MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2018TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
74/M-DAG/PER/ 12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPORDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa untuk menjamin setiap Alat-alat Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapannya yang masuk danberedar di wilayah Republik Indonesia memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74/M-DAG/PER/ 12/2012 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;b.

bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74/ M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impordalam perkembangannya perlu dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian;c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74 / M-DAG/ PER/ 12 / 2012 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;

-2Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3193);
2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubahdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);6.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

7.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Pengelola Portal Indonesia National Single Window(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 165);

-3

8.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);9.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/ M-DAG/ PER/ 3/ 2010 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang
Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 210 );10. Peraturan

Menteri

08/ M-DAG/ PER/PerdaganganNomortentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan

Menteri

PerdaganganNomor

74/ M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 39 );MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT
UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYAASAL IMPOR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 74/ M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 39) diubahsebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
1.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, danPerlengkapannya yang selanjutnya disingkat
UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang,dan perlengkapannya sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal.

2.

Izin Tipe UTTP adalah persetujuan yangmenyatakan UTTP telah memenuhi syarat teknisyang ditetapkan, sehingga dapat diimpor ke
wilayah Republik Indonesia.

3.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.

4.

Importir adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan memasukkan barang ke dalam daerahpabean.

5.

Tipe UTTP adalah jenis, merek, atau model UTTP
yang mempunyai karakteristik desain,operasional, dan kemetrologian tertentu.

6.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairandan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas
kontinen yang di dalamnya berlaku undangundang kepabeanan.

7.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk lalu
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

8.

Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk
yang bersifat teknis yang hams dipenuhi dalampelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka
penerbitan Izin Tipe UTTP.

9.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis dibidang metrologi legal yang berada di bawah
Direktorat Metrologi.

-5

10. Laboratorium Uji adalah laboratorium milik UPT
atau laboratorium uji lain yang telah terakreditasi
oleh Lembaga Akreditasi Nasional untuk
melakukan pemeriksaan, pengujian, danpengukuran dalam rangka pengujian UTTP.
11. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan TertibNiaga, Kementerian Perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
Kementerian Perdagangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7(1)Direktur menerbitkan Surat Keterangan
Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Imporberdasarkan Izin Tipe UTTP yang diterbitkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2)

Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP
Asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diteruskan secara daring ke portal Indonesia
National Single Window (INSW).

(3)

Importir wajib mencantumkan nomor Surat
Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal
Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang
secara benar.

(4)

Direktur melakukan pemeriksaan kesesuaian
data Surat Keterangan Rekapitulasi Izin TipeUTTP Asal Impor dengan data importasi UTTP.

(5)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat
pelanggaran di bidang Metrologi Legal, Direktur
menugaskan pengawas Metrologi Legal untuk
melaksanakan pengawasan dan penegakanhukum.

-6(6) Format Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe
UTTP Asal Impor tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A
(1)

Data importasi UTTP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) diakses dari portal
Indonesia Nasional Single Window (INSW) melalui
portal INATRADE.

(2)

Data importasi UTTP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikelola dan diolah oleh Pusat Datadan Sistem Informasi untuk disampaikan kepada
Direktorat Metrologi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10(1)UTTP asal impor yang tidak dilengkapi Izin Tipe
UTTP wajib ditarik dari peredaran dan
dimusnahkan.

(2)

Menteri memerintahkan Importir UTTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
melakukan penarikan Barang dari peredaran dan
pemusnahan Barang.

(3)

Menteri memberikan mandat perintah penarikan
Barang dan pemusnahan Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

-7Pasal 11(1) Importir yang mengimpor UTTP, dikecualikan darikeharusan memiliki Izin Tipe UTTP dalam hal
mengimpor:a.
UTTP sebagai barang contoh dalam rangka
pengujian untuk memperoleh Izin Tipe UTTP;b.

UTTP untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan;c.

UTTP untuk keperluan instansi
pemerintah/lembaga negara lainnya yang
diimpor sendiri oleh instansi/lembaga
tersebut;d.

UTTP yang dimasukkan sebagai barang
kiriman pos atau barang kiriman melalui
perusahaan jasa titipan paling banyak 1(satu) unit untuk setiap tipe; dane.

UTTP yang dimasukkan sebagai barangbawaan penumpang, awak saranapengangkut dan pelintas batas untuk
keperluan pribadi/rumah tangga yang tidak
digunakan untuk keperluan perusahaan dan
tidak untuk diperdagangkan (komersial)(2)

paling banyak 1 (satu) unit untuk setiap tipe.
UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b pada saat memasuki wilayah
Republik Indonesia wajib telah memiliki
persetujuan impor dari Direktur Imporberdasarkan rekomendasi Direktur.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan
Pasal 12D sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12A
(1)

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakansanksi administratif berupa peringatan tertulis
oleh Direktur.

(2)

Dalam hal setelah 2 (dua) kali peringatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Importir
tetap tidak mencantuman nomor Surat
Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal

-8

Impor atau mencantumkan nomor yang tidak
benar pada dokumen Pemberitahuan ImporBarang berikutnya, Direktur menyampaikan
rekomendasi pencabutan API kepada instansi
penerbit.
Pasal 12B
(1)

Importir yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
dikeluarkannya perintah penarikan barang dan
pemusnahan, dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan API.

(2)

Pengenaan sanksi adminstratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
rekomendasi Direktur Jenderal kepada instansi
penerbit.
Pasal 12C

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12 D
Dalam hal Importir dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) dan Pasal 12B
ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat
permintaan pelarangan kegiatan importasi oleh
Importir dimaksud kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai, Kementerian Keuangan dan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
7. Lampiran I diubah sehingga berbunyi tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 Februari 2018.

-9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.

WIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 110Salinan sesuai dengan aslinya
retariat Jenderal
rian Perdagangan
Biro Hukum,

RI HARIYATI- 10 -LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2018TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALATUKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYAASAL IMPORDAFTAR JENIS UTTP ASAL IMPORNo.

Uraian Barang

Pos Tarif/ HS(1)(2)(3)

Instrumen mekanik untuk mengukur panjang dariex 9017.80.00

A.

Alat Ukur Panjang

1.

Meter Kayu

kayu yang dilengkapi dengan garis skala.
2.

Ban Ukur (Measuring Tape)
Instrumen

mekanik

untuk

mengukurpanjang

berupa pita baja tahan karat dengan garis skala

ex 9017.80.00

yang dilengkapi dengan tromol dan engkol.
3.

Depth Tape
Instrumen

mekanik

untuk

mengukurtinggipermukaan cairan berupa pita baja tahan karat

ex 9026.10.40

dengan garis skala yang dilengkapi dengan tromol,engkol dan pemberat.
4.

Ullage Temperature Interface (UTI)
Instrumenelektrikuntuk

mengukurtinggipermukaan cairan dengan prinsip ullage yang

ex 9026.10.30

dilengkapi sensor temperatur.
5.

Capacitance Level Gauge
Instrumenelektrik

untuk

permukaan

cairandenganmengukurprinsip

tinggicapacitanceselain level gauge untuk kendaraan bermotor.

ex 9026.10.30

-11-6.

Radar Level Gauge
Instrumenelektrikpermukaan cairan

untukmengukurtinggidengan prinsip radar selain

ex 9026.10.30

level gauge untuk kendaraan bermotor.
7.

Ultrasonic Level Gauge
Instrumenelektrikuntuk

mengukurtinggiex 9026.10.30

permukaan cairan dengan prinsip ultrasonic selainlevel gauge untuk kendaraan bermotor.
8.

Float Level Gauge jenis elektrik
Instrumenelektrik

untuk

permukaan

cairandenganmengukurelementinggipendeteksi

ex 9026.10.30

permukaan cairan berupa pelampung selain level
gauge untuk kendaraan bermotor.
9.

Float Level Gauge jenis mekanik
Instrumen

mekanik

permukaan

cairanuntuk
denganmengukurelementinggipendeteksi

ex 9026.10.40

permukaan cairan berupa pelampung selain levelgauge untuk kendaraan bermotor.
10.

Servo Level Gauge
Instrumenelektrik

untuk

permukaan

cairandenganelemenpermukaan

cairanberupapelampungmengukurtinggipendeteksi

ex 9026.10.30

yangdilengkapi motor servo selain level gauge untuk
kendaraan bermotor.
11.

Electromagnetic Level Gauge
Instrumenelektrikuntuk

mengukurtinggipermukaan cairan dengan prinsip elektromagnetik

ex 9026.10.30

selain level gauge untuk kendaraan bermotor.
12.

Meter Taksi (Taximeter)B.

Alat Ukur Cairan Statis

13.

Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
Trailer dan semi trailer tangki berkapasitas 0,5 m3
sampai dengan 50 m3 yang digunakan untuk
mengukur volume cairan statis dan dilengkapi
dengan alat ukur dan/atau tanda skala.

9029.10.20

ex 8716.31.00

- 12 -C.

Meter Parkir

14.

Meter Parkir

9106.90.10

Instrumen penghitung tarif parkir kendaraan
bermotor berdasarkan perhitungan waktu.
D.

Timbangan Otomatis

15.

Timbangan Ban Berjalan elektrik
untuk

Timbanganberkesinambungan

8423.20.10menimbang

barangsecarabanberjalan

yang

pada

dioperasikan secara elektrik.
16.

8423.20.20

Timbangan Ban Berjalan mekanik
Timbanganuntuk

menimbangbarangsecaraberkesinambungan pada ban berjalan yang tidak
dioperasikan secara elektrik.
17.

8423.20.10

Timbangan Pengecek dan Penyortir elektrik
untuk

Timbangankemasansecaramenimbangbarangberkesinambungandalam

padabanberjalan yang dioperasikan secara elektrik.
18.

ex 8530.80.00

Weighing in Motion (Timbangan KendaraanBergerak)
Timbangan yang digunakan untuk menimbang
mobil atau truk secara dinamis sebagai pengontrol
keselamatan di jalan raya.

19.

Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak)

ex 8530.10.00

Timbangan yang digunakan untuk menimbang
kereta api bergerak sebagai pengontrol keselamatantransportasi.
E.

Timbangan Bukan Otomatis

Timbangan Elektronik dengan nominal kepekaan timbangan lebih besar
dari 5 cg
20.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik
untuk

barangmempunyai

kapasitas

8423.81.10

timbangmaksimum tidak melebihi 30 kg.
21.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik
untuk

barangmempunyai

kapasitas

timbangmaksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi
1.000 kg.

8423.82.11

- 13 -

22.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik
untuk

barangmempunyai

kapasitas

8423.82.19

timbangmaksimum melebihi 1.000 kg tetapi tidak melebihi
5.000 kg.
23.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik
untuk

barangmempunyai

kapasitas

8423.89.10

timbangmaksimum melebihi 5.000 kg.
Timbangan Mekanik dengan nominal kepekaan timbangan lebih besardari 5 cg
24.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik
untukbarangmempunyai

kapasitas

8423.81.20

timbangmaksimum tidak melebihi 30 kg.
25.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik
untukbarangmempunyai

kapasitas

8423.82.21

timbangmaksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi
1.000 kg.
26.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik
untukbarangmempunyai

kapasitas

8423.82.29

timbangmaksimum melebihi 1.000 kg tetapi tidak melebihi
5.000 kg.
27.

Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik
untukbarangmempunyai

kapasitas

8423.89.20

timbangmaksimum melebihi 5.000 kg.
Timbangan dengan kepekaan timbangan 5 cg atau lebih peka
28.

Timbanganuntukbarangdengankepekaan

9016.00.00

Instrumen pengukur kadar air komoditas pertanian9016.00.00

timbangan 5 cg atau lebih peka.
F.

Meter Kadar Air

29.

Meter Kadar Air

dan perkebunan.
G.

Alat Ukur Cairan Dinamis

30.

Meter Arus (flowmeter)

9028.20.90

Pengukur pasokan atau produksi cairan selain air.
31.

Meter AirPengukur pasokan atau produksi air.

9028.20.20

- 14 -32.

8413.11.00

Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak dan Elpiji
Pompa untuk pengisian bahan bakar minyak dan
elpiji, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisianyang dilengkapi alat pengukur.

H.

Alat Ukur Gas

33.

Meter Gas (gas meters)

9028.10.90

Pengukur pasokan atau produksi gas dari jenis yangtidak untuk dipasang pada kemasan gas.
34.

Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
Pompa untuk pengisian bahan bakar gas, dari tipe

ex 8414.80.90yang digunakan di stasiun pengisian yang dilengkapi
alat pengukur.
I.
35.

Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)9028.30.10

Meter kWhPengukur energi listrik (kWh).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.
ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
retariat Jenderalt•ian Perdagangan
Biro Hukum,

SRI HARIYATI