PRINSIP BANKRUPTCY REMOTE  DALAM SEKURITISASI ROYALTI HAK CIPTA

<jats:p>Nowadays everyone needs source of funding to expand their business in every field. One way to get funding sources is from securities. Form of securitization always experience growth in several countries in various fields including intellectual property right, especially copyright. Every copyright holder can continue to help creators to always work through the securitization process. Securitization in copyright conducted through a vehicle called Special Purpose Vehicle or Special Purpose Entities as an issuer of securities. The securities acquired from commercial agreement/license agreement between the third party and the holder of the copyright in the form of royalties. These royalties which are released to the market in the form of securities. This gives rise to the right to collect for securities holder investors to a Special Purpose Vehicle or Special Purpose Entities. This collection right which can result in the implementation of bankruptcy law to a Special Purpose Vehicle or Special Purpose Entities are. However, the Special Purpose Vehicle or Special Purpose Entities can not be bankrupted just because the inside of a Special Purpose Vehicle or Special Purpose Entities contain bankruptcy remote principle therein. </jats:p>

section_content: Saat ini setiap orang selalu membutuhkan sumber pendanaan untuk memperluas usahanya dalam bidang apapun. Salah satu cara sumber pendanaan tersebut didapat melalui suatu sekuritisasi. Bentuk sekuritisasi selalu mengalami perkembangan dibeberapa negara diberbagai bidang termasuk hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Setiap pemegang hak cipta dapat terus membantu pencipta untuk selalu berkarya melalui proses sekuritisasi. Sekuritisasi dalam hak cipta dilakukan melalui kendaraan yang disebut Special Purpose Vehicle atau Special Purpose Entities sebagai penerbit sekuritas. Sekuritas tersebut diperoleh dari perjanjian lisensi/perjanjian komersial antara pihak ketiga dan pemegang hak cipta berupa royalti. Royalti inilah yang dilepas kepada pasar dalam bentuk sekuritas. Hal ini menimbulkan hak tagih kepada investor pemegang sekuritas kepada Special Purpose Vehicle atau Special Purpose Entities. Hak tagih inilah yang mengakibatkan dapat diterapkannya hukum kepailitan kepada Special Purpose Vehicle atau Special Purpose Entities tersebut. Namun, Special Purpose Vehicle atau Special Purpose Entities tidak dapat dipailitkan begitu saja dikarenakan dalam diri Special Purpose Vehicle atau Special Purpose Entities terkandung prinsip bankruptcy remote didalamnya. Kata Kunci: Sekuritisasi; Hukum Hak Cipta; Hukum Bisnis; Royalti. pernah terjadi di Indonesia. 1 Sekuritisasi merupakan mekanisme baru di lingkungan pasar modal dan masih berlangsung sampai dengan saat ini seperti: sekuritisasi aset tagihan kredit kepemilikan rumah (yang selanjutnya disebut "KPR") dengan pola Kontrak Investasi Kolektif/Efek Beragun Aset (yang selanjutnya disebut "KIK EBA") oleh Bank Tabungan Negara (yang selanjutnya disebut "BTN"). Proses pada sekuritisasi aset tagihan BTN tersebut terjadi dengan cara BTN selaku originator/ kreditor awal menjual aset tagihan KPRnya kepada Special Purpose Vehicle (yang selanjutnya disebut "SPV"), kemudian SPV sebagai issuer menerbitkan surat berharga berupa Efek Beragunan Aset (yang selanjutnya disebut "EBA"), sehingga aset yang semula bersifat tidak likuid menjadi surat berharga yang bersifat likuid. 

Sekuritisasi pada perkembangannya juga terjadi pada bidang hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut "HKI"), yang meliputi: Hak Cipta dan hak terkait, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Beberapa contoh sekuritisasi HKI yang pernah terjadi diantaranya, yaitu: Sekuritisasi HKI khususnya hak cipta dapat diterapkan di Indonesia melalui sebuah kendaraan yang dinamakan SPV atau Special Purpose Entities (SPE). 

Kendaraan ini juga dipergunakan oleh BTN untuk melakukan sekuritisasi aset tagihan KPR. Sekuritisasi dalam bidang hak cipta pernah dilakukan oleh David Bowie atas keuntungan dari rekaman dan sejumlah hak cipta lagu-lagunya, termasuk sejumlah royalti yang akan diperoleh dimasa depan. 3 Sebelum sekuritisasi terjadi, Pullman Group membentuk SPV guna membeli atas keuntungan dari rekaman dan sejumlah hak cipta lagu-lagunya, termasuk sejumlah royalti yang akan diperoleh dimasa depan yang dimiliki oleh David Bowie tersebut, kemudian SPV ini bertugas menerbitkan surat berharga yang siap untuk diperdagangkan kepada khalayak ramai/pasar dari sekumpulan aset milik David Bowie tersebut. Surat berharga yang diterbitkan oleh SPV dalam kasus David Bowie dikenal dengan nama Bowie Bond. 

Obligasi milik David Bowie ini dilepas ke pasar melalui Prudential Investment, sehingga Bowie memperoleh pendapatan sebesar $55. 000. 000 (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dari obligasi yang dibeli oleh investor/Pasar tersebut. 4 lam sekuritisasi HKI, produk sekuritisasi HKI yang paling banyak dikeluarkan dalam bentuk obligasi. 

Obligasi tersebut dapat menjadi jaminan bagi investor (pemegang obligasi) untuk meminta pelunasan utang pada saat jatuh tempo kepada SPV. Jika sampai dengan waktu jatuh tempo SPV tidak melakukan pelunasan kepada investor (pemegang obligasi), maka Investor (pemegang obligasi) dapat menempuh jalur kepailitan. Namun proses kepailitan tidak dapat diterapkan serta merta dalam sekuritisasi hak cipta dikarenakan terkandung prinsip bankcruptcy remote didalam diri SPV tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, akan dikaji permasalahan sebagai isu hukum sebagai berikut yaitu karakteristik sekuritisasi royalti hak cipta tersebut dan keberadaan prinsip bankruptcy remote dan kepailitan SPV dalam sekuritisasi royalti hak cipta.
section_name: Abstrak

section_name: Sekuritisasi Royal Hak Cipta

section_content: Black's Law Dictionary mendefinisikan securitization adalah "a process to convert (assets) into negotiable securities for sale in the financial market, allowing the issuing financial institution to remove assets from its books, and thereby improve its capital ratio and liquidity, and to make new loans with the security proceeds if it so chooses". 5 Dalam Comptroller's Handbook, dijelaskan bahwa sekuritisasi sebagai suatu proses pembentukan dimana kepemilikan piutang atau pendapatan lainnya dikemas, dijamin, diterbitkan dalam suatu bentuk Efek Beragunan Aset. 6 kuritisasi memberikan beberapa manfaat antara lain: Pertama, menciptakan likuiditas dengan mengkonversi aset yang tidak likuid menjadi likuid. 7 Kedua, melakukan diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan kepada bank atau sumber dana lainnya. 8 Ketiga, memproleh pembiayaan dalam kondisi dimana bentuk pembiayaan lain sulit diperoleh karena risiko yang terasosiasi dengan originator. 9 Keempat, menurunkan cost of fund (biaya dana) apabila sekuritas yang diterbitkan memiliki rating yang lebih baik daripada sekuritas yang terbit sendiri oleh perusahaan.
section_name: Pengertian Sekuritisasi

section_content: Proses sekuritisasi hak cipta tidak berbeda dengan sekuritisasi aset yang terjadi di bank BTN, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses singkat dari gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: Claim di atas "mengharuskan adanya right to payment". 25 Proses kepailitan dapat berjalan kepada SPV dikarenakan SPV dianggap dapat bertanggung gugat secara perdata. Keadaan ini disebabkan SPV dapat berbentuk persekutuan perdata atau perseroan terbatas sebagaimana menurut Gary Gorton dan Nicholas S. Souleles. Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata adalah "suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka". Dalam praktik di Indonesia contoh SPV yang berbentuk persekutuan perdata ada pada sekuritisasi 30 Prinsip bankruptcy remote itu sendiri ada dalam SPV sesuai dengan tujuannya, yaitu: 37 Substantively, the SPV's structure aims at protecting those who invest in the securities. The purpose of the SPV should never be held out as wealth maximization for the shareholders. This is most obvious when the sole shareholder of the SPV is the originator, which frequently is the case. Protecting investors is the SPV's purpose. When the corporate form is utilized for the SPV, the parties to the transaction insert banckruptcy remote provisions in either the charter or bylaws, or both. 

Menurut Gary Gorton dan Nicholas S. Souleles bahwa "bankruptcy remote means that should the sponsoring firm enter a bankruptcy procedure the firm's creditors cannot seize the assets of the SPV. It also means that SPV itself can never become legally bankrupt". 38 Menurut Bapepam, SPV hanya sebagai "pihak yang membeli aset atau tagihan originator yang akan menerbitkan efek dijamin oleh aset/tagihan tersebut", 39 sehingga SPV haruslah bankruptcy remote berarti bahwa: 40 Kepailitan dari sponsor/originator tidak membawa implikasi kepada SPV; 1. Apabila sponsor/originator pailit, maka tidak dapat memasukkan aset yang telah disekuritisasi oleh SPV sebagai aset pailit; 2. SPV secara praktek tidak pernah dapat menjadi pailit atau dipailitkan. 

SPV dalam hal ini dapat dipailitkan, apabila memenuhi syarat prosedural kepailitan secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu: adanya dua kreditor atau lebih, tidak membayar satu utang yang telah jatuh 37 Michael J. Cohn, 'Asset Securitization : How Remote Is Bankruptcy Remote?, Hofstra University Hempstead, NY 11549-1000. ' ( 2005 "Hak milik atas suatu barang tak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu". 

Berdasarkan hal tersebut berlaku dua teori terhadap pengalihan hak milik dalam tagihan royalti hak cipta sebagai piutang, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik yang diperoleh SPV dengan cara cessie (penyerahan), berdasarkan perjanjian jual-beli untuk memindahkan hak milik rechts title dari kreditor asal/originator kepada SPV. Sedangkan menurut teori abstrak, dimana sah atau tidaknya penyerahan tidak bergantung pada sah atau tidaknya perjanjian. Artinya meskipun perjanjian jual-beli yang mendasari tidak sah, tetapi levering atau peralihan hak miliknya tetap sah, konsekuensinya pemilik tidak mempunyai hak revindicatie lagi karena hak milik memang sudah beralih. 44 mun, KUHPerdata mengisyaratkan penyerahan piutang atau benda bergerak tidak berwujud berlaku teori kausal sebagaimana dalam ketentuan Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata bahwa "penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. " Peralihan kepemilikan piutang atas nama registered receivables melalui cessie. Pasal tersebut mengisyaratkan akta pengalihan dari kreditor asal/originator kepada SPV sebagai pembeli/penerima piutang dapat secara otentik ataupun dibawah tangan. Akta cessie biasa dibuat dalam bentuk "assignment deed" yang mengatur tentang: "Para pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang transferor atau cedent dan pihak yang menerima pengalihan piutang transferee atau cessionaries; Pernyataan pengalihan piutang oleh transferor kepada transferee dan pernyataan penerimaan pengalihan piutang oleh transferee dari transferor; Syarat adanya pemberitahuan betekening dari transferor kepada pihak yang berutang dan penegasan si berutang ini bahwa ia menerima pengalihan utangnya (atau piutang si transferor) kepada transferee". mengambil tindakan beschikking. Dengan demikian apabila rechts title tersebut tidak sah (batal) atau kemudian dibatalkan oleh hukum (karena adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan), maka penyerahan levering menjadi batal juga yang berarti penyerahan hak milik dianggap tidak pernah terjadi, begitu pula halnya jika orang yang mengalihkan hak milik itu ternyata tidak berhak melakukannya karena ia bukan pemilik. Sedangkan syarat khususnya adalah cessie harus dilakukan dengan akta. Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta otentik atau dibawah tangan, asalkan didalamnya dengan tegas menyebutkan bahwa kreditor lama cedent dengan itu telah menyerahkan piutangnya kepada kreditor baru cessieonaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa cessie dapat terjadi tanpa kerja sama debitor cessus dengan penandatanganan akta cessie saja telah selesai, artinya piutang tersebut telah dioperkan dari kreditor lama cedent kepada kreditor baru cessieonaris. Cessie yang dilakukan secara lisan adalah tidak sah, sehingga tidak mengalihkan piutang kepada kreditor baru cessieonaris, jika cessie tidak memenuhi syarat umum dan khusus tersebut maka cessie juga tidak sah. 45 ngaturan mengenai cessie tunduk pada buku II KUHPerdata yang bersifat dwingen recht yang berarti pengaturan itu tidak dapat disimpangi atau bersifat memaksa. 46 Syarat pemberitahuan tersebut harus dilakukan kepada setiap pengalihan piutang atas nama agar berlaku terhadap pihak debitor cessus, apabila telah diberitahukan atau debitor cessus sendiri telah mengetahui adanya pengalihan secara cessie, persetujuan/pengakuan tersebut tidak harus dibuktikan. Dengan turut sertanya debitor cessus menandatangani akta cessie tersebut. Pemberitahuan tidak diperlukan lagi apabila debitor cessus sudah memberikan persetujuan atau pengakuan dengan pembuatan akta cessie. Sebenarnya cessie telah berpindah. Pengalihan piutang tersebut baru berlaku kepada debitor cessus, bila kepadanya sudah diberitahukan atau telah diakui atau disetujuinya pengalihan piutang tersebut. Pemberitahuan ini pada 45 ibid. Op. Cit. [30]. 46 Lihat A. Yudha hernoko, Pengantar Hukum Benda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007. yang membagi bahwa Vermogenrecht (hukum harta kekayaan itu terdiri atas buku II tentang benda dan buku III tentang perikatan menyebutkan karakter buku II BW (mulai dari pasal 499 -pasal 1232) adalah dwingen recht buku III aan vullendrecht, maka pasal 613 BW juga memiliki karakter Dwingen recht yang sama). dasarnya bertujuan agar cessie tidak membayar kepada kreditor lama tetapi kepada kreditor baru. 47 Hal ini mengakibatkan originator/kreditor awal tidak mempunyai hak revindicatie lagi karena hak milik memang sudah beralih kepada SPV. 

SPV kemudian melakukan perjanjian jual-beli royalti selanjutnya kepada investor dengan cara memecah kumpulan royalti tersebut ke dalam suatu efek. "Pasal 1131 KUHPerdata: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu". Pasal 1132 KUHPerdata: "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".
section_name: Proses Sekuritisasi Royalti Hak Cipta

section_content: Peningkatan Efisiensi Pasar Modal ([s. n]