berbuat,  bergerak,  dan  menindak  pelaku pelanggaran  Pemilu,  bukanya  hanya  menerima  aduan  ataupun  laporan  dari masyarakat  tapi  harus  dari  Panwaslu  yang  mendapat  temuan  atau  pun pelanggran.  Pengawasan  dan  penindakan  yang  tegas  dari  panwaslu  akan memberikan rasa takut untuk melakukan pelanggaran Pemilu.
3)  Partisispasi politik masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol keterlibatan Kepala  Desa  sangat  di  butuhkan  guna  memberikan  batasan-batasan  yang tidak  seharusnya  dilanggar  oleh  Kepala  Desa  itu  sendiri,  dengan  adanya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  akan  menutup  ruang  dan kesempat  Kepala  Desa  melakukan  pelanggaran.  Melalui  Partisipasi  politik Masyarakat  bisa  melakukan  perubahan  yang  siknifikan  dalam  hal menciptakan dan membangun kehidupan perpolitikan yang lebih baik di tigkat desa. Partisipasi Politik masyarakat harus aktif bukan pasif sehingga dengan aktifnya  masyarakat  bisa  mengawasi  kegiatan-kegiatan  di  tingkat  desa  baik pembangunan  desa  dan  pembangunan  politik,  jika  masyarakat  pasif  dalam Partisipasi  Politik  akan  memunculkan  tindakan  menonton  tampak  berbuat apa-apa  untuk  melakukan  perubahan.  Partisipasi  Politik  Masyarakat  harus dibarengi  kegiatan-kegiatan  nyata,  baik  dilakukan  secara  individu  atau  pun sukarela dengan tujuan menciptakan perpolitikan yang baik ditingkat desa.

## DAFTAR RUJUKAN
http://id.answers.yahoo.com diunduh Kamis 19 Desember 2013 pukul 16:00 WIB) http://politik.kompasiana.com diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB http://daerah.sindonews.com diunduh Kamis 19 Desember 2013 Pukul 16:00 WIB Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004