Pengakuan Saksi Soal E-KTP dan Hak Pilih dalam Pilkada Jambi
Channel: Mahkamah Konstitusi RI
Date: 25/02/2021

JAKARTA, HUMAS MKRI – Warga negara yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan sudah kawin mempunyai hak memilih. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada). Kemudian dalam Pasal 57 UU Pilkada disebutkan bahwa untuk dapat memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan secara de facto berlokasi di TPS yang bersangkutan.

Hal tersebut diungkapkan pakar pemilu Bambang Eka Cahya Widodo dalam sidang pemeriksaan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Jambi Tahun 2020. Sidang Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 ini digelar pada Selasa (23/2/2021) pagi secara daring di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan PHP Gubernur Jambi diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh.

“Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU a quo, maka warga negara tersebut memiliki hak memilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Bahkan bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP yang sesuai alamat TPS tersebut, dapat menggunakan hak memilihnya dalam batasan harus mendaftar dulu di TPS yang bersangkutan dan didaftar dalam DPTb, menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup,” ujar Bambang Eka Cahya Widodo yang pernah menjabat Ketua Bawaslu periode 2008-2012.

Hak dan kesempatan yang setara untuk memilih dan dipilih, kata Bambang, adalah hak yang dijamin dalam Konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

 

Surat Pernyataan

Dalam persidangan, hadir sejumlah Saksi Pemohon. Saksi Pemohon, Riyan Saputra, pelajar berusia 18 mengaku diminta menandatangani surat pernyataan dari Tim Paslon Nomor Urut 3 Al Haris dan Abdullah Sani agar tidak menandatangani surat pernyataan, karena sebelumnya Riyan pernah menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak mempunyai e-KTP dan tidak pernah direkam data elektronik kependudukan.    

Berikutnya hadir Saksi Pemohon, Abdul Rahman yang juga berstatus pelajar dan tinggal di Desa Danau Sarang Elang, Kabupaten Muaro Jambi. Persoalan yang dialami Abdul Rahman hampir sama dengan Riyan Saputra, tidak mempunyai e-KTP dan tidak pernah direkam data elektronik kependudukan, namun tetap dapat menggunakan hak pilih di TPS 02 Danau Sarang Elang RT 05.

“Saya didikte oleh tim paslon nomor urut 3 agar menulis sendiri surat pernyataan, lalu dipaksa menandatangani surat pernyataan itu. Isi surat pernyataan bahwa saya tidak menandatangani surat pernyataan selain surat pernyataan ini,” jelas Abdul Rahman kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.  

Pemohon juga menghadirkan saksi bernama Md Yasin berstatus pelajar dan tinggal di Desa Lolo Gedang, Kabupaten Kerinci. Saat Pilkada Jambi Tahun 2020, dia hanya sebagai pemilih, diberi surat undangan memilih oleh KPU untuk mencoblos di TPS 01 Desa Lolo Gedang. Yasin diminta menandatangani surat pernyataan tentang ikut pemilihan di rumah kepala desa.

Selain itu ada Saksi Pemohon, Erwin yang bekerja sebagai nelayan. Dia menuturkan telah dipaksa menandatangani surat pernyataan oleh seseorang yang tak dikenal, agar tidak menandatangani surat pernyataan sebelumnya.

Kemudian ada Saksi Pemohon, M. Khoiridin, pelajar berusia 17 yang menjelaskan dirinya tidak punya e-KTP, tidak pernah direkam data elektronik kependudukan, tetapi tetap menggunakan hak pilih. Dia mengaku mendapat ancaman dari Pihak Terkait dan Termohon, dipaksa membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak punya e-KTP tapi diperbolehkan memilih. Bahkan orangtuanya ikut diancam. Tapi Khoiridin menolak membuat surat pernyataan.      

( Selengkapnya baca di laman mkri.id : https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17113 )