# Kebijakan visa Kawasan Schengen

**Daftar visa Kawasan Schengen:**
  Kawasan Schengen
  Anggota Uni Eropa lainnya di luar Kawasan Schengen tetapi terikat oleh kebijakan visa yang sama dan wilayah khusus dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Schengen
  Akses bebas visa ke Negara-negara Schengen selama sembilan puluh hari pada periode 180 hari, meskipun beberapa warga negara pada daftar Annex II memiliki akses bebas visa lebih lama, pada beberapa keadaan (EC 539/2001 Annex II)
  Visa yang dibutuhkan untuk memasuki negara bagian Schengen (EC 539/2001 Annex I)
  Visa yang dibutuhkan untuk transit melalui negara bagian Schengen (EC 810/2009 Annex IV)
**Kebijakan visa Kawasan Schengen** ditetapkan oleh Uni Eropa dan berlaku untuk Kawasan Schengen beserta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dengan pengecualian Irlandia dan Britania Raya yang memilih keluar. Warga negara di luar anggota Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) atau Swiss yang ingin memasuki Kawasan Schengen, Siprus, maka harus memiliki visa atau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara pada suatu negara yang bebas visa. Kawasan Schengen terdiri dari 25 negara anggota Uni Eropa beserta empat non-anggota yang merupakan anggota EFTA, seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Sementara Siprus belum menjadi bagian dari Kawasan Schengen tetapi memiliki kebijakan visa berdasarkan *Schengen acquis*. Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan tentang warga negara ketiga yang harus memiliki visa tinggal jangka pendek (daftar Annex I), dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II) ketika mengunjungi Kawasan Schengen. Visa Schengen terbagi menjadi tiga jenis bergantung kebutuhan dengan periode validitas yang berbeda-beda (visa A, B, C, dan D). Biaya visa Schengen umumnya 60 EUR (sekitar Rp1 juta), dan 35 EUR (sekitar Rp600 ribu) bagi anak-anak di bawah dua belas tahun, atau bagi warga negara tertentu yang telah ditetapkan Uni Eropa pada Perjanjian Fasilitas Visa.

## Kebebasan bergerak di Uni Eropa

Warga negara yang menikmati kebebasan bergerak di Uni Eropa:

|  |
| --- |
| * Uni Eropa **Kewarganegaraan Uni Eropa** Semua warga negara anggota Uni Eropa.
* Uni Eropa **Wilayah Ekonomi Eropa (EEA)**
	+ Islandia
	+ Liechtenstein
	+ Norwegia
* Swiss
 |

Direktif hak asasi warga negara 2004/38/EC (yang juga disebut "Direktif Kebebasan Bergerak") mendefinisikan hak kebebasan bergerak bagi warga Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yang mencakup negara-negara anggota Uni Eropa (UE) beserta tiga anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) seperti Islandia, Norwegia dan Liechtenstein. Swiss yang merupakan anggota EFTA, tetapi bukan bagian dari anggota Wilayah Ekonomi Eropa tidak terikat oleh Direktif ini. Namun, Swiss memiliki perjanjian bilateral terpisah mengenai hak bebas bergerak atau berpindah di Uni Eropa. Direktif ini mengkonsolidasikan Regulasi dan Direktif-Direktif yang lebih lama dari Parlemen Eropa, serta Dewan yang mengakui hak warga negara Uni Eropa beserta anggota keluarganya agar bebas berpindah atau tinggal di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Direktif ini ditetapkan pada 29 April 2004, serta memperpanjang hak-hak pasangan yang belum menikah. Selain itu, Direktif ini juga memberikan hak kebebasan bergerak atau berpindah bagi warga yang tergabung dalam wilayah EEA, serta bertempat tinggal di seluruh kawasan tersebut, selama mereka bukan merupakan beban yang tidak semestinya di negara tempat mereka tinggal. Selain itu, mereka juga harus memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Warga negara dari semua anggota EEA dan Swiss yang memiliki paspor EEA atau kartu identitas nasional sah untuk wilayah EEA dapat menikmati hak bebas bergerak ini di masing-masing wilayah, serta dapat memasuki dan tinggal tanpa harus memiliki visa.

Jika warga Uni Eropa, EEA dan Swiss tidak dapat menunjukkan paspor atau kartu identitas nasional sah di perbatasan, maka mereka harus tetap diberikan kesempatan yang wajar untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dengan jangka waktu yang wajar; dengan cara penguatan atau pembuktian bahwa dirinya memiliki hak bebas bergerak tersebut. Namun, Uni Eropa, negara-negara anggota EEA dan Swiss dapat menolak masuk ke Uni Eropa, EEA. atau Swiss karena suatu kebijakan publik, keamanan publik atau alasan kesehatan masyarakat, dengan mengajukan sebuah "peringatan asli, terkini dan cukup serius yang memengaruhi salah satu dari kepentingan mendasar dari masyarakat". Misalnya, warga tersebut terkena penyakit yang berpotensi "epidemik" atau mudah menular dengan kurun waktu kurang dari 3 bulan dari tanggal kedatangan di suatu negara anggota, di mana dia masuk. Jika orang tersebut telah memperoleh tempat tinggal permanen di suatu negara di mana dia masuk (yaitu sebuah status yang biasanya dicapai setelah lima tahun tinggal), maka negara anggota hanya dapat mengusirnya dengan alasan kebijakan publik atau keamanan publik yang "serius". Misalnya warga tersebut telah tinggal selama sepuluh tahun atau kurang, maka negara anggota hanya dapat mengusirnya atas dasar "keharusan" keamanan publik. Pada kasus anak di bawah umur misalnya, pengusiran diperlukan demi kepentingan terbaik bagi sang anak, sebagaimana halnya yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss yang memiliki izin tinggal dengan menunjukkan status mereka dapat dibebaskan dari persyaratan memiliki visa ketika memasuki Kawasan Uni Eropa, EEA atau Swiss ketika mereka mendampingi anggota keluarga yang merupakan bagian anggota Uni Eropa, EEA, atau Swiss tersebut atau ingin bergabung dengan keluarga mereka menjadi warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss.

## Pembebasan visa dan visa masuk jangka pendek

Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan perihal warga negara ketiga yang harus memiliki visa, dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa tinggal jangka pendek ke Kawasan Schengen. Warga negara ketiga yang termasuk pada daftar Annex I merupakan warga negara (kelas pemilik dokumen perjalanan) yang memerlukan visa, sedangkan warga negara yang termasuk pada daftar Annex II merupakan warga negara yang dibebaskan dari visa, untuk masa tinggal tidak lebih dari tiga bulan, atau sembilan puluh hari dalam periode 180 hari.

### Warga negara yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II)

Warga negara dari 64 negara dan wilayah berikut ini memegang paspor umum:

|  |  |
| --- | --- |
| * Albania
* Amerika Serikat
* Andorra
* Antigua dan Barbuda
* Argentina
* Australia
* Bahamas
* Barbados
* Bosnia dan Herzegovina
* Brasil
* Warga Britania Raya yang bukan bagian warga negara Kerajaan Britania Raya untuk tujuan Hukum Uni Eropa
* Brunei
* Chili
* Kanada
* Kolombia
* Kosta Rika
* Dominika
* El Salvador
* Federasi Mikronesia
* Georgia
* Grenada
* Guatemala
* Honduras
* Hong Kong
* Israel
* Jepang
* Kepulauan Marshall
* Kepulauan Solomon
* Kiribati
* Korea Selatan
* Makau
 | * Makedonia
* Malaysia
* Mauritius
* Meksiko
* Moldova
* Monako
* Montenegro
* Nikaragua
* Palau
* Panama
* Paraguay
* Peru
* Selandia Baru
* Saint Kitts dan Nevis
* Saint Lucia
* Saint Vincent dan Grenadine
* Samoa
* San Marino
* Selandia Baru
* Serbia
* Seychelles
* Singapura
* Taiwan
* Timor Leste
* Tonga
* Trinidad dan Tobago
* Tuvalu
* Ukraina
* Uni Emirat Arab
* Uruguay
* Vanuatu
* Venezuela
* Vatikan
 |

Direktif tentang mobilitas dan Regulasi terkait membolehkan beberapa warga negara menikmati kunjungan singkat (sembilan puluh hari dalam periode 180 hari) tanpa persyaratan visa. Adapun warga negara tersebut terdiri dari:

  Kawasan Schengen  Negara-negara dengan perbatasan terbuka  Negara-negara yang diwajibkan bergabung dan memiliki kebijakan visa berdasarkan *Schengen acquis* (Siprus).
* Warga negara ketiga yang memegang izin tinggal di negara bagian Schengen, atau Monako yang juga dapat berkunjung ke Negara-negara bagian Schengen lainnya – tanpa visa tambahan – untuk tinggal selama sembilan puluh hari dalam periode 180 hari. Selain itu, pemegang visa atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh negara bagian Schengen, Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania juga dapat melakukan perjalanan ke Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania – tanpa visa tambahan – untuk masa tinggal hingga sembilan puluh hari dalam periode 180 hari (kecuali warga negara Turki dan Azerbaijan yang bepergian ke Siprus, maka harus memiliki visa Siprus). Namun, visa dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania tidak berlaku untuk perjalanan ke Kawasan Schengen.
* Warga negara ketiga yang tinggal di daerah perbatasan yang memegang izin berlalu lintas di perbatasan setempat, dapat menghabiskan masa hingga tiga bulan setiap kali mereka memasuki daerah perbatasan negara yang mengeluarkan izin tersebut. Saat ini (per Juni 2017), perjanjian pengaturan lalu lintas di perbatasan lokal terdapat pada negara-negara seperti Belarus dengan Latvia sejak Februari 2012; Moldova dengan Rumania sejak Oktober 2010; Rusia dengan Finlandia sejak 2011, dengan Norwegia sejak Mei 2012, dengan Latvia sejak Juni 2013, serta dengan Polandia (wilayah Kaliningrad) sejak Juli 2012-2016; serta Ukraina dengan Hungaria dan Slowakia sejak 2008, dengan Polandia sejak Juli 2009, serta dengan Rumania sejak Mei 2015. Perjanjian antara Kroasia dengan Bosnia dan Herzegovina sedang menunggu ratifikasi tetapi telah diterapkan secara sementara. Terdapat recana perjanjian pengaturan lalu lintas untuk Lituania dengan Rusia, Polandia dengan Belarus, Bulgaria dengan Serbia dan Bulgaria dengan Makedonia.
* Anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss yang memiliki dokumen perjalanan sah (yang menunjukkan kewarganegaraan, seperti kartu domisili) dan kartu tanda penduduk bagi anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa.
* Orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dan pengungsi yang tinggal di Uni Eropa yang memegang dokumen perjalanan sah yang dikeluarkan oleh negara anggota di mana mereka tinggal.
* Siswa sekolah – tanpa memandang kewarganegaraan – yang tinggal di Uni Eropa, dan memegang dokumen perjalanan sah, serta sedang berpartisipasi dalam perjalanan sekolah yang terorganisasi dengan guru mereka.
* Warga negara yang menurut hukum nasional menikmati bebas visa di negara anggota tertentu.
* Warga negara 'Balkan Barat' (di luar Kosovo), yaitu: Albania, Bosnia, Herzegovina, Makedonia, Montenegro, dan Serbia.

### Warga negara yang membutuhkan visa ketika masuk (daftar Annex I)

Berdasarkan kebijkaan visa umum, warga negara dari 104 negara berikut harus memiliki visa ketika memasuki Kawasan Schengen.

|  |  |
| --- | --- |
| * Afghanistan
* Afrika Selatan
* Aljazair
* Angola
* Armenia
* Azerbaijan
* Bahrain
* Bangladesh
* Belize
* Belarus
* Benin
* Bhutan
* Bolivia
* Burkina Faso
* Burma/Myanmar
* Burundi
* Botswana
* Cape Verde
* Chad
* Djibouti
* Ekuador
* Equatorial Guinea
* Eritrea
* Etiopia
* Fiji
* Filipina
* Gabon
* Gambia
* Ghana
* Guinea
* Guinea-Bissau
* Guyana
* Haiti
* India
* Indonesia
* Irak
* Iran
* Jamaika
* Jordania
* Kamboja
* Kamerun
* Kazakhstan
* Kenya
* Kirgizstan
* Komoro
* Kuba
* Kuwait
* Korea Utara
* Laos
* Lesotho
* Libanon
* Liberia
 | * Libya
* Madagaskar
* Malawi
* Maladewa
* Mali
* Maroko
* Mauritania
* Mesir
* Mozambik
* Mongolia
* Namibia
* Nauru
* Nepal
* Niger
* Nigeria
* Oman
* Pakistan
* Pantai Gading
* Papua New Guinea
* Qatar
* Republik Afrika Tengah
* Republik Dominika
* Republik Demokrat Kongo
* Republik Rakyat Tiongkok
* Republik Kongo
* Rwanda
* Rusia
* Saint Lucia
* Sao Tome dan Principe
* Saudi Arabia
* Senegal
* Sierra Leone
* Somalia
* Sri Lanka
* Sudan
* Suriname
* Sudan Selatan
* Swaziland
* Syria
* Tajikistan
* Tanzania
* Thailand
* Togo
* Tunisia
* Turkmenistan
* Turki
* Uganda
* Uzbekistan
* Vietnam
* Yaman
* Zambia
* Zimbabwe
 |

Seseorang yang tidak memiliki negara (*stateless*), atau Konvensi Pengungsi yang tinggal di negara-negara di atas tunduk pada persyaratan visa. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi warga negara dari negara-negara berikut, tetapi tidak diakui oleh semua negara anggota Uni Eropa.

|  |  |
| --- | --- |
| * Kosovo
 | * Palestina
 |

**Ket.:** α Sebagaimana didefinisikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, tanggal 10 Juni 1999.

### Warga negara yang membutuhkan visa ketika di bandara

Berdasarkan kebijakan visa umum, dua belas warga negara berikut harus memiliki visa ketika transit di bandara melalui Kawasan Schengen. Namun, beberapa orang dengan persyaratan tertentu dibebaskan dari visa ketika transit di bandara, seperti pemilik izin tinggal atau dokumen yang setara dengannya di Kawasan Schengen, pemegang paspor diplomatik, serta anggota sipil. Selain itu, setiap negara Schengen membatasi warga negara dari negara-negara ketiga tambahan, seperti warga negara yang berasal dari Sudan dan Suriah.

|  |  |
| --- | --- |
| * Afghanistan
* Bangladesh
* Eritrea
* Etiopia
* Ghana
* Irak
 | * Iran
* Nigeria
* Pakistan
* Republik Demokrat Kongo
* Somalia
* Sri Lanka
 |

### Warga negara dari negara-negara yang baru berdaulat dan tidak dikenal

Warga dari negara-negara baru – yang diakui oleh negara-negara anggota Uni Eropa – tunduk pada aturan yang sama sebagai warga negara dari negara di mana mereka berada hingga lembaga-lembaga Uni Eropa memutuskan sebaliknya. Paspor dan dokumen perjalanan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas negara-negara berikut tidak diakui oleh Uni Eropa, meskipun masing-masing negara anggota mengakuinya.

|  |  |
| --- | --- |
| * Abkhazia
* Republik Nagorno-Karabakh
* Siprus Utara
* Somalia (diakui oleh Prancis dan Belgia
 | * Ossetia Selatan
* Transnistria
* Sahara Barat
 |

## Visa masuk jangka panjang

Supaya dapat tinggal di Kawasan Schengen dengan jangka waktu lebih dari sembilan puluh hari, maka warga negara ketiga diwajibkan memiliki visa jangka panjang dengan periode tidak lebih dari satu tahun, atau izin tinggal dengan waktu yang lebih lama. Visa jangka panjang merupakan visa nasional, yang dikeluarkan sesuai dengan format yang seragam. Visa ini memberikan hak kepada pemegangnya memasuki Kawasan Schengen dan tetap berada di negara bagian yang menerbitkan visa tersebut, dengan jangka waktu lebih lama dari sembilan puluh hari, tetapi tidak lebih dari satu tahun. Apabila pemegang visa ingin tinggal lebih lama dari satu tahun, maka negara tersebut harus mengeluarkan izin tinggal baginya. Pemegang visa jangka panjang atau pemegang izin tinggal berhak berpindah dengan bebas di negara-negara Schengen lainnya dengan jangka waktu hingga tiga bulan dalam periode enam bulan.

Warga negara ketiga yang tinggal dengan jangka waktu lebih dari sembilan puluh hari di sebuah negara Schengen, juga dapat memperoleh hak pindah dan menetap di negara bagian Schengen lainnya tanpa kehilangan status hukum dan tunjangan sosial mereka. Demikian pula, warga negara ketiga yang ingin tinggal lebih dari sembilan puluh hari di Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania diminta supaya memiliki visa dengan jangka waktu lama atau izin tinggal. Beberapa negara, seperti Jerman, Hungaria, Belanda dan Swiss menawarkan visa dengan rezim hibrida, di mana warga negara ketiga diwajibkan mengajukan visa kunjungan dengan jangka waktu panjang di negara mereka, serta dengan pengecualian bagi beberapa negara yang diizinkan mengajukan permohonan izin tinggal secara langsung saat kedatangan; tanpa harus memperoleh visa tinggal jangka lama terlebih dahulu.

Bagi pelamar aplikasi yang berhasil, dan telah diberikan perlindungan internasional oleh negara anggota Schengen; akan memiliki izin tinggal di mana visa tersebut berlaku, setidaknya untuk tiga tahun, dan dapat diperbaharui. Pelamar yang diberikan perlindungan anak oleh negara anggota Schengen yang mengeluarkan izin tinggal, berlaku setidaknya untuk satu tahun, dan dapat diperbarui, kecuali terdapat alasan kuat bahwa yang berkaitan memiliki keterlibatan dengan keamanan nasional atau ketertiban umum. Pelamar yang telah diberikan perlindungan sementara oleh negara anggota Schengen yang mengeluarkan izin tinggalnya, akan berlaku dengan jangka waktu di seluruh periode perlindungan sementara.

## Format visa

### Jenis-jenis visa

Jenis-jenis visa dapat dibagi menjadi tiga kategori berbeda berdasarkan tujuan perjalanan itu sendiri. Pemegang visa Schengen dapat mengunjungi negara-negara seperti Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Islandia, Italia, Jerman, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Yunani. Adapun jenis-jenis visa tersebut terdiri dari:

1. Visa A merupakan singkatan dari *Airport Transit Visa*. Visa Schengen kategori A memungkinkan pemegangnya bepergian melalui zona internasional dari bandara negara Schengen, tanpa memasuki wilayah negara Schengen. Visa transit bandara wajib bagi orang yang bepergian dari satu negara non-Schengen ke negara lain; dengan mengubah penerbangan di bandara negara Schengen.
2. Visa B memungkinkan pemegang visa Schengen transit dalam waktu maksimum 5 hari; melalui lebih dari satu negara Schengen dengan mobil, kapal atau pesawat ketika melakukan perjalanan ke negara non-Schengen.
3. Visa C merupakan visa jangka pendek yang memungkinkan para wisatawan tinggal di negara Schengen dengan jangka waktu tertentu bergantung validitas visa tersebut. Periode validitasnya bervariasi, dan memungkinkan tinggal dengan tidak melebihi tiga bulan dalam jangka waktu enam bulan (180 hari). Visa wisata Schengen, visa kunjungan keluarga Schengen, dan visa bisnis Schengen merupakan semua jenis visa Schengen dengan kategori C. Visa Schengen kategori C terbagi menjadi tiga bentuk, perbedaan di antara ketiganya adalah sebagai berikut:
	* Visa Schengen entri tunggal (*single-entry*) memberikan hak bagi pemegangnya supaya dapat memasuki negara Schengen hanya sekali dalam jangka waktu tertentu. Setelah pemegang visa Schengen meninggalkan negara Schengen tertentu, maka ia memasuki masa berlaku visa, tidak peduli apakah jangka waktu visa Schengen tersebut belum berakhir.
	* Visa Schengen entri ganda (*double-entry*), memungkinkan pemegangnya memasuki negara Schengen dua kali pada jangka waktu tertentu; berdasarkan izin yang sesuai dengan visanya. Pemegang visa Schengen entri ganda dapat memasuki negara Schengen, pergi dan masuk kembali ke negara Schengen. Kedua kalinya dia masuk ke negara Schengen, maka visa entri ganda tersebut akan berakhir.
	* Visa Schengen entri jamak (*multiple-entry*) memungkinkan pemegangnya memasuki negara Schengen beberapa kali dengan maksimum sembilan puluh hari dalam enam bulan.
4. Visa D atau visa Schengen nasional diberikan kepada individu yang memasuki Kawasan Schengen untuk belajar, atau bekerja secara permanen di salah satu negara Schengen. Visa entri ganda D memungkinkan pemegang visa Schengen pergi dan memasuki negara Schengen beberapa kali. Pemegang visa Schengen kategori D dapat melakukan perjalanan ke seluruh Kawasan Schengen tanpa persyaratan visa tambahan.

### Dokumen visa

Spesimen visa Schengen (dikeluarkan oleh Jerman). Format baru kartu visa yang dikeluarkan tahun 2017. Visa Schengen terpadu berlaku sembilan puluh hari dalam periode 180 hari di Kawasan Schengen.
Regulasi Annex (EC) No 1683/95 29 Mei 1995 tentang penetapan format visa yang seragam diganti dengan Regulasi (EU) 2017/1370 Parlemen Eropa dan Dewan 4 Juli 2017, dengan beberapa peraturan sebagai berikut:

**Fitur-fitur keamanan:**

(1) Gabungan warna potret pemegang visa harus dihasilkan berdasarkan standar keamanan tinggi.

(2) Perangkat optik variabel terdifraksi (Kinegram) harus muncul pada bagian ini. Huruf "EU", "EUE" dan garis *guilloche* kinematis akan terlihat dalam beragam warna dan ukuran.

(3) Kotak ini berisi tiga huruf yang mewakili kode negara yang telah ditetapkan ICAO Document 9303. Misalnya akronim “BNL” jika diterbitkan oleh Belgia, Luksemburg atau Belanda, dalam pewarnaan variabel optik. sehingga akronim tersebut dapat muncul dalam warna yang berbeda.

(4) Pada bagian ini akan muncul kode-kode dalam huruf besar, yang terdiri dari:

* Kata "VISA". negara anggota yang mengeluarkan dapat memasukkan istilah yang setara dalam bahasa resmi lainnya dari lembaga-lembaga Uni Eropa.
* Nama negara anggota yang mengeluarkan, dalam bahasa Inggris, Prancis dan bahasa resmi lainnya dari lembaga-lembaga Uni Eropa.
* Kode negara yang terdiri dari tiga huruf dari negara anggota yang mengeluarkan, sebagaimana ditetapkan dalam ICAO Document 9303.

(5) Kotak ini berisi stiker nasional dengan nomor sembilan digit yang berurutan secara horisontal, yang harus dicetak dengan warna hitam, serta dengan jenis huruf khusus.

(6) Kotak ini berisi stiker bernomor visa nasional dengan sembilan digit yang berurutan secara vertikal; yang dicetak dengan warna merah, dengan jenis huruf khusus yang berbeda dengan yang digunakan pada kotak (5). "Nomor stiker visa" adalah kode negara yang terdiri dari tiga huruf yang tercantum dalam ICAO Document 9303 dan nomor nasional sebagaimana yang dimaksud pada kotak (5) dan (6).

(7) Kotak ini berisi huruf "EU" dengan efek gambar laten. Huruf-huruf tersebut akan tampak gelap ketika dimiringkan dari sudut pandang orang yang melihat, serta cahaya yang kemudian diputar 90°.

(8) Kotak ini berisi kode sebagaimana yang dimaksud pada kotak (3) dengan efek gambar laten. Kode tersebut akan tampak gelap ketika dimiringkan dari sudut pandang orang yang melihat, serta cahaya, ketika kemudian diputar 90°.

**Bagian-bagian yang harus diisi:**

(9) Kotak ini dimulai dengan frasa "valid for". Otoritas yang mengeluarkan harus menunjukkan wilayah di mana pemegang visa berhak bepergian.

(10) Kotak ini dimulai dengan kata "from" dan "until" yang muncul di sepanjang garis. Pihak berwenang yang mengeluarkan akan menunjukkan periode masa tinggal yang diizinkan visa bagi pemegang visa. Lebih lanjut, di sepanjang garis frasa "duration of" (durasi tinggal yang dimaksudkan pemohon) dan "days" (lamanya hari) akan muncul.

(11) Kotak ini dimulai dengan frasa "type of visa". Otoritas yang mengeluarkan harus menunjukkan kategori visa. Lebih lanjut, di sepanjang garis frasa "Passport No" dan "number of entries" (jumlah entri) akan muncul.

(12) Kotak ini dimulai dengan frasa "issued in" dan akan digunakan untuk menunjukkan lokasi pihak yang mengeluarkan. Lebih lanjut, di sepanjang garis kata "on" merupakan tanggal penerbitan yang harus diisi oleh otoritas yang mengeluarkan.

(13) Kotak ini dimulai dengan "Nama Keluarga, Nama".

(14) Kotak ini dimulai dengan kata “remarks”. Area di bawah kotak ini akan digunakan oleh otoritas penerbit untuk menunjukkan informasi lebih lanjut.

(15) Kotak ini akan berisi informasi yang dapat dibaca mesin, dengan informasi yang relevan untuk memfasilitasi kontrol perbatasan eksternal. Zona yang dapat dibaca mesin harus memuat teks tercetak dalam cetakan dengan latar belakang kata "Uni Eropa" yang terlihat dalam semua bahasa resmi dari lembaga-lembaga Uni Eropa.

(16) Kotak ini disediakan untuk kemungkinan penambahan kode batang dua dimensi sebagaimana lazimnya.

### Biaya visa

Biaya visa Schengen umumnya sebesar 60 EUR (sekitar Rp1 juta), dan harus dibayar ketika mengajukan permohonan visa. Biaya visa untuk anak-anak dengan usia enam tahun, serta di bawah usia dua belas tahun adalah 35 EUR (sekitar Rp600 ribu). Biaya visa bagi warga negara dari negara-negara yang telah ditetapkan Uni Eropa pada Perjanjian Fasilitasi Visa adalah 35 EUR. Adapun biaya visa tersebut dibebaskan bagi pelamar dengan kategori berikut ini:

1. Anak-anak di bawah enam tahun.
2. Siswa sekolah, mahasiswa, mahasiswa pascasarjana dan guru pembimbing yang tinggal untuk tujuan belajar atau pelatihan pendidikan.
3. Peneliti dari negara ketiga yang bepergian untuk tujuan melakukan penelitian ilmiah.
4. Perwakilan organisasi nirlaba yang berusia 25 tahun atau kurang, yang sedang berpartisipasi dalam seminar, konferensi, olahraga, acara budaya atau pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba.
5. Anggota keluarga warga Uni Eropa atau EEA yang tercakup dalam Direktif 2004/38.

## Perubahan di Masa Depan

### Pengecualian Visa

* Armenia – Pada tahun 2018, pejabat UE dan Armenia mengumumkan rencana pembebasan visa setelah penandatanganan Perjanjian Kemitraan Komprehensif dan Ditingkatkan Armenia-UE yang baru.
* Bahrain  Kuwait  Oman  Qatar  Saudi Arabia – Pada tahun 2022, Dewan Uni Eropa mengusulkan pembebasan visa bagi warga negara semua negara Dewan Kerjasama Teluk yang belum mendapat pembebasan visa.
* Ecuador – Pada tahun 2022, Parlemen Uni Eropa mengusulkan pembebasan visa bagi warga negara Ekuador.
* Guyana – Pada Juli 2023, Presiden Guyana Irfaan Ali menyatakan bahwa setidaknya lima negara UE telah setuju untuk mensponsori proposal pembebasan visa bagi warga Guyana.
* Kosovo – Pada April 2023, UE menyetujui pembebasan visa bagi warga negara Kosovo, berlaku mulai 1 Januari 2024.
* Vanuatu – Perjanjian pembebasan visa antara UE dan Vanuatu ditangguhkan pada 4 Mei 2022 dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada 4 Agustus 2024.

| Proposals before 2016 |
| --- |
| * Indonesia – Pada tahun 2015, pejabat UE dan Indonesia mulai membahas kemungkinan warga Indonesia mendapatkan akses bebas visa ke Area Schengen.
* Nauru – Pada tahun 2012, UE mengusulkan pengenalan perjalanan bebas visa bagi warga negara beberapa negara kepulauan, yang semuanya menyelesaikan persetujuan yang diperlukan pada tahun 2016 kecuali Nauru.
* Russia – Pada tahun 2014, UE menangguhkan pembicaraan perjalanan bebas visa dengan Rusia sebagai hasil dari situasi di Ukraina.
* Turkey – Pada tahun 2016, UE mengajukan proposal legislatif untuk memasukkan Turki dalam daftar negara yang warganegaranya dibebaskan dari visa untuk tinggal singkat di Area Schengen.
 |

### Sistem Masuk/Keluar

Pada tahun 2017, Uni Eropa mengadopsi peraturan untuk mendirikan Sistem Masuk/Keluar (EES) guna mencatat secara elektronik masuk dan keluar warga negara negara ketiga dari dan ke Area Schengen dalam basis data pusat, menggantikan penandaan manual pada paspor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan otomatisasi pengendalian perbatasan dan mengidentifikasi mereka yang melampaui batas waktu izin tinggal. Pada Februari 2023, EES diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2024.

Uni Eropa juga berencana untuk mendirikan Program Pelancong Terdaftar yang akan memungkinkan pelancong yang sudah melalui tahap pengecekan lebih mudah mendapatkan akses.

### ETIAS

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) adalah sistem otorisasi elektronik yang direncanakan untuk pengunjung pemegang visa yang bebas visa yang ingin melakukan perjalanan ke Area Schengen dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, kecuali Irlandia, yang tetap berada dalam Common Travel Area dengan United Kingdom dan British Islands lainnya.

Implementasi ETIAS telah ditunda beberapa kali. Pada tahun 2023, diharapkan akan beroperasi pada tahun 2024, dengan periode toleransi 6 bulan untuk memungkinkan para pelancong dan staf mengenal sistem baru ini. Calon pengunjung harus melengkapi aplikasi online dan membayar biaya sebesar €7 untuk mereka yang berusia 18 hingga 70 tahun. ETIAS diharapkan dapat memproses sebagian besar aplikasi secara otomatis dengan mencari dalam basis data elektronik dan memberikan respons segera, tetapi dalam beberapa kasus terbatas, mungkin memerlukan waktu hingga 30 hari.

### Platform Aplikasi Visa Tunggal

Komisi Eropa berencana untuk memperkenalkan platform aplikasi visa online tunggal di tingkat Uni Eropa, menggantikan platform nasional terpisah yang ada. Platform ini akan dibangun oleh eu-LISA dan dijadwalkan akan diperkenalkan pada tahun 2026. Terdapat periode transisi bagi semua negara anggota untuk beralih ke platform tunggal yang dijadwalkan akan berlangsung hingga tahun 2031. Proposal ini disetujui oleh Komite Parlemen Eropa Bidang Kebebasan Sipil, Keadilan, dan Urusan Dalam Negeri pada bulan Februari 2023 dengan margin 34–5. Parlemen bernegosiasi dengan Dewan Eropa mengenai kata-kata akhir dan implementasinya. Pada tanggal 13 Juni 2023, kedua belah pihak sepakat tentang rancangan regulasi yang akan disetujui oleh Negara-Negara Anggota.

## Catatan

## Keterangan

2
## Lihat pula

* *Acquis communautaire*
* Kawasan Schengen
* Perjanjian Schengen

## Referensi

## Pranala luar

* Daftar lampiran
* Daftar negara yang warga negaranya **membutuhkan** visa untuk memasuki Britania Raya
* Daftar negara yang warga negaranya **tidak membutuhkan** visa untuk memasuki Irlandia
* Regulasi dewan 539/2001 dalam versi konsolidasinya (mulai 11 Juni 2007) dengan bibliografi