Saksi Pasangan Rupinus – Aloysius Ungkap Adanya Pelanggaran Administratif oleh KPU Kabupaten Sekadau
Channel: Mahkamah Konstitusi RI
Date: 26/02/2021

JAKARTA, HUMAS MKRI – Panel I Hakim Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Sekadau. Sidang kali ini digelar pada Rabu (24/2/2021) pagi dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pembuktian. 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Rupinus dan Aloysius menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Paulus Sutami yang menerangkan adanya plastik dan amplop sampul perolehan suara tidak bersegel dan penghitungan suara dilakukan dalam waktu sehari di Kecamatan Belitang Hilir. 

“Saya melihat semua Formulir C Plano berada dalam satu kotak, kemudian menyampaikan keberatan dan bertanya ke PPK. Menanyakan kenapa plastik tidak bersegel, petugas PPK Belitang Hilir menjawab lupa. Setelah itu melaporkan ke bawaslu. Dan meminta bawaslu melakukan PSU,” ujarnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut. Selain itu, menurutnya, hal tersebut telah disampaikan ke KPU, dan KPU memintanya untuk membuat catatan pelaporan.  

Baca juga: Menyoal Hasil Pemilihan Gubernur Kalteng, Bupati Kotawaringin Timur dan Sekadau

Lebih lanjut Paulus mengatakan, pelanggaran lainnya yang terjadi, yakni tidak sesuainya surat suara baik yang diterima, dikembalikan, dan rusak.  Sementara di TPS 11 Kecamatan Sekadau Hilir hanya diberikan fotokopi formulir C.HASIL-KWK di tingkat TPS. Kemudian hal tersebut telah ditanyakan kepada Bawaslu. Kemudian setelahnya Bawaslu melanjutkan dengan menanyakannya kepada PPK terkait hal tersebut. 

“Meski suaranya sama antara yg asli dan fotokopi. Namun saya tetap mempertanyakan mengenai hal tersebut. Sementara di (Kecamatan) Sungai Kunyit di TPS 03, C6 tidak diberikan kepada pemilih dan daftar hadir tidak ditandatangani,” ungkapnya.

Diproses ke Bawaslu

Menanggapi pernyataan saksi tersebut, KPU Kabupaten Sekadau yang diwakili oleh Drianus Saban, membenarkan tidak tertempelnya sampul D Kecamatan Belitang Hilir dan C Hasil Plano berhologram yang berada dalam satu kotak. 

“Itu memang benar terjadi di saat ketika kami rekap di Kabupaten. Di Kabupaten itu, kemudian kotak yang dibawa dari kecamatan menuju kabupaten itu terkunci dengan baik dengan menggunakan kabel ties dan tersegel. Ketika dibuka kemudian Ketua PPK menunjukkan sampul kepada peserta Pleno,” terang Drianus. 

Drianus melanjutkan proses tersebut menjadi temuan langsung oleh Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian melanjutkan rekap atau penyampaian di Kecamatan Belitang Hilir. 

“Kita sampaikan mulai dari DPT, perolehan suara sah dan tidak sah termasuk penetapan yang dilakukan di Kecamatan sama dengan di KPU. Tidak ada satupun perubahan angka baik di TPS, desa, kecamatan dan kabupaten. Sanksinya juga telah diberikan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dengan memberikan peringatan tertulis karena PPK melanggar tata cara dan prosedur dalam penyimpanan C hasil maupun D hasil Kecamatan,” ujar Drianus. 

Drianus membantah tidak terdistribusinya surat pemberitahuan form C6 yang tidak disampaikan kepada pemilih. Menurutnya, Pemohon tidak mendalilkan hal tersebut dalam permohonan. Ia menyebut form C6 maupun form C6 hasil salinan telah diberikan kepada pemilih. 

Dalam kesempatan yang sama, Panel Hakim juga mendengarkan keterangan dari Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon. Tohidin yang juga merupakan mantan Anggota KPU Kabupaten Sekadau periode 2013-2018, menyampaikan bahwa UU Pilkada melarang segala bentuk tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja prosedur standar mekanisme termasuk pelanggaran administrasi pemilu. 

( Selengkapnya baca di laman mkri : https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17114 )