Bedah Editorial MI - Hentikan Penjarahan BUMN
Channel: Media Indonesia
Date: 03/05/2023

Kasus korupsi PT Waskita Beton Precast menjadi penjarahan kesekian pada BUMN kita. Sebelumnya, sederet kasus megakorupsi BUMN juga telah terjadi, sebut saja kasus korupsi Jiwasraya yang membuat kerugian negara Rp16,8 triliun, Krakatau Steel (Rp6,9 triliun), Garuda Indonesia (Rp8,8 triliun), hingga ASABRI yang merampok uang negara hingga Rp22,78 triliun.

Kini, perkembangan penyidikan serta mengacu data BPKP, ditemukan jika kasus korupsi Waskita yang terjadi 2016 – 2020 itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun. Pada Sabtu (29/4/2023), Kejagung telah menetapkan Dirut Waskita Karya, Destiawan Soewardjono (DS), sebagai tersangka.

Penetapan DS, lagi-lagi menunjukkan pola korupsi berjemaah yang didalangi para pejabat tinggi. Sebab, pada Desember lalu, anak buah DS yakni Direktur Operasi II Waskita Karya, Bambang Rianto, telah lebih dulu ditetapkan tersangka.

Para tersangka diduga merampok uang negara dengan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu. Dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang sebenarnya fiktif.

Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN menunjukkan jika transformasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belum cukup. 

Perampingan harus didukung karena hingga kini saja sudah mampu membuat BUMN mencatatkan laba bersih Rp124,7 triliun atau naik 838,2 persen dibandingkan 2020. Sementara dalam hitungan pendapatan total, BUMN kita berhasil mencapai Rp2.292,5 triliun pada 2021 atau naik naik 18,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka pendapatan itu sudah mendekati APBN yang mencapai Rp2.500 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa BUMN sesungguhnya telah berhasil menjalankan salah satu tujuan pendiriannya di republik ini, yakni berperanan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian krusialnya peranan BUMN maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Terlebih, kasus yang diungkap sangat mungkin baru sebagian dari gunung es korupsi BUMN. Hal ini sebagaimana hasil penulusuran Kejagung sejak 2021 yang mensinyalir adanya 12 BUMN bermasalah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menghitung setidaknya ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terungkap sejak 2016. Dari berbagai kasus itu, aktor korupsi dari jabatan pimpinan menengah dan direktur mendominasi. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas para pejabat BUMN, berikut juga lemahnya pengawasan.

Sebab itu transformasi yang dilakukan Menteri BUMN juga harus menyentuh perbaikan sistem pemilihan pejabat, baik menengah maupun direksi. Kementerian BUMN harus memiliki sistem yang dapat memastikan integritas yang tinggi. Hal ini tentunya harus didukung pula dengan penerapan sanksi internal yang berat dan tegas atas segala bentuk pelanggaran integritas, bahkan dari hal kecil.

Perombakan juga harus dilakukan pada penunjukan komisaris hingga dewan pengawas. Maraknya korupsi di BUMN sesungguhnya menunjukkan pula borok kinerja jajaran komisaris karena mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Nama besar tidak menjadi jaminan sosok-sosok yang ditunjuk mampu mencegah BUMN terkait bersih dari korupsi. Lihat saja jajaran komisaris yang ada di Waskita Karya.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Juni 2022, Komisaris Utama digantikan oleh Heru Winarko yang berasal dari kepolisian dan pernah bertugas sebagai Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. 

Kita tentu berharap, Heru dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebenarnya. Para komisaris semestinya sadar jika mereka harus ikut tanggung renteng akan segala borok maupun prestasi perusahaannya.

hal serupa pula yang ditekankan Presiden Jokowi melalui PP 23/2022 tentang Perubahan Atas PP 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 59 ayat 2 aturan itu berbunyi Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya.

Dengan nilai kerugian negara yang sudah jelas ada dari deretan korupsi BUMN maka sudah semestinya PP 23/2022 tersebut ditegakkan sepenuhnya. Negara, dalam hal ini Menteri BUMN, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua jajaran itu.


#HentikanPenjarahanBUMN #BedahEditorialMI #bumn #korupsi #editorailmediaindonesia

click our website :
- Media Indonesia: https://mediaindonesia.com
- E-paper Media Indonesia: https://epaper.mediaindonesia.com/

Follow official account MI Com di:

- Twitter Media Indonesia: https://twitter.com/mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: https://www.instagram.com/mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: https://www.facebook.com/mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: https://www.tiktok.com/@media_indonesia