PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANGTATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat: 1.
2.

bahwa untuk mendukung pencapaian target kontribusi
yang ditetapkan secara nasional atau Nationally
Determined Contribution
sektorkehutananperlu
dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa
perdagangan karbon sektor kehutanan;
bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana
Penerapan Nilai Ekonomi Karbon perlu dijabarkan lebih
lanjut mengenai tata cara perdagangan karbon sektor
kehutanan;bahwa
berdasarkan
pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Tata Cara Perdagangan Karbon sektor
Kehutanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

-23.

4.

5.

6.

7.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 6635);
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Nilai
EkonomiKarbonuntuk
Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara
Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kacadalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 249);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan
Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN:: PERATURAN
MENTERILINGKUNGAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARAKARBON SEKTOR KEHUTANAN.

HIDUP
DAN
PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar
untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beliunit karbon.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut
paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutanyang diselenggarakan secara terpadu.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.
4. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau
Nationally Determined Contribution yang selanjutnya
disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi
penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka
mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations
Framework Convention on Climate Change).

-35.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah
gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami
maupunantropogenik,yang
menyerapdanmemancarkan kembali radiasi inframerah.
Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu
area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang
dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan
karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangankarbon.
Batas Atas Emisi GRK adalah tingkat Emisi GRK paling
tinggi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara
Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas
Emisi GRK yang ditentukan.
Perizinan
BerusahaPemanfaatan
Hutan
yang
selanjutnya disingkat PBPH adalah perizinan berusaha
yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai danmenjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan
hutan.
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah
pemberian akses legal pemanfaatan hutan yangdilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk
kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutankemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat,
kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada Kawasan
Hutan lindung, Kawasan Hutan produksi, atau Kawasan
Hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
Pengukuran,Pelaporan,dan
Verifikasi
atau
Measurement,
Reporting,andVerificationyang
selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk
memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim dan aksi adaptasi perubahan
iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara
dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijaminkebenarannya.
Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut
Offset Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yangdilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk
mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
Baseline Business as Usual Emisi GRK yang selanjutnya
disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat
emisi dan proyeksi GRK pada sektor atau kegiatan yangtelah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau
teknologi mitigasi.
Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yangselanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yangdihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memperoleh
Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.

-416. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya
disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai
Batas Atas Emisi GRK pada sub sektor atau sub sub
sektor.
17. PTBAE bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut
PTBAE-PU adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi
Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam
periode penaatan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha.
18. Validasi adalah proses sistematis dan terdokumentasi
oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan untuk
memastikan bahwa rancangan pelaksanaan kegiatan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
19. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran
dan penjaminan kualitas data aksi dan sumber dayayang disampaikan oleh penanggung jawab aksi ke dalam
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
20. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem
pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis
web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi
perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai
ekonomi karbon di Indonesia.
21. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya
disingkat SPE-GRK adalah surat bukti pengurangan
emisi oleh Pelaku Usaha dan/atau pelaku kegiatan yangtelah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalambentuk nomor dan/atau kode registrasi.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan padabidang tertentu.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yangmempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan
lestari.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kehutanan.
(1)
(2)

(1)
(2)

Pasal 2Peraturan Menteri ini menjadi dasar Perdagangan
Karbon sektor Kehutanan untuk mengendalikan Emisi
GRK dari sektor Kehutanan.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dalam rangka
pencapaian target NDC sektor Kehutanan.

Pasal 3
Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor
Kehutanan dapat dilakukan melalui Perdagangan
Karbon.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:
a. pengurangan Emisi GRK; danb. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan.

-5(3)

(4)

(1)

(2)

Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:a. pengurangan laju deforestasi lahan mineral;b. pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan
mangrove;c.
pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral;d. pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut
dan mangrove;e.
pembangunan hutan tanaman;f.
pengelolaan hutan lestari;g.
rehabilitasi dengan rotasi;
h. rehabilitasi nonrotasi;i.
restorasi gambut;j.
perbaikan tata air gambut;
k. rehabilitasi mangrove;l.
aforestasi pada kawasan bekas tambang;m. pembangunan persemaian permanen;
n. rehabilitasi tanaman di bawah 5 (lima) tahun;o. konservasi keanekaragaman hayati;
p. perhutanan sosial;
q. pendampingan pada hutan adat;r.
introduksi replikasi ekosistem;s.
pembangunan ruang terbuka hijau;t.
ekoriparian;u. pengawasandanpenegakan
hukum
untuk
mendukungperlindungandanpengamanan
Kawasan Hutan; dan/atauv.
kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan karakteristik
tapak pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
Pasal 4
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada:a. sub sektor Kehutanan; danb. sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove.
Sub sektor Kehutanan dan sub sektor pengelolaan
gambut dan mangrove sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi sub sub sektor:
a. kawasan hutan negara yang tidak dibebani
perizinan, persetujuan atau hak pengelolaan;b. areal kerja unit perizinan/persetujuan;c.
areal kerja hak pengelolaan;d. kawasan hutan adat;e.
areal hutan hak; danf.
hutan negara yang bukan merupakan Kawasan
Hutan.

-6BAB IIPELAKSANAAN PERDAGANGAN EMISI DANOFFSET EMISI GRK SEKTOR KEHUTANAN
Pasal 5Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme:a. Perdagangan Emisi; danb. Offset Emisi GRK.

Pasal 6Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap:
a. Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan
produksi yang dapat dikonversi dan blok pemanfaatan
Kawasan Hutan lindung yang telah dibebani PBPH,
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak
pengelolaan;b. Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan
produksi yang dapat dikonversi, dan blok pemanfaatan
Kawasan Hutan lindung yang belum dibebani PBPH,
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak
pengelolaan;c.
blok Kawasan Hutan lindung lainnya;
d. kawasan gambut dan mangrove yang berada di dalam
Kawasan Hutan;e.
kawasan gambut dan mangrove yang berada di luar
Kawasan Hutan;f.
Kawasan Hutan konservasi;g.
hutan adat;h. hutan hak; dani.
hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.
(1)

(2)

Pasal 7
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan oleh pemegang PBPH, Persetujuan
Pengelolaan
Perhutanan
Sosial,atau
hak
pengelolaan.
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan
setelahmendapatkan
PBPH,
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau
hak pengelolaan.

-7(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan tehadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK dengan
memperhitungkan stok karbon; danb. dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
Menteri.
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau
Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan
setelahmendapatkan
PBPH,
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau
hak pengelolaan.
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau
Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan setelah mendapat persetujuan darigubernur, bupati/wali kota, atau menteri/kepala
lembaga sesuai kewenangannya.
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK dengan
memperhitungkan stok karbon;
b. harus mendapat persetujuan dari:
1. bupati/wali kota, untuk taman hutan raya
yang berada di dalam kabupaten/kota;
2. gubernur, untuk taman hutan raya yangberada di lintas kabupaten; atau
3. Menteri, untuk kawasan konservasi selaintaman hutan raya sebagaimana dimaksud padaangka 1 (satu) dan angka 2 (dua);danc.
dilakukan oleh Pelaku Usaha;
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan Offset
Emisi GRK.
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan oleh masyarakat pemilik hutan hakyang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset
Emisi GRK.

-8(9)

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan
dengan ketentuan:
a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; danb. dilaksanakan setelah mendapat penetapan lokasi
dan/atau persetujuan dari gubernur atau menteri
sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
pelaksana Perdagangan Karbon juga harus memenuhi
ketentuan:a. pemegang PBPH, hak pengelolaan, dan pemilik hutan
hak milik harus memiliki sertifikat pengelolaan hutan
lestari, sertifikat legalitas hasil hutan, atau deklarasi
hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;b. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutaan Sosial
paling rendah memperoleh klasifikasi silver dalampenyelenggaraan perhutanan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atauc.
masyarakat hukum adat, pemegang Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan masyarakat pemilik
hutan hak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
Offset Emisi GRK harus mendapat pendampingan atau
mitra yang memiliki pengalaman atau keahlian terkait
pengukuran karbon, perencanaan dan pelaksanaan
proyek atau mengakses pasar karbon.
Pasal 9Kegiatan pengurangan emisi, penyerapan karbon, dan/atau
penyimpanan karbon dalam Perdagangan Karbon sektor
Kehutanan di Kawasan Hutan produksi dan blok
pemanfaatan di Kawasan Hutan lindung, dan kawasan
konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10Perdagangan Emisi sektor Kehutanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:a. penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan
Karbon sektor Kehutanan;b. penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi(buffer);c.
penetapan PTBAE pengelolaan gambut pada sub sektor
pengelolaan gambut dan mangrove;d. penentuan PTBAE-PU;e.
penetapan kuota pengelolaan gambut pada sub sektor
pengelolaan gambut dan mangrove;f.
pengukuran emisi aktual;g.
penyampaian laporan PTBAE-PU;
h. Verifikasi laporan PTBAE-PU;

-9i.
j.

laporan hasil Verifikasi; danpelaksanaan:
1. Perdagangan Emisi dalam negeri dan/atau sesama
pemilik PTBAE-PU; atau
2. penyimpanan,terhadap sisa Batas Atas Emisi GRK dan/atau kuota
Emisi GRK yg tidak digunakan.

Pasal 11
Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:a. penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan
Karbon sektor Kehutanan;b. penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi(buffer);c.
penetapan Baseline Emisi GRK sektor Kehutanan;d. penetapan target pengurangan emisi sektor Kehutanan;e.
penyusunan DRAM;
f.
Validasi DRAM;g.
laporan hasil Validasi DRAM;h. laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim;i.
Verifikasi laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim;
j.
penyusunan laporan hasil Verifikasi pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim;
k. pembentukan dan penelaahan oleh tim MRV; danl.
penerbitan SPE-GRK.
(1)

(2)
(3)

(1)

Pasal 12Penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan
Pasal 11 huruf a dilakukan untuk:a. Perdagangan Emisi yang memiliki SPE-GRK;
b. Offset Emisi GRK dalam negeri:c.
Offset Emisi GRK luar negeri; dand. Offset Emisi GRK luar negeri di luar ruang lingkup
NDC.
Besaran penyediaan cadangan pengurangan emisi(buffer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan.
Peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 13
Pelaksanaan kegiatan Perdagangan Emisi sektor
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
nilai ekonomi karbon.

- 10 (2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pelaksanaan tugas Menteri selaku penanggung jawab
sektor dalam Perdagangan Emisi sektor Kehutanan dan
Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur
Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan
pejabat pimpinan tinggi madya terkait.
Pasal 14
Pelaksana Offset Emisi GRK di Kawasan Hutan dalammelaksanakan kegiatannya selain menyusun DRAM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, wajib
menyusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim didalam dokumen perencanaan usaha pemanfaatan hutan.
Tata cara, proses pengajuan atau usulan, penilaian dan
pengesahan dokumen perencanaan usaha pemanfaatan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pelaksana Offset Emisi GRK di Kawasan Hutan yangtidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 15
Untuk meningkatkan kinerja Pelaku Usaha, Menteri
menetapkan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan
Perdagangan Karbon luar negeri terhadap kelebihan atas
capaian target NDC yang dapat diperdagangkan keluar
negeri.
Pelaksanaan tugas Menteri sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setelah
berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya
terkait.
Penetapan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan
Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:a. rata-rata tahunan capaian target pengurangan Emisi
GRK dan penyimpanan dan/atau penyerapan
karbon hutan Pelaku Usaha dalam jangka waktu
tertentu menunjukkan di atas target NDC sub sub
sektor;b. terdapat Pelaku Usaha yang tidak mencapai target
pengurangan emisi atau penyimpanan dan/atau
penyerapan karbon hutan, dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; danc.
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan
periode penetapan target NDC.

- 11 (4)

(5)

(6)

Rata-rata
tahunancapaiantargetsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari:a. laporan kinerja pengurangan Emisi GRK atau
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutanpada periode penaatan;b. data inventarisasi GRK pada sub sektor dan sub sub
sektor;c.
trajektori tahunan capaian target pengurangan
Emisi GRK periode penetapan target NDC; dan/ataud. data pendukung lainnya.
Besaran jumlah tertinggi yang dapat dilakukan
Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bagi masing-masing Pelaku Usaha dengan
ketentuan:a. diperoleh dari selisih capaian kinerja Pelaku Usaha
terhadap target NDC sub sub sektor;
b. diberikan kepada Pelaku Usaha yang mencapai
target pengurangan emisi atau penyimpanan
dan/atau penyerapan karbon hutan; dan/atauc.
dibagikan secara proposional.
Penentuan besaran jumlah tertinggi yang dapat
dilakukan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 16
tidak dapat

Perdagangan Karbon
dilakukan dengan
ketentuan:
a. yang telah dilakukan Pembayaran Berbasis Kinerja tidak
dapat diajukan dalam mekanisme Perdagangan Karbon
dalam masa periode Pembayaran Berbasis Kinerja; atau
b. yang sudah ada dokumen perjanjian kerja sama
Intemasional atau komitmen tertulis lainnya yangdipersamakan terkait Pembayaran Berbasis Kinerja
pengurangan emisi.
BAB IIIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS
PERDAGANGAN KARBON
(1)
(2)

(3)

Pasal 17
Pungutan atas karbon sektor Kehutanan dilakukan
dalam bentuk pungutan negara lainnya.
Pungutan negara lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1)berupa penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan
hutan atas kegiatan penyerapan karbon dan/atau
penyimpanan karbon.
Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diperoleh dari:a. transaksi perdagangan Offset Emisi GRK; ataub. transaksi Perdagangan Emisi.

- 12 (4)(5)

Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan
melalui sistem informasi penerimaan negara bukan pajak(SIPNBP).
Penetapan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara
bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18
Pungutan atas karbon sektor Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan penatausahaan dan
pengelolaan.
Pasal 19
Tata cara pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) serta penatausahan dan pengelolaan pungutan atas
karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IVLAPORAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN
Pasal 20
Pelaksanaan laporan, evaluasi, dan pembinaan dalam
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

Pasal 21
Khusus Pelaku Usaha Perdagangan Karbon pada hutanlindung dan hutan produksi yang dilakukan oleh
pemegang PBPH wajib menyampaikan laporan kegiatan
usahanya secara periodik setiap bulan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan
kepada kepala dinas kehutanan provinsi, kepala
kesatuan pengelolaan hutan, dan kepala balai.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan melalui SRN PPI dan sistem informasi yangdikelola oleh direktorat jenderal pengelolaan hutan
lestari.
Dalam hal sistem terdapat kendala, laporan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan
secara luar jaringan.
Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi
dasar Menteri melakukan evaluasi.

- 13 (2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:
a. realisasi pembangunan sarana prasarana usaha
Perdagangan Karbon;
b. kebenaran metodologi usaha Perdagangan Karbon;c.
kebenaran perhitungan potensi karbon dari usaha
Perdagangan Karbon; dand. penggunaan dokumen dan persyaratan usaha
Perdagangan Karbon.
Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menugaskan tim evaluasi kinerja Pelaku Usaha
Perdagangan Karbon untuk memeriksa kesesuaian
laporan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan
pemeriksaan lapangan.
Hasil evaluasi kinerja Pelaku Usaha Perdagangan Karbon
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
berita acara dan menjadi dasar tindak lanjut pembinaan.
Evaluasi kinerja Pelaku Usaha Perdagangan Karbon
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
Pasal 23
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau kepala
dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang
Kehutanan baik secara sendiri maupun bersama-sama.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:a. pemberian pedoman/petunjuk teknis;b. pelatihan;c.
arahan;d. bimbingan teknis; dan/ataue.
supervisi.
Pasal 24Pemerintah
memfasilitasi
masyarakat
termasukmasyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8) untuk peningkatan
pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan
Perdagangan Karbon sektor Kehutanan.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam tahapan:
a. perencanaan kegiatan;b. pelaksanaan kegiatan; dan/atauc.
pelaporan kegiatan.

- 14 BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:a. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.68/
MENHUT-II/2008
tentang
Penyelenggaraan
Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);b. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.20/
MENHUT-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 458); danc.
Peraturan Menteri Kehutanan P.50/MENHUT-II/2014
tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon
Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission
Reduction (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 989),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri
diundangkan.

ini

Pasal 26
mulai berlaku

padatanggal- 15 Agar
setiaporang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.
SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023
DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,ttd.
ASEP N. MULYANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 457
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
SUPARDI- 16 LAMPIRANPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANGTATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANANPENENTUAN BESARAN JUMLAH TERTINGGI YANGDAPAT DILAKUKAN PERDAGANGAN KARBON LUAR NEGERI

Penentuan besaran jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan
Karbon luar negeri Pelaku Usaha dilakukan melalui mekanisme antara lain
Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK.
Penentuan besaran jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan
Karbon luar negeri dilakukan untuk:
A. PERDAGANGAN EMISI
Penetapan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan Karbon
luar negeri melalui Perdagangan Emisi atau yang disebut dengan KPEbagi Pelaku Usaha yang target NDC sub sub sektor telah tercapai
dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
EA PU
KPE = ----------------- x (∑ TP PTBAE - ∑ TEA )∑ EA PU

Keterangan:
KPE
=
EA PU
=
∑EA PU=∑TP PTBAE =∑TEA=jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan
Emisi luar negeri Pelaku Usaha
emisi aktual di bawah PTBAE Pelaku Usaha
total emisi aktual di bawah PTBAE-PU
total PTBAE PU
total emisi aktual

Dengan contoh sebagai berikut:
PelakuUsaha

PTBAE PU
(Ton CO2e)

Emisi Aktual(Ton CO2e)

Emisi Aktual
dibawah
PTBAE PU
(Ton CO2e)*)

Emisi Aktual
diatasPTBAE PU
(Ton CO2e)
5

1

2

3

4

A
B
C
D
Jumlah

30
70
40
60
200

15
90
10
45
160

15
-20
30
15
60

-20

Kuota
(Ton CO2e)

6

10
0
20
10
40

Keterangan:*): diterbitkan dalam bentuk SPE-GRK atas hasil Validasi data
dan rencana kegiatan rendah emisi dan/atau rencana Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim yang telah diverifikasi dengan
kinerja surplus PTBAE-PU.

- 17 Contoh perhitungan:
penghitungan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan =total PTBAE-PU (∑ TP PTBAE): 200 Ton CO2e
total emisi aktual (∑TEA): 160 Ton CO2eemisi aktual di bawah PTBAE Pelaku Usaha (EA PU): 15 Ton CO2e
total emisi aktual di bawah PTBAE-PU (∑EA PU): 60 Ton CO2e
Penghitungan:jumlah tertinggi yang dapat dilakukan A
B.

= 15/60 x (200-160)= 10 Ton CO2e

OFFSET EMISI GRK
Penetapan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan Karbon
luar negeri melalui Offset Emisi GRK bagi Pelaku Usaha yang target NDC
sub sub sektor (unconditional yaitu kerja sama dengan luar negeri) telah
tercapai dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
CS PU
KO

=

x ( ∑TEA - ∑TPE )∑CS PU

Keterangan:
KO

=

TEA

=

TPE
CS PU
∑TEA
∑TPE
∑CS PU=====jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan
Karbon melalui Offset Emisi GRK luar negeri Pelaku
Usahahasil inventarisasi penurunan emisi aktual Pelaku
Usahatarget penurunan emisi Pelaku Usaha
capaian pengurangan emisi (surplus) Pelaku Usaha
total hasil inventarisasi penurunan emisi aktual
total target penurunan emisi Pelaku Usaha
total capaian surplus Pelaku Usaha (TPE – TEA)

Dengan contoh sebagai berikut:
PelakuUsaha

Tingkatemisi
baseline(Ton CO2e)TargetPengurangan
Emisi(TPE) *)

1

2

3

A
B
C
D
Jumlah

15
90
10
45
160

30
70
40
60
200

(Ton CO2e)

Tingkatpenurunan
emisi
aktual(TEA)(Ton CO2e)

Capaianpenguranganemisi(surplus)(CS PU)(Ton CO2e)

Capaianpengurangan
emisi defisit(Ton CO2e)

4

5

6

45
50
70
75
240

15
-20
30
15
60

-20

KO
(Ton CO2e)

7

10
0
20
10
40

- 18 Contoh Perhitungan:
Penghitungan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan =Total target penurunan
emisi Pelaku Usaha (∑TPE): 200 Ton CO2e
Total hasil inventarisasi
penurunan emisi aktual (∑TEA): 240 Ton CO2e
Capaian Surplus PU-A (CS PU): 15 Ton CO2e
Total Capaian Surplus PU (∑CS PU): 60 Ton CO2e
Penghitungan:jumlah tertinggi yang dapat dilakukan A = 15/60 x (240 – 200)
= 15/60 x 40
= 10
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARDISITI NURBAYA