KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan
hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Tahun 2020-2024 dapat selesai disusun.
Secaraumum, Renstra

Bappebti

Tahun

2020-2024

disusundenganberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain
itu, penyusunan Renstra Bappebti juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat
memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang
dirumuskan dalam Renstra Bappebti diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan,
khususnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar
Lelang Komoditas.
Mengingat pentingnya Renstra tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan dimaksud maka dipandang perlu untuk membuat target-target pengukuran kerja
secara kuantitatif dan kualitatif agar memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerja
Bappebti. Target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan
dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19
akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah.
Renstra Bappebti Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman dalammeningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan
kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappebti dalam rangka mewujudkan visi misi
Presiden Republik Indonesia. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Bappebti Tahun 2020-2024
sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.
Jakarta, Juli 2020
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi

TJAHYA WIDAYANTIiDAFTAR ISIDAFTAR ISI ___________________________________________________________ ii
DAFTAR TABEL _______________________________________________________ iii
DAFTAR GAMBAR _____________________________________________________ iv
BAB I PENDAHULUAN ________________________________________________ 1
1.1

KONDISI UMUM _________________________________________________ 1

1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN _________________________________ 18

1.2.1

Potensi Internal - Kekuatan (strengths) _______________________________ 18

1.2.2

Permasalahan Internal - Kelemahan (weakness) ________________________ 20

1.2.3

Potensi Eksternal – Peluang (opportunities)____________________________ 22

1.2.4

Permasalahan Eksternal – Tantangan (threatrs) _________________________ 23

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN _____________________________ 25
2.1

VISI DAN MISI PEMERINTAH INDONESIA _________________________ 25

2.2

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN __________ 26

2.3

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAPPEBTI ____________________ 29

2.4

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) BAPPEBTI _______________________ 33

2.5

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) BAPPEBTI ________________________ 33

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DANKERANGKA KELEMBAGAAN ___________________________________________ 37
3.1

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL ___________________________________ 37

3.2

ARAH KEBIJAKAN BAPPEBTI ____________________________________ 42

3.3

KERANGKA REGULASI __________________________________________ 43

3.4

KERANGKA KELEMBAGAAN ____________________________________ 45

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN _______________ 47
4.1

TARGET KINERJA ______________________________________________ 47

4.2

KERANGKA PENDANAAN _______________________________________ 56

BAB V PENUTUP _____________________________________________________ 58
LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA _______________________________________ 60
LAMPIRAN 2. KERANGKA PENDANAAN ________________________________ 64iiDAFTAR TABEL
Tabel 1. 1 Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Daerah -Antar Waktu Nasional 2018 __ 7
Tabel 1. 2 Volume Transaksi PBK Tahun 2014 - 2019 __________________________________________ 9
Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Lembaga SRG dari Tahun 2014 -2019 ___________________________ 11
Tabel 1. 4 Perkembangan Komoditi Hingga 2019____________________________________________ 12
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Bappebti 2020-2024 ___________________________________________ 32
Tabel 2. 2 Sasaran Program Bappebti 2020-2024 ___________________________________________ 33
Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan 1 Bappebti 2020-2024 __________________________________________ 34
Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan 2 Bappebti 2020-2024 __________________________________________ 34
Tabel 2. 5 Sasaran Kegiatan 3 Bappebti 2020-2024 __________________________________________ 35
Tabel 2. 6 Sasaran Kegiatan 4 Bappebti 2020-2024 __________________________________________ 35
Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan 5 Bappebti 2020-2024 __________________________________________ 36iii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Kedudukan dan Keterkaitan dari Rencana Strategis K/L ______________________________ 2
Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% Yo Y) _________________________________________ 3
Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan PDB Tahunan (%) ____________________________________________ 4
Gambar 1. 4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Lapangan Usaha _____ 5
Gambar 1. 5 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Pengelua ran (persen) __ 5
Gambar 1. 6 Neraca Perdagangan Indonesia 2015-2019 _______________________________________ 6
Gambar 1. 7 Grafik Inflasi Nasional (2015-2019) _____________________________________________ 8
Gambar 1. 8 Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia __________________________________ 11
Gambar 1. 8 Persebaran Pasar Lelang Komoditas Hingga Tahun 2019 ____________________________ 15
Gambar 1. 9 Grafik Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang ________________________________ 16
Gambar 2. 1 Kerangka Tujuan Strategis Bappebti 2020 -2024 __________________________________ 31
Gambar 3. 1 Empat Pila r RPJMN Ke-4 Tahun 2020 - 2024 _____________________________________ 37
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Bappebti ________________________________________________ 45

iv

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, pasal 15
mengamanatkan semua Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) menyiapkan rancangan
Renstra-K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancanganawal RPJM Nasional. Selanjutnya, Rancangan Renstra-K/L akan digunakan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam menyusun rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) namun harus tetap berpedoman pada
RPJP Nasional. Dengan demikian, siklus penyusunan Renstra K/L dan RPJMN saling terkait.
Menteri/Kepala Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra K/L periode berikutnya yangmenjadi tugas kewenangannya pada tahun akhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan,
diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.
Dalam menyusun Rancangan Teknokratik, Kementerian/Lembaga menghimpun evaluasi
pelaksanaan pembangunan di sektor yang menjadi kewenangannya dan menghimpun aspirasi
masyarakat. Menteri/Kepala Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
mengidentifikasi pembagian tugas pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana
pembangunan secara teknokratik di sektornya. Renstra K/L harus memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan serta kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok kementerian dengan
berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional.
Posisi dokumen Renstra K/L dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disampaikan
pada Kedudukan dan Keterkaitan dari Rencana Strategis K/L Artinya, Renstra K/L merupakan
penjabaran dari RPJMN yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja
K/L dan RKA K/L. Pelaksanaannya dilaporkan melalui laporan Kinerja Anggaran dan laporan
Kinerja Organisasi (LAKIP). Dalam Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Renstra merupakan induk dari dokumen SAKIP lainnya, yang mencakup
6 entitas, yakni (1) Rencana Strategis (Renstra), (2) Perjanjian Kinerja (PK), (3) Pengukuran
Kinerja, (4) Pengelolaan Data Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja (melalui LAKIP), (6) Re viu dan
Evaluasi Kinerja. Dapat dikatakan bahwa Renstra K/L merupakan sumber/rujukan utama bagi
penyusunan rencana kinerja dan anggaran tahunan K/L (Renja K/L. PK, dan RKA K/L) yangpertanggung jawaban pelaksanaannya kepada publik disampaikan dalam bentuk dokumenlaporan kinerja (LAKIP).

1

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Gambar 1. 1 Kedudukan dan Keterkaitan dari Rencana Strategis K/L
Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN
2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.
Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Peranan Perdagangandalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 terdapat pada agenda ke-1, yaitu
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi
dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yangditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalammenggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi
untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber
daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.
Sebagai regulator dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG),
Pasar Lelang Komoditi (PLK) Komoditi Agro di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berperan penting dalam menciptakan penguatan ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Bappebti memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan
PBK, SRG, dan PLK. Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wa jar,efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. PBK juga untuk melindungi
kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti melaluikegiatan lindung nilai (hedging) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan hargayang transparan. SRG merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem
pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha
dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalammenstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang
tahun. PLK sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan
harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat menjadi sarana untuk
mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata
2

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan
efisien. Amanah tersebut perlu kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Bappebti dalambentuk arah kebijakan, strategi dan program yang dapat menjawab isu-isu strategis 5 tahun
kedepan dan tetap menjalankan arahan di dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam menjamin program dan kegiatan serta indikator dari sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra Kementerian Perdagangan dapat tercapai secara optimal, efektif, efisien, maka Renstra
Kementerian Perdagangan harus dijabarkan ke dalam rencana-rencana yang lebih detil dan
operasional ke dalam renstra masing-masing eselon 1. Sesuai dengan amanat undang-undang
No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 Struktur Organisasi menyatakan bahwa
Badan dan/ atau Pusat adalah sebagai pendukung tugas pokok Kementerian. Bappebti sebagai
unit eselon 1 yang ada dalam lingkup Kementerian Perdagangan diharapkan dapat menyusun
Rencana Strategis Bappebti tahun 2020-2024 dengan menjadikan renstra Kementerian
Perdagangan yang tercantum dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 sebagai acuan dalampenyusunan Renstra Bappbeti.

1.1.1

Kondisi Perekonomian Nasional

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 319 juta jiwa, hal ini bisa dilihat
menjadi potensi pasar domestik yang dapat membatu pertumbuhan perekonomian nasional.
Indonesia pun menjadi negara ekonomi ke-5 terbesar didunia, maka memiliki posisi strategis
dalam ranah perekonomian internasional. Bila dilihat secara historis pada tahun 1968 hingga
tahun 1979 Indonesia pernah memiliki pertumbuhan ekonomi di angka 7,5%. Sebelum terjadi
krisis keuangan Asia sempat mencapai angka 6,4%, setelah krisis Indonesia tidak bisa lagi
memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 6%. Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan
ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara
berpendapatan tinggi.

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% YoY)
Sumber: RPJMN 2020-2024

3

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Di dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya
disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan
dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) 4
menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding
constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan
dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah.
Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka
menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangiIndonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan
teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya
penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan,
terutama terkait konektivitas.
Setelah terjadi krisis moneter, Indonesia cenderung mengalami stagnansi dalam pertumbuhan
ekonomi dikisaran 5 persen. Namun bila dilihat pada 3 tahun terakhir Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang membaik secara bertahap, ditengah tren perlambatan ekonomi
dunia. Hal ini salah satunya didukung oleh kenaikan permintaan domestik karena meningkatnya
pertumbuhan investasi yang terutama berkaitan dengan pertambangan dan infrastruktur yangsedang dibangun akhir-akhir ini.

Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan PDB Tahunan (%)
Sumber: BPS, 2020

Laju pertumbuhan PDB nasional pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan pada tiga (tiga)
tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding
capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9
triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US$4.174,9. Ekonomi Indonesia triwulan
IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi,
pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai
Lapangan Usaha Lainnya sebesar 2,54 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,73 persen.

4

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Gambar 1. 4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Lapangan
Usaha (persen)
Sumber: BPS, 2020

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar
1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan
Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52 persen. Dari sisi
pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksisebesar 2,55 persen.

Gambar 1. 5 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut
Pengeluaran (persen)
Sumber: BPS, 2020

Walaupun laju pertumbuhan PDB Indonesia 2019 menurun, tapi perekonomian Indonesia
masih tumbuh cukup kuat didukung oleh permintaan domestik yang tumbuh tinggi. Kuatnya
permintaan domestik menyebabkan pertumbuhan impor yang tinggi. Berbanding terbalik
dengan meningkatnya impor, kontribusi ekspor tercatat negatif akibat menurunnya kinerja
5

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

ekspor yang diakibatkan oleh permintaan global yang melemah akibat perang dagang AS-China,
volume perdagangan dunia yang melambat serta harga komoditas yang menurun. Kondisi
tersebut menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.

Gambar 1. 6 Neraca Perdagangan Indonesia 2015-2019
Sumber: BPS, Diolah Lokadata 2020
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Neraca perdaganganIndonesia pada akhir Desember 2019 menngalami defisit sebesar US$0,03 miliar. Defisit ini
menurun dibandingkan November 2019 yang mencapai hingga US$1,33 miliar. Sepanjang 2019,defisit neraca perdagangan mencapai US$3,2 miliar. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan
tahun 2018 yakni US$8,7 miliar. Defisit neraca perdagangan ini disebabkan oleh tingginya impor
Indonesia dibanding nilai ekspornya. Pada Desember 2019 impor sebesar US$14,5 miliar atau
menurun sebesar 5,47 persen dibanding bulan sebelumnya. Namun, ekspor Indonesia pun
meningkat sebesar 3,77 persen. Selama lima tahun terakhir, defisit neraca dagang Indonesia
terbesar pernah terjadi pada April 2019 yakni US$2,29 miliar. Sementara, surplus nera ca dagang
pernah terjadi pada September 2017 yang mencapai US$1,78 miliar.
Defisit neraca perdagangan migas nasional menjadi pemicu menurunnya performa perdaganganIndonesia. Hal ini dipengaruhi oleh defisit neraca perdagangan migas akibat penurunan ekspor
migas yang lebih besar dibandingkan dengan impor migas, terutama pada gas, minyak mentah,
dan hasil minyak. Neraca perdagangan Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami
fluktuasi yang cenderung terus mengalami defisit.
Keterkaitan kondisi perekonomian secara global dan nasional tersebut dapat memberikan
peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan sektor perdagangan. Oleh karenanya dalam
perumusan kebijakan, Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika
perekonomian yang masih penuh risiko dan sulit diprediksi dengan mengeluarkan berbagai
kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah yang didukung oleh iklim usaha yang
6

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

kondusif. Selain perumusan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memperkuat
perdagangan dalam negeri. Kementerian Perdagangan juga senantiasa berusaha untuk menjawab
setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki.

1.1.2

Capaian Perdagangan Di Dalam Negeri

Selama periode 2014-2018, inflasi nasional cenderung menurun dan terkendali pada angka 3%(tiga persen) dengan inflasi kelompok bahan makanan, terutama pada perayaan Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN) / Lebaran disetiap tahun. Beberapa upaya yang telah dilakukan
Kementerian Perdagangan selama dua tahun terakhir, seperti penguatan regulasi,
penatalaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta upaya khusus telah menghasilkan stabilitas
harga bahan pokok yang terkendali. Selama tahun 2018 telah tercatat penurunan harga sejumlahkebutuhan bahan pokok di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP) dan
pendataan pedagang serta komoditas yang semakin baik dan valid.
Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar daerah nasional pada rata-rata tahun2018 berada di angka 14,6%, masih diatas target 13,8% di tahun 20 18. Dibandingkan tahunsebelumnya di tahun 2017 berada di angka 14,8%, membaik 0,2% walaupun masih belum
memenuhi target. Sedangkan, nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
di tahun 2018 berada di angka 2,1%, sudah dibawah target 9% di tahun 2018. Hal ini
mengindikasikan perbedaan harga barang kebutuhan pokok pada tiap wilayah (provinsi)
nasional masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi.
Tabel 1. 1 Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Daerah-Antar Waktu
Nasional 2018
Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok

Rata-Rata (Persentase)
2017

2018

Target(2017 & 2018)

Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok Antar Provinsi

14,8

14,6

13,8

Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok Antar Waktu

2,0

2,1

9

Sumber: Kementerian perdagangan, 2018

Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional. Begitu pula penetrasi
pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan
terhadap kondisi stabilitas dan ketersediaan barang juga dilakukan, diantaranya dengan
koordinasi antar intansi yang terkait jika terjadi gangguan pasokan. Nilai inflasi terakhir yangtercatat pada Agustus 2019 untuk inflasi umum berada diangka 2,48, sedangkan inflasi bahan
makanan berada diangka 5,60. Cenderung stabil pada kisaran 3,3 % selama 3 tahun terakhir.

7

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Gambar 1. 7 Grafik Inflasi Nasional (2015-2019)
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan
sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan
kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasita s pelaku logistik)
dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar
pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi
harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas
harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

1.1.3

Capaian Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi

Keberadaan perdagangan berjangka komoditi sebagai upaya Pemerintah dalam melindungi
kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti melaluikegiatan lindung nilai (hedging) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan hargayang transparan. Transaksi perdagangan berjangka komoditi memiliki perkembangan yangsemakin membaik. Volume transaksi PBK selama tahun 2017 tercatat sebanyak 7,046 juta lot
terdiri dari Kontrak Berjangka (Mulilateral) sebanyak 1,33 juta lot dan transaksi Kontrak Derivatif
lainnya (Bilateral/Sistem Perdagangan Alternatif) sebanyak 5,56 juta lot. Pertumbuhan tertinggi
diperoleh oleh transaksi Kontrak Berjangka Multilateral yang mengalami peningkatan mencapai
12,97% dibandingkan tahun 2015, sedangkan Kontrak Derivatif Lainnya hanya terjadi
peningkatan 4,81%. Untuk volume transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA dengan
share 79,37% dan transaksi multilateral 20,63%.
Secara umum volume transaksi perdagangan berjangka komoditi dari tahun 2016 hingga tahun2018 mengalami peningkatan, dari 7.012 juta lot menjadi 8.821 juta lot pada 2018, hingga tahun2019 volume transaksi PBK menunjukan peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar
11.122 juta lot.

8

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Tabel 1. 2 Volume Transaksi PBK Tahun 2014 - 2019
Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Volume Transaksi
PBK

6,153,009

6,590,530

7,012,220

7,046,179

8,821,762

11,122,000

Sumber: Bappebti, 2018

Industri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) di Indonesia terus tumbuh. sepanjang tahun
2019. Beberapa perusahaan berjangka mengalami peningkatan volume transaksinya. Salahsatunya seperti PT Rifan Financindo Berjangka selama tahun 2019 mampu meraih volumetransaksi sekitar 1,5 juta lot. Jumlah itu terdiri dari 1,1 juta lot dari transaksi bilateral dan 372.910
lot transaksi multilateral. Dibandingkan tahun 2018, perolehan tahun 2019 naik 31,4 persen.
Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi
diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada akhirnya
dapat membentuk suatu harga yang wajar (price discovery) dan transparan dan lebih jauh dijadikansebagai harga acuan (price reference) bagi pelaku usaha.
Dalam rangka peningkatan transaksi di bursa (multilateral), Bappebti telah melakukan berbagai
upaya seperti peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha di bidang PBK dengan
menyelenggarakan pelatihan teknis, mendorong optimalisasi peran commodity desk, moratorium
perijinan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) serta mendorong bursa berjangka menyediakan
sistem transaksi yang semakin handal. Selain itu, Bappebti juga mendorong bursa meningkatkantransaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor Indonesia seperti Crude Palm Oil(CPO), olein, kopi, kakao, timah serta mengkaji kontrak baru seperti karet, teh, pala, dan rumput
laut.
Upaya meningkatkan perdagangan multilateral merupakan hal sangat penting dalampengembangan perdagangan berjangka komoditas. Hal itu terutama untuk mendorong
pembentukan harga yang bisa jadi acuan harga secara internasional. Indonesia adalah produsen
besar berbagai komoditas, bahkan untuk beberapa komoditas merupakan produsen terbesar,seperti timah, minyak kelapa sawit, lada dan sebagainya. Namun, sejauh ini bursa berjangka diIndonesia belum menjadi acuan penentuan harga di tingkat dunia. Oleh sebab itu, Indonesia
harus terus maju dengan mengembangkan perdagangan berjangka komoditas baik kuantitas
maupun kualitasnya. Literasi tentang industri berjangka penting dilakukan kepada masyarakat
untuk memahami dan tertarik pada industri ini.
Untuk meningkatkan integritas industri PBK, Bappebti telah melakukan langkah-langkah yang
dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK a ntara lain melalui
penandatanganan Pakta Integritas oleh Direktur Utama Bursa Berjangka, Lembaga Kliring
Berjangka, Pialang Berjangka, dan Pedagang Penyelenggara SPA. Bappebti juga menerbitkan
paket kebijakan di bidang PBK yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap
industri PBK melalui pengaturan yang tegas. Dalam rangka memantau kepatuhan pialang
berjangka memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, Bappebti telah membangun sistem
9

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

pengawasan melalui e-reporting yang terhubung secara langsung dan realtime dengan sistem
pelaporan keuangan pialang berjangka dan perbankan. Hal ini dilakukan dalam rangka
pengawasan transaksi SPA yang lebih efesien dan efektif.

1.1.4

Capaian Kinerja Sistem Resi Gudang

Bappebti diamanatkan oleh undang-undang untuk membina, mengatur dan mengawasi Sistem
Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalamsistem pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia
usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat
dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan
sepanjang tahun. Untuk itu, SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal pengendalianharga dan persediaan stok secara nasional.
Strategi yang dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan
SRG, diantaranya adalah penerapan model bisnis SRG integrative yang mensinergikan peluang
usaha di sektor hulu dengan sektor hilir melalui pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas.
Sosialisasi dan Pelatihan Teknis mengenai SRG juga gencar dilakukan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat serta meningkatkan keterampilan SDM pelaku usaha.
Dalam rangka meningkatkan integritas SRG, Bappebti telah menyusun rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Penetapan Lembaga
Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang kredibel dan handal berfungsi sebagai penjaminterhadap terjadinya kegagalan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang. Melalui Peraturan
Pemerintah, diharapkan kepercayaan pelaku usaha dan perbankan terhadap integritas SRG
semakin meningkat. Pada tahun 2017, Bappebti telah menyusun dan melaksanakan beberapa
kebijakan strategis untuk mendorong perkembangan implementasi SRG di Indonesia. Fokus
kebijakan lebih menekankan pada peningkatan kapasitas kelembagaan SRG dan peningkatan
koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah.
Dalam rangka diseminasi harga, Bappebti telah memiliki layanan informasi harga komoditi
untuk gabah, beras, jagung, rumput laut, kopi dan kakao yang tersebar di beberapa daerah.
Manfaat dari layanan informasi ini, bagi petani dapat mengetahui perkembangan harga komoditi,
sedangkan bagi pelaku usaha lainnya dapat dijadikan acuan harga guna pengambilan keputusanbisnis. Pada tahun 2017, Bappebti telah menyajikan informasi harga 10 komoditi yang tersaji
dalam sistem informasi harga yakni Gabah, Beras, Beras Ketan, Kopi Robusta, Kopi ArabikaSpecialty, Jagung, Rumput Laut, Kapas, Kakao, Lada Putih, dan Lada Hitam. Dalam melakukan
formulasi harga komoditi, Bappebti telah melakukan kunjungan dan kerjasama dengan asosiasi
komoditi, Dinas Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memperoleh
informasi dan parameter pembentuk harga. Harga yang diperoleh kemudian diinformasikan dan
ditayangkan melalui media cetak dan elektronik.

10

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Implementasi Sistem Resi Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi jumlah pelaku,
kelembagaan maupun sebaran gudang atau daerah pelaksanaan SRG. Tercatat Indonesia
memiliki 123 Gudang SRG yang dibangun melalui dana pemerintah yang tersebar di 106
Kabupaten/Kota yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha, khususnya
di bidang pertanian dan perkebunan. Dari 123 Gudang SRG yang telah dibangun, sebanyak 35(29%) Gudang SRG telah aktif, sebanyak 58 (47%) Gudang SRG pernah aktif dan tidak
beroperasi lagi, lalu sebanyak 30 (24%) Gudang SRG belum pernah aktif sama sekali.

Gambar 1. 8 Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia
Sumber: Bappebti, 2018

Pada periode 2015-2018, berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappebti dalam rangka
mendorong pelaksanaan SRG di Indonesia. Berbagai program dilaksanakan seperti pelatihan
kepada pelaku usaha, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dansosialisasi kebijakan SRG dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Gudang SRG.
Tercatat selama tahun 2014-2019 terjadi peningkatan jumlah pengelola Gudang SRG yang telahmenerbitkan resi gudang. Berikut perkembangan jumlah pengelola Lembaga SRG dari tahun
2014-2018.
Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Lembaga SRG dari Tahun 2014-2019
Lembaga SRG
Pengelola Gudang yangmenerbitkan resi gudang
Gudangyangsudah
menerapkan SRG

2014

2015

2016

2017

2018

13

13

14

19

30

92

117

128

147

157

Lembaga Penilai Kesesuaiana.

Uji mutu komoditi

17

22

25

31

31

b.

Inspeksi Gudang

3

3

3

3

3

c.

Manajemen Mutu

1

1

1

1

1

Sumber : Bappebti, 201811

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

SRG menjadi instrumen pendukung dalam penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat, serta
sebagai instrumen pendukung kegiatan ekspor komoditas yang berdaya saing tinggi.
Implementasi SRG dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Salah satunyaadalah tercapainya ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bahan pangan. SRG juga dapat
menjadi instrumen pendukung peningkatan ekspor khusus produk komoditas Indonesia ke luar
negeri. Implementasi SRG diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besa r bagi
perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional. Dampak yang nyata dapat
dirasakan adalah adanya peningkatan pendapatan petani melalui harga jual yang lebih baik,
tumbuhnya industri pergudangan di daerah, serta berkembangnya lembaga-lembaga
pembiayaan. Disamping itu implementasi SRG juga akan memberikan dampak tidak langsung
seperti tumbuhnya pola kemandirian usaha dan enterpreneurship pada petani dan pelaku usaha.
Mengenai perkembangan SRG, Jenis-jenis komoditi SRG terus mengalami pertambahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2018 tentang Barang yang dapat
disimpan di Gudang SRG, saat ini terdapat 17 komoditi yang dapat disimpan dalam gudang
SRG yaitu Gabah, Beras dan Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet dan Rumput Laut, Rotan,
Garam, Gambir, Teh, Kopra, Timah Bawang Merah, Ikan dan Pala. Tidak tertutup
kemungkinan bahwa jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG masih akanbertambah mengingat Indonesia sangat kaya dengan ragam komoditinya.
Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan
sebanyak 3.396 Resi Gudang dengan total volume komoditi sebanyak 111.054,65 ton, terdiri
dari 84.421,60 ton gabah, 12.119,09 ton beras, 7.603,59 ton jagung, 1.382,57 ton kopi, 4 .634 ton
rumput laut, 3,14 ton kakao, 31,16 rotan, 701,73 ton garam dan 157,43 ton lada, dengan total
komoditi senilai Rp. 731,65 milyar.
Tabel 1. 4 Perkembangan Komoditi SRG Hingga Tahun 2019
Total 2008-2019
VolumeNilai (Rp)(ton)

Komoditi

Jumlah
Resi

Gabah

2.741

Beras

264

12.119,09 103.459.628.500

55.402.009.700

Jagung158

7.603,59

28.238.519.594

12.261.678.100

Kopi

88

1.382,57

92.861.089.187

58.816.801.063

Rumput Laut84

4.634,34

47.904.915.000

25.850.149.800

Kako

1

3,14

78.500.000

-

Rotan

3

31,16

264.548.000

-

Garam

10

701,73977.498.000

70.000.000

Lada

47

157,438.282.381.200

927.508.000

Total

Pembiayaan

2.741 449.582.650.552 265.182.414.146

3.396 111.054,65 731.649.730.033 418.510.560.809

Sumber : Bappebti, 2020

12

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Sesuai UU No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 9 Tahun 2011, dalam Pasal 33 antara lain disebutkan Pemda berperan dalam
pembuatan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan SRG dan penguatan peran pelaku usaha.
Hal itu bertujuan agar SRG dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk petani/pelaku usaha
maupun pengelola gudang itu sendiri. Kebijakan terkait SRG yang telah dieksekusi Pemda akansangat berdampak bagi perkembangan SRG. Beberapa daerah sudah memperlihatkan peran
SRG sebagai instrument pendukung dalam rangka penyediaan pangan berkualitas bagi
masyarakat dan kegiatan ekspor komoditas berdaya saing. Gudang-gudang SRG sudah tersebar
di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut ini informasi mengenai profil SRG di lima daerah yangmemperoleh penghargaan dari Kementerian Perdagangan :1. Sistem Resi Gudang (SRG) di Wonogiri
Gudang Wonogiri di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa
Tengah dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2011. Gudang ini mampu
menampung komoditi hingga 1.500 ton. Komoditi potensial di daerah ini adalah gabah, beras
dan jagung. Gudang Wonogiri dikelola oleh BUMP PT. Pengayom Tani Sejagad selaku
Pengelola Gudang SRG yang telah terdaftar di Bappebti. Total Resi Gudang yang diterbitkan
sebanyak 58 Resi Gudang dengan total volume 2.411,78 ton senilai Rp21,96 milyar dan 56 Resi
Gudang mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng senilai Rp15,23 milyar. Pada tanggal 27
Desember 2019, PT Pengayom Tani Sejagad telah mendapatkan persetujuan Gudang SRG
khusus organik dengan kapasitas 1.500 ton dengan potensi penyimpanan untuk gabah dan berasorganik.
2. Sistem Resi Gudang (SRG) di Grobogan
Gudang Grobogan didirikan di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan,
Jawa Tengah. Gudang ini dibangun dengan menggunakan dana APBN-P tahun 2010. Kapasitas
gudang 1.500 ton dengan komoditi potensial yang bisa digarap adalah gabah, beras dan jagung.
Saat ini gudang SRG Grobogan dikelola oleh KSU Sarana Hidup Sejahtera. Total Resi Gudang
yang diterbitkan adalah sebanyak 89 Resi Gudang untuk komoditi gabah, beras dan jagung
dengan total volume sebesar 2.794,67 ton senilai Rp18,47 milyar dan 67 Resi Gudang
mendapatkan pembiayaan dari BRI dan Bank Jateng sebesar Rp9,68 milyar.
3. Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh Tengah
Kopi Gayo merupakan komoditi unggulan wilayah Aceh Tengah. Gudang SRG di Aceh Tengah
di Desa Paya Ilang, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, dibangun dengan
menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2012. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dan potensi
komoditinya adalah kopi. Gudang SRG Aceh Tengah saat ini dikelola oleh PT. Ketiara. Total
penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Aceh Tengah adalah sebanyak 53 Resi Gudang untuk
komoditi kopi dengan total volume sebesar 1.014,10 ton senilai Rp68,67 milyar dan 50 Resi
Gudang mendapatkan pembiayaan dari BRI sebesar Rp44,74 milyar.

13

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

4. Sistem Resi Gudang (SRG) di Cianjur
Gudang Cianjur yang terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat dibangun dengan menggunakan Dana Stimulus Fiskal tahun 2009.
Kapasitas gudangnya 1.500 ton dengan potensi komoditi gabah dan beras. Gudang SRG Cianjur
saat ini dikelola oleh Koperasi Niaga Mukti selaku Pengelola Gudang SRG yang tel ah terdaftar
di Bappebti. Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Cianjur adalah sebanyak 472 Resi
gudang untuk komoditi gabah dan beras dengan total volume sebesar 10.711,88 ton senilai
Rp69,24 milyar dan 456 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari BJB sebesar Rp46,42
milyar.
5. Sistem Resi Gudang (SRG) di Barito Kuala
Gudang Barito Kuala dibangun di Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Dana Stimulus Fiskal tahun 2009.
Kapasitas gudangnya 1.500 ton dan potensi komoditi daerah ini adalah gabah dan beras. Gudang
SRG Barito Kuala saat ini dikelola oleh KUD Basunondo. Total penerbitan Resi Gudang di
Gudang SRG Barito Kuala sebanyak 256 Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan total
volume sebesar 3.597,62 ton senilai Rp21,46 milyar rupiah.

1.1.5

Capaian Kinerja Pasar Lelang Komoditas

Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan
harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat menjadi sarana untuk
mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek matarantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan
efisien. Pasar Lelang juga sebagai sarana untuk pengendalian inflasi atas harga kebutuhan pokok.
Hal yang telah dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan
PLK adalah melalui Revitalisasi Kelembagaan Penyelenggara Pasar Lelang.
Sebagai negara agraris Indonesia sangat kaya akan produk-produk pertanian dan perkebunan.
Berbagai jenis produk pertanian dan perkebunan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan
pemerintah daerah setempat. Di setiap daerah selalu ada jenis produk pertanian dan perkebunan
yang khas dan berpotensi menjadi produk ungulan daerah yang bersangkutan. Indikator produk
unggulan yaitu bahwa produk tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan masyarakat
daerah tersebut dalam arti merupakan produk yang khas ada di daerah tersebut. Misalnya
tanaman kopi yang banyak didapati di sebagian wilayah di Sumatera, juga di beberapa wilayahlain di Jawa, Bali, Sulawesi. Atau produk tanaman coklat yang banyak terdapat di provinsi
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, bawang merah di Brebes (Jateng) dan Bima (NTB), dansebagainya. Selain itu, produk tersebut bernilai ekonomis dalam arti dibutuhkan masyarakat(konsumen) dan ketika diproduksi dalam jumlah besar memberi manfaat ekonomis bagi
produsen dan juga konsumen. Produk tersebut harus memiliki daya saing tinggi baik secara
kuantitas, kualitas maupun harganya.

14

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Pemerintah di sejumlah daerah telah menetapkan beberapa produk pertanian dan perkebunan
di daerahnya sebagai produk atau komoditas unggulan. Dengan menetapkan sebagai produk
unggulan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mendorong pengembanganproduk-produk tersebut. Kebijakan untuk pengembangan produk unggulan bukan hanya
menyangkut aspek produksi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, seperti
penyediaan lahan, sarana produksi, infrastruktur irigasi, penyuluhan dan pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produksi para petani produsen. Tidak kalahpentingnya yaitu pengembangan menyangkut penanganan pasca panen dan pemasaran.
Terkait aspek pemasaran yang dibutuhkan petani/produsen yaitu terbukanya akses pasar bagi
produk- produk mereka sehingga mereka bisa memperoeh harga yang wajar dan keuntunganyang sesuai dengan jerih payah mereka. Persoalan umumnya para petani produsen di Tanah Air
selama ini, di luar masalah teknis produksi, yaitu terbatasnya akses pasar yang memungkinkan
mereka menjual produknya dengan tingkat harga yang wajar. Rantai pemasaran yang panjang
membuat mereka tidak bisa memperoleh margin keuntungan dari harga produk mereka di pasar.
Keuntungan besar justru didapat oleh para pedagang perantara di berbagai level.
Guna membantu para petani produsen dalam memasarkan produknya pemerintah melaluiBappebti dari Kementerian Perdagangan membangun Pasar Lelang Komoditas (PLK) sejak
tahun 2004. Penyelenggaraan PLK dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dengan
memangkas rantai pemasaran yang panjang. Melalui sistem lelang juga bisa diciptakan
transparansi dalam pembentukan harga guna menjadi harga referensi atau rujukan yang penting
bagi petani atau produsen dan konsumen. Para petani dan produsen bisa memperoleh kepastianharga untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan pola budi daya tanam. Lebihjauh, hal itu bias mendorong petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan produktivtas dan
kualitas produksi mereka. Sedangkan industri pengolahan berkepentingan dengan PLK gunamemperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai kapasitas dan rencana produksi mereka. Bagipara pelaku usaha keikutsertaan dalam PLK juga bisa memperluas jaringan usaha. Sementara
itu, persebaran Pasar Lelang Komoditi (PLK) nasional sendiri hingga tahun 2019 tersebar pada
21 Pasar Lelang (PL), yang terdiri dari 11 PL Dinas Perdagangan, 3 PL revitalisasi, dan 7 PL
swasta murni.

Gambar 1. 9 Persebaran Pasar Lelang Komoditas Hingga Tahun 2019
Sumber: Bappebti, 201815

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sampai saat ini terus berkembang di berbagai daerah
di Indonesia. Hingga akhir tahun 2019 ada 11 pemerintah daerah provinsi melalui dinas yangmembidangi perdagangan terlibat sebagai penyelenggara PLK. Kesebelas provinsi yaitu
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Utara,
Suawesi Tenggara dan Gorontalo. Kedepan keterlibatan pemerintah daerah provinsi lain dalampenyelenggaraan PLK tentu perlu terus didorong, selain juga keterlibatan pihak swasta. Sampai
saat ini tercatat ada 7 perusahaan swasta yang terlibat sebagai penyelenggara PLK yaitu PT
Meukat Komoditi Gayo, PT Ipasar Indonesia, PT. Asia Commodity Marketplace, PT. Pos
Indonesia, (Persero), PT. Pasar Komoditas Jakarta, PT. Bahtera Komoditi Indonesia, dan PT
Asia Pacific Commodity Market.
Sedangkan perkembangan dari nilai transaksi Pasar Lelang di tahun 2015 hingga 2019 terjadi
kecenderungan penurunan nilai, namun di tahun 2018 kembali menguat dengan nilai Rp 604,63
miliar. Dam pada tahun 2019, untuk bulan Januari hingga Agustus terjadi penurunan kembali
mencapai nilai Rp 178,8 miliar.

Gambar 1. 10 Grafik Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang
Sumber: Bappebti, 2019

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan Pasar Lelang Komoditas.
Melalui berbagai kebijakan pemerintah bisa mendorong para petani mengembangkan produk produk unggulan dan mengikuti Pasar Lelang Komoditas. Produk yang ditawarkan dalam Pasar
Lelang Komoditas semakin beragam. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas semakinberkembang, semakin banyak pemerintah daerah yang terlibat dan mendorong masyarakat
petani produsen untuk mengikuti Pasar Lelang Komoditas. Untuk memudahkan para petani
produsen dan pelaku usaha pemerintah dalam hal ini Bappebti telah mengembangkan aplikasi
Pasar Lelang Terpadu. Melalui aplikasi yang dapat diunduh di Google Play itu peserta lelang bisa
mengikuti lelang secara online, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk
datang ke lokasi lelang. Dengan demikian proses lelang bisa lebih efisien dan efektif.

16

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

1.1.6

Capaian Kelembagaan Bappebti

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharua n dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia
aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang
atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalammengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Penilaian terhadap
kelembagaan Bappebti dapat tercermin dari tiga hal yakni Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan) Bappebti oleh Inspektorat Jendral Kementerian Perdagangan,
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Bappebti, dan Hasil Penilaian WTA (Wilayah Tertib
Administrasi).
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sendiri memiliki tujuan agar instansibisa meningkatkan performa dan lebih berorientasi hasil. Hal yang dinilai sendiri dimulai dariperencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga monitoring. Nilai yang dihasilkan dari penilaian ini
menjadi gambaran tingkat akuntabilias kinerja dari suatu instansi. Artinya nilai AKIP ini
kemudianmenjadicerminansejauhmana
kemampuan
instansi
dalam
mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh atas penggunaan uang negara. Capaian Nilai
AKIP Bappebti pada tahun 2018 berada pada predikat BB, dimana hal ini berarti sangat baik,
akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Namun demikian,
tetap harus ada usaha untuk menjaga serta memperbaiki predikat yang sudah dimiliki ini untuk
kedepannya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tangung Jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2016,
termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(Bappebti). Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Bappebti masih terjaga dalampredikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang mengindikasikan kondisi keuanga n masih
dalam keadaan baik. Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Bappebti ini masih tetap
memenuhi target WTP untuk terus menjaga predikat ini.
Dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun Kementerian
Perdagangan melakukan penilaian WTA di seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Perdagangan pada tingkat Eselon II. Tak terkecuali Eselon II di Lingkungan Bappebti. Aspek
Penilaian WTA tersebut di dasarkan atas Permendag RI Nomor 491/M-DAG/KEP/4/2012
tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian wilayah Tertib Administrasi di lingkungan
Kementerian Perdagangan. Aspek penilaian dalam WTA tersebut meliputi 5 unsur, yaitu: (1)pelaksanaan kinerja; (2) pengelolaan keuangan dan barang milik negara; (3) pengelolaan Sumber
Daya Manusia; (4) hasil pengawasan oleh unit pengawasan, baik internal Kemendag maupun
17

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) dan Pengawasan Masyarakat (WasMas); dan (5) pelaksanaan
percepatan pemberantasan korupsi sehingga terwujud tata-kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) serta pemerintahan yang bersih dari KKN. Dari hasil penilaian WTA yang dilakukan,
Bappebti mendapatkan tiga penghargaan yaitu Dukungan Manajemen (Sekretariat Bappebti)
dan Layanan Publik (Biro Pengawasan Pasar Berjangka & Fisik dan Biro Pembinaan &Pengawasan Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang Komoditas).

1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Ditengah isu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa masa mendatang,
perekonomian Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan menyimpan sejumlah potensi dan
permasalahan terkait dengan perdagangan yang harus ditangani, khususnya dalam ranah
Bappebti. Sejumlah potensi dan permasalahan dalam pembangunan sektor perdagangan yangmenjadi bagian dari lingkup Bappebti dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal.

1.2.1

Potensi Internal - Kekuatan (strengths)

Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
memiliki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi.
Selain mampu menjaga stabilitas harga, Sistem Resi Gudang (SRG) memberi peluang bagi
pembiayaan produsen, dimana komoditi-komoditi yang disimpan di dalam gudang dapat
dijadikan agunan bank. Indonesia memiliki 123 Gudang SRG yang dibangun melalui dana
pemerintah yang tersebar di 106 Kabupaten/Kota, sebanyak 35 (29%) gudang tersebut telahaktif. Terkait Pasar Lelang, keberadaannya mampu membentuk harga yang transparan dan
menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan
Kementerian Perdagangan melalui fasilitas pasar lelang di beberapa daerah. Pembenahan darihasil evaluasi SRG diharapkan dapat diintegrasikan dengan pasar lelang komoditas, sehingga
dapat menjadi instrumen perdagangan yang efektif dan efisien dalam pembentukan harga
komoditas pangan yang transparan, pengendalian ketersediaan dan kelancaran distribusi
komoditi pangan serta stabilisasi harga pangan.
Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pasar Lelang Komoditas
Guna meningkatkan kinerja PLK, Bappebti membangun Aplikasi Pasar Lelang Komoditas
Terpadu. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan data anggota, menyebarluaskan informasi pasar
dari seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, dan memungkinkan transaksi dilakukan
secara online. Melalui integrasi sistem tersebut, Pasar Lelang Komoditas diharapkan dapat
membantu pemasaran seluruh komoditas yang disimpan di Gudang SRG. Dengan dukungan
sistem informasi pasar lelang yang handal dan terintegrasinya Sistem Resi Gudang dan Pasar
18

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Lelang Komoditas, ke depannya pasar lelang dapat menjadi sebagai salah satu sarana efisiensi
mata rantai perdagangan dan pengendalian inflasi.
Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) dibangun dan dikembangkan sebagai respon atas
perkembangan perdagangan komoditas yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan keamanantransaksi. Melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu, maka lelang dapat dilakukan secara online
maupun offline. Lelang offline tetap dipertahankan karena masih banyak masyarakat yangmenghendaki bertemu dan melihat lelang komoditas secara langsung. Sedangkan lelang online
diciptakan karena saat ini telah banyak pihak yang melakukan perdagangan melalui jaringan
internet dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Melalui SPLT diharapkan industry berjangka
komoditas akan semakin berkembang dan siap menghadapi era industri 4.0.
Peningkatan Kinerja Perizinan PBK
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam bentuk percepatan pemrosesan izin, padatahun 2018 Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini Bappebti telah meningkatkan kinerja
perizinan PBK, yang sebelumnya membutuhkan waktu 11 hari menjadi hanya 4 hari. Sehingga
pada 2018, pertumbuhan volume transaksi PBK mengalami peningkatan sebesar 25,20 persen.
Perdagangan berjangka menjadi salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan
harga komoditi.
Kenaikan Transaksi PBK
Kinerja PBK, jika dilihat dari volume transaksi kontrak multilateral dan kontrak Sistem
Perdagangan Alternatif (SPA) baik, di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun Bursa Komoditi
dan Derivatif Indonesia (BKDI), terus meningkat sejak 2015-2019. Berdasarkan data transaksi
BBJ dan BKDI pada 2016, total volume transaksi PBK meningkat 6,40 persen atau sebesar
7.012.220 lot dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 2017 naik 0,48 persen atau sebesar
7.046.179 lot, dan pada 2018 terus naik 25,20 persen atau menjadi 8.821.762 lot. Sementata
volume transaksi kontrak berjangka dari Januari-Juli 2019 tercatat sebesar 5,996,830 lot.
Bappebti melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha dibidang PBK dengan menyelenggarakan pelatihan teknis, mendorong optimalisasi peran
commodity desk, moratorium perijinan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) serta mendorong
bursa berjangka menyediakan sistem transaksi yang semakin handal. Selain itu, Bappebti juga
mendorong bursa meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor
Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO), olein, kopi, kakao, timah serta mengkaji kontrak baru
seperti karet, teh, pala, dan rumput laut.
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan
Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Bappebti yang terkait dengan kelembagaan meliputi
beberapa aspek seperti ; a) sistem manajemen kinerja Kementerian Perdagangan perlu diperkuat
untuk mencapai outcome/output; b) kualitas dialog kinerja perlu untuk ditingkatkan untuk
menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan antar unit di lingkungan Kementerian Perdagangan;c) perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang menjadi
19

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

tanggung jawab K/L lain dalam rangka mengimplementasikan program terkait Kementerian
Perdagangan. Untuk itu harmonisasi menjadi sangat perlu ditekankan agar perencanaan,
penganggaran serta evaluasi dapat lebih terintegrasi sehingga penyelenggaraan kinerja
Kementerian Perdagangan dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu dalam rangka peningkatan
pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit kerja
di Kementerian Perdagangan.

1.2.2

Permasalahan Internal - Kelemahan (weakness)

Ketertiban PBK dan Pasar Fisik di Bursa Berjangka
Perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan
kestabilan harga komoditi. Besarnya manfaat yang dapat diterima oleh pelaku di dunia usaha
dari perdagangan berjangka komoditi perlu didukung dengan adanya kelembagaan penunjang
dan pengembangan dalam pembinaan maupun pengawasan transaksi PBK. Permasalahan dalampengembangan perdagangan berjangka komoditi salah satunya berupa updating dan upgrade
sistem pengawasan transaksi PBK mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pengawasan
tidak hanya terhadap pengawasan, tetapi para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.
Penegakan aturan dan penindakan pelaku usaha PBK menjadi kendala lain yang perlu dihadapi
oleh Bappebti. Pialang-pialang ilegal yang tersebar maupun situs website ilegal menjadi salahsatu masalah dan perlu diberantas. Setidaknya, ada beberapa situs ilegal yang telah diberantas,
akan tetapi situs-situs baru tumbuh dari waktu ke waktu. Koordinasi dengan pihak berwajib
menjadi penting selain dengan regulator yang berwenang dalam penanganan transaksi yangdilakukan oleh pelaku usaha ilegal. Kementerian Perdagangan perlu terus berupaya membenahi
perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang.
Transaksi Multilateral di bidang PBKPBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana
lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya fluktuasi harga komoditi.
Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan harga yang efektif
dan transparan sehingga harga yang ada di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi parapemangku kepentingan (stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga
sebagai salah satu alternatif investasi bagi para spekulan. meskipun sudah didukung dengan
adanya peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/Bappebti/PER/6/2009 tentang Pergerakan
Pasar (Market Maker) dan kewajiban melakukan transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor
85/Bappebti/Per/10/2010. Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masihkurang diminati oleh para pelaku usaha dalam bertransaksi di PBK, transaksi SPA (bilateral)masih lebih dominan. Hal ini terlihat dari volume transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi
SPA dengan share 79,37% dan transaksi multilateral 20,63%.

20

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Kelembagaan SRG
Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SRG yang menyebabkan lambatnya
pertumbuhan SRG di Indonesia, antara lain bersumber dari aspek kelembagaan khususnya
kesiapan pengelola gudang lembaga penguji mutu komoditas dan lembaga keuangan/Bank didaerah, terbatasnya dukungan pemerintah di daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan
SRG, pemenuhan terhadap standar mutu tertentu seringkali sulit dipenuhi oleh para petani
karena pola budidaya yang belum berorientasi pada kualitas maupun terbatasnya peralatan
pengolahan pasca panen yang dimiliki petani, serta pola pemasaran produk pertanian yang masih
bersifat tradisional.
Implementasi SRG di lapangan mengalami berbagai macam kendala dan permasalahan. Kendalautama belum optimalnya implementasi SRG di Indonesia diantaranya yaitu: (1) kurangnya
pemahaman tentang SRG dan manfaatnya bagi pelaku usaha (petani, poktan, gapoktan,
koperasi, dll), (2) belum ada pihak yang siap membeli komoditas dengan harga yang dapat
diterima, (3) besarnya biaya penyimpanan di gudang SRG, (4) bank memiliki alternative
pembiayaan lain yang lebih menguntungkan misalnya kredit komersial atau kredit lain.
Penyelenggaraan Pasar Lelang
Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan
sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung
terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional. Pasar Lelang sendiri saat ini
belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap
penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi olehorang-orang yang sama. Selain itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lainyang dihadapi Pasar Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan
Seller/Penjual yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar. Selainbeberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum optimal serta masih
ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi permasalahan yang harus segera
ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya perdagangan yang adil dan dapat dipercaya.
Pengembangan SDM PBK, SRG, dan PLK
Keterbatasan kualitas SDM di sektor perdagangan menyebabkan Bappebti menaruh perhatianutama dalam rencana pembangunan sektor perdagangan dalam lima tahun kedepan. Sumber
daya manusia sektor PBK, SRG, dan PLK terbagi menjadi sumber daya manusia sektor
perdagangan secara internal dan eksternal. SDM internal adalah aparatur Bappebti, sementara
SDM eksternal Bappebti adalah para pelaku usaha, calon eksportir, pengelola pasar rakyat, danlainnya. Pengembangan sumber daya manusia sektor sektor PBK, SRG, dan PLK masih perlu
di tingkatkan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
dan kualitas SDM tersebut.
Dalam upaya penanganannya, Bappebti perlu secara continue menyelenggarakan pelatihan
terhadap SDM sektor sektor PBK, SRG, dan PLK secara ekternal, seperti Pertemuan Teknis
21

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

dalam rangka sosialisasi ketentuan atau aturan baru; pelatihan teknis penyelenggara an SRG dan
PLK; pelatihan teknis untuk pelaku usaha PBK. Sementara salah satu tantangan dari SDM
internal Bappebti adalah meningkatkan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah
untuk membangun nilai-nilai Kementerian Perdagangan dan Bappebti yang pada akhirnya bisa
berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik. Sebagai salah satu
upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan juga
perlu terus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Pengembangan sumber daya
aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas
dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaiansasaran strategis Bappebti.

1.2.3

Potensi Eksternal – Peluang (opportunities)

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Kabupaten dapat bersinergi melakukan
pendampingan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) untuk menjadi pengelola gudang
sistem resi gudang (SRG). Sinergi tersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan perekonomian
di pedesaan melalui gudang SRG. SRG berperan penting mempercepat pertumbuhan
perekonomian daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Perubahan sistem perekonomian di desayang kini semakin maju, cepat, dan dinamis tentunya perlu didukung oleh koperasi atau badan
usaha sebagai mesin penggerak perekonomian di desa. Salah satunya berupa BUMDes yangbersinergi dalam pengelolaan gudang SRG. SRG memberikan banyak sekali manfaat, yaitu
sebagai instrumen stabilisasi harga pada saat panen, mengamankan pasokan komoditas
pertanian sebelum musim panen raya, serta menjadi gudang penyimpanan sebelum diekspor keluar negeri. Untuk menjaga keberlangsungan pengelola gudang SRG, Kementerian Perdagangan
bersama Pemda memberikan kemudahan berupa insentif keringanan biaya sewa gudang SRG.
Insentif ini diharapkan dapat terus mendorong koperasi atau BUMDes agar tetap menjadi
pengelola Gudang SRG setelah masa pendampingan berakhir.

Market Size Dalam Negeri
Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luas wilayah,ukuran pasar domestik juga tercermin dari besarnya populasi penduduk, tingkat pertumbuhan
penduduk, meningkatnya daya beli masyarakat, serta besarnya nilai produksi perekonomian.
Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat
menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun asing. McKinsey Global Institute (MGI)
memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada tahun
2030, dengan 135 juta konsumen potensial dengan pasar bernilai USD 1,8 triliun. Angka tersebut
menujukkan besarnya peluang pasar domestik yang bisa dioptimalkan, baik oleh para investor
maupun para pelaku usaha dalam negeri. Kondisi tersebut sekaligus memberikan tantangan bagi
para pelaku perdagangan dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global
dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumen pasar domestik.
22

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Pengguna Internet
Saat ini Indonesia menjadi pengguna internet terbesar di Asia, dengan angka mencapai 150 juta
lebih pengguna. Angka tersebut menunjukan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah
terhubung jaringan internet. Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet, maka terbuka pulapeluang usaha online yang dapat memberikan multiplier-effect yang cukup signifikan. Melaluiteknologi informasi dan internet, pendapatan negara dari sektor ini juga dapat meningkat.
Kinerja ekonomi akan terus terdorong dan sekat-sekat birokrasi terpotong serta proses transaksi
menjadi jauh lebih cepat. Angka pengguna internet yang terus meningkat perlu untuk dicermati
karena akan memperkuat konsumsi domestik Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi bagi
perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan distribusi barang.

1.2.4

Permasalahan Eksternal – Tantangan (threats)

Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan
Kendala dalam distribusi nasional menjadi salah satu perhatian Kementerian Perdagangan yangdalam hal ini khususnya Bappebti dalam periode lima tahun kedepan karena sangat erat
kaitannya dengan stabilitas harga barang terutama barang kebutuhan pokok. Untuk menciptakan
stabilisasi harga perlu dilakukan penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan gunamenjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi
dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan kebijakan seperti kebijakan harga,
pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor. Secara umum, produk pangan
pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi, ini merupakan akibatbottleneck dalam rantai pasok serta terbatasnya kapasitas bongkar/muat pelabuhan di beberapa
daerah yang kemudian menciptakan disparitas harga antar daerah. Kendala lain yang terjadi
adalah belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan. Dukungan Kementerian
Perdagangan dalam penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan adalah dengan
mendorong efisiensi arus barang melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan(pasar, gudang yang menerapkan sistem resi gudang (SRG), dan gerai maritim), peningkatan
kapasitas pelaku logistik, serta peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan
pelaku usaha/asosiasi.
Integrasi Data mengenai Perdagangan
Sistem pengelola data dan informasi perdagangan belum berjalan dengan optimal. Faktor
penyebabnya karena terdapat beberapa jenis data maupun informasi yang belum tersedia, juga
belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses
penghimpunan data dan informasi baik di dalam internal Kementerian Perdagangan, antar
instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menjadi dasar dari belum
optimalnya integrasi data mengenai perdagangan. Peningkatan kualitas informasi dan teknologi
perdagangan untuk periode tahun 2020-2024 perlu ditekankan pada aspek integrasi sumber daya
informasi dan data yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan
23

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggabungan sistem informasi di unit-unit ke dalamsistem informasi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan sistem informasi manajemen
perdagangan terpadu yang pada akhirnya akan menghasilkan data terkait perdagangan yangterintegrasi dan dapat dimanaatkan dengan baik.

24

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

BAB IIVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi Pemerintahan Indonesia 5 (lima) tahun
kedepan, yang akan diturunkan kepada Tujuan dari Kementerian Perdagangan pada tahun 20202024 dan dijabarkan kedalam Sasaran Strategis Bappebti, Sasaran Program Bappebti, dan
Sasaran Kegiatan Bappebti sebagai ukuran kinerjanya.

2.1

VISI DAN MISI PEMERINTAH INDONESIA

Berdasarkan potensi dan tantangan terkait sektor perdagangan serta amanat peraturan
perundang-undangan, Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan terkait sektor perdaganganbaik di dalam negeri dan luar negeri dituntut menjadi kementerian yang dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian
Perdagangan perlu menurunkan Visi dan Misi Pemerintah Republik Indonesia selama 5 (tahun
kedepan kedalam Tujuan dan Sasaran Strategis dalam ranah Kementerian Perdagangan.
Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perdagangan 2020-2024 mengacu kepada Visi
dan Misi Pemerintah RI, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dengan
mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan perekonomian ke
depan, Pemerintah Indoensia memiliki visi yang dapat mengakomodir hal tersebut. Pada periode
2020-2024, visi Pemerintahan RI adalah sebagai berikut:“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong-Royong”

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki Visi Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Dalam rangka mencapai visi tersebut, Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi untuk
melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
Sejalan dengan Visi yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan pula Misi dari Pemerintah RIdalam selam 5 (lima) tahun kedepan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya -upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Misi dari Pemerintahan Republik
Indonesia dalam 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari:
1.
2.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
25

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut
berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu,
sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja non-migas berkualitas,
penguatan perdagangan di dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan
berkualitas oleh Kementerian Perdagangan.

2.2

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

VISI
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dariPresiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis
Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 yang tercantum di dalam Permendag No. 46
Tahun 2020 dilakukan dengam menyelaraskan visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu,
Visi dari Kementerian Perdagangan 2020-2024 pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.
"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, danBerintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”
Kementerian Perdagangan berperan sebagai penggerak pertumbuhan akan membantu
mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat
diwujudkan melalui peningkatkan kinerja non-migas berkualitas, penguatan stabilitas
perdagangan di dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas
oleh Kementerian Perdagangan.

MISI
Misi Kementerian Perdagangan akan mengacu pada Misi Presiden Republik Indonesia 20202024, sebagaimana amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki misi yang samadengan Presiden yang sedang menjabat. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yangterkait lansung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:
dengan uraian sebagai berikut:
26

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalamhal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari reviltalisasi
pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan
teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya
market place yang berorientasi ekspor.
Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Kementerian Perdagangan
setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan
infrastruktur pendukungnya untuk menyonsong revolusi industri 4.0 dengan cara
meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik daninternasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen,
agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2)mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya
ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis,
kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta
meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.
Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperandalam tiga hal yaitu (1) mengembankan produktivitas dan daya saing UMKM dengan
cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengekspor produknya ke luar negeri
terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan
rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yangberorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers. (2)mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani
melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta
menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk
kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi
daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat
kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis
sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawanwirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.
Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Kementeiran Perdagangan sangat
mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup
antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya,mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi
prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan.
Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalampenyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud.
Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Kementerian Perdagangan aktif
mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional.
Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan
27

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secaraberkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental
sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yangberkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semulakonvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebihatraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling
memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian
Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran
kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.
Misi 6 “Penegakan sustem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam pelaksaanaan
anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yangtransparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait
dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang danjasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha
apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa
kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan
perubahan perilaku.
Misi 7 “Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga ”,
Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar
negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan
kekayaan kuliner sebagai instrument diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi
ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja
sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke
negara – negara non-tradisional.
Misi 8 “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Reformasi Birokrasi yang telah
berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalandalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus
mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan
peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap
unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat
dievaluasi efektiftasnya.
Misi 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”. Berdasarkan UU No. 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah
Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksaanaan kegiata n perdagangandalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan
urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang
kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam
28

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

penyediaan cadangan/stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan
pembangunan sarana perdagangan, kemetrologian dan peningkatan ekspor, Kemendag
juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan
berada dalam wilayahwilayah administrasi pemerintah daerah.
Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian
Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:
1.
2.
3.

Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) di Sektor
Perdagangan.

TUJUAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yanghendak dicapai dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang
ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan
datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.
Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:
1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca
perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga
mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi
harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung
jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga
mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi
untukpertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan
berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel
dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

2.3

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAPPEBTI

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2020 -2024,
sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 maka Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut
melalui tujuan Bappebti, yaitu:“Peningkatan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang(SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan Konsumsi
Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi”
29

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan Bappebti adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi
Untuk menciptakan pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka komoditi sebagai kinerja
terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dicapai melalui meningkatnya hasil
pelayanan hukum, hasil pengawasan pelaku usaha di bidang PBK, serta hasil pembinaan dan
pengembangan Industri PBK. Adapun target indikator yang ingin dicapai yaitu:
INDIKATOR

Pertumbuhan nilai transaksi perdaganganberjangka komoditi

TARGET
2020
5%

2021
8%

2022
10 %

2023
13 %

2024
15 %

2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
Kinerja resi gudang yang diterbitkan dipengaruhi oleh jumlah pengelola gudang yangmenerbitkan Resi Gudang tersebut dan tingkat pemahaman pengelola gudang terkait SRG.
Peningkatan jumlah calon pengelola gudang maupun tingkat resi Gudang yang digunakan
sebagai sarana alternatif pembiayaan petani/pelaku usaha komoditas dapat menciptakan
pertumbuhan konsumsi nasional. Adapun target indikator yang ingin dicapai yaitu:
INDIKATOR

Pertumbuhan nilai resi gudang yangditerbitkan

TARGET
2020
5%

2021
7%

2022
9%

2023
12 %

2024
14 %

3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas
Realisasi transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) dapat dicapai melalui pembinaan,
pengawasan, dan pengembangan dari PLK itu sendiri seperti jumlah pelaku usaha baik
petani maupun pedagang (penjual/pembeli) yang mengikuti penyelenggaraan PLK dalammempromosikan komoditas unggulan di daerah mereka, pelaku usaha yang mencari produkproduk yang nantinya dapat digunakan atau diperjualbelikan dalam usaha mereka, serta
pemerintah daerah yang turut serta mendorong peningkatan kegiatan terkait PLK. Adapun
target indikator yang ingin dicapai yaitu:
INDIKATOR

Pertumbuhan realisasi nilai transaksi
pasar lelang komoditas

TARGET
2020
2%

2021
3%

2022
5%

2023
7%

2024
10 %

Tujuan tersebut diturunkan menjadi sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dari
Bappebti, sebagai berikut:

30

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

TUJUAN BAPPEBTI
Peningkatan Peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi
Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan
Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN STRATEGIS BAPPEBTI
Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi
Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)

SASARAN PROGRAM BAPPEBTI

Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK

SASARAN KEGIATAN BAPPEBTI

Meningkatnya
hasil pengawasan
terhadap Pelaku
Usaha di Bidang
Perdagangan
Berjangka
Komoditi

Meningkatnya
hasil pembinaan
dan pengawasan
SRG dan PLK

Meningkatnya
hasil pelayanan
hukum terhadap
Pelaku Usaha di
Bidang PBK,
SRG, dan PLK

Meningkatnya
hasil pembinaandanpengembangan
PBK, SRG, dan
PLKMeningkatnya
Pelayanan
Dukungan Teknis
dan Administratif
Badan Pengawas
Perdagangan
Berjangka
Komoditi

Gambar 2. 1 Kerangka Tujuan Strategis Bappebti 2020-2024

Untuk mencapai tujuan yaitu Peningkatan Peran Perdagangan Berjangka Komoditi(PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalammeningkatkan Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi, terdapat
Sasaran Strategis yang harus dicapai dan menjadi kewajiban yang harus dicapai oleh Bappebti,
yaitu :

"Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem
Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK”
Sasaran strategis ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK,
SRG, dan PLK. Karena PBK mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional
31

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Indonesia di era perdagangan bebas saat ini yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (riskmanagement) melalui kegiatan lindung nilai (hedging) dan sarana pembentukan harga (price discovery)yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Lalu SRG merupakan
salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani,
Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai sarana
tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha
dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan
lainnya. Serta PLK diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan
insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yangterlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui Pasar Lelang, pembentukan harga yangtransparan dapat digunakan sebagai harga acuan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur optimalnya peranan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang Komoditas dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Bappebti 2020-2024
Indikator

Sasaran Strategis“Optimalnya peranan Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi
Gudang (SRG), dan Pasar lelang
Komoditas (PLK)”

1.

Pertumbuhan nilai transaksi
perdagangan berjangka komoditi

2.

Pertumbuhan nilai resi gudang yangditerbitkan

3.

Pertumbuhan realisasi nilai transaksi
pasar lelang komoditas

Indikator pertama menggambarkan banyaknya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil
perdagangan berjangka komoditi (PBK). Pertumbuhan nilai Transaksi Perdagangan Berjangka
Komoditi diukur melalui pertumbuhan nilai transaksi multilateral PBK dan pertumbuhan nilaitransaksi SPA PBK. Semakin tinggi nilai transaksinya, maka mengindikasikan semakin efektif
dan bermanfaat keberadaan PBK. Sehingga multiplier effect ekonomi keberadaan PBK bisa
dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Indikator kedua menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG
dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai
resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakintinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat
keberadaan SRG.
Indikator ketiga menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas(PLK). Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasikan.
32

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhannilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan
semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PLK.

2.4

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) BAPPEBTI

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana dijelaskan di atas,
Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini adalah Bappebti telah menetapkan 1 (satu) sasaran
program yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Bappebti pada lima tahun
kedepan (2020-2024), sebagai berikut :Tabel 2. 2 Sasaran Program Bappebti 2020-2024
Sasaran Program

Meningkatnya
Implementasi
Pemanfaatan PBK, SRG,
dan PLK

2.5

Indikator

Satuan1. Pertumbuhan Implementasi PBK

Persen (%)

2. Pertumbuhan implementasi SRG

Persen (%)

3. Pertumbuhan implementasi PLK

Persen (%)

4. Indeks Kepuasan Layanan Publik
Bappebti

Nilai

5. Kepatuhan Pelaku Usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi

Persen (%)

6. Pemenuhan Konsultasi Hukum dan
Litigasi

Persen (%)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) BAPPEBTI

Berdasarkan sasaran program yang telah ditentukan, Bappebti menetapkan 5 sasaran kegiatan
sebagai upaya dalam mendukung tercapainya sasaran program yang diinginkan. Pada tahun
2020-2024, Sasaran Kegiatan (output) masing-masing unit Eselon II Bappebti berserta indikator
dan target kinerja tahunan yang ingin dicapai meliputi:

33

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

1. Sasaran Kegiatan Sekretariat Bappebti
Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan 1 Bappebti 2020-2024
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pelayanan
Dukungan Teknis dan
Administratif Badan
Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Indikator

Satuan1. Persentase
Kepuasanlayananpenyusunan program, anggaran danpelaporan

Persen (%)

2. Nilai tatakeuangankelolapengelolaan

Nilai

3. Persentase
kepuasanlayanankepegawaian
dan
operasional
perkantoran

Persen (%)

4. Persentase kepuasan publik terhadap
layanan kerjasama dan informasi
publik Bappebti

Persen (%)

2. Sasaran Kegiatan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan 2 Bappebti 2020-2024
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya hasil
pengawasan terhadap
Pelaku Usaha di Bidang
Perdagangan Berjangka
Komoditi

Indikator

Satuan1. Jumlah Pelaku Usaha PBK yang
Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi

Perusahaan

2. Jumlah Pelaku Usaha PBK yang
Patuh dalam Kegiatan Operasional,
Keuangan dan APU PPTPerusahaan

3. Persentase Pelaku Usaha yang Telah
Menindak Lanjuti Rekomendasi
Hasil Audit

Persen (%)

34

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

3. Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLKTabel 2. 5 Sasaran Kegiatan 3 Bappebti 2020-2024
Sasaran Kegiatan

Indikator

1. Jumlah Pengelola Gudang yang telahmenerbitkan Resi Gudang
2. Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang
berpartisipasi
3. Persentase Pemahaman Peserta
Meningkatnya hasil
Pelatihan di Bidang SRG dan PLK
pembinaan dan pengawasan
4. Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang
Sistem Resi Gudang dan
Patuh dalam kegiatan operasional
Pasar Lelang Komoditas
5. Jumlah
Daerahyang
telah
memanfaatkan gudang SRG dengan
Warehouse Management System (WMS)
6. Peningkatan
ekspormelalui
instrumen SRG

SatuanPelakuPelakuPersen (%)
Lembaga
DaerahPersen (%)

4. Sasaran Kegiatan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
Tabel 2. 6 Sasaran Kegiatan 4 Bappebti 2020-2024
Sasaran Kegiatan

Indikator

Satuan1. Regulasi di bidang PBK, SRG, dan
PLK yang diuji publik

Peraturan

Meningkatnya hasil
2. Rekomendasi Tindaklanjut Proses
pelayanan hukum terhadap
Penegakan Hukum di Bidang PBK,
Pelaku Usaha di Bidang
SRG dan PLK yang sesuai ketentuan
Perdagangan Berjangka
3. Konsultasi hukum tentang Peraturan
Komoditi, Sistem Resi
di Bidang PBK, SRG dan PLK
Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas
4. Berperkara di Badan Peradilan
dan/atau Penyelesaian Perselisihan di
Bidang PBK, SRG, dan PLK

DokumenDokumenDokumen

35

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

5. Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan 5 Bappebti 2020-2024
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya hasil
pembinaan PBK dan
pengembangan
Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi
Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas

Indikator

Satuan1. Hasilanalisis
pengembangankelembagaan
danprodukperdagangan berjangka/sistem resi
gudang/pasar
lelangyang
direkomendasikan
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan dibidang PBKAnalisis

3. Jumlah akses platform
informasi harga

AkseslayananIzin

4. Persentase pemahaman peserta
pelatihan teknis pelaku usaha PBK

Persen (%)

5. Persentase Peserta Lulus Ujian
Profesi yang Mengajukan Ijin
Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Persen (%)

36

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASIDAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1

ARAH KEBIJAKAN NASIONALRPJMN 2020-2024 merupakan tahap pembangunan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2005. Dengan kata lain, RPJMN pada tahap ini
memberikan pengaruh penting dalam pencapaian target pembangunan yang sebelumnya
dituliskan pada RPJPN, yaitu pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat
kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebihbaik. Sehingga sasran pembangunan pada RPJMN Ke-4 ini adalah mewujudkn masyarakat
indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembanguna n di berbagai
bidang. Setidaknya terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-4, yang kemudian diturunkan
kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Perogram Prioritas, Kegiatan
Prioritas, dan Proyek Prioritas. Disamping itu tujuan pembangunan ini juga sejalan dengan
target-target Sustainable Development Goals (SDGs).

Gambar 3. 1 Empat Pilar RPJMN Ke-4 Tahun 2020 - 2024
Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, keempat
pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan/prioritas nasional. Dengan tema
dan agenda pembangunan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adildan Berkesinambungan”, agenda pembangunan RPJM Nasional IV 2020-2024, adalah sebagai
berikut;
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
37

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

5. Memperkuat infrastrktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;serta
7. Memperkuat stabilitas polhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 yang sangat berkaitan dengan
Kementerian Perdagangan sesuai dengan arahan dari Bappenas adalah pada Prioritas NasionalI, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; danpada Prioritas Nasional IV, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Agenda
pembangunan lainnya merupakan agenda pembangunan pendukung yang tidak secara langsung
berkaitan, namun dapat menunjang arahan untuk Kementerian Perdagangan pada tahun 20202024.
Prioritas Nasional I: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas
Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan
ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dandalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah
tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber
daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan
sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan
kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, serta (2) Akselerasi peningkatannilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.
Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi
pembangungan ekonomi yang berkelanjutan; serta
b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

38

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Tabel 3. 1 Sasaran, Indikator dan Target 2020-2024 Perkuatan Ekonomi Kementerian
Perdagangan
TARGETNO

SASARANINDIKATOR

Baseline
2019

2024

B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing
perekonomian278

Peningkatan nilai tambah,
lapangankerja,
dan
investasi di sektor riil, danindustrialisasi
Peningkatan
eksporbernilai tambah tinggi dan
penguatan
TingkatKandungan Dalam Negeri(TKDN)

Penguatan
pilar
pertumbuhan dan daya
saing ekonomi

52. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)

N/A

10 DTU

1. Neraca Perdagangan-3,1 l) m)

USD
15,0 miliar

2. Pertumbuhan ekspor riil barang dan
jasa-1,2 c) m)

6,2

3. pertumbuhan ekspor non migas-5,7 l) m)

9,8

8. Kontribusi Ekspor Produk Industri
berteknologi tinggi (9B.1) (%)

10,7 c) q)13,09. Rasio ekspor jasa terhadap PDB(BoP) (%)

2,6%

3,0%

17. Jumlah promosi Tourism, Trade andInvestment (TTI) terintegrasi

6 Promositerintegrasi

8 Promositerintegrasi

20.Jumlah
ratifikasi
perjanjian
kerjasama ekonomi internasional

4 Ratifikasi

4 Ratifikasi

22.PTA/ FTA/ CEPA yang disepakati

14
Kumulatif

40
Kumulatif

4,3 %

3,1 %

9. Inflasi Pangan Bergejolak

Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024

Adapun agenda pembangunan/prioritas nasional yang terkait dengan perdagangan adalah“Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Dari 9 program
prioritas di dalam agenda pembangunan/prioritas nasional terkait ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas, yang menjadi dukungan Kementerian Perdagangan pada 5 tahun
mendatang dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dalamlima program prioritas, antara lain:
1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
2. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisa si;
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri; serta
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

39

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Terkait konsumsi pangan, Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam meningkatkan tatakelola sistem pangan nasional. Lalu dalam hal kewirausahaan dan UMKM, Kementerian
Perdagangan berperan untuk meningkatkan kemitraan usaha serta meningkatkan peluang usaha
dan start-up Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi yangdilaksanakannya dengan strategi (a) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (b)Pengembangan Industri Halal dan Produk Sehat.
Tabel 3. 2 Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi
PRIORITAS NASIONAL

Penguatan Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas

PROGRAM PRIORITASSTRATEGI

Peningkatan ketersediaan, akses
dan kualitas konsumsi pangan

Meningkatkan tata kelola sistem pangan
nasional

Penguatan kewirausahaan dan
usaha mikro, kecil dan menengah

Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha
Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
Meningkatkan penciptaan peluang usaha danstart-up

Peningkatan
Nilai
Tambah,Lapangan Kerja, dan Investasi diSektor Riil dan Industrialisasi

Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan
Investasi

Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan
TingkatKandungan
Dalam
Negeri (TKDN)

Meningkatkan Diversifikasi, Nilai Tambah
dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa

Pengembangan Industri Halal dan Produk
Sehat

Meningkatkan Akses dan Pendalaman Pasar
EksporMeningkatkan Efektitivitas Free Trade
Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi
Meningkatkan Partisipasi Dalam Jaringan
Produksi Global (Investasi Inbound dan
Outbound)Mengelola Impor

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi

Meningkatkan Sistem Logistik dan Stabilitas
Harga

Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024, diolah

Strategi peningkatan ekspor akan difokuskan pada peningkatan ekspor produk manufaktur
berteknologi menengah dan tinggi melalui rantai produksi global, serta perluasan pasar ekspor
terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Peningkatan ekspor juga akan
disinergikan dengan penguatan diplomasi ekonomi termasuk melalui skema ekspansi dan
investasi perusahaan Indonesia ke luar negeri. Sementara peningkatan citra dan diversifikasi
pemasaran pariwisata akan difokuskan pada keterpaduan pemasaran dan didukung dengan kerja
sama diplomasi. Dalam mendukung program prioritas tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan
adalah dengan peningkatan akses pasar ekspor. langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan antara lain: penguatan market intelligence; percepatan penyeleaian
perundinganl; diplomasi ekonomi untuk pengamanan, pendalaman, perluasan pasar ekspor;
promosi terintegrasi dan misi dagang; pembentukan lembagaendanaan kerjasama intrnasional
Indonesia. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi salah satunya dilaksanakan
40

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

melalui peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi (seperti e-commerce)serta peningkatan sistem logistik dan distribusi yang lebih handal dan efisien.
Prioritas Nasional IV: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Dalam membangun bangsa 5 tahun kedepan, kebudayaan bangsa menjadi salah satu fokus
pembangunan prioritas nasional. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki
kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional, yang didalamnya
terkandung nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai nilai luhur budaya bangsa.
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melekat pada kualitas manusia yang selaras
dengan fokus Presiden 5 tahun kedepan yang ingin meningkatkan sumber daya manusia.
Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan budayanya. Hal ini bisa menjadi
kelebihan, sekaligus tantangan Indonesia kedepan dengan kemajemukan budaya ini. Perlu ada
perencanaan harmonisasi kedepan agar kemajemukan budaya dapat menjadi oportunitas,
terutama dampaknya terhadap kemajuan perdagangan Indonesia.
Dalam arah kebijakan pada PN 4, Kementerian Perdagangan akan berkontribusi pada 1 program
prioritas yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu diturunkan lagi pada 1(satu) kegiatan prioritas, yaitu pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan
berlandaskan Pancasila dengan strateginya adalah penumbuhan budaya konsumen cerdas dancinta produk dalam negeri.
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan
Prioritas
Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Revolusi Mental
Revolusi mental dan
dan Pengembangan pembinaan ideologi
Pancasila
Kebudayaan

Pembangunan dan
pembudayaan sistem
ekonomi kerakyatan
berlandaskan Pancasila

Strategi
Penumbuhan budaya
konsumen cerdas dancinta produk dalamnegeri.

Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024, diolah

Berdasarkan pada PN 4 hingga ke strateginya, maka Kementerian Perdagangan memiliki peran
penting dalam merumuskan strategi budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.
Strategi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dalam negeri, baik jumlah
konsumsi produk dalam negeri maupun keamanan konsumen. Berdasarkan penjelasan yangtelah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa di dalam arahan nasional RPJMN ke-4 20202024 terdapat beberapa program prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian
Perdagangan. Peran dari Kementerian Perdagangan dibutuhkan dalam mendukung beberapa
program prioritas nasional. Selain melakukan peningkatan ekspor, Kementerian Perdaganganjuga memiliki peran dalam penguatan perdagangan dalam negeri seperti stabilisasi harga,
penggunaan produk dalam negeri, dan perlindungan konsumen. Mengacu pada arah kebijakanyang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 untuk kementerian Perdagangan, makaBappebti sebagai unit kerja di bawah kementerian Perdagangan memiliki peranan untuk dapat
menunjang capaian RPJMN tersebut.
41

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAPPEBTI

Dalam rangka optimalisasi peranan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan suatu
rencana strategis yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan(stakeholders) baik ditingkat pusat dan daerah. Salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya Bappebti sebagai lembaga yang menangani terkait perdagangan dengan ruang lingkup
yang sesuai amanah dalam peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan yang
dapat mendukung perekonomian nasional sesuai arahan dari Presiden, kebijakan nasional RPJM
Nasional 2020-2024, serta rencana strategi dari Kementerian Perdagangan.
Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Bappebti perlu diselaraskan berdasarkan tujuan,sasaran strategis, dan program yang telah ditetapkan di level Kementerian Perdagangan.
Kementerian Perdagangan melakukan penyusunan program kementerian untuk tahun 20202024 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen; (2) Program
Perdagangan Dalam Negeri; (3) Program Perdagangan Luar Negeri; (4) Program Riset dan
Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Program tersebut tercantum dalam rencana strategis
Kementerian Perdagangan tahun 2020-2021 di dalam Permendag No. 46 Tahun 2020. Dimana
di dalamnya terdapat arah kebijakan, strategi, dan program Kementerian Perdagangan yangberkaitan dengan tugas dan fungsi Bappebti yakni pada Program Perdagangan Dalam Negeri.
Program ini dilakukan untuk mendukung kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri,
perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan perdagangan berjangka komoditi.
Adapun Arah kebijakan dalam kerangka Program Perdagangan Dalam Negeri yang berkaitan
dengan Bappebti dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:
1. Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK); melalui pengawasan
kegiatan pelaku usaha PBK, kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha
PBK, pembinaan pelaku usaha PBK, pelaku usaha PBK yang diaudit dan kepatuhan
penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, pelaku usaha PBK yang patuh dalam
dalam Pelaksanaan Transaksi dan kegiatan operasional, keuangan dan APU PPT.
2. Peningkatan pelayanan hukum; melalui penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan di lingkungan PBK, SRG, dan PLK pemberian konsultasi,
asistensi, dan pemberian keterangan sebagai saksi/ahli hukum tentang peraturan dibidang PBK dan SRG, Pengenaan sanksi administrasi dan rekomendasi tindaklanjut
proses penyidikan atas pelanggaran di bidang perdagangan berjangka komoditi serta
sistem resi gudang yang sesuai ketentuan.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas; melalui analisis
pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi
gudang/pasar lelang, perizinan pelaku usaha PBK, cakupan komoditi dalam sistem
informasi harga, pelatihan teknis pelaku usaha PBK, dan penguatan kompetensi pelaku
perdagangan berjangka komoditi.

42

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

4. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lela ng
Komoditas (PLK) dengan melakukan penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan
PL, peningkatan pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL, pemanfaatan SRG dan PL
secara luas, pengawasan SRG, jumlah lembaga SRG dan PLK yang patuh terhadap
ketentuan yang berlaku, jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan resi gudang,jumlah pengguna pasar lelang, dan pilot project gudang SRG dengan warehousemanagement system.
Dalam rangka mencapai arah kebijakan Bappebti, maka strategi yang akan ditempuh adalahsebagai berikut;
1. Meningkatkan pemanfaatan perdagangan berjangka
2. Meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
3. Meningkatkan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan PBK
4. Meningkatkan dukungan Legislasi, Pengawasan, Penindakan dan Litigasi terkait PBK,
SRG, dan PLK
5. Meningkatkan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK
6. Meningkatkan sinergi pusat – daerah dalam pemanfaatan SRG dan PLK
Outcome yang diharapkan dari perdagangan berjangka komoditi adalah meningkatnya
Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar
Lelang Komoditas.

3.3

KERANGKA REGULASIKerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi Bappebti bermaksud untuk memberi arahan dan
landasan pengaturan/regulasi dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundangundangan yang diusulkan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, dalam rangka
memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap
pencapaian sasaran pembangunan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi
Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) atau dalam kata lain sebagai regulasi yangdiarahkan sebagai pelengkap landasan pengaturan. Berdasarkan pada langkah-langkah strategisyang telah ditetapkan dalam sub-bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk mendorong
percepatan realisasi peran strategis Bappebti tersebut dengan berdasar pada pada peraturan
perundangan diantaranya adalaha. Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang
43

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Nomor 2 PRP tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1962 Nomor 31) menjadi undang-undang;b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; dand. Undang-undang Nomor7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Bappebti dalam memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek
perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yangterlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti harus mengikuti
perkembangan PBK, SRG, dan PLK serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi
tersebut terkait dengan peraturan yang ada, untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan
penyusunan peraturan baru atau penyempurnaan peraturan yang ada. Kebutuhan regulasi untuk
Tahun 2020 dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, SRG, dan PLK
sebagai berikut:
1. Peraturan Bappebti tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
2. Peraturan Bappebti tentang Penasihat Berjangka;
3. Peraturan BAPPEBTI tentang Penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka;
4. Peraturan BAPPEBTI tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan
Mekanisme CDD Sederhana Pada Pialang Berjangka;
5. Peraturan BAPPEBTI tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor
125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah;
6. Peraturan BAPPEBTI tentang Penetapan Jenis dan Produk Aset Kripto Yang Dapat
Diperdagangkan di Bursa Berjangka;
7. Peraturan BAPPEBTI tentang Kewajiban Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan Pada
Pedagang Fisik Aset Kripto;
8. Peraturan BAPPEBTI tentang Kewajiban Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan Pada
Pedagang Fisik Emas Digital;
9. Peraturan BAPPEBTI tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pada Perdagangan
Berjangka Komoditi;
10. Peraturan BAPPEBTI tentang Kewajiban Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan Pada
Penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka;
11. Penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPBETI
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT Pada Pialang
Berjangka.
44

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Agar setiap ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat lebih dipahami dan
diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku usaha sehingga tidak terdapat multi tafsir, makadilakukan pertemuan teknis implementasi dari ketentuan tersebut di atas.

3.4

KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mendukung capaian nasional, Kementerian Perdagangan dan Bappebti makadiperlukan organisasi yanga memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan upaya pencapaiansasaran strategis yang telah ditetapkan. Organisasi yang disusun diharapkan dapat menjawab
segala perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional maupun dunia terhadap
perdagangan. Organisasi juga dapat berjalan secara efisien dan efektif agar kesejahteraan
masyarakat melalui perdagangan dapat terwujud.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012, disebutkan bahwa tugas
Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappebti
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi dibidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik
dan jasa;
4. Pelaksanaan administrasi badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi Bappebti
terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan
Penindakan, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar serta Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.
KepalaBAPPEBTI

Sekretaris
Bappebti

Biro Peraturan
Perundangundangan dan
Penindakan

Biro Pengawasan
Pasar Berjangka
dan Fisik

Biro Pembinaan dan
Pengembangan
Pasar

Biro Pembinaan
dan Pengawasa
SRG, dan PLK

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Bappebti
45

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon II Bappebti dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti. Dalam menjalankan
kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)
sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai.
2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang mempunyai tugas
untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundangundangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan dan
penetapan sanksi terhadap pelanggaran administrative di bidang Perdagangan Berjangka,
Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan
Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai.
3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas melaksanakankoordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit. kepatuhan dan keuangan
serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka. Dalammenjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik didukung oleh SDM
sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, mempunyai tugas melaksanakankoordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi pasar dibidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik Terorganisir.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar memiliki
SDM sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai.
5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan,
pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar Lelang, Pasar Fisik
dan Sistem Resi Gudang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan
Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM
sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai.
Sebagai upaya yang dilakukan Bappebti dalam pelakasanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan
adanya perubahan pada pola pikir dan budaya kerja aparatur, peraturan perundang-undangan,organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan
publik. Agenda yang dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokasi tersebut, diantaranya
adalah menajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan
penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur,penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik
dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

46

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

BAB IVTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1

TARGET KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 201 9 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024 bahwa target kinerja
merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappebti 2020-2024 diukur dengan berbagai
indikator kinerja beserta target kinerjanya. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran
program, dan 5 (lima) sasaran kegiatan yang menjadi sasaran kinejra Bappebti. Pada sub bab ini
akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja,baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.
Tabel 4. 1 Kinerja Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2020-2024
SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR
SASARANSTATEGISTARGET
2020

2021

2022

2023

2024

KET

TujuanPeningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi (T2)

Optimalnya
peranan PBK,SRG dan PLK(SS5)

1. Pertumbuhan nilaitransaksi
perdaganganberjangka komoditi

5%

8%

10 %

13 %

15 %

2. Pertumbuhan nilai
resi gudang yangditerbitkan

5%

7%

9%

12 %

14 %

3. Pertumbuhan
realisasi nilaitransaksi pasar
lelang komoditas

2%

3%

5%

7%

10 %

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
Bappebti 2020-2024, Bappebti telah menetapkan 1 (satu) sasaran program/ outcome dan indikatorsasaran program di lingkungan Bappebti. Indikator Sasaran Program merupakan alat ukur yangmengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Sasaran
Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengansasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan merupakan alat ukur yangmengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator
Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan
dengan sasaran kegiatan (output).

47

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Tabel 4. 2 Target Kinerja Sasaran Program Bappebti Tahun 2020-2024

No Sasaran Program

Indikator Sasaran
Program

TargetSatuan2020 2021

2022 2023

2024

PROGRAMPERDAGANGAN DALAM NEGERI

1

1. Pertumbuhan

Persentase
(%)

2

4

10

12

14

2. Pertumbuhan

Persentase
(%)

7

16

21

28

35

3. Pertumbuhan

Persentase
(%)

6

12

16

20

25

Nilai

75

78

80

83

85

Persentase
(%)

75

78

80

83

85

Persentase
(%)

75

78

80

83

85

Meningkatnya
Implementasi
Pemanfaatan
PBK, SRG,
dan PLK

Implementasi
PBK
implementasi
SRG
implementasi
PLK
4. Indeks Kepuasan
Layanan Publik
Bappebti
5. Kepatuhan
Pelaku Usaha
Perdagangan
Berjangka
Komoditi
6. Pemenuhan
Konsultasi
Hukum danLitigasi

1. Pertumbuhan Implementasi PBKBerdasarkan UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdaganganberjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan
kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Option atas Kontrak Berjangka. Ada dua manfaat
utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko ( risk
management) melalui kegiatan lindung-nilia atau "hedging" dan sarana pembentukan harga (pricediscovery).
Manfaat pertama adalah sebagai kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka
dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga. Manfaat
kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan
kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini
dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabahatau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling
kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga
48

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

acuan (reference price) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk
melakukan transaksi di pasar fisik.
Oleh karena itu penting untuk mengukur sejauh mana impementasi PBK dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat besarnya manafaat dari PBK.
Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kesatu
adalah Pertumbuhan Implementasi PBK. Rumusannya adalah sebagai berikut:
PerhitunganΣ Pertumbuhan Implementasi PBK = 25 % A + 25 % B + 25 % C + 25 % D
A = Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk
B = Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan
C = Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi
D = Pertumbuhan volume transaksi

2. Pertumbuhan Implementasi SRG
Di Indonesia, sistem resi gudang ini diatur dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi
Gudang. Definisi resi gudang menurut UU tersebut adalah dokumen bukti kepemilikan atasbarang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang. Sistem Resi Gudang
merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia, dimana dengan
menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang
yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapat pembiayaan. Pertumbuhan
Jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG. Berdasarkan pada data yang tercatat padasaat ini, bahwa jumlah Gudang SRG pemerintah adalah 123 Gudang dan Jumlah Gudang Swasta
adalah 72 Gudang sehingga total adalah 195 Gudang. Dari total keseluruhan Gudang yang sudah
mendapatkan ijin sebagai Gudang SRG tersebut, 38 Gudang SRG milik Pemerintah yang aktif
menerbitkan Resi Gudang; 56 Gudang SRG miliki Pemerintah pernah menerbitkan Resi
Gudang; 29 Gudang SRG milik Pemerintah tidak pernah menerbitkan Resi Gudang, dan 72
Gudang Swasta sudah mendapatkan ijin sebagai Gudang SRG. Berdasarkan pada data ini, makaBappebti menetapkan target capian pertumbuhan jumlah Gudang yang mengimplementasikan
SRG dalam periode renstra 2020-2024 sebanyak 25 gudang.
Dengan adanya peningkatan implementasi SRG diharapkan dapat diperoleh gambaran secara
komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan gudang SRG sehingga dapat menjaga
kontinyuitas produksi dan cadangan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional, mencapai
stabilitas harga pangan, dan membuat inflasi terkendali terutama di daerah. Disamping itu
melalui pemanfaatan SRG dapat menambah alternatif pembiayaan mengingat resi gudang dapat
49

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

dijadikan sebagai agunan pembiayaan di perbankan. Berdasarkan pertimbangan ini makaditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kedua adalah Pertumbuhan
Implementasi SRG. Rumusan nya adalah sebagai berikut:
PerhitunganΣ Pertumbuhan Implementasi SRG = 50 33,4 % A + 50 33,3 % B + 33,3 % C
A = Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG
B = Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang
C = Pertumbuhan jumlah pengguna RG

3. Pertumbuhan Implementasi PLK
Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk
melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas. Pasar
Lelang Komoditas (PLK) berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien danberperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang
Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan
penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya
sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek
mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan
usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari
Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi industry 4.0
adalah dengan membuat sistem pasar lelang terpadu (SPLT). SPLT merupakan system yang
dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya
pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk mengha silkan
model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Oleh karena itu
diperlukan suatu indikator yang dapat menghitung pertumbuhan bisnis PLK di Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ketigaadalah Pertumbuhan Implementasi PLK. Rumusannya sebagai berikut:
PerhitunganΣ Pertumbuhan Implementasi PLK = 33.4 % A + 33.3 % B + 33.3 % C
A = Pertumbuhan jumlah pengguna PLK
B = Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK
C = Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif

50

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

4. Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti
Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Bappebti memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu
berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Bappebti untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya kepada pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK maupun semua masya rakat umumnya.
Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dariperbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sehingga nantinyaakan diperoleh Indeks kepuasan layanan publik Bappebti.
Pengukuran Indeks kepuasan layanan publik Bappebti dilakukan dengan menilai persepsi
pengguna layanan dengan metode survey melalui kuesioner sesuai pedoman yang telah ditetapakoleh Kemenpan yang tercantum dalam Permenpan No. 14 tahun 2017. Ada tiga kelompok
layanan publik yang dinilai dalam perhitungan Indeks kepuasan layanan publik Bappebti yaitu:
1. Layanan perizinan
2. Layanan publikasi (website, brosur, buletin, informasi harga, dll)
3. Layanan pengaduan dan konsultasi
Adapun Rumusan Indeks kepuasan layanan publik Bappebti sebagai berikut:
Perhitungan

IKL=

Total Nilai Persepsi Per Unsur
total Unsur Yang Terisi

X Nilai tertimbang

Nilai Tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri darisembilan unsur yang terdiri dari:
1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

51

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurusdan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan
hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan.

5. Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas pelaku usaha dan kepatuhan
penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Bappebti menjadi
sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan
perundangundangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi. Sehingga terwujud Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien, efektif, danterlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum
kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat.
Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kelimaadalah Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi. Rumusan perhitungan
nilai Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut:
PerhitunganΣ Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi = 70% A + 30% B

A =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑡𝑢ℎB =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑛𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑛𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛

52

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

6. Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi
Bappebti sebagai regulator pada bidang PBK, SRG, dan PLK sesuai amanat undang-undang
wajib memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdaganganyang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalamperdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti sebagai satu-satunya regulator i harus
mampu memberikan layanan kepada pelaku usaha, maupun kepada masyarakat secara umum
terkait dengan memberikan layanan konsultasi hukum yang berkaitan dengan bidang PBK, SRG,
dan PLK.
Dalam dunia bisnis PBK, SRG, dan PLK memungkinan untuk timbulnya perselihan dan
permasalahan dalam bidang PBK, SRG, dan PLK baik perselisihan antar pelaku usaha, ataupun
pelaku usaha yang melakukan gugatan terhadap Bappebti. Oleh karena itu Bappbeti berhak untuk
menempuh proses penyelesaian atas perselisihan, sengket, dll yang terjadi sesuai dengan aturan
yang berlaku. Selain itu, karena berfungsi sebagai pembuat aturan, maka dalam hal berperkara diperadilan Bappebti dimungkinkan untuk mengambil perananan sebagai pihak ahli yang dapat
memberikan pendapat atas aturan hukum yang mengatur PBK, SRG, dan PLK.
Kedua hal ini merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh Bappebti untuk memberikan
kepastian hukum, dan memberikan rasa aman kepada seluruh pelaku usaha dibidang PBK, SRG,
dan PLK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebtiyang ke enam adalah Pemenuhan Konsulatasi Hukum dan Litigasi. Rumusan
perhitungannya sebagai berikut:
PerhitunganΣ Pemenuhan Konsulatasi Hukum dan Litigasi = 70% A + 30% B

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝑖 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚

A = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑠𝑖 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ𝑎𝑛

B = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ𝑎𝑛

53

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Sasaran dan indikator program (Eselon I) selanjutnya diuraikan menjadi sasaran kegiatan (output)
dan indikator kegiatan. Sasaran kegiatan inilah yang menjadi kegiatan pada unit Eselon II di
lingkungan Bappebti dan membentuk komponen anggaran. Berikut adalah rincian indikator
kinerja kegiatan pada setiap kegiatan Bappebti.
Tabel 4. 3 Sasaran dan indikator kegiatan Renstra Bappebti 2020-2024
TargetNo

Indikator Sasaran Kegiatan

Satuan
2020

2021

2022

2023 2024

3758 Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
1Persentase Kepuasan
layanan penyusunan program, anggaran
dan pelaporan

Persentase

80

85

90

95

100

2

Nilai tata kelola pengelolaan keuangan di
lingkungan Bappebti

Nilai

75

82

85

88

90

3

Persentase kepuasan layanan
kepegawaian dan operasional
perkantoran di lingkungan Bappebti

Persentase

80

82

85

87

90

4

Persentase kepuasan publik terhadap
layanan kehumasan Bappebti

Persentase

75

78

80

85

90

3759 Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi
1Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh
dalam Pelaksanaan Transaksi

Perusahaan

45

47

50

52

54

2

Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh
Dalam Kegiatan Operasional, Keuangandan APU PPTPerusahaan

54

57

60

62

63

3

Persentase pelaku usaha PBK yang telahmenindaklanjuti rekomendasi hasil audit

Persentase

60

73

75

77

80

3760 Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang Komoditas
1

Jumlah Pengelola Gudang yang telahmenerbitkan Resi Gudang

Pelaku2

Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang
berpartisipasi

Pelaku

50

52

55

59

64

200

464

502

547

596

54

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

TargetNo

Indikator Sasaran Kegiatan

Satuan3

Persentase Pemahaman Peserta
Pelatihan di Bidang SRG dan PLK

Persentase

4

Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang
Patuh dalam kegiatan operasional

Jumlah5Jumlah Pilot project Gudang SRG
dengan Warehouse Management System

Daerah6Peningkatan ekspor melalui
instrumen SRG

Persentase

2020

2021

2022

2023 2024

70

75

80

85

90

50

52

54

58

60

6

12

17

22

27

2

3

5

7

10

3761 Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas
1

Regulasi di lingkungan PBK, SRG, dan
PLKPeraturan

7

11

12

12

12

2

Rekomendasi Tindaklanjut Proses
Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG
dan PLK yang sesuai ketentuan

Dokumen

70

94

94

94

94

3

Konsultasi hukum tentang Peraturan di
Bidang PBK, SRG dan PLK

Dokumen

27

37

37

37

37

4

Berperkara di Badan Peradilan dan/atau
Penyelesaian Perselisihan di Bidang
PBK, SRG, dan PLK

Dokumen

10

15

15

15

15

3762 Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
1

Hasil analisis pengembangankelembagaan dan produk perdaganganberjangka/sistem resi gudang/pasar
lelang yang direkomendasikan

Analisis

5

7

7

8

8

2

Jumlah Perizinan yang diterbitkan dibidang PBK

Izin

550

600

650

750

800

3

Jumlah akses platform layanan informasi Akses
harga komoditi

4Persentase pemahaman peserta pelatihan Persentase
teknis pelaku usaha PBK

70

75

80

85

90

5

Persentase peserta lulus ujian profesi
yang mengajukan ijin sebagai Wakil
Pialang Berjangka

82

84

86

88

90

Persentase

10000 10000 11000 11000 12000

55

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

4.2

KERANGKA PENDANAAN

Dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, peran pemerintah bersama seluruhpemangku akan semakin penting. Seiring dengan maraknya revolusi industri 4.0 di berbagai
bidang yang diiringi dengan stagnasi perekonomian global dan tren penurunan harga komoditas
internasional, sejumlah tantangan yang dihadapi Kementerian Perdagangan umumnya dan
BAPPBETI pada khususnya menjadi semakin luas. Menguatnya pasar produk dalam negeri,
terwujudnya konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta optimalisasi
peran Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas menjadi
semakin penting dalam menghadapi persaingan di era industri 4.0. Sementara itu, stagnasi
perekonomian global dan tren penurunan harga komoditas internasional menjadi tantangan unik
tersendiri dalam upaya Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilaitambah dan jasa. Penyelesaian sejumlah tantangan di atas akan berjalan dengan baik bila
didukung dengan peningkatan kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel dan profesional dan
peningkatan profesionalisme SDM perdagangan nasional.
Kerangka pendanaan kedepan disusun dengan mengedepankan prinsip money follows program.
Kesinambungan implementasi money follows program terlihat dari program/kegiatan prioritas
Kementerian Perdagangan yang mengacu pada Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Oleh karena itu,
kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan akan berorientasi pada Prioritas Nasional yangtelah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan dan agenda pembangunan
nasional.
Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan pada bab sebelumnya, gu na
merealisasikan rencana strategis Bappebti periode 2020-2024 program dan kegiatan di
Lingkungan Bappebti selama 5 (lima) tahun kedepan akan didanai yang bersumber dari APBN
baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar
Negeri. Selain itu, pencapaian sasaran pembangunan yang optimal membutuhkan sinergi antar
pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kementerian Perdagangan bersama dengan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan
mengkoordinasikan pengalokasian Dana Transfer Khusus, yaitu mekanisme pendanaan dalam
APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan daerah. Terkait pendanaan kegiatan khusus fisik yangmerupakan urusan daerah, Kementerian Perdagangan bertugas dan bertanggungjawab
mengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Tabel di Bawah ini menunjukan alokasi
anggaran Bappebti selama lima tahun mendatang.

56

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan Renstra Bappebti 2020-2024
UNIT
ORGANISASIPELAKSANAPERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU)
PROGRAM/KEGIATAN

2020(pascapenghematan)

2021

2022

2023

2024
BADAN
PENGAWASPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITIPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITI
Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis
Lainnya Badan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi
Pengawasan
Perdagangan
Berjangka Komoditi

Pembinaan dan
Pengawasan Sistem
Resi Gudang Dan
Pasar Lelang
Komoditas

Peningkatan
Pelayanan Hukum

Peningkatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Perdagangan
Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang,dan Pasar Lelang
Komoditas

39.787.529

2.683.600

8.825.200

3.059.600

4.719.600

49.367.090

5.225.515

15.558.165

5.522.258

9.053.772

49.822.146

5.251.795

15.669.575

5.545.184

9.109.158

50.291.111

5.279.864

15.784.325

5.568.797

9.166207

51.094.000

SEKRETARIAT
BAPPEBTI

5.363.00

BIRO
PENGAWASANPASARBERJANGKADAN FISIK

16.036.000

BIRO
PEMBINAANDANPENGAWASAN
SISTEM RESIGUDANG DANPASAR LELANG
KOMODITAS

5.658,00

BIRO
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGANDANPENINDAKAN

9.312,00

BIRO
PEMBINAAN
DAN
PEMBANGAN
PASAR

57

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Bappebti tahun 2020-2024 disusun berdasarkan hasil penjabaran
dari Visi dan Misi Presiden yang diturunkan kedalam Tujuan Kementerian Perdagangan sebagai
upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Adapun Tujuan yang ingin dicapaioleh Kementerian Perdagangan sendiri akan diemban oleh beberapa unit eselon I di
Kementerian Perdagangan, dan salah satunya diemban oleh Bappebti yang kemudian diturunkan
menjadi Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Rencana Strategis Bappebti
2020-2024 disusun dengan mengacu pada document perencanaan meliputi RPJPN 20205-2025,
RPJMN IV 2020-2024, dan Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum di dalam
Permendag No. 46 Tahun 2020. Serta dengan tetap memperhatikan peraturan perundanganyang berlaku seperti tercantum pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan, Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang No. 9 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, serta
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang
Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi
Agro,. Rencana Strategis Bappebti 2020-2024 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Bappebti yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan PBK, SRG dan PLK.
Visi Presiden sebagaimana dimaksud yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diturunkan ke dalammisi Presiden dan kemudian dijabarkan oleh Kementerian Perdagangan kedalam Tujuan
Kementerian Perdagangan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : 1) Peningkatan kinerja ekspor
non-migas dan jasa; 2) Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi; serta 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik
dan berkualitas. Adapun tujuan nomor 2 yakni “Peningkatan konsumsi nasional untuk
pertumbuhan ekonomi” menjadi bagian yang ingin dicapai oleh Bappebti dalam kurun waktu
5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan tersebut dijabarkan kembali oleh Bappebti kedalam 1(satu) sasaran strategis yaitu “Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK”; 1 (satu) sasaran
program yaitu “Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK; serta 5(lima) sasaran kegiatan. Pencapaian dari sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan
tersebut dapat diukur dengan adanya indikator-indikator yang telah disusun. Dengan disusunnya
Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bappebti selama (lima) tahun
kedepan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappebti dan Rencana Kerja Anggaran(RKA) Bappebti.

58

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN

59

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJATabeL Matriks Kinerja Bappebti Tahun 2020-2024

KL

PROG

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)PROGRAM/KEGIATAN

NO

KEG

090

(1)

INDIKATOR

(2)

(3)

TARGETSATUAN

UNIT ORGANISASIPELAKSANA

2020

2021

2022

2023

2024

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

05

Optimalnya
Peranan PBK,
SRG, dan PLK

1Pertumbuhan nilaitransaksi perdaganganberjangka komoditi

persen (%)

5

8

10

13

15

2

Pertumbuhan nilai resi
gudang yangditerbitkanpersen (%)

5

7

9

12

14

persen (%)

2

3

5

7

10

Persentase

80

85

90

95

100

Nilai

75

82

85

88

90

3

KL

PROG

KEG

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

090

01

3758

DUKUNGANMANAJEMEN DANDUKUNGAN TEKNISLAINNYA BADANPENGAWASPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITI

1

Meningkatnya
Pelayanan Dukungan
Teknis dan
Administratif Badan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi

1

2

3

Pertumbuhan realisasi
nilai transaksi pasar
lelang komoditas

Persentase Kepuasan
layanan penyusunan
program, anggaran
dan pelaporan
Nilai tata kelola
pengelolaan keuangandi lingkungan
Bappebti
Persentase kepuasan
layanan kepegawaian
dan operasional
perkantoran di
lingkungan Bappebti

BADAN PENGAWASPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITISEKRETARIAT
BAPPEBTI

Persentase

80

82

85

87

90

60

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

KL

PROG

KL

PROG

090

02

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)PROGRAM/KEGIATAN

NO

KEG

KEG

(1)

INDIKATOR

(2)

2021

2022

2023

2024

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase

75

78

80

85

90

4

1

Pertumbuhan
Implementasi PBK

persen (%)

2

4

10

12

14

2

Pertumbuhan
Implementasi SRG

persen (%)

7

16

21

28

35

3

Pertumbuhan
Implementasi PLK

persen (%)

6

12

16

20

25

Nilai

75

78

80

83

85

persen (%)

75

78

80

83

85

persen (%)

75

78

80

83

85

(10)

PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1

Meningkatnya
Implementasi
Pemanfaatan PBK,
SRG, dan PLK

6
3759

2020
(3)

5

10

UNIT ORGANISASIPELAKSANA

Persentase kepuasan
publik terhadap
layanan kehumasan
Bappebti

4

90

TARGETSATUANPENGAWASANPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITI

1

Meningkatnya hasil
pengawasan
terhadap Pelaku
Usaha di Bidang
Perdagangan
Berjangka Komoditi

1

2

3

Indeks Kepuasan
Layanan Publik
Bappebti
Kepatuhan Pelaku
Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi
Pemenuhan
Konsultasi Hukum
dan Litigasi
Jumlah pelaku usaha
PBK yang patuh
dalam pelaksanaantransaksi
Jumlah pelaku usaha
PBK yang Patuh
dalam Kegiatan
Operasional,
Keuangan dan APU
PPTPersentase pelaku
usaha PBK yang telah

Perusahaan

45

47

50

52

54

Perusahaan

54

57

60

62

63

Persentase

60

83

85

87

90

BADAN PENGAWASPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITI

BIRO PENGAWASAN
PASAR BERJANGKADAN FISIK

61

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN

NO

KL

90

PROG

10

KEG

3760

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)(1)

INDIKATOR(2)PEMBINAAN DANPENGAWASAN SISTEMRESI GUDANG DANPASAR LELANG

Meningkatnya
hasil pembinaan
dan pengawasan
Sistem Resi
Gudang dan Pasar
Lelang Komoditas

(3)

1

2

3

4

5

6
90

10

3761

PENINGKATANPELAYANAN HUKUM

1Meningkatnya hasil
pelayanan hukum
terhadap Pelaku
Usaha di Bidang
Perdagangan
Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang,dan Pasar Lelang
Komoditas

menindaklanjuti
rekomendasi hasil
audit
Jumlah Pengelola
Gudang yang telahmenerbitkan Resi
GudangJumlah Pengguna
Pasar Lelang yang
berpartisipasi
Persentase
pemahaman Peserta
Pelatihan di Bidang
SRG dan PLK
Jumlah Lembaga SRG
dan PLK yang Patuh
dalam kegiatan
operasional
Jumlah Pilot project
Gudang SRG dengan
Warehouse Management
SystemPeningkatan ekspor
melalui instrumen
SRG

TARGETSATUAN

UNIT ORGANISASIPELAKSANA

2020

2021

2022

2023

2024

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pelaku

50

52

55

59

64

Pelaku

200

464

502

547

596

Persentase

70

75

80

85

90

Jumlah

50

52

54

58

60

Daerah

6

12

17

22

27

Persentase

2

3

5

7

10

Peraturan

7

11

12

12

12

1

Regulasi di Bidang
PBK, SRG, dan PLK

2

Rekomendasi
Tindaklanjut Proses
Penegakan Hukum di
Bidang PBK, SRG
dan PLK yang sesuai
ketentuan

Dokumen

70

94

94

94

94

3

Konsultasi hukum
tentang Peraturan di

Dokumen

27

37

37

37

37

(10)

BIRO PEMBINAANDAN PENGAWASAN
SISTEM RESIGUDANG DAN PASARLELANG
KOMODITAS

BIRO PERATURANPERUNDANGUNDANGAN DANPENINDAKAN

62

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN

NO

KL

PROG

KEG

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)(1)

INDIKATOR

(2)

(3)

TARGETSATUAN

UNIT ORGANISASIPELAKSANA

2020

2021

2022

2023

2024

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Dokumen

10

15

15

15

15

Analisis

5

7

7

8

8

Izin

550

600

650

750

800

(10)

Bidang PBK, SRG
dan PLK

4
90

10

3762

PENINGKATANPEMBINAAN DANPENGEMBANGANPERDAGANGANBERJANGKA
KOMODITI, SISTEMRESI GUDANG, DANPASAR LELANG

1

Meningkatnya hasil
pembinaan dan
pengembangan
Perdagangan
Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang,dan Pasar Lelang
Komoditas

1

2
3

4

5

Berperkara di Badan
Peradilan dan/atau
Penyelesaian
Perselisihan di Bidang
PBK, SRG, dan PLK
Hasil analisis
pengembangankelembagaan dan
produk perdaganganberjangka/sistem resi
gudang/pasar lelangyang
direkomendasikan
Jumlah Perizinan yangditerbitkan di bidang
PBK
Jumlah akses platform
layanan informasi
harga komoditi
Persentase
pemahaman peserta
pelatihan teknis
pelaku usaha PBK
Persentase peserta
lulus ujian profesi
yang mengajukan ijinsebagai Wakil Pialang
Berjangka

Akses

10000

10000

11000

11000

12000

Persentase

70

75

80

85

90

Persentase

5

5

5

6

6

BIRO PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
PASAR

63

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN 2. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka Pendanaan Renstra BAPPEBTI 2020-2024

NO

UNIT KERJAPELAKSANA

TARGETPROGRAM/KEGIATAN
2020

2021

2022

2023

2024

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

KEMENTERIAN/LEMBAGA:KEMENTERIANPERDAGANGAN

2.352.729

2.352.729

2.352.729

2.352.729

2.352.729

01

DUKUNGAN MANAJEMEN

1.350.302

1.350.302

1.350.302

1.350.302

1.350.302

090

01

Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi

39.787.529

49.367.090

49.822.146

50.291.111

51.094.000

SEKRETARIAT BAPPEBTI

090

02

090

02

2.683.600

5.225.515

5.251.795

5.279.864

5.363.00

BIRO PENGAWASAN PASARBERJANGKA DAN FISIK

16.036.000

BIRO PEMBINAAN DANPENGAWASAN SISTEM RESIGUDANG DAN PASARLELANG KOMODITAS

KL

PROG

KEG

090

09

090

02

3758

(7)

PERDAGANGAN DALAMNEGERI
3759

Pengawasan Perdagangan
Berjangka Komoditi

3760

Pembinaan dan Pengawasan
Sistem Resi Gudang Dan Pasar
Lelang Komoditas

8.825.200

15.558.165

15.669.575

15.784.325

64

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

NO

2020

2021

2022

2023

2024

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KL

PROG

KEG

090

02

3761

Peningkatan Pelayanan Hukum

3.059.600

5.522.258

5.545.184

5.568.797

5.658,00

BIRO PERATURANPERUNDANG-UNDANGANDAN PENINDAKAN

3762

Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi
Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas

4.719.600

9.053.772

9.109.158

9.166207

9.312,00

BIRO PEMBINAAN DANPEMBANGAN PASAR

090

02

(1)

UNIT KERJAPELAKSANA

TARGETPROGRAM/KEGIATAN

65

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024[DRAFT]KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS LAYANAN PERIZINANBADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITIKEMENTERIAN PERDAGANGANDATA UNIT PELAYANAN
Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan::

DATA RESPONDEN
Jenis kelamin
Usia
Pendidikan
Pekerjaan
Domisili

:
:
:
:
:

PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN (lingkari jawaban yang paling sesuai)
1. Bagaimana menurut Saudara dengan kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dalampengurusan pelayanan dengan hasil/jenis pelayanan yang diberikan?
a. Tidak sesuai.
b. Kurang sesuai.
c. Sesuai.
d. Sangat sesuai.
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur pelayanan yang dilaksanakan di unit ini?
a. Tidak mudah.
b. Kurang mudah.
c. Mudah.
d. Sangat mudah.
3. Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di unit ini?
a. Selalu tidak tepat.
b. Kadang-kadang tepat.
c. Banyak tepatnya.
d. Selalu tepat.
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
a. Tidak wajar.
b. Kurang wajar.
c. Wajar.
66

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

d. Sangat wajar.
5. Bagaimana pendapat Saudara dengan hasil dari pelayanan yang telah diberikan?
a. Tidak puas.
b. Kurang puas.
c. Puas.
d. Sangat puas.
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak mampu.
b. Kurang mampu.
c. Mampu.
d. Sangat mampu
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan
pelayanan?
a. Tidak sopan dan Tidak ramah.
b. Kurang sopan dan Kurang ramah.
c. Sopan dan ramah.
d. Sangat sopan dan ramah.
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelaksanaan Maklumat Pelayanan/Janji Layanan yangtelah dijanjikan oleh penyelenggara pelayanan?
a. Tidak tepat.
b. Kurang tepat.
c. Tepat.
d. Sangat Tepat.
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh unit
pelayanan ini?
a. Tidak puas.
b. Kurang puas.
c. Puas.
d. Sangat puas.
10. Bagaimana pendapat Anda tentang keadilan/kesetaraan untuk mendapatkan pelayanan
informasi dari unit pelayanan ini?
a. Sangat Adilb. Adilc. Kurang Adild. Tidak Adil

67

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

SARAN

-

TERIMA KASIH -68

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024[DRAFT]KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS LAYANAN INFORMASI PUBLIKBADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITIKEMENTERIAN PERDAGANGANDATA UNIT PELAYANAN
Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan::

DATA RESPONDEN
Jenis kelamin
Usia
Pendidikan:::

Pekerjaan
Domisili::

PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN (lingkari jawaban yang paling sesuai)
1. Apakah Anda mengetahui adanya penyelenggaraan layanan informasi publik di Bappebti?
a. Ya
b. Tidak
2. Jika Ya, darimana Anda mengetahui adanya pelayanan informasi publik tersebut?
a. Kantor Bappebtib. Internetc. Flyer/ Booklet/ Poster
d. Teman/ Keluarga/ saudarae. Lain-lain
3. Saat melakukan permohonan informasi ke unit Pelayanan Informasi Publik, sistem apa yanglebih Anda sukai?
a. E-mailb. Datang Langsungc. Telepon / SMS
d. Contact Us pada website www.bappebti.go.id

A. PELAYANAN DAN KOMPETENSI PETUGAS
4. Menurut Anda, bagaimana kesantunan sikap petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan
informasi on site?
a. Sangat Ramah
69

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

b. Ramahc. Kurang Ramahd. Tidak Ramah
5. Menurut Anda, bagaimana penjelasan yang diberikan petugas pelayanan informasi?
a. Sangat Jelas
b. Jelasc. Kurang Jelas
d. Tidak Jelas
6. Menurut Anda, bagaimana kompetensi pengelola dalam memberikan layanan informasi
publik?
a. Sangat Baikb. Baikc. Kurang Baikd. Tidak Baik
B. SISTEM DAN PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
7. Menurut Anda, bagaimana prosedur layanan informasi publik yang diterapkan di Bappebti?
a. Sangat Mudah
b. Mudahc. Kurang Mudah
d. Tidak Mudah
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan informasi dengan jenis
pelayanannya?
a. Sangat Sesuaib. Sesuaic. Kurang Sesuai
d. Sesua
9. Menurut Anda, berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan di Bappebti?
a. <5 hari Kerjab. 6 – 12 hari Kerjac. 13 – 17 hari Kerjad. > 17 hari Kerja
10. Menurut Anda, bagaimana ketepatan waktu pelaksanaan jam operasional layanan informasi
publik yang diterapkan di Bappebti?
a. Selalu Tepat
b. Banyak Tepatnya
c. Kadang-Kadang Tepat
70

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

d. Selalu Tidak Tepat
11. Menurut Anda, bagaimana tindak lanjut pengaduan/ tanggapan yang dilaksanakan oleh
Bappebti?
a. Sangat Puas.
b. Puas.
c. Kurang Puas.
d. Tidak Puas.
12. Menurut Anda, bagaimana tanggung jawab pengelola dalam memberikan pelayanan
informasi publik?
a. Sangat Bertanggung Jawabb. Bertanggung Jawabc. Kurang Bertanggung Jawab
d. Tidak Bertanggung Jawab

C. SARANA DAN PRASARANA
13. Menurut Anda, bagaimana kelengkapan sarana layanan informasi publik yang diterapkan diBappebtia. Sangat Lengkap
b. Lengkap
c. Kurang Lengkap
d. Tidak Lengkap
14. Menurut Anda, Bagaimana kenyamanan fasilitas ruang tunggu yang disediakan oleh unit
pelayanan informasi?
a. Sangat Nyaman
b. Nyamanc. Kurang Nyaman
d. Tidak Nyaman
15. Menurut Anda, Bagaimana tampilan website Bappebti yang anda lihat diwww.bappebti.go.id?
a. Sangat Baikb. Baikc. Kurang Baikd. Tidak Baik
16. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan akses saat membuka halaman pada website
Bappebti tersebut?
a. Sangat Cepat
b. Cepat71

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

c. Kurang Cepatd. Tidak Cepat
17.MenurutAnda,apakahketersediaan
informasi
website www.bappebti.go.id sudah memadai dan Up to date?
a. Sangat Memadaib. Memadai
c. Kurang Memadai
d. Tidak Memadai

publikBappebtidi

D. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP LAYANAN INFORMASI BAPPEBTI
18. Secara umum, bagaimana kualitas layanan informasi publik yang diterapkan di Bappebti?
a. Sangat Baikb. Baikc. Kurang Baikd. Tidak Baik
19. Menurut Anda, Apakah Anda merasa puas dengan layanan Informasi Publik yang diberikan
oleh Bappebti?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas

SARAN

-

TERIMA KASIH -72

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024[DRAFT]KUESIONER SURVEY KEPUASANPENGGUNA LAYANAN PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DANPELAPORAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITIKEMENTERIAN PERDAGANGANDATA UNIT PELAYANAN
Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan: Sekretariat – Bappebti:

DATA RESPONDEN
Nama
Unit kerja
Jabatan:::PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN (lingkari jawaban yang paling sesuai)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur penyusunan program kerja dan anggaran yangdilaksanakan oleh Sekretariat?
a. Sangat Mudah.
b. Mudah.
c. Kurang Mudah.
d. Tidak Mudah
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur evaluasi dan penilaian kinerja unit yangdilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Mudah.
b. Mudah.
c. Kurang Mudah.
d. Tidak Mudah
3. Menurut Anda, apakah aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh unit anda Anda saat ini sudah
sesuai dengan program kerja dan anggaran yang ditetapkan?
a. Ya
b. Sebagian Besar Ya
c. Sebagian Besar Tidak
d. Tidak73

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

4. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi penyusunan dan pengendalianprogram kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
5. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi evaluasi dan penilaian kinerja
unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
6. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan ketepatan waktu penyusunan dan
pengendalian program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
7. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan ketepatan waktu evaluasi dan penilaiankinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
8. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan keakuratan hasil penyusunan dan
pengendalian program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
9. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan keakuratan hasil evaluasi dan penilaiankinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas

74

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

10. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan penyusunan dan pengendalian program
kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas

11. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan kemampuan komunikasi pegawai dalammenjelaskan prosedur evaluasi dan penilaian kinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas

SARAN

75

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024[DRAFT]KUESIONER SURVEY KEPUASANPENGGUNA LAYANAN KEPEGAWAIAN DAN OPERASIONALPERKANTORAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITIKEMENTERIAN PERDAGANGANDATA UNIT PELAYANAN
Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan: Sekretariat – Bappebti:

DATA RESPONDEN
Nama
Unit kerja
Jabatan:::PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN (lingkari jawaban yang paling sesuai)
1. Apakah Anda memahami tentang prosedur/ peraturan yang ditetapkan bagi semua pegawai,
termasuk hak-kewajiban, dan insentif-disinsentif?
a. Ya
b. Sebagian Besar Ya
c. Sebagian Besar Tidak
d. Tidak
2. Apakah Anda memiliki peluang/ kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan pada saat ini atau di masa yang akan datang?
a. Ya
b. Sebagian Besar Ya
c. Sebagian Besar Tidak
d. Tidak
3. Menurut Anda, apakah renumerasi yang Anda terima di Bappebti sudah sesuai dengan
keahlian dan kontribusi yang Anda berikan?
a. Ya
b. Sebagian Besar Ya
c. Sebagian Besar Tidak
d. Tidak
4. Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di unit ini?
76

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

a. Selalu tidak tepat.
b. Kadang-kadang tepat.
c. Banyak tepatnya.
d. Selalu tepat
5. Menurut Anda, bagaimana kelengkapan sarana penunjang perkantoran yang ada di Bappebti?
a. Sangat Lengkap
b. Lengkap
c. Kurang Lengkap
d. Tidak Lengkap
6. Menurut Anda, apakah anda puas dengan kebersihan di lingkungan kantor Bappebti?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
7. Menurut Anda, apakah anda puas dengan kondisi bangunan kantor Bappebti?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
8. Menurut Anda, bagaimana cepat tanggap dan tindak lanjut unit ini terhadap keluhan anda?
a. Sangat Cepat
b. Cepatc. Kurang Cepatd. Tidak Cepat
9. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan kemampuan komunikasi pegawai dalammenjelaskan prosedur layanan kepegawaian pada unit ini?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas

10. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan kemampuan komunikasi pegawai dalammenjelaskan prosedur layanan operasional perkantoran pada unit ini?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas

77

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024[DRAFT]KUESIONER SURVEY KEPUASANPENGGUNA LAYANAN PUBLIKASIBADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITIKEMENTERIAN PERDAGANGANDATA UNIT PELAYANAN
Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan: Sekretariat – Bappebti:

DATA RESPONDEN
Nama
Unit kerja
Jabatan:::PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN (lingkari jawaban yang paling sesuai)
1. Secara umum, bagaimana kualitas konten publikasi (informasi, tulisan, data, dll) yang
dipublikasikan oleh Bappebti?
a. Sangat Baikb. Baikc. Kurang Baikd. Tidak Baik
2. Secara umum, bagaimana kualitas cetakan (majakah, brosur, flyer, dll) publikasi yangdikeluarkan oleh Bappebti?
a. Sangat Baikb. Baikc. Kurang Baikd. Tidak Baik
3. Menurut Anda, apakah publikasi yang dikeluarkan oleh Bappebti sudah terbit tepat waktu?
a. Ya
b. Sebagian Besar Ya
c. Sebagian Besar Tidak
d. Tidak
4. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan keakuratan data publikasi yang dilakukan
oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
78

RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI TAHUN 2020-2024

c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
5. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi dan pengendalian kegiatan
promosi dan publikasi yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
6. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan pengelolaan media komunikasi internalyang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
7. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi dan pengendalian kegiatan
pemberitaan positif yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
8. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi dan pengendalian kegiatan
pemberitaan negatif yang dilakukan oleh Sekretariat?
a. Sangat Puas
b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
c. Kurang Puas
d. Tidak Puas
SARAN

-

TERIMA KASIH -79