SALINANPRESIDEN
REPUEL|K INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2O2OTENTANGCIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbanga. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan
Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu
melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga
negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan melalui cipta kerja;b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap

tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah
persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan
globalisasi ekonomi;c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukand.

penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek
strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja;
bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan,perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investasi, dan percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraanpekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang
sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan
hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu
dilakukan perubahan;e.bahwa...
SK No 052692 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

2ebahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis
nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan
Undang-Undang sektor yang belum mendukung
terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan
cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalambeberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif;fbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, danhuruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Cipta Kerja;

Mengingat

1

2

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,
Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR 11998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

3

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/2OOI tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSI(AN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA.

BABI...
SK No 050502 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-3BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha

kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, daninvestasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek
strategis nasional.

2.

Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perkoperasian.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya

4.
5.

disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 7945.

6.

7.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan padabidang tertentu.
9. Badan. .

SK No 050503 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-49. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang
tertentu.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang

wilayah kabupatenlkota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/ kota.

1

1. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yangdiberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
standar teknis Bangunan Gedung.

12. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:a. pemerataan hak;b. kepastian hukum;
c. kemudahan berusaha;d. kebersamaan; dane. kemandirian.
(2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan
berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang
diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 3

SK No 050504 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-5Pasal 3

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:a.

menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan
memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan

terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan
perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat
menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya
dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan
kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;bmenjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan,serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja;cdmelakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yangberkaitan dengan keberpihakan, penguatan, danperlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri
nasional; danmelakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yangberkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi,
kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yangberorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskanpada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan
berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, rllang lingkup Undang-Undang ini mengaturkebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;b. ketenagakerjaan;c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi
dan UMK-M;
d. kemudahan berusaha;e. dukungan riset dan inovasi;
f. pengadaan tanah;
g. kawasan ekonomi;

h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek
strategis nasional;i. pelaksanaan...
SK No 050505 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-6pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
pengenaan sanksi.

J

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi
bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.
BAB IIIPENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a

meliputi:

a.
b.
c.
d.

penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; danpenyederhanaan persyaratan investasi.
Bagian Kedua

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoParagraf 1
Umum
Pasai 7

(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan
tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2) Penetapan...

SK No 050506 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-7 -(2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi
terjadinya bahaya.
(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan terhadap aspek:

a. kesehatan;b. keselamatan;c. lingkungan; dan/ataud. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahayasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup
aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:a. jenis kegiatan usaha;b. kriteria kegiatan usaha;c. iokasi kegiatan usaha;d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. risiko volatilitas.
(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.

(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta

penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala
usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

a. kegiatan usaha berisiko rendah;b. kegiatan usaha berisiko menengah; atauc. kegiatan usaha berisiko tinggi.
Paragraf2...
SK No 050507 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-8Paragraf 2
Perrzinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah
Pasal 8(1) Perrzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf aberupa pemberian nomor induk berusaha yangmerupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha

untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitasbagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.
Paragraf 3

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah
Pasal 9(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisikomenengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7)huruf b meliputi:

a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; danb. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
(21 Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisikomenengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a berupa pemberian:a. nomor induk berusaha; danb. sertifikat standar.
(3) Pertzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisikomenengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berupa pemberian:a. nomor induk berusaha; danb. sertifikat standar.
(4) Sertifikat...

SK No 050508 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

9-(4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk

memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan

kegiatan usaha.

(5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b merupakan sertifikat standar usaha yangditerbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh
Peiaku Usaha.

(6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan
standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat
menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil
verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh
Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi
produk.
Paragraf 4

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi
Pasal 10

(1) Perrzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf cberupa pemberian:a. nomor induk berusaha; danb. tzin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan
pemenuhan standar usaha dan standar produk,

Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan
sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
Paragraf 5 .

SK No 050509 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-10Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 1 1
Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan

pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risikosebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (7) dan

mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
Paragraf 6

Peraturan Pelaksanaan
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenar Perizinan Berusaha berbasis
risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,dan Pasal 1O, serta tata cara pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Penyederhanaan Persyaratan D asar P ertzinan B eru sahaParagraf 1
Umum
Pasal 13

Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;b. persetujuan lingkungan; danc. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf2. .

SK No 050510 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 11 Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 14(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 hurlf a merupakan kesesuaian

rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan
RDTR.

(2) Pemerintah Daerah wajib men)rusun dan menyediakan
RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.

(3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar
dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk
mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana
lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
(4) Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalambentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke
dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana
lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud padaayat (3) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha
mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui

sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan mengisi koordinat lokasi
yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang.

(6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perrzinan
Berusaha.

Pasal 15. . .

SK No 050511 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-12Pasal 15(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menJrusun dan
menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat
melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:a. rencana tata ruang wilayah nasional;b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
e. rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota.

Pasal 16
Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahanbagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Fulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Fulau-Pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5aeo);

c.Undang-Undang...
SK No 050512 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-13C

d

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5603); dan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oll tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oll Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214).
Pasal 17Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725lrdiubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32 diubah
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur rulang dan polaruang.

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dansarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki

4.

memiliki hubungan fungsional.
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalamsuatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan rlrang untuk fungsi
budi daya.

5. Penataan .

SK No 050513 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-145. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang.

6.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan penataan rlrang.

7.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalampenataan ruang.

10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.
1

1. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya
pencapaian tujuan penataan ruang melalui

pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yangmeliputi pen5rusunan dan penetapan rencana tataruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewrrjudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui pen5rusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

15.Pengendalian...
SK No 050514 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-15-

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya

untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tataruang.

17. Wilayah adalah rulang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan I atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur rllang dan pola ruangyang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat
wilayah.

19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang danpola rLlang yang mempunyai jangkauan pelayanan
pada tingkat internal perkotaan.

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.
2I. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alamdan sumber daya buatan.
22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri

atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayahperdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yangditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hierarki keruangan satuan sistem permukiman dansistem agrobisnis.

25. Kawasan

SK No 050515 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-1625. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintafran, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaanyang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yangberdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengansistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi

dengan jumlah penduduk secara keseluruhan
sekurang-kurangnya 1.0OO.000 (satu juta) jiwa.

27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yangterbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan

metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan
membentuk sebuah sistem.

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yangpenataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan

negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.
29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yangpenataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

30. Kawasan strategis kabupatenlkota adalah wilayahyang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupatenlkota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.

31. Ruang. . .

SK No 050516 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA-17 -31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur

dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebihbersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi
ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, danestetika.

32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah

kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
2

Ketentuan Pasal

6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasai 6

(1) Penataan ruang

diselenggarakan dengan

memperhatikan:a.

kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang rentan terhadap bencana;b. potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan, kondisi

ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum,
pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup
serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaic.

satu kesatuan; dangeostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

(2) Penataan rulang wilayah nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupatenlkota dilakukan secara berjenjang dan
komplementer.

(3) Penataan .

SK No 050517 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-18-(3) Penataan rLrang wilayah secara berjenjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional
dijadikan acuan dalam pen)rusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupatenfkota, danrencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuanbagi

pen1rusunan rencana tataruang

kabupatenlkota.

(4) Penataan ruang wilayah secara komplementersebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penataan rlrang wilayah nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan rLtang wilayahkabupatenlkota yang disusun saling melengkapi satu
sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi
tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.
(5) Penataan ruang wilayah nasional meliputi rLrang
wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasionalyang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan.
(6) Penataan rulang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan.
(7) Pengelolaan sumber daya ruang laut dan rLrang udara
diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
(8) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang

rencana tata ruang dan kawasan hutan, rzin

dan/atau hak

atas tanah,

penyelesaian

ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8(1) Wewenang Pemerintah Fusat dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:

a. pengaturan

SK No 050518 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-19a. pengaturan, pembinaan, dan

pengawasan
terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupatenfkota, serta
terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan
strategis nasional;b. pemberian bantuan teknis bagi pen1rusunan
rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayahkabupatenf kota, dan rencana detail tata ruang;c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan
rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana
tata ruang wilayah kabupatenf kota, dan rencana
detail tata ruang;d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
nasional; danf.

kerja sama penataan ruang antarnegara dan
memfasilitasi kerja sama penataan ruang
antarprovinsi.

(2) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan
penataan ruang nasional meliputi:

a. perencanaan tata rLrang wilayah nasional;b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; danc. pengendalian pemanfaatan rllang wilayah
nasional.

(3) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

a. penetapan kawasan strategis nasional;b. perencanaan tata ruang kawasan strategis
nasional;c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional;dand. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
strategis nasional.

(4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang,
Pemerintah Pusat berwenang men5rusun dan
menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
(5) Dalam

SK No 050519 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-20 -(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4), Pemerintah Pusat:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan
dengan:i.
2.
b.

rencana umum dan rencana rinci tata ruangdalam rangka pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional; danpedoman bidang penataan ruang.

menetapkan standar pelayanan minimal bidang
penataan ruang.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenanganpenyelenggaraan penataan ruang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

5.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 1O

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan
kabupaten/kota;
b. pelaksanaan

SK No 050520 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-2r b
c,

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dankerja sama penataan ruang antarprovinsi dan
fasilitasi kerja sama
penataan ruang
antarkabupaten/kota.

6

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

Wewenang Pemerintah Daerah kabupatenlkota

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalampenyelenggaraan penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penataan ruang

wilayahkabupatenlkola;b. pelaksanaan penataan ruangc.
7

wilayahkabupaten/kota; dankerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Perencanaan tataruang dilakukan untuk

menghasilkan:a.
b.

rencana umum tata ruang; danrencana rinci tata ruang.

(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:a. rencana tata ruang wilayah nasional;b. rencana tata ruang wilayah provinsi; danc. rencana tata rutang wilayah kabupaten dan
rencana tata ruang wilayah kota.

(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas:

SK No 050521 A

a. rencana

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-22 -a. rencana tata ruang pulau/kepulauan danb.

rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
danrencana detail tata ruang kabupaten/kota.

(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat
operasional rencana umum tata ruang.

(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a disusun apabila:a.

rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan
dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan rlrang
dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang yang mencakup

wilayah perencanaan yang luas dan skala petadalam rencana umum tata ruang tersebut

memerlukan

perinciansebelum

dioperasionalkan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitianpeta rencana umum tata rLlang dan rencana rinci tataruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
8

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A

(1) Pelaksanaan pen)rusunan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 dilakukan
dengan memperhatikan:

a. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dan kajian lingkungan hidup strategis;danb. kedetailan informasi tata rurang yarrg akan
disajikan serta kesesuaian ketelitian peta
rencana tata ruang.

(2) Pen5rusunan kajian lingkungan hidup strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.

SK No 050522 A(3) Pemenuhan

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-23 -(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tataruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui pen)rusunan peta rencana tataruang di atas Peta Dasar.
(4) Dalam haI Peta Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (3) belum tersedia, pen5rusunan rencana tataruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar
lainnya.
9Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17(1) Muatan rencana tata ruang mencakup:
a. rencana struktur ruang; danb. rencana pola ruang.
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a meliputi rencana sistem pusat
permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi peruntukan kawasan
lindung dan kawasan budi daya.
(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian
lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan,dan keamanan.
(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang

wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan

penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran

sungai, provinsi, kabupatenf kota, berdasarkan

kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaansosial ekonomi masyarakat setempat.

(6) Pen5rusunan rencana tataruang harus
memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi
kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
(7) Ketentuan

SK No 050523 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-24 -(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pen1rusunan rencana tata ruang yang berkaitan
dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai
subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau
kabupatenlkota dan rencana detail tata ruang
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan
substansi dari Pemerintah Pusat.

(2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada
Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang
kabupatenlkota yang dituangkan dalam rancangan
Peraturan Kepala Daerah KabupatenlKota terlebih
dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan

peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang
rencana detail tata ruang paiing lama 1 (satu) bulan

setelah mendapat persetujuan substansi dari

Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan

rencana detail tata ruang setelah jangka waktu
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana
detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman,dan tata cara pen5rusunan rencana tata ruang
wilayah provinsi atau kabupatenlkota dan rencana
detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

SK No 050524 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-25 Pasal 20(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah nasional;b.

rencana struktur ruang wilayah nasional yangmeliputi sistem perkotaan nasional yang terkait
dengan kawasan perdesaan dalam wilayah
pelayanannya dan sistem jaringan prasarana
utama;

c. rencana pola ruang wilayah nasional yangmeliputi kawasan lindung nasional dan kawasan
budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;d.
e.

penetapan kawasan strategis nasional;

arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;danf.

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
nasional yang berisi indikasi arahan zonasi
sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi
pedoman untuk:a. pen5rusunan rencana pembangunan jangka
panjang nasional;b. pen5rusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional;c. pemanfaatan ruang dan

pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah nasional;

d. pewujudan keterpadu.an, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayahprovinsi, serta keserasian antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi;

f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dang. penataan ruang wilayah provinsi dan
kabupatenlkota.

(3) Jangka.

SK No 050525 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-26 -(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
adalah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima)
tahunan.

(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan
strategis berupa:

a. bencana aiam skala besar yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;b. perubahan batas teritorial negara yangc.

ditetapkan dengan Undang-Undang;perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dand. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22(1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
mengacu pada:

a.
b.
c.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
pedoman bidang penataan ruang; danrencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
harus memperhatikan:a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil
pengkajian implikasi penataan rlrang provinsi;

b. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi provinsi;

c. keselarasan

SK No 050526 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-27 -

c.

keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan
pembangunan kabupaten / kota;

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
f. rencana tata ruang wilayah provinsi yangberbatasan; dang.

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan rLlang
wilayah provinsi;b.

rencana struktur ruang wilayah provinsi yangmeliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya

yang berkaitan dengan kawasan perdesaanc.

dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan
prasarana wilayah provinsi;
rencana pola ruang wilayah provinsi yangmeliputi kawasan lindung dan kawasan budi
daya yang memiliki nilai strategis provinsi;d.

arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yangberisi indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan; dane. arahan pengendalian pemanfaatan rutang wilayahprovinsi yang berisi indikasi arahan zonasi
sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi.
(21 Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi
pedoman untuk:a. penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah;b. penyusunan .

SK No 050527 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-28 -b. pen)'Lrsunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah;c. pemanfaatan ruang dan

pengendalianpemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;

d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayahkabupate n f kota, serta ke serasian antarsektor ;e. penetapan lokasi dan fungsi rLtang untuk
investasi; danf.

penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi
adalah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali
1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayahprovinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam
periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;b. perubahan batas teritorial negara yangc.

ditetapkan dengan Undang-Undang;perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dand. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi.

(7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua)bulan terhitung sejak mendapat persetujuan
substansi dari Pemerintah Pusat.

(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur
menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
(9) Dalam .

SK No 050528 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-29 -(9) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum
ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang
wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat
paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

14. Pasal 24 dihapus

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
mengacu pada:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
rencana tata ruang wilayah provinsi;b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang; danc.

rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

harus memperhatikan:a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil
pengkajian implikasi penataan rlrang kabupaten;b. upayapemerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi kabupaten;c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
d. daya dukung dan daya tampung lingkungane.

hidup;
rencana pembangunan jangka panjang daerah;danf.

rencana tata ruang wilayah kabupaten yangberbatasan.

76

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

SK No 050529 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-30Pasal 26(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan rutang
wilayah kabupaten;b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yangmeliputi sistem perkotaan di wilayahnya yangterkait dengan kawasan perdesaan dan sistem
jaringan prasarana wilayah kabupaten;c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yangmeliputi kawasan lindung kabupaten dan
kawasan budi daya kabupaten;

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupatenyang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan; dane. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum

zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi.
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi
pedoman untuk:a. penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah;b. pen5rusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah;c. pemanfaatan ruang dan

pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan antarsektor; dane. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar
untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan

administrasi pertanahan.
(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupatenadalah 20 (dua puluh) tahun.
(5) Rencana .

SK No 050530 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-31 -(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau
kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima)
tahunan.

(6) Peninjauan kembali Rencana tata rLlang wilayahkabupaten dapat dilakukan lebih dari I (satu) kali
dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi
perubahan lingkungan strategis berupa:a.

bencana alam yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan ;b.

perubahan batas teritorial negara yangditetapkan dengan Undang-Undang;c.

perubahan batas wilayah daerah yangditetapkan dengan Undang-Undang; dand.

perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksudpada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua)bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari
Pemerintah Pusat.

(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (T) belum ditetapkan, Bupati
menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten

paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat
persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
(10) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum
ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayahkabupaten ditetapkan oleh pemerintah pusat palinglama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan
substansi dari Pemerintah pusat.

17. Pasal 27 dihapus
18

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34A. . .

SK No 050531 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-32Pasal 34A(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasionalyang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d,dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam

rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi,
pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat.
19

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;b. pemberian insentif dan disinsentif; danc. pengenaan sanksi.
20. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruangyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dibatalkan oleh Pemerintah pusat.
(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruangyang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak
melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(4) Persetujuan

SK No 050532 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-33-(4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruangyang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi
kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tataruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah pusat.

(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat

pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugianyang layak kepada instansi pemberi persetujuan.
(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi
akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah
dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan
memberikan ganti kerugian yang layak.
(71 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang
menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perorehan
persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang
dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layaksebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)diatur dalam Peraturan pemerintah.
21

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan
untuk:

a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan
wilayah yang didukungnya;

c. konservasi sumber daya alam;d. pelestarian warisan budaya lokal;e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanianpangan untuk ketahanan pangan; danf. penjagaan keseimbangan pembangunan
perdesaan-perkotaan.

(2) Ketentuan...

SK No 050533 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-34 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindunganterhadap kawasan lahan abadi pertanian pangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur

dalam Undang-Undang.

(3) Penataan rllang kawasan perdesaan diselenggarakanpada:

a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten; atau

b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan
yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayahkabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan rlrang
kawasanperdesaan diatur
Pemerintah

dalam peraturan

22. Pasal 49 dihapus.
23. Pasal 50 dihapus.
24. Pasal 51 dihapus
25. Pasal 52 dihapus.
26. Pasal 53 dihapus
27. Pasal 54 dihapus.
28

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6O
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:a.

mengetahui rencana tata ruang;b. menikmati

SK No 050534 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-35-

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan rLlang;c.

memperoleh penggantian yang layak atas kerugianyang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan rencana tataruang;

d. mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan
kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang kepada pejabat berwenang; danf.

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau
kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

29. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:a.
b.

menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tatarLlang;c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum.

30. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal62...
SK No 050535 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-36Pasal 62

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yangtelah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I dikenai
sanksi administratif.

31. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,
antara lain, melalui:a. partisipasi dalam pen5rusunan rencana tataruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 terdiri atas orang perseorangan dan pelaku

usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk
peran masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal69...
SK No 050536 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-37 Pasal 69(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau
kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah

ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaianpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6I huruf a yang mengakibatkan perubahan
fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp1.O00.000.000,O0 (satu miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda
atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

denda paling banyak Rp2.50O.O00.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (tima belas)tahun dan denda paling banyak Rp8.000.0O0.000,00(delapan miliar rupiah).

33. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 70

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dari pejabat yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I
huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.OO0,0O(satu miliar rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda

atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
denda paling banyak Rp2.500.O0O.O00,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).
(3) Jika . .

SK No 050537 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-38-(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas)tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).

34. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yangditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal
61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

35. Pasal 72 dihapus
36

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal T4

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69, Pasal ZO, atau pasal 71 dilakukan
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, pasal
70, atau Pasal 71.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud padaayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:a.
b.

pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau
pencabutan status badan hukum.
37. Ketentuan

SK No 050538 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-3937. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 75

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal
70, atau Pasal 7l dapat menuntut ganti kerugiansecara perdata kepada pelaku tindak pidana.
(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan hukum acara perdata.
Pasal 18
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5490) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 40, dan angka 4l
diubah, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan satu
angka yakni angka 14A, serta angka 17, angka 18, danangka 18A dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

adalah suatu pengoordinasian perencanaan,pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yangdilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.Wilayah. .
SK No 050539 A.

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-40 2

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara
Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut.

3

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil
atau sama dengan 2.000 L*z (dua ribu kilo meter
persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

4

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati;
sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan biota laut lain;sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut,mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi
infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan
perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa
keindahan alam, permukaan dasar laut tempat
instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan
dan perikanan serta energi gelombang laut yangterdapat di Wilayah Pesisir.

5

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhtumbuhan, hewan, organisme dan non organisme
lain serta proses yang menghubungkannya dalammembentuk keseimbangan, stabilitas, danproduktivitas.
6

7

8

9

Bioekoregion adalah bentang alam yang berada didalam satu hamparan kesatuan ekologis yangditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah
aliran sungai, teluk, dan arus.
Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) millaut diukur dari garis pantai, perairan yangmenghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan
Fulau-Fulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik
fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk

dipertahankan keberadaannya.
Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari
Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya
bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan.

SK No 050540 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-4t -10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah
Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs

warisan dunia,
1

1.

yang

pengembangannya

diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan
dan telah ditetapkan status hukumnya.

12. Zonasr adalah suatu bentuk rekayasa teknik
pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas
fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan
daya dukung serta proses-proses ekologis yangberlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem

pesisir.

13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuatarah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan

perencanaan pembangunan melalui penetapan
tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target
pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk
memantau rencana tingkat nasional.

14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya setiap satuan perencanaan disertai
dengan penetapan struktur dan pola ruang pada
Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yangboleh dilakukan dan tidak boteh dilakukan serta

kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelahmemperoleh Perizinan Berusaha terkait

pemanfaatan di laut.

14A. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencanayang disusun untuk menentukan arahanpemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional

tertentu.
15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat

susunan kerangka kebijakan, prosedur, dantanggung jawab dalam rangka pengoordinasian
pengambilan keputusan di antara berbagai

lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan

penggunaan sumber daya atau kegiatan

pembangunan di zona yang ditetapkan.

16. Rencana

SK No 050541 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-42T6

Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut

rencana Pengelolaan Wilayah pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran,
anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa
tahun ke depan secara terkoordinasi untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan
oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, danpemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17.

Dihapus.

18.

Dihapus.

18A

Dihapus.

19.

Konservasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil

adalah upaya pelindungan, pelestarian, danpemanfaatan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil
serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dankeanekaragamannya.
20

Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan pulauPulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau

kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi
untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

2r

22.

23

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepianyang lebarnya proporsional dengan bentuk dan

kondisi fisik pantai, minimat 100 (seratus) meter darititik pasang tertinggi ke arah darat.
Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau
Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan
kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak
walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat
sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,
pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya

SK No 050542 A

PRESIDEN
FEPUBUK INDONESIA-4324.

Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lain.

25.

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik secara struktur atau fisik
melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan
maupun nonstruktur atau nonfisik melaluipeningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa
alam atau karena perbuatan Setiap Orang yangmenimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati
Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta,
dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan PulauFulau Kecil.
Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif

26.

27.

fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan
intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.
27A Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta
Bernilai Strategis adalah perubahan yangberpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti
perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial
ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi
sekarang dan generasi yang akan datang.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orangsehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29.

Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu
kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi
standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian,
penghargaan, dan insentif terhadap program
pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara
sukarela.

30.Pemangku...
SK No 050543 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-44-

30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para

31.

pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalammengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional,
nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha
pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian

fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada
Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu

menentukan pilihan yang terbaik dalammemanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil secara lestari.

32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas

Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan
Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang
yang secara turun-temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik
Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul

leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,
wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata
pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yangmenjalankan tata kehidupan sehari-hariberdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai
nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak
sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat
perikanan tradisional yang masih diakui hak
tradisionalnya dalam melakukan kegiatan

penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah didaerah tertentu yang berada dalam perairan

kepulauan sesuai dengan kaidah hukum lautinternasional.

36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih
berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
37. Gugatan. . .

SK No 050544 A

PRESIDEN
REFUBUK INDONESIA-45-

37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa

hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak
mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam

upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan
permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti
kerugian.

38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
39.

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum.
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR,

adalah Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

47. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan
di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya

manusia, lembaga, pendidikan, pen5ruluhan,pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan
pengembangan rekomendasi kebijakan.

44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan.

2. Ketentuan .

SK No 050545 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-462

Ketentuan Pasal

7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 7

(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terdiri atas:a.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang selanjutnya disebut dengan
RZWP-3-K;b.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yangselanjutnya disebut dengan RZ KSN; danc. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ
KSNT.

(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan oleh Pemerintah Fusat.

(3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Fulau Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi
perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;b. perubahan batas teritorial negara yangc.

ditetapkan dengan Undang-Undang;perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dand. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.
(s) RZ KSNSK No 050546 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-47 -(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

3

Di antara Pasal 7 dan 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni
Pasal 7A, Pasal 7B , dan Pasal 7C sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi.

(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Nasional.

(3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf c diserasikan, diselaraskan, dandiseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana
zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang
laut.
(4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud padaayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan
pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi.
(5) Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan padasaat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Nasional.
Pasal 78

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)dilakukan dengan mempertimbangkan:a. keserasian
SK No 050547 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA

-48a

b

c

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan
daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan
fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu,
dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi
pertahanan dan keamanan;keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber
daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang
perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil; dankewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses
Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yangmempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
Pasal 7C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A, dar, Pasal 78 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

4.

Pasal 8 dihapus

5.

Pasal 9 dihapus

6.

Pasal 10 dihapus

7.

Pasal 11 dihapus

8.

Pasal 12 dihapus

9.

Pasal 13 dihapus

10. Pasal 14 dihapus
1 1. Ketentuan

SK No 050548 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-49 -11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

(1) Pemanfaatan rLrang dari Perairan Pesisir wajib
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang
dan/ atau rencana zonasi.

(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang
dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memenuhr Perrzinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal
yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan
Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), dikenai sanksi administratif.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17(1) PemberianPerizinan Berusaha terkait pemanfaatan dilaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib

mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan
pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan
nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut tidak
dapat diberikan pada zona inti di kawasan
konservasi.

14. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal ITAyang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A

SK No 050549 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-50Pasal 17A(1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat
strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang

dan/atau pola rLrang dalam rencana tata ruang

dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional
dan/atau rencana tata ruang laut.
(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat
strategis tetapi rencana tata ruang danlatau rencana
zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional
dan/atau rencana tata ruang laut.
(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam
penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yangbersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2),lokasi untuk kebijakan nasional yangbersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang
laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai
dengan perubahan ketentuan peraturan perundangundangan.

i5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait

pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka
waktu paiing lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha

terkait pemanfaatan di laut diterbitkan, pemegang

Perrzinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa
pencabut an perizinan berusahanya.
16. Ketentuan

SK No 050550 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-51 -16. Ketentuan Pasal i9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1)

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber
daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil
wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

a. produksi gararn;b. biofarmakologi laut;c. bioteknologi laut;d. pemanfaatan air laut selain energi;
e. wisata bahari;f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
dan/ataug.

pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber
daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecilyang belum diatur berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
(1)

Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Pertzinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada(2)

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan
Masyarakat Tradisional, yang melakukan

pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Ketentuan .

SK No 050551 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-52 -18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22(1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) dikecualikan bagi Masyarakat
Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum
Adat.

(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22A(1) Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 diberikan kepada:a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia;c.
d.

koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau
Masyarakat Lokal.

(2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan
oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalamkebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan
dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut.

20. Ketentuan Pasal 22r^ diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 228

SK No 050552 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-53Pasal 228

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau

korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yangmengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah
Pusat.

2I. Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di laut diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26A

Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan
pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya
harus memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal.

23. Di antara Pasal 26A dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 26F yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 268

Setiap Orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha
dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan
perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal
asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai
sanksi administratif.
24. Ketentuan

SK No 050553 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-54 -24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan
Pesisir.

25. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51

(1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan
status zorla inti pada Kawasan Konservasi Nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status
zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60

(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:a.

memperoleh akses terhadap bagian Perairan
Pesisir yang sudah mendapat P erizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di laut;b.
c.

mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara
tradisional ke dalam RZWP-3-K;
mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum
Adat ke dalam RZWP-3-K;

d. melakukan .

SK No 050554 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-55-

d.

melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan
hukum adat yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;e. memperoleh manfaat atas

pelaksanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

f.

memperoleh informasi berkenaan dengan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada

pihak yang berwenang atas kerugian yangmenimpa dirinya yang berkaitan dengan

pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;

h. menyatakan keberatan terhadap rencana
pengelolaan yang sudah diumumkan dalamjangka waktu tertentu;i.

melaporkan kepada penegak hukum akibat
dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau
perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilyang merugikan kehidupannya;

j.

mengajukan gugatan kepada pengadilanterhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang merugikan
kehidupannya;
k. memperoleh ganti rugi; danl. mendapat pendampingan dan bantuan hukum
terhadap permasalahan yang dihadapi dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil wajib:

a. memberikan informasi berkenaan dengan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil;

b.menjaga...
SK No 050555 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-56b

menJaga,kelestarian
Kecil;C.

melindungi, danmemelihara
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

menyampaikan laporan terjadinya bahaya,pencemaran, dan latau kerusakan lingkungan di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;dmemantau pelaksanaan rencana Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Fulau-Pulau Kecil; dan/atauemelaksanakan program Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati ditingkat desa.

27. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 71

Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal
19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

28. Di antara Pasal 7l dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal TlAyangberbunyi sebagai berikut:
Pasal 71A

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16A, Pasal26r^, dan Pasal TI dapat berupa:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penutupan lokasi;
pencabutan Perrzinan Berusaha;
pembatalan Pertzinan Berusaha; dan I atau
denda administratif.
(2) Ketentuan...

SK No 050556 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-57 (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

29. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal T3Ayang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73A
Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan

di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yangtidak memiliki Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26A yang mengakibatkan perubahan fungsi
rLrang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan

denda paling

banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

30. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 75

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairanyang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (21 yang mengakibatkan perubahan fungsi rurang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

31. Pasal 75A dihapus
32. Ketentuan Pasal 78A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 78A

SK No 050557 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-58Pasal 78A

Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangundangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja
ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 19Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2Ol4 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yangmenghubungkan daratan dengan daratan danbentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap

unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya
2ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Lautdan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi
dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan

permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
3

Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara

alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas
permukaan air pada waktu air pasang.

4. Kepulauan

SK No 050558 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-59-

4.

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasukbagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau

tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yanghubungannya satu sama lain demikian erat sehingga
pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu

merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi,

pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki
atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

5.
6.

7.

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya
terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat
mencakup pulau-pulau lain.
Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yangmemberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya
Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya
dukung ekosistem pesisir dan Laut.
Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut,baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak
dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan
dalam jangka panjang.

8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan
kegiatan, penyediaan, pengusahaan, danpemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi
Laut.

9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan,pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang
Laut yang merupakan bagian integral daripengeloiaan tata ruang.

10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut,pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan
bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

1 1. Pencemaran

SK No 050559 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-601

1. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, danf atau komponen lainke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan Lautyang telah ditetapkan.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelautan.
2

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk
bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu,
baik Alur Pelayaran maupun Aiur Laut KepulauanIndonesia.

(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Lauttidak melebihi daerah keselamatan yang telahditentukan.
(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan
instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatanyang telah ditentukan sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihakyang berwenang.

(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Lautwajib mempertimbangkan kelestarian sumber dayapesisir dan pulau-pulau kecil.
(5) Ketentuan .

SK No 050560 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-6t -(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,

persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau
penempatan bangunan di Laut diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42(1) Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk
a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan
berdasar pada daya dukung lingkungan dan

kearifan lokal;b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau
kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional
dan internasional; danc. mengembangkan kawasan potensial menjadi
pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.
(21 Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan,pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang
laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan
tata ruang.

(3) Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud padaayat (21 dilaksanakan dengan berdasarkan

karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan
potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.

4

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

a. perencanaan tata rulang Laut nasional;b. perencanaar. zor^asi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; danc. Perencanaan

SK No 050561 A.

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-62 -

c.

perencanaan zonasi kawasan Laut.

(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang
Laut nasional yang diintegrasikan ke dalam
perencanaan tata ruang wilayah nasional.

(3) Perencanaatl zorrasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam

perencanaan tata rulang wilayah provinsi.

(4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan

perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi
kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan

strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi

kawasan antarwilayah.

(5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional
diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan
strategis nasional.
(6) Dalam hal perencanaan tata rltang Laut nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah
ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat
peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.

(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah

ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat
peninjauan kembaii rencana tata rLlang kawasan
strategis nasional.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.
5

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

SK No 050562 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-63Pasal 43A(1) Perencanaan rLrang Laut sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang
dan komplementer.
(2) Pen5rusunan perencanaan ruang Laut yang dilakukan
secara berjenjang dan komplementer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pen5rusunan
antara:a.
b.
c.

rencana tata ruang Laut;rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana
zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana
zonasi kawasan strategis nasional tertentu; danrencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan

dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuandalam penyusunan rencana zonasi kawasan antar
wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional,
rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu,
dan rencarra zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

(4) Rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana
zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana
zonasi kawasan strategis nasional tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi
acuan bagi pen5rusunan rencana zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.

(5) Perencanaan rLrang Laut secara komplementersebagaimana dimaksucd pada ayat (1) merupakan
penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi
kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan
strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis
nasional tertentu, dan rencar.a zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud padaayat (2) disusun saling melengkapi satu sama laindan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pengaturan.

6. Ketentuan

SK No 050563 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-64 6

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang

Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut.
(2) Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan
pemanfaatan di Laut untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

(3) Perrzinan Berusaha terkait pemanfaatan di Lautdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang
Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah

yurisdiksi yang tidak sesuai dengan perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan
dikenai sanksi administratif.

(5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairandan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
7

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasai
yakni Pasal 4TAyang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47A

(1) Perrzinan Berusaha pemanfaatan di Lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan

berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana

zonasi.

(2) Perizinan Berusaha pemanfaatan diLautsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
kegiatan:a. biofarmakoiogi. .

SK No 050564 A.

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-65-

a. biofarmakologi laut;b. bioteknologi laut;c. pemanfaatan air laut selain energi;
d. wisata bahari;e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;f. telekomunikasi;
g. instalasi ketenagalistrikan;
h. perikanan;i. perhubungan;
j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu
bara;

1. pengumpulan data dan penelitian;m. pertahanan dan keamanan;n. penyediaan sumber daya air;o. pulau buatan;p. dumping;q. mitigasi bencana; danr. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan

pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya

kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau
rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan .

SK No 050565 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-66 9

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Lautsecara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

10. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 49A dan Pasal 49r- yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49A

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 dapat berupa:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

peringatan tertulis;

penghentiansementarakegiatan;
penutupan lokasi;
pencabutan Perizinan Berusaha;
pembatalanPerizinan Berusaha; dan latau
denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 49B

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Lautsecara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi
ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp20.00O.O00.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 20 .

SK No 050566 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-67 Pasal 20

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2OIl tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah serta
angka 13 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

2

3

Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau
kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
Geospasial atau rLlang kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, danposisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang
dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau
ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau
buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi.

4

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusankebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan denganruang kebumian.

5

Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya

disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek
yang dapat dilihat secara langsung atau diukur darikenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak
berubah dalam waktu yang relatif lama.
6

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya

disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu
atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada
IGD.

7.Skala...
SK No 050567 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-687

Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalamsuatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.

8

Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi
yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang
dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.

9

Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya
disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi
horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu
kerangka referensi.

10

Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya
disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi
vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu
kerangka referensi.

11

Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya
disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi
gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu
kerangka referensi.

t2. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yangmemberikan informasi yang mencakup wilayah darat,pantai dan laut.
13

t4

Dihapus.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
7945.
15

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

t6

Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerianyang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yangmembidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang
penyelenggaraan IGD.

t7

Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.

18

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan usaha.
19. Badan

SK No 050568 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-69 -19. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, atau badan usaha yangberbadan hukum.
2

7 diubah sehingga berbunyi sebagai

Ketentuan Pasal
berikut:

Pasal 7

(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b terdiri atas:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

garis pantai;
hipsografi;
perairan;nama rupabumi;
batas wilayah;transportasi dan utilitas;
bangunan dan fasilitas umum; danpenutup lahan.

(2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa Peta Rupabumi Indonesia.

(3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat (2) mencakup wilayah darat dan wilayah
laut, termasuk wilayah pantai.

3.

Pasal 12 dihapus.

4

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a merllpakan garis pertemuan antara
daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang
surut air laut.
(2) Garis...

SK No 050569 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-70 -(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. garis pantai pasang tertinggi;b. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata; danc. garis pantai surut terendah.
(3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan dengan mengacu pada JKVN.
5

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
(1)

(2)

IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis
untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.

IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu(3)

tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pemuktahiran IGD sewaktu-waktu apabila diperlukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran
atau perubahan wilayah administratif, atau kejadianlainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga
mempengaruhi pola dan

struktur kehidupan

masyarakat.

6(4)

IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(s)

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar,
prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran
IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

SK No 050570 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-7t Pasal 18(1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (21 diselenggarakan pada skala
1:

1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000,

1:1.000.000.

(2) Peta Rupabumi Indonesia skala

1:1.00O
diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan

kebutuhan.

(3) Peta Rupabumi Indonesia selain pada skalasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan pada skala lain sesuai dengan
kebutuhan.
7

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 22Ayang berbunyi sebagai berikut:
Pasal22A(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja samaantara Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik
negara.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama
Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.

8

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

(1) Pengumpulan DG harus memperoleh persetujuan dari
Pemerintah Pusat apabila:

a.
b.
c.

dilakukan di daerah terlarang;
berpotensi menimbulkan bahaya; atau
menggunakan tenaga asing dan wahana milik
asing selain satelit.
(2) Persetujuan...

SK No 050571 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-72 -(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan
keamanan bagi pengumpul data dan bagi
masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55

(1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 yang dilakukan oleh:a.
b.

orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi
sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi dibidang IG;
kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan
kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG

serta memiliki tenaga profesional yangtersertifikasi di bidang IG; atauc. badan usaha wajib memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yangdilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok
orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Pasal 56 dihapus

Paragraf 3

SK No 050572 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-73 Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan
Pasal 21

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orangdalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang
ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
Pasal 22Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka
36, angka 37, dan angka 38 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yangmempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
2

makhluk hidup lain.
Perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3.Pembangunan...
SK No 050573 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-74 -

3.

4.

5.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalahlingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidupyang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dansaling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup.

6.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup.

7.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantarkeduanya.

8.

9.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidupyang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati
yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem.

10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yangsistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip

pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/ ataukebijakan, rencana, danf atau program.
1 1. Analisis . . .

SK No 050574A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-75 1

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yangselanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha danf atau kegiatan

serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya

disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yangdituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan
sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta
termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau

komponen yang ada atau harus ada danlatau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalamsuatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
74. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen iain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalahukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan .

SK No 050575 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-76 -17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yangmelampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.
18. Konsenrasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya
secara bijaksana serta kesinambungan

ketersediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas

nilai

serta

keanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yangdiakibatkan langsung atau tidak langsung olehaktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yangteramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20 Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2t Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, danf atau komponenlain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak

lingkungan hidup, dan/ atau

membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22

23

24

Limbah bahan berbahaya dan beracun yangselanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.
Pengelolaan limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.
Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,menempatkan, dan/atau memasukkan limbah
dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu,
dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke
media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa

SK No 050576 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-77 -25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan
yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruhperubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang
yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak
sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan
dengan lingkungan hidup.

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yangdilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab
usaha danlatau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah.

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki

kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
serta pola interaksi manusia dengan alam yangmenggambarkan integritas sistem alam dan
lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lainmelindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok
masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan padaasal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat

dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilaiyang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalahseperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman

SK No 050517 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-78 -34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak
luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan
keresahan masyarakat.

35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan

Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yangtelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

t945.
37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

2

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup

diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;b. baku mutu air limbah;c. baku mutu air laut;d. baku mutu udara ambien;e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dang. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap

SK No 050578 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-79 -(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah
ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:a.
b.

memenuhi baku mutu 1ingkungan hidup; danmendapat persetujuan dari pemerintah pusat
atau Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
pasal 24

(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan
lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan.

(2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji
kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh
lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah
Pusat.

(3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.

(4) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah

menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji
kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan
Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

SK No 050579 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-80Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usahab.
c.

dan/atau kegiatan;
evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena
dampak langsung yang relevan terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan;d' prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat
penting dampak yang terjadi jika rencana usaha
dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;e.

evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi

untuk menentukan kelayakan atau ketidaklay"k"r,lingkungan hidup; danfrencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

5

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal
22 disusun oleh pemrakarsa dengan meiibatkan
masyarakat.

(2) Pen5rusunan dokumen Amdal dilakukan dengan
melibatkan masyarakat yang terkena dampak
langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

(3) Ketentuan lebih tanjut mengenai proses pelibatan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan pemerintah.

6

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

SK No 050580 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-81 pasal 2T

Dalam men)rusun dokumen Amdal, pemrakarsa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(1) dapat^yitmenunjuk pihak lain.
7

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

(1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 ayat (1) dan Pasal 2T wajib memiliki sertifikat

kompetensi peny'usun Amdal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan

kriteria kompetensi pen]rusun Amdal diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

8.

Pasal 29 dihapus

9.

Pasal 30 dihapus

10. Pasal 31 dihapus
11.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu

pen5rusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan
Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau

penyusunan Amdal.

(3) Penentuan

SK No 050581 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-82 -(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib
memenuhi standar UKL-UPL.

(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori
berisiko rendah.
(3) Ketentuan

SK No 050582 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-83-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

14. Pasal 36 dihapus

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37
Pertzinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:a.

persyaratan yang diajukan dalam permohonan
Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum,
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran
dan/atau pemalsuan data, dokumen, danf atau
informasi;bC

penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau
kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal
atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan.

16. Pasal 38 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan
kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau caralain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

18. Pasal. . .

SK No 050583 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-84 -18. Pasal 40 dihapus
19. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55

(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib

menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup.
(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yangditunjuk oleh Pemerintah Fusat.
(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan
hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah 83 wajib
melakukan Pengelolaan Limbah 83 yangdihasilkannya.

(2) Dalam hal 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti
ketentuan Pengelolaan Limbah 83.

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan
Limbah 83, pengelolaannya diserahkan kepada pihaklain.
(4) Pengelolaan Limbah 83 wajib mendapat Perrzinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
(5) Pemerintah

SK No 050584 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-85-(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib

mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yangharus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi
pengelola limbah 83 dalam Perizinan Berusaha, atau

persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib

diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah
El3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 61

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan dumping limbah atau bahan diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

22. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61A

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a. menghasilkan,

mengangkut, mengedarkan,
menyimpan, memanfaatkan, danf atau mengolah 83;

b. menghasilkan,c.
d.

mengangkut,

menyimpan,
mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau
menimbun Limbah 83;
melakukan pembuangan air limbah ke laut;melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;e. membuang

SK No 050585 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-86-

e.
f.

membuang emisi ke udara; danf ataumemanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan
tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
23

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63

(1) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:a. menetapkan kebijakan nasional;b. menetapkan norma, standar, prosedur, dankriteria;c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH nasional;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;f.

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
mengembangkan standar kerja sama;g.
h. mengoordinasikan dan

melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;i.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai sumber daya alam hayati dannonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa
genetik;j.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pengendalian dampak perubahan iklim
dan perlindungan lapisan ozon;k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai 83, limbah, serta limbah 83;

1. menetapkan

SK No 050586 A

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA-87 -1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup lintas batas negara;n. melakukan pembinaan dan

pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional
dan kebijakan tingkat provinsi;o. melakukan pembinaan dan

pengawasan

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap ketentuan persetujuan
Lingkungan dan peraturan perundangundangan;p.
q.

mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja samadan penyelesaian perselisihan antardaerah serta

penyelesaian sengketa;r.

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan pengaduan masyarakat;
menetapkan standar pelayanan minimal;s.
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adatyang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;mengelola informasi lingkungan hidup nasional;u.
v. mengoordinasikan, mengembangkan, danw.

menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah
lingkungan hidup;
memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana danlaboratorium lingkungan hidup;

standary. menerbitkan Perizinan Berusaha atau
persetujuan Pemerintah pusat;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Dalam...

SK No 050587 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-88-(2) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;b.

menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat

provinsi;c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH provinsi;d.

melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan
UKL-UPL;e.

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat
provinsi;f.

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama
dan kemitraan;

g. mengoordinasikan dan

melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup lintas kabupatenlkota;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat
kabupatenlkota;

i.
j.
k.

melakukan pembinaan dan

pengawasan

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja samadanpenyelesaian
perselisihan

antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian
sengketa;

1. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan
pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang
program dan kegiatan;

m. melaksanakan standar pelayanan minimal;n.menetapkan...
SK No 050588 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-89-

n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adatyang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
provinsi;o.

mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
provinsi;

p. mengembangkan dan

menyosialisasikanpemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;q.

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau

persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat
provinsi; dans.

melakukan penegakan hukum lingkungan hidup
pada tingkat provinsi.

(3) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah kabupatenlkota sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas danberwenang:a.
b.

menetapkan kebijakan tingkat kabupatenlkota;

menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
kabupatenlkota;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH tingkat kabupatenlkota;d.

melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan
UKL-UPL;

e.
f.
g.
h.

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat
kabupatenlkota;
mengembangkan dan melaksanakan kerja sama
dan kemitraan;
mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;
memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan
SK No 050589 A

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

i.

melakukan pembinaan dan

pengawasan

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;j.
k.

melaksanakan standar pelayanan minimal;melaksanakan kebijakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adatyang terkait dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
kabupatenlkota;
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
kabupatenlkota;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
sistem informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau

persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkatp.
24

kabupaten/kota; danmelakukan penegakan hukum lingkungan hidup
pada tingkat kabupaten/ kota.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 69

(1) Setiap orang dilaranga.

melakukan perbuatanyang mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup;bmemasukkan 83 yang dilarang menurut
peraturan perundang-undangan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. memasukkan

SK No 050590 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-91 -c. memasukkan limbah yang berasal dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke

media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah 83 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang 83 dan limbah 83 ke mediag.

lingkungan hidup;
melepaskan produk rekayasa genetik ke media
lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau
persetujuan lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar;i.

men)rusun Amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi,atau memberikan keterangan yang tidak benar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h dikecualikan bagi masyarakat yangmelakukan kegiatan dimaksud dengan

memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing.
25

Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 71

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pemerintah

SK No 050591 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA-92 -(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat

mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan kepada pejabatlinstansi teknis yangbertanggung jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat
atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat
pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat
fungsional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas
lingkungan hidup diatur dalam peraturan
Pemerintah.
26

Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal T2

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib
melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha danf atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

27. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab usaha danf atau kegiatan yang
Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika

Menterimenganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
28. Ketentuan .

SK No 050592 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-93 -28. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 76

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
menerapkan sanksi administratif kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalampengawasan ditemukan pelanggaran terhadap
Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah
Fusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal
Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja
tidak menerapkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

30. Pasal 79 dihapus
31. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 82(1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidupyang dilakukannya.
(2) Pemerintah

SK No 050593 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-94 -(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk

pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban
biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

32.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 82A, Pasal 828, dan pasal 82C sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82A

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
tanpa memiliki:
a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3),Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); ataub. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat(3) huruf b;
dikenai sanksi administratif.
Pasal 82B

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang memilikiaPerizinan Berusaha,

Pemerintah Pusat atau

atau

persetujuan

Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (S),
Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59
ayat (4);b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atauc.

persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);yang

SK No 050594 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA-95yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

dikenai sanksi administratif.
(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69
huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan

karena kelalaian dan tidak mengakibatkan
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka
dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang
dikenai sanksi administratif dan mewajibkan
kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untukb.

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
danf atau tindakan lain yang diperlukan; atau
men5rusun Amdal tanpa memiliki sertifikat

kompetensi penJrusun Amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi
administratif.
(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidupyang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yangdimilikinya dikenai sanksi administratif.
Pasal 82C

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82A dan Pasal 82lr- ayat (1), ayat (21, dan ayat
(3) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;c. denda administratif;d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.

e.pencabutan...
SK No 050595 A

PRES!DEN

REPUEUK INDONESIA-96 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

33. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan danf ata:umengelola limbah 83, dan/atau yang menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha
dan/atau kegiatannya.

34. Pasal 93 dihapus

35. Pasal 102 dihapus.
36. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1O9

Setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan
tanpa memiliki:

a. Pertzinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah
Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimanab.
c.

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3),Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(3) huruf b; atau
persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);yang. .
SK No 050596 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-97 -yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.OOO,OO (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

37. Pasal 110 dihapus
38. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1 1

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yangmenerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi
dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

39. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 12

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 L yangmengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya
nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.OOO,O0 (lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4 . .

SK No 050597 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-98Paragraf 4

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Pasal 23

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama
Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan
Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan, Undang-Undang
ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:a.

b.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247); dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Arsitek(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor
779, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6108).
Pasal 24Beberapa ketentuan dalam undang-Undang Nomor 28 Tahun
2oo2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4247) diubah sebagai

berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 14, dan angka 15
diubah dan disisipkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 16,
angka 17, dan angka 18 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas danf atau di dalam tanah danf atau air, yangberfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Penyelenggaraan

SK No 050598 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-99 2

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi perencanaan teknis danpelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian, dan pembongkaran.

3

Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan

fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara
berkala.
4

5

6

7

8

9

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya
agar selalu laik fungsi.
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian bangunan gedung, komponen,bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan
keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana
dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu gunamenyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran,
serta pemeliharaan bangunan gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau
prasarana dan sarananya.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yangmenurut hukum sah sebagai pemilik bangunan

gedung.
10

Pengguna bangunan gedung adalah pemilikbangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan
gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilikbangunan gedung, yang menggunakan dan/atau
mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan

gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

SK No 050599 A

11. Pengkaji. . .

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-1001

1. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau

badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan
usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan
hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasiyang kegiatannya di bidang bangunan gedung,termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

13. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah
fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan

gedungyang

mendukungpemenuhanterselenggaranya fungsi bangunan gedung.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
7945.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan
Jasa Konstruksi.

17. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembagayang diakreditasi oleh Pemerintah pusat.

18. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki

kompetensi, yang diberi tugas oleh pemerintah Fusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

2

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

SK No 050600 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-101 Pasal 5(1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 harus digunakan sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan
Bangunan Gedung.

(3) Perubahan fungsi bangunan gedung harus
mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah
Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar
teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung.
(2) Penggunaan ruang di atas danf atau di bawah tanah
dan/atau air untuk bangunan gedung harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam

SK No 050601 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-to2-(3) Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan

gedung adat dan cagar budaya, bangunan gedungmengikuti ketentuan khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

5.

Pasal 8 dihapus

6.

Pasal 9 dihapus

7.

Pasal 10 dihapus

8.

Pasal 11 dihapus

9.

Pasal 12 dihapus.

10. Pasal 13 dihapus.

11. Pasal 14 dihapus
12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya
berlaku bagi bangunan gedung yang dapat

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
(2) Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

13. Pasal

SK No 050602 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-10313. Pasal 16 dihapus
14. Pasal 17 dihapus
15. Pasal 18 dihapus.
16. Pasal 19 dihapus

17. Pasal 20 dihapus
18. Pasal 21 dihapus
19. Pasal 22 dihapus

20. Pasal 23 dihapus

2I. Pasal 24 dihapus
22. Pasal 25 dihapus
23. Pasal 26 dihapus
24. Pasal 27 dihapus
25. Pasal 28 dihapus.
26. Pasal 29 dihapus.
27. Pasal 30 dihapus
28. Pasal 31 dihapus.
29. Pasal

SK No 050603 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-to429. Pasal 32 dihapus
30. Pasal 33 dihapus
31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan

pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, danpembongkaran.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan
gedung.

(3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilikbangunan gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi

Ahli, Penilik, pengkaji teknis, dan pengguna
bangunan gedung.

(4) Dalam hal terdapat perubahan standar teknis
bangunan gedung, pemilik bangunan gedung yang

belum memenuhi standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi
ketentuan standar teknis secara bertahap.

32. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.

(2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan,baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik
pihak lain.

(3) Pembangunan...

SK No 050604 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-105-(3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan oleh penyedia jasa perencana
konstruksi yang memenuhi syarat dan standarkompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penyedia jasa perencana konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus merencanakan

bangunan gedung dengan acuan standar teknis
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat(l).
(6) Dalam hal bangunan gedung direncanakan tidak
sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus
dilengkapi hasil pengujian untuk mendapatkan
persetujuan rencana teknis dari Pemerintah pusat.

(7) Hasil perencanaan harus dikonsuitasikan dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan
pemenuhan standar teknis bangunan gedung.
(8) Dalam hal perencanaan bangunan gedung yangmenggunakan prototipe yang ditetapkan pemerintah
Pusat, perencanaan bangunan gedung tidak
memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak
memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar.

33. Pasal 36 dihapus
34

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 36A dan Pasal 368 yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36A

SK No 050605 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-106Pasal 36A(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelahmendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diperoleh setelah mendapatkan pernyataan

pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari
Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimohonkan kepada pemerintah pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat melalui sistem
elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah
Pusat.

Pasal 368

(1) Pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh

penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memenuhi
syarat dan standar kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia jasa pengawasan atau manajemen
konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan
bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan
pekerjaan.

(3) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat melakukan inspeksi pada setiap
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
pengawasan yang dapat menyatakan tanjut atau
tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya.
(4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi:
a. pekerjaan struktur bawah;
b. pekerjaan basemen jika ada;c. pekerjaan

SK No 050606 A.

FRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-to7 -

c. pekerjaan struktur atas; dand. pengujian.
(5) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
menugaskan Penilik berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal pelaksanaan diperlukan adanya
perubahan danl atau penyesuaian terhadap rencana
teknis, penyedia jasa perencana wajib melaporkan
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenanganya untuk mendapatkan
persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat
dilanjutkan berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37

(1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelahbangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat
laik fungsi.

(2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yangdiajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau
Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Surat

SK No 050607 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-108-(3) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah inspeksitahapan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal
368 ayat (4) huruf d yang menyatakan bangunan
gedung memenuhi standar teknis bangunan gedung.
(4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat bukti
kepemilikan bangunan gedung.
(5) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara
berkala pada bangunan gedung harus dilakukan

untuk memastikan bangunan gedung tetap
memenuhi persyaratan laik fungsi.

(6) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik

dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai
hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.
36

Di antara pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37A

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan
gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.
37

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
b. berpotensi menimbulkan bahaya dalampemanfaatan bangunan gedung dan/atau
lingkungannya;

c. tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
atau

d.ditemukan...
SK No 050608 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-109-

d.

ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan
dan rencana teknis bangunan gedung yangtercantum dalam persetujuan saat dilakukan
inspeksi bangunan gedung.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
hasil pengkajian teknis dan berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

(3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal,
dilakukan oleh pengkaji teknis.
(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai
dampak luas terhadap keselamatan umum dan
lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana
teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara

pembongkaran bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 40

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilikbangunan gedung mempunyai hak:a.
b.

mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat
atas rencana teknis bangunan gedung yang telahmemenuhi persyaratan;
melaksanakan pembangunan bangunan gedung
sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah pusat;c. mendapatkan. . .

SK No 050609 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 110 -

c.

mendapatkan surat ketetapan bangunan gedungd.

dilestarikan dari Pemerintah pusat;
mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang cagar

dan/atau lingkungan yang dilindungi danbudaya;e.

mengubah fungsi bangunan setelah mendapat
persetujuan dari Pemerintah Pusat; danf.

mendapatkan ganti rugi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangandalam hal bangunan gedung dibongkar oleh
Pemerintah Pusat bukan karena kesalahan

pemilik bangunan gedung.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilikbangunan gedung mempunyai kewajiban:a.

menyediakan rencana teknis bangunan gedungyang memenuhi standar teknis bangunan
gedung yang ditetapkan sesuai dengan
fungsinya;

b.
c.
d.

memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;melaksanakan pembangunan bangunan gedung
sesuai dengan rencana teknis;
mendapat pengesahan dari pemerintah pusat
atas perubahan rencana teknis bangunan
gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan
bangunan; dane. menggunakan penyedia jasa

perencana,pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknisyang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan pekerjaan terkait bangunan

gedung.
39

Ketentuan Pasal 4l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41

SK No 050610 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 111 Pasal 41(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai
hak:

a.
b.

mengetahui tata cara penyelenggaraan bangunan
gedung;mendapatkan keterangan tentang peruntukan

lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi
danf atau rurang tempat bangunan akan
dibangun;c. mendapatkan keterangan mengenai standar
teknis bangunan gedung; dan/ataud.

mendapatkan keterangan mengenai bangunan

gedung dan/atau lingkungan yang harus

dilindungi dan dilestarikan.
(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai
kewajiban:a.

memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan
fungsinya;b. memelihara dan/atau merawat bangunan
gedung secara berkala;c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaanpemanfaatan dan pemeliharaan bangunan
gedung;d.

melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas
kelaikan fungsi bangunan gedung;e. memperbaiki bangunan gedung yang telahf.

ditetapkan tidak laik fungsi; danmembongkar bangunan gedung dalam hal:

1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak
dapat diperbaiki;

2. berpotensi menimbulkan bahaya dalampemanfaatannya;

3. tidak memiliki Persetujuan Bangunan
Gedung; atau

4.ditemukan...
SK No 050611 A

PRESIDENREPUELIK INDONESTA-tt24. ditemukan ketidaksesuaian antara
pelaksanaan dengan rencana teknis
bangunan gedung yang tercantum dalampersetujuan saat dilakukan inspeksibangunan gedung.

(3) Kewajiban membongkar bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
dilaksanakan dengan tidak menganggu keselamatandan ketertiban umum.

40. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Fusat menyelenggarakan pembinaan

bangunan gedung secara nasional untuk
meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung.

(21 Sebagian penyelenggaraan dan

pelaksanaan

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yangterkait dengan bangunan gedung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

41. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44

Setiap pemilik bangunan gedung, Penyedia Jasa

Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji teknis, danf atau
pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau penggunayang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi,
dan/atau persyaratan, danf atau penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dikenai sanksi administratif.
42. Ketentuan

SK No 050612 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA- 113 -

42. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;c. penghentian sementara atau tetap padapekerjaan pelaksanaan pembangunan ;d. penghentian sementara atau tetap padapemanfaatan bangunan gedung;e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung;h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung; ataui.

perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

43. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedungyang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-

Undang ini diancam dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 1O%(sepuluh per seratus) dari nilai bangunan jika
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda
orang lain.
(2) Setiap...

SK No 050613 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-tt4(21 Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedungyang tidak memenuhi ketentuan dalam UndangUndang ini diancam dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15%(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung

jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang
lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
(3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedungyang tidak memenuhi ketentuan dalam UndangUndang ini diancam dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2Oo/o(dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung

jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain.

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim
memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

44. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47A

(1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan
gedung sesuai dengan kebutuhan.

(2) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung
sederhana yang umum digunakan masyarakat.
(3) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 25

SK No 050614 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-115Pasal 25

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2ol7
tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor L79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6108) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, serta disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 14 sehingga pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalammenggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai
bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia
yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi,dan kaidah estetika serta mencakup faktor
keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan,dan kemudahan.

2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan
untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau

pengkajian untuk bangunan gedung dan
lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan

dan kota.

3.

Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat
dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik
Arsitek.

4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan
asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.

5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek
yang terukur dan objektif untuk menilai capaian
kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu
pada standar kompetensi Arsitek.

6.

Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis
bagi Arsitek untuk melakukan praktik Arsitek.
7. Lisensi

SK No 050615 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 116 7

Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai
surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalampenyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan
perizinan lain.

8

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah

upaya pemeliharaarl kompetensi Arsitek untuk

menjalankan Praktik

Arsitek

secaraberkesinambungan.
9Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yangmenggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian
kerja.

10

Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.

11

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

t2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
13

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
t4. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut
Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi
Profesi dengan tugas dan fungsi membantu
Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofe sianArsitek.
2

Ketentuan Pasal
berikut:

5 diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 5

(1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi
standar kinerja Arsitek.

(2) Standar

SK No 050616 A

PRESTDENTEPUEUK INDONESIA-tt7 (2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud padaayat (l) merupakan tolok ukur yang menjaminefisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yangdipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Praktik Arsitek.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja
Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal
berikut:

6 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 6

Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib
memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
4

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6A

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan
karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana danbangunan gedung adat, penyelenggaraan kegiatan tidak
wajib dilakukan oleh Arsitek.
5

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan
pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan
Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6

SK No 050617 A

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal74...

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 118 Pasal 14(1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan
gedung wajib memiliki Lisensi.

(21 Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja samadengan Arsitek yang memiliki Lisensi.

(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan

norma, standar, kriteria, dan prosedur yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan
Lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19

(1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih
pengetahuan.

(21 Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:a.

mengembangkan dan meningkatkan jasa praktik
Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan
profesionalnya kepada Arsitek; danf atauc. memberikan pendidikan danf atau pelatihan

kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian,dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang
Arsitektur tanpa dipungut biaya.
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alihkeahlian dan alih pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alihkeahlian dan alih pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan

SK No 050618 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 119 8Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

Organisasi Profesi bertugas:
a. melakukan pembinaan anggota;

b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi
Arsitek;c.

menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ;d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi
tentang kegiatan Praktik Arsitek;

e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggif.
g.

Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat
mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai
budaya Indonesia; danh.
9melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

(1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi
Profesi membentuk Dewan yang bersifat mandiri dan
independen.

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas
unsur:

a.
b.
c.

anggota Organisasi Profesi;
Pengguna Jasa Arsitek; danperguruan tinggi.

(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)(

dikukuhkan oleh Pemerintah Fusat.

10.Ketentuan...
SK No 050619 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r2010. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Pemerintah Fusat melakukan pembinaan terhadap
profesi Arsitek.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan:a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi
Arsitek dan Praktik Arsitek;b. melakukan pemberdayaan Arsitek; danc. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan

Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan
standar penataan bangunan dan lingkungan.

(3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi

pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik
Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh Dewan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1

1. Pasal 36 dihapus.

12. Pasal 37 dihapus
13

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), pasal
6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 atau pasal 20 dikenai

sanksi administratif berupa:a.

peringatan tertulis;
b. penghentian. .

SK No 050620 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t2tb. penghentian sementara Praktik Arsitek;c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek;
dan/ataud.

pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek.

14. Pasal 39 dihapus.
15. Pasal 40 dihapus
16. Pasal 41 dihapus.
Bagian Keempat
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan
Investasi

Paragraf 1
Umum

Pasal26
Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:
a. kelautan dan perikanan;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

pertanian;kehutanan;energi dan sumber daya mineral;ketenaganukliran;perindustrian;perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, danstandardisasi penilaian kesesuaian;pekerjaan umum dan perumahan rakyat;transportasi;

j. kesehatan,
SK No 050621 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-r22-

j. kesehatan, obat dan makanan;k. pendidikan dan kebudayaan;
1. pariwisata;m. keagamaan;n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dano. pertahanan dan keamanan.
Paragraf 2

Kelautan dan Perikanan
Pasal 27

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama

Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan
perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2oo4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2oog tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2oo4
tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2oo9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 24, angka 25, danangka 26 diubah serta angka 16, angka lT, d,an angka 1g
dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
1

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengoiahan sampai dengan pemasaran,yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan.

2. Sumber

SK No 050622 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-723-

2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairantempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota
dan faktor alamiah sekitarnya.

4.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalamkeadaan dibudidayakan dengan alat atau cara
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya.

6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan
ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakankapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau

mengawetkannya.

7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya,
termasuk proses yang terintegrasi dalampengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber
daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum
dari peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau

otoritas lain yang diarahkan untuk mencapaikelangsungan produktivitas sumber daya hayati
perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya
pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber
daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dankesinambungannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman
sumber daya ikan.

9. Kapal

SK No 050623 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-1249

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat
apung lain yang digunakan untuk melakukan
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, danpenelitian/ eksplorasi perikanan.

1011

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

Nelayan Kecil adalah orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yangmenggunakan kapal penangkap Ikan maupun yangtidak menggunakan kapal penangkap Ikan.

t2

Pembudi Daya Ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13

Pembudi Daya-lkan Kecil adalah orang yang matapencahariannya melakukan pembudidayaan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Setiap Orang adalah orang perseorangan ataul4

korporasi.
15

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum.

16

Dihapus.

t7

Dihapus.

18

Dihapus.

T9

20

Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal
kepulauan Indonesia.
Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia

beserta perairan kepulauan dan

perairanpedalamannya.

21. Zona

SK No 050624 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r2521. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya
disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana

ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas
terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis
pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia,
perairan kepulauan Indonesia, dan perairanpedalaman Indonesia.
23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perikanan.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
2

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan
sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:
a. rencana

SK No 050625 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA

-126-

a.
b.

rencana pengelolaan perikanan;potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia;

c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia;d.

potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan

di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia;

e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan
tertentu di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia;

f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan
ikan;

g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alatbantu penangkapan ikan;

h. daerah, jalur, dan waktu atau musim
penangkapan ikan;i.

persyaratan atau standar prosedur operasional
penangkapan ikan;
pelabuhan perikanan;sistem pemantauan kapal perikanan;
jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

j.
k.
1.
m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta
penangkapan ikan berbasis budi daya;n.
o.

pembudidayaan ikan dan pelindungannya;p.

rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan

pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber
daya ikan serta lingkungannya;
serta lingkungannya;

q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yangboleh ditangkap;r.
s.

kawasan konservasi perairan;wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;t.jenis...
SK No 050626 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t27 -

t.
u.

jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dariwilayah Negara Republik Indonesia; danjenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai:a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan
ikan;

b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alatbantu penangkapan ikan;c. daerah, jalur, dan waktu atau musim
penangkapan ikan;d.

persyaratan atau standar prosedur operasional
penangkapan ikan;e. sistem pemantauan kapal perikanan;f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta
penangkapan ikan berbasis budi daya;h.

pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber
daya ikan serta lingkungannya;i.

ukuran atau berat minimum jenis ikan yangboleh ditangkap;

j. kawasan konservasi perairan;k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dariwilayah Negara Republik Indonesia; danm. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem
pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil
dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.
(4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah

tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

3. Di antara .

SK No 050627 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-7283

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasalbaru, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A

(1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan

pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,
sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dantata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25A

(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis
perikanan harus memenuhi standar mutu hasil
perikanan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya membina dan memfasilitasi
pengembangan usaha perikanan agar memenuhi
standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil
perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

SK No 050628 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t29Pasal 26(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia wajib memenuhr Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari usaha:a. penangkapan Ikan;b. pembudidayaan Ikan;c. pengangkutan Ikan;
d. pengolahan Ikan; dane. pemasaran Ikan.
6

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27

(1) Setiap orang yang memiliki danf atau mengoperasikan

kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(21 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan

kapal penangkap ikan berbendera asing yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan diZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(3) Setiap .

SK No 050629 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-130-(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia atau

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan
Berusaha.

(41 Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yangmelakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi
negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(5) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danf atau
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan
Kecil.
7

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal27A(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia danf atau dilaut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2T ayat (1),dikenai sanksi administratif.
(21 Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi
administratif.

(3) Setiap

SK No 050630 A

PRES tDEN

REPUBUK INDONESTA-131 -(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera asing yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan diZEEI tanpa memiliki Pertzinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dantata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal pengangkut ikan berbendera asing yangdigunakan untuk melakukan pengangkutan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia wajib membawa dokumen
Pertzinan Berusaha.

(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan
Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.

9. Ketentuan

SK No 050631 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-t329

Ketentuan Pasal 28A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28A
Setiap orang dilarang:

a.
b.
c.
d.

memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;
menggunakan Perizinan Berusaha palsu;

menggunakan Pertzinan Berusaha milik kapal lainatau orang lain; dan latau
menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan
oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Pemberian Pertzinan Berusaha kepada orang

dan/atau badan hukum asing yang beroperasi diZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan,
pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara
Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah
negara bendera kapal.

(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mencantumkan kewajiban pemerintah negara
bendera kapal untuk bertanggung jawab atas
kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera
kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian
perikanan tersebut.
(3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai

pemberian Perizinan Berusaha kepada orang
dan/atau badan hukum asing yang beroperasi diZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau
pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

1 1. Ketentuan . . .

SK No 050632 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-1331

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk
menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk

mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia wajib memenuhr Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Fusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenar Perizinan Berusaha
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Kegiatan

penangkapan ikan

dan/ataupembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan

untuk tujuan komersial harus

mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SK No 050633 A(2) Kegiatan .

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r34(2) Kegiatan

penangkapan ikan

dan/ataupembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang meliputi

kegiatan dalam rangka pendidikan, pen5ru1uhan,
penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta
kesenangan dan wisata.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi seseorang yang menangkap ikan
dan/atau membudidayakan ikan untuk kebutuhan
sehari-hari.

(4) Persetujuan bagi kegiatan penelitian atau kegiatan
ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan

dan/atau pembudidayaan ikan diwilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
yang bukan untuk tujuan komersial diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri,
setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari
Pemerintah Pusat.

(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki

persetujuan Pemerintah Pusat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan...

SK No 050634 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-135-(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35A

(1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yangmelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia wajib
menggunakan nakhoda dan anak buah kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anakbuah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai sanksi administratif berupa peringatan,
pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan
Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang
dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib
didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan
Indonesia.

(2) Kapal

SK No 050635 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-136-(21 Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
dan/atau laut lepas yang tidak mendaftarkan kapal
perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yangtidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk
melakukan penangkapan ikan selama berada diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.

(21 Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yangtelah memenuhi Perizinan Berusaha untuk
melakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis
alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu
di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan

lainnya.

(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yangtelah memenuhi Perizinan Berusaha untuk

melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alatpenangkapan ikan di dalam palka selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang diizinkan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia.

SK No 050636 A

18. Ketentuan

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t37 18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun,
mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran

kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal
perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alatpenangkapan ikan secara bergantian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,
dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 4I diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4 1

(1) Pemerintah Fusat menyelenggarakan dan melakukan
pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.

(2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan
melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menetapkan:arencana induk pelabuhan perikanan
nasional;b
Cklasifikasi pelabuhan perikanan;
pengelolaan pelabuhan perikanan;dpersyaratan dan/atau standar teknis dalamsecaraperencanaan, pembangunan, operasional,
pembinaan, dan pengawasan pelabuhan
perikanan;ef.

wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan
perikanan yang meliputi bagian perairan dan

daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan
pengoperasian pelabuhan perikanan; danpelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh
Pemerintah.
(3) Setiap

SK No 050637 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-138-(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut
ikan harus mendaratkan ikan tangkapan dipelabuhan perikanan yang ditetapkan ataupelabuhan lainnya yang ditunjuk.

(41 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan
tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan
atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha,
atau pencabutan Perizinan Berusaha.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dantata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42

(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal
perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan
perikanan.

(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai
tugas dan wewenang:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

menerbitkanpersetujuanberlayar;
mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal
perikanan;
memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal
perikanan;
memeriksa teknis dan nautis kapal perikanandan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alatbantu penangkapan ikan;
memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja
laut;memeriksa log book penangkapan dan
pengangkutan ikan;

g.mengatur...
SK No 050638 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-139-

g. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal
perikanan di pelabuhan perikanan;h. mengawasi pemanduan;i. mengawasi pengisian bahan bakar;
j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas
pelabuhan perikanan;k. melaksanakan bantuan pencarian danpenyelamatan;l.

memimpin penanggulangan pencemaran dan
pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;m. mengawasi pelaksanaan perlindungann.

lingkungan maritim;
memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan
kapal perikanan;o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Perikanan; danp.

memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar
melakukan penangkapan ikan dan/atau

pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib
memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh
syahbandar di pelabuhan perikanan.
(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yangmembidangi urusan pelayaran.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar dipelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabatyang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan
setempat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran dipelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43 . .

SK No 050639 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-t40Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan

perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal
perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44

(1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar

setelah kapal perikanan memenuhi standar laik
operasi.

(2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas
perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi
dan kelayakan teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

Dalam hal kapal perikanan berada danf atau berpangkalan
di luar pelabuhan perikanan, persetujuan berlayar
diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi
standar laik operasi dari pengawas perikanan yangditugaskan pada pelabuhan setempat.

24. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

SK No 050640 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-l4tPasal 49

Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha
untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenai
pungutan perikanan.

25. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan

pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,
sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yangmenimbulkan korban terhadap kesehatan manusia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha
perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.0OO.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 93

SK No 050641 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-t42Pasal 93(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia

melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas tanpa memiliki Perizinan Berusaha yangmenimbulkan kecelakaan danf atau menimbulkan
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
danf atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan

kapal penangkap ikan berbendera asing yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan diZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yangmenimbulkan kecelaakaan dan/atau menimbulkan
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayaL (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

28. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau
berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan
atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.5O0.O00.OO0,OO(satu miliar lima ratus juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 94A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 94ASK No 050642 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-r43Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan
Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu,
menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau
orang lain, dan latau menggandakan Perizinan Berusaha
untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan
denda paling banyak Rp3.000.000.000,OO (tiga miliar
rupiah).

30. Pasal 95 dihapus.
31. Pasal 96 dihapus.
32. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 97

(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan
Berusaha untuk melakukan penangkapan ikanselama berada di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alatpenangkapan ikan di dalam palka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp500.0O0.0OO,00 (limaratus juta rupiah).

(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan
Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan
ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yangmembawa alat penangkapan ikan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Nakhoda

SK No 050643 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-144-(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan
Berusaha, yang tidak menyimpan alat penangkapan
ikan di dalam palka selama berada di luar daerah
penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 98

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan
berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp2O0.000.0OO,00 (duaratus juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 1008 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1008

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat(1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38,
Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan
oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp250.0OO.0O0,0O (duaratus lima puluh juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 1OOC diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 100C

SK No 050644 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-145Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau
huruf m dilakukan oleh Nelayan Kecil dan f atau
Pembudidaya Ikan Kecil dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,
Pasal 9O, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh
Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana
denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) daripidana denda yang dijatuhkan.
Paragraf 3

Pertanian
Pasal 28

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha darisektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengatuian baru beberapa ketentuan yang
diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOa$;c. Undang-Undang

SK No 050645 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t46c

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2Ol9 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2Ol, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aD);d

Undang-Undang Nomor 19eTahun 2Ol3 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a33);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OlO tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5170); danfUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4I Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619).
Pasal 29

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah sebagai
berikut:
1

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas

maksimum dan luas minimum penggunaan lahan
untuk Usaha Perkebunan.
(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus mempertimbangkan:a. jenis tanaman; dan/atau

SK No 050646 A

b.ketersediaan...

FRESIDEN

EEPUBLIK INDONESIA-r47 bketersediaan
agroklimat.

lahan yang sesuai secara(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan
luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan
kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak
atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan
terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
3

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan
Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah
pemberian status hak atas tanah.

(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan
diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan
Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
(2) Ketentuan...

SK No 050647 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-148-(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai

persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan
Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan

Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat(I).
5

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenai
sanksi administratif.

(21 Ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran, dan tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
Pemerintah.
6

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman
Perkebunan yang pengeluaran dari dan/ataupemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia memerlukan persetujuan.
(21 Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah
Pusat.

(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi
standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan

persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam Peraturan pemerintah.
7. Ketentuan .

SK No 050648 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-t497

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30(1) varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar
negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus

dilepas oleh Pemerintah pusat atau diluncurkan oleh
pemilik varietas.

(2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diproduksi dan diedarkan.

(3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan

tata cara pelepasan atau peluncuran serta perizinan
Berusaha diatur dalam peraturan pemerintah.

8.

Pasal 31 dihapus

9

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu

tumbuhan, setiap pelaku Usaha perkebuna., *a.11U

memenuhi persyaratan minimum sarana dan
prasarana pengendalian organisme pengganggu

Tanaman Perkebunan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan pemerintah.

10

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

SK No 050649 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-150Pasal 39

Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha
Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubrik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal.
1

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

Pengalihan kepemilikan Perusahaan perkebunan kepada

penanam modal asing dapat dilakukan setelahmemperoleh persetujuan Pemerintah pusat.

t2

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 42(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan
dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. ayat (1) hanya
dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila
telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi

Perrzinan Berusaha terkait perkebunan dari

Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perrzinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

13.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil perkebunan dapat
didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakatyang belum ada usaha Pengolahan Hasil perkebunan
setelah memperoleh hak atas tanah dan perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

SK No 050650 A

14. Pasal

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA-151 -

14. Pasal 45 dihapus
15

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi

daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skalatertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil
Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib
memenuh i P erizinan Berusaha dari pe merintah pu sat.
(2) Setiap Perusahaan perkebunan yang melakukan
usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan
luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan
Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu
yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:a.
b.
c.

penghentiansementarakegiatan;
pengenaan denda; danf atau

paksaan Pemerintah pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha

sebagaimana pada ayat (1) dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

16

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

a. gubernur untuk wilayah lintas kabupatenlkota;danb. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu
kabupatenf kota,

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Fusat.
(2) Dalam

SK No 050651 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-r52-(2) Dalam hal lahan Usaha perkebunan berada padawilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh pemerintah
Pusat.

(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat

Perizinan Berusaha wajib menyampaikan lapoianperkembangan usahanya secara berkala sekulang_
kurangnya 1 (satu) tahun sekari kepada pemberi izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jusa
disampaikan kepada pemerintah pusat.

77. Pasal 49 dihapus
18. Pasal 50 dihapus
t9. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 58

(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan
Berusaha untuk budi daya yang seluruh atausebagian lahannya berasal dari:a. area penggunaan lain yang berada di luar hak
guna usaha; dan/ataub. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,
wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar seluas 2ooh (dua puluh persen) dari luas lahantersebut.

(2) Fasilitasi pembangunan kebun

masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan
lainnya, atau bentuk pendanaan rain yang disepakati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundarrg_

undangan.

(3) Kewajiban

SK No 050652 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-153(3)

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
(4)

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaporkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
20

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60

(1) Perusahaan Perkebunan yang meianggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal sg dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:

a. denda;b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha
Perkebunan; dan/atauc.

pencabutanPerizinan Berusaha perkebunan.
(3) Kentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
27

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 67
(1)
(2)

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban

memelihara kelestarian fungsi lingkungan friarp
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

SK No 050653 A

22. Pasal

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-154-

22. Pasal 68 dihapus.
23

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 70

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69

dikenai sanksi administratif.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran

denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

24

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal T4

(1) Setiap unit Pengolahan Hasil perkebunan tertentu
yang berbahan baku impor wajib membangun kebundalam jangka waktu tertentu setelah unit
pengolahannya beroperasi.

(2) Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib terintegrasi dengan unit pengolahan
hasil perkebunan setelah unit pengolahan tersebut
beroperasi.

(3) Ketentuan mengenai jenis pengolahan Hasil

Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 75 . .

SK No 050654 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-155Pasal 75(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal T4

ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran

denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

26

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 93

(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan perkebunan yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya bersumber daripendapatan dan belanja daerah.

anggaran(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha Perkebunan bersumber daripenghimpunan dana Pelaku Usaha perkebunan, danalembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan danalain yang sah.

(4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud padaayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber
daya manusia, penelitian dan pengembangan,promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman
Perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan,

pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan
hasil Perkebunan untuk kebutuhan parrgar, bahan
bakar nabati, dan hilirisasi industri perkeblnan.
(5) Dana yang dihimpun oleh pelaku Usaha perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola olehbadan pengelola dana perkebunan, yang berwenang
untuk
menghimpufl, mengadministrasikan]

mengelola, menyimpan, dan menyalurkan danatersebut.

(6) Ketentuan . .

SK No 050655 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-156-(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan danasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan
pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

27

Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 95

(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha
Perkebunan melalui penanaman modal.

(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penanaman modal, dengan memperhatikan
kepentingan Pekebun.

28. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 96

(1) Pembinaan Usaha perkebunan dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a.

perencanaan;b. pelaksanaan Usaha perkebunan;c. pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan;d. penelitian dan pengembangan;e. pengembangan sumber daya manusia;
f. pembiayaaan Usaha perkebunan; dang. pemberian rekomendasi penanaman modal.
(3) Ketentuan

SK No 050656 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t57 Ketentuan lebih tanjut mengenai pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam(3)

Peraturan Pemerintah.
29

Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 97

(1) Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan
milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan
oleh Pemerintah pusat.

(2) Evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan miiik
negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui
penilaian Usaha perkebunan secara rutin dan/atau
sewaktu-waktu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis
dan penilaian Usaha perkebunin diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

30

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 99

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasar 9g
dilakukan melalui:

a

b.
(2)

pelaporan dari pelaku

Usaha Perkebunan;

dan/ataupemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
dan hasil Usaha perkebunan.

Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan
melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil
Perkebunan.

(3)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan informasi publik yang diumumkan dan
dapat diakses secara terbuka oieh masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemantauan . .

SK No 050657 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-158-(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati

dan memeriksa kesesuaian laporan dengan

pelaksanaan di lapangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengawasan diatur dalam peraturan pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 103

setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha
terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal lr ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

32. Pasal 105 dihapus
33. Pasal 109 dihapus
Pasal 30

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2o00 tentang Perlindungan varietas Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah
sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1
(1)

Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor pVT

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan pajak.
SK No 050658 A(2) Dalam- PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-159-(2) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon

harus disertai surat kuasa khusus dengan

mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa
yang berhak; atau

b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli
waris.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan hak PVT diatur dalam peraturan
Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Permohonan pemeriksaan substantif atas

permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor pVT
secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya masa pengumuman dengan
membayar biaya pemeriksaan tersebut.

(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

3.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 40(1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:a. pewarisan;b. hibah;c. wasiat;
d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; ataue. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
(2) Pengalihan

SK No 050659 A

FRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-160-(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus disertai
dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan
dengan itu.
(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan padaKantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum pVTdengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengalihan hak PVT diatur dalam peraturan
Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 43

(1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor pVT
dan dimuat dalam Daftar Umum pVT dengan
membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.

(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan diKantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat
hukum terhadap pihak ketiga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63

(1) Untuk kelangsungan berlakunya hak pVT, pemegang
hak PVT wajib membayar biaya tahunan.

(2) Untuk

SK No 050660 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-161 -(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak pVT,

permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum pVT,
salinan surat PVT, salinan dokumen pVT, pencatatan
pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian
lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnyayang ditentukan berdasarkan undang-undang ini

wajib membayar biaya.
(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dantata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 31Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2or9 tentang Sistem Budi Daya pertanian Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1)

Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yangsudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya pertanian-(2tDalam hal untuk kepentingan umum dan/atau
proyek strategis nasional, Lahan budi daya pertaniansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan(3)ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengalihfungsian Lahan budi daya pertanian untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a. dilakukan kajian strategis;b. disusun rencana alih fungsi Lahan;c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;
dan/ataud.disediakan...
SK No 050661 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-t62d

disediakan Lahan pengganti terhadap Lahanbudi daya Pertanian.

(4) Alih fungsi Lahan budi daya pertanian untuk
kepentingan umum dan/atau proyek strategis
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yangdilaksanakan pada Lahan pertanian yang telahmemiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga
fungsi jaringan pengairan lengkap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian

Lahan budi daya Pertanian diatur dalam peraturan

Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22

(1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayatyang tidak melakukan musyawarah denganmasyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk
memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif

berupa:(2)

a. penghentiansementarakegiatan;b. pengenaan denda administratif;c. paksaan Pemerintah;
d. pembekuanPerizinan Berusaha; dan latau
e. pencabutanPerizinan Berusaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal32...

SK No 050662 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-163Pasal 32(1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)dilakukan setelah mendapat perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah Negara
Republik Indonesia dapat dilakukan oleh pelaku
Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(3)

(4)

4

Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih
unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
instansi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran
Benih harus mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perrzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan,
Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik

Indonesia oleh Setiap orang dapat dilakukan jika
keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat
Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.
5

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
pasal.44(1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan,
Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapai
dilakukan untuk:a.
SK No 050663 A

meningkatkan mutu dan keragaman genetik;b. mengembangkan

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-t64-

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan/atauc.

memenuhi keperluan di dalam negeri.

(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuhi persyaratan.

(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah,
pemasukan harus mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat

6

Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 86

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal g4

ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya pertaniandi atas skala tertentu wajib memenuhi perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan perizinan
Berusaha terkait Usaha Budi Daya pertaniansebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah
hak ulayat masyarakat hukum adat.

(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai

persetujuan antara masyarakat hukum adat dan
Pelaku Usaha.

7

Ketentuan Pasal 1o2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal lO2 .

SK No 050664 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-165Pasal 102(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,serta penyebaran data Sistem Budi Daya pertanianBerkelanjutan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib membangun,men)rusun, dan mengembangkan sistem informasi
Pertanian yang terintegrasi.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:

a.
b.
c.

perencanaan;pemantauan dan evaluasi;

pengelolaan pasokan dan permintaan produk
Pertanian; dand. pertimbangan penanaman modal.
(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data
dan informasi.

(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data

dan informasi Sistem Budi Daya pertanianBerkelanjutan secara akurat dan dapat diakses olehmasyarakat.

(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh

Pelaku Usaha dan masyarakat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal 1O8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 108

SK No 050665 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t66Pasal 108(1) Sanksi administratif dikenakan kepada:a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) atau
ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 7l ayat (3), Pasal
76 ayat (3), atau PasalT9;b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintahyang melanggar ketentuan sebagaimanac.

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat(2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3); atau
Produsen dan/atau distributor yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (1).

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

teguran tertulis;
denda administratif;

penghentian sementara kegiatan usaha;

penarikan produk dari peredaran;
pencabutan izin; dan/atau
penutupan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9.

Pasal lll dihapus
Pasal 32

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2Ol3 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan .
SK No 050666 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t67 1

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi
Pertanian.

(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalamnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui strategi perlindungan Petanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
2Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi danlatau cadangan
pangan Pemerintah berasal dari produksi dalamnegeri dan impor dengan tetap melindungi
kepentingan Petani.

(21 Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen
perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi danlatau cadangan
pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.

Pasal 1O1 dihapus.
Pasal 33

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
20lO tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 132, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 517O) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan .
SK No 050667 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-1681

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan
sumber daya manusia dalam negeri.

(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
2

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan

mengutamakan penggunaan sarana hortikultura

dalam negeri.

(21 Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak
mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan
sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri

dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a. lebih efisien;b. ramah lingkungan; danc. diutamakan yang mengandung komponen hasil
produksi dalam negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait sarana hortikultura diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

SK No 050668 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t69Pasal 35(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi
standar mutu dan Perizinan Berusaha.

(21 Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau
mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud padaayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Pusat
menetapkan persyaratan teknis minimal.

(41 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura

produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalamsatu kelompok.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu
dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
4

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35A

(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikulturayang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi
persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a. penghentian kegiatan usaha;b. penarikan produk yang dipasarkan;c. denda administratif;d. paksaan pemerintah; dan/ataue. pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan

SK No 050669 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t70-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administrtatif sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5

Pasal 48 dihapus.

6

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

(1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil
wajib didata oleh Pemerintah.

(2) Unit usaha budi daya hortikultura menengah danunit usaha budi daya hortikultura besar harus
memenuh i Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

7

8

.

Pasal 51 dihapus

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perrzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
9

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 54

SK No 050670 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA- t7r Pasal 54(1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha
hortikultura wajib memenuhi standar proses atau
persyaratan teknis minimal.

(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produkhortikultura wajib memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan produk hortikultura.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi
pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan produk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan
keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56

(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola
kemitraan.

(21 Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil,menengah, dan besar.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; danf. bentuk kemitraan lainnya.
(4) Ketentuan . .

SK No 050671 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-r72-(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

1

1. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 57

(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksibenih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran
benih dari dan pemasukan benih ke dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk
benih atau materi induk yang belum ada di wilayah
Negara Republik Indonesia.
(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku
usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan
usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan
dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih
melalui penerapan sertifikasi.
(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha
yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan
jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud padaayat (3) dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan
atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan
untuk dipergunakan sendiri danf atau terbatas dalam
1 (satu) kelompok.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih,
sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan
pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat(1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha danjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),serta

pengecualian kewajiban penerapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
12. Pasal

SK No 050612 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r7312. Pasal 63 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara
pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, serta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 73

(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur

proses jual beli antarpedagang serta antara pedagang
dan konsumen.

(21 Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus
menerapkan sistem kelas produk berdasarkan
standar mutu dan standar harga secara transparan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistemkelas produk berdasarkan standar mutu dan standar
harga secara transparan sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 88(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan
aspek:

a. keamanan pangan produk hortikultura;b. persyaratan kemasan dan pelabelan;c. standar mutu; dand. ketentuan .

SK No 050673 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t74-

d. ketentuan keamanan dan pelindungan terhadap

kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, danlingkungan.

(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelahmemenuhi Perrzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yangditetapkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 90

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran
hortikultura memberikan informasi pasar.

17. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 92

(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk
perdagangan produk hortikultura dapat

menyelenggarakan penjualan produk hortikultura
lokal dan asal impor.
(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk

perdagangan produk hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas
pemasaran yang memadai.

18. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 100

SK No 050674 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-775Pasal 100(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal
dalam usaha hortikultura.

(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal.

19. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 101

Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib
memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknologi.

20. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 122

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 33, Pasal 36
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54
ayat (1) atau ayat (21, Pasal 60 ayat (2), Pasal 71,
Pasal 73 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1),Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal
108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. denda administratif;c. penghentiansementarakegiatan;d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku
usaha;
e. pencabutan izin; dan/atauf. penutupan

SK No 050675 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

-176-

f.

penutupan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Pasal 126 dihapus
22. Pasal 131 dihapus.
Pasal 34

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
diubah sebagai berikut:

1

6 diubah sehingga berbunyi sebagai

Ketentuan Pasal
berikut:

Pasal 6

(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
penggembalaan umum harus dipertahankankeberadaan dan kemanfaatannya secaraberkelanjutan.

(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. penghasil tumbuhan pakan;b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, danpelayanan inseminasi buatan;c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ataud. tempat

SK No 050676 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r77 -

d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan
teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Pemerintah daerah kabupatenlkota yang didaerahnya mempunyai persediaan lahan yangmemungkinkan dan memprioritaskan budi daya

Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai
kawasan penggembalaan umum.
(41 Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk
kerja sama antara pengusahaan peternakan dan
pengusahaan tanaman pangan, hortikultura,
perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang
lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan
tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.
(5) Dalam hal pemerintah daerah kabupatenlkota tidak
menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaanumum sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai
kawasan penggembalaan umum.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan
pengelolaan kawasan penggembalaan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit
dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan
pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan
menengah.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib untuk melakukan
pengembangan usaha pembenihan dan/atau
pembibitan dengan melibatkan peran sertamasyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih,
Bibit, danlatau bakalan.

(3) Dalam

SK No 050677 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t78-(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan

oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit

pembenihan danf atau pembibitan.

(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki
sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat
keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulantertentu.

(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga
sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibityang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak
Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat(s).

3

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dapat dilakukan untuk:
a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit didalam negeri; dan/atau

d. memenuhi keperluan penelitiandanpengembangan.

(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benihdan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan

SK No 050678 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-r794

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

(1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri
dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri
telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibityang terbaik di dalam negeri.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuht Pertzinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenat Perzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
5

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/ataubahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial
harus memenuhi standar atau persyaratan teknis
minimal dan keamanan pakan serta memenuhi
ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Setiap orang dilarang:
a. mengedarkan pakan yang tidak

layak

dikonsumsi;
b. menggunakan

SK No 050679 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-180-

b.

menggunakan dan/atau mengedarkan pakan
Ruminansia yang mengandung bahan pakanyang berupa darah, daging, dan/atau tulang;
dan/atauc. menggunakan pakan yang dicampur hormon
tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakanyang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik
imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh
peternak, perusahaan peternakan, serta pihaktertentu untuk kepentingan khusus.
(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan
jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha

tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya

ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala
usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha
oleh Pemerintah Pusat.

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu

yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha
tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternakyang baik dengan tidak mengganggu ketertibanumum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib untuk melindungi

usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak
sehat diantara pelaku usaha.
7. Ketentuan

SK No 050680 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-181 7

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya
melalui penanaman modal oleh perseorangan warga
negara Indonesia atau korporasi yang berbadan
hukum.

(21 Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal.
8

Ketentuan Pasal 368 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 368

(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar

negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dengan memperhatikan kepentingan peternak.
(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:
a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yangdipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; danc. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak
dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan . .

SK No 050681 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t829

Ketentuan Pasal 36C diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36C

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat
berasal dari suatu negara yang telah memenuhi
persyaratan dan tata cara pemasukannya.
(21 Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang
Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.

(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal
dari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21juga harus terlebih dahulu:a.

dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular dinegara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan
kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas
Veteriner Indonesia;

b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan
surveilan di dalam negeri; danc.

ditetapkan tempat pemasukan tertentu.
(41 Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1O.Ketentuan...

SK No 050682 A

FRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-18310. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
membina dan memfasilitasi berkembangnya industri
pengolahan Produk Hewan.
1

1. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan,penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib
memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan,
dan/atau mengedarkan obat hewan yang:a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada
di Indonesia;
b. tidak memiliki nomor pendaftaran;c. tidak diberi label dan tanda; dand. tidak memenuhi standar mutu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 54

(1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi
dalam negeri atau dari luar negeri.
(2) Ketentuan

SK No 050683 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t84(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan
dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis
risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6O

(1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk

Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa

nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah

provinsi sesuai dengan kewenanganya berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Daerah kabupatenlkota melakukan

pembinaan unit usaha yang memproduksi dan f atau
mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh
unit usaha skala rumah tangga yang belum
memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
(3) Ketentuan...

SK No 050684A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-185-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki
rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan
teknis.

(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan
dokter hewan berwenang di bidang pengawasan
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha
rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

L6. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 69

(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa

laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium
pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa
medik veteriner, danf atau pelayanan jasa di pusat
kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksudpada ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.
17. Ketentuan

SK No 050685 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-18617. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal72(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan
kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan
praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
perjanjian bilateral atau multilateral antara pihakIndonesia dan negara atau lembaga asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 85

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1),Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (4),
Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat(2), Pasal
23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat(3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat(2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2),Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 58 ayat (5),Pasal 59 ayat (1), Pasal 6l ayat (1) atau ayat (2), Pasal
62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72
ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi

administratif.
(2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran;c. pencabutan Pertzinan Berusaha dan penarikan
obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk
hewan dari peredaran;d.pencabutan...
SK No 050686 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-187 -

d.
e.

pencabutan Perizinan Berusaha; dan latau
pengenaan denda.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

L9. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 88

Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan
alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan
fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang,
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga)bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling
sedikit Rp5O.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp500.OO0.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Paragraf 4

Kehutanan
Pasal 35

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama

Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan dalam:a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4374); danb. Undang-Undang

SK No 050687 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESTA-188b

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2073 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5432).
Pasal 36

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4l Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) diubah
sebagai berikut:

1

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dilakukan melalui:

a.
b.
c.
d.

penunjukan kawasan hutan;
penataan batas kawasan hutan;
pemetaan kawasan hutan; danpenetapan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
rencana tata ruang wilayah.

(3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat
geografis atau satelit.

(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan
pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pada daerah yang strategis.
(5) Ketentuan...

SK No 050688 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-189-(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan

pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (41diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
(1)

(2)

(3)

3

Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan
kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan
hutan untuk setiap daerah aliran sungai, danf atau
pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan,manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat
setempat.
Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus
dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan
geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.
Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutanyang harus dipertahankan ialah termasuk padawilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19(1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi

kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.
(21 Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan
dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

4. Ketentuan .

SK No 050689 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-1904

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal26(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(21 Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Pertzinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
5

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal2T

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2) dapat diberikan kepada:a. perseorangan;b. koperasi;c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah; atau
e. badan usaha milik swasta.
6

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan ka5ru, serta
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(21 Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
7. Ketentuan .

SK No 050690 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-191 7

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) dapat diberikan kepada:a. perseorangan;b. koperasi;c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah; atau
e. badan usaha milik swasta.
8

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29A

(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28
dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.

(21 Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan kepada:

a.
b.
c.

perseorangan;kelompok tani hutan; dankoperasi.
Pasal 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan

SK No 050691 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t929

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, danbadan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan
Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan
koperasi masyarakat setempat.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31

(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dankelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek
kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

(2) Ketentuan mengenai Pembatasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

1

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga,
memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan,dan pemasaran hasil hutan.
(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya
dukung hutan.
(3) Ketentuan...

SK No 050692 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-193-(3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan
pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait

pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara
bukan pajak di bidang kehutanan.
(2) Penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal
dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
(3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait

pemanfaatan hutan wajib menyediakan danainvestasi untuk biaya pelestarian hutan.
(41 Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait

pemungutan hasil hutan hanya dikenakan

penerimaan negara bukan pajak berupa provisi dibidang kehutanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

74. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi
dan kawasan hutan lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi
pokok kawasan hutan.
(3) Penggunaan .

SK No 050693 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t94-(3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melaluipinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu
tertentu serta kelestarian lingkungan.

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan
penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat mengatur pelindungan hutan, baik
di dalam maupun di luar kawasan hutan.
(21 Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan

hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang
pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 wajib melindungi hutan dalam areal
kerjanya.

(4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh
pemegang haknya.

(5) Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutanyang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan
dalam upaya pelindungan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

16.Ketentuan...
SK No 050694 A

PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA-19516. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

(1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib

melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan diareal kerjanya.

(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung
jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal
kerjanya.

17. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

(1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha dikawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yangmenimbulkan kerusakan hutan.

(21 Setiap orang dilarang:

a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau

menduduki kawasan hutan secara tidak sah;b. membakar hutan;c. memanen atau memungut hasil hutan di dalamhutan tanpa memiliki hak atau persetujuan daripejabat yang berwenang;d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah;e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutanyang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksudtersebut oleh pejabat yang berwenang;f. membuang benda-benda yang dapat
menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta
membahayakan keberadaan atau kelangsungan
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dang. mengeluarkan

SK No 050695 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t96-

g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi undang-undang yang berasal darikawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yangberwenang.

(3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa,

dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa
yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

18. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50A

(1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d danlatau huruf e
dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok
masyarakat yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5(lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi
administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:a. orang perseorangan atau kelompok masyarakatyang bertempat tinggal di dalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalamkebijakan penataan Kawasan Hutan; ataub. orang perseorangan yang telah mendapatkansanksi sosial atau sanksi adat.

19. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 78

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap...

SK No 050696 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t97 (21 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp7.500.OOO.OO0,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp7.500.000.000,O0 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah).
(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp3.50O.OO0.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp3.500.000.O00,00 (tiga miliar lima ratus juta

rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp3.500.0O0.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp7.500.000.000,O0 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah).
(8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak
Rp 1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

SK No 050697 A(9) Setiap. . .

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-198-(9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (21 huruf f diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1OO.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh

korporasi danlatau atas nama korporasi, korporasi
dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan
1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.

(12) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan
pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat
angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan

kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

20. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 80

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur

dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78,
mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu
untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat

kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada
negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi
hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
(2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan
hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabilamelanggar ketentuan di luar ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi
administratif.

(3) Ketentuan

SK No 050698 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r99-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 37

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2073 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5432) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23, dan angka
24 drubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam komunitas alam
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antarayang satu dan yang lainnya.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap.

3.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan
merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,
penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha atau penggunaan Pertzinan Berusaha yangbertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian
Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yangtelah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yangsedang diproses penetapannya oleh Pemerintah
Pusat.

4.

Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan
hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
5. Penggunaan

SK No 050699 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-200 -

5.

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah
kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalamkawasan hutan untuk perkebunan dan/atau
pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

6.

7.
8.

Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2(dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara
bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan
melakukan perusakan hutan, tidak termasuk
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di
sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan
tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu
untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan
komersial.
Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya
yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan
terjadinya perusakan hutan.
Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya
yang dilakukan untuk menindak secara hukum
terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung,tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk

memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil
hutan kayu dan bukan ka5ru, serta memungut hasil
hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil
untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap
menjaga kelestariannya.

10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan

berupa ka).u melalui kegiatan penebangan,
permudaan, pengangkutan, pengolahan dan

pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.
1 1. Perrzinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutanadalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan
produksi melalui kegiatan pemanenan atau

penebangan, pengayaan, pemeliharaarr) dan
pemasaran.

12.Surat...
SK No 050700 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-20t 12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah
dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas
hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.

13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu
bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu
pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu
dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh)sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian
1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan
tanah.

15. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam
lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerahyang sesuai dengan sifat

pekerjaannya
menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha
pelindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan
komando.

16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang
yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawainegeri sipil tertentu dalam lingkup instansi
kehutanan pusat dan daerah yang oleh UndangUndang diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya.

18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami
sendiri.
19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya
dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan
hutan kepada pejabat yang berwenang.
20. Informan

SK No 050701 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-202 -

20. Informan adalah orang yang menginformasikan

secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah
terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yangberwenang.

21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi yang melakukan perbuatan perusakan
hutan secara terorganisasi di wilayah hukum
Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah
hukum Indonesia.

22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan

hukum maupun bukan badan hukum.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
2

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat,badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh
P erizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.

3

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
Setiap orang dilarang:

a. melakukan
SK No 050702 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-203 a.

bmelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutanyang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan;
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat;

c.

d.

e

f.

o
b

h

J

k

I

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah;memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat
keterangan sahnya hasil hutan;
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal
dari hasil pembalakan liar;
mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melaluidarat, perairan, atau udara;
menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui sungai, darat, laut, atau udara;
menerima, membeli, menjual, menerima tukar,
menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutanyang diketahui berasal dari pembalakan liar;
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

m. menerlma .

SK No 050703 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-204 mmenerima, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, danf atau memiliki hasil hutan
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah.

4

Di antara Pasal 72 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12A

(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam

dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5(lima) tahun secara terus menerus yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a
sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai
sanksi administratif.

(21 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:a. orang perseorangan atau kelompok masyarakatyang bertempat tinggal di dalam danf atau di
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalamkebijakan penataan kawasan hutan; ataub. orang perseorangan yang telah mendapatkansanksi sosial atau sanksi adat.
5

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:amembawa alat-alat berat danf atau alat-alat lainyang lazirn atau patut diduga akan digunakan

untuk melakukan kegiatan penambangan
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalambkawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;
melakukan kegiatan penambangan di dalamkawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;c. mengangkut

SK No 050704 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-205 -

c.

mengangkut dan/atau menerima titipan hasil

tambang yang berasal dari kegiatan
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/ataue.

menyimpan hasil tambang yang berasal darikegiatan penambangan di dalam kawasan hutan
tanpa Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
danf atau
membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil
tambang dari kegiatan penambangan di dalamkawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alatlainnya yang lazirn atau patut diduga akan

digunakan untuk

melakukan kegiatan

perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun

di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat;b.
c.

melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalamkawasan hutan;
mengangkut dan/atau menerima titipan hasilperkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/ ataue.

menyimpan hasil perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
dan/ataumembeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

6. Di antara

SK No 050705 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-206 6

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5(lima) tahun secara terus menerus yang melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, hurufc, danf atau huruf d dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:a. orang perseorangan atau kelompok masyarakatyang bertempat tinggal di dalam danf atau di
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalamkebijakan penataan kawasan hutan; ataub. orang perseorangan yang telah mendapatkansanksi sosial atau sanksi adat.
7

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a, huruf b, huruf c, Pasa1 17 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, hurufc, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan
tanpa Perrzinan Berusaha yang dilakukan oleh badan
hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif
berupa:

a.
b.
c.
d.
e.

teguran tertulis;
paksaan pemerintah;
denda administratif;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan f atau
pencabutan Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan

SK No 050706 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-207 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24
Setiap orang dilarang:a.
b.

memdsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hasil hutan kayu dan f atau penggunaan kawasan
hutan;
menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan
kawasan hutan; dan/atauc. memindahtangankan atau menjual Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali
dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

9

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
Setiap pejabat dilarang:a.

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan kewenangannya;

b.

c.
d.

menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan
hutan danf atau Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidaksah;e.melakukan...
SK No 050707 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-208 -

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya
pembalakan liar dan f atau penggunaan kawasanf.

hutan secara tidak sah;menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak;g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas
dengan sengaja; dan/atauh.

lalai dalam melaksanakan tugas.

10. Pasal 53 dihapus.
1

1. Pasal 54 dihapus

12. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 82(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;b.

melakukan penebangan pohon dalam kawasan

hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

dan/atauc. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf c,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp500.0OO.00O,O0 (limaratus juta

rupiah) dan paling banyak
Rp2.50O.OOO.O00,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah).

(2) Dalam...

SK No 050708 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-209 -(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yangbertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak
terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.O00,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp5OO.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang:a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;b.

melakukan penebangan pohon dalam kawasan

hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

dan/atauc. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf c'
dipidana bagi:a. pengurLrsnya dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); danf atau
b. korporasi dikenai pemberatan I 13 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

13. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 83

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. memuat

SK No 050709 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-2to -

a. memuat,b.

membongkar, mengeluarkan,

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf d;mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
dan/atauc. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.OO0.0OO,00 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).
(21 Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memuat,b.

membongkar, mengeluarkan,

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf d;mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
dan/atauc. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp10.000.O00,OO(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.00O.000.00O,0O (satu miliar rupiah).

(3) Dalam

SK No 050710 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-2ll (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c dilakukan olehorang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5(lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp500.00O,00 (lima ratus
ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,OO(lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:a. memuat,b.

membongkar, mengeluarkan,

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf d;mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
dan/atauc. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,
dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit
RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan
1/3 dari denda pokoknya.

(5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun serta pidana denda.

14.Ketentuan...

SK No 050711 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-2r214. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 84

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa

alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang,memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.00O,00 (limamiliar rupiah).
(21 Orang perseorangan yang karena kelalaiannya
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8(delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp10.O00.000,00(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf f dipidana bagi:a. pengurusnya dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); dan/atau
b. korporasi dikenai pemberatan I 13 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

15. Ketentuan

SK No 050712 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-2t3 15. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 85

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa
alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim
atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau
alat-alat lainnya yang l,azim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalamkawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g

dipidana bagi:a. pengurLrsnya pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda paling sedikitb.

RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); dan/atau
korporasi dikenai pemberatan I 13 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:a.

melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf b;
dan/ataub. membawa .

SK No 050713 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-2t4 -

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alatlainnya yang lazirn atau patut diduga akan

digunakan untuk

melakukan kegiatan

perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun

di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
L7 ayat (2) huruf a;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.0O0.000.00O,00 (limamiliar rupiah).

(21 Korporasi yang:a.

b.

melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;
dan/ataumembawa alat-alat berat dan/atau alat-alatlainnya yang lazim atau patut diduga akan

digunakan untuk

melakukan kegiatan

perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun

di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf a;
dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya
paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling larna 20(dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp50.000.000.0OO,00 (lima puluh

miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai
pemberatan I l3 dari denda pokoknya.

17. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 93(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a mengangkut

SK No 050714 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-2t5 -

a.

mengangkut dan/atau menerima titipan hasilperkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau

menyimpan hasil perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;dan/atauc.

membeli, memasarkan, dan latat mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp1.500.O00.000,OO (satumiliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(21 Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasilperkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;dan/atauc.

membeli, memasarkan, dan f atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana

SK No 050715 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-216 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau

pidana denda paling sedikit Rp100.00O.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:a. mengangkut danf atau menerima titipan hasit
perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;b. menjuai, menguasai, memiliki, dan/ atau

menyimpan hasil perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;dan/atauc.

membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,
dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun danf atau pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan ll3
dari denda pidana yang dijatuhkan.
18.

Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 96

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:a.
memalsukan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;b.menggunakan...
SK No 050716 A

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA-2t7 -b.

menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau

penggunaan kawasan hutan sebagaimanac.

dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
memindahtangankan atau menjual Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.000.O00,00 (limaratus juta

rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,0O (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

(2) Korporasi yang:a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimanab.

dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu danf atau

penggunaan kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 1nuruf b; dan/atauc. memindahtangankan atau menjual Perrzinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf c,
dipidana bagi:
1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).
2. korporasi dikenai pemberatan I/3 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

19. Ketentuan

SK No 050717 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-2t8 19. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 105
Setiap pejabat yang:a.

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan

hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a;

b.

c.
d.
e.

f.

menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan
Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf b;
melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
danf atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;melakukan permufakatan untuk terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf e;
menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf f; dan/atau

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalammelaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 hurufg,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.OO0.000,OO (sepuluh
miliar rupiah).
20. Di antara

SK No 050718 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-2r9 -

20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua)pasal, yakni Pasal i 10A dan Pasal 1 10B sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1 10A(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yangtelah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha didalam kawasan hutan sebelum berlakunya UndangUndang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya

Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai
sanksi administratif, berupa:a.
b.

pembayaran denda administratif; dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara

bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 1 10B(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) hurufb, huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat(2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan
lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan

Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif,
berupa:a.
b.
c.

penghentian sementara kegiatan usaha;
pembayaran denda administatif; dan/atau
paksaan pemerintah.
(2) Dalam . .

SK No 050719 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-220 -(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yangbertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima)
hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dandiselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara

bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

21. Pasal 111 dihapus.

22. Pasal 112 dihapus
Paragraf 5

Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pasal 38

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha
dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, UndangUndang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor I47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6525);
b. Undang-Undang

SK No 050720 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA-221 -b.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOl tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOl Nomor 136, Tambahanc.

d.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al52);
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ot4 tentang
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5585); dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
Pasal 39

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
diubah sebagai berikut:
1

Di antara Pasal 128 dan 129 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal I28A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal l28A
(1)

(2)

Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilaitambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal lO2 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu
terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128.
Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban
penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu
bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nolpersen).
(3) Ketentuan...

SK No 050721 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-222 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

2

Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 162
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan
usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau
SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (21dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp100.O00.000,00(seratus juta rupiah).

Pasal 40

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2OOl tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152lr diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2l dan angka 22 diubah, danangka 23 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, danbitumen yang diperoleh dari proses penambangan,
tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yangdiperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. GasSK No 050722 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-223 -

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

3.

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi.

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yangdiberikan Negara kepada Pemerintah untuk
menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi.

6.

7.

Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yangberhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan letak dan potensi sumber daya
Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.

8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan

memperoleh informasi mengenai kondisi geologi
untuk menemukan dan memperoleh perkiraancadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjayang ditentukan.

9.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari

Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan

sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan
untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta kegiatan lain yangmendukungnya.

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau
Niaga.
1 1. Pengolahan

SK No 050723 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-224 1

1. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,

memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, danmempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau
Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan
lapangan.
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak
Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari
Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan
Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa transmisi dan distribusi.
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
impor Minyak Bumi danlatau hasil olahannya,
termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah
seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas
kontinen Indonesia.

16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk
pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja danberkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yangdidirikan dan berbadan hukum di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan
kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

79. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan

Eksplorasi dan

Eksploitasi yanglebihmenguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

20.Izin
SK No 050724 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-225 -

20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan
Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan
tujuan memperoleh keuntungan danf atau laba.

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
23. Dihapus.
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan
terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha
Hilir.
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dantanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.
2

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alamstrategis tak terbarukan yang terkandung di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakankekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha
Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
3. Ketentuan

SK No 050725 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-226 3

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan
berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:a. Kegiatan Usaha Hulu; danb. Kegiatan Usaha Hilir.
(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a terdiri atas:a.
b.

Eksplorasi; dan
Eksploitasi.

(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b terdiri atas:

a.
b.
c.
d.
4

Pengolahan;
Pengangkutan;

Penyimpanan; dan
Niaga.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh
Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan kegiatan usaha:

a.
b.
c.
d.

Pengolahan;
Pengangkuatan;

Penyimpanan; dan f atau
Niaga.
(3) Perizinan.

SK No 050726 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-227 -(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan
sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.

(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan
menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara

elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23A

(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hiiir
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa

penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda,

dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi
administratif terhadap :a. pelanggaran salah satu persyaratan yangtercantum dalam Perizinan Berusaha; danf ataub. ketidakterpenuhinya persyaratan yangditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan .

SK No 050727 A

PRES IDENREPUELIK INDONESIA-228 7

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau
Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
8

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau denda paling tinggi Rp50.00O.000.00O,O0 (limapuluh miliar rupiah).

9Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,

dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 4 I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2I7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah sebagai
berikut:
1

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasai4...
SK No 050728 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-229 Pasal 4(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasionai yangdikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran ra}ryat.

(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupatenlkota sesuai dengan
kewenangannya dan berdasarkan prinsip
pemanfaatan.
2

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)dilakukan terhadap:
a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yangberada pada:

1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan
lindung;

2. Kawasan Hutan konservasi;
3. kawasan konservasi di perairan; dan
4. wilayah laut lebih dari L2 (dua belas) milb.

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
di seluruh Indonesia.
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

yang berada di seluruh wilayah Indonesia,

termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan
Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, danwilayah laut.

(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang beradapada:

a. lintas...

SK No 050729 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA,-230 -

a. lintas wilayah kabupatenlkota dalam satu
provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
Kawasan Hutan lindung; danb. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang beradapada:

a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;

dan

b.
3

wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dariwilayah laut kewenangan provinsi.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)meliputi:
a. pembuatan kebijakan nasional;b. pengaturan di bidang Panas Bumi;c.
d.

Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;

pembuatan norma, standar, pedoman, dan kriteria
untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
pemanfaatan langsung;e.
f.

pembinaan dan pengawasan;g.

inventarisasi dan pen)'Lrsunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi;

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi;

h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/ataupemanfaatan Panas Bumi; dani.pendorongan...
SK No 050730 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-23r -

i.
4

pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dankemampuan perekayasaan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalampenyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat meliputi:a.

pembentukan peraturan perundang-undangan daerah
provinsi di bidang Panas Bumi untuk pemanfaatan
Langsung;b.

pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

c.
d.
e.
5

pembinaan dan pengawasan;
pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi pada wilayah provinsi; daninventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal
berikut:

8 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 8Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalampenyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) ditaksanakan sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, meliputi:a.

pembentukanperaturanperundang-undangandaerah

kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung;

b.
c.
d.

pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
pembinaan dan pengawasan;

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dane. inventarisasi

SK No 050731 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-232 -e.
6

inventarisasi dan pen5rusunan neraca sumber daya

dan cadangan Panas Bumi pada wilayahkabupaten/kota.
Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal g ayat (1) huruf a wajib

terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfaatan Langsung.

(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yangberada pada:a. lintas wilayah provinsi, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;b. Kawasan Hutan konservasi;
c. kawasan konservasi di perairan; dand. wilayah laut lebih dari t2 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh

Indonesia.

(3) Pertzinan Berusaha terkait pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:a. lintas wilayah kabupatenlkota dalam satu
provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
Kawasan Hutan lindung; danb. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(4) Perizinan

SK No 050732 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-233 -(4) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yangberada pada:a. wilayah kabupatenf kota, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;

dan

b.

wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dariwilayah laut kewenangan provinsi.
(5) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari
Setiap Orang.

(6) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
7

Pasal 12 dihapus.

8.

Pasal 13 dihapus

9.

Pasal 14 dihapus

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur
dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan

Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,
termasuk harga energi Panas Bumi, diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

1 1. Ketentuan . . .

SK No 050733 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-234 1

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23

(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
b wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi.

(2) Perrzinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan
hasil penawaran Wilayah Kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24
Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan,
pemegang Pertzinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 25 dihapus
L4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36

(1) Pemerintah Pusat dapat mencabut Peizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha
di bidang Panas Bumi:

a. melakukan

SK No 050734 A

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA-235 -

a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu

ketentuan yang tercantum dalam Perizinan

Berusaha di bidang Panas Bumi; dan/ataub. tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih
dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu
6 (enam) bulan kepada pelaku usaha di bidang panas
Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha
di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal
33 huruf d jika:a.

Pelaku usaha di bidang Panas Bumi memberikan
data, informasi, atau keterangan yang tidak benardalam permohonan; ataub.

Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi dinyatakanbatal berdasarkan putusan pengadilan.

16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Dalam }:ral Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib
memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Kewajiban

SK No 050735 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-236 -(2) Kewajiban pelaku usaha di bidang panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan

dari Pemerintah Pusat.

(3) Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan
pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang panas
Bumi setelah pelaku usaha di bidang panas Bumi
melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di
Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

(1) Badan Usaha pemegangPerizinan Berusaha di bidang
Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,
Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (l)atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 31
ayat (3), atau Pasal 32 ayat (21 dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:

a.
b.
c.
d.

peringatan tertulis;
penghentian sementara seluruh kegiatan;
denda administrasi; dan latau

pencabutanPerizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42 .. .

SK No 050736 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-237 Pasal 42(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah

negara, hak atas tanah, tanah ulayat, danf atau
Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas
bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atastanah negara atau pemegang hak atau Perizinan
Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan Eksplorasi

untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum
melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan

penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai
tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau
Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (21 dilakukan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, gantirugi yang layak, pengakuan, atau bentuk penggantian
lain kepada pemakai tanah di atau tanah negara atau
pemegang hak.

(41 Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi
dilakukan oleh badan usaha milik negara yangmendapat penugasan khusus dari Pemerintah,
penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

(1) Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan
Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait
Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas
Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah
ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:
a. memperlihatkan . .

SK No 050737 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-238 -

a.

memperlihatkan:

1. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan
Langsung atau salinan yang sah; atau

2. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi atau
salinan yang sah;b.
c.

memberitahukan maksud dan tempat kegiatan
yang akan dilakukan; danmelakukan penyelesaian atau jaminan
penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah
di atas tanah negara dan/atau pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Jika pemegang Perizinan Berusaha terkait

Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan
Berusaha terkait Panas Bumi telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau

pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan
Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau

pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi
untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi diatas tanah yang bersangkutan.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46

Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi
pengusahaan Panas Bumi yang telah memegangPerizinan
Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

21. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal4T

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan
pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan Perizinan
Berusaha yang diberikan.

22. Ketentuan . . .

SK No 050738 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-239 -

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib:a.

memahami dan menaati peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan memenuhi standar yang berlaku;bmelakukan pengendalian pencemaran dan f atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.

23. Ketentuan Pasai 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi
kewajiban berupa:a.
b.

pajak daerah; danretribusi daerah.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak

memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau
Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian

SK No 050739 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-240 -b.

penghentian sementara seluruh kegiatan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung; dan/atauc.

pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 56

(1) Badan Usaha pemegangPerizinan Berusaha di bidang

Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h,huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54
ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;b.

penghentian sementara seluruh kegiatan
Eksplorasi,c.
d.

Eksploitasi, dan pemanfaatan; danlatau

pencabutanPerizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

SK No 050740 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-241 Pasal 59(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan(2)

pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

27. Pasal 60 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal6T

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, danfatau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

29. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 68

Setiap orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsungiia"L pada lokasi yang ditetapkan dalam Pertzinar
mengakibatkan timbulnya
Berusaha yangkorban/kerusakan kesehatan, keselamatan, danfatau
lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp7.O00.O00.000,00 (tujuh miliar rupiah).

30.Ketentuan...

SK No 050741 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-242 -

30. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 69

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yangmengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana d.enda paling banyak Rp10-000.000.000,O0(sepuluh miliar ruPiah).

31. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 70

Badan usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi,
Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21dipidana dengan denda pating banyak
Rp70.000.000.000,00 (tujuh putuh miliar rupiah)'

32. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 71

Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak

Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yangmengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp50.000'000'000,00(lima puluh miliar ruPiah).

33. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal72...

SK No 050742 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-243 Pasal72
Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi tidak sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp 100.000.000.00O,0O (seratus miliar rupiah).

34. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 73

Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau
merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tu:uh) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp70.OO0.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

35. Pasal 74 dihapus.
Pasal42
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2OOg tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 133, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah sebagai

berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 15, danangka 16 diubah, serta angka 11 dihapus sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Ketenagaiistrikan adalah segala sesuatu yang1menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

2.Tenaga...

SK No 050743 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-244 -

2- Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunderyang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
3.

didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi
tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi,
elektronika, atau isyarat.
Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi,

distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada

konsumen.

4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan
memproduksi tenaga listrik.

5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau kekonsumen, atau penyaluran tenaga listrik
antarsistem.

6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan
ke konsumen.

7.
8.
9.

Konsumen adalah setiap orang atau badan yangmembeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.
Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha
penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana

pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yangmeliputi bidang pembangkitan, transmisi, dandistribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

10. Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah

perizinan untuk melakukan kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga
listrik.

1

1. Dihapus.
12. Wilayah .

SK No 050744 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-245 -

12. Wilayah usaha adalah witayah yang ditetapkan
Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha
melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan
tenaga listrik.

13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yangterdapat di atas tanah tersebut.

14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada

pemegang hak atas tanah berikut bangunan,
tanaman, danf atau benda lain yang terdapat di atastanah tersebut karena tanah tersebut digunakan

secara tidak langsung untuk

pembangunan
ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan ataupenyerahan hak atas tanah.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
ketenagalistrikan.

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan,baik yang berbadan hukum maupun yang bukan
berbadan hukum.

2

Ketentuan Pasal
berikut:

3 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 3

SK No 050745 A

FRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-246 Pasal 3(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yan.g
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip

otonomi daerah sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan,pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaantenaga listrik.
3

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4

(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah.

(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik.

(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:a. kelompok masyarakat tidak mampu;
b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
di daerah yang belum berkembang;c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencild.

dan perbatasan; danpembangunan listrik perdesaan.
(4) Ketentuan...

SK No 050746 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-247 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan danasebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam(4)

Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah
ketenagalistrikan meliputi :a.

penetapan kebijakan
nasional;bPusat dibidangketenagalistrikan

penetapan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan ;cpenetapan standar, pedoman, dan kriteria dibidang ketenagalistrikan ;dpenetapan pedoman penetapan tarif tenaga
listrik untuk konsumen;
penetapan rencana umum ketenagalistrikanenasional;fpenetapan wilayah usaha;openetapan Perizinan Berusaha terkait jual belitenaga listrik lintas negara;h.

penetapan Perizinan Berusaha penyediaanb'tenaga listrik;
1.

J

k

penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen
dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum;
penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik
dan sewa jaringan tenaga tistrik dari pemegang
Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum;

penetapan persetujuan penjualan kelebihan

tenaga listrik dari pemegang perizinan
Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan sendiri;

1. penetapan .

SK No 050741 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-248 -

l.
m.

n.

penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
jasa penunjang tenaga listrik;
penetapan Pertzinan Berusaha terkait usaha
jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan
oleh badan usaha miiik negara atau penanam
modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh
penanam modal asing;

penetapan Perizinan Berusaha terkait

pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, daninformatika pada jaringan milik pemegang
Perizinan Berusaha terkait penyediaan tenaga
listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

o.
p.
q.

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang ketenagalistrikan;
pengangkatan inspekturketenagalistrikan;

pembinaan jabatan fungsional inspektur
ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat

pemerintahan; danr.

penetapan sanksi administratif kepada badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan meliputi:
a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan;b.
c.

penetapan rencana umum ketenagalistrikan
daerah provinsi;
pembinaan dan pengawasan kepada badan

usaha di bidang ketenagalistrikan yang
Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat;d.

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan

untuk provinsi; dane. penetapan. . .

SK No 050748 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-249 -epenetapan sanksi administratif kepada badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun
berdasarkan kebijakan energi nasional dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana
umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
6

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a
meliputi jenis usaha:a. pembangkitan tenaga listrik;

b.
c.
d.

transmisi tenaga listrik;
distribusi tenaga listrik; dan/atau
penjualan tenaga listrik.

(2) Usaha

SK No 050749 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-250 -(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara terintegrasi.
(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha
dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi,
dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha
pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan diluar Wilayah Usahanya.
(5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1(satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), danayat (5) diatur dalam Peraturan pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

(1) Usaha penyediaan tenaga 1istrik untuk kepentingan

umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.
(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum.

(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya

masyarakat dalam melakukan usaha penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum wajib

mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

(4) Untuk...

SK No 050750 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-25r (4)

Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan
tenaga listrik, Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah provinsi sesuai kewenangannya memberi
kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan

usaha milik swasta, atau koperasi sebagai

penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik
terintegrasi.

(s)8Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah,badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat
menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut,
Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik
negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13(1) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri.
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah
Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan
usaha lainnya.
(3) Instansi Pemerintah pusat, instansi pemerintah
Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, badan usaha swasta, koperasi,perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listiik
untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan
produk dan potensi dalam negeri.
9Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

SK No 050751 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-252 Pasal 16(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik;b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga
listrik;c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga
listrik;

d.
e.
f.
g.
h.
i.

pengoperasian instalasi tenaga listrik;

pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

penelitian dan pengembangan;pendidikan dan pelatihan;
laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;

sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga

listrik;j.

sertihkasi kompetensi tenaga

teknikketenagalistrikan;k.

sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga
listrik; dan
1. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik.
(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan
usaha milik rregara, badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi
yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi,
klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang
tenaga listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18

SK No 050152 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-253 Pasal 18
Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal gdilaksanakan se telah mendapatkan p erizinan Berusaha.
1

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 diberikan kepada badan usaha untuk

kegiatan:a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum;

b. usaha penyediaan tenaga listrik untukc.

kepentingan sendiri; danusaha jasa penunjang tenaga listrik.

(21 Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk
kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara.

(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik *..jiu

memenuhr Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

I2

Pasal 2O dihapus.

13. Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya menetapkan perizinan
Berusaha.

(2) Pemerintah

SK No 050753 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-254 -(21 Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan
Berusaha.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22

Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga
listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23

(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelahmendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(21 Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum

terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24

SK No 050754 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-255Pasal24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

Penetapan Pertzinan Berusaha industri penunjang tenaga
listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27

(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)berhak untuk:

a. melintasi sungai atau danau, baik di atas
b.
c.
d.

maupun di bawah permukaan;
melintasi laut, baik di atas maupun di bawah
permukaan;
melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

masuk ke tempat umum atau perseorangan dan
menggunakannya untuk sementara waktu;e.

menggunakan tanah dan melintas di atas atau dibawah tanah;f.

melintas di atas atau di bawah bangunan yangdibangun di atas atau di bawah tanah; dang.memotong...

SK No 050755 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-256 -

g.

memotong dan/atau menebang tanaman yangmenghalanginya.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemegang perizinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik harus
melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
19

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:a.
b.

menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standarmutu dan keandalan yang berlaku;
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

konsumen dan masyarakat;

c.
d.
20

memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;danmengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29(1) Konsumen berhak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;
b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus
dengan mutu dan keandalan yang baik;c.

memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya
dengan harga yang wajar;d.

mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila
ada gangguan tenaga listrik; dane. mendapat

SK No 050756 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-257 -e.

mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadamanyang diakibatkan kesalahan danf atau kelalaian
pengoperasian oleh pemegang perizinan
Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum sesuai syarat yang diatur
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
(2) Konsumen wajib:
a. melaksanakan pengamanan terhadap bahayayang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga
listrik;b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milikkonsumen;c,memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan
peruntukannya;dmembayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan

e.

(3)

menaati persyaratan
ketenagalistrikan.

teknis dibidangKonsumen bertanggung jawab apabila karena
kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaantenaga listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2t Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Penggunaan tanah oleh pemegang perizinan Berusaha
untuk kegiatan penyediaan tenaga tistrik untuk
melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi
hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang
hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai
dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.
(2) Ganti...

SK No 050757 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-258 -(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan untuk tanah yangdipergunakan secara langsung oleh pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaantenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atastanah.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak
langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk

kegiatan penyediaan tenaga listrikyangmengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atastanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi
transmisi tenaga listrik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungankompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(5) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat bagiantanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanahatau pemakai tanah negara, sebelum memulai

kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk

kegiatan penyediaan tenaga tistrik

wajib
menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang perizinan

Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik
terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dengan
memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak
atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Ganti...

SK No 050758 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-259 -(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan
kepada peme gan g P erizrnan Beru saha untuk ke giatan
penyediaan tenaga listrik.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga

listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yangsehat.

(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan
atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan
tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

(1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik
untuk konsumen dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional,
daerah, konsumen, dan pemegang Perrzinan
Berusaha penyediaan tenaga listrik.
(3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara
berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.
25. Ketentuan

SK No 050759 A

PRESIDENREPUEL|K INDONESIA-260 -

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaantenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik

untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan
Perrzinan Berusaha.

27. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan

keselamatan

ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan kondisi:a. andal dan aman bagi instalasi;b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk
hidup lainnya dari bahaya; danc. ramah lingkungan.
(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan standardisasi peralatan dan
pemanfaat tenaga listrik;b. pengamanan instalasi tenaga listrik; danc. pengamanan

SK No 050760 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-261 -

c.

pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib

memiliki sertifikat laik operasi.
(5) setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib
memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan
wajib memiliki sertifikat kompetensi.
(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan,
sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia,
dan sertif,rkat kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

28

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

(1) Pemanfaatan jaringan tenaga tistrik untuk

kepentingan telekomunikasi, multimedia, daninformatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diiakukan
dengan persetujuan pemilik jaringan.
(3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan
Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 46

SK No 050761 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-262 Pasal 46(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
penyediaan tenaga listrik dalam hal:a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi
untuk pembangkit tenaga listrik;b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, daninformatika;
pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;c.
d. pemenuhanpersyaratanketeknikan;e. pemenuhan aspek pelindungan lingkunganf.

hidup;
pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa
dalam negeri;

g. penggunaan tenaga kerja asing;h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalanpenyediaan tenaga iistrik;i. pemenuhanpersyaratanperizinan;j. penerapan tarif tenaga listrik; dank. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh
usaha penunjang tenaga listrik.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:
a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan;c. melakukan penelitian dan evaiuasi atas laporanpelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
dand.memberikan...

SK No 050762 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-263 -

d. memberikan sanksi administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat danf atau Pemerintah Daerah dibantu oleh
inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3),Pasal 22, Pasal23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal28,
Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37,
Pasal 42, Pasal 44 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal
45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a.
b.
c.
d.

teguran tertulis;
pembekuan kegiatan sementara;
denda; danf atau

pencabutanPerizinan Berusaha.

(21 Setiap orang yang mendirikan bangunan atau

membiarkan bangunan dan f atau menanam kembali
tanaman yang:a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3O ayat (2) dan/atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);b. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak
bebas minimum jaringan tenaga listrik; atauc. berpotensi

SK No 050763 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-264 -

c. berpotensi membahayakan keselamatan
dan/atau mengganggu keandalan penyediaantenaga listrik,

dikenai sanksi administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya

korban/kerusakan kesehatan, keselamatan,

dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,0O (tiga miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaantenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 yang mengakibatkan timbulnya

korban/kerusakan kesehatan, keselamatan,

dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp4.000.000.0O0,0O (empat miliar
rupiah).

(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan

kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun dan denda paling banyak Rp2.00O.OO0.000,00(dua miliar rupiah).
32. Ketentuan

SK No 050764 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-265 -

32. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) yang mengakibatkan kematian seseorang
karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda pating
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha
penyediaan tenaga listrik, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (21,pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga
listrik wajib memberi ganti rugi kepada korban.
(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

33. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51A
Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkanbangunan dan/atau menanam kembali tanaman yangtelah:

a.
b.

diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2) dan/atau kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum
jaringan tenaga listrik; dan/atauc. membahayakan

SK No 050765 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-266 -c.

membahayakan keselamatan danlatau mengganggu
keandalan penyediaan tenaga listrik,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

34. Pasal 52 dihapus

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 54

(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga
listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yangmengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp500.000.OO0,00 (lima ratus juta
rt.piah).

(2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat

dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampakyang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi
menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.
Paragraf 6

Ketenaganukliran
Pasal 43

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha darisektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun L997 tentang Ketenaganukliran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676)
diubah:1. Di antara

SK No 050766 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-267 1

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2,{ sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A

Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan
Berusaha terkait ketenaganukliran.
2

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yangberada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan
tenaga nuklir.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan

peraturan, perizinan, dan inspeksi.
3

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9(1)Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara.

(2)

Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha
pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan
ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

(3)

4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

SK No 050767 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-268 Pasal 9A(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha
yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan
Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik

negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik
swasta.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(4) Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yangmenghasilkan mineral ikutan radioaktif.
(5) Badan usaha terkait pertambangan mineral danbatubara yang menghasilkan mineral ikutan
radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(6) Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha
menemukan mineral ikutan radioaktif, pelaku wajib
mengalihkan kepada Negara atau badan usaha milik
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan
Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5.

Pasal 10 dihapus

6

Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalampenjelasan.

7

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17

SK No 050768 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-269 Pasal 17(i) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib

memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat,
kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan
instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor
nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

8.

Pasal 18 dihapus.

9

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yangmemanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

(1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan
lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.
(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1 1. Ketentuan

SK No 050769 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-270 1

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasai 4 1

(1) Setiap orang yang membangun, mengoperasikan,

dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (21 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miiiar

rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 77 ayat (2) yang menimbulkan
kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.0O0,00 (dua puluh miliar rupiah).
(3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu)

tahun.

Paragraf 7
Perindustrian
Pasal44
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian,beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2Ol4
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

SK No 050770 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-27t Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

a.
b.
c.
d.

pembangunan sumber daya manusia;
pemanfaatan sumber daya alam;
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan
inovasi;e.
f.
2

penyediaan sumber pembiayaan; danpenyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong
bagi industri.

Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48A

(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi

dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah Daerah sesuai

dengankewenangannya memberikan kemudahan untuk
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
sesuai dengan rencana kebutuhan industri.
(21 Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku
dan/atau bahan penolong untuk industri sesuai
dengan rencana kebutuhan industri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50. . .

SK No 050771 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-272 -

Pasal 50

(1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan,
pembinaan, pengembangan, dan pengawasan
Standardisasi Industri.

(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud
SNI, spesihkasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
4

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 53

(1) Setiap Orang dilarang:
a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaianpada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak
memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara; ataub. memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industriyang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberiakukan
secara wajib.
(2) Pemerintah Fusat dapat menetapkan pengecualianatas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tatacara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang
tertentu.
5Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57

SK No 050772 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-273 Pasal 57(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara
wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
dilakukan melalui penilaian kesesuaian.
(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara
sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yangtelah terakreditasi.

(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan

secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yangtelah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

(1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh

rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksuddalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan
pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

7

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 84 .

SK No 050773 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-274 Pasal 84
(1)

(2)

Industri Strategis dikuasai oleh negara.
Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Industri yang:a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi
kesejahteraan ralryat atau menguasai hajatb.

hidup orang banyak;meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah
sumber daya alam strategis; dan/atauc. mempunyai kaitan dengan kepentingan
pertahanan serta keamanan negara.

(3)

Penguasaan Industri Strategis oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

a.
b.
c.
d.
e.
(4)

pengaturan kepemilikan;
penetapan kebijakan;

pengaturan Perizinan Berusaha;
pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
pengawasan.

Pengaturan kepemilikan Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adilakukan melalui:a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah
Pusat;

b. pembentukan usaha patungan antara
Pemerintah Pusat dan swasta; atau

c.

(s)

pembatasan kepemilikan oleh penanam modal
asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit
meliputi:
a. penetapan jenis Industri Strategis;b.

pemberian fasilitas; danc. pemberian. . .

SK No 050714 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-275 -

c.

pemberian kompensasi kerugian.

(6) Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cdiberikan oleh Pemerintah Pusat.

(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ddilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah
produksi, distribusi, dan harga produk.
(S) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai
objek vital nasional dan pengawasan distribusi.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 101

(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a.
b.
c.

Industri kecil;
Industri menengah; dan
Industri besar.
(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai
dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; danb. menjamin keamanan dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi, penyimpanan, serta
pengangkutan.

9.

Pasal 102 dihapus.
10. Ketentuan

SK No 050775 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-276 -

10. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 104

Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3)dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
11.

Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 105

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib
memenuh i Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi

standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

(3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

12. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 105A

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus
dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang kawasan ekonomi khusus yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
13

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106SK No 050776 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-277 Pasal 106(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri
wajib berlokasi di Kawasan Industri.

(2) Kewajiban berlokasi diKawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikanbagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan
Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kotayang:

a. belum memiliki Kawasan Industri;b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh

kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya
telah habis; atauc. terdapat Kawasan Ekonomi Khusus yang
memiliki zona industri.

(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi diKawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga berlaku bagi:a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak
berpotensi menimbulkan pencemaran
lingkungan hidup yang berdampak luas; ataub.

Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus
dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi
khusus.
(41 Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan
Industri.
(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

t4

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 108.

SK No 050117 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-278 Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal lO4, Pasal

105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO7
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15

Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 15(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
Industri.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) diwujudkan dalam bentuk:a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/ataub. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran sertamasyarakat dalam pembangunan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

t6

Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 17

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan
kegiatan usaha Kawasan Industri.
(2) Pengawasan

SK No 050778 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-279 -(21 Pengawasan dan

pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri.

(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit meliputi:
a. sumber daya manusia Industri;b. pemanfaatan sumber daya alam;c. manajemen energi;
d. manajemen air;e. SNI, spesifikasi teknis, danf atau pedoman tatacara;
f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;g. standar Industri Hijau;
h. standar Kawasan Industri;i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Industri dan Pertzinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri; danj. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
(4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan
usaha Kawasan Industri diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 8

SK No 050779 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-280 Paragraf 8
Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian

Pasal 45

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha darisektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, danstandardisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);b.

c.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193); dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 295, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5604).

Pasal 46

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal6...

SK No 050780 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-28t Pasal 6(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang
yang diperdagangkan di dalam negeri.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau
kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

,

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang
pengembangan, penataan, dan pembinaan yangsetara dan berkeadilan terhadap Pasar ralqrat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja
sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer
dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Pengembangan, penataan, danpembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang,
zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi
pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
(3) Ketentuan

SK No 050781 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-282 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha,tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf d merupakan salah satu sarana
Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan keluar negeri.

(21 Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Setiap pemilik gudang yang tidak memiliki Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
5

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17

(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yangmelakukan penyimpanan Barang yang ditujukan

untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan

pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah
Barang yang disimpan dan jumlah Barang yangmasuk dan yang keluar dari Gudang.
(2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yangtidak menyelenggarakan pencatatan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(3) Ketentuan...

SK No 050782 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-283 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan

administratif Barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha

Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualianterhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan

pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenar Perizinan Berusaha
di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau
informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan
Barang kebutuhan pokok danf atau Barang penting.
(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data
dan/atau informasi mengenai persediaan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
8

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal33...

SK No 050783 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-284 Pasal 33(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi
ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib

menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan
menarik Barang dari:

a.
b.
c.
d.
e.

distributor;
agen;grosir;pengecer; dan/atau

konsumen.

(2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan
penarikan dari Distribusi terhadap Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai sanksi administratif.

9

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan

penetapan Barang danf atau Jasa yang ditetapkan
sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi
Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2).

(21 Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38 .

SK No 050784 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-285 Pasal 38(1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan
Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian dibidang Ekspor dan Impor.

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk:

a. peningkatan daya saing produk Ekspor
Indonesia;b.

peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar
negeri;c.
d.

peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir
sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; danpeningkatan dan pengembangan produk invensi
dan inovasi nasional yang diekspor ke luar
negeri.

(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit
meliputi:
a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah
produk ekspor;b. pengharmonisasian Standar dan prosedur
kegiatan Perdagangan dengan negara mitra
dagang;c.
d.
e.

penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan
Luar Negeri;
pengembangan sarana dan prasarana penunjang
Perdagangan Luar Negeri; danpelindungan dan pengamanan kepentingan
nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar
Negeri.

(41 Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

a.
b.
c.

PerizinanBerusaha/persetujuan;standar; danpelarangan dan pembatasan.
1 1. Ketentuan .

SK No 050785 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-286 1

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal42(1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yangtelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

(1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
Barang yang diekspor.

(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap
Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenai sanksi administratif.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45(1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importiryang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Fusat.

(2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan
usaha, importir tidak memerlukan Perizinan
Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa146...

SK No 050786 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-287 Pasal 46(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
Barang yang diimpor.

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang
yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai sanksi administratif.

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal4T(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalamkeadaan baru.

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat

menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan
tidak baru.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang
yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

16. Pasal 49 dihapus
17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51

(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yangditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk
diekspor.

(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan
sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yangdilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
18. Ketentuan . .

SK No 050787 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-288 -

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak
sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diekspor.

(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak
sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diimpor.

(3) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan mengenai kriteria barang yang dibatasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Importir yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali,
dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh
Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57

SK No 050788 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-289 Pasal 57(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus
memenuhi:a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; ataub. persyaratan teknis yang telah diberlakukan
secara wajib.

(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telahdiberlakukan secara wajib atau persyaratan teknisyang telah diberlakukan secara wajib.
(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, danb.

lingkungan hidup;daya saing produsen nasional dan persaingan
usaha yang sehat;c.

kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

dan/ataud. kesiapan infrastruktur lembaga penilaiankesesuaian.

(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan
teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian
atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh
Pemerintah Pusat.

(6) Barang yang diperdagangkan dan

belum

diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda

SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah

dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan
tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
(7) Pelaku

SK No 050789 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-290 -(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yangtelah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis
secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI,
tanda kesesuaian atau tidak melengkapi sertifikat
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenai sanksi administratif.

21. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60

(1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa didalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan
teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan
secara wajib.

(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau

kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau

kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, danb.

lingkungan hidup;daya saing produsen nasional dan persaingan
usaha yang sehat;c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaiankesesuaian; dan/ataue.

budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan
kearifan lokal.
(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksudpada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat
kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
(5) Jasa...

SK No 050790 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-29t -(5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI,

persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum

diberlakukan secara wajib dapat menggunakan
sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yangtelah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi

sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud padaayat (4) dikenai sanksi administratif.

22. Ketentuan Pasal 6l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61

(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertihkat
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaiankesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(2) Dalam hal

lembaga penilaian kesesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yangterakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk
lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan
dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar dilembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63

SK No 050791 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-292 Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak
dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi

administratif.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik wajib menyediakan data danf atau
informasi secara lengkap dan benar.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

(41 Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai
produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;b.
c.

persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;

persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yangditawarkan;d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau
Jasa; dane.

cara penyerahan Barang.

(5) Dalam

SK No 050792 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-293 -(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi
dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan
usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui pengadilan atau melaluimekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau
informasi secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

25. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 74

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap
Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor
untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa
produksi dalam negeri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi
peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan

promosi dan pemasaran untuk pengembangan
Ekspor.

(3) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa insentif
fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan

daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi
dalam negeri.

(4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
26. Ketentuan

SK No 050793 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-294 -

26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal77(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan
pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan

pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta
dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar
negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah
Pusat.

(3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan
pameran dagang dan peserta pameran dagang yangtidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

27. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal77A(1) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (3),Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (3),Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2),Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (7), Pasal 6O ayat (6),
Pasal 63, Pasal 65 ayat (6), atau Pasal 77 ayat (3)dapat berupa:

a.
b.
c.
d.
e.

teguran tertulis;
penarikan Barang dari distribusi;
penghentian sementara kegiatan usaha;

penutupan Gudang;denda; dan/atau

f.pencabutan...
SK No 050794 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-295 -f.

pencabutanPerizinan Berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam
Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan
Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.
29. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 98

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Perdagangan.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 99

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dalammelakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai
wewenang melakukan:a. pelarangan

SK No 050795 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-296 apelarangan mengedarkan untuk sementara waktu

dan/atau perintah untuk menarik Barang dari
Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yangdiperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidangPerdagangan; danlataubpencabut an Perizinan Berusaha.

31. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 100

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat
menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalammelaksanakan pengawasan harus membawa surat
tugas yang sah dan resmi.
(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan kewenangannya paling
sedikit melakukan pengawasan terhadap:
a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;
b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang,
dan/atau diatur;c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri danasal Impor yang terkait dengan keamanan,keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib;
Perizinan Berusaha terkait gudang; danf.
g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok
dan/ atau Barang penting.

(4) Petugas

SK No 050796 A

PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA-297 -(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran
kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

a. merekomendasikan penarikan Barang darib.

Distribusi dan I atau pemusnahan Barang;
merekomendasikan penghentian kegiatan usaha
Perdagangan; atauc. merekomendasikan pencabutan Perizinan
Berusaha di bidang Perdagangan.

(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan
terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas
pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk
ditindaklanjuti.
(6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait.

32. Ketentuan Pasal IO2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan
kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang
yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

33. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1O4

(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau

tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.0OO.OOO.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Ketentuan

SK No 050797 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-298 -(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah
atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
774 ayat (l).

34. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha

Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp1O.O00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah
atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2\dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77A ayat (l).

35. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal109...

SK No 050798 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-299 Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barangterkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,
dan/atau lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
RpS.OO0.000.000,00 (lima miliar rupiah).
36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 16

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pamerandagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau
produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yangtidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (21dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
RpS.00O.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal4T

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3193) diubah:1

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13Pemerintah Pusat mengatur tentang:a. pengujian

SK No 050799 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-300-

a.
b.
c.

2

pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya;
pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dantera ulang; dantempat dan daerah dilaksanakan tera dan tera ulangalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk
jenis tertentu.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17

(1) Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau
memperbaiki alat ukur, takar, timbang, danperlengkapannya wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(21 Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alatukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ke dalam

wilayah Republik Indonesia harus memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
3

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24
Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan
terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal48...
SK No 050800 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-301 Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 295, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah
sebagai berikut:
1

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A

(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajibanbersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha
Mikro dan Kecil.

(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh
BPJPH.

2

Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalamPenjelasan.

3

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal
penetapan kehalalan Produk.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk
Keputusan Penetapan Halal Produk.

4. Ketentuan .

SK No 050801 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-3024

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga)orang; danc. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja
sama dengan lembaga lain yang memiliki
laboratorium.
(21 Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, danperguruan tinggi swasta yang berada di bawahnaungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum
atau yayasan Islam berbadan hukum.

(3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yangdidirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada dibawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat
bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau
Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
(2) Pengangkatan Auditor Hala1 oleh LPH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;c. berpendidikan. . .

SK No 050802 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-303-

c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)

di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri,
biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau
pertanian;d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai
kehalalan produk menurut syariat Islam; dane. mendahulukan kepentingan umat di

ataskepentingan pribadi dan I atau golongan.

6

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat,
dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26
ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan

SK No 050803 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-304 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal24
huruf c bertugas:

a. mengawasi PPH di perusahaan;b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;c. mengoordinasikan PPH; dan
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat
pemeriksaan.

(21 Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:

a. beragama Islam; danb. memiliki wawasan luas dan memahami syariat
tentang kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan
dan dilaporkan kepada BPJPH.

(4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku
Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal
dari Organisasi Kemasyarakatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku
Usaha kepada BPJPH.
(2) Permohonan

SK No 050804 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-305-(21 Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan
dokumen:a. data Pelaku Usaha;b. nama dan jenis Produk;c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dand. pengolahan Produk.
(3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halaldilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

1

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk

melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
(21 Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak dokumen permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21dinyatakan lengkap.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produksebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (limabelas) hari kerja.
(2) Pemeriksaan

SK No 050805 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-306-(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi
usaha pada saat proses produksi.

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yangdiragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian
di laboratorium.

(41 Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu
pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan
waktu kepada BPJPH.
(5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pelaku Usaha
wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32(

1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan f atau

pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan
tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan danf atau pengujiankehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yangdimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan
pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan
fatwa.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

SK No 050806 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-307 -

Pasal 33
(1)

Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI(2)Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

(3)

Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan
dan/atau pengujian produk dari LPH.
Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksudpada ayat (21 disampaikan oleh MUI kepada BPJPH
sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

(4)

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) harikerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk.

16. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35A

Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yangtelah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH

tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi
administratif.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

SK No 050807 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-308Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 4l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Ha1al tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi
administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak
diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan
komposisi Bahan.

(21 Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha
dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halalpaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
Sertifikat Halal berakhir.
(3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha

mencantumkan pernyataan memenuhi proses
produksi halal dan tidak mengubah komposisi,
BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan
sertifikat halal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

20. Ketentuan

SK No 050808 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-309-

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal44(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal permohonan Sertif,rkasi Halal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.

21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53(1) Masyarakat dapat berperan serta

dalam

penyelenggaraan JPH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;b. pendampingan dalam PPH;c. publikasi bahwa produk berada dalampendampingan;d. pemasaran

SK No 050809 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-310-

d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan
hukum; dane. pengawasan Produk Halal yang beredar.
(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk
Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e berbentuk pengaduan atau pelaporan ke
BPJPH.

23. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran sertamasyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yangtelah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 hurrf b dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Paragraf 9Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 49

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum
dan perumahan ralgrat, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang

SK No 050810 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-311a.

bC

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2}ll tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2071, tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52521;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI7 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018); dandUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405).
Pasal 50Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2oll tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) diubah
sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

(1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus
memenuhi standar.

(21 Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

SK No 050811 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-3r2Pasal 29(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus
memenuhi standar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagibadan hukum yang mengajukan rencana
pembangunan perLlmahan untuk MBR.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian
berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah,
dan rumah mewah.

5Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal36...

SK No 050812 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-313Pasal 36(1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian
berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan,
pembangunan rumah umum harus dilaksanakan
dalam 1 (satu) daerah kabupatenlkota.
(2) Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun
dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat
dikonversi dalam:a.

bentuk rumah susun umum yang dibangun dalamsatu hamparan yang sama; atau
b. bentuk dana untuk pembangunan rumah umum.
(3) Pengelolaan dana dari konversi sebagaimana dimaksudpada ayat (21 huruf b dilaksanakan oleh badan
percepatan penyelenggaraan perumahan.

(4) Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun
dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat
dikonversi dalam bentuk rumah susun umum.
(5) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat
pelayanan atau tempat kerja.
(6) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehbadan hukum yang sama.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan
perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
6

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau
membentuk lembaga atau badan yang menangani
pembangunan perumahan dan permukiman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga

SK No 050813 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-3t4 -(21 Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertanggungjawab:

a. menyediakan tanah bagi perumahan; danb. melakukan koordinasi dalam proses perrzinan dan
pemastian kelayakan hunian.
7

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal42(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun
yang masih dalam tahap pembangunan dapat
dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jualbeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(21 Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi
persyaratan kepastian atas:

a. status pemilikan tanah;b. hal yang diperjanjikan;c. Persetujuan Bangunan Gedung;d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum; dane. keterbangunan perumahan paling sedikit 2Oo/o(dua puluh persen).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian
pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan keterbangunan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
8

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

SK No 050814 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-315Pasal 53(1) Pengendalian perumahan dilakukan mulai dari tahapa. perencanaan;b. pembangunan; danc. pemanfaatan.
(2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dalam bentuk:a. Perizinan Berusaha atau persetujuan;b. penertiban; dan/atauc. penataan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalianperumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55

(1) Orang perseorangan yang memiliki rumah umum
dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan
dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah
kepada pihak lain dalam hal:a. pewarisan; ataub. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5(lima) tahun.

(2) Dalam

SK No 050815 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESTA-316-(2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yangditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dalam bidang perumahan dan
permukiman.

(3) Jika pemilik meninggalkan rumah secara terusmenerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian,Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berwenang
mengambil alih kepemilikan rumah tersebut.

(4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (21wajib didistribusikan kembali kepada MBR.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan dan
pembentukan lembaga, kemudahan, danf ataubantuan pembangunan dan perolehan rumah MBR
diatur dalam Peraturan Presiden.

10. Ketentuan Pasal lO7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 107

(1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yangdigunakan untuk pembangunan rumah, perumahan,

dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui
pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yangmelakukan pembangunan rumah, perumahan, dan
kawasan permukiman.

(21 Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didasarkan pada penetapan lokasi atau
persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Dalam

SK No 050816 A

PRESIDEN

REFUtsUK INDONESIA-317 -(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan
masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku
pembangunan perumahan dan permukiman selaku
pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas
seluruh garapan masyarakat berdasarkan
kesepakatan.

(41 Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1

1. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 109

(1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

106 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan
rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun.
(2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh
bupati/wali kota.
(3) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanahditetapkan oleh gubernur.

(41 Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak

memerlukan persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

12. Ketentuan Pasal tl4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasalll4...

SK No 050817 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-318Pasal 1 14

(1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelahbadan hukum memperoleh persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanahsetelah tercapai kesepakatan bersama.
(3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

(4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib

didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXABADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal ll7A(1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yanglayak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah Pusat
membentuk badan percepatan penyelenggaraan
perumahan.

(21 Pembentukan badan percepatan penyelenggaraan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:

a. mempercepat penyediaan rumah umum;
b. menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan
dihuni oleh MBR;c. menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum;
dan

d. melaksanakan

SK No 050818 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA- 319 -

d. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah
umum dan rumah khusus.

(3) Badan percepatan penyelenggaraan perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi mempercepat penyelenggaraan perurmahan dan
kawasan permukiman.

(41 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudpada ayat (3), badan percepatan penyelenggaraan
perumahan bertugas:

a. melakukan upaya percepatan pembangunan
perumahan;

b.
c.
d.
e.

melaksanakan pengelolaan dana konversi dan
pembangunan rumah sederhana serta rumah
susun umum;
melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan
pemastian kelayakan hunian;melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan;melaksanakan pengelolaan rumah susun umum

dan rumah susun khusus serta memfasilitasi
penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;f.

melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah
umum dengan kemudahan yang diberikan oleh
pemerintah;g.
h.

menyelenggarakan koordinasi operasional lintas
sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana,sarana, dan utilitas umum; danmelakukan pengembangan hubungan kerja samadi bidang rumah susun dengan berbagai instansi
di dalam dan di luar negeri.
Pasal llTB

(1) Badan percepatan penyelenggaraan perumahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal llTA terdiri atas:a.
b.

unsur pembina;
unsur pelaksana; danc. unsur .

SK No 050819 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-320-

c.

unsur pengawas.
(2) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c berjumlah 5 (lima) orang yang proses seleksi
dan pemilihannya dilakukan oleh DPR.
(3) Pembentukan badan percepatan penyelenggaraan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Unsur pembina, unsur pelaksana, dan unsur
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

14. Ketentuan Pasal L34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 134

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan
perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasana, sarana, utilitas umum yangdiperjanjikan, dan standar.

15. Ketentuan Pasal 15O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 150

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan
kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal
29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) atau
ayat (2), Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38 ayat(4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4),
Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 7l ayat (1), Pasal 126
ayat (21, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137,
Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal L4l, Pasal 742,
Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 746 ayat
(1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi

SK No 050820 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-32t (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:

a.
b.
c.

pembatasankegiatanpembangunan;d.

penghentian sementara atau penghentian tetap

peringatan tertulis;
penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan ;pada pengelolaan perumahan;

e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);kewajiban membongkar sendiri bangunan dalamjangka waktu tertentu;
membangun kembali perumahan sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana,sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, danstandar;pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;

pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan
rumah;
1. perintah pembongkaran bangunan rumah;
m. pembekuanPerizinan Berusaha;n. pencabutan Perizinan Berusaha;

o.
p.
q.
r.
s.
t.

pengawasan;

pembatalanPerizinan Berusaha;
kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka
waktu tertentu;
pencabutan insentif;
pengenaan denda administratif; dan/atau
penutupan lokasi.

(3) Ketentuan

SK No 050821 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-322-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 151

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan
perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai

dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,
dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp5.OOO.000.000,00 (lima miliar rupiah).

17. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 153

(1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan
hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan
lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan
lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 dikenai sanksi

administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal51...

SK No 050822 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-323 Pasal 51

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
20lI tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlI Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5252) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan
oleh setiap orang.

(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun
komersial yang dibangun.

(3) Dalam hal pembangunan rumah susun umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dalam 1(satu) lokasi kawasan rumah susun komersial
pembangunan rumah susun umum dapat
dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupatenlkotayang sama.

(4) Kewajiban menyediakan rumah susun umum paling
sedikit 2OVo (dua puluh persen) sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana
untuk pembangunan rumah susun umum.

(5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan
perumahan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
menyediakan rumah susun umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan

SK No 050823 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-324 2

Ketentuan Pasal

24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal24(1) Standar pembangunan rumah susun meliputi
a. persyaratan administratif;b. persyaratan teknis; danc. persyaratan ekologis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar

pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal26(1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalambentuk gambar dan uraian.
{2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah
susun.

(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yangdisahkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) disahkan oleh Gubernur sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
4

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28

SK No 050824 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-325 Pasal 28

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku
pembangunan harus memenuhi ketentuan administratifyang meliputi:

a. status hak atas tanah; danb. Persetujuan Bangunan Gedung.
5

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun
dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan
pemanfaatannya.
(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan
Berusaha dari bupatilwali kota sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

(3) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perrzinan
Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan
pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

6.

Pasal 30 dihapus

7

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

SK No 050825 A

PRESIDENREPUEUK TNDONESIA-326Pasal 31(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)harus memenuhi Perizinan Berusaha dari bupati/wali
kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan
rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama,dan fungsi hunian.
8

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha terkait
rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9.

Pasal 33 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan

sertifikat laik fungsi kepada bupati lwali kota setelah
menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan
rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan
Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Khusus .

SK No 050826 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-327 -(2) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi

setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
1

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkunganrumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitasumum.
(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:a. kemudahan dan keserasian hubungan dalamkegiatan sehari-hari;b.

pengamanan jika

terjadi hal

yangmembahayakan; danc.

struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan

fungsi dan penggunaannya.
(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar
pelayanan minimal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

L2. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal43...

SK No 050827 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-328Pasal 43(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah

susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yangdibuat di hadapan notaris.
(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. status kepemilikan tanah;b. Persetujuan Bangunan Gedung;c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum;
d. keterbangunan paling sedikit 2Oo/o (dua puluh
persen); dane.

hal yang diperjanjikan.

13. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 54(

1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan daripemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh
MBR.

(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam
hal:

a.
b.

pewarisan; atau

perikatan kepemilikan rumah susun setelahjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb hanya dapat dilakukan oleh badan percepatan
penyelenggaraan perumahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan

kriteria dan tata cara pemberian kemudahan

kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
14. Ketentuan

SK No 050828 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-329 -

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 56

(1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan
operasional, pemeliharaarr, dan perawatan bagianbersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yangberbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara.
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus mendaftar dan mendapatkan pertzinan
Berusaha dari bupati/wali kota sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan perizinan
Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 67

(1) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)huruf a, PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelaku
pembangunan rumah susun.

(2) Kerja . .

SK No 050829A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-330-(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat

di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan
prinsip kesetaraan.

(3) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun

umum dan rumah susun khusus dilaksanakan olehbadan percepatan penyelenggaraan perumahan.

16. Pasal 72 dihapus.
17. Pasal 73 dihapus.
18. Ketentuan Pasal lO7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 107

Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26
ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat(3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 6l ayat (1), Pasal 66,
Pasal 74 ayat (1), Pasal 98, Pasal 1O0, atau Pasal 101
dikenai sanksi administratif.

19. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1O8

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal lO7 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;b.

pembatasan kegiatan pembangunan danf atau
kegiatan usaha;c.

penghentian sementara padapekerjaan

pelaksanaan pembangunan ;d.penghentian...
SK No 050830 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-331 -

d.
e.
f.
g.
h.

penghentian sementara atau penghentian tetap
pada pengelolaan rumah susun;
pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
pencabutan sertifikat laik fungsi;
pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;
perintah pembongkaran bangunan rumah
SLISLIN;i.
j.

denda administratif; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung
jawab pemulihan.

20. Pasal 110 dihapus.
21. Pasal 112 dihapus
22. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 13
Setiap orang yang:a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yangsudah ditetapkan; ataub.

mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 1 menimbulkan
korban terhadap manusia atau kerusakan barang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp250.0O0.000,O0 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
23. Ketentuan

SK No 050831 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-332-

23. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 14
Setiap pejabat yang:a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan
bahaya untuk pembangunan rumah susun; ataub.

mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung rumah
susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

24. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 17

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109, Pasal 111, Pasal 11S atau pasal 116
dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara
dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat
dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kati dari pidana

denda terhadap orang.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa:a.

pencabut an Perizinan Berusaha; ataub.

pencabutan status badan hukum.
Pasal 52

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2ol7 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

SK No 050832 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-333-

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

mengembangkan struktur

usaha

Jasa

Konstruksi;b.

mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa
Konstruksi;c.

menyelenggarakan Perrzinan Berusaha dalamrangka registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait
Jasa Konstruksi;d.
e.

menyelenggarakan pemberian lisensi bagi
lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan
usaha;

f.
g.
h.
i.
j.

mengembangkan sistem rantai pasok Jasa
Konstruksi;
mengembangkan sistem permodalan dan sistem
penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
memberikan dukungan dan pelindungan bagi
pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalammengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
mengembangkan sistem pengawasan tertib
usaha Jasa Konstruksi;menyelenggarakan penerbitan Perizinan
Berusaha dalam rangka penanaman modal
asing;k.

menyelenggarakan pengawasan tertib usaha

Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi
kualifikasi besar;1.

menyelenggarakan pengembangan layanan
usaha Jasa Konstruksi;
m. mengumpulkan

SK No 050833 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-334 -

m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem

informasi yang terkait dengan pasar Jasa
Konstruksi di negara yang potensial untuk

pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;n.

mengembangkan sistem kemitraan antara usaha
Jasa Konstruksi nasional dan internasional;o.

menjamin terciptanya persaingan yang sehatdalam pasar Jasa Konstruksi;

p.
q.
r.

mengembangkan segmentasi pasar Jasa
Konstruksi nasional;
memberikan pelindungan hukum bagi pelaku
usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses
pasar Jasa Konstruksi internasional; danmenyelenggarakan registrasi pengalaman badan
usaha.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;b.

mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yangmenjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
mendorongdigunakannyaalternatifpenyelesaian
sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi diluar pengadilan; danc.
d.

mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (l) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

mengembangkan Standar

Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberianjutan
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;b. menyelenggarakan.

SK No 050834 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-335-

b.

menyelenggarakan pengawasan penerapan
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan
pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha
Jasa Konstruksi;c.
d.

menyelenggarakan registrasi penilai ahli; danmenetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam
hal terjadi Kegagalan Bangunan.
(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

mengembangkan standar kompetensi kerja danpelatihan Jasa Konstruksi;b.

memberdayakan lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja konstruksi nasional;c.
d.

menyelenggarakan pelatihan tenaga keqja
konstruksi strategis dan percontohan;mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi
tenaga kerja konstruksi;e.

menetapkan standar remunerasi minimal bagi
tenaga kerja konstruksi;f.

menyelenggarakan pengawasan sistem
sertihkasi, pelatihan, dan standar remunerasi
minimal bagi tenaga kerja konstruksi;ob'menyelenggarakan akreditasi bagi

asoslasl

profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi

profesi;hmenyelenggarakan registrasi tenaga kerja
konstruksi;I

menyelenggarakan registrasi pengalaman
profesional tenaga keda konstruksi serta
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dibidang konstruksi;Jmenyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja
konstruksi asing; dank.membentuk...

SK No 050835 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-336-

k.

membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk
melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja
yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi
profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau
lembaga pendidikan dan pelatihan.

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

mengembangkan standar material dan peralatan
konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;b.

mengembangkan skema kerja sama antara
institusi penelitian dan pengembangan dan
seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
menetapkanpengembanganteknologiprioritas;

c.
d.

e.

memublikasikan material dan peralatan
konstruksi serta teknologi konstruksi dalamnegeri kepada seluruh pemangku kepentingan,baik nasional maupun internasional;
menetapkan dan meningkatkan penggunaan
standar mutu material dan peralatan sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia;f.

melindungi kekayaan intelektual atas material

dan peralatan konstruksi serta teknologi
konstruksi hasil penelitian dan pengembangandalam negeri; dang.

membangun sistem rantai pasok material,
peralatan, dan teknologi konstruksi.

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (l) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

meningkatkan partisipasi masyarakat yangberkualitas dan bertanggung jawab dalampengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;b.

meningkatkan kapasitas

kelembagaan

masyarakat Jasa Konstruksi;c.memfasilitasi...

SK No 050836 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-337 -c.

memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa

Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat
Jasa Konstruksi;d.

memberikan dukungan pembiayaan terhadap
penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja;dane.

meningkatkan partisipasi masyarakat yangberkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha
Penyediaan Bangunan.
(7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara.
(8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:a.

mengembangkan sistem informasi Jasa
Konstruksi nasional; danb.

mengumpulkan data dan informasi Jasa
Konstruksi nasional dan internasional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:a.
b.

memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;menyelenggarakan pengawasan pemberian
Perizinan Berusaha;c.

menyelenggarakan pengawasan tertib usaha
Jasa Konstruksi di provinsi;
d. menyelenggarakan.

SK No 050837 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA

-338-

d.

menyelenggarakan pengawasan sistem rantai
pasok konstruksi di provinsi; dane.

memfasilitasi kemitraan antara badan usaha
Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha
dari luar provinsi.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

a.
b.
c.

menyelenggarakan pengawasan pemilihan
penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;menyelenggarakanpengawasanKonstruksi; danmenyelenggarakan pengawasan tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa

Konstruksi di provinsi.
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat

memilikikewenangan

menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan

pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa
Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat

memilikikewenangan

menyelenggarakan pengawasan:b

Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;pelatihan tenaga kerja konstruksi; danc,upah tenaga kerja konstruksi.

a(5) Untuk . .

SK No 050838 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-339-(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan
material, peralatan, dan teknologi konstruksi;b. memfasilitasi kerja sama antara institusi
penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi
dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa
Konstruksi;c. memfasilitasipengembanganteknologiprioritas;d.

menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber material konstruksi; dane.

meningkatkan penggunaan standar mutu
material dan peralatan sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia.

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:a. memperkuatkapasitaskelembagaanmasyarakat
Jasa Konstruksi provinsi;b.

meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa
Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung
jawab dalam pengawasan penyelenggaraan
usaha Jasa Konstruksi; danc.

meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa
Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung

jawab dalam usaha penyediaan bangunan.

(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf B, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat

memilikikewenangan

mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi diprovinsi.
3. Ketentuan .

SK No 050839 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-340-

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa
Konstruksi meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; danb. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi
cakupan daerah provinsi.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8Kewenangan Pemerintah Daerah kabupatenlkota
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan tenagaterampil konstruksi;b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi
cakupan daerah kabupaten I kota;

c. penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil,menengah, dan besar; dand.

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dantertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal9...

SK No 050840 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-341 Pasal 9

Dalam meiaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasa
Konstruksi.

6. Ketentuan Pasai 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan
kewenangan serta Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 9 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
a. kecil;b.
c.

menengah; danbesar.

(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a.
b.
c.
d.

penjualan tahunan;kemampuan keuangan;ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dankemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi.

(3) Kualifikasi

SK No 050841 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-342 -(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menentukan batasan kemampuan usaha dan
segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

(1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha

jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib
memenuh i Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada usaha orang
perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perltndang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28 . .

SK No 050842 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-343Pasal 28

Perizinan Berusaha sebagaimana dimasud dalam Pasal 26
ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha
yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Perizinan Berusaha berlaku untuk melaksanakan
kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah
Republik Indonesia.

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah
mengena i P erizinan Beru saha.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa
Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi danregistrasi oleh Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi danregistrasi badan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 31 dihapus
14. Ketentuan

SK No 050843 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-344 -

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal
32 huruf a wajib:

a.
b.
c.
d.

berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yangsetara dengan kualifikasi besar;
memenuhi Pertzinan Berusaha;
membentuk kerja sama operasi dengan badan
usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi
besar yang memenuhi Perizinan Berusaha;

mempekerjakan lebih banyak tenaga kerjaIndonesia daripada tenaga kerja asing;e.

menempatkan warga negara Indonesia sebagai
pimpinan tertinggi kantor perwakilan;f.

mengutamakan penggunaan material dan

teknologi konstruksi dalam negeri;g.

memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien,

berwawasan lingkungan, serta memperhatikan
kearifan lokal;
h. melaksanakan proses alih teknologi; dani. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diberikan oleh pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.
(3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan
kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

SK No 050844 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-345Pasal 34(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalamrangka kerja sama modal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan
kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (1) huruf c.
(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalamrangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud padaayat (2) wajib memenuhiPerizinan Berusaha.
(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perlrndang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perrzinan
Berusaha, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan

lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,dan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Pasal 36 dihapus
18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melaluipenyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.
(2) Penyelenggaraan

SK No 050845 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-346-(2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau
melalui pengikatan Jasa Kontruksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri atau
melalui pengikatan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
Pemerintah.

19. Pasal 42 dihapus

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(21 dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi
pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa
melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.

21. Pasal 57 dihapus.
22. Pasal 58 dihapus
23. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 59

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan.
(2) Ketentuan

SK No 050846 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-347 -(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib

memenuhi standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69

(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan
dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif,
dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
(3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga

pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman

profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus

melakukan registrasi kepada Pemerintah Pusat.

(2) Registrasi

SK No 050847 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-348-(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman
profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

26. Pasal 74 dihapus
27. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasai 84

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
Pusat.

(3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat diusulkan dari:

a.
b.
c.

asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
asosiasi profesi yang terakreditasi;

institusi pengguna Jasa Konstruksi yangmemenuhi kriteria;d.

pergurLran tinggi atau pakar yang memenuhi
kriteria; dane.

asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yangterakreditasi.

(4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelahmendapatkan persetujuan dari Dewan PerwakilanRa}ryat.
(5) Penyelenggaraan.

SK No 050848 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-349 -(5) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan

oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(6) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan

dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yangdilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yangmengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan

pembentukan lembaga diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 89

Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yangtidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atauc. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi.

29. Pasal 92 dihapus
30. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 96 . .

SK No 050849 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-350Pasal 96(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yangtidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b.
c.
d.
e.
f.

denda administratif;

penghentian sementarakegiatan Konstruksi;
layanan Jasa pencantuman dalam daftar hitam;
pembekuan Perizinan Berusaha; dan I atau
pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Setiap Pengguna Jasa danl atau Penyedia Jasa yangdalam memberikan pengesahan atau persetujuan
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b.
c.
d.
e.
f.
g.

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi;
pencantuman dalam daftar hitam;
pembekuanPertzinan Berusaha;
pencabutan Perizinan Berusaha; dan I atau

pencabutan Sertifikat Badan Usaha untuk
Penyedia Jasa Konstruksi.

31. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 99

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang
Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertihkat Kompetensi
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian
dari tempat kerja.
(2) Setiap...

SK No 050850 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA- 351 -

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yangmempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi

administratif berupa:
a. denda administratif; dan/ataub. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi.

(3) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang
Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)yang tidak berpraktik sesuai dengan standarkompetensi kerja nasional Indonesia, standarinternasional, dan atau standar khusus dikenai sanksi
berupa:a.
b.
c.

peringatan tertulis;
denda administratif;

pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja;
dan/ataud.

pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja.

(41 Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti

ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi
berupa:

a.
b.
c.
d.

peringatan tertulis;
denda administratif;

pembekuan lisensi; danlatau
pencabutan lisensi.

32. Pasal 101 dihapus.
33. Ketentuan Pasal lO2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 102

SK No 050851 A

FRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-352 Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal
98, Pasal 99, dan Pasal 10O diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 53

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2Ol9 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6405) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal

8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 8(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
(2) Selain hak ralryat atas Air yang dijaminpemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas
Air sebagai berikut:
a. kebutuhan pokok sehari hari;b. pertanian ralryat; danc. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok seharihari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk
prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok seharihari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
(4) Dalam

SK No 050852 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-353-(4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan
prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), urutan prioritas selanjutnya adalah:a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan
publik; danb. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan
Berusaha.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan urutan
prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4).

(6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Fusat terlebih dahulu memperhitungkan
keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan
lingkungan hidup.

(7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak

kepemilikan atas Air, melainkan hanya terbatas padahak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah
kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber
Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari, pertanian ralgrat, dan kebutuhan usaha gunamemenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui
Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksudpada ayat (21, serta untuk memenuhi kegiatan bukan
usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan
usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan .

SK No 050853 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-3542

Ketentuan Pasal

9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat

Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa
dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui
sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur
dalam Peraturan Daerah.

3

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan
wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan

SK No 050854 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-3554

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lainsesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas:
a. membantu Pemerintah Pusat danl atau Pemerintah
Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayahdesa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan
dengan memperhatikan kepentingan desa lain;b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desadalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas,
dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya
Air; dand. membantu Pemerintah Daerah kabupatenlkota dalammemenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas
Air bagi warga desa.
5

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19

(1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yangmeliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada
Pengelola Sumber Daya Air.
(2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis
kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan
usaha milik negarafbadan usaha milik daerah dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
(3) Sebagian

SK No 050855 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-356-(3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak termasuk:

a.
b.
c.
d.
e.

menetapkan kebijakan;
menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air;
menetapkan kawasan lindung Sumber Air;

menerbitkan Perrzinan Berusaha atau
Persetujuan;f.
g.

membentuk wadah kooordinasi;

menetapkan norma, standar, prosedur, dankriteria;
h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dani. menetapkan nilai satuan BJPSDA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik
negaraf badan usaha milik daerah di bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan peiaksanaan nonkonstruksi dilakukan oieh
Pemerintah Pusat danf atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan program danrencana kegiatan.
(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
melibatkan peran serta masyarakat.
(3) Setiap...

SK No 050856 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-357 -(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa

sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi
Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan
nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan
Persetujuan atau Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:a.

mengikuti norma, standar, prosedur, danb.

kriteria;
memanfaatkan teknologi dan sumber daya tokal;danc.

mengutamakan keselamatan, keamanan kerja,
dan keberlanjutan fungsi ekologis,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kewajiban memperoleh persetujuan atau Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak
mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau
Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan
terhadap:a. Perencanaan

SK No 050857 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-358-

a.
b.

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya
Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; danc. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber
Daya Air.
(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan
berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air.
(3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan
perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya
Air.
(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan

evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 44

(1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan

usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelahmemenuhr Periztnan Berusaha atau persetujuan
penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Perizinan .

SK No 050858 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-359-(21 Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan
kelestarian lingkungan hidup.

(3) Pertzinan Berusaha atau persetujuan penggunaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

(4) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik
sebagian maupun seluruhnya.

9Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

(1) Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan bukan usaha terdiri atas:a. persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-haridiperlukan jika:

1. cara penggunaannya dilakukan dengan
mengubah kondisi alami Sumber Air;danf atau2.

b.

penggunaannya diajukan untuk keperluan
kelompok yang memerlukan Air dalamjumlah yang besar.
persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat
diperlukan jika:

1. cara penggunaannya dilakukan dengan
mengubah kondisi alami Sumber Air;dan/atau
2. penggunaannya. . .

SK No 050859 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-360-

2.

C

penggunaannya untuk pertanian ralryat diluar sistem irigasi yang sudah ada.
persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-haridan pertanian rakyat yang bukan merupakan
kegiatan usaha.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa
penggunaan:

a.
b.
c.
d.

Sumber Daya Air sebagai media;

Air dan Daya Air sebagai materi;
Sumber Air sebagai media; dan/atau
Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai

media dan materi.

(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
Perizinan Berusaha.

(3) Pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara ketat
dengan urutan prioritas:a.

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi
kelompok yang memerlukan Air dalam jumlahyang besar;b.

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yangmengubah kondisi alami Sumber Air;c.

pertanian ralryat di luar sistem irigasi yangd.

sudah ada;
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok seharihari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;e. kegiatan

SK No 050860 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-361 -e.
f.

kegiatan bukan usaha untuk kepentingan

publik;penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha milik
desa; dang.

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha swasta atau
perseorangan.

(4) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air
untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat diberikan untuk:

a.
b.
c.

titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;ruas tertentu pada Sumber Air; atau
bagian tertentu dari Sumber Air.

(5) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air
untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) dapat diberikan kepada:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1

badan usaha milik negara;badan usaha milik daerah;badan usaha milik desa;
koperasi;badan usaha swasta; atau
perseorangan.

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50. . .

SK No 050861 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-362Pasal 50

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air
sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum

untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepadabadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan
Air Minum.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51

(1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air

untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihakswasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f
paling sedikit:a.

sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;b.
c.

memenuhipersyaratanteknisadministratif;

mendapat persetujuan dari para pemangku
kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dand.

memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber
Daya Air yang merupakan komponen dalam
BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perrzinan Berusaha
untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
13. Ketentuan

SK No 050862 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-363-

13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara laindilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya
kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah
Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.
(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai
yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan
daerah di sekitarnya.
(4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara
lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh
Pemerintah Pusat danf atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lainsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) wajib

mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat

berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56

(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan
oleh Pemerintah Pusat danf atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan
Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Fusat.
(2) Pengawasan

SK No 050863 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-364 -(21 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 70
Setiap Orang yang dengan sengaja:a.

melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksib.

menyewakan atau memindahtangankan, baik

Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada
Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);sebagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha

atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air

untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44; atauc. melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa
Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau
persetujuan penggunaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp5.00O.O0O.000,00 (lima miliar rupiah).

16. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal73...

SK No 050864 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-365Pasal 73

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksib.

Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada
Sumber Air tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (41; atau
menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Paragraf 10Transportasi
Pasal 54

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama

Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi di sektor Transportasi,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:a.

Undang-Undang Nomor 22 Tal:un 2OO9 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negarac.

Republik Indonesia Nomor a722);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849); dand. Undang-Undang

SK No 050865 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-366-

d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor49s6]..

Pasal 55

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2OO9 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas
berdasarkan:a.

fungsi dan intensitas Lalu Lintas gunakepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; danb.

daya dukung untuk menerima muatan sumbu
terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan
menurut kelas jalan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib
singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali
ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam
Perizinan Berusaha.

3. Ketentuan

SK No 050866 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-367 3

Ketentuan Pasal

38 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 38

(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan
fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan.

(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, penyelenggara Terminal wajib
melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan
usaha mikro dan kecil.
(4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk
kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tigapuluh persen).

(5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha mikro
dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan
kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yangdiperuntukkan fasilitas Terminal.
(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan

digunakan untuk pelaksanaan pembangunan,
pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
(3) Dalam

SK No 050867 A

FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-368-(3) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara
Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik desa, dan swasta.

5

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 40

(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:a. rancang bangun;
b. buku kerja rancang bangun;c. rencana induk Terminal; dand. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup yang telah mencakup analisis
mengenai dampak lalu lintas.
(2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:

a.
b.
c.

perencanaan;
pelaksanaan; dan
pengawasan operasional Terminal.

(4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud padaayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalampengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan
dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik desa dan swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan .

SK No 050868 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-369 6

Ketentuan Pasal

43 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 43

(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat
diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan setelahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang MilikJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia berupa:
a. usaha khusus perparkiran; ataub. penunjang usaha pokok.
(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya
dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan
kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus
dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau
Marka Jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa
fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dantata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk
umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan
Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan,yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri,

serta modifikasi Kendaraan Bermotor yangmenyebabkan perubahan tipe.
(2)

SK No 050869 A

uji...

PRES tDEN

REPUBUK INDONESIA-370 -(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yangpelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik desa, dan swasta.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan uji tipe

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53
(1)

(2)

(3)

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) huruf b wajib dilakukan bagi mobil

penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta
gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di
Jalan.
Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan:a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan
Bermotor; danb. pengesahan hasil uji.
Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf adilaksanakan oleh:
a. unit pelaksana pengujian pemerintah
kabupatenlkota sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;b.

unit pelaksana agen tunggal pemegang merekyang mendapat Perizinan Berusaha dari
Pemerintah; atauc. unit . .

SK No 050870 A

PRESIDEN
REPUtsUK TNDONESIA-37t cunit pelaksana pengujian swasta
mendapatkan Pertzinan Berusaha

yang

dari

Pemerintah.

9

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang berfungsi
untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor,
wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan

kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala
Kendaraan Bermotor.

(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yarrg
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penyelenggaraan bengkel umum diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal78...

SK No 050871 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-372 Pasal 78(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan
oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
1

1. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang akanmenimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan,

Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu
Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai lingkungan hidup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup yang telah mencakup analisis
mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Pasal 100 dihapus

13. Pasal 1O1 dihapus.
14. Ketentuan

SK No 050872 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-373 -

14. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 126

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang
dilarang:a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yangtelah ditentukan;b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;c. menurunkan Penumpang selain di tempat
pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa
alasan yang patut dan mendesak; danf ataud.

melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalamtrayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

15. Ketentuan Pasal 762 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 162

(1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus
wajib:a.

memenuhi persyaratan keselamatan sesuai
dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;b.

memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang
yang diangkut;

c.
d.

e.

memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;membongkar dan memuat barang di tempat yangditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai
dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;danberoperasi pada waktu yang tidak mengganggu

Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;(2) Kendaraan

SK No 050873 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-374-(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alatberat dengan dimensi yang melebihi dimensi yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat
pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pengemudi dan pembantu pengemudi Kendaraan

Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus
wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat
dan bentuk barang khusus yang diangkut.

16. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 165

(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagianangkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum
angkutan multimoda.
(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat

antara badan hukum angkutan Jalan dan badan
hukum angkutan multimoda danlatau badan hukum
moda lain.

(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara
sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan mengenai angkutan multimoda,

persyaratan, dan tata cara memperoleh Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal l7O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 170

SK No 050874 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-375Pasal 170(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf
a dipasang pada lokasi tertentu.

(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alatpenimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yangdipasang secara tetap serta sistem informasi
manajemen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(41 Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap
wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat
angkutan, dan asal tujuan.

18. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 173(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan

angkutan orang danf atau barang wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a.
b.

pengangkutan orang sakit dengan menggunakan
ambulans; atau
pengangkutan jenazah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

19. Pasal 174 dihapus.
20. Pasal. . .

SK No 050875 A

PRESIDENREPUEUK TNDONESIA-376-

20. Pasal 175 dihapus.
21. Pasal 176 dihapus.
22

Pasal 177 dihapus.

23

Pasal 178 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 179

(1) Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan angkutan

orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksuddalam Pasal 173 ayat (1) diberikan oleh:a.

Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang
melayani:

1.

b

c

angkutan taksi yang wilayah operasinyamelampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
3. angkutan pariwisata.
gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah
operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu
yang wilayah operasinya berada dalam wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dand. bupati

SK No 050876 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-377 -

d.

bupati/wali kota untuk taksi dan angkutan
kawasan tertentu yang wilayah operasinya
berada dalam wilayah kabupaten/kota sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan pemberian Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

25. Pasal 18O dihapus.
26. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 185

(1) Pemerintah Pusat danf atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas
tertentu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi
angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 199

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal I73,
Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, atau Pasal
193 dikenai sanksi administratif berupa:

a.
b.
c.
d.

peringatan tertulis;
denda administratif;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau
pencabutan Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan...

SK No 050877 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-378-(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 22O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22O

(1) Rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan

pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilakukan oleh:

a.
b.
c.
d.
e.

Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah;badan hukum;
lembaga penelitian; danf atau.

perguruan tinggi.

(2) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah
Pusat.

29. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 222

(1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan
teknologi prasarana yang menjamin Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

(2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu
dengan dukungan semua sektor terkait.
(3) Pengembangan

SK No 050878 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-379 -(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 harus mendapatkan
pengesahan dari Pemerintah Pusat.

30. Pasal 308 dihapus.

Pasal 56

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OO7 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722) diubah sebagai berikut:

1

Ketentuan Pasa1

24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal24(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana(2)

perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha
terkait prasarana perkeretaapian umum.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
meliputi:a.
b.

Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan

prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;

pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan

prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas wilayah kabupatenlkota

dalam satu provinsi setelah mendapat
persetujuan dari Pemerintah Pusat; danc. pemerintah.

SK No 050879 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-380-

c.

pemerintah

kabupatenlkota

untukpenyelenggaraan perkeretaapian umum yangjaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten I kota
setelah mendapat rekomendasi pemerintah
provinsi dan persetujuan Pemerintah pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha

terkait prasarana perkeretaapian umum diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

2

Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal24A

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (l)dikenai sanksi administratif.

3

Ketentuan Pasal

28 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 28
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan

sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan
operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 drkenai sanksi administratif.
4

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

(1) Badan Usaha yangperkeretaapian umum

menyelenggarakan
saranawajib memenuhi Perizinan

Berusaha.
(2) Pertzinan .

SK No 050880 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-381 -(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat
meliputi:a.

Pemerintah Pusat untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya

melintasi batas wilayah provinsi dan batas

wilayah negara;b.

pemerintah provinsi untuk pengoperasian saranac.

pemerintah

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah kabupatenlkota dalamsatu provinsi; dankabupatenlkota untuk
pengoperasian sarana perkeretaapian umumyang jaringan jalurnya dalam wilayahkabupatenlkota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32A

Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian
umum yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1) dikenai
sanksi administratif.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
(2) Badan .

SK No 050881 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-382 -(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuh i Perizinan Berusaha.
(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
meliputi:a.

Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah provinsi dan batas

wilayah negara;b.

pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah kabupatenlkota dalamsatu provinsi setelah mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat; danc.

pemerintah

kabupatenlkota

untukpenyelenggaraan perkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya dalam wilayah kabupatenlkota
setelah mendapat rekomendasi pemerintah
provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait perkeretaapian khusus diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33A

Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memenuhi
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2), dikenai sanksi administratif.

8. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77

SK No 050882 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-383Pasal 77

Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dikenai
sanksi administratif.

9. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 80A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8OA

Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan
Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat
kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1)dikenai sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 82

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai
sanksi administratif.
1

1. Ketentuan Pasal 7O7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 107

Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikenai
sanksi administratif.
T2

Ketentuan Pasal
berikut:ll2 diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 1 12

SK No 050883 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-384Pasal 1 12

Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalammelaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang
memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan taticara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 1 1, dikenai sanksi administratif.

13

Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 1 16A dan Pasal 1 168 sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 16A

Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana
Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.

Pasal 1 168
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
Sarana Perkeretaapian dengan Awak Sarana Perkeretaapianyang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikenai sanksi

administratif.

t4

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 135

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak
menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda
transportasi lain sampai stasiun tujuan atau tidak memberi
ganti rugi senilai harga karcis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
15. Ketentuan . .

SK No 050884 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-38s15

Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 168

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak
mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16T ayat (1) dikenai sanksi

administratif.
16.

Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 185A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 185A

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 28, pasal 32A, pasal
33A, Pasal 77, Pasal 80A, Pasal 82, pasal lOT, pasal
1 12, Pasal 1 16A, Pasal 1 168, Pasal 135, atau pasal 16g
dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 188

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum yang tidak memiliki perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (L)yang mengakibatkan timbulnya korban terhadap manusia
danf atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
18.Ketentuan...

SK No 050885 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-38618.

Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 190

Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian
umum yang tidak memenuhi perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) yangmengakibatkan timbulnya korban terhadap manusia
dan/atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banya[
Rp3.000.O00.000,00 (tiga miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 191

Jika tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33A mengakibatkan timbulnya kecelakaan kereta api
dan/atau kerugian bagi harta benda, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
20

Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 195

Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan
Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat

kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1)yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan/atau

menimbulkan korban dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun.
21. Ketentuan .

SK No 050886 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-387 -

2l

Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 196

(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yangmengoperasikan prasarana perkeretaapian dengan
petugas yang tidak memiliki sertifikat kecakapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yangmengakibatkan terjadinya kecelakaan dan/atau
menimbulkan korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat bagi orang, pelaku
penyelenggara dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun.

(3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan matinya orang, pelaku penyelenggara
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.

22. Ketentuan Pasal 2O3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 203

(1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat

kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayat (1) yang mengakibatkan kecelakaan kereta api
dan/atau kerugian bagi harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat bagi orang, Awak Sarana
Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun.
(3) Jika. . .

SK No 050887 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-388-(3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kematian orang, Awak Sarana
Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun.

23

Ketentuan Pasal 2O4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 204

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yangmengoperasikan Sarana Perkeretaapian dengan Awak
Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat
tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan
dan/atau menimbulkan korban dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp250.000.000,0O (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan luka berat bagi orang, Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)mengakibatkan kematian orang, Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun.

24. Ketentuan Pasal 2IO diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 10

(1) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189, Pasal l9I, dan Pasal 193 mengakibatkan
luka berat bagi orang, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam...

SK No 050888 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-389-(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 193 mengakibatkan kematian orang, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan pidana denda paling
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

banyak(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189, Pasal l9I, dan Pasal 193 dilakukan oleh

Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan luka
berat bagi orang, pelaku dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp3.000.000.OOO,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 193, dilakukan oleh
Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan
matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana denda
paiing banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 57

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor lT Tahun
2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 5

(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a.
b.
c.

pengaturan;pengendalian; dan
pengawasan.
(3) Ketentuan

SK No 050889 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-390-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
dan huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan

dilaksanakan secara terpadu, baik intramoda maupun
antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem
transportasi nasional.
(21 Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek
tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan
trayek tidak tetap dan tidak teratur (trampefi.
(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani
trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan
trayek.

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(5) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib
dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.
3

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh Badan
Usaha untuk menunjang usaha pokok untuk
kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan .

SK No 050890 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 391 -

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

4

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A

(1) Sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia,

Kapal Asing dapat melakukan kegiatan khusus diwilayah perairan Indonesia yang tidak termasukkegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan khusus yangdilakukan oleh kapal asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5

Ketentuan Pasal
berikut:

27 diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 27

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang

perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha
wajib memenuh i Perizinan Berusaha.

6

Ketentuan Pasal
berikut:

28 diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 28

(1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan
Berusaha untuk angkutan laut diberikan oleh:

a bupati

SK No 050891 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-392 -

a.

bupati/wali kota yang bersangkutan bagi Badan

Usaha yang berdomisili dalam wilayahkabupatenlkota dan beroperasi pada lintas

pelabuhan dalam wilayah kabupaten I kota;b.

gubernur provinsi yang bersangkutan bagi

Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayahprovinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
atau

c.

Pemerintah Pusat bagi Badan Usaha yangmelakukan kegiatan pada lintas pelabuhan

antarprovinsi dan internasional.
(2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan
Berusaha untuk angkutan laut pelayaran-rakyat
diberikan oleh:a.

bupati/wali kota yang bersangkutan bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia atau
Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayahkabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam wilayah kabupatenlkota; ataub.

gubernur yang bersangkutan bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia atau

Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota
dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi,
dan pelabuhan internasional.

(3) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Usaha
untuk angkutan sungai dan danau diberikan oleh:a.

bupati/wali kota sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau
Badan Usaha; ataub.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta untuk orang perseorangan warga negara
Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili diDaerah Khusus Ibukota Jakarta.
(4) Selain

SK No 050892 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-393-(4) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan
danau kapal yang dioperasikan wajib memenuhi
Pertzinan Berusaha untuk trayek yang diberikan oleh:a.
bupati/wali kota yang bersangkutan bagi kapal

yang melayani trayek dalam wilayahkabupatenlkota;
gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapalb.
yang melayani trayek antarkabupaten/kota
dalam wilayah provinsi; atauc.
Pemerintah Pusat bagi kapal yang melayani
trayek antarprovinsi dan/ atau antarnegara,
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan
Berusaha untuk angkutan penyeberangan diberikan
oleh:

a.

bupati/wali kota sesuai dengan domisili Badan
Usaha; ataub.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta untuk Badan Usaha yang berdomisili diDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

(6) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan
penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib
memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan
pengoperasian kapal yang diberikan oleh:a.

bupati/wali kota yang bersangkutan bagi kapal
yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayahkabupatenlkota;b.

gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal
pelabuhanyang
melayani lintas
antarkabupaten/kota dalam provinsi; danc. Pemerintah

SK No 050893 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-394 -c.

Pemerintah Fusat bagi kapal yang melayani

lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau
antarnegara,

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

7.

Pasal 30 dihapus

8

Ketentuan Pasal
berikut:

31 diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 31

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat

diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan diperairan.

(2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

bongkar muat barang;
jasa pengurusan transportasi;

angkutan perairan pelabuhan;penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;tallg mandiri;depo peti kemas;
pengelolaan kapal (ship management);

perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
keagenan Awak Kapal (ship manning agencg);
keagenan kapal; dank. perawatan

SK No 050894 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-395-

k.

perawatan dan perbaikan kapal (ship repaiing
and maintenane).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa terkait
dengan angkutan di perairan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

9

Ketentuan Pasal

32 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 32

(1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan
khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait
dengan angkutan di perairan.
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa terkait
dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal.
(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan
perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa
terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
1

SK No 050895 A

1. Ketentuan.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-396 1

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
Perizinan Berusaha jasa terkait dengan angkutan di perairan
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51

(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh Badan Usaha yangtelah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan
angkutan multimoda dari Pemerintah Pusat.
(21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggung jawab terhadap barang sejak diterimanya
barang sampai diserahkan kepada penerima barang.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehinga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

(1) Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan
berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh penyedia
jasa angkutan multimoda.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa dokumen elektronik.

14. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

SK No 050896 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-397 Pasal 59(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal
11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal27,
Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), Pasal 33, Pasal 38 ayat(1), Pasal 4l ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46, Pasal
47, atau Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasa1 90 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 90(1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas
penyediaan danf atau pelayanan jasa kepelabuhanandan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penyediaan dan/atau pelayanan jasa

kapal,

penumpang, dan barang.

(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa

kapal,
penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas:
penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermagaa.
untuk bertambat;
penyediaan danf atau pelayanan pengisian bahanb.
bakar dan pelayanan air bersih;
penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naikc.
turun penumpang danf atau kendaraan;penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermagad.
untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat
barang dan peti kemas;
e. penyediaan

SK No 050897 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESIA

-398-

e.

penyediaan danf atau pelayanan jasa gudang dan
tempat penimbunan barang, alat bongkar muat,
serta peralatan pelabuhan;f.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal
peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
penyediaan danf atau pelayanan jasa bongkar
muat barang;
penyediaan danf atau pelayanan pusat distribusi
dan konsolidasi barang; dan/atau
penyediaan danf atau pelayanan jasa penundaan

g.
h.
i.

kapal.

(4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

yang menunjang kelancaran operasional dan
memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan
di pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 9l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9 1

(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90

ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara

komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(21 Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan
Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara

komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
(4) Dalam

SK No 050898 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-399-(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas
pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan
Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh

Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat
dilakukan oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia dan/atau Badan Usaha.

17. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 96

(1) Pembangunan pelabuhan laut wajib memenuhi
P erizinan Beru saha dari :a.

Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama danpelabuhan pengumpul; danb.

gubernur atau bupati/wali kota untuk
pelabuhan pengumpan

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pembangunan dan pengoperasian peiabuhan laut yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah harus
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

18. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 97

(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesaidibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta
wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
(2) Perizinan Berusaha terkait pengoperasian pelabuhan
laut diberikan oleh:
Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan
a.
pelabuhan pengumpul; danb. gubernur .

SK No 050899 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-400-

b.

gubernur atau bupati/wali kota untuk
pelabuhan pengumpan

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

19. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 98

(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib

memenuhi Perizinan Berusaha dari bupati/wali kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai
dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah
harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(3) Perizinan Berusaha untuk mengoperasikan pelabuhan

sungai dan danau diberikan oleh bupati/wali kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pengusahaan
di pelabuhan serta Perizinan Berusaha terkait pembangunan
dan pengoperasian pelabuhan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

21. Pasal 103 dihapus
22. Ketentuan Pasal IO4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal lO4 ...

SK No 050900 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-40r Pasal 104(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
lO2 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan

dalam hal:a.

pelabuhan terdekat tidak dapat menampung
kegiatan pokok tersebut; ataub.

berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis
operasional akan lebih efektif dan elisien serta
lebih menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran apabila membangun dan
mengoperasikan terminal khusus.
(2) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai
dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan dapat
diserahkan kepada Pemerintah Fusat atau dikembalikan
seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan
status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha
pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.

24. Pasal 1O7 dihapus
25. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1 1(1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran
perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
dilakukan oleh pelabuhan utama.
(2) Penetapan. . .

SK No 050901 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-402 -(21 Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:a.

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi
nasional;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

kepentingan perdagangan internasional;

kepentingan pengembangan kemampuan
angkutan laut nasional;
posisi geografis yang terletak pada lintasan
pelayaran internasional ;Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
fasilitas pelabuhan;keamanan dan kedaulatan negara; dan
kepentingan nasional lainnya.

(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk
melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.

(41 Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (2) wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.
c.
d.
e.

aspek administrasi;
aspek ekonomi;
aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;

fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi
instansi pemegang fungsi keselamatan dan

keamanan pelayaran, instansi bea cukai,f.

imigrasi, dan Karantina; danjenis komoditas khusus.

(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

26. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal124...

SK No 050902 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-403Pasal 124

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal
termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan
keselamatan kapal yang sesuai dengan ketentuan standarinternasional.

27. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 125

(1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk

perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib
membuat perhitungan dan gambar rancang bangun
serta data kelengkapannya.
(21 Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan
perombakan harus dilakukan sesuai dengan gambar
rancang bangun dan data yang telah memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan
perombakan kapal dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

28. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 126

(1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan

keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh
Pemerintah Pusat.
(21 Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a.
sertifikat keselamatan kapal penumpang;b.
c.

sertifikat keselamatan kapal barang; dansertifikat kelaikan dan pengawakan kapal
penangkap ikan.

29. Ketentuan . . .

SK No 050903 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-404 -

29. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 727

(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:
masa berlaku sudah berakhir;a.
b.
tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat(endorsementl;c.

kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan keselamatan kapal;

d.
e.
f.

kapal berubah nama;
kapal berganti bendera;kapal tidak sesuai dengan data-data teknis
dalam sertifikat keselamatan kapal;

g.

kapal

mengalami perombakan yangmengakibatkan perubahan konstruksi kapal,
perubahan ukuran utama kapal, dan perubahan

fungsi, atau jenis kapal;
h.
kapal tenggelam atau hilang; atau
kapal ditutuh (scrappingl.
i.
(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:a.

keterangan dalam dokumen kapal yangdigunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;b.

kapal sudah tidak memenuhi persyaratan
keselamatan kapal; atauc.

sertifikat diperoleh secara tidak sah.
(3) Persyaratan sertifikat kapal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (21 dapat disesuaikan
berdasarkan ketentuan standar internasional.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
30. Ketentuan.

SK No 050904 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-405-

30. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 129

(1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib
diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan
persyaratan keselamatan kapal.
(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asingyang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan
dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi
persyaratan keselamatan kapal.
(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasilikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.
(41 Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksudpada ayat (21 wajib melaporkan kegiatannya kepada
Pemerintah Pusat.

31. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 130

(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara
sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan
kapal.

(2) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Pusat dapat
memberikan pembebasan sebagian persyaratan yangditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan
kapal.

(3) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

32. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 133

SK No 050905 A

PRESIDENREPUELTK INDONESIA-406Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan
gambar dan pembangunan kapal serta pemeriksaan dan
sertifikasi keselamatan kapal diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

33. Penjelasan Pasal 154 diubah sebagaimana tercantum dalamPenjelasan.

34. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 155

(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan

pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi

wewenang oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu sebagai
berikut:a.

pengukuran dalam negeri untuk kapal yangberukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh
empat) meter;b.

pengukuran internasional untuk kapal yangberukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter
atau lebih; danc.

pengukuran khusus untuk kapal yang akanmelalui terusan tertentu.
(3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal denganukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh
gross tonnage).

(4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
35. Ketentuan

SK No 050906 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-407 -

35. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 157

(1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda melaporkan
kepada Pemerintah Pusat dalam hal terjadi perombakan
kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada
dalam Surat Ukur.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara elektronik.

36. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 158

(1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur
dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(21 Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:
kapal dengan ukuran tonase kotor sekuranga.
kurangnya GT 7 (tujuh gross tonnagel;kapal milik warga negara Indonesia atau badanb.
hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; danc.
kapal milik badan hukum Indonesia yangmerupakan usaha patungan yang mayoritassahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta
pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik
diberi grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi
sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.

(5) Kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda
Pendaftaran.

37. Ketentuan. . .

SK No 050907 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-408-

37. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 159

(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat
pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk mendaftarkan kapalnya.
38

Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 163

(1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di lautdiberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus
tujuh puluh lima gross tonnagel atau lebih;b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh
gross tonnagel sampai dengan ukuran kurang dari
GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnagel;atau
c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7
(tujuh gross tonnage).

(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan
danau diberi pas sungai dan danau.
39

Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 168

SK No 050908 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-409 Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan
penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dandokumentasi pendaftaran kapal serta tata cara dan
persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

40

Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 169

(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal
untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi

persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahanpencemaran dari kapal.
(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahanpencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud padaayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen

Keselamatan (Document of Compliancel untuk
perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan(Safety Management Certificatel untuk kapal.

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh
pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau
lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah
Pusat.

(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan

Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan
penerbitan sertif,rkat manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

41. Ketentuan

SK No 050909 A

FRESIDENFTEFUBUK INDONESIA-4to4tKetentuan Pasal l7O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 170

(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal
untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan
manajemen keamanan kapal.

(21 Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen
keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberi sertifikat.
(3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan

Kapal Internasional (International Ship Secuitg
Certificate).

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh
pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau
lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah
Pusat.

(5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh
pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan
42.

penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur
dalam Peraturan Pemerintah
Ketentuan Pasal l7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 171(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1),Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (3), Pasal lO4 ayat(21,Pasal 1O6, Pasal 125 ayat (1), Pasal 130 ayat (1), Pasal
131 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) atau ayat(21, Pasal 135,
Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau
ayat (2), Pasal l4l ayat (1) atau ayat (2), Pasal 149 ayat(1), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 158 ayat(5), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 165
ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Pejabat...

SK No 050910A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-4tt (21 Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran

denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

43.

Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 197

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan

pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam
pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaanyang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan
dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan

pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, danreklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

44

Ketentuan Pasal 2O4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2O4

SK No 050911 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-4t2 Pasal 204(1) Kegiatan saluage dilakukan terhadap kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau
tenggelam.

(21 Setiap kegiatan saluage dan pekerjaan bawah air wajib
memenuh i Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

45. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 13

(1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib
memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan
kepada Syahbandar.

(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib
menyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal kepada
Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan
dan/atau menyampaikan secara elektronik sebelum
kapal tiba untuk dilakukan pemeriksaan.
(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2ll, surat, dokumen, dan warta kapal
disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembalibersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan
Berlayar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan,penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, danwarta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

46

Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 225

SK No 050912 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-4r3Pasal 225(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O3 ayat (1), Pasal 2O4 ayat (21,Pasal 2L3 ayat (1) atau ayat (21, Pasal 214, Pasal 215,
atau Pasal 216 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

47. Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 243

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23O ayat (2), Pasal 233 ayat (3),Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenai
sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
48

Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 273

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenai sanksi
administratif.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

49.Ketentuan...

SK No 050913 A

FRESIDEH
REPUELIK INDONESIA-4t4 49

Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 288

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan
sungai dan danau tanpa memenuhi Perizinan Berusaha
untuk trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)yang menimbulkan kecelakaan kapal, korban manusia, atau
kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

50

Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 289

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan
penyeberangan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha terkait
persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (6) yang menimbulkan kecelakaan
kapal, korban manusia, atau kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp300.OOO.0O0,00 (tiga ratus juta
rupiah).

51. Ketentuan Pasal 29O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 290

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait
dengan angkutan di perairan tanpa memenuhi Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yangmenimbulkan korban manusia atau kerugian harta benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
52. Ketentuan. . .

SK No 050914 A

trRESIDENREFUEUK INDONESIA-41552

Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29 1

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang terutama
angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah).

53. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal292

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3)yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
54

Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 293

Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (Llyang menimbulkan kecelakaan dan/atau korban manusia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulandan denda paling banyak Rp200.OOO.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

55.Ketentuan...

SK No 050915 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-4t655

Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal294(1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan

barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yangmengakibatkan timbulnya korban manusia atau

kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, danfatau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp400.O00.OOO,00 (empat ratus juta rupiah).
(21 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kerugian harta benda, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
denda paling banyak Rp500.OOO.OOO,00 (lima ratus juta
rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kematian seseorang danl atau kerugianharta benda, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

56

Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 295

Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan
barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang mengakibatkan
timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

57. Ketentuan

SK No 050916 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-4t7 -

57. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 296

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yangmengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah).

58. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 297

(1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan

pelabuhan sungai dan danau yang tidak memenuhi
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
98 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(21 Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk
melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat
barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang
untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan dipelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk

kepentingan sendiri tanpa memenuhi Perizinan

Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

59.Ketentuan...

SK No 050917 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-4t859Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 298

Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas

pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan
kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
60

Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 299
Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal

khusus tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal LO4
ayat (21 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
61

Ketentuan Pasal 3OT diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 307

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi
dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) yangmengakibatkan timbulnya kecelakaan kapal, korban
manusia, atau kerugian barang dan harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

62. Ketentuan

SK No 050918 A

FRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-4t9 62

Ketentuan Pasal 308 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 308

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi
dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
kecelakaan kapal, korban manusia, atau kerugian barang
dan harta benda dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

63

Ketentuan Pasal 31O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 310

Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa

memenuhi persyaratan kualif,rkasi dan

kompetensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 yangmengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
64

Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 313

Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagiandari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) yangmengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp300.000.000,O0 (tiga ratus juta
rupiah).

65. Ketentuan . .

SK No 050919 A

trRESIDENREFUBUK INDONE5IA-420 65

Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 314

Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran padakapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (5) yang mengakibatkan timbulnya korban
atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
66

Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32 1

Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1)yang mengakibatkan timbulnya korban/kecelakaan kapal
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

67. Ketentuan Pasal 322 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 322

Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda,dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari
Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (llyang mengakibatkan timbulnya korban atau terjadinya
kecelakaan kapal dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp 1 00.000.0O0,00 (seratus juta rupiah).

68.Ketentuan...

SK No 050920 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-421 68

Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 336

(1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus

dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindakpidana melakukan kekuasaan, dan menggunakan
kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya

karena jabatan dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp 100.000.000,0O (seratus juta rupiah).
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
(3) Setiap pejabat yang karena melaksanakan tugas sesuai
dengan jabatan dan kewenangannya menyebabkan
kerugian harta benda dan/atau hilangnya nyawa
seseorang di luar kekuasaannya, pejabat tersebut tidak
dapat dikenai sanksi.

Pasal 58

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9
tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49561 diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan
secara sah (eligible) }:,arus memiliki rancang bangun.
(2) Rancang...

SK No 050921 A

- FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-422 -(2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara,
dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
dari Pemerintah Pusat.

2.

Pasal 14 dihapus

3

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling
pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi
harus memiliki sertifikat tipe.

4

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan balingbaling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi
di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat
sertifikat validasi tipe.
(2) Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarnegara dibidang kelaikudaraan.

5

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17

SK No 050922 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-423Pasal 17

Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara,
mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbangyang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 harus mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat.
6.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
mendapatkan persetujuan rancang bangun, kegiatan
rancang bangun, perubahan rancang bangun pesawat udara,
sertifikat validasi tipe, dan sertifikat tipe diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19

(1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan
kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara,
mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat
terbang wajib memiliki sertifikat produksi.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

8.

Pasal 20 dihapus.

9.

Pasal 21 dihapus.

10. Pasal 22 dihapus.
1 1. Ketentuan

SK No 050923 A

FRESItrEN

REFUEUI( INDONESIA-424 11

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

Pesawat udara yang telah didaftarkan dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
diterbitkan sertifikat pendaftaran.

t2

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda
kebangsaan Indonesia serta kriteria, jenis, besaran denda,
dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 31 dihapus
14. Pasal 32 dihapus
15. Pasal 33 dihapus
16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 terdiri atas:asertifikat kelaikudaraan standar pertama (initial

airutorthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat
udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; danb. sertifikat

SK No 050924 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-425 bsertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous
airworthiness certificatel yang diberikan untuk pesawat
udara setelah sertifikat kelaikudaraatT standar pertama
dan akan dioperasikan secara terus menerus.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan kriteria,
jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
18

Ketentuan Pasal

4l diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 41

(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara
untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki
sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. sertifikat operator pesawat udara (air operatorb.

certificatel yang diberikan kepada badan hukum
Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
sipil untuk angkutan udara niaga; atau
sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating
certificatel yang diberikan kepada orang atau badan
hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat
udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga.

19. Pasal 42 dihapus
20. Pasal 43 dihapus
21. Ketentuan

SK No 050925 A

FRESIDEH

REFUBL|K INDONESIA-426 -

2t

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat
pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46

(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk
mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secaraberkelanjutan.
(2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara,baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang
harus membuat program perawatan pesawat udara yangdisahkan oleh Pemerintah Pusat.
23

Ketentuan Pasal

47 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal4T

Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, serta

baling-baling pesawat terbang dan komponennya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat
dilakukan oleh:a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara;b. badan. . .

SK No 050926A

FRESINEN

REPUBUK INDONESIA-427 bbadan hukum organisasi perawatan pesawat udara yangtelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara (approu e d maintenance org anizationl ; ataucpersonel ahli perawatan pesawat udara yang telahmemiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi
maintenance engineer licensel.

24. Pasal 48 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat diberikan kepadaorganisasi perawatan pesawat udara di luar negeri yangmemenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi
perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas
penerbangan negara yang bersangkutan.

26

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi
administratif.
27

Ketentuan Pasal

51 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal51...

SK No 050927 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-428Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, danpemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
28

Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 58

(1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi
atau sertifikat kompetensi.
(2) Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan
pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
29

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60

Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara
lain dapat diakui melalui pengesahan oleh Pemerintah Pusat.

30. Ketentuan Pasal 6l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara danprosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan
lembaga pendidikan dan/atau sertifikat pelatihan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
31. Ketentuan. . .

SK No 050928 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-429 31

Ketentuan Pasal

63 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 63

(1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat
udara Indonesia.
(21 Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas

pesawat udara asing dapat dioperasikan setelahmendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh
perusahaan angkutan udara nasional untuk

penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya
perj anj ian antarnegara.
(41 Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)dikenai sanksi administratif.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat
udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

32. Pasal 64 dihapus
33

Ketentuan Pasal

66 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 66

SK No 050929 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-430Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
34.

Ketentuan Pasal

67 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 67

(1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun,
produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki tanda identitas.

35

Ketentuan Pasal

84 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 84

Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telahmemenuh i Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

36. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 85

(1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya

dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
nasional yang telah memenuhi Perizinan Berusaha
terkait angkutan udara niaga berjadwal.
(2) Badan . .

SK No 050930 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 431, -(21 Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan
tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelahmendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yangbersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah
dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan
udara niaga nasional.
(41 Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yangdilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yangmenjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih
dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal lainnya.

37. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9 1

(1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan

udara nasional yang telah memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan persetujuan terbang (flight approual).

(3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal
dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat

sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara

niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(4) Kegiatan.

SK No 050931 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-432 -(4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga
nasional.

(5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan

terganggunya pelayanan angkutan udara pada ruteyang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal lainnya.

38. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 93(1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan
udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan
terbang dari Pemerintah Pusat.

(21 Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara
niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang
dari Pemerintah Pusat.
39

Ketentuan Pasal

94 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 94

(1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh
perusahaan angkutan udara asing yang melayani ruteke Indonesia dilarang mengangkut penumpang dariwilayah Indonesia, kecuali penumpang sendiri yangditurunkan pada penerbangan sebelumnya.
(21 Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh
perusahaan angkutan udara asing yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif.
(3) Ketentuan . .

SK No 050932 A

trRESIDENREPUEL|K INDONESIA-433 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran

denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

40.

Ketentuan Pasal

95 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 95

(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke
Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah

Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah
Pusat.

(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing

khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4t

Ketentuan Pasal

96 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga,
kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif
termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

42.

Ketentuan Pasal

97 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 97

SK No 050933 A

- trRESIDENREFUBUK INDONESIA-434 Pasal 97(1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat
dikelompokkan paling sedikit dalam:a. pelayanan dengan standar maksimum;b. pelayanan dengan standar menengah; atauc. pelayanan dengan standar minimum.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalammenyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa

tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yangdisediakan.

43
44

Pasal 99 dihapus

Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1OO

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

45. Ketentuan Pasal 1O9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 109

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108 dilakukan oleh badan usaha di bidang
angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

46. Pasal 110 dihapus
47. Pasal . .

SK No 050934 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-43547.

Pasal 111 dihapus.

48.

Ketentuan Pasal ll2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 12

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
berlaku selama pemegang Perizinan Berusaha masih
menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai
dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.
49

Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 13

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lainsebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara
secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara
sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.

(2) Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha.

50. Ketentuan Pasal ll4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, danprosedur memperoleh Perizinan Berusaha terkait angkutan
udara niaga diatur dalam Peraturan Pemerintah.
51.

Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 18

SK No 050935 A

PRESIDEH

REPUEUK INDONESIA-436 Pasal 1 18

(1) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga
wajib:

a.

b.
c.
d.

e.

melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perizinan
Berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan
minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan
dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau
kegiatannya;
memiliki dan menguasai pesawat udara dengan
jumlah tertentu;
mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangansipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;menutup asuransi tanggung jawab pengangkut
dengan nilai pertanggungan sebesar santunan
penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan
dengan perjanjian penutupan asuransi;
melayani calon penumpang secara adil tanpa

diskriminasi atas dasar suku, agarna, ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;f.

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara,termasuk keterlambatan dan

pembatalan
penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada
Pemerintah Pusat;g.

h.

menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yangsekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi
laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun
paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya
kepada Pemerintah Pusat;
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga,
dan pemilikan pesawat udara kepada Pemerintah
Pusat; dani. memenuhi...

SK No 050936 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-437 -i.

memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

(21 Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niagayang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib:a.

mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12(dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan sipil dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku;c.
d.

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; danmelaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau
domisili kantor pusat kegiatan kepada Pemerintah
Pusat.

(3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niagayang dilakukan oleh orang perseorangan wajib:a.

mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12(dua belas) bulan setelah izin diterbitkan;b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan sipil dan peraturan
perundang-undangan lain;

c.
d.

52

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; danmelaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau
domisili pemegan g izin kepada Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 119...

SK No 050937 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-438Pasal 1 19

(1) Dalam hal Pemegang Perizinan Berusaha angkutan
udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan
udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat

udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat (21 huruf a dan ayat (3) huruf a, Perizinan
Berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan

angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak
berlaku dengan sendirinya.
(21 Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niagayang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dikenai sanksi
administratif.
(3) Pemegang Perizinan Bemsaha angkutan udara niaga
dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan

niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
53

Ketentuan Pasal t2O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang
Perizinan Berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif
termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur,dalam Peraturan Pemerintah.
54

Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13O. . .

SK No 050938 A

- PRESIDENREFUELTK INDONESIA-439 Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara
perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dantata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

55. Pasal 131 dihapus.
56. Pasal 132 dihapus.
57. Pasal- 133 dihapus
58

Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

59. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 138

(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau
pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau
berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada

pengelola pergudangan dan/atau badan usaha
angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat
udara.
(2) Badan...

SK No 050939 A

PRESIDEN

REPUHUK INDONESIA-440 -(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar

udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha

angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan
pengangkutan barang khusus danf atau barang
berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpananatau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap

penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang
khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut
belum dimuat ke dalam pesawat udara.
(3) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau

pengirim, badan usaha bandar udara, unit
penyelenggara bandar udara, badan usaha
pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niagayang melanggar ketentuan pengangkutan barang

berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

60

Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang
khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

61

Ketentuan Pasal 2O5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 205

SK No 050940 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-44t Pasal 205(1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O2 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar
udara yang digunakan untuk menjamin keselamatandan keamanan penerbangan serta kelancaranaksesibilitas penumpang dan kargo.

(21 Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar
udara harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah
Pusat.
62

Pasal 215 dihapus

63

Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan
penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara
dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara
atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran
denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

64

Ketentuan Pasal 2I9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 219

(1) Setiap badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas
bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatandan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa

bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yangditetapkan.
(2) Setiap

SK No 050941 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-442 -(21 Setiap badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
65

Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas
bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tatacara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
66

Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 222

(1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi
atau sertifikat kompetensi.
(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihanyang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi
oleh Pemerintah Pusat.
67.

Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal224
Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara
lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh
Pemerintah Pusat.
68. Ketentuan

SK No 050942 A

trRESIDENREPUELIK INDONESIA-443 68

Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara danprosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan latau
pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

69. Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 233

(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21 dapat
diselenggarakan oleh:a.

badan usaha bandar udara untuk bandar udara

yang diusahakan secara komersial setelahmemenuhi Perrzinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat; ataub. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar
udara yang belum diusahakan secara komersial

yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai kewenangan.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat
diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

(4) Badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
Pefizinan Berusahanya.
70. Ketentuan

SK No 050943 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-444 70

Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 237

Pemerintah Pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan
melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman
modal.

71

Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di
bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tatacara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
72

Ketentuan Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal242

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas
kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

73

Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal247...

SK No 050944 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-445Pasal 247(1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, danf atau badan
hukum Indonesia dapat membangun bandar udara
khusus setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah
Pusat.
(21 Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbanganpada bandar udara khusus berlaku sebagaimana
ketentuan pada bandar udara.
74

Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 249

Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalamkeadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh
persetujuan dari Pemerintah Pusat.
75

Ketentuan Pasal 25O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 250

Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk
kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan
persetujuan dari Pemerintah Pusat.
76.

Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan
dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan

status menjadi bandar udara yang dapat melayani
kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
77. Ketentuan

SK No 050945 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-44677

Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 253

Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
b.
c.
78

daratan (surface leuel heliportl;
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas
gedung (eleuated heliportl; dantempat pendaratan dan lepas tandas helikopter diperairan (helideckl.

Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 254

(1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopteryang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan.

(2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yangtelah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda
pendaftaran (registefi oleh Pemerintah Pusat.

79

Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (lrcliport)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
80. Ketentuan

SK No 050946 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-447 80

Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
PasaI275(1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 271
ayat (2) wajib memiliki sertilikat pelayanan navigasi
penerbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(21 Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara
navigasi penerbangan.

(3) Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandarb.
c.

udara;
unit pelayanan navigasi pendekatan; danunit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.

81. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 277

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa
navigasi penerbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

82

Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 292

(1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki
lisensi atau sertifikat kompetensi.
(2) Personel ...

SK No 050947 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-448 -(2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung
dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
83

Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 294

Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh
negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi
oleh Pemerintah Pusat.
84

Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 295

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara danprosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda,
dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
85

Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 317

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen
keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
86

Ketentuan Pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal389...

SK No 050948 A

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-449 Pasal 389

Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
388 dapat diberi lisensi oleh Pemerintah Pusat setelahmemenuhi persyaratan.

87. Ketentuan Pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 392

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan
lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
88

Ketentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4 18

Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara
niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang
dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp35O.OOO.OOO,OO(tiga ratus lima puluh juta rupiah).
89

Ketentuan Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 423

(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau

memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki

lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 222 yang mengakibatkan

timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam

SK No 050949 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-450-(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp1.000.OO0.000,00(satu miliar rupiah).

90

Ketentuan Pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 428

(1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara
khusus yang digunakan untuk kepentingan umum
tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25O yang mengakibatkan
timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling

banyak

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Paragraf 1 1
Kesehatan, Obat, dan Makanan
Pasal 59

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku
Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor
Kesehatan, Obat, dan Makanan, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

b.Undang-Undang...

SK No 050950 A

trRESIDENREFUBLIK INDONESIA-451 bUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O72);

cd

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomors67t);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062); daneUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomors360).
Pasal 60

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) diubah sebagai berikut.

1

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis
pelayanannya terdiri atas:a.
b.

pelayanan kesehatan perseorangan; danpelayanan kesehatanmasyarakat.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a.
b.
c.

pelayanan kesehatan tingkat pertama;
pelayanan kesehatan tingkat kedua; danpelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(3) Fasilitas

SK No 050951 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-452 -(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
(41 Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2

Ketentuan Pasal

35 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan
kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal

60 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 60

(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan
tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106. .

SK No 050952 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-453Pasal 106(1) Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan

sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(21 Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat
diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan
memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh
Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi
persyaratan mutu dan/atau keamanan danf ataukemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat disita
dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
5

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1 1(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau
persyaratan kesehatan.
(2) Makanan .

SK No 050953 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-454 -(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi

ketentuan standar, persyaratan kesehatan, danf atau
membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik
dari peredaran, dicabut Perrzinan Berusaha, dan
diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
6

Ketentuan Pasa1 182 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 182

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan

terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan

yang berhubungan dengan sumber daya di bidang
kesehatan dan upaya kesehatan berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(21 Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan
dapat memberikan Perizinan Berusaha terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan
dapat mendelegasikan pengawasan kepada Pemerintah
Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
7. Ketentuan

SK No 050954 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-455Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai

7

berikut:
Pasal 183

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalammelaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas
dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap
segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan.
8

Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalampenyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

9

Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 188

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat

mengambil tindakan administratif terhadap tenaga
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

10. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 797 ..

SK No 050955 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-456 Pasal 197

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)', dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp1.5OO.O0O.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
Pasal 61

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072)ldiubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17(1) Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:

a.
b.
c.
d.
e.

peringatan tertulis;

penghentiansementarakegiatan;
denda aministratif;

pembekuan perizinan berusaha; dan latau
pencabutan perizinan berusaha.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal24...

SK No 050956 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-457 Pasal24(1) Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah sakit

berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas
kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya

manusia.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal

25 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 25

(1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memenuhi
Perizinan Berusaha.

(2) Setiap penyelenggara Rumah Sakit yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal

26 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 26

(1) Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan klasif,rkasi Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(21 Pelaksanaan Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit
oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

5.Ketentuan...

SK No 050957 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-4585

Ketentuan Pasal

27 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 27

Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 dapat dicabut jika:a. habis masa berlakunya;b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/ataud. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan
hukum.
6

Ketentuan Pasal

28 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait
Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal

29 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 29

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;b. memberi pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit;c. memberikan pelayanan gawat darurat kepadapasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

d. berperan .

SK No 050958 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-459 -

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana sesuai dengankemampuan pelayanannya;

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau miskin;f.

g.

melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpauang muka, ambulan gratis, pelayanan korban
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial
bagi misi kemanusiaan;
membuat, melaksanakan, dan menjaga standarmutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai
acuan dalam melayani pasien;h.
i.

menyelenggarakan rekam medis;

menyediakan sarana dan prasarana umum yanglayak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang
tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menJrusui, anak-anak, dan lanjut usia;
melaksanakan sistem rujukan;j.
k. menolak keinginan pasien yang bertentangan

dengan standar profesi dan etika serta ketentuan
peraturan perundang-undangan ;l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban pasien;
m. menghormati dan melindungi hak pasien;n. melaksanakan etika Rumah Sakit;

o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;p. melaksanakan program pemerintah di bidang
kesehatan, baik secara regional maupun nasional;

q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan
praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga
kesehatan lainnya;r.

men5rusun dan melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit;s.melindungi...

SK No 050959 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-460 -s.

melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakantugas; dant. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.
(21 Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikenai sanksi admisnistratif berupa:

a.
b.
c.
d.

teguran;teguran tertulis;
denda; dan/atau

pencabutan Perizinan Rumah Sakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah
Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8

Ketentuan Pasal

40 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 40

(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah
Sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala
minimal 3 (tiga) tahun sekali.
(21 Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik
dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan
standar akreditasi yang berlaku.
(3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah
Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan . .

SK No 050960 A

, FRESIDENREPUEUK INDONESIA-46r 954 diubah sehingga berbunyi sebagai

Ketentuan Pasal
berikut:

Pasal 54

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkanorganisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, danorganisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diarahkan untuk:a.

pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yangterjangkau oleh masyarakat;
peningkatan mutu pelayanan kesehatan;b.
c. keselamatan pasien;d. pengembangan jangkauan pelayanan; dane. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah
Sakit.

(3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai
kompetensi dan keahliannya.
(4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis
dan teknis perumahsakitan.
(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

a.
b.
c.
d.

teguran;teguran tertulis;
denda; dan/atau
pencabutan Perizinan Rumah Sakit.
(6) Ketentuan

SK No 050961 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-462-(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(21, ayat (3), ayat (4), serta kriteria, jenis, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah
Sakit tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang mengakibatkan
timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan,keselamatan, danf atau lingkungan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal62
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi
yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

2.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9SK No 050962 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-463 Pasal 9(1) Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat
diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16(1) Ekspor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh
industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang telahmemenuh i Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Impor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:a. Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yangtelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;b.

Lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.

(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang
mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18

(1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau
surat persetujuan impor, eksportir atau importir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan
permohonan kepada Pemerintah Pusat.
(2) Permohonan

SK No 050963 A

FRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-464 -(2) Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan
ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan
impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan
impor psikotropika dari dan/atau dikeluarkan oleh
pemerintah negara pengimpor psikotropika.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan
ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
5

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19

Pemerintah Pusat menyampaikan surat persetujuan importerkait impor psikotropika kepada pemerintah negara
pengekspor psikotropika.
6

Ketentuan Pasal

20 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau imporpsikotropika diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 1

(1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib
dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor
psikotropika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(21 Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor
Psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara
pengekspor.

8. Ketentuan.

SK No 050964 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-465 8Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22(1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat

persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh
Pemerintah Fusat dan surat persetujuan imporpsikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara
pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas
perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
pengangkutan ekspor wajib memberikan surat

persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan surat persetujuan imporpsikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara
pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika

wajib membawa dan bertanggung jawab atas

kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropikayang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat
persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh
pemerintah negara pengimpor.
(41 Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yangmemasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa
dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat
persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan surat persetujuan ekspor
psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara
pengekspor.
Pasal 63

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11 ...

SK No 050965 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-466 Pasal 1 1(1) Industri farmasi tertentu dapat memproduksi narkotika
setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap

produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan
tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.

(3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap

bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dariproduksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan
tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15(1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar
Farmasi milik negara dapat melaksanakan impornarkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat
memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain
perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang memenuhiPerizinan Berusaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan. .

SK No 050966 A

FRESIDENREFUEUI( INDONESIA-467 3

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan

Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk
setiap kali melakukan impor Narkotika.
(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil
audit Pemerintah Pusat terhadap rencana kebutuhan
dan realisasi produksi dan latau penggunaan Narkotika.

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalamjumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara
pengekspor.

4

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18(1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar
Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelahmemenuh i P erizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

5

Ketentuan Pasal L9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19. . .

SK No 050967 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-468 Pasal 19(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan
Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk
setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
(21 Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus
melampirkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh
negara pengimpor.
6

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan
Ekspor diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi
dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor
Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat
Persetujuan Impor Narkotika yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi

dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yangditerbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau
Perizinan Berusaha terkait impor Narkotika yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau Surat
Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impornarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Ketentuan.

SK No 050968 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-469 8Ketentuan Pasal

26 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal26(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat
Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan
Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di negara pengimpor
kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
pengangkutan ekspor.

(21 Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat

Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan
Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di negara pengimpor
kepada penanggung jawab pengangkut.
(3) Penanggung jawab pengangkut Ekspor Narkotika wajib
membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan
Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat
Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di negara
pengimpor.
9

Ketentuan Pasal

36 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 36

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat
diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal39...
SK No 050969 A

trRESIDENREPUEL|K INDONESIA-470 Pasal 39(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh

Industri

Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(21 Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 64Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

hayati produk pertanian, perkebrrnan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yangdiolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan
baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalampenyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.

2. Kedaulatan

SK No 050970 A,

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-47t2

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yangsecara mandiri menentukan kebijakan Pangan yangmenjamin hak atas Pangan bagi ralryat dan yangmemberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya
1okaI.

3

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara danbangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka

ragam dari dalam negeri yang dapat menjaminpemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi

sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan

4kearifan lokal secara bermartabat.
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Panganbagi negara sampai dengan perseorangan yangtercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya , arr,an, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agarna, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat
hidup sehat, aktil dan produktif secara berkelanjutan.

5

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yangdiperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia serta tidak bertentangan denganagama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga
aman untuk dikonsumsi.

6

Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, mengemas kembali,

7

8

dan/atau mengubah bentuk Pangan.
Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan
dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan
Nasional, dan Impor Pangan.
Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi

masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan
harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan

SK No 050971 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-472 -

9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh
pemerintah provinsi.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh
pemerintah kabupaten / kota.

12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah
desa.

13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

14. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan,
keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi,
serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran sertamasyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan
sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan
potensi sumber daya dan kearifan lokal.

16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan
ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam,
bergrzi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber
daya lokal.

17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi olehmasyarakat setempat sesuai dengan potensi dan
kearifan lokal.
18. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami
pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atauyang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.

20. Petani adalah warga negara Indonesia, baik
perseorangan maupun beserta keluarganya yangmelakukan usaha tani di bidang Pangan.
21. Nelayan . .

SK No 050972 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-473-

21. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik

perseorangan maupun beserta keluarganya yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan.

22. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia,
baik perseorangan maupun beserta keluarganya yangmata pencahariannya membesarkan, membiakkan,
danf atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan

lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol.
23. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau
pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual
Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan

pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh

imbalan.

24. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan
dari daerah pabean negara Republik Indonesia yangmeliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif, dan landas kontinen.
25. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan kedalam daerah pabean negara Republik Indonesia yangmeliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif, dan landas kontinen.

26. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan

kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun
tidak.

27. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan
Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalammengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan,
meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin

dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama
internasional.

28. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan,kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
Pangan dan Keamanan Pangan.

29.Krisis...
SK No 050974 A

FRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-474 -

29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yangdialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayahyang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi
Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan
lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan
mempertahankan kondisi Pangan yang sehat danhigienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis,
kimia, dan benda lain.
31. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan
kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin
Sanitasi Pangan.
32. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan,baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun
akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan
dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik
patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
33. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yangmelibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu
jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama
untuk mendapatkan jenis baru yang mampu
menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
34. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yangdiproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan

tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yangdihasilkan dari proses rekayasa genetik.
35. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi danlatau membungkus Pangan, baik yangbersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar
kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
37. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam
Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yangbermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
39. Pelaku. . .

SK No 050975 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-475-

39. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yangbergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis
Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses

produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, danpenunjang.

40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14

(1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:a. Produksi Pangan dalam negeri;b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau
c. Impor.
(21 Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan
kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan
tarif dan non tarif.
3

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan.
(2) Dalam

SK No 050976 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-476-(21 Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan
konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi,
kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat
digunakan untuk keperluan lain.

4

Ketentuan Pasal

36 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 36(1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri.

(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.
(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan
Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku
Usaha Pangan mikro dan kecil.
5

Ketentuan Pasal

39 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 39

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan
Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani,
peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi DayaIkan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.
6

Ketentuan Pasal

68 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 68

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjaminterwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu.

(2) Pemerintah. . .

SK No 050977 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-477 -(21 Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

(3) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecil
wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dankriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud padaayat (2).

(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan
dan skala usaha Pangan.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib
membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan
norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar,

prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan termasuk
pentahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7

Ketentuan Pasal

72 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 72

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 71 ayat (1),dan/atau ayat (21 dikenai sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a.
b.
c.
d.
e.

denda;

penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran;
penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
ganti rugi; dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan

SK No 050978 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-478-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran

denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8

Ketentuan Pasal

74 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal74(1) Pemerintah Pusat wajib memeriksa keamanan bahanyang akan digunakan sebagai bahan tambahan Panganyang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan

manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan
untuk diedarkan.
(2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
pemenuh an P efizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

9

Ketentuan Pasal

77 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 77

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yangdihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum
memenuh i Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses
Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku,
bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yangdihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum
memenuh i Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
10

Ketentuan Pasal

81 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 81 .

SK No 050979 A

PRESIDEN
REPUHL|K INDONE5IA-479 Pasal 81(1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1) dilakukan berdasarkan Pertzinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

11.

Pasal 87 dihapus.

t2.

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 88

(1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus
memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan Segar.

(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya wajib membina, mengawasi,
dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar
untuk memenuhi persyaratan teknis minimal
Keamanan Pangan dan Mutu Pangan berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

(3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta
jenis dan/atau skala usaha.

13. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan satu pasal, yakni
Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (2),atau Pasal 89 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi. . .

SK No 050980A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-480-(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:a.
b.

denda;

penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran;c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/ataue. pencabutanPerizinan Berusaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 91

(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi,
setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atauyang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan
eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk
Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh Usaha
Mikro dan Kecil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 133

SK No 050981 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-48t Pasal 133

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau
menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk

memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan
Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau
denda paling banyak Rp150.000.0O0.OOO,00 (seratus lima
puluh miliar rupiah).

16. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 134

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahantertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja
tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan, yang
dapat menghambat penurunan atau kehilangan
kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan
yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.O00,00(dua miliar rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah
atau sedang.

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal72.

17. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 135. . .

SK No 050982 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-482 Pasal 135(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atauproses produksi, penyimpanan, p€ngangkutan,
dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi

Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7l ayat (21 yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana pada dimaksud ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah
atau sedang.
(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal72.

18. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 139

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan
akhir Pangan untuk dikemas kembali dan
diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban
gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah
atau sedang.
(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal72.
19. Ketentuan

SK No 050983 A

FRESIDENREPUEL|K INDONESIA-483-

19. Ketentuan Pasal l4O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 140

(1) Setiap

Orang yang memproduksi danmemperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak
memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang mengakibatkan
timbulnya korban gangguan kesehatan manusia
dipidana dengan pidana penjara paling larna 2 (dua)tahun atau denda paling banyak Rp4.OOO.0O0.OOO,0O(empat miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah
atau sedang.

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A.

20. Ketentuan Pasa1 l4l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 141

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan

Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangandan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 yangmengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan
manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan usaha danf atau kegiatan berisiko rendah
atau menengah.
(3) Pelaku...

SK No 050984A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-484 -(3) Pelaku usaha danf atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89A ayat (21.

21. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 142

(1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak
memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahanyang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk
diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9l ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp4.OOO.000.O0O,OO (empat miliar
rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah
atau menengah.
(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89A ayat (2).
Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 65

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat
dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan padasektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 66

SK No 050985 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-485Pasal 66

Untuk mempermudah pelaku usaha perfilman dalammelakukan kegiatan usaha, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO9 tentang
Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5060) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak termasuk Perizinan Berusaha terkait
pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran
televisi atau j aringan teknologi informatika.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan
berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17(1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuat film
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)harus memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan
Berusaha terkait pembuatan lilm diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan . .

SK No 050986 A

FRESIDENREFUELIK INDONESIA-4863

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22

(1) Pembuatan film oleh pihak asing yangmenggunakan lokasi di Indonesia dilakukan

berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat
tanpa dipungut biaya.

(2) Pembuatan f,rlm yang menggunakan insan
perfilman asing dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan
penggunaan lokasi dan insan perfilman asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 78

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1)atau ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1)atau ayat (21, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20
ayat (1), Pasal 2l ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau
ayat (21, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal
31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43,
atau Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;c. penutupan sementara; danf ataud. pembubaran atau pencabutan Perizinan
Berusaha.
(3) Ketentuan

SK No 050987 A

PRESIDENREFUELIK INDONESIA-487 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5.

Pasal 79 dihapus

Paragraf 13
Kepariwisataan
Pasal 67

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha darisektor kepariwisataan, beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661
diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14

(1) Usaha pariwisata meliputi:
a. daya tarik wisata;b. kawasan pariwisata;c. jasa transportasi wisata;d. jasa perjalanan wisata;e. jasa makanan dan minuman;f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanani.

insentif, konferensi, dan pameran;jasa informasi wisata;j.jasa...
SK No 050988 A

- FRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-488-

j. jasa konsultan pariwisata;k. jasa pramuwisata;
1. wisata tirta; danm. spa.
(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha
pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

3.

Pasal 16 dihapus.

4

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal26(1) Setiap pengusaha pariwisata wajib:

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat
istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat setempat;b. memberikan informasi yang akurat dan
bertanggung jawab;c.memberikan...
SK No 050989A

FRESIDEN

REPUBL|K TNDONESIA-489 -

c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;d. memberikan kenyamanan, keramahan,pelindungan keamanan, dan keselamatan
wisatawan;

e. memberikan pelindungan asuransi pada usaha
pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

f. mengembangkan kemitraan dengan usaha
mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling
memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat
setempat, produk dalam negeri, dan memberikan
kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui
pelatihan dan pendidikan;

i. berperan aktif dalam upaya pengembangan
prasarana dan program pemberdayaan
masyarakat;

j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatanyang melanggar kesusilaan dan kegiatan yangmelanggar hukum di lingkungan tempat

usahanya;k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan
asri;

1. memelihara kelestarian lingkungan alam danbudaya;m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia
melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara
bertanggung jawab; dann. memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Fusat.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan

SK No 050990 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-490 5

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Pemerintah provinsi berwenang:a. men5rusun dan menetapkan rencana induk
pembangunan kepariwisataan provinsi;b. mengoordinasikan

penyelenggaraan

kepariwisataan di wilayahnya;

c. menerbitkanPerizinan Berusaha;d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya
tarik wisata provinsi; danh. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
(21 Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:a. men5rusun dan menetapkan rencana induk
pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota;

b. menetapkan
kabupatenlkota;

destinasi

pariwisata

c. menetapkan daya tarik wisata kabupatenlkota;
d. menerbitkanPerizinan Berusaha;e.mengatur...
SK No 050991 A

PRESIDENREFUELTK INDONESIA-49t -

e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan
kepariwisataan di wilayahnya;

f.
g.
h.
i.
j.

memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi
pariwisata dan produk pariwisata yang berada
di wilayahnya;
memfasilitasi pengembangan daya tarik wisatabaru;
menyelenggarakan pelatihan dan penelitiankepariwisataan dalam lingkup kabupate n I kota;
memelihara dan melestarikan daya tarik wisatayang berada di wilayahnya;

menyelenggarakan bimbingan masyarakat
sadar wisata; dank.

mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 54

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha
pariwisata memiliki standar usaha.

(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan
Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8.

Pasal 56 dihapus

9. Pasal

SK No 050992 A

PRESTDEN

REPUBL|K INDONESIA-492 -

9.

Pasal 64 dihapus.

Paragraf 14
Keagamaan
Pasal 68

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha darisektor keagamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL9 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6388) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 19 diubah
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

2

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang
Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian
ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat,
waktu, dan syarat tertentu.
Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar
musim haji dengan niat melaksanakan umrah yangdilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan

3

4tahalul.
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah

kegiatanperencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporanIbadah Haji dan Ibadah Umrah.
Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama
Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan

Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yangditetapkan.
5. Jemaah

SK No 050993 A

FRESIDENREFUEUK INDONESIA-493 -

5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh
Menteri.
6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh
penyelenggara Ibadah Haji khusus.
7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan
Ibadah Umrah.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh
Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, danpelayanan yang bersifat umum.
9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya
disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat
dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas
melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan,
serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan
operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di
Arab Saudi.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh

penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yangbersifat khusus.

11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya
disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki
Perizinan Berusaha untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus.
12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya
disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
Ibadah Haji.

13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya
disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan
untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil
pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui
penempatan dan/ atau investasi.
15. Dana

SK No 050994 A

FRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-494 -

15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil
efisiensi biaya operasional penyelenggaraan IbadahHaji.

16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yangselanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah
uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akanmenunaikan Ibadah Haji khusus.

17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Hajiyang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bankumum syariah dan/atau unit usaha syariah yangditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yangdiserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.

19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yangselanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan
wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yangselanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yangmenyelengarakan bimbingan Ibadah Haji dan Umrahyang telah memenuhi Perizinan Berusaha.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19(1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga
negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa
haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)dikenai sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. penghentiansementarakegiatan;d. denda. . .

SK No 050995 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-495 -d.
e.
f.

dendaadministratif;
paksaan pemerintah; dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap PIHK
yang memberangkatkan warga negara Indonesia yangmendapatkan undangan visa haji mujamalah daripemerintah Kerajaan Arab Saudi.

4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 58

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PIHK,
badan hukum harus memenuhi persyaratan:

a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia
yang beragama Islam;b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia,

dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan
Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminanbank; dand. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59 . .

SK No 050996 A

FRESIDENREFUEUK INDONESIA-496Pasal 59(1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK
setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(21 Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK dan
pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 58 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63

(1) PIHK wajib:
a. memfasilitasi pengurulsan dokumen perjalanan
Ibadah Haji khusus;

b.
c.
d.

memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah
Haji khusus;
memberikan pelayanan kesehatan, transportasi,
akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;memberangkatkan, melayani, dan memulangkan
Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;e. memberangkatkan .

SK No 050997 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-497 -e.

f.

memberangkatkan penanggung jawab PIHK,
petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Hajikhusus sesuai dengan ketentuan pelayanan hajikhusus;memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji
Khusus kepada PIHK lain atas permohonanjemaah; dang. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraar:Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.

(2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;c. pembekuanPerizinan Berusaha; ataud.

pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 83

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh)Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus.

(2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.

9. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal84...

SK No 050998 A

trRESIDENREFUEL|K INDONESIA-498 Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan

dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
10. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 85
(1)

Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi PIHK.

(2)

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas
pelayanan PIHK.

(3)

Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi
PIHK.

(4)

Pemerintah Pusat memublikasikan hasil akreditasi
PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat secara elektronik dan/atau
nonelektronik.

(s)

1 1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 89

(1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi

PPIU, biro perjalanan wisata harus dimiliki dan
dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islamdan memenuhi persyaratan sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dankriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan

SK No 050999 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-499 12. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 90

(1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU
setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha
penyelenggaraan Ibadah Umrah.

13. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9 1

(1)

PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar
domisili perusahaan.

(2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada
Pemerintah Pusat.

14. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dan
pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 9l diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
15. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal94...
SK No 051000 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-500Pasal 94(1)

PPIU wajib:a.

menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang
pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluhlima) orang Jemaah Umrah;

b.

c.
d.
e

memberikan pelayanan dokumen perjalanan,
akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada
jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yangdisepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
memberangkatkan dan memulangkan Jemaah
Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah
di Arab Saudi;
menyampaikan rencana perjalanan umrah

kepada Menteri

secaratertulis sebelum

keberangkatan;f.
g.

melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia
di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi
dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
membuat laporan kepada Menteri paling lambat
10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah
air;h. memberangkatkan Jemaah Umrah yangterdaftar pada tahun hijriah berjalan;i.

mengikuti standar pelayanan minimal dan
harga referensi;

j. mengikuti prinsip syariat; dank. membuka rekening penampungan yangdigunakan untuk menampung dana jamaah
untuk kegiatan umrah.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rekening
penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf k diatur dalam Peraturan Pemerintah.
16. Ketentuan

SK No 052001 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-501 16. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 95

(1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;c. pembekuanPerizinan Berusaha; ataud.

pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 99

(1) Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan Ibadah Umrah.

(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah
Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan,dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada
Jemaah Umrah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Pemerintah
Pusat dapat membentuk tim koordinasi pencegahan,
pengawasan, dan penindakan permasalahanpenyelenggaraan Ibadah Umrah.
18. Ketentuan

SK No 052002 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-502 18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 101(1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah
Umrah digunakan sebagai dasar akreditasi dan
pengenaan sanksi.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
19. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 103

Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PPIU
20. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 104
(1)

Pemerintah Pusat melakukan akreditasi PPIU.

(2)

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas
pelayanan PPIU.

(3)

Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 5 (lima)
tahun.

21. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
22- Di antara

SK No 052003 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-50322. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 18A(1) PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalankeberangkatan, penelantaran, atau kegagalan
kepulangan Jemaah Haji Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat
berupa:

a.
b.
c.
d.
e.

penghentian sementarakegiatan;
denda administratif;

paksaan pemerintah;
pembekuan perizinan berusaha; dan latau
pencabutan perizinan berusaha.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PIHK dikenai sanksi berupa kewajiban untuk

mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan
oleh Jemaah Haji Khusus serta kerugian immaterillainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

23. Di antara Pasal 119 dan Pasal l2O disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 119A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 19A

SK No 052004 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-504Pasal 1 19A(1) PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalankeberangkatan, penelantaran, atau kegagalan
kepulangan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 119 dikenai sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat
berupa:

a.
b.
c.
d.
e.

penghentiansementarakegiatan;
denda administratif;

paksaan pemerintah;
pembekuan perizinan berusaha; dan latau
pencabutan perizinan berusaha.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPIU dikenai sanksi berupa kewajiban untuk

mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan
oleh Jemaah Umroh serta kerugian immateril lainnya.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2)', dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
24. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 125

Dalam hal PIHK yang melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 18A dalam waktu paling lama 5(lima) hari tidak memulangkan Jemaah Haji Khusus ketanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara palinglama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,O0 (sepuluh miliar rupiah).
25. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 126

SK No 052005 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-505Pasal 126

Dalam hal PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119A dalam waktu paling lama 5(lima) hari tidak memulangkan Jemaah Umroh ke tanahair, PPIU dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp1O.OOO.0O0.OOO,00 (sepuluh miliar rupiah).

Paragraf 15
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Pasal 69

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan

kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos,

Telekomunikasi, dan Penyiaran, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:a.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO9 tentang Pos(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5065);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor I54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881); danc. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252).
Pasal 70

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2OO9 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5065) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan .

SK No 052006 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-5061

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12

(1) Pemerintah Pusat mengembangkan usaha
penyelenggara Pos melalui penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang penanaman modal.

(21 Penyelenggara Pos asing yang telah memenuhi
persyaratan dapat menyelenggarakan Pos diIndonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

3.
4.

penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 13 dihapus.
Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15
ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi

SK No 052007 A

trRESIDENREFUBL|K INDONESIA-507 -(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a.
b.
c.

teguran tertulis;
denda administratif; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 71

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah:1

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan
setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

SK No 052008 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-508Pasal 28(1) Besaran tarif

penyelenggaraan jaringan

telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi

ditetapkan oleh

penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi

dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas

dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan

telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
3

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi
dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum
dapat menyediakan akses di daerah tertentu,
penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat

menyelenggarakan jaringan telekomunikasi
dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf
b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi
dan/atau jasa telekomunikasi sudah dapat
menyediakan akses di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau

jasa telekomunikasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan.

SK No 052009 A

- trRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-5094

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

(1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yangdibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk
diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar
teknis.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis alat
dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

5

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan
tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.
(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio
tidak optimal danf ata:u terdapat kepentingan umumyang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut
Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan
spektrum frekuensi radio.
(5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan
bersama spektrum frekuensi radio.
(6) Pemegang...

SK No 052010 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-510-(6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan

spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi
dapat melakukan:

a. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi
radio untuk penerapan teknologi baru;b.

dan/atau
pengalihan penggunaan spektrum frekuensi
radio,

dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan
penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(8) Pembinaan, pengawasan, dan

6.

pengendalian

penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan
orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio
dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat(2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio,
kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio,
dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

(1) Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan
untuk penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan

ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan

spektrum frekuensi radio yang besarannya

didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita
frekuensi radio.
(2) Ketentuan...

SK No 052011 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-511-(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
7

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 34A

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan fasilitasi dan latau kemudahan kepada
penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan
pembangunan infrastruktur telekomunikasi secaratransparan, akuntabel, dan efisien.
(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta
untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur

pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh
penyelenggara telekomunikasi secara bersama
dengan biaya terjangkau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 34B

(1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang
dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi
wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur

pasif

dimaksud kepada

penyelenggara

telekomunikasi.

(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang
telekomunikasi danf atau penyiaran dapat membuka
akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada
penyelenggara telekomunikasi dan/atau
penyelenggara penyiaran.
(3) Pemanfaatan...

SK No 052012 A

- FRESIDENREPUELIK INDONESIA-5t2-(3) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja
sama para pihak secara adil, wajar, dan nondiskriminatif.
(4) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dilakukan berdasarkan kerja samapara pihak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan
infrastrrrktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2)', ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
8

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1),Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal
25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal
29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal
33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (71, atau
Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a.
b.
c.
d.

teguran tertulis;

penghentiansementarakegiatan;
denda administratif; dan/atau

pencabutan Pertzinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9.

Pasal 46 dihapus.

10. Ketentuan

SK No 052013 A

. FRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-51310. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.50O.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
1

1. Pasal 48 dihapus.
Pasal 72

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252lrdiubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (21 huruf b adalah lembaga
penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan
hukum Indonesia yang bidang usahanya
menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

(21 Warga negara asing dapat menjadi pengurLts
Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan
bidang teknik.
2

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

SK No 052014 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-5t4 Pasal 25(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 huruf dmerupakan lembaga penyiaran berbentuk badan

hukum Indonesia yang bidang usahanya

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan

wajib terlebih dahulu memperoleh izin
penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau
menyalurkan materi siarannya secara khusus
kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

3

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

(1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan
setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari

Pemerintah Pusat.

(21 Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur berdasarkan zonafdaerah penyelenggaraan
penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat
ekonomi setiap zonaf daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah
siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi

seluruh Indonesia.

4.

Pasal 34 dihapus

5

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal55...

SK No 052015 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-515Pasal 55(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat(21,Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24,Pasal 26 ayat (2), Pasal
27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (41,
Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat(ll,Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (61,Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (91,
Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai
sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:a. Teguran tertulis;b. Penghentian sementara mata acara yangbermasalah setelah melalui tahap tertentu;

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;d. Denda administratif;
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu
tertentu;

f. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha
penyelenggaraan penyiaran; dan/ atau

g. Pencabutan

Perizinan

Berusahapenyelenggaraan penyiaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal57...

SK No 052016 A

trEESIDENREFUEUK INDONESIA-516Pasal 57(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yangdilakukan untuk penyiaran radio dipidana dengan
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah).
(21 Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yangdilakukan untuk penyiaran televisi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp1O.OOO.0O0.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

7

Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 58

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp500.000.OO0,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak RpS.000.0OO.00O,00 (lima miliar
rupiah).
8

Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

SK No 052017 A

PRESIDENREPUEUK INEIONESIA-5t7 Pasal 60A(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan

mengikuti perkembangan teknologi, termasuk

migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi
digital.
(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi
analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog
switch ofl diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun
sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran
dari teknologi analog ke teknologi digitalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 16
Pertahanan dan Keamanan
Pasal 73

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Pertzinan Berusaha darisektor Pertahanan dan Keamanan, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ot2 tentang Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5343); danb. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4168).
Pasal T4

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2OI2 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5343), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan. . .

SK No 052018 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-5181

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf a merupakan:
a. badan usaha milik negara; danf atau
b. badan usaha milik swasta,yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama(lead integratofl yang menghasilkan alat utama sistem
senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponenutama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.
2

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 1

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan
wewenang:a.
b.

merumuskan kebijakan nasional yang bersifat
strategis di bidang Industri Pertahanan;
men5rusun dan membentuk rencana induk
Industri Pertahanan yang berjangka menengah
dan panjang;c. mengoordinasikan pelaksanaandanpengendalian kebijakan nasional Industri
Pertahanan;d.

mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalamrangka memajukan dan mengembangkan
Industri Pertahanan;e.

melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
antara Pengguna dan Industri Pertahanan;f. menetapkanaSK No 052019A

trRESIDENREPUEIJK INDONESIA

-519-

f.
g.

menetapkan standar Industri Pertahanan;

merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau
pembiayaan Industri Pertahanan;h. merumuskan mekanisme penjualan dan
pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan

Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dandari luar negeri; dani. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanansecara berkala.
(21 Rancangan rencana induk jafigka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diajukan kepada DPR untuk mendapatkan
pertimbangan.
3

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Kegiatan produksi merupakan pembuatan produk
oleh Industri Pertahanan sesuai dengan

perencanaan produksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 ayat (1).

(21 Kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib
mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan
baku, dan komponen dalam negeri.
(3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi
produksi Industri Pertahanan.
(4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus
terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (41diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan .

SK No 052020 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-520 4

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

(1) Kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki

oleh badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik swasta yang mendapat persetujuan darimenteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.

(2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menerapkan sistem pengawasan yang diterapkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.
(3) Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (21 meliputi proses produksi sampai dengan
penjualan produk, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.
(4) Kepemilikan modal atas industri komponen utama
danf atau penunjang, industri komponen dan/atau
pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal.
5

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55

Setiap Orang yang mengekspor dan/atau melakukantransfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanandan keamanan negara lain wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
6

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56. . .

SK No 052021 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-52t -

Pasal 56

(1) Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan

Keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis
nasional, DPR dapat melarang atau memberikan

pengecualian penjualan produk Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan
politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah
Pusat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Perizinan
Berusaha terkait pemasaran Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 66

Setiap Orang dilarang membocorkan informasi yangbersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun
teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan bagi
pertahanan dan keamanan.
8

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 67

Setiap Orang dilarang memproduksi Alat Peralatan

Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
9

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 68

SK No 052022 A

PRESIDEH

REFUBUK INDONESIA-522 Pasal 68

Setiap Orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau
melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Ber-usaha dari
Pemerintah Pusat.
10

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 69

Setiap Orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi
Perrzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
1

1. Di antara Pasal 69 dan 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

(1) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67,Pasal 68, dan Pasal 69
dilakukan oleh instansi pemerintah, kegiatan

tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha dan persetujuan dari
Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Pasal 39, dan Pasal 56 serta persetujuan dari
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67,Pasal 68, dan Pasal
69 dan Persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan

SK No 052023 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-523 -

L2. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal T2

(1) Setiap Orang yang memproduksi Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi
Perizinarrr Berusaha dari Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
palingbanyakdan/ataudenda(sepuluh
Rp 10.00O.O0O.0O0,00
miliar rupiah).
(21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp25.0OO.O00.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).

13

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 73

(1) Setiap Orang yang menjual, mengekspor, danlatau
melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara palinglama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp200.000.000.00O,00 (dua ratus miliar
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
14.Ketentuan...

SK No 052024 A

PRESIEENREFUEUK INDONESIA-524 -

14. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal T4

(1)

Setiap Orang yang mengekspor dan/atau melakukantransfer alat peralatan yang digunakan untuk
keperluan pertahanan dan keamanan negara laintanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 100.000.00O.O0O,00 (seratus miliar rupiah).
(21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 75

Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 dan persetujuan dari

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 69A
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10O.0O0.O00.O0O,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 75

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2
tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

SK No 052025 A

FRESIDEH

REFUBUK INDONESIA-525 Pasal 15(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara umum berwenang:a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

membantu menyelesaikan perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu ketertibanumum;
mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;
mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa;
mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian;melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagiandari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta
memotret seseorang;i.
j.

mencari keterangan dan barang bukti;menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal
Nasional;k.

mengeluarkan surat izin dan/atau surat keteranganyang diperlukan dalam rangka pelayanan
masyarakat;

1.

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang
dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan
instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk
sementara waktu.
(21 Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaianumum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan. . .

SK No 052026 A

PRESIDEN
REPUBL|K TNDONESIA-526 bmenyelenggarakan registrasi

danidentifikasi

kendaraan bermotor;

surat izin mengemudi kendaraancmemberikan
bermotor;d.
e.

menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;f.

memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan
pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa
pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata
api, bahan peledak, dan senjata tajam;

undangan di bidang Perizinan Berusaha;g.

memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat

kepolisian khusus dan petugas pengamanan
swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;h.

melakukan kerja sama dengan kepolisian negara laindalam menyidik dan memberantas kejahataninternasional;i.

melakukan pengawasan fungsional kepolisianterhadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;j.

mewakili pemerintah Republik Indonesia dalamorganisasi kepolisian internasional; dank.

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam
lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a dan huruf d diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BagianSK No 052027 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-527 Bagian Kelima
Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu

Paragraf 1
Umum
Pasal 76

Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha
dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu
penanarnan modal, perbankan, dan perbankan syariah,
Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau
menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur
dalam:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a72fl;b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 34721 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun L992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790); danc. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867).
Paragraf 2Penanaman Modal

Pasal77
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47241diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . .
SK No 052028 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-528 -

1

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi
acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan

penanalnan modal, kecuali bidang usaha yang
dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau

kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

(21 Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau
kasino;c.

penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam
Appendix I Conuention on International Trade inEndangered Species of Wild Fauna and Flora(crrES);d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan
pemanfaatan atau pengambilan karang dari alamyang
digunakan untuk
bahanbangunanlkapur lkalsium, akuarium, dansouvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral
mati (recent death corat) dari alam;industri pembuatan senjata kimia; dane.
f. industri bahan kimia industri dan industri
bahan per-usak lapisan ozon.

(3) Ketentuan...

SK No 052029 A

PRESIDEN
REPUBLTK |NDONESIA-529 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

penanarnan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

3

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya memberikan kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan

usaha mikro, kecil, dan menengah dalampelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.

(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan
pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui:a. program kemitraan;b. pelatihan sumber daya manusia;
c. peningkatan daya saing;d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan
pasar;e.
f.

akses pembiayaan; danpenyebaran informasi yang seluas-luasnya.

(3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
Pusat.

(41 Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a merupakan kemitraan sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha
mikro, kecil, dan menengah.

4. Ketentuan
SK No 052030A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-5304

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18(1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada
penanam modal yang melakukan penanaman modal.

(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman
modal yang:a.
b.

melakukan perluasan usaha; atau
melakukan penanaman modal baru.

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit
memenuhi kriteria:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

menyerap banyak tenaga kerja;

termasuk skala prioritas tinggi;
termasukpembangunaninfrastruktur;
melakukan alih teknologi;
melakukan industri pionir;

berada di daerah terpencil, daerah tertinggal,
daerah perbatasan, atau daerah lain yangdianggap perlu;

g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
penelitian,h. melaksanakan kegiatan
pengembangan, dan inovasi;

i.
j.
k.

bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah
atau koperasi;
industri yang menggunakan barang modal atau
mesin atau peralatan yang diproduksi di dalamnegeri; dan/atau
termasuk pengembangan usaha pariwisata.

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Ketentuan...
SK No 052031 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 531 5

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal
di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman
modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum
atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perlrndang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman
modal asing yang berbentuk perseroan terbatas
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(41 Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Paragraf 3
Perbankan
Pasal 78

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahanatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal22(1) Bank Umum dapat didirikan oleh:a. warga . .
SK No 052036 A

FRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-532-

a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia; atau
c. warga negara Indonesia danf atau badan hukum

Indonesia dengan warga negara asing dan/atau
badan hukum asing secara kemitraan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirianyang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Paragraf 4

Perbankan Syariah
Pasal 79

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2OO8 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48671 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 9(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau
dimiliki oleh:a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;c. pemerintah daerah; atau
d. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia dengan warga negara asing dan/atau
badan hukum asing secara kemitraan.
(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan
dan/atau dimiliki oleh:a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia;b. pemerintah daerah; atauc. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b.
(3) Maksimum

SK No 052033 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-533-(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan
hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman
modal.

BAB IVKETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 80

Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja
dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh
dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a279);

b.

c

d

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa56l;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIl Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 242, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614ll.

BagianSK No 052034 A

,

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA-534Bagian Kedua
Ketenagakerjaan
Pasal 81

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42791diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:
a- lembaga pelatihan kerja pemerintah;b. lembaga pelatihan kerja swasta; atauc. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
(21 Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat
pelatihan atau tempat kerja.

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dalammenyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja
sama dengan swasta.

(41 Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga

pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/ kota.

2

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib

memenuhi Pertzinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2) Bagi...

SK No 052037 A

FRESIDEN

EEPUBUK INDONESIA-535-(2) Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat
penyertaan modal asing, Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus memenuhi norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
3

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:a instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan; danb. lembaga penempatan tenaga kerja swasta.

(21 Lembaga penempatan tenaga kerja

swastasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalammelaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja
wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat.
(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga
kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan

tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah
Pusat.

(21 Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Ketentuan . .

SK No 052038 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-536-(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi:

a- direksi atau komisaris dengan kepemilikan
saham tertentu atau pemegang saham sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan;b.

pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor
perwakilan negara asing; atauc. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi
kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti
karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan
rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjunganbisnis, dan penelitian untuk jangka waktu
tertentu.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia
hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu
dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai
dengan jabatan yang akan diduduki.
(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yangmengurLlsi personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

5.

Pasal 43 dihapus

6.

Pasal 44 dihapus

7

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:a-menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia
sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asingyang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alihkeahlian dari tenaga kerja asing;b. melaksanakan
SK No 052039 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-537-

b.

melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja

bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga
kerja asing; danc. memulangkan tenaga kerja asing ke negara
asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja
asing yang menduduki jabatan tertentu.

8.

Pasal 46 dihapus.

9

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas
setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi

pemerintah, perwakilan negara asing, badaninternasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Pasal 48 dihapus
11

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja
asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12.Ketentuan...
SK No 052040 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-538-

12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:a- jangka waktu; ataub.

selesainya suatu pekerjaan tertentu.

(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja
waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atauselesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara

tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia
dan huruf latin.

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila
kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara
keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu
tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 58

SK No 052041 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-539Pasal 58(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa
percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi
hukum dan masa kerja tetap dihitung.
15

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesaidalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yangsementara sifatnya;b.

pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama;c.
d.

pekerjaan yang bersifat musiman;

pekerjaan yang berhubungan dengan produkbaru, kegiatan baru, atau produk tambahanyang masih dalam percobaan atau penjajakan;
atau
e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya
bersifat tidak tetap.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (21 demi hukum menjadi perjanjian
kerja waktu tidak tertentu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu
perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
16. Ketentuan

SK No 052042A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-540t6

Ketentuan Pasal 6l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a- pekerja/buruh meninggal dunia;"
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. adanya putusan pengadilan danf atau putusane.

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atauadanya keadaan atau kejadian tertentu yangdicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya
pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaanyang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak
pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha

baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak

pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal
dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri

perjanjian kerja setelah merundingkan dengan

pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris
pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

t7

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61A...

SK No 052043 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-54t Pasal 61A(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) hurufb dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uangkompensasi kepada pekerja/ buruh.

(21 Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai denganmasa kerja pekerja/buruh di perusahaan yangbersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Pasal 64 dihapus.
19. Pasal 65 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 66

(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan

pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik

perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian
kerja waktu tidak tertentu.
(21 Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan,syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul
dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakanpekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan

pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruhapabila terjadi pergantian perulsahaan alih daya dan
sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
(4) Perusahaan

SK No 052044 A

FRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA-542 -(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud padaayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib

memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat.
(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindunganpekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2lKetentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal TT

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu; ataub. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud padaayat (21 tidak berlaku bagi sektor usaha ataupekerjaan tertentu.
(41 Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh diperusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja padasektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

22. Ketentuan

SK No 052045 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-54322

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a- adapersetujuan pekerja/buruh yangbersangkutan; danb. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan
paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) haridan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh

melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur

dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

23

Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi:a- waktu istirahat; danb. cuti.
(21 Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling
sedikit meliputi:

a* istirahat antara jam kerja, paling sedikit
setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat)
jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut
tidak termasuk jam kerja; danb. istirahat . .
SK No 052046 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-544 -

b.

(3)

(4)

istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf byang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu
cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja
setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja
selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2)l, dan ayat (3),perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat

panjang yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 88

(1)

Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan.

(21 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahansebagai salah satu upaya mewujudkan hak
pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

(3)

Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi:
a upah minimum;b. stmktur dan skala upah;c upah kerja lembur;
d upah tidak masuk kerja dan/atau tidak
melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;

e. bentuk...
SK No 052047 A

FRESIDEN

REPUBUK INtrONESIA

-545-

e
f

bentuk dan cara pembayaran upah;
hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;dang upah sebagai dasar perhitungan atau
pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
(41 Ketentuan iebih lanjut mengenai kebijakan
pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal,

yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan
Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88A

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat
terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
pengusaha dan berakhir pada saat putusnya
hubungan kerja.
(21 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yangsama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar upah

kepadapekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.

(41 Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas(5)

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih
rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (41 lebih rendah atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kesepakatan
tersebut batal demi hukum dan pengaturan
pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau
kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan
persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
(7) Pekerja

SK No 052048 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-546 -(71 Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karenakesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda.

(8) Pemerintah mengatur pengenaan denda
pengusaha dan/atau pekerja/buruh

kepadadalam

pembayaran upah.

Pasal 88B
(1)

Upah ditetapkan berdasarkan:ab.

satuan waktu; dan/atau
satuan hasil.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan

satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 88C

(1)
(2)
(3)

(41

(s)

(6)

Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.
Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan.
Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi
pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah
minimum provinsi.
Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yangbersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.
(7) Ketentuan...

SK No 052049 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-547 -(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88D

(1)Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

88C ayat (1) dan ayat (21 dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan upah minimum.

(21 Formula perhitungan upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan
upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 88E

(1)Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88C ayat (1) dan ayat (21 berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun padaperusahaan yang bersangkutan.

(2)

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum.

26. Pasal 89 dihapus.
27. Pasal 90 dihapus
28. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal,

yakni Pasal 9OA dan Pasal 90B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 90A. . .

SK No 052050 A

PRESIDEH
REPUEL|K INDONESIA-548Pasal 90A

Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh diperusahaan.
Pasal 90B

(1)

Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikanbagi Usaha Mikro dan Kecil.
(21 Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/ buruh di perusahaan.
(3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu
dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan
data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha
Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

29. Pasal 91 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 92(1)

Pengusaha wajib men5rusun struktur dan skala upahdi perusahaan dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.

(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman
pengusaha dalam menetapkan upah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala
upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
31. Ketentuan

SK No 052051 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-549 -

31. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 92A

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas.

32. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan
tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75%(tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan
tunjangan tetap.

33. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 95

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang

(1)

belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utangyang didahulukan pembayarannya.
(2t_Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud padaayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum
pembayaran kepada semua kreditur.

(3)

Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya
atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang
hak jaminan kebendaan.
34. Pasal. . .

SK No 052052 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-550-

34. Pasal 96 dihapus

35. Pasal 97 dihapus
36. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 98

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam

perumusan kebijakan pengupahan serta

pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan
pengupahan.

(21 Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah,

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
pakar, dan akademisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, sertatugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 151(1)
(2)

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjalserikatburuh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar
tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan

kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikatburuh.
(3) Dalam...

SK No 052053 A

trRESIDEN

REPUBUK INtrONESIA-551 -(3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu danmenolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian
pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melaluiperundingan bipartit antara pengusaha dengan

pekerja/buruh dan/atau serikat pekerjalserikatburuh.

(41 Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan

kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan
melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

38. Di antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 151A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 151A

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal:a. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri;b. pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan
kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu
tertentu;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama; ataud. pekerja/buruh meninggal dunia.

39. Pasal 152 dihapus.
40. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 153

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan
kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:

a.berhalangan...

SK No 052054 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-552-

a- berhalangan masuk kerja karena sakit menurutb.

keterangan dokter selama waktu tidak melampaui
12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;c. menjalankan ibadah yangdiperintahkan

agamanya;d. menikah;e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau
men5rusui bayinya;f.

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan
perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan;g.

mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengururs
serikat pekerjalserikat buruh, pekerja/buruh
melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas

kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama;h. mengadukan pengusaha kepada pihak yangi.

berwajib mengenai perbuatan pengusaha yangmelakukan tindak pidana kejahatan;
berbeda paham, agama, aliran politik, suku,
warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik,
atau status perkawinan; danj.

dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat

kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan
kerja yang menurut surat keterangan dokter yangjangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan.

(2) Pemutusan...

SK No 052055 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-553-(21 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi
hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/ buruh yang bersangkutan.

41. Pasal 154 dihapus.

42. Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154A

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena
alasan:a- perusahaan melakukan

penggabungan,peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja/buruh;b.

perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan
penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan

penutupan perusahaan yangdisebabkan

perusahaan mengalami kerugian;c. perusahaan tutup yang disebabkan karena
perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun;d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan
memaksa (force majeur) .

e.
f.
g.

perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang;perusahaan pailit;

adanya permohonan pemutusan hubungan kerja
yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan
pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
1. menganiaya, menghina secara kasar atau
mengancam pekerja/ buruh;

2.membujuk...

SK No 052056 A

trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-554-

2. membujuk

dan/ataumenyuruh

pekerja/buruh untuk melakukan perbuatanyang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;3.

tidak membayar upah tepat pada waktu yangtelah ditentukan selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih, meskipun
pengusaha membayar upah secara tepat
waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah
dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

5. memerintahkan pekerja/buruh untuk
melaksanakan pekerjaan di luar yang6.

diperjanjikan; atau
memberikan pekerjaan yang membahayakan
jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan
pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

h. adanya putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yangmenyatakan pengusaha tidak melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf gterhadap permohonan yang diajukan oleh
pekerja/buruh dan pengusaha memutuskani.

untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri dan harus memenuhi syarat:
1. mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai
pengunduran diri;

2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai
tanggal mulai pengunduran diri;j.pekerja...

SK No 052057 A

PRESIDEN, REPUBUK INDONESIA

-s55-

j.

pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja
atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara
tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah
dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali
secara patut dan tertulis;
k pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dansebelumnya telah diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut
masing-masing berlaku untuk paling lama 6(enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama;
1. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yangberwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak

dapat melakukan pekerjaannya setelahmelampaui batas 12 (dua belas) bulan;
pekerja/buruh memasuki usia pensiun; ataun.
o. pekerja/buruh meninggal dunia.
(2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan

alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 61 ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan
hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

43. Pasal 155 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 156

SK No 052058 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-556Pasal 156(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,
pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atauuang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a- masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)
bulan upah;b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;f.

masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi

kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan
upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9(sembilan) bulan upah.
(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a- masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulanupah;c. masa kerja

SK No 052059 A

FRESIDEHREFUEUK INDONESIA

-557-

c.

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulanupah;d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulanupah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam)
bulan upah;f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7(tujuh) bulan upah;g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8(delapan) bulan upah;h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun ataulebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a- cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh
dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh
diterima bekerja;c. hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (21,ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

45. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal I57 ...

SK No 052060 A

FRESIDEH
REPUEL|K INDONESIA-558Pasal 157(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar
perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja terdiri atas:
a- upah pokok; danb. tunjangan tetap yang diberikan kepada
pekerja/ buruh dan keluarganya.

(21 Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas
dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan
30 (tiga puluh) dikalikan upah sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan
penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan
terakhir.
(41 Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud padaayat (3) lebih rendah dari upah minimum, upah yangmenjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah
minimum yang berlaku di wilayah domisili
perusahaan.

46. Di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 157A

(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan kewaj ibannya.

(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada
pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan
hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta
hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai
tingkatannya.

47.Pasal...

SK No 052061 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-559-

47. Pasal 158 dihapus.
48. Pasal 159 dihapus
49. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 160

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib

karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha
tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan
bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi
tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a- untuk 1 (satu) orang tanggungan,21o/o (dua puluh
lima persen) dari upah;b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35oh (tiga puluh
lima persen) dari upah;c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45o/o (empat
puluh lima persen) dari upah;d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih,
50% (lima puluh persen) dari upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitungsejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihakyang berwajib.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam)
bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana

mestinya karena dalam proses perkara pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan
tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakanpekerja/ buruh kembali.
(5) Dalam

SK No 052062 A

FRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-560-(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan
pekerja/buruh dinyatakan bersalah, pengusaha dapat

melakukan pemutusan hubungan kerja kepada

pekerja/ buruh yang bersangkutan.
50. Pasal 161 dihapus.
51. Pasal 162 dihapus.
52. Pasal 163 dihapus.
53. Pasal 164 dihapus.

54. Pasal 165 dihapus.
55. Pasal 166 dihapus.
56. Pasal 167 dihapus.
57. Pasal 168 dihapus.
58. Pasal 169 dihapus.
59. Pasal 170 dihapus.
60. Pasal 171 dihapus.
61. Pasal 172 dihapus.

62. Pasal 184 dihapus.
63. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69
ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal
88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal
160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp10O.0OO.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp400.000.000,0O (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak

SK No 052063 A

PRESIDEN

REPUBUK INEONESIA-561 -(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tindak pidana kejahatan.

64. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau
Pasal 93 ayat (21, dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00(sepuluh juta

rupiah) dan paling banyak

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(21 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tindak pidana pelanggaran.

65. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 187

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1),Pasal 7l ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat(2),Pasal79
ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau

Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.0OO.OO0,00(sepuluh juta

rupiah) dan paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tindak pidana pelanggaran.
66

Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 188

SK No 052064 A

PRESIDEH

REPUEUK INDONESIA-562 Pasal 188(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1),Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3),Pasal 114, atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

paling banyak Rp5O.O00.0OO,OO (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tindak pidana pelanggaran.

67. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 190

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15,
Pasal 25, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (21, Pasal 42
ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 66 ayat (41,
Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), atau

Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2) undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

68. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191A

SK No 052065 A

PRESIDENREFUEUK INTIONESIA-563Pasal 191A
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu
upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur
mengenai pengupahan.

b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebihtinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum
Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi
atau menurunkan upah.
Bagian Ketiga

Jenis Program Jaminan Sosial
Pasal 82

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
Jenis program jaminan sosial meliputi:a. jaminan kesehatan;b. jaminan kecelakaan kerja;c. jaminan hari tua;d. jaminan pensiun;e. jaminan kematian; dan
f. jaminan kehilangan pekerjaan.
2

Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian

yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian . . .

SK No 052066 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-564 Bagian Ketujuh

Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal 46A

(1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja berhak mendapatkan jaminan kehilanganpekerjaan.

(21 Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan olehbadan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan
dan Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacarapenyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 468

(1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

(21 Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak padasaat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan.
Pasal 46C

(1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap
orang yang telah membayar iuran.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 46D

(1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uangtunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan
kerja.

(2) Jaminan

SK No 052067 A

PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA-565(21 Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulanupah.

(3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimaoleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan

tertentu.
(4i Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 46E

(1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan
berasal dari:a.
b.

modal awal pemerintah;rekomposisi iuran program jaminan sosial;dan/atauc.

dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan
kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 83

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2oll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah
sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal6...
SK No 052068 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-566Pasal 6(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (21 huruf a menyelenggarakan program jaminan

kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

ab.
c.
d.
e.
2

jaminan kecelakaan kerja;
jaminan hari tua;jaminan pensiun;
jaminan kematian; danjaminan kehilangan pekerjaan.

Ketentuan Pasa1

9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (21 huruf a berfungsi menyelenggarakan programjaminan kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, program jaminankematian, program jaminan pensiun, program jaminan
hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal42(1) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I
ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling
banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

(2) Modal

SK No 052069 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-567 -(21 Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l
ayat (1) huruf a untuk program jaminan kehilanganpekerjaanpalingsedikit(enam
yang
rupiah)Rp6.000.000.000.000,00
triliunbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
ditetapkan

Negara.

Bagian Kelima
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Pasal 84

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2Ol7 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 614ll diubah sebagai
berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 16 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

2

3

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar diinstansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia.
Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri,anak, atau orang tua termasuk hubungan karena
putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yangberada di Indonesia maupun yang tinggal bersama
Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Pekerja .

SK No 052070 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA

-568-

4.

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja
Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
tanpa melalui pelaksana penempatan.

5.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala
upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja
Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan

6.

aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak
pendaftaran sampai pemberangkatan.

7. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan
aktivitas untuk memberikan pelindungan selama
8.

Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya
berada di luar negeri.
Pelindungan Setelah Bekerja' adalah keseluruhan
aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja
Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di
debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal,

termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja
produktif.

9.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
adalah badan usaha berbadan hukum perseroan
terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari
Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan Pekerja Migran Indonesia.

10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha
berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatany?ng bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran
Indonesia pada pemberi kerja.
11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan
hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau
perseorangan di negara tujuan penempatan yangmempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

12.Perjanjian. . .

SK No 052071 A

PRESIDENREPUEUK TNDONESIA-56912. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian
tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yangmemuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka

penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia di negara tujuan penempatan.

13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yangselanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah
perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan
Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran
Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap
pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran
Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara
Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yangmemuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak,
serta jaminan keamanan dan keselamatan selama
bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

15. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan
penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk

dan melakukan pekerjaan di negara yangbersangkutan.

76. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin
tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepadabadan usaha berbadan hukum Indonesia yang akanmenjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia.
17. Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yangselanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan
oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk

menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungansosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

19.Orang...

SK No 052072 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-57019Orang adalah orang perseorangan danlatau korporasi.

20

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan
hukum yang menyelenggarakan program Jaminan
Sosial Pekerja Migran Indonesia.

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
22.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.
24.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yangselanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia
adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi mewakili danmemperjuangkan kepentingan bangsa, negara, danpemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan dinegara tujuan penempatan atau pada organisasi
internasional.

25

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
26. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerianyang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalampelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
secara terpadu.

2

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51 . .

SK No 052073 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-57t Pasal 51(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib
memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Fusat.

3

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
dapat membentuk kantor cabang di luar wilayahdomisili kantor pusatnya.

(21 Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
menjadi tanggung jawab kantor pusat Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4

Ketentuan Pasal

57 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 57

SK No 052074 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-572 Pasal 57(1)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja.
(21 Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

Indonesia tidak menyerahkan pembaruan datasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk
memperbarui izin paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja dengan membayar denda keterlambatan.

(3) Ketentuan mengenai denda

keterlambatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5

Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89A

Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja,
pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai
Pertzinan Berusaha.

BAB V
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHAMIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 85

SK No 052075 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-573Pasal 85

Untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan

Koperasi dan UMK-M, Undang-Undang ini mengubah,

menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);b.

c.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48661; dan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44441.

Bagian Kedua
Koperasi
Pasai 86
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9(sembilan) orang.

(21 Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga)
Koperasi.

2. Penjelasan

SK No 052076 A

trRESIDEHREPUEUK INDONESIA-5742

Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalampenjelasan.

3

Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 1

(1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:a. Rapat Anggota;
b. Pengurus; danc. Pengawas.
(2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yangmenjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

4

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22(1) Rapat Anggota mempakan pemegang kekuasaan
tertinggi dalam Koperasi.
(21 Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihadiri oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalam
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat(3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga.
5

Ketentuan Pasal

43 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 43

SK No 052077 A

PRESIDEHREFUELIK INDONESIA-575Pasal 43(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung
dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan
usaha dan kesejahteraan anggota.

(21 Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba
usaha.

(3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatyang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik
masyarakat menjadi anggota Koperasi.

(4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperanutama di segala bidang kehidupan ekonomi ralryat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha
Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6

Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44A

(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah.

(21 Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempunyai dewan pengawas syariah.

(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud padaayat (Z) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yangmemahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.

(4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud padaayat (21 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai
dengan prinsip syariah.

(5) Dewan

SK No 052078 A

FRESIDENREPUEL|K INDONESIA-576-(5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud padaayat (21 selanjutnya mendapatkan pembinaan atau

pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yangmenjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 87
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48661diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat
memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan
bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi,
insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah

lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja
sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal12...

SK No 052079 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-577 Pasal 12(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan
Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu
pintu; danb. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi
Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya
Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Perizinar, Berusaha diatur dalam Peraturana.

Pemerintah.

3

Ketentuan Pasal 2I diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 1

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;(21 Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan
dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan
kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberianpinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan
pembiayaarl yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan
Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan,
hibah, dan pembiayaan lainnya.

(41 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia
Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar
negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lainyang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan
Kecil.
(5) Pemerintah...

SK No 052080 A

PRESIDENREFUELIK INDONESIA-578-(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya memberikan insentif dalambentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanantarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnyayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

4.

Pasal 25 dihapus

5

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
6

inti-plasma;
subkontrak'
waralaba;
perdagangan umum;

distribusi dan keagenan;
rantai pasok; danbentuk-bentuk kemitraan lain.

Ketentuan Pasal

30 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 30

(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdaganganumum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d,dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran,
atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara
terbuka.
(2) Pemenuhan...

SK No 052081 A

FRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-579 -(21 Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yangdiperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan
mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil
atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu
barang dan jasa yang diperlukan.

(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak
merugikan salah satu pihak.
7

Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32A

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat
dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh
Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:a.

pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh
perusahaan dengan penyedia bahan baku;b.

pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen;
dan/atau
pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan
baku serta proses fabrikasi.

c.
8Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalampenjelasan.
Bagian Keempat
Basis Data Tunggal
Pasal 88

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan sistem informasi
UMK-M yang terintegrasi.

dan pendataan(2) Hasil ...

SK No 052082 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-580-(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai basis data tunggal UMK-M.

(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (21wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk
menentukan kebijakan mengenai UMK-M.
(4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (21disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat gunaserta dapat diakses oleh masyarakat.

(5) Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem

informasi dan basis data tunggal paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (21dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang ini.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal
UMK-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 89

(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan
terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klastermelalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan pemangku kepentingan terkait.

(21 Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merrrpakan
kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait
dalam:

a.
b.
c.

suatu rantai produk umum;
ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja
yang serLrpa; atau
penggunaan teknologi yang serupa dan saling
melengkapi secara terintegrasi.
(3) Saling. . .

SK No 052083 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-581 -(3) Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi
klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan,
penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, danpemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melaluiperdagangan elektronik/ non elektronik.
(4) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil

disusun dalam program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan
potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan
lokasi usaha.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melaksanakan pendampingan sebagai upaya

pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi
dukungan manejemen, sumber daya manusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana.

(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammenyediakan dukungan sumber daya manusia,

anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yangmeliputi:
a. lahan lokasi klaster;b. aspek produksi;c. infrastruktur;
d. rantai nilai;
e. pendirian badan hukum;
f. sertifikasi dan standardisasi;

g.
h.
i.
j.

promosi;pemasaran;

digitalisasi; danpenelitian dan pengembangan.

(71 Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan
terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.

(8) Pemerintah

SK No 052084 A

PRESIDEH

REPUBUK INtrONESIA-582 -(8) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan
terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu
Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Keenam
Kemitraan
Pasal 90

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib memfasilitasi,

mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan
Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi,
Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk

(2)

(3)

meningkatkan kompetensi dan level usaha.
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi
dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya
manusia, dan teknologi.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka
kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(41 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai(5)

SK No 052085 A

dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha
Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha
Mikro, dan Usaha Kecil.
Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada
Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan
kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha
Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk
berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja,
penggunaan teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan.
(6) Ketentuan. . .

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-583-(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketujuh
Kemudah an P erizinan Berusaha
Pasal 91

(1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan. dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara daring atau luring dengan
melampirkan:a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); danb. Surat keterangan berusaha dari pemerintah
setingkat rukun tetangga.

(3)

Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud padaayat (21 diberi nomor induk berusaha melalui sistem
Perizinan Berusaha secara elektronik.
(41 Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku
untuk semua kegiatan usaha.

(5)

Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional
Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan

Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional
Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

(7) Dalam

SK No 052086 A

FRESIDENREPUEUK INDONESTA-584-(71 Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap

kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta
lingkungan selain melakukan registrasi untuk
mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan

Kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar
danf atau izin.

(8) Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sesuai(9)dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat memfasilitasi sertifikasi standar danf atau izinsebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi
sertifikasi standar dan/atau bin sebagaimana dimaksudpada ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan

Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal
Pasal 92

(1) Usaha

Mikro

dan

Kecil

diberikemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan
dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan(3)(4)

Berusaha dapat diberi insentif bempa tidak dikenai
biaya atau diberi keringanan biaya.
Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat
diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif
Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
Pasal 93 .

SK No 052087 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-585Pasal 93

Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan
kredit program.
Pasal 94

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya mempermudah danmenyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil
dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan
intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan
penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi daridalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan danpenyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan hak
kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku
dan bahan penolong industri apabila tidak dapat
dipenuhi dari dalam negeri, danf atau fasilitasi ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan
Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan
Inkubasi
Pasal 95

(1)

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus

untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerahdalam rangka kegiatan pemberdayaan dan
pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah.

(21 Pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

SK No 052088 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-586Pasal 96

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan
pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 97

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan paling sedikit 4oo/o (empat puluh persen)
produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil
produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 98

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan

pendampingan

pemanfaataan sistem/aplikasi
pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahanbagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 99

Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau
masyarakat.
Pasal 100

Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan
untuk:

a.
b.

menciptakan usaha baru;

menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai
ekonomi dan berdaya saing tinggi; danc.

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia
terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 101 ...

SK No 052089 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-587 Pasal 101

Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 99 meliputi:a.

penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta
penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yangberdaya saing tinggi;b.

penciptaan dan penumbuhan usaha baru yangmempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;danc.

peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi
melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 102

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha
melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu
mengakses:a.

pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Pemula;

b.
c.
d.
e.

pembiayaan dari dana kemitraan;bantuan hibah pemerintah;
dana bergulir; dantanggung jawab sosial perusahaan.
Bagian Kesepuluh

Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik
Pasal 103

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53A. . .

SK No 052090 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-s88Pasal 53A(1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat
Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan penggunaJalan To1, serta menyediakan tempat promosi dan

pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah.

(21 Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah,

Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahanpada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan
Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yangmasih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

(3)

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi
Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.

(4)

Penanaman dan pemeliharaan tanaman di Tempat
Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Usaha Menengah.
Pasal 104

(1)

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah dan f atau
badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan
tempat promosi, tempat usaha, dan/atau
pengembangan Usaha Mikro dan Kecil padainfrastruktur publik yang mencakup:
a. terminal;b. bandarudara;c.
d.

pelabuhan;stasiun kereta api;

e.tempat...

SK No 052091 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-589-

e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan
Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30%(tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan

dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur(3)

publik yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan
pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur
publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB VIKEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 105

Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan
investasi Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau
menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur
dalam:a.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OlI tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);b.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor L76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922);

c.Undang-Undang...

SK No 052092 A

PRESIDEH
REPUELIK INDONESIA

-590-

c

d

e

f

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7561;
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad
Tahun l94O Nomor 450 tentang Undang-Undang
G an ggua n (Hinde r o r donnantie) ;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a893);ob'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 32641 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 15O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

h.Undang-Undang...

SK No 052093 A

FRESIDET{REPUEUK INDONESIA- 591 -

hUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)'
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49991;

J

k.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi DayaIkan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 321fl;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); danm.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817).
Bagian Kedua
Keimigrasian
Pasal 106SK No 052094 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-592 Pasal 106

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20ll tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 18, angka 21, danangka 30 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang
yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara.

2

Wilayah Negara Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah

3

4

seluruh wilayah Indonesia serta zot:,a tertentu yangditetapkan berdasarkan undang-undang.
Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan
pemerintahan negara dalam memberikan
pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum,
keamanan negara, dan fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia.

5

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Imigrasi.

6

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur
pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
7. Pejabat

SK No 052095 A

PRESIDENREPUELIK INEONESIA

-593-

7.

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui

pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki
keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki
wewenang untuk melaksanakan tugas dantanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.

8.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yangselanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasianadalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikantindak pidana Keimigrasian.

9.

Orang Asing adalah orang yang bukan warga
negara Indonesia.

10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah

sistem teknologi informasi dan komunikasi yangdigunakan untuk mengumpulkan, mengolah, danmenyajikan informasi guna mendukung

operasional, manajemen, dan pengambilan
keputusan dalam melaksanakan Fungsi
Keimigrasian.
1

1. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yangmenjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah
kabupaten, kota, atau kecamatan.

12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos
lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat
masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang darisuatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atauorganisasi internasional lainnya untuk melakukan
perjalanan antarnegara yang memuat identitas
pemegangnya.

14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia dan lzin Tinggal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabatdinas luar negeri.
15. Dokumen .

SK No 052096 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-594 -

15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah

Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor Republik Indonesia.
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga
negara Indonesia untuk melakukan perjalananantarnegara yang berlaku selama jangka waktu
tertentu.
17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut Surat
Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen
pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan
tertentu yang berlaku selama jangka waktu
tertentu.
18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

Visa adalah keterangan tertulis, baik secara

manual maupun elektronik yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan

perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar
untuk pemberian lzin Tinggal.

19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa capyang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga
negara Indonesia dan Orang Asing, baik manualmaupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat
Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan
masuk Wilayah Indonesia.

20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa capyang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga
negara Indonesia dan Orang Asing, baik manualmaupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat
Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan
keluar Wilayah Indonesia.

21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada

Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabatdinas luar negeri baik secara manual maupun
elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
22. Pernyataan

SK No 052097 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-595-

22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang

Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia
sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal
Tetap.

23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan
kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat
tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai
penduduk Indonesia.

24. lzin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang25.

diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing
pemegang lzin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal
Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
Korporasi adalah kumpulan orang danf atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.

26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang27.

bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan
Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau
sarana transportasi lain yang lazim digunakan,baik untuk mengangkut orang maupun barang.

28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadaporang untuk keluar dari Wilayah Indonesia
berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lainyang ditentukan oleh undang-undang.

29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang
30.

Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan
alasan Keimigrasian.
Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan
Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalamrangka penyajian informasi melalui analisis gunamenetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yangdihadapi atau yang akan dihadapi.

31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi
administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi
terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

32. Penyelundupan

SK No 052098 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-596-

32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yangbertujuan mencari keuntungan, baik secaralangsung maupun tidak langsung, untuk dirisendiri atau untuk orang lain yang membawa
seseorang atau kelompok orang, baik secara
terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau
memerintahkan orang lain untuk membawa
seseorang atau kelompok orang, baik secara
terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yangtidak memiliki hak secara sah untuk memasuki
Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia
dan/atau masuk wilayah negara lain yang orangtersebut tidak memiliki hak untuk memasuki

wilayah tersebut secara sah, baik dengan
menggunakan dokumen sah maupun dokumen

palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen
Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi
maupun tidak.

33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana
teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasiansebagai tempat penampungan sementara bagi

34.

35.

36.
37.

Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian.
Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat
penampungan sementara bagi Orang Asing yangdikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yangberada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor
Imigrasi.
Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah
Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yangtelah mendapatkan keputusan pendetensian dari
Pejabat Imigrasi.
Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan
Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik,
pengurLls, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten

pilot, atau pengemudi alat angkut yangbersangkutan.

38.Penumpang...

SK No 052099 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-597 -

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada diatas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan
Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal
Republik Indonesia, dan Konsulat Republik
Indonesia.
2

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akanmelakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalamrangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan,
sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga,
jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalananke negara lain.
3

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:a.
sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja,

peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dankeluarganya, serta Orang Asing yang kawin
secara sah dengan warga negara Indonesia,yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah
Indonesia untuk bertempat tinggal dalamjangka waktu yang terbatas; ataubdalam rangka bergabung untuk bekerja di atas

kapal, alat apung, atau instalasi yangberoperasi di wilayah perairan nusantara, laut
teritorial, landas kontinen, danf atau Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.

(2) Ketentuan...

SK No 052100 A

. PRESIDENREFUBL|K INDONESIA-598-(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Visa tinggal
terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40(1)

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas
merupakan kewenangan Menteri.

(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
(3)

(4)

dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi.
Dalam hal Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan di Perwakilan Republik Indonesia,
pemberian Visa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi
di Perwakilan Republik Indonesia dan/atau pejabatdinas luar negeri.

Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksudpada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelahmemperoleh Keputusan Menteri.

5

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46

(1)

Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa
dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah
Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib
mengajukan permohonan kepada Menteri Luar
Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk
memperoleh lzin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal
dinas.

(2)

Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelahmendapat Tanda Masuk wajib mengajukan
permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk
memperoleh lzin Tinggal terbatas.
(3) Jika...

SK No 052101 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-599-

6

(3)

Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban
tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap
berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.

(4)

Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (21 mendapatkan lzin Tinggal terbatas di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tidak perlu
mengajukan permohonan kepada kepala Kantor
Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 54
(1)

IzinTinggal Tetap dapat diberikan kepada:a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas

sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan

(2)

(3)

rumah kedua;b. keluarga karena perkawinan campuran;c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing
pemeganglzin Tinggal Tetap; dan
d. Orang Asing eks warga negara Indonesia daneks subjek anak berkewarganegaraan ganda
Republik Indonesia.
Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak
memiliki paspor kebangsaan.

Orang Asing pemegang lzin Tinggal Tetap
merupakan penduduk Indonesia.

(4)7

Ketentuan lebih lanjut mengenai lzin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal63...

SK No 052102 A'

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-600Pasal 63(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah
Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjaminkeberadaannya.

(21 Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di

Wilayah Indonesia serta wajib melaporkan setiap
perubahan status sipil, status Keimigrasian, danperubahan alamat.

(3)

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk
memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yangdijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang
Asing yang bersangkutan:a.

telah habis masa berlaku lzin Tinggalnya;
dan/ataub.

dikenai Tindakan Administratif Keimigrasianberupa Deportasi.

(41 Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi:a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia;b.

Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asingyang menanamkan modal sebagai investasinya
di Indonesia sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penanaman modal; danc.
(5)Warga dari suatu negara yang secara resiprokal
memberikan pembebasan penjaminan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (21 huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang
Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan
perkawinannya dengan warga negara Indonesia

memperoleh penjaminan yangmenjaminkeberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6)

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai

pengganti penjamin selama berada di Wilayah
Indonesia.

SK No 052103 A(7) Ketentuan...

- PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-601 -(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan
keimigrasian bagi Orang Asing diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
8

Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 71(1)

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia
wajib:a.

memberikan segala keterangan yang diperlukan
mengenai identitas diri dan/atau keluarganya
serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
kewarganegaraatl, pekerjaan, Penjamin, atau
perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi
setempat; ataub. menyerahkan Dokumen Perjalanan atau lzin
Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh
Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka
pengawasan Keimigrasian.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan
kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Paten

Pasal 107

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59221diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

SK No 052104 A,

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-602 1

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3

(1)

Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf adiberikan untuk Invensi yang baru, mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalamindustri.

(21 Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru,(3)

pengembangan dari produk atau proses yang telahada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat
diterapkan dalam industri.
Pengembangan dari produk atau proses yang telahada sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi:

a.
b.
c.

2

produk sederhana;proses sederhana; atau
metode sederhana.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
(1)

Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.

(21

Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ialah sebagai berikut:a.

pelaksanaan Paten-produk yang meliputi
membuat, mengimpor, atau melisensikan
produk yang diberi Paten;b.

pelaksanaan Paten-proses yang meliputi
membuat, melisensikan, atau mengimporproduk yang dihasilkan dari proses yang diberi
Paten; atauc. pelaksanaan .

SK No 052105 A

. FRESTDENREFUBUK INDONESIA-603c

pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan
penggunaan yang meliputi membuat,
mengimpor, atau melisensikan produk yangdihasilkan dari metode, sistem, dan
penggunaan yang diberi Paten.

3

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 82

(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan
Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
atas dasar permohonan dengan alasan:

Paten tidak dilaksanakan dia.

Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalamjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelahdiberikan paten;b.

Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten
atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan
cara yang merLrgikan kepentingan masyarakat;
atau
Paten hasil pengembangan dari Paten yang telahdiberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan
tanpa menggunakan Paten pihak lain yangmasih dalam pelindungan.

c.

(21 Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikenai biaya.
4

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 122
(1)

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

(2)

Permohonan Pemeriksaan Substantif atas Patensederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan
Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
(3) Apabila...

SK No 052106 A

, PRESIDEH
R,EPUBUK INDONESIA-604 -(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas

Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya
pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak
dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik
kembali.

5Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 123

(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan
Paten sederhana.

(3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Patensederhana dilakukan setelah jangka waktu

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21berakhir.
(41 Dikecualikan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 ayat(3) dan ayat (4), bahwa keberatan terhadap

Permohonan Paten sederhana langsung digunakan
sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap
pemeriksaan substantif.
6

Ketentuan Pasal I24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 124

(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk
menyetujui atau menolak Permohonan Patensederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2) Paten

SK No 052107 A,FRESIDEN

REPUBIJK TNDOT"IESIA-60s-(21 Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat
dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau
media non-elektronik.

(3)

Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada
Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.
Bagian Keempat
Merek

Pasal 108

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5953) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
Merek tidak dapat didaftar jika:

a.
b.
c.

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan,atau ketertiban umum;
sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutbarang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya;

memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat
tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan
penggunaan barang danlatau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama varietas
tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis;d.
e.

memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,
manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yangdiproduksi;
tidak memiliki daya pembeda;

f. merrrpakan

SK No 052108 A.

PRESIDENREFUELIK INEONESIA-606f.

merupakan nama umum dan/atau lambang milikumum; dan/atauomengandung bentuk yang bersifat fungsional.

b2

Ketentuan Pasal

23 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 23

(1)

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yangdilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan
pendaftaran Merek.

(2)

Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi

pertimbangan dalam pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak
tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

(41 Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada
(5)

(6)
(7)

ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama
3O (tiga puluh) Hari.
Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu palinglama 90 (sembilan puluh) Hari.
Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan
substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa
Merek di luar Pemeriksa.

(8) Hasil

SK No 052109 A

,- FRESIDENREFUBUK INDONESIA-607 -(8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh
tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dapat dianggap
sama dengan hasil pemeriksaan substantif yangdilakukan oleh Pemeriksa dengan Persetujuan
Menteri.

3

Ketentuan Pasal

25 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 25

(1)

Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek
tersebut terdaftar.

(2)

Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:a.

nama dan alamat lengkap pemilik Merek yangdidaftar;b.

nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal
Permohonan melalui Kuasa;c.
d.

Tanggal Penerimaan;

nama negara dan Tanggal Penerimaan
pemohonan yang pertama kali dalam hal
Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak
Prioritas;

e.

f.
g.

label Merek yang didaftarkan, termasuk

keterangan mengenai macam warna jika Merek
tersebut menggunakan unsur warna, dan jika
Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain
huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim
digunakan dalam bahasa Indonesia disertai
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf
Latin dan angka yang lazim digunakan dalambahasa Indonesia serta cara pengucapannya
dalam ejaan Latin;
nomor dan tanggal pendaftaran;kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang
Mereknya didaftar; danh. jangka

SK No 052110 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA

-608-

h.

jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek
Bagian Kelima
Perseroan Terbatas

Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47561diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan12

3Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan gunameningkatkan kualitas kehidupan dan lingkunganyang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,komunitas setempat, maupun masyarakat padaumumnya.
4. Rapat. . .

SK No 052111 A

, FRESIDENREPUELTK |NDONESIA-6094

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undang-undang ini dan/atau
anggaran dasar.

5

6

7

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yangbertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi.
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau
Perseroan yang melakukan penawaran umum saham,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8

9

10

SK No 052112 A

Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi
kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
Penggabungan adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telahada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima
penggabungan dan selanjutnya status badan hukum
Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena
hukum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diridengan cara mendirikan satu Perseroan baru yangkarena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang meleburkan diri dan status badan
hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum.
11. Pengambilalihan. . .

, FRESIDENREPUEUK INDONESIA-61011

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan

untuk mengambil alih saham Perseroan yangmengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut.
12.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yangmengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan ataulebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan ataulebih.

13

Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada
penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima

dari penerima yang ditandatangani dengan
menyebutkan tanggal penerimaan.

l4Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional.

15.

Hari adalah hari kalender.

16.

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7(1)

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa
Indonesia.

(21 Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagiansaham pada saat Perseroan didirikan.

(3)
(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam rangka Peleburan.
Perseroan memperoleh status badan hukum setelahdidaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti
pendaftaran.
(5) Setelah...

SK No 052113 A

PRESIDEHREFUELIK INDONESIA

-611-

(5)

(6)

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum
dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua)orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang sahamyang bersangkutan wajib:
a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang
lain; ataub. Perseroan mengeluarkan saham baru kepadaorang lain.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap
kurang dari 2 (dua) orang:

a. pemegang saham bertanggung jawab secara
pribadi atas segala perikatan dan kerugian
Perseroan; danb. atas permohonan pihak yang berkepentingan,(7)

pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan
tersebut.
Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:a.

Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
negara;

b.
c.
d.

(8)

Badan Usaha Milik Daerah;
Badan Usaha Milik Desa;

Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga
kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanandan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan
Undang-Undang tentang Pasar Modal; ataue. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha
Mikro dan Kecil.
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud padaayat (71 huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
3. Ketentuan .

SK No 052114 A

. PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-6t2 3

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
(1)(21

Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan

Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
keputusan pendiri Perseroan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar
Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
5

Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh)
pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 1528, Pasal 153C, Pasal
153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H,
Pasal 1531, dan Pasal 153J sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 153A

(1)

Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan
Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

(21 Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan(3)

berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat
dalam Bahasa Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 1538. . .

SK No 052115 A

- PRESTDENREPUEL|K INDONESIA-613 Pasal 1538

(1)

Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan,
kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain
berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2)

Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri
dengan mengisi format isian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan
pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3)

Pasal 153C

(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk(2)

Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan
secara elektronik kepada Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format
isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 153D

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A
menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha
Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2\ Direksi berwenang menjalankan pengurusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengankebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau
pernyataan pendirian Perseroan.

Pasal 153E. . .

SK No 052116 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-614 Pasal 153E

(1)

Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A
merupakan orang perseorangan.

(21 Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan
Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1(satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1(satu) tahun.
Pasal 153F

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus

membuat laporan keuangan dalam rangka
mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat
laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 153G

(1) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan
oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan
pembubaran dan diberitahukan secara elektronik
kepada Menteri.
(21 Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c.
d.

berdasarkanpenetapanpengadilan;
dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup
untuk membayar biaya kepailitan;e.harta...

SK No 052117 A

. PRESIDEHREPUELIK INDONESIA-615e

harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit
berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
atau

f.

dicabutnya P erizinan Berusaha Perseroan sehingga
mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 153H

(1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil
sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan
harus mengubah statusnya menjadi Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status
Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi
Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153I

(1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan
keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya
Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak.
Pasal 153J

(1)

Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan
Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan...

SK No 052118 A

FRESIDENREFUEL|K TNDONESIA-6t6 -(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum
belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan, baik
langsung maupun tidak langsung dengan iktikad

buruk

memanfaatkan Perseroan untuk

kepentingan pribadi;c.

pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalamperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan; ataud. pemegang saham yang bersangkutan, baik
langsung maupun tidak langsung secara melawan
hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yangmengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak
cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Bagian Keenam
Undang-Undang Gangguan
Pasal 1 10

Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun l94O
Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan(Hinderordonnantiel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketujuh
Perpajakan

Pasal 111...

SK No 052119 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-6t7 Pasal 1 1 1
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4893) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:a. 1. orang pribadi; dan
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak;b.
c.

badan; danbentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek
pajak badan.
(21 Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalamnegeri dan subjek pajak luar negeri.
(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:a. orang pribadi, baik yang merlrpakan Warga Negara
Indonesia maupun warga negara asing yang:
1. bertempat tinggal di Indonesia;
2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan; atau

3.dalam...

SK No 052120 A

' PREsrngH
REFUEUK INDONESIA
-618-

3.
b.

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia;badan yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3.

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah;dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat
pengawasan fungsional negara; danc. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.
(41 Subjek pajak luar negeri adalah:a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia;b.

warga negara asing yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) haridalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;c. Warga Negara Indonesia yang berada di luarIndonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
serta memenuhi persyaratan:

1. tempat tinggal;
2. pusat kegiatan utama;
3. tempat menjalankan kebiasan;
4. status subjek pajak; dan/atau
5. persyaratan tertentu lainnyayang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;dand. badan. . .

SK No 052121 A

. PRESIDENREPUEUK INDONESIA-619 -

d.

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yangdipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c,
dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (41huruf d
untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;b. cabang perusahaan;c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;f. bengkel;
g. gudang;h. rLrang untuk promosi dan penjualan;i. pertambangan dan penggalian sumber alam;j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,
atau kehutanan;proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;1.
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh
pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih
dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan;n.

orang atau badan yang bertindak selaku agen yangkedudukannya tidak bebas;o. agen. . .

SK No 052122 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-620 -

o.

p.

agen atau pegawai dari perusahan asuransi yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dankomputer, agen elektronik, atau peralatan otomatisyang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan
badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut
keadaan yang sebenarnya.

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan namadan dalam bentuk apa pun, termasuk:a. penggantian atau imbalan berkenaan denganb.

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini;
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
dan penghargaan;laba usaha;c.
d. keuntungan karena penjualan atau karena
pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan.

SK No 052123 A

FRESIDENREFUEUK INDONESIA-62t -

1.

keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan
modal;

2.

3.

4.

keuntungan karena pengalihan harta kepada
pemegang saham, sekutu, atau anggota yangdiperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya;keuntungan karenalikuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan,

pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;keuntungan karena pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali

yang diberikan kepada keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan
badan keagamaan, badan pendidikan, badan
sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan
sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yangbersangkutan; dan

5.

keuntungan karena penjualan atau
pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalampembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

e

f
o

b

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telahdibebankan sebagai biaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak;
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jaminan pengembalian utang;
dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis;

h. royalti

SK No 052124 A

FRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA-622 -

h.
i.

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;
1. keuntungan selisih kurs mata uang asing;m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yangmenjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal daripenghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dans. surplus Bank Indonesia.
(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi
subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan
hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari Indonesia dengan ketentuan:
a. memiliki keahlian tertentu; danb. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yangdihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterimaatau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau
diperoleh warga negara asing sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan diluar Indonesia.
(1c) Ketentuan...

SK No 052125 A

PRESIDEN
REPUBLIK IHDONESIA-623 (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak

berlaku terhadap warga negara asing yangmemanfaatkan Persetujuan Penghindarar. Pajak
Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah
negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara
asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahliantertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilanbagi warga negara asing sebagaimana dimaksud padaayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(21 Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat
final:

a.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,

dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;b.
c.

penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura;d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta
berupa tanah danf atau bangunan, usaha jasa
konstruksi, usaha real estate, dart persewaan tanah
dan/atau bangunan; dane. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:a. 1. bantuan

SK No 052126 A.

' pREstnrN
REPUEL|K INDONESIA-624 -

a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yangditerima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan;
warisan;b.
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima olehbadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atausebagai pengganti penyertaan modal;d.

penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehdalam bentuk natura danf atau kenikmatan dari

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yangdiberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak
yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak
yang menggunakan norma penghitungan khusus(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15;e. pembayaran. . .

SK No 052127 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-625 epembayaran dari perusahaan asuransi karena
kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang
yang tertanggung, dan pembayaran asuransi
beasiswa;f.

dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak:a) orang pribadi dalam negeri sepanjang
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu; dan/ataub) badan dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri,

sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk
mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalamjangka waktu tertentu, dan memenuhi
persyaratan berikut:a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang
diinvestasikan tersebut paling sedikit
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba
setelah pajak; ataub) dividen yang berasal dari badan usaha diluar negeri yang sahamnya tidak

diperdagangkan dibursa efek
diinvestasikan di Indonesia sebelum
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat

ketetapan pajak atas dividen tersebut
sehubungan dengan penerapan Pasal 18
ayat (2) Undang-Undang ini;

3. dividen. . .

SK No 052128 A

- PRESIDENREFUBL|K INDONESIA-626 -

3. dividen yangberasalsebagaimana
merupakan:

dimaksuddari luar negeri
pada angka 2a) dividen yang dibagikan berasal dari badan
usaha di luar negeri yang sahamnya
diperdagangkan di bursa efek; ataub) dividen yang dibagikan berasal dari badan

usaha di luar negeri yang sahamnya tidak

diperdagangkan di bursa efek sesuai
dengan proporsi kepemilikan saham;

4dalam hal dividen sebagaimana dimaksud padaangka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak

dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah laba setelah pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a)berlaku ketentuan:a) atas dividen dan penghasilan setelah pajakb)yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan
dari pengenaan Pajak Penghasilan;
atas selisih dari 30% (tiga puluh persen)laba setelah pajak dikurangi dengan
dividen dan/atau penghasilan setelahpajak yang diinvestasikan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak
Penghasilan; danc) atas sisa laba setelah pajak dikurangi

dengan dividen dan/atau penghasilan

setelah pajak yang

diinvestasikan
sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta
atas selisih sebagaimana dimaksud padahuruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

5. dalam

SK No 052129 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-627 -

5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud padaangka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak

dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2,
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari jumlah laba setelah pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a)berlaku ketentuan:a) atas dividen dan penghasilan setelah pajakyang diinvestasikan tersebut dikecualikan
dari pengenaan Pajak Penghasilan; danb) atas sisa laba setelah pajak dikurangi
dengan dividen danf atau penghasilan
setelah pajak yang diinvestasikan
sebagaimana dimaksud pada huruf a),tidak dikenai Pajak Penghasilan;

6. dalam hal dividen yang berasal dari badan
usaha di luar negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan diIndonesia setelah Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen
tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal
18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen
dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud padaangka 2;
7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan
dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha
tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri dikecualikan daripengenaan Pajak Penghasilan dalam hal
penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalamjangka waktu tertentu dan memenuhi
persyaratan berikut:a) penghasilan berasal dari usaha aktif diluar negeri; danb)bukan...

SK No 052130 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-628 -b) bukan penghasilan dari perusahaan yarlg
dimiliki di luar negeri;

8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau
terutang di luar negeri atas penghasilansebagaimana dimaksud pada angka 2 danangka 7, berlaku ketentuan:a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak
Penghasilan yang terutang;b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau
pengurang penghasilan; danf atauc) tidak dapat dimintakan pengembaliankelebihan pembayaran pajak;

9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan
penghasilan dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada angka 2 danangka 7, berlaku ketentuan:a) penghasilan dari luar negeri tersebutb)merupakan penghasilan pada tahun pajak
diperoleh; dan
Pajak atas penghasilan yang telah dibayar

atau terutang di luar negeri atas

penghasilan tersebut merupakan kredit
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 Undang-Undang ini;
10. ketentuan lebih lanjut mengenai:a) kriteria, tata cara dan jangka waktu
tertentu untuk investasi sebagaimana
dimaksud pada angka l, angka 2, danangka 7;b) tata cara pengecualian pengenaan pajak
penghasilan sebagaimana dimaksud padaangka 1, angka 2, dan angka 7; danc) perubahan batasan dividen yang

diinvestasikan sebagaimana dimaksudpada angka 4 dan angka 5,

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
g. 1uran...

SK No 052131 A.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-629 ob.

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;hpenghasilan dari modal yang ditanamkan oleh
dana pensiun sebagaimana dimaksud pada hurufg, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan;1.

bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterimaatau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma,
dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif;j.

dihapus;k.

penghasilan yang diterima atau diperoleh
perusahaan modal ventura berupa bagian laba
dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan

mikro,

kecil,

menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia;t.

beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;m.slsa...

SK No 052132 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-630m

sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang

pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansiyang membidanginya, yang ditanamkan kembalidalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling larna 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih

tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;nbantuan atau santunan yang dibayarkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib
Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;odana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan
dari pengembangan keuangan haji dalam bidang
atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; danp3sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau
lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar padainstansi yang membidanginya, yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial
dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi,yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal26...

SK No 052133 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-631 Pasal 26(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan namadan dalam bentuk apa pufl, yang dibayarkan,

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajakdalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 2O%o (duapuluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dankegiatan;e. hadiah dan penghargaan;f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
dan/atauh. keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yangmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yangsebenarnya menerima manfaat dari penghasilantersebut (beneficial ownefl .

(lb) Tarif

SK No 052134 A,PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA-632 -(lb) Tarif sebesar 2Ooh (dta puluh persen) dari jumlah bruto
oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk
premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan
Peraturan Pemerintah.

(21 Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta
di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (21,yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri
selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi
asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi
luar negeri dipotong pajak 2Oo/o (dua puluh persen) dariperkiraan penghasilan neto.
(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c)dipotong pajak sebesar 207o (dua puluh persen) dariperkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (21 dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak darisuatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajaksebesar 20%o (dua puluh persen), kecuali penghasilantersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yangketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (21, ayat (2a1, dan ayat (4) bersifat final,
kecuali:a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan hurufc; danbpemotongan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri
yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalamnegeri atau bentuk usaha tetap.
Pasal 1 12

SK No 052135 A

PRESIDENREPUEL|K INDONESIA-633 Pasal 1 12
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069) diubah sebagai
berikut:
1

Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1A

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan
Barang Kena Pajak adalah:a.
b.

penyerahan hak atas Barang Kena Pajak
karena suatu perjanjian;
pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu
perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa
guna usaha (leasingl;

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada
pedagang perantara atau melalui juru lelang;d.

pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang Kena Pajak;e. Barang Kena Pajak berupa persediaan

dan/atau aktiva yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan, yang masihf.

tersisa pada saat pembubaran perusahaan;penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke
cabang atau sebaliknya danlatau penyerahan
Barang Kena Pajak antarcabang;g. dihapus

SK No 052136 A

, trRESIDENREPUEUK INDONESIA-634 -

g. dihapus; danh. penyerahan Barang Kena Pajak oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam rangka
perjanjian pembiayaan yang dilakukan
berdasarkan prinsip syariah, yangpenyerahannya dianggap langsung dariPengusaha Kena Pajak kepada pihak yangmembutuhkan Barang Kena Pajak.
(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan
Barang Kena Pajak adalah:a. penyerahan Barang Kena Pajak kepadab.
c.

makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang;penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminanutang-piutang;penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal
Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan
tempat pajak terutang;d.

pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka

penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta
pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan
setoran modal pengganti saham, dengansyarat pihak yang melakukan pengalihan danyang menerima pengalihan adalah Pengusaha
Kena Pajak; dane. Barang Kena Pajak berupa aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat

pembubaran perusahaan, dan yang Pajak
Masukan atas perolehannya tidak dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
2

SK No 052137 A

Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4A. . .

FEESIDEN

REPUBUK INDONESIA-635Pasal 4A(1)

Dihapus.

(2)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalamkelompok barang sebagai berikut:
a. barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran yang diambil langsung darisumbernya, tidak termasuk hasil pertambanganbatu bara;

b. barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel,

restoran, rumah makan, warung, dansejenisnya, meliputi makanan dan minumanbaik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak,

termasuk makanan dan minuman yang(3)

diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;dand. uang, emas batangan, dan surat berharga.
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa
sebagai berikut:a. jasa pelayanan kesehatan medis;b. jasa pelayanan sosial;c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;g. jasa pendidikan;h. jasa kesenian dan hiburan;i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta

jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
angkutan udara luar negeri;k.jasa...
SK No 052138 A

trRESIDENREPUEUK. INDONESIA-636 -

k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalamrangka menjalankan pemerintahan secaraumum;
n. jasa penyediaan tempat parkir;o. jasa telepon umum dengan menggunakan uanglogam;

p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. jasa boga atau katering.
3

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9(1)

Dihapus.

(2t

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak

dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa
Pajak yang sama.

(2al Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas
perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat
dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2bl Pajak Masukan yang dikreditkan harus
menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (5) dan ayat (9).
(3) Apabila

SK No 052139 A

. FRESIDENREFUBUK IHDONESIA-637 -(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran

lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya
merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus
disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

(41 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajakyang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 dapat diajukan
permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

(ab) Dikecualikan dariketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 dan ayat (4a1, ataskelebihan Pajak Masukan dapat diajukan
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak
oleh:

a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukand.

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak
Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atauf.

Dihapus.
(4c) Pengembalian...

SK No 052140 A

. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-638(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e,yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena

Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dan perubahannya.

(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak
berisiko rendah yang diberikan pengembalianpendahuluan kelebihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan
pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4cl dan
menerbitkan surat ketetapan pajak setelahmelakukan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak.

(40 Apabila

berdasarkan hasil

pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4e1, Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bungasebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannya.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena
Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang

pajak juga melakukan penyerahan yang tidak
terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yangterutang pajak dapat diketahui dengan pasti daripembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan
dengan penyerahan yang terutang pajak.
(6) Apabila...

SK No 052141 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-639(6)

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena
Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang
pajak juga melakukan penyerahan yang tidak
terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk
penyerahan yang terutang pajak tidak dapat
diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yangterutang pajak dihitung dengan menggunakan
pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun

sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2al
Pengusaha Kena Pajak belum melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak
Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telahdikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahuntersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.
(6b) Dihapus.
(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan
lebih dari 3 (tiga) tahun.
(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a)berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan pembubaran (pengakhiran) usaha,
melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak,
atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan.
(6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh
Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha
Kena Pajak:

1. telah. . .

SK No 052142 A

. PRESIDENREPUEUK INDONESIA-640 -

1. telah menerima pengembalian kelebihan
pembayaran pajak atas Pajak Masukan
dimaksud; danlatau

2. telah mengkreditkan Pajak Masukan

dimaksud dengan Pajak Keluaran yangb.

terutang dalam suatu Masa Pajak;
dan/atau
tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya dan tidak dapat diajukan
permohonan pengembalian, setelah jangka
waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksudpada ayat (6a) berakhir atau pada saat
pembubaran (pengakhiran) usaha, atau

pencabutan Pengusaha KenaPajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh
Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha
Kena Pajak melakukan kompensasi ataskelebihan pembayaran pajak dimaksud.

(60 Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan palinglambat:a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal
berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal

berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(6c); atau

c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal
pembubaran (pengakhiran) usaha atau
pencabutan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).
(69) Dalam . .

SK No 052143 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-64t (6e)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak
melaksanakan kewajiban pembayaran kembalisesuai dengan jangka waktu sebagaimana(7)

dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e)huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambahsanksi administrasi berupa bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannya.
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaranusahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi
jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (7al dapat

dihitung dengan menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

(7al

(7b)

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
kegiatan usaha tertentu dihitung dengan
menggunakan pedoman penghitungan
pengkreditan Pajak Masukan.

Ketentuan mengenai peredaran usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (7lr, kegiatan
usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
(8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 tidak dapat diberlakukan
bagi pengeluaran untuk:a.

dihapus;b. perolehan

SK No 052144 A

. PRESIDEH
REFUBIJK INDONESIA-642 -b.

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan

bermotor berupa sedan dan station wagon,
kecuali merupakan barang dagangan atau
disewakan;

d.
e.
f.

dihapus;dihapus;perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak
mencantumkan nama, alamat, dan Nomor
Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Bervrrujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak

dari luar Daerah Pabean yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(6);

h.
i.
j.

dihapus;dihapus; dandihapus.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi
belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada
Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada
Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa
Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur
Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai
biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi)
dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(9a) Pajak

SK No 052145 A

FRESIDEH

REPUEUK INDONESIA-643 (ea)Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Benvujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh
Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan
pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran
yang seharusnya dipungut.
(eb) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaiyang diberitahukan dan/atau ditemukan padawaktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan

oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi
ketentuan pengkreditan sesuai dengan UndangUndang ini.
(ec) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan
ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha

Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak
Pertambahan Nilai yang tercantum dalamketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan
pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan
tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi
ketentuan pengkreditan sesuai dengan UndangUndang ini.
(10) Dihapus.
(11) Dihapus.

(12) Dihapus.

SK No 052146 A(13) Ketentuan...

- PRESIDENREPUEUK INDONESIA-644 (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. kriteria belum melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak danf atau ekspor Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimanab.

dimaksud pada ayat (2a);penghitungan dan tata cara pengembaliankelebihan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat(ac);c. penentuan sektor usaha

tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);d. tata cara pembayaran kembali Pajak

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(6e) huruf a; dane. tata cara pengkreditan Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9a) , ayat
(9b), dan ayat (9c)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak
dalam rangka penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan
usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak

yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh
Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yangmenerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya
diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak

Masukan tersebut belum dibebankan sebagai
biaya atau dikapitalisasi.
4

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13. . .

SK No 052147 A

. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-645 Pasal 13(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak
untuk setiap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau
huruf f danlatau Pasal 16D;
b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (llhuruf g; dan/ataud. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dibuat pada:a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak;b. saat penerimaan pembayaran dalam hal

penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;c.

saat penerimaan pembayaran termin dalam halpenyerahan sebagian tahap pekerjaan; ataud. saat lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat
1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahanyang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1(satu) bulan kalender.
(2al Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus dibuat paling lama pada akhir bulanpenyerahan.
(3) Dihapus . .

SK No 052148 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-646 -(3) Dihapus(41 Dihapus(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangantentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat:a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak;b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib

Pajak atau nomor induk kependudukan
atau nomor paspor bagi subjek pajak luar
negeri orang pribadi; atau

2. nama dan alamat, dalam hal pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
Kena Pajak merupakan subjek pajak luar
negeri badan atau bukan merupakan subjek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Undang-Undang mengenai Pajak
Penghasilan;c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangf.

dipungut;
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur
Pajak; dang. nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak.
(5a) Pengusaha...

SK No 052149 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-647 (sa) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat

membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan

(6)

(7)
(8)

(e)

keterangan mengenai identitas pembeli serta nama
dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen
akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen
tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan
Faktur Pajak.
Dihapus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan
Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau
penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal
dan material.
Pasal 1 13

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991 diubah
sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal8...

SK No 052150 A

, PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-648 Pasal 8(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(la) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakanrugi atau lebih bayar, pembetulan Surat

Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2(dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak
saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan, serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (2al dihitung berdasarkan suku bunga acuan
ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas)yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungansanksi.
(3) Walaupun

SK No 052151 A

, trRESIDENREFUEUK INDONESIA-649 -(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan
bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan
sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan

tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya,

yaitu sebagai berikut:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yangisinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak
benarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal
39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya
penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut

Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia.

(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajakyang sebenarnya terutang beserta sanksi
administrasi berupa denda sebesar looo/o (seratus
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

(41 Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib
Pajak dengan kesadaran sendiri dapat
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuanyang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

a.
b.
c.

pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi
lebih besar atau lebih kecil;rugi berdasarkan ketentuan perpajakan
menjadi lebih kecil atau lebih besar;
jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih
kecil; ataud.jumlah...

SK No 052152 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-650-

d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih
kecil
dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai
akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisianSurat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum
laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan daripajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:a. batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk
pengungkapan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
Tahunan; atau

b. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan Masa
dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah
10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yangberlaku pada tanggal dimulainya penghitungansanksi.

(6) wajib...

SK No 052153 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-651 -(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat

Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan,
dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya ataubeberapa Tahun Pajak sebelumnya, yangmenyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi
fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan
tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelahmenerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengansyarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan
tindakan pemeriksaan.

2

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masingmasing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) harisetelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak.

(21 Kekurangan pembayaran pajak yang terutang
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

(2a) Pembayaran...

SK No 052154 A

.,/ trRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-652 (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelahtanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yangdilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yangdihitung mulai dari berakhirnya batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai
dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan palinglama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian daribulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2cl Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga
acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (duabelas) yang berlaku pada tanggal dimulainya
penghitungan sanksi.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.
(3a) Bagi...

SK No 052155 A

FRES!DEN

REPUBUK INDONESIA-653(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu, jangka waktu pelunasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(41 Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib
Pajak dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak
termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21yang pelaksanaannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
3

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Pasal I7B, Pasal l7C, atau Pasal I7D

dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila
ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak,
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang pajak tersebut.
(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi

Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan
Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada
Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib
Pajak mempunyai utang pajak langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.
(2) Pengembalian...

SK No 052156 A

PRESIDEHREFUEUK INDONESIA-654 -(21 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan
Pasal l7B, atau sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7C atau
Pasal l7D, atau sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian
Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan,'

Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan atas keterlambatan pengembaliankelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas
waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai
dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan
diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

bulan.

(3a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12(dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya
penghitungan imbalan bunga.
(4) Tata...

SK No 052157 A

. FRESIDENREPUEUK INDONESIA-655-(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
4

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak
disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelahditegur secara tertulis tidak disampaikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;c. apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan
mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak
atau tidak seharusnya dikenai tarif Oo/o (nolpersen);d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajakyang terutang;e.

apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);atau

f. Pengusaha .

SK No 052158 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-656 -

f.

Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak
danf atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan atau telahmengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya.

(21 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun

Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
(2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengansanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo
pembayaran kembali berakhir sampai dengan
tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (2al dihitung berdasarkan suku bunga acuan
ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (duabelas) yang berlaku pada tanggal dimulainya
penghitungan sanksi.
(3) Jumlah . .

SK No 052159 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-657 -(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar:
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilanyang tidak atau kurang dibayar dalam satu
Tahun Pajak;
b. lOOo/o (seratus persen) dari Pajak Penghasilanyang tidak atau kurang dipotong, tidak atau
kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dandipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurangdisetor; atau
c. looo/o (seratus persen) dari Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi
berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil
pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya

diterapkan satu jenis sanksi administrasi yangtertinggi nilai besaran sanksinya.
(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan
oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan
menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan apabila dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksudpada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan
pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.
(5) Dihapus.
(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

5. Pasal.

SK No 052160A

, PRESIDENREFUBUK INEONESIA

-658-

5.

Pasal 13A dihapus.

6

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak apabila:a.

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak
atau kurang dibayar;b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung;c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi
berupa denda dan/atau bunga;d.

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat
faktur pajak atau terlambat membuat faktur
pajak;e.

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi
Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 dan perubahannya, selain identitas
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

dalam hal penyerahan dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;f. dihapus;
g. dihapus; atauh. terdapat imbalan bunga yang seharusnya
tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalamhal:

1. diterbitkan. . .

SK No 052161 A,FRESIDE]tI
REPUBLIK INDONESIA-659-

1. diterbitkan keputusan;
2. diterima putusan; atau
3. ditemukan data atau informasi
yang menunjukkan adanya imbalan bunga
yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib
Pajak.

(21 Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang samadengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengansanksi administratif berupa bunga sebesar tarif
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(41 Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau
huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajakyang terutang, dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar lo/o (satu persen) dari Dasar
Pengenaan Pajak.

(5) Dihapus.
(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah
5o/o (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yangberlaku pada tanggal dimulainya penghitungansanksi.
(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima)
tahun setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak.
(5c) Dikecualikan

SK No 052162 A

.. trRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-660(5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu
penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b):aSurat Tagihan Pajak atas sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)diterbitkan paling lama sesuai dengan

daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan
Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yangmasih harus dibayar bertambah;bSurat Tagihan Pajak atas sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9)dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun
sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan apabila Wajib Pajak tidak
mengajukan upaya banding; dancSurat Tagihan Pajak atas sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan
Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan
Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

7

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

SK No 052163 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-66t Pasal 15(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila

ditemukan data baru yang mengakibatkan

penambahan jumlah pajak yang terutang setelahdilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar lOOo/o (seratus persen) dari jumlahkekurangan pajak tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak
dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan

keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak
sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalamrangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan.

(41 Dihapus(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

8

Ketentuan Pasal l7B diubah sehingga Pasal l7B
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 178

SK No 052164 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-662 Pasal 178(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan atas permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak, selain permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l7D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat
permohonan diterima secara lengkap.

(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindakpidana di bidang perpajakan yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

(21 Apabila setelah melampaui jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1(satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud padaayat (21, kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga
sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana

di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud padaayat (1a):a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan;b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana
di bidang perpajakan; atau
c. dilanjutkan. .

SK No 052165 A.

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-663 -c.

dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan
tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi
diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak
diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar.

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (41tidak diberi dalam hal pemeriksaan bukti permulaantindak pidana di bidang perpajakan:
a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);atau
b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana
di bidang perpajakan karena dilakukan
penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 448.
(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
(7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (41 dihitung berdasarkan suku bunga acuan
dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal
dimulainya penghitungan imbalan bunga.

9. Ketentuan

SK No 052166 A

-, PRESIDENREPUEUK |NDONESIA-664 9Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang
dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yangdihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan
tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya
Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur
atau menunda pembayaran pajak juga dikenai

sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus
dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan

ternyata penghitungan sementara pajak yangterutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya
terutang atas kekurangan pembayaran pajak

tersebut, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif

bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hurufb dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya
kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(4) Tarif...

SK No 052167 A

- FRESIDENREPUEUK INDONESIA-665(41 Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku
bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku
pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

10. Pasal 27A dihapus.
11. Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 278

(1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal
pengajuan keberatan, permohonan banding, atau
permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan
sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkankelebihan pembayaran pajak.

(21 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak
paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yangdisetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yangmenyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; ataud. Surat Ketetapan Pajak Nihil.

(3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal
permohonan pembetulan, permohonan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang dikabulkan sebagian atauseluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak.
(4) Imbalan...

SK No 052168 A

,, PRESIDENREPUELIK INDONESIA-666 -(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (3) diberikan:a. berdasarkan tarif bunga per bulan yangditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkansuku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); danb. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
(5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud padaayat (41yang digunakan sebagai dasar penghitungan
imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yangberlaku pada tanggal dimulainya penghitungan
imbalan bunga.
(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai
dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.
(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dihitung:a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan sampai dengan
tanggal diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, surat keputusan pengurangan,b.

atau pembatalan surat ketetapan pajak;
sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil
sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan, surat keputusan
pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan
pajak; atauc. sejak. . .

SK No 052169 A

. PRESIDENREFUEUK INDONESIA-667 csejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak
sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan, surat keputusan
pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara

pemberian imbalan bunga diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:a.
b.

tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinyatidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benarsehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling
singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

13. Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga Pasal 448
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44B

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas

permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat
menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
(2) Penghentian. . .

SK No 052170 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-668(21 Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang
pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yangtidak seharusnya dikembalikan dan ditambah
dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3(tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
Pasal 1 14

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. Retribusi Pertzinan Berusaha terkait persetujuan
bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat

penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya
disebut Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol;c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yangselanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dand.

Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yangselanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Pasal

SK No 052171 A

. PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-669 -

2. Pasal 144 dihapus
3. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab,yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIAKEBIJAKAN FISKAL NASIONALYANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

4. Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 2 (dua) pasal

yaitu Pasal 156A dan Pasal 1568 sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 156A

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional
dan untuk mendukung kebijakan kemudahan
berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan

industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi
serta memberikan pelindungan dan pengaturan yangberkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program

prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian
terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yangditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(21 Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi
dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi
yang berlaku secara nasional; danb. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan
Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yangmenghambat ekosistem investasi dan kemudahan
dalam berusaha.
(3) Penetapan. . .

SK No 052172 A

PRESIDENREFUEUK TNDONESIA-670 -(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf amencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis
Pajak KabupatenlKota yang diatur dalam Pasal 2.

(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf amencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak
dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 1568

(1) Dalam mendukung kebdakan kemudahan
berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha didaerahnya.

(21 Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,
atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau
diberikan secara jabatan oleh kepala daerah
berdasarkan pertimbangan yang rasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud padaayat (21 diberitahukan kepada DPRD dengan

melampirkan pertimbangan kepala daerah dalammemberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan

1(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 157

SK No 052173 A

../ PRESItrEN
REPUEUK INDONESIA-67t Pasal 157(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak
dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh
gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sej ak tanggal persetujuan dimaksud.
(21 Rancangan Peraturan Daerah kabupatenlkota
tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui

bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD
kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan

kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitungsejak tanggal persetujuan dimaksud.

(3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undangini, kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

(41 Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan
Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini,
kepentingan umum, danf atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.

(5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalammelakukan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan.
(5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuanganmelakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal

nasional.

(6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengah
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
(7) Hasil

SK No 052174 A

FRESIDEN

REPUBUK IHDONESIA-672 (71 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada
gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah
provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota
untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) harikerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah

dimaksud dengan tembusan kepada Menteri
Keuangan.

(8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (71 disampaikan dengan disertai
alasan penolakan.
(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)., Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung
ditetapkan.
(10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakansebagaimana dimaksud pa.da ayat (7)', Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh
gubernur, bupati lwali kota bersama DPRD yangbersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan

kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota.

6. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 158

(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh
gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan palinglama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk
dilakukan evaluasi.
(2) Menteri...

SK No 052175 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-673 -(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuanganmelakukan evaluasi Peraturan Daerah
Provinsi / Kabupate n I Kota tentang Paj ak dan Retribusi

yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara
Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum
serta antara ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal
nasional.

(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)., Peraturan

Daerah bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri
Keuangan merekomendasikan dilakukannya

perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada
Menteri Dalam Negeri.
(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan
Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam

Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan

Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri memerintahkan
gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan
perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja.

(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja,
gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan
perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri
Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberiansanksi kepada Menteri Keuangan.

7. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal159...

SK No 052176 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-674 Pasal 159(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat(21, serta
Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan sanksi
berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

(2) Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 159A
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:a.

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157;b.

pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah

mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 158; danc. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman
Pasal 1 15

SK No 052177 A

' pRgsroEN
REPUBUK INDONESIA-675 Pasal 1 15
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) diubah
sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak

Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan,

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalammenghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman.

2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,

dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.

3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya
melakukan Penangkapan Ikan.
4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakankapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakankapal penangkap Ikan.

5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan
Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak
Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara
turun-temumn sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan

SK No 052178 A

. FRESIDENREFUBUK INDONESIA-676 -

6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan

tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan
Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal
penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha
Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan
Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat dan cara yang mengedepankan asaskeberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/ atau mengawetkannya.

9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang matapencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air
tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yangmelakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.
1 1. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikanyang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang

memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktifmelakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,

membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta
memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan I atau mengawetkannya.

14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan

kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yangmelakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri
dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare danperebus Garam.
16. Penggarap. . .

SK No 052179 A.

FRESIDEN

REPUEUK INDONESIA-677 16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yangmenyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang

memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi
Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya

berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur
lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium denganbahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.

20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pascaproduksi, dan pengolahan sampai denganpemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
Perikanan.

2l.Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan
praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, danpemasaran Garam.

22.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan

dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi

praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, danpemasaran.
23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan

dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi

praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, danpemasaran.

24.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan
yang dapat diperdagangkan, disimpan, danf atau
dipertukarkan.
25. Komoditas Pergaraman adalah hasil

dari Usaha

Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan,

dan/ atau dipertukarkan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,

baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

27.Pelaku. . .

SK No 052180 A

- PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-678 27.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi

yang melakukan usaha prasarana danf atau sarana
produksi Perikanan, prasarana danf atau sarana produksi
Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta
produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum
Republik Indonesia.

28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan
dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau
Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan
lokal.
29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau
Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk

mengikatkan diridalam pertanggungan risiko

Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak

Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk
mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha
Pergaraman.

31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh
perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban
finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

SK No 052181 A

. PRESIDENREPUEUK INDANESIA-679 Pasal 37(1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor
Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas

Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak
sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu
pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yangditetapkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan,

jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

4. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38A

(1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas

Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak
sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu
pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yangditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian sementara kegiatan;b. pembekuan Perizinan Berusaha;c. denda administratif;d. paksaan

SK No 052182 A.

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-680-

d. paksaan pemerintah; dan/ataue. pencabutan Perizinan Berusaha.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal74
Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan
dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan
tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau
standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yangmengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Bagian Kesembilan
Wajib Daftar Perusahaan
Pasal 1 16

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32141dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kesepuluh
Badan Usaha Milik Desa
Pasal ll7 ...

SK No 052183 A

FRESIDEH

REPUEUK INDONESIA-681 Pasal 1 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
1

2

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
menguruls urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
3

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yangdisebut dengan nama lain yang dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

4

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yangmelaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keter-wakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

5. Musyawarah

SK No 052184 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-682 -

5.

6.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan namalain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, danunsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yangbersifat strategis.
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan
oleh desa dan/atau bersama desa-desa gunamengelola usaha, memanfaatkan aset,mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

7.

8.

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yangmempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan

SK No 052185 A

FRESIDEN
REPUBLIK IHDONESIA-68312. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraarlmasyarakat dengan meningkatkan pengetahttan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah
dan Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.
2

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
(21 BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) BUM...

SK No 052186 A

- trRESTDENREFUEUK INDONESIA-684 -(41 BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat membentuk unit usaha berbadan hukum
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat(3), dan ayat (41 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kesebelas
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 1 18
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal44(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku
usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4lr,pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut
dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada
Komisi.

(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada

Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari setelah menerima pemberitahuan
putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
(4) Apabila

SK No 052187 A

., trRESIDENREFUEL|K INDONESIA-685-(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (21 tidak dijalankan oleh pelaku
usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup
bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
2

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45

(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya keberatan tersebut.
(21 Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan
Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamwaktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di
Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3

SK No 052188 A

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal4T(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa
tindakan administratif terhadap pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang-Undang ini.
(21 Tindakan administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat bentna:
a. penetapan.

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

-686-

a.

penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal
7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;b. perintah kepada pelaku usaha untukc.

menghentikan integrasi vertikal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;
perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat, dan/atau
merugikan masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24,Pasal26,
dan Pasal 27;

d. perintah kepada pelaku usaha untuk
e.
f.
g.

menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
penetapan pembatalan atas penggabungan ataupeleburan badan usaha dan pengambilalihan
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
penetapan pembayararL ganti rugi; dan/atau
pengenaan denda paling sedikit
Rp1.OOO.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48. . .

SK No 052189 A

- FRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-687 Pasal 48

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4l UndangUndang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar r-upiah) atau pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai penggantipidana denda.

5.

Pasal 49 dihapus
BAB VIIDUKUNGAN RISET DAN INOVASI
Pasal 1 19

Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang
berusaha, Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuanyang diatur dalam:a.

b.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297); dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374).

Pasal 120
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah
menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan .

SK No 052190 A

FRESIDENREPUEL|K INDONESIA-6881

Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI

2

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 66

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan

khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan
fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi
nasional.

(2) Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap
memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha
BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan
BUMN.

(3) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yangbersangkutan dengan Pemerintah Pusat.

(4) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak
fisibel, Pemerintah Pusat harts memberikan
kompensasi atas semua biaya yang telah
dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk marginyang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran
sesuai dengan penugasan yang diberikan.

(5) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan RUPS atau Menteri.
(6) BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan:a. badan

SK No 052191 A

trRESIDENREFUEL|K INDONESIA-689 -

a. badan usaha milik swasta;
b. badan usaha milik daerah;c. koperasi;d. BUMN;e. lembaga penelitian dan pengembangan;
f. lembaga pengkajian dan penerapan; dan/ataug. perguruan tinggi.
Pasal 121

Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia6374) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48

(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan,

Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi
nasional.

(21 Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah
membentuk badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Presiden.
BAB VIIIPENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Umum

PasalI22...

SK No 052192 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-690 Pasal 122
Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalampengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280); danb. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5068).
Bagian Kedua
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum
Pasal 123

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2Ol2 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8(1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib
mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Dalam

SK No 052193 A

. PRESTDENREPUBUK INDONESIA-69t (21 Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat

Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalamkawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah
ulayat/tanah adat, danf atau tanah aset Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah,penyelesaian status tanahnya harus dilakukan
sampai dengan penetapan lokasi.

(3) Penyelesaian perubahan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan ataupinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perurndang-undangan di bidang
kehutanan.
(4) Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masukdalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud padaayat (21 khususnya untuk proyek prioritas
Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme:a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan
Tanah dilakukan oleh Instansi; ataub. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai
kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanahdilakukan oleh swasta.
2

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:a. pertahanan dan keamanan nasional;

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,c.
d.

stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air
dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur

SK No 052194 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-692 -

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau
distribusi tenaga listrik;g. jaringan telekomunikasi dan

informatika

pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;

1.

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka
hijau publik;

m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
Desa;

o.

penataan permukiman kumuh perkotaan danfatau

konsolidasi tanah serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dengan statussewa termasuk untuk pembangunan rumah umum
dan rumah khusus;

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah;q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;

r.
s.

t.

pasar umum dan lapangan parkir umum;

kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gasyang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah;

u. kawasan .

SK No 052195 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-693 ukawasan Industri yang diprakarsai dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik
Daerah;v

kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik
Daerah;w

kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah; danxkawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah.
3

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat

perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum dengan melibatkan kementerian/lembagayang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah danprioritas pembangunan yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana
Strategis, danf atau
Rencana Kerja
Pemerintah/ instansi yang bersangkutan.
4. Ketentuan

SK No 052196 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-694 4

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan
lokasi rencana pembangunan dari:a. Pihak yang Berhak;b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik
Daerah; danc. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik
Daerah.

(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak,
Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah,

Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
dan masyarakat yang terkena dampak serta
dilaksanakan di tempat rencana pembangunan
untuk Kepentingan Umum atau di tempat yangdisepakati.

(3) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik
Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang
Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melaluiperwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihakyang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang

Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik

Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana

pembangunan.

(41 Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksudpada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanahmengajukan permohonan penetapan lokasi kepada
gubernur.
(6) Gubernur .

SK No 052197 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-695-(6) Gubernur menetapkan lokasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14(empat belas) Hari terhitung sejak diterimanyapengajuan permohonan penetapan oleh Instansiyang memerlukan tanah.
(7) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik
Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang
Milik Negara/Barang Milik Daerah yang tidak
menghadiri Konsultasi Publik setelah diundang 3(tiga) kali secara patut dianggap menyetujui rencana
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

5

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan

Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya
tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan
langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah
dengan Pihak yang Berhak.

(21 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata rulang
wilayah.

Pasal 19B

SK No 052198 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-696Pasal 19B

Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumyang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare dilakukan
langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yangmemerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali
kota.

Pasal 19C

Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan,
tidak diperlukan lagi persyaratan:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;b. pertimbangan teknis;c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan
pertambangan;

d.
e.
6

di luar kawasan gambut/sempadan pantai; dananalisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24(1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi
disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum
masa berlaku penetapan lokasi berakhir.
7

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal28...

SK No 052199 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-697 Pasal 28(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (21huruf a meliputi kegiatan:a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang
tanah; danb. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan
Objek Pengadaan Tanah.

(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek
Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan oleh penyurvei
berlisensi.
8

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34

(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan

nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi
pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil
penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan

disertai dengan berita acara.
(3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil
penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat final dan mengikat.

(4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk
menetapkan bentuk Ganti Kerugian.
(5) Musyawarah...

SK No 052200 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-698 -(5) Musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama
dengan Penilai dengan para Pihak yang Berhak.

9

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36

(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalambentuk:a. uang;b. tanah pengganti;c. pemukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah
pihak.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti

Kerugian dalam bentuk tanah pengganti,

pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau
bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Penjelasan Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum
dalam Penjelasan.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal42...

SK No 052201 A

PRESIDENREFUEUK TNDONESIA-699 Pasal42(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk

dan/atau besarnya Ganti Kerrrgian berdasarkan
hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37,

atau

putusanpengadilannegeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di
pengadilan negeri setempat.

(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:
a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugiantidak diketahui keberadaannya; atau
b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan
Ganti Kerugian:
1. sedang menjadi objek perkara di
pengadilan;

2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yangberwenang; atau

4.

menjadi jaminan di Bank.

(3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu

14 (empat belas) Hari wajib menerima penitipan

Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46

(1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak
diberikan Ganti Kerugian, kecuali:
a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan
sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan;b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai
oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah; dan/atau

c.Objek...
SK No 052202 A

. FRESIDENREFUBLIK INDONESIA-700 -c.

Objek Pengadaan Tanah kas desa;(2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan
atau relokasi.
(3) Ganti Kemgian atas Objek Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36.

(41 Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdapat diberikan dalam bentuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36.
(5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (21, ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil
penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34 ayat (2).
(6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanahberupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan
nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakafyang diganti.

Bagian Ketiga
Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 124

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44

SK No 052203 A

,

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-70r Pasal44(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan

dilarang dialihfungsikan.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum danf atau
Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a.
dilakukan kajian kelayakan strategis;b.
disusun rencana alih fungsi lahan;c.
dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;danddisediakan lahan pengganti terhadap Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan
fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat

ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilakukan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alihfungsi dilakukan.
(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang
dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.Ketentuan...

SK No 052204 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-702 2

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut:Pasal 73

Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan
pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Bagian Keempat
Pertanahan
Paragraf 1
Bank Tanah
Pasal 125
(1)

Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah(2)

Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.

(3)

Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan
negara yang dipisahkan.

(41

Badan bank tanah berfungsi melaksanakan

perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan,pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
Pasal 126

(1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanahdalam rangka ekonomi berkeadilan untuk:a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;c. kepentingan. .

SK No 052205 A

PRESIDEN
REFUBLTK |NDONESIA-703 -

c. kepentingan pembangunan nasional;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; danf. reforma agraria.
(21 Ketersediaan tanah untuk reforma agraia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara
yang diperuntukkan bank tanah.
Pasal 127

Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.
Pasal 128

Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:

a.
b.
c.
d.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Pendapatan sendiri;Penyertaan modal negara; dansumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 129

(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak
pengelolaan.

(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberi hak guna usaha,
hak guna bangunan, dan hak pakai.
(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabilasudah digunakan danlatau dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya.
(4) Dalam

SK No 052206 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-704 -(4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak
pengelolaan badan bank tanah diberi kewenangan untuk:

a. melakukan penyusunan rencana induk;b. membantu memberikan kemudahan Perizinan
B e ru saha / perse tuj uan ;c.
d.

melakukan pengadaan tanah; danmenentukan tarif pelayanan.

(5) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan

pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan
tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 130

Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
terdiri atas:

a.
b.
c.

Komite;Dewan Pengawas; dan

Badan Pelaksana.
Pasal 131

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a
diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan
para menteri dan kepala yang terkait.

(21 Ketua dan anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan
Presiden berdasarkan usulan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan.
Pasal 132

(1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 (tujuh)orang terdiri atas 4 (empat) orang unsur profesional dan
3 (tiga) orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.

(2lTerhadap. ..

SK No 052207 A

PRESIDEN

REFUBUK TNDONESIA-705 -(2) Terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan proses seleksi oleh Pemerintah

Pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan
disetujui.

(3) Calon Lrnsur profesional yang diajukan ke Dewan
Perwakilan Ralryat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berjumlah 2 (dua)kali jumlah yang dibutuhkan.
Pasal 133
(1)

Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputi.

(2)Jumlah Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Ketua Komite.

(3)

Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua Komite.

(4)

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Deputi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan
oleh Dewan Pengawas.
Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas,
dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan banktanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Penguatan Hak Pengelolaan
Pasal 136

Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yangkewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya.
Pasal 137 ...

SK No 052208 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-706 Pasal 137(1) Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa
tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada:a. instansi Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;c. Badan bank tanah;d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah;e.
f.

Badan hukum milik negaraldaerah; atau
Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

(2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan kewenangan untuk:a.

men5rusun rencana peruntukan, penggunaan, danpemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tataruang;b.

menggunakan dan memanfaatkan seluruh atausebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan
sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
danc. menentukan tarif dan menerima uangpemasukanlganti rugi danf atau uang wajib
tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.
(3) Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan
pemberian hak di atas tanah negara.
(4) Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yangmemenuhi syarat.
Pasal 138

(1) Penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan
kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (2) huruf b dilakukan dengan perjanjian
pemanfaatan tanah.
(2) Di atas

SK No 052209 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-707 -(21 Di atas tanah hak pengelolaan yang pemanfaatannya
diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atauseluruhnya, dapat diberikan hak guna usaha, hak gunabangunan, danf atau hak pakai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabilasudah digunakan danlatau dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya.

(4) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan

pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan
tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Dalam hal hak atas tanah yang berada di atas hak
pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi
tanah hak pengelolaan.
Pasal 139

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat
membatalkan dan/atau mencabut hak pengelolaan
sebagian atau seluruhnya.

(2) Tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangundangan.
Pasal 140

(1) Dalam hal bagian bidang tanah hak pengelolaan

diberikan dengan hak milik, bagian bidang tanah hak
pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya.

(2) Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan
transmigrasi.
Pasal 141

SK No 052210 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-708 Pasal 141
Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di
atas hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan
evaluasi pemanfaatan hak atas tanah.
Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3

Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing
Pasal 143

Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak
kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagianbersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Pasal 144

(1) Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan
kepada:a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;
c. warga negara asing yang mempunyai izin sesuaid.
e.

ketentuan peraturan perutndang-undangan;badan hukum asing yang mempunyai perwakilan diIndonesia; atau
perwakilan negara asing dan lembaga internasionalyang berada atau mempunyai perwakilan diIndonesia.

(2) Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau
dialihkan dan dijaminkan.
(3) Hak...

SK No 052211 A

FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA-709 -(3) Hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminkan
dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 145

(1) Rumah susun dapat dibangun di atas Tanah:
a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah
negara; atau

b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah
hak pengelolaan.
(2) Pemberian hak guna bangunan bagi rumah susunsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelahmendapat sertifikat laik fungsi.
(3) Pemberian hak guna bangunan bagi rumah susunsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabilasudah mendapat sertifikat laik fungsi.
Paragraf 4Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengelolaanpada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pasal 146

(1) Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas

dan/atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan

tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai,
atau hak pengelolaan.
(2) Batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh
pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan
koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan,
dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas .

SK No 052212 A

trRESIDENREFUEL|K INDONESIA-7to -(3) Batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh
pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas
kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(4) Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas
dan/atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda
dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau
hak pengelolaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah padaruang atas tanah dan/atau ruang di bawah tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (31,
dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal, 147

Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah
susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta

peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yangberkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.
BAB IXKAWASAN EKONOMI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 148

Untuk menciptakan pekerjaan dan mempermudah Pelaku
Usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

b.Undang-Undang...

SK No 052213 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-7tt bUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi

C

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47751; dan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2OOO tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4054).
Pasal 149

Kawasan Ekonomi terdiri atas:a.
b.

Kawasan Ekonomi Khusus; dan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bagian Kedua
Kawasan Ekonomi Khusus
Pasal 150

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2OO9 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) diubah
menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan .
SK No 052214 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-7t2 1

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka
7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas
tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan
peruntukannya.

3.
4.

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi, untuk
membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan
KEK.

5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas

menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinarr
lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.

6. Badan Usaha adalah badan usaha yangmenyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

7. Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yangmenjalankan kegiatan usaha di KEK.
2

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3

(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:a. produksi dan pengolahan;b. logistik dan distribusi;
c. pengembanganteknologi;
d. pariwisata;e.pendidikan...

SK No 052215 A

PRESIDENREPUELIK IHDONESIA-7L3 -

e. pendidikan;
f. kesehatan;g. energi; dan/atau
h. ekonomi lain.
(21 Pelaksanaan kegiatan usaha

pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya
dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yangdiberikan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(41 Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung
dan perumahan bagi pekerja.

(6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan zonasi di
KEK.

(71 Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku

Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan
perusahaan yang berada di dalam KEK.
3

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK
memenuhi kriteria:a.
b.

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
mempunyai batas yang jelas; danc. lahan

SK No 052216 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-714 clahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan
telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

4Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan
Nasional oleh:

a. Badan Usaha; ataub. Pemerintah Daerah.
(21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;c. koperasi;
d. badan usaha swasta berbentuk perseroane.

terbatas; atau
badan usaha patungan atau konsorsium.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri atas:

a.
b.
5

Pemerintah Daerah provinsi; atau

PemerintahDaerahkabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4.
(2) Usulan

SK No 052217 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-715 -(21 Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapi persyaratan paling sedikit:

a. peta lokasi pengembangan serta luas area yangdiusulkan yang terpisah dari permukiman
penduduk;b. rencana tata rLrang KEK yang diusulkan
dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
rencana dan sumber pembiayaan;c.
d. persetujuanLingkungan;e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis;
dan

g.

6

penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit
5Oo/o (lima puluh persen) dari yangdirencanakan.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
7

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10Setelah KEK ditetapkan:

a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan
sebagai pembangun dan pengelola KEK;b.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai

pengusul menetapkan Badan Usaha untuk
membangun dan mengelola KEK.
8. Pasal

SK No 052218 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-7t6 -

8.

Pasal 11 dihapus.

9

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari:a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;b. swasta;
c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan swasta; danlatau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakantersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam
pembangunan dan pemeliharaarL infrastruktur didalam KEK.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

(1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yangmengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang
perekonomian dan beranggotakan menteri dan
kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(21 Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.
(3) Ketentuan. . .

SK No 052219 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-7t7 -(3) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
1

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
Dewan Nasional bertugas:

a. menetapkan strategi dan kebijakan umum
pembentukan dan pengembangan KEK;

b.
c.
d.

membentuk Administrator;
menetapkan standar pengelolaan di KEK;

melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah
untuk dijadikan KEK;
memberikan rekomendasi pembentukan KEK;e.
f. mengkaji dan merekomendasikan langkah
pengembangan di wilayah yang potensinya belum
berkembang;g. menyelesaikan permasalahan strategis dalampelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK;danh.

memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK
serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil
evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan
pencabutan status KEK.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19(1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai dengan
kebutuhan di tingkat provinsi yang sebagian
wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.
(2) Dalam

SK No 052220 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-7t8 (21 Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih
dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Dewan

Kawasan dengan melibatkan provinsi yangbersangkutan.

(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional

kepada Presiden untuk ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

(4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan

Nasional.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan
Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

13. Pasal 20 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2 1
Dewan Kawasan bertugas:a.

melaksanakan strategi dan kebijakan umum yangtelah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam
pembentukan dan pengembangan KEK;b. membantu Dewan Nasional dalam mengawasi
pelaksanaan tugas Administrator;

c. menetapkan langkah strategis penyelesaian
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di
wilayah kerjanya;d.

menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada
Dewan Nasional setiap akhir tahun; dane. menyampaikan laporan insidental dalam hal
terdapat permasalahan strategis kepada Dewan
Nasional.
15. Ketentuan

SK No 052221 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-7t9 15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:
a. meminta penjelasan Administrator mengenai
penyelenggaraan P erizinan Berusaha, perizinan
lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada
instansi Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai
dengan kebutuhan; dan/atauc. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai
dengan kebutuhan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23

(1) Administrator bertugas menyelenggarakan:
a. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yangdiperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku
Usaha;b.
c.

pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh
Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan
pengawasan dan
pengendalian
pengoperasionalan KEK.

(2) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Dalam...

SK No 052222 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-720 -(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan
kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada
Dewan Kawasan.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24
Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pengoperasionalan KEK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator berwenang untuk
mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha
dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.

18. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 24A, Pasal 248, dan Pasal 24C sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24A

(1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai

dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asasumum pemerintahan yang baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(21 Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil
negara atau nonaparatur sipil negara yang memiliki
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yangdipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan
kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.
Pasal 24B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 24A diatlur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 24C

SK No 052223 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-72t Pasal 24C(1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

(1) Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan

Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan

Kawasan, dan

Administrator memperoleh

pembiayaan yang bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;c.

dan/atausumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

(1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan

pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a bertugas:
a. membangun dan mengembangkan sarana dan
prasarana di dalam KEK;b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan

sarana dan prasarana kepada Pelaku Usaha;danc. menyelenggarakan.

SK No 052224 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-722 -c.

menyelenggarakan promosi.

(2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara

terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

21. Ketentuan Pasal 27 diubal;. sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal27(1) Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor
dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(21 Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan
ketentuan pembatasan.

(3) Bagi barang yang membahayakan kesehatan,keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan

dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksudbukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha
dan institusi teknis terkait secara khusus
memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.
(41 Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor
dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi
secara nasional.
(5) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem elektronikyang terintegrasi secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

22. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK
diberi fasilitas Pajak Penghasilan.
(2) Selain

SK No 052225 A

PRESIDEH

REPUEUK INDONESIA-723 -(21 Selain fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan
fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis
kegiatan usaha di KEK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 diatur dalam atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

23. Pasal 31 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32

(1) Impor barang ke KEK diberi fasilitas berupa:
a. pembebasan atau penangguhan bea masuk;b. pembebasan cukai sepanjang barang tersebutc.

merupakan bahan baku atau bahan penolong
produksi;
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah untuk barang kena pajak;dand.

tidak dipungut Pajak Penghasilan impor.
(2) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud dariTempat Lain dalam Daerah Pabean, Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan
Tempat Penimbunan Berikat ke KEK diberikan
fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah.

(3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud

serta Jasa Kena Pajak di KEK diberi fasilitas tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
(4) Penyerahan

SK No 052226 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-724 -(41 Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, Barang
Kena Pajak tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak
dari KEK ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean

dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah kecuali ditujukan ke kawasan atau pihakyang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan perincian Barang

Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak
berwujud, danf atau Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

25. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32A

(1) Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan

utamanya bukan produksi dan pengolahan diberi
fasilitas:a.

bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena
Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai
dengan bidang usahanya diberi fasilitas
pembebasan bea masuk dan tidak dipungut
pajak dalam rangka impor; danb. bagi barang konsumsi yang berupa Barang
Kena Cukai dikenakan cukai dan diberi fasilitas

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut
pajak dalam rangka impor.
(2) Barang konsumsi asal impor yang dikeluarkan ke
tempat lain dalam daerah pabean harus dilunasi bea
masuk, dan/atau pajak dalam rangka impor.

26. Di antara

SK No 052227 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-725 -

26. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33A

(1) Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan
kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
(2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan
barang di dalam KEK dilakukan secara manual
dan/atau menggunakan teknologi informasi yangterhubung dengan kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

(1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberi
insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak

daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.
(3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan
lain.

28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36

SK No 052228 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-726 Pasal 36(1) KEK diberi kemudahan, percepatan, dan prosedur
khusus dalam memperoleh hak atas tanah,
perpanjangan, dan/atau
pemberianpembaharuannya.

(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diaturdalam peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agrariafpertanahan setelah mendapat persetujuan
dari Dewan Nasional.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) KEK diberi kemudahan dan keringanan di bidang

Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan
usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan,dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberi

fasilitas keamanan.
(21 Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

30. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38A

Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha

yang terkait dengan perindustrian sekaligus sebagai

penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
Perindustrian.
31. Ketentuan

SK No 052229 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-727 -

31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai
dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di
KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah
Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan
lain.

(21 Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan
kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yangmempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris
diberikan sekali dan berlaku selama tenaga keda asingyang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

33. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

(1) Dalam KEK dapat dibentuk Lembaga Kerja Sama
Tripartit Khusus oleh gubernur.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kerja
Sama Tripartit Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3+. Pasal 44 dihapus.
35. Pasal 45 . . .

SK No 052230 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-728 -

35. Pasal 45 dihapus.
36. Ketentuan Pasal, 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47

Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat

pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama
antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

37. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan
Karimun, yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4053)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2OOT tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47751, sebelum atau sesudah jangka waktu
yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi
KEK.
(2) Penetapan

SK No 052231 A

PRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA-729 -(21 Penetapan sebagian atau seluruh Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam, Bintan, dan Karimun.
(3) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak ditetapkan menjadi KEK, Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
(41 Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan
KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah daripermukiman penduduk dapat diterapkan ketentuan
lalu lintas barang dan/atau diberikan fasilitas dan
kemudahan KEK.
(6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan
KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau

pemberian fasilitas dan kemudahan KEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Paragraf 1
Umum
Pasal 151

(1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri
atas:

a.Kawasan...

SK No 052232 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-730 -a.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
danb.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang.

(2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam;b.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan; danc.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Karimun.
Paragraf 2
Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas
Pasal 152
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO7
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47751 diubah menjadi
sebagai berikut:

1. Ketentuan

SK No 052233 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-73t 1

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah yangselanjutnya disebut Dewan Kawasan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Dewan
Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan.

(2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan
oleh Dewan Kawasan.

(3) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada
Dewan Kawasan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
Badan Pengusahaan dan penetapan Kepala dan
Anggota Badan Pengusahaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
3

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10

(1) Untuk

memperlancar kegiatan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan
Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan
Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yangdiperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan
dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2) Ketentuan...

SK No 052234 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-732 -(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1

(1) Barang yang terkena ketentuan larangan dilarang

dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

(21 Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Badan
Pengusahaan.

(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yangberhubungan dengan kegiatan usahanya.
(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk
dan berada di bawah pengawasan pabean diberi
pembebasan bea masuk, pembebasan pajak
pertambahan nilai, dan pembebasan pajak
penjualan atas barang mewah.

(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)termasuk juga pembebasan cukai diberikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
cukai.
(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana
kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan
ketentuan di bidang cukai.
(7) Pemasukan .

SK No 052235 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-733 -(71 Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah

Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberi
pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai,
dan pajak penjualan atas barang mewah.
(8) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
oleh Badan Pengusahaan.
Paragraf 3

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Pasal 153

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40541 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9(1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan dilarang
dimasukkan ke Kawasan Sabang.

(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha
yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan
Pengusahaan Kawasan Sabang.

(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya

dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yangberhubungan dengan kegiatan usahanya.

(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udarayang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabeandiberi pembebasan bea masuk, pembebasan pajak
pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualanatas barang mewah.
(5) Fasilitas .

SK No 052236 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-734 -(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (41 termasukjuga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang cukai.

(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari

Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan
ketentuan di bidang cukai.
(71 Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean

untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabangdiberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahannilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

(8) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (71 ditetapkan oleh
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
BAB X
INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHANPROYEK STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu
Investasi Pemerintah Pusat
Paragraf 1
Umum
Pasal 154

(1) Investasi Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka
meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian
untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja.

(21 Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial,dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan
sebelumnya;

b. memberikan

SK No 052237 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-735 -

b. memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional pada umumnya dan
penerimaan negara pada khususnya;c.
d.

memperoleh keuntungan; dan/atau

menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak
terbatas pada penciptaan lapangan kerja.

(3) Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh:a.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai investasi
Pemerintah Pusat; dan/ataub. lembaga yang diberikan kewenangan khusus (suigeneris) dalam rangka pengelolaan investasi, yangselanjutnya disebut Lembaga.
(4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan
Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berwenang untuk:
a. melakukan penempatan dana dalam bentuk
instrumen keuangan;b. melakukan kegiatan pengelolaan aset;c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk
entitas dana perwalian (trust fundl;d. menentukan calon mitra investasi;
e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
f. menatausahakan aset yang dimilikinya.
Pasal 155

(1) Dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 154 ayat (3) huruf a, Menteri Keuangan
dapat menetapkan danf atau menunjuk badan layananumum, badan usaha milik negara, dan/atau badan
hukum lainnya.
(2) Menteri...

SK No 052238 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-736 -(21 Menteri Keuangan membentuk Rekening Investasi
Bendahara Umum Negara untuk menampung danainvestasi Pemerintah Pusat.

(3) Dana yang ditampung dalam Rekening Investasi
Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat digunakan kembali secara langsung untuk

mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial,
dan f atau manfaat lainnya.

(4) Tata kelola investasi Pemerintah Pusat oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sepanjang
tidak diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang
ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 156

(1) Dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 154 ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat
membentuk Lembaga.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 157

(1) Investasi Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b
dapat bersumber dari aset negara, aset badan usaha
milik negara, dan/atau sumber lain yang sah.

(2) Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang
dijadikan investasi Pemerintah Pusat pada Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan
menjadi aset Lembaga yang selanjutnya menjadi milik
dan tanggung jawab Lembaga.
(3) Aset...

SK No 052239 A

PRESIDEH

REFUBUK INDONESIA-737 -(3) Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang
dijadikan investasi Pemerintah Pusat pada Lembaga,

dengan persetujuan Lembaga dapat dipindahtangankan

secara langsung kepada perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga.
(41 Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara jual beli,dijadikan penyertaan modal, atau cara lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Aset negara yang dipindahtangankan menjadi asetLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 atau
menjadi aset perusahaan patungan yang dibentuk oleh
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dalam sengketa dan tidak terdapat kepemilikan atas hak
istimewa pihak manapun.
(6) Aset badan usaha milik negara yang dipindahtangankan
menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) atau menjadi aset perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita
pidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atas
hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh
pemilik hak.
(71 Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badan
usaha milik negara kepada Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 atau kepada perusahaan
patungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) untuk Perusahaan Perseroan(Persero) atau ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan
usaha milik negara untuk Perusahaan Umum (Perum).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan asetnegara kepada Lembaga sebagaimana dimaksud padaayat (2) atau kepada perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 158. . .

SK No 052240 A

PRESIDEN

REPUBLII( INDONESIA-738 Pasal 158(1) Modal Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154

ayat (3) huruf b berasal dari penyertaan modal negara
dan/atau sumber lainnya.
(2) Setiap perubahan penyertaan modal negara pada

Lembaga, baik berupa pengurangan maupun
penambahan modal yang berasal dari sumber
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Lembaga dapat melaksanakan investasi, baik secaralangsung maupun tidak langsung, melakukan kerja samadengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas
khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau
badan hukum asing.
(4) Keuntungan atau kerugian yang dialami Lembaga dalammelaksanakan investasi sebagaimana dimaksud padaayat (3) merupakan keuntungan atau kerugian Lembaga.

(5) Dalam hal Lembaga mengalami keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), sebagian keuntungan ditetapkan
sebagai laba bagian Pemerintah Pusat untuk disetorkan
ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk
menutup/ menanggung risiko kerugian dalamberinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.
(6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (21 yang menjadi kekayaan Lembaga dicatat
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan untuk
menutup/menanggung risiko kerrrgian dalamberinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 159

(1) Untuk meningkatkan nilai aset, Lembaga dapat
melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan
pihak ketiga.

(2\Kerja . .

SK No 052241 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-739 -(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga melalui:

a.
b.
c.

kuasa kelola;pembentukan perusahaan patungan; dan latau

bentuk kerja sama lainnya.
(3) Dalam hal kerja sama dilakukan melalui pembentukan
perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 huruf b, aset Lembaga dapat dipindahtangankan
untuk dijadikan penyertaan modal dalam perusahaan
patungan.
(41 Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Aset yang dijadikan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak boleh berada dalamkeadaan:a. sengketa;b. disita, baik sita pidana maupun sita perdata;c. terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak
manapun, kecuali disepakati oleh pemilik hak;danf ataud.

sedang dalam pengikatan sebagai jaminan utang,kecuali disepakati oleh kreditur.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan
aset Lembaga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 160

(1) Aset Lembaga dapat berasal dari:a. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1);b.

hasil pengembangan usaha dan pengembangan asetLembaga;c.

pemindahtanganan aset negara atau aset badan
usaha milik negara;d.hibah...
SK No 052242 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-740 -d.
e.

hibah; dan/atau
sumber lain yang sah.
(21 Aset Lembaga dapat dijaminkan dalam rangka penarikan
pinjaman.

(3) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan asetLembaga, kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalamrangka pinjaman.

(4) Pengelolaan aset Lembaga sepenuhnya dilakukan oleh
organ Lembaga berdasarkan prinsip tata kelola yangbaik, akuntabel, dan transparan.
Pasal 161

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 162

(1) Organ dan pegawai Lembaga bukan merupakan

penyelengara negara, kecuali yang berasal dari pejabat
negara yang bersifat ex-oJficio.

(2) Lembaga menetapkan sistem kepegawaian, sistem
penggajian, penghargaan, program pensiun dan
tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi
pegawai Lembaga.

(3) Lembaga tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat
dibuktikan dalam kondisi insolven.
Pasal 163
Menteri Keuangan, pejabat Kementerian Keuangan, dan organdanpegawai Lembaga, tidak

dapat

dimintaipertanggungjawaban hukum atas kerugian investasi jika
dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

b.telah...

SK No 052243 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-74t btelah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan
kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan
investasi dan tata kelola;ctidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan
investasi; dandtidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.
Pasal 164(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Lembaga
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2) Sepanjang diatur dalam Undang-Undang ini, ketentuan

peraturan perundang-undangan yangmengaturmengenai pengelolaan keuangan negara, kekayaan
negara, dan/atau badan usaha milik negara tidak
berlaku bagi Lembaga.
Paragraf 2
Lembaga Pengelola Investasi

Pasal 165

(1) Dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b, untuk
pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk
Lembaga Pengelola Investasi.

(21 Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan
untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai asetsecara jangka panjang dalam rangka mendukung
pembangunan secara berkelanjutan.

(3) Organ Lembaga Pengelola Investasi terdiri atas:a. Dewan Pengawas; danb. Dewan Direktur.
Pasal166...

SK No 052244 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-742 Pasal 166(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165 ayat (3) huruf a terdiri atas:a. Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai
ketua merangkap anggota;

b. Menteri yangmenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
sebagai anggota; danc. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional
sebagai anggota.

(21 Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud padaayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Untuk memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur
profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Presiden membentuk panitia seleksi.

(41 Panitia seleksi melakukan:a. pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon;b. proses seleksi; danc. penyampaian nama calon kepada Presiden.
(5) Penyampaian nama calon kepada Presiden dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
pembentukan panitia seleksi.

(6) Presiden menyampaikan nama calon untuk

dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar
nama calon dari panitia seleksi.

(71 Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia
menyelenggarakan sesi konsultasi dengan Presiden
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya daftar nama calon dari Presiden.
(8) Presiden

SK No 052245 A

trRESIDEN

REPUBUK TNDONESTA-743 (8)(e)

Presiden menetapkan dan mengangkat anggota Dewan
Pengawas dari unsur profesional dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 selesai
dilaksanakan.
Dalam hal sesi konsultasi tidak terlaksana sesuai jangka
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7lr, Presiden menetapkan dan mengangkat anggota
Dewan Pengawas dari unsur profesional dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan
Pengawas dari unsur profesional diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
(11) Sesama anggota Dewan Pengawas dilarang saling

memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau

besan dengan sesama anggota Dewan Pengawas

dan/atau dengan anggota Dewan Direktur.
(12) Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional
diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
( 13) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas
dari unsur profesional untuk pertama kali, Presiden
menetapkan masa jabatan 3 (tiga) anggota Dewan
Pengawas sebagai berikut:a. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun;b. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun; danc. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3(tiga) tahun.
(r4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
Lembaga Pengelola Investasi oleh Dewan Direktur.
(15) Dalam .

SK No 052246 AFRESIDENREPUEL|K INDONESIA-744 (15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (14) Dewan Pengawas berwenang:a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan
beserta indikator kinerja utama (key perforrnanceindicatofl yang diusulkan Dewan Direktur;
b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja
utama (key perforrnance indicatof;
mengevaluasi laporanc. menerima dan
pertanggungjawaban dari Dewan Direktur;d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan
Pengawas dan Dewan Direktur kepada Presiden;e. menetapkan dan mengangkat anggota Dewan
Penasihat;f.

mengangkat dan memberhentikan Dewan
Direktur;g. menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan
Dewan Direktur;h.

mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan
modal Lembaga kepada Presiden;i.
j.

menyetujui laporan keuangan tahunan Lembaga;
memberhentikan sementara satu atau lebih anggota
Dewan Direktur dan menunjuk pengganti sementara
untuk Dewan Direktur; dank. menyetujui penunjukan auditor Lembaga.
(16) Untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakantugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas dapat
membentuk komite.
Pasal 167

(1) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
ayat (3) huruf b berjumlah 5 (lima) orang dari unsur
profesional.

(21 Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud padaayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Pengawas.
(3) Sesama...

SK No 052247 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-745 -(3) Sesama anggota Dewan Direktur dilarang saling memiliki

hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan
dengan sesama anggota Dewan Direktur dan/atau
dengan anggota Dewan Pengawas.

(41 Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Direktur

untuk pertama kali, Dewan Pengawas menetapkan masa
jabatan 5 (lima) anggota Dewan Direktur sebagai berikut:a. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun;b. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun; danc. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3(tiga) tahun.
(6) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas untuk menyelenggarakan pengurLtsan
operasional Lembaga Pengelola Investasi.

(71 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (6), Dewan Direktur berwenang:a. merumuskan dan menetapkan kebijakan lembaga;b. melaksanakan kebijakan dan

pengurursan

operasional lembaga;c.

men5rusun dan mengusulkan remunerasi Dewan
Pengawas dan Dewan Direktur kepada Dewan
Pengawas;d.

men)rusun dan mengusulkan rencana kerja dan
anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama(key perforrnance indicatof kepada Dewan Pengawas;

e. men]rusun

SK No 052248 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-746 -

e. menyusun struktur organisasi lembaga danmenyelenggarakan manajemen kepegawaian
termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem
penggajian, remunerasi penghargaan, program
pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan

lainnya bagi pegawai Lembaga Pengelola Investasi;danf.

mewakili Lembaga Pengelola Investasi di dalam dan
di luar pengadilan.
(8) Dewan Direktur dapat mendelegasikan tugas dan/atau
wewenang pelaksanaan operasional Lembaga Pengelola
Investasi kepada pegawai Lembaga Pengelola Investasi
dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.
(9) Pembidangan setiap anggota Dewan Direktur ditetapkan
oleh Dewan Direktur.
Pasal 168

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dariunsur profesional dan anggota Dewan Direktur, calon anggota
Dewan Pengawas dari unsur profesional dan calon anggota
Dewan Direktur harus memenuhi persyaratan:

a.
b.
c.
d.

warga negara Indonesia;
mampu melakukan perbuatan hukum;
sehat jasmani dan rohani;

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun padasaat pengangkatan pertama;

e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang
investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum,
dan/ atau organisasi perusahaan;g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakpidana kejahatan;h.

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan
tersebut pailit; dani. tidak

SK No 052249 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-747 1.

tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yangtercela di bidang investasi dan bidang lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 169

(1) Dalam hal diperlukan, Lembaga Pengelola Investasi dapat

membentuk Dewan Penasihat untuk memberikan saran
dan bimbingan kepada Lembaga Pengelola Investasi
dalam hal terkait investasi.
(2) Anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud padaayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Pengawas.

Pasal 170

(1) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi dapat berupa:
a. dana tunai;
b. barang milik negara;c. piutang negara pada badan usaha milik negara atau
perseroan terbatas; danf ataud.

saham milik negara pada badan usaha milik negara
atau perseroan terbatas.

(21 Modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan
paling sedikit Rp15.000.000.000.000,OO (lima belastriliun rupiah) berupa dana tunai.

(3) Dalam hal modal Lembaga Pengelola Investasi berkurangsecara signifikan, Pemerintah dapat menambah kembali
modal Lembaga Pengelola Investasi.
(4) Penyertaan modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 171

(1) Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan
Undang-Undang ini hanya dapat dibubarkan dengan
Undang-Undang.
(2) Pembinaan...

SK No 052250 A

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA-748 -(2) Pembinaan Lembaga Pengelola Investasi dilaksanakan
oleh Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola
Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 172

(1) Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan transaksi
baik langsung maupun tidak langsung dengan entitasyang dimilikinya.

(21 Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan
Lembaga Pengelola Investasi dan/atau entitas yangdimilikinya, termasuk transaksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Kemudahan Proyek Strategis Nasional
Pasal 173(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan
Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

(21 Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional
dapat dilakukan oleh badan usaha.

(3) Pengadaan

SK No 052251 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-749 -(3) Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip
kemampuan keuangan negara dan kesinambungan
fiskal.

(4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha, mekanisme

pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
tanah untuk kepentingan umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan
Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIPELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUKMENDUKUNG CIPTA KERJA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 174
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri,
kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau

membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai
sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
Bagian Kedua

Administrasi Pemerintahan
Pasal 175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah
menjadi sebagai berikut:
1. Di antara . . .

SK No 052252 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-750 -

1

Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20
disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 19a sehingga
berbunyi:
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana
dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

2

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalammelaksanakan Administrasi Pemerintahan yangmeliputi fungsi pengaturan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.
3

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur
yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara
negara lainnya.

4

Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yangmempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata
pemerintahan yang lebih tinggi.

5

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara
negara lainnya untuk mengambil keputusan
dan I atau tindakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut
Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum
publik.
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga
disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau
Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya
disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang

67dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahandalampenyelenggaraan

pemerintahan.

8.Tindakan...
SK No 052253 A

FRESIDENREFUEUK INDONESIA-75r -

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yangselanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

lainnya untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan perbuatan konkret dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

9.

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkretyang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam hal peraturan perundang-undangan yangmemberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap
atau tidak jelas, danf atau adanya stagnasi
pemerintahan.

10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran
pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu
instansi pemerintahan yang membutuhkan.
1 1. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusanyang dibuat atau disampaikan dengan
menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu
Salinan surat atau dokumen Administrasi

Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan
aslinya.

13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan
Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat
Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh
tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat
Pemerintahan yang berwenang menangani suatu
urusan pemerintahan.

14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat

Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri danlatau orang
lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat
mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan
dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya.
15. Warga. . .

SK No 052254 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-752 15.

16.

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan
hukum perdata yang terkait dengan Keputusan
dan/atau Tindakan.
Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa
yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi

Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan danlatau Tindakan yang merugikan.
t7. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yangselanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yangdigunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang
bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan

Keputusan dan/atau

Tindakandalampenyelenggaraan pemerintahan.
18.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

19.

lzin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yangberwenang sebagai wujud persetujuan atas
permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
19a. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahanyang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh
Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas
pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahanyang berwenang sebagai wujud persetujuan darikesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dengan selain Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum
dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2t. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahanyang berwenang sebagai wujud persetujuan atas
permohonan Warga Masyarakat yang merupakan
pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Atribusi

SK No 052255 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-753-

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
danf atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yanglebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi
kepada Badan danf atau Pejabat Pemerintahan yanglebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat tetap berada pada pemberi mandat.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
2

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus
memenuhi syarat:a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b.
c.
d.
e.
3

sesuai dengan AUPB;

berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dandilakukan dengan iktikad baik.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal38...

SK No 052256 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-754 Pasal 38(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat
membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.

(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau
disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh
sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan

hukum sama dengan Keputusan yang tertulis danberlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh
pihak yang bersangkutan.
(41 Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk
elektronis, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk
tertulis.

4.

Bagian kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Bagian KelimaIzin, Standar, Dispensasi, dan Konsesi
Pasal 39

(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat

menerbitkan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau
Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
berbentuk lzin apabila:

a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatanb.

dilaksanakan; dankegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan yang memerlukan perhatian khusus
dan/atau memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Keputusan

SK No 052257 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-755-(3) Keputusan Badan danf atatt Pejabat Pemerintahan
berbentuk Standar apabila:

a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan
dilaksanakan; danb. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan telah yang terstandardisasi.
(+) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
berbentuk Dispensasi apabila:
a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan
dilaksanakan; danb. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan
atau perintah.
(5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
berbentuk Konsesi apabila:
a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan
dilaksanakan;b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan
pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan/atau swasta; danc. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh
pemohon wajib diberikan persetujuan atau
penolakan oleh Badan danf atau Pejabat
Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan
lain
dalam
ketentuan peraturan
perundangundangan.

(7) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan
komitmen pemenuhan elemen standar.

(8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh
menyebabkan kerugian negara.
5. Di antara

SK No 052258 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-756 5

Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39A

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau
Konsesi.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap lzin, Standar,
Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan
dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki

sertifikat keahlian sesuai dengan bidang

pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme
pembinaan dan pengawasan atas lzin, Standar,
Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan
oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Presiden.

6

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak menentukan batas waktu kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
(3) Dalam

SK No 052259 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-757 -(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem
elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem

elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik
menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai

Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat

Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan

Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap
dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Pemerintahan Daerah
Pasal 176

Beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 diubah
sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16

SK No 052260 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-758 Pasal 16(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dankriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan; danb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amengacu atau mengadopsi praktik yang baik (goodpractices).

(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk
ketentuan peraturan perundang-undangan yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan
pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepaladaerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh
kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian.

(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh
lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan
dengan kementerian terkait.
(7) Penetapan. . .

SK No 052261 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-759 -(71 Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren diundangkan.
Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

2

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal
249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan
perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

3

Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
asas materi muatan peraturan perundang-undangan,dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan
Perkada berkoordinasi dengan kementerian yangmembidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan
melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan.
4

Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal252...

SK No 052262 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-760 Pasal 252(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perdayang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan
anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak
keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah
provinsi atau kabupatenlkota masih menetapkan
Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi
daerah yang tidak mendapatkan nomer register,dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU
dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
5

Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 260

(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menJrusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional di segala bidang kehidupan yangberlandaskan pada riset dan inovasi nasional yangberpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

(21 Rencana pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan,
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat

Daerah yangmembidangi perencanaan

pembangunan Daerah.
6. Di antara . . .

SK No 052263 A

,

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-76t 6

Di antara Pasal 292 dan Pasal 293 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 292A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 292A

(1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan

pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan

asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan

dukungan insentif anggaran.
(2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7

Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 300

(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber
dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,dan masyarakat.

(2) Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah
dan/ atau sukuk Daerah untuk membiayai
infrastruktur danf atau investasi berupa kegiatan
penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan

Pemerintah Daerah setelahmemperoleh

pertimbangan dari Menteri dan persetujuan darimenteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan.
8

Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 349

SK No 052264 A

, trRESIEENREPUBUK INDONESIA-762 Pasal 349(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis danprosedur pelayanan publik untuk meningkatkan
mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

kebijakan Pemerintah Pusat.
(21 Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

9

Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 350

(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan

Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah
membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

el Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem
Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha

terintegrasi secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 sesuai dengan standar yangditetapkan Pemerintah Pusat.
(6) Kepala

SK No 052265 A

, PRESIDENREFUEUK TNDONESIA-763 -(6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha

terintegrasi secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (41dikenai sanksi administratif.
(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur

oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
pelanggaran yang bersifat administratif.

(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala
lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan

Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

(9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (71 dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua)kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan
oleh kepala daerah:a. menteri atau kepala lembaga yang membina
dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor
mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha
yang menjadi kewenangan gubernur; ataub. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha
yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha olehmenteri atau kepala lembaga yang membina dan
mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah
berkoordinasi dengan Menteri.

10. Di antara Pasal 4O2 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 4O2A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4O2A

SK No 052266 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-764 Pasal 4O2A

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah

sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Kabupaten lKota

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan
dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
BAB XIIPENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 177

(1) Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan dan

pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan
Berusaha yang dilakukan oleh pemegang Perizinan
Berusaha.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan kewenangannya.

(3) Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas
pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat bekerja sama dengan profesi

bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan
pembinaan yang dilakukan.

(4) Dalam hal Aparatur Sipil Negara dan profesi bersertifikat
dalam melaksanakan tugasnya menemukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang tertuang dalam setiap Perizinan
Berusaha yang dilakukan oleh pemegang Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya dapat

memberikan sanksi administratif kepada pemegang
Perizinan Berusaha.
(5) Sanksi

SK No 052267 A

- PRESTDENREFUBLIK IHDONESIA-765 -(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dapat berupa:

a. peringatan;b. penghentian sementara kegiatan berusaha;c. pengenaan denda administratif;d. pengenaan daya paksa polisional;
Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan;e. pencabutan
dan/atauf.

pencabutan Pertzinan Berusaha.

(6) Kewenangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan

pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
lainnya dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 178

Setiap pemegang Perizinan Berusaha yang dalammelaksanakan kegiatan/usahanya menimbulkan dampak
kerusakan pada lingkungan hidup, selain dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat(5), pemegang Perizinan Berusaha wajib memulihkan
kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan / usahanya.
Pasal 179

(1) Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan terhadap
Aparatur Sipil Negara dan/atau profesi bersertifikat yangmelaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan
dan pembinaan.
(2) Aparatur

SK No 052268 A

FRESIDEN
R,EPUEUK INDONESIA-766 -(21 Aparatur Sipil Negara dan/atau profesi bersertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 180

(1) Hak, izin, atau konsesi atas tanah danlatau kawasanyang dengan sengaja tidak diusahakan atau
ditelantarkan dalam jangka waktu paling larna 2 (dua)tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada
negara.

(2) Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut
sebagai aset Bank Tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut pencabutan hak, izin, atau
konsesi dan penetapannya sebagai aset Bank Tanah
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 181

SK No 052269 A

PRESIDEN

REPUBUK INtrONESIA-767 Pasal 181(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap
peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang yang berlaku dan bertentangan dengan

ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataubertentangan dengan putusan pengadilan harus

dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yangdikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan.
(21 Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan
peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan bersama
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan
sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 182

Dalam rangka pembentukan Peraturan Pemerintah,
Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan:a. Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat dan

alatkelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi;
dan/ataub. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan alatkelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi.
Pasal 183

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UndangUndang ini kepada:a.

Dewan Perwakilan Ralryat melalui alat kelengkapan yangmenangani bidang legislasi; dan/atau

b.Dewan...

SK No 052270 A

PRESTDENREFUEUE INDONESIA-768 -b.

Dewan Perwakilan Daerah melalui alat kelengkapan yangmenangani bidang legislasi

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
berlaku.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:abcPerizinan Berusaha atau izin sektor yang sudah terbit
masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
Perizinan Berusaha;
Perizinan Berusaha dan/atau izin sektor yang sudah
terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini dapat
berlaku sesuai dengan Undang-Undang ini; dan

Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses
permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 185
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a.
b.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yangtelah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga)bulan.
Pasal 186

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

SK No 052271 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-769 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2O2OPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2O2O
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,ttd
YASONNA H. LAOLYLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 245

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LIK INDONESIA
Hukum danundangan,

DjamanSK No 052691 A

PRESIDEN

REPUBUK TNDONESIAPENJELASAN
ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2O2OTENTANGCIPTA KERJA

I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik
Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,yang merata, baik materiel .maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan
tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaarf , oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya
atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek
penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk

menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan

jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong

pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan
tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran
terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja
yang berkualitas karena:a. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja

masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta
pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja
paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru fiumlah ini sebesar
34,3oh dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja
masih berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya);b. jumlah

SK No 052693 A

.

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA-2 -b. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak

70,49 jwta orang (55,72o/o dari total penduduk yang bekerja) dan
cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status
berusaha dibantu buruh tidak tetap;

c. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan
dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka
meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia,
serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpanganpendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan
sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga
dirasakan oleh keluarga pekerja.
Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan
strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan
investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan
penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil
dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan
dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut:a.

Kondisi Global (Eksternal)
Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika
geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan
teknologi, industri 4.0, ekonomi digital;b.

Kondisi Nasional (lnternal)
Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 57o dalam 5 tahun terakhir
dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada
Tahun 2Ol8 dan Rp792 triliun pada Tahun 2Ol9;c.

Permasalahan Ekonomi dan Bisnis

Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah,
tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja
informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas
rendah.

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan
dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMK-M. Saat ini terjadi
kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451
peraturan Pemerintah Fusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah.
Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping
hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia.
Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan
cenderung membatasi.
Dengan . . .

SK No 052274 A

FRESIDEN

REPUBUK IHDONESIA-3Dengan kondisi yang ada pada saat ini, pendapatan perkapita baru
sebesar Rp4,6 juta per bulan. Dengan memperhitungkan potensi
perekonomian dan sumber daya manusia ke depan, maka Indonesia akan
dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan
produk domestik bruto sebesar $7 triliun dolar Amerika Serikat dengan
pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan.
Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta

Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan
terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undangtentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluasluasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yanglayak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M;dand.

peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis
nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait
dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling
sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan
Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi,
pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan
Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat
risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha
dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perrzinan Berusaha dan pengawasan
merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis
risiko memerlukan perubahan pola pikir (change managementl danpenyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha(busfness process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design)proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Pertzinan Berusaha
secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan
Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh
kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan
konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periodemaupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.
Penciptaan

SK No 052275 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-4 Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait
dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit
memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan
perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas
pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja
melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang
memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksibarang atau jasa.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait
dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling
sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat
anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data
tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan
Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait
dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat
pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui
pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan
perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka
mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan
mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja
beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan
berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut
tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubahsatu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara
demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu
yang lama.
Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
ketenagakerjaan;
kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
kemudahan berusaha;

dukungan riset dan inovasi;
pengadaan tanah;kawasan ekonomi;h.investasi...
SK No 052276 A

. PRESTDENREFUEUK INDONESIA-5h

J

investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
pengenaan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "pemerataan hak" adalah bahwa
penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia
dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Huruf bYang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa
penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim
usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yangmenjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan
dengan pelaksanaannya.

Huruf cYang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" adalah bahwa
penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yangsederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan
investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka
seluas-luasnya lapangan kerja bagi ralryat Indonesia.
Huruf dYang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa
penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha
dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi
secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan
ralryat.
Huruf e .

SK No 052277 A

FRESIDEH

REPUEUI( INDONESIA-6Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk
koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, danmengedepankan potensi dirinya.

Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" adalah
pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan
berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan "tingkat risiko" adalah potensi terjadinya
suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan,pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yangmasuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)

SK No 052278 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-7 Ayat (3)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan "pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya" termasuk di dalamnya penggunaan frekuensi radio.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "aspek lainnya" termasuk aspek keamanan
atau pertahanan sesuai dengan kegiatan usaha.
Ayat (5)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan "risiko volatilitas" yaitu risiko yang
memiliki kecenderungan untuk mudah berubah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9...
SK No 052279 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-8Pasal 9

Ayat (1)Huruf aContoh kegiatan usaha berisiko menengah rendah antara lain
wisata agro dan jasa manajemen hotel.
Huruf bContoh kegiatan usaha berisiko menengah tinggi antara lainindustri mesin pendingin dan industri konstruksi berat siap
pasang dari baja untuk bangunan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal14...
SK No 052280 A

FRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-9 Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 6

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 8

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e .
SK No 052281 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-10Huruf e
Cukup jelas.

Huruf fKerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan
negara lain sehingga terdapat aspek hubungan
antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah.
Yang termasuk kerja sama penataan rllang antarnegara
adalah kerja sama penataan ruang di kawasan
perbatasan negara. Pemberian wewenang kepada
Pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama penataan
ruang antarprovinsi dimaksudkan agar kerja sama
penataan rLrang memberikan manfaat yang optimal bagi
seluruh provinsi yang bekerja sama.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Ayat (5)Huruf aPenyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui
media elektronik, media cetak, dan media komunikasi
lain, sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan dalampenyelenggaraan penataan ruang.

Huruf bStandar pelayanan minimal merupakan hak dan

kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusunsebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata.

Standar pelayanan minimal bidang penataan rLlang
disusun oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk
seluruh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah

Daerah kabupate n lkota untuk menjamin mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata
dalam rangka penyelenggaraan penataan rr-rang.

Ayat(6) ...
SK No 052282 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA- 11 Ayat (6)Cukup jelas
Angka 4
Pasal 9Ayat (1)Penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Pusat
mencakup antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan
penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas
pemangku kepentingan yang dapat dilakukan dengan
pendekatan partisipatif melalui komite atau forum.
Ayat (21

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 1 1
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 14
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bRencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana
umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang
kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup
di dalam rencana tata ruang wilayah.
Rencana. . .

SK No 052283 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t2Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi
rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya

tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga
muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan
tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana
rinci dan peraturan zonasi.
Ayat (2)Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayahadministrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur
pemanfaatan rlrang dibagi sesuai dengan pembagian
administrasi pemerintahan.
Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cSecara administrasi pemerintahan, rencana tataruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang
wilayah kota memiliki kedudukan yang setara.
Ayat (3)Huruf aRencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tataruang kawasan strategis nasional merupakan rencana
rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf bRDTR kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk
rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota yangdilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Huruf aCukup jelas.

Huruf bSK No 052284 A

- PRESIDENREFUELIK INDONESIA-13Huruf b

Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat
dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman
pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang.
Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yangluas pada umumnya memiliki tingkat ketelitian atau
kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci.
Oleh karena itu, dalam penerapannya masih diperlukan
perencanaan yang lebih rinci. Apabila perencanaan tataruang yang mencakup wilayah yang luasnya
memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta dengan
tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak diperlukan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 14A
Cukup jelas.
Angka 9Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan
perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi
masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun padakawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat
permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan.
Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan,
sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan
sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat(4) ...

SK No 052285 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t4Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah
aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangantata air, karena sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai
curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai
konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan
bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air
seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air.

Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi
daerah aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi,
jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anaksungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus
terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi
yang ada di dalam daerah aliran sungai.
Ayat (6)Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dansinergi antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi,
dan wilayah kabupaten/ kota.
Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud
keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi
keterkaitan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud
keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi

keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan.

Ayat (7)Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan
karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan
tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya
kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanandan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayahmengandung pengertian bahwa penataan rlrang kawasan

pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.

Angka10...
SK No 052286 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-15Angka 10
Pasal 18

Ayat (1)Persetujuan substansi dari Pemerintah dimaksudkan agar
peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan
nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu padarencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut
dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan
peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang
penataan ruang.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 2O

Ayat (1)Huruf aT\rjuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan
keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah,
dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah nasional merupakan landasanbagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional
dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan
informasi, serta pembiayaan pembangunan.
Kebijakan .

SK No 052287 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-16Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional,
antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan daya
saing nasional dalam menghadapi tantangan gIobal, serta
mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional.

Huruf bSistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan
perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki yangmeliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan
skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat
kegiatan tersebut didukung dan dilengkapi dengan
jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya
disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan
pelayanan.

Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer
yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia selain untuk
melayani kegiatan berskala nasional yang meliputi sistem
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem
jaringan sumber daya air.

Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yangdirencanakan adalah jaringan transportasi untuk
menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi
lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum
internasional.

Huruf cPola rllang wilayah nasional merupakan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk

pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi dayayang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dariberbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna danberhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan
pembangunan nasional.

Kawasan

SK No 052288 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t7 -Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan
lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistemyang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan

lindung yang memberikan pelindungan terhadap

kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi

lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk

melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu
daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan
kawasan lindung lain yang menurut peraturan
perundang-undangan pengelolaannya merupakan
kewenangan Pemerintah.

Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak
diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya
dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta
untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis
nasional, antara lain, adalah kawasan yangdikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan
keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan
pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan
perkotaan metropolitan, dan kawasan budi daya lainyang menurut peraturan perundang-undangan perizinan
dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan
Pemerintah.

Huruf dYang termasuk kawasan strategis nasional adalah
kawasan yang menurut peraturan perundang-undanganditetapkan sebagai kawasan khusus.

Huruf e .

SK No 052289 A

, PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-18Huruf e

Indikasi program utama merupakan petunjuk yangmemuat usulan program utama, perkiraan pendanaan
beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi

program utama merupakan acuan utama dalam
pen5rusunan program pemanfaatan ruang yangmerupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan
ruang, serta acuan sektor dalam men5rusun rencana
strategis beserta besaran investasi. Indikasi programutama lima tahunan disusun untuk jangka waktu
rencana 20 (dua puluh) tahun.

Huruf fCukup jelas.
Ayat (2)Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi
instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah sertamasyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan
ruang dalam men)rusun program pembangunan yangberkaitan dengan pemanfaatan ruang.
Ayat (3)Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yangmerupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka
panjang.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tataruang berakhir, dalam pen5rusunan rencana tata ruang yangbaru, hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya
melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.
Ayat (a)Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya
untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan
kebutuhan pembangunan yang memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal,
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Hasil

SK No 052290 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-19Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan

nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat
perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat
mendasar; ataub. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahankebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan
ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yangbersifat mendasar.
Ayat (5)Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) dalam periode 5(lima) tahun hanya apabila memenuhi syarat terjadinya
perubahan lingkungan strategis. Peninjauan kembali
dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpanganpemanfaatan ruang.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dTermasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis
antara lain pengembangan infrastruktur,
pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal22
Cukup jelas

Angka13...

SK No 052291 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-20 Angka 13
Pasal 23

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.
Huruf bRencana struktur rLrang wilayah provinsi merupakan
arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayahprovinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yangdikembangkan untuk mengintegrasikan wilayahprovinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsiyang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem
jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air,termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk daridaerah aliran sungai.
Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi
digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi
dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang
perundang-undangan
peraturan
menurut
pengembangan dan pengelolaannya merupakan
kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan
sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat
rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf cPola rurang wilayah provinsi merupakan gambaran
pemanfaatan rlrang wilayah provinsi, baik untuk
pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalammendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi
apabila dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi
dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yangtelah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
Kawasan

SK No 052292A

- PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-2t Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yangsecara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak
lebih dari satu wilayah kabupatenfkota, kawasan
lindung yang memberikan pelindungan terhadap
kawasan bawahannya yang terletak di wilayahkabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindunglain yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan pengelolaannya merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis
provinsi merupakan kawasan budi daya yang dipandang
sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan

provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis
provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan

kehutanan, kawasan pertanian,

kawasanpertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan
pariwisata. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten
memuat rencana pola rurang yang ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf dIndikasi program utama adalah petunjuk yang memuat
usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta
sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan, dalam rangka mewrrjudkan pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi

program utama merupakan acuan utama dalam
pen5rusunan program pemanfaatan ruang yangmerupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan
ruang, serta acuan sektor dalam men)rusun rencana
strategis beserta besaran investasi. Indikasi programutama lima tahunan disusun untuk jangka waktu
rencana 20 (dua puluh) tahun.

Huruf eCukup jelas.
Ayat (21SK No 052293 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-22 Ayat (2)Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi

instansi Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk
mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam
men5rusun program pembangunan yang berkaitan denganpemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu,
rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan
rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.

Rencana tata rLrang wilayah provinsi dan rencana
pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana
pembangunan jangka menengah provinsi merupakankebijakan daerah yang saling mengacu.
Ayat (3)Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yangmerupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka
panjang daerah.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tataruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tataruang yang bar-u hak yang telah dimiliki orang yang jangka
waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap
diakui.
Ayat (4)Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya
untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan

kebutuhan pembangunan yangmemperhatikan
perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal,
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayahprovinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahankebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi
dinamika internal provinsi yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; ataub. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahankebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika
internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
provinsi secara mendasar.

Ayat(s) ...
SK No 052294 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-23 Ayat (5)Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5(lima) tahun dilakukan apabila dinamika internal provinsiyang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara
mendasar diakibatkan terjadinya perubahan lingkungan
strategis yang antara lain dikarenakan adanya bencanaalam, perubahan batas teritorial, perubahan batas wilayah
dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi
dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubahkebijakan dan strategi pemanfaatan rLrang wilayah nasional.
Peninjauan kembali dilakukan bukan untuk pemutihan
penyimpangan pemanfaatan ruang.
Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dTermasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis
antara lain pengembangan infrastruktur,
pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.

Angka 14
Pasal24
Dihapus.

Angka15...
SK No 052295 A

FRESIDEH

REPUBL|K INDONESIA-24 -Angka 15
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dDaya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yangpenJrusunannya dikoordinasikan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.
Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Angka 16
Pasal 26

Ayat (1)Huruf aCukup jelas

Huruf b. . .

SK No 052296 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-25 Huruf b
Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran
sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan
prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk
melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem

jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan

kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem
jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu
bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam
rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan
sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan
jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan pengembangan dan
pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah
daerah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayahkabupaten memuat rencana struktur rulang yangditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan rencana tata rLrang wilayah provinsi yang terkait
dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.
Huruf cPola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk
pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi dayayang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayahprovinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan
dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayahyang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencanapola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayahprovinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yangbersangkutan.
Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas.
Ayat (2)

SK No 052297 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-26 Ayat (2)Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi
Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan
pembangunan dalam memanfaatkan rLlang serta dalam
men5rusun program pembangunan yang berkaitan denganpemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi
dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahanpemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalampelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana tatarLlang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagiandari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat

disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk

mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk
kawasan agropolitan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana
pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan
daerah yang saling mengacu. PenSrusunan rencana tata ruang
wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan
jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Peninjauan kembali rencana tata rLlang merupakan upaya
untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan

kebutuhan pembangunan yangmemperhatikan
perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan
kembali rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota berisi
rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan

dan strategi nasional dan/atau provinsi yangmempengaruhi pemanfaatan rulang wilayah kabupaten

dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yangmempengaruhi pemanfaatan rlrang kabupaten secara
mendasar; ataub.tidak...

SK No 052298 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-27 b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahankebijakan dan strategi nasional danlatau provinsi dan tidak
terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Ayat (6)Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5(lima) tahun atau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur
rlrang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut
adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dariadanya perubahan lingkungan strategis.
Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dTermasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis
antara lain pengembangan infrastruktur,
pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.
Ayat (10)Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 27

DihapusAngka 18

SK No 052299 A,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-28 Angka 18
Pasal 34A

Yang dimaksud dengan rencana zonasi adalah rencana
pengelolaan ruang laut yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil sebelum Undang-Undang ini
berlaku.

Angka 19
Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan rllang dimaksudkan agar
pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
Angka 20
Pasal 37

Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 48

Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 49

DihapusAngka 23
Pasal 50

DihapusAngka 24
Pasal 51

DihapusAngka25...
SK No 052300 A

FRESIEENREPUEUK INDONE5IA-29 Angka 25
Pasal 52

DihapusAngka 26
Pasal 53

DihapusAngka 27
Pasal 54

Dihapus.
Angka 28
Pasal 60

Huruf aMasyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui
Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman,
dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.
Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahuimasyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta
rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat

umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara
fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang
ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat
berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.
Huruf cYang dimaksud dengan "penggantian yang layak" adalah
bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan
tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d. . .

SK No 052301 A

PRESIDENREPUELIK INDONE5IA-30Huruf d
Cukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.
Angka 29
Pasal 61

Huruf aMenaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki
izin pernanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum
pelaksanaan pemanfaatan rlrang.

Huruf bMemanfaatkan rLlang sesuai dengan rencana tata rLlang
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk
melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi
ruang.

Huruf cMematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap
orang untuk memenuhi ketentuan amplop rLrang dan kualitas
rl-lang.

Huruf dPemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar
masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalamperaturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi
syarat berikut:
a. untuk kepentingan masyarakat umum; danf ataub. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milikumum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Angka3O...
SK No 052302 A

FRESIDEN
REFrUBL|K INDONESTA-31 Angka 30
Pasal 62

Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 65

Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 69

Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 70

Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 71

Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 72

DihapusAngka 36
Pasal T4

Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 18. . .

SK No 052303 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-32 Pasal 18

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 7

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 7A

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 7C

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 8Dihapus.
Angka 5
Pasal 9Dihapus.
Angka 6
Pasal 10Dihapus.

Angka7...

SK No 052304 A

, FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-33Angka 7
Pasal 1 1
Dihapus.
Angka 8
Pasal 12Dihapus.
Angka 9Pasal 13

Dihapus.

Angka 1O
Pasal 14
Dihapus.
Angka 11
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 16A
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 17A
Ayat (1)

SK No 052305 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-34 Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat
strategis" antara lain proyek strategis nasional atau
kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 20

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat
berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.
Ayat (21

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal22
Cukup jelas

Angka19...

SK No 052306 A

- FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-35Angka 19
Pasal22A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara
lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah,
dan pengembangan ekonomi.
Angka 20
Pasal 22B

Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 22C

Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 26A

Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 268

Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 50

Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 51

Cukup jelas.

Angka26...
SK No 052307 A.

PRESIDEH

REFUBUK INDONESIA-36Angka 26
Pasal 60

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "wilayah penangkapan ikan
secara tradisional" adalah wilayah penangkapan ikan
untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh
nelayan tradisional.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 27

SK No 052308 A

FRESIDEH

REFUBUK INDONESIA-37 Angka 27
Pasal 71

Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 71A

Cukup jelas
Angka 29
Pasal 73A

Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 75

Cukup jelas
Angka 3 1
Pasal 75A

DihapusAngka 32
Pasal 78A

Cukup jelas.
Pasal 19

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka2...

SK No 052309 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-38Angka 2
Pasal 32

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 42

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 43

Ayat (1)Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk
menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana
zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan polaruang Laut. Struktur rlrang Laut merupakan susunan
pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan

prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yangsecara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola rLrang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum,
kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis
nasional tertentu. Perencanaan ruang Laut dipergunakan
untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk
kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan
perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim,
pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk
melindungi kelestarian sumber daya Kelautan; serta untuk
menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alurpelayaran, pipalkabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
Huruf aPerencanaan tata ruang laut nasional mencakup
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas
Ayat (2)

SK No 052310 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-39Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN)
merupakan rencana yang disusun untuk menentukan
arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT)
merupakan rencana yang disusun untuk menentukan
arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional

tertentu. Yang dimaksud dengan "kawasan antarwilayah"
antara lain meliputi:
a. teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk
Cendrawasih;b. selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat
Karimata; danc. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawrr.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 43A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) .

SK No 052311 A

,

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-40 -Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Perencanaan ruang Laut menggunakan sifat komplementer
antar hasil perencanaan ruang. Apabila dalam dokumen
perencanaan ruang yang lebih rinci tidak terdapat alokasi
ruang atau pola ruang untuk suatu kegiatan pemanfaatan

ruang laut, maka menggunakan rencana tata ruang atau
rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
Angka 6
Pasal 47

Cukup jelas.
Angka 7

Pasal47A
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 48

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 49

Cukup jelas

Angka 10 . .

SK No 052312 A

FRESIDEN
REFUBUK INtrONESIA-4tAngka 10
Pasal 49A

Cukup jelas.
Pasal 49B

Cukup jelas.
Pasal 20

Angka 1
Pasal 1

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 7

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 12DihapusAngka 4
Pasal 13
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pasang surut air laut" adalah naik
turunnya posisi muka air laut yang disebabkan pengaruh
gaya gravitasi bulan dan matahari.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "garis pantai ditentukan dengan
mengacu pada JKVN" adalah garis pantai dan JKVN
membentuk suatu kesatuan, karena pengamatan pasang
surut diperlukan dalam membangun JKVN dan JKVN
diperlukan dalam menentukan garis pantai.

Angka5...
SK No 052313 A

- FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-42 Angka 5Pasal 17
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "bertahap" adalah diselenggarakan
secara berjenjang, wilayah demi wilayah, skala demi skala,atau berselang waktu sesuai dengan prioritas kepentingan.
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah diselenggarakan
secara teratur sesuai dengan sistem dan teknis pemetaan.
Yang dimaksud dengan "wilayah yurisdiksi" adalah wilayah
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangterdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan
Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat

dan .kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu" adalah
jangka waktu untuk memutakhirkan IG yang ditentukan
berdasarkan kondisi, teknologi, kebutuhan, prioritas, dananggaran yang tersedia.

Yang dimaksud dengan "periodik" adalah kurun waktu
tertentu, misalnya setiap 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau
10 (sepuluh) tahun.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 18
Cukup jelas

Angka7...

SK No 052314 A

-, PRESIDENREPUEUK INDONESIA-43Angka 7
Pasal 22A

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 28

Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "daerah terlarang" adalah
daerah yang oleh instansi yang berwenang dinyatakan
terlarang pada kurun waktu tertentu.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 9Pasal 55

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 56

Dihapus.
Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal22...
SK No 052315 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-44 Pasal22
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan "baku mutu air" adalahukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,
atau komponen yang ada atau harus ada, dan f ata:uunsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air.

Huruf bYang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalahukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang
untuk dimasukkan ke media air.

Huruf cYang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalahukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,
atau komponen yang ada atau harus ada danlatau
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air laut.
Huruf dYang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien"adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau
komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalamudara ambien.
Huruf eYang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalahukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang
untuk dimasukkan ke media udara.
Huruf f ...

SK No 052316 A

. PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-45-

Huruf fYang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalahukuran batas unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya yang meliputi unsur getaran,kebisingan, dan kebauan.

Huruf gCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 3

Pasal24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kelayakan

lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Yang dimaksud dengan "persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah" adalah bentuk keputusan yangditerbitkan oleh Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

SK No 052317 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-46Ayat (6)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 25

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fRencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan,
memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu
usaha dan/atau kegiatan.
Angka 5
Pasal 26

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 27

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga
penJrusun amdal atau konsultan.
Angka 7
Pasal 28

Cukup jelas.

Angka8...
SK No 052318 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-47 Angka 8
Pasal 29

Dihapus.
Angka 9Pasal 30

Dihapus.

Angka 10
Pasal 31

Dihapus.

Angka 1 1
Pasal 32

Cukup jelas
Angka 12
Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan

lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup daripenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telahdisahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerahbagi usaha danlatau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)

SK No 052319 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-48Ayat (5)Cukup jelas

Angka 13
Pasal 35

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 36

Dihapus.

Angka 15
Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 38

Dihapus.

Angka 17
Pasal 39

Cukup jelas

Angka 18
Pasal 40

Dihapus.

Angka 19
Pasal 55

Cukup jelas
Angka 20

SK No 052320 A

, PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-49 -Angka 20
Pasal 59

Ayat (1)Pengelolaan limbah 83 merupakan rangkaian kegiatan yangmencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan,termasuk penimbunan limbah 83.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan usaha
yang melakukan pengelolaan Limbah 83 dan telahmendapatkan izin.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 61

Cukup jelas
Angka 22
Pasal 61A

Cukup jelas

Angka23...

SK No 052321 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-50-

Angka 23
Pasal 63

Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2(dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman
jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai
pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
Angka 25
Pasal 71

Cukup jelas.
Angka 26

Pasal72
Cukup jelas
Angka 27
Pasal 73

Cukup jelas
Angka 28
Pasal 76

Cukup jelas.
Angka 29

SK No 052322 A

PRESTDENREPUEL|K INDONESIA-51 Angka 29
Pasal 77

Cukup jelas
Angka 30
Pasal 79

Dihapus.
Angka 3 1
Pasal 82

Cukup jelas
Angka 32
Pasal 82A

Cukup jelas
Pasal 82B

Cukup jelas.
Pasal 82C

Cukup jelas
Angka 33
Pasal 88

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (stictliabilitg)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh
pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (lex spesialisldalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum padaumumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan
terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut
Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.
Yang .

SK No 052323 A

. PRESIDENREPUEL|K INDONESIA-52 -Yang dimaksud sebagai "batas waktu tertentu adalah" jika
menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan
keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yangbersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.
Angka 34
Pasal 93

DihapusAngka 35
Pasal 102
DihapusAngka 36
Pasal 109

Cukup jelas
Angka 37
Pasal 1 10
Dihapus.
Angka 38
Pasal 1 1 1

Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 1 12
Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24

SK No 052324 A

"

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-53Pasal24
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 5

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 6

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "bangunan gedung adat" adalah
bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidahkaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya,
misalnya bangunan rumah adat.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 8Dihapus.

Angka 6

SK No 052325 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-54 Angka 6
Pasal 9Dihapus.
Angka 7
Pasal 10DihapusAngka 8
Pasal 1 1

DihapusAngka 9Pasal 12DihapusAngka 10
Pasal 13
Dihapus.
Angka 11
Pasal 14

Dihapus.

Angka 12
Pasal 15
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dampak penting" adalah
perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkunganyang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Bangunan gedungyang menimbulkan dampak penting terhadap lingkunganadalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan:a. perubahan

SK No 052326 A

PRESIDEN

REPUBUK INtrONESIA-55a. perubahan pada sifat-sifat fisik

dan/atau hayati
lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan

menurut peraturan perundang-undangan;b. perubahan mendasar pada komponen lingkungan yangmelampaui kriteria yang diakui berdasarkan
pertimbangan ilmiah;c. terancam dan/atau punahnya spesies-spesies yanglangka dan/atau endemik, danf atau dilindungi menurut
peraturan perundang-undangan atau kerusakan habitat
alaminya;d. kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung(seperti hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dansuaka margasatwa) yang ditetapkan menurut peraturan
perundang-undangan;e. kerusakan atau punahnya benda-benda dan bangunan
gedung peninggalan sejarah yang bernilai tinggi;

f. perubahan areal yang mempunyai nilai keindahan alamiyang tinggi; dan/ataug. timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat
dan/atau pemerintah.

Ayat (2)Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 16
Dihapus.

Angka 14
Pasal 17
Dihapus.
Angka 15
Pasal 18

DihapusAngka 16

SK No 052327 A

FRESIDENIIEPUBLIK INtrONESIA-56Angka 16
Pasal 19

DihapusAngka 17
Pasal 20

DihapusAngka 18
Pasal 21

Dihapus.

Angka 19
Pasal 22

DihapusAngka 20
Pasal 23

DihapusAngka 2 1
Pasal 24

DihapusAngka 22
Pasal 25

DihapusAngka 23
Pasal 26

DihapusAngka24...
SK No 052328 A

' FResrnEN
REFUEUK INDONESIA-57 -Angka 24
Pasal 27

DihapusAngka 25
Pasal 28

DihapusAngka 26
Pasal 29

DihapusAngka 27
Pasal 30

Dihapus.
Angka 28
Pasal 31

Dihapus.
Angka 29
Pasal 32

Dihapus.
Angka 30
Pasal 33

DihapusAngka 31

SK No 052329 A

trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-58-

Angka 31
Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Ketentuan mengenai Penyedia Jasa Konstruksi mengikuti
peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 35

Ayat (1)Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah
kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung

sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yangditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung adalah
kegiatan pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan,atau pemugaran konstruksi bangunan gedung dan/atau
instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung sesuai
dengan rencana teknis yang telah disusun.

Pengawasan pembangunan bangunan gedung adalah
kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai daripenyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir
pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi
pembangunan gedung.
Ayat (2)Cukup jelas

Ayat(3) ...
SK No 052330 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONE5IA-59Ayat (3)Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis" adalah akta
otentik yang memuat ketentuan mengenai hak dan
kewajiban setiap pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian,dan ketentuan lain yang dibuat dihadapan pejabat yangberwenang.

Kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas
harus memperhatikan fungsi bangunan gedung dan bentuk
pemanfaatannya, baik keseluruhan maupun sebagian.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "penyedia jasa perencana

konstruksi" antara lain Arsitek, Ahli Struktur dan Ahli
Mechanica| Electrical and Plumbing.

Ayat (6)Yang dimaksud dengan "pengujian" antara lain berupa hasil
uji laboratorium, simulasi, dan/atau analisis.

Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Prototipe telah menyesuaikan dengan kondisi geografis
pada rencana lokasi bangunan gedung.

Angka 33
Pasal 36

Dihapus.
Angka 34
Pasal 36A

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)

SK No 052331 A

trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-60Ayat (3)Yang dimaksud dengan "sistem elektronik yangdiselenggarakan oleh Pemerintah" merupakan Sistem
Informasi Manajemen Bangunan Gedung yangdiperuntukkan bagi bangunan gedung non-berusaha, danpelayana n P erizinan Beru saha terinte grasi secara elektronikyang diperuntukkan bagi bangunan gedung berusaha.
Pasal 368

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dYang dimaksud dengan "pengujian" adalah
pelaksanaan pengetesan instalasi mekanis dan elektrik
bangunan gedung.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka3s...

SK No 052332 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-61 Angka 35
Pasal 37

Ayat (1)Yang dimaksud "laik fungsi" yaitu berfungsinya seluruh
atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin
dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 37A

Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 39

Ayat (1)Huruf aBangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak

dapat diperbaiki lagi berarti akan membahayakan
keselamatan pemilik dan/atau pengguna apabilabangunan gedung tersebut terus digunakan. Dalam halbangunan gedung dinyatakan tidak laik fungsi tetapi
masih dapat diperbaiki, pemilik dan/atau pengguna
diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sampai
dengan dinyatakan laik fungsi.
Dalam . . .

SK No 052333 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-62 Dalam hal pemilik tidak mampu, untuk rumah tinggal
apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki
serta membahayakan keselamatan penghuni atau
lingkungan, bangunan tersebut harus dikosongkan.
Apabila bangunan tersebut membahayakan
kepentingan umum, pelaksanaan pembongkarannya
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Huruf bYang dimaksud "menimbulkan bahaya" adalah ketika
dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau
lingkungannya dapat mem-bahayakan keselamatan
masyarakat dan lingkungan.
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas
Ayat (2)Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan

status bangunan gedung dapat dibongkar setelahmendapatkan hasil pengkajian teknis bangunan gedungyang dilaksanakan secara profesional, independen dan
objektif.
Ayat (3)Dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, khususnya
rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat.
Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis
sangat bergantung pada kompleksitas dan fungsi bangunan
gedung.

Ayat (a)Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk
gambar-gambar rencana, gambar detail, rencana kerja dansyarat-syarat pelaksanaan pembongkaran, jadwal
pelaksanaan, serta rencana pengamanan lingkungan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka38...

SK No 052334 A

- PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA-63Angka 38
Pasal 40

Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 4 1

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aTidak dibenarkan memanfaatkan bangunan gedungyang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dPemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi
bangunan gedung meliputi pemeriksaan terhadap
pemenuhan persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, dengan
tingkatan pemeriksaan berkala disesuaikan dengan

jenis konstruksi, mekanikal dan elektrikal, serta
kelengkapan bangunan gedung.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan pada periode
tertentu, atau karena adanya perubahan fungsi
bangunan gedung, atau karena adanya bencana yangberdampak penting pada keandalan bangunan gedung,seperti kebakaran dan gempa.

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dilakukan oleh pengkaji teknis yang kompeten dan

memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Huruf eSK No 052335 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-64 -Huruf ePerbaikan dilakukan terhadap seluruh, bagian,komponen, atau bahan bangunan gedung yang
dinyatakan tidak laik fungsi dari hasil pemeriksaan
yang dilakukan oleh pengkaji teknis, sampai dengan
dinyatakan telah laik fungsi.
Huruf fSelain pemilik, pengguna juga dapat diwajibkan
membongkar bangunan gedung dalam hal yangbersangkutan terikat dalam perjanjian menggunakan
bangunan yang tidak laik fungsi.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 43

Ayat (1)Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahanyang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan bangunan
gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan
bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta
terwujudnya kepastian hukum.

Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan
perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar
teknis bangunan gedung sampai dengan di daerah dan
operasionalisasinya di masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara
bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban,
dan perannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap
pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undanganbidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
Ayat (21 . .

SK No 052336 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-65Ayat (2)Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti
masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan,masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung, danaparat pemerintah.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 41
Pasal 44Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi

ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan "sanksi administratif' adalah sanksiyang diberikan oleh administrator (pemerintah) kepada pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung tanpa melalui proses
peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan Undang-Undangini.

Sanksi administratif meliputi beberapa jenis, yangpengenaannya bergantung pada tingkat kesalahan yangdilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan "nilai bangunan gedung" dalamketentuan sanksi adalah nilai keseluruhan suatu bangunan

pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam proses
pelaksanaan konstruksi, atau nilai keseluruhan suatu
bangunan gedung yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakanbagi bangunan gedung yang telah berdiri.

Angka 42
Pasal 45

Cukup jelas

Angka 43
Pasal 46

Cukup jelas

Angka44...
SK No 052337 A

, FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-66 -Angka 44

Pasal4TA
Cukup jelas
Pasal 25

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 5

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 6

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 6A

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 13
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 14
Cukup jelas

Angka 7

SK No 052338 A

PRESIDENREFUELIK INDONESIA-67 Angka 7
Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "lembaga pendidikan, lembaga
penelitian, dan/atau lembaga pengembangan" adalah

lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau swasta.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 28

Cukup jelas
Angka 9Pasal 34

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) .

SK No 052339 A

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-68-

Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pengaturan" antara lain peraturan
terkait penyelenggaraan profesi Arsitek.
Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" antara lain berupa
penetapan gelar profesi Arsitek (Ar.), penetapan standar

pendidikan Arsitektur, dan penetapan standar Praktik

Arsitek.

Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain
pengendalian Praktik Arsitek.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 1 1
Pasal 36

Dihapus.

Angka 12
Pasal 37

Dihapus.

Angka 13
Pasal 38

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 39

DihapusAngka15...

SK No 052340 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-69 Angka 15
Pasal 40

Dihapus.

Angka 16
Pasal 41

Dihapus.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 7

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf f ...
SK No 052341 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-70 Huruf f
Cukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kYang dimaksud dengan "sistem pemantauan kapal

perikanan" adalah salah satu bentuk sistem

pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan
menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan

yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan
kapal perikanan ( uessel monitoring system/ VMS) .
Huruf I

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu

perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru,yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi
kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu
dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat
beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan
setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber
daya ikan.

Huruf mYang dimaksud dengan "penangkapan ikan berbasis
budi daya" adalah penangkapan sumber daya ikanyang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.
Huruf nCukup jelas

Huruf oCukup jelas

Huruf p. . .
SK No 052342 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-7t Huruf p

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalammelaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber
daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan
penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan

terumbu karang buatan, pembuatan tempat

berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan
kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau
penambahan jenis makanan, pembuatan saluran
rlraya ikan, atau pengerukan dasar perairan.
Huruf qCukup jelas.

Huruf rYang dimaksud dengan "kawasan konservasi perairan"adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan

sumber daya ikan dan lingkungannya secaraberkelanjutan.
Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam
wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan
langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah
penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf sPenetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam
wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan
langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah
penyakit ikan dari 1 (satu) wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf tCukup jelas

Huruf uCukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat(4)...
SK No 052343 A

PRESIDENREPUELIK IHDONESIA-72 Ayat (a)Cukup jelas
Angka 3
Pasal 20A

Cukup jelas
Angka 4
Pasal 25A

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 27

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 27 A

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 28

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 28A

Cukup jelas

Angka10...
SK No 052344 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-73 -Angka 10
Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 32

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 35

Ayat (1)Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya
ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan
kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai
dengan daya dukung sumber daya ikan.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Angka 15

SK No 052345 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-74 -Angka 15
Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 36

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 38

Ayat (1)

Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam
palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera
asing yang melintasi perairan Indonesia, Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf b. . .
SK No 052346 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-75 Huruf b
Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya
pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan
nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.
Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eUntuk mendukung dan menjamin kelancaran

operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batasbatas wilayah kerja dan pengoperasian dalamkoordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan
pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan
dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan
instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melaluikoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.
Huruf fCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "bongkar muat ikan" adalah
termasuk juga pendaratan ikan.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 42

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "syahbandar dipelabuhan

perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara

khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurLrsan
administratif dan menjalankan fungsi menj aga keselamatanpelayaran.

Ayat (21 . .

SK No 052347 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-76 Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "log boolC' adalah laporanharian nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan
atau pengangkutan ikan.
Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

Huruf o. . .
SK No 052348 A.

PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-77 Huruf oCukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan

pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan
Menteri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 43

Cukup jelas
Angka 22
Pasal 44

Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 45

Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan
termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya
dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan
perikanan.
Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan
perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar daripelabuhan tangkahan, pelabuhan ralqrat, dan pelabuhan
lainnya wajib memenuhi standar laik operasi dari pengawas
perikanan.
Ketentuan . . .

SK No 052349 A

- FRESIDENREFUELIK INDONESIA-78 -Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal
perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada
pelabuhan perikanan danf atau pelabuhan rlmrlm, dan fasilitas
lainnya. Dalam hubungan ini, maka Persetujuan Berlayar
dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat.
Angka 24
Pasal 49

Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 89

Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 92

Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 93

Cukup jelas
Angka 28
Pasal 94

Cukup jelas
Angka 29
Pasal 94A

Cukup jelas.

Angka 30

SK No 052350 A

, FRE5IDEN
R.EPUELIK INDONESIA-79 Angka 30
Pasal 95

DihapusAngka 3 1
Pasal 96

DihapusAngka 32
Pasal 97

Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 98

Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 100B
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 100C

Cukup jelas
Angka 36
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas

Pasal29...
SK No 052351 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-80-

Pasal 29

Angka 1
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 17

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 18
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 24

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 30

Cukup jelas

Angka8...

SK No 052352 A

. FRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-81 -Angka 8
Pasal 31

Dihapus.
Angka 9Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 39

Cukup jelas

Angka 11
Pasal 40

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 42

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 43

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 45

DihapusAngka15...

SK No 052353 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-82 -Angka 15
Pasal 47

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha
Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan

sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.
Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalahkapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 48

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 49

DihapusAngka 18
Pasal 50

Dihapus.

Angka 19
Pasal 58

Ayat (1) .

SK No 052354 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-83Ayat (1)Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar seluas 2Oo/o hanya ditujukan kepada pekebun yangmendapatkan lahan untuk perkebunan yang berasal dari
areal penggunaan lain yang berada di luar hak gunausaha dan/atau yang berasal dari areal lahan dari
pelepasan hutan. Kewajiban tersebut timbul atas lahan
perkebunan yang bersumber dari lahan negara.

Dalam hal perolehan lahan perkebunan dilakukan
langsung kepada masyarakat yang diberikan hak gunausaha, maka pekebun tersebut tidak diwajibkan untuk
memberikan fasilitasi.

Kewajiban fasilitasi perkebunan masyarakat tersebut
diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul
dalam perolehan lahan perkebunan, antara lain dalam hallahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan
kewajiban untuk 2Oo/o lahan kepada masyarakat dan telahdilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai.

Namun pekebun tetap didorong memberikan fasilitasi
kepada masyarakat yang bersifat sukarela agar
masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan
kebunnya.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (a)Cukup jelas
Angka 20
Pasal 60

Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 67

Ayat(1) ...
SK No 052355 A

,

PRESIDEN
REPUtsLlK INDONESIA-84 Ayat (1)Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup didalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang
ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha
Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Fusat, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
wajib membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarianfungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada
Pekebun.

Ayat (2)Cukup jelas
Angka 22
Pasal 68

DihapusAngka 23
Pasal 70

Cukup jelas
Angka 24
Pasal T4

Ayat (1)Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor
antara lain gula tebu.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 75

Cukup jelas

SK No 052356 A

Angka 26

FRESIDEN

REPUBUK INtrONESIA-85-

Angka 26
Pasal 93

Cukup jelas
Angka 27
Pasal 95

Cukup jelas
Angka 28
Pasal 96

Cukup jelas
Angka 29
Pasal 97

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah
penerapan budi daya yang bark (good agricultural practicesl,
penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik (goodhandling practices) dan good manufactuing practices, danpenerapan pengembangan Perkebunan berkelanjutan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 99

Cukup jelas

Angka 31 . .

SK No 052351 A

.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-86Angka 3 1
Pasal 103
Cukup jelas
Angka 32
Pasal 105
Dihapus.
Angka 33
Pasal 109
Dihapus
Pasal 30

Angka 1
Pasal 1 1

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah antara lain mengatur mengenai bentuk formulir
permohonan dan tata cara pengisiannya, serta komponen
dan besarnya biaya pemrosesan permohonan, contoh surat
kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk
varietas transgenik.

Angka 2
Pasal 29

Ayat (1) .

SK No 052358 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-87 Ayat (1)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelahberakhirnya pengumuman, Kantor PVT belum menerima
permohonan pemeriksaan tersebut, maka permohonan PVT
dianggap ditarik kembali.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 40

Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan
oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan
hukum lain.
Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh
Undang-Undang" misalnya pengalihan hak PVT melalui
putusan pengadilan.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah antara lain mengatur mengenai persyaratan
pengalihan, formulir permohonan pengalihan dan dokumen
kelengkapannya, serta komponen dan besarnya biaya
pencatatan pengalihan hak PVT.
Angka 4
Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)

SK No 052359 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-88Ayat (3)Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai
perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan
penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan
hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk
perjanjian lisensi tersebut.
Angka 5
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 31

Angka 1
Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 22

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 32

Cukup jelas
Angka 4
Pasal 43

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 44

Cukup jelas

Angka6...
SK No 052360 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-89 Angka 6
Pasal 86

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah batasan
atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat
kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi Daya
Pertanian tertentu.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data
dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas
wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian,permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan
produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan

musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim,
Organisme pengganggu Tumbuhan serta hama danpenyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya
Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat(71 ...

SK No 052361 A

FRESIDEN
REPUHL|K INDONESIA-90Ayat (7)Cukup jelas
Angka 8
Pasal 108
Cukup jelas.
Angka 9Pasal 1 1 1
Dihapus.
Pasal 32

Angka 1
Pasal 15

Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 30

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi" adalah
besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun
tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri)dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 101
Dihapus.
Pasal 33. . .

SK No 052362 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-91 Pasal 33

Angka 1
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 33

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 35

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 35A

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 48

DihapusAngka 6
Pasal 49

Ayat (1)Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan
pemberdayaan.

Ayat (2)Cukup jelas.

Angka 7

SK No 052363 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-92 -Angka 7
Pasal 51

Dihapus.
Angka 8
Pasal 52

Cukup jelas
Angka 9Pasal 54

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis minimal"
adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yangditerapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik,
jika standar baku belum ditetapkan.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "keamanan pangan produkhortikultura" adalah kondisi dan upaya yang diperlukan
untuk mencegah pangan produk hortikultura darikemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang
dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 56

Ayat(1) ...

SK No 052364 A

- PRESIDENREPUELIK INDONESIA-93Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja samadalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak
langsung antara usaha mikro danf atau usaha kecil dengan
usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan
dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha
besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling
menguntungkan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lainnya"
seperti kontrak budi daya, bagi hasil, kerja sama
operasional, usaha patungan (joint uenhtrel, danpenyumberluaran (outsourcing). Kontrak budi daya
merupakan perjanjian jual beli dengan pemesananpada awal penanaman. Kerja sama operasional
meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana
produksi, teknis budi daya, manajemen, sampai
dengan pemasaran.

Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 11

SK No 052365 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-94 Angka 11
Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "introduksi dalam bentuk Benihatau materi induk" adalah pemasukan Benih atau materi
induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak
diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk
keperluan pemuliaan tanaman.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan
pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung
jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan
kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau
kesamaan ekosistem.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 63

Dihapus.

Angka 13
Pasal 68

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 15

SK No 052366 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-95Angka 15
Pasal 88

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dKetentuan mengenai keamanan dan perlindunganterhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, danlingkungan mengacu pada perjanjian internasional
Sanitary and Phitosanitary dari Organisasi Pangan dan
Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan "pintu masuk" bagi impor produk hortikultura

dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait
dengan masuknya OPI Karantina, keamanan hayati,
spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.

Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 9O

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 18

SK No 052367 A

PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA-96 Angka 18
Pasal 10O
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 101
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 122

Cukup jelas
Angka 2 1
Pasal 126
DihapusAngka 22

Pasal 131
Dihapus
Pasal 34

Angka 1
Pasal 6

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dipertahankan keberadaan dan
kemanfaatannya secara keberlanjutan", adalah upaya yang
perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
untuk memasukkan kawasan penggembalaan umum dalamprogram pembangunan daerah.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bSK No 052368 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-97 Huruf b
Yang dimaksud dengan "kastrasi" adalah tindakanmencegah berfungsinya testis dengan jalan
menghilangkannya atau menghambat fungsinya.
Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai kawasan
penggembalaan umum" yaitu upaya yang harus dilakukan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk
menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain,misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas
desa.

Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 13

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 15
Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "mutrt genetik" adalah ekspresi
keunggulan sifat individu.

Yang...
SK No 052369 A

FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA-98Yang dimaksud dengan "keragaman genetik" adalah
ekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.
Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "kekurangan Benih" yaitu
ketidak cukupan jumlah Benih (semen atau embrio)
Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakan
untuk kebutuhan pemuliaan dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan/ atau mutu genetik.
Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaitu
ketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yangsebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi diIndonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik
Ternak eksotik.
Huruf dCukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 16

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil
persilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asliIndonesia, ydng telah dikembangbiakkan di Indonesia
sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada
lingkungan danf atau manajemen setempat.

Ayat (21Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit
terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi danmutu genetik Ternak asli dan lokal.

Ayat (3)

SK No 052370 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-99 Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (a)Cukup jelas

Angka 5
Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal
proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjaminpakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atasambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta
memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku
dan bahan ikutan yang digunakan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Huruf aYang dimaksud dengan "pakan yang tidak layak
dikonsumsi" diantaranya yaitu pakan yang:
1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;

3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau,
berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi
tidak sesuai dengan label, menggunakan merek
orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya penyakit sapi gila (bouine spongtform
encephalopathg) atau scrapie pada domba/ kambing.

SK No 052371 A

Yang...

. FRESIDENREFUBUK INDONESIA-100Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan
yang memamah biak.

Huruf cYang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah
hormon sintetik.

Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain,cltlo r amphe nicol dan tetr acg clin.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 29

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pihak tertentu", antara lain,

Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga
kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga
pendidikan.
Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus", antara
lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak
pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertibanumum" antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak
dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama
dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut
oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (s)Cukup jelas.
Angka 7

SK No 052372 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-101 Angka 7
Pasal 30

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 368

Cukup jelas
Angka 9Pasal 36C

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 37

Yang dimaksud dengan "lndustri pengolahan Produk Hewan"adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan dan
pemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapai nilaitambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produkyang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.
Angka 11
Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d .
SK No 052373 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-to2Huruf dYang dimaksud dengan "tidak memenuhi standarmutu", yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telahrusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, danbiologik.
Ayat (3)Cukup jelas

Angka 12
Pasal 54

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 59

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 6O

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "nomor kontrol veteriner" atau NKVadalah nomor registrasi unit usaha Produk Hewan sebagai
bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi
sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan Produk Hewan.
Bagi unit usaha Produk Hewan yang mengedarkan Produk
Hewan segar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia danf atau mengeluarkan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
memiliki NKV.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka15...
SK No 052374 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-103Angka 15
Pasal 62

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah Daerah kabupatenlkota memiliki
rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan panganasal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 69

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu
serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:a.

melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara
klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa
konsultasi dan/atau informasi awal (prior informedconsent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan
dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif,
koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif denganc.

menghindari tindakan malpraktik;
melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan,
kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;

d. melakukan konfirmasi kepada unit

pelayanan

kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;e.

menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan
kepada otoritas veteriner;
f. menindaklanjuti

SK No 052375 A

trRESIDENREPUEUK INEONESIA-to4f.

menindaklanjuti keputusan Pemerintah danf atau

Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dang. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan
masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan
penerapan kaidah kesejahteraan hewan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium
veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau
penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan
kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium

pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa
diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalamrangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat
veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran,
mutu pakan, mutu Bibit/ Benih, dan/atau mutu produk
hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner"adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi
dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalamrangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit

hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik
rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter

hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan
hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa medik veteriner
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini
dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi denganlaboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan
dan pengujian veteriner.
Ayat (2)Kualifikasi Perizinan Berusaha antara lain meliputi:a. Rumah Sakit Hewan;b. Praktik Kedokteran Hewan; danc. Laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan
oleh swasta.
Ayat (3)

SK No 052376 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-105Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 17
Pasal72
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Angka 1
Pasal 15

Ayat (1)Huruf aPenunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan
pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan secara
digital, antara iain berupa:
a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahantentang batas luar;b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi
dengan lorong-lorong batas;

c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan;dand. pengumuman

SK No 052377 A

trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-106d. pengumuman tentang rencana batas kawasan
hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan
dengan tanah hak.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 18
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "penutupan hutan" atau forest
couera"ge adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan
komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta
fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat
hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.
Yang dimaksud dengan "pengoptimalan manfaat" adalah
kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial
dan manfaat ekosistem secara lestari.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka3...
SK No 052378 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-ro7 Angka 3
Pasal 19
Ayat (1)Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjaminobjektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan
penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yangmempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah(scientific authoritg) bersama-sama dengan pihak lain yangterkait.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 26

Ayat (1)Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala
bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak
mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:

a. budi daya jamur;b. penangkaran satwa; danc. budi daya tanaman obat dan tanaman hias.
Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah
bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan
dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi
utamanya, seperti:

a. pemanfaatan untuk wisata alam;b. pemanfaatan air; danc. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindungadalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil
hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama
kawasan, seperti:
a. mengambil rotan;b. mengambil madu; danc. mengambil buah.
Usaha .

SK No 052379 A

FRESIDEH
REPUBLIK INDONESIA-108-

Usaha pemanfaatan dan pemungutan pada hutan lindung
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaranmasyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi
lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan
sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang
dan generasi yang akan datang.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal2T
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 28

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 29

Cukup jelas

Angka 8
Pasal 29A

Cukup jelas
Pasal 29B

Cukup jelas
Angka 9 .

SK No 052380 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-109Angka 9Pasal 30

Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan
agar rnasyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan
merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung,sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut
memiliki. Dalam kerjasama tersebut kearifan tradisional dan
nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya
masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yangdisepakati bersama. Kewajiban badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta
bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan
koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat
menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional.
Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi
tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, danbadan usaha milik swasta. Dalam hal koperasi masyarakat
setempat belum terbentuk, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta turut
mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut.

Angka 10
Pasal 31

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "aspek kelestarian hutan" anttaralain:
a. kelestarian lingkungan;b. kelestarian produksi; danc. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adilmerata dan transparan.

Yang dimaksud dengan "aspek kepastian usaha" antaralain:
a. kepastian kawasan;b. kepastian waktu usaha; danc. kepastian jaminan hukum berusaha.

Ayat (21SK No 052381 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA- 110 -

Ayat (2)Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:a. pembatasan luas;b. pembatasan jumlah izin usaha; danc. penataan lokasi usaha.

Angka 11
Pasal 32

Khusus bagi pemegang Perrzinan Berusaha berskala besar,
kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan
tempat usahanya, mencakup juga pengertian untuk
memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
tempat usahanya.

Angka 12
Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pengolahan hasil hutan" adalah
pengolahan hulu hasil hutan.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 35

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 38

Ayat (1)

SK No 052382 A

PRESIDEH

REPUEUK INDONESIA- 111Ayat (1)Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindungdan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatankegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan
serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yangbersangkutan dilarang.
Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutananadalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat
dielakan, antara lain kegiatan pertambangan,pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air,
kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan
keamanan.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 48

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pelindungan hutan" termasuk didalamnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak
masyarakat hukum adat yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan, sepanjang kenyataannya masih ada
dan diakui keberadaannya. Hak masyarakat hukum adat
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)

Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang Perizinan
Berusaha meliputi pengamanan hutan dari kerusakan
akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

SK No 052383 A

Ayat(41 ...

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-tt2Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:a. prinsip-prinsip pelindungan hutan;
b. wewenang kepolisian khusus kehutanan;c. tata usaha peredaran hasil hutan; dand. pemberian kewenangan operasional kepada daerah

Angka 16
Pasal 49

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 50

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baikorang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Yang dimaksud dengan "kerusakan hutan" adalah

terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yangmenyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat
berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d. . .
SK No 052384 A

trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA- 113 -

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang"adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh
peraturan perundang-undangan dalam pemberian
Perrzinan Berusaha.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 50A

Cukup jelas

Angka 19
Pasal 78

Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 37

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2

SK No 052385 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-tt4Angka 2
Pasal 7

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat
setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum.
Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal didalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan

komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yangbergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat

tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalamwadah kelembagaan. Masyarakat hukum adat adalah
masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk

paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan
perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih
mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan
sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan
Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar
masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Badan
hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
milik swasta, dan koperasi.

Angka 3
Pasal 12Huruf aYang dimaksud dengan "Perrzinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan" adalah perizinan untuk memanfaatkan
hutan dalam kawasan hutan produksi yang meliputi
kegiatan berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan ka5ru, pemanfaatan
hasil hutan bukan ka5ru, pemungutan hasil hutan kayu,
dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Huruf bYang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" adalah
penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan yang diperoleh secara
tidak sah.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d. . .
SK No 052386 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 115 -

Huruf dYang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan kedalam alat angkut.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak
termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang,
mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa olehmasyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta
karakteristik daerah setempat.
Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.
Angka 4
Pasal 12A
Cukup jelas.

Angka5...
SK No 052387 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA- 116 Angka 5Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 17A
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 8

Pasal24
Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau
"menjual Perizinan Berusaha" adalah terbatas padapengalihan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
dari pemegang Perizinan Berusaha kepada pihak lainyang dilakukan melalui jual beli, tetapi tidak termasuk
akuisisi.
Angka 9Pasal 28

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c .
SK No 052388 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t77 Huruf cYang dimaksud dengan "melindungi" adalah kegiatan yang
dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan
terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar
pencarian orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.

Huruf dYang dimaksud dengan "membantu" adalah mereka yangdengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan

dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan
sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar.
Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Angka 10
Pasal 53

DihapusAngka 11
Pasal 54

DihapusAngka 12
Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(21 ...

SK No 052389 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA- 118 Ayat (2)Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan" adalah orang
perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yangbergantung pada kawasan hutan.
Ayat (3)Cukup jelas

Angka 13
Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 84

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 85

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 92

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 96

Cukup jelas

Angka 19

SK No 052390 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA- 119 Angka 19
Pasal 105
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 1 10A

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalamayat ini adalah setiap orang yang memiliki tzin lokasi

dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini
berlaku.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 1 10B
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha"dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan
usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan

oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini
berlaku.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bContoh penghitungan pembayaran denda
administratif pada usaha perkebunan kelapa sawit
yang berada di dalam kawasan hutan, antara laindilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:a. Luas kawasan hutan yang dikuasai dan
digunakan untuk kegiatan perkebunan.

b. Jangka. . .

SK No 052391 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t20-

b. Jangka waktu

penguasaan kegiatan

perkebunan kelapa sawit dalam kawasan
hutan, dengan perhitungan jangka waktu padasaat usia tanaman produktif secara ekonomi
pertama kali sampai dengan waktu saatterakhir penguasaannya.
c. Persentase tarif denda dari nilai keuntungan

ekonomi yang diperoleh persatuan luas
kegiatan perkebunan kelapa sawit setiap
tahunnya.

Rumus perhitungan denda pada kegiatan
perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:
Denda sama dengan luas perkebunan kelapa sawit
dikalikan dengan jangka waktu kegiatan
perkebunan berada dalam kawasan hutan (tahun)
dikalikan dengan tarif denda dari persentase
keuntungan pertahun (Rupiah).

D:LxJxTD
Keterangan:

L = Luas Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan
hutan (Hektar)
J = Jangka waktu kegiatan perkebunan berada
dalam kawasan hutan (Tahun)
TD = Tarif Denda dari persentase keuntungan per
tahun (Rupiah).

Contoh Asumsi Perhitungan Denda (D) yangdigunakan adalah:a(L) Luas Perkebunan Kelapa Sawit yang berada
di dalam kawasan hutan (dalam satuan Hektar).
Contoh luas perkebunan kelapa sawit dalamkawasan hutan adalah 10.000 (sepuluh ribu)
Hektar;b.(J)SK No 052392 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-r2tb. (J) Jangka waktu kegiatan perkebunan berada

dalam kawasan hutan (dalam satuan tahun).
Perhitungan waktu dimulai saat usia produktif
secara ekonomi sampai dengan terakhir

penguasaannya. Perkebunan kelapa sawit akan
mulai usia produktif (UP) pada usia tanaman
mencapai umur 5 tahun. Sehingga apabila ada
kelapa sawit usia tanaman (UT) 15 tahun padatahun 2O2O, maka diasumsikan jangka waktu
kegiatan perkebunan dihitung sebagai berikut:
Jangka Waktu (J) = Usia Tanaman (UT) - Usia
Tanaman Produktif (UP)J= 15Tahun-5Tahun

J: 1O Tahun;c. (TD) Persentase tarif denda nilai keuntungan

ekonomi yang diperoleh persatuan luas per
tahun (dalam satuan Rupiah), yaitu tarif denda

persentase dari total nilai total keuntungan
ekonomi yang didapatkan oleh kegiatan
perkebunan kelapa sawit selama 1 (satu) tahun.
Contoh Perhitungannya adalah asumsi rata rata
pendapatan bersih (PB) per tahun adalah
Rp25.000.000,00. Persentase Tarif Denda Nilai
Keuntungan (DK) antara 2oo/o - 600/o dari total
pendapatan bersih.

TD : Pendapatan Bersih Per Tahun (PB) x %Tarif Denda Nilai Keuntungan (DK)TD = Rp25.000.000,00 X 20 o/o (Jika tarif 2Ooh) :Rp5.000.0OO,OO

d. Sehingga Perhitungan Total Denda pada Sawit

dengan luas Tanaman 10.000 (sepuluh ribu)
Hektar, Jangka waktu penguasaan perkebunan
10 (sepuluh) tahun dan Tarif Denda 2Oo/o (duapuluh persen) (Rp5.000.000,-) adalah:

D=LxJXTD
D = 10.000 He x 10 tahun x Rp5.000.000,00
D= Rp500.000.000.000,00

Huruf cSK No 052393 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-t22Huruf c

Untuk memberikan efek eksekutorial sanksi

administratif pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
perlu diatur sanksi paksaan oleh Pemerintah Fusat
termasuk pemberlakuan paksa badan (gizelling) bagi
orang yang tidak melaksanakan sanksi
administratif.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 1 1 1
Dihapus.
Angka 22

Pasal 1 12
Dihapus.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Angka 1
Pasal l28A
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 40

SK No 052394 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r23Pasal 40

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 4

Ayat (1)
Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun L945, Minyak dan Gas
Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung
di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atasadalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi
sebesar-besar kemakmuran seluruh ralryat Indonesia.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 5

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 23

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 23A

Cukup jelas.

Angka6...
SK No 052395 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t24-

Angka 6
Pasal 25

Cukup jelas

Angka 7
Pasal 52

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 53

Cukup jelas
Angka 9Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 41

Angka 1
Pasal 4

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 5

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 6

Huruf aSK No 052396 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-t25Huruf a
Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:
a. pembuatan dan penetapan standardisasi;b. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi PanasBumi;c. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;d. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dane. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran

produksi.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf i
Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan
nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan Panas
Bumi.

Angka 4
Pasal 7

Cukup jelas
Angka 5 . .

SK No 052397 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t26Angka 5Pasal 8

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 12DihapusAngka 8
Pasal 13
DihapusAngka 9Pasal 14
DihapusAngka 10
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 1 1
Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

SK No 052398 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t27 -

Angka 13
Pasal 25

Dihapus.

Angka 14
Pasal 36

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal42
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 43

Cukup jelas.

Angka20...
SK No 052399 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-r28Angka 20
Pasal 46

Yang dimaksud dengan "menghalangi atau merintangi
pengusahaan Panas Bumi" adalah segala bentuk tindakanyang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

Angka 2 1
Pasal 47

Cukup jelas
Angka 22
Pasal 48

Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 49

Cukup jelas
Angka 24
Pasal 50

Cukup jelas
Angka 25
Pasal 56

Cukup jelas
Angka 26
Pasal 59

Cukup jelas.
Angka 27. . .

SK No 052400 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-r29Angka 27
Pasal 60

Dihapus.
Angka 28
Pasal 67

Cukup jelas
Angka 29
Pasal 68

Cukup jelas
Angka 30
Pasal 69

Cukup jelas
Angka 31
Pasal 70

Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 71

Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 72

Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 73

Cukup jelas.

Angka3s...
SK No 052401 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-130Angka 35

Pasal74
Dihapus
Pasal42
Angka I
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 3

Ayat (1)Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang
produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan
nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai
oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan
untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan
kemakmuran rakyat.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 4

Ayat (1)Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalahyang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 4 .

SK No 052402 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-131 Angka 4Pasal 5

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 7

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional"

adalah kebijakan energi nasional sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 10
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 1 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara
merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap
penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara
adalah badan usaha yang semata-mata berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Ayat(s) ...
SK No 052403 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-r32Ayat (5)Cukup jelas
Angka 8
Pasal 13
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalahpenyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan
tidak untuk diperjualbelikan.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "lembaga lbadan usaha

lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan
usaha asing.

Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 9Pasal 16
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 18
Cukup jelas

Angka 1 1
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 20

Dihapus.

Angka 13

SK No 052404 A,FRESIDENREFUEL|K INDONESIA-133-

Angka 13
Pasal 21

Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah

memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga
listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga
listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.
Perrzinan berusaha penyediaan tenaga listrik memuat,
antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha
yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha,syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Angka 14
Pasal 22

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 23

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 24

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 25

Cukup jelas

Angka 18
Pasal2T
Cukup jelas

Angka19...
SK No 052405 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-r34Angka 19
Pasal 28

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dPenggunaan produk dan potensi luar negeri dapat
digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri
tidak tersedia.
Angka 20
Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik
milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik
setelah alat pengukur atau alat pembatas
penggunaan tenaga listrik.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.
Ayat (3)

SK No 052406 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-135Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanahyang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak
sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya
oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah
penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi
tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu
induk, dan tapak menara transmisi.
Ayat (3)Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain
penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 32

Cukup jelas
Angka 23

SK No 052407 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-136Angka 23
Pasal 33

Ayat (1)Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua
biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik
dari pembangkit tenaga listrik.
Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi

semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan

jaringan transmisi danlatau distribusi tenaga listrik.
Ayat (2)Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga
listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah
memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.
Angka 24
Pasal 34

Ayat (1)Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua
biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik
oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan
biaya pemakaian (Rp/kwh), biaya pemakaian daya
reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum
yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan)sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk
lainnya.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Angka 25
Pasal 35

Cukup jelas.

Angka26...
SK No 052408 A

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-t37 Angka 26
Pasal 37

Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 44

Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 45

Cukup jelas
Angka 29
Pasal 46

Cukup jelas
Angka 30
Pasal 48

Cukup jelas
Angka 3 1
Pasal 49

Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 50

Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 51A

Cukup jelas
Angka 34

SK No 052409 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-138Angka 34
Pasal 52

DihapusAngka 35
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 43

Angka 1
Pasal 2A

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 4

Ayat (1)Yang di maksud dengan "Badan Pengawas" adalah
lembaga pemerintah yang berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 9

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 9A

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

SK No 052410 A

Ayat (3)PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-139Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Kewajiban mengalihkan kepada negara atau badan

usaha milik negara tidak berlaku bagi orang
perseorangan atau badan usaha yang sudah memiliki
izin sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Ayat (7)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 10Dihapus.
Angka 6
Pasal 14
Ayat (1)Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa
tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai
bahaya radiasi.
Pengawasan ini dimaksudkan agar bahaya itu tidak
terjadi.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "peraturan" yaitu bahwa

pemerintah dalam melakukan pengawasan

mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir
agar tujuan pengawasan tercapai.

Yang dimaksud dengan "perizinanl" yaitu bahwa
Pemerintah mengeluarkan instrumen perizinan untuk
mengendalikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Yang...
SK No 052411 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-140Yang dimaksud dengan "inspeksi" adalah kegiatan
pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktuwaktu untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan
tenaga nuklir dengan peraturan yang ditetapkan.
Angka 7
Pasal 17
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalahpemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaranradiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaranradiasi dan aktivitas yang seharusnya memiliki izin,
antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks,
dan pendeteksi asap.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah
termasuk penentuan tapak dan konstruksi instalasi
nuklir.

Ayat (3)Cukup jelas
Angka 8
Pasal 18
DihapusAngka 9Pasal 20

Ayat (1)Inspeksi dilakukan dalam rangka pengawasan
terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan
peraturan perundang-undangan di bidang
keselamatan nuklir.
Ayat (2)Cukup jelas

Angka 10

SK No 052412 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t4l-

Angka 10
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Penentuan tempat penyimpanan lestari limbah

radioaktif tingkat tinggi perlu ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat karena menyangkut perubahan
suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan

menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah
radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan
disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Angka 1 1
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 44

Angka 1
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 48A

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 50

Cukup jelas
Angka 4 .

SK No 052413 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-t42-

Angka 4
Pasal 53

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 57

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 59

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah
kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi
dan

i.Hflffi ;:L.,i1,"flTil*.*:fai'"f ililterian
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 84
AYat t'lruro

jelas.
AYat(?ru*
jelas.

AYat t?ruro

jelas.
Ayat (a)Huruf aCukup jelas

Huruf b. . .

SK No 052414 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-r43Huruf b
Usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan
swasta melalui kepemilikan modal mayoritas
oleh Pemerintah Pusat.

Huruf cYang dimaksud dengan "pembatasan
kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya
penanaman modal asing.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga
produk dilakukan dalam rangka memeliharakemantapan stabilitas ekonomi nasional serta
ketahanan nasional.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 101
Cukup jelas.
Angka 9Pasal 102
DihapusAngka 10
Pasal 104
Cukup jelas.

SK No 052415 A

Angka 11FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-t44Angka 1 1
Pasal 105
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 105A
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 106
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yangakan menjalankan Industri" adalah Industri baru atauyang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 108
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 1 15
Cukup jelas

Angka 16

SK No 052416 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-145Angka 16
Pasal 1 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit,
inspeksi, pengamatan intensif (surueillancel, ataupemantauan (monitoring).
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Angka 1
Pasal 6

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "label berbahasa Indonesia"
adalah setiap keterangan mengenai Barang yangberbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi
gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuklain yang memuat informasi tentang Barang dan

keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yangdisertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam,ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada
Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan
Barang.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat(3) ...
SK No 052417 A

FRESIDENREFUEL|K INDONESIA-t46-

Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 1 1
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 14
Ayat (1)Pengaturan tentang pengembangan, penataan, danpembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap
Pasar ralqrat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan
perkulakan dimaksudkan untuk menyederhanakan

dan kepastian proses Pertzinan Berusaha yangdiajukan oleh Pelaku Usaha. Penyederhanaan juga
mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lainyang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem
elektronik.
Sebagai contoh Perizinan Berusaha untuk toko
swalayan, selain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
juga memerlukan berbagai perizinan lain antara lainizin prinsip, izin tetangga, Izin Mendirikan Bangunan,tzin domisili, Izin Lingkungan, lzin Usaha Toko
Modern, Surat lzin Toko Obat, Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (khusus toko franchise) serta

berbagai rekomendasi yang menyangkut aspek
pemadam kebakaran. Persyaratan tersebut dapat

berbeda-beda pada setiap daerah dan dengan jangka
waktu tertentu.

Hal ini akan menghambat pengembangan usaha oleh
pelaku usaha terkait toko swalayan.
Untuk
SK No 052418 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t47 Untuk itu melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja
dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha,antara lain Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan,
Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat
Tanda Pendaftaran Waralaba, lzin Domisili, Izin

Lingkungan serta berbagai .rekomendasi yangdilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik,sehingga tidak lagi memerlukan perizinan dan
persetujuan dari masing-masing daerah.

Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini makaproses Pertzinan Berusaha untuk toko swalayan lebihsederhana dan terstandar secara nasional. Selanjutnya
Pelaku Usaha dapat melakukan proses Pertzinan
Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik (online system submission) untuk mendapat
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar

atau izin yang diperlukan berupa standar toko
swalayan.

Yang dimaksud dengan "pemasok" adalah Pelaku
Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada
pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melaluikerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan "pengecer" adalah
perseorangan atau badan usaha yang kegiatan
pokoknya melakukan penjualan secara langsung
kepada konsumen akhir.

Ayat (2tYang dimaksud dengan "tata ruang" adalah wujud
struktur rulang dan pola ruang dengan memperhatikan
jarak dan lokasi pendirian sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 5

SK No 052419 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONE5IA-r48Angka 5Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 24

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 30

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 33

Cukup jelas
Angka 9Pasal 37

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 38

Cukup jelas

Angka 11
Pasal 42

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 43

Cukup jelas

Angka 13

SK No 052420 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-t49-

Angka 13
Pasal 45

Ayat (1)Permohonan impor barang diajukan langsung kepada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, dan persetujuan
Pemerintah Pusat diberikan oleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan setelah ada rekomendasi darikementerian lain jika diperlukan.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 46

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah
dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha
berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat
dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu
diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk
tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya
saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri,pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor
kembali.
SelainSK No 052421 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-150Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan
barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalamrangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai
akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk
keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 49

DihapusAngka 17
Pasal 51

Cukup jelas

Angka 18
Pasal 52

Cukup jelas

Angka 19
Pasal 53

Cukup jelas
Angka 20
Pasal 57

Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 60

Cukup jelas.

Angka22...
SK No 052422 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-151 Angka 22
Pasal 61

Cukup jelas
Angka 23
Pasal 63

Cukup jelas
Angka 24
Pasal 65

Cukup jelas.
Angka 25

Pasal74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat t?"r*dimaksud dengan "pihak lain" adalah perguruan
tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya.
AYat t?ruro
jeras.

Angka 26
Pasal 77

Cukup jelas
Angka 27 . .

SK No 052423 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-t52Angka 27

Pasal77A
Cukup jelas
Angka 28
Pasal 81
Cukup jelas
Angka 29
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 99
Cukup jelas.
Angka 3 1
Pasal 10O
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 1O2
Cukup jelas
Angka 33
Pasal 104
Cukup jelas
Angka 34
Pasal 106
Cukup jelas

Angka 35

SK No 052424 A

FRESIDEN

REPUBUK TNDONESIA-153Angka 35
Pasal 109
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 1 16
Cukup jelas.

Pasal47
Angka 1
Pasal 13
Huruf aJenis-jenis alat ukur, takar, timbang, danperlengkapannya antara lain ialah meter air, meter

gas, meter listrik, meter taxi, meter pulsa telpon, alat
pengukur kelembaban (moishre testefl perlu ditunjuk
tempat-tempat dan daerah-daerah di mana
dilaksanakan tera dan tera ulang.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.
Angka 2

Pasal 17
Ayat (1)

Karena penggunaan alat ukur takar, timbang, danperlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi
Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab di bidang
metrologi maka seharusnyalah pembuatan alat-alat
tersebut dengan Pertzinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat supaya mudah mengawasi dan membina,
sehingga alat-alat itu dibuat oleh orang-orang yangbenar-benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk

memperbaiki alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan
perlu mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat, yaitu supaya mudah mengawasi dan

membimbingnYa'
SK No 052425 A

Dengan...

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-154-

Dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan
memperbaiki timbangan dilakukan oleh orang-orang
yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang
itu dan dengan rasa penuh tanggungjawab, sehingga
para pemilik timbangan tidak akan terperdaya olehorang-orang yang mengaku sebagai reparatir timbangan
padahal tidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan
tersebut dan hanya semata-mata mencari keuntungan
untuk dirinya saja.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 18

Perizinan Berusaha diperlukan untuk menghindari masuk
dan beredarnya alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan, sebab
jika ini terjadi akan menyulitkan dalam melaksanakan
Undang-Undang ini.

Angka 4
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 48

Angka 1
Pasal 4A

Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 7

Huruf aSK No 052426 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-155Huruf a
Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lainkementeriandanf atau
lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian,standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat
dan makanan.

Huruf b
LPH bersifat mandiri

Huruf cYang dimaksud dengan MUI termasuk MUI di provinsi
dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.
Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "lembaga keagamaan Islam
berbadan hukum" diantaranya organisasi bermasa
Islam berbadan hukum dan yayasan Islam yangmengelola pergurLran tinggi.

Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka6...
SK No 052427 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-156Angka 6
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 22

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 27

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 28

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 29

Cukup jelas

Angka 11
Pasal 30

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 32

Cukup jelas

Angka 14

SK No 052428 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-t57 Angka 14
Pasal 33

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 41

Cukup jelas

Angka 19
Pasal42
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 44

Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 48

Cukup jelas
Angka 22

SK No 052429 A

PRESIDEN

REPUBUK INEONESIA-158Angka 22
Pasal 53

Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 55

Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Angka 1
Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 29

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 33

Ayat (1)Pemberian kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan

hukum yang mengajukan rencana pembangunan
perumahan untuk MBR dimaksudkan untuk
mendorong iklim berusaha bagi badan hukum dibidang per-umahan dan permukiman sekaligus dalam

upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan
perumahan bagi MBR.
Ayat (2)

SK No 052430 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-159Ayat (2)Cukup jelas
Angka 4
Pasal 35

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 36

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 40

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 42

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "perjanjian pendahuluan jualbeli" adalah kesepakatan melakukan jual beli rumahyang masih dalam proses pembangunan antara calon

pembeli rumah dengan penyedia rumah yangdiketahui oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "hal yang diperjanjikan"
adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual
kepada konsumen, yang dipasarkan melalui
media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi
tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi
bangunan, harga rumah, prasarana, sarana,
dana utilitas umum perumahan, fasilitas lain,
waktu serah terima rumah, serta penyelesaian
sengketa.

SK No 052431 A

Huruf c .

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-160Huruf c
Cukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan "keterbangunan
perumahan" adalah persentase telah

terbangunnya rumah dari seluruh jumlah unit
rumah serta ketersediaan prasarana, sarana,
dan utilitas umum dalam suatu perumahanyang direncanakan.

Ayat (3)Cukup jelas
Angka 8
Pasal 53

Ayat (1)Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk
menjaga dan meningkatkan kualitas perumahan agar
dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus
mencegah terjadinya penurunan kualitas dan
terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.
Ayat (21Huruf aPerizinan berusaha diberikan kepada pelaku
usaha, sedangkan Persetujuan diberikan kepada
non Pelaku Usaha.

Huruf bYang dimaksud dengan "penertiban" adalah cara

pengendalian yang dilakukan melalui tindakan
penegakan hukum bagi perumahan yang dalam
pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai
dengan rencana atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf cSK No 052432 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-161 Huruf cYang dimaksud dengan "penataan" adalah cara
pengendalian yang dilakukan melalui perbaikan
dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan
tujuan penyelenggaraan perumahan.
Ayat (3)Cukup jelas
Angka 9Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Pelaksanaan ketentuan ini hanya berlaku dalamkondisi normal, namun tidak berlaku dalam kondisi
kahar, antara lain seperti: bencana alam, huru-hara,
perang, dan pandemi.

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 107
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 109
Cukup jelas.
Angka 12SK No 052433 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t62Angka 12
Pasal 1 14
Cukup jelas.

Angka 13BAB IXA
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 134
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 150
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 151
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 51

Angka 1
Pasal 16
Cukup jelas

Angka2...

SK No 052434 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-163-

Angka 2
Pasal 24

Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "persyaratan

administratif' adalah perizinan yang diperlukan
sebagai syarat untuk melakukan pembangunan
rumah susun.

Huruf bYang dimaksud dengan "persyaratan teknis"
adalah persyaratan yang berkaitan dengan
struktur bangunan, keamanan dan keselamatanbangunan, kesehatan lingkungan, kenyamanan,dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang
bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan
fasilitas lingkungan.

Huruf cYang dimaksud dengan "persyaratan ekologis"
adalah persyaratan yang memenuhi analisis
dampak lingkungan dalam hal pembangunan
rumah susun.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 28

Cukup jelas.
Angka 5

SK No 052435 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t64Angka 5Pasal 29

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 30

DihapusAngka 7
Pasal 31

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 32

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 33

Dihapus.

Angka 10
Pasal 39

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah
berfungsinya seluruh atau sebagian bangunan rumah
susun yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan
tata bangunan dan keandalan bangunan rumah susun
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "sebagian pembangunan
rumah susun" adalah satu bangunan rumah susun
atau lebih dari seluruh rencana bangunan rumah
susun dalam satuan lingkungan.
Ayat (2)

SK No 052436 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-165Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas

Angka 11
Pasal 40

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "lingkungan rumah sltslln"
adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelasyang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara

keseluruhan merupakan kesatuan tempat
permukiman.

Yang dimaksud dengan "prasarana" adalah
kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian rumah
susun yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman,

dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase,sanitasi, air bersih, dan tempat sampah.
Yang dimaksud dengan "sarana" adalah fasilitas dalam
lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi
untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, danekonomi meliputi sarana sosial ekonomi (pendidikan,
kesehatan, peribadatan dan perniagaan) dan sarana
umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana
olahraga, tempat pemakaman rrmrlm, sarana
pemerintahan, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan "utilitas umum" adalah
kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan

hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik,
jaringan telepon, dan jaringan gas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat(4) ...
SK No 052437 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t66Ayat (a)Cukup jelas

Angka 12
Pasal 43

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 54

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 56

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pemeliharaarL" adalah
kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta
prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Yang dimaksud dengan "perawatan" adalah kegiatan
memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap
laik fungsi.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.

Angka 15

SK No 052438 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-167 Angka 15
Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal72
Dihapus.
Angka 17
Pasal 73

Dihapus.

Angka 18
Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 108
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 1 10
DihapusAngka 2 1
Pasal 1 12
Dihapus.
Angka 22

Pasal 1 13
Cukup jelas
Angka 23

SK No 052439 A

PRESIDEHREFUEUK INDONESIA-168Angka 23
Pasal 1 14
Cukup jelas
Angka 24

Pasal 1 17
Cukup jelas
Pasal 52

Angka 1
Pasal 5

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "rantai pasok Jasa
Konstruksi" adalah alur kegiatan produksi dan
distribusi material, peralatan, dan teknologi
yang digunakan dalam pelaksanaan Jasa
Konstruksi.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf i. . .
SK No 052440 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-169Huruf i
Cukup jelas.

Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.

Huruf

1

Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

Huruf oCukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf qCukup jelas.

Huruf rCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cSK No 052441 A

PRESIDEN

REPUBL|K INDONEBIA-170Huruf c
Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan
percontohan antara lain pemberian pelatihanbagi penerapan teknologi, metode, dan standarkompetensi baru.

Huruf dCukup jelas

Huruf eStandar remunerasi minimal ditetapkan dengan
mempertimbangkan kompleksitas dari jenis
layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi
dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi yangterkait dengan hasil layanan profesional,

dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi
tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Ayat (5)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cTeknologi prioritas meliputi:
1. teknologi

SK No 052442 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONE5IA- t7L -

1. teknologi sederhana tepat guna dan padat
karya;

2. teknologi yang berkaitan dengan posisi
geografis Indonesia;

3. teknologi konstruksi berkelanjutan;
4. teknologi material baru yang berpotensi tinggi
di Indonesia; dan
5. teknologi dan manajemen pemeliharaan asetinfrastruktur.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 6

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 7

Cukup jelas

Angka4...
SK No 052443 A

. trRESttrEN
REPUBL|K INDONESTA-r72Angka 4Pasal 8

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 9

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 10
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 20

Ayat (1)Kualilikasi usaha menentukan batasan kemampuan
suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan
Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 9Pasal27
Cukup jelas
Angka 10 . .

SK No 052444 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t73Angka 10
Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 1 1
Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 31

DihapusAngka 14
Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 36

DihapusAngka18...
SK No 052445 A

FRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-t74Angka 18
Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yangdikerjakan sendiri merupakan kegiatan yangpekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau
diawasi sendiri oleh pemerintah sebagai penanggung

jawab anggaran, danf atau kelompok masyarakat.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 19
Pasal42
DihapusAngka 20
Pasal 44

Cukup jelas.
Angka 2 1
Pasal 57

Dihapus.
Angka 22
Pasal 58

DihapusAngka 23
Pasal 59

Cukup jelas
Angka 24

SK No 052446 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-t75Angka 24
Pasal 69

Cukup jelas.
Angka 25
Pasal T2

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "tanda daftar pengalaman
profesional" adalah dokumen yang memuat dan
menjelaskan pengalaman tenaga kerja konstruksi yangtelah didaftarkan secara resmi kepada pemerintah.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 74

Dihapus.
Angka 27
Pasal 84

Ayat (1)Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah
Pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa
Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa
Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa
Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha,registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yangteregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan,

akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi
lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja,registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang
konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing,membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk
melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang
belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi
yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga
pendidikan dan pelatihan.

SK No 052447 A

Ayat (2)PRESIDEH
REPUELIK INDONESIA-176Ayat (21Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah
pengembangan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eAsosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara
lain asosiasi terkait material dan peralatan
konstruksi.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Pengaturan pembentukan lembaga antara lain tatacara pemilihan pengurLrs, masa bakti, tugas pokok
dan fungsi, mekanisme kerja lembaga.
Angka 28
Pasal 89

Cukup jelas.
Angka 29

SK No 052448 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-t77 Angka 29
Pasal 92

DihapusAngka 30
Pasal 96

Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 99

Cukup jelas
Angka 32
Pasal 101
DihapusAngka 33
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 53

Angka 1
Pasal 8

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 9

Cukup jelas
Angka 3

SK No 052449 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t78Angka 3
Pasal 12
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 40

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 43

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 44

Cukup jelas
Angka 9Pasal 45

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 11 ...

SK No 052450 A

trRESIDENR,EPUBLIK INDONESIA-r79Angka 11
Pasal 50

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 51

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 56

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 70

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Angka 1
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka2...
SK No 052451 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-180Angka 2
Pasal 36

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "fasilitas utama" adalah jalurkeberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu
penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat
parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali
terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara
lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas
kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos
kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 39

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "lingkungan kerja terminal"adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan
fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3) .

SK No 052452 A

FRESIDENREFUELIK INDONESIA-181 -

Ayat (3)Yang dimaksud dengan swasta termasuk usaha mikro,
kecil, dan menengah.

Angka 5
Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Yang dimaksud dengan swasta termasuk usaha mikro,
kecil, dan menengah.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 43

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Parkir untuk rlmum" adalahtempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut
biaya.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Angka 7

SK No 052453 A

FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA-182Angka 7
Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan swasta termasuk usaha mikro,
kecil, dan menengah.

Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 53

Cukup jelas
Angka 9Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Yang dimaksud dengan "mempunyai kualitas tertentu"
adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis
pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil,
perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 1O

SK No 052454 A

PRESIDEN
R,EFUBL|K INDONESIA-183Angka 10
Pasal 78

Cukup jelas

Angka 1 1
Pasal 99

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastr-uktur" adalah
pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan,perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau
perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan
intensitas penggunaan, perubahan kerapatan gunalahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain
Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang MilikJalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, danfasilitas umum lain. Analisis dampak lalu lintas dalam
implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis
mengenai dampak lingkungan.
Ayat (2)Cukup jelas

Angka 12
Pasal 10O
DihapusAngka 13
Pasal 101
Dihapus.
Angka 14
Pasal 126
Cukup jelas.

Angka15...
SK No 052455 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-t84Angka 15
Pasal 162
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 165
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "angkutan multimoda" adalah
angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit
2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1(satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan
multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barangoleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat
yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 170
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalahtempat pengawasan angkutan barang yang dilakukan
secara efektif dan efisien.
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka18...
SK No 052456 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-185Angka 18
Pasal 173
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 174
Dihapus.
Angka 20
Pasal 175
Dihapus.
Angka 2l

Pasal 176
Dihapus.
Angka 22

Pasal 177
Dihapus.
Angka 23
Pasal 178
Dihapus.
Angka 24

Pasal 179
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 180
DihapusAngka26...
SK No 052457 A

PRESIDEN
R,EtrUBLlK INDONESIA-186Angka 26

Pasal 185
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "trayek atau lintas tertentu"
adalah trayek angkutan penumpang umum orang
yang secara finansial belum menguntungkan,termasuk trayek angkutan perintis.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 27

Pasal 199
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 22O

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "badan hukum" adalahbadan (perkumpulan dan sebagainya) yangdalam hukum diakui sebagai subjek hukum

yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban
hukum, seperti perseroan, yayasan, danlembaga.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.
Ayat(21 ...

SK No 052458 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-r87 Ayat (21Cukup jelas
Angka 29
Pasal 222

Cukup jelas
Angka 30
Pasal 308

Dihapus.
Pasal 56

Angka 1
Pasal24
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 24A

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 28

Cukup jelas
Angka 4
Pasal 32

Cukup jelas

Angkas...
SK No 052459 A

FRESIDEH
REPUELIK INDONESIA-188Angka 5Pasal 32A

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 33

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 33A

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 77

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 80A

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 82

Cukup jelas

Angka 11
Pasal 107
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 1 12
Cukup jelas

Angka13...
SK No 052460 A

FRESIDENREFUEUK INDONESIA-189Angka 13
Pasal 116A
Cukup jelas.
Pasal 1168
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 135
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 168
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 185A
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 188
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 190
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 191
Cukup jelas.

Angka20...

SK No 052461 A

- FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-190Angka 20
Pasal 195
Cukup jelas
Angka 2 1
Pasal 196
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 203

Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 204

Cukup jelas

Angka 24
Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 57

Angka 1
Pasal 5

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" yaitu
bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas
penyelenggaraan pelayaran yang perwujudannya
meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.

Ayat (21SK No 052462 A

PRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA-191 Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Angka 2
Pasal 9Ayat (1)Yang dimaksud dengan "intramoda" meliputi angkutan
laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan
laut khusus, dan angkutan pelayaran-ralryat.

Yang dimaksud dengan "antarmoda" adalah
keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dantransportasi udara.
Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu
kesatuan transportasi nasional.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "trayek tetap dan teratur(liner/' adalah pelayanan angkutan laut yangdilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal
dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Yang dimaksud dengan "trayek tidak tetap dan tidak
teratur (tramper)" adalah pelayanan angkutan lautyang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "jaringan trayek" adalah
kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan
pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
Ayat (4)Pen5rusunan jaringan trayek tetap dan teratur
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dan usaha kepada pengguna jasa dan penyedia jasa
angkutan laut.

Ayat(s) ...

SK No 052463 A

PRESIDENREFUEUK IHDONESIA-t92-

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 13
Ayat (1)Termasuk dalam kegiatan angkutan laut khusus
antara lain kegiatan angkutan yang dilakukan oleh
usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan,pertanian serta kegiatan khusus seperti penelitian,
pengerukan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta
tidak melayani pihak lain dan tidak mengangkut
barang umum.

Angkutan laut khusus baik dalam negeri maupun luar
negeri dapat diselenggarakan dalam rangka memenuhi
kebutuhan yang karena sifat muatannya belum dapat
diselenggarakan oleh penyedia jasa angkutan lautumum.
Ayat (2)Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 14A
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "belum tersedia" adalah jumlah
dan jadwal saat diperlukan kapal berbendera Indonesia

tersebut tidak tersedia atau belum mencukupi

kebutuhan.
Ayat (21

Cukup jelas.

Angka5...

SK No 052464 A,PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-193Angka 5Pasal2T

Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha dalammelakukan kegiatan angkutan di perairan dimaksudkan
sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha
dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.
Angka 6
Pasal 28

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 30

Dihapus.
Angka 8
Pasal 31

Cukup jelas
Angka 9Pasal 32

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 34

Cukup jelas

Angka12...
SK No 052465 A

., PRESTDEN
R.EPUBUK TNDONESIA-t94Angka 12
Pasal 51

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 52

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 90

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 9 1

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu"
adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha
Pelabuhan yang mampu memanfaatkan terminal dan
fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan
yang memberikan manfaat komersial.

Ayat(s) ...
SK No 052466 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-195Ayat (5)Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 96

Cukup jelas

Angka 18
Pasal 97

Cukup jelas

Angka 19
Pasal 98

Cukup jelas
Angka 20
Pasal 99

Cukup jelas
Angka 21
Pasal 103

DihapusAngka 22

Pasal 104
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 106
Cukup jelas.

Angka24...
SK No 052467 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-196Angka 24

Pasal 107
DihapusAngka 25
Pasal 1 1 1
Cukup jelas.
Angka 26

Pasal 124
Yang dimaksud dengan "pengadaan kapal" adalah kegiatan
memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas
maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal
Indonesia.

Yang dimaksud dengan "pembangunan kapal" adalah

pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar
negeri yang langsung berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan "pengerjaan kapal" adalah tahapan
pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan,
perbaikan, dan perawatan kapal.
Yang dimaksud dengan "perlengkapan kapal" adalah bagianyang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong,
penemu (smoke detector)dan pemadam kebakaran, radio danelektronika kapal, dan peta serta publikasi nautika, serta
perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal denganukuran dan daerah pelayaran tertentu.

Yang dimaksud dengan "ketentuan standar internasional"
adalah berpedoman antara lain: Safetg of Lik at Sea (SOLAS)
Conuention, 197 8 beserta peraturan pelaksanaan.
Angka 27

Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21 ...

SK No 052468 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-t97 Ayat (2)Yang dimaksud dengan "perombakan" adalah
perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan
gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah
fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 126

Ayat (1)Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis
kapal ukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih
kecuali:a. kapal perang;
b. kapal negara; danc. kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.
Ayat (2)Huruf aJenis sertifikat kapal penumpang antara lain:
1) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang(meliputi keselamatan konstruksi
perlengkapan, dan radio kapal); dan

2) Sertifikat Pembebasan (sertifikat yangmemperbolehkan bebas dari beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi).

Huruf bJenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang
sesuai dengan SOLAS 1974 antara lain:
1) Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;
2l Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapa1
Barang;3) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal
Barang;4) Sertifikat

SK No 052469 A

,- PRESIDENREPUEUK INDONESIA-198-

4l Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;dan5) Sertifikat Pembebasan (sertifikat yangmemperbolehkan bebas dari beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi).

Huruf cSertifikasi kelaikan dan pengawakan kapal

penangkap ikan dilaksanakan oleh kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
Angka 29

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "ketentuan standarinternasional" adalah berpedoman antara lain: Safetg
of Lik at Sea (SOLAS) Conuention, 1978 beserta
peraturan pelaksanaan.

Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 129

Cukup jelas
Angka 31
Pasal 130

Cukup jelas

Angka32...

SK No 052470 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-199Angka 32
Pasal 133
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 154

Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha, proses
pengukuran, pendaftaran, dan penetapan kebangsaan kapal
pada kapal penangkap ikan dilakukan secara terintegrasi
melalui pelayanan 1 (satu) atap. Sarana dan Prasarana
penyelenggaraan sistem 1 (satu) atap disediakan oleh
Pemerintah Pusat.
Angka 34
Pasal 155

Ayat (1)Pelaksanaan pengukuran kapal dapat dilakukan oleh
kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang perhubungan. Khusus untuk kapal perikanan,

pelaksanaan pengukuran dapat dilakukan oleh

kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang perikanan berdasarkan kompetensi, standar,
dan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian yangmenyelenggarakan pemerintahan dibidangperhubungan.
Ayat (2t
Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 157

Cukup jelas
Angka 36

SK No 052471 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-200 Angka 36
Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pendaftaran kapal" adalah
pendaftaran hak milik atas kapal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain memenuhi ketentuan pendaftaran kapal, yangmerupakan persyaratan untuk menerbitkan surat
tanda kebangsaan kapal Indonesia bagi kapal yangmengibarkan bendera Indonesia sebagai benderakebangsaan sebagaimana dimaksud da-lam UndangUndang ini, pemilik kapal perikanan wajib memenuhi

ketentuan atau persyaratan pendaftaran kapal
perikanan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai pendaftaran kapal
perikanan.

Ayat (a)Yang dimaksud dengan "grosse akta pendaftaran"adalah salinan resmi dari minut (asli dari akta
pendaftaran).

Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen

kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik kapal
pada saat mendaftarkan kapalnya antara lain berupa:

1. Bagi kapal bangunan baru
a. kontrak pembangunan kapal;
b. berita acara serah terima kapal; danc. surat keterangan galangan.

2. Bagi kapal yang pernah didaftar di negara laina. bill of sale; danb. protocol of deliuery and acceptance.

Ayat (5)

SK No 052472 A

FRESTDENREPUEUK INDONESIA-20t Ayat (5)Yang dimaksud dengan "tanda pendaftaran"

merupakan rangkaian angka dan huruf yang terdiri
atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran daritempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran,

dan kode kategori kapal.

Contoh:2OO8 Pst No.4999lL

Pst

Tahun pendaftaran kapal
Kode pengukuran dari tempat
kapal didaftar

No.

Nomor

4999

Nomor akta pendaftaran kapal

L

Kode kategori kapal (L kodekategori untuk kapal laut, N

2008

kode kategori untuk kapal
nelayan, P kode kategori
untuk kapal pedalaman yaitu
kapal yang berlayar di sungai
dan danau).
Angka 37
Pasal 159
Cukup jelas

Angka 38
Pasal 163

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas

Ayat(3) ...
SK No 052473 A

,

FRESIDEN

REPUEUK INDONESIA-202 Ayat (3)Yang dimakud dengan "perairan sungai dan danau"
meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan, danrawa.

Angka 39
Pasal 168
Cukup jelas
Angka 40
Pasal 169
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kapal untuk jenis dan ukuran
tertentu" adalah kapal barang dengan ukuran GT 500(lima ratus Gross Tonnagel atau lebih dan kapal
penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaraninternasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar didalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan
tersendiri.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "lembaga yang diberikan
kewenangan oleh Pemerintah Pusat" adalah badan
klasifikasi yang diakui Pemerintah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 41

SK No 052474 A

/ PRESTDENREPUEUK INDONESIA-203 Angka 4 1
Pasal 170
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "ukuran tertentu" adalah
kapal barang dengan ukuran GT 5OO (lima ratus Gross
Tonnagel atau lebih dan kapal penumpang semua
ukuran yang melakukan pelayaran internasional,
sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri
jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)

Untuk kapal yang berlayar di dalam negeri pengaturan
mengenai sertifikat ditetapkan tersendiri.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 42

Pasal 171
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 197

Cukup jelas
Angka 44

Pasal 204

Cukup jelas.

Angka4s...
SK No 052475 A

.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-204 Angka 45
Pasal 213

Cukup jelas.
Angka 46
Pasal 225

Cukup jelas.
Angka 47

Pasal 243

Cukup jelas.
Angka 48

Pasal273
Cukup jelas
Angka 49
Pasal 288

Cukup jelas
Angka 5O
Pasal 289

Cukup jelas
Angka 51
Pasal 290

Cukup jelas
Angka 52
Pasal 291

Cukup jelas
Angka 53

SK No 052476 A

' FREStoEN
REPUEUK INDONESIA-205 Angka 53
Pasal 292

Cukup jelas
Angka 54
Pasal 293

Cukup jelas.
Angka 55
Pasal 294

Cukup jelas.
Angka 56
Pasal 295

Cukup jelas
Angka 57
Pasal 296

Cukup jelas
Angka 58
Pasal 297

Cukup jelas
Angka 59
Pasal 298

Cukup jelas
Angka 60
Pasal 299

Cukup jelas

Angka61...
SK No 052477 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-206 Angka 6 1
Pasal 307

Cukup jelas
Angka 62

Pasal 308

Cukup jelas
Angka 63
Pasal 310

Cukup jelas
Angka 64
Pasal 313

Cukup jelas.
Angka 65
Pasal 314

Cukup jelas.
Angka 66
Pasal 32 1

Cukup jelas
Angka 67

Pasal 322

Cukup jelas
Angka 68
Pasal 336

Cukup jelas

Pasal58...
SK No 052478 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-207 -

Pasal 58

Angka 1
Pasal 13
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 14
Dihapus.
Angka 3
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 19
Cukup jelas

Angka 8SK No 052479 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-208 Angka 8
Pasal 20

DihapusAngka 9Pasal 2 1

Dihapus.

Angka 10
Pasal22
DihapusAngka 11
Pasal 26

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 31

DihapusAngka 14
Pasal 32

DihapusAngka 15
Pasal 33

DihapusAngka16...
SK No 052480 A

FRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-209 -

Angka 16
Pasal 37

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 40

Cukup jelas

Angka 18
Pasal 4 1

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 42

Dihapus.
Angka 20
Pasal 43

Dihapus.
Angka 2 1
Pasal 45

Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 46

Cukup jelas.

Angka23...

SK No 052481 A

FRESIEENREPUBUK IHDONESIA-2lo -

Angka 23

Pasal47
Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cPersonel pemegang lisensi ahli perawatan pesawat
udara yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya
dapat melakukan perawatan pesawat udara untuk

perusahaan angkutan udara bukan niaga yangberkapasitas penumpang kurang dari 9 (sembilan)
orang.

Angka 24
Pasal 48

Dihapus.
Angka 25
Pasal 49

Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 50

Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 51

Cukup jelas

Angka28...

SK No 052482 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-2tl -

Angka 28
Pasal 58

Ayat (1)Personel pesawat udara meliputi personel operasi
pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat
udara, dan personel perawatan pesawat udara.
Personel operasi pesawat udara meliputi:
a. penerbang; danb. juru mesin pesawat udara.

Personel penunjang operasi pesawat udara meliputi:
a. personel penunjang operasi penerbangan; danb. personel kabin.

Personel perawatan pesawat udara, yaitu personelyang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat
udara.
Ayat (21Yang dimaksud dengan "sah" adalah dikeluarkan atau
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan "masih berlaku" adalah lisensi

yang diberikan memiliki batas waktu berlakunya
sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Angka 29
Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 61

Cukup jelas

Angka31...

SK No 052483 A

- PRESIDENREPUEUK INDONESIA-2t2 Angka 3 1
Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah:a. tidak tersedianya kapasitas pesawat udara di
Indonesia;
b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan pesawat
udara Indonesia untuk melakukan kegiatan
angkutan udara;c. bencana alam; dan/ataud. bantuan kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan "dalam waktu yang terbatas"adalah waktu pengoperasian pesawat udara asing
dibatasi sampai dapat ditanggulanginya keadaan
tertentu oleh pesawat udara Indonesia.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "perjanjian antarnegara"adalah perjanjian pelimpahan kewenangan fungsi
kelaikudaraan.
Ayat (a)Yang dimaksud "persyaratan kelaikudaraan" adalah
sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 64

Dihapus.
Angka 33

SK No 052484 A

PRESIDEH

REPUBUK INDONESIA-2t3 Angka 33
Pasal 66

Cukup jelas
Angka 34
Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "tanda identitas" adalah tanda
pendaftaran.

Angka 35
Pasal 84

Cukup jelas
Angka 36
Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalahadanya kebutuhan kapasitas angkutan udara padarute tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas
angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan angkutan udara niaga tidak
berjadwal, antara lain paket wisata, MICE (meeting,insentiue trauel, conuention, and exhibition), angkutan

udara haji, bantuan bencana alam, kegiatan
kemanusiaan, dan kegiatan yang bersifat nasional daninternasional.

Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" adalah
persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka
waktu tertentu, paling lama 6 (enam) bulan dan hanya
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali pada rute yangsama.

Ayat(3) ...
SK No 052485 A

FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA-214 Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 9 1

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalahkeadaan tidak terpenuhi atau tidak terlayaninya
permintaan jasa angkutan udara oleh badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal pada rute tertentu.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 93

Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 94

Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 41

SK No 052486 A

FRESIDENREPUELIK INDONESIA-2r5 Angka 41
Pasal 96

Cukup jelas
Angka 42
Pasal 97

Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "pelayanan standar
maksimum" (fiill seruicesl antara lain, pemberian
makan dan minum, makanan ringan, danfasilitas rLrang tunggu eksekutif (loungel untuk
kelas bisnis (business class) dan kelas utama(ftrst class).

Huruf bYang dimaksud dengan "pelayanan standar
menengah" (medium seruicesl antara lain,pemberian makanan ringan, dan fasilitas lain
ruang tunggu eksekutif untuk penumpang kelas
ekonomi tertentu.

Huruf cYang dimaksud dengan "pelayanan standarminimum" (no frillsl, antara lain, hanya ada 1(satu) kelas pelayanan, tanpa pemberian makan
dan minum, makanan ringan, fasilitas ruang

tunggu eksekutif, dan dikenakan biaya untuk
bagasi tercatat.

Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 99

DihapusAngka44...

SK No 052487 A

'/ PRESTDEN
REtrUELlK INDONESIA-2t6 Angka 44

Pasal 1O0
Cukup jelas
Angka 45
Pasal 109
Cukup jelas.
Angka 46
Pasal 1 10
Dihapus.
Angka 47

Pasal 1 1 1
Dihapus.
Angka 48
Pasal 1 12
Cukup jelas.
Angka 49
Pasal 1 13
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dipindahtangankan" adalah
perubahan kepemilikan sebagian atau seluruh sahambadan usaha angkutan udara niaga berupa
penggabungan (merger) atau pengambilalihan (akuisisi).

Ayat (2)Cukup jelas.

Angka50...

SK No 052488 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-2r7 Angka 50
Pasal 1 14
Cukup jelas.
Angka 51
Pasal 1 18
Cukup jelas
Angka 52
Pasal 1 19
Cukup jelas
Angka 53
Pasal 120
Cukup jelas
Angka 54
Pasal 130
Cukup jelas
Angka 55
Pasal 131
Dihapus.
Angka 56
Pasal 132
Dihapus.
Angka 57
Pasal 133
Dihapus.
Angka 58

SK No 052489 A

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-2r8 Angka 58
Pasal 137
Cukup jelas.
Angka 59
Pasal 138
Cukup jelas.
Angka 60
Pasal 139
Cukup jelas
Angka 61
Pasal 205

Cukup jelas
Angka 62

Pasal 215

Dihapus.
Angka 63
Pasal 218

Cukup jelas.
Angka 64
Pasal 2 19

Cukup jelas
Angka 65

Pasal221
Cukup jelas
Angka 66

SK No 052490 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-2t9 Angka 66
Pasal 222

Cukup jelas.
Angka 67
Pasal 224

Cukup jelas.
Angka 68
Pasal 225

Cukup jelas.
Angka 69
Pasal 233

Cukup jelas.
Angka 70
Pasal 237

Cukup jelas.
Angka 71
Pasal 238

Cukup jelas.
Angka 72
Pasal 242

Cukup jelas.
Angka 73
Pasal 247

Cukup jelas

Angka74...
SK No 052491 A

.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-220 Angka 74
Pasal 249

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu", antara lain,
untuk tujuan medical euaanation dan penanganan bencana.
Angka 75
Pasal 250
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu", dapat berupa:
a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya
sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya bandar

udara umum; dan/ataub. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar
udara umum dan belum ada moda transportasi yang
memadai.
Angka 76
Pasal 252

Cukup jelas.
Angka 77
Pasal 253

Cukup jelas.
Angka 78
Pasal 254

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "memenuhi ketentuan

keselamatan dan keamanan", antara lain, memiliki
buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter (heliport manuat).

Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 79

SK No 052492 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-22r Angka 79
Pasal 255

Cukup jelas.
Angka 80
Pasal 275

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan "unit pelayanan navigasi
penerbangan di bandar udara" terdiri atas
pelayanan aerodrome oleh personel pemandu(aerodrome control), pelayanan komunikasi
penerbangan (aeronautical fligLtt information
seruicesl, dan pelayanan aerodrome tanpa
personel pemandu (un- attende d) .

Huruf bYang dimaksud dengan "unit pelayanan navigasi
pendekatan" adalah unit pelayanan navigasi
penerbangan pada kawasan pendekatan
kedatangan (standard arrtual routel dan
keberangkatan (standard instrument de p arturel .

Huruf cYang dimaksud dengan "unit pelayanan navigasi
penerbangan jelajah" adalah unit pelayanan lalu
lintas penerbangan terkendali yang diberikan
kepada pesawat udara yang mendapatkan
persetujuan dari personel pemandu lalu lintas

penerbangan (air traffic control clearance),

pelayanan informasi penerbangan lflightinformation seruicel, dan pelayanan kesiagaan(alerting seruice).

Angka 8 1

SK No 052493 A

. PRESIDENREFUBUK INDONESIA-222 Angka 8 1
Pasal 277

Cukup jelas.
Angka 82
Pasal 292

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "personel navigasi
penerbangan yang terkait langsung dengan
pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
fasilitas navigasi penerbangan" meliputi:
a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yangterdiri atas:
1. pemandu lalu lintas penerbangan; dan
2. pemandu komunikasi penerbangan.

b. personel teknik telekomunikasi penerbangan,yang terdiri atas:

1. teknisi komunikasi penerbangan;
2. teknisi radio navigasi penerbangan;
3. teknisi pengamatan penerbangan; dan
4. teknisi kalibrasi penerbangan.
c. personel pelayanan informasi aeronautika; dand. personel perancang prosedur penerbangan adalah
personel yang bertugas antara lain:

1) merancang suatu prosedur pergerakan
pesawat udara untuk:a) keberangkatan (standard instntment

departure). Prosedur pergerakan pesawat

udara keberangkatan adalah jalur
penerbangan tertentu dari suatu bandara,ditandai oleh fasilitas navigasi, yangmerupakan panduan bagi penerbang.

b) kedatangan. . .

SK No 052494 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-223 -b) kedatangan (standard instrument ariualroute). Prosedur pergerakan pesawat udara
kedatangan adalah jalur penerbangantertentu menuju suatu bandara, ditandai

oleh fasilitas-fasilitas navigasi, yangmerupakan panduan bagi penerbang.

c) ancangan pendaratan (instntment approachprocedure). Prosedur pergerakan pesawat
udara ancangan pendaratan adalah
rangkaian manuver yang ditetapkan bagi
penerbang dalam melaksanakan prosedur
ancangan pendaratan dengan hanya
berpedoman pada instrumen-inptrumen
yang terdapat dalam cockpit serta fasilitas
komunikasi dan navigasi.

d) terbang jelajah (en-route). Prosedur

pergerakan pesawat udara terbang jelajahadalah prosedur pergerakan pesawat udara
yang dimulai dari fase keberangkatan
sampai dengan awal fase kedatanganmelalui suatu jalur penerbangan dengan
batas ketinggian minimum yangditentukan (minimum en-route altitudel .
2) melakukan kajian aeronautika terhadap objek
halangan yang berada dalam area operasi
penerbangan.
Angka 83
Pasal 294

Cukup jelas.
Angka 84
Pasal 295

Cukup jelas.
Angka 85
Pasal 317

Cukup jelas

Angka86...
SK No 052495 A

,

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-224 Angka 86
Pasal 389

Cukup jelas
Angka 87
Pasal 392

Cukup jelas
Angka 88
Pasal 418

Cukup jelas
Angka 89
Pasal 423

Cukup jelas
Angka 90
Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Angka 1
Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21 .

SK No 052496 A

- FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-225 Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan
tingkat pertama" adalah pelayanan kesehatanyang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.

Huruf bYang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan
tingkat kedua" adalah pelayanan kesehatanyang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan spesialistik.

Huruf cYang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan
tingkat ketiga" adalah pelayanan kesehatan yangdiberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub
spesialistik.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 35

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 60

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "alat dan teknologi" dalamketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengantindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.
Ayat (2)Cukup jelas.

Angka4...
SK No 052497 A

.

PRESIDENREFUEUK INDONESIA-226 Angka 4Pasal 106
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah Obat,
Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik.
Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen
kesehatan dan obat kuasi.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 1 1 1
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "standar" antara lain terkait
dengan pemberian tanda atau label yang berisi:a. Nama produk;b. Daftar bahan yang digunakan;c. Berat bersih atau isi bersih;d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukan makanan dan minuman ke dalam
wilayah Indonesia; dane. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (41
Cukup jelas.
Angka 6

SK No 052498 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-227 Angka 6
Pasal 182
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 183
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 187
Cukup jelas
Angka 9Pasal 188
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 61

Angka 1
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 24

Ayat (1)Kemampuan pelayanan antara lain ditentukan oleh

sumber daya manusia, bangunan, sarana, danperalatan.
Ayat (2)

SK No 052499 A

FRESIDENREFUELIK INDONESIA-228 Ayat (2)Cukup jelas
Angka 3
Pasal 25

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 26

Cukup jelas
Angka 5
Pasal2T
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 28

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 29

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "standar pelayanan
rumah sakit" adalah semua standar pelayanan

yang berlaku di rumah sakit, antara lainStandar Prosedur Operasional, standar
pelayanan medis, standar asuhan keperawatan.

Huruf cCukup jelas

Huruf dSK No 052500 A

PRESIDEN

REFUtsUK INDONESiA-229 -

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "pasien tidak
mampu/miskin" adalah pasien yang memenuhi
persyaratan yang diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hYang dimaksud dengan "penyelenggaraan rekam
medis" dalam ayat ini adalah dilakukan sesuai
dengan standar yang secara bertahap
diupayakan mencapai standar internasional.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

Huruf oSK No 052501 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-230 Huruf oRumah Sakit dibangun serta dilengkapi dengan
sarana, prasarana dan peralatan yang dapat
difungsikan serta dipelihara sedemikian rupa

untuk mendapatkan keamanan, mencegah
kebakaran/bencana dengan terjaminnya
keamanan, kesehatan dan keselamatan pasien,
petugas, pengunjung, dan lingkungan Rumah
Sakit.

Huruf p
Cukup jelas

Huruf rYang dimaksud dengan "peraturan internal
Rumah Sakit" (hospital bg laus) adalah
peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bg
lausl dan peraturan staf medis Rumah Sakit(medical staff bg law) yang disusun dalamrangka menyelenggarakan tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate
gouernance) dan tata kelola klinis yang baik
(good clinical gouerrLance). Dalam peraturan stafmedis Rumah Sakit (medical staff by lawl antara
lain diatur kewenangan klinis (Clinical Piuilege).

Huruf sCukup jelas

Huruf tCukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 40

Cukup jelas.
Angka 9SK No 052502 A

PRESIDENREPUEUK INI}ONESIA-23t Angka 9Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "pengawasan yang bersifat
teknis medis" adalah audit medis.
Yang dimaksud dengan "pengawasan yang bersifat
teknis perumahsakitan" adalah audit kinerja rumah
sakit.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 62

Angka 1
Pasal 5

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 9

Cukup jelas

Angka3...
SK No 052503 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-232 Angka 3
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 18
Ayat (1)Surat persetujuan ekspor dari Pemerintah berisi

keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis,
bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk
diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir dinegara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor

dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk
kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Surat Persetujuan Impor dari Pemerintah berisi

keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis,
bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk
diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir dinegara pengekspor, jangka waktu pelaksanaan impor

dan keterangan bahwa impor tersebut untuk
kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 20

Cukup jelas
Angka 7 . .

SK No 052504 A

.

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA-233 -

Angka 7
Pasal 21

Cukup jelas
Angka 8

Pasal22
Cukup jelas

Pasal 63

Angka 1
Pasal 1 1
Ayat (1)Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk
memberikan Perizinan Berusaha kepada lebih darisatu industri farmasi yang berhak memproduksi obat
Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan
maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika
dapat lebih mudah dilakukan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21 ...

SK No 052505 A

,

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-234 Ayat (2)Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu"
dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar

farmasi milik negara dimaksud tidak dapat

melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor
Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lainlain.
Ayat (3)Cukup jelas
Angka 3
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 18
Ayat (1)Perusahaan Pedagang Besar Farmasi dalam ketentuan
ini adalah BUMN maupun swasta.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 22

Cukup jelas
Angka 7

Pasal24
Cukup jelas.

SK No 052506 A

Angka8...

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-235 Angka 8
Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 39

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, danpedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki
izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)Ketentuan ini menegaskan bahwa Perizinan Berusahabagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah
diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian
sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 64

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 14
Cukup jelas
Angka 3

SK No 052507 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-236 -

Angka 3
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah
penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk
konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku
energi, industri dan/atau ekspor.
Angka 4
Pasal 36

Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 39

Usaha tani meliputi peningkatan produksi, kesejahteraan
Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha
Pangan mikro dan kecil.
Angka 6
Pasal 68

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "rantai Pangan" adalah urutan
tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan,

distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu
Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi
hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan
dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan "secara terpadu" adalahpenyelenggaraan Keamanan Pangan harus
dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semuapemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.
Ayat(21 ...

SK No 052508 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-237 Ayat (21Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan
berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakanproses pengambilan keputusan yang dilakukan secara
sistematis dan transparan berdasarkan informasi
ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko,dan komunikasi risiko.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (a)Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 7
Pasal T2

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal T4

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 77

Ayat (1)Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam
Perizinan Berusaha adalah dari aspek Keamanan
Pangan.

Ayat (2)

SK No 052509 A

.

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-238 Ayat (21Yang dimaksud dengan "bahan baku" adalah bahanutama yang dipakai dalam kegiatan atau proses

Produksi Pangan, yang dapat berupa bahan mentah,bahan setengah jadi, atau bahan jadi.
Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahanyang tidak termasuk bahan baku maupun bahan
tambahan Pangan.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 1 1
Pasal 87

Dihapus.

Angka 12
Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 89A

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 9 1

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

SK No 052510 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-239 -

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "Pangan Olahan tertentu"
adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri
rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang
memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan
peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 133
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 134
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 135
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 139
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 14O
Cukup jelas
Angka 20

SK No 052511 A

- FRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-240 Angka 20
Pasal 141
Cukup jelas
Angka 2 1
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 65

Ayat (1)Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ketentuan ini
pada dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha

tidak berlaku pada sektor Pendidikan kecuali lembaga

pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur
tersendiri.
Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa pengelolaansatuan Pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat
disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan
demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yangdiperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan
operasionalnya tidak dapat sama dengan perlakuan,persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan
yang dapat bersifat laba.
Ketentuan izin untuk satuan Pendidikan tetap mengikuti
ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru
dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol3 tentang
Pendidikan Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL9 tentang
Pesantren.

Undang-undang

SK No 052512 A.

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-24t Undang-Undang tersebut tidak diatur dalam UndangUndang ini dan oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi
satuan Pendidikan tersebut termasuk satuan Pendidikannonformal yang dikelola oleh masyarakat melakukan proses
izin melalui sistem Pertzinan Berusaha sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
Ketentuan pasal ini memberikan ruang bagi pengelola satuan
Pendidikan secara suka rela untuk dapat menggunakanproses sistem Perizinan Berusaha antara lain untuk proses
kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, dan standarbangunan Gedung. Untuk pengelolaan satuan Pendidikan
cukup dengan proses yang telah ada sehingga tidak
dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha yang diatur
dalam Undang-Undang ini.
Sebagai contoh bahwa untuk pendirian pesantren telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OI9 tentang
Pesantren yang mengatur bahwa pendirian pesantren hanya

dengan mendaftarkan kepada menteriyangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Sehingga dengan demikian pendirian pesantren tidak
berlaku kewajiban untuk menggunakan sistem Perizinan
Berusaha dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 66

Angka 1
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 22

Cukup jelas.

Angka4...
SK No 052513 A

PRESTDENREPUELIK INDONESIA-242 -

Angka 4
Pasal 78

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 79

Dihapus.

Pasal 67

Angka 1
Pasal 14
Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan usaha "daya tarik

wisata" adalah usaha yang kegiatannya

mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik

wisata budaya, dan daya tarik wisata
buatan/ binaan manusia.

Huruf bYang dimaksud dengan usaha "kawasan

pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya
membangun dan/ atau mengelola kawasan

dengan luas tertentu untuk memenuhi
kebutuhan pariwisata.

Huruf cYang dimaksud dengan usaha "jasa transportasi
wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan
angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan

pariwisata, bukan angkutan transportasi
reguler/umum.

Huruf dSK No 052514 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-243 Huruf dYang dimaksud dengan usaha "jasa perjalanan
wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan

usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro
perjalanan wisata meliputi usaha penyediaanjasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa
pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata,termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha

jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket
dan pemesanan akomodasi serta pengurusan
dokumen perjalanan.

Huruf eYang dimaksud dengan usaha "jasa makanandan minuman" adalah usaha jasa penyediaan
makanan dan minuman yang dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa
boga, dan bar I kedai minum.
Huruf fYang dimaksud dengan usaha "penyediaan
akomodasi" adalah usaha yang menyediakan
pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi
dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha
penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila,
pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan

karavan, dan akomodasi lainnya yangdigunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf gYang dimaksud dengan usaha "penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan
usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa
usaha seni pertunjukan, arena permainan,
karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan

rekreasi lainnya yang bertujuan untuk
pariwisata.

Huruf h. . .

SK No 052515 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-244 -

Huruf hYang dimaksud dengan usaha "penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, danpameran" adalah usaha yang memberikan jasabagi suatu pertemuan sekelompok orang,
menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan
dan mitra usaha sebagai imbalan atasprestasinya, serta menyelenggarakan pamerandalam rangka menyebarluaskan informasi dan
promosi suatu barang dan jasa yang berskala
nasional, regional, dan internasional.

Huruf i
Yang dimaksud dengan usaha "jasa informasi
pariwisata" adalah usaha yang menyediakan
data, berita, feature, foto, video, dan hasil

penelitian mengenai kepariwisataan yangdisebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau
elektronik.

Huruf jYang dimaksud dengan usaha 'Jasa konsultan
pariwisata" adalah usaha yang menyediakan
saran dan rekomendasi mengenai studi
kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha,
penelitian, dan pemasaran di bidang
kepariwisataan.
Huruf kCukup jelas.

Huruf I

Yang dimaksud dengan "usaha wisata tirta"
merupakan usaha yang menyelenggarakan
wisata dan olahraga anr, termasuk penyediaan
sarana dan prasarana serta jasa lainnya yangdikelola secara komersial di perairan laut,pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m .

SK No 052516 A

, PRESIDENREPUEUK INDONESIA-245 Huruf m

Yang dimaksud dengan "usaha spa" adalah
usaha perawatan yang memberikan layanan
dengan metode kombinasi terapi air, terapi

aroma, prjat, rempah-rempah, layanan

makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas
fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa danraga dengan tetap memperhatikan tradisi danbudaya bangsa Indonesia.
Ayat (2)Cukup jelas

Angka 2

Pasal 15
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 16
Dihapus.
Angka 4
Pasal 26

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eSK No 052517 A

- PRESIDEN
REPUBUK IHDONESIA-246 Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha pariwisata
dengan kegiatan yang berisiko tinggi" meliputi,
antara lain wisata selam, arung jeram, panjat
tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi
objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar
di alam bebas.
Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 29

Cukup jelas.

Angka6...

SK No 052518 A

' pREsroEN
REPUBLIK INDONESIA-247 Angka 6
Pasal 30

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 54

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 56

DihapusAngka 9Pasal 64

Dihapus
Pasal 68

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 20

Cukup jelas.

Angka4...

SK No 052519 A

PRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA-248 Angka 4Pasal 58

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan taminan bank" adalah garansibank atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.

Huruf dCukup jelas.
Angka 5
Pasal 59

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 61

Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 63

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 83

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 84

Cukup jelas.

Angka10...
SK No 052520 A

. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-249 Angka 10
Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 89

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 9 1

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 92

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 94

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 95

Cukup jelas

Angka 17
Pasal 99

Cukup jelas

Angka 18

SK No 052521 A

.

PRESIDEN
REFUBLIIq INDONESIA-250 Angka 18
Pasal 101
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 103
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 104
Cukup jelas
Angka 2 1
Pasal 106
Cukup jelas
Angka 22

Pasal 118A
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 1 19A
Cukup jelas
Angka 24

Pasal 125
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 69 .

SK No 052522 A

./ PRESIDENREPUEUK INDONESIA-25r Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Angka 1
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 13
Dihapus.
Angka 4
Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 71

Angka 1
Pasal 1 1
Ayat (1)Pemenuhan Perizinan Berusaha

dalampenyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai

upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk

mendorong pertumbuhanpenyelenggaraan

telekomunikasi yang sehat.

Pemerintah memublikasikan secara berkala atas
daerah/wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan

jaringan dan

atau jasa

telekomunikasi.
Penyelenggaraan telekomunikasi wajib memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan
Berusaha.

Ayat(2)...
SK No 052523 A

., FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-252 -

Ayat (2)Cukup jelas

Angka 2
Pasal 28

Ayat (1)Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

merupakan pola perhitungan untuk menetapkan
besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif
awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan
formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah
komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan
formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga
antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat,
dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.
Ayat (2)Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 30

Ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalahkebutuhan jasa telekomunikasi di suatu daerah yangkarena keadaan tertentu belum dapat dijangkau olehjasa telekomunikasi. Oleh karena itu Undang-Undang
ini memandang perlu untuk memberikan
kemungkinan kepada penyelenggara telekomunikasi
khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk
kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan

jasa telekomunikasi kepada masyarakat yangbertempat tinggal di daerah tersebut.
Ayat (21SK No 052524 A

' FREsIoEN
REPUEUK INDONESIA-253 Ayat (2)Peyelenggara telekomunikasi khususyangmenyelenggarakan jaringan dan atau jasa
telekomunikasi dapat melanjutkan penyelenggaraan
jaringan dan atau jasa telekomunikasi dengan
pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dankesinambungan pelayanan kepada pengguna. Dalam
hal ini penyelenggara telekomunikasi khusus yangbersangkutan wajib memenuhi seluruh ketentuanyang berlaku bagi penyelenggaraan jaringan dan/atau
jasa telekomunikasi.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 32

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 33

Ayat (1)Pemberian Perizinan Berusaha terkait penggunaan

spektrum frekuensi radio didasarkan padaketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil
analisis teknis.
Slot orbit satelit bukan merupakan aset nasional.
Pemberian Perizinan Berusaha penggunaan spektrum
frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme seleksi
atau evaluasi.
Ayat (2)Pemberian persetujuan terkait penggunaan spektrum

frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan
spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis.
Pemberian persetujuan terkait penggunaan spektrum
frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme evaluasi.
Ayat(3) ...
SK No 052525 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-254 -

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "sesuai dengan peruntukan"adalah penggunaan spektrum frekuensi radio wajib
sesuai dengan perencanaan spektrum frekuensi radio
dan ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi
radio yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Yang dimaksud dengan "gangguan yang merugikan"
adalah jenis gangguan/inteferensi yang memberikan
dampak merugikan terhadap penggunaan spektrum
frekuensi radio yang mendapatkan proteksi dari
Pemerintah Pusat.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7tCukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (e)Cukup jelas.

Angka 6

SK No 052526 A/PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-255Angka 6
Pasal 34

Ayat (1)

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio
merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi
sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu,
biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga
sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar
frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Besarnya
biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan
jenis dan lebar pita frekuensi. Jenis frekuensi akanberpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan

lebar pita frekuensi akan berpengaruh padakapasitas/jumlah informasi yang dapat
dibawa/ dikirimkan.

Ayat (2)Cukup jelas
Angka 7
Pasal 34A

Cukup jelas
Pasal 34B

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "infrastruktur pasif' termasuk
tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (ducting),
tiang telekomunikasi (tower), tiang (1tole), dan lain-lainyang dapat digunakan untuk penggelaran jaringan
telekomunikasi.
Ayat (21Yang dimaksud dengan "infrastruktur" dalamketentuan ini adalah infrastruktur aktif.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat(41 ...

SK No 052527 A

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-256 Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 45

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 46

DihapusAngka 10
Pasal4T
Cukup jelas.

Angka 1 1
Pasal 48

Dihapus.
Pasal 72

Angka 1
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 25

Cukup jelas

Angka3...

SK No 052528 A

. PRESIDENITEPUEL|K INDONESIA-257 Angka 3
Pasal 33

Cukup jelas
Angka 4
Pasal 34

DihapusAngka 5
Pasal 55

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 57

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 58

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 60A

Ayat (1)Penyelenggaraan penyiaran harus mengikuti
perkembangan teknologi untuk meningkatkan
efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan

spektrum elektromagnetik lainnya, kualitas

penerimaan dan pilihan program siaran radio dan
televisi bagi masyarakat, efisiensi dalam operasional
penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi dan
pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan
bidang penyiaran.
Ayat (2)

SK No 052529 A

- PRESIDENREPUEUK INDONESIA-258 Ayat (2)Yang dimaksud dengan "migrasi penyiaran televisi
terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital"
adalah proses yang dimulai dengan penerapan sistem
penyiaran berteknologi digital untuk penyiaran
televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi
terestrial dan dilakukan secara bertahap, serta
diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi
analog dalam lingkup nasional.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal74
Angka 1
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 21

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 38

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 52

Cukup jelas
Angka 5

SK No 052530 A

' pnEslprN
REFUEL|K TNtrONESIA-259 Angka 5Pasal 55

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 56

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 66

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 67

Cukup jelas.
Angka 9Pasal 68

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 69

Cukup jelas

Angka 11
Pasal 69A

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 72

Cukup jelas

Angka13...
SK No 052531 A

- trRESIDENREPUELIK INDONESIA-260 Angka 13
Pasal 73

Cukup jelas

Angka 14
Pasal T4

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 75

Pasal 15
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" ar'ttaralain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran,perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika,

pemabukan,

perdaganganmanusia,
penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini
dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi
terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf dYang dimaksud dengan "alirart" adalah semua aliranatau paham yang dapat menimbulkan perpecahanatau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan
dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf eSK No 052532 A

' FREsToEN
REPUEUK INDONESIA-26r -

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "Tindakan kepolisian" adalah
upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan

tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman
masyarakat.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf i
Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yangberkaitan baik dengan proses pidana maupun dalamrangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf jYang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal
Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi
kriminal yang memuat baik data kejahatan dan
pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu
lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf kSurat izin danlatau surat keterangan yang dimaksud

dikeluarkan atas dasar permintaan yangberkepentingan.

Huruf

1

Wewenang tersebut
permintaan instansi

dilaksanakan berdasarkanyang berkepentingan atau

permintaan masyarakat

Huruf m. . .

SK No 052533 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-262 Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalahbarang yang tidak diketahui pemiliknya yang

ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang temuan
itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka
waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan
diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia

setelah menerima barang temuan wajib segera

mengumumkan melalui media cetak, media elektronik
dan/atau media pengumuman lainnya.
Ayat (2)Huruf aYang dimaksud "keramaian rlmum" dalam hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu

keramaian atau tontonan untuk umum dan
mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan
masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat

membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam
Pasal 495 ayat (ll, 496,50O, 501 ayat (2), dan 502 ayat
(1) KUHP.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dKegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundangundangan di bidang politik, antara lain kegiatan
kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik,
penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan
bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.
Huruf eSK No 052534 A

. PRESIDENREPUEUK TNDOF.IESIA-263 Huruf e
Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam UndangUndang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk,
dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang

yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atanr

untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk
kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau
nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno,
atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 I Drtl 195 1.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas

Huruf hYang dimaksud dengan "kejahatan internasional"
adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk
ditanggulangi antarnegara, antara lain kejahatan
narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdaganganmanusia.

Huruf iCukup jelas

Huruf jDalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara
Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum
internasional, baik perjanjian bilateral maupun
perjanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
memberikan bantuan untuk melakukan tindakan
kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memintabantuan untuk melakukan tindakan kepolisian darinegara lain sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi
kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain,

International Criminal Police Organization (ICPOInterpoll. Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol

Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Huruf k. . .
SK No 052535 A

, FRESIDEN
R.EPUBUK INDONESIA-264 Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal TT

Angka 1
Pasal 2

Lingkup Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini tidak termasuk Penanaman Modal tidak langsung
atau portofolio.
Angka 2
Pasal 12
Ayat (1)Pelaksanaan kegiatan penanaman modal didasarkan
atas kepentingan nasional yang mencakup antara lainpelindungan sumber daya alam, perlindungan,
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, pengawasan produksi dan distribusi,

peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha
yang ditunjuk Pemerintah.
Kepentingan nasional tersebut dapat mencakup
perlindungan atas kegiatan usaha yang dapat
membahayakan kesehatan (seperti obat, minuman keras
mengandung alkohol), pemberdayaan petani, nelayan,
petambak ikan dan garam, usaha mikro dan kecil
dengan pengaturan dan persyaratan tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah, namun tetap
memperhatikan aspek peningkatan ekosistem
penanaman modal.
Kegiatan

SK No 052536 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA-265 Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau
dalam rangka pertahanan dan keamanan, mencakup
antara lain: alat utama sistem persenjataan, museum
pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala,penyelenggaraan navigasi
penerbangan,telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran danuessel.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Persyaratan penanaman modal ditujukan untuk bidang

usaha yang diprioritaskan oleh Pemerintah yangdituangkan dalam bentuk daftar prioritas investasi yang
diatur dalam Peraturan Presiden yang meliputi antaralain:
1. Bidang usaha prioritas yang diberikan insentif fiskal;
2. Bidang usaha yang diberi kemudahan insentif non
fiskal, antara lain dalam bentuk kemudahan

Perizinan Berusaha, lokasi penanaman modal,
penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain;

3. Bidang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menegah

dan persyaratan kemitraan antara usaha besar
dengan usaha mikro, kecil, dan menegah tidak

termasuk kemitraan sebagai pemegang saham; dan
4. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.
Angka 3
Pasal 13
Ayat (1)Dalam rangka perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah:

1. Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada
usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Mengalokasikan

SK No 052537 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-266 -

2. Mengalokasikan bidang usaha untuk Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bidang
usaha untuk usaha besar dengan syarat harus
bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e .

SK No 052538 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-267 Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalahindustri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai
strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 78
Pasal 22

Ayat (1)Huruf aCukup jelas

Huruf bSK No 052539 A

PRESIDEN
REFUBUK, INDONESIA-268 Huruf b

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum
Indonesia antara lain adalah Negara Republik
Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, Koperasi, dan badan usaha milik swasta.
Huruf cBadan hukum asing yang mendirikan Bank Umum
terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dariotoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud
sekurang-kurangnya memuat keterangan badan
hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi
yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan
tercela di bidang Perbankan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 79
Pasal 9Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dBadan hukum asing yang mendirikan Bank Umum

Syariah terlebih dahulu harus memperoleh
rekomendasi dari otoritas moneter negara asal.

Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat
keterangan badan hukum asing yang bersangkutan
mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat(3) ...
SK No 052540 A

PRESIDENREPUEUK TNDONESIA-269 Ayat (3)Persyaratan dan tata cara kepemilikan Bank Umum Syariah
oleh badan hukum asing ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Angka 1
Pasal 13
Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "lembaga pelatihan kerja
pemerintah" adalah lembaga pelatihan kerja yangdimiliki oleh pemerintah.

Huruf bYang dimaksud dengan "lembaga pelatihan kerja
swasta" adalah lembaga yang dimiliki oleh swasta.
Huruf cYang dimaksud dengan "lembaga pelatihan kerja
perusahaan" adalah unit pelatihan yang terdapat
di dalam perusahaan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 3

SK No 052541 A

- FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-270 Angka 3
Pasal 37

Cukup jelas.
Angka 4

Pasal42
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 43

Dihapus.
Angka 6
Pasal 44

DihapusAngka 7
Pasal 45

Ayat (1)Huruf aTenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak

secara otomatis menggantikan atau menduduki
jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya.
Pendampingan tersebut lebih dititiberatkan padaalih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja
pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan
sehingga pada waktunya diharapkan dapat
mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya.

Huruf bPendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja
tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri
maupun dengan mengirimkan tenaga kerjaIndonesia untuk berlatih ke luar negeri.

Huruf c . .
SK No 052542 A

PRESIDEN
REPUtsLlK INDONESII\-27t Huruf c
Cukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 46

Dihapus.
Angka 9Pasal4T
Ayat (1)
Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalamrangka menunjang upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia Indonesia.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 48

Dihapus.

Angka 1 1
Pasal 49

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 56

Cukup jelas.

Angka13...
SK No 052543 A

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA-272 Angka 13
Pasal 57

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 58

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 59

Ayat (1)Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap
dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu
dan merupakan bagian dari suatu proses produksi
dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan
musiman.
Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yangtidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.
Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu,
dan merupakan bagian dari suatu proses produksi,
tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan
karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan
tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak
termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi
objek perjanjian kerja waktu tertentu.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Angka16...

SK No 052544 A

trRESIDENREFUBUK INDONESIA-273 Angka 16
Pasal 61

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eKeadaan atau kejadian tertentu seperti bencanaalam, kerusuhan sosial, atau gangguan
keamanan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perr.rsahaan, atau
perjanjian kerja bersama adalah hak-hak yang harus
diberikan yang lebih baik dan menguntungkan
pekerja/ buruh yang bersangkutan.
Angka 17
Pasal 61A

Cukup jelas.

Angka 18

SK No 052545 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-274 Angka 18
Pasal 64

Dihapus.

Angka 19
Pasal 65

DihapusAngka 20
Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh" yaitu perusahaan alihdaya yang baru memberikan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh minimal sama dengan hak-hak
yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya.
Yang dimaksud "obyek pekerjaannya tetap ada" adalah
pekerjaan yang ada pada 1 (satu) perusahaan pemberi
pekerjaan yang sama.

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka2l...
SK No 052546 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-275 Angka 2 1

Pasal77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat
diberlakukan ketentuan waktu kerja yang kurang ataulebih dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 78

Ayat (1)Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat
mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh
harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat
dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam halhal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yangharus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindarisehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu
kerja.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat(4)...

SK No 052547 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-276 -

Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Bagi perusahaan yang telah memberlakukan istirahat
panjang tidak boleh mengurangi dari ketentuan yangsudah ada.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

SK No 052548 A

Huruf c .

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-277 Huruf c
Cukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan "alasan tertentu" antara

lain alasan karena pekerja/buruh sedang
berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya, atau menjalankan hak waktu
istirahatnya.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "hal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan upah" antara lain berupa
denda, ganti rugi, pemotongan upah untuk pihakketiga, uang muka upah, sewa rumah dan/atau
sewa barang-barang milik perusahaan yangdisewakan oleh

pengusaha kepada

pekerja/buruh, hutang atau cicilan hutang
pekerja/buruh kepada pengusaha, atau kelebihan
pembayaran upah.

Huruf gYang dimaksud dengan "upah sebagai dasar

perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban
lainnya" antara lain upah untuk pembayaran
pesangon atau upah untuk perhitungan pajak
penghasilan.

Ayat (a)Cukup jelas
Angka 25
Pasal 88A

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21 ...

SK No 052549 A

- FRESIDENREPUEUK INDONESIA-278 Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Pengusaha dilarang
pekerja/buruh.

tidak

membayarupah

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Pasal 88B

Cukup jelas
Pasal 88C

Cukup jelas
Pasal 88D

Cukup jelas
Pasal 88E

Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 89

Dihapus.
Angka 27

SK No 052550 A

bagi

PRESIDEHREFUEL|K INDONESIA-279 Angka 27
Pasal 90

DihapusAngka 28
Pasal 90A

Cukup jelas.
Pasal 90B

Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 91

DihapusAngka 30
Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Pen5rusunan struktur dan skala upah dimaksudkan
sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat
kepastian upah tiap pekerja/buruh serta mengurangi
kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi diperusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 3 1
Pasal 92A

Peninjauan upah dilakukan untuk penyesualan harga

kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dankemampuan perusahaan.
Angka 32

SK No 052551 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-280 Angka 32
Pasal 94

Yang dimaksud dengan "tunjangan tetap" adalah
pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara
teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiranpekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Angka 33
Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud "didahulukan pembayarannya" yaitu
pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan darisemua jenis kreditur termasuk kreditur separatis atau
kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, tagihan
hak negara, kantor lelang dan badan umum yangdibentuk pemerintah.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 96

DihapusAngka 35
Pasal 97

Dihapus.
Angka 36
Pasal 98

Cukup jelas.
Angka 37

SK No 052552 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-28t Angka 37
Pasal 151
Ayat (1)Yang dimaksud dengan mengupayakan adalah
kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya
dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan

kerja antara lain pengaturan waktu kerja,
penghematan, pembenahan metode kerja, danmemberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 151A
Cukup jelas
Angka 39
Pasal 152
DihapusAngka 40
Pasal 153
Cukup jelas.
Angka 4 1
Pasal 154
DihapusAngka42...
SK No 052553 A

FRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA-282 -

Angka 42

Pasal 154A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan atau
mengatur lebih baik dari peraturan perundangundangan.
Angka 43
Pasal 155
DihapusAngka 44

Pasal 156
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 157
Cukup jelas.
Angka 46
Pasal l57A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Yang dimaksud dengan "hak lainnya" yaitu hak-hak
lain yang diatur dalam perjanjian keda, peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.

SK No 052554 A

Ayat (3) .

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-283 -

Ayat (3)Yang dimaksud "sesuai tingkatannya" adalahpenyelesaian perselisihan di tingkat bipartit atau
mediasi/ konsiliasi/arbitrase atau pengadilanhubungan industrial.
Angka 47

Pasal 158
DihapusAngka 48
Pasal 159
Dihapus.
Angka 49
Pasal 160
Ayat (1)Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggunganadalah istri/suami, anak atau orang yang sah menjadi
tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka50...

SK No 052555 A

PRESIDEH

REPUEUK INDONESIA-284 Angka 50
Pasal 161
Dihapus.
Angka 51
Pasal 162
Dihapus.
Angka 52
Pasal 163
Dihapus.
Angka 53
Pasal 164
Dihapus.
Angka 54
Pasal 165
Dihapus.
Angka 55
Pasal 166
Dihapus.
Angka 56
Pasal 167
DihapusAngka 57
Pasal 168
DihapusAngka 58

SK No 052556 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-285-

Angka 58
Pasal 169
DihapusAngka 59
Pasal 170
Dihapus.
Angka 60
Pasal 171
Dihapus.
Angka 6 1
Pasal 172
Dihapus.
Angka 62
Pasal 184
Dihapus.
Angka 63
Pasal 185
Cukup jelas.
Angka 64
Pasal 186
Cukup jelas.
Angka 65

SK No 052557 A

trRESIDENREFUEUK INDONESIA-286 Angka 65
Pasal 187
Cukup jelas.
Angka 66
Pasal 188
Cukup jelas
Angka 67

Pasal 190
Cukup jelas
Angka 68
Pasal 191A
Cukup jelas
Pasal 82

Angka 1
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 46A

Cukup jelas
Pasal 468

Cukup jelas
Pasal 46C

Cukup jelas

Pasal46D...
SK No 052558 A

PRESIDEN
REPUBLIK INEONESIA-287 -

Pasal 46D

Cukup jelas
Pasal 46E

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud "rekomposisi iuran" adalah
rekomposisi iuran yang tidak berasal daripekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat
program jaminan sosial lainnya yang menjadi
hak pekerja/buruh.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 83

Angka 1
Pasal 6

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 9

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 42

Cukup jelas

Pasal84...

SK No 052559 AFRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-288 -

Pasal 84

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 51

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 53

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 57

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 89A

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Angka 1
Pasal 6

Ayat(1) ...
SK No 052560 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-289 Ayat (1)Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga
kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orangseorang pembentuk Koperasi adalah mereka yangmemenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai
kepentingan ekonomi yang sama.
Ayat (21

Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 17
Ayat (1)
Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota
berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi.

Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan
kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan
pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat
kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarikyang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.
Ayat (2)

Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk
dokumen tertulis atau dokumen elektronik.
Angka 3
Pasal 21

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 5

SK No 052561 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-290 Angka 5Pasal 43

Ayat (1)Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha
yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota

baik

untuk

menunjang usaha

maupunkesejahteraannya. Dalam hubungan ini makapengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara
produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha
yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaatyang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap
mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha
yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti
tersebut diatas, maka Koperasi dapat berusaha secara
luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis

usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai

pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana
saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan
mempertimbangkan kelayakan usahanya.
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "kelebihan kemampuan
pelayanan Koperasi" adalah kelebihan kapasitas dana
dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani
anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi
dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan
anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala
ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan
menekan biaya per unit yang memberikan manfaat

sebesar-besarnya kepada anggotanya serta

memasyarakatkan Koperasi.

Ayat(41 ...

SK No 052562 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-29t Ayat (a)Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peranseperti yang dimaksud dalam Pasal 4 maka Koperasi
melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan
ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi
ralryat. Yang dimaksud dengan "kehidupan ekonomi
ralq/at" adalah semua kegiatan ekonomi yangdilaksanakan dan menyangkut kepentingan orangbanyak.

Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 44A

Cukup jelas.
Pasal 87

Angka 1
Pasal 6

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 12
Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan" adalah memberikan
kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan
serta informasi yang seluas-luasnya.
Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu
satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan

usaha yang dimulai dari tahap permohonansampai dengan tahap terbitnya dokumen,

dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip
pelayanan sebagai berikut:
a. kesederhanaan

SK No 052563 A

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA-292 a. kesederhanaan dalam proses;b. kejelasan dalam pelayanan;c. kepastian waktu penyelesaian;d. kepastian biaya;
e. keamanan tempat pelayanan;

f. tanggung jawab petugas pelayanan;g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;h. kemudahan akses pelayanan; dani. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
pelayanan.

Huruf bCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 2 1

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 25

DihapusAngka 5
Pasal 26

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dSK No 052564 A

trRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-293 Huruf d
Cukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gYang dimaksud dengan "bentuk-bentuk kemitraan
lain" seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha
patungan (joint uenfitre), dan penyumberluaran(outsourcing).

Angka 6
Pasal 30

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 32A

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 35

Ayat (1)Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan

kepemilikan secara yuridis atas badan
usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yangdimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh
Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalampelaksanaan hubungan kemitraan.

Ayat (2)Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan
penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yangdijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha
Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar
sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan
kemitraan.
Pasal 88

SK No 052565 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-294 Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 9 1

Cukup jelas.
Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan insentif kepabeanan antara lainpemberian keringanan atau pembebasan bea masuk.
Ayat (4)Pelaku usaha mikro perlu diberikan dukungan antara lainmelalui pemberian insentif Pajak Penghasilan agar dapat
meningkatkan kapasitas dan skala usahanya untuk
berkembang. Pemberian dukungan dukungan insentif Pajak

Penghasilan tersebut juga ditujukan sebagai sarana
pembelajaran bagi pelaku usaha mikro agar dapat lebihmemahami hak dan kewajiban perpajakan.

Insentif Pajak Penghasilan diberikan kepada pelaku usaha mikro
tertentu berdasarkan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan
menengah agar insentif yang diberikan tepat sasaran.
Pasal 93

Cukup jelas

Pasal94...
SK No 052566 A

PRESIDENREPUELTK INDONESIA-29s Pasal 94

Cukup jelas
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96

Cukup jelas
Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98

Cukup jelas
Pasal 99

Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102

Huruf aYang dimaksud dengan pembiayaan alternatif untuk UMK-M
antara lain meliputi:
a. urun dana (crowd fundingl;

b. modal ventura;c. angel capital;d. dana

SK No 052567 A

- trRESIDENR,EFUEUK INDONESIA-296 d. dana padanan (seed capital); dane. kewajiban pelayanan universal (uniuersal seruice obligation).

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.
Pasal 103
Pasal 53A

Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 38

Visa kunjungan dalam penerapannya

dapat diberikan

untuk melakukan kegiatan, antara lain:

1. wisata;

2. keluarga;
3. sosial

SK No 052568 A

trRESIDENREPUEUK INDONESIA-297 -

3. sosial;
4- seni dan budaya;
5. tugas pemerintahan;
6. olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan

dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk
meningkatkan mutu dan desain produk industri serta
kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yangberwenang;
11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telahmendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. melakukan pembicaraan bisnis;
13. melakukan pembelian barang;
14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
15. mengikuti pameran internasional;
16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat

atau perwakilan di Indonesia;
17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksipada cabang perusahaan di Indonesia;
18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan
dalam bekerja;
19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah
Indonesia.

Angka 3
Pasal 39

Ayat (1)Huruf aYang...
SK No 052569 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONE5IA-298 -

Yang dimaksud dengan "Visa tinggal terbatas
rumah kedua" adalah Visa yang diberikan kepada
Orang Asing beserta keluarganya untuk tinggal
menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau
10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan
tertentu.
Huruf bCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 46

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Wilayah
Indonesia" adalah dalam rangka tugas penempatan diperwakilan negara setempat atau perwakilanorganisasi internasional.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 6

SK No 052570 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-299 Angka 6
Pasal 54

Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah
pemuka agama yang diakui di Indonesia.

Huruf bYang dimaksud dengan "keluarga"adalahsuami/istri, dan anak.
Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 63

Cukup jelas
Angka 8
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 107

Angka 1
Pasal 3

Ayat (1)

SK No 052571 A

FRESIDENREFUEUK INDONESIA-300Ayat (1)Cukup jelas.
Ayat (2)Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa
produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya,
tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih
praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan
bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya
yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi,
formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Patensederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa
proses atau metode yang baru.

Ayat (3)Cukup jelas

Angka 2
Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 82

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c. . .
SK No 052572 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-301 Huruf c
Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan
Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau
pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah
dilindung Paten. Oleh karenanya pelaksanaan
Paten yang baru tersebut berarti melaksanakan
sebagian atau seluruh Invensi yang telah
dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.
Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi
kepada Pemegang paten berikutnya, yangmemungkinkan terlaksananya paten berikutnya
tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalahpelanggaran Paten. Tetapi kalau Lisensi untuk itu
tidak diberikan, semestinya Undang-Undang ini

menyediakan jalan keluarnya. Ketentuan ini
dimaksudkan agar paten yang diberikan
belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar
Paten yang terdahulu melalui pemberian f,isenii_
wajib oleh Menteri.
Ayat (2)Cukup jelas
Angka 4
Pasal 722
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah patensederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri
produk atau satu kraim mandiri proses, tetapi dapat
terdiri atas beberapa klaim turunan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 123
Cukup jelas
Angka 6

SK No 052573 A

PRES tDEN

REPUBUK INDONESIA-302 Angka 6
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasai 108

Angka I
Pasal 20

Huruf aYang dimaksud dengan "bertentangan dengan
ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan

peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya
menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat
atau goiongan, menyinggung kesopanan atau etika
umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman
masyarakat atau golongan.
Huruf b
Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan
barang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya.

Huruf cYang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat
menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No.1" tidak
dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat
terkait dengan kualitas barang, Merek "netto i00
gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan
masyarakat terkait dengan ukuran barang.
Huruf dYang dimaksud dengan "memuat keterangan yangtidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat
dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah
mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan
kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dariproduk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat
menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yangaman bagi kesehatan.

Huruf eSK No 052574 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-303Huruf e
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila
tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda
garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit
sehingga tidak jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "nama Llmum" antara lain
Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warungkopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umLtm"

antara lain "lambang tengkorak" untuk barang

berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia,"lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.

Huruf gCukup jelas
Angka 2
Pasal 23

Cukup jelas
Angka 3
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eSK No 052515 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-304Huruf e
Cukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran"adalah tanggal didaftarnya Merek.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.
Pasal 109

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 7

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang

perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun
asing atau badan hukum Indonesia atau asing.
Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yangberlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa padadasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan
berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih
dari 1 (satu) orang pemegang saham.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal
Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil
bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil
Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dannama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan
adalah nama pemegang saham dari Perseroan yangmeleburkan diri.

Ayat (4)

SK No 052576 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-305Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi
tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah
perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat

waktu 6 (enam) bulan tersebut.
Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan"adalah kejaksaan untuk kepentingan rlmum,
pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan
Perseroan, kreditor, danf atau pemangku kepentingan(stakeholdefl lainnya.
Ayat (7)Karena status dan karakteristik yang khusus,
persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalamperaturan perundang-undangan tersendiri.

Huruf aYang dimaksud dengan "persero" adalahbadan usaha milik negara yang berbentuk
Perseroan yang modalnya terbagi dalamsaham yang diatur dalam undang-undangtentang badan usaha milik negara.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.

Angka3...
SK No 052577 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-306Angka 3
Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Ketentuan pada ayat ini

diperlukan untuk

mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.
Angka 4
Pasal 153
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 153A
Cukup jelas
Pasal 1538
Ayat (1)Modal dasar perseroan untuk usaha mikro dan kecil
berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 153C
Cukup jelas
Pasal 153D
Cukup jelas

SK No 052518 A

Pasal 153E

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA-307 Pasal 153E
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalahorang yang cakap melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 153F
Cukup jelas
Pasal 153G
Cukup jelas.
Pasal 153H
Cukup jelas.
Pasal 1531
Cukup jelas
Pasal 153J
Cukup jelas
Pasal 1 10
Dihapus
Pasal 1 1 1

Angka 1

Pasal 2

SK No 052519 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-308Pasal 2

Ayat (1)Huruf aOrang pribadi sebagai subjek pajak dapat
bertempat tinggal atau berada di Indonesia
ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek

pajak pengganti, menggantikan mereka yangberhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang
belum terbagi sebagai subjek pajak penggantidimaksudkan agar pengenaan pajak atas
penghasilan yang berasal dari warisan tersebut
tetap dapat dilaksanakan.

Huruf bBadan adalah sekumpulan orang danf atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah merupakan subjek pajak tanpa
memperhatikan nama dan bentuknya sehingga

setiap unit tertentu dari badan Pemerintah,
misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yangdimiliki oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah

Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan untuk memperoleh penghasiian

merupakan subjek pajak.
Dalam pengertian perkumpulan termasuk pulaasosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan
dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan
yang sama.

Huruf cSK No 052580 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-309Huruf c
Cukup jelas
Ayat (1a)Cukup jelas
Ayat (2)Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalamnegeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajakorang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak
apabila telah menerima atau memperoleh penghasilanyang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak
sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan diIndonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi
maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena
menerima dan/atau memperoleh penghasilan yangbersumber dari Indonesia atau menerima danf atau
memperoleh penghasilan yang bersumber dari
Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang teiah memenuhi kewajiban
subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang

pribadi yang menerima penghasilan di bawah
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalamnegeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalampemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas

penghasilan baik yang diterima atau diperoleh
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak
hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia;

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak
berdasarkan penghasilan neto dengan tarif Lrmum,
sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak
berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak
sepadan; danc.Wajib...
SK No 052581 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-310-

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilansebagai sarana untuk menetapkan pajak yangterutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan
Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui
pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya
dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan
Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.
Ayat (3)Huruf aPada prinsipnya orang pribadi yang menjadi
subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi
yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
Termasuk dalam pengertian orang pribadi yangbertempat tinggal di Indonesia adalah mereka
yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal diIndonesia. Apakah seseorang mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang
menurut keadaan.
Keberadaan orang pribadi di Indonesia tebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaktahharus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh

jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
kedatangannya di Indonesia.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c .

SK No 052582 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-311Huruf c
Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkanoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri
dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalampengertian Undang-Undang ini mengikuti statuspewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan
kewajiban perpajakannya, warisan tersebut
menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.
Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban
perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkanoleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar

negeri yang tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha
tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek
pajak pengganti karena pengenaan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi dimaksud melekat pada objeknya.
Ayat (a)Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau
badan yang bertempat tinggal atau bertempat
kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerimaatau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik

melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut
adalah subjek pajak luar negeri.
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melaluibentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau
badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha
tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya
tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan
demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikanorang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar
negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di
Indonesia. Dalam hal penghasiian tersebut diterimaatau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap makapengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada
subjek pajak luar negeri tersebut.
Ayat (5)

SK No 052583 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-3t2 Ayat (5)Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertianadanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu

fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedungtermasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan
komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis(automated equipmentl yang dimiliki, disewa, atau
digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik
untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan
digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia.
Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang
pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya
tidak bebas yang bertindak untuk dan atas namaorang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal
atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk
usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau
badan dalam menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau
perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan
agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya
bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan
perusahaannya sendiri.
Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat
kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai
bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan
asuransi tersebut menerima pembayaran premi
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melaluipegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia.
Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa
peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi diIndonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa
pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, ataubertempat kedudukan di Indonesia.
Ayat (6)

SK No 052584 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-313Ayat (6)Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat
kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor
Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksipemajakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau

tempat kedudukan badan ditentukan menurut
keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian

penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan
tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yangbersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat
tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan
tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal,
tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha
pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan

untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan
kewajiban pajak.
Angka 2
Pasal 4

Ayat (1)
Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas
penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa
pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak
dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk
konsumsi atau menambah kekayaan Wajib pajak
tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini
tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber
tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan
ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak -.rrpakan
pajakukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib
tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biayayang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan
pembangunan.

Dilihat. .
SK No 052585 A.

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-3t4Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan

ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat
dikelompokkan menj adi :i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan

kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji,

honorarium, penghasilan dari praktik dokter,notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dansebagainya;

ii.
iii.

iv.

penghasilan dari usaha dan kegiatan;
penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak
ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen,
royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta
atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha;danpenghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang
dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai
untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian

penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilanyang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan
pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun
pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian,kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali
kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian,apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan
tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek
pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh
digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai
tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalamketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas

pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak
terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a .

SK No 052586 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA- 315 -

Huruf aSemua pembayaran atau imbalan sehubungan
dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi
asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yangdibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalambentuk lainnya adalah Objek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya
termasuk imbalan dalam bentuk natura yangpada hakikatnya merupakan penghasilan.

Huruf bDalam pengertian hadiah termasuk hadiah dariundian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah

undian tabungan, hadiah dari pertandingan
olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah
imbalan yang diberikan sehubungan dengan
kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterimasehubungan dengan penemuan benda-benda
purbakala.

Huruf cCukup jelas

Huruf dApabila Wajib Pajak menjual harta dengan hargayang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebihtinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih
harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam
hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan
usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang

dipakai sebagai dasar untuk penghitungan

keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga
pasar.

Misalnya

SK No 052587 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-316-

Misalnya, H

S memiliki sebuah mobil yangdigunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilaisisa buku sebesar Rp40.000.000,O0 (empat puluh
juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian, keuntungan PT S yangdiperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila

mobil tersebut dijual kepada salah seorang

pemegang sahamnya dengan

harga
Rp55.000.00O,OO (lima puluh lima juta rupiah),nilai jual mobil tersebut tetap dihitung
berdasarkan harga pasar sebesar
Rp60.000.O00,00 (enam puluh juta rupiah).

Selisih sebesar Rp20.00O.000,00 (dua puluh juta
rupiah) merupakan keuntungan bagi Pf S danbagi pemegang saham yang membeli mobil
tersebut selisih sebesar RpS.000.00O,0O (lima juta
rupiah) merupakan penghasilan.
Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan daripenjualan harta, yaitu selisih antara harga jual
berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku
harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian
juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa
buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan
usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai
pengganti saham atau penyertaan modal,

keuntungan berupa selisih antara harga pasar
dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya
merupakan penghasilan.

Keuntungan

SK No 052588 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-377 Keuntungan berupa selisih antara harga pasar
dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas
pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan merupakan penghasilan bagi pihakyang mengalihkan kecuali harta tersebut

dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat. Demikian juga,
keuntungan berupa selisih antara harga pasar
dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas

pengalihan harta berupa bantuan atau
sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan,badan pendidikan, badan sosial termasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yangmenjalankan usaha mikro dan kecil, yangketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan
penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yangbersangkutan.
Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan
mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut
kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yangdiperoleh merupakan objek pajak.

Huruf ePengembalian pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan
Kena Pajak merupakan objek pajak.
Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yangsudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya,
yang karena sesuatu sebab dikembalikan, makajumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan
penghasilan.

Huruf fDalam pengertian bunga termasuk pula premium,diskonto dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang.

Premium

SK No 052589 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 318 -

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi

dijual di atas nilai nominalnya sedangkan

diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut

merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan
obligasi dan diskonto merupakan penghasilanbagi yang membeli obligasi.

Huruf gDividen merupakan bagian laba yang diperoleh
pemegang saham atau pemegang polis asuransi.
Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
1) pembagian laba baik secara langsung ataupun
tidak langsung, dengan nama dan dalambentuk apapun;2) pembayaran kembali karena likuidasi yangmelebihi jumlah modal yang disetor;

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa

penyetoran termasuk saham bonus yangberasal dari kapitalisasi agio saham;4) pembagian laba dalam bentuk saham;5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan
tanpa penyetoran;

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran
sahamnya yang diterima atau diperoleh
pemegang saham karena pembelian kembalisaham-saham oleh

perseroan Yangbersangkutan;

7) pembayaran kembali seluruhnya atausebagian dari modal yang disetorkan, jika

dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh
keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali
itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar(statuter) yang dilakukan secara sah;S) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda
laba, termasuk yang diterima sebagai
penebusan tanda-tanda laba tersebut;9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan
obligasi;
10) bagian . .

SK No 052590 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 319 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang

polis;
11) pengeluaran perusahaan

untuk keperluan

pribadi pemegang saham yang dibebankan
sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau
pembayaran dividen secara terselubung, misalnyadalam hal pemegang saham yang telah menyetor
penuh modalnya dan memberikan pinjaman
kepada perseroan dengan imbalan bunga yangmelebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yangdemikian maka selisih lebih antara bunga yangdibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku dipasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian
bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut
tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh
perseroan yang bersangkutan.

Huruf hRoyalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau
terutang dengan cara atau perhitungan apa PUfl,baik dilakukan secara berkala maupun tidak,
sebagai imbalan atas:
1. penggunaan atau hak menggunakan hak
cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau
karya ilmiah, paten, desain atau model,
rencana, formula atau proses rahasia, merek
dagang, atau bentuk hak kekaYaan
intelektual/industrial atau hak serupa
lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan

peralatan/perlengkapan

industrial,

komersial, atau ilmiah;

3.

pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau
komersial;

4. pemberian

SK No 052591 A.

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-320 4

pemberian bantuan tambahan ataupelengkap sehubungan dengan penggunaan
atau hak menggunakan hak-hak tersebut
pada angka 1, penggunaan atau hak
menggunakan peralatan/perlengkapan
tersebut pada angka 2, atau pemberian
pengetahuan atau informasi tersebut padaangka 3, berupa:a) penerimaan atau hak menerima rekaman
gambar atau rekaman suara atau

keduanya, yang disalurkan kepada

masyarakat melalui satelit, kabel, serat
optik, atau teknologi yang serupa;

hak menggunakan
gambaratau rekaman suara atau
rekamankeduanya, untuk siaran televisi atau radioyang disiarkan/dipancarkan melaluisatelit, kabel, serat optik, atau teknologi
yang serupa;c) penggunaan atau hak menggunakan
sebagian atau seluruh spektrum radio
komunikasi;b) penggunaan atau

5

6

penggunaan atau hak menggunakan film
gambar hidup (motion picture films), hlm ataupita video untuk siaran televisi, atau pita
suara untuk siaran radio; danpelepasan seluruhnya atau sebagian hakyang berkenaan dengan penggunaan atau

pemberianhakkekayaan
intelektual/industrial atau hak-hak lainnya
sebagaimana tersebut di atas.

Huruf i
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yangditerima atau diperoleh dengan nama dan dalambentuk apapun sehubungan dengan penggunaan
harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa

mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa
gudang.

Huruf j

SK No 052592 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-327 -

Huruf jPenerimaan berupa pembayaran berkala,misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur
hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalamwaktu tertentu.
Huruf kPembebasan utang oleh pihak yang berpiutang
dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yangsemula berutang, sedangkan bagi pihak yangberpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil

misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera(Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha
Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat
sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai

dengan jumtah tertentu dikecualikan sebagai
objek pajak.

Huruf I
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs

mata uang asing diakui berdasarkan sistem

pembukuan yang dianut dan dilakukan secarataat asas sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Huruf mSelisih lebih karena penilaian kembali aktiva
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
merupakan penghasilan.

Huruf nDalam pengertian premi asuransi termasuk premi
reasuransl.

Huruf oCukup jelas

Huruf p

SK No 052593 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-322Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya
merupakan akumulasi penghasiian baik yangtelah dikenakan pajak dan yang bukan Objek
Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila
diketahui adanya tambahan kekayaan neto yangmelebihi akumulasi penghasilan yang telahdikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak,
maka tambahan kekayaan neto tersebut
merupakan penghasilan.

Huruf qKegiatan usaha berbasis syariah memiliki

landasan lilosofi yang berbeda dengan kegiatan

usaha yang bersifat konvensional. Namun,

penghasilan yang diterima atau diperoleh darikegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap
merupakan objek pajak menurut Undang-Undang
1nl.

Huruf rCukup jelas.

Huruf sCukup jelas.
Ayat (1a)Cukup jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
Ayat (1c)
Cukup jelas.
Ayat (1d)Cukup jelas.
Ayat (21Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilanpenghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini
merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan antara lain:-perlu...
SK No 052594 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-323 -

perlu

adanyaperkembanganmasyarakat;

doronganinvestasi

rangkadalam
tabungandankesederhanaan dalam pemungutan pajak;

berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib
Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
pemerataan dalam pengenaan pajaknya; danmemerhatikan perkembangan ekonomi danmoneter,

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan
perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.
Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis
penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dantata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau
pemungutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini
termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12(dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating
Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini
meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan
Negara.

Ayat (3)Huruf aBantuan

SK No 052595 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-324 -

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yangmenerima bukan merupakan objek pajak

sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan,
atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihakyang bersangkutan. Zakat yang diterima olehbadan arnrl zakat atau lembaga amrl zakat yangdibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak serta sumbangankeagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama lainnya yang diakui di Indonesia yangditerima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterimaoleh penerima sumbangan yang berhak
diperiakukan sama seperti bantuan atau
sumbangan. Yang dimaksud dengan "zakat"
adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenan zakaL

Hubungan usaha antara pihak yang memberi danyang menerima dapat terjadi, misalnya PT A

sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan
baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT
B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT
A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT
A merupakan objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pajak apabila diterima oleh
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan
pendidikan, atant badan sosial termasuk yayasan
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak
dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha,
hubungan kepemilikan, atau hubungan

penguasaan antara

pihak-pihak yangbersangkutan.

Huruf bCukup jelas

Huruf c .

SK No 052596 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-325Huruf c
Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai,yang diterima oleh badan merupakan tambahan

kemampuan ekonomis bagi badan tersebut.
Namun karena harta tersebut diterima sebagai
pengganti saham atau penyertaan modal, makaberdasarkan ketentuan ini, harta yang diterimatersebut bukan merupakan objek pajak.

Huruf dPenggantian atau imbalan dalam bentuk natura
atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa merupakan tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima bukan dalam bentukuang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan
imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti
penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas
pengobatan bukan merupakan objek pajak.
Apabila yang memberi imbalan berupa natura
atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau
Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yangbersifat final dan Wajib Pajak yang dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan norma penghitungan
khusus (deemed profit), imbalan dalam bentuk
natura atau kenikmatan tersebut merupakan
penghasilan bagi yang menerima atau
memperolehnya.
Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi
pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asingdi Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh
kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh
perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatankenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan

tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai

tersebut sebab perwakilan diplomatik yangbersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.

Huruf eSK No 052597 A

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-326 -

Huruf ePenggantian atau santunan yang diterima olehorang pribadi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan polis asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, bukan
merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (i) huruf d, yaitu
bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib
Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinyatidak boleh dikurangkan dalam penghitungan
Penghasilan Kena Pajak.

Huruf fCukup jelas

Huruf gPengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan
ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun
yang pendiriannya telah mendapat pengesahan
dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dariObjek Pajak adalah iuran yang diterima daripeserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun
yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya
iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut
merupakan dana milik dari peserta pensiun, yangakan dibayarkan kembali kepada mereka padawaktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut
berarti mengurangi hak para peserta pensiun, danoleh karena itu iuran tersebut dikecualikan
sebagai Objek Pajak.

Huruf hSK No 052598 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-327 -

Huruf hSebagaimana tersebut dalam huruf E,
pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan

ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun
yang pendiriannya telah mendapat pengesahan
dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dariObjek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan darimodal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
Penanaman modal oleh dana pensiun
dimaksudkan untuk pengembangan dan
merupakan dana untuk pembayaran kembali
kepada peserta pensiun di kemudian hari,sehingga penanaman modal tersebut perlu
diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat
spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena
itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini

yang merupakan himpunan para anggotanya

dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu padatingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagianlaba atau sisa hasil usaha yang diterima oleh para
anggota badan tersebut bukan lagi merupakan
objek pajak.

Huruf jCukup jelas

Huruf kSK No 052599 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-328Huruf k

Yang dimaksud dengan "perusahaan modal
ventura" adalah suatu perusahaan yang kegiatan

usahanya membiayai badan usaha (sebagai

pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal
untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan
ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau
diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak
termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat
perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan
perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yangmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan
dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, dan saham perusahaan
tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek diIndonesia.
Apabila pasangan usaha perusahaan modal
ventura memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yangditerima atau diperoleh perusahaan modal
ventura bukan merupakan objek pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat
diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi
yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan,
misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas,
usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan
usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.
Mengingat perusahaan modal ventura merupakan
alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal, penyertaan modal yar,g akan dilakukan
oleh perusahaan modal ventura diarahkan padaperusahaan-perusahaan yang belum mempunyai
akses ke bursa efek.

Huruf I
Cukup jelas

Huruf mSK No 052600 A

FRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-329 -

Huruf mBahwa dalam rangka mendukung usaha
peningkatan kualitas sumber daya manusia
melalui pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan diperlukan sarana dan prasaranayang memadai. Untuk itu dipandang perlu
memberikan fasilitas perpajakan berupa
pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebihyang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih
tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan

prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman

kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan
paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian
fasilitas ini, maka lembaga atau badan yangmenyelenggarakan pendidikan harus bersifat
nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan
pengembangan yang diselenggarakan bersifat
terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat
pengesahan dari instansi yang membidanginya.

Huruf nBantuan atau santunan yang diberikan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan
sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak
atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau
sedang mendapat bencana alam atau tertimpa
musibah.

Huruf oCukup jelas

Huruf p
Cukup jelas
Angka 3 .

SK No 052601 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-330Angka 3
Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut
dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri
kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia danpemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib
Pajak luar negeri lainnya.
Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas
penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap.
Ayat (1)Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib
dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalamnegeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yangmelakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan
tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
bruto.
Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan
pemotongan dapat digolongkan dalam:
1. penghasilan yang bersumber dari modal dalambentuk dividen, bunga termasuk premium,diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang, royalti, dan sewa serta
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau
kegiatan;

3.
4.
5.
6.
SK No 052602 A

hadiah dan penghargaan dengan nama dan daiam
bentuk apa pun;
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
dan/ataukeuntungan karena pembebasan utang.
SesuaiPRES IDEN

REPUBUK INDONESIA- 331 -

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan
subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalamnegeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak
Penghasilan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen) dari
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yangikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton
di Indonesia kemudian merebut hadiah uang makaatas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak
Penghasilan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen).

Ayat (1a)Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selainyang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yangmenerima penghasilan dari Indonesia ditentukan
berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat daripenghasilan tersebut (beneficial ounef. Oleh karena
itu, negara domisili tidak hanya ditentukan
berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga
tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima
manfaat dari penghasilan dimaksud.
Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi,
negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi
tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan

apabila penerima manfaat adalah badan, negara

domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih
dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan
atau efektif manajemennya berada.
Ayat (1b)
Cukup jelas
Ayat (21Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajakatas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain
dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan
harta, dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi.

Atas...
SK No 052603 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-332Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 2O%o(dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto
dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan
wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan
penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalamrangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.
Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak
luar negeri tersebut menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap
di Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualanharta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat (21.
Ayat (2a)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak
dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajaksebesar 2Oo/o (dua puluh persen).
Contoh:Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap diIndonesia dalam tahun 2O2l:
Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan :22oh x Rp 1 7. 5O0.000. 000,00
Rp3. 850.000. 000,00(-)

Penghasilan Kena Pajak setelah pajak

Rp13.650.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
2O'/o x Rp13.650.000.O00:
Rp2.730.000.000,00

ApabilaSK No 052604 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-JJJ-Apabila penghasilan setelah pajaksebesarRp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus
lima puluh juta rupiah) tersebut ditanamkan kembalidi Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilantersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak

luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan
Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yangberubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak
bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan.
Contoh:A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat
perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak

dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka
waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari2021. Pada tanggal 20 April 2021 perjanjian kerja
tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan
sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.
Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang,status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri.
Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut,
status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi
Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1
Januari 2021. Selama bulan Januari sampai dengan
Maret 2O2I atas penghasilan bruto A telah dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.
Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung
Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A
untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2027,
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan
disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Marettersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai
Wajib Pajak dalam negeri.
Pasal 1 12

SK No 052605 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-334Pasal 1 12

Angka 1
Pasal 1A
Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "perjanjian" meliputi jualbeli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran,atau perjanjian lain yang mengakibatkanpenyerahan hak atas barang.

Huruf bPenyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi
karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian
sewa guna usaha (leasing).

Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena
Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha(leasing)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak
yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha(leasing) dengan hak opsi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian
sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi,
Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung
dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier)
kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).
Huruf cYang dimaksud dengan "pedagang perantara"adalah orang pribadi atau badan yang dalamkegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama
sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas

dan untuk tanggungan orang lain dengan
mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya
komisioner.

Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru
lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh
Pemerintah.

Huruf dSK No 052606 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-33sHuruf dYang dimaksud dengan "pemakaian sendiri"adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha
sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma"
adalah pemberian yang diberikan tanpa
pembayaran baik barang produksi sendiri

maupun bukan produksi sendiri, seperti

pemberian contoh barang untuk promosi kepadarelasi atau pembeli.
Huruf eBarang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau
aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat

pembubaran perusahaan, disamakan denganpemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai
penyerahan Barang Kena Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini
adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1A ayat (2) huruf e.
Huruf fDalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih

dari satu tempat pajak terutang baik sebagai
pusat maupun sebagai cabang perusahaan,

pemindahan Barang Kena Pajak antartempat
tersebut merupakan penyerahan Barang Kena
Pajak.

Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat
tinggal atau tempat kedudukan.

Yang dimaksud dengan "cabang" antara lainlokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dantempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf gDihapus

Huruf hContoh:Dalam

SK No 052607 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-336-

Dalam transaksi murabahah, bank syariah

bertindak sebagai penyedia dana untuk membelisebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena
Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan
B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, banksyariah harus membeli dahulu kendaraan

bermotor tersebut dan kemudian menjualnya
kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini,penyerahan kendaraan bermotor tersebutdianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha
Kena Pajak A kepada Tuan B.
Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar
sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang, yaitu pedagang
perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh
pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang
untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan
mereka dengan melakukan pekerjaan dengan
mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat
dan atas nama orang-orang lain yang dengan
mereka tidak terdapat hubungan kerja.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cDalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai
lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik
sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan

Pengusaha Kena Pajak tersebut telahmenyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan
Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan
usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke
cabang atau sebaliknya atau antarcabang)dianggap tidak termasuk dalam pengertianpenyerahan Barang Kena Pajak, kecuali
pemindahan Barang Kena Pajak antartempat
pajak terutang.

Huruf d .
SK No 052608 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-337 Huruf dYang dimaksud dengan "pemecahan usaha"adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksuddalam undang-undang yang mengatur mengenai
perseroan terbatas.

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka

penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta
pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan
setoran modal pengganti saham, yang dilakukanoleh:a. Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha
Kena Pajak lainnya, tidak termasuk dalampengertian penyerahan Barang Kena Pajak
sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang;b. pengusaha yang belum atau tidak
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

termasuk dalam pengertian penyerahanc.

Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak
Pertambahan Niiai yang terutang namun
tidak dipungut oleh pengusaha tersebut
karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak; atau
Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha
yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalampengertian penyerahan Barang Kena Pajak
sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang yang harus dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Barang
Kena Pajak yang dialihkan berupa aktiva

yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan maka Pajak Pertambahan

Nilai yang dikenakan atas pengalihan Barang

Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai
ketentuan yang mengatur mengenai

penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva

yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan.

Huruf e .
SK No 052609 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-338Huruf e
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yangmasih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak

dapat dikreditkan karena tidak mempunyai

hubungan langsung dengan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan
bermotor sedan dan station wagon yang Pajak
Masukan atas perolehannya tidak dapat

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertianpenyerahan Barang Kena Pajak.
Angka 2
Pasal 4A

Ayat (1)Dihapus.
Ayat (2)Huruf aBarang hasil pertambangan atau hasil pengeboranyang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

a.
b.
c.
d.

minyak mentah (cntde oit);gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti
elpiji yang siap dikonsumsi langsung olehmasyarakat;
panas bumi;asbes, batu tulis, batu setengah permata,batu kapur, batu apung, batu permata,bentonit, dolomit, felspar (feldspafl, garam
batu (halite), grafit, granitf andesit, gips,

kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika,

marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan
kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (lthospat),talk, tanah serap (fullers earth), tanah
diatome, tanah liat, tawas (alum), tras,

yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; dane. bijih

SK No 052610 A

PRESIDENREPUEUK INDONESTA-339ebuih besi, bUih timah, bijih emas, bljih

tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijihbauksit.

Huruf bBarang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh ralryat banyak meliputi:

a. beras;b. gabah;c. jagung;d. sagu;e. kedelai;
f. garam, baik yang beryodium maupun yangg.

tidak beryodium;
daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah,

tetapi telah melalui proses disembelih,dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan,

dikemas atau tidak dikemas, digarami,
dikapur, diasamkan, diawetkan dengan carah.

lain, dan f atau direbus;
telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk
telur yang dibersihkan, diasinkan, atau
dikemas;i.

susu, yaitu susu perah baik yang telahmelalui proses didinginkan maupun

dipanaskan, tidak mengandung tambahan
gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemasj.

k.

atau tidak dikemas;
buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yangdipetik, baik yang telah melalui proses dicuci,
disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak
dikemas; dan
sa1rur-saJruran, yaitu sa1ruran segar yangdipetik, dicuci, ditiriskan, danf atau disimpan
pada suhu rendah, termasuk sa1ruran segar
yang dicacah.

Huruf cSK No 052611 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESTA-340Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari

pengenaan pajak berganda karena sudah
merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Huruf dCukup jelas.
Ayat (3)Huruf aJasa pelayanan kesehatan medis meiiputi:

1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dandokter gigi;
jasa dokter hewan;

2.
3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur,
ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
jasa kebidanan dan dukun bayi;
jasa paramedis dan perawat;

4.
5.
6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik

kesehatan, laboratorium kesehatan, dansanatorium;
jasa psikolog dan psikiater; dan

7.
8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yangdilakukan oleh paranormal.

Huruf bJasa pelayanan sosial meliputi:

1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti
jompo;

2.
3.
4.
5.
6.

jasa pemadam kebakaran;jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
jasa lembaga rehabilitasi;

jasa penyediaan rumah duka atau jasa

pemakaman, termasuk krematorium; danjasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat
komersial.

Huruf cSK No 052612 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-341 Huruf c
Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi

jasa pengiriman surat dengan menggunakan

perangko tempel dan menggunakan cara lain
pengganti perangko tempel.

Huruf dJasa keuangan meliputi:

1. jasa menghimpun dana dari masyarakat

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, danf atau bentuk lainyang dipersamakan dengan itu;

2. jasa menempatkan dana, meminjam dana,atau meminjamkan dana kepada pihak laindengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,
cek, atau sarana lainnya;

3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, berupa:a) sewa guna usaha dengan hak oPsi;b) anjak piutang;c) usaha kartu kredit; dan/ataud) pembiayaan konsumen;
4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum
gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia;
dan
5.

Jasa penJamlnan.

Huruf eYang dimaksud dengan 'Jasa asuransi" adalahjasa pertanggungan yang meliputi asuransi
kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yangdilakukan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa
penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai
kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

Huruf f .

SK No 052613 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-342Huruf f
Jasa keagamaan meliputi:
1. jasa pelayanan rumah ibadah;

2. jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan;dan

4. jasa lainnya di bidang keagamaan.
Huruf gJasa pendidikan meliputi:

1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah,seperti jasa penyelenggaraan pendidikanumum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar
biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan

keagamaan, pendidikan akademik, danpendidikan profesional; dan

2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar
sekolah.

Huruf hJasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis

jasa yang dilakukan oleh pekerja seni danhiburan.
Huruf i
Jasa penyiaran yang tidak bersifat ikian meliputi
jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan
oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak
bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yangbertujuan komersial.
Huruf jCukup jelas.

Huruf kJasa tenaga kerja meliputi:
1. jasa tenaga kerja;

2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang
pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab atas hasil kerja daritenaga kerja tersebut; dan
3. jasa

SK No 052614 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-343-

3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga
kerja.

Huruf

1

Jasa perhotelan meliputi:

1. jasapenyewaan kamar,termasuktambahannya di hotel, rumah penginapan,
motel, losmen, hostel, serta fasilitas yangterkait dengan kegiatan perhotelan untuk

2.

tamu yang menginap; danjasa penyewaan ruangan untuk kegiatan
acara atau pertemuan di hotel, rumah
penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Huruf mJasa yang disediakan oleh pemerintah dalamrangka menjalankan pemerintahan secara umum
meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, antara lain pembertan lzin

Mendirikan Bangunan, pemberian lzin Usaha
Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf nYang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat
parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir yangdilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau
pengusaha kepada pengguna tempat parkir
dengan dipungut bayaran.
Huruf oYang dimaksud dengan 'Jasa telepon umum
dengan menggunakan uang logam" adalah jasa
telepon umum dengan menggunakan uang logam
atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun swasta.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf qCukup jelas.
Angka 3

SK No 052615 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-344 Angka 3
Pasal 9Ayat (1)Dihapus.
Ayat (21Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena
Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yangmemanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dari luar Daerah Pabean, atau pihak yangmemanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai danberhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak
Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar
tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli
Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak,
pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yangmemanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah Pabean, atau pihak yangmemanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh
Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yangsama.

Ayat (2a)Cukup jelas.
Ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan,

Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5).
Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga
harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan
material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(e).

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat(41 ...

SK No 052616 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-345Ayat (a)Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan

yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak

dapat diminta kembali pada Masa Pajak yangbersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.
Contoh:Masa Pajak Mei 2O2l
Pajak Keluaran= Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang

dapatdikreditkan= Rp4.500.000,00(-)

Pajak yang lebih

dibayar=

Rp2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke
Masa Pajak Juni 2021.
Masa Pajak Juni 2O2l

Pajak Keluaran= Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan= Rp2.000.000,00(-)

Pajak yang kurang

dibayar=

Rp1.00O.000,00

Pajak yang lebih dibayar

dari Masa Pajak Mei 2021
yang dikompensasikan
Ke Masa Pajak

Juni 2O2t=

Rp2.500.000,00
(-)

Pajak

SK No 052611 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-346Pajak yang lebih

dibayar Masa Pajak

Juni 2O2L:

Rpl.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan
ke Masa Pajak Juli 2021.

Ayat (4a)Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak

sesuai dengan ketentuan pada ayat

(4)

dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada

Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak
Masukan tersebut dapat diajukan permohonan
pengembalian (restitusi).

Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalamketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak
melakukan pengakhiran usaha (bubar).
Ayat (ab)Cukup jelas
Ayat (4c)
Cukup jelas
Ayat (ad)Cukup jelas.
Ayat (4e)Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian
kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak,
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan
setelah memberikan pengembalian pendahuluankelebihan pajak.

Ayat (af .

SK No 052618 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-347 Ayat (af)Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan

pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar, sanksi kenaikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak
diterapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah

diterbitkan Surat Keputusan PengembalianPendahuluan Kelebihan Pajak.

Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan
sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan
adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan,
ketentuan ini tidak berlaku.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang
pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yangsesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai
Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak

terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa
yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak
melakukan penyerahan yang terutang pajak danpenyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat
mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan
penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahanyang terutang pajak tersebut harus dapat diketahuidengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.
Contoh:Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam
penyerahan, yaitu:
a. penyerahan.

SK No 052619 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-348-

a. penyerahan yangterutang

pajak=

Rp25.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp2.5O0.000,00

b. penyerahan yang tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai= RpS.000.000,00
Pajak Keluaran= nihilc.

penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai = Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:a.

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yangberkaitan dengan penyerahan yang terutang
pajak= Rp1.500.000,00b.
c.

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yangberkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai
Pajak Pertambahan Nilai: Rp300. 000,00
Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yangberkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai=
Rp500.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar
Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,O0.
Ayat (6)Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yangterutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti,
cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan dan kepastian kepada
Pengusaha Kena Pajak.
Contoh:Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam
penyerahan, yaitu:
a. penyerahan. . .

SK No 052620 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-349 -

a. penyerahan yangterutang

pajak=

Rp35.000.000,00
Pajak Keluaran: Rp3.500.000,00

b. penyerahan yang tidak terutang pajak=
Rp15.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang
Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan

dengan keseluruhan penyerahan sebesar

Rp2.500.O00,00, sedangkan Pajak Masukan yangberkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak
tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut
ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00
tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran sebesar Rp3.500.0OO,00.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat (6a)Cukup jelas.
Ayat (6b)Dihapus.
Ayat (6c)
Cukup jelas.
Ayat (6d)Cukup jelas.
Ayat (6e)Cukup jelas.
Ayat (6f)
Cukup jelas.
Ayat (69)
Cukup jelas.

Ayat (71 . .

SK No 052621 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-350-

Ayat (7)Dalam rangka menyederhanakan penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai yang harus disetor, Pengusaha
Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu)

tahun tidak melebihi jumlah tertentu dapat

menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan dengan menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Ayat (7 a)

Dalam rangka memberikan kemudahan dalammenghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus
disetor, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
kegiatan usaha tertentu menghitung besarnya Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan dengan
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan.
Ayat (7b)
Cukup jelas.
Ayat (8)Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan
dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk
pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf aDihapus

Huruf bYang dimaksud dengan pengeluaran yanglangsung berhubungan dengan kegiatan usahaadalah pengeluaran untuk kegiatan produksi,
distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan .

SK No 052622 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 351 -

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.
Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga
harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran
tersebut berkaitan dengan adanya penyerahanyang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Olehkarena itu, meskipun suatu pengeluaran telahmemenuhi syarat adanya hubungan langsung
dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan
Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan,
yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada
kaitannya dengan penyerahan yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dDihapus.

Huruf eDihapus.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hDihapus.

Huruf iDihapus.

Huruf jDihapus.
Ayat (9)Cukup jelas.
Ayat (9a)Cukup jelas.
Ayat (9b)
Cukup jelas.
Ayat (9c)

SK No 052623 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-352Ayat (9c)Cukup jelas
Ayat (1o)Dihapus.
Ayat (1 1)
Dihapus.
Ayat (12)Dihapus.
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (la)Cukup jelas

Angka 4
Pasal 13
Ayat ( 1)Dalam hat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha
Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
danf atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib
memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan
memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan
pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus
atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak
dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu
yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur
Jenderal Pajak.
Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16D wajib dibuatkan Faktur
Pajak.

Ayat (1a)SK No 052624 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-3s3Ayat (1a)Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat
penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran
dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan.
Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan
Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut,
misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
instansi pemerintah. Oleh karena itu, Menteri

Keuangan berwenang untuk mengatur saat lainsebagai saat pembuatan Faktur Pajak.
Ayat (2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), untuk meringankan beban administrasi,
kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk
membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi semua
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender
kepada pembeli Barang Kena Pajak yang sama atau
penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut
Faktur Pajak gabungan.
Ayat (2a)Untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha
Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak
gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah
terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.
Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B
pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli
2021, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2O2l sama
sekali belum ada pembayaran atas penyerahantersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan

membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yangmeliputi seluruh penyerahan yang dilakukan padabulan Juli 2021, yaitu paling lama tanggal 31 Juli
2027.
Contoh 2:

Pengusaha. . .

SK No 052625 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-354Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal
2, 7 , 9 , LO, 12, 20, 26, 28, 29 , dan 30 Septembe r 2O2l .
Pada tanggal 28 September 2O2l terdapat pembayaran
oleh pengusaha B atas penyerahan pada tanggal 2
September 2021. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A

membuat Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak
gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2O2lyang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi padabulan September 2027.
Contoh 3:
Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal
2, 7, 8, lO, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2021.
Pada tanggal 28 September 2O2I terdapat pembayaran
atas penyerahan tanggal 2 September 2021 dan
pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan
dilakukan pada bulan Oktober 2021 oleh pengusaha B.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A membuat Faktur
Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat padatanggal 30 September 2021 yang meliputi seluruh

penyerahan dan pembayaran uang muka yangdilakukan pada bulan September 2021.
Ayat (3)Dihapus.
Ayat (a)Dihapus.
Ayat (5)Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan
dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan
Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara benar,lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh pihakyang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk
menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi
apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak
yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat
ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yangtercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.
Ayat(Sa) ...

SK No 052626 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-355-

Ayat (5a)Cukup jelas
Ayat (6)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat
menentukan dokumen yang biasa digunakan dalamdunia usaha yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha
telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti

kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat

udara;

b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada
Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya

membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yangmenyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya,
dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat
ditetapkan sebagai Faktur Pajak; danc.

terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam

hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud.

Ayat (7)Dihapus
Ayat (8)Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain,
Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salahdalam penulisan. Termasuk dalam pengertian salahdalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah
antara lain, adanya penyesuaian Harga Jual akibat
berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang Kena
Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.

Ayat (9)SK No 052627 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-356Ayat (9)Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila
diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau

persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
memenuhi persyaratan material apabila berisi

keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya
mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena
Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau
dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan
formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya,
apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur
Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai

dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor
Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, ataupemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau
dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat
material.
Pasal 1 13

Angka 1
Pasal 8

Ayat (1) .

SK No 052628 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-357 Ayat (i)Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat
Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib
Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan
atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal
Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
Yang dimaksud dengan "mulai melakukan tindakan
pemeriksaan" adalah pada saat Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yangtelah dewasa dari Wajib Pajak.
Ayat (1a)Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1).
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (2a)Cukup jelas
Ayat (2b)
Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (3a)Cukup jelas

Ayat (a)SK No 052629 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-358Ayat (4)Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat
ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telahmaupun yang belum membetulkan Surat

Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk
mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat
berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat
Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yangdiperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisianSurat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalamlaporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaanyang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlahpajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk
membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut,
proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5a)Cukup jelas
Ayat (6)Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Futusan
Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yangmengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi
fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau
tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian
rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembalidalam penghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun
berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan
tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa
menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi
kerugian.
Dalam

SK No 052630 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-359-

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat

Pemberitahuan lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan atau

Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan sebagai

akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun

Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak

sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda
dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya
dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak'
Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2O2l yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar
Rp2O0.O00.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun 2O2O sebesar
Rp150.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp50.000.000,00
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2O2O dilakukan pemeriksaan, danpad.a tanggal 6 Januari 2023 diterbitkan surat
ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar
Rp70.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur
Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan
Penghasilan Kena Pajak tahun 2O2l menjadi sebagai
berikut:
Penghasilan Neto
Rp200.OO0.000,00
Rugi

SK No 052631 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-360Rugi menurut ketetapan pajak

tahun 2O2O
Rp70.000.000,O0 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 130.000.000,00

Dengan demikian Penghasilan Kena Pajak dari Surat
Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00(Rp200.000.000,00 -pembetulan

Rp 150.000.000,00) setelahmenjadiRp130.000.000,00(Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)

Contoh 2:

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2O2l yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar
Rp3O0.000.OO0,0O

Kompensasi kerugian berdasarkan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Tahun 2O2O
sebesar

Rp200.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp 100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2O2O dilakukan pemeriksaan dan
pada tanggal 6 Januari 2023 diterbitkan surat
ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar
Rp250.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur
Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan
Penghasilan Kena Pajak tahun 2O2l menjadi sebagai
berikut:
Penghasilan Neto

Rp300.000.000,00

Rugi

SK No 052632 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-361 Rugi menurut ketetapan

pajak tahun 2O2O
Rp250.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak

Rp 50.000.OO0,00
Dengan demikian Penghasilan Kena Pajak dari Surat
Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00(Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setetah

pembetulan

menjadiRp50.000.000,00(Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

Angka 2
Pasal 9Ayat (1)Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yangterutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak

melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetorantersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (2a)Cukup jelas.
Ayat (2b)
Cukup jelas.
Ayat (2c)
Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (3a)Cukup jelas.

Ayat(4)...
SK No 052633 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-362Ayat (a)Cukup jelas

Angka 3
Pasal 1 1
Ayat (1)Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yangsebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajakmenunjukkan jumlah selisih lebih fiumtah kredit pajak
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau
telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya
tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta
kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan
Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.
Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajakyang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun
cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut
harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang
pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih,
dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Ayat (1a)Cukup jelas
Ayat (2)Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak

dan ketertiban administrasi, batas

waktu
pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan
paling lama 1 (satu) bulan:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (L),dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan

tertulis tentang pengembalian kelebihan
pembayaran pajak;b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)dan Pasal 17B , dihitung sejak tanggal penerbitan;c. untuk.

SK No 052634 A

PRESIDENREPUEL|K INDONESIA-363-

c. untuk

Surat Keputusan PengembalianPendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l7C dan Pasal L7D,

dihitung sejak tanggal penerbitan;d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,

atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,
dihitung sejak tanggal penerbitan;e. untuk Putusan Banding dihitung sejak
diterimanya Putusan Banding oleh Kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang
melaksanakan putusan pengadilan; atauf.

untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak
diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh
Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang
melaksanakan putusan pengadilan,

sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (3a)Cukup jelas
Ayat (a)Cukup jelas
Angka 4
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas

Ayat(2a)...
SK No 052635 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-364 Ayat (2a)Cukup jelas.
Ayat (2b)
Cukup jelas
Ayat (3)Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu
ketetapan pajak karena melanggar kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi berupa
kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yangharus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang
dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan
berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk

jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilanyang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar IOOo/o (seratus
persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar lOOo/o (seratus
persen).

Ayat (3a)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas
Ayat (s)Dihapus.
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 13A
DihapusAngka 6

SK No 052636 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-365-

Angka 6
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan
kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak
sehingga dalam hal penagihannya dapat juga
dilakukan dengan Surat Paksa.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup je1as.
Ayat (5)Dihapus.
Ayat (5a)Cukup jelas.
Ayat (5b)
Cukup jelas.
Ayat (5c)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 15

Ayat (i)SK No 052637 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-366-

Ayat (1)

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata
telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang
dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan
lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajakyang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan
dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur
Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak
sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah
diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya
untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika
surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan

berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan
pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal
surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan
berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkan
berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan
ulang.

DenganSK No 052638 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-367 Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkansebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan
pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru
termasuk data yang semula belum terungkap yangmenyebabkan penambahan pajak yang terutang dalamsurat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu,
setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan
sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulansebagaimana dimaksud dalam Pasal l7B, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan
hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk datayang semula belum terungkap. Dalam hal masih
ditemukan lagi data baru termasuk data yang semulabelum terungkap pada saat diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau
data baru termasuk data yang semula belum
terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur
Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.
Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau
keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan

untuk menghitung besarnya jumlah pajak yangterutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan
pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun
dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan padawaktu pemeriksaan.
Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah datayang semula belum terungkap, yaitu data yang:a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak daiam Surat
Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuklaporan keuangan); dan/ataub. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan

semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data
dan/atau memberikan keterangan lain secara
benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak

memungkinkan fiskus dapat menerapkan

ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dengan benar dalam menghitung

jumlah pajak yang terutang.

Walaupun .

SK No 052639 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-368-

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data
dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya

pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila
memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan
cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak
mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yangterutang secara benar sehingga jumlah pajak yangterutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal
tersebut termasuk dalam pengertian data yang semulabelum terungkap.
Contoh:1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan
keuangan tertulis adanya biaya iklan
Rp10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya
tersebut terdiri atas Rp5.000.0OO,00 biaya iklan dimedia massa dan Rp5.OO0.000,00 sisanya adalah
sumbangan atau hadiah yang tidak boleh
dibebankan sebagai biaya.
Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak
tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga
fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran
berupa sumbangan atau hadiah sehingga pajakyang terutang tidak dapat dihitung secara benar,
data mengenai pengeluaran berupa sumbangan
atau hadiah tersebut tergolong data yang semulabelum terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan
keuangan disebutkan pengelompokan harta tetapyang disusutkan tanpa disertai dengan perincian
harta pada setiap kelompok yang dimaksud,
demikian pula pada saat pemeriksaan untuk
penetapan semula Wajib Pajak tidak

mengungkapkan perincian tersebut sehingga

fiskus tidak dapat meneliti kebenaran

pengelompokan dimaksud, misalnya harta yangseharusnya termasuk dalam kelompok harta
berwujud bukan bangunan kelompok 3, tetapi
dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya,
atas kesalahan pengelompokan harta tersebut
tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yangterutang tidak dapat dihitung secara benar.
ApabilaSK No 052640 A

PRES IDEN

REPUBL|K INDONESIA-369 Apabila setelah itu diketahui adanya data yangmenyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut
tidak benar, maka data tersebut termasuk datayang semula belum terungkap.

3.

Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian
sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain
dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena
Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barangbarang tersebut sebagian digunakan untuk
kegiatan yang mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran
untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran,
dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak
mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur
pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan
oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena

Pajak tidak mengungkapkan rincian penggunaan
barang tersebut dengan benar sehingga tidak

dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan

tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung
secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya
data atau keterangantentang kesalahanmengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud,
data atau keterangan tersebut merupakan data yangsemula belum terungkap.
Ayat (2)Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak
ternyata masih ditemukan data baru termasuk datayang semula belum terungkap yang belum

diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas

pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambahsanksi administrasi berupa kenaikan sebesar looyo(seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (a)Dihapus.
Ayat (5)

SK No 052641 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-370Ayat (5)Cukup jelas
Angka 8
Pasal 178

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "surat permohonan telahditerima secara lengkap" adalah Surat Pemberitahuanyang telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan

hasil pemeriksaan atas permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Ayat (1a)Yang dimaksud dengan "sedang dilakukan

pemeriksaan bukti permulaan" adalah dimulai sejak
surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak.
Ayat (2)Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
terhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha
Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut

dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan tersebutdianggap dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut
dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib
administrasi perpaj akan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)

SK No 052642 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-37t -

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)Cukup jelas.
Angka 9Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal27A
DihapusAngka 11
Pasal 27B,

Cukup jelas

Angka 12SK No 052643 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-372-

Angka 12
Pasal 38

Cukup jelas

Angka 13
Pasal 44B

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas

permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat
menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan
sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan
ke pengadilan.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 1 14

Angka 1
Pasal 141
Cukup jelas

Angka2...

SK No 052644 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-373Angka 2

Pasal 144
DihapusAngka 3BAB VIIA

Cukup jelas
Angka 4
Pasal 156A

Cukup jeias.
Pasal 1568
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 157
Ayat (1)Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada
Menteri Keuangan dimaksudkan dalam rangka
mempermudah dan mempercepat proses koordinasi.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Dihapus.
Ayat (a)Dihapus.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (5a)Cukup jelas.
Ayat (6)

SK No 052645 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-374 Ayat (6)Cukup jelas
Ayat (7)Dihapus.
Ayat (8)Cukup jelas
Ayat (9)Cukup jelas
Ayat (10)Cukup jelas
Angka 6
Pasal 158
Cukup jelas
Angka 7

Pasal 159
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 159A
Cukup jelas
Pasal 1 15

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 37

Cukup jelas
Angka 3

SK No 052646 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-375Angka 3
Pasal 38

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "standar mutu wajib" adalah
standar nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan

secara wajib pada Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman.

Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 38A

Cukup jelas
Angka 5

Pasal74
Cukup jelas
Pasal 1 16
Dihapus.
Pasal 1 17

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 87

Ayat (1)

SK No 052641 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-376Ayat (1)BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi,
kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM
Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan

badan hukum seperti perseroan terbatas, atau

koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan
suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalampelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa
juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa,
perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM
Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokat
masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan
dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalamkegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan
keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM
Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha
dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal
kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang
dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM
Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah,
BUM Desa dan unit usaha dibawahnya dalammenjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan
rencana induk pembangunan daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 1 18

SK No 052648 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA

-3//

-

Pasal 1 18

Angka 1
Pasal 44

Ayat (1)30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanyapetikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau
kuasa hukumnya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas

Huruf bSK No 052649 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-378Huruf b

Penghentian integrasi vertikal antara laindilaksanakan dengan pembatalan perjanjian,
pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku
usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian
produksinya.
Huruf cYang diperintahkan untuk dihentikan adalah
kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan

kegiatan usaha pelaku usaha secara
keseluruhan.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fGanti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan
kepada pihak lain yang dirugikan.
Huruf gCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 48

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 49

Dihapus
Pasal 1 19
Cukup jelas
Pasal 120

SK No 052650 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-379 Pasal 120

Angka 1BAB V

Cukup jelas
Angka 2
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 121
Pasal 48

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya
mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalampenyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber
Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian,Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk
menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah
dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan
nasional.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123

Angka 1
Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat(2)...
SK No 052651 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA-380Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Huruf aCukup jelas

Huruf bMekanisme pinjam pakai kawasan hutan
digunakan khusus untuk proyek-proyek yangsifatnya tidak permanen.
Angka 2
Pasal 10Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan
yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton,
dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk
menahan dan menampung air juga untuk menahan
dan menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur
sehingga terbentuk waduk.

Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul
untuk menahan air di sungai, tepi laut, dansebagainya.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gSK No 052652 A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-381 -

Huruf gCukup jelas.

Huruf hYang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah
sesuai dengan undang-undang yang mengatur
pengelolaan sampah.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jYang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah
semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi
akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit
darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.

Huruf kCukup jelas.

Huruf 1
Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" digunakan
antara lain untuk kepentingan keagamaan atau
beribadah.

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik"
adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undangundang yang mengatur penataan ruang.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nYang

dimaksuddengan"kantor
Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa" adalah sarana
dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi
pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan,rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis
lembaga pemasyarakatan lain.

Huruf o .
SK No 052653 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-382 Huruf oYang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah" adalah perumahan
masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah dan kepada
penghuninya diberikan status rumah sewa.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf qCukup jelas.

Huruf rYang dimaksud dengan "pasar umum dan lapanganparkir Llmtlm" adalah pasar dan lapangan parkir yangdirencanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan
pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja samadengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
Huruf sCukup jelas.

Huruf tCukup jelas.

Huruf uCukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.

Huruf xCukup jelas.
Angka 3
Pasal 14
Cukup jelas
Angka 4

SK No 052654 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-383Angka 4Pasal 19
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pengelola dan pengguna
Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah" adalahsebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perbendaharaan

negara.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena
dampak" misalnya masyarakat yang berbatasan
langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "surat kuasa" adalah surat
kuasa untuk mewakili Konsultasi Fublik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang
dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak yang Berhak"adaiah penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-samaberasal dari Pihak yang Berhak.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas
Angka 5
Pasal 19A
Cukup jelas.

Pasal19B...
SK No 052655 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-384Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 19C
Cukup jelas
Angka 6

Pasal24
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 28

Ayat (1)Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk
mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan
Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut

memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek
Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama,
alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki
tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas,
status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Angka 8
Pasal 34
Cukup jelas
Angka 9Pasal 36
Ayat (1)Huruf aSK No 052656 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-385Huruf a
Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "pemukiman kembali"adalah proses kegiatan penyediaan tanah
pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi
iain sesuai dengan kesepakatan dalam proses
Pengadaan Tanah.

Huruf dYang dimaksud dengan "Ganti Kerugian dalambentuk kepemilikan saham" adalah penyertaansaham dalam kegiatan pembangunan untuk
Kepentingan Umum terkait dan/atau

pengelolaannya yang didasari kesepakatan

antarpihak.
Huruf eBentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk
Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
Ayat (2)Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 40

Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus
diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti
Kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang Berhak karena
hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau
ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa
dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian.
Yang berhak antara lain:a. pemegang hak atas tanah;b. pemegang hak pengelolaan;c. nadzir

SK No 052657 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-386c. nadzir, untuk tanah wakaf;
d. pemilik tanah bekas milik adat;
e. masyarakat hukum adat;f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik
antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat.
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atauh. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.

Yang dimaksud dengan "pihak yang menguasai tanah
negara dengan iktikad baik" adalah:
1. penguasaan

tanah yang diakui oleh peraturan

perundang-undangan;
2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat,kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain,atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik sebelum
maupun selama pengumuman berlangsung; dan
3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua)orang saksi yang dapat dipercaya;

Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada
pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau
hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya,
Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak gunabangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau
benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau

dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya
diberikan kepada pemegang hak milik atau hak
pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat
diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman
kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat
hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai
tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalahpemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka
waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan
tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah
negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yangmenggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas
dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang...
SK No 052658 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-387 Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atastanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang yangmembuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atastanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beliatas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang
akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan
sertif,rkat, dan pemegang surat izin menghuni.
Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan
dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak
atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan,
tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Angka 11
Pasal 42

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 124

Angka 1
Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah
kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi
kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk,bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih,
drainase dan sanitasi, bangunan pengairan,pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api,
terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam,serta pembangkit dan jaringan listrik.
Ayat (3)

SK No 052659 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-388Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf f

Reforma agraria dalam kerangka bank tanah tidak
termasuk tanah dalam kawasan hutan.
Ayat (2)

SK No 052660 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-389Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "sudah digunakan dan/atau

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya" adalah
pemegang hak atas tanah sudah memiliki sertifikat laik fungsi.

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133. .

SK No 052661 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-390Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135

Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141

Cukup jelas
Pasal 742
Cukup jelas
Pasal 143

SK No 052662 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA- 391 -

Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cKepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing
hanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan
Industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Huruf dKepemilikan satuan rumah susun oleh badan hukum asing
hanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan
Industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Huruf eCukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal I47

SK No 052663 A

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-392 Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 3

Ayat (1)Huruf aCukup jelas

Huruf bYang dimaksud dengan "logistik dan distribusi"
adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain:kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran,pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan
perekondisian permesinan dari dalam negeri dandari luar negeri.
Huruf cYang dimaksud dengan "pengembangan teknologi"
adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain:kegiatan riset dan teknologi, rancangan bangunan
dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan
perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi
informasi.

Huruf d. . .

SK No 052664 A

FRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-393-

Huruf dYang dimaksud dengan "pariwisata" adalah
kegiatan usaha yang meliputi antara lain:kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung
penyelenggaraan hiburan dan

rekreasi,

pertemuan, perjalanan insentif dan pameran,serta kegiatan yang terkait.

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "perumahan bagi pekerja"adalah pembangunan perumahan terpisah darikegiatan usaha yang ada di KEK.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.

Angka3...

SK No 052665 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-394 Angka 3
Pasal 4

Huruf aYang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi keiestarian lingkungan hidup yangmencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf bYang dimaksud dengan "mempunyai batas yang jelas"adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan(pagar atau tembok).

Huruf cCukup jelas.

Angka 4
Pasal 5

Cukup jelas

Angka 5
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aLokasi pengembangan yang diusulkan dapat

merupakan area baru atau perluasan KEK yangsudah ada.
Huruf bYang dimaksud dengan "rencana tata ruang KEK"
adalah rencana peruntukan ruang pada lokasi
KEK.

Yang

SK No 052666 A

FRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-39sYang dimaksud dengan "pengaturan zonasi,,adalah rencana pengembangan KEK yangditetapkan oleh Badan Usaha, pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat atau Badan Usaha
Pengelola KEK;

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.
Angka 6
Pasal 8A

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 10
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 1 1
DihapusAngka 9Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

SK No 052667 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-396Ayat (2)Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lainjangka waktu kerja sama, pertanggungjawaban

terhadap aset yang berasal dari pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan
setelah masa kerja sama berakhir.

Angka 10
Pasal 16
Cukup jeias

Angka 1 I
Pasal 17

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cStandar pengelolaan di KEK mengatur antara lainstandar infrastruktur dan pelayanan
Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gYang dimaksud dengan "permasalahan strategis"

antara lain permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut

kebijakan nasional dan/atau daerah yangmemengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan

pengembangan KEK.

Huruf h .
SK No 052668 A

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-397 Huruf h
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 19
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 20

Dihapus.

Angka 14
Pasal 21

Cukup jelas

Angka 15
Pasal 22

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 23

Ayat (1)Huruf aCukup jelas

Huruf bYang dimaksud dengan "pelayanan non perizinan,adalah segala bentuk kemudahan pelayanan

fasilitas fiskal, fasilitas non-fiskal dan informasi
mengenai penanaman modal, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh. . .

SK No 052669 A

PRESIDENREPUEUK INDONESIA-398Contoh pelayanan non perizinan antara lain:pajak, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang dan

keimigrasian.

Huruf cCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 24A

Cukup jelas
Pasal 24B

Cukup jelas
Pasal 24C

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan lJmum", adalah pola pengelolian

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnisyang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ayat (2)Cukup jelas

Angka19...

SK No 052670 A

PRES I DENREPUEUK INDONESTA-399Angka 19
Pasal 25

Cukup jelas
Angka 20
Pasal 26

Cukup jelas
Angka 2 1
Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Pada wilayah yang tidak ditetapkan sebagai KEK,
terdapat ketentuan mengenai pembatasan impor.
Namun, ketentuan mengenai pembatasan impor
tersebut tidak dapat diberlakukan bagi barang yangdimasukkan ke dalam KEK mengingat barang yangdimasukkan ke dalam KEK digunakan untuk
pembangunan dan pengoperasian KEK. Apabila
pembatasan impor diberlakukan di KEK maka dapat
mengurangi daya saing KEK.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "sistem elektronik yangterintegrasi secara nasional" adalah integrasi sistem
secara nasional yang memungkinkan dilakukannya
penyampaian data dan informasi secara tunggal,
pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan
sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal
untuk pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 22

SK No 052611 A

FRESIDENREPUEUK INDONESIA-400Angka 22
Pasal 30

Cukup jelas
Angka 23
Pasal 31

DihapusAngka 24
Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena pajak di KEK"
adalah pemanfaatan baik yang berasal dari dalam KEK
sendiri ataupun yang berasal dari KEK lainnya, Luar
Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah pabean,
Kawasan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat

Ayat (a)Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 25
Pasal 32A

Ayat (1)Yang dimaksud dengan .,barang konsumsi,, mencakup
antara lain:a. barang. . .

SK No 052612 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-407 a. barang konsumsi yang diperlukan oleh pelaku

Usaha di KEK yang kegiatan utamanya bukan
produksi dan pengolahan dalam menjalankan

usahanya;b. waktu penggunaannya relatif singkat; danc. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

Jenis dan jumlahnya diusulkan oleh Administror dan
disetujui oleh Dewan Nasional.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 33A

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pelayanan kepabeanan

mandiri" meliputi antara lain pelekatan danf atau
pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemasukan

barang, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan
penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang,
pelayanan pengeluaran barang; dan/atau pelayanan

lainnya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 35

Cukup jelas
Angka 28
Pasal 36

Cukup jelas

Angka 29

SK No 052673 A

PRESIDENREPUEUK INOONESIA-402Angka 29
Pasal 38

Cukup jelas
Angka 30
Pasal 38A

Cukup jelas
Angka 31
Pasal 40

Cukup jelas
Angka 32
Pasal 4 1

Yang dimaksud dengan "jabatan direksi atau komisaris"
adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalamakta pendirian perusahaan atau perubahannya.

Ketentuan ini diperlukan dalam rangka meningkatkan daya
saing KEK.

Angka 33
Pasal 43

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Lembaga Kerja Sama Tripartit
Khusus" adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit yangberada di KEK.
Ayat (2)Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 44

DihapusAngka35...
SK No 052674 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-403_
Angka 35
Pasal 45

DihapusAngka 36
Pasal 47

Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja bersama" adalah
perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikatburuh yang telah tercatat pada instansi yang biriangung
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha.
Angka 37
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152

Angka 1
Pasal 6

Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 7

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 153

SK No 052675 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-404 Pasal 153
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 154
Ayat (1)Dalam melakukan investasi, pemerintah melakukan pengelolaan

dan penempatan sejumlah dana dan/atau aset untuk

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (a)Huruf aCukup jeias.

Huruf bYang dimaksud dengan "kegiatan pengelolaan aset" adalah
antara lain kegiatan akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi
perusahaan (saham) maupun aset tetap, divestasi, danlain-lain yang dilakukan secara langsung maupun secara
tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerja
sama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan
entitas khusus baik berbentuk badan hukum Indonesia
maupun badan hukum asing.

Huruf cDalam melakukan kerja sama dengan entitas dana
perwalian (trust fund), penyedia dana (setttor) harus

memberikan kuasa kepada entitas dana perwalian (trustfund) dalam rangka melakukan pengelolaan investasi
dengan Lembaga.

Huruf dSK No 052616 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-405Huruf dYang dimaksud dengan "berwenang menentukan calon
mitra investasi" adalah menunjuk mitra secara langsung
dengan pertimbangan antara lain mengikuti praktik bisnisyang berlaku secara internasional dan dalam rangka
percepatan proses penentuan calon mitra, dengan tetap
menjaga tata kelola yang baik. Kriteria bagi calon mitrayang dapat dipertimbangkan antara lain memiliki reputasibaik, memiliki kemampuan keuangan untuk dapat
menunjang komitmen investasinya, dan/atau memiliki
keahlian di bidang investasi yang akan dikerjasamakan.

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Aset negara yang berasal dari cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh negara dan tidak dapat
dipindahtangankan kepada orang lain termasuk Lembaga.
Aset negara yang berisikan atau mengelola bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya tetap dikuasai
oleh negara dan tidak dipindahtangankan menjadi asetLembaga.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)

SK No 052677 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-406 -

Ayat (4)Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan",
misalnya: peralihan Hak Mitik Atas Saham ditakukan dengan
Akta Jual Beli atau Akta Hibah atas saham pengalihan hak
milik atas tanah danlatau bangunan dilakukan dengan Akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Dalam putusan Rapat Umum pemegang saham untuk
Persero dengan tetap mengacu ketentuan dan pengaturan
dalam anggaran dasar badan usaha milik negara dimaksud

atau memuat antara lain proses administrasi pengalihan asettermasuk cara pemindahtanganan.
Ayat (8)Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai
mekanisme pembukuan aset yang dipindahtangankan,
penentuan aset yang dipindahtangankan dan nilai pasar

wajar aset tersebut, dan prosedur pemindahtanganan.

Mekanisme yang diatur tersebut memperhatikan praktikbisnis yang berlaku secara internasional dan mempe.hatikan
prinsip independensi dan transparansi dari Lembaga.

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3) .

SK No 052678 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-407 -

Ayat (3)

Kerja sama dengan pihak ketiga dimaksud antara laindilakukan dengan mitra investasi, badan usaha milik negara,badan atau lembaga pemerintah atau melalui penunjukan
manajer investasi berbadan hukum Indonesia atau asing.
Lembaga dalam kerja sama dengan pihak ketiga, tetap
mempertahankan kedudukannya sebagai penentu utama
kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan
di badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Ayat (4)Modal dan kekayaan Lembaga merupakan milik Lembaga
dan setiap kerugian yang dialami oleh Lembaga bukan
merupakan kerugian negara.
Ayat (s)Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur antara lain
pertimbangan untuk melakukan pencadangan dan
penggunaan akumulasi modal untuk investasi kembali.

Pasal 159
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" mencakup mitra
investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara,badan atau lembaga pemerintah, danfatau entitas lainnya
baik di dalam maupun luar negeri.
Ayat (2)

SK No 052679 A

PRESIDEN
REPUtsUK INDONESIA-408-

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "bentuk kerja sama lainnya" dapat
mencakup pendirian dana kelolaan investasi (fund) bersama
pihak lain.
Lembaga dalam kerja sama dengan pihak ketiga, tetap
mempertahankan kedudukannya sebagai penentu utama
kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan

di badan usaha dengan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Ayat (3)Pemindahtanganan aset Lembaga untuk dijadikanpenyertaan modal dengan memperhatikan tujuan
pemindahtanganan, penilaian atas aset dan memperhatikan
praktik bisnis yang berlaku secara internasional dan
dilakukan dengan prinsip usaha yang sehat.
Ayat (a)Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Peraturan Pemerintah dalam ayat ini sekurang-kurangnya
mengatur:a. kerja sama dengan pihak ketiga yang mencakup antara
lain tata kelola aset yang dikerjasamakan, pembagian
keuntungan hasil kerja sama, mekanisme partisipasi,
audit dari aset yang bersangkutan;
b. pembentukan dana kelolaan investasi (fu"d) yangmencakup permodalan, ruang lingkup tujuan investasi,
bentuk, jenis dana kelolaan investasi dan tata kelola
dana investasi; danc. penilaian aset.
Pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah didasarkan padapraktik internasional yang baik.
Pasal 160. . .

SK No 052680 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-409 Pasal 160
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf b

Hasil pengembangan usaha dan pengembangan asetLembaga dapat berupa keuntungan atau aset tetap yangdibeli Lembaga selama masa operasional.
Huruf cAset badan usaha milik negara dapat menjadi asetLembaga antara lain melalui mekanisme transaksi jualbeli.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eSumber lain yang sah antara lain aset yang dibeli daripinjaman atau aset yang berasal aaii barang yangdiperoleh sesuai dengan ketentuan peratur"n p..rr,dangundangan di bidang barang milik negaraf da..rh.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Pasal 161
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga
oleh akuntan publik dilakukan dengan mengikuti standar akuntasiyang diakui secara internasional sebagai siandar akuntansi yangberlaku untuk badan hukum pengelola investasi sejenisnya.

Pasal 162

SK No 052681 A

PRESTDEN

REPUBUK INDONESIA-4toPasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jeias.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan kondisi insolven adalah kondisi dimana Lembaga kekurangan modal yang berdampak padakesulitan untuk melakukan kegiatan usaha dalam jangka
panjang.

Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Ayat (1)Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur antara lainkebijakan investasi, keterbukaan informasi, benturan

kepentingan, kerahasiaan informasi, pengadministrasian dari
data dan informasi yang berkaitan dengan aset yang dikelola,
audit internal, tanggung jawab sosial dan lingkungan serta
manajemen risiko dengan memperhatikan praktik bisnis yangberlaku secara internasional.
Ayat (2)Ketidakberlakuan peraturan perundang-undangan terkaityang mengatur pengelolaan keuangan negaraf kekayaan
negarafbadan usaha milik negara bagi Lembaga, karena
kegiatan pengelolaan aset dan investasi telah diatur secara
khusus dalam undang-undang ini dan peraturan

pelaksanaannya.
Pasal 165
Ayat (1)

Lembaga Pengelola Investasi dapat disebut dengan nama lainseperti: Indonesian Souereign Wealth Fund. .t"u Ind.onesia
Inuestment Authoritg.
Ayat (2) . .

SK No 052682 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-4tt Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168

Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172

Cukup jelas
Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

SK No 052683 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-412Ayat (2)Yang dimaksud dengan "badan usaha" antara lain Badan
Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 24

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "alasan-alasan objektif' adalahalasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan
kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta
berdasarkan AUPB.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eSK No 052684 A.

PRES IDENREPUEUK INDONESIA-4t3Huruf e

Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan

dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran
dan berdasarkan AUPB.

Angka 3
Pasal 38

Ayat (1)Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang informasi dantransaksi elektronik.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "memerlukan perhatiankhusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yangdilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat,
dalam rangka menjaga ketertiban umum, makaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu
memberikan perhatian dan pengawasan.
Ayat (3)

SK No 052685 A

PRESIDENREPUEUK TNDONESIA-414Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "swasta" meliputi
perorangan, korporasi yang berbadan hukum diIndonesia, dan asing.

Huruf cCukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 39A

Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 176

Angka 1
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat(2)...
SK No 052686 A

PRES IDEN

REPUBUK INDONESIA-415Ayat (2)Yang dimaksud dengan "praktik yang baik (goodpractices)" adalah sesuai standar atau ketentuan yangberlaku secara internasional".
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 250

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah
putusan pengadilan yang telah diikuti oleh putusan hakim
berikutnya.

Angka 3
Pasal 251

Cukup jelas
Angka 4
Pasal 252

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)

SK No 052687 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-4t6Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah
bersangkutan sebesar uang yang sudah dipungut oleh
Daerah.

Angka 5
Pasal 260

Cukup jelas
Angka 6
Pasal 292A

Cukup jelas
Angka 7
Pasal 300

Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 349

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis
pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa

jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1(satu) jenis pelayanan yang di dalamnya

menampung/memuat substansi pelayanan yang
digabungkan tersebut.

Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur
pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau

mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah
pemberian layanan, sehingga mempermudah proses

pemberian layanan kepada masyarakat.
Ayat (2)

SK No 052688 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-4t7 Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Angka 9Pasal 350

Cukup jelas

Angka 10
Pasal 4O2A

Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183

SK No 052689 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-418Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6573

SK No 052695 A