PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL
Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta, 2008

"?96060+@9!A@+!@B@B0!C @9DB0@!!
"@6@!B?+EF@AGB?+EF@A!60!096E9?B0@H!

SEBUAH TINJAUAN AWAL"#$%&!"’(’)*&*%(!+’,*-%.%(!/%(!0(12%$*!"’(/*/*.%(!
3%/%(!"’(’)*&*%(!/%(!"’(4’5 ,%(4%(!
6’7%8&’5 ’(!"’(/*/*.%(!9%$*1(%)!

:%.%8&%;!<==>!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALPENGANTAR

Negara kita telah memberikan perhatian dan kepedulian serius bagi
penerapan hak asasi manusia sejak lama. UU no. 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Pendidikan nasional
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung hak asasi” (pasal 4) serta “Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi” (pasal 11 ayat 1). Amanat itu a.l. dioperasionalkan dalamberbagai program, antara lain Wajar Dikdas 9 tahun, pendidikan inklusif,
pendidikan kesetaraan, dan kesetaraan gender serta dalam pembentukan“Tim Nasional Pendidikan HAM pada Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah” (Kepmendiknas no. 103/P/2006).
Kajian cepat untuk mendokumentasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan HAM di Asia ini dilaksanakan atas kerjasama dengan HURIGHT Osaka. Fokus kajian pada analisis peraturan perundangan dan kebijakan nasional pendidikan HAM serta implementasinya termasuk penanaman
nilai, materi pembelajaran, penyiapan pendidik, faktor-faktor pendukung,serta praktik-praktik yang baik dari implementasi tersebut.
Dokumen ini merupakan versi ke tiga hasil kajian. Versi pertama disusun
oleh Sdr. Philip Suprastowo dan Iskandar Agung dibantu oleh para anggota
Tim. Atas dasar itu saya susun versi ke dua yang disajikan pada the SubDepartemen Pendidikan Nasional

!

"!

""

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Regional Conference on Regional Mapping, Collection of Best Practices,
and Coordination of Initiatives to Promote Human Rights in Schools in Asia
(Bangkok, 17 s.d. 19 Juli 2008). Berdasar masukan dari pertemuan tersebut
dan Dr. Jeff Plantila dengan bantuan data dari anggota Tim terutama Sdr. Ika
Asri saya susun versi ke tiga hasil kajian dalam bahasa Inggris.
Penghargaan saya sampaikan atas dukungan Dr. Plantila dan HURIGHT
Osaka dan Dr. Sikandar (Sekretaris Balitbang). Juga kepada Sdr. Usman
Surur, Agustinus Winarno, Dimas Samudra Rum, para mitra kerja lainnya
dari Kementerian Hukum dan HAM dan Sdr. S. Bellen (Puskur Balitbang
Depdiknas) atas masukan-masukannya. Juga untuk Sdr. Philip, Iskandar,
dan Ika serta para mitra kerja dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas,
Komnas Perempuan, Komnas HAM, berbagai Pusat Studi HAM dan unit
kerja lain atas perannya hingga tersusunnya laporan ini.
Sebagai upaya pertama kami dalam bidang ini tentu saja laporan ini masih
menyimpan banyak kekurangan.
Untuk itu kami mengharap masukan
positif dari para pembaca.

Jakarta, 23 Desember 2008
Kapus Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan
selaku Anggota Tim Nasional Pendidikan HAM
Departemen Pendidikan Nasional

Agung Purwadi
NIP 130 885 524

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALDAFTAR ISI
Pengantar ..... ii
I.

KONTEKSA. Konteks Nasional dan Pendidikan ..... 1
B. Konteks Sejarah dan Hukum ..... 2
C. Garis Besar Sistem Pendidikan ….. 8II.

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENDIDIKAN, SERTA KURIKULUM
DAN PROGRAM
A. Peraturan dan Kebijakan Pendidikan ….. 12
B. Presentasi Deskriptif Kurikulum ..... 23

III.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
A. Mencari Model yang Tepat bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia
di Sekolah ..... 30
B. Pengembangan Materi Belajar Mengajar ..... 31
C. Penyiapan Guru ..... 33
D. Pembentukan Pusat-Pusat Studi HAM ..... 34

IV.

PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
A. Penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM ..... 38
B. Kerjasama erat dan sinergi antara Departemen Pendidikan
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, dan berbagai Lembaga
Hak Asasi Manusia lainnya ..... 39
C. Pembentukan Pusat Studi, Penyelenggaraan Mata Kuliah,

Departemen Pendidikan Nasional

!

"""!

"#

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Pembentukan Spesialisasi dan Program Studi, Pengembang-an
Bahan Ajar, dan Penyiapan Pendidik HAM .....40V.

ANALISIS TERHADAP HUKUM, KEBIJAKAN, SERTA TUJUAN,KURIKULUM, DAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN
A. Cakupan .....42
B. Materi dan Komponen Pendidikan serta Jaringan .....44
C. Mekanisme untuk Implementasi termasuk Pedagogi ..... 46

VI.

REKOMENDASI
A. Kerjasama dan Sinergi yang Lebih Kuat di tingkat Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota ..... 51
B. Pergeseran Paradigma ..... 53
C. Bahan-Bahan Ajar yang Kreatif dan Alternatifnya ..... 54
D. Penyiapan Guru dan Distribusi Bahan Ajar ….. 55
E. Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar ….. 56

Catatan ….. 58
Daftar Pustaka ..... 60
Lampiran ..... 62

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKANHAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:!
SEBUAH TINJAUAN AWAL

I. KONTEKS

A. Konteks Nasional dan Pendidikan
Indonesia memiliki populasi sekitar 240 juta penduduk (dengan jumlah
penduduk wanita hampir 49,9 persen) yang terdiri dari 300 kelompok etnis
dan memeluk beberapa agama besar di Asia (Islam, Protestan, Katolik,
Budha dan Hindu). Mereka memiliki sekitar 530 bahasa daerah dan dialek.
Pada tahun 2007, populasi peserta didik terdiri atas lebih dari 46 juta orang
dengan 57 persen diantaranya merupakan murid sekolah dasar.
Sejak kemerdekaan Indonesia memiliki 5 presiden (Soekarno, Soeharto,
Habibie, Abdurachman Wahid, Megawati dan SB Yoedhoyono) dengan 5
gaya dan fokus kepemimpinan yang berbeda. Presiden pertama Soekarno,
berfokus pada kesatuan negara yang baru berdiri. Presiden Soeharto, yangberkuasa selama 32 tahun dengan rezim yang dikenal sebagai Orde Baru,
kurang berhasil dalam menyediakan ruang yang memadai bagi demokrasi
dan hak-hak asasi manusia. Selama rezim otoriter Soeharto, hak-hak
kemanusiaan diajarkan sebagai bagian dari hak-hak konstitusional yangterdiri atas kebebasan berkelompok dan berasosiasi, budaya dan pemikiran,
hak bekerja dan kedamaian hidup. Presiden Habibie memulai era reformasi
dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga saat ini. Situasi berubah secara
mengejutkan selama era reformasi dengan upaya-upaya penting dalam

Departemen Pendidikan Nasional

!

"!

#

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

reorientasi strategi pengembangan keseimbangan pertumbuhan ekonomi
seiring demokrasi dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Setelah prosesyang lama, banyak kemajuan telah dicapai dalam hal demokrasi dan
penghormatan hak-hak asasi manusia sampai saat ini (BPS, Bappenas,
UNDP, 2001, Mahendra, 2002, Wiratraman, 2007).
Sistem pendidikan Indonesia merupakan produk dari akar-akar sejarah danpolitik. Secara sejarah, Indonesia merupakan kesatuan dari sejumlah
kerajaan-kerajaan tua (misalnya di Jawa dan Aceh). Indonesia dulu menjadi
jajahan kolonial Belanda selama 350 tahun. Pendidikan telah menjadi
penggerak kemerdekaan. Sejumlah orang Indonesia yang menerima
pendidikan formal selama periode kolonial Belanda telah memimpin
organisasi-organisasi kepemudaan nasional, dan membentuk organisasi padatahun 1908. Hal serupa juga terjadi lagi, para pemimpin yang terdidik
mempunyai peran penting setelah kemerdekaan pada tahun 1945, selama
Orde Lama tahun 1967 s.d. 1988 dan pada era reformasi pasca-pemerintahan
Soeharto (Sekretariat EFA, 2007).

B. Konteks Sejarah dan Hukum
Secara hukum, UUD 1945 telah mengatur hak-hak manusia danmensejajarkannya dengan hak-hak warga negara Indonesia secara hukum.
Hak-hak tersebut menjadi dasar bagi realisasi masyarakat sejahtera.
Indonesia telah mengenal hak-hak manusia bahkan sebelum Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Manusia Universal
pada tahun 1948. Secara filosofis, selama bertahun-tahun agama-agama
mayoritas telah mengajarkan nilai, hak, dan kewajiban manusia sebagai
makhluk Tuhan. Lebih jauh lagi, UUD 1945 menyatakan bahwa
pembangunan nasional identik dengan pengembangan manusia, dimana
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

manusia adalah subyek dan tujuan dari pembangunan. Hal ini berarti bahwa
fokus dari pembangunan nasional adalah orang yang hak-haknya dijamin,
dikembangkan dan dilindungi oleh negara (Bahar, 1997)
Amandemen kedua terhadap UUD 1945 pada tahun 2000 menerangkan
aturan-aturan hak-hak manusia yang lebih jelas, khususnya pada Pasal 28,
bagian A-J. Pasal 28 menekankan pada perlindungan, peningkatan,
pengembangan, pemenuhan hak-hak manusia sebagai syarat utama
perwujudan dari masyarakat berakhlak, demokratis dan sejahtera. Berikut
ini adalah hak-hak khusus yang termasuk di dalam bagian ini. Pertama, hak
untuk hidup. Kedua, hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui pernikahan, melanjutkan dan membangun kehidupan
dengan perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Ketiga, hak untuk
menikmati pengembangan pribadi melalui pemenuhan kebutuhan primer,
pendidikan dan mengambil manfaat dari teknologi, ilmu pengetahuan,
budaya, dan memiliki peningkatan kualias hidup, memiliki peningkatan
kualitas diri dalam mencapai hak-hak kolektif untuk pengembanganmasyarakat, bangsa dan negara. Ke empat, hak untuk menerima perlakuan
sama dalam hal keadilan dan hukum, memperoleh pekerjaan dan memiliki
kesempatan sama dalam pekerjaan di pemerintahan. Ke lima, hak untuk
menerima status warganegara, memilih kewarganegaraan, memiliki
kebebasan beragama dan keyakinan, serta kebebasan untuk berkelompok dan
berbicara. Ke enam, hak untuk berkomunikasi, mengakses, mencari,
menyimpan dan membagikan informasi melalui beragam media. Ke tujuh,
hak untuk menerima perlindungan diri dan keluarga, perlindungan terhadap
harga diri, barang-barang pribadi, perlindungan dari ancaman dan bebas darisiksaan dan kekejaman, dan hak untuk memperoleh perlindungan suaka darinegara lain. Ke delapan, hak untuk mendapat kehidupan secara jasmani danrohani yang baik, serta memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus jika
dibutuhkan.
Departemen Pendidikan Nasional

!

$!

%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, mempromosikan,
memperkuat, memenuhi, dan menghargai hak-hak manusia telah ditunjukkan
dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah prioritas yang diberikan
pada pembentukan dan penyelerasan beragam institusi dan lembaga terkait
dalam perencanaan pembangunan nasional. Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dibentuk melalui Keputusan Presiden no. 50/1993. Selanjutnya,
Keputusan Presiden no. 181/1998 membentuk Komisi Nasional mengenai
Kekerasan terhadap Perempuan.
Hal-hal tersebut diikuti dengan
pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999,
yang kemudian bergabung dengan Kementerian Hukum dan Undang-Undang
menjadi Kantor Menteri Keadilan dan Hak Asasi Manusia (diganti nama
menjadi Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Beberapa produk
hukum menyusul, termasuk UU no. 39/1999 yang memiliki daftar
komprehensif tentang hak asasi manusia untuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, UU no. 26/2000 tentang Mahkamah Hak Asasi Manusia,
Keputusan Presiden no. 129/1998, tentang Rencana Nasional Aksi Hak Asasi
Manusia di Indoneisa tahun 1998-2003 (yang direvisi oleh Keputusan
Presiden no. 61/2003) dan Keputusan Presiden no. 40/2004 tentang Rencana
Nasional Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 (lihat Tabel 1). Perlu
ditambahkan di sini bahwa Indonesia tengan bersiap-siap untuk meratifikasi
berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia Indonesia, yang diadopsi guna
melindungi, mempromosikan, memperkuat, memenuhi dan menghargai hak
asasi manusia, memberi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan
menyelaraskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai keluaran untuk kurun
waktu tertentu yang telah ditargetkan, termasuk kegiatan yang berkaitan
dengan pendidikan hak asasi manusia. Pengembangan rencana nasional ini
diikuti oleh rencana pembangunan propinsi dan daerah sehingga terbentuklah
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL(i) rencana aksi nasional, ii) sejumlah rencana aksi tingkat propinsi, dan (iii)
ratusan rencana aksi hak asasi manusia di tingkat kabulaten/kota.
Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2005-2009 saat ini adalah
rencana kedua. Rencana pertama dilaksanakan antara tahun 2003-2008.
Rencana saat ini meliputi: (i) pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga
pelaksana, (ii) persiapan ratifikasi instrumen hak-hak asasi manusia
internasional, (iii) persiapan harmonisasi undang-undang terkait, (iv)diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia, (v) penerapan bentuk dan
standar hak-hak asasi manusia, serta (vi) pengawasan, evaluasi dan pelaporan
Kesuksesan upaya-upaya penerapan penghormatan, promosi, pelaksanaan
dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia sangat ditentukan oleh
pengadopsian budaya hak-hak asasi manusia untuk bangsa melalui berbagai
upaya keras untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan
meningkatkan kewaspadaan dari setiap anggota masyarakat, khususnya
petugas pemerintah, anggota parlemen, para pendidik dan aktivis di dalamberbagai organisasi non-pemerintah.
Pengetahuan dan kewaspadaan oleh masyarakat terhadap hak-hak asasi
manusia perlu diperkuat, ditingkatkan dan dikembangkan melalui beragam
cara pendiseminasian dan pendidikan dengan menggunakan metode dan cara
terkait pada tingkat, karakteristik, tempat dan waktu saat itu. Menghormati,
mempromosikan, melaksanakan dan melindungi hak-hak asasi manusia
adalah sebuah proses jangka panjang, mengingat bahwa sifat dasar hak-hak
asasi manusia yang penuh dengan beragam nilai. Pendidikan hak-hak asasi`manusia merupakan proses yang dapat dilakukan dimanapun, kapanpun danoleh siapapun melalui segala bentuk pendidikan -- baik formal, non-formal
maupun in-formal – dalam rangka membentuk tingkat pengetahuan, perilaku
dan sikap yang rasional dan bertanggungjawab demi menyelesaikan
Departemen Pendidikan Nasional

!

&!

’

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Tabel 1.
Tahun
1945

1984

1990
1998

1999

2000

2004
2005

Beberapa hukum dan aturan hak-hak asasi manusia

Produk hukum
UUD 1945
Fokus pembangunan nasional adalah orang yang hak-haknya dijamin,
dikembangkan dan dilindungi oleh negara
PP no. 7/1984
Ratifikasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan
Keputusan Presiden no. 36/1990
Ratifikasi dari Konvensi Hak-Hak Asasi Anak-AnakPP no. 5/1998
Ratifikasi dari Konvensi Melawan Penyiksaan dan Kekejaman, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Hukuman Lainnya
Keputusan Presiden no. 29/1999
Ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Ras
PP no. 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Perubahan Kedua UUD 1945
Perlindungan, peningkatan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia
adalah syarat utama terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan
demokratis
Keputusan Presiden no. 40/2004
Rencana Nasional Aksi Hak-Hak Asasi Manusia, 2004-2009
PP no. 11/ 2005
Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak dalam hal Ekonomi, Sosial
dan Budaya
PP no. 12/2005
Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

masalah-masalah hak asasi manusia yang mencakup dimensi-dimensi sipil,
politik, ekonomi, sosial dan kultural dan hak-hak untuk berkembang
menjadi masyarakat yang sejahtera.
Sebagai hasil dari undang-undang, keputusan hukum, dan Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia, beberapa institusi telah dibentuk untuk alasan
khusus tertentu. Diantara institusi-institusi tersebut adalah Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan,
Komisi Nasional Hak-Hak Anak-Anak, Komisi Nasional Perlindungan Saksi
dan Korban, Komisi Nasional Anti Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional,
dan Direktorat Hak-Hak Asasi Manusia di bawah Kementerian Hukum dan
HAM, yang masing-masing memiliki mandat khusus untuk dilaksanakan.
Lebih jauh lagi, terdapat komite-komite di tingkat propinsi dan daerah yangmempunyai mandat untuk merencanakan dan menerapkan progam hak asasi
manusia di tingkat masing-masing. Selain itu, masih terdapat berbagai
institusi yang berhubungan dengan hak asasi manusia, baik pemerintah
maupun non pemerintah. Beberapa contoh termasuk Departemen Luar
Negeri, Kejaksanaan Agung, Kantor Wakil Presiden, dan berbagai LSM
seperti Save the Children, Plan International, Elsam, dan lain-lain.
Kegagalan pembangunan manusia di beberapa negara mengakibatkan
lahirnya komitmen global untuk mengatasinya melalui Target Pembangunan
Milenium yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2000. Komitmen tersebut
memprioritaskan penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim,
pencapaian pendidikan dasar universal, promosi kesetaraan gender,
mengurangi tingkat kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, serta
melawan HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Sementara itu, Indeks
Pembangunan Manusia yang disusun oleh Program Pembangunan PBB(UNDP) berprinsip bahwa manusia adalah subyek pembangunan dan
menggunakannya sebagai indikator pembangunan utama yaitu pemberian
Departemen Pendidikan Nasional

!

(!

)

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat. Ketiga
indikator utama tersebut menunjukkan target minimum hak asasi manusia
yang harus dicapai oleh suatu bangsa, terutama oleh pemerintah, dan juga
individu-individu dan masyarakat.
Namun demikian, program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh
pemerintah Indonesia menghadapi bergai kendala sebagai dampak dari krisis
ekonomi berkepanjangan.
Krisis yang dimulai akhir tahun 1997
menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang mengutamakan
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional belumlah cukup untuk
menghasilkan orang-orang Indonesia yang kuat dan dapat menghadapi krisis.
Oleh karena itu, suatu strategi pembangunan nasional yang baru harus
disusun,yaitu strategi yang memberikan prioritas bagi pemenuhan
kebutuhan dasar manusia agar orang-orang Indonesia dapat hidup
berkecukupan dan bermartabat, seiring dengan pemenuhan kebutuhan hak
asasi manusia.

C. Garis Besar Sistem Pendidikan
Pembangunan Indonesia didasarkan pada paradigma untuk memampukan
seluruh rakyat Indonesia mencapai potensi maksimal mereka. Departemen
Pendidikan Nasional memiliki visi jangka panjang bahwa seluruh anakIndonesia dan remaja memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam
pendidikan di tingkat manapun, tanpa mempermasalahkan status ekonomi,
perbedaan gender, geografi, etnis, dan kebutuhan khususnya, konsisten
dengan komitmen pemerintah terhadap Konvensi PBB tentang Hak-Hak
Anak. Misi jangka panjang Departemen adalah untuk memastikan tidak
adanya hambatan bagi seluruh untuk memiliki kesempatan yang sama dalammengenyam pendidikan dan memastikan standar tertinggi dalam pendidikan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Usia

Pendidikan Sekolah*!

Pendidikan
Luar Sekolah
Non-formal
In-formal

16 – 18

Pendidikan menengah

Umum

SMK

Paket C

13 –
15

SMA
MAK
Pendidikan dasar
MTs.

SMP

Paket B7 – 12

MA

KejuruanMI

SD

Paket A

RA

TK

0-3

4–
6

Pendidikan anak usia dini

Gambar 1: Sistem Pendidikan Indonesia
Departemen Pendidikan Nasional

!

Taman
Bermain
Taman
Penitipan
AnakPendidikan keluarga

Perguruan Tinggi Umum/Islami: S1/Diploma

Kursus keterampilan/Magang

1922

>
22

Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi Umum/Islami: S2 dan S3

"+!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALdan pelatihan.
Bagian lain dari misi ini adalah untuk menjaminkeberlanjutan dalam sistem pendidikan berdasarkan merit. Misi lebih jauh
adalah menginformasikan kepada orangtua, siswa, dan para pemangku
kepentingan mengenai kesempatan pendidikan yang tersedia, basisi untuk
mengakses kesempatan tersebut, dan membagi tanggungjawab untuk
mengoptimalkan kesempatan itu. Bagian dari misi tersebut adalah bahwa
Departemen akan menyediakan lingkungan belajar mengajar yangmempromosikan budaya keunggulan dan memperkuat kepercayaan diripemerintah, orangtua, siswa dan para pemangku kepentingan lainnya
terhadap nilai-nilai pendidikan dan pelatihan yang disediakan.
Pendidikan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat sebagai berikut(Gambar 1). Pertama, pendidikan anak usia dini (PAUD) termasuk taman
kenak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan layanan PAUD
lainnya. Ke dua, pendidikan dasar meliputi jalur formal, non-formal, dan informal. Ke tiga, , pendidikan menengah yang juga meliputi jalur-jalur
tersebut dan pada jalur formal dikelompokkan lagi menjadi pendidikan
menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
Ke empat,
pendidikan tinggi, termasuk pendidikan profesional untuk para manajer dan
guru (UU no. 20, tahun 2003).
Dari sudut pandang kesisteman, pada prinsipnya Indonesia menerapkan
sistem pendidikan 6-3-3-4. Sekolah dasar adalah 6 tahun, sekolah menengah
pertama adalah 3 tahun, sekolah menengah atas adalah 3 tahun dan
pendidikan perguruan tinggi adalah 4 tahun. Taman kanak-kanak yangdilaksanakan sebelum sekolah dasar tidak menjadi syarat masuk sekolah
dasar.
Layanan pendidikan diberikan melalui institusi di bawah koordinasi
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang mengatur
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

penyelenggara sekolah umum dan swasta, disamping perguruan tinggi negeri
dan swasta yang memiliki beragam tingkat otonomi. Sistem pendidikan juga
membentuk pendekatan formal, non-formal, in-formal dan layanan
pendidikan jarak jauh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Sistem pendidikan juga dirancang untuk memperhatikan siswa berkebutuhan
khusus, yaitu siswa yang memiliki cacat dan siswa berbakat.

Departemen Pendidikan Nasional

!

""!

"#

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

II. KEBIJAKAN, KURIKULUM, DAN
PROGRAM PENDIDIKAN

A. Peraturan dan Kebijakan Pendidikan
1. Peraturan Pendidikan Secara Umum
Selama lima tahun terakhir, pemerintah mengembangkan peraturan
perundangan secara kompehensif yang mengatur tanggungjawab dan
kewajiban pemerintah pusat, propinsi, dan daerah serta pemangku
kepentingan di tingkat masyarakat dalam pemberian layanan pendidikan.
Perencanaan pembangunan sektor pendidikan disusun atas dasar
kewajiban negara secara hukum seperti yangdijelaskan pada
Amandemen keempat UUD 1945 tentang pemberian layanan
pendidikan (pasal 31), UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU
no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU no. 25/2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU no. 32/2004
tentang Pemerintah Daerah, UU no. 33/2004 tentang Keseimbangan
Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU no. 14/2005 tentang
Guru dan Dosen.
Undang-Undang memerintahkan penerapakan desentralisasi dalam 2tahap, yaitu penyerahan wewenang untuk mengelola layanan pendidikan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan (ii) penyerahan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

wewenagn secara signifikan kepada sekolah sebagai penerapan
manajemen berbasis sekolah.
Sementara itu, undang-undang
mengamanatkan peran yang lebih besar bagi masyarakat, misalnya
terlibat dalam dewan pendidikan di tingkat daerah dan komite sekolah ditingkat individu sekolah. Pemberian layanan serta peningkatan kualitas
dan relevansi pendidikan disyaratkan oleh UU no. 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan dijelaskan secara terinci oleh Peraturan
Pemerintah no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
UU desentralisasi yang disampaikan di depan secara jelas menghargai
hak asasi manusia dalam artian yang luas. Desentralisasi kewenangan
administratif pemerintah pusat ke tingkat daerah memiliki arti bahwa
daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk menerapkan, kebebasan
lebih besar dalam pembuatan keputusan, dan lebih dapat merefleksikan
kebutuhan masyarakat di daerah. Lebih jauh lagi, dengan desentralisasi
kewenangan di bidang pendidikan, program pendidikan di daerah akan
mampu melayani kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat
setempat secara lebih baik. Ini adalah salah satu bentuk penerapan
Amandemen Keempat UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya.
Dari sudut pandang ini jelas bahwa desentralisasi dapat dilihat sebagai
salah satu bentuk penghargaan lebih besar terhadap hak asasi manusia.
Sejak akhir 2004, sejumlah tindakan penting telah dilakukan untuk
membuat landasan bagi reformasi pendidikan. Peraturan Pemerintah
no. 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang baru
telah diterbitkan.
Lembaga independen Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) yang dibentuk pada pertengahan 2005 telahmengembangkan dua standar utama dan standar-standar lain. Standarstandar utama tersebut adalah (i) Standar Isi yang diterbitkan melalui
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 22/2006, dan (ii) Standar
Departemen Pendidikan Nasional

!

"$!

"%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Kompetensi yang diterbitkan melalui Kepmandiknas no. 23/2006.
Selanjutnya Kepmendiknas no. 24/2006 diterbitkan untuk
mengklarifikasi kewenangan berbagai tingkat pemerintahan dalam
penerapan keputusan-keputusan menteri tersebut.
Sebagai contoh,
Kepmendiknas memberi beberapa derajat kebebasan bagi gubernur dan
kepala daerah dalam mengembangkan, menyusun jadwal, danmelaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai kondisi daerah masingmasing. Sekali lagi, peraturan perundangan tersebut merupakan bentuk
penghargaan lebih besar terhadap hak asasi manusia.
Pada akhir 2005, DPR menyetujui UU no. 14 mengenai kenaikan
tunjangan fungsional, tunjangan professional, dan tunjangan khusus bagi
para guru, sebagai bagian dari upaya peningkatan standar pendidikan.
Peraturan perundangan ini berlaku terhadap Depdiknas, Depag, danmeliputi seluruh sekolah negeri dan swasta. Upaya komprehensif ini,
seiring dengan akses terhadap biaya operasional sekolah, menyediakan
peluang untuk peningkatan harmonisasi kebijakan bagi
seluruhpenyelenggara sekolah. Salah satu dari peningkatan terbesar hak-hak
guru berdasarkan UU ini adalah adanya tunjangan khusus bagi guru danbeasiswa bagi anak-anak guru yang bekerja di daerah terpencil. Di masa
lampau, ketika guru ditugaskan ke daerah terpencil maka pendidikan
anak-anak mereka sangat bergantung pada fasilitas pendidikan yang ada
di daerah terpencil tersebut. Mengingat penghasilannya yang rendah,kebanyakan guru tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiaya
lanjutan pendidikan anak-anak mereka ke luar daerah.
Dari sudut
pandnag hak asasi manusia, ini merupakan suatu bentuk penghargaan
terhadap hak asasi guru dan keluarganya termasuk hak-hak pendidikan
anak-anak mereka.

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

2. Pendidikan Hak Asasi Manusia secara Umum
Pendidikan hak asasi manusia secara historis telah dimasukkan padamata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic sejak beberapa
dekade lalu. Nama Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic sebagai
mata pelajaran telah dimulai digunakan sejak empat dekade silam,sebagai bagian dari berbagai pengadopsian sistem pendidikan barat saat
itu. Kebanyakan komponen pendidikan hak asasi manusia digabungkan
ke dalam mata pelajaran tersebut. Pada akhir 1970-an, mata pelajaran
tersebut diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Hak asasi
manusia dikaitkan dengan isi dari mata pelajaran tersebut meliputi:
kemanusiaan, patriotisme, peraturan dan perintah, kerjasama,
perdamaian dan keselarasan, keberanian, keadilan, solidaritas, saling
menghargai, hak dan kewajiban, tanggungjawab, kebebasan, kontrol
diri, keterbukaan pikiran, sensitivitas dan semangat kekeluargaan (Oka,
2002).
Pada era Presiden Soeharto, lahirlah mata pelajaran sejarah khusus untukIndonesia. Dengan demikian pada saat ada 2 mata pelajaran sejarah:pertama adalah sejarah standar meliputi sejarah dunia dan sejarah
nasional, dan kedua adalah pendidikan mengenai sejarah perjuangan
bangsa. Mata pelajaran Pendikan Sejaran Perjuangan Bangsa (PSPB)
tersebut berkaitan dengan periode sejarah tertentu sejak Indonesia
meraih kemerdekaan hingga era Presiden Soeharto. Secara garis besar
terdiri dari pengajaran tentang nasionalisme, kesatuan nasional,
kepahlawanan, dan penghargaan bagi mereka yang telah berjasa bagi
bangsa. Komponen terakhir ini dapat dipandang sebagai metode politik
untuk mempertahankan kepatuhan bagi penguasa saat itu.
Denganadanya mata pelajaran khusus tersebut maka berarti terdapat dua matapelajaran yang berkaitan dengan pendidikan HAM. PSPB meliput
Departemen Pendidikan Nasional

!

"&!

"’

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

aspek-aspek nasionalisme serta persatuan dan kesatuan nasional,
sedangkan aspek-aspek lainnya diliput oleh mata pelajaran PMP.
Ketika pemerintahan berganti maka mata pelajaran PSPB dihapuskan.
Materi-materi yang semula diliput oleh mata pelajaran tersebut
dikembalikan ke dalam sejarah nasional dan sejarah sebagai sematapelajaran terdiri atas sejarah dunia dan sejarah nasional. Pada saat yangsama, Pendidikan Moral Pancasila digantikan oleh Pendidikan
Kewarganegaraan.
Indonesia mengikuti pendekatan integrasi dengan menggunakan
Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya gunamemberikan pendidikan tentang hak asasi manusia.
Pendidikan
Kewarganegaraan terdiri dari materi-materi yang memiliki hubunganerat dengan pendidikan hak asasi manusia. Ruang lingkup matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Standar Isi Pendidikan
meliputi hak asasi manusia dalam pendidikan dan mencakup "...Hak dan
kewajiban anak-anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat,
instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional, peningkatan
hak asasi manusia, penghargaan dan perlindungan." Materi-materi
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diatur oleh
Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional no. 23 tentang Standar Isi
Pendidikan adalah: (i) pemikiran kritis, rasional dan kreatif terhadap
isu-isu kewarganegaraan, (ii) partisipasi aktif,
partisipasi secara
bertanggungjawab dan bertindak cerdas padakegiatan-kegiatan
masyarakat dan nasional dan menunjukkan perilaku anti korupsi, (iii)mengembangkan diri secara positif dan demokratis agar menjadi
anggota masyarakat yang berkarakter Indonesia sehingga dapat hidup
berdampingan dengan negara lain, dan (iv) berinteraksi dengan negara

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

lain, secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi.
Selain itu, berbagai mata pelajaran juga meliput pendidikan hak asasi
manusia. Pendidikan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan mata pelajaran Agama padatingkat sekolah dasar. Pendidikan tersebut juga diintegrasikan ke dalammata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama
pada tingkat sekolah menengah pertama.
Pada tingkat sekolah
menengah atas, dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Geografi, Sejarah dan Sosiologi.
Sementara pada tingkat universitas, pendidikan hak asasi manusia secaraumum diintegrasikan dalam kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada
beberapa universitas bahkan ditawarkan pendidikan hak asasi manusia
sebagai suatu mata kuliah independen.
3. Program-Program untuk Kelompok Tertentu
Dari sudut pandang akses, strategi-strategi dan rencana-rencana
pemerintah diarahkan pada pemenuhan target MDG tahun 2010, yaitu
untuk menjamin bahwa 8 persen terakhir dari anak-anak usia SD dan 35
persen terakhir anak usia sekolah menengah pertama bersekolah.
Beberapa strategi kunci untuk memenuhi target ini termasuk: (i)pembangunan sekolah menengah pertama diperluas di daerah-daerahyang selama ini kurang terlayani; (ii) perluasan pendidikan non-formal
dan in-formal pada tingkat SD dan SMP terutama untukmelayani siswa
putus sekolah; (iii) pengurangan hambatan penyediaan biaya langsung
dan biaya tidak-langsung perluasan bantuan operasional sekolah (BOS)
dan mendekatkan lokasi sekolah terhadap rumah (misalnya menyatukan

Departemen Pendidikan Nasional

!

"(!

")

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

lokasi SD dan SMP); dan (iv) perluasan informasi dan komunikasi
publik sehingga enrolmen sekolah bisa bertambah.
Program-program kunci untuk menyediakan akses terhadap pendidikan
secara lebih adil a.l. meliputi: (i) penambahan infrastruktur, (ii)peningkatan penyebaran guru ke daerah-daerah yang selama ini kurang
terlayani; (iii) perluasan pendidikan bagi anak-anak usia dini, (iv)perluasan program pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, (v) perluasan program non-formal
tingkat SD dan SMP melalui Kejar Paket A dan B, (vi) perluasan
program keaksaraan bagi remaja dan orang dewasa, terutama di daerah
terpencil, (vii) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam manajemen
dan pelaksanaan pendidikan dasar dan lanjutan dengan menggunakanberbagai metode peningkatan kapasitas .
Upaya-upaya serius tersebut juga melibatkan langkah-langkah
penghapusan kesenjangan gender pada tingkat SD dan SMP. Tingkat
pemberian layanag pendidikan pada jenjang ini terbukti sama antara
laki-laki dan perempuan. Penting untuk dicatat dari sudut pandang
kualitas pendidikan, ada kecenderungan bahwa perempuan Indonesia
lebih sukses dibandingkan laki-laki.
UU Pendidikan tahun 2003 mengatur landasan yuridis untuk
memastikan kelompok yang tidak terlayani dan yang kurang beruntung
mendapat perhatian sepenuhnya dari Depdiknas dan Depag. Perhatiankhusus untukmemberikan perlakuan secara adil diarahkan kepada: (i)kelompok-kelompok minoritas dari sisi bahasa, agama, dan etnis; (ii)kelas-kelas sosial-ekonomi dan berbagai stratifikasi, (iii) gender; (iv)anak berkebutuhan khusus: (v) penduduk desa terpencil, serta penduduk

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

pulau dan daerah perbatasan; serta (vi) anak-anak miskin, yatim piatu,
anak jalanan dan pekerja anak.
Anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang tinggal di daerah
terpencil, anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan, dan anak-anakyang termarjinalkan dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anakyang kurang terlayani kebutuhan pendidikannya.
Depdiknas
mengadopsi strategi baru untuk menggapaikan layanan pendidikan
kepada anak-anak yang selama ini tidak terlayani. Strategi tersebut
memiliki empat langkah, yaitu: (i) mengenali karakteristik mereka, (ii)mengerti kebutuhan pendidikan mereka, (iii) mencari informasi apakahada kebutuhan pendidikan yang tidak terlayani oleh sistem pendidikanyang ada, dan (iv) menyediakan kebutuhan pendidikan dengan
menggunakan bentuk yang ada atau mengembangkan alternatif baru jika
diperlukan.
Pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan sebagai hak asasi manusia
dapat dilihat sebagai dua sisi dari sebuah koin. Indonesia menyediakan
pendidikan dengan hak asasi manusia menggunakan sudut pandang
Pendidikan untuk Semua (Education for All, EFA).
EFA
mengamanatkan pengadopsian target-target pada enam bidang, yaitu:
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan,
penanaman kecakapan hidup, kesetaraan gender, dan kualitas
pendidikan.
Empat bidang pertama dapat dipandang sebagai area
individu dengan cita-cita dan target masing-masing, sementara kedua
bidang lainnya adalah prinsip-prinsip yang mendukung keempat arealainnya. Secara ringkas berikut ini disajikan pencapaian Indonesia
dalam pemberian layanan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi
manusia menggunakan sudut pandang EFA.

Departemen Pendidikan Nasional

!

"*!

#+

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Pendidikan anak usia dini di Indonesia paling banyak disediakan(hampir 99 persen) oleh anggota masyarakat dan institusi swasta.
Berkaitan dengan target internasional tentang peningkatan kualitas,
pemerintah mendukung upaya-upaya penjaminan kualitas seraya
merangkul berbagai mitra dalam membagi tanggungjawab peningkatan
kualitas pendidikan dan perawatan anak usia dini. Beberapa mekanisme
kunci ditetapkan untuk tingkat national dan penetapan kebijakan sampai
ke tingkat operasional di daerah.
Mekanisme pertama adalah
pembentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini dan Konsorsium
Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini. Ke dua, mobilisasi
dukungan dari asosiasi profesional. Ke tiga, pengorganisasian programprogram pemberian layanan pendidikan melalui tempat ibadah danorganisasi wanita seraya membangun Pusat-Pusat Pendidikan dan
Perawatan Anak Usia Dini pada berbagai perguruan tinggi. Sejauh ini,
terdapat peningkatan signifikan dalam hal akses. Proporsi anak yangmenerima layanan telah meningkat dari 27,8 persen pada tahun 2004
hingga 46,6 persen pada tahun 2006.
Sampai tahun 2008/2009 Indonesia memiliki target EFA untuk
pendidikan dasar adalah setidaknya 95 persen anak-anak di bawah usia 7
tahun hingga 15 tahun, khususnya wanita, anak-anak miskin, dan anakanak lain dengan keterbatasan, menerima layanan pendidikan dasar yangmemenuhi standar kualitas pendidikan.
Sejumlah strategi kunci implementasi untuk mencapai target tersebut a.l.
adalah: (i) implementasi gerakan sosial nasional untuk menyelesaikan
pendidikan dasar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
termasuk orang tua, figur publik, organisasi non-pemerintah, serta
pemimpin bisnis dan industri; (ii) memfokuskan pada program penting
untuk meningkatkan enrolmen dan memobilisasi dukungan sumber daya
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALdan membatalkan program-program yang kurang penting; (iii)
memperluas kesempatan memperoleh pendidikan melalui sekolahsekolah swasta dan berbagai program pendidikan berbasis masyarakat
untuk secara cepat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemberiankesempatan memperoleh pendidikan; (iv) menangani secara lebih efektifmasyarakat yang susah dijangkau, misalnya masyarakat miskin, daerah
terpencil dan anak-anak yang terisolasi, melalui berbagai pola layanan
yang tepat dan inovatif;(v) memperkuat kewenangan otoritas
pendidikan lokal agar dapat memperhatikan dan mengatasi tantangan
lokal.
Sejauh ini tercapai sukses besar dalam pemberian layanan pendidikan
dasar pendidikan. Angka partisipasi murni pendidikan dasar (APM)
meningkat dari 93 persen menjadi 95 persen dalam kurun waktu empat
tahun sejak 2003.
Kecenderungan yang semakin menguat tentang
masuknya anak-anak umur 5 dan 6 tahun ke SD menjadikan Angka
Partisipasi Kotor (APK) meningkat dari 111 persen menjadi 114 persen.
Di sisi lain, angka transisi dari SD ke SMP naik dari 83 persen menjadi
hampir 91 persen selama periode yang sama. Prestasi ini mendorong
peningkatan APM SMP dari 58 persen menjadi 66 persen dan APK dari
75 persen menjadi 89 persen selama periode waktu yang sama.
Kesetaraan gender dalam pendidikan secara bertahap meluas berkat
strategi pengarusutamaan yang diterapkan sejak tahun 2001.
Kesenjangan gender di pendidikan dasar, pendidikan menengah
pertama, pendidikan menengah atas dan universitas telah berkurangsecara nasional baik di perdesaan maupun perkotaan. Akses yang sama
atas pendidikan dasar universal dicapai pada tahun 2002. Indeks Paritas
Gender (GPI) baik untuk APM maupun APK pada pendidikan dasar
telah mencapai 1. Pada tingkat pendidikan menengah pertama, sebuah
Departemen Pendidikan Nasional

!

#"!

##

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

analisis menggunakan APM dan APK nasional sebagai indikator NER
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan lebih besar dibandingkan
laki-laki. Indeks Paritas Gender untuk APM dan APK bagi penduduk
perkotaan menunjukkan hasil yang sama yaitu 1.01 untuk perkotaan dan
1.02 untuk daerah perdesaan. Pada tingkat pendidikan menengah atas,
GPI secara umum adalah 1.01 pada tahun 2006 dengan proporsi
perempuan yang mengikuti pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi
dibanding laki-laki.
Namun demikian, Indonesia bagaimanapun juga masih menghadapi
masalah perbedaan dan bias gender. Ketidaksetaraan gender ditemukan
pada tingkat pendidikan tinggi, staf manajemen pendidikan, program
studi, dan spesialisasi. Selain itu masih ada masalah bias gender dalamkurikulum, bahan-bahan pengajaran, dan proses belajar.
Untuk mencapai pendidikan berkualitas, pemerintah mengadopsi tiga
strategi untuk meningkatkan mutu. Strategi pertama adalah untuk
meningkatkan kinerja siswa dan sekolah dengan memperkuat sistem
ujian bagi siswa dan akreditasi sekolah, mengembangkan insitusi yangmengatur standar dan memperkuat kemampuan nasional dan subnasional dalam pengimplementasian sistem-sistem tersebut. Strategi
kedua adalah meningkatkan ketersediaan input kunci yang berorientasi
pada peningkatan kualitas melalui pengaturan standar minimum input
tersebut dan membuat acuan finansial dan manajemen bagi penyediaan
input-input tersebut. Strategi ketiga adalah memperkuat sistem
pengawasan kualitas dan kemampuan peningkatan kapasitas.
Kinerja siswa secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan oleh nilairata-rata dari ujian kelulusan nasional yang meningkat secara signifikanpada sekolah menengah pertama dan atas. Lebih jauh lagi, kemajuan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

berarti telah dibuat dalam standar dan akreditasi untuk sekolah-sekolah.
Standar minimum untuk kinerja sekolah telah dibuat dan diseminasi
pada tahun 2004 dan kapasitas untuk menangani akreditasi kinerja
sekolah telah diperluas melalui Badan Akreditasi Sekolah dan akreditasi
propinsi/daerah dan sistem pengawasan. Kira-kira 53 persen dariinstitusi pendidikan telah secara formal telah diakreditasi saat ini.

B. Presentasi Deskriptif dari Kurikulum
1.

Pendidikan hak asasi manusia
Pendekatan integrasi terhadap pendidikan hak asasi manusia dalamsistem sekolah Indonesia telah diseleksi berdasarkan faktor-faktor
berikut ini. Pertama, mencegah peningkatan jumlah mata pelajaran
ketika kebutuhan pelajaran dibutuhkan. Terdapat banyak kebutuhanpelajaran baru selama beberapa dekade lampau. Sebagai tambahan
pendidikan hak asasi manusia, sebagai contoh pendidikan HIV/AIDS
dan lingkungan (kemudian dikembangkan menjadi pendidikan untuk
pengembangan yang berkesinambungan [ESD] yang merupakan
kebutuhan pelajaran baru yang muncul akhir-akhir ini. Kedua, terdapat
ketidakseimbangan antara kebutuhan pelajaran baru dengan materi
kurikulum yang ada saat ini dalam beberapa materi tertentu. Sebagai
contoh, terdapat hubungan dekat antara materi pelajaran HIV/AIDS
dengan beberapa materi mata pelajaran Biologi, materi Perubahan Iklim
dari ESD yang memiliki hubungan sangat dekat dengan beberapa bahan
dari mata pelajaran Pengetahuan Alam. Tanpa melakukan pendekatanini, terdapat kemungkinan peningkatan jumlah mata pelajaran yangdiajarkan di sekolah.

Departemen Pendidikan Nasional

!

#$!

#%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Sebagai contoh hak asasi manusia dapat diintegrasikan dalam matapelajaran Kewarganegaraan melalui sejumlah kompetensi berikut ini.
Pada sekolah dasar didisipkan kompetensi-kompetensi: hidup dalamdamai dan harmoni, menerapkan hak-hak anak-anak di rumah dan di
sekolah, bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan
perilaku demokratis, mempraktekan nilai-nilai Pancasila, menunjukkan
sikap bermartabat, menghargai keputusan bersama dan memahami
partisipasi Indonesia di politik internasional di era global. Sedangkan
pada tingkat lanjutan kompetensi-kompetensi yang diintegrasikan
adalah: menunjukkan pribadi positif terhadap perilaku dan penghargaan
hak asasi manusia, ikut ambil bagian dalam melindungi,
mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia.
Sedangkanmateri hak asasi manusia dalam mata pelajaran pendidikan agama
berupa: bentuk penghargaan terhadap orang lain dengan ide dan sudut
pandang berbeda, menghargai perbedaan dalam etnis, agama dan gender
serta status ekonomi. Pendidikan Agama meliputi mata pelajaran Islamdan Kristen untuk seluruh tingkat pendidikan.
Metode-metode penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dapat
dilakukan melalui beragam pendekatan integrasi.
Pengajar dapat
menggunakan metode mengajar searah, diskusi, tanya jawab, simulasi,demonstrasi, memberikan tugas tambahan dan lain-lain. Pada kelaskelas awal sekolah dasar, proses belajar-mengajar mengadopsi
pendekatan tematik: guru memutuskan tema tertentu dan membahastema tesebut dari berbagai sudut pandang mata pelajaran termasuk hak
asasi manusia. Pada kelas-kelas berikutnya, para guru umumnya
menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi(misalnya simulasi dari proses pengambilan keputusan pada pertemuan
desa dan parlemen daerah). Selain itu, di SMP diperkenalkan metodemempelajari koran dan majalah. Setelah menggunakan metode ceramah
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

dan diskusi atau tanya jawab mengenai topik tertentu hak asasi manusia,
siswa diminta untuk mengumpulkan artikel koran atau majalah terkait
dengan topik yang telah dibahas dan menempelkannya pada dindingkelas. Pengaruh positif dari metode ini terutama adalah terkinikannay
pengetahuan siswa, disamping mencegah kejenuhan. Pada tingkat
pendidikan menengah atas metode yang paling umum digunakan adalah
simulasi dan studi kasus. Ketika menggunakan metode-metode ini,
sebuah kelompok siswa akan ditugaskan untuk mengumpulkan artikel
dari koran, majalah atau berita televisi dan radio tentang isu hak asasi
manusia tertentu. Kelompok tersebut akan diminta untuk menampilkan
dan mendiskusikan materi tentang hak asasi manusia tersebut dengan
seluruh anggota kelas.
2.

Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan agama, kegiatan ekstra
kurikuler, etika sekolah, metodologi belajar/mengajar dan
lingkungan sekolah
Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam serta terdapat agamaagama mayoritas yaitu Islam, Protestan, Katholik, Budha, dan Hindu.
Indonesia memiliki identitas baik homogenitas dan heterogenitas. Olehkarena itu, sistem pendidikan harus responsif terhadap keragaman
agama dengan memasukkan dimensi-dimensi keagamaan tersebut kedalam kurikulum. UU Sistem Pendidikan memerintahkan agar seluruh
siswa menerima pendidikan pelajaran Agama berdasarkan agama
mereka tanpa memandang jenis sekolah mereka. Sekolah, baik negeri
maupun swasta diperintahkan untuk menyediakan pelajaran Agama bagi
seluruh siswanya berdasarkan agama yang dianutnya. Sebagai contoh,
siswa Muslim yang bersekolah di sekolah Katolik harus menerima
pendidikan Islam dan begitu juga sebaliknya. Namun demikian masih
ditemui kendala kekurangtersediaan guru agama di perdesaan.

Departemen Pendidikan Nasional

!

#&!

#’

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Bebagai kegiatan ekstra-kurikuler akhir-akhir ini menjamur. Bentuk
aktivitasnya beragam dan begitu pun proses penetapan kegiatan yangakan dilakukan. Pada umumnya para guru ditugaskan oleh sekolah
untuk menyupervisi kegiatan-kegiatan tersebut. Jenis kegiatan ektrakurikuler beragam dari olahraga hingga IPA dan dari aero modelling kemarching band. Bentuk proses pengambilan keputusan tentang kegiatan
ekstra-kurikuler apa yang akan dilaksanakan juga beragam dari yangsangat dipengaruhi oleh sekolah sampai yang benar-benar didasarkan
pada minat siswa. Namun demikian pada kasus dimana sekolah
menentukan bentuk aktivitas ekstra kurikuler, partisipasi dalam berbagai
aktivitas secara murni didasarkan pada minat siswa. Kasus-kasus yangpaling umum adalah sekolah menawarkan beberapa kegiatan yangkemudian bebas untuk diikuti oleh siswa. Dalam hal tersebut, sekolah
biasanya menerima permintaan siswa jika sumber daya yang diperlukan
tersedia.
Masing-masing sekolah mempunyai tata tertib dan peraturannya sendiri,demikain juga sekolah-sekolah di Indonesia.
Namun demikian
penerapan aturan dan tata tertib beragam menurut tingkat dan kualitas
sekolah. Sekolah menengah atas cenderung memperlakukan siswa
mereka sebagai orang dewasa muda yang telah memiliki hak-hak,sedangkan sekolah dasar memperlakukan murid-muridnya sebagai anakanak yang harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Sekolahyang bagus akan menghormati hak-hak siswa lebih baik dibandingkan
sekolah dengan kualitas lebih rendah. Sebelum tahun ajaran dimulai,
sekolah yang bagus meminta tiap siswa untuk menandatangani kontrak
patuh terhadap aturan dan tata tertib sekolah. Sedangkan sekolah lainnya
cukup membuat pengumuman aturan dan tata tertib dan meminta siswa
untuk menaatinya. Hal ini cenderung lebih diterapkan pada sekolah
menengah atas dibanding dengan sekolah dasar.
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Dalam masalah perilaku ini, terdapat kecenderungan yang tumbuh
antara sekolah yang bagus dalam memperlakukan siswa secara lebihbaik, mulai dari siswa tiba di sekolah hingga meninggalkan sekolah.
Kepala sekolah dan beberapa guru di sekolah yang bagus akan berdiri didepan sekolah menyambut tiap siswa dengan menyalami tangannya.
Pada akhir sekolah, mereka akan berdiri di depan sekolah dan
berpamitan dengan siswanya. Peningkatan lain terjadi dalam proses
belajar mengajar di sekolah yang bagus. Siswa tidak lagi diperlakukan
sebagai obyek aktivitas kurikuler, namun sebagai subyek dan pusat
proses belajar mengajar. Hal ini sangatlah baik di sistem sekolah
meskipun masih sedikit. Proporsi sekolah yang bagus dibandingkan
jumlah sekolah secara keseluruhan masih sangat sedikit.
Pemerintah mensyaratkan seluruh sekolah memiliki badan institusi atauorganisasi kesiswaan. Badan ini disebut Organisasi Siswa Intra Sekolah(OSIS) dan difasilitasi oleh sekolah. Badan ini bertujuan untuk
mempersiapkan siswa untuk peran-peran kepemimpinan dan anggota
masyarakat. Pada beberapa sekolah, OSIS telah menjadi bentuk dariparlemen siswa. Organisasi ini menjadi tempat mencurahkan kebutuhan
dan perasaan para siswa, dan mengirim petisi ke sekolah terkait dneganhak-hak siswa. Badan ini terlibat dalam isu-isu berkaitan dengan hak
asasi manusia misalnya perlakuan buruk guru terhadap siswanya,
penggunaan perkiraan biaya sekolah, biaya sekoah, dan lain-lain.
Organisasi ini
mengorganisasi pertemuan seluruh siswa untuk
mendiskusikan isu-isu dan menjadi wakil siswa untuk meminta
penjelasan terhadap isu-isu tersebut kepada pihak sekolah.
Antusiasme siswa untuk belajar akhir-akhir ini telah menjadi masalahbaru. Karena tujuan utama siswa bersekolah adalah untuk belajar, makamasalah penurunan tingkat antusiasme siswa untuk belajar perlu
Departemen Pendidikan Nasional

!

#(!

#)

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

dipecahkan dengan tepat. Setidaknya terdapat dua variabel yangberkaitan dengan tingkat antusiasme belajar, yaitu minat siswa terhadap
mata pelajaran dan cara guru menyampaikan materi pelajaran padasiswanya. Kebanyakan sekolah menghadapi masalah serius ini dengan
pendekatan psikologi pendidikan. Pendekatan pengajaran untuk anakanak sekolah dasar tidaklah sama dengan remaja di sekolah menengah.
Namun tampaknya ini merupakan pendekatan yang memang
diperlukan,tetapi ini saja tidak memadai. Ketertarikan siswa pada matapelajaran harus ditingkatkan. Kebanyakan sekolah menggunakan buku
sebagai satu-satunya sumber belajar, sementara para siswa lebih tertarik
pada materi yang terdapat di luar kelas, misalnya televisi dan internet.
Beberapa sekolah dilengkapi dengan akses internet sehingga para siswa
dapat memiliki beragam sumber, sedangkan di sekolah lainnya harus
bergantung pada bahan-bahan bacaan sebagai sumber belajar mengajar .
Sekolah-sekolah menyediakan fasilitas kapda siswa untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan selama jam sekolah berkat adanya bantuan biaya
operasional sekolah dari Depdiknas. Dalam hal pembiayaan bagi
fasilitas-fasilitas untuk membiayai aktivitas siswa tidak terdukung
sepenuhnya, maka dalam hal inilah sekolah diperbolehkan untuk
meminta kontribusi finansial dari orangtua siswa untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di sekolah, termasuk untuk mendukung fasilitas
sekolah.
Pendidikan kecakapan hidup dilakukan sejak taman kanak-kanak hingga
sekolah tingkat menengah atas. Kecakapan tersebut bervariasi darikecakapan umum umum yang menekankan perkembangan sosialpsikologis dan karakter pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar
hingga keterampilan khusus yang berfokus pada kemampuan akademis

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

untuk sekolah menengah atas dan keterampilan kejuruan pada sekolah
menengah tingkat kejuruan.
Pemerintah berupaya untuk memperkuat orientasi kecakapan hidup padasiswa sekolah tingkat dasar dan menengah dengan menggabungkan
beragam aspek dari lingkungan, HIV/AIDS, dan masalah sosial.
Sekolah-sekolah diminta untuk memasukan muatan lokal agar dapat
mengakomodasi kebutuhan belajar setempat secara lebih baik dan
bekerjasama dengan berbagai institusi setempat seperti puskesmas,
instansi setempat yang mengurusi lingkungan, serta lembag abisnis dan
industri baik dalam kegiatan-kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Departemen Pendidikan Nasional

!

#*!

$+

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Mencari Model yang Tepat bagi Pendidikan Hak Asasi
Manusia di Sekolah
Dalam kerjasama yang erat dengan Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
telah secara serius mengujicobakan pendidikan hak asasi manusia di sekolahsekolah. Beberapa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah
pertama dan madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas dan madrasah
aliyah telah melaksanakan ujicoba pendidikan hak asasi manusia. Ujicoba
pada skala yang lebih besar ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasilhasil terbatas yang dilaksanakan di Cianjur (Jawa Barat) dan Kupang (NTT).
Dengan kerjasama erat antara Depdiknas dan Komnas HAM pada tahun
1998 dilaksanakan ujicoba pendidikan HAM dengan menggunakan
pendekatan cara belajar siswa pada 22 SD di Cianjur.
Model inimenerapkan proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa dengan para
siswa itu sendiri, para guru, dan para pengawas sebagai aktornya. Para guru
bertindak sebagai mentor atau supervisor yang menyediakan dukungan,bukannya memberikan perintah, terhadap kegiatan belajar siswa. Dalam
kerangka tersebut, para guru secara terus menerus menerima dukungan
profesional dari para pengawas sekolah. Satu perubahan drastis yangdiperkenalkan adalah perubahan dalam peran pengawas, dari sekedar
mengontrol aspek-aspek administrastif sekolah dan manajemen ruangan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

kelas menjadi memberikan dukungan profesional atau teknis kepada paraguru. Sangat penting untuk digarisbawahi bahwa ujicoba pendidikan hak
asasi manusia ini dilaksanakan menggunakan pendekatan integratif dan
hanya dilaksanakan pada sekolah dasar.
Uji coba ini direplikasi dan diperluas ke pendidikan menengah dan
pendidikan guru di Kupang. Alasan untuk menguji coba juga pada institusi
pendidikan guru ini adalah untuk membekali para guru dengan kemampuan
pendidikan hak asasi manusia sehingga tidak lagi diperlukan pelatihan
setelah mereka lulus. Unesco Jakarta mendukung replikasi sekaligus
perluasan ujicoba ini untuk pendidikan menegah serta madrasah ibitaiyah,tsanawiyah, dan aliyah serta sekolah menengah kejuruan.
Secarakeseluruhan ujicoba ini meliputi 16 sekolah dan 1 perguruan tinggi (Sadli,
Wignyosoebroto, Belen, 1997).

B. Pengembangan Materi Belajar Mengajar
Pendidikan hak asasi manusia melalui pendidikan sekolah tidak hanya
membutuhkan model belajar mengajar melainkan juga materi belajar
mengajar dan penyiapan guru. Telah diterima secara luas adanya hubunganyang positif dan signifikan dari ketersediaan bahan-bahan belajar mengajar
dan kompetensi guru dengan prestasi siswa di negara berkembang sangatlah
kuat dan berpengaruh.
Dalam mengembangkan materi-materi tersebut beberapa institusi diIndonesia secara aktif mengambil bagian. Keterlibatan Kementerian Hukumdan HAM bagaimanapun perlu diuraikan pada kesempatan pertama.
Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan 12 judul buku agama yangmemuat aspek-aspek pendidikan HAM sebagai bahan belajar pada ujicoba
Departemen Pendidikan Nasional

!

$"!

$#

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

pendidikan HAM yang terintegrasi pada pendidikan agama Islam padasekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, danmadrasah-madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah.
Selain itu
Kementerian ini juga menerbitkan 28 judul buku pendukung, modul dan film
untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekelah menengah atas,
universitas, dan khalayak umum. Pada awal Agustus 2008, materi-materi
tersebut sudah siap didistribusikan ke tiap propinsi dan sekolah. Sebagai
tambahan, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dari Universitas Islam Indonesia
menerbitkan buku pendidikan hak asasi manusia untuk para guru dan sebuah
buku referensi pendidikan hak asasi manusia untuk para dosen. Selanjutnya,
Lembaga Penelitian dari Universitas Negeri Jakarta menerbitkan materi
bacaan.
Dalam era kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah (KTSP) sangatlah
berarti untuk menyebutkan sumbangsih Pusat Informasi Hak Asasi Manusia
Asia Pasifik (HURIGHT Osaka) yang menerbitkan buku berjudul "Rencana
Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Sekolah-Sekolah Asia Tenggara".
Dokumen khusus ini tidak hanya bermanfaat karena ketersediannya dalambahasa Indonesia (Belen, ed., 2004) yang alihbahasanya didukung oleh
Unesco Jakarta, dan ketersediannya secara onlineii, namun juga peran buku
tersebut dalam membantu guru menyusun rencana pembelajaran yangdisyaratkan oleh KTSP. Lebih jauh lagi, Komite Nasional untuk Perempuan
juga menerbitkan kurikulum hak asasi manusia (Belen, 2004, Pusham UII,
2006, Pusham UII, 2007, Asplund, Marzuki and Riyadi, 2008, and Marzuki
and Riyadi, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

C. Penyiapan Guru
Beberapa pihak lain di Indonesia juga berperan aktif dalam pengembanganpendidikan HAM ini melalui partisipasinya dalam penyiapan guru.
Penyiapan guru untuk memberikan materi pendidikan HAM dapat
dilaksanakan secara pre-service dan in-service. Penyiapan pendidik HAM
secara pre-service dicontohkan oleh Universitas Musa Cendana yangmemberikan materi pendidikan HAM kepada para mahasiswa fakultas
pendidikannya ketika dilaksanakan ujicoba pendidikan HAM menggunakan
pendekatan cara belajar siswa aktif yang telah dikemukakan terdahulu.
Namun demikian bagian terbesar penyiapan pendidik pendidikan HAM
dilaksanakan secara in-service, yaitu melalui pelatihan kepada para pendidik.
Sebagai contoh penyelenggara pelatihan tersebut adalah Universitas
Surabaya yang melakukan: (i) pelatihan dari anak untuk anak dengan
dukungan Unicef, (ii) pelatihan hak asasi manusia dengan perspektif genderdi sekolah dasar dan sekolah menengah atas di Surabaya, didukung oleh
AusAID, (iii) pelatihan hak asasi manusia dengan perspektif hak asasi
manusia untuk melawan perdagangan perempuan dan anak-anak, didukung
oleh AusAID.
Penelenggara pelatihan lain adalah Pusham Universitas
Airlangga yang melakukan seminar untuk para guru tingkat menengah atas
tentang demokrasi dan kuliah hak asasi manusia dengan perspektif gender,
kemudian Pusham dan Terorisme dari Universitas Sriwijaya yang melakukan
pelatihan untuk para guru sekolah tingkat menengah atas dan dosen
universitas di Palembang dan Pusham UII yang melatih para guru di
Yogyakarta melalui kelompok-kelompok guru. Juga layak disebutkan bahwa
upaya beberapa organisasi non pemerintah, seperti Solidamor yangmelakukan pelatihan untuk para guru sekolah menengah atas di beberapa
tempat termasuk kota Medan (Sumatra Utara), propinsi Lampung, kota
Semarang (Jawa Tengah) dan Jakarta. Terkait dengan "Rencana Pendidikan
HAM untuk Sekolah-Sekolah Asia Tenggara" yang telah disebutkan
Departemen Pendidikan Nasional

!

$$!

$%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

sebelumnya, HURIGHT Osaka melakukan pelatihan yang dihadiri oleh
beberapa peserta dari Asia Tenggara, termasuk 3 peserta dari Indonesia.
Selain itu, menggunakan buku edisi Indonesianya,
Depdiknas juga
melakukan pelatihan untuk para guru sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan sekolah menengah atas yang mengajar pendidikan Agama padatahun 2006 dan 2007. Pelatihan ditujukan bagi guru agama termasuk Islam,
Kristen (Protestan dan Katolik), Budha dan Hindu.

D. Pembentukan Pusat-Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Di era kebangkitan setelah jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998, isu
hak asasi manusia menjadi subyek diskusi yang populer. Upaya-upaya keras
akademisi yang berorientasi hak asasi manusia, aktivis, Kementerian Hukumdan HAM, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas memimpin
lahirnya dua hasil positif untuk mempromosikan hak asasi manusia di
Indonesia.
Hasil pertama adalah terkembangnya materi pendidikan HAM pada matakuliah tertentu (misalnya pada Pendidikan Kewarganegaraan atau Civics),
mata kuliah hak asasi manusia, dan bahkan fakultas hak asasi manusia.
Pendidikan hak asasi manusia pada perguruan tinggi diamanatkan kepad
aseluruh dosen ilmu hukum pada perguruan tinggi. Hak asasi manusia
diajarkan sebagai bagian dari pendidikan soft skill dan juga sebagai nilaiyang mendukung terealiasasinya misi pengajaran, pendidikan, dan pelayanan
publik pada perguruan tinggi Indonesia. Misi unik pelayan publik ini
membuat hubungan langsung antara materi kuliah dan isu nyata dimasyarakat (Wiratraman, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Hasil kedua adalah didirikannya pusat-pusat hak asasi manusia. Beberapa
pusat hak asasi manusia didirikan di tingkat universitas sementara lainnya ditingkat fakultas. Sebagai contoh untuk jenis pertama, pusat Ham di tingkat
universitas, adalah pusat hak asasi manusia di Universitas Surabaya(universitas swasta, Jawa Timur), Universitas Islam Indonesia (universitas
swasta, DIY), dan Universitas Airlangga (universitas negeri, Jawa Timur).
Pusat hak asasi manusia yang terdapat di Universitas Pajajaran (universitas
negeri, Propinsi Jawa Barat) menjadi contoh jenis kedua yaitu pusat hak
asasi manusia yang didirikan di tingkat fakultas, yaitu pada fakultas hukum.
Lihat Tabel 2 mengenai daftar pusat hak asasi manusia yang ada.
Tujuan pusat hak asasi manusia ini bervariasi. Tujuan-tujuan umum daripusat hak asasi manusia ini meliputi: (i) promosi, peningkatan kewaspadaan,sosialisasi hak asasi manusia; (ii) pengembangan pemikiran konseptual dansistem pemerintah dan masyarakat yang menghargai dan melindungi hak
asasi manusia; (iii) membuat aturan yang lebih sensitif tentang rasa keadilandan memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia; (iv)diskusi masalah-masalah hak asasi manusia, identifikasi pelanggaran dan
pengawasan layanan;(v) melakukan studi hak asasi manusia,
mengembangkan pusat studi yang sempurna dan kerjasama penelitian.
Pusat hak asasi manusia bertindak sebagai pusat pemikiran hak asasi
manusia. Pusat ini berpartisipasi penting dalam pembuatan program hak
asasi manusia di institusi pendidikan tinggi (Wiratraman, 2007). Kerjasama
diantara pusat-pusat hak asasi manusia tersebut dan komite hak asasi
manusia dapat memperkokoh upaya aktivitas-aktivitas hak asasi manusia.
Pendirian program studi hak asasi manusia dan kuliah-kuliah di pusat hak
asasi manusia menjadi benih untuk pemberian layanan hak asasi manusia dimasa mendatang, termasuk pendidikan hak asasi manusia.

Departemen Pendidikan Nasional

!

$&!

$’

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Tabel 2. Pusat Studi Hak Asasi Manusia pada Perguruan Tinggi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sentra HAM UI
PusHam UNJ
PusHam UIN Syahid
PusHam Univ. Islam Attahiriyah
Universitas Hamka
Universitas Trisakti
Universitas Nasional
Universitas Pakuan Bogor
Universitas Syiah Kuala
UIN Syarif Qasim
Universitas Negeri Padang
Universitas Riau Pakan Baru
Universitas Lampung
Universitas Islam Indonesia
Universitas Gajah Mada
Universitas Surabaya
Universitas Airlangga
Universitas Jendral Sudirman

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Universitas Nusa Cendana
Universitas Mataram
Universitas Pattimura
Universitas Cendrawasih
Universitas Tanjung Pura
Universitas Tadulako
Universitas Hasanuddin
Universitas Negeri Makassar
UIN Alauddin
Universitas Satria Makassar
Universitas Islam Makassar
Universitas Halu Uleo Kendari
Paguyuban Hak Asasi Manusia Unpad
Universitas Diponegoro
Universitas Pelita Harapan
Institut Ilmu Pemerintahan
STIH Iblam Jakarta
Universitas Mulawarman

Kegiatan-kegiatan umum yang berhubungan dengan pendidikan hak asasi
manusia yang dilaksanakan oleh pusat-pusat tersebut a.l. meliputi beberapa
halberikut ini. Pertama, sosialisasi konsep hak asasi manusia diantara para
siswa termasuk tanggungjawab mereka dalam mewujudkan hak asasi
manusia dan demokrasi. Ke dua, pelatihan hak asasi manusia dan seminarbagi para guru, dosen dan siswa. Ke tiga, mengembangkan kurikulum hak
asasi manusia dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, bahan-bahan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

pengajaran, buku panduan, praktek pengajaran, studi tentang hak asasi
manusia para siswa, model belajar mengajar untuk konsep integrasi hak asasi
manusia ke dalam kurikulum berbasis kompetensi.

Departemen Pendidikan Nasional

!

$(!

$)

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

V. PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK

Sangatlah sulit untuk memberi peringkat apakah praktek-prakek berikut ini
dapat dimasukan sebagai praktek-praktek terbaik atau tidak karena kita tidak
memiliki benchmark (pembanding). Namuan bagaimanapun juga, berikut ini
adalah aktivitas penting yang dilakukan sejauh ini.

A. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia atau RANHAM disusun dengan
minimal tiga tujuan.
Pertama, untuk melindungi, mempromosikan,
memperkuat, memenuhi, dan menghargai hak asasi manusia. Kedua, untuk
memberikan acuan seluruh pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan
seluruh kegiatan guna mencapai target output dalam kurun waktu tertentu,
termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan hak asasi
manusia. Ketiga, untuk melindungi anggota masyarakat dari pelanggaran
hak asasi manusia. Anggota-anggota masyarakat perlu mendapat perhatianpenuh sehingga minat mereka dapat diakomodasi dengan baik. Anggota
masyarakat yang mudah menjadi obyek pelanggaran hak asasi manusia
termasuk anak-anak, remaja, perempuan, orang lanjut usia, masyarakat
tradisional, kelompok minoritas, masyarakat miskin dan kekurangan, orang
cacat, mereka yang diculik, narapidana, petani, buruh, dan nelayan.
RANHAM yang berkalu saat ini adalah rencana yang kedua. RANHAM
pertama adalah periode 2003-2008 dengan masa transisi yang ditetapkan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

dengan Keputusan Presiden no. 61/2003. Rencana Aksi yang berlaku saat
ini terdiri dari enam bagian sebagaimana telah dikemukakan di depan.

B. Kerjasama Erat dan Sinergi antara Departemen
Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM,dan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia lainnya
Pendidikan hak asasi manusia di Indonesia diuntungkan oleh adanya struktur
nasional dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan hak asasi
manusia.
Kerjasama dan sinergi antara dua kementerian pemangku
kepentingan utama pendidikan hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia dan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan
modal utama bagi pemberian layanan pendidikan hak asasi manusia di
Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telahmengembangkan kurikulum nasional untuk pendidikan HAM pada tahun
2004, melakukan pelatihan bagi para pelatih, dan berbagai upaya lainnya.
Lebih lanjut, terdapat kerjasama baik diantara para institusi hak asasi
manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HakHak Anak-Anak, Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan dan lainsebagainya.

Departemen Pendidikan Nasional

!

$*!

%+

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

C. Pembentukan Pusat Studi, Penyelenggaraan Mata
Kuliah, Pembentukan Spesialisasi dan Program Studi,
Pengembangan Bahan Ajar, dan Penyiapan Pendidik
HAM
Perjuangan keras para pakar, aktivis, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Depdiknas telah membuahkan beberapa hasil yang membanggakan. Buah
karya tersebut antara lain adalah tersedianya mata kuliah HAM dan materi
HAM yang terintegrasi pada mata kuliah atau mata pelajaran lain,diwajibkannya pemberian materi HAM kepada para dosen hukum, danterbentuknya berbagai pusat studi HAM, tersusunya berbagai bahan ajar,
serta terselenggaranya berbagai penyiapan pendidik HAM.
Bertindak sebagai lembaga pemikir di bidang hak asasi manusia, pusat-pusat
tersebut memiliki tujuan yang beragam yangantara lain terdiri dari promosi,
pembangkit kesadaran, dan sosialisasi, pelaksana studi dan keunggulandalam studi, dan kerjasama penelitian. Pusat ini juga berperan pembentukan
program studi dan fakultas HAM yang menjadi cikal bakal bagi pemenuhan
hak asasi manusia dan pendidikan hak asasi manusia.
Beberapa lembaga telah mengembangkan bahan ajar. Kementerian Hukumdan HAM telah menerbitkan buku pendidikan agama untuk SD, SMP, dan
SM serta madrasah yang setara dengan pendidikan HAM yang terintegrasi
didalamnya, buku-buku pelengkap, modul-modul, dan film untuk siswa danmasyarakat umum. Depdiknas dengan dukungan Unesco Jakarta telahmenerjemahkan acuan bagi guru menyusun rencana pembelajaran
pendidikan HAM (yang disusun oleh HURIGHT Osaka untuk sekolahsekolah di Asia Tenggara) yang diharapkan akan sangat membantu guru
melaksanakan KTSP. Termasuk dalam buku ini adalah acuan bagi guru
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

untukmengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata-mata pelajaran lainseperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan ilmu
pengetahuan sosial.
Beberapa pusat studi HAM, seperti yang berada di
UNJ dan UII Yogyakarta, menerbitkan buku pegangan guru dan buku
referensi bagi para dosen.
Upaya penyiapan guru, baik pre- dan in-service, telah dilaksanakan oleh
berbagai pihak. Sebagai contoh upaya penyiapan guru melalui pola preservice adalah pemberian materi HAM pada mahasiswa fakultas pendidikan
Universitas Nusa Cendana (Kupang).
Sedangan sebagai contoh upay
apenyiapan guru melalui pelatihan dalam jabatan adalah berbagai pelatihan
guru yang dilaksanakan oleh pusham-pushan pada Universitas Surabaya,
Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya dan UII Yogyakarta serta oleh
berbagai organisasai non-pemerintah seperti Solidamor.

Departemen Pendidikan Nasional

!

%"!

%#

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

IV. ANALISIS TERHADAP PERATURAN,
KEBIJAKAN, SERTA TUJUAN, KURIKULUM,DAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN

A. Cakupan
Seluruh siswa di Indonesia diperlukan secara sama oleh hukum, kebijakan,
dan kurikulum.
Hukum dan peraturan tentang pendidikan, kebijakan
pendidikan, dan kurikulum berlaku untuk seluruh sekolah baik negeri
maupun swasta dimanapun lokasinya. Tidak terdapat upaya pembedaan
antara sekolah swasta dan negeri, antara sekolah pedesaan, perkotaan dan
metropolitan, dan sekolah-sekolah yang terkait dengan kelompok etnis
berbeda. Tidak ada rencana dan praktik mendiskriminasikan sekolahsekolah tertentu. Perbedaan yang ada di antara mereka yang tinggal dipedesaan dan di kota atau di area metropolitan disebabkan adanya
keragaman kemampuan orangtua di perdesaan atau daerah terpencil lainnya
dan di perkotaan atau area metropolitan dalam memberi dukungan bagi anakanak mereka.
Keterbatasan ketersediaan sumber daya pendidikan
menjadikan pemerintah mengalami kesulitan untuk mendistribusikan jauh
lebih banyak sumber daya pendidikan pendidikan ke perdesaan atau daerah
terpencil lainnya. Pemerintah pusat mensubsidi secara langsung sekolahsekolah berdasarkan jumlah siswa yang bersekolah di tempat tersebut.
Namun demikian setidaknya upaya ke arah itu telah dimulai, yaitu dengan

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

memberikan tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah
terpencil termasuk beasiswa bagi anak-anaknya .
Untuk anak-anak yang kurang terlayani, Pemerintah telah mulai
memberlakukan diskriminasi positif. Suatu layanan pendidikan alternatif
pada jalur non-formal yang setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA
pada jalur formal telah diperkenalkan pada tahun 1990-an dan secara generik
disebut pendidikan kesetaraan. Melalui pola pendidikan ini tersedia
kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dan remaja yang tidak
mampu mengikuti sistem pendidikan formal, karena umur, status pekerjaan,
jarak sekolah yang jauh, dan ketidakmampuan ekonomi.
Ijasah yangditerbitkan dari Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan
Program Paket dan C setara SMA mempunyai civil effect yang sama dengan
ijasah SD, SMP, dan SMA.
Terdapat program-program khusus yang secara positif mempengaruhi
lingkungan pendidikan dan salah satunya adalah program pendidikan
inklusif.
Melalui program pada SD, SMP,dan SMA ini anak-anak yangberkebutuhan khusus memperoleh pengalaman pendidikan dan lingkunganyang sama dinikmati oleh siswa pada umumnya. Sekali siswa berkebutuhan
khusus masuk ke program inklusif maka dia berhak untuk mengikuti
pendidikan hingga perguruan tinggi. Dengan adanya program ini makasiswa berkebutuhan khusus yang dulunya hanya mempunyai satu pilihan
pendidikan, yaitu SLB, sekarang mempunyai pilihan yang lebih luas ditinjau
dari dua sudut pandang.
Dari sudut pandnag jenjang pendidikan,makakesempatan pendidikan mereka meningkat sampai kejenjang pendidikan
tinggi dan dari sudut pandang lingkungan pendidikan, mereka sekarang
memiliki pilihan untukmenikmati pendidikan dengan lingkungan belajar
yang sama dnegan para siswa pada umumnya.

Departemen Pendidikan Nasional

!

%$!

%%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

B. Materi dan Komponen Pendidikan serta Jaringan
Indonesia meratifikasi hampir seluruh konvensi hak asasi manusia
internasional karena sangat konsisten dengan UUD.iii Dengan ratifikasi ini,materi pendidikan hak asasi manusia di Indonesia harus sejalan dengan
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (Universal Declaration of Human
Rights, UDHR), Konvensi Hak-Hak Anak-Anak (Convention on the Rightsof the Child, CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, CEDAW).
Namun dmeikian dalam prakteknya masih terdapat beberapa isu yangmembutuhkan perhatian serius. Pertama adalah kesiapan para guru dan
kedua adalah ketersediaan bahan-bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Upayaupaya yang dilakuan sejauh ini meliputi: (i) pengembangan kurikulum hak
asasi manusia dan bahan-bahan belajar mengajar , (ii) contoh implementasi
pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan perguruan tinggi, dan (iii)kemampuan mengembangkan institusi.
Kurikulum pendidikan hak asasi manusia untuk sekolah dasar, menengah
pertama, dan menengah atas dikembangkan berdasarkan kurikulum berbasis
kompetensi. Kurikulum ini terdiri dari konsep-konsep umum, konsep khusus
dan indikator-indikator. Pada sekolah dasar, pendidikan hak asasi manusia
diintegrasikan ke dalam dua mata pelajaran, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial
dan Agama.
Pada sekolah menengah pertama, pendidikan tersebut
diintegrasikan ke dalam 2 mata pelajaran, yaitu Pendidikan
Kewarganegaraan dan Agama. Pada sekolah menengah atas, pendidikantersebut diintegrasikan ke dalam 3 mata pelajaran, yaitu Agama, Geografi
dan Sosiologi.
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Materi ajar yang a.l. dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,
Departemen Pendidikan Nasional, Komite Nasional untuk Perempuan, dan
Pusat Informasi HAM Asia Pasifik termasuk buku teks, kurikulum sekolah,
rencana-rencana pelajaran, buku-buku komik, brosur-brosur, stiker-stiker dan
pamflet-pamflet. Target dari bahan-bahan tersebut di atas termasuk para
siswa SD,SMP, SMA dan mahasiswa serta warga masyarakat padaumumnya.
Di bawah kerjasama erat dengan Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Agama, Kementerian Hukum dan HAM telah secara serius
melakukan proyek percontohan pendidikan hak asasi manusia di sekolahsekolah. Beberapa SD dan MI, SMP dan MTs., serta SMA dan MA menjadi
percontohan pendidikan hak asasi manusia.
Lebih lanjutm dengan
kerjasama erat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian
Hukum dan HAM meyakinkan beberapa perguruan tinggi terkemuka
mengenai pentingnya pendidikan hak asasi manusia bagi para mahasiswa.
Sebagai hasilnya, hampir seluruh universitas negeri telah menerapkan
pendidikan hak asasi manusia sebagai kuliah terpisah atau sebagai
merupakan materi yang diintegrasikan ke mata lain, seperti Pendidikan
Kewarganegaraan.
Terdapat beberapa upaya institusional yang telah dilakukan sejauh ini.
Pertama, Kementerian Hukum dan HAM telah berkampanye untuk
pengembangan pusat penelitian hak asasi manusia pada institusi pendidikanyang lebih tinggi. Hal ini menghasilkan pembangunan 36 pusat berbasis
perguruan tinggi. Kedua, adopsi rencana aksi nasional hak asasi manusia.
Rencana Aksi tahun 2004-2009 ini menyediakan basis bagi pendidikan hak
asasi manusia pada sistem sekolah di Indonesia. Rencana ini terdiri dari 6
program utama, salah satunya adalah "Diseminasi dan pendidikan hak asasi
manusia." Program khusus ini diadopsi karena adanya keyakinan bahwa
Departemen Pendidikan Nasional

!

%&!

%’

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

perlindungan, promosi, pemenuhan dan penghargaan hak asasi manusia
sangat ditentukan oleh budaya dan nilai hak asasi manusia. Pendidikan
merupakan cara terampuh untuk menyemai budaya dan nilai-nilai tersebut.

C. Mekanisme untuk Implementasi termasuk Pedagogi
Komitmen tinggi Indonesia dalam mempromosikan hak asasi manusia dapat
dilihat dari banyaknya institusi yang berurusan dengan pendidikan hak asasi
manusia. Adanay berbagai aktor di bidang ini memungkinkan Departemen
Pendidikan Nasional terhubung dengan berbagai aktor kunci seperti
Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak-Hak
Anak-Anak, dan Komisi Nasional Ombudsman, dan berbagai lembaga
perguruan tinggi.
Kementerian tersebut bertindak sebagai koordinator
kegiatan-kegiatan terkait dengan hak asasi manusia. Di dalam kementeriantersebut terdapat direktorat jenderal yang ditugaskan untuk implementasi hak
asasi manusia, yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yangbertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hak
asasi manusia. Secara khusus aktivitas pendidikan berkaitan dengan hak
asasi manusia merupakan tanggungjawab Direktorat Diseminasi HAM. Ini
berarti bahwa Departemen Pendidikan Nasional tidak harus mengembangkan
segalanya sendirian.
Untuk mengimplementasikan pendidikan hak asasi manusia telah disusun
RANHAM pertama yang diadopsi pada tahun 2003. Berdasarkan rencana
aksi ini kgiatan-kegiatan operasional yang telah dilaksanakan meliputi
kurikulum dan pengembangan bahan-bahan ajar, pelatihan guru,
pembangunan pusat hak asasi manusia berbasis universitas, dll. yang telahdisebutkan sebelumnya. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut biaya
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

dialokasikan pada Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Agama, dan pada berbagai perguruan tinggi.
Dimulai pada tahun 2006, kurikulum untuk sekolah-sekolah telah bergeser
sedikit demi sedikit dari kurikulum yang dikembangkan secara nasional
menjadi kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah.
Desentralisasi
kurikulum ini menyediakan kesempatan yang sangat luas bagi sekolahsekolah untuk mengadaptasikan pendidikan hak asasi manusia dengan materi
dan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan lingkungan masing-masing
sekolah. Namun demikian, perlu diakui bahwa pergeseran paradigma pada
pengembangan kurikulum sekolah ini membuat mekanisme pengendalianmenjadi lebih rumit. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan standar
isi pendidikan dan kompetensi para lulusannya, sementara penerjemahan
standar-standar tersebut ke dalam rencana harian pembelajaran sepenuhnya
dilakukan oleh sekolah dan para guru. Karena manajemen pendidikan,
termasuk pendidikan hak asasi manusia ditransfer dari tingkat nasional ke
tingkat kabupaten/kota, maka mekanisme pengendalian implementasi
pendidikan hak asasi manusia tergantung kepada para pengawas SD, SMP,
dan SMA serta madrasah yang setara.
Para pengawas tersebut
bertanggungjawab kepada kepala dinas yang membidangi pendidikan yangtidak memiliki hubungan struktural dengan Departemen Pendidikan Nasionalsama sekali.
Pada era desentralisasi ini memang paradigma pendidikan berubah.
Departemen Pendidikan Nasional mengubah "paradigma mengendalikan
atau mengontrol" menjadi "paradigma menjamin kualitas."iv Menggunakan
paradigma yang ditulikan belakangan, Departemen Pendidikan Nasional
memastikan kecukupan penyediaan input pendidikan, ketepatan
penyelenggaraan proses belajar-mengajar, dan kesesuaian output pendidikan.
Pada aspek input, Pusat Kurikulum dan kantor-kantor lainnya di Departemen
Departemen Pendidikan Nasional

!

%(!

%)

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Pendidikan Nasional mengembangkan dan mendistribusikan panduan
pengembangan kurikulum sekolah dengan beberapa contoh kurikulum
sekolah dan juga mendistribusikan Standar Nasional Pendidikan. Mulamula sekolah-sekolah dapat mengadopsi langsung contoh-contoh kurikulum
sekolah yang diterimanya dari Departemen dan menggunakannya dalamkegiatan proses belajar mengajar sehari-hari. Setelah mereka terbiasa
dengan kurikulum tersebut, diharapkan mereka mulai mengadaptasinya dan
membuat beberapa penyesuaian untuk menjadikan
kurikulum yangdigunakan lebih relevan dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan masingmasing sekolah.
Pada tingkat selanjutnya, setelah mereka dapat
menyempurnakan dan menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar
sehari-hari, seluruh sekolah diharapkan dapat mengembangkan sendiri
kurikulum yang berbasis Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
Pelatihan dalam jabatan tentang pengembangan kurikulum sekolah bagi paraguru dan pengawas dilakukan di bawah pengawasan Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat propinsi. Menggunakan pengetahuanbaru mereka dalam pengembangan kurikulum, para pengawas membantu
para guru untuk mengadopsi, lalu lalu melakukan adaptasi, dan kemudian
mengembangkan kurikulum sendiri dan menggunakannya pada proses
belajar mengajar. Selain itu, Pusat Kurikulum, Balitbang, menyelenggarakan
pelatihan bagi para pendamping pengembangan kurikulum yang akan
membantu tiap individu di sekolah dalam pengembangan kurikulum
sekolahnya masing-masing. Upaya serius lainnya dilakukan oleh Kelompok
Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang melaksanakan
kegiatan yang dibiayai secara nasional dalam melaksanakan peer-tutoring.
Metode peningkatan kemampuan orang dewasa semacam ini dapat memacu
keterampilan dan pengetahuan tiap individu guru dalam pengembangankurikulum serta menggunakan kurikulum yang telah dikembangkan padaproses belajar mengajar sehari-hari. Metode belajar mengajar menggunakan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

tutor individual ini telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan
kompetensi guru pada pengembangan kurikulum, pedagogi dan materi
pengajaran.
Bagaimanapun juga terdapat beberapa masalah utama dalam pengintegrasianpendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum melalui pada era
desentralisasi.
Sebuah isu utama adalah absennya strategi pengarusutamaan yang akan membuat seluruh guru dan kepala sekolah sadar
terhadap pentingnya pendidikan hak asasi manusia dan merasa perlu
mengintegrasikannya ke dalam kurikulum sekolah. Masalah lain yangtimbul adalah mengenai dukungan proses belajar mengajar dan instruksi
terkait bagi para guru dan kepala sekolah tentang integrasi pendidikan hak
asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah.
Pengembangan kurikulum pendidikan hak asasi manusia oleh Kementerian
Hukum dan HAM merupakan inisiatif yang penting. Namun inisiatif ini
tidak mungkin tidak dapat mencapai targetnya sepanjang kurun waktu.
Kurikulum tersebut harus berhubungan dengan contoh kurikulum yangdikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan didistribusikan ke
seluruh Indonesia. Namun ini bukanlah letak permasalahannya. Contoh
kurikulum sekolah yang telah dikembangkan di tingkat nasional telah
didistribusikan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia sementara kurikulum
untuk pendidikan hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Kementeriantersebut belum didistribusikan secara nasional.
Melalui pendekatan integrasi pendidikan hak asasi manusia, proses belajar
mengajar menjadi sangat penting. Ketika para guru harus bertanggungjawab
untuk menyampaikan materi hak asasi manusia secara terintegrasi melaluimata pelajaran yang diampunya, bisa saja terjadi tidak ada seorang gurupunyang merasa bertanggungjawab untuk melakukannya. Penyatuan komponenDepartemen Pendidikan Nasional

!

%*!

&+

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

komponen materi pendidikan HAM, mengemasnya menjadi paket-paket
pesan pendidikan HAM, dan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepadapara siswa melalui berbagai mata pelajaran memerlukan upaya yang sangat
terkoordinasikan.
Pertanyaannya adalah “siapa yang merasa bertugas
untukmengkoordinaikan langkah-langkah tersebut? Selain itu, meskipun
konsep-konsep dan ide-ide tentang hak asasi manusia serta materi pendidikan
hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam standar dan materi kurikulum
nasional, hal ini tidak berarti akan diterjemahkan secara langsung ke dalamkurikulum sekolah yang dikembangkan oleh para guru. Jangan-jangan paraguru tetap butuh 'keputusan", "perintah" atau "permintaan" untuk
melakukannya dan sejauh ini rasanya belum ada "keputusan", "perintah" atau
"permintaan" semacam itu.

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

VI. REKOMENDASIGuna memperbaiki situasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolahsaat ini, dibutuhkan strategi pengarusutamaan dari pemerintah. Strategi
seperti itu harus dapat menunjukkan komponen-komponen materi pendidikan
hak asasi manusia pada sistem sekolah. Rekomendasi berikut ini telahdiidentifikasi untuk mengatasi isu khusus yang mempengaruhi situasi
pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah pada saat ini.

A. Kerjasama dan Sinergi yang Lebih Kuat di Tingkat
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan sinergi adalah dua faktor kunci utama kesuksesan
penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia. Kerjasama dan sinergi
yang lebih kuat di antara Kementerian Hukum dan HAM, Departemen
Pendidikan Nasional, dan para pemangku kepentingan pendidikan HAM
lainnya, perlu lebih diperkuat demi implementasi materi pendidikan yangsangat penting ini. Nampaknya, sosialisasi konsep pendidikan hak asasi
manusia belum sampai ke tingkat pimpinan departemenv. Sosialisasi oleh
pihak yang tepat dengan cara yang tepat adalah sangat penting agar para
pimpinan memperoleh sajian materi pendidikan ini sacara tepat daripimpinan Kementerian Hukum dan HAM sehingga mereka merasa yakin
untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap masih diperlukan,

Departemen Pendidikan Nasional

!

&"!

&#

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

termasuk penetapan pengarusutamaan pendidikan HAM yang rasanya sangat
diperlukan.
Struktur organisasi dan program yang ada dari berbagai lembaga di tingkat
nasional hingga tingkat sekolah perlu digali potensinya hingga dapat
dimanfaatkan secara maksimal. Struktur organisasi dan/atau program ganda,
yaitu tingkat nasional dan tingkat daerah, dari Departemen Pendidikan
Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM merupakan aset yang sangat
berharga. Depdiknas memiliki struktur organisasi dan kegiatan yang terdiri
dari (i) berbagai unit eselon I dan II di tingkat nasional, (ii) LPMP dipropinsi, (iii) pelatihan guru dan pengawas yang dilakukan oleh LPMP
tersebut, (iv) pendamping pengembangan kurikulum di tingkat propinsi dandaerah yang siap membantu pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, (v)para pengawas yang siap membantu guru mengembangkan dan
melaksanakan kurikulum sekolah, (vi) dua kelompok kegiatan guru denganaktivitas-aktivitas peer-tutoring yang dibiayai secara nasional. Di sisi lain,
Kementerian Hukum dan hak asasi manusia memiliki struktur organisasi dan
aktivitas yang terdiri dari (i) kementerian nasional dengan direktorat jenderalyang khusus membidangi hak asasi manusia, (ii) komite hak asasi manusia ditingkat nasional, (iii) komite hak asasi manusia di tingkat propinsi, (iv) pusat
studi hak asasi manusia pada perguruan-perguruan tinggai yang umumnya
berlokasi di ibukota propinsi, (v) komite hak asasi manusia di tingkat
kabupaten/kota.
Struktur organisasi dan/atau kegiatan ganda ini dapat dimanfaatkan secaralebih terkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan hak asasi
manusia.
Kedua kementerian ini nampaknya perlu meningkatkan
koordinasinya. Terdapat empat kantor di tingkat propinsi yang sepertinya
bekerja dengan program mereka masing-masing dengan koordinasi dansinergi yang masih perlu ditingkatkan, yaitu: komite hak asasi manusia di
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

tingkat propinsi, pusham pada perguruan tinggi, LPMP, dan pendamping
pengembangan kurikulum. Lebih jauh lagi, terdapat tiga kantor danbeberapa kelompok staf di tingkat daerah yang sepertinya bekerja dengan
hubungan masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu komite hak asasi manusia ditingkat kabupaten/kota, para pendamping pengembangan kurikulum ditingkat kabupaten/kota, dan para pengawas sekolah. Upaya kerjasama dansinergi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diperlukan guna mewujudkan
penanaman nilai-nilai hak asasi manusia kepada para siswa menjadi
kenyataan.

B. Pergeseran Paradigma
Sangatlah penting guna memastikan bahwa para guru mata pelajaran terkait
untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai konsep hak asasi manusia yangtersisipkan pada mata pelajaran yang diampunya kepada para siswa.
Kelemahan pokok penyajian nilai-nilai secara terintegrasi adalah pada cara
memastikan bahwa penenaman nilai-nilai tentang hak asasi manusia benarbenar tersajikan secara tepat sesuai harapan.
Pada sistem yangterdesentralisasikan, pergeseran dari "paradigma mengontrol" menjadi"paradigma memastikan" sangatlah dibutuhkan, seperti yang telahdisebutkan sebelumnya karena kewenangan departemen di tingkat nasional
dibatasi pada penetapan standar, sementara pelaksanaan proses belajar
mengajar sepenuhnya berada dalam kendali kontrol pemerintah daerahvii.
Karena manajemen pendidikan, termasuk pendidikan hak asasi manusia,
telah diserahkan dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten/kota, makamekanisme kontrol untuk implementasi pendidikan hak asasi manusia berada
pada para pengawas pendidikan yang secara tidak langsung bertanggung
jawab kepada bupati atau walikota. Sebagaimana kita ketahui bersama,
mereka tidaklah memiliki hubungan struktural dengan Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional

!

&$!

&%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Di bawah paradigma baru tentang penjaminan mutu, sangatlah penting untuk
memastikan bahwa input dan proses pendidikan hak asasi manusia di tingkat
sekolah memiliki kualitas yang bagus dan kuantitas yang tepat. Input
pendidikan minimum terdiri dari bahan-bahan pelajaran dan para guru.
Departemen Pendidikan Nasional perlu memastikan bahwa para guru
memahami materi pendidikan hak asasi manusia sesuai standar isi, mampu
menerjemahkannya ke dalam kurikulum tingkat sekolah, dan mampu
menanamkan konsep-konsep hak asasi manusia kepada para siswa sehingga
mereka memiliki kompetensi standar kelulusan. Untuk keperluan itu perlu
dilaksanakan hal-hal berikut. Pertama, perlu dikembangkan sebuah panduan
khusus dalam sajian yang mudah dipahami guru dan didistribusikan ke
seluruh guru di Indonesia.
Ke dua, dengan memanfaatkan dengan
memanfaatkan strukur yang terdapat di tingkat sub-nasional seperti yangtelah dijelaskan sebelumnya, perlu dikembangkan metode untuk memastikan
bahwa seluruh guru mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki
pengetahuan yang dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi
manusia. Ke tiga, metode lain harus pula dikembangkan untuk menjamin
agar para guru benar-benar melakukan upaya untuk menanamkan konsepkonsep hak asasi manusia. Ini membutuhkan energi, waktu dan kemauan
serta sumber daya finansial yang memadai.

C. Bahan-Bahan Pendidikan yang Kreatif dan
Alternatifnya
Keterbatasan biaya yang dihadapi oleh tingkat nasional, propinsi dan daerah
harus diatasi dengan strategi yang lebih kreatif. Pada era ketika perusahaan
sedang menyadari pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan (corporatesocial responsibility, CSR), terbuka kesempatan yang luas untuk menggali
potensi sumber daya perusahaan untuk membiayai aktivitas pendidikan
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

termasuk pendidikan hak asasi manusia. Kenyataannya, dari sudut pandang
perusahaan, sebuah upaya terkoordinasi dari kementerian terkait sangatlah
ditunggu dan ditanggapi dengan hangat. Pertanyaannya sangatlah mudahyaitu "siapa yang sebaiknya memulai lebih dulu?" Sangatlah jelas bahwa
kementerian yangbertanggungjawab tentang pendidikan hak asasi
manusialah yang perlu memulainya.

D. Penyiapan Guru dan Distribusi Bahan-Bahan Belajar
Mengajar
Telah dikemukakan di depan bahwa Indonesia telah meninggalkan era
kurikulum nasional dan memasuki era yang lebih canggih dalam pendidikan
yaitu kurikulum tingkat sekolah pada tahun 2006. Pada situasi itu para
gurulah yang seharusnya mengembangkan kurikulum yang akan digunakan
pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari, sementara itu tingkat nasional
membuat pengembangan standar, termasuk standar isi dan standar output.
Agar para guru dapat memahami materi pendidikan hak asasi manusia dalamstandar isi dan estándar output dan menerjemahkannya ke dalam kurikulum
sekolah, maka sebuah panduan harus dibuat dan didistribusikan bagi paraguru di seluruh Indonesia. Buku panduan tersebut harus mudah dipahami
karena akan digunakan sebagai satu-satunya metode untuk penyiapan guru.
Pengadaan buku panduan guru tersebut diusulkan sebagai metode penyiapan
guru daripada pelatihan guru karena populasi guru yang berjumlah 2,2 juta
orang menjadikan pelatihan menjadi pola yang boros waktu dan biaya.
Adalah sangat bermanfaat untuk belajar dari pengalaman masa lalu dalammempersiapkan para guru untuk keperluan kurikulum tahun 1980an dan
1990an, yang antara lain karena ketidakcukupan sumber daya bagi guru yangberjumlah sangat besar dan tersebar di negeri yang terdiri dari 17.000 pulau,
Departemen Pendidikan Nasional

!

&&!

&’

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

maka dibutuhkan hampir satu dekade untuk menyelesaikan pelatihan
tersebut, sehingga pelatihan guru baru selesai ketika kurikulum yang lebihbaru siap diimplementasikan.
Di samping buku panduan guru untuk pengembangan kurikulum tingkat
sekolah, buku referensi bagi para guru dan siswa mengenai hak asasi
manusia perlu
disediakan pula.
Buku-buku hak asasi manusia
dikembangkan oleh berbagai lembaga sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya adalah sumber yang bagus bagi buku guru dan siswa. Bukubuku tersebut, tentu saja, harus dievaluasi terlebih dulu dan buku-buku yangterpilihlah yang dapat didistribusikan. Kebijakan terbaru Mendiknas tentang
reformasi perbukuan menjadikan harga buku terjangkau oleh orang tua dantersedia di perpustakaan sekolah.

E. Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar
Sangatlah penting untuk memastikan upaya-upaya penanaman konsepkonsep hak asasi manusia dilakukan dengan baik. Pendidikan HAM perlu
dilaksanakan lebih dari sekedar pendekatan kognitif yang seringkali terjadi disekolah. Pendidikan hak asasi manusia memasukkan dan menargetkan
perubahan pada ranah afektif. Dalam mencapai dampak belajar mengajar
pada ranah afektif, tentu saja ranah kognitif dari pendidikan hak asasi
manusia perlu diperhatikan pula. Berdasarkan argumen ini, istilah lebih
tepat yang lebih tepat untuk digunakan adalah "penanaman" daripada"pendidikan." Proses belajar mengajar yang menargetkan pada ranah afektif
harus dikembangkan oleh para guru, bukan seperti pada proses belajar
mengajar yang hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan kognitif
saja.
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Evaluasi output belajar mengajar dari pendekatan afektif sangatlah berbeda
dari pendekatan kognitif. Sangatlah jelas bahwa perubahan perilaku adalah
target dari proses menggali konsep hak asasi manusia. Meskipun evaluasi
output belajar mengajar terhadap pendekatan afektif lebih sulit dibandingkan
tes secara tertulis menggunakan pensil dan kertas yang umum digunakan,namun upaya serius harus dilakukan agar membuat para guru dapat
melakukan proses evaluasi.
Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang
Depdiknas dengan keahliannya pada pengukuran prestasi belajar mengajar
dengan pendekatan afektif perlu menerbitkan panduan penilaian hasil belajar
dan pihak yang tepat perlu mendistribusikannya kepada para guru dan para
pengawas.
Partisipasi pengawas sekolah sangatlah penting dalam memberikan
dukungan profesional bagi para guru. Dukungan yang diterima termasukproses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar. Agar dapat menyedikana
dukungan profesional, para pengawas seharusnya mengetahui konsep hak
asasi manusia lebih baik dari para guru. Dia harus menguasai metodepenanaman konsep-konsep hak asasi manusia dan evaluasi hasil belajarnya.
Pelatihan untuk para pengawas sekolah dalam bidang hak asasi manusia
tidak hanya sangat diperlukan tetapi juga secara finansial layak untuk
dilaksanakan karena jumlah penganwas yang hanya sedikit.
Dia akan
bertugas untuk menjamin kualitas upaya-upaya penanaman konsep-konsep
hak asasi manusia telah dilaksanakan di tingkat sekolah sesuai standar.
i

Departemen Pendidikan Nasional

!

&(!

&)

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALCATATANi

Sebagian dari bagian ini disusun mengacu pada Penilaian Paruh Waktu

Pendidikan untuk Semua: Indonesia. Sekretariat Forum Koordinasi Nasional
Pendidikan untuk Semua (Forkonas PUS). Departemen Pendidikan Nasional
RI, Jakarta 2007.
ii

Rencana-rencana pelajaran ini, dalam bahasa Indonesia tersedia secara
online: www.pendidikan-damai.org/gid/index.php?go=downloads

iii

Sejak tahun 2007, Indonesia telah menandatangani Konvensi Mengenai
Hak-Hak Orang Cacat (30 Maret 2007) dan Konvensi Internasional
Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya(24 September 2004). Indonesia telah meratifikasi: Perjanjian Internasional
Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Perjanjian Internasional
Mengenai Hak Sipil dan Politik, Konvensi Mengenai Hak-Hak-Hak Anak
(CRC), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Ras, Konvensi Melawan Siksaan dan Segala Bentuk Kekerasan, Tidak
Manusiawi, Perlakuan atau Hukuman Yang Merendahkan Martabat dan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan(CEDAW)

iv

Paradigma pengontrolan kualitas khusus mengontrol output dari proses,
untuk memilih mana yang memenuhi standar yang telah ditentukan
sebelumnya. Penjaminan kualitas di sisi lain, menontrol input dan proses
agar menghasilkan produk yang memenuhi standar output yang ditetapkan
sebelumnya. Desentralisasi pendidikan membuat kekuasaan pemerintah
Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL&*!

pusat terbatas pada penetapan standar dan norma tertentu. Penyusunan
Standar Nasional Pendidikan membuat Depdiknas mengontrol input danproses pendidikan agar menghasilkan output pendidikan yang dapat
memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. (Terdapat tujuh standar pendidikanyang telah diterbitkan, termasuk Standar Isi dan Standar Kompetensi
Lulusan).
v

Terdapat empat direktorat jenderal yang terkait langsung dengan
penyelenggaran pendidikan HAM, yaitu Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Non-Formal dan Informal, serta
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

A5apISIw2003
Departemen Pendidikan Nasional

!

’+

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALDAFTAR PUSTAKA-----. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-----. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Amandemen ke dua tahun 2000.
-----. Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
-----. Keputusan Presidan no. 20 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional
Pendidikan Hak Asasi Manusia 2004—2009.
Asplund, KD, Marzuki, S, dan Riyadi, E (2008). Hukum Hak Asasi
Manusia. Yogyakarta: Pusham UII.
Bahar, S (1977). Komnas HAM and Human Rights Education. Dalam
Jurnal Human Rights Education in Asian Schools, volume 2.
Belen S, editor untuk terjemahan bahasa Indonesia (2004). Rencana
Pelajaran Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pusat Kurikulum.
BPS, Bappenas, UNDP (2001). Indonesia Development Report 2001.
Toward a New Consensus: Democracy and Human Development inIndonesia. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWALEFA Secretariat (2007). 2007 EFA Mid Decade Assessment: Indonesia.
Jakarta: Depdiknas.
Mahendra, YI (2002). Indonesia and Norway: A Look from Human Rights
Perspectives. Makalah kunci pada “the Seminar on Human Rights andTransitional Justice: Indonesian and Norwegian Experiences”. Jakarta,
23-30 April.
Marzuki, S dan Riyadi, E, editor (2008). Buku Ajar Hak Asasi Manusia.
Edisi Guru SMU. Yogyakarta: Pusham UII.
Oka, Djoehana (1997). Human Rights Education in Indonesian Primary
Schools. Dalam Jurnal Human Rights Education in Asian Schools,
volume 2.
Pusham UII (2006). Laporan Tahunan Pusham UII 2006, 1 Januari – 31
Desember 2006. Yogyakarta: Pusham UII.
----- (2007). Laporan Tahunan Pusham UII 2007, 1 Januari – 31 Desember
2007. Yogyakarta: Pusham UII.
Sadli, S, Wignyosoebroto, S, Belen, S (1997). The State of Human Rights
Education in Indonesian Schools: Developing a Model. Dalam Jurnal
Human Rights Education in Asian Schools, volume 2.
Wiratraman, HP (2007). The Dynamics of Human Rights Education inIndonesian Law Schools. Dalam Jurnal Human Rights Education in
Asian Schools, volume 10.

Departemen Pendidikan Nasional

!

’"!

’#

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL!

Lampiran

STRUKTUR TIM NASIONAL PENDIDIKAN
HAM
Berdasarkan Kepmendiknas no. 103/P/2006

Penasehat
1. Prof. Suyanto, PhD.
2. dr. Fasli Jalal, PhD.
3. Prof. Dr. Satryo SB
4. Dr. Ace Suryadi
5. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
MenengahDirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Dirjen Pendidikan Tinggi
Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan

Ketua• Prof. Dr. Ir. Doddy Nandika,MS

Sekretaris Jenderal

Wakil Ketua• Dr. Baedhowi

Staf Ahli Menteri bidang Kurikulum dan
Media Pembelajaran

Sekretaris• Suharyanto, SH, MM

Kepala Biro Humum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Anggota
1. Dr. Ir. Gatot Hari
Priowiryanto
2. Dra. Diah Harianti, MPsi.
3. Dr. Agung Purwadi, MEng.
4. Sumarna Surapranata, PhD
5. Dr. Bambang Indriyanto,
MSc
6. Drs. Mudjito AK, MSi
7. Dr. Hamid Muhammad
8. Dr. Sungkowo M
9. Dr. Joko Sutrisno
10. Drg. H Eko Djatmiko
Sukarso, MM, Mkom
11. Dr Seto Mulyadi
12. Wiwiek Setyawati, SH
13. Mulatingsih, SH, MM

Departemen Pendidikan Nasional!

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negeri, Setjen
Kepala Pusat Kurikulum, Balitbang
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan
Inovasi Pendidikan, Balitbang
Direktur Pembinaan Lembaga Pendidikandan Pelatihan, Ditjen PMPTK
Sekretaris Ditjen Mandikdasmen
Direktur TK dan SD, Ditjen
Mandikdasmen
Direktur Pembinaan SMP, Ditjen
Mandikdasmen
Direktur Pembinaan SMA, Ditjen
Mandikdasmen
Direktur Pembinaan SMK, Ditjen
Mandikdasmen
Direktur Pembinaan SLB, Ditjen
Mandikdasmen
Anggota BSNP
Direktur HAM dan Urusan Kemanusiaan,
Departemen Luar Negeri
Direktur Bina HAM, Departemen Hukumdan HAM

’$!

’%

!

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA:SEBUAH TINJAUAN AWAL

Koordinator Sekretariat• Muslikh, SH

Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Biro Hukum dan
Olahraga, Depdiknas

Staf Sekretariat
1. Wolter BW Siringo-ringo,SH
2. Dadang Gandhi, SH
3. Syamsul Hadi, SH
4. Simul, SH
5. Widodo, SH
6. Muhammad Rafii, SH
7. Sukarni

Kasubbag pada Biro Hukum dan
Organisasi, Depdiknas
Kasubbag pada Biro Hukum dan
Organisasi, Depdiknas
Kasubbag pada Biro Hukum dan
Organisasi, Depdiknas
Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum
dan Organisasi, Depdiknas
Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum
dan Organisasi, Depdiknas
Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum
dan Organisasi, Depdiknas
Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum
dan Organisasi, Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional!