Pengarusutamaan Restorative Justice  dalam Alternatif pemidanaan non pemenjaraan  dalam RKUHP
Channel: Institute for Criminal Justice Reform
Date: 2022-05-24

Saat ini, pemerintah berfokus keras untuk penanganan overcrowding rutan dan lapas yang menjadi permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pidana perlu mengedepan alternatif pemenjaraan. 

Saat ini juga dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun dalam rumusan RKUHP, masih terdapat catatan terhadap beberapa rumusan pasal-pasal RKUHP yang seharusnya dalam mendukung komitmen ini.