SALINANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentangStandarNasional

diselaraskan

denganmasyarakat,

lokal,

Pendidikan

dinamika

nasional,

perlu

perkembangandanglobalguna

mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan
mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan
kembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi,
standarproses,danstandarpenilaian,serta

pengaturan kembali kurikulum;c. bahwa

berdasarkan

dimaksuddalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b

perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
Mengingat: 1. Pasal

5

ayat

(2)

Undang-Undang

Dasar

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN . . .

-2MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19
TAHUN

2005

TENTANG

STANDAR

NASIONAL

Peraturan

Pemerintah

PENDIDIKAN.
PASAL I
Beberapa

ketentuan

Nomor

Tahun

19

dalam
2005

tentangStandarNasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496), diubah sebagai berikut:
1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:1. Standar

Nasional

Pendidikan

adalahkriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayahhukum

NegaraKesatuan

RepublikIndonesia.
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, danpendidikan tinggi.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.

4. Kompetensi . . .

-34. Kompetensiadalahpengetahuan,danseperangkat

keterampilan

sikap,

yang

harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik
setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran,
menamatkan suatu program, atau menyelesaikansatuan pendidikan tertentu.
5. Standar

Kompetensi

Lulusanadalahkriteria

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yangmencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
6. StandarIsiadalahkriteria

mengenairuang

lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk
mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.
7. Standar

Prosespelaksanaan

adalahkriteria

pembelajaranpadamengenaisatu

satuanpendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi
Lulusan.
8. Standar

Pendidikdan

TenagaKependidikan

adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan
dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan
dalam jabatan.
9. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria
mengenairuang

belajar,tempatberolahraga,

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi
dan berekreasi serta sumber belajar lain, yangdiperlukan

untuk

menunjangprosespembelajaran, termasuk penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi.

10. Standar . . .

-410. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai
perencanaan,
kegiatanpelaksanaan,

pendidikan

pendidikan,

dan

pada

pengawasan

tingkatkabupaten/kota,

satuanprovinsi,

atau

nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai
komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
12. Standar

Penilaian

Pendidikan

adalahkriteria

mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar Peserta Didik.
13. KompetensiIntiadalahtingkatkemampuan

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
yang harus dimiliki seorang Peserta Didik padasetiap tingkat kelas atau program.
14. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk
mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh
Peserta Didik melalui pembelajaran.
15. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagiandari dana pendidikan yang diperlukan untuk
membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan
agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan
yangsesuai Standar Nasional Pendidikan secara
teratur dan berkelanjutan.
16. Kurikulum

adalahseperangkat

rencanadan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahanpelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kerangka
konseptual

Dasar

Kurikulum

Kurikulumyangadalahtatanandikembangkan

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
18. Silabus . . .

-518. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu
mata pelajaran atau tema tertentu yangmencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar,materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
19. Pembelajaran
adalahprosesinteraksiantarPeserta Didik, antara Peserta Didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.
20. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah
Kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakandimasing-masing
satuanpendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yangberusaha mengembangkan potensi diri melaluiproses Pembelajaran yang tersedia pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Buku Panduan Guru adalah pedoman yangmemuatstrategi
Pembelajaran,
metodePembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian
untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema
Pembelajaran
23. Buku
Teks
PelajaranadalahsumberPembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi
Dasar dan Kompetensi Inti.
24. Penilaian adalah proses pengumpulan dan
pengolahan
informasi
untukmengukurpencapaian hasil belajar Peserta Didik.
25. Evaluasi
pendidikan
adalahkegiatan
pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan
terhadap
berbagaikomponenpendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban
penyelenggaraan pendidikan.
26. Ulangan . . .

-626. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik
secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran,
untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil
belajar Peserta Didik.
27. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik
sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau
penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
programdan/atausatuanpendidikan

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. BadanStandarNasional

Pendidikan

yangselanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri
dan independen yang bertugas mengembangkan,memantau

pelaksanaan,danmengevaluasiStandar Nasional Pendidikan.
30. Kementerianadalahkementerianyangbertanggung jawab di bidang pendidikan dan
kebudayaan.
31. Lembaga

Penjaminan

Mutu

Pendidikan

yangselanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana
teknisKementerian

provinsi

danPemerintahyang

bertugas

Daerahberkedudukan

di

untuk

membantu

bentuksupervisi,

dalambimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis
kepada satuan pendidikan dasar dan menengah
serta

Pendidikan

upaya

penjaminan

Nonformal,
mutu

dalam

satuanberbagaipendidikan

untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

32. Badan . . .

-732. Badan

Akreditasi

Nasional

Sekolah/Madrasahyang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar dan menengah jalur formal
denganmengacupadaStandarNasional

Pendidikan.
33. BadanAkreditasi

Nasional

Pendidikan

Non

Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalahbadan

evaluasi

mandiriyang

menetapkan

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
jalur Pendidikan Nonformal dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan.
34. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yangselanjutnya

disebut

BAN-PTadalahbadan

evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
programdan/atausatuanpendidikanpadajenjang Pendidikan Tinggi dengan mengacu padaStandar Nasional Pendidikan.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan di antara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu), ayat yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi
Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi
Lulusan,StandarPendidikdan

TenagaKependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, danStandar Penilaian Pendidikan.
(1a) Standar . . .

-8(1a) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai
acuan

Pengembangankurikulum

untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Untuk

penjaminan

pendidikan

sesuaidan

pengendaliandenganStandarmutu

Nasional

Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan
sertifikasi.
(3) Standar

Nasional

Pendidikan

disempurnakan

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global.

3.

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2A
Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuanutama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses,
Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

4.

Judul Bagian Kesatu BAB III dihapus.

5.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) Standar Isi mencakup kriteria:
a. ruang lingkup materi; danb. tingkat . . .

-9b. tingkat Kompetensi.
(2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a berlaku untuk satuan
pendidikan.
(3) Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b berlaku untuk Peserta Didik padasetiap tingkat kelas.
(4) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

6.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua)pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 5A
Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dirumuskan berdasarkan kriteria:
a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;b. konsep keilmuan; danc. karakteristik satuan pendidikan dan program
pendidikan.
Pasal 5B
Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) dirumuskan berdasarkan kriteria:
a. tingkat perkembangan Peserta Didik;b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; danc. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.

7. Ketentuan . . .

- 10 -

7.

Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 dihapus.

8.

Ketentuan

Pasal

19

ayat

(2)

dihapussehingga

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19(1) Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan

secarainteraktif,

inspiratif,menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta
Didik

untuk

berpartisipasi

aktif,

serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
Peserta Didik.
(2) Dihapus.
(3) Setiap

satuanpendidikan

melakukan

perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan
prosesPembelajaran,

penilaian

hasil

Pembelajaran,dan

pengawasanprosesPembelajaran

untuk

terlaksananya

prosesPembelajaran yang efektif dan efisien.

9.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan
rencana pelaksanaan Pembelajaran

untuk setiap

muatan Pembelajaran.

10. Ketentuan . . .

- 11 10. Ketentuan

Pasal

22

ayat

(3)

dihapussehingga

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Penilaian

hasil

Pembelajaran

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah menggunakanberbagaiteknikpenilaiansesuaidenganKompetensi Dasar yang harus dikuasai.
(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes
praktek,danpenugasan

perseoranganataukelompok.
(3) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta
ayat (3) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25
(1) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan
Peserta Didik dari satuan pendidikan.
(2) Standar

Kompetensi

Lulusansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi
untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah.
(3) Dihapus.
(4) Standar

Kompetensi

Lulusansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

12. Ketentuan . . .

- 12 12. Ketentuan Pasal 43 ayat (5) diubah dan di antara
ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (5a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium
ilmu

pengetahuan

alam(IPA),

laboratoriumbahasa, laboratorium komputer, dan peralatan
Pembelajaran

lain

pada

satuanpendidikan

dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal
peralatan yang harus tersedia.
(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal
jumlah peralatan per Peserta Didik.
(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalamjumlah judul dan jenis buku di perpustakaansatuan pendidikan.
(4) Standar

jumlahBuku

Teks

Pelajarandiperpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal
jumlahBuku

Teks

Pelajaran untuk

masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan
pendidikan untuk setiap Peserta Didik.
(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan
buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh
BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(5a)Dalamhalpengadaan

Buku

Teks

Pelajaran

dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku
tersebut

sebagaisumberutama

belajardan

Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilaioleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri.

(6) Standar . . .

- 13 (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap
satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah
sumber belajar terhadap Peserta Didik sesuai
dengan jenis sumber belajar dan karakteristik
satuan pendidikan.
13. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (2a), serta ayat (3) sampai dengan ayat (7)dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(1) butir adilakukan untuk memantau proses, kemajuan
belajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik
secara berkesinambungan.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk:
a. menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil
belajar; danc. memperbaiki proses pembelajaran.
(2a)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil
belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
14. Ketentuan . . .

- 14 14. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (5) dihapus,
serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga
Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)butir b bertujuan menilai pencapaian Standar
Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
(2) Dihapus.
(3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempertimbangkan hasil penilaian
Peserta

Didik

oleh

pendidiksebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64.
(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk semua mata pelajaran
dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk
menentukan kelulusan Peserta Didik dari satuan
pendidikan.
(5) Dihapus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akhir
dan

ujian

sekolah/madrasah

diaturdenganPeraturan Menteri.

15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 67
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 . . .

- 15 Pasal 67(1) Pemerintah

menugaskan

BSNP

untuk

menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti
Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur
formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur
nonformal kesetaraan.
(1a)Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur
formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLB
atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional BSNP
bekerjasama

lingkungan
Pemerintah

denganPemerintah,

instansi

terkaitPemerintah

Kabupaten/Kota,

di

Provinsi,dansatuanpendidikan.
(3) Ketentuan mengenai Ujian Nasional diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri.

16. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan di antara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69
(1) Setiap Peserta Didik jalur pendidikan formal
pendidikan

dasar

dan

pendidikannonformal

mengikuti

Ujian

menengahkesetaraan

Nasional

dan

dan

jalur
berhakberhakmengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus
dari satuan pendidikan.

(2) Setiap . . .

- 16 (2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional
tanpa dipungut biaya.
(2a)Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat

(2)

dikecualikan

untuk

Peserta

Didik

SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Peserta

Didik

mengikuti

pendidikan

Ujian

Nasional

informalsetelahdapat

memenuhisyarat yang ditetapkan oleh BSNP.
(4) Peserta

Ujian

Nasional

memperolehsurat

keterangan hasil Ujian Nasional yang diterbitkan
olehsatuanpendidikanpenyelenggara

Ujian

Nasional.

17. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta
ayat (4) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 70
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lainyang

sederajat,

pelajaran

BahasaUjian

NasionalIndonesia,

mencakup

BahasaInggris,Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
(4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu
Pengetahuan

Sosial(IPS)

dan

Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan.
(5) Pada . . .

- 17 (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yangsederajat,

Ujian

Nasional

mencakupmatapelajaran

BahasaIndonesia,

BahasaInggris,Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi cirikhas program pendidikan.
(6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi cirikhas program pendidikan.
(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi cirikhas program pendidikan.

18. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan di antara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72
(1) Peserta

Didik

dinyatakan

lulus

dari

satuanpendidikan pada pendidikan dasar dan menengah
setelah:a.

menyelesaikan

seluruhprogram

Pembelajaran;b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian
akhir untuk seluruh mata pelajaran;c.

lulus ujian sekolah/madrasah; dand. lulus Ujian Nasional.

(1a) Khusus . . .

- 18 (1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau
bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus
setelahmemenuhi

ketentuan

pada

ayat

(1)

huruf a, huruf b, dan huruf c.
(2) Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan
ditetapkan

olehbersangkutan

satuansesuaipendidikan

denganyang

kriteriayang

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

19. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf e sehingga Pasal 76 sebagai berikut:
Pasal 76
(1) BSNP

bertugasmembantu

Menteridalam

mengembangkan, memantau, dan mengendalikan
Standar Nasional Pendidikan.
(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku
efektif dan mengikat semua satuan pendidikan
secaranasional

setelahditetapkan

denganPeraturan Menteri.
(3) Untuk

melaksanakantugas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:a. mengembangkan

StandarNasional

Pendidikan;b. menyelenggarakan ujian nasional;c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah
dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan
pengendalian mutu pendidikan;
d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah; dane. menelaah . . .

- 19 e. menelaah

dan/ataumenilai

Buku

Teks

Pelajaran.

20. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1(satu) bab,yakni BAB XIA sehingga BAB XIA berbunyi sebagai
berikut:
BAB XIAKURIKULUM

Bagian Kesatu
Kerangka Dasar
Pasal 77A
(1) Kerangka

Dasar

Kurikulumberisilandasanfilosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Kerangka

Dasar

Kurikulum

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
a. acuandalam

Pengembangan

Struktur

Kurikulum pada tingkat nasional;b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal
pada tingkat daerah; danc. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerangka Dasar
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .

- 20 Bagian Kedua
Struktur Kurikulum
Paragraf 1
Umum
Pasal 77B
(1) Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian
Kompetensi

Inti,

Kompetensi

Dasar,

muatanPembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar
pada setiap satuan pendidikan dan program
pendidikan.
(2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk
mencapaiStandar

Kompetensi

Lulusanyang

harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap
tingkat kelas atau program yang menjadi landasan
Pengembangan Kompetensi dasar.
(3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalamkonteks muatan Pembelajaran, pengalaman
belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada
Kompetensi inti.
(4) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan pengorganisasian matapelajaran untuk setiap satuan pendidikan
dan/atau program pendidikan.
(5) Struktur Kurikulum PAUD formal berisi program
Pengembangan pribadi anak.
(6) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan
dasar berisi muatan umum.
(7) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan
menengah terdiri atas:

a. muatan . . .

- 21 a. muatan umum;
b. muatan peminatan akademik;c. muatan peminatan kejuruan; dand. muatan
minat.

pilihanlintasminat/pendalaman(8) Struktur Kurikulum nonformal satuan pendidikandan
programpendidikanberisiprogramPengembangan kecakapan hidup.
(9) Muatan umum sebagaimana dimaksud
ayat (6) dan ayat (7) huruf a terdiri atas:pada

a. muatan nasional untuk satuan pendidikan;dan
b. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai
dengan potensi dan keunikan lokal.
Paragraf 2
Kompetensi Inti
Pasal 77C
(1) Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan
untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
yang harus dimiliki seorang Peserta Didik padasetiap tingkat kelas atau program yang menjadi
landasan Pengembangan Kompetensi dasar.
(2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud padaayat (1) mencakup: sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi
sebagai pengintegrasi muatan Pembelajaran, matapelajaran atau program dalam mencapai Standar
Kompetensi Lulusan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompetensi inti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 . . .

- 22 Paragraf 3
Kompetensi Dasar
Pasal 77D
(1) Kompetensi
sikap

Dasar

sosial,mencakup

pengetahuan,

sikap

dan

spiritual,keterampilandalam muatan Pembelajaran, mata pelajaran, atau
mata kuliah.
(2) Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks
muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, matapelajaran

atau

mata

kuliahsesuailanjutmengenaidenganKompetensi inti.
(3) Ketentuan

lebih

Kompetensi

Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Beban Belajar
Pasal 77E
(1) Beban belajar memuat:
a. jumlah jam belajar yang dialokasikan untuk
Pembelajaran suatu tema, gabungan tema,mata pelajaran; ataub. keseluruhan

kegiatan

yang

harus

diikutiPeserta Didik dalam satu minggu, semester,dan satu tahun pelajaran.
(2) Beban

belajarsebagaimana

dimaksudpadaayat (1) meliputi:
a. kegiatan tatap muka;
b. kegiatan terstruktur; danc. kegiatan mandiri.
(3) Ketentuan . . .

- 23 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Silabus
Pasal 77F
(1) Silabus merupakan rencana Pembelajaran padamatapelajaran

atau

tema

tertentu

dalampelaksanaan kurikulum.
(2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup:a. Kompetensi inti;
b. Kompetensi dasar;c. materi pembelajaran;
d. kegiatan pembelajaran;e. penilaian;f.

alokasi waktu; dang. sumber belajar.
(3) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan

oleh

Pemerintah,

pemerintah

daerah, dan satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangan masing - masing.
(4) Ketentuan

lebih

lanjutmengenaisilabussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .

- 24 Bagian Keempat
Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan
Paragraf 1
Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Pasal 77G
(1) Struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini
formalberisiprogram-program

Pengembangannilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa,
sosial-emosional, dan seni.
(2) Ketentuan

lebih

lanjutmengenai

Struktur

Kurikulum pendidikan anak usia dini formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar
Pasal 77H
(1) Struktur

Kurikulum

pendidikan

dasar

berisimuatan Pembelajaran atau mata pelajaran yangdirancang untuk mengembangkan Kompetensi
spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial,
pengetahuan, dan keterampilan.
(2) Struktur Kurikulum pendidikan dasar terdiri atas
Struktur Kurikulum:a. SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat;
danb. SMP/MTs, SMPLB atau bentuk lain yangsederajat.

Pasal 77I . . .

- 25 Pasal 77I(1) Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuklain yang sederajat terdiri atas muatan:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;f.

ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i.

keterampilan/kejuruan; danj.

muatan lokal.

(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih matapelajaransesuaidengankebutuhansatuanpendidikan dan program pendidikan.
(3) Ketentuan

lebih

lanjutmengenai

strukturkurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yangsederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77J
(1) Struktur

Kurikulum

SMP/MTs/SMPLB

atau

bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu . . .

- 26 e. ilmu pengetahuan alam;f.

ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i.

keterampilan/kejuruan; danj.

muatan lokal.

(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih matapelajaransesuaidengankebutuhansatuanpendidikan dan program pendidikan.
(3) Ketentuan

lebih

lanjutmengenai

Struktur

Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah
Pasal 77K
(1) Kurikulum pendidikan menengah terdiri atas:
a. muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan
SMK/MAK;b. muatan peminatan akademik SMA/MA dan
SMK/MAK;c. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman
minat untuk SMA/MA, SMALB;
d. muatan

peminatan

kejuruanuntuk

SMK/MAK; dane. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman
minat untuk SMK/MAK.

(2) Muatan . . .

- 27 (2) Muatan

umum

sebagaimana

dimaksudpadaayat (1) huruf a terdiri atas:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;f.

ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i.

keterampilan/kejuruan; danj.

muatan lokal.

(3) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih matapelajaransesuaidengankebutuhansatuanpendidikan dan program pendidikan.
(4) Muatan

peminatan

akademik

SMA/MAatau

bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. matematika dan ilmu pengetahuan alam;b. ilmu pengetahuan sosial;c. bahasa dan budaya; ataud. peminatan lainnya.
(5) Muatan

peminatan

kejuruan

SMK/MAKatau

bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d terdiri atas:a. teknologi dan rekayasa;
b. kesehatan;c. seni, kerajinan, dan pariwisata;d. teknologi informasi dan komunikasi;e. agribisnis . . .

- 28 e. agribisnis dan agroteknologi;f.

bisnis dan manajemen;g. perikanan dan kelautan; atauh. peminatan lain yang diperlukan masyarakat.
(6) Ketentuan

lebih

lanjutpeminatan akademik dan

mengenaimuatanmuatan pilihan lintas

minat atau pendalaman minat SMA/MA, SMALB
serta muatan peminatan kejuruan dan pilihan
lintas

minat

atau

pendalaman

minat

untuk

SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam
Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Struktur Kurikulum Pendidikan Nonformal
Pasal 77L
(1) Struktur Kurikulum pendidikan nonformal berisi
program pengembangan kecakapan hidup yangmencakup keterampilan fungsional, sikap dan
kepribadianprofesional,

dan

jiwa

wirausaha

mandiri, serta Kompetensi dalam bidang tertentu.
(2) Struktur Kurikulum pendidikan nonformal terdiri
atas struktur kurikulum:a. satuan pendidikan nonformal; danb. program pendidikan nonformal.
(3) Ketentuan

lebih

lanjutmengenai

Struktur

Kurikulum pendidikan nonformal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima . . .

- 29 Bagian Kelima
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pasal 77M
(1) Kurikulum

TingkatSatuanPendidikan

merupakan Kurikulum operasional yang disusun
oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan
pendidikan.
(2) Pengembangan

Kurikulum

TingkatPendidikan

jenjang

pendidikan

menengahmengacupada

Pendidikan,

Kerangka

Kurikulum,

dan

dasar

StandarDasar

pedomanSatuandan

Nasionaldan

Struktur

implementasi

Kurikulum.
(3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan
oleh kepala satuan pendidikan.
(4) Ketentuan

lebih

TingkatSatuanlanjutmengenaiPendidikan

Kurikulum

diaturdenganPeraturan Menteri.
Bagian Keenam
Muatan Lokal
Pasal 77N
(1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikanberisi muatan dan proses Pembelajaran tentang
potensi dan keunikan lokal.
(2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan
pada setiap satuan pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh . . .

- 30 Bagian Ketujuh
Dokumen Kurikulum
Pasal 77O
(1) Dokumen

Kurikulum

merupakan

perangkat

operasional untuk memfasilitasi Pengembangan,pelaksanaan, dan penilaian Kurikulum.
(2) Dokumen

Kurikulum

sebagaimana

dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a.

dokumen Kurikulum setiap satuan pendidikan
atau program pendidikan;b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;c.

pedoman implementasi Kurikulum;d. Buku Teks Pelajaran;e.

Buku Panduan Guru; danf.

dokumen Kurikulum lainnya.
Bagian Kedelapan
Pengelolaan Kurikulum
Pasal 77P

(1) Pengelolaan Kurikulum merupakan pengaturan
kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah, dansatuanpendidikan

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
(2) Dalammelaksanakan

pengelolaan

Kurikulum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
berwenangmenyiapkan,

menyusun,danmengevaluasi :a. dokumen Kurikulum setiap satuan pendidikan
atau program pendidikan;b. dokumen . . .

- 31 b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;c. pedoman implementasi Kurikulum;d. Buku Teks Pelajaran; dane. Buku Panduan Guru.
(3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi
dan supervisi pengelolaan muatan lokal padapendidikan menengah.
(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan
lokal pada pendidikan dasar.
(5) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) meliputi penyiapan,
penyusunan, dan evaluasi:
a. dokumen muatan lokal;b. Buku Teks Pelajaran; danc. Buku Panduan Guru.
(6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu)
provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan
lokal yang sama, koordinasi dan supervisi
pengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasar
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
(7) Satuan pendidikan mengelola:a. muatan lokal;
b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; danc. rencana
pelaksanaan
Pembelajaran
pelaksanaan Pembelajaran.

dan(8) Rencana
pelaksanaan
Pembelajarandanpelaksanaan
Pembelajaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun sesuai
dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan
Peserta Didik dalam lingkungan belajar.

Bagian Kesembilan . . .

- 32 Bagian Kesembilan
Evaluasi Kurikulum

Pasal 77Q
(1) Evaluasi

Kurikulum

merupakan

upaya

mengumpulkan dan mengolah informasi dalamrangkameningkatkan

efektifitas

pelaksanaan

Kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dansatuan pendidikan.
(2) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
(3) Evaluasi muatan nasional dan muatan lokal
dilakukan oleh Pemerintah.
(4) Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya masingmasing.
(5) Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
dilakukanolehsatuanpendidikanyangberkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.
(6) Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, dan
Kurikulum

TingkatSatuanPendidikan

dapat

dilakukan oleh masyarakat.
(7) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

digunakan

untukpenyempurnaan

Kurikulum.
(8) Ketentuan

lebih

lanjutmengenai

evaluasi

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.

21. Di antara . . .

- 33 21. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 89 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 89
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89
(1) Pencapaian
dinyatakan

Kompetensi
dalam

akhir

dokumenPesertaijazahDidik

dan/atau

sertifikat Kompetensi.
(2) Ijazahsebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan
menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai
tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan
telah lulus dari satuan pendidikan.
(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,
Ijazahsebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

sekurang-kurangnya berisi:
a. Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan

bahwa

Peserta

Didik

yang

bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir
satuan pendidikan beserta daftar nilai matapelajaran yang ditempuhnya;
c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta
Didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilaimata pelajaran yang diujikan; dand. Pernyataan

bahwa

Peserta

Didik

yang

bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria
dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
(3a)Ijazah

SD/MI/SDLB

sederajat

atau

bentuksekurang-kurangnya

lainberisiyang
unsur

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,huruf b, dan huruf d.
(4) Pada . . .

- 34 (4) Pada

jenjang

pendidikan

tinggiijazahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya berisi:
a. Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yangbersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria
dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
(5) Sertifikat

Kompetensisebagaimana

dimaksudpada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikanyang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi
mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi
yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa
Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji
Kompetensi.
(6) Sertifikat

Kompetensisebagaimana

dimaksudpada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
a. Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan

bahwa

bersangkutan

telah

Peserta
lulus

uji

Didik

yang

Kompetensi

untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah
keahlian yang dipersyaratkan dengan nilaiyang memenuhi syarat sesuai ketentuan yangberlaku;c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah
keahlian

yang

telah

ditempuhuji

Kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta
nilai akhirnya.

22. Ketentuan . . .

- 35 22. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah
ini:a. Dihapus
b. Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib
menyesuaikan

denganketentuan

Peraturan

Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
c. Standar
dimaksudkualifikasi

pendidik

dalam

29

Pasal

sebagaimana
berlakuefektif

sepenuhnya 7 (tujuh) tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Pemerintah ini.
d. Dihapus
e. Dihapus

PASAL II
1. Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB
atau

bentuklainyangsederajat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1a) berlaku sejak
tahun ajaran 2013/2014.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar . . .

- 36 Agar

setiappengundangan
menempatkannyaorangmengetahui,

Peraturandalam

memerintahkan

Pemerintah
LembaraninidenganNegaraRepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2013PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 71
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Wisnu Setiawan

PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
I.

UMUM
Peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia

hasil

pendidikantelahmenjadikomitmen

nasional.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: ”menyebutkan
bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah
penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan
hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia
untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikian
pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum
secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai
tujuan tersebut.
StandarNasional

Pendidikan,

yang

diaturdalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal,
nasional, dan globalguna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, danStandarPenilaian;yang

bersama-samamembangun

kurikulum

pendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide,prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting
untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh padasatu bagian tersendiri.

Mempertimbangkan . . .

-2Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan
penting untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah
mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 2A
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 5
Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”lingkup materi” adalah batasan
kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kurikulum
untuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
Ayat (2) . . .

-3Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 5A
Cukup jelas.
Pasal 5B
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 9Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 11 . . .

-4Angka 11
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 43
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 69
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 70
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 19 . . .

-5Angka 19
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 77A
Cukup jelas.
Pasal 77B
Cukup jelas.
Pasal 77C
Cukup jelas.
Pasal 77D
Cukup jelas.
Pasal 77E
Cukup jelas.
Pasal 77F
Cukup jelas.
Pasal 77G
Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”Pengembangan nilai agama dan
moral” mencakup perwujudan suasana belajar untuk
tumbuh-kembangnya perilaku baik yang bersumber darinilai agama dan moralita dalam konteks bermain.
Yang

dimaksudmencakup
kembangnya

denganperwujudan
kematangan”Pengembangansuasanakinestetik

untuk
dalam

motorik”
tumbuhkonteks

bermain.
Yang . . .

-6Yang

dimaksudmencakupdenganperwujudan”Pengembangansuasanauntuk

kognitif”
tumbuh-kembangnya kematangan proses berfikir dalam konteks
bermain.
Yang

dimaksudmencakupdenganperwujudan”Pengembangansuasanauntukbahasa”
tumbuh-kembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.
Yang dimaksud dengan ”Pengembangan sosial-emosional”
mencakup

perwujudansuasanauntuk

tumbuh-kembangnya sikap dan keterampilan sosial dalam konteks
bermain.
Yang dimaksud dengan ”Pengembangan seni” mencakup
perwujudansuasanauntuk

tumbuh-kembangnya

apresiasi seni dalam konteks bermain.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 77H
Ayat (1)Yangdimaksuddengan”Pengembangan

Kompetensi

spiritual keagamaan” mencakup perwujudan suasana
belajar untuk meletakkan dasar perilaku baik yangbersumber dari nilai-nilai agama dan moral dalam konteks
belajar dan berinteraksi sosial.
Yang dimaksud dengan ”Pengembangan sikap personaldansosial”

mencakup

perwujudansuasanauntuk

meletakkan dasar kematangan sikap personal dan sosial
dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial
Yang dimaksud dengan ”Pengembangan pengetahuan”
mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar
kematangan proses berfikir dalam konteks belajar dan
berinteraksi sosial.
Yang . . .

-7Yang dimaksud dengan ”Pengembangan keterampilan”
mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar
keterampilan dalam konteks belajar dan berinteraksi
sosial.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 77I
Ayat (1)Huruf aPendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk
Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia termasuk budi pekerti.
Huruf bPendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalamkonteksnilaiberkonstitusi
Republik

dan

moral

UndangIndonesia–

Pancasila,
Undang

1945,

nilai

kesadaran

Dasar
dan

Negarasemangat

Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf cBahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia,bahasadaerah,danbahasaasing

denganpertimbangan:
1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta
Didik; dan
3. Bahasa . . .

-83. Bahasa

asing

terutamabahasaInggrismerupakan bahasa internasional yang sangat
penting kegunaannya dalam pergaulan global.
Huruf dBahan kajian matematika, antara lain, berhitung,
ilmu

ukur,

dan

aljabardimaksudkan

untuk

mengembangkan logika dan kemampuan berpikir
Peserta Didik.
Huruf eBahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain,fisika,biologi,

dan

kimia

dimaksudkan

untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuananalisis

PesertaDidikterhadap

lingkungan alam dan sekitarnya.
Huruf fBahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain,
ilmu

bumi,

sejarah,ekonomi,kesehatan,dansebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis
Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.
Huruf gBahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk
membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia
yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.
Bahankajiansenimencakupmenulis,menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang
difokuskan pada seni budaya.

Huruf h . . .

-9Huruf hBahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga
dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta
Didik

agar

sehat

jasmanidanrohani,danmenumbuhkan rasa sportivitas.
Huruf iBahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang
memiliki keterampilan atau prakarya.
Huruf jBahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk
membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah
tempat tinggalnya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 77J
Ayat (1)Huruf aPendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk
Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b . . .

- 10 Huruf b
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalamkonteksnilaiberkonstitusi
Republik

dan

moral

UndangIndonesia–

Pancasila,
Undang

1945,

nilai

kesadaran

Dasar
dan

Negarasemangat

Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf cBahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia,bahasadaerah,danbahasaasing

denganpertimbangan:
1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta
Didik; dan
3. Bahasa

asing

terutamabahasaInggrismerupakan bahasa internasional yang sangat
penting kegunaannya dalam pergaulan global.
Huruf dBahan kajian matematika, antara lain, berhitung,
ilmu

ukur,

dan

aljabardimaksudkan

untuk

mengembangkan logika dan kemampuan berpikir
Peserta Didik.
Huruf eBahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain,fisika,biologi,

dan

kimia

dimaksudkan

untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuananalisis

PesertaDidikterhadap

lingkungan alam dan sekitarnya.
Huruf f . . .

- 11 Huruf fBahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain,
ilmu

bumi,

sejarah,ekonomi,kesehatan,dansebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis
Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.
Huruf gBahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk
membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia
yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.
Bahankajiansenimencakupmenulis,menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang
difokuskan pada seni budaya.
Huruf hBahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga
dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta
Didik

agar

sehat

jasmanidanrohani,danmenumbuhkan rasa sportivitas.
Huruf iBahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang
memiliki keterampilan atau prakarya.
Huruf jBahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk
membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah
tempat tinggalnya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 77K . . .

- 12 Pasal 77K
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aPendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk
Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia termasuk budi pekerti.
Huruf bPendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalamkonteksnilaiberkonstitusi
Republik

dan

moral

UndangIndonesia–

Pancasila,
Undang

1945,

nilai

kesadaran

Dasar
dan

Negarasemangat

Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf cBahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia,bahasadaerah,danbahasaasing

denganpertimbangan:
1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta
Didik; dan
3. Bahasa

asing

terutamabahasaInggrismerupakan bahasa internasional yang sangat
penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d . . .

- 13 Huruf dBahan kajian matematika, antara lain, berhitung,
ilmu

ukur,

dan

aljabardimaksudkan

untuk

mengembangkan logika dan kemampuan berpikir
Peserta Didik.
Huruf eBahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain,fisika,biologi,

dan

kimia

dimaksudkan

untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuananalisis

PesertaDidikterhadap

lingkungan alam dan sekitarnya.
Huruf fBahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain,
ilmu

bumi,

sejarah,ekonomi,kesehatan,dansebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis
Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.
Huruf gBahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk
membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia
yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.
Bahankajiansenimencakupmenulis,menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang
difokuskan pada seni budaya.
Huruf hBahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga
dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta
Didik

agar

sehat

jasmanidanrohani,danmenumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i . . .

- 14 Huruf iBahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang
memiliki keterampilan atau prakarya.
Huruf jBahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk
membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah
tempat tinggalnya.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 77L
Cukup jelas.
Pasal 77M
Cukup jelas.
Pasal 77N
Cukup jelas.
Pasal 77O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .

- 15 Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiap
satuanpendidikan

atau

programpendidikan”

berisikan

kerangkadasar

kurikulum,

strukturkurikulum, beban belajar, dan alokasi waktu.
Huruf bYang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiap
matapelajaran”

berisikan

karakteristik

matape;lajaran, Kompetensi inti dan Kompetensi dasar,
serta silabus.
Huruf cYang dimaksud dengan “pedoman implementasi
kurikulum”

berisikan

pedomanpenyusunan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pedoman
pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
pedomanumum

pembelajaran,

pedomanPengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan
ekstrakurikuler, dan pedoman evaluasi kurikulum.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Pasal 77P
Cukup jelas.

Pasal 77Q . . .

- 16 Pasal 77Q
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5410