PETISI
22 Mei 2023
Kepada :Mr. Fumio Kishida, Prime Minister
Mr. Shunichi Suzuki, Minister of Finance
Mr. Nobumitsu Hayashi, Governor, Japan Bank for International Cooperation
Mr. Hironori Kamezawa, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial Group, Inc.
Mr. Jun Ohta, Director President and Group CEO, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank

Perihal :Permohonan Penangguhan Pencairan Pinjaman ke Unit 2 dan Tindakan Bertanggung Jawab atasPensiun Dini Unit 1 di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon, Indonesia

Kami, Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan) dan WALHI Jawa Barat, memanfaatkan kesempatan
kunjungan kami ke Jepang ini untuk menyampaikan kembali permintaan kami kepada pihak Jepang
terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon (Proyek Cirebon). Pertama, Japan Bankfor International Cooperation (JBIC) dan tiga megabank Jepang harus segera menangguhkan
pencairan pinjaman PLTU Cirebon - Unit 2 (Cirebon 2; 1.000 MW). Bank Pembangunan Asia (ADB),yang memimpin Mekanisme Transisi Energi (ETM), dan bank lain yang mungkin menyediakan dana
untuk ETM di masa depan, baik publik maupun swasta, harus mengambil tindakan yangbertanggung jawab atas cepatnya pensiun dini Cirebon PLTU Batubara - Unit 1 (Cirebon 1, 660 MW).
Kami secara konsisten menuntut penutupan Cirebon 1 dan penghentian pembangunan Cirebon 2.
Salah satu alasan utama tuntutan kami adalah dampaknya terhadap kehidupan, budaya, dankesehatan masyarakat setempat. Misalnya, sebelum Proyek Cirebon dimulai, masyarakat, baik
anak-anak maupun orang dewasa, bisa pergi ke pantai dan memanen kerang untuk memberi makan
keluarga mereka. Mereka juga mampu menyekolahkan anaknya dan membangun rumah dengan
penghasilan dari perikanan skala kecil yang tidak menggunakan perahu dan tambak garam disepanjang pantai. Namun, Kami telah menyampaikan kepada pihak Jepang yang prihatin betapa
banyak penderitaan yang dialami masyarakat sejak tahun 2007, ketika Cirebon 1 mulai dibangun,karena dampak negatif yang sangat besar terhadap mata pencaharian pesisir mereka, dan seberapa
besar pembangunan Cirebon 2 yang telah berlangsung sejak itu. Tahun 2016, sudah menghambat
kehidupan masyarakat dan mempersulit warga. Secara khusus, kami telah menjelaskan kerusakan
konkrit kepada JBIC dalam keberatan kami terhadap Cirebon 1 (November 2016) [1] dan Keberatan
kami terhadap Cirebon 2 (Mei 2017) [2].
JBIC tampaknya percaya bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat efektifdalam menanggapi keluhan kami. Setiap kali kami mengadakan pertemuan dengan JBIC, program1

CSR selalu disarankan. Kami selalu menjelaskan kepada mereka bahwa program CSR bukanlah solusi
nyata bagi masyarakat setempat. Yang dibutuhkan masyarakat setempat adalah udara bersih dan
air bersih untuk kehidupan mereka. Lebih khusus lagi, mereka membutuhkan lingkungan pantai
yang sehat untuk kegiatan penangkapan ikan, dan mereka membutuhkan tanah, air, dan udara yangsehat untuk pembuatan garam.
Dan sekarang, kami ingin pihak Jepang yang bersangkutan melihat langsung bagaimana masyarakat
lokal menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka karena korupsi dan proyek kotor
dengan keuntungan besar untuk perusahaan besar dan politisi lokal. Anda sudah tahu mantan
Bupati Cirebon itu didakwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menerima suap dariHyundai (Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd.), kontraktor EPC, untuk mempercepat
penerbitan izin Cirebon. 2 dan untuk menenangkan protes. Dalam dakwaan KPK (14 Maret 2023)
dan beberapa keterangan saksi di persidangan (sejak 27 Maret 2023), disebutkan mantan petinggi
Cirebon Energi Prasarana (CEPR), peminjam langsung dari JBIC dan ketiganya megabank, juga
memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit kepada mantan bupati Cirebon itu.
Apakah CEPR dan Hyundai mampu menjelaskan kepada JBIC dan tiga mega bank bahwa dakwaan
dan keterangan saksi tidak benar dengan bukti yang kuat? Jika belum, maka JBIC dan tiga mega bankharus serius dan tidak terus mengucurkan pinjaman ke Cirebon 2, meski mantan bupati Cirebon itu
belum divonis. Jika bank akan terus membiayai proyek semacam itu, di mana ada bukti kuat suap,maka setiap bank harus bertanggung jawab atas keputusannya. Ini juga harus menjadi masalah
reputasi untuk setiap bank.
Sebagai permulaan, tidak perlu mengoperasikan Cirebon 2 di jaringan listrik Jawa-Bali [3] [4], yangdiharapkan memiliki rasio cadangan pasokan listrik 40-60% (2021-2030). Selanjutnya, sebagaimana
diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara ADB, Cirebon
Electric Power (CEP), dan pemerintah Indonesia untuk pensiun dini Cirebon 1 [5], merupakan
kontradiksi besar untuk mempertahankan Cirebon 2 di beroperasi selama 25 tahun ke depan ketika
krisis iklim sangat mendesak untuk ditangani. Atau akankah kerangka kerja seperti ETM digunakan
lagi untuk mengkompensasi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan swasta besar di masa
mendatang karena Cirebon 2 menjadi aset yang terdampar? Kami sangat percaya bahwa justifikasi
untuk memulai atau melanjutkan operasi komersial Cirebon 2 sekarang bahkan kurang valid darisebelumnya.
Fakta bahwa negosiasi telah dimulai pada pensiun dini Cirebon 1 tampaknya menjadi langkah yang
disambut baik bagi kita semua yang telah menyerukan penutupannya selama bertahun-tahun.
Namun, kami tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka jika jangka waktu kontrak, yangsemula ditetapkan untuk tahun 2012 hingga 2042 berdasarkan Power Purchase Agreement (PPA)
antara CEP dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), dipersingkat menjadi 5 atau 10 bertahun-tahun.
Kami juga tidak akan menyambut baik "penggunaan kembali" Cirebon 1 melalui co-firing
biomassa/amoniak/hidrogen. Harapan kami, Cirebon 1 segera ditutup dan lingkungan dipulihkan
secepatnya, sehingga dampaknya terhadap masyarakat setempat tidak berlanjut.

2

Kami juga sangat terganggu bahwa meskipun pensiun dini Cirebon 1 merupakan masalah serius bagikami, negosiasi dan keputusan sekarang dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan kami. Ini
tidak berbeda dengan bagaimana Cirebon 1 dan Cirebon 2 maju tanpa konsultasi publik yang tepat.
ADB menyatakan bahwa salah satu alasan dipilihnya Cirebon 1 sebagai proyek pertama yangmenggunakan ETM adalah karena CEP sudah aktif melaksanakan program CSR. [6] Namun, seperti
dijelaskan di atas, perlu dipahami bahwa CSR tidak memulihkan atau memperbaiki kehidupan dan
budaya masyarakat setempat sebelumnya jika seseorang datang ke lokasi dan dengan tulus
mengamati dampaknya dan mendengarkan kesaksian penduduk setempat.
Kami telah melakukan upaya yang gigih untuk menyampaikan penderitaan masyarakat setempat
selama kunjungan lapangan dan pertemuan JBIC dan Penguji Pedoman Lingkungan JBIC. Namun,
semua kunjungan lapangan dan pertemuan tatap muka ini tidak berhasil dan kami sangat kecewa
bahkan kesal karena kesaksian masyarakat yang terkena dampak sangat diabaikan. Misalnya
mengenai penurunan hasil tangkapan nelayan skala kecil yang tidak menjual hasil tangkapannya ditempat pelelangan tetapi membawa pulang langsung dari pesisir untuk dikonsumsi di rumah atau
dijual ke tetangganya, kesimpulannya bahwa “hasil tangkapan hampir tidak berubah," yaitu, tidak
terpengaruh, berdasarkan statistik yang tersedia dari instansi pemerintah daerah terkait,
merupakan bukti nyata bahwa tidak ada penyelidikan atau dengar pendapat simpatik yangdilakukan untuk penduduk yang terkena dampak. [7]Kami memahami bahwa tim audit lingkungan dan sosial ADB saat ini sedang melakukan investigasi
di Cirebon 1, termasuk kunjungan lapangan, tetapi investigasi harus dilakukan dengan menghargai
kesaksian dan perspektif warga yang terkena dampak proyek. Tidak boleh dilupakan bahwa mereka
menangani masalah lingkungan, sosial, kesehatan, dan budaya dari manusia yang sama, baik diJepang maupun di Indonesia.
Setiap pemerintah, termasuk pemerintah Jepang, dan lembaga keuangan internasional, termasuk
ADB, secara aktif berusaha membentuk kerangka dukungan untuk mempercepat transisi energi
yang "berkeadilan". "Keadilan" ini tidak hanya harus mencakup perspektif ketenagakerjaan, tetapi
juga "keadilan" bagi warga yang terkena dampak pembangunan dan pengoperasian pembangkit
listrik selama ini. Untuk mencapai pensiun dini yang cepat dari Cirebon 1, ADB dan keuangan
lembaga yang akan terlibat dalam ETM harus mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk
memastikan transisi energi yang "adil" yang mencakup pemulihan lingkungan hidup dan matapencaharian masyarakat lokal yang terkena dampak proyek, sambil memastikan transparansi danpeluang partisipasi penduduk setempat.
Kami sangat mendesak pihak Jepang yang bersangkutan untuk membuat keputusan yang bijak dan
mengambil tindakan, termasuk tindakan yang bertanggung jawab atas pensiun dini Cirebon 1 dan
pembatalan Cirebon 2, sehingga masyarakat setempat, yang telah menderita dampak serius
terhadap mata pencaharian, kesehatan, dll. ., karena pembangunan dan pengoperasian Cirebon 1dan pembangunan Cirebon 2 tidak akan mengalami kerusakan lebih lanjut.

3Tembusan :Mr. Yasutoshi Nishimura, Minister of Economy, Trade and Industry
Mr. Atsuo Kuroda, Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
Ms. Mami Oku and Mr. Hiroshi Sase, Examiners for Environmental Guidelines, Japan Bank forInternational Cooperation

Penandatangan awal :Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan)
WALHI West Java
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Didukung oleh (61 organizasi) :Indonesia
Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER)
FRIWPGreen House TTU
Greenpeace Indonesia
JATAM KALTIM
Karbon (Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon)
KRuHA
KSPPM
PENA Masyarakat
Sahabat hijau lestari NTb
Sajogyo Institute
Satya Bumi
Solidaritas Perempuan
Trend Asia
WALHI Central Kalimantan
WALHI East JavaWALHI North Sumatra
Walhi NTBWALHI Sumatera Utara
Aksi! for gender, social and ecological justice
Yayasan Srikandi LestariYLBHI (Indonesia Legal Aid Foundation)
International and Regional Organizations
Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD)EPN Biomass Finance Working Group
Friends of the Earth International
Leave it in the Ground Initiative (LINGO)
Market Forces
NGO Forum on ADB
Rainforest Action Network4Recourse
reMis Seluma
Sains
Argentina
Fundacion Ambiente y Recursos Naturales
Australia
Jubilee Australia Research Centre
Denmark
ActionAid Denmark
Germany
urgewald
Ghana
Alliance for Empowering Rural Communities
Abibinsroma Foundation
Italy
ReCommonRinascimento GreenJapan
Friends of the Earth Japan
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)
Japan Tropical Forest Action Network (JATAN)
Kiko Network
Mekong Watch
Malaysia
Sahabat Alam Malaysia - Friends of the Earth Malaysia
Nepal
Indigenous Women Legal Awareness Group (INWOLAG)Netherlands
BankTrack
Profundo
Philippines
Center of Energy, Ecology and Development (CEED)
Legal Rights and Natural Resources Center-Friends if the Earth Philippines
Philippine Movement for Climate JusticeSourh Korea
Korea Federation for Environmental Movement (KFEM) / Friends of the Earth Korea
South Africa
groundWork/FoE South Africa
Spain
Friends of the Earth Spain
SwedenFriends of the Earth SwedenTogo
Les Amis de la Terre-Togo

5UK
The Corner House
USA
Bank Climate Advocates
Friends of the Earth United States
Oil Change International

Contact:
WALHI West Java
Alamat : Jl. Pecah Kopi No.14, Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40123, Indonesia
TEL: +62 22 20458503
Email: walhijabar@walhi.or.id, walhijabar@gmail.com[1] https://www.foejapan.org/en/aid/161110.html[2] https://www.foejapan.org/en/aid/170524.html[3] https://ieefa.org/resources/indonesia-wants-go-greener-pln-stuck-excess-capacity-coal-fired-power-plants[4] https://www.cnbcindonesia.com/news/20230208134534-4-412119/bukan-jawa-ternyata-ini-daerah-yang-listriknya-palingluber[5]

https://www.adb.org/news/adb-indonesia-partners-sign-landmark-mou-early-retirement-plan-first-coal-power-plant-etm[6] https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm[7] https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/20221108_Cirebon-2_Response-to-Examiners_EN.pdf

6