LAMPIRAN BAB 5:
SosialDokumen SA-S-SD-23
Versi 1.1

Mengikat sejak 1 Juli 2023

Termasuk dalam dokumen ini:
S04 Protokol Remediasi Rainforest Alliance
Peta Risiko Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa
S09 Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Kesenjangan
dengan Upah Layak
S10 Tolak Ukur Upah Layak per Negara
S11 Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan(Padiatapa)
Panduan yang terkait dengan Bab ini:
S03 Alat Bantu Penilaian Risiko
S08 Alat Bantu Matriks Gaji

© 2023 Rainforest Alliance. Semua hak dilindungi undang-undang.

Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial
dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani danmasyarakat sekitar hutan.

Nama dokumen:

Kode Dokumen:

Versi:

Bahasa:Lampiran Bab 5: Sosial

SA-S-SD-23

V1.1

ID

Tanggal publikasi pertama: Tanggal Revisi:

Berlaku Mulai:

Berakhir pada:

1 Juli 2022

1 Juli 2023

Hinggapemberitahuan lebih
lanjutJuli 2023

Disusun Oleh:

Disetujui Oleh:

Penjaminan Global

Direktur Standar dan Penajminan

Ditautkan ke:
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun
SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan
Menggantikan

Berlaku untuk:

SA-S-SD-23-V1 Lampiran Bab 5: Sosial

Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai
PasokanLampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.
Informasi selengkapnya?
Untuk informasi selengkapnya mengenai Rainforest Alliance, silahkan kunjungi www.rainforest-alliance.org, hubungi
info@ra.org atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The
Netherlands.
Penafian Penerjemahan
Untuk pertanyaan terkait akurasi informasi dalam sebuah naskah terjemahan, harap lakukan klarifikasi dengan versi
resmi berbahasa Inggris. Perbedaan makna akibat penerjemahan sifatnya tidak mengikat dan tidak berdampak padatujuan audit atau sertifikasi.
Dilarang keras menggunakan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau
diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.

SA-S-SD-23-V1.1ID

2

GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA
Gambaran umum perubahan penting dalam dokumen ini
SA-S-SD-23-V1.1 Lampiran Bab 5: Sosial, dipublikasikan pada 6 Februari 2023
dibandingkan dengan versi sebelumnya
SA-S-SD-23-V1 Lampiran Bab 5: Sosial, dipublikasikan pada 1 Juli 2022
Halaman

SubjekPerubahanhal. 4

Mempersiapkan
Sistem Remediasi

Referensi ditambahkan ke persyaratan 1.1.5 yang kinimerinci semua tanggung jawab umum komite dan
komposisinya,bagiandari
persyaratan
1.5.1(Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan
penanganan). Tugas spesifik dipertahankan tersendiri dipersyaratan terkaithal. 8Upah Layak

Penghapusan persyaratan 5.3.4 yang sebelumnya
digabung dengan 5.3.3

hal. 7

Peta Risiko Pekerja
Anak dan Kerja Paksa

Penambahan URL ke peta risiko untuk pekerja anak dan
kerja paksa

SA-S-SD-23-V1.1ID

3

DAFTAR ISI
S04 PROTOKOL REMEDIASI RAINFOREST ALLIANCE ................................................................................. 5
1.

Menyiapkan sistem remediasi ................................................................................................... 5

2.

Ketika sebuah kasus terjadi: respon dan proses remediasi ................................................... 6

Peta Risiko Pekerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa ................................................................................ 8
S09 METODOLOGI UNTUK MENGUKUR REMUNERASI DAN PERBEDAAN UPAH LAYAK ......................... 9
S10 TOLAK UKUR UPAH LAYAK PER NEGARA .......................................................................................... 11
PROSES S11 PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) ....... 121.

Keberlakuan .............................................................................................................................. 12

2.

Mengadakan Proses Padiatapa ............................................................................................ 13

SA-S-SD-23-V1.1ID

4

S04 PROTOKOL REMEDIASI RAINFOREST ALLIANCE
Protokol Remediasi (“Protokol”) terkait dengan persyaratan 5.1.4 dari Standar yangmengharuskan pemegang sertifikat membuat sistem untuk menilai dan menangani diskriminasi,
kerja paksa, pekerja anak dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, dan untuk meremediasi
kasus.
Penerapan Protokol ini bersifat wajib bagi semua pemegang sertifikat yang memiliki persyaratan
5.1 dalam ruang lingkup sertifikasi.
Lampiran ini berisi langkah-langkah wajib dari Protokol Remediasi.
Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah
wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.

1. MENYIAPKAN SISTEM REMEDIASI
Manajemen pemegang sertifikat bertanggung jawab memastikan Persyaratan 5.1.4 diterapkan
dan bahwa proses remediasi mengikuti langkah-langkah wajib yang dipaparkan di bawah ini.
Menunjuk pihak yang bertanggung jawab
Persyaratan 5.1.1 dalam Standar ini mengharuskan setiap pemegang sertifikat membentuk
Komite Kajian-dan-Penanganan yang bertanggung jawab mengatasi diskriminasi, pekerja anak,kerja paksa, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Tanggung jawab komite ini adalah:•

Dapat terdiri dari satu orang atau komite yang lebih besar.

•

Dapat menyertakan seseorang dari departemen sumber daya manusia untuk mewakili
manajemen.

•

Harus mengatur penerapan Protokol, termasuk penyusunan rencana remediasi•

Harus bertanggung jawab meremediasi kasus tenaga kerja dan HAM yang terverifikasi
sesuai Persyaratan 5.1.4.

•

Harus mendokumentasikan semua kemungkinan kasus yang teridentifikasi dan remediasi
yang teridentifikasi untuk setiap kasus ini sesuai dengan Persyaratan 5.1.3.

•

Harus mendokumentasikan kegiatan pemantauan, yang mencakup tindak lanjut atas
remediasi kasus yang diverifikasi.

Perhatikan: Komite Pengaduan bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyelesaian kasus,termasuk penerusan pengaduan kasus HAM dan tenaga kerja terverifikasi ke Komite/petugas
Kajian-dan-Penanganan.
Mengikuti persyaratan standar baru 1.1.5, komite-komite dapat digabungkan.
Mempersiapkan rencana remediasi
Bahkan di lingkungan berisiko rendah terjadinya pelanggaran tenaga kerja dan HAM, Rainforest
Alliance tetap mengharuskan pemegang sertifikat menyiapkan rencana remediasi, karena
membantu mereka bereaksi cepat ketika suatu kasus teridentifikasi . Tiga langkah menyusun
rencana remediasi adalah:
1. Memetakan pemangku kepentingan– Petugas /komite yang bertanggung jawab untuk
kajian-dan-penanganan, termasuk untuk perbaikan, dapat bekerja sama dengan pelaku
eksternal, seperti LSM dan pemerintah, untuk mendukung penerapan mitigasi risiko,

SA-S-SD-23-V1.1ID

5

pemantauan, dan/atau remediasi. Lihat Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest
Alliance untuk contoh cara memetakan pemangku kepentingan eksternal yang relevan
2. Mengembangkan rencana remediasi – Rencana Remediasi harus menetapkan tindakanyang akan diambil oleh pemegang sertifikat untuk mempersiapkan pelaksanaan
remediasi yang efektif jika dan ketika potensi pelanggaran teridentifikasi. Untuk setiap
tindakan, rencana harus mengidentifikasi di mana dan kapan tindakan akan dilakukan,tanggal mulai dan berakhir, dan orang yang bertanggung jawab. Pelaksanaan rencana
harus dipantau, dan kemajuan harus didokumentasikan. Lihat Panduan S: Protokol
Remediasi Rainforest Alliance untuk contoh templat Rencana Remediasi
3. Melatih para pemangku kepentingan dalam rencana remediasi – Ketika rencana
remediasi telah dikembangkan, pihak-pihak berikut harus dilatih tentang hal itu:•

Tim manajemen harus dilatih mengenai tugas semua orang saat ada potensi kasus
ditemukan atau dilaporkan (Persyaratan 5.1.1).

•

Anggota kelompok dan pekerja harus dilatih tentang Mekanisme Pengaduan dan
Protokol Remediasi, apa hak mereka dan bagaimana mereka dapat mengakses
remediasi (Persyaratan 5.1.4).

2. KETIKA SEBUAH KASUS TERJADI: RESPON DAN PROSES REMEDIASI
Tabel di bawah ini menunjukkan langkah-langkah remediasi yang wajib, tahapan, jangka waktu
dan pihak yang bertanggung jawab untuk respons dan remediasi.
Dalam kasus tertentu, penyimpangan dari jangka waktu dengan pembenaran dapat disetujui.
Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah
wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.
Rentangwaktu –
minggu48 jamFase
1. Kasus yangdilaporkan

Aktivitas

Pihak yangbertanggung
jawab

Kasus diterima oleh Komite/petugas Pengkajiandan-Penanganan dan disampaikan kepada
Komite Pengaduan (GC) untuk diselidiki.

KomitePengkajiandan-Penanganan(A&A)
Komite(GC)

48 jam

2. Tanggapan –perlindungan
segeraSegera setelah kasus dilaporkan, keselamatandan perlindungan individu yang berisiko, harus
diprioritaskan.

Pengaduan

Komite A&A
Komite Pengaduan

Jika ada risiko langsung yang membahayakan
kesehatan mental atau fisik pekerja dalam kasusyangdiidentifikasi/dilaporkan,
dukungandiberikan.
Jika dukungan dari pihak spesialis eksternal
diperlukan, ini harus diberikan hanya setelahmendapat persetujuan penuh dari orang yangbersangkutan,dansambilmelindungi
kerahasiaan individu.
4 minggu

3. Tanggapan –pengujiankeparahan

SA-S-SD-23-V1.1ID

GC melakukan uji keparahan, dengan
menggunakan
pertanyaan-pertanyaan
dibawah ini.

Komite Pengaduan

6

Jika jawabannya “Ya” untuk salah satu
pertanyaan ini, kasusnya Parah. Investigasi lebih
lanjut perlu dilakukan sesuai dengan langkahlangkah di bawah ini.
Jika jawabannya “Tidak”, Kasusnya Tidak Berat.
GCmenyimpulkan
penyelidikandan
memutuskan langkah-langkah perbaikan.
Pertanyaan Uji Keparahan
1. Apakah situasi pekerja/anak/calon pengungkap aib mengancam jiwa?
2. Apakah ini merupakan insiden sistemik, artinya ada banyak kasus dalam masalah ini di kebun/lokasi?
3. Apakah situasi ini dapat berdampak negatif seumur hidup pada kesejahteraan pekerja/anak,termasuk kerusakan fisik dan/atau psikologis?
4. Apa ada bukti bahwa manajemen atau anggota staf mengetahui terjadinya pelanggaran, tapi
tetap melakukan/menyetujui tindakan itu?
12 minggu1

52 minggu2

Seluruhnya

4.

5.

6.

Remediasi –menerapkan
koreksidanmengkonfirm
asi
rencanatindakan
korektif

Pemegang sertifikat (bersama dengan pihakluar) menerapkan perbaikan sebagai bagiandari rencana remediasi, dan mengembangkan
rencana tindakan perbaikan dengan jadwal
terperinci.

Pemegang sertifikat,

Remediasi –menerapkan
tindakan
korektif

Pemegang sertifikat (bersama dengan pihakluar) menerapkan tindakan perbaikan untuk
mengatasi penyebab utama.

Pemegang sertifikat

Remediasi pemantauan

Komite A&A memantau penerapan perbaikan
yang telah disetujui, dan tindakan perbaikan
yang dilakukan CH dan pemangku kepentingan
eksternal .

Komite A&A

Komite A&A/Komite
GenderHasil proses remediasi harus selalu berisi langkahlangkah
memastikan
pelanggaran
tidak
terulang kembali berdasarkan analisis atas
penyebab utamanya .
Komite A&A/Komite
GenderPemegang Sertifikat
Pemangku
kepentingan
eksternal

1 Jika suatu kasus diidentifikasi oleh auditor selama audit, bukti bahwa koreksi dilakukan, analisis penyebab akar masalahdilakukan, dan tindakan korektif direncanakan, diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi (CB) 10 minggu setelah hariterakhir audit (daripada 12 minggu). Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020
Rainforest Alliance.
2Jika suatu kasus teridentifikasi oleh auditor selama audit, remediasi penuh terhadap kasus tersebut (tahap 4) harus
diselesaikan sebelum audit berikutnya dan dalam waktu maksimal 50 minggu sejak hari terakhir audit sebelumnya (bukan
52 minggu). Bukti penerapan rencana tindakan perbaikan harus dikirim ke CB minimal 2 minggu sebelum audit berikutnya.
Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.

SA-S-SD-23-V1.1ID

7

PETA RISIKO PEKERJA ANAK DAN TENAGA KERJA PAKSA
Persyaratan peningkatan wajib 5.1.5, 5.1.6, dan 5.1.7 berlaku dalam kasus risiko sedang/tinggi
terkait pekerja anak dan/atau kerja paksa berdasarkan peta risiko pekerja anak dan kerja paksa
dari Rainforest Alliance. Peta risiko ini menentukan risiko untuk negara dan sektor tertentu dan
dapat ditemukan di sini:
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/data-sheet-for-child-labor-and-forced-laborrisk-maps/
Penjelasan lebih lanjut diberikan di halaman web ini:
https://www.rainforest-alliance.org/in-the-field/manage-risk-with-the-rainforest-alliance-childlabor-and-forced-labor-sectoral-risk-maps/

SA-S-SD-23-V1.1ID

8

S09 METODOLOGI UNTUK MENGUKUR REMUNERASI DANPERBEDAAN UPAH LAYAK
Lampiran S09 menunjukkan definisi istilah yang akan digunakan saat melengkapi Lampiran S08:
Panduan Matriks Gaji untuk Analisis Selisih Upah Layak yang merupakan bagian dari persyaratan
inti 5.4.1 dari pedoman Kebun dalam SAS RA 2020. Informasi lebih lanjut tentang cara melengkapi
alat Matriks Upah Hidup tersedia di Matriks Gaji Panduan.
•

Upah yang berlaku: Upah yang berlaku dihitung per bulan. Hampir di semua kasus, upahyang berlaku adalah upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam
Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi. Jika tidak ada upah
minimum yang berlaku atau CBA, maka upah yang berlaku diambil dari upah terkini yangdibayarkan.

•

Upah bruto: Upah yang diukur sebelum pajak atau potongan kerja sesuai undang-undang
lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau asuransi, sumbangan untuk sistem
kesehatan, skema pensiun (JHT)).

•

Bonus: Pembayaran upah tambahan berdasarkan kinerja dan/atau produktivitas. Hal ini
dapat berupa insentif kerja borongan atau berdasarkan kelebihan kuota produksi yangditetapkan.

•

Tunjangan dalam bentuk barang: tunjangan bukan berupa uang yang diberikan kepada
pekerja oleh perusahaan/majikan mereka untuk mengurangi biaya hidup mereka. Ini
termasuk, tetapi tidak terbatas pada, makan dan persediaan makanan, hunian,transportasi, penitipan anak, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan.

•

Unit pembayaran: Unit yang digunakan dalam menghitung bayaran pekerja. Ini dapat
berupa unit terkait waktu, misalnya per jam, hari, minggu, per dua minggu, atau per bulan;
atau unit produksi misalnya kg, tandan, hektar, kotak, dsb.

•

Kerja borongan: Kerja yang dibayar proporsional dengan volume kerja yang diselesaikan
yaitu berdasarkan unit produksi yang dituntaskan, bukan waktu yang dihabiskan untuk
kerja. Unit tersebut dapat berupa per kilo, kotak, hektar, dsb.

•

Kuota produksi: jumlah unit produksi yang harus diselesaikan seorang pekerja dalam suatu
waktu (cth., hari atau minggu) agar layak mendapat pembayaran dasar dan/ataubonus. Kuota produksi dapat digunakan untuk menentukan pembayaran bonus maupun
jumlah minimum yang diperoleh oleh pekerja sebelum bonus dan tunjangan. Misalnya,
banyak pekerja kebun teh dibayar dengan tarif per hari dengan jumlah tambahan per
kilogram daun teh yang dipetik.

•

Remunerasi: Nilai finansial total (upah, uang dan tunjangan) yang diterima pekerja dalam
periode tertentu.

•

Kategori kerja: Penggolongan kelompok pekerja menurut keterampilan, tipe tugas yangdilakukan, dan bayaran.

•

Upah layak: Remunerasi yang diterima untuk sepekan kerja standar oleh pekerja yangcukup untuk mewujudkan standar hidup layak bagi pekerja itu dan keluarganya (sesuai
15 ILO, 2011).

•

Jam kerja standar per minggu: Jam yang dihabiskan bekerja per minggu (atau bulan)yang menjadi standar bagi negara atau industri dan tidak dibayar dengan tarif lembur.
Satu pekan kerja standar dari ILO (International Labour Organization) adalah 48 jam.

•

Tolok ukur upah layak: Jumlah uang yang dianggap cukup untuk memberikan upahlayak. Ini dihitung dalam mata uang setempat untuk setiap negara. Rainforest Alliancemenggunakan tolok ukur upah layak yang dikembangkan oleh Global Living Wage

SA-S-SD-23-V1.1ID

9

Coalition (GLWC), yang dapat dilihat di Lampiran S10 Rainforest Alliance: Tolak ukur Upah
Layak per Negara.

SA-S-SD-23-V1.1ID

10

S10 TOLAK UKUR UPAH LAYAK PER NEGARA
Tolok ukur Upah Layak yang harus digunakan untuk menghitung kesenjangan terhadap Upah
Layak dapat dilihat di sini: https://www.rainforest-alliance.org/id/resource-item/annex-s10-livingwage-benchmarks-per-country-list/
Tabel tolok ukur diperbarui ketika tolok ukur Upah Layak baru tersedia melalui Global Living Wage
Coalition (GLWC).
Tolok Ukur Upah Hidup disediakan untuk negara-negara tempat produsen bersertifikasi Rainforest
Alliance berada. Tolok ukur berlaku di tingkat negara dan disediakan dalam mata uang lokal.
Tolak ukur Upah Layak per negara adalah:
1. Upah bruto dalam mata uang setempat: Ini adalah upah yang diukur sebelum pajak atau
potongan kerja sesuai undang-undang lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau
asuransi, sumbangan untuk sistem kesehatan, skema pensiun (JHT)).
2. Upah yang berlaku: Upah yang berlaku per bulan adalah upah minimum yang berlaku
atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja
lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Persyaratan 5.3.3., yang menyatakan bahwa Pekerja
menerima setidaknya upah minimum yang berlaku, atau upah yang dinegosiasikan
dalam Perjanjian Bersama (CBA), mana yang lebih tinggi.
Untuk negara-negara di mana tidak ada Tolak Ukur Upah Layak yang disediakan, upah yangberlaku harus digunakan untuk membandingkan total remunerasi untuk semua jenis pekerja
hingga tolak ukur tersedia.
Catatan: Persyaratan Upah Layak (5.4) tidak berlaku untuk kebun kecil (termasuk kebun kecilyang mempekerjakan pekerja).

SA-S-SD-23-V1.1ID

11

PROSES S11 PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWALTANPA PAKSAAN (PADIATAPA)
Persyaratan 5.8.1 dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2020 menetapkan
bahwa pengelolaan lahan kebun menengah, besar, dan individu menghormati hak hukum dan
hak adat dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kegiatan yang mengurangi hak
penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat danmasyarakat lokal, seperti kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 dan 6, hanya boleh
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan(Padiatapa).
Lampiran ini berisi langkah-langkah Wajib dari proses Padiatapa.
Panduan dan contoh tentang cara menerapkan proses Padiatapa dapat ditemukan di Panduan
T: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

1. KEBERLAKUAN
Proyek atau kegiatan yang membutuhkan Proses Padiatapa
Padiatapa dibutuhkan jika ada kegiatan berikut yang diusulkan dan berpotensi merugikan hak,lahan, sumber daya, wilayah, penghidupan, atau ketahanan pangan masyarakat adat atau
masyarakat setempat : Padiatapa diperlukan jika proyek atau kegiatan akan:
1. Mengubah lahan bukan pertanian menjadi lahan produksi tanaman.
2. Mengubah lahan budidaya petani kecil yang terutama digunakan untuk mencukupi
kebutuhan sendiri atau konsumsi setempat menjadi lahan budidaya tanaman untuk
perdagangan dan konsumsi masyarakat di luar kawasan setempat itu.
3. Mengubah lahan merumput ternak tradisional menjadi lahan yang diperuntukkan untuk
penggunaan pertanian lainnya yang menghilangkan atau mengurangi kegiatan
merumput ternak itu.
4. Menguras air dalam jumlah besar dari lokasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi
masyarakat sekitar atau komunitas di hilir.
5. Menghilangkan atau mengurangi akses masyarakat atau komunitas lokal ke ekosistem
alami atau area lain yang saat ini digunakan untuk berburu, memancing, atau
mengekstraksi tanaman atau bagiannya untuk makanan, serat, bahan bakar, obatobatan, atau produk lainnya.
6. Dilakukan di atau dekat kawasan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk
kegiatan budaya atau keagamaan tradisional atau tergolong sebagai kawasan Nilai
Konservasi Tinggi dalam definisi berikut:
HCV5: Lokasi dan sumber daya yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat setempat atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan,
nutrisi, air, dsb), yang diketahui setelah berdialog dengan masyarakat setempat
atau masyarakat adat tersebut.
HCV6: Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki arti penting
budaya, arkeologis, atau sejarah secara nasional atau global, dan/atau memiliki
arti penting ekologi, ekonomi, atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional
masyarakat setempat atau masyarakat adat, yang diketahui lewat dialog denganmasyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.

SA-S-SD-23-V1.1ID

12

Dalam paragraf Melakukan proses Padiatapa di bawah ini, langkah-langkah proses Padiatapa
dijelaskan. Langkah 1 diperlukan dalam semua proses Padiatapa. Berdasarkan hasil di Langkah
1:
1. Jika proyek atau kegiatan yang diajukan tidak mengurangi hak-hak masyarakat adat danmasyarakat setempat, pemohon dianggap memenuhi persyaratan 5.8.1.
2. Jika proyek atau kegiatan yang diajukan mengurangi hak penggunaan tanah atau
sumber daya atau kepentingan kolektif masyarakat adat atau masyarakat lokal(termasuk HCV 5 atau 6), pemohon dianggap memenuhi persyaratan hanya jika langkah
2 - 6 dari Bagian 5.3 (Melaksanakan Proses Padiatapa) telah dilaksanakan.

Operasional yang tidak membutuhkan proses Padiatapa
Operasi bersertifikasi yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance yang valid pada tanggal 1 Juni
2020 dan tidak berencana untuk memulai proyek atau kegiatan yang membutuhkan proses
Padiatapa (seperti yang ditentukan dalam bagian di atas), atau perluasan ruang lingkup setelahtanggal 1 Juni 2020, dianggap telah memenuhi persyaratan 5.8.1 berdasarkan pemenuhan
kriteria inti 4.20 dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2017.
Persyaratan 5.8.1 tidak berlaku untuk operasi yang baru mencari sertifikasi sejak tanggal 1 Juni
2020, dan yang tidak berencana untuk memulai proyek atau kegiatan yang membutuhkanproses Padiatapa (seperti yang ditentukan dalam bagian di atas).

2. MENGADAKAN PROSES PADIATAPA
Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) harus mengikuti
enam langkah yang dirangkum di bawah.
GAMBAR 1: LANGKAH-LANGKAH UNTUK PROSES PERSETUJUAN BEBAS, DI AWAL, DAN ATAS DASAR INFORMASI

Pencakupan

Perencanaan, riset &pengkajian

Konsultasi

Negosiasi

Kesepakatan

Penerapan

Langkah 1 – Pencakupana) Mengidentifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan potensi kepentingan
pada lahan atau sumber daya yang diusulkan untuk dikembangkan, dialokasikan,
dimanfaatkan, atau terdampak akibat usulan kegiatan, proyek, atau perluasan.
b) Mengidentifikasi hak, klaim, atau kepentingan masyarakat itu atas lahan atau sumber
daya (cth., hak atas air, titik akses air, atau hak berburu atau mengambil produk hutan)
di atau bersebelahan dengan lokasi atau kawasan usulan kegiatan, proyek, atau
perluasan itu.
c) Identifikasi setiap lokasi, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki signifikansi
budaya, arkeologi, atau sejarah global atau nasional, dan/atau penting secara
budaya, ekologis, ekonomi, atau agama/keagamaan bagi budaya tradisional
masyarakat lokal atau masyarakat adat yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan,proyek, atau perluasan yang diusulkan. Lokasi-lokasi tersebut harus diidentifikasi melaluiketerlibatan masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.

SA-S-SD-23-V1.1ID13d) Identifikasi apakah kegiatan, proyek, atau ekspansi yang diusulkan dapat mengurangi
hak, klaim, atau kepentingan yang diidentifikasi dalam Langkah 1 - b dan c. Hal ini
terjadi dalam situasi-situasi termasuk, namun tidak terbatas pada, yang berikut ini:i.

Tanah yang saat ini digunakan oleh masyarakat, atau anggota masyarakat,
untuk kegiatan subsisten utama.

ii.

Masyarakat, atau anggota masyarakat, tidak dapat lagi mengakses, atau
aksesnya berkurang, ke sumber daya alami yang digunakan untuk konsumsi
atau subsisten lokal.

Langkah 2 – Perencanaan, riset, dan pengkajiana) Mengadakan pemetaan partisipatif atas penggunaan lahan dan sumber daya alam.
b) Mengkaji potensi dampaknya (positif maupun negatif) yang ditimbulkan proyek.
c) Melibatkan pihak independen untuk mendukung proses pemetaan dan pengkajian.
Masyarakat memiliki hak memilih pihak independen yang dapat mendukung mereka
dalam proses Padiatapa. Pihak independen tersebut dapat termasuk LSM setempat.
Pihak independen juga harus dilibatkan dalam proses Padiatapa untuk bertindak
sebagai verifikator netral atas kepatuhan pada tahapan dan kesepakatan proses
Padiatapa.
d) Merombak dan merevisi proyek, jika perlu, untuk mengatasi potensi dampak terkait hakmasyarakat adat dan masyarakat lokal.

Langkah 3 – Konsultasia) Menyediakan kepada perwakilan masyarakat paparan kegiatan, manfaat, dandampak proyek, dengan penyajian yang dapat diakses dan sesuai dengan tingkat
pendidikan perwakilan masyarakat itu dan konteks budaya.
b) Memberikan waktu kepada masyarakat untuk berkonsultasi secara internal terkait
keputusan menerima/menolak usulan proyek itu.
c) Berkonsultasi dengan masyarakat untuk menentukan apakah mereka akan menyetujuiproyek (keputusan STOP/GO), dan dalam kondisi apa.
d) Merombak dan merevisi proyek, jika diperlukan, untuk mengatasi keluhan yangdiajukan oleh masyarakat selama proses konsultasi.

Langkah 4 – Perundingana) Jika masyarakat menyetujui proyek, maka rundingkan ketentuan perjanjian untuk
kelanjutannya, termasuk ketetapannya, misalnya tetap dapat mengakses lahan dan
sumber daya yang terdampak itu; kompensasi yang adil dan setara atas hilangnya
penggunaan lahan dan sumber daya, ganti rugi sepadan atas kehilangan tersebut;
dan/atau porsi yang adil dalam manfaat proyek.
b) Memfasilitasi akses ke bantuan hukum untuk masyarakat agar mendampingi mereka
dalam proses perundingan, kalau perlu. Penasihat hukum dan akses ke pihak
independen harus disediakan bagi masyarakat di seluruh proses Padiatapa, terutama
sekali di fase perundingan.
c) Menyusun rencana untuk proses pemantauan partisipatif dan penyelesaian konflik,termasuk kesepakatan mekanisme bagi masyarakat dan warganya untuk mengajukan

SA-S-SD-23-V1.1ID

14

pengaduan dan mendapat kepastian pengaduan mereka itu diperhatikan dan
diselesaikan.

SA-S-SD-23-V1.1ID

15