Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Hak-Hak Seksual :Deklarasi IPPF

1

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Siapakah Kami
IPPF adalah pemberi pelayanan global dan memimpin untuk melakukan advokasi
kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, Hak-hak Seksual dan hak reproduksi bagi
semua orang. Kami merupakan gerakan dunia dari organisasi nasional yang bekerja
dengan dan untuk masyarakat dan individu.
Kami bekerja melaui dunia di mana perempuan, laki-laki dan orang muda di manapun
berada memilki kendali bagi tubuh mereka, dan harkatnya. Dunia di mana mereka secara
bebas memilih berkeluarga atau tidak; bebas untuk memutuskan berapa banyak anakyang akan mereka inginkan dan waktunya; bebas untuk menuntut kehidupan kesehatan
seksualnya tanpa rasa takut akan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi yangdiakibatkan dari hubungan seksual, termasuk HIV. Dunia di mana jender dan seksualitas
tidak lagi menjadi sumber dari ketidakadilan atau stigma. Kami tidak akan berhenti takut
melakukan segala seuatu kami akan menjaga pilihan dan hak penting ini bagi generasi
sekarang dan masa datang.

2

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Daftar Isi
Kata Pengantar ..................................................................................................................
Sejarah .............................................................................................................................
Ringkasan ........................................................................................................................
Hak-hak Seksual : Deklarasi IPPF...........................................................................
Pengantar ....................................................................................................................
Prinsip dasar ..............................................................................................................
Hak-hak Seksual adalah hak asasi berkaitan dengan seksualitas ......................
Referensi dan catatan ....................................................................................................
Catatan akhir .................................................................................................................

3

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

KATA PENGANTAR
Seksualitas adalah aspek kehidupan yang alamiah dan sangat berharga, bagian yangsangat penting dan mendasar dari kehidupan manusia. Bagi manusia untuk mencapai
standar kesehatan yang paling tinggi, manusia harus terlebih dahulu dikuatkan untuk
mengetahui pilihan kehidupan reproduksi dan seksualnya; mereka harus merasa nyaman
dan aman dalam mengekspresikan identitass seksualnya.
Saat ini, diskriminasi, stigma, ketakutan dan kekerasan muncul sebagai ancaman yangnyata bagi banyak orang. Ancaman dan perilaku yang memacu – dimulai dari rasa
kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani hidup – mengancam alam – melindungi
banyak orang untuk memperoleh hak sesual dan kesehatan dasarnya. IPPF berkomitmen
untuk memenuhi tujuan melalaui pendekatan yang memberikan gagasan konsep dasar
mengenai hak asasi manusia yang universal, saling terkait, mandiri dan tidak dapat
dipisahkan. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk menjamin bahwa Hak-hak
Seksual – hak asasi manusia – dihargai/hormati melalui penyediaan layanan dan advokasi
dan juga wilayah publik yang lebih luas.
Hak-hak Seksual : Deklarassi IPPF menunjukkan kulminasi lebih dari dua tahun kerja
yang memberikan jarak bagi dunia. Pengembangannya memberikan petunjuk bagi
kelompok individu yang berbeda.: secara internasional – dikenali kembali oleh ahli dalamkesehatan reproduksi dan seksual, hak asasi manusia, hukum dan kesehatan masyarakat;
relawan IPPF senior, masing – masing membawa pandangan wilayah yang unik dan
bersama – sama mewakili rentang pengalaman dan kekuatan; dan tiga senior direktor
dalam sekretariat IPPF. Deklarasi ini dikembangkan melalui pertemuan regional dan
kegiatan yang dilakukan saling silang federasi dan membuat Piagam IPPF tentang Hak
Reproduksi dan Hak-Hak Seksual. Sementara sudah ada perkembangan melaluipertemuan MDGs dan capaian Rencana Kerja dan Aksi ICPD 1994, masih ada banyak
pekerjaan yang harus dilakukan.
Hak-Hak Seksual merupakan komponen ham asasi manusia, hak tersebut paket yangtidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi padakebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang, dan tidak dapat
dihindari. Kami harus tetap melanjutkan; kami harus tidak berkompromi dan harus
menunjukkan usaha – usaha kami dalam mengurangi stigma dan meningkatkan akses
pelayanan, dan meningkatkan penghargaan seksualitas sebagai aspek positif kehidupan
manusia. Kelompok marjinal seperti orang muda, trans jender, pekerja seks, LSL (lelaki
suka lelaki, MSM Man-having sex with Man), homoseksual (gay, lesbian) atau biseksual,
pengantin anak, dan ibu remaja yang membutuhkan perhatian kami. Deklarasi ini
dilakukan sejajar bagi remaja putri dan perempuan yang rentan atau yang telah menjadi
subyek bagi kekerasan berbasis jender termasuk norma tradisional seperti mutilasi
kelamin permepuan dan diskriminasi yang memihak laki – laki.

4Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Hak-hak Seksual: deklarasi IPPF merupakan alat yang sangat penting bagi semuaorganisasi, aktivis, peneliti, pengambil keputusan dan kebijakan yang bekerja untuk
mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia. Deklarasi ini akan membantu anggota
masyarakat kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia untuk
menciptakan perubahan dan membangun momentum Hak-hak Seksual yang telah dimulai
untuk mempersiapkan konferensi kependudukan dan pembangunan interasional (ICPD)
selanjutnya di tahun 2015.
Terlau sering mengingkari dan terlalu lama dibiarkan, Hak-hak Seksual layak
mendapatkan perhatian dan prioritas. Sekarang ini saatnya untuk menghormati/
menghargai Hak-hak Seksual. Saatnnya untuk meminta mereka.
Kami percaya bahwa deklarasi ini akan melayani anda dengan baik dalam perjalanan ke
depan.

Jacqueline Sharpe, Presiden IPPF

5

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

SEJARAH
Pada bulan November 2006, lembaga pengambil keputusan tertinggi IPPF – Governing
Council – membuat panel Hak-hak Seksual dengan mandat untuk membantu dan
mendukung Federasu dalam mengembangkan deklarasi Hak-hak Seksual.
Telah digambarkan bahwa deklarasi ini akan membuat piagam IPPF dalam Hak-hak
Seksual dan hak reproduksi, sebuah dokumen bersejarah yang membuktikan kepopulerandan keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyatukan hak asasi manusia melalui
pelayanan dan kerja advokasi IPPF. Kerja Hak-hak Seksual yang dilakukan oleh IPPF
Region Hemisphere bagian barat saat ini juga berkontribusi pada pengembangandeklarasi ini. Akhirnnya pada bulan Mei 2008, deklarasi telah diberikan dan diadaptasi
oleh Governing Council IPPF.
Panel Hak-hak Seksual termasuk relawan dan staf senior IPPF dari enam Region IPPF
dan ahli hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang telah dikenal secarainternasional dari berbagai dunia.
Anggota panel adalah:Mariem Mint Ahmed Aicha
Governing Council Member, Mauritania• Hossam Bahgat
Director of the Egyptian Initiativefor Personal Rights, Egypt• Dr Carmen Barroso
Regional Director, IPPF/WHR• Gert-Inge Brander
Governing Council Member, Sweden• Professor Paul Hunt
UN Special Rapporteur on the Right to Health• Dr Alice Miller
Columbia University/Berkeley Law at University ofCalifornia, USA• Madhu Bala NathRegional Director, IPPF/SARO• Dr Naomi Mmapelo Seboni
Governing Council Member, Botswana• Dr Nono Simelela
Director of Technical Knowledge and Support• Tang Kun
Governing Council Member, China• Dr Esther Vicente (Chair)
Governing Council Member, Puerto Rico
• Dr Gill Greer (Ex-officio)
Director-General of IPPF
• Dr Jacqueline Sharpe (Ex-officio)
IPPF President

6

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Pada pertemuan pertamakali di bulan Januari 2007, anggota panel telah mennyetujui
untuk mengembangkan deklarasi Hak-hak Seksual yang sangat mendasar sebagai
realsiasi dari visi dan misi IPPF. Sementara Piagam IPPF dalam Hak-hak Seksual dan
reproduksi (IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights) telah membongkar
landasan dasar Federasi, sejak tahun 1994 (ketika piagam di publikasikan) issue dan area
perhatian baru telah muncul dan ada kebutuhan yang jelas untuk mengeksplorasi aspek
seksual dan mengindetifikasi Hak-Hak Seksual yang rentan, terabaikan atau dianggap
membingungkan oleh banyak orang. Piagam ini telah memunculkan kesadaran yangmeningkat tentang antara Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi; kesadaran ini membawa
tentang kebutuhan akan kode pelaksanaan yang spesifik mengenai seksualitas. Paneltelah setuju bahwa deklarasi akan membantu pengembangan kesehatan dan kesejahteraan
klien (sasaran) IPPF dan akan berkontribusi untuku mencapai MDGs.
Proses pengembangan deklarasi Hak-Hak Seksual merupakan alat advokasi internal bagi
federasi. Melalui keanekaragaman ikatan pada tingkat nasional, internasional dan
regional, pengembangan deklarasi telah memperkaya wilayah hak asasi manusia yangkomprehensif yang dimiliki oleh relawan dan staf IPPF, wilayah hak asasi manusia yangberkaitan dengan seksualitas, dan perbedaan dan kesamaan antara Hak-Hak Seksual dan
hak reproduksi. Diskusi dengan para ahli menghasilkan pengetahuan baru tentang
pentingnya Hak-Hak Seksual untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yangpaling tinggi, dan keterhubungan antara hak sesksual dan hak untuk mengembangkan
kesetaraan dan kehormatan/harga diri. Pengetahuan ini telah tersusun dalam deklarasi.
Secara keseluruhan pengembangan deklarasi ini, kebutuhan dengan mempertimbangkan
perbedaan latar belakang budaya dan agama di berbagai negara dari region yang berbeda
merupakan perhatian yang terbaru. Anggota panel telah mewakili perbedaan dan
terkadang konflik pandangan tentang Hak-Hak Seksual sebagai hak assasi manusia. Pada
saat yang sama, peserta menyambut baik kesempatan untuk berbicara secara terbuka
tentang issue yang berhubungan dengan seksulitas – termasuk budaya dan agama,
pernikahan dini (anak-anak), hak pekerja seks, identitas jender, orientas seks, teknologi
reproduksi – di mana federasi berhadapan dalam setiap hari kerjannya, di semua
tingkatan.
Masing – masing IPPF region telah mengeksplorasi Hak-Hak Seksual dalam konteks
sejaran dan pengalaman budaya masing – masing. Pengalaman – pengalaman ini juga
berkontribusi pada deklarasi ini. Dunia Arab telah melakukan pertemuan di bulan Mei
2007 di Rabat, yang hasilnya ada dalam deklarai Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi.
Jaringan Eropa telah melakukan lokakarya tentang issue gay, lesbian dan transjenderpada bulan Juni 2007, yang melibatkan ahli seperti presiden Asosiasi Gay LesbianInternasional bagi Eropa. Draft deklarasi dan Hak-Hak Seksual dibahas dalam Regional
Council Afrika dan gabungan pertemuan Council Regional Asia Selatan dan ESEAO(Asia Timur, Asia Tenggara dan Oceana). Dalam Regional Council Hemisphere bagian
barat, peserta yang terlibat dalam diskusi dipandu oleh panel ahli yang terdiri dari Sonia
Correa, aktivis hak asasi manusia, Anthony Romero, Direktur eksekutif Persatuankebebasan masyarakat Amerika, dan Humberto Arango dari kantor Rgional Hemispherebagian barat. Hampir sama dengan peserta dunia Arab di Rabat, Hemisphere bagian barat

7

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
telah mendelegasikan issue deklarasi. Pada setiap pertemuan regional, Direktur Jenderal
IPPF berbicara tentang deklarasi Hak-Hak Seksual dan terlibat dalam diskusi.
Pada bulan November 2007, panel telah menghadirkan draft Hak-Hak Seksual: IPPF
deklarasi kepada Governing Council dan meminta pendapat anggota council dan staff dan
anggota governing council yang berasal dari kantor regional dan juga Organisasi anggota
IPPF yang dianggap sebagai presiapan dari dokumen final. Deklarasi telah dihadirkan
dan disetujui oleh Governing Council pada bulan Mei 2008.
Melalui deklarasi sebagai permulaan yang tidak ternilai, IPPF berharap membantu
menciptakan dunia di mana kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri orang dijamin,
terutama dalam wilayan kehidupan yang berhibungan dengan seksualitas.

8

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Ringkasan
Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF merupakan landasan dalam instrumen hak asasi
manusia internasional yang pokok, otoritas penafsiran standar internasional dan tambahanyang berhubungan dengan seksualitas manusia yang IPPF percaya tersirat di dalamnya.
Deklarasi ini berhubungan dengan kesepakatan internasional di mana IPPF telahmempertimbangkannya. Kerangka kerja dari deklarasi ini telah secara luas melibatkan
publikasi IPPF dan anggota IPPF yang ada dan menggambarkan misi, visi dan nilai dari
IPPF itu sendiri. Deklarasi ini diinformasikan oleh temuan dan rekomendasi beberapabadan PBB dan simpatisan khusus PBB, terutama pada catatan pertemuan simpatisan
khusus hak pada tahun 2004 untuk mencapai standar kesehatan yang paling tinggi. Hal
ini telah dikembangkan, oleh panel ahli termasuk pemuka/pemimpin internasiona yangdikenal dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan hak asasi manusia,
seperti Paul Hunt, simpatisan khusus hak hingga kesehatan PBB. Ringkasan ini tidak
berarti sebagai alternatif deklarasi melainkan sebagai pengenalan bagian – bagian yangberbeda dari deklarasi dan isi deklarasi ini. Deklarasi lengkapnya seharusnya selalu
menemani ringkasasn ini sehingga rincian Hak-Hak Seksual dan latarbelakanngnya
tersedia.
Hak-Hak Seksual : deklarasi IPPF terdiri dari tiga bagian: Pendahuluan yang memperkenalkan konsep deklarasi dalam konteks visi dan
misi IPPF, persetujuan internasional dan dokument yang berhubungan dengan
kesehatan repdoduksi dan kesehatan seksual dan hak dan hak asasi manusia, danjuga kerangka minat dasar kerangka kerja hak asasi manusia.
 Tujuh Prinsip Bimbingan Dasar yang memberikan kerangka kerja untuk semua
Hak-Hak Seksual termasuk dalam deklarasi dan akan memberitahuka danmenjamin penghargaan, perlindungan dan peningkatan Hak-Hak Seksual dalamfedrasi. Hak-Hak Seksual jatuh dalam rancah hak asasi manusia yang keduanya
universal dan tidak terpisahkan, dan hak yang berhubungan dengan pinsip non
diskriminasi.
 Bagian akhir, ”Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yangberhubungan dengan seksualitas”, kerangka dari sepuluh Hak-Hak Seksual.
Hak-Hak Seksual diatur sebagai rangkaian hal yang berhubungan seksualitas yangberasal dari hak akan kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, danharga diri bagi semua orang.

9

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Sementara siginifikansi nasional dan partikulasi regional dan keanekaragaman latar
belakang sejarah, budaya dan agama seharusnnya di bebankan dalam pikiran, organisasi
dan indiviudu yang bekerja di semua region dunia dapat bekerjasama dengan kerangka
kerja dan menggarisbawahi prinsip – prinsip deklarasi ini hingga ke dalam kegiatan,
pelayanan dan atau program. Hal ini akan membantu semua usaha untuk
memperomosikan, mencegah dan meningkatkan Hak-Hak Seksual.
Meyakinkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang terintegrasi dan komprehensif
ini ke dalam seksualitas dan kesehatan seksual akan mempromosikan realisasi akan HakHak Seksual sebagai sebuah aspek keadilan, pembangunan dan kesehatan global, kami
meyakinkan pinsip – prinsp sebagai berikut:
Prinsip 1 Seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap
orang. Oleh karena itu perlu diciptkan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya
hak-hak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.
Seksualitas sebagai bagian pribadi semua orang yang terintegrasi dalam tatanan sosial.
Sementara individu mengalami seksualitasnya melalui kehidupan mereka dengan carayang bervariasi tergantung dengan faktior internal dan eksternal, hak asasi manusia yangberhubungan dengan seksulitas, perlindungan dan promosi hak seksual seharusnya
menjadi bagian dari keberadaan keseharian semua individu di manapun.
Sesuai dengan piagam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, IPPF menjaminbahwa semua orang merupakan subyek pembangunan yang sentral/ pokok dan
penghargaan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif di mana semua individu
dapat menikmati semua Hak-Hak Seksual agar dapat dilakukan bagian yang aktif dalamproses pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan politik. Seksualitas sebagai aspek
kehidupan manusia dan sosial yang akan selalu terikat dengan badan, pikiran, politik,
kesehatan dan tatanan sosial.
Pinsip 2 Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapanbelas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek
tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.
IPPF menyadari bahwa hak dan perlindungan menjamin individu usia di bawah delapanbelas tahun (18), sebagai suatu hukum nasional dan internasional, terkadang berbeda
dengan hak orang dewasa. Perbedaan ini berhubungan dengan semua aspek hak asasi
manusia tetapi membutuhkan pendekatan khusus berkaitan dengan Hak-Hak Seksual.
IPPF memulai dengan menyatakan bahwa individu berusia di bawah 18 tahun merupakan
pemegang hak, dan posisi yang berbeda dalam spektrum bayi, anak, dan remaja, hak dan
perlindungan tertentu akan memiliki hubungan yang cukup tinggi atau lebih rendah.
Sebagai tambahan, prinsip peningkatan kapasitas mengkombinasi penghormatan bagi
anak, harga diri dan tema anak sebagai perlindungan dari semua bentuk kekerasan,
sementara juga menghargai nlai kontribusi diri mereka sendiri melalui perlindunganmereka. Tatanan sosial harus menciptakan lingkungan di mana anak dapat mencapai
kapasitas anak yang optimal dan di mana penghormatan yang lebih baik diberikan bagi

10Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
potensi mereka untuk berpartisipasi di dalamnya dan bertanggung jawab atasnya,
membuat keputusan bagi kehidupan mereka sendiri.
Prinsip 3 Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi
manusia
IPPF menyadari bahwa kerangka kerja tidak diskriminatif menggarisbawahi semua
perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Kerangka kerja tidak diskriminatif ini
melarang setiap perbedaan, perlibatan atau pembatasan basis seks, usia, jender, identitas
jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras,
warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara,
kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk
HIV-AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan
atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan
berbasias kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar
dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.
Individu mengalami hambatan berbeda untuk memenuhi Hak-Hak Seksual mereka.
Substansi kesetaraan membutuhkan hambatan – hambatan ini untuk dihilangkan agar
keanekaragaman individu untuk menikmati hak dasar mereka dan kemerdekaan
kesetaraan dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus bagi
kelompok yang tidak terlayani dan kelompok marjinal.
Prinsip 4 Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting manusia,tanpa
memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.
Kesehatan seksual melekat sepanjang hidup. Seksualitas merupakan faktor yangterintegrasi dalam hampir semua keputusan reproduksi; akan tetapi kesehatan seksual
merupakan aspek manusia yang pokok apakah seseorang akan memilih untuk melahirkan
atau tidak.
Seksualitas tidak hanya merupakan sarana seseorang untuk puas akan keinginan
reproduksinya. Pengalaman dan menikmati seksualitas adalah beridiri sendiri darireproduksi, dan kemerdekaan seksualitas reproduksi seharusnya aman terjaga,
membutuhkan perhatian khusus bagi mereka yang dahulu dan sekarang menyangkal hal
tersebut.
Prinsip 5 Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap
kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).
Hak dilindungi dari dan untuk mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan
dan ancaman berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. Seksualitas berhubungan dengan
kekerasan dan penyelahgunaan wilayah/ranah fisik, verbal, psikologi, ekonomi dan
seksual serta kekerasan individu karena seks, usia, jender, identitas jender, orientasi
seksual, status perkawinan, riwayat dan perilaku seksual mereka, benar atau salah,aktivitas seks atau bagaimana kekerasan tersebut bermanifestasi terhadap seksualitas
mereka.

11

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Semua anak dan remaja diwajibkan untuk menikmati hak akan perlindungan khusus darisemua jenis eksploitasi. Hal ini termasuk dengan perlindungan dari eksploitasi seksual,pelacuran anak dan semua jenis penyalahgunaan seksual, kekerasan dan pelecehan,termasuk pemaksaan anak terlibat dalam kegiatan seksual atau aktivitas seksual dan
menggunakan anak dalam tampilan atau materi pornografi.
Prinsip 6 Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum disuatu negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus
dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.
Hak-Hak Seksual sebagai hak manusia lainnya mungkin dapat menjadi subyek bagi
keterbatasan yang ditentukan oleh hukum sebagai tujuan dari perlindungan akan
penghargaan dan penghormatan bagi hak dan kemerdekaan bagi lainnya dan
kesejahteraan umum dalam lingkungan demokrasi, kesehatan masyarakat dan urutan
publik, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Keterbatasan harusnya tidak
diskrimintif, penting dan proporsional untuk pencapaian tujuan yang legitimate.
Pelaksanaan Hak-Hak Seksual harus membimbing kesadaran hubungan yang dinamis
antara minat sosial dan pribadi, pengakuan keberadaan pluralitas visi, dan kebutuhan
untuk menjamin kesetaraan, harga diri dan penghargaan akan keberbedaan.
Prinsip 7 Kewajiban untuk menghormati , melindungi dan memenuhi hak-hak seksual
dan kebebasan.
Hak dan kemerdekaan seksualitas meliputi pengakuan hukum yang penting dan akses
untuk pemenuhan pengakuan tersebut. Sama seperti hak asasi manusia lainnya, negara
memiliki kewajiban dalam tiga tingkatan: menghargai, melindungi dan memenuhi HakHak Seksual bagi semua.
Kewajiban ”menghargai” meminta sebuah negara untuk tidak melakukan secara langsung
atau tidak langsung yang mengganggu dengan kenikmatan hak tertentu, dalam hal ini,dengan Hak-Hak Seksual. Kewjiban untuk ’melindungi’ meminta negara untuk
mengambil ukuran yang mencegah pihak ketiga yang mengganggiu dengan jaminan hak
asasi manusia. Kewajiban untuk ’memenuhi’ meminta negara untuk mengadaptasi
legislatif, administartif, anggaran, hukum, promosi dan ukuran lainya yang tepat melaluirelisasi hak yang penuh.

Hak-Hak Seksual adalah hak
berhubungan dengan seksualitas.

asasi

manusiayang

IPPF menjamin bahwa Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia. Hak-Hak
Seksual diatur oleh perangkat hal yang berhubungan dengan seksualitas yang berasal dari
hak untuk kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri semua
orang. Kesepuluh Hak-Hak Seksual itu adalah;
12Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas
dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.
Seluruh umat manusia terlahir bebas dan sama dalam hal martabat dan hak; dan harus
menikmati perlindungan yang sama di depan hukum dari diskriminasi berdasarkan
seksualitas, jenis kelamin atau jender.
Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis
kelamin, seksualitas dan jender.
Semua orang berhak berada dalam lingkungan yang memungkinkan mereka untuk
berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif, bebas, bermakna pada aspek-aspek
kehidupan manusia di masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik di tingkat lokal,
nasional, regional, dan internasional, melalui pembangunan dimana hak asasi manusia
dan kebebasan dasar dapat diwujudkan.
Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.
Semua orang memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan bebas dari siksaan dan kekejaman,
perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan di semua kasus dan terutama pada halyang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, jender, identitas jender, orientasi seksual,
status perkawinan, riwayat hubungan seksual atau perilaku seksual, benar atau salah, danstatus HIV-AIDS dan sebaiknya memperoleh hak untuk memanfaatkan seksualitasnya
bebas dari kekerasan dan pemaksaan.
Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.
Semua orang mempunyai hak untuk tidak menerima gangguan sewenang-wenang
terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, dokumen pribadi atau sejenisnya,
dan hak untuk keleluasaan pribadi yang mana penting bagi pemanfaatan otonomi
seksualnya.
Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.
Semua orang memiliki hak untuk diakui atau dihargai di muka hukum dan hak kebebasan
seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk mengendalikan dan memutuskan
secara bebas atas berbagai hal berkaitan dengan seksualitas, memilih pasanganseksualnya, mencari dan mengalami seluruh potensi dan kenikmatan seksual mereka, didalam kerangka tanpa diskriminasi dan harus menghormati hak-hak orang lain dan
menghormati kapasitas anak-anak yang sedang berkembang.
Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi danberserikat.

13

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kebebasan berpikir, berpendapat dan
mengekspresikan buah pikir atas seksualitas, orientasi seksual, identitas jender dan hakhak seksual, tanpa gangguan sewenang-sewenang atau pembatasan berdasarkan
keyakinan pada budaya yang dominan atau idiologi politik, atau konsep yang membedabedakan struktur, moral, pelayanan kesehatan atau jaminan keamanan pada masyarakat.
Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
Semua orang memiliki hak untuk menikmati standard tertinggi atas kesehatan fisik dan
mental, yang mana termasuk faktor-faktor penentu yang mendasari kesehatan dan akses
ke pelayanan kesehatan seksual untuk mendapatkan penanggulangan, diagnosa dan
perawatan semua yang berkaitan dengan masalah dan gangguan seksual.
Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi
Semua orang tanpa diskriminasi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan
informasi secara umum dan pendidikan seksual yang komprehensif dan informasi yangpenting dan bermanfaat untuk menjalankan kewarganegaraan secara lengkap dan sejajar
dalam rancah privasi, umum dan politik.
Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan
berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan
mempunyai anak.
Semua orang memiliki hak untuk memilih apakah akan menikah atau tidak, apakah akan
mencari pasangan, merencanakan berkeluarga dan berumah tangga atau tidak, kapan akan
memiliki anak dan memutuskan jumlah anak dan menjarangkan jarak kelahiran anaksecara bebas dan bertanggung jawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan
menghargai perbedaan/keanekaragaman bentuk keluarga termasuk mereka yang tidak
dapat didefinisikan oleh perkawinan atau teori.
Artikel: 10 Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan
Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hukum dan legislatif yangsesuai, efektif, adekuat, mudah di akses untuk mendapat jaminan dan meminta mereka
yang terikat secara tugas dalam mengawal Hak-Hak Seksual secara penuh dapat
diketahui akuntabilitasnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk memantau pelaksanaan
Hak-Hak Seksual dan untuk mengakses pemulihan akibat pelanggaran atas Hak-Hak
Seksual, termasuk akses pemulihan penuh melalui perbaikan, kompensasi, rehabilitasi,
kepuasan, jaminan tidak mengulang dan bentuk lainnya.
Hak-Hak Seksual: deklarasi IPPF memberikan kerangka kerja yang jelas di mana
anggotanya dapat memahami tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan. Anggota
IPPF akan menjadi lebih dilengkappi lagi dengan memulai atau memperluas wilayah
kerja mereka dalam mengembangkan akses bagi semua dan untuk itu membantu klien(sasaran) untuk menyadari secara penuh Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksualnya.

14

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Deklarasi ini akan juga bekerja sebagai kerangkakerja advokasi untuk mengingatkan
negara akan tanggung jawabnya. Terutama dalam menjalankan dan merencanakan
inisiatif global lainnya yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual
dan Hak Seskual dan Hak Reproduksi., advokasi dengan dasar deklarasi ini akan
membantu lembaga pemerintah untuk memahami dan membuat komitmen yang tak
pernah berakhir berdasarkan pada hubungan antara Hak-Hak Seksual, kesehatan
masyarakat dan pembangunan.

15

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

HAK-HAK SEKSUAL:
DEKLARASI IPPF
Pendahuluan
IPPF berkomitmen untuk memenuhi tujuannya melalui pendekatan hak asasi manusia
yang melekat pada prinsip – prinsip universal, saling berkaitan, berdiri sendiri, dan tidak
dapat dipisahkan dari semua hak asasi manusia. IPPF menghargai dan percaya bahwa
Hak-Hak Seksual merupakan komponen hak asasi manusia yang merupakan perangkattema yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kemerdekaan,
kesetaraan dan harga diri smua orang.
Hak-Hak Seksual: deklarasi IPPF ini berdasarkan pada perlakuan pokok hak asasi
manusia internasional dan instrumen lainnya, penterjemahan otorisasi standarinternasional, dan tambahan tema yang berhjubungan dengan seksualitas manusia yangsecara implisit ada di dalam hak tersebut. Hak tersebut tergambar dalam dokumen yangberasal dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1993;
Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan PBB pada tahun
1994; Konferensi Dunia tentang Perempuan yang ke empat PBB tahun 1995; Deklarasi
Milenium PBB tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Dalam pertemuan
tersebut diinformasikan tentang temuan dan rekomendasi dari beberapa Badan Dunia
yang dibentuk PBB dan Hubungan Khusus PBB terutama pada laporan tahun 2004
kepada komisi Hak Asasi Manusia dari hubungan khusus PBB tentang hak untuk
mencapai standar kesehatan tertinggi.
Deklarasi ini sejalan dengan Piagam Hak-Hak Seksual dan Hak reproduksi IPPF.
Tujuanya adalah secara eksplisit mengidentifikasi Hak-Hak Seksual dan dukungan visi
seksualitas yang inklusif. Visi ini mencari penghargaan, perlindungan dan peningkatan
hak semua orang dalam otonomi seksual dan mempromosikan kesehatan seksual dan
Hak-Hak Seksual dalam kerangka kerja non diskriminasi.

16

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
IPPF percaya bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar tidak
dapat dipisahkan dari pelaksanaan hak assasi manusia. IPPF juga percaya bahwa
kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual merupakan elemen yang terintegrasi dalamhak seseorang untuk menikmati pencapaian hak kesehatan fisik dan kesehatan mental
paling tinggi. Kesehatan seksual tidak dapat dicapai atau dijaga tanpa Hak-Hak Seksual,
tetapi Hak-Hak Seksual melingkari lebih dari tema yang berhubungan dengan kesehatan.
Kesehatan seksual merujuk pada norma khusus yang darurat ketika keberadaan hak asasi
manusia diterapkan pada seksualitas. Hak ini meliputi hak kemerdekaan, kesetaraan,
privasi, otonomi, intergritas, dan harga diri dari semua orang; prinsip – prinsip dikenali
dalam instrumen internasionalyang secara tertentu berhubungan dengan seksualitas.,
Hak-Hak Seksual memberikan pendekatan yang meliputi tetapi tidak berada di luar
perlindungan identitas tertentu. Hak-Hak Seksual menjamin bahwa semua orang
memiliki akses terhadap kondisi yang membolehkan pemenuhan dan ekspresi seksualitas
yang bebas dari pemaksaan, diskriminasi, atau kekerasan dan dalam konteks penghargaan
akan harga diri.
IPPF menghargai bahwa seksualitas merupakan aspek pokok dari hak asasi manusia
sepanjang hidup dan ketika seksualitas termasuk dalam semua dimensi berikut ini, tidak
semua selalu mengalami atau mengkespresikan.ini merupakan konsep yang tidak terlepas
bahwa lingkaran kegiatan seksual, identitas jender, orientasi seksual, erotisme,kesenangan, keintiman, dan menghasilkan anak. Hal tersebut berhubungan melaluiinteraksi biologi, psikologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, etnik, hukum, sejarah,agama, dan faktor spiritual. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi,
hasrat, kepercayaan, sikap, perilaku, nilai, praktik, dan hubungan.
IPPF telah menyadari bahwa banyak ekspresi seksualitas merupakan kegiatan yang tidak
bertujuan untuk menghasilkan bagian dan pemahaman seksulitas dunia adalah alamiah.
Dan juga, IPPF menghargai kebutuhan pengenalan Hak-Hak Seksual yang spesifik
karena tidak termasuk dalam hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
IPPF menghargai bahwa komitmen untuk membuat kondisi Hak-Hak Seksual
memberikan komiment yang lebih besar lagi bagi perjuangan lokal dan global untuk
kesetaraan dalam mengakses sumber, kedamaian dan untuk urutan internasional, sosial
dan universal di mana harga diri, hak dan kemerdekaan bagi smeua orang dapat
direalisasikan sepenuhnya.
IPPF percaya bahwa aspek kunci dalam menciptakan kondisi untuk menikmati hak
terbentang dalam pembangunan struktur yang akuntabel. Struktur tersebut seharusnya
tidak hanya memberikan penyembuhan dan perbaikan individual, tetapi juga terikat dan
menantang mekanisme kekuatan, pelaksanaan dan kekejian yang meningkatkan
kekerasan dalam Hak-Hak Seksual. IPPF menghargai bahwa hal ini akan memberikan
dampak bagi pelayanan dan usaha advokasi.
Ditambah lagi, IPPF mendukung anggotanya untuk menggunakan deklarasi ini sebagai
petunjuk dalam mengintegrasikan komitmen mereka dalam menghargai, melindungi, dan

17

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
meningkatkan Hak-Hak Seksual melalui semua kegiatannya; dan untuk mendorong dan
meningkatkan kebijakan, program dan strategi yang masih berjalan.
Deklarassi ini merupakan kerangka kerja untuk memahami pelaksanaan hak asasi seksual
dasar. Semua komponen federasi dapat bekerja dengan kerangka kerja ini dan prinsip
yang digarisbawahi masuk dalam kegiatan, pelayanan dan program mereka sebagai
sebuah usaha untuk memenuhi tanggung jawab dalam mempromosikan dan membela
Hak-Hak Seksual dan untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan dan strategi yangtelah ada.
IPPF berkomitmen pada visi hak asasi manusia yang universal, tidak dapat diberikan dan
tidak dapat dipisahkan, termasuk Hak-Hak Seksual. IPPF menyadari, bagaimanapun,
bahwa konteks dalam suatu negara mungkin mempunyai dampak dalam waktu, tindakan,dan perluasan pelaksanaan prindip dan hak yang ada dalam deklarasi ini. Proses tertentu
akan dilakukan untuk menghargai dan untuk mempertimbangkan situasi tersebut.
Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF diadopt oleh Governing Council IPPF pada tanggal 10
Mei 2008.

PRINSIP-PRINSIP DASARIPPF mengharapkan semua anggotanya berkomitmen pada visi, misi dan nilai federasi
termasuk prinsip yang menggarisbawahi dan ada dalam deklarai ini. Prinsip ini harus
menginformasikan program dan strategi yang dikembangkan oleh komponen federasi
untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-Hak Seksual terutama dalambagian tema Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang berhubungan
dengan Seksualitas dalam deklarasi ini.
Prinsip 1
Seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Olehkarena itu perlu diciptkan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya hak-hak
seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.
Seksualitass merupakan bagian pribadi yang terintegral sebagai manusi dalam semua
tatanan sosial. Sementara individu mengalami seksualitasnnya dalam berbagai cara yangbervariasi sesuai dengan faktor internal dan eksternal, hak asasi manusia yangberhubungan degan seksualitass, perlindungan dan promosi hak asasi tersebut seharusnya
merupakan bagian dari keberadaan semua orang dalam kesehariannya di manapun
berada. Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang universal berdasarkan
kemerdekaan yang melekat, harga diri dan kesetaraan seluruh umat manusia.
Kemiskinan merupakan penyebab dan konsekuensi kesehatan seksual dan seksualitas
yang berbasis ketidak setaraan dan larangan. Program seharusnya menyentuh
permasalahan terkait dengan kemiskinan dengan masalah ini, penghargaan peran dalam18

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
menikmati dan penyangkalan hak asasi manusia terutama dalam dampak Hak-Hak
Seksual.
Ketidakadilan, ketidaksejajaran, ketidakadilan jender, ketidaksetaraan jender dan
kesehatan miskin seharusnya dikerjakan dalam pelaksanaan pengembangan proyek,
program atau kerangka kerja seperti program yang berbasis pada MDGs. Pencapaian
MDGs – meningkatkan kesehatan ibu, engurangi kematian anak, promosi kesetaraan
jender, dan memerangi HIV dan AIDS – di antara tujuan lainnya secara langsung
tergantung pada jaminan perluasan akses pelayanan kesehatan seksual dan perlindungan
Hak-Hak Seksual.
Merujuk pada Piagam Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF, IPPF menjaminbahwa seseorang itu merupakan subyek utama dalam pembangunan dan menghargai
pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif di mana setiap individu dapat
menikamati semua Hak-Hak Seksualnya agar mampu mengambil bagian yang aktifdalam proses pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Seksualitas merupakan
aspek kehidupan manusia dan sosial yang selalu terikat dengan tubuh, pikiran, politik,
kesehatan dan lingkungan sosial.
Hak-Hak Seksual berdampak pada ideologi danpolitik, serta pribadi dan subyektivitas.
Hak-Hak Seksual menyertakan elemen ekspresi, hubungan dan partisipasi dan secara
mendalam dihubungkan dengan kesatuan tubuh manusia dan kedaulatan diri. Dalam
penghargaan dan komitmen jaminan Hak-Hak Seksual, IPPF menyadari bahwa
penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak ini memerlukan perhatian bagi
semua domain dan elemen, yang secara bergantian merupakan bagian dari proses kerja
sejarah menuju wilayah kegiatan manusia yang bersifat publik dan privasi.
Pinsip 2 Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapanbelas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek
tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.
IPPF memahami bahwa hak dan perlindungan menjamin seseorang berusia di bawah
delapan belas tahun, sebagai persoalan hukum nasional dan internasional. Perbedaan ini
berhubungan dengan semua aspek hak asasi manusia tetapi memerlukan pendekatan
khusus berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. IPPF memulai dari landasan berpikir bahwa
seseorang yang berusia di bawah 18 tahun merupakan pemegang hak, dan padapandangan yang berbeda dalam spektrum bayi, anak dan remaja, hak dan perlindungantertentu akan memiliki hubungan yang lebih baik atau lebih sedikit.
Dalam ayat 5 konvensi hak anak, dinyatakan bahwa arahan dan panduan diberikan olehorangtua atau orang lainnya dengan tanggungjawab bagi anak harus memperhitungkan
kapasitas anak dalam menjalankan haknya. Konsep meningkatkan kapasitas anakmemerlukan keseimbangan antara penghargaan anak sebagai pelaku yang aktif dalamkehidupan mereka sendiri berhak untuk dihargai sebagai warga negara, manusia dan
sebagai pembawa hak dengan meningkatkan otonomi, dan juga berhak untuk
perlindungan sesuai dengan kerentanan mereka.

19Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Konsep penghargaan bahwa tingkat perlindungan dari partisipasi dalam kegiatan yangmenyebabkan anak cidera akan mengurangi sesuai dengan peningkatan kapasitas mereka.
Sebagai tambahan, prinsip peningkatan kapasitas mengkombinasikan penghargaan bagi
anak, harga diri anak, dan hak perlindungan dari semua jenis kekerasan, sementara
pengakuan kontribusi nilai anak sendiri dengan melindungi mereka. Masyarakat harus
menciptakan lingkungan di mana anak dapat mencapai kapasitas optimal mereka dan dimana penghargaan lebih diberikan bagi potensi partisipasi mereka di dalamnya,
bertanggungjawab untuk, membuat keputusan bagi diri mereka sendiri.
Beberapa prinsip kunci menentukan keterhubungan antara hak anak dan minat lainnya.
Di antaranya adalah; pandangan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai
pemegang hak; minat anak yang paling baik; peningkatan kapasitas anak; non
diskriminasi dan tanggungjawab untuk menjamin tumbuh kembang.
Dalam konteks Hak-Hak Seksual, prinsip ini memerlukan pendekatan individual,
diinformasikan melalui peragaan kematangan dan pertimbangan keadaan khusus seperti
anak yang khusus atau pemahaman remaja, kegiatan, status kesehatan fisik dan mental,
hubungan dengan orang tua atau pesta yang menarik lainnya, kekuatan hubungan antara
mereka yang terlibat, dan sifat dasar issu yang ada.
Prinsip 3 Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi
manusia
IPPF memahami bahwa kerangka kerja diskriminasi memayungi semua perlindungan dan
promosi hak asasi manusia. Kerangka kerja non diskriminasi ini melarang setiap
perbedaan, di luar dan keterbatasan yang berbasis seks, usia, jender, identitas jender,
orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seks, benar atau salah, ras, warna,
etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, nasional, asal geografi atau sosial,
kemiskinan, kelahiran, ketidakmampuan fisik dan mental, status kesehatan, termasuk
HIV; dan status kewarganegaraan, politik, sosial dan status lainnya; yang memiliki tujuan
atau dampak dari kecacatan atau ketidak beradaan penghargaan, kenikmatan atau
pelaksanaan dasar kesetataan dengan yang lainnya, semua Hak-Hak Seksual dan
kemerdekaan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau
bidang lainnya.
Diskriminasi dalam bidang Hak-Hak Seksual dapat termuat melalui ketidaksetaraan akses
budaya, ekonomi, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku
seks, benar atau salah, praktik seksual atau orientasi seksual, dan penyangkalan Hak-Hak
Seksual seperti pelayanan kesehatan seksual, pendidikan seks yang komprehensif danpenyembuhan dari kekerasan seksual; yang membuat kecacatan hak kenikmatanseseorang dalam pijakan dengan yang lannnya.
Seseorang mengalami hambatan yang berbeda dalam memnuhi Hak-Hak Seksual mereka.
Substansi kesetaraan memerlukan hambatan ini untuk dihilangkan agar keanekaragaman
individu untuk menikmati hak dasar dan kemerdekaan berbasis kesetaraan dengan20

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
lainnya. Hal ini mungkin memerlukan perhatian yang khusus bagi kelompok termarjinal
dan tidak terlayani.
Prinsip 4 Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting manusia,tanpa
memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.
Kesehatan seksual berlangsung seumur hidup. Seksualitas adalah faktor yang ada dalamhampir semua keputusan untuk memiliki anak; akan tetapi seksualitas merupakan aspek
pokok dari seorang manusia, apakah akan atau tidak memilih untuk memiliki anak.
Seksualitas tidak hanya sebuah sarana bagi individu untuk memuaskan ketertarikan
reproduksi saja. ”Julukan” untuk mengalami dan menikmati seksualitas terpisah darireproduksi, dan reproduksi berdiri sendiri dari seksualitas seharusnya dijaga dengan baik,
memberikan perhatian khusus bagi mereka yang secara sejarah atau hingga saat ini
termasuk menyangkal adanya ”julukan” tersebut.
Semua orang dijuluki pada suatu kondisi yang membuat pengejaran kenikmatan seksual.
Kenikmatan seksual berdasar pada individu dan hubungan otonomi, di mana keberadaankebijakan publik dalam pendidikan seksualitas, pelayanan kesehatan, kemerdekaan daripemaksaan dan kekerasan, serta pembangunan bidang etnik dalam hal keadilan,
kesetaraan dan kebebasan harus dijamin. Memberikan kesenangan tersebut merupakan
aspek nurani/insting dari seksualitas, hak untuk mencari, mengekspresikan dan
menentukan kapan melakukannya yang seharusnya tidak boleh disangkal oleh oranglain.
Prinsip 5 Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap
kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).
Hak untuk dilindungi dari dan untuk mendapatkan perbaikan melawan semua bentuk
kekerasan dan pelecehan ada dalam Hak-Hak Seksual. Seksualitas yang berhubungan
dengan pelecehan termasuk kekerasan dan penyalahgunaan fisik,verbal, psikologis,
ekonomi dan sifat alam seks serta kekesaran terhadap individu yang disebabkan karena
jender, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan
perilaku seksual, banar atau salah, kegiatan seksual atau bagaimana mereka
menempatkan seksualitas mereka.
Semua anak dan remaja dijuluki untuk menikmati hak perlindungan khusus dari semua
bentuk eksploitasi seksual, pelacuran anak, dan semua bentuk penyalahgunaan seks,
kekerasan dan pelecehan, termasuk pemaksaan anak untuk melakukan kegiatan seks atau
praktik seksual dan penggunaan anak dalam penampilan atau materi pornografi

21

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Prinsip 6 Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum disuatu negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus
dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.
Hak-Hak Seksual, sebagai hak asasi manusia, dapat merupakan permasalahan pokok
hanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan yang ditentukan oleh hukum untuk tujuan
memberikan perlindungan penghargaan dan pengakuan hak dan kemerdekaan dari yanglainnya dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis, kesehatan masyarakat
dan urutan publik, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Keterbatasan tersebut harus
tidak diskriminatif, utama dan proporsional bagi pencapaian tujuan legitimasi.
Menjalankan Hak-Hak Seksual harus dilakukan dengan kesadaran hubungan yang
dinamis antara minat sosial dan inat pribadi, pengakuan keberadaan visi yangberanekaragam, dan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan, harga diri dan penghargaan
atas perbedaan.
Prinsip 7 Kewajiban untuk menghormati , melindungi dan memenuhi hak-hak seksual
dan kebebasan.
Hak dan kemerdekaan seksual termasuk klaim hukum utama dan akses untuk
memperoleh klain tersebut. Seperti hak asasi manusia lainnya, negara memiliki
kewajiban dalam tiga tingkatan yaitu: menghargai, melindungi, dan memenuhi Hak-Hak
Seksual semua orang.
Kewajiban untuk menghargai membuat negara untuk abstain dari gangguan langsung dan
tidak langsung dengan kenikmatan hak tertentu, dalam hal ini, hak saeksual. Kewajiban
untuk melindungi memerlukan negara untuk mengukur bahwa pencegahan orang ketiga
dari gangguan dengan jaminan hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi
memerlukan negara untuk mengadaptasi legislatif, administratif, anggaran, hukum,
promosi dan pengukuran lainnya yang tepat melalui realisasi hak sepenuhnya.
Sementara negara tetap menjalankan tugas utamanya dalam menghargai, melindungi dan
memenuhi hak asasi manusia dalam garisnya, pemain lainnya dalam lingkunganmasyakarat yang memiliki kegiatan dan penghapusan, memiliki dampak bagi kenikmatan
Hak-Hak Seksual seharusnya juga ditangani dengan baik. Hal ini meliputi negara lain,
negara tetangga (perbatasan negara) dan program yang bekerja melalui bantuan dan
pembangunan, struktur keamanan dan aliansi lainnya, dan pelaku di luar negara,
termasuk bidang komersil, organisasi non profit dan agama, serta individual.
Sehingga negara harus menahan diri dari kekerasan atau sebaliknya melakukan intervensi
dengan Hak-Hak Seksual seseorang, melindungi hak – hak mereka dari kekerasan dan
gangguan dari pihak ketiga, dan mengambil langkah dan pengukuran yang positif
termasuk membangun institusi yang efektif, partisipatif dan akuntabel dan
mengalokasikan sumber – sumber untuk realisasi hak – Hak-Hak Seksual.
IPPF berkomitmen untuk melakukan semua dalam kapasitasnya untuk mendukung dan
membantu semua anggotanya untuk melakukan peran dalam menghargai, melindungi,

22

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
dan memenuhi Hak-Hak Seksual yang mengikuti dan melakukan advokasi ke negara dan
pelaku lainnya untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak – hak ini dalam segala
aspek legislatif, administratif, anggaran dan kebijakan dan praktik – praktik lainnya.

HAK-HAK SEKSUAL
MANUSIAYANG
SEKSUALITASMERUPAKAN HAK ASASIBERHUBUNGAN
DENGAN

IPPF menegaskan bahwa Hak-Hak Seksual adalah hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual
berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksulitas yangberasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diridari semua orang.
Banyak perangkat, norma dan standar internasional mengakui pentingnya prinsip yangberhubungan dengan seksualias. Hak-Hak Seksual merupakan norma spesifik yangmuncul ketika hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-Hak
Seksual melindungi identitas tertentu, tetapi mencapai lebih dari itu dan melindungi
semua hak manusia untuk membolehkan untuk memenuhi dan meng-ekrpresikan
seksualitasnya, dengan mengacu pada hak – hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja
non diskriminiasi.

23

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Hak – Hak-Hak Seksual berikut menerapkan prinsip hak asasi manusia yang telah
muncul dengan baik dan mendasar dalam bidang seksualitas manusia. Penerapan ini
penting bagi kelompok miskin, termarjinal, diluar tatanan sosial dan tidak terlayani, baik
secara karakteristik merupakan sejarah atau masih berlaku saat ini.
Berdasarkan hal tersebut IPPF menjamin ke-universal-an, keterkaitan, kemandirian dan
ketidakterpisahkan semua hak asasi manusia, urutannya di mana Hak-Hak Seksual
berikut ini berada dalam deklarasi tidak berdampak dalam hirarki tertentu. Pelaksanaan
Artikel berikut ini seharusnya diinformasikan dengan prinsip – prinsip umum yangmeneruskannya.
Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas
dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.
 Semua manusia dilahirkan bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak serta harus
menikmati kesetaraan perlindungan hukum dari diskriminasi yang berbasis
seksualitas, jender dan jender.
 Semua orang harus dijamin lingkungan di mana semua orang menikmati dan
memilki akses yang setara untuk memenuhi hak yang diusahakan oleh negara.
Negara dan Masyarakat harus mengambil langkah untuk mempromosikan
modifikasi praktik sosial dan budaya yang berdasar pada stereotipe peran
perempuan dan laki – laki atau pemikiran superioritas dan inferioritas jenis
kelamin, jender dan ekpresi jender.
 Semua orang memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, kesehatan,
keamanan sosial, serta fasilitas, barang – barang, pelayanan dan kondisi yang
pokok untuk merealisasikannya tanpa diskriminasi dalam dasar apapun Semua orang seharusnya menyetujui kapasitas hukum dan memiliki kesempatanyang sama untuk melakukan kapasitas tersebut, hak yang setara untuk memasuki
kontrak dan untuk mengurus hak milik (properti), dan seharusnya diperlakukan
setara dalam semua tahapan prosedur di pengadilan dan mahkamah tertinggi,
sesuai dengan peningkatan kapasitas anak Semua orang seharusnya memiliki hak yang sama berkaitan dengan hukum yangberhubungan dengan pergerakan seseorang dan kemerdekaan untuk memilih
tempat tinggal dan domisili mereka tanpa dskriminasi.
Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis
kelamin, seksualitas dan jender.


Semua orang ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang mendorong partisipasi
aktif, bebas dan berarti dan berkontribusi dalam aspek sipil, ekonomi, sosial,budaya, dan politik kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional daninternasional, melalui pembangunan di mana hak asasi manusia dan kemerdekaan
dasar dapat diwujudkan
Semua orang ditempatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan
pelaksanaan kebijakan yang menentukan kesejahateraan mereka, termasuk
kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, tanpa hambatan informasl dan
formal seperti kualifikasi pernikahan, kondisi yang berkaitan dengan status HIV,24

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF



atau diskriminasi norma, jender, stereotipe dan prasangka yang tidak melibatkan
atau membatasi peran serta seseorang berdasarkan pada pemikiran jender dankesopanan seksual.
Orang muda yang seringkali tidak dilibatkan seharusnya memilii hak untuk
berpartisipasi dan pelaku utama dalam proses perubahan lingkungan mereka.
Mereka seharusnya memiliki jalan untuk berkontribusi yang baik dan seharusnya
berbagi tanggungjawab bagi pembangunan kebijakan dan program untuk
melindungi, mempromosikan, dan memenuhi kesehatan seksual dan kesehatan
reproduksi dan Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi.
Semua orang seharusnya mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan
politik termasuk memegang kantor publik dan bertindak/berperan dalam semua
fungsi publik tanpa diskriminasi dengan alasan apapun.
Sebagai sebuah dasar partisipasi, semua orang seharusnya menikmati hak mereka
untuk melakukan mobilitas dan meninggalkan dan kembali ke negaranya serta
memiliki akses yang setara untuk memperoleh dokumen yang membantu dalammobilitas dan perjalanan tanpa diskriminasi.

Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.
 Semua orang memilki hak untuk hidup, merdeka dan bebas dari siksaan dan
kekerasan, perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam semua
kasus dan terutama berkaitan dengan pelarangan dasar diskriminasi, danseharusnya memiliki hak untuk melakukan seksuaklitasnya secara bebas darikekerasan dan paksaan.
 Semua orang memilki hak untuk hidup dan intregritas tubuh, hak ini seharusnya
tidak diancam atau di pertaruhkan untuk mendapatkan kehormatan keluarga.
 Tidak ada seorangpun mendapatkan pembunuhan pengadilan atau pengadilanekstra, pengadilan atau ekstra pengadilan hukuman fisik atas riwayat atau perilaku
seks, identitas jender atau ekspresi jender Tidak ada kehidupan perempuan atau kesehatan perempuan yang dipertarukan
sebagai konsekuensi dari perawatan medis yang ditolak karena kondisi mental dan
fisik, atau karena lainnya yang menempatkan nilai status dari janin yang ada
padanya Tidak ada perempuan yang diberikan penilaian melahirkan dengan paksa sebagai
hasil dari perilaku seksualnya
 Semua orang memiliki hak untuk bebas dari praktik tradisional yang menyiksa,
termasuk mutilasi alat kelamin permepuan dan pernikahan dini atau pernikahan
paksaan Semua orang memiliki hak untuk bebas dari kekerasasn termasuk semua bentuk
penyalahgunaan fisik, verbal, psikologi atau ekonomi, kekerasan seksual atau
penyiksaan seksual, pemerkosaan dan bentuk pemaksaan seks lainnya yang terjadi
di dalam atau di luar pernikahan, dalam konflik bersenjata atau dalam hukuman
bersyarat.
 Semua orang, termasuk pekerja seks dari semua jender atau secara perilaku
seksual yang secara nyata atau dikatakan di luar pernikahan, memiliki hak untuk
bebas dari risiko kekerasan yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yangberdasarkan jenis kelamin, seksualitas atau jender25

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF









Tidak ada seorangpun diperlakukan dengan hukuman yang sewenang – wenang
dan tidak juga diperlakukan pemaksaan yang sewenang – wenang atau saksi
diskriminatif dari kekerasan tidak tepat atau ketetapan kriminal dinyatakan sakit
karena kenikmatan seknya
Tidak ada pilihan, pelaksanaan atau ekspresi seks seseorang termasuk praktik
bekerja seks yang nyata atau tidak, dapat menjustifikasi, memperbolehkan atau
mengurangi hukuman atas kekerasan, penyalahgunaan atau penyiksaan
Semua pekerja migran dan migran, terutama orang muda, perempuan dan transjender (waria, gay dan lesbian), harus memiliki akses di negara di mana mereka
bekerja dan hidup, untuk tujuan perlindungan dari penyiksaan fisik dan darikekerasan dan penyalahgunaan yang berdasar pada ekspresi jender dan ekspresi
seksualnya, serta untuk tujuan melindungi dan memenuhi kesehatan seksual dan
hak seksualnya
Semua orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penyiksaan,termasuk penyiksaan yang muncul dari kegiatan atau kegagalan negara dalammengambil langkah yang penting untuk melindungi seseorang daripenyalahgunaan/penyiksaan yang serius yang berkaitan dengan jenis kelamin,
jender, identitas jender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau
status HIV.
Semua orang seharusnya bebas dari penghapusan, ekstradisi atau pengusiran atau
ancaman dari suatu negara di mana mereka mungkin menghadapi rasa ketakutan
yang mendalam dari penyiksaan yang berbasis jenis kelamin, jender, identitas
jender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.

Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.
 Semua orang mempunyai hak untuk tidak diintervensi dengan sewenang wenang
terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, surat meyurat atau tulisan dan hak
untuk privasi yang sangat penting untuk melakukan otonomi seksualnya
 Semua orang diberikan otonomi seksualnya dan seharusnya mampu untuk
membuat keputusan tentang seksualitas, perilaku seksual dan kedekatan tanpa
gangguan yang sewenang wenang.
 Semua orang memiliki hak untuk kerahasiaan berkaitan dengan pelayanan dan
perawatan kesehatan seksualnya, cacatan medis, dan secara umum dilindungi daripengungkapan informasi atau ancaman pengungkapan yang sewenang wenang,dalam kerangka kerja keterbatasan yang permisif dan tanpa diskriminasi
 Semua orang memiliki hak untuk mengendalikan pengungkapan informasi yangberkaitan dengan pilihal seksual, riwayat seksual, pasangan dan perilaku seksual
dan hak lainnya yang berhubungan dengan seksual.
Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.
 Semua orang memiliki hak untuk diakui di muka hukum dan kemerdekaan
seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk memiliki kendali dan
memutuskan dengan bebas dalam hal yang berhubungan dengan seksualitas,
untuk memilih pasangan seksualnya, untuk mencari pengalaman potensi dan
kesenangan sesksualnya secara penuh, dalam kerangka kerja non diskriminatif
dan merujuk pada hak lainnya dan untuk meningkatkan kemampuan anak.
26

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF














Semua orang memilki hak pengakuan di manapun sebagai seorang di depan
hukum, tanpa diskriminasi dengan alasan apapun
Semua orang bebas untuk melatih untuk melakukan dan praktik hubungan danotonomi seksualnya, dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi
di mana semua dan kemerdekaan dapat diwujudkan setara oleh semua, bebas daridiskriminiasi, kekerasan dan pemaksaan atau penyalahgunaan
Tidak ada satu orangpun yang diperlakukan dalam hukum bahwa hubungan atau
praktik seksual kriminal secara sewenang – wenang ataupun ditangkap atau
dihukum karena jenis kelamin, seksualitas atau jender, atau praktik seksual atau
prilaku personalnya.
Semua orang dalam tahanan memiliki hak tidak memperoleh perlakuan kejam
atau risiko yang dapat merusak dengan alasan diskriminasi. Semua orang dalamtahanan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari ter-marjinal-kan, danmemiliki hak untuk mendapatkan kunjungan suami/isteri secara teratur.
Semua orang seharusnya menikmati kemerdekaan dari kekerasan yangberhubungan dengan kejahatan trafficking (segala upaya perekrutan dan jual belimanusia yang melewati batas-batas wilayah/negara)
Tidak ada seorangpun yang diberikan prosedur atau penelitian medis secara
terpaksa (tidak suka rela), dipaksa untuk melakukan test medis atau pembatasan
medis yang sewenang – wenang dengan dasar perlindungan ekspresi seksual;orientasi seksual; riwayat atau perilaku seksual, benar atau salah atau identitas
jender atau ekspresi jender.
Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis termasuk
bedah pemulihan kembali jenis kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai
permintaan pengakuan hukum atas identitas jender mereka atau diperlakukan
dengan ditekan untuk merahasiakan, menekan atau menyangkal jenis kelamin,
usia, jender, identitas jender atau orientasi seksnya.
Tidak ada seorangpun yang ditentang dokumen pengenal (kartu identitas) yangmengindikasi jendernya atau jenis kelaminnya yang menggambarkan penentuan
identitas jender seseorang termasuk tidak hanya terbatas pada akte kelahiran,
paspor, dan catatan pemilih.

Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi danberserikat.
Semua orang memiliki hak untuk melakukan kebebasan berpikir, berpendapat dan
berekspresi sesuai dengan pemikiran seksual, orientasi seksual, identitas jenderdan Hak-Hak Seksual tanpa gangguan yang sewenang – wenang atau dibatasi
dengan sewenang wenang berdasarkan dominasi kepercayaan budaya atau
ideologi politik atau diskriminasi pemikiran tata tertib masyarakat, moral
masyarakat, kesehatan masyarakat atau keamanan masyarakat.
Semua orang memiliki hak merdeka untuk berpikir, suara hati dan agama,termasuk hak untuk memegang pendapat tanpa ada intervensi dalam kerangka
kerja non diskriminasi dan menghargai peningkatan kapasitas anak
Semua orang memiliki hak untuk mengeksplorasi seksualitasnya, hak untuk
mendapatkan impian dan fantasi yang terbebas dari rasa takut, malu, bersalah,27

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF



kepercayaan yang salah, dan kesulitan lainnya dalam kebebasan mengekspresikan
keinginan mereka dengan memperhatikan hak – hak lainnya.
Semua orang, terutama perempuan, memiliki hak untuk mengekspresikan
identitas atau diri melalui pidato, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan nama
dan tujuan lainnya tanpa batasan
Semua orang memiliki kemerdekaan, menerima dan mengirimkan informasi danpemikiran berkaitan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, orientasi seks,
identitas jender dan seksualitas melalui media yang sah dan tidak melihat batasan
dalam kerangka kerja non diskriminatif dan mempertimbangkan pemikiran haklainnya dan peningkatan kapasitas anak
Semua orang memimilki hak kemerdekaan untuk berkumpul atau berserikat
dengan damai dalam bentuk yang berbeda – beda. Hal ini meliputi hak untuk
membangun, bergabung dan menciptakan kelompok dan organisasi dan
membangun, menukar, berkampanye dan menyebarkan infromasi dan pemikirantentang issue yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual,seksualitas, orientasi seksual dan identitas jender melalui media apapun dalamkerangka kerja tata tertib sosial di mana hak dan kemerdekaan dapat secara penuh
diwujudkan.

Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan











Semua orang memiliki hak untuk menikmati pencapaian standar kesehatan fisik
dan mental yang paling tinggi, yang meliputi determinan kesehatan yang ada dan
akses perawatan kesehatan seksual untuk pencegahan, diagnosa dan pemeriksaan
yang berkaitan dengan permasalahan dan ketidakfungsian seksual.
Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan seks yang aman sebagai
pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan pencegahan penularan infeksimenular seksual termasuk HIV dan AIDS
Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan hukum,
kebijakan, program dan pelayanan yang bersinggungan dengan kesehatan
masyarakat dalam komunitas mereka
Semua intervensi kesehatan harus sensitif terhadap kebutuhan khusus bagi
individu yang dan komunitas yang termarjinalkan
Semua orang seharusnya mempunyai akses perawatan dan pelayanan kesehatan
secara mandiri dari penolakan dari pemberi pelayanan kesehatan
Semua orang memiliki hak untuk mengakses informasi tentang Hak-Hak Seksual,orientasi seks, seksualitas dan identitas jender yang berhubungan dengan
kesehatan, dan hak akses pelayanan kesehatan yang paling baik berdasarkan padabukti penelitian dan secara ilmiah terbukti
Semua orang termasuk pekerja seks memiliki hak untuk kondisi kerja yang aman,
akses pelayanan kesejatan dan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk
membantu meminta praktik seks yang lebih aman dengan pasangan dan kliennya.
Semua orang dalam konflik bersenjata atau pemindahan secara paksa seharusnya
memiliki akses pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yangkomprehensif28

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF



Semua orang memiliki hak untuk menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan
aplikasinya bagi Hak-Hak Seksual dan Kesehatan Seksual
Semua orang memiliki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak teknologi
kesehatan reproduksi, pelayanan atau intervensi medis yang sejajar dengan yanglainnya tanpa diskriminasi. Pembatasan usia pada bagian ini harus memenuhi
persyaratan non diskriminasi dan prinsip meningkatkan kapasitas anak.
Semua orang memilki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak
berpartisipasi dalam dalam penelitian ilmiah dengan landasan yang sejajar dan
tanpa diskriminasi

Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi












Semua orang tanpa diskriminasi mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan
dan informasi secara umum dan mendapatkan informasi dan pendidikan
seksualitas yang komprehensif untuk melatih kewarganegaraan yang penuh dan
sejajar dalam ranah politik, publik dan privasi
Semua orang memilki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan tujuan
membasmi stigma dan diskriminasi, mempromosikan pembangunan orang mudasebagai pemain yang terinformasi dengan baik mengambil tanggungjawab atas
kehidupan mereka dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalammenentukan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan
pendidikan seksual
Semua orang dan orang muda pemuda khususnya memiliki hak untuk
memberikan masukan atas program pendidikan seksualitas yang komprehensif
dan kebijakan yang berkaitan dengan seksualitas
Semua orang memiliki hak khusus untuk mengembangkan keahlian dalambernegosiasi lebih kuat dan hubungan yang lebih pantas
Semua orang tanpa melihat batas nasional memilki akses informasi tradisional
dan non tradisional dalam semua media yang meningkatkan seksualitas, Hak-Hak
Seksual dan kesehatan seksual; orang muda khususnya memiliki akses informasi
seksualitas dan jender tidak menyesuaikan dengan kehidupan dan hubunganseksualSemua orang memiliki akses ke dalam komunitas, sekolah dan pemberi pelayanan
kesehatan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan seksualitas dalam bahasa
yang mudah dimengerti, termasuk informasi penting untuk menjamin kesehatan
reproduksi dan kesehatan seksual dan keputusan kapan, bagaimana, dan dengan
siapa berhubungan seks dan kapan perilaku seks akan menjadi produktif.
Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan infromasi yangcukup untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat berhubungan dengan
kehidupan reproduksi dan seksual mereka dibuat dengan kesadaran penuh, bebas
dan terinformasi.

Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan
berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan
mempunyai anak.

29

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
















Semua orang memiliki hak untuk memilih kapan atau tidak menikah, kapan atau
tidak merencanakan keluarga, kapan memilki anak dan memutuskan jumlah dan
penjarakan (spacing) anak mereka secara bebas dan bertanggungjawab, dalam
lingkungan di mana hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk keluarga
termasuk keluarga yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan
Semua orang memilki hak untuk masuk secara bebas dan dengan perhatian penuh
dalam sebuah perkawinan atau pengaturan hubungan lainnya yang ada dalamkerangka kerja non diskriminasi dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas
anak
Semua orang memilki hak kesejateraan sosial berkaitan dengan hubungan
keluarga dan keuntungan publik lainnya seperti mereka yang berhubungan dengan
pekerjaan dan imigrasi, kemandirian bentuk keluarga yang mereka pilih untuk
dibangun termasuk mereka yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau
keturunan
Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi, pendidikan dan
makna yang mereka butuhkan untuk membuat mereka mampu memutuskan
apakah mereka akan atau tidak dan kapan memiliki anak, memutuskan secara
bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan penjarakan (spacing) anak mereka
Semua orang memiliki hak untuk membuat pilihan secara bebas danbertanggungjawab berkaitan dengan reproduksi dan bentuk keluarga; termasuk
hak untuk memutuskan kapan dan tidak memilki anak biologis atau anak adopsi,
serta semua metode pengaturan kesuburan, teknologi reproduksi, dan perawatan
yang aman, efektif, dapat diterima, dan mudah dijangkau
Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan konseling dan pelayanan lainnya
berkaitan dengan repduksi, ketidaksuburan dan pengakhiran kehamilan, tidak
melihat status perkawinan, dan dalam kerangka kerja non diskriminasi danmemperhitungkan peningkatan kapasitas anak
Semua perempuan memiliki hak akan informasi, pendidikan dan pelayanan yangpenting bagi perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan aborsi yangaman yang mudah diakses, dijangkau, diterima dan nyaman bagi semua
pengguna.
Semua orang memilki hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan
penjagaan, kepercayaan dan adopsi anak, atau lembaga yang sama di mana
konsep seperti ini ada dalam hukum nasional, dalam kerangka kerja non
diskriminasi; dalam semua kases minat anak yang paling baik adalah terpenting.

Artikel 10: Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan


Semua orang memiliki hak untuk hukum, legislatif, edukasi yang efektif, adekuat,
mudah dijangkau dan sesuai dan alat ukur lainnya yang menjamin dan meminta
lembaga yang terikat dengan tugas untuk menegakkan Hak-Hak Seksual dapat
sepenuhnya dipertanggung jawabkan. Hak ini meliputi kemampuan untuk
memonitor pelaksanaan Hak-Hak Seksual dan mengakses pemulihan atas
kekerasan Hak-Hak Seksual termasuk akses pada perbaikan penuh melalui
penggantian kerugian, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan untuk tidak
ada pengulangan dan kejahatan lainnya.

30

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF







Negara seharusnya mendirikan mekanisme akuntabilitas untuk menjamin bahwa
kewajiban negara berkaitan dengan jaminan Hak-Hak Seksual benar terlaksana
Semua orang memiliki hak untuk mengakses mekanisme akuntabilitas yangefektif dan pemulihan selama konflik bersenjata, terutama berhubungan dengan
kekerasan jender dan kekerasan seksual
Semua orang memiliki akses informasi dan bantuan yang penting agar dapat
mencari pemulihan dan keamanan penyembuhan dari kekerasan atas Hak-Hak
Seksualnya
Semua orang memiliki hak untuk memegang pelaku bukan negara (non-negara)yang memilki tindakan atau penghapusan dampak bagi kenikmatan Hak-Hak
Seksualnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengurangi dan memperbaiki
dari semua kekerasan Hak-Hak Seksual
Negara mengambil langkah untuk mencegah orang ketiga dari kekerasan HakHak Seksual lainnya

IPPF berkomitmen melakukan semua sesuai dengan kemampuannya termasuk
memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan bantuan dana untuk mendorong
semua anggotanya untuk melakukan advokasi Hak-Hak Seksual, memberikan pelayanan
dan informasi kesehatan seksual yang berorientasi pada klien dan non diskriminasi dan
pendidikan seksualitas yang komprehensif; dan memperlakukan staf dan anggota dalamprogram dan proyek sesuai dengan prinsip dan Hak-Hak Seksual yang tercantum dalamdeklarasi.

31

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

REFERENSI DAN CATATAN
Catatan ini mengidentifikasi sumber – sumber dari prinsip dan hak yang IPPF telah susun
dalam Hak Sesksual : Deklarasi IPPF
Sumber ini meliputi instrumen hak asasi internasional dan sumber interpretasi standard
internasional. Kami juga mengikutsertakan referensi yang mendukung tabahan issu yang
IPPF percaya secara implisit terdapat dalam standar utama yang pokok. Sumber – sumber
ini meliputi pula hukum dan kebijakan dari pemerintah nasional, dan artikulasi
pembelajaran, advokasi dna proses hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota IPPF.






Teks lengkap dari Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual
tahun 1995 dapat dilihat di :www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproducti
ve+Rights.htm
Teks lengkap dari standar internasional dan catatan hak asasi manusia badan
dunia dapat ditemukan di website kantor badan duania Komisi Tinggi Hak Asasi
Manusia : www.ohcr.org
Untuk diskusi lengkap Hak-Hak Seksual dan kesehatan seksual oleh WHO, dapat
dilihat di: www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4
Teks lengkap prinsip Yogyakarta: prinsip dalam pelaksanaan Hukum hak asasi
manusia yang berkaitan dengan orientasi seks dan identitas jender (prinsip
Yogyakarta) (2007) dapat ditemukan di www.yogyakartaprinciples.org

32

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

CATATAN AKHIR
1. Pernyataan (Bill) Hak Asasi Manusia Internasional
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR)
Perjanjian Hak Politik dan Sipil Internasional (ICCPR) dan 2 Protokol Pilihan
Perjanjian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional (ICESCR)
Instrumen Hak Asasi Manusia Pokok Internasional dan Badan pemantau:
Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD) –Badan pemantau: CERD
Konvensi Penghapusan Smeua bentuk diskriminasi trhadap perempuan(CEDAW) – badan pemantau: CEDAW dan protokol pilihan
Konvensi Penghapusan Ancaman dan Bentuk Perlakuan jahat, tidak manusiawi
atau merendahkan (CAT) – badan pemantau : CAT dan protokol pilihan
Konvensi Hak Anak (CRC) dan 2 protokol pilihan : badan pemantau CRC
Konvensi internasional tentang Perlindungan hak pekerja migran dan anggota
keluarganya (CMW), badan pemantau : CMW
Konvensi Hak Penyandang cacat (data berlaku : 3 Mei 2008)
Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua orang dari paksaan
penghapusan (berlaku sejak Mei 2008)
Tambahan untuk ancaman hak asasi manusia yang pokok, ada jumlah instrumen
hak asasi manusia walaupun tidak secara sah mengikat yaitu dukungan moral
yang tidak dapat ditolak dan memberikan petunjuk praktis bagi Negara dalammelakukannya. Hal ini meliputi:
Deklarasi dan Rencana Kerja Viena
Deklarasi Milenium Badan Dunia
Deklarasi Badan Dunia tentang penghapuasn kekerasan terhadap perempuan
Deklarasi Badan Dunia tentang Hak Pembangunan
Konvensi tentang persyaratan perkawinan, usia minumun untuk menikah dan
pendaftaran pernikahan
Deklarasi Komitment HIV-AIDS
2. Komite CESCR telah menyatakan bahwa negara hak kesehatan terdiri darikemerdekaan yang meliputi hak untuk memutuskan kesehatan atau tubiuh
seseorang, termasuk kemerdeaan reproduksi dan seksual. Komite hak ekonomi,
sosial dan budaya: komentar umum 14: hak untuk mencapai standar kesehatan
tertinggi. Dokumen PBB E/C.12/2000/4 11 agustus 2000.
3. Laporan khusus tentang hak kesehatan dalam sesi ke 60 komisi hak asasi
manusia, dokumen PBB E/CN.4/2004/49 (2004) pada paragrap 9
4. seksualitas diletakkan pada antar seksi sosial dan individu dan berasal dariinteraksi sosial, ekonomi, politik dan struktur budaya yang dinamis di tingkat
lokal, nassional dan internasional. Dinamika ini memberitahukan rasa seseorang
dan lainnya untuk memiliki Hak-Hak Seksual
5. Laporan khusus hak kesehatan, E/CN.4/2004/49 (2004) pada paragrap 55

33

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
6. Proses pengakuan dalam situasi yang akan sama yang akan digunakan anggota
IPPF dalam melaksanakan kerangka kerja strategis untuku alasan tertentu yangberhubungan dnegna konteks negaranya, termasuk hukum. Analiasa situasi negara
akan dilakukan oleh anggota IPPF, dan akan didokumentasikan. Sebuah
perjanjian akan dimasukkan antara direktur jenderal/komite eksekutif umum dan
anggota IPPF
7. Lihat Ilkkaracan, P. Dan Jolly, S (2007) jender dan seksualitas: laporan tinjauan(BRDIGE|: institut studi pembangunan) di :www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Sexuality
8. Keadilan merupakan keadilan dan kejujuran dalam penyebarluasasn keuntungan
dan tanggungjawab. Konsep keadilan jender mengakui bahwa perempuan dan laki
– laki memiliki kebutuhan dan kekuatan yang berbeda dan perbedaan ini
seharusnya diidentifikasi dan ditanggapi dengan sikap yang membawa
keseimbangan antar jenis kelamin.
9. Kesetaraan merupakan ketidakberadaan diskriminiasi dalam kesempatan dan
alokasi sumber aytau keuntungan atau dalam mengakses pelayanan
10. Keadilan jender merujuk pada situasi di mana kebutuhan permepuan dan laki-lakiberbeda, sumber dan perhatian program seharusnya berada dalam proporsi
kebutuhan – kebutuhan tersebut; kesempatan yang setara seharusnya dijamin; danjika perlu, perlakuan dan perhatian yang berbeda seharusnya diberikan untuk
menjamin kesetaraan hasil dan perbaikan sejarah dan ketidakuntungan sosial yangdialami oleh perempuan
11. Kesetaraan jender merujuk pada alat ukur keterwakilan perempuan dan laki – lakiyang sejajar. Kesetaraan jender tidak berimplikasi bahwa perempuan dan laki – laiaalah sama, tetapi sejajar dalam nilai dan seharusnya berkaitan dengan perlakukan
yang sejajar. Kesetaraan jender merujuk pada baik kemampuan perempuan dan
laki – laki untuk: berbagi setara sejajar penyebarluasan kekuasaan dan pengaruh;
memiliki kesempatan, hak dan kewajiban yang sejajar dalam lingkungan publik
dan pribadi; memilki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yangada; memiliki akses yang sama ke sumber dan pelayanan dalam keluarga,
masyarakat dan lingkungan sosial yang lebih luas; dan untuk diperlakukan sejajar
dalam hukum dan kebijakan. Kesetraaan jender tidak berarti bahwa perempuan
dan laki-laki adlaah sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatan mereka
tidak tergantug dari jenis kelamin.
12. Konvensi hak anak Artikel 5: negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai
ranggiungjawab, hak dan tugas orangtua atau jika tersedia, anggota keluarga
tambahan atau masyarakat berdasarkan adat lokal, penjagaan hukum atau orang
lainnya yang secar ahukum bertanggungjawab terhadap anak, memberikan dalamsikap yang konsisten dengan meningkatkan kapasitas anak, sesuai dengan arahandan petunjuk dalam pelatihan hak anak yang diakui oleh konvesi saat ini.
www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
13. Konvensi hak anak, membangun pemikian orang muda usia di bawah 18 tahun
sebagai pemegang hak. Seorang anak, sesuai dengan penerapan hukum
internasional sekarang, adalah individu yang berusia di bawah delapan belastahun.

34

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
Konvensi hak anak, Artikel 1: tujuan dari konvensi saat ini, seorang anak adalah
setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali di bawah
penerapan hukum anak yang berrlaku, mayoritas dijadikan lebih dini
14. Konvensi hak anak, Artikel 3: (1.) semua kegiatan yang berhubungan dengna
anak, apakah dilakukan oleh insitusi kesejahteraan sosial pribadi atau umum,
persidangan hukum, otoritas administrasi atau badan legislatif, keinginan yangpaling diminati anak seharusanya menjadi pertimbangan yang paling pokok. (2.)
negara – negara yang berpartisipasi berusaha untuk menjamin anak seperti
perlindungan dan perawatan penting bagi kesejateraan diri anak, dipertimbangkan
hak dan tugas orang tua, penjaga anak secara hukum, atau individu lainnya yangsecara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan akhirnnya negara seharusnya
melakukan pengukuran administratif dan hukum yang sesuai. (3.) Negara –negara yang berpartisipasi seharusnya menjamin bahwa institusi, pelayanan dan
fasilitas bertanggungjawab akan perawatan dan perlindungan anak seharusnya
nyaman dengan standar yang dikembangkan oleh otoritas yang kompeten,
terutama dalam wilayah keamanan, kesehatan, dalam jumlah dankeberlangsungan staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.
15. Konvensi hak anak, Artikel 5: negara yang berpartisipasi seharusnya menhjargai
tanggungjawab, hak dan tugas orangtua atau apapun yang berlaku, anggota
keluarga tambahan atau masyarakat berdasarkan hukum lokal, penjaga anak atau
ornag lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, memberikan
sikap secar akonsisten dengan peniungkatan kapasitas anak, sesuai dengan arahandan petunjuk dalam melakukan hak anak yang diakui oleh konvensi saat ini
16. Konvensi hak anak, Artikel 2.1.: negara yang berpartisipasi seharusnya
menghargai dan menjamin perangkat hak keempat dalam konvensi sekarang ini
bahwa setiap anak dalam hak hukum tanpa diskriminasi apapun, mengabaikan ras,
warna, jenis klamin, bahasa, agama, politik dan pendapat lainnya, nasional, etnik
atau asal sosial, kepemilikan, ketidakmampuan, status kelahiran atau status
lainnya anak, orang tua, atau penjaga anak.
17. Konvensi hak anak, Artikel 6.2: negara yang berpatisipasi seharusnya menjaminkemungkinan tambahan maksimum keberlangsungan dan perkembangan anak
18. Kerangka kerja non diskriminasi dilaksanakan bagi semua referensi untuk
diskriminasi dalam dokumen ini
19. Jenis kelamin merujuk pada karakteristik biologis yang mengidentifikasi manusia
sebagai perempuan atau laki-laki. Sementara perangkat karakteristik biologis ini
tidak berdiri sendiri – sendiri karena ada individu yang memiliki keduanya,
individu tersebut memiliki kecenderungan manusia yang membedakan sebagai
perempuan dan laki-laki.
20. Lihat prinsip 2 dari deklarasi ini. Diskriminasi atas dasar usia sejajar berhubungan
dengan orang tua. Konvemnsi internasional tentang hak ekonomi, sosial danbudaya, Artikel 2.2.: negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini akanmelakukan penjaminan bahwa hak yang diucapkan dalam konvensi saat ini akan
dilakukan tanpa diskriminasi ras, warna, jenis kelamin, agama, politik dan pilihan
lainnya, asal sosial dan dan negara, kepemilikan, status kelahiran atau status
lainnya.

35

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
21. Jender merujuk pada atribut dan kesempatan sosial, budaya dan ekonomi yangberkaitan dengan menjadi seorang laki – laki atau permepuan dalam point dan
waktu tertentu
22. Identitas jender merujuk pada kesadaran diri internal seseorang sebagaiu laki –laki atau permepuan, maskulin atau feminin
23. Orientasi seksual merujuk pada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, lainjenis atau keduanya
24. Sebagai contoh interpretasi hukum inrenasional merujuk pada non diskriminasiyang berkaitan dengan semua bidang dan berhubungan dengan kedua tujuan dan’dampak’ kegiatan diskriminasi dalam kontek ras, jenis kelamin, dan jender yangberhubungan dengan apek diskriminasi ras, lihat komentar umum komite hak
asasi manusia no 18: non diskriminasi, dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.6 at
146,2003. lihat juga, rekomendasi komite penghapusan semua bentuk
diskriminasi ras 25: jender yang berkaitan dengan dimensi diskriminasi ras,
dokumen PBB A/55/18, 2000
25. Manisfetasi CLADEM (edisi ke 2, kampanye bagi konvensi Hak-Hak Seksual dan
hak reproduksi oktober 2006) halaman 26. www.convencion.org.uy
26. Untuk keputusan dini dan mempengaruhi sesuai dengan perlindungan terhadap
kekerasan seksual tertentu oleh hukum regional, lihat: hukum hak asasi manusia
eropa, X AND Y v. The Netherlands, 26 Maret 1985
27. Konvensi hak anak, Artikel 34: negara yang berpartisipasi melakukan
perlindungan bagi anak dari smeua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual.
Untuk tujuan ini, negera yang berpartisipasi seharusnya megambil alat ukur
multilateral, bilateral dan nasional tertentu untuk melindungi: (a) dorongan ataupemaksaan anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang tdk berdasarkan
hukum; 9b) ekploitasi pemanfaatan anak dalam pelacuran atau praktik seksual
yang tidak sesuai dengan hukum lainnya; (c) eksploitasi pemanfaatan anak dalamtampilan dan materi pornografi
28. Deklarasi hak asasi manusia universal, Artikel 29: (1) setiap orang memiliki tugas
untuk masyarakat dalam pembangunan kepribadiannya adalah mungkin. (2)dalam menjalankan hak dan kemerdekaan, setiap orang seharusnya diperlakuan
hanya pada keterbatasasn tertentu yang ditentukan oleh hukum sendiri untuk
tujuan pengamanan sesuai dengan pengakuan dan penghargaan bagi hak dan
kemerdekaan lainnya dan pemenuhan persyaratan moral, urutan publik dan
kesejateraan sosial dalam alam demokrasi. (3) hak dan kemerdekaan tidak dapat
dilakukan bertolak belakang dnegan tujuan dan prinsip PBB. Tersedia di:www.org/overview/rights.html
29. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan budaya, Artikel 12: 1. negara
yang berpartisipassi pada konvensi saat inimengakui hak smeua orang untuk
menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang tertinggi. 2. Langkah yangdilakukan oleh negara yang berpartisipasi dalam konvensi saat iniuntuk mencapai
perwujudan penuh hak ini seharusnnya meliputi hal penting berikut ini: (1)ketentuan untuk mengurangi angka kematian kelahiran dan angka kematian bayi
dan untuk pembangunan kesehatan anak; (2) kemajuan dari semua aspek
lingkungan dan industri yang sehat; (3) perlindungan, perawatan dan kendali daripenyakit yang berkaitan dengna pekerjaan, epidemi, endemik, dan penyakit

36

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
lainnya; (4) menciptakan kondisi yang akan menjamin pelayanan medis dan
perhatian media dalam kejaidan kesakitan.
Lihat juga, komite hak ekonomi, sosial dan budaya, komentar umum 14: hak
untuk pencapaian standar kesehatan tertinggi, dokumen PBB E/C.12/2000/4 11
Agustus 2000, paragrap 28 – 29.
30. Bekerja harus dilakukan untuk mengubah keterbatasan yang dikembangkan oleh
hukum yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan hukum yang diekspresikan
dalam prinsip ini
lihat: manifest CLADEM (edisi kedua, kampanye untuk konvensi Hak-Hak
Seksual dan hak reprodfuksi Oktober 2006), pada halaman 33.
www.convencion.org.uy
31. Hak asasi manusia berbasis pendekatan kerjasama pembangunan: melalui
Kerjasama umum melalui Agen PBB di:www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf
32. Konsep ’penghargaan, perlindungan dan pemenuhan’ telah diadaptasi oleh komite
hak ekonomi, sosial dan budaya, badan yang memantaiu konvensi internasional
hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai cara menganalisa kewajiban negara yang
berpartisipasi dalam konvensi ini, berkaitan dengna hak kesehatan di antara halyang lain. Komite hak ekonomi, sosial dan budaya (CESCER) Komentar umum
NO. 14 paragrap 34-37
33. Lihat CESCR, komentar umum nomor 14. paragrap 39
34. Diklarasi hak asasi manusia universil, 1948, Artikel 1: smua manusia dilahirkan
bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak
35. Konvensi internasional hak politik dan sipil, Artikel 2: (1) setiap negara yang
berpartiispasi dalam koncvensi ini melakukan penghargaan dan menjamin semua
orang alam wlayahnya dan memperlakukan yuridis hak yang diakui oleh konvensi
ini tanpa bentuk diskriminasi apaun seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agaman,
politik dan pilihan lainnya, asal sosial dan negara, kepemilikan, status kelahirandan status laiinnya.
Artikel 3: semua negara yang berpartisipasi dalam konnvensi ini mengambil
langkah untuk menjamin kesetaraah hak laki-laki dan perempuan untuk
menikmati semua hak politik dan sipil sekarang dan seterusnya dalam konvemnsiiniArtikel 26: smeu aorang sejajar dimuka hukum dan diberi nama tanpa
diskriminasi bagi perlindungan hukum yang sejajar. Berkaitan dengan hukum
seharusnya melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sejajar dan
efektif bagi smeua orang dari diskriminasi berdasarkan pada ras, warna, jenis
kelamin, bahas, politik dan pilihan politik, asal sosial dan asal negara,
kepemilikan, status kelahiran dan status lainnya.
Komite hak asasi mannusia juga menginterpretasikan dan menerapkan peraturan
diskriminiasi berdasarkan jenis kelamin. Lihat HRC komentar umum 18: non
diskriminasi, dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.6 di 146, 2003
Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi perempuan, 1979, Artikel 1:
unuk tujuan ini konvensi saat ini, bentuk ’diskriminasi terhadap perempuan’seharusnnya berarti semua perbedaan, pengeluaran atau pembatasan yang dibuat
berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk37

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
menganggu dan mengesahkan pengakuan, penikmatan atau pelatihan oleh
perempuan, tanpa melihat status perkawinan, berdasarkan pada kesetaraan
perempuan dan laki-laki, hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dalam bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang lainnya.
Lihat, rekomendasi umum komite penghapusan semua bentuk diskriminasi ras 25,
dokumen PBB A/55/18, 2000
Lihat juga naskah PBB ekonomi dan latar belakang sosial dalam konferensi dunia
melawan Rasis (1999) E/CN.4/1999/WG.1/BP.7 yang menanggapi hubungan
antara diskriminasi ras dengna diskriminasi orientasi seks
Konvensi hak anak, 1989, Artikel 2 (1): negara yang berpartisipasi seharusnya
menghargai dan menjamin perangkat hak terus menerus dalam konvensi sekarangbagi setiap anak dalam yuridis tanpa diskriminasi, tanpa melihat ras, warna,bahasan, agama, politik dan pilihan politik, warga negara, asal sosial dan etnik,
kepemilikan, ketidakmampuan, status kelahiran dan status lainnya anak, orangtua, penjaga anak yang ditunjuk secara hukum. (2) negara yang berpatisipasi
seharusnya mengambil langkah bagi pengukuran yanhg tepat untuk menjamminbahwa anak dilindungio dari semua bentuk diskriminasi dan hukuman yangberdasar pada status, kegiatan, ekspresi pendapat, atau kepercayaan orang tua,penjaga, atau anggota keluiarga anak.
Konvensi hak orang cacat, Artikel 1,2, 3 dan 4; serta pelarangan tertentu akan
diskirminasi di Artikel 5: kesetaraan dan diskrimimnasi: 1. negara yang
berpartisipasi mengakui bahwa semua orang adalah sama dimuka dan di bawah
hukum dan diberi hak tanpa diskriminasi yang berdasarkan pada ketidakmampuan
dan jaminan perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi seseorang yangtidak mampu (cacat) terhadap diskriminasi dengan alasan apapun
Lihat juga, Artikel 2 dari konvensi hak roang cacat mendefinisikan ’diskriminasiyang berbasis orang cacat’ sebagai perbedaan, pengeluaran atau pembatasan
dengan dasar ketidakmampuan yang memilki tujuan atau dampak menghalangi
atau mengesahkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan dengan dasar sikapyang setera dengan yang lainnya, smeua hak asasi manusia dan kemerdekaan
dasar dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Hal ini
meliputi semua bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan akomodasi yangmasuk akal
36. Sumber – sumber tertentu untuk pencegahan diskriminasi yang berdasar padaseksualitas dan orientasi seksual tertentu dapat ditemukan ddalam keputusan
komisi hak asasi manusia di sesi ke15 bertempat di Toonen v. Australia,
komunikasi no. 488/1992, dokumen PBB no CCPR/C/50/D/488/1992(1994);http://hrw.org/lgbt/pdf/toonen.pdf. dan komunikasi berikutnya dan
komentar negara oleh komite hak asasi manusia
Juga I.Saiz (2004) sudut seksualitas: hak asasi manusia dan orientasi seksual –sebuah dekade pembangunan di PBB 7(2) kesehatan dan hak asasi manusia
triwulanan halaman 49-80.
Bagi perempuan menyangkal kesetaraan memperlihatkan kepercayaan tentang
seksualitas, lihat komentar umum komite hak asasi manusia nomor 28 dalam
inetrpretasi dan pencapaian Artikel 3 dari ICCPR: kesetaraan hak antara laki-laki
dan perempuan(2000) dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/Add.10

38

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
37. Pernyataan PBB (2003) tentang pemahaman umum: hak asasi manusia berbasis
pendekatan kerjasama pembangunan melalui pemahaman umum di antara agen
PBB. Lokakarya antar agen PBB, mei 2003
38. Lihat konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan,
Artikel 7: negara yang berpartisipasi seharusnya mengambil pengukuran yangtepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan
berpolitik dan publik dalam sebuah negara dan terutama seharusnya menjamin
perempuan, dalam hubungan dengna laki-laki, hak: a. Untuk memilih dalamsetiap pemilihan dan pemungutan suara publik dan dapat dipilih dalam badan
pemilihan publik; b. Untuk berpartisipasi dalam membentuk kebijakan
pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang kantor publik dan tampil
dalam semua fungsi kehidupan politik dan publi dalam bernegara.
Hal ini akan terus diartikulasikamn dalam rekomendasi umum komite CEDAW
23 dalam ’kehidupan umum dan politik’ pada sesi ke 16 di tahun 1997.
Lihat juga, prinsip Yogyakarta 25: hak untuk partisipasi dalam kehidupan publik– prinsip yogyakarta dalam pelaksanaan hukum hak asasi manusia internasionalyang berhubungan dengan orientasi seks dan identitas jender.
39. Petunjuk internasional dalam HIV-AIDS dan hak asasi manusia (2006 versi
konsolidasi). Kantor komisi tertiggi dari hak asasi manusia dan UNAIDS:
www.ohcr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm
40. Lihat komite dalam konvensi hak anak komentar umum 4 ’ kesehatan remaja dan
pembangunan dalam konteks konvensi hak anak’ (2003) paragrap 8: menghargai
pandangan anak: hak untuk mengekspresikan pandangan yang bebas dan
memilikinya sudah sepatutnya dipertimbangkan (Artikel 12) juga merupakan
dasar dalam mewujudkan hak remaja akan kesehatan dan pembangunan. Negara
yang berpartisipasi perlu untuk menjamin remaja diberikan kesempatan yangsama untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dalam segala halyang berdampak bagi diri merekam, teruitama dalam keluarga, sekolah, dan
komunitas mereka. Untuk remaja mampu melaksanakan hak, otoritas publik
secara aman dan benar orang tua dan orang dewasa lainnya bekerja bersama –sama atau untuk anak perlu untuk mencipatkan lingkungan yang berdasarkan padakespercayaan, berbagi informasi, kapasitas untuk mendengarkan dan sepertinyamembimbing yang kondusif bagi partisipasi remaja yang sejhajar termasuk dalamproses pembuatan keputusan
41. Lihat, dalam kontek diskriminasi seksual dan mobilitas, komentar umum komite
hak asasi manusia 28 dalam kesetaraan hak antara perempuan dan lki-lakilihat juga, prinsip yogyakarta 22 dalam hak kemerdekaan dalam gerakan dan
penduan inetrnasional dalam HIV-AIDS dan hak asasi manusia 2006
42. konvensi internasional tentang hak politik dan sipil, 1966, Artikel 9.1: setiap
orang memilki hak untuk kebebasan dan keamanan., tidak ada seorangpun yangdiperlakukan sewenang – wenang dalam penangkapan atau tahanan. Tidak ada
seoarngpun yang dicabut kebebasannya kecuali dalam landasan dan berkiatan
dengan prosedur yang dikembangkan oleh hukum
43. Konvensi internasional hak politik dan sipil, 1966, Artikel 7: ’tidak ada
seseorangpun yang dapat diperlakukan dengan ancaman atau kejahatan, tidak
manusia atau perlakukan dan hukuman yang merendahkan. Dalam hal tertentu,

39

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
tidak ada seseorang diperlakukan tanpa perhatian medis dan pengalaman ilmuwan
dengan bebas.’
Komite memberatas kekerasan yang dipraktikkan untuk perlindungan dariancaman dan kekerasan, perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan
dalam kekerasan seksual terhadap perempuan di penjara di Maerika Serikat.
Rekomendasi dan Kesimpulan komite PBB melawan ancamana. Amerika Serikat.
Dokumen A/55/44, paragrap 175 – 180.
Komite juga dilaksanakan untuk melindungi dari kekerasan dan kejahatan,
perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan untuk membongkar pencariandan praktik lainnya yang kejam yang mengarah pada homoseksual atau orang
yang tidak nyaman dengan jender.
Laporan khusus tentang ancaman yang diekspresikan secara keji menyangkut
penyerangan seksual tiba – tiba dan ancaman dan kejahatan seksual, perlakuantaung tidak m,anusiawi dan merendahkan yang diarahkan kepada seseorang
karena identitas jender dan seksualnya. Lihat, pengadilaninternasional petunjuk
rujukan pengadilan halaman 106-122, dokumen PBB EICN.4/2002/76.
44. Hak bagi integritas tubuhnya dipergunakan secara meningkat untuk menangkap
rentang jaminan yang diperlukan untuk melindungi semua orang dan terutama
peermepuan melawan kekerasan dan pelecehan yang mengarah pada pengurangan
kesehatan, kemerdekaan dan kedaultan diri dari ancaman.
Lihat konferensi dunia PBB yang ke empat dalam program kerja perempuan(FWCW), Beijing, China: 4-15 September 1995, paragrap 112.
Lihat juga, Study mendalam Sekjen PBB dalam semua bentuk kekerasan
yterhadap perempuan yang berhubungan dengan hak akan integritas tubuh.
Dokumen PBB A.162/122/Add. Paragrap 277.
45. Resolusi PBB A/Res/S-23/3, paragrap 69 dalam hasli review lima tahun
pelaksanaan deklarasi Beijing dan rencana kerja kerja perempuan di :www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf
46. lihat, laporan khusus perwakilan sekretaris jenderal PBB dalam diotuasi
pem,belaan hak asasi manusia, E/CN.4/2006/95/Add.1, 22 Maret 2006; laporankhusus kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensi;
E/CN.4/2005/72/Add.3, 10 Februari 2005 paragrap 21; komite hak asasi manusia,
observasi: Cili, CCPR/C/79/Add.104, 30 Maret 1999, paragrap 20; laporankhusus dalam keputusan ekstra yuridis, E/CN.4/2001/9, 11 Januari 2001 dan
E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 Januari 2001 paragrap 175.
Lihat juga, komisi ahli hukum internasional, orientasi seksual dan identitas jenderdalam hukum hak asasi manusa, rujukan bagi ilmu hukum dan doktrin sistim hak
asasi manusia PBB, Oktober 2007 di:www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en
47. Isu ini jelas tergambarkan dalam hukum hak asasi manusia internasional, lihat
sebagai contoh: komisi status resolusi perempuan 51/2 dalam pengakhiranmutilasi kelamin perempuan dan resolusi 51/3 pada perkawinan paksaaan remaja
putri dokumen PBB E/2007/27-E/CN.6/2007/9; laporan khusus kekerasan
terhadap perempuan: praktik buadaya dalam keluarga yang m,erupakan kekerasan
terhadap perempuan, E/CN.4/2002/83 31 Januari 2002.

40

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
48. Petunjuk internasional tentang HIV-AIDS dan hak asasi manusia, 2006 versi
konsolidasi, kantor komite hak asasi manusia tertinggi PBB dan UNAIDS di:
http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm
Juga lihat pekerja seks di menifeto Amerika dan deklarasi hak pekerja seksual dieropa, di
http://www.sexworkeurope.org/site/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=201
49. Lihat petunjuk internasional HIV-AIDS dan hak asasi manusia (2006) versi
konsolidasi, kantor komisi tertinggi hak asasi manusia dan UNAIDS diwww.ohcr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm
Lihat juga, prinsip yogyakarta 7
50. lihat prinsip yogyakarta 5
51. Komisi resolusi hak asasi manusia 1998/52, penghapusan kekerasan terhadap
perempuan, ESCOR supp (no.3) 171, dokumen PBB E/CN.4/1998/52 (1998);
laporan khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan
konsekuensi, Ms. Radhika Coomaraswmy, dikumpulkan sesuai dengan komisi
resolusi hak asasi manusia 1997/44. dokumen PBB E/CN.4/1998/54
komentra tentang jender berdasarkan penganiayaan berkaitan dengan identitas gay
atau orang yang tidak nyaman dengan jender (transjender, transeksual) dan suaka,
lihat: laporan khusus eksekusi ekstra yuridis, E/CN.4/2001/9, 11 Januari 2001 dan
E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 Januari 2001 paragrap 175
juga lihat, komisi intrernasional ahli hukum dalam: orientasi seksual dan identitas
jender dalam hukum hak asasi manusia, rujukan bagi ilmu hukum dan doktrin
sistim hak asasi manusia PB, Oktober 2007, paragrap 177-180 diwww.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en
52. Komisi tertinggi PBB untuk pengungsi (1995) petunjuk untuk pencegahan
danpenyikapan kekerasan seksual terhadap pengungsi
www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf
juga lihat, prinsip yoyakarta 23
53. Komisi tertinggi PBB untuk pengungsi (1995) pentunjuk pencegahan dan
penyikapan kekerasan seksual terhadap pengungsi
www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf
lihat juga, komisi tertinggi hak asasi manusia PBB untuk pengungsi (2003)
kekerasan seksual dan jender terhadap pengungsi, orang yang digantikan secarainternal dan pengembalian porang: petunjuk untuk pencegahan dan penyikapan,
dan prinsip yogyakarta 23
54. Konvensi internasional hak politikl dan sipil, Artikel 17: tidak ada seorangpun
yang diperlakukan untuk diganggu privasinya, keluarganya, rumahnya atau
hubungannya secara sewenang – wenang atau diluat hukum ataupun penyerangandi luar hukum atas kehormatan dan reputasinya.
55. lihat: WHO (2004) penyingkapan status HIV kepada pasangan seksual: angka,
hambatan dan hasil bagi perempuan. Jenewa: WHO.
www.who.int/gender/documents/en/VCTinformationsheet_%5b92%20KB%5d.pd
funtuk laporan lengkap :www.who.int/gender/documents/en/genderdimensions.pdf

41

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
56. prinsip yogyakarta 9
57. sama seperti di atas
58. Protokol PBB untuk mencegah, meredam dan menghukum trafiking kepadaseseorang, terutama perempuan dan anak, tambahan konvensi PBB terhadap
kejahatan yang diatur natar bangsa di:www.undoc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html#final
59. prinsip yogyakarta 19
60. Deklarasi Hak Asasi manusia intrernasional, 1948 Artikel 19: setiap orang
memilki hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi; hal ini meliputi
kemerdekaan untuk berpegang tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima danmenyebarluaskan informasi dan pemikiran melalui media apapun dan tanpa
melihat batasan.
61. prinsip yogyakarta 19
62. Deklarasi universal hak asasi manusia, Artikel 20: setiap orang memilki hak
kemerdekaan kedamaian berkumpul dan berserikat. Tidak ada seseorangpun yangdikeluarkan untuk memilki sebuah perserikatan
63. Konvenmsi internasional hak ekonomi, sosial dan biudaya, Artikel 12.1: negara
peserta konvensi mengakui hak setiap orang untuk menikmati pencapaian stnadr
kesehatan fisik dan mental tertinggi
64. Komentar umum komite hak ekonomi, sosial dan budaya 14: hak untuk
pencapaiamn standar kesehatan yang paling tinggi (Artikel 12 konvensi
internasional hak ekonomi, sosial dan bidaya, 2000)
65. Piagam hak reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF di
www.ippf.orhg/en/respources/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reprod
uctive+Rights.htm
juga lihat prinsip yogyakarta 21
66. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan buidaya, Artikel 15.1 (b): negara
yang berpartisipasi dalam konvensi mengakui hak semua orang ....(b) untuk
menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan penerapannya
67. Konvensi penghjapusan smeua bentuk dioskriminasi terhadap perempuan, Artikel
10(h): negara yang berpartisipasi sehatrusnya melakukan pengukuran yang tepat
untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk menjaminkesetaraan hak dengan laki – laki dalam bidang pendidikan dan terutama untuk
menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan: .. (h) akses informasi pendidikan
khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejateraan keluarga, termasuk
informasi dan saran Keluarga Berencana.
68. lihat konferensi internasional dalam penduduk dan pembangungan, kegiatan kunci
untuk pelaksanaan lebih lanjut program kerja konferensi internasional dalam
pembangunan dan kependudukan, dokumentasi PBB A/Res/S-21/2, paragrap 73:
pemerintah, dengan pelibatan penuh orang muda dan dengan dukunganmasyarakat internasional, seharusnya sebagai prioritas membuat semua dukungan
untuk pelaksanaan rencana kerja yang berkaitan dengan seksual remaja dan
kesehatan reproduksi, berkaitan dengan paragrap 7.45 dan 7.46 rencana kerja, danseharunya ... dengan menghargai hak, tugas dan tanggungjawab orang tua dandalam sikap yang konsisten dengan meningkatkan kapasiutas remaja dan hak
pendidikan, informasi, dan perawatan kesehatan reproduksi dan menghargai nilai

42Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF
budaya mereka dan kepercayaan agama, menjamin bahwa remaja baik dalam
sekolah maupun di luar sekiolah menerima pendidikan yang penting termasuk
pendidikan pencegahan, pendidikan, konseling dan pelayanan kesehatan untuk
membuat mereka dapat bertanggungjawab dan terinformasi pilihan dan keputusan
sesuai dengan kebutuhan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mereka,
untuk mengurangi jumlah kehamilan remaja.
www.unfpa.org/icpd/docs/icpd5/resolution/icpd5_eng.pdf
69. Piagam Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi IPPF, 8.1. di:www.ippf.org/en/Resources/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproduc
tive+Rights.htm
70. Prinsip Yiogyakarta 24
71. Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Artikel
16(1)(e): negara yang berpartisipasi dalam konvemnsi ini seharusnya mengambil
langkah pengukuran yang sesuai untuk menghapuskan diskrimniasi terhadap
perempuan dalam semua bentuk yang bekaitan dengan perkawinan dan hubungan
keluarga dan khususnya menjamin dalam dasar kesetaraan perempuan dan laki –laki: ....(e) hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab
mengena jumlah dan pengaturan jarak anak dan memilki akses informasi,
pendidikan dan berarti mampu menjalankan hak –hak tersebut
72. Prinsip Yogyakarta 28 dan Prinsip Yogyakarta 29

43

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

”Terlalu sering menyangkal dan terlalu lama diabaikan,
Hak-Hak Seksual sudah selayaknya mendapatkan
perhatian dan prioritas kita. Sudah saatnya untuk
menghargainya. Sudah saatnya untuk meminta mereka.”
Jacqueline Sharpe, Presiden IPPF

44

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF
Diterbitkan di bulan
Oktober 2008 oleh theInternational Planned
Parenthood Federation
IPPF, 4 Newhams Row,
London SE1 3UZ, United
Kingdom
Tel : +44 (0)20 7939 8200
Fax +44 (0)20 7939 8300
Email: info@ippf.org
Web : www.ippf.org
UK registered charity No.
229476

Hak-Hak Seksual yang universal, saling berkaitan, berdiri
sendiri dan tidak dapat dipisahkan merupakan komponen
hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan perangkat
peningkatan
kapasitasyang
berkontribusi
padakemerdekaan, kesetaraan dan harga diri semua orang.
Hak seksual: Deklarasi IPPF dikembangkan oleh suatu
panel yang melibatkan ahli kesehatan seksual dan kesehatan
reproduksi dan berakar pada perjanjian inti hak-hak asasiinternasional dan alat lain. Ini saling mengisi (complement)
dengan Piagam Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual
IPPF, sementara tujuan secara eksplisit mengidentifikasi hak
dan dukungan seksual sebuah visi seksualitas yang inklusif.
Suatu perangkat yang tidak ternilai, deklarasi ini akanmendukung pekerjaan semua organisasi, aktivis, peneliti,
pembuat kebijakan dan keputusan yang bekerja untuk
mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia. Bekerja
dalam kaitan ini, kami menyadari pembagian visi dunia dimana hak semua orang dihargai, dilindungi danditingkatkan.

45