PENGATURAN JUDI BOLA ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBERDALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Devy Suciati, Supanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail : devysuciati94@gmail.com
Abstract
This research aims to determine the form of the application of criminal sanctions and the provisions of
the law of criminal offences against a decent online football gambling. This research is the normative
legal research which is prescriptive. The data,which used in this writing, was secondary data. Secondary
data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques areused, namely the study of librarianship. The results showed that the application of criminal law to jailfor perpetrators of criminal acts of ball online gambling contrary to theory of law about cyber crime. A
decision-making model for offender online football gambling should give priority to regulations that are
more specific (lex specialis derogat legi generali), namely regulation Law Number 19 of 2016 juncto Law
Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions about governing the crime of gambling
online which is contained in Article 27 Paragraph (2) of the act of information and Electronic Transactions.
So decision making is done not only to apply criminal sanctions and provisions of law that are in the Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Keywords:online football gambling , the application of criminal sanction, Lex Specialis derogat Legi
Generali
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi pidana dan ketentuan hukum yanglayak terhadap tindak pidana judi bola online . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yangbersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan
mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana penjara bagi
pelaku tindak pidana judi bola online bertentangan dengan teori hukum tentang cyber crime.Modelpengambilan keputusan bagi pelaku judi bola online sebaiknya mengutamakan peraturan perundangundangan yang bersifat lebih khusus(lex specialis derogat legi generali) yaitu Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang mengatur mengenai tindak pidana perjudian secara online yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan tidak hanya menerapkan sanksi
pidana dan ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Judi Bola Online, Cyber Crime, Lex Specialis
Derogat Legi Generali.

A. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi dan telekomunikasi
saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Perkembangan
teknologi informasi dan telekomunikasi bagai pisau bermata dua. Selain memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, teknologi informasi dan telekomunikasi juga
dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang
berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara (Adami Chazawi, 2015:2).
Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat
dapat dengan mudah untuk mengakses setiap informasi secara luas dan tanpa batas (borderless),
misalnya dengan penggunaan internet pada media sosial. Kemudahan dalam pengaksesan informasi

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

175

tidak menutup kemungkinan munculnya dampak buruk. Sebagai contoh, media sosial saat ini semakindalam mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat luas. Muculnya dampak buruk tersebut
diikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan penggunaan media sosial melalui teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemudian lahirlah
suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (cyberlaw), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan telekomunikasi.
Perjudian secara online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai
perantara. Perjudian secara online diatur didalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus
mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online, yaitu
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, laju cyber crime tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah
dengan perangkat hukumnya yang belum mampu untuk mengimbangi laju cyber crime sehingga sulit
untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus cyber crime di Indonesia telah menjadi ancamanstabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi (Budi Suhariyanto, 2013: 3).
Undang-Undang Nomor 19 Tahn 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai
Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah undang-undang Tindak Pidana Khusus. Namun, memuat
tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan
tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke
seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, hukum pidanan
harus mengikutinya, apabila tidak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual
telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak
sangat buruk. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahn 2016 juncto Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pula mengenai hukum pidana,khususnya mengenai tindak pidana melaui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat,oleh karena pada setiap undang-undang selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak
terkecuali Undang-Undang Nomor 19 Tahn 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai
Informasi dan Transaksi Elektronik (Adami Chazawi, 2015: 3).
Di dalam sistem hukum pidanan di Indonesia dikenal adanya asas tentang berlakunya undangundang, salah satunya adalah asas Lex specialis derogat legi generali yang artinya adalah undang-undang
yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum dalam undang-undang tersebut diatur
secara jelas tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikyang memuat perjudian (Pasal 27 Aayat (2) juncto 45 Ayat (1) ),dalam tindak pidana judi bola online
hakim hanya menerapkan sanksi yang memuat unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 303 da 303
bis KUHP saja dalam dakwaannya dan tidak menerapkan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang
yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahn 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan yakni,
ketentuan hukum dan sanksi pidan apakah yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana judi bola
online.

B. Metodologi penelitian
Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yatu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitia hukum ini, penulis akan menggunakan jenis data
sekunder. Data sekunder di dalam pnelitian normatif lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum. Teknik
pengumpulan sumber bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta
membuat catatan dari buku literatur, sumber hukum mengenai tindak pidana judi bola online, dokumen
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan adalah menggunakan silogisme deduksi dengan menempatkan premis mayor dan premis
minor. Sehingga dalam hal ini yang menjadi premis mayor adalah berbagai instrumen, yaitu Undang
Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Premis minornya
176

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

adalah fakta hukum yaitu adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 483/Pid.B/2016/
PN.Lbp, di mana Agus Salim Lubis alias Krp yang menjadi pelaku dalam memberikan fasilitas bermain
judi bola online kepada masyarakat luas. Berdasaran teknik analisis data di atas, maka dapat diperoleh
pembahasan dan kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.

Ketentuan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online dalam Putusan Nomor 483/
Pid.B/2016/PN.Lbp
Kasus judi bola online dikalangan masyarakat semakin banyak, tindak pidana tersebut
dilakukan untuk merauk keuntungan yang banyak dengan cara memberikan fasilitas permainan
judi bola dengan menggunakan media internet sebagai fasilitas dalam melakukan permainan judi
bola tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP padahari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan
Februari tahun 2016 di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mengetahuipermainan judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan
atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerimapasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan
Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan
taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis
disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang
memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut
terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola. Terdakwa melakukan permainan judi Bola
online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket
internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com , kemudian dimonitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwamemasukkan
user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat memasang pasangan sesuai
dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya
terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu
nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas
nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS,
Dalam kasus perjudian bola online dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp memuat
unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) juncto 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun
2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
a. Unsur kesalahan: dengan sengaja terkandung di dalamnya, terdakwa AGUS SALIM LUBIS
alias KRP sebelumnya mengetahui permainan judi online bola menerima pasangan taruhan
judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan
judi.
b. Unsur melawan hukum: tanpa hak terkandung di dalamnya, terdakwa AGUS SALIM LUBIS
alias KRP melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yangberwenang.
c. Unsur perbuatan mendistribusikan: dan/atau, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP
menyalurkan membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik
kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan
teknologi informasi, dimana terdakwa dalam melakukan perminan judi bola secara menggunakan
teknologi informasi dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com,
kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password , lalu
terdakwa memasukan user name actmca1013 dengan password kk789789, sehingga muncul
pasaran judi bola yang akan dimankan.
d. Mentransmisikan: dan/atau, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP mengirimkan ataumeneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), yaitu terdakwa
dalam melakukan permainn judi bola online tersebut.
e. Membuat dapat diaksesnya, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan judi bola
online dengan cara melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

177

f.

terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yangmenyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lan, yaitu dengan cara
terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com.
Objek, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP dalam melakukan tindak pidana perjudian bola
menggunakan perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi,yaitu dengan
cara membuka website wap.sbobet.com untuk membuka pasaran judi bola tersebut kepadakhalayak umum.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp, hakim menjatuhkan putusan
pidana kepada terdakwa AGUS SALI LUBIS alias KRP bahwa terbukti telah melakukan tindak pidana
judi bola online, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.
Menurut pandangan penulis, ketentuan hukum yang terdapat dalam putusan ini kurang tepat.
Hal ini karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP hanya memuat unsurunsur yang mengenai tindak pidana perjudian secara umum dan tidak memuat unsur mengenai
tindak pidana perjudian secara khusus atau .Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindakpidana perjudian dengan menggunakan bantuan teknologi dan informasi sebagai perantaranya ataubisa disebut dengan perjudian secara online.
Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2
KUHPidana. Perkara dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp lebih tepat menggunakan
ketentuan yang ada dalam Pasl 27 ayat (2) juncto 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik. Dalam UU ITE
dijelaskan mengenai:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu persatu yang menjadi pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan vonis yang lebih tepat terhadap terdakwa dalam kasus judi bola online.
a. Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan
tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang
mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa
saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala
perbuatannya menurut hukum yang berlaku, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21
Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaski Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara
Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan
ke persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS diimana Terdakwa adalah warga negara
Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaanyang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan
perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini.
b. dengan sengaja (opzet). Hal ini berarti seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki
perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut,
bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu,
kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk) yang dimaksud sengaja sebagai maksudadalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan
perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Kesengajaan
dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij zakerheids bewustzijn) yang dimaksud kesengajaan
dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar
bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan
melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Kesengajaan dengan kesadaran akan
kemungkinan yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila
pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi,
pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh
undang-undang. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat
dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan dan bahwa perbutan itu melanggar hukum, bahwa

178

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

c.

d.

2.

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melakukan
perjudian togel online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka website yang bernama
wap.spobet.com dengan menggunakan handphone merk samsung yang sudah berisikan
paket internet, kemudian di layar monitor akan muncul tampian yang meminta user name danpassword. Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS merupakan perbuatan yang dikehendaki
dan dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan daripemasangan angka/nomor yang dimasukkan dalam situs online tersebut, dengan demikian
maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan Terdakwa
melakukan semua pernbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri yangaturan hukum melarang untuk itu dengan harapan mendapatkan keuntungan materi berupauang;
Tanpa hak mendistibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengantanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah
mendistibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan
menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, Balai Pustaka, Jakarta adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada
beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan
adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (bendalain). Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (elektronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen
elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia
berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan
dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahanbebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan
lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian
juga pertaruhan lainnya. Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP pada hari Sabtu tanggal 06
Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016
di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mengetahui permainan
judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau
memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerimapasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan
Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerimapasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung.

Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online dalam Putusan Nomor 483/
Pid.B/2016/PN.Lbp
Tindak Pidana judi bola online dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp telah divonis
oleh hakim dengan menggunakan ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 303 KUHP saja tidak
menggunakan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dapat
dijelaskan adalah sebagai berikut:

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

179

Tabel 1
Sanksi Pidana dalam Kasus Judi Bola Online
Pasal
Pasal 303 KUHP
Ayat (1) ke-1

Perbutan yang dilanggar

Sanksi Pidana

Dengansengajamenawarkan
atau memberi kesempatan untuk
permainan judi an menjadikannya
sebagai pencarian atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu
perusahaan untuk itu.

Pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun atau pidana
denda paling banyak sepuluh
juta rupiah

Pasal 303 ayat (1) Dengan
sengajamenawarkan Pidana penjara paling lama 4
ke-2 KUHP
atau memberi kesempatan kepada (empat) tahun atau denda paling
khalayak umum untuk bermain banyak sepuluh juta rupiah.
judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk
menggunakan kesempatan adanya
sesuatu syarat atau dipenuhinyasuatu tata cara.
Pasal 27 ayat (2)jo 45 Setiap orang dengan sengaja dan Pidana penjara paling lama 6ayat (1)tanpa hak mendistribusikan dan/atau (enam) tahun dan/atau denda
mentransmisikan dan/atau membuat paling banyak satu milyar.
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ang
memiliki muatan perjdian.
Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang lebih tepat
terhadap terdakwa dalam kasus judi bola online. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:
Unsur-unsur yang memuat tentang perjudian dalam putusan tersebut adalah sebgai berikut:
a. Setiap orang
Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yangmelakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindakpidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;
Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang
kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yangberlaku, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang Nomor 19 Tahun 2016
juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik yangdimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara
asing maupun badan hukum, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan
Terdakwa AGUS SALIM LUBIS diimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan
kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangtelah didakwakan dalam perkara ini;b. Dengan Sengaja;
Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud
dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud
dengan sengaja adalah willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti
bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui,menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum
pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk);
Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat
perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa
akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

180

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

2)

c.

d.

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij zakerheids bewustzijn);
Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku
mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain.
Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;
3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);
Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila
pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi,
pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh
undang-undang;Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok
dilarangnya perbuatan itu dan dan bahwa perbutan itu melanggar hukum, bahwa berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melakukan perjudian togel
online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka website yang bernama wap.spobet.
com dengan menggunakan handphone merk samsung yang sudah berisikan paket internet,
kemudian di layar monitor akan muncul tampian yang meminta user name dan password.
Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS merupakan perbuatan yang dikehendaki
dan dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan daripemasangan angka/nomor yang dimasukkan dalam situs online tersebut, dengan demikian
maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan Terdakwa
melakukan semua pernbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri yangaturan hukum melarang untuk itu dengan harapan mendapatkan keuntungan materi berupa uang;Tanpa hak mendistibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengantanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah
mendistibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan
menurut kamus besar bahasa Indonesia menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada
beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan
adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (bendalain). Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan permainan judi Bola online dengan
menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet,
dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com , kemudian di monitor
akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan
user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat memasang pasangansesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal
Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah).
Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia
berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan
dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahanbebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan
lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian
juga pertaruhan lainnya.Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan permainan
judi Bola online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah
berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.
com , kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu
terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat
memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa.

Menurut pendapat penulis, penerapan sanksi pidana dengan menggunakan UU ITE menjerat
lebih berat pelaku tindak pidana judi bola online dibanding dengan Pasal 303 dan 303 bis KUHP,
meskipun dengan menggunakan KUHP juga dapat diterapkan dalam memberikan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana judi bola online, namun KUHP masih bersifat generalis atau belum
mengatur kasus judi bola online secara mendetail. Seharusnya terdapat pengaturan yang lebih

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

181

rinci dengan menambahkan unsur objektif yakni pemain perjudian bola online dalam Pasal 27 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Simpulan

2.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagaian dari tata hukum di Indonesia, bersamaan
dengan perundang-undangan lainnya. Landasan yuridis dalam menentukan ketentuan hukum bagi
pelaku tindak pidana perjudian anatara lain Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang memuat unsur-unsur
tindak pidana perjudian secara umum. Namun perjudian yang dilakukan secara online atau melaluiperantara teknologi dan informasi telah termuat dalam Pasal 27 ayat (1) juncto 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur lebih khusus mengenai tindak pidana perjudiansecara online.
Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi bola online dalam hal
ini masih menerapkan ketentuan hukum dan sanksi pidana yang bersifat generali atau bersifat
umum yang hanya berdasarkan pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja dan
tidak menerapkan peraturan yang bersifat lebih khusus, karena di dalam kasus yang terdapat pada
Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp tersebut tindak pidana judi bola yang dilakukan oleh terdakwa
AGUS SALIM LUBIS telah memuat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal
45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan sanksi pidana dengan menggunakan UU
ITE menjerat lebih berat pelaku tindak pidana judi bola online dibanding dengan Pasal 303 dan 303
bis KUHP, meskipun dengan menggunakan KUHP juga dapat diterapkan dalam memberikan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana judi bola online, namun KUHP masih bersifat generalis atau
belum mengatur kasus judi bola online secara mendetail

E.

Saran

1.

Berdasarkan pada pembahasan di atas yaitu mengenai ketentuan hukum dan sanksi pidana yanglayak diterapkan dalam tindak pidana judi bola online, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:
1. Aparat penegak hukum dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindakpidana sebaiknya lebih cermat dalam menerapkan ketentuan hukum dan sanksi pidana mana yanglebih tepat untuk diterapkan, agar lebih menjunjung tinggi asas keadilan dalam suatu sistem peradilan.
2. Perlu adanya penerapan asas lex specialis derogat legi generali bagi hakim dalam menjatuhkan vonis
terhadap pelaku tindak pidana, terutama pelaku tindak pidan khusus dan tidak melulu menerapkan
ketentuan yang ada dalam KUHP.

F.

Persantunan

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah menganugerahkan keselamatandan mencurahkan kasih setia-Nya bagi Penulis. Bersyukur atas hikmat, pengetahuan, kekuatan, dankemampuan yang telah dkaruniakan-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PENGATURAN JUDI BOLA ONLINE SEBAGAI TINDAKPIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”. Terima kasih kepada
Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Subekti
S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Prof. Dr. Supanto S.H,.M.Hum., selaku Dosen
Pembimbing. Terima kasih telah meluangan waktu dengan kesabaran dalam memeberikan bimbingan,
ilmu, nasihat dan arahan kepada penulis.

182

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

G. Daftar Pustaka
Buku:
Abdul Wahid. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber crime). Bandung. PT Refika Aditama.
Adami Chazawi. 2015.Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik. Malang. Media Nusa Creative.
Agus Raharjo. 2002. Cybercrime. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
Aziz Syamsuddi. 2011.Tindak Pidana Khusus.jakarta:Sinar Grafika.
Barda Nawawi. 2006. Tindak Pidana Mayantara. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
Budi Suhariyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta. PT
Persada.

RajaGrafindo

Lamintang. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
Maskun. 2013. Kejahatan Siber. Jakarta. Kencana.
Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Grup.
Rianto Adi. 2004.Metodologi Penelitian Sosisal dan Hukum.Jakarta: Granit.
Teguh Prasetya. 2014. Hukum Pidana. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
Winarno Budyatmojo. 2009. Hukum Pidana Kodifikasi. Solo. Sebelas Maret University Press.
Suharto RM. 1996. Hukum Pidana Materiil. Jakarta.Sinar Grafika.
Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaski Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
KUHP
Dari Jurnal
Griffiths, M.D. (2003). Internet Gambling: Issues, concrns, and recommendations. CyberPsychoogy &Behaviour 6:6.
Griffiths, M.D. (2010). Crime and Gambling: A brief overview of gambling fraud on the Internet. Internet
Journal of Criminology.
Hassanah, H. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal. Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia.
Rosihan. 2011. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi
Kasus di Polsek Semarang Barat). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (cyber crime) dan Antisipasinya dengan
Penal Policy. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Internet
http://ambarwati.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/EP-w6-C2012.pdf

Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015

Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak…

183