KO M PA S , K A M I S , 2 NOV E M B E R 2 0 2 3

10 Ekonomi&Bisnis
Kemacetan Jalur Pantura Semarang-Demak

KOMPAS100 CEO FORUM 2023

Indonesia Maju,
dari Semua
untuk Semua

Indonesia adil dan makmur adalah mimpi bangsa Indonesia. Industrialisasi berkelanjutan berbasis manufakturyang menyerap banyak tenaga kerja merupakan tulangpunggung dalam mencapainya.
Dunia usaha menjadi vital bersama dengan sejumlah faktor
lainnya, seperti sumber daya manusia, riset dan teknologi,
serta sistem keuangan. Target dan strategi besar nasional,
konsistensi kebijakan, dan dukungan konkret dari pemerintah
merupakan panduan bergerak bersama.
Kemajuan Indonesia butuh kolaborasi semua elemen. Dan pada akhirnya,
kemajuan Indonesia adalah juga untuk semua elemen. Adil dan makmur.

Kami perlu ”arahan” dari pemerintah untuk membangun
ekosistem yang lebih kondusif
untuk berinvestasi yang bisa
membuat kami lebih produktif.
Supaya di saat yang sama, kami bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan
lapangan kerja, dan menekan
kemiskinan, sambil menjaga
lingkungan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Tersendatnya arus lalu lintas dari Demak menuju Kota Semarang saat melintas di jalur pantura, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu

(1/11/2023). Dalam beberapa bulan ini, kemacetan arus lalu lintas terjadi sepanjang lebih dari 5 kilometer karena dampak perbaikan jalan dan proyek jalan tol.

(AGE)

Darmawan Prasodjo

Direktur Utama PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero)

PRI

Program-program stunting(tengkes) yang kami lihat saat
ini untuk beberapa tahun, antarinstansi, antarpemerintahan, dan antardaerah, itu sangat
bervariasi sehingga tidak targeted dan tidak ada programyang saling bersinergi, tetapi
mungkin saling menduplikasi
bahkan kontradiktif. (DIM)

Menjadi Tua Sebelum Kaya
Negara-negara yang menua sebelum menjadi kaya merupakan ancaman terhadap kebangkitan
Asia. Hambatan terbesar dari fenomena itu terletak pada pasar tenaga kerja. Selain itu, program
pensiun yang memadai dapat meminimalkan risiko tersebut.

TVera Galuh Vice

President General Secretary
Danone Indonesia

MYE

Banyak hal teknis terkait birokrasi dan regulasi di lapangan yang seringkali tidak sinkron dan harmonis. Semua hal
ini akhirnya sering membuat
pelaku usaha, khususnya di
sektor riil, sering mengalami
hambatan. (AGE)

Sanny Iskandar

Senior Executive President
Office Sinarmas GroupB AH

Kami diminta berkolaborasi
dengan semua kementerian
dan lembaga (terkait beban biaya produksi perusahaan). Kami harus mulai bersaing dengan negara-negara tetangga,seperti Singapura, Malaysia,
dan Thailand, agar suatu harikita bisa punya penerbangan
langsung dari Jakarta ke kota-kota besar dunia. (DIM)

Daniel Putut
Kuncoro Adi

Presiden Direktur Lion GroupHRSKILAS EKONOMITekan Emisi, Pupuk Kaltim Perbarui Pabrik
PT Pupuk Kaltim dan PT Tripatra Engineers & Constructors menandatangani kontrak kerja sama rancang bangun
dan kerekayasaan untuk mengerjakan proyek pembaruan(revamping) amonia Pabrik 2, pabrik tertua. ”Proyek revamping ini selaras dengan prinsip environment, social, dangovernance yang jadi prioritas kami,” kata Dirut Pupuk
Kaltim Budi Wahju Soesilo di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Menata Tabung Elpiji Bersubsidi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja menata tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram

di agen penjualan elpiji di kawasan Gedong, Pasar Rebo,
Jakarta Timur, Rabu (1/11/2023). Melemahnya rupiah hingga
hampir menyentuh Rp 16.000 per dollar AS berisikomembuat subsidi dan kompensasi energi membengkak.
Hingga September 2023, total subsidi dan kompensasienergi yang telah dibiayai APBN sebesar Rp 219,8 triliun.

ulisan di The Economist
bertajuk ”Poor AsianCountries Face An
Ageing Crisis”, 12 Oktober
2023, menyebutkan, penduduk
Sri Lanka, Thailand, Vietnam,
dan negara-negara lain di Asiamenjadi tua sebelum menjadi
kaya. Untuk memahami potensi buruknya masalah ini, TheEconomist memberikan ilustrasi perbandingan transformasi yang terjadi di Thailand
dengan negara-negara lainyang terkenal dengan populasinya yang mulai menua.
Antara tahun 2002 dan
2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas
meningkat dari 7 persen jadi
14 persen. Transisi yang sama
memakan waktu 24 tahun bagiJepang, Amerika Serikat 72 tahun, dan Perancis 115 tahun.
Tidak seperti negara-negara
tersebut, Thailand menjadi tua
sebelum menjadi kaya. Produk
domestik bruto (PDB) per kapita Thailand pada 2021 adalah 7.000 dollar AS. Ketika populasi Jepang memiliki usia
yang sama, pada tahun 1994,
PDB per kapita mereka hampir lima kali lipat lebih tinggi.
Permasalahan yang terjadi
di Thailand itu menggarisbawahi bahwa tren regional memiliki signifikansi ekonomi
dan sosial yang sangat besar.
Kekayaan orang Vietnam sekitar setengah kekayaan orang
Thailand. Penduduk Vietnam
dan Thailand mungkin hanya
butuh waktu sekitar 17 tahun
untuk berubah dari ”menua”
menjadi ”tua”.
Di negara-negara yang penuaannya memakan waktu lebih lama, seperti Indonesia (26tahun) dan Filipina (37 tahun),tingkat pendapatannya bakal

jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.
Asia Tenggara sebagai suatu
kawasan akan ”menua” pada2042. Adapun Asia Selatan
akan bertahan selama hampir
satu dekade lagi, tetapi dengan
kesenjangan regional yang lebih besar. Kecepatan transisi
demografi Asia merupakan
konsekuensi dari perkembangan masyarakatnya. Industrialisasi dan perubahan normanorma sosial telah menurunkan tingkat kesuburan meskipun teknologi dan layanan kesehatan yang lebih baik mampu memperpanjang umur penduduk.
Menurut Economic Advisor
di Bank Pembangunan Asia(ADB), Donghyun Park, negara-negara yang menua sebelum menjadi kaya merupakan
ancaman terhadap kebangkitan Asia. Hambatan terbesar
dari fenomena itu terletak pada pasar tenaga kerja. Seiring
bertambahnya usia suatu negara, jumlah angkatan kerjapun menyusut.
Di Indonesia, laporan ”Statistik Penduduk Lanjut Usia
2022” yang dirilis Badan Pusat
Statistik (BPS) pada Desember
2022, dalam kurun 2010-2021,persentase penduduk lanjut
usia (lansia) telah meningkat 3
persen menjadi 10,82 persen.
Umur harapan hidup di Indonesia juga naik dari 69,81 tahun pada 2010 menjadi 71,57tahun pada 2021.
Merujuk data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah
tenaga kerja yang menjadi peserta aktif baru mencapai 38,8juta orang. Padahal, jumlah
angkatan kerja di Indonesia
melebihi 146 juta orang. Darijumlah pekerja yang tercatat
sebagai peserta aktif itu, peserta yang terdaftar dalamprogram Jaminan Hari Tua(JHT) sekitar 17 juta orang
dan program Jaminan Pensiun(JP) sekitar 14 juta orang. Pada
saat bersamaan, sampai saatini yang tercatat sebagai peserta program dana pensiun
baik di dana pensiun pemberi
kerja (DPPK) maupun dana
pensiun lembaga keuangan(DPLK) hanya sekitar 4 jutaorang.

Upah minimum
Sebelumnya, pada pertengahan Oktober 2023, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengeluarkan pernyataan
yang akhirnya viral di media
sosial. Pernyataannya, gaji pekerja minimal yang harus diperoleh agar Indonesia jadi negara maju 2045 adalah Rp 10
juta per bulan per orang.
Respons publik beragam,mulai dari mempertanyakan
perusahaan mana yang sanggup
membayar gaji sebesar itu sampai keluhan kenaikan biaya hidup yang tidak sejalan dengan
upah minimum. Alih-alih memikirkan pensiun dengan tenang, mampu bertahan hidup disituasi seperti sekarang ini saja
sudah bagus.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia(OPSI) Timboel Siregar, Rabu
(1/11/2023), mengemukakan,saat ini masih ada perusahaan
memberikan upah minimum
kepada pekerja meskipun pekerja itu sudah bekerja di atassatu tahun.
”Kenaikan upah minimum
per tahun saja semakin tidakbisa mencapai di atas 5 persen

dengan berbagai faktor penyebab, seperti pengaruh ketidakpastian ekonomi global.
Daripada pemerintah fokus
pada nominal gaji, perhatiannya dipusatkan pada upaya
meningkatkan kepesertaan
JHT, JP, beserta persentase
iurannya,” paparnya.
Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Mulyadi menilai, rendahnya kepesertaan program
dana pensiun disebabkan oleh
pemberi kerja tidak membentuk lagi DPPK setelah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan.
Ada pula pemberi kerja yangtelah mendirikan DPPK mengalami kesulitan keuangan sehingga lembaga itu bubar.
Sementara itu, menurut Social Protection ProgrammeManager International Labour
Organization (ILO) Indonesia
dan Timor Leste, Ippei Tsuruga, Indonesia tidak memiliki
program jaminan pensiun nasional yang wajib diikuti seluruh penduduk Indonesia. Sejauh ini, keikutsertaan dalam
JP bersifat wajib bagi perusahaan skala besar dan menengah. Sebagian besar pekerja
penerima upah di perusahaan
mikro tidak tercakup dalamskema pensiun. Pekerja bukan
penerima upah (informal) tidak diperkenankan mengikuti
JP. Begitu pula, 30 juta ibu
rumah tangga di Indonesia tidak bisa menjadi peserta JP
ataupun JHT.

Program nasional
Ippei mengatakan, Indonesia perlu segera membentuk
program jaminan pensiun nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang inklusif dan berkelanjut-an. Sebab, program seperti itu
akan menjamin seluruh penduduk lansia punya pendapatan uang pensiun reguler untuk
menjaga mereka hidup dalamstandar yang layak. Jika tidak
ada program seperti itu, penduduk usia muda yang masih
bekerja akan memikul bebanyang lebih berat untuk menanggung penduduk lansia.
Ippei memberikan ilustrasi.
Saat ini, populasi penduduk
usia kerja (15-59 tahun) tidak
akan tumbuh banyak dari 173
juta pada tahun 2020 menjadi
194 juta pada 2050, tetapi populasi lansia (60 tahun ke atas)akan meningkat pesat sebesar
27 juta pada tahun 2020 menjadi 69 juta pada 2050. Di
tingkat rumah tangga, jumlah
anak-anak lebih sedikit, danjumlah orang lanjut usia lebihbanyak. Di tingkat nasional,penduduk usia kerja mungkinharus membayar lebih banyak
pajak atau iuran untuk mendukung penduduk lansia.
Saat peluncuran white paper
bertajuk ”Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan
Masyarakat 2024-2029”, Jumat (27/10), di Jakarta, Kepala
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Chaikal Nuryakin berpendapat, agar bisa merealisasikan mimpi Indonesia
Emas 2045, kelas menengahyang harus disiapkan adalahkelas menengah yang kuat,
inovatif, dan produktif. Selain
jaminan sosial, pemerintah juga perlu meningkatkan kesetaraan kesempatan dan aksespendidikan ataupun kesehatanyang berkualitas, pekerjaan
sektor formal, dan infrastruktur dasar. (MEDIANA)

PELUANG BISNIS

Sektor Tertentu Berpeluang Melonjak karena Pemilu 2024
JAKARTA, KOMPAS — Bisnis sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu.
Masifnya belanja iklan dan
kampanye dari ribuan calon
anggota legislatif, calon kepaladaerah, bahkan pasangan calonpresiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet
usaha mereka. Pada ujungnya,
belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Dihubungi
padaRabu(1/11/2023), Kepala Ekonom PT
Bank Central Asia Tbk (BCA)David Sumual mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan
mendorong belanja jumbo berbagai aktivitas politik para calonyang berkompetisi.
Selain pemilihan presiden,
mengutip data Litbang Kompas,
tercatat ada 541 daerah, baik
provinsi, kabupaten, maupun
kota, yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada ribuan
calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada
ribuan calon yang melakukan

aktivitas politik sehingga mendorong gelontoran belanja iklan
dan kampanye.
Untuk penyelenggaraan pemilu, Komisi II DPR juga sudah
menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 27,39 triliun dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 11,6 triliun (Kompas,12/9/2023).
Belanja jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan,periklanan, media, transportasi,
logistik, makanan dan minuman, serta garmen.
”Ini akan mendorong sektorsektor ekonomi itu mencatat
kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya,” ujar David.
Lonjakan pendapatan di sektor-sektor tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa
kampanye, yakni 28 November
2023-10 Februari 2024. Apabila
terjadi putaran kedua pemilu
presiden, kampanye berikutnya
dijadwalkan pada 2-22 Juni
2024. Itu belum termasuk kegiatan pemilihan kepala daerahpada November 2024.

Pemilu ini diharapkan
bisa jadi semacam
obat tambahan untuk
mendorong
pertumbuhan
ekonomi.
David Sumual

David menjelaskan, peningkatan jumlah uang yang beredar
terkait belanja pemilu itu akan
mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dalamnegeri. Gelontoran dana yangbesar itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi tahun ini
dan tahun depan.
Perhitungannya, penyelenggaraan pemilu diperkirakan
mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,05-0,1
persen. Adapun tahun depan,pemilu akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,25-0,3persen.
”Pemilu ini diharapkan bisa
jadi semacam obat tambahan
untuk mendorong pertumbuh-an ekonomi dalam negeri saat
situasi global saat ini sedang
penuh ketidakpastian,” ujar David.
Mandiri Sekuritas pada Januari 2023 juga pernah merilis
riset yang memperkirakan akan
ada gelontoran dana terkait pemilu sebesar Rp 118,9 triliun
hingga Rp 270,3 triliun yangberedar di masyarakat. Perhitungan itu didasarkan dari total
rata-rata belanja pemilu dari
232.770 kandidat yang akan
memperebutkan 19.737 kursi
jabatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, di Pemilu 2024.
Penyelenggaraan
pemilu2024 akan menginjeksikan dana yang akan beredar di masyarakat sebanyak 0,6-1,3 persen dari produk domestik bruto.

Lancar dan kondusif
Dihubungi secara terpisah,
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, penyelenggaraan pemilu memang
memberikan dorongan kenaikan omzet dunia usaha. Namun,itu tidak merata dan hanya di-nikmati sektor tertentu.
Terlepas dari adanya kemungkinan tambahan daya dorong ekonomi, Shinta menawarkan perspektif lainnya. Menurut dia, penyelenggaraan pemilu justru bisa berpotensi
menciptakan perlambatan ekonomi karena ada kondisi ketidakpastian iklim usaha daninvestasi.
Maka, ia menyebutkan, dunia usaha lebih berharap pemilu bisa berjalan lancar dan
kondusif. Para peserta diharapkan bisa berkompetisi dengan
jujur dan sportif menerima hasil.
Sebab, dunia usaha membutuhkan keadaan sosial yangaman dan kondusif. Ketika terjadi gejolak, aktivitas ekonomi
bisa terganggu.
Menurut Shinta, Pemilu
2024 sangat penting karena
menentukan arah perekonomian pada tahun mendatang. Sebab, saat ini adalah momen
menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi agar Indonesia kelak berhasil menjadi negaraberpendapatan tinggi atau maju
pada tahun 2045 atau 22 tahunlagi. (BKY)