PERATURAN BANK INDONESIANOMOR 18/18/PBI/2016
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAHANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang: a.

bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai danmemelihara kestabilan nilai Rupiah;

b.

bahwa

dalam

mencapaikestabilan

nilai

Rupiahdiperlukan pasar keuangan yang likuid dan efisien,
untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional;c.

bahwa pasar keuangan yang likuid dan efisien dapat
dicapaidomestikmelalui

pengembangansecarapasar

menyeluruh,

valutadengan

asing
tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian;d.

bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing
domestikperlumelakukan

komprehensif

melalui

pengembangan

infrastruktur,

pengaturan

pengayaan

yang

instrumen,danpeningkatan

pertimbangansebagaimana

kredibilitas pasar;
e.

bahwa

berdasarkan

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bankdengan Pihak Domestik;

-2-

Mengingat: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia

Nomor

3843)

sebagaimanatelah

diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor

7,

TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor 4962);
2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBANKINDONESIATENTANG

TRANSAKSIVALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGANPIHAK DOMESTIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yangmengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
namun tidak termasuk kantor Bank Umum dan Bank
Umum

Syariahberbadanberoperasi di luar negeri.

hukum

Indonesia

yang

-3-

2.

Nasabah adalah:a.

peroranganyang

memilikikewarganegaraan

Indonesia; ataub.

badan usaha selain Bank yang berbadan hukum
Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.

Transaksi

ValutaAsingtransaksi

penjualan

Terhadap

dan

Rupiahadalahvalutaasing

pembelianterhadap Rupiah.
4.

Transaksi

Derivatif

ValutaAsing

Terhadap

Rupiahadalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau
perjanjian

pembayaran

yang

nilainyamerupakan

turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah,gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap
Rupiah dan suku bunga (valuta asing dan Rupiah), atau
gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing
terhadap Rupiah.
5.

Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari
pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

6.

Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli antara
valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana
dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi,termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hariyang sama (today) atau dengan penyerahan dana 1 (satu)
hari kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow).

7.

Call Spread Option adalah gabungan beli call option dan
jual call option yang dilakukan secara simultan dalamsatu kontrak transaksi dengan strike price yang berbeda
dan nominal yang sama.

-4-

BAB II
TRANSAKSI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
Pasal 2
(1)

(2)

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi:a.

Transaksi Spot; danb.

Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Transaksi

Derivatif

ValutaAsing

Terhadap

Rupiahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a.

transaksi derivatif yang standar (plain vanilla),dalam bentuk forward, swap, option, dan crosscurrency swap (CCS); danb.

transaksi structured product valuta asing terhadap
Rupiah berupa Call Spread Option.
Bagian Kedua
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
Pasal 3

(1)

Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiahuntuk

kepentingan

sendirimaupununtuk

kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak.
(2)

Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah, Bank wajib:a.

memenuhi

ketentuanotoritas

perbankanyangmengatur mengenai kategori Bank yang dapat
melakukan kegiatan transaksi valuta asing;b.

menerapkanmanajemenrisikosebagaimana

dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan
yang mengatur mengenai penerapan manajemen
risiko Bank;c.

memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif
Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah

-5-untuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif
Valuta Asing Terhadap Rupiah; dand.

memenuhi

ketentuan

Bank

Indonesia

mengaturmengenaikewajiban

yang

penggunaan

Rupiah.
(3)

Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah dengan Nasabah, Bank wajib menggunakankuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yangditetapkan oleh Bank.

(4)

Dalam hal Bank melakukan transaksi structured productvaluta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Bank juga wajib memenuhi ketentuan
otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip
kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured
product bagi bank umum.

(5)

Ketentuanlebihlanjutmengenaikontrak,edukasi

kepada Nasabah, dan kuotasi harga (kurs) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 4
(1)

Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dan transaksi derivatif yang standar(plain vanilla) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf
atasa, yang dilakukan Bank dengan Nasabah dijumlahtertentu(threshold)wajibmemiliki

Underlying Transaksi.
(2)

Transaksi structured product valuta asing terhadap
RupiahberupaCall

SpreadOptionsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memiliki
Underlying Transaksi.

-6-

(3)

Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) meliputi seluruh kegiatan:a.

perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar
negeri;b.

investasi

berupadirectinvestment,

portfolio

investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya
di dalam dan di luar negeri; dan/atauc.

pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalamvalutaasing

dan/atau

dalam

Rupiahuntuk

kegiatan perdagangan dan investasi.
(4)

Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya(income dan expense estimation).

(5)

Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak termasuk:a.

kegiatan penempatan dana pada Bank antara lainberupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat
deposito (negotiable certificate of deposit);b.

kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer
dana;

c.

fasilitas

pemberiankredit

yang

masih

belum

ditarik, antara lain berupa standby loan dan
undisbursed loan; dand.

penggunaan Surat Berharga Bank Indonesia dalamvaluta asing.

(6)

Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah
melalui transaksi forward oleh Nasabah kepada Bank,
Underlying Transaksi juga meliputi kepemilikan dana
valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara
lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat
deposito (negotiable certificate of deposit).

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

-7-

Bagian Ketiga
Transaksi Spot antara Bank dengan Nasabah
Pasal 5
(1)

Jumlahtertentu(threshold)sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) untuk pembelian valuta asing
terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melaluiTransaksi Spot adalah USD25,000.00 (dua puluh lima
ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan
per Nasabah.
(2)

Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah
kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi.

(3)

Dalam hal nominal Underlying Transaksi sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(2)

tidak

dalam

kelipatan

USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) makaterhadap nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat
dilakukan

pembulatan

ke

atas

dalam

kelipatan

USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
(4)

Ketentuanlebihlanjutmengenai

jumlahtertentu(threshold) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.
Bagian Keempat
Transaksi Derivatif yang Standar (Plain Vanilla) antara Bankdengan Nasabah
Pasal 6(1)

Jumlahtertentu(threshold)sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) untuk pembelian valuta asing
terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melaluitransaksi derivatif yang standar (plain vanilla) adalah
USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)
atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.

-8-

(2)

Jumlahtertentu(threshold)sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) untuk penjualan valuta asing
terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melaluitransaksi forward adalah USD5,000,000.00 (lima juta
dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi
per Nasabah.
(3)

Jumlahtertentu(threshold)sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) untuk penjualan valuta asing
terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melaluitransaksi option adalah USD1,000,000.00 (satu juta
dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi
per Nasabah.
(4)

Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah
kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah
kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi.

(5)

Dalam hal nominal Underlying Transaksi sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(4)

tidak

dalam

kelipatan

USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
maka terhadap nominal Underlying Transaksi tersebut
dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan
USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
(6)

Jangka waktu pembelian dan penjualan valuta asing
terhadap

Rupiaholeh

NasabahkepadaBanksebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang melebihi
jangka waktu Underlying Transaksi.
(7)

Ketentuanlebihlanjutmengenai(threshold)danpembulatan

jumlahkelipatan

tertentu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

-9-

Pasal 7
Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4
ayat (2) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif
Valuta Asing Terhadap Rupiah awal yang dilakukan melalui:a.

perpanjangan transaksi (roll over) sepanjang jangka
waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lamasama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;b.

percepatan penyelesaian transaksi (early termination);
atau

c.

pengakhiran transaksi (unwind).
Bagian Kelima
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antar-Bank
Pasal 8Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antar-Bank tidak
wajib memiliki Underlying Transaksi.
Bagian Keenam
Transaksi Structured Product Valuta Asing Terhadap Rupiah
Berupa Call Spread Option
Pasal 9(1)Bank dilarang melakukan transaksi structured productvaluta asing terhadap Rupiah.

(2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku bagi Bank sebagai agen penjual (selling agent).

(3)

Larangansebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dikecualikan untuk transaksi structured product valuta
asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option yangmemenuhi persyaratan:a.

didukung oleh Underlying Transaksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat(4);

- 10 -b.

nominal transaksi structured product valuta asing
terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak
melebihi nominal Underlying Transaksi; danc.

jangka waktu transaksi structured product valuta
asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option
tidak melebihi jangka waktu Underlying Transaksi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi structured
product valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
Pasal 10

(1)

Transaksi structured product valuta asing terhadap
RupiahberupaCall

SpreadOptionsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan
secara dynamic hedging.
(2)

Transaksi dynamic hedging sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi
Call Spread Option tidak terekspos pada risiko nilai tukar
akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread
Option awal.

(3)

Transaksi dynamic hedging sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai
berikut:a.

kisaran kurs tidak overlap dengan kisaran kurs
transaksi Call Spread Option awal;b.

kisaran kurs tidak memiliki gap dengan kisaran
kurs transaksi Call Spread Option awal;c.

menggunakan Underlying Transaksi yang sama danbelum jatuh waktu;d.

nominal tidak bersifat kumulatif;e.

jangka waktu:
1)

paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi
Call Spread Option awal yang memiliki sisa
jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau

- 11 -

2)

mengikuti sisa jatuh waktu transaksi Call
Spread Option awal untuk transaksi Call
Spread Option awal yang memiliki sisa jatuh
waktu kurang dari 6 (enam) bulan; danf.

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelahkurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread
Option awal.

(4)

Ketentuanlebihlanjutmengenaidynamic

hedging

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 11(1)

Transaksi Spot yang dilakukan dalam rangka transaksi
structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa
Call Spread Option dapat menggunakan Underlying
Transaksi

yang

sama

dengantransaksi

structured

product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread
Option awal.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
BAB IIIPENYELESAIAN TRANSAKSI
Pasal 12(1)Penyelesaian Transaksi Spot sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf a antara Bank dengan
Nasabahdanantar-Bankwajib

dilakukan

denganpemindahan dana pokok secara penuh.
(2)

Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank dapat
dilakukan secara netting atau dengan pemindahan dana
pokok secara penuh.

- 12 -

(3)

Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
Rupiah antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank
yang

dapat

dimaksuddilakukan
pada

ayat

secara(2)

netting

hanya

sebagaimana

berlaku

perpanjangantransaksi(rollover),

penyelesaiantransaksi(earlytermination),

untuk

percepatandan

pengakhiran transaksi (unwind).
(4)

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah
oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi forward
dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlahtertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) wajib dilakukan dengan pemindahan dana
pokok secara penuh.

(5)

Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk
penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah
oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi forward
dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlahtertentu (threshold) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diatur sebagai berikut:a.

pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan
pada saat jatuh waktu transaksi forward jual;b.

dalam hal dilakukan perpanjangan transaksi (rollover) atau percepatan penyelesaian transaksi (earlytermination),penyelesaian

denganpemindahan

dana pokok secara penuh dilakukan pada saat
berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (rollover) atau percepatan penyelesaian transaksi (earlytermination); danc.

perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan
penyelesaiantransaksisebagaimana

dimaksud(earlypada

huruftermination)
b,

dapat

dilakukan sepanjang didukung oleh Underlying
Transaksi dari transaksi forward jual awal.

- 13 -

(6)

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah
melalui transaksi forward dengan nominal paling banyak
sebesarjumlahtertentu(threshold)sebagaimana

dimaksud ayat (4), tidak dapat dilakukan melalui
pengakhiran transaksi (unwind).
(7)

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah
oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi forward
denganmenggunakan

Underlying

Transaksi

berupakepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(6) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok
secara penuh.
(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.
Pasal 13(1)

Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiahyang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha
penukaran valuta asing (KUPVA) dan travel agent untuk
kepentingan nasabahnya wajib diselesaikan dengan
pemindahan dana pokok secara penuh.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara
kegiatanusaha

penukaran

valutaasing(KUPVA)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
Pasal 14(1)

Penyelesaian transaksi derivatif yang standar (plain
vanilla) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf a yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah
secara netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat

(3)

untuk

transaksi

pembelianvalutaasing

terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu(threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)- 14 -

dapat dilakukan sepanjang didukung dengan Underlying
Transaksi

dariTransaksi

Derivatif

ValutaAsing

Terhadap Rupiah awal.
(2)

Penyelesaian transaksi

optionantaraBank dengan

Nasabah secara netting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) untuk transaksi penjualan valuta asing
terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu(threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)dapat dilakukan sepanjang didukung dengan Underlying
Transaksi

dariTransaksi

Derivatif

ValutaAsing

Terhadap Rupiah awal.
(3)

Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Valuta
Asing Terhadap Rupiah awal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) Nasabah tidak dapat
menyampaikan dokumen Underlying Transaksi makapenyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
awal dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara
penuh.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
BAB IVDOKUMEN TRANSAKSI
Bagian Kesatu

Jenis Dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap
RupiahPasal 15
(1)

Jenis dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

(2)

Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yangdiwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur
dalam

ketentuan

Bank

Indonesiayangmengaturmengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah

- 15 -

NegaraKesatuan

RepublikIndonesia,

tidak

dapat

menjadi dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah.
(3)

Ketentuanlebihlanjutmengenai

penetapan

jenis

dokumen Underlying Transaksi dan dokumen tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 16
(1)

Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah kepada Bank di atas jumlah tertentu(threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)dan Pasal 6 ayat (1), dan melakukan transaksi structured
product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread
Option sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),Bank wajib memastikan Nasabah untuk menyampaikan
dokumen sebagai berikut:a.

dokumen

Underlying

Terhadap

Transaksi

RupiahValuta

yang

Asing
dapat

dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final
maupun berupa perkiraan; danb.

dokumen pendukung berupa:
1)

fotokopi

dokumenidentitas

Nasabahdanfotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
dan
2)

pernyataan tertulis bermaterai cukup yangditandatangani oleh pihak yang berwenang
dari Nasabah atau pernyataan tertulis yangauthenticated dari Nasabah yang memuat
informasi mengenai:a)keasliandankebenaran

Underlying

Transaksi

Terhadap

RupiahdokumenValutaAsing

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan penggunaan
dokumen Underlying Transaksi untuk
pembelian valuta asing terhadap Rupiah
palingbanyaksebesarnominal- 16 -

Underlying

Transaksi

dalam

sistemperbankan di Indonesia; danb)jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan,
dan tanggal penggunaan valuta asing,
dalam

hal

dokumen

Underlying

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
sebagaimana dimaksud pada huruf aberupa perkiraan.
(2)

Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing
terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi forward
atau transaksi option di atas jumlah tertentu (threshold)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat(3), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan
dokumen sebagai berikut:a.

dokumen

Underlying

Terhadap

Transaksi

RupiahValuta

yang

Asing
dapat

dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final
maupun berupa perkiraan; danb.

dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis
bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihakyang berwenang dari Nasabah atau pernyataan
tertulis yang authenticated dari Nasabah yangmemuat informasi mengenai:
1)

keaslian dan kebenaran dokumen Underlying
Transaksi

ValutaAsing

Terhadap

Rupiahsebagaimana dimaksud pada huruf a;2)

penggunaan dokumen Underlying Transaksi
untuk

penjualan

Rupiahpalingvalutabanyakasing

terhadap

sebesarnominalUnderlying Transaksi dalam sistem perbankan
di Indonesia; dan
3)sumber dana, jumlah penjualan, dan waktu
penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen
Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf aberupa perkiraan.

- 17 -

(3)

Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah kepada Bank paling banyak sebesar
jumlahtertentu(threshold)sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), Bank wajib
memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa
pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan
tertulisyangauthenticateddariNasabahyang

menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap
Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (threshold)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
6 ayat (1) dalam sistem perbankan di Indonesia.
(4)

Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing
terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi forward
atau transaksi option paling banyak sebesar jumlahtertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) dan ayat (3), tidak ada kewajiban bagi Nasabah
untuk menyampaikan dokumen.

(5)Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi
secara netting untuk pembelian valuta asing terhadap
Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (plain
vanilla)palingbanyaksebesarjumlahtertentu(threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)

Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi
secara netting untuk transaksi penjualan valuta asing
terhadap Rupiah melalui transaksi option paling banyak
sebesarjumlahtertentu(threshold)dimaksud

dalam

Pasal

ayat

memastikan

Nasabah14(2),

menyampaikan

sebagaimana
Bank

wajib

dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi,
dokumen pendukung, dan penetapan jenis dokumen
Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia

- 18 -

Bagian Kedua
Penyampaian Dokumen
Pasal 17
(1)

Bank

harus

dokumenmemastikan

Underlying

NasabahTransaksi

menyampaikan

dan/atau

dokumenpendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
(2)Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh
Nasabah secara berkala dengan ketentuan sebagai
berikut:a.

dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan

b.

Bank

telah

mengetahui

track record

Nasabahdengan baik.
(3)

Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi
ValutaAsing

Terhadap

Rupiahberupapernyataan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)secara berkala.
(4)

Dokumen

Underlying

Transaksi

dan/atau

dokumenpendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Transaksi Spot wajib diterima oleh Bank paling lambat
pada tanggal valuta.
(5)

Dokumen

Underlying

Transaksi

dan/atau

dokumenpendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib
diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal transaksi.
(6)

Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki
jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelahtanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi
dan/atau

dokumenpendukungTransaksi

Derivatif

Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank
paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

- 19 -

(7)

Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan/atau
dokumen pendukung transaksi derivatif yang standar(plain vanilla) sampai dengan jumlah tertentu (threshold)yang akan diselesaikan secara netting wajib diterima oleh
Bank paling lambat:
a.

pada

tanggalvalutadalam

halpengakhirantransaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi
Spot;
b.

5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi dalam
hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan
penyelesaiantransaksi(early termination),danpengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melaluiTransaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah;atauc.

pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangantransaksi(rollover),

percepatantransaksi(earlytermination),danpenyelesaian
pengakhirantransaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi
Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiahyang

memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) harikerja setelah tanggal transaksi.
(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan
penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 18

Bank wajib menatausahakan dokumen Underlying Transaksi
dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.
BAB V
PELAPORAN TRANSAKSI
Pasal 19Bank

menyampaikan

laporanTransaksi

ValutaAsing

Terhadap Rupiah melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.

- 20 -BAB VIPENGATURAN KREDIT
Pasal 20
(1)

Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan
dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah kepada
Nasabah untuk kepentingan Transaksi Derivatif Valuta
Asing Terhadap Rupiah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan memberikan
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 21

(1)

Bank dilarang memberikan cerukan kepada Nasabahdalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

(2)Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam rangka Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah.
BAB VIISANKSI
Pasal 22

(1)

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (3), Pasal 16
ayat

(3),

dan/atau

Pasal

18

dikenakansanksiadministratif berupa teguran tertulis.
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan
yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat
melakukan kegiatan transaksi valuta asing.

- 21 -

(3)

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan
yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko
Bank.

(4)

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesiayangmengaturmengenaikewajiban

penggunaan

Rupiah.
(5)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana
diaturdalam

mengaturketentuanmengenai

otoritasprinsip

perbankan

kehati-hatian

yang
dalam

melaksanakan kegiatan structured product valuta asing
terhadap Rupiah bagi bank umum.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.
Pasal 23

(1)

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2),Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (6), Pasal 9 ayat (1), Pasal
10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12
ayat (4), Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16
ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16
ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17
ayat (5), Pasal 17 ayat (6), Pasal 17 ayat (7), Pasal 20
ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 21 ayat (2),dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satupersen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk
setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

- 22 -

(2)

Perhitungan nominal transaksi yang dilanggar untuk
Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6
ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16
ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17
ayat (5), Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (7) diatur
sebagai berikut:a.

selisih antara total nominal Transaksi Valuta Asing
Terhadap

Rupiahdengan(threshold)kewajiban

jumlahpemenuhantertentu
Underlying

Transaksi; ataub.

total nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah yang tidak didukung dengan Underlying
Transaksi dalam hal nominal transaksi di bawah
jumlahtertentu(threshold)tetapidilakukanpenyelesaian transaksi secara netting.
(3)

Perhitungan nominal transaksi yang dilanggar untuk
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2)diatur sebagai berikut:a.

pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit
atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

20

persetujuan

ayat

(1),

kreditdihitung
atau

dari

nominalpembiayaan

yang

digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing
Terhadap Rupiah; danb.

pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan
dengan cerukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2), dihitung dari nominal cerukan
dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan
dengan cerukan yang diberikan Bank kepada
Nasabah.

(4)

Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs Jakarta
Interbank Spot Dollar Rate
terjadinya pelanggaran.

(JISDOR) pada tanggal

- 23 -

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah dengan pihak domestik sebelum berlakunya Peraturan
Bank Indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi
dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi.
BAB IXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:a.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/31/PBI/2005

tentang

Transaksi

Derivatif

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahanatas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005
tentang Transaksi Derivatif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4946);b.

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada
Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013
tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

- 24 -c.

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

16/16/PBI/2014

tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah AntaraBankdenganRepublik

Pihak

Indonesia

Domestik

Tahun(Lembaran

2014

Nomor

Negara212

dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5581);d.

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

17/6/PBI/2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5701);e.

Peraturan

Bank

Indonesia

tentang

Perubahan

Kedua

Nomor

17/13/PBI/2015

Atas

Peraturan

Bank

Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan
Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 201 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5736); danf.

Peraturan

Bank

Indonesia

tentang

Perubahan

KetigaNomor

17/15/PBI/2015

Atas

Peraturan

Bank

Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan
Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 223 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5743),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

- 25 -

Agar

setiappengundanganorangmengetahuinya,

PeraturanBank

memerintahkan

Indonesiainidenganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,YASONNA H. LAOLYLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 183

PENJELASANATASPERATURAN BANK INDONESIANOMOR 18/18/ PBI/2016
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAHANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
I.

UMUM
Dalam

rangkamelaksanakan

tugas

Bank

Indonesia

untuk

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, diperlukan upaya
mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yangpada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk
mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien salah satunya
diperlukan adanya upaya pengembangan pasar valuta asing domestikyangdilakukansecarakomprehensifdanmenyeluruh.

Upaya

komprehensif dimaksud dapat dilakukan melalui pengayaan variasi
instrumensehingga

menjadialternatifbagipelaku

pasar

dalam

melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, dalam rangka
pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Upaya pengembangan
pasar valuta asing secara komprehensif juga dilakukan melalui antara
lain pengembangan infrastruktur, peningkatan kredibilitas pasar dan
peningkatan koordinasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian dalam bertransaksi di pasar valuta asing.
II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

-2-

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)Pihak domestik meliputi Nasabah dan Bank.
Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah:a.

konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing(derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar
dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/ataub.

konfirmasi

tertulisyangmenunjukkan

terjadinyatransaksi yang antara lain berupa dealing conversation
atau

SocietyofWorldwide

InterbankFinancial

Telecommunication (SWIFT).
Ayat (2)Huruf aPada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan,
ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai
kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi
valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang
dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah, baik Transaksi Spot maupun transaksi derivatifyang plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS)
paling kurang adalah Bank Umum Kelompok Usaha(BUKU) 2 dan Bank yang dapat melakukan transaksi
structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa
Call Spread Option paling kurang adalah Bank BUKU 3.
Huruf b
Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan
manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektifyang paling kurang mencakup:
1.

pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;

2.

kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan
limit;

-3-

3.

kecukupan

prosesidentifikasi,

pengukuran,pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko; dan4.

sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf cEdukasidilakukan

dalam

rangkamemberikan

pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat danrisiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan
otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehatihatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagibank umum mengatur antara lain:a.

kewajiban Bank menerapkan manajemen risiko secara
efektif dalam melakukan kegiatan structured product,
paling sedikit mencakup:
1.

pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;

2.

kecukupan kebijakan dan prosedur;

3.

kecukupan

prosesidentifikasi,

pengukuran,pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko; dan
4.
b.

sistem pengendalian intern,larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi
structured product dengan Nasabah yang diklasifikasikan
sebagai Nasabah retail;c.

larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi
structured product dengan Nasabah eligible dalam hal:
1.

dapat

menimbulkan

potensikerugianmelebihi

pokok yang ditanamkan Nasabah; dan/atau
2.

structured product merupakan penggabungan antara
derivatif dengan derivatif,

-4-

d.

kewajiban
dalam

Bank menerapkan

melakukantransparansi

pemasaran,

informasi

penawarandanpelaksanaan transaksi structured product antara lainsebagai berikut:
1.

mengungkapkan informasi yang lengkap, benar dan
tidak menyesatkan kepada Nasabah;2.

memastikan pemberian informasi yang berimbang
antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh
dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabahdari transaksi structured product; dan

3.

memastikan

informasiyang

disampaikantidak

menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal
yang penting terkait risiko yang mungkin timbul
dari transaksi structured product, dane.

kewajiban Bank memberikan waktu kepada Nasabah
untuk

mempelajari

penawarandandokumenyang

disampaikan Bank kepada Nasabah, antara lain sebagai
berikut:
1.

pemberian waktu
masa

jeda

dilakukan dengan pemberian(cooling

disampaikannya

offperiod)penawaranolehantara

waktu

Bank

denganwaktu Nasabah mengajukan permohonan untuk
menerima

atau

menolakmelakukantransaksi

structured product; dan
2.

jangka waktu masa jeda (cooling off period) yangdiberikan paling sedikit 2 (dua) hari kerja setelahNasabahpenawaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

perusahaan

menerima

dokumen

-5-

Ayat (3)Huruf aPerdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri
antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.
Huruf bYang

dimaksuddengan“direct

investment”

adalahinvestasi langsung Nasabah ke luar negeri.
Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lainadalah investasi dan/atau transaksi yang dilakukan
dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait
perpajakan.
Huruf cCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Huruf aCukup jelas.
Huruf bDalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah
nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing
untuk

memenuhikebutuhantransfer

perintahnasabahdimaksudtidak

Underlying Transaksi.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

nasabahnya,

dapat

menjadi-6-

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9Ayat (1)Yang dimaksud dengan "structured product valuta asing
terhadap

Rupiah"adalahinstrumenyangmerupakan

gabungan antar derivatif nilai tukar valuta asing terhadap
Rupiah, atau gabungan antara derivatif nilai tukar valuta asing
terhadap

Rupiahdan

instrumen

pasar

uang,

yang

diperdagangkan di pasar valuta asing domestik.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aCukup jelas.
Huruf bDalam hal nominal Underlying Transaksi lebih besar darinominal transaksi Call Spread Option maka Underlying
Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai Underlying
Transaksi untuk transaksi Call Spread Option yangberbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah lainnya, sepanjang tidak melampaui nominal
Underlying Transaksi.
Huruf cCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

-7-

Pasal 10
Ayat (1)Yang dimaksud dengan “dynamic hedging” adalah transaksi
Call Spread Option yang dilakukan lebih dari satu kali, danmerupakan bagian dari transaksi Call Spread Option awal
dalam satu kesatuan, untuk

memastikan pelaku hedging

tidak terekspos pada risiko nilai tukar.
Ayat (2)Kurs pasar adalah kurs yang lazim digunakan dan disepakati
oleh pelaku pasar, antara lain kurs yang tersedia pada
Bloomberg dan Reuters.
Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak overlap”
adalahkisarankurs

dynamic

hedging

yang

tidak

beririsan dengan kisaran kurs Call Spread Option awal.
Huruf bYang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak memiliki gap”
adalahkisarankurs

dynamic

hedging

yang

tidak

melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dYang dimaksud dengan “nominal tidak bersifat kumulatif”
adalah perhitungan nominal transaksi dynamic hedging
hanya didasarkan pada nominal transaksi Call Spread
Option awal.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

-8-Pasal 12
Ayat (1)Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara
penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masingmasing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing
terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau
ekuivalennya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melaluitransaksi forward paling banyak sebesar jumlah tertentu(threshold)

tidak

dapat

dilakukan

melalui

pengakhirantransaksi (unwind) karena akan mengakibatkan tidak terdapat
pemindahan dana pokok secara penuh.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

-9-Pasal 16
Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan ”dokumen Underlying Transaksi
yang bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan
mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu
pemenuhan kebutuhannya.
Huruf bAngka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain
Bank,

yang

dimaksuddengan“pihakyang

berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan
usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabatyang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.
Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yangdimaksud dengan ”pihak yang berwenang” adalah
dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.
Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan ”dokumen Underlying Transaksi
yang bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan
mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu
pemenuhan kebutuhannya.
Huruf bDalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain
Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang”
adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan
anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan
menggunakan surat kuasa.
Dalam

hal

Nasabahmerupakan

perorangan,yang

dimaksud dengan ”pihak yang berwenang” adalah dirinya
sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

- 10 -

Ayat (3)Yangdimaksudauthenticated”

denganadalah”pernyataan

pernyataan

tertulis

tertulis

yang

yang

telah

diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem
dan/atau nonsistem.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalahpenyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan,termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan
anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari
pihak lain.
Ayat (2)Cukup jelas.

- 11 -

Pasal 21
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "cerukan" adalah saldo negatif padarekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas padaakhir hari.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5926