VIDEO: Pidato Vanuatu di PBB 28 September 2013
Channel: Arki Arnesius
Date: 2013-09-30

REPUBLIK VANUATU
Pernyataan
MAJELIS UMUM PBB
MOANA KARKAS KALOSIL
MARKAS PBB , NEWYORK 28 September 2013
Bapak Presiden Yang Mulia
Para Delegasi
Ladies and Gentlemen
Untuk Republik Vanuatu, podium ini adalah satu-satunya platform internasional di mana kita memiliki tahun demi tahun sejak tahun 1981, berbicara menentang kolonialisme dan neo-imperialisme maupun bentuknya. Dan lagi hari ini, saya berdiri di sini sekali lagi, atas nama seluruh penduduk kepulauan, untuk berbicara bagi mereka yang masih tinggal di wilayah terjajah. Kita tahu, Bapak Presiden, dekolonisasi yang masih belum lengkap. Namun kita telah melihat langkah-langkah tambahan namun positif diambil oleh Komite Khusus tentang Dekolonisasi tahun 2013 dan sesi mengakui hak-hak mutlak dari Polinesia Prancis ke penentuan nasib sendiri. Kami juga memuji kerja Komite dalam menjaga diskusi dan dialog tentang pertanyaan dari Kaledonia Baru. 

Bapak Presiden,
Saya ingin mengulangi seruan kami disampaikan tahun lalu di podium ini bahwa Sekretariat PBB harus selalu memihak dan menghindari pelaksanaan selektif resolusi Majelis Jenderal dan Resolusi Dewan Keamanan Tentang Hak Asasi Manusia masyarakat asli yang ingin bebas dari penjajahan atau bentuk dari imperial.
Saya ingin mengucapkan selamat kepada Sekretaris Jenderal MR. Ban Ki Moon yang ditekankan dalam kunjungan ke Asia pada tahun 2012 bahwa PBB akan melakukan upaya untuk memastikan penghormatan atas hak asasi manusia di Papua Barat dan saya mengutip : "apakah anda seorang independen negara bagian atau wilayah berpemerintahan sendiri atau apa pun, hak asasi manusia adalah mutlak dan prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Sekarang kita sebagai anggota PBB harus menerapkan prinsip ini ke dalam tindakan nyata. MR. Presiden, Pemerintah saya, menyerukan kepada PBB untuk menunjuk Perwakilan Khusus PBB untuk menyelidiki dugaan hak asasi manusia di Papua Barat dan status politiknya demi mendapatkan bukti nyata dari kontroversi seputar keberadaan administrasi PBB pada tahun 1960. 

Sejak Resolusi Free Choice, orang Papua Barat konsisten membantah apapun terkait integrasi oleh PBB. Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini. Hari ini mereka masih korban ketidaktahuan ofthe PBB.

Bapak Presiden , jika Perwakilan PBB, MR. Ortiz Sanz telah menggambarkan isu Papua Barat sebagai kanker yang tumbuh di sisi PBB dan bahwa tugasnya adalah untuk menghapus jika, sangat jelas hari ini dari apa yang telah kita lihat bahwa kanker ini tidak pernah dihapus tetapi hanya disembunyikan. Suatu hari, kanker ini harus diobati. Kita tidak perlu takut jika PBB telah membuat beberapa kesalahan di masa lalu. Kita harus mengakui kesalahan kita dan keluar lebih kuat, Karena ketika kita lemah dan mengakui kesalahan kita dan mengambil tindakan korektif, maka kita kuat dan bersemangat .
Sebagai anggota PBB, kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, good governance, hak asasi manusia, akuntabilitas dan supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Dan di era teknologi di mana tidak ada yang bisa bersembunyi dari perhatian masyarakat sipil dan Govemments, Tuan Presiden, saya bertanya, bagaimana bisa kita kemudian mengabaikan ratusan ribu penduduk Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh ? 

Bapak Presiden, Orang-orang Papua Barat menginginkan PBB agar ada sebuat harapan besar. Kita sekarang berunding tentang isu Suriah. Mari kita, para rekan pemimpin, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat. 

Ini adalah waktu untuk PBB untuk bergerak melampaui batas dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah.

Sekian dari saya, Terima kasih Bapak Presiden