RAPOR HAK-HAK DARING

PEREMPUAN
INDONESIA
Mengukur kemajuan,Mendorong langkah nyata

AKSESIANYADA

ET & PEMERN EMPU BER
TAN
N PER

INDONESIANILAI KESELURUHAN:
SKOR:40KAU A N (DAYASekitar 1,4% dari rata-rata pemasukan bulanan
digunakan untuk memperoleh 1 GB data, Indonesia
telah mencapai target kemampuan A4AI “1 untuk 2”.
Selain itu, akses masyarakat melalui telecenter danwifi umum secara perlahan meningkat jumlahnya.
Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan yangsignifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan,terkait infrastruktur, akses dan daya beli TIK.

KECA

SKOR:

DIGITAL & PENAN6NPADIKDI

KE M* Berdasarkan data terbaru dari ITU, yang digunakan dalam raporuntuk seluruh negara, guna menjamin keberbandingan. Namun,
data ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Universitas
Indonesia pada tahun 2015.

L I)

SKOR:

MPHanya 20% perempuan memiliki akses Internet.*
Meski angka ini meningkat hingga 31% diantara
perempuan miskin di Jakarta, hanya segelintir yangmenggunakan Internet sebagai media berekspresi(5%) atau mencari informasi penting mengenai
hak-hak mereka (26%).

BEA%3

552% dari sekolah menengah di Indonesia telah
terhubung dengan Internet. Beberapa Pusat Kegiatan
Belajar-Mengajar berbasis komunitas (pusatpendidikan dan keterampilan masyarakat /pemuda)
juga menyediakan akses komputer dan Internet.
Kendati demikian, tenaga pendidik di bidang TIK
masih sangat terbatas.

KEKONTEN

3Berbagai organisasi menyediakan pendidikan bagi
masyarat, terutama kaum muda, mengenai topik
kesehatan dengan menyediakan informasi lewat
telepon, SMS, dan daring. Namun, manfaatnya belum
sepenuhnya menjangkau perempuan yang tinggal dipedesaan dan/atau di kawasan miskin. Kurang dari
1% perempuan memiliki akses layanan perbankanbergerak (mobile banking services).

SKOR:

AM

A NA N DAR
ING

NANYA

SKOR:

LEVAN DAN LREA

3

Pemerintah secara aktif mendukung inisiatif
peningkatan kesadaran (awareness) mengenai
kebijakan dan keamanan. Akan tetapi, pelatihan dan
sumberdaya penegak hukum yang masih kurang
untuk penanggulangan kekerasan berbasis genderlewat TIK. Serta pemblokiran dan penyaringan kontenyang dicurigai berbahaya tanpa melalui proses hukum,telah menimbulkan keprihatinan bersama. RUU Data
Pribadi kini sedang dalam proses pertimbangan.

MENGURANGI KESENJANGAN GENDER: 5 POKOK RENCANA AKSI
1

MENGINTEGRASIKAN SEMUA TARGET GENDER DALAM RENCANA TIK NASIONAL.

Tetapkan target yang kongkrit untuk kesetaraan gender dalam hal akses TIK, dengan anggaran yang memadai
untuk program-program tersebut. Target-target ini harus dimonitor melalui pengumpulan data berkala: Indonesia
sudah termasuk dalam daftar kecil negara-negara pengumpul data dasar penggunaan Internet berbasis gender,oleh sebab itu upaya ini perlu dikembangkan untuk indikator kunci TIK lainnya.
2CIPTAKAN AKSES PUBLIK DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DIGITAL BAGI MASYARAKAT.

Buat dan implementasikan kebijakan khusus untuk meningkatkan ketersediaan akses Internet murah atau gratis
bagi masyarakat di tempat-tempat umum. Pastikan anggaran dan sumber daya yang memadai sehingga inisiatif
tersebut terjamin ketersinambungannya. Ketersediaan akses publik juga perlu diiringi dengan adanya pendidikan
masyarakat mengenai privasi dan keamanan daring.
3

DUKUNG PEREMPUAN UNTUK MENGAKSES, MENGGUNAKAN, DAN MENCIPTAKANTEKNOLOGI INTERNET. Kembangkan strategi yang telah berjalan untuk mendorong peningkatan akses,pelatihan, serta pemanfaatan Internet oleh perempuan. Perempuan seharusnya dapat didorong untuk berkarir diranah teknologi, dengan target konkret untuk kesetaraan gender di area ini.
4

FOKUS PADA KONTEN DAN LAYANAN YANG RELEVAN BAGI PEREMPUAN. Informasi lengkapmengenai hak-hak hukum perempuan, hak-hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seks, serta layanan bagikorban kekerasan berbasis gender, seharusnya tersedia dalam sistem TIK berbasis web.
5HENTIKAN KEKERASAN ONLINE BERBASIS GENDER. Buat dan laksanakan kebijakan berimbangyang menjabarkan dan menghukum tegas pelecehan berbasis TIK dan daring, dengan terus menjunjung tinggi
hak kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan, kelompok minoritas dan marjinal. Pelatihan bagi para
penegak hukum harus diutamakan, sedangkan inisiatif pendidikan bagi kaum muda harus terus ditingkatkan
terkait kesadaran diri (self-awareness), privasi, dan keamanandi dunia daring.

ULASAN PROYEK
Baru-baru ini Persatuan BangsaBangsa (PBB) menetapkan akses
terhadap Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) yangmengedepankan kesetaraan
gender sebagai sebuah hal pentingdalam Rencana Pembangunan
Berkesinambungan (SDGs), agenda
pembangunan global hingga 2030. Mengapa? Karena
TIK memiliki kemampuan yang luar biasa; mampu
memperbaiki layanan kesehatan, mewujudkan
pendidikan berkualitas bagi semua, akses keuanganyang inklusif, pemerintahan yang lebih akuntabel,dan sebagainya. Semua negara yang mengadopsi
SDGs, telah berkomitmen untuk memprioritaskan
akses Internet secara universal, dan menggunakan
TIK untuk memberdayakan perempuan.
Namun banyak kerja keras yang harus dilakukan
apabila kita akan mewujudkan visi tersebut.
Kesenjangan gender yang besar dalam hal aksesinternet, ketrampilan digital dan keberadaan hakhak daring (online) – Riset kami tentang Hak-Hak
Daring Perempuan menunjukkan bahwa di banyak
kelompok, kecenderungan perempuan menggunakan

fasilitas daring 50% lebih kecil dibandingkan lakilaki, dan 30-50% perempuan cenderung jarang
menggunakan Internet untuk alasan ekonomi maupun
pemberdayaan politik. Perempuan mengalami
berbagai kendala, termasuk diantaranya biaya yangmahal, kurangnya pengetahuan dan kemampuan,dan jarangnya konten yang relevan serta bermanfaat,selain itu ada juga hambatan sosial dan legal terkaitkebebasan berbicara dalam konteks publik maupun
privat di dalam jaringan (online).
The Web Foundation beserta para partnernya telahmerangkum sekumpulan audit berbasis gender
untuk membantu berbagai negara menilai apa
saja yang mereka perlukan untuk menjembatani
kesenjangan gender berbasis digital. ICT Watch telah
memulai inisiatif ini dengan cara memberi masukan
kepada para pemegang kepentingan (stakeholder)nasional, dengan mengidentifikasi langkah-langkah
nyata yang dapat ditempuh pemerintah dalam satu
tahun ke depan, untuk mengatasi tantangan dan
kesenjangan yang telah teridentifikasi. Kami berharap
bahwa rapor dan rencana kerja ini dapat mendorong
lebih banyak diskusi dan juga mendorong adanya
perubahan kebijakan.

CATATAN MENGENAI METODE KAMI:
Penilaian yang kami gunakan berdasarkan pada 14 indikator sederhana dengan
memaparkan bukti empiris, dan pemeringkatan dilakukan pada kuartal kedua tahun
2016. Silakan merujuk pada ringkasan deskriptif mengenai indikator dan sumber yangkami kutip. Metodologi lengkap tersedia di situs web kami.

Hasil kerjasama dengan:

Didukung oleh: