LAMPIRAN BAB 5:
SosialDokumen SA-S-SD-23
Versi 1
ID

Dipublikasikan 1 Juli 2022
Mengikat sejak 1 Juli 2022

Termasuk dalam dokumen ini:
S04 Protokol Remediasi Rainforest Alliance
S09 Metodologi Pengukuran Remunerasi Dan Perbedaan Dengan
Upah Layak
S10 Tolok Ukur Upah Layak di Setiap Negara
S11 Proses Persetujuan atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan(PADIATAPA)
Alat bantu yang terkait dengan Bab ini:
S03 Alat bantu Penilaian Risiko (sebagai bagian dari Penilaian Risikoyang mendalam)
S08 Alat bantu Matriks Gaji

Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial
dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani danmasyarakat sekitar hutan.

Nama Dokumen

Tanggalpertama

Lampiran Bab 5: Sosial

1 Juli 2022

publikasi Berakhir pada:
Hinggapemberitahuan lebih
lanjutDitautkan ke:
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun
SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan
Menggantikan

Berlaku untuk:

SA-S-SD-5-V1.1 Lampiran S04: Protokol Remediasi
Rainforest Alliance, diterbitkan 28 Februari 2021

Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai
Pasokan

SA-S-SD-10-V1.1 Lampiran S09: Metodologi untuk
Mengukur Remunerasi dan Perbedaan dengan
Upah Layak, dipublikasikan 15 Maret 2022

Pemegang Sertifikat Kebun

SA-S-SD-11-V1.2 Lampiran S10: Tolok Ukur Upah
Layak per Negara, diterbitkan 1 Januari 2022

Pemegang Sertifikat Kebun

SA-S-SD-12-V1.1 Lampiran S11: Proses Persetujuan
Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (FPIC),
diterbitkan 31 Januari 2021

Pemegang Sertifikat Kebun

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.
Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org,
kontak info@ra.org atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam,
The Netherlands.
Sangkalan Penerjemahan
Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi
dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak padatujuan audit atau sertifikasi.
Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau
diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.

SA-S-SD-23-V1ID

2

GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA
Dokumen pengganti ini telah dipersingkat untuk membuatnya lebih ramah pengguna.
Konten yang mengikat tidak berubah.

DAFTAR ISIGAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA .................................................................................................... 3
S04 Protokol Remediasi Rainforest Alliance ................................................................................................. 4
1.

Menyiapkan sistem remediasi ........................................................................................................ 4

2.

Ketika sebuah kasus terjadi: respon dan proses remediasi ...................................................... 5

S09 Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Perbedaan Upah Layak ....................................... 7
S10 Tolak Ukur Upah Layak setiap negara ................................................................................................... 9
S11 Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) .......................... 91.

Penerapan ......................................................................................................................................... 92.

Mengadakan Proses PADIATAPA ................................................................................................ 11

SA-S-SD-23-V1ID

3

S04 PROTOKOL REMEDIASI RAINFOREST ALLIANCE
Protokol Remediasi (“Protokol”) terkait dengan persyaratan 5.1.4 dari Standar yangmengharuskan pemegang sertifikat membuat sistem untuk mengkaji dan menangani diskriminasi,
kerja paksa, pekerja anak dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, dan untuk meremediasi
kasus.
Penerapan Protokol ini bersifat wajib bagi semua pemegang sertifikat yang memiliki persyaratan
5.1 dalam ruang lingkup sertifikasi.
Lampiran ini berisi langkah-langkah wajib dari Protokol Remediasi.
Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah
wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.

1. MENYIAPKAN SISTEM REMEDIASI
Manajemen pemegang sertifikat harus bertanggung jawab memastikan Persyaratan 5.1.4
diterapkan dan bahwa proses remediasi mengikuti langkah-langkah wajib yang dipaparkan di
bawah ini.
Menunjuk pihak yang bertanggung jawab
Persyaratan 5.1.1 dalam Standar ini mengharuskan setiap pemegang sertifikat membentuk
Komite Pengkajian-dan-Penanganan yang bertanggung jawab mengatasi diskriminasi, pekerja
anak, kerja paksa, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Komite ini:•

Bisa terdiri dari satu orang atau komite yang lebih besar.

•

Bisa menyertakan seseorang dari departemen sumber daya manusia untuk mewakili
manajemen.

•

Komite ini mengelola penerapan Protokol, termasuk penyusunan rencana remediasi•

Harus bertanggung jawab meremediasi kasus tenaga kerja dan HAM yang terverifikasi
sesuai Persyaratan 5.1.4.

•

Harus mendokumentasikan semua kemungkinan kasus yang teridentifikasi dan remediasi
yang teridentifikasi untuk setiap kasus ini sesuai dengan Persyaratan 5.1.3.

•

Harus mendokumentasikan kegiatan pemantauan, yang mencakup tindak lanjut atas
remediasi kasus yang diverifikasi.

Perhatian: Mekanisme Pengaduan bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyelesaian
kasus, termasuk penerusan pengaduan kasus tenaga kerja dan HAM terverifikasi ke
Komite/petugas Pengkajian-dan-Penanganan.
Mempersiapkan rencana remediasi
Bahkan di lingkungan berisiko rendah terjadinya pelanggaran tenaga kerja dan HAM, Rainforest
Alliance mengharuskan pemegang sertifikat tetap menyiapkan rencana remediasi, karena
membantu mereka bereaksi cepat ketika suatu kasus teridentifikasi. Tiga langkah menyusun
rencana remediasi adalah:
1. Memetakan pemangku kepentingan – Petugas /komite yang bertanggung jawab untuk
pengkajian-dan-penanganan, termasuk untuk perbaikan, dapat bekerja sama dengan
pelaku eksternal, seperti LSM dan pemerintah, untuk mendukung penerapan mitigasi
risiko, pemantauan, dan/atau remediasi. Lihat Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest

SA-S-SD-23-V1ID

4

Alliance untuk contoh bagaimana memetakan pemangku kepentingan eksternal yang
relevan
2. Mengembangkan rencana remediasi – Rencana Remediasi harus menetapkan tindakanyang akan diambil oleh pemegang sertifikat untuk mempersiapkan pelaksanaan
remediasi yang efektif jika dan ketika potensi pelanggaran diidentifikasi. Untuk setiap
tindakan, rencana harus mengidentifikasi di mana dan kapan tindakan akan dilakukan,tanggal mulai dan berakhir, dan orang yang bertanggung jawab. Pelaksanaan rencana
harus dipantau, dan kemajuan harus didokumentasikan. Lihat Panduan S: Protokol
Remediasi Rainforest Alliance untuk contoh templat Rencana Remediasi
3. Melatih para pemangku kepentingan dalam rencana remediasi – Ketika rencana
remediasi telah dikembangkan, pihak-pihak berikut harus dilatih tentang hal itu:•

Tim manajemen harus dilatih mengenai tugas semua orang saat ada potensi kasus
ditemukan atau dilaporkan (Persyaratan 5.1.1).

•

Anggota kelompok dan pekerja harus dilatih tentang Mekanisme Pengaduan
dan Protokol Remediasi, apa hak mereka dan bagaimana mereka dapat
mengakses remediasi (Persyaratan 5.1.4).

2. KETIKA SEBUAH KASUS TERJADI: RESPON DAN PROSES REMEDIASI
Tabel di bawah ini menunjukkan langkah-langkah remediasi wajib, tahapan, jangka waktu dan
pihak yang bertanggung jawab untuk respons dan remediasi.
Dalam kasus tertentu, penyimpangan dari rentang waktu dengan pembenaran dapat disetujui.
Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah
wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.
Rentangwaktu –
minggu48 jam

48 jamFase

1.

Kasus yangdilaporkan

2. Tanggapan –perlindungan
segeraAktivitas

Pihak yang bertanggung
jawab

Kasus diterima oleh Komite/petugas
Pengkajian-dan-Penanganandandisampaikan
kepadaKomitePengaduan (GC) untuk diselidiki.

KomitePengkajian-danPenanganan (A&A)

Segerasetelahkasus
dilaporkan,
keselamatan dan perlindungan individu
yang berisiko, harus diprioritaskan.

Komite A&A

Komite Pengaduan (GC)

Komite Pengaduan (GC)

Jika
ada
risikolangsungyang
membahayakan kesehatan mental atau
fisik
pekerja dalam
kasus
yang
diidentifikasi/dilaporkan,
dukungandiberikan.
Jika dukungan dari pihak spesialis
eksternal diperlukan, ini harus diberikan
hanya setelah mendapat persetujuan
penuh dari orang yang bersangkutan,
dan sambil melindungi kerahasiaan
individu.

SA-S-SD-23-V1ID

5

4 minggu

3. Tanggapan –uji keparahan

GC melakukan uji keparahan, dengan
menggunakan pertanyaan-pertanyaan
di bawah ini.

Komite Pengaduan (GC)Jika jawabannya 'Ya' untuk salah satu
pertanyaanini,kasusnya
Parah.
Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan
sesuai dengan langkah-langkah dibawah ini.
Jika jawabannya 'Tidak', Kasusnya Tidak
Berat. GC menyimpulkan penyelidikandan
memutuskan
langkah-langkah
perbaikan.
Pertanyaan Uji Keparahan
1. Apakah situasi pekerja/anak/calon pengungkap aib mengancam jiwa?
2. Apakah ini merupakan insiden sistemik, artinya ada banyak kasus dalam masalah ini di kebun/lokasi?
3. Apakah situasi ini dapat berdampak negatif seumur hidup pada kesejahteraan pekerja/anak, termasuk
kerusakan fisik dan/atau psikologis?
4. Apa ada bukti bahwa manajemen atau anggota staf mengetahui terjadinya pelanggaran, tapi tetap
melakukan/menyetujui tindakan itu?
12 minggu1

52 minggu2

Seluruhnya

4. Remediasi –menerapkan
perbaikandanmengonfirmasirencanatindakan
perbaikan

Pemegang sertifikat (bersama dengan
pihak luar) menerapkan perbaikan
sebagai bagian dari rencana remediasi,
danmengembangkan
rencanatindakan perbaikan dengan jadwal
terperinci.

5. Remediasi –menerapkan
tindakan
perbaikan

Pemegang sertifikat (bersama dengan
pihak luar) menerapkan tindakan
perbaikan untuk mengatasi penyebabutama.

Pemegang sertifikat

6.

Komite A&A memantau penerapan
perbaikan yang telah disetujui, dantindakan perbaikan yang dilakukan CH
dan pemangku kepentingan eksternal .

Komite A&A

Remediasi pemantauan

Pemegang sertifikat,
Komite A&A/Komite Gender

Hasil proses remediasi harus selalu berisi
langkah-langkah
memastikan
pelanggaran tidak terulang kembali
berdasarkan analisis atas penyebabutamanya .

Komite A&A / Komite Gender

Pemegang Sertifikat
Pemangku
eksternal

kepentingan

1 Jika suatu kasus ditemukenali oleh auditor selama audit, bukti bahwa perbaikan sudah dilakukan, analisis penyebabutama telah dilakukan, dan tindakan perbaikan telah direncanakan, dikirimkan ke CB 10 minggu setelah hari terakhir
audit (bukan 12 minggu). Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Audit 2020 Rainforest Alliance.
2 Jika suatu kasus ditemukenali oleh auditor selama audit, remediasi penuh atas suatu kasus (tahap 4) harus diselesaikan
sebelum audit berikutnya dan waktu maksimal 50 minggu sejak hari terakhir audit sebelumnya (bukan 52 minggu). Bukti
penerapan rencana tindakan perbaikan harus dikirim ke CB minimal 2 minggu sebelum audit berikutnya. Untuk informasi
selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.

SA-S-SD-23-V1ID

6

S09 METODOLOGI UNTUK MENGUKUR REMUNERASI DANPERBEDAAN UPAH LAYAK
Lampiran S09 menunjukkan definisi istilah yang akan digunakan saat melengkapi Lampiran S08:
Panduan Matriks Gaji untuk Analisis Selisih Upah Layak yang merupakan bagian dari persyaratan
inti 5.4.1 dari pedoman Kebun dalam SAS RA 2020. Informasi lebih lanjut tentang cara melengkapi
alat Matriks Upah Layak tersedia di Matriks Gaji Panduan.
•

Upah yang berlaku: Upah yang berlaku dihitung per bulan. Hampir di semua kasus, upahyang berlaku adalah upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam
Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi. Jika tidak ada upah
minimum yang berlaku atau CBA, maka upah yang berlaku diambil dari upah terkini yangdibayarkan.

•

Upah bruto: Upah yang diukur sebelum pajak atau potongan kerja sesuai undang-undang
lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau asuransi, sumbangan untuk sistem
kesehatan, skema pensiun (JHT)).

•

Bonus: Pembayaran upah tambahan berdasarkan kinerja dan/atau produktivitas. Hal ini
dapat berupa insentif kerja borongan atau berdasarkan kelebihan kuota produksi yangditetapkan.

•

Tunjangan setara barang: tunjangan bukan berupa uang yang diberikan kepada pekerja
oleh perusahaan/majikan mereka yang mengurangi biaya hidup mereka. Ini termasuk,namun tidak terbatas pada, makan dan persediaan makanan, perumahan, transportasi,
penitipan anak, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan.

•

Unit pembayaran: Unit yang digunakan dalam menghitung bayaran pekerja. Ini dapat
berupa unit terkait waktu, misalnya per jam, hari, minggu, per dua minggu, atau per bulan;
atau unit produksi misalnya kg, tandan, hektar, kotak, dsb.

•

Kerja borongan: Kerja yang dibayar proporsional dengan volume kerja yang diselesaikan
yaitu berdasarkan unit produksi yang dituntaskan, bukan waktu yang dihabiskan untuk
kerja. Unit tersebut dapat berupa per kilo, kotak, hektar, dsb.

•

Kuota produksi: jumlah unit produksi yang harus diselesaikan seorang pekerja dalam suatu
waktu (cth., hari atau minggu) agar layak mendapat pembayaran dasar dan/ataubonus. Kuota produksi dapat digunakan untuk menentukan pembayaran bonus maupun
jumlah minimum yang diperoleh oleh pekerja sebelum bonus dan tunjangan. Misalnya,
banyak pekerja kebun teh dibayar dengan tarif per hari dengan jumlah tambahan per
kilogram daun teh yang dipetik.

•

Remunerasi: Nilai finansial total (upah, uang dan tunjangan) yang diterima pekerja dalam
periode tertentu.

•

Kategori kerja: Penggolongan kelompok pekerja menurut keterampilan, tipe tugas yangdilakukan, dan bayaran.

•

Upah layak: Remunerasi yang diterima untuk sepekan kerja standar oleh pekerja yangcukup untuk mewujudkan standar hidup layak bagi pekerja itu dan keluarganya (sesuai
15 ILO, 2011).

•

Jam kerja standar per minggu: Jam yang dihabiskan bekerja per minggu (atau bulan)yang menjadi standar bagi negara atau industri dan tidak dibayar dengan tarif lembur.
Satu pekan kerja standar dari ILO (International Labour Organization) adalah 48 jam.

•

Tolok ukur upah layak: Jumlah uang yang dianggap cukup untuk memberikan upahlayak. Ini dihitung dalam mata uang setempat untuk setiap negara. Rainforest Alliancemenggunakan tolok ukur upah layak yang dikembangkan oleh Global Living Wage

SA-S-SD-23-V1ID

7

Coalition (GLWC), yang dapat dilihat di Lampiran S10 Rainforest Alliance: Tolok ukur Upah
Layak per Negara.

SA-S-SD-23-V1ID

8

S10 TOLAK UKUR UPAH LAYAK SETIAP NEGARA
Tolok ukur Upah Layak yang harus digunakan untuk menghitung kesenjangan terhadap Upah
Layak dapat dilihat di sini: https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-s10-livingwage-benchmarks-per-country-list/
Tabel tolok ukur diperbarui ketika tolok ukur Upah Hidup Layak baru tersedia melalui Global Living
Wage Coalition (GLWC).
Tolok Ukur Upah Layak disediakan untuk negara-negara di mana terdapat produsen besertifikasi
Rainforest Alliance. Tolok ukur berlaku di tingkat negara dan disediakan dalam mata uang lokal.
Tolok ukur Upah Layak per negara adalah:
1. Upah bruto dalam mata uang setempat: Ini adalah upah yang diukur sebelum pajak atau
potongan kerja sesuai undang-undang lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau
asuransi, sumbangan untuk sistem kesehatan, skema pensiun (JHT)).
2. Upah yang berlaku: Upah yang berlaku per bulan adalah upah minimum yang berlaku
atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja
lebih tinggi. Ini sesuai dengan Persyaratan 5.3.3. dan 5.3.4, yang menyatakan bahwa
Pekerja menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan
dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi.
Untuk negara-negara tanpa tolok ukur Upah Layak, upah yang berlaku harus digunakan untuk
membandingkan total remunerasi untuk semua tipe pekerja hingga tolok ukur tersedia.
Catatan: Persyaratan Upah Layak (5.4) tidak berlaku untuk kebun kecil (termasuk kebun kecilyang mempekerjakan pekerja).

S11 PROSES PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWALTANPA PAKSAAN (PADIATAPA)
Persyaratan 5.8.1 dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2020 menetapkan
bahwa pengelolaan lahan pertanian menengah, besar, dan individu menghormati hak hukum
dan adat masyarakat adat dan masyarakat setempat. Kegiatan yang mengurangi hak
penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat danmasyarakat setempat, seperti kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 dan 6, hanya
boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan(PADIATAPA/FPIC).
Lampiran ini berisi langkah-langkah Wajib dari proses PADIATAPA.
Panduan dan contoh tentang cara menerapkan proses PADIATAPA dapat ditemukan di Panduan
T: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC).

1. PENERAPAN
Proyek atau kegiatan yang membutuhkan Proses PADIATAPA/FPICPADIATAPA/FPIC dibutuhkan jika ada kegiatan berikut yang diusulkan dan berpotensi merugikan
hak, lahan, sumber daya, wilayah, penghidupan, atau ketahanan pangan masyarakat adat
atau masyarakat setempat : PADIATAPA/FPIC diperlukan jika proyek atau kegiatan akan:
1. Mengubah lahan bukan pertanian menjadi lahan produksi tanaman.

SA-S-SD-23-V1ID

9

2. Mengubah lahan budidaya petani kecil yang terutama digunakan untuk mencukupi
kebutuhan sendiri atau konsumsi setempat menjadi lahan budidaya tanaman untuk
perdagangan dan konsumsi masyarakat di luar kawasan setempat itu.
3. Mengubah lahan merumput ternak tradisional menjadi lahan yang diperuntukkan untuk
penggunaan pertanian lainnya yang menghilangkan atau mengurangi kegiatan
merumput ternak itu.
4. Menguras air dalam jumlah besar dari lokasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi
masyarakat sekitar atau komunitas di hilir.
5. Menghilangkan atau mengurangi akses masyarakat atau komunitas setempat ke
ekosistem alami atau area lain yang saat ini digunakan untuk berburu, memancing, atau
mengekstraksi tanaman atau bagiannya untuk makanan, serat, bahan bakar, obatobatan, atau produk lainnya.
6. Dilakukan di atau dekat kawasan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk
kegiatan budaya atau keagamaan tradisional atau tergolong sebagai kawasan Nilai
Konservasi Tinggi dalam definisi berikut:
HCV5: Lokasi dan sumber daya yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat setempat atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan,
nutrisi, air, dsb), yang diketahui setelah berdialog dengan masyarakat setempat
atau masyarakat adat tersebut.
HCV6: Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki arti penting
budaya, arkeologis, atau sejarah secara nasional atau global, dan/atau memiliki
arti penting ekologi, ekonomi, atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional
masyarakat setempat
atau masyarakat adat, yang diketahui lewat dialog
dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.
Dalam paragraf Melakukan proses PADIATAPA di bawah ini, ada penjelasan langkah-langkahproses PADIATAPA. Langkah 1, diperlukan dalam semua proses PADIATAPA. Berdasarkan hasil di
Langkah 1:
1. Jika usulan proyek atau kegiatan tidak mengurangi hak masyarakat adat danmasyarakat setempat, maka pemohon dianggap mematuhi Persyaratan 5.8.1.
2. Jika usulan proyek atau kegiatan mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya
atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat setempat (termasuk HCV
5 atau 6), maka pemohon hanya dianggap mematuhi jika langkah 2 - 6 di Bagian 5.3(melaksanakan proses PADIATAPA/FPIC) telah dilakukan.

Operasional yang tidak membutuhkan proses PADIATAPA/FPIC
Operasi besertifikasi yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance yang berlaku per 1 Juni 2020 dan
tidak berencana untuk memulai proyek atau kegiatan apa pun yang memerlukan proses
PADIATAPA (sebagaimana didefinisikan dalam bagian di atas), atau perluasan ruang lingkup
setelah 1 Juni 2020, dianggap telah memenuhi persyaratan 5.8.1 karena telah memenuhi kriteria
inti 4.20 dari Rainforest Alliance 2017, Standar Pertanian Berkelanjutan.
Persyaratan 5.8.1 tidak berlaku untuk operasional yang baru mengupayakan sertifikasi mulai 1
Juni 2020 dan seterusnya, dan yang tidak berencana memulai proyek atau kegiatan yangmengharuskan proses PADIATAPA/FPIC (sesuai penjelasan di bagian di atas).

SA-S-SD-23-V1ID

10

2. MENGADAKAN PROSES PADIATAPA
Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus
mengikuti enam langkah yang dirangkum di bawah.
GAMBAR 1: LANGKAH-LANGKAH UNTUK PROSES PERSETUJUAN BEBAS, DI AWAL, DAN ATAS DASAR INFORMASIPerencanaan, riset &pengkajian

Peruanglingk
upan

Konsultasi

Negosiasi

Kesepakatan

Penerapan

Langkah 1 – Peruanglingkupana) Mengidentifikasi
masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan potensi
kepentingan pada lahan atau sumber daya yang diusulkan untuk dikembangkan,
dialokasikan, dimanfaatkan, atau terdampak akibat usulan kegiatan, proyek, atau
perluasan.
b) Mengidentifikasi hak, klaim, atau kepentingan masyarakat itu atas lahan atau sumber
daya (cth., hak atas air, titik akses air, atau hak berburu atau mengambil produk hutan)
di atau bersebelahan dengan lokasi atau kawasan usulan kegiatan, proyek, atau
perluasan itu.
c) Mengidentifikasi setiap situs, sumber daya, habitat, dan lanskap budaya, arkeologi
atau sejarah global atau nasional, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi, atau
agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat atau
masyarakat adat yang mungkin dipengaruhi oleh kegiatan, proyek, atau perluasan
yang diusulkan. Situs-situs ini harus diidentifikasi melalui keterlibatan denganmasyarakat setempat atau masyarakat adat ini.
d) Mengidentifikasi apakah usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu akan mengurangi
hak, klaim, atau kepentingan yang diidentifikasi di Langkah 1–b dan c. Ini biasanya
terjadi dalam situasi seperti, namun tidak terbatas pada, berikut ini:i.

Tanah yang saat ini digunakan oleh masyarakat, atau anggota masyarakat,
untuk kegiatan subsisten utama.

ii.

Masyarakat, atau anggota masyarakat, tidak dapat lagi mengakses, atau
aksesnya berkurang, ke sumber daya alami yang digunakan untuk konsumsi
atau subsisten lokal.

Langkah 2 – Perencanaan, riset, dan pengkajiana) Mengadakan pemetaan partisipatif atas penggunaan lahan dan sumber daya alam.
b) Mengkaji potensi dampaknya (positif maupun negatif) yang ditimbulkan proyek.
c) Melibatkan pihak independen untuk mendukung proses pemetaan dan pengkajian.
Masyarakat memiliki hak memilih pihak independen yang dapat mendukung mereka
dalam proses PADIATAPA/FPIC. Pihak independen tersebut dapat termasuk LSM
setempat. Pihak independen juga harus dilibatkan dalam proses PADIATAPA/FPIC
untuk bertindak sebagai verifikator netral atas kepatuhan pada tahapan dan
kesepakatan proses PADIATAPA/FPIC.

SA-S-SD-23-V1ID

11d) Merombak dan merevisi proyek, jika perlu, untuk mengatasi potensi dampak terkait hakmasyarakat adat dan masyarakat setempat .

Langkah 3 – Konsultasia) Menyediakan kepada perwakilan masyarakat paparan kegiatan, manfaat, dandampak proyek, dengan penyajian yang dapat diakses dan sesuai dengan tingkat
pendidikan perwakilan masyarakat itu dan konteks budaya.
b) Memberikan waktu kepada masyarakat untuk berkonsultasi secara internal terkait
keputusan menerima/menolak usulan proyek itu.
c) Berkonsultasi dengan masyarakat untuk menentukan apakah mereka akan menyetujuiproyek (keputusan STOP/GO), dan dalam kondisi apa.
d) Merombak dan merevisi proyek, jika diperlukan, untuk mengatasi keluhan yangdiajukan oleh masyarakat selama proses konsultasi.

Langkah 4 – Perundingana) Jika masyarakat menyetujui proyek, maka rundingkan ketentuan perjanjian untuk
kelanjutannya, termasuk ketetapannya, misalnya tetap dapat mengakses lahan dan
sumber daya yang terdampak itu; kompensasi yang adil dan setara atas hilangnya
penggunaan lahan dan sumber daya, ganti rugi sepadan atas kehilangan tersebut;
dan/atau porsi yang adil dalam manfaat proyek.
b) Memfasilitasi akses ke bantuan hukum untuk masyarakat agar mendampingi mereka
dalam proses perundingan, kalau perlu. Penasihat hukum dan akses ke pihak
independen harus disediakan bagi masyarakat di seluruh proses PADIATAPA/FPIC,
terutama sekali di fase perundingan.
c) Menyusun rencana untuk proses pemantauan partisipatif dan penyelesaian konflik,termasuk mekanisme bagi masyarakat dan warganya untuk mengajukan pengaduan
dan mendapat kepastian pengaduan mereka itu diperhatikan dan diselesaikan.

SA-S-SD-23-V1ID

12