# Kriminalisasi homoseksualitas

Poster bertuliskan "Cinta bukanlah kejahatan" di Pawai Kebanggaan Paris 2019
Sebagian atau seluruh tindakan seksual antarlelaki dan, dalam kasus yang lebih jarang, antarperempuan digolongkan sebagai tindak pidana di pelbagai wilayah. Meski kerap tidak ditegakkan terhadap perilaku sesama jenis yang didasari suka sama suka, adanya peraturan hukum yang mengatur hal tersebut tetap memicu pelecehan oleh polisi, stigmatisasi, serta kekerasan terhadap kelompok homoseksual dan biseksual. Dampak lainnya meliputi memburuknya epidemi HIV akibat kriminalisasi aktivitas lelaki seks lelaki menyebabkan individu-individu dari kelompok ini sungkan mencari perawatan pencegahan atau pengobatan untuk infeksi HIV.

**Kriminalisasi homoseksualitas** sering kali dilandasi oleh argumen, yang telah dibantah secara ilmiah, bahwa homoseksualitas merupakan perolehan (*acquired*), atau terdapat penolakan keras dari masyarakat terhadap homoseksualitas, yang dalam banyak kasus berakar pada larangan homoseksualitas dalam agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam). Argumen yang kontra terhadap kriminalisasi homoseksualitas mulai disuarakan selama Abad Pencerahan. Beberapa argumen kontra yang awal-awal muncul meliputi sulitnya penegakan hukum, campur tangan negara yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi, serta keyakinan bahwa kriminalisasi bukanlah cara yang efektif untuk mengurangi angka kejadian homoseksualitas. Argumen-argumen kontra yang disuarakan di kemudian hari menyatakan bahwa homoseksualitas seharusnya dianggap sebagai penyakit alih-alih kejahatan, bahwa kriminalisasi melanggar hak asasi manusia kelompok homoseksual, dan bahwa homoseksualitas tidak salah secara moral.

Di banyak negara, kriminalisasi homoseksualitas didasarkan pada hukum warisan Imperium Britania. Imperium kolonial Prancis tidak menerapkan kriminalisasi homoseksualitas karena praktik tersebut telah dihapuskan di Prancis selama Revolusi Prancis demi menghapus pengaruh agama dari hukum pidana. Di negara-negara lain, kriminalisasi homoseksualitas didasarkan pada hukum syariah. Di dunia Barat, gelombang besar dekriminalisasi mulai muncul setelah Perang Dunia II. Gelombang dekriminalisasi ini menyebar secara global dan mencapai puncaknya pada 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara Afrika meningkatkan penegakan hukum antihomoseksual akibat politisasi dan anggapan keliru bahwa homoseksualitas adalah produk impor dari Barat. Hingga 2025, homoseksualitas tidak dikriminalisasi di 131 negara, tetapi dikriminalisasi secara *de jure* di 62 negara anggota PBB dan secara *de facto* di dua negara; paling sedikit ada tujuh negara di antara negara-negara tersebut yang menerapkan hukuman mati atas homoseksualitas.

## Sejarah

### Zaman kuno hingga awal era modern

Kesatria Richard Puller von Hohenburg bersama pelayannya dibakar hidup-hidup di depan tembok Kota Zurich karena melakukan sodomi, 1482
Hukum Asyur memuat sebuah pasal yang menghukum hubungan homoseksual, tetapi terdapat perdebatan mengenai apakah pasal tersebut mengacu pada hubungan suka sama suka atau hanya hubungan tanpa persetujuan (pemerkosaan). Hukum Romawi pertama yang diketahui menyinggung hubungan sesama jenis adalah Lex Scantinia. Meski teks asli dokumen hukum ini hilang, produk hukum tersebut kemungkinan besar melarang warga negara Romawi yang merdeka untuk mengambil peran pasif dalam tindakan sesama jenis. Terjadinya Kristenisasi di Kekaisaran Romawi menyebabkan sikap sosial semakin menentang homoseksualitas. Pada abad ke-6, Kaisar Bizantium Justinian menerbitkan peraturan hukum lain yang menolak seksualitas sesama jenis dan menyebut tindakan tersebut sebagai hal yang "bertentangan dengan kodrat". Kitab hukum Syro-Romawi, yang berpengaruh dalam tradisi hukum Timur Tengah, khususnya di Lebanon, menetapkan hukuman mati atas praktik homoseksual. Beberapa kitab hukum pidana Utsmaniyah menerapkan sanksi denda untuk tindakan sodomi (*liwat*), tetapi kitab hukum lainnya tidak menyinggung tindak pidana tersebut. Di Meksiko tengah pada abad ke-15, tindakan homoseksual antarlelaki dapat dihukum dengan mengeluarkan isi perut dan ditimbun abu panas.

Selama Akhir Abad Pertengahan, banyak yurisdiksi di Eropa mulai menambahkan larangan sodomi ke dalam hukum sekuler masing-masing. Yurisdiksi-yurisdiksi tersebut juga memperketat penegakan hukum, yang ditandai dengan munculnya satgas-satgas kesusilaan (*vice squads*) di beberapa kota di Eropa. Dalam beberapa kasus, sodomi dihukum melalui proses penyelidikan dan pengaduan; dalam beberapa kasus lain dihukum dengan denda; dan pada beberapa kasus tertentu dihukum dengan membakar para pelakunya atau tempat terjadinya tindakan. Hukuman mati bagi pelaku sodomi merupakan hal yang lumrah di Eropa pada masa awal era modern. Tingkat ketatnya penegakan hukum sodomi pada masa itu masih belum jelas; satu teori menyebutkan bahwa penegakan hukum tersebut berkaitan dengan terjadinya kepanikan moral kala itu yang menjadikan kelompok homoseksual sebagai kambing hitamnya. Penguasa Inggris, Raja Henry VIII, mengukuhkan larangan terhadap homoseksualitas di Inggris ke dalam hukum sekuler negara melalui Undang-Undang Buggery 1533 sebagai upayanya mendapatkan posisi unggul pada masa terjadinya pergolakan keagamaan saat Reformasi Inggris. Peraturan hukum tersebut, yang didasarkan pada larangan agama menurut Kitab Imamat, menetapkan hukuman mati untuk tindakan *buggery* (seks anal).

### Dampak kolonialisme dan imperialisme

Seorang peserta parade membawa poster menentang Pasal 377 dalam Pawai Kebanggaan Bhubaneswar, India
Banyak yurisdiksi masa kini mengkriminalisasi homoseksualitas berdasarkan kitab hukum pidana kolonial yang diadopsi dari masa penjajahan Britania. Kitab Hukum Pidana India dengan Pasal 377 di dalamnya yang mengkriminalisasi homoseksualitas diterapkan di sejumlah koloni Britania di Asia, Afrika, dan Oseania. Kitab Hukum Pidana Wright yang dirancang untuk Jamaika juga diadopsi Honduras, Tobago, St. Lucia, dan Pantai Emas di kemudian hari. Kitab Hukum Pidana Stephen diadopsi Kanada (dan modifikasinya diadopsi Selandia Baru), memperluas cakupan kriminalisasi homoseksualitas hingga mencakup segala bentuk aktivitas sesama jenis. Kitab Hukum Pidana Griffith diadopsi Australia dan beberapa negara Persemakmuran lain seperti Nauru, Nigeria, Kenya, Tanzania, Papua Nugini, Zanzibar, Uganda, serta Israel. Setelah ditetapkan, hukum antihomoseksualitas acap kali dipertahankan akibat birokrasi yang malas (*bureaucratic inertia*) sehingga dimasukkan begitu saja ke dalam kitab hukum pidana pascakolonial. Beberapa negara pengadopsi hukum yang terinspirasi oleh produk hukum Britania mengkriminalisasi homoseksualitas atas dasar pengaruh informal, sedangkan bekas koloni Britania lain mengkriminalisasi homoseksualitas atas dasar hukum syariah. Baik Tiongkok maupun Jepang, yang secara historis tidak pernah menjatuhkan hukuman atas homoseksualitas, mengkriminalisasi praktik tersebut berdasarkan model-model Barat pada abad ke-19.

Selama Revolusi Prancis pada 1791, Majelis Konstituen Nasional menghapuskan hukum antihomoseksualitas dalam rangka mengadopsi kitab hukum baru yang tidak terpengaruh agama Kristen. Walaupun majelis tersebut tidak pernah membahas homoseksualitas, hubungan sesama jenis menjadi legal di Prancis sejak saat itu. Sebelumnya, tindakan homoseksual dapat dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup, meski aturan ini jarang ditegakkan. Penghapusan status pidana atas perbuatan sodomi diatur dalam kitab hukum pidana 1810. Penaklukan oleh Napoleon di berbagai wilayah serta diadopsinya hukum sipil dan kitab hukum pidana model Prancis di wilayah-wilayah taklukannya mendorong dihapusnya status pidana homoseksualitas di banyak yurisdiksi, serta digantinya hukuman mati dengan hukuman penjara di sejumlah yurisdiksi. Melalui pendudukan militer tersebut atau dengan meniru hukum pidana Prancis, negara-negara Skandinavia, Spanyol, Belanda, Portugal, Belgia, Jepang, serta pelbagai koloni dan teritori negara-negara tersebut—termasuk sebagian besar Amerika Latin—mendekriminalisasi homoseksualitas. Bekas koloni Prancis cenderung jarang mengkriminalisasi homoseksualitas dibandingkan dengan bekas koloni Britania. Kekaisaran Utsmaniyah kerap dianggap telah mendekriminalisasi homoseksualitas pada 1858, setelah kekaisaran tersebut mengadopsi hukum pidana yang terinspirasi Prancis. Namun, Elif Ceylan Özsoy berpendapat bahwa homoseksualitas sebenarnya sudah didekriminalisasi sebelum tahun itu. Kendati begitu, beberapa pria Utsmaniyah dieksekusi atas tindakan sodomi, seperti dua anak laki-laki di Damaskus pada 1807.

Peristiwa Unifikasi Jerman membatalkan sejumlah pencapaian yang dipengaruhi Perang Napoleon karena negara yang telah bersatu tersebut mengadopsi hukum pidana Prusia pada 1871, yang kembali mengkriminalisasi homoseksualitas di pelbagai wilayah. Di Jerman, larangan homoseksualitas kerap tidak ditegakkan hingga 1933. Pada masa Nazi berkuasa, dari 1933 hingga 1945, sekitar 57.000 pria dinyatakan bersalah atas pelanggaran Paragraf 175. Belum pernah ada individu homoseksual sebanyak itu yang dijatuhi hukuman dalam waktu singkat, baik sebelum maupun sesudah periode tersebut. Ribuan pria dipenjarakan dan dibunuh di kamp konsentrasi Nazi. Jerman Barat juga menjatuhi hukuman kepada banyak pria yang jumlahnya serupa di bawah aturan hukum yang sama hingga 1969, ketika homoseksualitas mulai didekriminalisasi sebagian.

Di Kekaisaran Rusia, homoseksualitas dikriminalisasi pada 1835 lalu didekriminalisasi pada 1917 dalam kerangka Revolusi Rusia. Kriminalisasi tersebut diberlakukan lagi pada 1934 dengan sanksi hukuman yang lebih berat daripada sebelumnya karena alasan yang tidak diketahui.

### Tren dekriminalisasi pasca-Perang Dunia II

Proporsi populasi dunia yang tinggal di negara yang tidak mengkriminalisasi tindakan homoseksual, 1760–2020
Jumlah yurisdiksi yang mengkriminalisasi homoseksualitas, 1990–2024
Pada dasawarsa-dasawarsa setelah Perang Dunia II, penegakan hukum antihomoseksualitas semakin gencar di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Selama kurun waktu 1950-an dan 1960-an, terdapat kecenderungan untuk melegalkan homoseksualitas dengan menetapkan batas usia dewasa (*age of consent*) yang lebih tinggi daripada batas usia untuk hubungan heteroseksual; model hukum tersebut direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional demi mencegah pria muda menjadi homoseksual. Konvergensi hukum terjadi baik melalui dekriminalisasi sebagian atas homoseksualitas, seperti di Britania Raya (1967), Kanada (1969), dan Jerman Barat (1969), maupun melalui kriminalisasi sebagian, seperti di Belgia, yang sempat memberlakukannya pada 1965.

Gelombang dekriminalisasi terjadi pada akhir abad ke-20; sembilan puluh persen perubahan hukum antara tahun 1945 dan 2005 pada hukum-hukum kriminalisasi berupa pelonggaran ketentuan atau penghapusan hukum seutuhnya. Delapan puluh persen pencabutan hukum antara tahun 1972 dan 2002 dilakukan oleh lembaga legislatif, sedangkan sisanya terjadi karena hukum demikian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh pengadilan. Dekriminalisasi dimulai di Eropa serta Amerika dan meluas ke seluruh dunia pada 1980-an. Laju dekriminalisasi mencapai puncaknya pada tahun 1990-an. Menyusul pembubaran Uni Soviet, banyak negara bekas republik Soviet mulai mendekriminalisasi homoseksualitas, tetapi sejumlah negara lain di Asia Tengah tetap mempertahankan peraturan hukum yang mengkriminalisasi. Tiongkok mendekriminalisasi homoseksualitas pada 1997. Setelah perjuangan hukum yang panjang, Mahkamah Agung India memutuskan bahwa kriminalisasi homoseksualitas melanggar Konstitusi India melalui putusan perkara *Navtej Singh Johar v. Union of India* pada 2018.

Salah satu penjelasan atas gelombang perubahan hukum tersebut adalah meningkatnya kepedulian atas hak asasi manusia dan otonomi individu serta dampak dari revolusi seksual tahun 1960-an. Tren meningkatnya kepedulian terhadap hak-hak individu dalam hukum seputar seksualitas telah terlihat di seluruh dunia, tetapi perkembangannya berjalan lebih lambat di beberapa kawasan, seperti Timur Tengah. Berbagai penelitian menemukan bahwa modernisasi, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau PDB per kapita, dan globalisasi (Indeks Globalisasi KOF), berkorelasi negatif dengan tindakan kriminalisasi homoseksualitas.

### Penolakan terhadap dekriminalisasi

Afrika merupakan satu-satunya benua yang tidak mengalami tren dekriminalisasi homoseksualitas sejak pertengahan abad ke-20. Di Afrika, salah satu narasi utama yang digaungkan untuk mendukung kriminalisasi homoseksualitas adalah "membela *ordre public* (ketertiban umum), moralitas, budaya, agama, dan anak-anak dari dugaan agenda gay imperialis" yang disangkutpautkan dengan Utara Dunia (*Global North*). Klaim-klaim semacam itu mengabaikan kenyataan bahwa banyak budaya asli Afrika yang toleran terhadap homoseksualitas, dan secara historis, kriminalisasi homoseksualitas justru berasal dari kolonialisme Britania. Di Timur Tengah, homoseksualitas juga dipandang sebagai alat dominasi Barat karena alasan yang sama.

Upaya internasional untuk mendorong dekriminalisasi homoseksualitas membuahkan hasil yang beragam di Afrika. Meski mampu mendorong liberalisasi di sejumlah negara, dorongan internasional tersebut juga membuat opini publik menjadi skeptis terhadap tuntutan-tuntutan dekriminalisasi sehingga membuat negara-negara di Afrika justru mengesahkan peraturan hukum yang lebih ketat sebagai bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang dipandang sebagai tekanan neokolonial. Para politisi juga kerap menyasar homoseksualitas sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah lain. Setelah dekolonisasi, beberapa negara bekas koloni Britania memperluas cakupan hukum yang awalnya hanya menyasar pria agar mencakup pula perilaku sesama jenis yang dilakukan perempuan. Beberapa negara lain, khususnya negara-negara mayoritas Muslim di Afrika, mengesahkan peraturan hukum baru untuk mengkriminalisasi perilaku homoseksual. Di banyak negara Afrika, peraturan hukum antihomoseksualitas jarang ditegakkan selama beberapa dasawarsa, tetapi sejak pertengahan 1990-an penegakan hukum, politisasi, dan desakan untuk sanksi yang lebih berat mengalami peningkatan. Kebangkitan Kristen Evangelis dan khususnya Pentakostalisme memperkuat politisasi homoseksualitas karena gereja-gereja tersebut terlibat aktif dalam mobilisasi antihomoseksual sebagai wujud pembangunan bangsa. Meskipun desakan semacam itu kerap datang dari lembaga keagamaan dalam negeri, pengaruh kelompok Kristen konservatif Amerika Serikat yang menyediakan jejaring, pelatihan, dan dukungan dana sangat berperan dalam memopulerkan wacana antihomoseksual di Afrika.

### Status saat ini

Pada 2007, lima negara menerapkan eksekusi mati sebagai hukuman atas homoseksualitas. Pada 2020, ILGA menyebut Iran dan Arab Saudi sebagai dua negara di dunia yang dilaporkan telah melakukan eksekusi mati atas aktivitas sesama jenis. Di negara-negara lain, seperti Yaman, Somalia, Irak, dan Libya, eksekusi di luar putusan pengadilan dilakukan oleh kelompok milisi seperti Al-Shabaab, Negara Islam, atau Al-Qaeda. Hingga 2020, sebanyak 21 persen populasi dunia tinggal di negara-negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas. Pada 2021, Téa Braun dari Human Dignity Trust memperkirakan bahwa lebih dari 71 juta orang LGBT tinggal di negara-negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas. Dalam basis data tahun 2023 miliknya, ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) menemukan bahwa homoseksualitas dikriminalisasi di 62 dari 193 negara anggota PBB, sedangkan dua negara anggota PBB, yakni Irak dan Mesir, mengkriminalisasi homoseksualitas secara *de facto* tetapi tidak menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Di setidaknya tujuh negara anggota PBB—Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria (hanya Nigeria bagian utara), Arab Saudi, Uganda, dan Yaman—homoseksualitas diancam dengan hukuman mati. Dua pertiga negara yang mengkriminalisasi aktivitas seksual antarlelaki juga mengkriminalisasi hubungan seksual antarperempuan.

  Dikriminalisasi
  Didekriminalisasi 1791–1850
  Didekriminalisasi 1850–1945
  Didekriminalisasi 1946–1989
  Didekriminalisasi 1990–sekarang
  Tanggal pelegalan tidak diketahui
  Tidak pernah dikriminalisasi
## Cakupan hukum

Hukum antihomoseksualitas menjadikan sebagian atau seluruh tindakan seksual sesama jenis sebagai tindak pidana. Meski sebagian peraturan hukum semacam itu mengatur secara spesifik tindakan apa saja yang ilegal, sebagian yang lain menggunakan terminologi yang samar seperti "kejahatan terhadap kodrat", "pelanggaran yang bertentangan dengan kodrat", "ketidaksenonohan", atau "perbuatan amoral". Sebagian peraturan hukum hanya mengkriminalisasi seks anal, sementara sebagian yang lain juga mencakup seks oral atau seks manual. Sebagian hukum sodomi secara eksplisit menyasar pasangan sesama jenis, sedangkan sebagian yang lain mengatur tindakan seksual yang juga mungkin dilakukan pasangan heteroseksual tetapi biasanya hanya ditegakkan terhadap pasangan sesama jenis. Kriminalisasi terhadap lelaki seks lelaki jauh lebih lumrah terjadi dibandingkan terhadap perempuan seks perempuan. Tidak ada negara yang hanya mengkriminalisasi aktivitas seksual sesama perempuan. Kesenjangan ini disebabkan oleh adanya pandangan kuno bahwa erotisme di antara perempuan bukanlah hubungan seks yang sebenarnya dan tidak akan membuat perempuan berpaling dari heteroseksualitas. Berbeda dengan peraturan hukum lain yang mengkriminalisasi tindakan seksual spesifik, Amandemen Labouchere di Inggris pada 1885 dan revisi Paragraf 175 di Jerman pada 1935 mengkriminalisasi segala bentuk tindakan seksual di antara dua pria. Kedua produk hukum tersebut mempermudah pemidanaan pria atas tuduhan homoseksualitas, yang kemudian memicu lonjakan jumlah vonis bersalah.

Hukuman yang diterapkan sangat bervariasi, mulai dari denda atau hukuman penjara jangka pendek hingga hukuman mati. Beberapa peraturan hukum menyasar kedua pihak secara setara atas tindakan seksual tersebut. Sementara itu, dalam beberapa kasus hukumannya tidak berimbang. Meski dalam banyak kasus homoseksualitas dikriminalisasi di tingkat nasional, di beberapa negara hanya yurisdiksi tertentu yang menetapkan hukum pidana lokal, seperti di Provinsi Aceh. Sebagian besar hukum yang mengkriminalisasi homoseksualitas diatur dalam hukum tertulis. Namun, di beberapa negara seperti Arab Saudi, hukumnya didasarkan pada penerapan langsung yurisprudensi hukum pidana Islam.

Bahkan di negara-negara yang tidak memiliki peraturan hukum khusus yang melarang homoseksualitas, kelompok homoseksual tetap dikriminalisasi secara tidak proporsional menggunakan peraturan hukum lain, seperti peraturan hukum terkait tindakan tidak senonoh, tindakan maksiat, prostitusi, pornografi, tunawisma, atau pajanan HIV. Di sejumlah negara seperti Tiongkok (dahulu) dan Mesir (kini), peraturan hukum semacam itu berfungsi sebagai alat kriminalisasi homoseksualitas secara *de facto*. Sebuah analisis di Amerika Serikat menemukan bahwa, alih-alih dijerat menggunakan hukum sodomi langsung, "sebagian besar individu homoseksual dijerat menggunakan pasal yang mengatur tindak asusila, gangguan ketertiban umum, dan aksi keluyuran, dengan anggapan bahwa individu homoseksual (tidak seperti individu heteroseksual), menurut definisinya, adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivitas terlarang". Pada 2014, Nigeria mengesahkan Undang-Undang (Larangan) Pernikahan Sesama Jenis 2013, yang mengancam orang-orang yang melangsungkan upacara pernikahan sesama jenis dengan hukuman lima tahun penjara. Meski homoseksualitas sudah dinyatakan ilegal sebelumnya, undang-undang baru tersebut memicu naiknya jumlah aksi persekusi terhadap kelompok homoseksual di Nigeria.

## Penegakan hukum

Aktivis LGBT di Pawai Kebanggaan Köln 2015 membawa spanduk berisi bendera dari 70 negara tempat homoseksualitas berstatus ilegal
Peraturan hukum yang mengkriminalisasi homoseksualitas pada dasarnya sulit ditegakkan karena menyangkut tindakan yang dilakukan individu-individu yang sama-sama setuju (*consenting*) di ranah privat. Penegakan hukumnya beragam mulai dari persekusi aktif hingga pembiaran (tidak ditegakkan sama sekali); Peraturan hukum semacam itu kerap tidak pernah ditegakkan dalam konteks hubungan seks konsensual di ranah privat. Di beberapa negara, tidak pernah terjadi proses hukum selama puluhan tahun atau diberlakukan moratorium resmi.

Di Jerman selama era Nazi, tempat terjadinya persekusi terparah dalam sejarah terhadap pria homoseksual, hanya sekitar 10 persen dari populasi pria homoseksual yang divonis bersalah dan dipenjara. Di Iran, kitab hukum pidana 2013 melarang pihak berwenang menyelidiki secara proaktif tindakan sesama jenis kecuali terdapat dugaan penculikan atau penyerangan. Di beberapa negara seperti India (hingga 2018, setelah hukum sodomi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi) dan Guyana, peraturan hukum semacam itu lazimnya tidak ditegakkan tetapi digunakan untuk melecehkan kalangan LGBT. Polisi India menggunakan ancaman berupa tuntutan hukum untuk memeras atau mendapat imbalan seksual. Penangkapan, bahkan tanpa adanya vonis bersalah, kerap memicu sorotan publik yang menyebabkan tersangka kehilangan pekerjaannya. Orang-orang yang dituntut berdasarkan peraturan hukum demikian kebanyakan berasal dari latar belakang kelas pekerja, belum menikah, dan berusia antara dua puluh hingga empat puluh tahun.

Negara-negara seperti Jerman era Nazi dan Mesir kerap menggunakan siksaan untuk memaksa pria yang dicurigai homoseksual agar mengaku. Di Mesir, memiliki kondom atau pelumas, atau sifat yang menurut stereotipe dianggap feminin, bisa dijadikan bukti tidak langsung bahwa tersangka telah melakukan sodomi. Aplikasi kencan daring juga digunakan untuk mencari dan menyasar pria untuk diadili.

Pemeriksaan fisik yang diklaim mampu mendeteksi tanda-tanda aktivitas homoseksual telah dilakukan setidaknya sejak 1857, setelah dokter asal Prancis Auguste Ambroise Tardieu menerbitkan buku yang mengklaim mampu menemukan sejumlah tanda bahwa seseorang telah melakukan seks anal pasif. Hingga 2018, paling tidak ada sembilan negara, seperti Tanzania, Mesir, dan Tunisia, yang masih menggunakan pemeriksaan anal, yang secara medis telah dibantah validitasnya, untuk menemukan bukti aktivitas sesama jenis di kalangan pria atau wanita transgender. Tidak ada bukti bahwa tes semacam itu efektif untuk mendeteksi apakah korban terlibat aktivitas homoseksual. Praktik ini dianggap sebagai bentuk tindakan penyiksaan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan.

## Dampak

Kriminalisasi homoseksualitas kerap dipandang sebagai langkah untuk menggolongkan individu gay dan lesbian sebagai kriminal atau pelanggar hukum. Bahkan saat tidak ditegakkan, peraturan hukum semacam itu merupakan ancaman kekerasan negara secara simbolis serta memperkuat stigma dan diskriminasi. Kelompok homoseksual mungkin takut akan tuntutan hukum dan berisiko menjadi korban pemerasan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan oleh polisi, serta intervensi medis paksa. Dalam beberapa kasus, kriminalisasi homoseksualitas membuat kehidupan sosial dan budaya LGBT terpinggirkan dari masyarakat, sehingga membuat kelompok LGBT lebih rentan menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh warga lain, seperti penganiayaan, perampokan, pemerkosaan, atau pembunuhan. Mereka mungkin takut melaporkan kejahatan-kejahatan ini atau justru diabaikan pihak berwenang. Persoalan-persoalan demikian menyebabkan dampak psikologis yang parah. Peraturan hukum semacam itu juga digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok homoseksual—yang digunakan sebagai dasar untuk menolak hak asuh anak, pendaftaran perkumpulan, dan hak-hak sipil lainnya—serta menghalangi kelompok LGBT menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berserikat.

Reaksi kelompok homoseksual terhadap peraturan hukum tersebut beragam, mulai dari menginternalisasi stigma hingga hilangnya rasa hormat terhadap hukum dan masyarakat sipil secara umum. Sejarawan Robert Beachy berpendapat bahwa perpaduan pelbagai faktor, seperti kriminalisasi homoseksualitas, membuat kesadaran akan identitas homoseksual pertama kali berkembang di Jerman sekitar 1900, yang mendorong munculnya gerakan homoseksual pertama. Gerakan LGBT kerap berkembang setelah peraturan hukum yang mengkriminalisasi homoseksualitas dicabut, tetapi dalam beberapa kasus gerakan LGBT justru berperan dalam upaya mencabut peraturan hukum semacam itu. Bentuk aktivisme LGBT yang menentang kriminalisasi homoseksualitas bisa beragam, seperti mengadvokasi langsung pencabutan peraturan hukum yang mengkriminalisasi, mengajukan gugatan strategis melalui sistem peradilan untuk mengurangi penerapan hukum, mencari dukungan dari pihak-pihak di luar negeri, serta memperkuat kapasitas komunitas. Sebuah studi tahun 1986 menemukan bahwa dekriminalisasi homoseksualitas di Australia Selatan tidak menyebabkan peningkatan dampak negatif (seperti pelecehan seksual terhadap anak, ajakan mesum di tempat umum, atau penularan penyakit) sebagaimana yang dituduhkan dalam debat-debat parlemen.

Kriminalisasi homoseksualitas menjadi salah satu faktor yang memperburuk epidemi HIV di Afrika dan Asia Tengah karena membuat banyak orang yang berisiko tertular HIV sungkan mengungkapkan perilaku seksual mereka kepada tenaga kesehatan atau mencari layanan pencegahan, tes, maupun pengobatan. Kriminalisasi tidak hanya memicu penolakan masyarakat yang makin keras terhadap homoseksualitas, tetapi juga mengurangi efektivitas upaya penanggulangan HIV. Selain itu, terdapat hubungan antara penolakan masyarakat dengan berkurangnya akses ke layanan HIV.

## Dukungan dan penolakan

### Agama

Agama-agama Abrahamik secara tradisional sama-sama memiliki pandangan negatif terhadap homoseksualitas. Alkitab Ibrani menetapkan hukuman mati bagi laki-laki yang "tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan" (Imamat 20:13). Masih diperdebatkan apakah larangan dalam Alkitab tersebut awalnya dimaksudkan untuk melarang pelacuran di tempat ibadah atau tindakan seksual tertentu yang melibatkan sejumlah pria, khususnya yang dianggap merusak maskulinitas seorang pria. Larangan total terhadap perilaku homoseksual dianggap baru berkembang relatif belakangan dalam tradisi Yahudi. Beberapa orang Kristen mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan tindakan kriminalisasi homoseksualitas. Meskipun Takhta Suci secara resmi menentang tindakan kriminalisasi homoseksualitas, pada 2014 para uskup Katolik Roma dari Malawi, Kenya, Sudan, Tanzania, Eritrea, Zambia, Uganda, dan Etiopia bersatu menyerukan agar kelompok homoseksual dijatuhi hukuman pidana. Mereka beralasan bahwa homoseksualitas tidak alami dan tidak selaras dengan budaya Afrika.

Menurut hukum syariah, liwat (seks anal) dan sihaq atau musahiqa (tribadisme) dianggap sebagai dosa atau tindak pidana. Umat Islam Sunni dari Mazhab Hanafi, berbeda dari mazhab-mazhab Islam lainnya, menolak analogi (kias) sebagai prinsip yurisprudensi. Karena tidak ada perintah yang secara eksplisit menetapkan hukuman bagi individu homoseksual dalam riwayat-riwayat Muhammad, para ahli fikih Mazhab Hanafi menggolongkan homoseksualitas sebagai dosa, bukan tindak pidana menurut hukum agama, dan sebagai pelanggaran takzir, yang berarti hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa sekuler. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali (Sunni), dan Ja'fari (Syiah), seks penetratif hanya diperbolehkan dalam perkawinan atau antara seorang laki-laki dan budak perempuannya. Di luar itu, setiap aktivitas seks penetratif dianggap sebagai zina, yakni tindak kejahatan berat. Zina dapat dihukum cambuk atau rajam sampai mati; apakah hukuman mati demikian diperbolehkan bergantung pada mazhab yang dianut, status perkawinan si laki-laki, dan apakah ia menjadi pihak aktif atau pasif. Namun, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan jika terdapat pengakuan yang diulangi empat kali oleh terdakwa atau kesaksian dari empat orang saksi. Semua mazhab Sunni menganggap seks non-anal antara laki-laki sebagai pelanggaran takzir. Belakangan ini, sejumlah Muslim progresif mengajukan penafsiran baru terhadap konsep liwat (yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an) agar konsep tersebut diartikan sebagai tindakan yang tidak mencakup hubungan homoseksual atas dasar suka sama suka.

Ketaatan terhadap agama Islam merupakan salah satu prediktor utama bertahannya hukum yang mengkriminalisasi homoseksualitas dan menjatuhkan hukuman mati atasnya. Sebagian besar penelitian tidak menemukan korelasi serupa dalam agama Kristen. Campur tangan negara dalam urusan keagamaan, misalnya melalui pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi di luar hukum keluarga atau larangan pernikahan beda agama, berkorelasi kuat dengan dipertahankannya kriminalisasi homoseksualitas. Di Afrika, kampanye antihomoseksual yang disuarakan oleh kalangan Kristen konservatif, dan kadang didukung kelompok Kristen evangelis konservatif dari Amerika Serikat, mendorong menguatnya upaya penegakan hukum serta diberlakukannya hukuman yang lebih berat terhadap aktivitas homoseksual.

Menurut hukum agama Buddha, tidak ada hukuman bagi homoseksualitas di kalangan awam. Meskipun seks penetratif antara sesama biksu dapat dikenai hukuman berat, samanera (calon biksu) yang melakukan pelanggaran serupa menerima hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan untuk aktivitas seksual heteroseksual.

### Argumen pro

Salah satu alasan utama yang kerap dikemukakan untuk mengkriminalisasi homoseksualitas adalah klaim tanpa bukti bahwa homoseksualitas bisa ditularkan dan bahwa adanya hukum yang melarangnya mampu mencegah kelompok homoseksual merekrut anak-anak. Alasan ini di kemudian hari terbukti keliru berdasarkan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orientasi seksual terbentuk sejak belia. Baik Filo dari Aleksandria maupun Heinrich Himmler meyakini bahwa jika dibiarkan menyebar tak terkendali, homoseksualitas akan menyebabkan penurunan populasi. Oleh karena itu, mereka mendukung ditetapkannya hukuman yang berat. Kepercayaan bahwa negara-negara Barat melakukan konspirasi untuk mengurangi populasi Afrika melalui homoseksualitas juga menjadi salah satu argumen yang lazim digunakan untuk memastikan homoseksualitas tetap dikriminalisasi di Afrika.

Para pendukung paternalisme berpendapat bahwa negara berhak mencampuri urusan pribadi warganya demi mewujudkan visi kebaikan bersama. Argumen yang kerap disampaikan adalah kriminalisasi homoseksualitas diperlukan demi menjaga moralitas publik, nilai-nilai tradisional, serta norma budaya atau sosial. Kekhawatiran serupa seputar moralitas publik pernah terjadi di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-19. Sebelum medikalisasi homoseksualitas terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, homoseksualitas dipandang sebagai perilaku buruk, seperti mabuk-mabukan, yang terjadi akibat kemerosotan moral alih-alih sebagai kecenderungan bawaan lahir. Para pejabat Soviet berpendapat bahwa homoseksualitas merupakan bahaya sosial yang bertentangan dengan moralitas sosialis, sehingga mengkriminalisasinya merupakan langkah penting guna mengurangi prevalensinya. Beberapa negara juga menyatakan bahwa kriminalisasi homoseksualitas mampu mencegah penularan infeksi menular seksual, khususnya HIV/AIDS, yang dijadikan alasan untuk mempertahankan peraturan hukum yang mengkriminalisasi.

Alasan lain yang sering dikemukakan untuk mendukung kriminalisasi homoseksualitas adalah opini publik. Jarang adanya tuntutan hukum yang menggunakan peraturan hukum tersebut juga kerap dijadikan alasan untuk tidak mencabutnya.

### Argumen kontra

Kritik terhadap kriminalisasi homoseksualitas mulai disampaikan para pemikir Abad Pencerahan seperti filsuf hukum Cesare Beccaria dalam risalahnya tahun 1764 yang berjudul *On Crimes and Punishments*. Para pengkritik awal tersebut berpendapat bahwa peraturan hukum yang mengkriminalisasi tidak akan efektif penegakannya, tidak akan berhasil mencegah homoseksualitas, dan berlebihan dalam mengurusi ranah pribadi warga negara. Sebagai contoh, Napoleon meyakini bahwa "Skandal yang ditimbulkan oleh proses hukum hanya akan memperbanyak" tindakan homoseksual. Pada 1898, politikus sosialis August Bebel menyoroti penerapan hukum dari Paragraf 175 yang secara tidak proporsional menyasar pria-pria kelas pekerja di Jerman sebagai alasan untuk mencabut aturan hukum tersebut. Salah satu argumen yang mendorong dekriminalisasi homoseksualitas di negara-negara seperti Kanada, Cekoslowakia, Jerman Timur, dan Bulgaria adalah pandangan bahwa homoseksualitas merupakan kondisi patologis sehingga tidak tepat untuk dijadikan objek sanksi pidana.

Argumen lain yang digunakan untuk mendukung dekriminalisasi homoseksualitas adalah bahwa moralitas berbeda dari hukum, yang seharusnya hanya fokus pada kemaslahatan umum. Berdasarkan pemikiran John Stuart Mill, prinsip kerugian (*harm principle*) menyatakan bahwa suatu tindakan hanya patut dianggap sebagai tindak pidana apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain selain para pelakunya. Menurut prinsip ini, homoseksualitas tidak seharusnya dikriminalkan. Laporan Wolfenden tahun 1957, yang mengusulkan agar homoseksualitas didekriminalisasi di Britania Raya, memicu perdebatan terkenal antara Lord Devlin, H. L. A. Hart, dan tokoh-tokoh lain mengenai apakah hukum merupakan instrumen yang tepat untuk menegakkan moralitas ketika kepentingan pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan (*non-consenting parties*) tidak terdampak. Banyak dari pelbagai argumen pembelaan tersebut sejatinya tetap sejalan dengan kecaman moral yang lantang menentang homoseksualitas dan cenderung berupa perdebatan mengenai cara terbaik untuk menangani masalah sosial yang dianggap ditimbulkan oleh homoseksualitas, alih-alih didasarkan pada hak-hak asasi LGBT.

Alur pemikiran lain menyatakan bahwa homoseksualitas tidaklah salah secara moral. Filsuf utilitarian Jeremy Bentham menulis pembelaan sistematis pertama mengenai kebebasan seksual dengan berpendapat bahwa homoseksualitas dan bentuk-bentuk seks lain yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama bisa diterima secara moral karena memberikan kenikmatan bagi para pelakunya, sedangkan melarang tindakan tersebut sama dengan menghancurkan kebahagiaan manusia. Pada dasawarsa 1860-an dan 1870-an, tokoh Jerman Karl Heinrich Ulrichs merupakan kritikus paling berpengaruh yang menentang kriminalisasi homoseksualitas. Tuntutannya akan kesetaraan di hadapan hukum dan dalam kehidupan beragama atas dasar dorongan seksual bawaan yang berakar pada faktor biologis—mulai dari dekriminalisasi homoseksualitas hingga pernikahan sesama jenis—serupa dengan tuntutan-tuntutan yang disuarakan pelbagai organisasi hak-hak LGBT pada abad ke-21. Karena terjadi perubahan sosial, pada abad ke-21 mayoritas masyarakat di banyak negara Barat memandang homoseksualitas sebagai hal yang dapat diterima secara moral atau sama sekali bukan persoalan moral.

### Hak asasi manusia

Kriminalisasi homoseksualitas merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Dalam perkara *Dudgeon v. United Kingdom* (1981), *Norris v. Ireland* (1988), dan *Modinos v. Cyprus* (1993), Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalkan homoseksualitas melanggar hak atas kehidupan pribadi yang dijamin dalam Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perkara *Toonen v. Australia* tahun 1994, Komite Hak Asasi Manusia memutuskan bahwa kriminalisasi homoseksualitas di Tasmania melanggar hak atas privasi dan non-diskriminasi yang dijamin Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Keputusan ini tetap berlaku meski pemohon tidak pernah ditangkap atau didakwa melanggar peraturan hukum terkait. Meskipun Tasmania beralasan bahwa peraturan tersebut perlu untuk melindungi moral tradisional dan mencegah penularan HIV, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa alasan moral tidak kebal dari norma-norma hak asasi manusia internasional.

Pada 2014, Komisi Hak Asasi dan Hak-Hak Rakyat Uni Afrika mengeluarkan resolusi bersejarah yang menyerukan dekriminalisasi homoseksualitas. Pada 2020, Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan dalam perkara *Gareth Henry dan Simone Carline Edwards v. Jamaica* bahwa peraturan hukum Jamaika yang mengkriminalkan aktivitas sesama jenis melanggar hak para pemohon atas privasi, perlakuan yang manusiawi, kebebasan bergerak, dan prinsip legalitas yang dijamin Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Komisi tersebut merekomendasikan agar Jamaika mencabut peraturan hukum yang melarang aktivitas sesama jenis guna menjamin tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia serupa pada masa mendatang. Persekusi atas orientasi seksual menjadi dasar untuk mencari suaka di beberapa negara, seperti Kanada, Uni Eropa, dan Britania Raya, meskipun tergantung kasusnya, keberadaan sanksi pidana semata mungkin tidak cukup bagi seorang pemohon untuk mendapatkan suaka.

### Opini publik

Menurut survei global ILGA 2017, kriminalisasi homoseksualitas berkorelasi dengan pandangan yang lebih negatif terhadap kelompok LGBT dan hak-haknya. Secara keseluruhan, sebanyak 28,5 persen responden mendukung kriminalisasi homoseksualitas, sementara 49 persen tidak mendukung. Di negara-negara yang mengkriminalkan homoseksualitas, terdapat 42 persen yang setuju dan 36 persen yang tidak setuju. Angka ini berbeda dari situasi di negara-negara yang tidak mengkriminalkan homoseksualitas, yang mencatat 22 persen responden setuju dan 55 persen tidak setuju. Kenal dengan seseorang yang gay, lesbian, atau biseksual berkorelasi dengan sikap mendukung kriminalisasi yang lebih rendah. Jumlah warga Amerika Serikat yang setuju bahwa homoseksualitas seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana turun drastis dari 56 persen pada 1986 menjadi 18 persen pada 2021. Survei opini publik di Afrika menunjukkan bahwa meskipun 78 persen warga menolak homoseksualitas, hanya 45 persen yang mendukung penerapan hukum pidana atas homoseksualitas.

## Catatan

## Referensi

### Sumber

#### Buku

* Asal, Victor; Sommer, Udi (2016). *Legal Path Dependence and the Long Arm of the Religious State: Sodomy Provisions and Gay Rights across Nations and over Time* (dalam bahasa Inggris). SUNY Press. ISBN 978-1-4384-6325-4.
* Braun, Téa (2020). "Dignity in Diversity: Dismantling the Criminalisation of Sexual Orientation and Gender Identity Using the Right to Dignity". *Human Dignity and International Law* (dalam bahasa Inggris). Brill. hlm. 138–153. ISBN 978-90-04-43565-0.
* Claassen, Cheryl; Ammon, Laura (2022). *Religion in Sixteenth-Century Mexico: A Guide to Aztec and Catholic Beliefs and Practices* (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-1-316-51838-0.
* Dynes, Wayne R.; Donaldson, Stephen (1992). *Homosexuality: Discrimination, Criminology, and the Law* (dalam bahasa Inggris). Garland Pub. ISBN 978-0-8153-0551-4.
* El-Rouayheb, Khaled (2009). *Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800* (dalam bahasa Inggris). University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-72990-9.
* George, Robert P. (1995). "Social Cohesion and the Legal Enforcement of Morals: A Reconsideration of the Hart—Devlin Debate". *Making Men Moral: Civil Liberties and Public Morality*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-826024-0.
* Giles, Geoffrey J. (2010). "The Persecution of Gay Men and Lesbians During the Third Reich". Dalam Friedman, Jonathan C. (ed.). *The Routledge History of the Holocaust*. Routledge. hlm. 385–396. ISBN 978-0-203-83744-3.
* Goldberg, Naomi G.; Mallory, Christy; Hasenbush, Amira; Stemple, Lara; Meyer, Ilan H. (2019). "Police and the Criminalization of LGBT People". *The Cambridge Handbook of Policing in the United States*. Cambridge University Press. hlm. 374–391. ISBN 978-1-108-42055-6.
* Gloppen, Siri; Rakner, Lise (2020). "LGBT rights in Africa". *Research Handbook on Gender, Sexuality and the Law*. Edward Elgar. ISBN 978-1-78811-115-7.
* Han, Enze; O'Mahoney, Joseph (2018). *British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality: Queens, Crime and Empire* (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-1-351-25618-6.
* Kane, Melinda D. (2015). "Decriminalizing Homosexuality: Gaining Rights through Sodomy Law Reform". *The Ashgate Research Companion to Lesbian and Gay Activism*. Routledge. ISBN 978-1-315-61314-7.
* Kaoma, Kapya (2018). *Christianity, Globalization, and Protective Homophobia: Democratic Contestation of Sexuality in Sub-Saharan Africa*. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-66341-8.
* Khan, Tawseef (2019). "Sexual orientation and refugee law: how do legal sanctions criminalizing homosexuality engage the definition of persecution?". *Research Handbook on International Refugee Law*. Edward Elgar Publishing. hlm. 310–323. ISBN 978-0-85793-281-5.
* Kurimay, Anita (2020). *Queer Budapest, 1873-1961* (dalam bahasa Inggris). University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-70579-8.
* Marhoefer, Laurie (2015). *Sex and the Weimar Republic: German Homosexual Emancipation and the Rise of the Nazis* (dalam bahasa Inggris). University of Toronto Press. ISBN 978-1-4426-1957-9.
* Rich, Timothy; Dahmer, Andi; Eliassen, Isabel (2020). "Historical Views of Homosexuality: Asia". *The Oxford Encyclopedia of LGBT Politics and Policy* (dalam bahasa Inggris). Oxford University Press.
* Sibalis, Michael David (1996). "The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionary and Napoleonic France, 1789–1815". *Homosexuality in Modern France*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-509303-2.
* Theobald, Michael (2021). "Paul and Same-Sex Sexuality". *"Who Am I to Judge?": Homosexuality and the Catholic Church* (dalam bahasa Inggris). De Gruyter. ISBN 978-3-11-070518-8.
* Tobin, Robert Deam (2015). *Peripheral Desires: The German Discovery of Sex* (dalam bahasa Inggris). University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-4742-8.
* Tolino, Serena (2020). "LGBTQI Rights in the Middle East and North Africa". *The Oxford Handbook of the Sociology of the Middle East* (dalam bahasa Inggris). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-008748-7.
* Virgili, Tommaso (2021). *Islam, Constitutional Law and Human Rights: Sexual Minorities And Freethinkers In Egypt And Tunisia* (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-0-429-53509-3.
* Vleugel, Vincent (2020). *Culture in the State Reporting Procedure of the UN Human Rights Treaty Bodies: How the HRC, the CESCR and the CEDAWCee Use Human Rights as a Sword to Protect and Promote Culture, and as a Shield to Protect Against Harmful Culture* (PDF) (dalam bahasa Inggris). Intersentia. ISBN 978-1-83970-006-4.
* Whisnant, Clayton J. (2016). *Queer Identities and Politics in Germany: A History, 1880–1945* (dalam bahasa Inggris). Columbia University Press. ISBN 978-1-939594-10-5.
* Zollner, Barbara (2010). "Mithliyyun or Lutiyyun? Neo-orthodoxy and the debate on the unlawfulness of same-sex relations in Islam". *Islam and Homosexuality* (dalam bahasa Inggris). ABC-CLIO. hlm. 193–222. ISBN 978-0-313-37903-1.

#### Artikel jurnal

* Alexander, Rustam (2018). "Soviet Legal and Criminological Debates on the Decriminalization of Homosexuality (1965–75)". *Slavic Review* (dalam bahasa Inggris). **77** (1): 30–52. doi:10.1017/slr.2018.9. ISSN 0037-6779.
* Anabtawi, Samer (2022). "Snatching Legal Victory: LGBTQ Rights Activism and Contestation in the Arab World". *Arab Law Quarterly*. **36** (4–5): 383–421. doi:10.1163/15730255-bja10112. ISSN 1573-0255. S2CID 250513376.
* Arimoro, Augustine Edobor (2021). "Interrogating the Criminalisation of Same-Sex Sexual Activity: A Study of Commonwealth Africa". *Liverpool Law Review* (dalam bahasa Inggris). **42** (3): 379–399. doi:10.1007/s10991-021-09280-5. ISSN 1572-8625.
* Arreola, Sonya; Santos, Glenn-Milo; Beck, Jack; Sundararaj, Mohan; Wilson, Patrick A.; Hebert, Pato; Makofane, Keletso; Do, Tri D.; Ayala, George (2015). "Sexual Stigma, Criminalization, Investment, and Access to HIV Services Among Men Who Have Sex with Men Worldwide". *AIDS and Behavior* (dalam bahasa Inggris). **19** (2): 227–234. doi:10.1007/s10461-014-0869-x. ISSN 1573-3254. PMID 25086670.
* Beachy, Robert (2010). "The German Invention of Homosexuality". *The Journal of Modern History*. **82** (4): 801–838. doi:10.1086/656077.
* Cichowitz, Cody; Rubenstein, Leonard; Beyrer, Chris (2018). "Forced anal examinations to ascertain sexual orientation and sexual behavior: An abusive and medically unsound practice". *PLOS Medicine* (dalam bahasa Inggris). **15** (3) e1002536. doi:10.1371/journal.pmed.1002536. ISSN 1549-1676. PMC 5856262. PMID 29547659.
* Dupont, Wannes (2019). "Pas de deux, out of step: Diverging chronologies of homosexuality's (de)criminalisation in the Low Countries". *Tijdschrift voor Genderstudies*. **22** (4): 321–338. doi:10.5117/TVGN2019.4.001.DUPO.
* Fize, William (2020). "The Homosexual Exception? The Case of the Labouchère Amendment". *Cahiers victoriens et édouardiens* (dalam bahasa Inggris) (91 Printemps). doi:10.4000/cve.7597. ISSN 0220-5610.
* Goodman, Ryan (2001). "Beyond the Enforcement Principle: Sodomy Laws, Social Norms, and Social Panoptics". *California Law Review*. **89** (3): 643–740. doi:10.2307/3481180. JSTOR 3481180.
* Gupta, Kamil (2012). "The Global Decriminalization of Homosexuality". *Criminal Law & Justice Weekly*. **176** (43): 614. ISSN 1741-4555.
* Hagopian, Amy; Rao, Deepa; Katz, Aaron; Sanford, Sallie; Barnhart, Scott (2017). "Anti-homosexual legislation and HIV-related stigma in African nations: what has been the role of PEPFAR?". *Global Health Action*. **10** (1) 1306391. doi:10.1080/16549716.2017.1306391. PMC 5496073. PMID 28580879.
* Haskins, Susan (2014). "The influence of Roman laws regarding same-sex acts on homophobia in Africa". *African Human Rights Law Journal*. **14** (2): 393–411. hdl:10520/EJC165015.
* Hildebrandt, Achim (2014). "Routes to decriminalization: A comparative analysis of the legalization of same-sex sexual acts". *Sexualities*. **17** (1–2): 230–253. doi:10.1177/1363460713511105.
* Hildebrandt, Achim; Trüdinger, Eva-Maria; Wyss, Dominik (2019). "The Missing Link? Modernization, Tolerance, and Legislation on Homosexuality". *Political Research Quarterly*. **72** (3): 539–553. doi:10.1177/1065912918797464.
* Kahyana, Danson; Nyanzi, Stella (July 2023). "When the old fox walks the tightrope". *Index on Censorship* (dalam bahasa Inggris). **52** (2): 44–45. doi:10.1177/03064220231183809. ISSN 0306-4220.
* Karimi, Ahmad; Bayatrizi, Zohreh (2019). "Dangerous positions: Male homosexuality in the new penal code of Iran". *Punishment & Society*. **21** (4): 417–434. doi:10.1177/1462474518787465.
* Leckey, Robert (2020). "'Repugnant': Homosexuality and Criminal Family Law". *University of Toronto Law Journal*. **70** (3): 225–244. doi:10.3138/utlj.2019-0051. SSRN 3447301.
* Lemke, Richard (2020). "The association of the availability of offline gay scenes and national tolerance of homosexuality with gay and bisexual men's sexual online dating behavior". *Computers in Human Behavior*. **104** 106172. doi:10.1016/j.chb.2019.106172. S2CID 210443272.
* Linhart, Karin M. (2005). "Decriminalization of Homosexuality and Its Effects on Family Rights: A German-US-American Comparison". *German Law Journal*. **6** (6): 943–965. doi:10.1017/S2071832200014048.
* McEwen, Haley (2019). "Suspect sexualities: contextualizing rumours of homosexuality within colonial histories of population control". *Critical African Studies*. **11** (3): 266–284. doi:10.1080/21681392.2019.1670701.
* Mignot, Jean-François (2022). "Decriminalizing homosexuality: A global overview since the 18th century". *Annales de démographie historique*. **143** (143): 115–133. doi:10.3917/adh.143.0115. ISSN 0066-2062. S2CID 255738809.
* Ozsoy, Elif Ceylan (2021). "Decolonizing Decriminalization Analyses: Did the Ottomans Decriminalize Homosexuality in 1858?". *Journal of Homosexuality*. **68** (12): 1979–2002. doi:10.1080/00918369.2020.1715142. hdl:10871/120331. PMID 32069182.
* Schwartz, Sheree R, et al. (2015). "The immediate effect of the Same-Sex Marriage Prohibition Act on stigma, discrimination, and engagement on HIV prevention and treatment services in men who have sex with men in Nigeria: analysis of prospective data from the TRUST cohort". *The Lancet HIV*. **2** (7): e299 – e306. doi:10.1016/S2352-3018(15)00078-8. PMC 4481876. PMID 26125047.
* Schwartz, Michael (2021). "Homosexuelle im modernen Deutschland: Eine Langzeitperspektive auf historische Transformationen" [Homosexuals in Modern Germany: A Long-Term Perspective on Historical Transformations]. *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*. **69** (3): 377–414. doi:10.1515/vfzg-2021-0028.
* Seckinelgin, Hakan (2018). "Same-sex lives between the language of international LGBT rights, international aid, and anti-homosexuality". *Global Social Policy*. **18** (3): 284–303. doi:10.1177/1468018118795989.
* Seo, Hyeon-Jae (2017). "Origins and Consequences of Uganda's Brutal Homophobia". *Harvard International Review*. **38** (3): 44–47. ISSN 0739-1854.
* Sinclair, Ken; Ross, Michael W. (1986). "Consequences of Decriminalization of Homosexuality: A Study of Two Australian States". *Journal of Homosexuality*. **12** (1): 119–127. doi:10.1300/J082v12n01\_07. PMID 3841666.
* Strenski, Ivan (2020). "On the Jesuit-Maronite Provenance of Lebanon's Criminalization of Homosexuality". *Journal of Law and Religion*. **35** (3): 380–406. doi:10.1017/jlr.2019.42.
* Tahmindjis, Phillip (2005). "Sexuality and International Human Rights Law". *Journal of Homosexuality*. **48** (3–4): 9–29. doi:10.1300/J082v48n03\_03. PMID 15814499.
* Wirtz, Andrea L.; Kirey, Anna; Peryskina, Alena; Houdart, Fabrice; Beyrer, Chris (2013). "Uncovering the epidemic of HIV among men who have sex with men in Central Asia". *Drug and Alcohol Dependence*. **132**: S17 – S24. doi:10.1016/j.drugalcdep.2013.06.031. PMID 23906993.
* Zinn, Alexander (2020). "»Das sind Staatsfeinde« Die NS-Homosexuellenverfolgung 1933–1945" ["They are enemies of the state": The Nazi persecution of homosexuals 1933–1945] (PDF). *Bulletin des Fritz Bauer Instituts*: 6–13. ISSN 1868-4211.

#### Laporan

* Human Dignity Trust (May 2016). "Breaking the Silence: Criminalisation of Lesbians and Bisexual Women and its Impacts" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 3 June 2019. Diakses tanggal 11 January 2022.
* ILGA (28 September 2017). "ILGA-RIWI Global attitudes survey" (PDF) (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 13 January 2018. Diakses tanggal 11 January 2022.
* ILGA (14 December 2020). "State-Sponsored Homophobia report - 2020 global legislation overview update" (PDF) (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 15 December 2020. Diakses tanggal 10 January 2022.

## Pranala luar

* #OUTLAWED "The love that dare not speak its name". (Peta peraturan hukum anti-LGBT berdasarkan negara). Human Rights Watch.