Rekan-rekan mahasiswa, mari kita diskusikan isu berikut ini:

Laporan SPT-PPh (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan) dari sebuah entitas perusahaan terdaftar telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 31 Maret 2023. Semua dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan pelaporan juga telah dianggap lengkap. Namun, setelah menjalani empat bulan pemeriksaan yang cermat terhadap berbagai dokumen yang dimiliki oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak, ditemukan fakta bahwa dalam berkas master perusahaan, terungkap bahwa penandatanganan pada SPT-PPh sebenarnya dilakukan bukan oleh salah satu direktur yang berafiliasi dengan perusahaan tersebut. Selain itu, terungkap bahwa tanda tangan tersebut tidak didukung oleh Surat Kuasa Khusus.

Menurut pandangan Anda, bagaimana seharusnya status dari laporan SPT Tahunan ini, dan langkah-langkah apa yang dianggap tepat untuk diambil oleh KPP?

Harap jelaskan dengan bahasa Anda sendiri, dan cantumkan sumber referensi yang digunakan untuk memberikan tanggapan Anda. Perlu ditekankan bahwa adanya kemiripan antara jawaban Anda dan rekan sejawat dapat mempengaruhi penilaian.

Selamat berdiskusi!