SALINANPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2016TENTANGPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang'. a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yangdiberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan
strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan
memajukan kesej ahteraan umum;
b. bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang
telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan
pelindungan bagi inventor dan pemegang paten;

bahwa peningkatan pelindungan paten sangat penting
bagi inventor dan pemegang paten karena dapat
memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya,baik secara kuantitas maupun kualitas untuk
mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta
menciptakan iklim usaha yang sehat;d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,
baik nasional maupun internasional sehingga perlu
diganti;e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;

Mengingat

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945;

DenganPRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-2-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:l. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalamsuatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, ataupenyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yangsecara bersama-sama melaksanakan ide yangdituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
Invensi.

4. Permohonan adalah permohonan paten atau patensederhana yang diq'ukan kepada Menteri.

5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan
Paten.

6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten,

pihak yang menerima hak atas paten tersebut daripemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalamdaftar umum Paten.

7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yangbertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemeriksa

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-J-

8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut pemeriksa

adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahliyang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta

wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan.

9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

minimum.
10. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan
Permohonan yang berasal dari negara yang tergabungdalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan
Industri (Pans Conuention for the Protection of Industial
Propertg) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the Wortd
Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan
bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan
tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggotasalah satu dari kedua pe{anjian itu selama pengajqan
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telahditentukan berdasarkan perjanjian internasional
dimaksud.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten,
baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif,
kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis
untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalamjangka waktu dan syarat tertentu.
12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yangada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Orang adaiah orang perseorangan atau badan hukum.

14. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk
penggunaan hak atas Paten.
15. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihakyang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yangdihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yangdihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yangmenggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalampekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak
mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau
Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh
Inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten
dari Penerima Lisensi-wajib atau pemegang paten atas
Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.

16. HariPRESIDENREPIJ BLIK INDONESIA-4-

16. Hari adalah hari kerja.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

BAB IILINGKUP PELINDUNGAN PATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pelindungan Paten meliputi:

a. Paten; danb. Paten sederhana.
Pasal 3
(1)

Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.huruf adiberikan untuk Invensi yang baru, mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
(2t Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru,
pengembangan dari produk atau proses yang telah ada,dan dapat diterapkan dalam industri.
Pasal 4Invensi tidak mencakup:

a. kreasi estetika;b. skema;c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
1. yang melibatkan kegiatan mental;

2. permainan; dan
3. bisnis.

d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;e. presentasi mengenai suatu informasi; danf. temuan

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA-5f. temuan (di.scoueryl berupa:
1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada
dan/ atau dikenal; dan/ atau

2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak
menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan
terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah
diketahui dari senvawa.
Bagian Kedua
InvensiParagraf 1
Invensi yang Dapat Diberi Paten
Pasal 5(1)

Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.

(2)

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah
diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalamsuatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkanseorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut
sebelum:a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.
(3)

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mencakup dokumen
Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaanyang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan,
tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada
Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Pasal 6

q,#
PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-6Pasal 6(l) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah
diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam)
bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau
dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran

resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia
maupun di luar negeri;

b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh

Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan
penelitian dan pengembangan; dan/ atau
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:

1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap
ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah
lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil
penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga
penelitian.

(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabiladalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal
Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan
cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
Invensi tersebut.
Pasal 7(1)

Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi
tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahliantertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak

dapat diduga sebelumnya.
(2)

Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yangtidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan

keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atauyang telah ada pada saat diajukan permohonan pertamadalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak
Prioritas.

Pasal 8

gLru
-rlp,4@PRESIDEN

REPU BLII( IN DO N ESIA

-7 -Pasal 8Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut
dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan
dalam Permohonan.
Paragraf 2
Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten
Pasal 9Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan,

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau
kesusilaan;b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/ atau hewan;c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika;

d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; ataue. proses biologis yang esensial untuk memproduksi

tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atauproses mikrobiologis.

Bagian Ketiga
Subjek Paten
Pasal 10(1)

Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor
atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor

yang bersangkutan.
(2)

Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara
bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Pasal 11

PRESIDEN

REFU BLII( INDONESIA-8Pasal 1 1

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor
adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama
kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.
Pasal 12Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh
Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yangmemberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh
karyawan maupun pekerja yang menggunakan data
dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian
yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor,
dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh
dari Invensi dimaksud.
(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dibayarkan berdasarkan:a. jumlah tertentu dan sekaligus;(1)b. persentase;c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus
dengan hadiah atau bonus; atau

d. bentuk lain yang disepakati para pihak.
(s) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara
perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para
pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

(6)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2),dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk
tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

Pasal 13PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-9Pasal 13

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh
Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi
pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan
Inventor, kecuali diperj anj ikan lain.
(2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalanatas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan
negara bukan pajak.
(3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang paten
tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas
persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten
dengan pihak ketiga.
(41 Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksudpada ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor
memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan
manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
(s) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap
dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang(1)

keuangan.

Bagian Keempat
Pemakai Terdahulu
Pasal 14(l) Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yangsama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan
Invensinya walaupun terhadap Invensi yang samatersebut kemudian diberi Paten.
(21

Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakai

terdahulu.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak
berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai
pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang
Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh,
atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.
Pasal 15

PRESIDEI!

REPU BLIK INDONESIA_10_
Pasal 15

Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diakui sebagai
pemakai terdahulu jika setelah diberikan paten terhadap
Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai
pemakai terdahulu kepada Menteri.
(21 Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh
(1)

Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai

terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar

biaya.
(3)

Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya
Paten atas Invensi yang sama tersebut.
Pasal 16

(1) Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai

pemakai terdahuiu kepada pihak lain, baik karena
Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena
pewarisan.

Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak
untuk melaksanakan Invensi.
(3) Pemakai terdahulu tidak berhak melarang orang lain
(2)

melaksanakan Invensi.
Pasal 17

Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri

dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai
terdahulu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

#.)
-$t>&
FRESIDEN
R F-PU B

LIK IN DO N ESIA

- 11Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang paten
Pasal 19(1)

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses
produksi yang diberi Paten untuk membuat ba."rrg

atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalamhuruf a.
(2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi
Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-matadihasilkan dari penggunaan proses yang diberi
pelindungan Paten.

(3)

Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian,percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan
sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dariPemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
Pasal 20(1)Pemegang Paten wajib membuat produk atau

menggunakan proses di Indonesia.
(2tMembuat produk atau menggunakan proses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang

transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau
penyediaan lapangan kerja.
Pasal 21

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib
membayar biaya tahunan.

Bagian Keenam

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA_t2_

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan paten
Pasal 22

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
(2t Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat diperpanjang.
(3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten
dicatat dan diumumkan melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
(1)

Pasal 23
(1)

Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)tidak dapat diperpanjang.
(s) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu patensederhana dicatat dan diumumkan melalui media(2t

elektronik dan/ atau media non-elektronik.
BAB IIIPERMOHONAN PATEN

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan
Pasal 24

(1) Paten diberikan berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

membayar biaya.

(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi ataubeberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi
yang saling berkaitan.
(4) Permohonan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA- 13-(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.
Pasal 25
(1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,
paling sedikit memuat:
a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan
Inventor;c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan

Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan
hukum;

d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal
Pemohon adalah badan hukum;

e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal
Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonanyang pertama kali dalam hal permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.

(2t Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampiri persyaratan:

a. judul Invensi;
b. deskripsi tentang Invensi;

klaim atau beberapa klaim Invensi;
d. abstrak Invensi;c.

e.

gambar yang disebutkan dalam deskripsi yangdiperlukan untuk memperjelas Invensi, jik;
Permohonan dilampiri dengan gambar;f.

surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui

Kuasa;

g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal
Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan
Inventor; dani. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal
Permohonan terkait dengan jasad renik.

(3) Deskripsi

PRESIDENREP IJ B LIK INDONESIA-14(3)(41

Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan
lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat
dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.

Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan
secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan
didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud padaayat (3).
Pasal 26
(1)

Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal darisumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional,
harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber
daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut
dalam deskripsi.

(21

Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau

pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh
pemerintah.
(3)

Pembagian hasil dan/ atau akses pemanfaatan sumber
daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik
dan pengetahuan tradisional.
Pasal 27

Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat
Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf

e menjadi domisili Pemohon.

pasal 28

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak
bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui
Kuasanya di Indonesia.

Pasal 29

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-15Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengajuan Permohonan diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Permohonan dengan Hak prioritas
Pasal 30

(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalamwaktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
tanggal prioritas.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen
prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di
negara yang bersangkutan.

(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabatyang berwenang di negara yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah
disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enambelas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

(a) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat(2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, permohonan
dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak prioritas.
Pasal 3 1

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sarnpai
dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutand.is terhadap
Permohonan yang menggunakan Hak prioritas.
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan
dengan Hak Prioritas diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

t6Bagian Ketiga
Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten
Pasal 33
(1)

Permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja
Sama Paten.

(2\

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Permohonan yang berdasarkan Traktat Kerja
Sama Paten.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yangdiajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pemeriksaan Administratif
Pasal 34

(1)

(21

(3)

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh
Menteri.
Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1);b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayal (21 huruf a sampai dengan huruf e; danc. bukti pembayaran biaya Permohonan.

Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalambahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi dengan
terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan harus
disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(41

Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalambahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam
Bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan
dimaksud dianggap ditarik kembali.

Pasal 35PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-t7-

Pasal 35

(1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap,

Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan

kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu palinglama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat
pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diperpanjang paling larna 2 (dua) bulan.
(3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan
dikenai biaya.
(4)

Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)berakhir.
(5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara
tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.

(6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6(enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 36

Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan
kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik

kembali.

Pasal 37

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_18_
Pasal 37
(1)

Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih

dari satu Permohonan oleh pemohon yang berbeda danpada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberi
Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan
untuk diberi Paten.
(21

Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ianggal
Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara
tertulis dan memerintahkan kepada para pemohon
untuk berunding guna memutuskan Permohonan yangdipertimbangkan untuk diberi Paten.
(3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil
keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan Menteri.
(4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan atau keputusan di
antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya
perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan
oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud padaayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan
oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal penerimaanyang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(s)

Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para
Pemohon.

Bagian Kelima
Perubahan dan Divisional Permohonan

Paragraf 1
Umum
Pasal 38
(1)

Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional
atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.

(2t Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan sebelum permohonan diberi
keputusan persetujuan Paten.

Paragraf 2

$^1)-ilqy4{PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-19Paragraf 2
Perubahan Permohonan
Pasal 39
(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf f;

dan/ataub. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
(2) Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau

klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf cdapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut
tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan
dalam Permohonan terdahulu.
(3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah
jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih
dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim
tersebut dikenai biaya.

(4)

Jika Pemohon tidak membayar biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap
ditarik kembali.

Pasal 40(1)

Selain perubahan terhadap data

permohonansebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1),Permohonan juga dapat diubah dari paten menjadi patensederhana atau sebaliknya.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan padatanggal yang sama dengan Tanggal penerimaan semula.

Paragraf 3

PRESIDEN

REFU BLIK INDONESIA-20Paragraf 3
Divisional Permohonan
Pasal 41(l) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi

yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi
sebagaimana dimaksud da,lam pasal 24 ayat (3),Pemohon dapat mengajukan divisional permohonan.

(2t

Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu

Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup
pelindungan yang dimohonkan dalam setiap
Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup
pelindungan yang telah diajukan da_lam permohonan
semula.
(3)

Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dianggap
diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggat
Penerimaan semula.
(4t

Dalam hal Pemohon tidak mengajukan divisional

Permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan Substantif atas
Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yangmerupakan satu kesatuan Invensi.
Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan
divisional Permohonal diatur dengan peraturin Menteri.
Bagian Keenam
Penarikan Kembali permohonan
Pasal 43(l) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh pemohonsebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui

atau menolak Permohonan.
(2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Ketentuan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-21 -(3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali
Permohonan diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketqjuh
Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan
Pasal 44(1)

Menteri tidak dapat menerima permohonan yangdiajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, atau Kuasanya hingga I (satu) tahun sejak

berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual.
(21 Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan dengan

Paten bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan

alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikan
Paten tersebut diperoleh karena pewarisan.
Pasal 45
(1)

Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak Tanggal
Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya
Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yangtidak bertindak sebagai Pemohon.

(2)

Setiap Orang wajib menjaga kerahasiaan seluruh

dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3)

Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

meminta salinan seluruh dokumen permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai

biaya.
(41

Inventor yang tidak bertindak sebagai pemohonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan
pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup
bahwa yang bersangkutan adalah Inventor dari Invensi
yang dimohonkan.
BAB IVPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-22BAB IVPENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
Bagian Kesatu
Pengumuman
Pasal 46(1)

Menteri mengumumkan Permohonan yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.

(2)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 1g(delapan belas) bulan sejak:a. Tanggal Penerimaan; atau

b. tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.

(3)

Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6(enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan
Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.
Pasal 47

(1) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
(2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh
Menteri.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap Orang.
Pasal 48(1)

Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitungsejak tanggal diumumkannya permohonan.

(2t Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
b. nama dan alamat lengkap pemohon dan Kuasa dalam
hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

c. judul Invensi;
d. Tanggal

PRESIDEI!

REPU BLIK INDONESIA-23d. Tanggal Penerimaan

atau tanggal prioritas, nomor,
dan negara tempat permohonan yang pertama kali
diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas;

abstrak Invensi;
f. klasifikasi Invensi;e.

ogambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan
gambar;h. nomor pengumuman; dani.

nomor Permohonan.
Pasal 49

(1)

(2)

Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/ataukeberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai
alasan atas Permohonan yang diumumkan.
Pengajuan pandangan dan/ atau keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh
Menteri dalam jangka waktu pengumuman.
(3)

Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
memberitahukan pandangan dan/atau keberatan
tersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatan
diterima.

(41

Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan,

dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/ataukeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).
(s) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan,
penj elasan, dan/ atau sanggahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahan
pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Pasal 50

PRESIDEN

REPI-] BLIK IN DO N ESIA

-24-

Pasal 50(1) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkan
Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan

setelah berkonsultasi dengan instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan dan keamanan negara.

(2)

Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon atau Kuasanya mengenai penetapan
Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dokumen Permohonan yang tidak diumumkan yangdikonsultasikan dengan instansi

pemerintahpadasebagaimana dimaksud
ayat (1), dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1).
(4)

Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen
Permohonan yang dikonsultasikan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif
Pasal 5 1
(1)

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara
tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.

(21

Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
(3) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (i)atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan
dianggap ditarik kembali.

(4)

Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonanyang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.

(5) Apabila

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-25(s)

Apabila permohonan pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum
berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1), pemeriksaan
substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu
pengumuman.

(6)

Apabila permohonan pemeriksaan substantif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelahberakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1), pemeriksaan
substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya
permohonan pemeriksaan substantif tersebut.
(71 Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisional
Permohonan atau perubahan Permohonan dari paten ke
Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan
bersamaan dengan pengajuan divisional permohonan
atau perubahan Permohonan dari Paten ke patensederhana atau sebaliknya.
(8) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan
bersamaan dengan divisional permohonan atau
perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhanaatau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl,divisional Permohonan atau perubahan permohonan dari
Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap
ditarik kembali.
Pasal 52
(1)

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidak
diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50,
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
penetapan Menteri mengenai tidak diumumkannya
Permohonan yang bersangkutan.

(21

Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dikenai biaya.
Pasal 53

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa.
(2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/ atau
menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain
untuk keperluan pemeriksaan substantif.
(3)AhliPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-26-

(3)
(4)

Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri.
Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap samadengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pemeriksa.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat
pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan
Menteri.
(s)

Pasal 54

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan

ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal g,
Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), pasat 26, pasal 39
ayat(21, Pasal 40, dan Pasal 41.
pasal 55

(1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap
Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat
meminta kepada Pemohon dan/atau kantor paten dinegara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai
kelengkapan dokumen berupa:

a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil
pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap
permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;b. salinan sah dokumen paten yang telah diberikan

sehubungan dengan permohonan paten yang pertama
kali di luar negeri;c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas

permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri
dalam hal permohonan paten dimaksud ditolak;

d. salinan sah keputusan penghapr.rsan paten yang
pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal paten
dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau

e. dokumen lain yang diperlukan.
(2) Penyampaian

#trp_rrtt>€PRESIDEN
LIK INDONESIAR F:PU B-27 (2)

Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara
terpisah oleh Pemohon.

(3)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalammemberikan keputusan menyetujui atau menolak
Permohonan dengan Hak Prioritas.
Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PERSRTUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan
terhitung sejak:a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan

substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif
diajukan setelah berakhirnya jangka waktu
pengumuman; atau
b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) apabila permohonan
pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya
jangka waktu pengumuman.
Bagian Kedua
Persetujuan
Pasal 58

(1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil
pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan paten

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.

(2) Dalam

PRESIDEN

REPU ELIK INDONESIA-28-(2) Dalam hal
Permohonan disetujui, Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau
Kuasa bahwa Permohonannya diberi paten.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
surat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkan
sertifikat Paten.
(41

Pemohon tidak dapat menarik kembali permohonan atau
melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(s)

Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan,

kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara.
(6)

Menteri dapat memberikan petikan atau salinan
dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya
dengan dikenai biaya.
Pasal 59(1)

Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas paten.

(2)

Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi
yang diuraikan dalam klaim.

(3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 merupakan benda bergerak tidak berwrrjud.
pasal 60

Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya

sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal

Penerimaan.

Pasal 61

Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukan
permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri
dalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat paten
dan/ atau lampirannya.
(2) Dalam hal kesalahan data pada sertifrkat paten
merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan
sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai biaya.
(1)(3) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-29Dalam hal kesalahan data pada sertifikat paten bukan
merupakan kesalahan Pemohon, maka permohonan
perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud padaayat (1), tidak dikenai biaya.
(4t Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa perubahan nama dan/atau alamat pemegang
Paten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
(s) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)

Bagian Ketiga
Penolakan
Pasal 62
(1)

(2)

Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yangdimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau
Kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencantumkan:

a. ketentuan yang harus dipenuhi; danb. alasan dan referensi yang digunakan dalampemeriksaan substantif.

(3)

Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalamsurat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal surat pemberitahuan.

(41

Jangka,_waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diperpanjang untuk waktu paling lama i 1a""ybulan.

(s)

Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama I (satu)
bulan setelah berakhirnya jangka wiktu dimaksud
dengan dikenai biaya.

(6) Untuk

PRES IDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA-30_(6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Menteri sebelum batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimaksud berakhir.
(7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, pemohon dapat

mengajukan permohonan perpanjangan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secara
tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.

(8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6(enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalamsurat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat
(8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada. Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu palinglambat 2 (dua) bulan.
(10) Jika

Pemohon tidak memberikan tanggapan
sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ayat (41, ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa
Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu
paling lambat 2 (dua) bulan.
Pasal 63

(1) Dalam hal terhadap Permohonan dilakukan divisional,
Menteri menolak:

a. divisional Permohonanyang pengaJuannya
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (2);b. klaim atau beberapa klaim yang memperluas lingkup

pelindungan dalamdivisional Permohonansebagaimana dimaksud dalam pasal 4l ayat (2\;c. Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan dari
Permohonan semula.

(2) DalamESQ^\,

tr^*y-flc>,.€PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-31 -(2) Dalam hal
Permohonan ditolak, Menteri
memberitahukan penolakan dimaksud secara tertulis
disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar
penolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.

BAB VIKOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING

Bagian Kesatu
Komisi Banding Paten
Pasal 64
(1)

Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima,
memeriksa, dan memutus:

a. permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan;b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,

klaim, dan/ atau gambar setelah Permohonan diberi
Paten; danc. permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten.
(2)

Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; danc. paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yangberasal dari unsur:

1. 15 (lima belas) orang ahli di bidang paten; dan

2. 15 (1ima belas) orang Pemeriksa.
Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4t Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota
Komisi Banding Paten.
(3)

Pasal 65

PRESIDEN

REPU ELIK INDONESIA_32_
Pasal 65

Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding
Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling
sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.
(21 Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal darianggota Komisi Banding Paten yang salah satu
anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling
rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
(3) Dalam hal majelis berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang,
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah lebih sedikit dari anggota majelis selain(1)

Pemeriksa.
Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, fungsi,
dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Permohonan Banding
Paragraf 1
Umum
Pasal 67(1)

Permohonan banding dapat diajukan terhadap:

a. penolakan Permohonan;
b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar
setelah Permohonan diberi Paten; dan/atauc. keputusan pemberian Paten.
(21 Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh

Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten
dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri
dengan dikenai biaya.

Paragraf 2

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-33Paragraf 2
Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan
Pasal 68
(1)

Permohonan banding terhadap penolakan permohonan
diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan
Permohonan.

(2t

Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding
setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan banding.

(3)

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan

atas permohonan banding terhadap penolakan

Permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
(4t Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan
serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
(s)

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak
mempakan alasan atau penjelasan baru yangmemperluas lingkup Invensi.

(6)

Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama

9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya

pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(7t Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk
menerima permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan maka Menteri akan menindaklanjuti
dengan menerbitkan sertifrkat Paten.
(8) Dalam hal permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui
media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Paragraf 3

ItrRESIDEN

tl EP ll B LIl\

|hlDot.tE:]lr\-34-

permohonan Banding t .n.a.pPil?5i11
1,"" Deskripsi, Klaim, dan/atau
Gambar Setelah permohonan Diberi Paten
Pasal 69(l) Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,
klaim, dan/atau gambar setilah permohonan diberi
Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi
Paten.

(21

Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding
setelah melewati jangka waktu sebagai-mana dimaksuJ
pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mingajukan kembali

permohonan banding.
(3)

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan
atas permohonan banding terhadap lioreksi atas
deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonandiberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

(4)

Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terbatas pada hal-hal sebagai berikut:a. pembatasan lingkup klaim;b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi;

dan/atauc. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau

ambigu.

(s)

Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
mengakibatkan lingkup pelindungin Invensi lebih luas
dari .lingkup pelindungan Invenii yang pertama kali
diajukan.

(6)

lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya

Keputusan Komisi Banding paten ditetapkan paling

pemeriksaan atas permohonan bandin[ sebagaimana_
dimaksud pada ayat (3).
(7)

Dalam hal Komisi Banding paten memutuskan untuk
menerima permohonan banding terhadap koreksi atas
deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonandiberi Paten maka Menteri akan menindaklanjuti dengan
mengubah lampiran sertifikat.
(8) Dalamn,'1,o r o u J.T,[-35-5] n, r., o(8) Dalam ha1 permohonan banding terhadap koreksi atas

deskripsi, klaim,

dan/ atau gambar diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mencatat

dan mengumumkannya melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
Paragraf 4
Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten
Pasal 70(1)

Permohonan banding terhadap keputusan pemberian

Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yangberkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding

Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada
Menteri dengan dikenai biaya.
(21

Permohonan banding terhadap keputusan pemberian

Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9(sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi
Paten.
(3)

Apabila permohonan banding terhadap keputusan
pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang
Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau
Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

(41

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan

atas permohonan banding terhadap keputusan
pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

Dalam permohonan banding terhadap keputusan
pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan
dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.
(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama
9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya
pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(s)

(4).
(71

Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagianpermohonan banding terhadap keputusan pemberian

Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubahlampiran sertifikat.

(8) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK II{ DON ES IA-36Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh
isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten maka Menteri mencabut sertifikat.
(e) Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatat
dan mengumumkannya melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
(8)

Pasal 71

Komisi Banding Paten wajib mengirimkan surat
pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak tanggal keputusan menerimaatau menolak atas:a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,

klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi
Paten; danc. permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten.

Bagian Ketiga
Upaya Hukum
Pasal 72(1)

Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan
atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuanpenolakan.

(2)

Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penolakan permohonan banding Paten
terhadap:
a. penolakan Permohonan;

b. koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; danc. keputusan pemberian Paten.
(3) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 73

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA- J/-

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,
pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan binding paten
serta permohonan banding atas pemberian paten diatur

dengan Peraturan Menteri.

BAB VIIPENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Bagian Kesatu
Pengalihan Hak

Pasal74(1)

Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik
seluruhnya maupun sebagian karena:a. pewarisan;b. hibah;c. wasiat;
d. wakaf;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

(2\ Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus disertai dokumen asli paten berikul hak
lain yang berkaitan dengan paten.
(3) Segala bentuk pengalihan hak atas paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan
dengan dikenai biaya.
(4t Terhadap pengalihan hak atas paten yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimakiud pada ayat (1),ayat (21, dan ayat (3), segala hak dan kewajiban masih
melekat pada Pemegang paten.

(s)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan
pengalihan Paten diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75gt)-fj,,$*€PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-38pasal 75

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap
dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten.
Bagian Kedua
Lisensi
Pasal 76

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif
maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(21 Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan
berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(1)

Pasal77
Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 76
berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali
diperj anjikan lain.
Pasal 78

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat

pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan
pengembangan teknologi.
Pasal 79

(1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumurnkan oleh
Menteri dengan dikenai biaya.

(2) Jrka

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA_39_(2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak
diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat
hukum terhadap pihak ketiga.
(3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjian
Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian
Lisensi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Lisensi-wajib
Paragraf 1
Umum
Pasal 8l

Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif.
Pasal 82

(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan
Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
atas dasar permohonan dengan alasan:

a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban

untuk membuat produk atau menggunakan proses diIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam)

bulan setelah diberikan paten;b. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau
penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yangmerugikan kepentingan masyarakat; atau
c. Paten hasil pengembangan dari paten yang telahdiberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa
menggunakan Paten pihak lain yang masih dalampelindungan.

(2) Permohonan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-40_(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenai biaya.

paragraf 2
Permohonan Lisensi-wajib
Pasal 83(1)

Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (t) huruf i dapat
diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluhenam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.
(21

Permohonan Lisensiwajib dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf cdapat diajukan setiap saat setelah paten diberikan.

(3)

Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksuddalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan
apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung
unsur pembaruan yang lebih maju daripada paten yangtelah ada.

Pasai 84(1)

Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal g2
ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika:a. pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan bukti
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri

Paten dimaksud secara penuh dan mempunyai
fasilitas untuk melaksanakan paten yangbersangkutan dengan secepatnya;
b. pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil
langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan untuk mendapatkan Liiensi dariPemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi
yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; danc. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapat

dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yinglayak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
(2t Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aharus dilengkapi keterangan dari instansi yang memiliki
kompetensi yang diberikan atas permintian pemohon
atau Kuasanya.
Pasal 85

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

_4I_

pasal g5

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf cmaka:a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi
untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan
persyaratan yang wajar; danb. penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat
dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama den[anPaten lain.

Pasal 86
(1)

Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukan
oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc yang dibentuk oleh
Menteri sesuai dengan bidang Paten yang diajukan
Lisensi-wajib.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), tim ahli memanggil pemegang paten
untuk didengar pendapatnya.
(3) Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat dalam(2)

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
tanggal pemberitahuan.

(41

Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian
Lisensi-wajib.

Paragraf 3
Pemberian, Penundaan, atau Penolakan permohonan Lisensi-wajib
Pasal 87(1) Menteri memberitahukan keputusan mengabulkan,menunda, atau menolak permohonan Lisensi_wajib
kepada:a. pemohon atau Kuasanya; danb. Pemegang Paten atau Kuasanya.

(2) Pemberitahuan

PRESIDEN

REPt.I EILIK IN DO N ESIA

-42(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak

tanggal ditetapkannya keputusan mengabulkan,menunda atau menolak permohonan Lisensi-wajib.
Pasal 88
(1)

Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensiwajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, Menteri
menetapkan Keputusan Menteri mengenai pemberian
Lisensi-wajib kepada pemohon atau Kuasanya, termasukbesarnya Imbalan dan cara pembayarannya.

(2)

Penetapan keputusan pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan datam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari
terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensiwajib.

(s)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak termasuk jangka waktu penundaan paling larna 12(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan
penundaan oleh Menteri.

(41

Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif;b. alasan pemberian Lisensi-wajib;c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan sebagai

dasar pemberian Lisensi-wajib;d. jangka waktu Lisensi-wajib;e. besar Imbalan yang harus dibayarkan penerima
Lisensi-wajib kepada Pemegang paten dan cara
pembayarannya;

f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapat
membatalkannya;

g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagiandari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; danh. hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga
kepentingan para pihak yang bersangkutan secaraadil.

(5) Ketentuan

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-43_(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan
pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 89

Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (l) dapat

diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
Pasal 90(1)

Menteri dapat menunda atau menolak pemberian
Lisensi-wajib jika berdasarkan rekomendasi tim ahli dan
keterangan Pemegang Paten, Paten dimaksud
memerlukan waktu lebih lama dari 36 (tiga puluh enam)
bulan untuk pelaksanaannya secara komersial diIndonesia.
(21

Keterangan Pemegang Paten sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus disertai dengan bukti bahwa jangka
waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukup
untuk melaksanakan Patennya secara komersial diIndonesia.

Pasal 9 I
(1)Penundaan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan untukjalg]<a waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitungsejak tanggal pemberitahuan penundaan pemberian
Lisensi-wajib oleh Me nteri.

(2)

Menteri menetapkan keputusan mengabulkan atau
menolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggat
berakhirnya jangka waktu penundaan.
Pasal 92

(1) Penerima Lisensi-wajib harus membayar Imbalan kepada

Pemegang Paten.

(2)

Ketentuan mengenai besaran Imbalan dan cara
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 93

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-44Pasal 93(1)

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk

memproduksi produk farmasi yang diberi paten di
Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
(2t

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas imporpengadaan produk farmasi yang diberi paten di
Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia
guna pengobatan penyakit pada manusia.

(3)

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk

mengekspor produk farmasi yang diberi paten dan
diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit padamanusia berdasarkan permintaan darinegzraberkembang atau negara belum berkembang.
Paragraf 4
Pencatatan Lisensi-wajib
Pasal 94

Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalamdaftar umum Paten dan mengumumkannya melalui
media elektronik dan/atau media non-elektronik.
(2) Pencatatan dan pengumuman pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung(1)

sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian

Lisensi-wajib oleh Menteri.
Pasal 95(l) Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberian
Lisensi-wajib kepada:a. pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya; danb. Pemegang Paten atau Kuasanya.
(2) Penyampaian salinan keputusan pemberian Lisensiwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

Pasal 96

ffi
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-45Pasal 96(1)

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan petikan
keputusan pemberian Lisensi-wajib.

(2t Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukln
secara tertulis, baik secara elektronik maupun non_elektronik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan dikenai biaya.
Paragraf 5
Pelaksanaan Lisensi-wajib
pasal 97

Lisensi-wajib diberikan kepada penerima Lisensi-wajib
untuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu
pelindungan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.
Pasal 98

Pelaksanaan Lisensi-wajib oleh penerima Lisensi-wajib
dianggap sebagai pelaksanaan paten yang dimohonkan
Lisensi-wajib.

Pasal 99

Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kewajiban
Pemegang Paten untuk melakukan pembayaran Liay"tahunan sesuai dengan ketentuan peraturarr perundang_undangan.

Pasal 100

pala.m- hal Lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi
konduktor, penerima Lisensi-wajib hanya dapat
menggunakan Lisensi-wajib dimaksud untuk:a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; ataub. melaksanakan

PRESIDENREPUELII( INDONESIA-46-

b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan

putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkaityang menyatakan bahwa pelaksanaan paten dimaksud
mempakan tindakan monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat.
Pasal 101

Dalam rangka melaksanakan Lisensi-wajib, penerima

Lisensi-wajib dapat melakukan kerja sama dengan pihaklain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Paragraf 6
Pengalihan Lisensi-wajib
Pasal 102
(1)

Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena
pewarisan.

(2t

Dalam ha1 Lisensi-wajib dia.tihkan karena pewarisan,
Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib

tetap berlaku kepada ahli warisnya.
(3)

Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar umum patendan diumumkan melalui media elektronik dan/atau
media non-elektronik,(4)

Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap teiikat olehsyarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama
mengenai jangka waktu yang diatur dalam keputusan
pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (4).
(s)

Jika ahli waris tidak melaporkan pengalihan Lisensiwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Menteri, Keputusan Menteri mengenai pemberian
Lisensi-wajib tidak berlaku

Paragraf 7

PRESIDEN

REtrUBLII( INDONESIA-47Paragraf 7
Berakhirnya Lisensi-wajib

pasal 103(1)

Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi_
wajib oleh Menteri atau karena putusan pengadilan
Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyang membatalkan Keputusan Menteri mengenai
pemberian Lisensi-wajib.

(2)

Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan
putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian
Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Lisensi-wajib juga berakhir karena pembataian
berdasarkan Keputusan Menteri atas pLrmohonan
Pemegang Paten jika:

a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-

wajib tidak ada lagi;b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensiwajib atau tidak melakukan usaha persiapan yangsepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi_
wajib; atauc. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan
ketentuan lainnya.

(s) Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi_

wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat dilakukan setelah penerimi Lisensi_
wajib tidak melaksanakan paten berdasarkan Lisensi_
wajib dalam jangka wakt:u 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi_
wajib.

(4)

Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh
penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c dapat berupa:

a. pembayaran Imbalan; ataub. ketaatan atas lingkup Lisensi,
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi_
wajib.

Pasal 1O4

FRL-:iiL)lll.ll? F-F'LlL'l l. I1., Il\lt-r (,I .lE li

_48_

Il\

Pasal 104(1)

Menteri wajib memberitahukan keputusan pembatalan
Lisensiwajib sebagaimana dimaksud dalam' pasal 103
ayat (21 kepada:a. Pemegang Paten atau Kuasanya; danb. penerima Lisensi-wajib atau Kuasanya.
(21

Pemberitahuan Keputusan Menteri

mengenai

pembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palingfma ]+ (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Keputusan Menteri meng-nai pembataLan
Lisensi-wajib.
Pasal 105(1)

Menteri wajib mencatat berakhirnya Lisensi_wajib

sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan
ayat (2) dalam daftar umum paten dan mengumumkan
melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
(2) Pencatatan berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya Lisensi-wajib.
Pasal 106

Berakhirnya Lisensi-wajib berakibat pulihnya hak pemegang
Paten atas Paten terhitung sejak tanggal pencatatansebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayailt).
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
Lisensi-wajib diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat

ffiPF]tr!JIIJEN
tlEFU BLII'\ I I.IDONES I,1\

_49_

Bagian Keempat
Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Pasal 108
(1)

Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan

fidusia.
(2)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten
sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturan
Pemerintah.

BAB VIIIPELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
Pasal 109
(1)

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di

Indonesia berdasarkan pertimbangan:a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;atau

b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
masyarakat.

(21

Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan secara terbatas,
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat
non-komersial.

(3)

Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

Presiden.
(4t

Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana

dimaksud,pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu
tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar
pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atiu
pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang
terkait.
Pasal ll0

Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:a. senjata api;
b. amunisi;c. bahanqft*ntt*^uF!6.*@PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-50c.

bahan peledak militer;d.

intersepsi;e.

penyadapan;f.

pengintaian;

perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi;
dan/atauh. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan
negara lainnya.

Pasal 111

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1O9 ayat (1) huruf b meliputi:a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya
mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi
penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian
mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan
kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia(KKMMD);b. produk kimia dan/ atau bioteknologi yang berkaitan
dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan
pangan;c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hamadan/atau penyakit hewan yang berjangkit secaia luas;

dan/ ataud. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencanaalam dan/atau bencana lingkungan hidup.
Pasal 112

(1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah berkaitan
dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a din pasal
110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak
eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

(2) Dalam

PRESIDEN

REPU BLII< INDONESIA-51 (2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah untuk

kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 109
ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak
Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
Pasal 113
(1)

Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan
kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2)

Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud
untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan paten hanya dapat
dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan
Pemerintah.

(3)

Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri
oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya

tahunan.
(41

Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan
sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.
Pasal 114
(1)

Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan patenyang penting bagi pertahanan dan keamanan negara
atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk

kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) dan Paten yang mengganggu ataubertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat
(1) Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai
hal dimaksud kepada Pemegang paten.
(21

Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuan
pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikirim oleh Menteri
kepada Pemegang Paten.

(3) Pelaksanaan

PRESIDEN

REtrU BLIK INDONESIA-52Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam daftar
umum paten dan diumumkan melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
(4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu paten dilaksanakan
sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) bersifat final dan mengikat.
(3)

Pasal 115(1)

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan pasal 113 ayat(l) dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar
kepada Pemegang Paten.

(21

Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepada
Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1).

Pasal 116
(1)

Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri
Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1),Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk

melaksanakan.
(21

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan:

a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten;b. tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud
kepada pihak lain; danc. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemberian Imbalan atas nama pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh pihak ketigayang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 117PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA-53Pasal 117(1)

Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran
Imbalan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 15, pemegang paten dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
(2)

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan
d-alam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)Hari terhitung sejak tanggal pengiriman salinan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal
109 ayat (3).

(3)

D1l.* hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Fat..,dianggap menerima besarnya Imbalan yr.rrg t.lah
ditetapkan.
(4)

Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan paten
oleh Pemerintah.
Pasal 118(r) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran
biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a.
(2t Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas
Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal i09
ayat (1) huruf b.
pasal 119

Biaya pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah diatur dengan peraturan presiden.

BAB IXFRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-54BAB IX
PATEN SEDERHANA

Pasal 121

Semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
berlaku secara mutatis mutandi"s untuk Paten sederhana,kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, dan ditentukan
lain dalam Bab ini.
Pasal 122

(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas patensederhana dapat dilakukan bersamaan dengan

pengajuan Permohonan Paten sederhana atau palinglama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas patensederhana tidak dilakukan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya
pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak
dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik
kembali.

Pasal 123(1)

Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan
terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan patensederhana.
(21

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak
tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.

(3)

Pemeriksaan substantif atas Permohonan patensederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal L24

PRES iDEN

REPUBLIK INDONESIA-55Pasal 124
(1)

(21

Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui
atau menolak Permohonan paten sederhana paling lama
12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
Permohonan Paten sederhana.
Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan

diumumkan melalui media elektronik dan/atau media

non-elektronik.
(s) Menteri memberikan sertifikat paten sederhana kepada
Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.
BAB X
DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN

Pasal 125(1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan
informasi Paten.

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan
informasi Paten sebagaimana dimaksud pada
1t;,
Menteri membentuk sistem dokumentasi dan "y"tjaringan
informasi Paten yang bersifat nasional.
BAB XI
BIAYA
Pasal 126
(1) P,embayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
(2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk Paten dan paten sederhana, meliputi
biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sijak
Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi paten
ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
(3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan palinglambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang samadengan Tanggal penerimaan pada periode masa

pelindungan tahun berikutnya.

(4) Pengecualian

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-56(4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
Pemerintah.
Pasal 127(1)

Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh
Pemegang Paten atau Kuasanya.

Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau
tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus
dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.
(3) Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepada
Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama
(2t

Pemegang Paten.

Pasal 128

Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu
yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.
(2) Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan
oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat
permohonan untuk menggunakan mekanisme masa
tenggang waktu kepada Menteri.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diajukan paling Iama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.
(4) Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (21 melakukan
pembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan(1)

Paten.

(s) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar loOyo (seratus
persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.

(6) Selama

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-57 -

(6)

Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran
biaya tahunan dalam masa tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4):a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga
untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkan
Paten kepada pihak ketiga;b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19; danc. Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan
perdata atau tuntutan pidana.
Pasal 129(1)

Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang_

Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(2)

Menteri dengan persetujuan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal
dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (i) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Pemerintah.

BAB XIIPENGHAPUSAN PATEN

pasal 130
Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:a. permohonan penghapusan dari pemegang paten
dikabulkan oleh Menteri;b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten
dimaksud telah mempunyai kekuatan hulum tetap;

c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh

Komisi Banding paten; ataud. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar
biaya tahunan.

Pasal 131

FRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-58Pasal 131(1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 huruf a diiakukan
berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan
oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagianklaim kepada Menteri.
(2t Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim
disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup
klaim dimaksud.
(3) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak
memberikan persetujuan secara tertulis yangdilampirkan pada permohonan penghapusan paten.
(41

Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
oleh Menteri kepada:a. Pemegang Paten atau Kuasanya; danb. penerima Lisensi atau Kuasanya.
(s)

Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dicatat dan diumumkan melalui
media elektronik dan/ atau media non-elektronik oleh
Menteri.

(6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri
mengenai penghapusan Paten.
Pasal 132

(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilansebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b
dilakukan jika:a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak
diberikan;b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik
dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26;

c. PatenPRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA-59-

c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telahdiberikan kepada pihak lain untuk Invensi y".rg
sama;

d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu

mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalambentuk dan cara yang merugikan kepentingan
masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau
sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam
hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; ataue. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.
(2t

Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan
oleh pihak ketiga kepada Pemegang paten melalui
Pengadilan Niaga.

(3)

Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh
Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada
Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan

Patennya dihapuskan.

(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(i) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihaklain yang mewakili kepentingan nasional terhadap
Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada
Pengadilan Niaga.

Pasal 133

Jika gugatan penghapusan paten sebagaimana dimaksuddalam Pasal 132 hanya mengenai satu atau beberapa klaim
atau bagian dari klaim, penghapusan dilakukan hanya
terhadap satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim
yang penghapusannya digugat.

Pasal 134

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_60_
Pasal 134
(1)

Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf d, jika
pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar
biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (l).
(2t Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum paten
dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasansebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)

Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegang
Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21, tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(i ).
Pasal 135

(1) Dalam hal Paten dinyatakan dihapus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan
secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau nonelektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada:a. Pemegang Paten atau Kuasanya; danb. penerima Lisensi atau Kuasanya.
(2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dicatat dan diumumkan.
Pasal 136

Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan
hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.
Pasal 137

Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum
yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari
Paten dimaksud.

Pasal 138

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-61 Pasal 138(1)

Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan
Niaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak
tanggal putusan penghapusan dimaksud telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)

Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim

atau Pengadilan Niaga menghapuskan sebagian klaim
atas Paten, klaim disesuaikan dengan tidak memperluas
ruang lingkup klaim dimaksud.
Pasal 139(r) Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yangdimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu
yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
(2t Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak melakukan pembayaran Royalti yang seharusnya
masih wajib dilakukan kepada Pemegang paten yang
Patennya dihapus.
(3)

Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus
Royalti dari penerima Lisensi, Pemegang paten wajib
mengembalikan jumlah Royalti yang sesuai dengan sisa
jangka waktu penggunaan Lisensi kepada pemegang
Paten yang berhak.
Pasal 140

(1)

Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus dengan

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum
diajukan gugatan penghapusan atas paten yangbersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi
dimaksud untuk selanjutnya tetap wajib membayar
Royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dihapuskan,yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikansebelumnya kepada Pemegang Paten yang patennya
dihapuskan.

Pasal 141

$).)-ilgyrq@

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA-62-

Pasal 141

Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali,kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.
BAB XIIIPEMELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 142

Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan Fasal 13
dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten
diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak
memperoleh Paten.
Pasal 143

(1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak
mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga
terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (1).

(2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat
dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.
Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan
Pasal 144

Gugatan didaftarkan kepada pengadilan Niaga dalam
wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat,(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar
(1)

wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada
Pengadilan Niaga Jakarta pusat.

(3) Ketua

,o{r(?.

{i'g^*)-r!qy4€FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-63(3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal
gugatan didaftarkan.
(4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
gugatan didaftarkan.
(5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak palinglama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan
pertama diselenggarakan.
Pasal 145

(1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi
Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak
tergugat jika:a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi
Paten dimaksud merupakan produk baru; atau

b. produk diduga merupakan hasil dari proses yangdiberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya

pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak
dapat menentukan proses yang digunakan untuk
menghasilkan produk dimaksud.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:a. memerintahkan kepada Pemegang paten untuk
terlebih dahulu menyampaikan salinan sertilikat
Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal
yang menjadi dasar gugatannya; danb. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk
membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya

tidak menggunakan proses yang diberi paten.
(3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), hakim wajib

menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh
pelindungan terhadap proses yang telah diuraikan dipersidangan.

(4) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-64-(4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, hakim atas
permintaan para pihak dapat menetapkan agar
persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
Pasal 146
(1)

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat
180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan
didaftarkan.

(2)

Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.
(3)

Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan
kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14(empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalamsidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan
putusannya tentang penghapusan paten yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual paling iama 14 (empat
belas) hari sejak putusan diucapkan.
(s) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah(41

menerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.

(6)

Dalam hal salinan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Ketua
Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan
mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 147

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII
Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk
Pasal 132 dan Pasal 133.
Pasal 148

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 746 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.
Bagian Ketiga

PRESIDENREP U B LII( INDONESIA-65-

Bagian Ketiga
Kasasi
Pasal 149
(1)

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah
memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat
belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanyaputusan yang dimohonkan kasasi.

(2)

Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yangditandatangani oleh panitera pada tanggai yang samadengan tanggal penerimaan pendaftaran.
Pasal 150

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi
kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
(21 Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi danmemori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) harisejak memori kasasi diterima.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memorikasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas)hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memorikasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4t Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi
kepada pemohon kasasi paling larna 7 (tujuh) hari sejak
kontra memori kasasi diterima.
(1)

Pasai 151
(1)

Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi
kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tuluh) harisetelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 150 ayat (3).
(2t Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama
7 (tu.1uh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi
diterima.

(3) Sidang

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-66(3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal berkas perkara kasasi diterima.
Pasal 152(1)

Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.

(21

Futusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga palinglama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi
diucapkan.
(4) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh)
hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib
menyampaikan kepada:(3)

a. pemohon;b. termohon; danc. Menteri.
(s)

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelahmenerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.
Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 153

(1)

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksuddalam Pasal I43, para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa.
(2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatifpenyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-67Pasal 154

Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran
Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih
dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.
BAB XIVPENRTAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasal 155

Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan
Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan
sementara untuk:
a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar
Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang
bukti oleh pelanggar; dan/ atauc. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugianyang lebih besar.
Pasal 156

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis
kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat
terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai
berikut:

a. melampirkan bukti kepemilikan paten;b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat
terjadinya pelanggaran paten;c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang

dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan,dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau
jaminan bank setara dengan nilai barang yang akal
dikenai penetapan sementara.

Pasal 157

ITRISIDENREPLTRLtt( ll! t-] O N t: !; t.,r.

-66-(3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal berkas perkara kasasi diterima.
Pasal 152

(1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 1g0 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi

diterima oleh Mahkamah Agung.
(2t Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada panitera pengadilan Niaga palinglarrra 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan lasasi

diucapkan.
(4)

Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh)
hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib
menyampaikan kepada:a. pemohon;b. termohon; danc. Menteri.

(s)

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelahmenerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.
Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 153(l) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa.
(2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatifpenyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-68-

Pasal 157

(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, panitera
Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan

sementara dan wajib menyerahkan permohonan

dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga.

(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan
Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan
penetapan sementara.
(3)

Daiam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau
menolak permohonan penetapan sementara.

(4\

Dalam hal permohonan penetapan sementara
dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan
sementara.

(s) Surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud padaayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai

tindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama
1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada
pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.
Pasal 158

(1) Dalam ha1 Pengadilan Niaga menerbitkan surat
penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 ayat (41, Pengadilan Niaga memanggil pihakyang dikenai penetapan sementara dalam waktu palinglama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat
penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

(2) Pihak

q,#
PRESIDEN

REPU BLII( INDONESIA

-69-

(21

Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat
menyampaikan keterangan dan bukti mengenai paten
dalam waktu paling lama 7 (tu.1uh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara,
hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk
menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.
(4t Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan,maka:a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus

dikembalikan kepada pemohon penetapan;
b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan gantirugi atas pelanggaran Paten; dan/atauc. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran

Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawainegeri sipil.
(s) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan,uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera
diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan
sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan
sementara dimaksud.
BAB XVPENYIDIKAN
Pasal 159
(1)

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hukum acara pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana Paten.

(2t

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berwenang melakukan:a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keteranganberkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;

b. Pemeriksaan

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-70b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang Paten;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orangsehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dandokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Paten;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yangdiduga terdapat barang bukti, pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Paten;

f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalamperkara tindak pidana di bidang Paten;

g. permintaan keterangan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Paten;

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penetapan

daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalanterhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dani. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup
bukti adanya tindak pidana di bidang paten.
(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawainegeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran
penyidikan.
(41

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan
tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(s)

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat
penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

/htt,lB"' r =\\
={,lr

q#
FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA-7tBAB XVIPERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 160
Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi paten; dan/ataub. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi
yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BAB XV]IKETENTUAN PIDANA
Pasal 161

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 162

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 163(l ) Se tiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yangmengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau
lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara
paling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling
banyak Rp2. OOO. OOO. O0O, 0O (dua miliar rupiah).

(2) Setiap

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_72_(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yangmengakibatkan kematian manusia, dipidana aengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alaudenda paling banyak Rp3.S00.O00.000,00 (tiga miliar
lima ratus juta rupiah).
Pasal 164

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 iyat (f ) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 165

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161,
Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.
Pasal 166

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat
memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten
dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkin.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 167

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksuddalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di
Indonesia dan produk farmasi dimaksud telahdipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat
produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; danb. produksi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_73_
b. produksi produk farmasi yang dilindungi paten di
Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum

berakhirnya pelindungan paten dengan tujuan untuk

proses perizinan kemudian melakukan pemasaran
setelah pelindungan Paten dimaksud berakhir.
Pasal 168(t) Konsultan kekayaan intelektual merupakan orang yang
memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan
secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonandan pengurusan kekayaan intelektual.
(2) Konsultan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(s) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatandan pemberhentian konsultan kekayaan intelektual
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telahdiproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;b. Permohonan Paten sederhana yang diajukan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g9
tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor l3 Tahun lgg7 tenting
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g9
tentang Paten, masa pelindungannya dihitung sejak

tanggal pemberian;c. Paten yang telah diberikan berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun l9g9 tentang paten
sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 13 Tahun l99Z tentang perubalian atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun l9g9 tentang paten;dan

2. Undang-undang

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-74 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten,

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya
berakhir.
BAB XXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 170

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang
Paten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 171

lad-a saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang_

Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran
fegara Republik Indonesia Nomor 4130), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 173

Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai

berlakupadatanggalAgar

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-75-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,ttd
YASONNA H. LAOLYLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perekonomian,ukum dan Perundang-undangan,,7-------.f,r,uu.rrr," Djaman

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIAPENJELASAN
ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2016TENTANG
PATEN

I. UMUM
Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan
memiliki sumber daya_alam yang melimpah maki peranan ieknilogi sangat
penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam ,i.rrgoLt
sumber daya dimaksud. Har tersebut merupakan hal yang tidak
terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi iersebut belum m-encapaisasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum
dimanfaatkan secara maksimal daram segara bidang, sehinggl berum
memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaing^i-gtot"t.
Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan
dan pemanfaatan teknologi dalam rangka - mendukung trans"formasi
perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis padakeunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan ieknologi terhadap

pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten danberkelanjutan maka sistem inovasi .raiio.ral perlu diperkuat melalui
pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasia, pemanfaatan
sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem
jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan
penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bintuk pubtikasi
ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausihawanleknologi.
Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju daiam
menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meniigkatkan
pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara ma.ju, kebiiakan ekono'mi dankebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk

meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan
diarahkan kepada meningkatkan pendayag,naan teknologi dalam sektor
produksi untuk peningkatan perekonomiin nasional da-n penghargaan
terhadap teknologi dalam negeri.

Indonesia

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-2Indonesia merupakan negara yang mem iki kekayaan sumber daya genetik
dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor"dalamr-nlupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. oleh karena itu,
dalam- undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara
jelas dan jujur bahan yang digunakan dilam Invensij:ika tlrkaitan
dan/atauberasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahlan tradisional tersebut
dalam deskripsi.
walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200r tentang paten,
pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yanf sudahtidak se.suai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional iraupun
internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan
tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on TradeRelated. Aspects of Intellectuar propertg Rights) seianjutnya disebut
persetujuan TRrPs, sehingga perlu melakukan penggantian. pendekatan
revisi Undang-Undang Paten:

1. optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah dibidang kekayaan intelektual.
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsipprinsip internasional.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang
teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
4. Membangun landasan paten nasional merarui pendekatan sistemik
realisme hukum pragmatis Qtragmatic tegal reali.sm).
Urgensi perubahan Undang-Undang paten antara lain:
1. Penye_suaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan
intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten d'apat
diajukan secara elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor pararel
fttarallel import)dan provisi bolar (botar prouision).
4. Invensi berupa penggunaan kedua dan seranjutnya (second. use dan
second medical use) atas paten yang sudah habii masa pelindungan
Qtublic domain) tidak diperbolehkan.
5' Imbalan bagi peneliti Aparatur sipii Negara sebagai inventor daram
hubungan dinas dari hasil komersialisasi pitennya.
6' Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan rangkah inventif
untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelilian.
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

8. Menambah

PRESIDEN

REPU BLII< II.] DON ES IA-38.

Menambah kewenangan Komisi Banding paten untuk memeriksa
permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah
Permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi.

9.

Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.

10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri

sebagai Pemeriksa.

11' Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan
atas Paten.
12. Pengaturan mengenai force majeur daiam pemeriksaan administratif dan
substantif Permohonan.
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.

14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk

memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara
optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar
royalti.

16. Pemberian Lisensi-wajib

permintaan negara berkembang (deueloping_atas
countryl atau negara belum berkembang (leasf deueloped. iountryl yangmembutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk
keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk
farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk di,ekspor

ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi_wajib uniuk

mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia
namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan
pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasa1 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (21i.#
PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-4Ayat (2)Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produkyang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki
fungsi/kegunaan yang iebih praktis daripada Invensi sebelumnya
yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi,
formula, senyawa, atau sistem.
Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses
atau me tode yang baru.
Pasal 4

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jeias.

Huruf cAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Yang dimaksud dengan "permainan" adalah aturan atau
kaidah terkait kegiatan atau aktivitas manusia secara hsik
untuk bermain.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "bisnis" adalah metode bisnis yangtidak memiliki karakter dan efek teknik.

Huruf dYang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi
program komputer" adaiah program komputer yang hanya berisi
program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian
permasalahan namun apabila program komputer tersebut
mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis
dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yangberwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangiblel
merupakan Invensi yang dapat diberi paten.
Contoh Invensi yang dapat diberi paten:

1. Algoritma

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-51

. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai
rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah

didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi.
Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkinkosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah
komputasi yarrg, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah
urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yangpada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti dikondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya
tidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal dengan
algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak.
2. Pengenkripsian informasi dengan cara pengenkodean dan
pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat
terbaca oleh pihak lain.
Huruf eCukup jelas.

Huruf fAngka 1

Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau
dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,
metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih
dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum
Qtublic domain).
Angka 2
Yang dimaksud dengan "bermakna" umumnya digunakan padabidang farmasi, yakni perbedaan struktur kimia senyawa
terkait misalnya Invensi mengenai obat antibiotika golongan
penisilina, ampisilina dan amoksilina. Perbedaan pada salahsatu gugus H (hidrogen) pada ampisilina dan gugus OH(hidroksil) pada amoksilina memunculkan khasiat pembasmi

mikroba dengan spektrum antimikroba yang luas dan
kestabilan yang iebih tinggi dibandingkan dengan ampisilina,
sehingga dapat dikatakan amoksilina memiliki peningkatan
khasiat yang bermakna dibandingkan dengan ampisilina.
Pasal 5

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda,
tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis(feahres) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi
sebelumnya.

PadananF R L_:l I L) tr t.l

RIl]LlcI Iti It.i I) o I,l E:r I j\

-6Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalahstate of the art atau prior art, yang menaakup literatur Faten dan
bukan literatur paten.
Ayat (2)Dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau
melalui peragaan atau dengan cara rain tidak hanya d akukan diIndonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan diluar negeri dengan ketentuan bahwa bukti teitutii harus tetap
pula disampaikan.
Hak prioritas pada permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat
administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantii.iika
elemen yang diklaim dalam permohonan diungkapkan dalam
dokumen prioritas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif pada ayat ini dan
dalam pasal-pasal selanjutnya kecuali pasat-pasal yan[ mengatur
Paten sederhana adalah pemeriksaan terhadap - Iniensi 'yang
dinyatakan dalam permohonan, dalam rangkap"-..rrhr.,
atas syarat: baru, langkah inventif da', dapat-.rrilui
diterapkan dalamindustri, serta memenuhi ketentuan - kesatuan Invensi,
diungkapkan secara jelas,'dan tidak termasuk dalam kategori
Invensi yang tidak dapat diberi paten. Ketentuan ini dimaksudlan
untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya
invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam waktu
yang tidak bersamaan (conflicting applicationl.
Permohonan memiliki tanggal prioritas jika diajukan dengan Hak
Prioritas.
Pasal 6

Ayat (l)Huruf aYang dimaksud dengan "pameran resmi,, adalah pameran yangdiselenggarakan oleh pemerintah.

,pameran yang diakui
sebagailenganpameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan olehmasyarakat tetapi diakui atau memperoleh - persetqjuan

Yang dimaksu-d
pemerintah.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.
Ayat (2)PRESIDENREFTU BL-iI( I I!DOIJEIJIA-7 Ayat (21Cukup jelas.
Pasal 7

Ayat (1)Yang dimaksud dengan ,,hal yang tidak dapat diduga sebelumnya(non-obuiousl", misal permohonan paten sikat gigi dengan kepala
sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang d-ngan kepala pisau
cukur sehingga dapat difungsikan untuk mLnculur. Invensi ini
tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan .,permohonan pertama dalam hal
Permohonan itu diajukan dengan Hak prioritas,, adalah

Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lainyang merupakan anggota Konvensi paris tentang pelindungan
Kekayaan Industri (Pa.js conuention for *e protection of Industiar
Propertg) atau anggota Organisasi perdagangan Dunia (World Trad.e
Organization). Hak Prioritas pada permohonan berlaku apabila
terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk iyarat

substantif jika elemen yang diklaim dalam permohtnan

diungkapkan dalam dokumen prioritas.
Pasal 8Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus
mampu dibuat secara berurang-ulang (secara massal) dengan kualitas
yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proies tersebut
harus mampu dijalankan atau digunakan dilam praktek.
Pasal 9Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan ,,metode pemeriksaan,, merupakan metode
diagnosa.
Yang dimaksud dengan ,,metode perawatan,, merupakan metodeperawatan untuk medis.
Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahantersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya

berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatin

kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, lidak iermasukdalam ketentuan ini.

Huruf cPRESIDENREFUELIK IN DO N ESIA

-8Huruf c
Cukup jelas.

Huruf dMakhluk hidup mencakup manusia, hewan, atau tanaman,
sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran

sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan
harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus,
dan bakteri.

Huruf eYang dimaksud dengan ,,proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilanganyang bersifat konvensional atau alami, misalnya meialul teknik
stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat a1ami.

Yang dimaksud dengan ,,proses nonbiologis atau proses

mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan, id.l^tproses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat
transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan mJnyertakanproses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk
rekayasa genetika lainnya.
Pasal 10
Ayat (1)Yang dimaksud dengan ,,Orang yang menerima lebih tanjut hak
Inventor yang bersangkutan,, misalnya adalah anak dari pemegang
Paten melalui pewarisan.

Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 1l
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)I]RI SILIL N

EF Irtl El L ll\l []tl Cr lrlE ':l l-\-9Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya
adalah lazirn. HaJ itu dikenal sebagai hak moral (moral rightsl.
Pasal 13
Ayat (1)Yang dimaksud dengan ,,lnventor dalam hubungan dinas,, adalah
Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yang dimaksud dengan ,,instansi pemerintah,, adaiah instansi
pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan
kepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidak

mengajukan Permohonan.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (s)Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yangdilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali

memakai Invensi tersebut.

Pasal 15$).b
-ilqy*SPRESIDfN

REPI.I BLIK INIDO }']F- S IA

-10Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Pemakai terdahulu bukan pemilik hak eksklusif.
Pasal l7
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "hak eksktusif, adalah hak yang hanya
diberikan kepada Pemegang paten untuk jangka waktu ierteniu
guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan
hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian,orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa
persetujuan Pemegang Paten.

Yang dimaksud dengan ,.produk" mencakup alat, mesin,
komposisi, formula, product bg process, sistem, dan lain_lain.

Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.
Yang dimaksud dengan "proses,, mencakup proses, metode atau
penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses
membuat tisu.

Yang dimaksud dengan "pihak,, adalah orang, beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan
dengan konteks naskah masing-masing.

Ayat (2)Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk
membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten,
Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak mil"kuk.r,
upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabila
produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakanproses yang dilindungi paten.

Ayat (3)#p
PRL.SIDEN
LII( II.]DOI.IESII\R EPU B_lt_

Ayat (3)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi
pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invenii semata_
mata untuk penelitian dan pendidikan.
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pendidikan, penelitian,percobaan, atau analisis,, mencakup juga kegiatan untuk
keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.
Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar
dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau pir,ggu.r"r.,Invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yangmengarah kepada ekspioitasi untuk kepentingan komersial
sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi
Pemegang Paten.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 2 I

Yang dimaksud dengan biaya tahunan (annual fee) ad,alah biaya yangharus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap
tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya
pemeliharaan (maintenance fee).
Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,'dicatat, adalah dicatat dalam daftar

umum Paten.
Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yangmenggunakan elektronik atau energi elektro mekanis untuk
mengakses kontennya, misalnya situs internet.
Yang dimaksud dengan "media non-e1ektronik,, berupa penempatandalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh
Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudahserta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetal<anberkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Pasal 23

*.o,JrTott,',?Sf;ru'o-t2-Pasal 23

Ayat (l)Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalamwaktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, denganbiaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat

sederhana sehingga jangka waktu pelindungan
1O""lam.
(sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat
ekonomiyang wajar.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Permohonan Paten yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan
menengah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan
pengembangan pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melaluiklinik kekayaan intelektual atau sentra kekayaan intelektual.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi,, adalah beberapa
Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventifyang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru
dengan tintanya yang baru. Dalam contoh tersebut jelas bahwa
tinta merupakan satu kesatuan Invensi untuk dipergunakan padaalat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga alattulis dan tinta tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan.
Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses
untuk membuat produk tersebut.
Ayat (a)Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem lpAS
(Industial Propertg Automation Sg stem).
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)#.sFt?b q lDEt'l
R EP'..lElL-

lli i I'Il.l O I.l ta:j r./\-13Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cKlaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan
inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yangharus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh
deskripsi.

Huruf dYang dimaksud dengan "abstrak Invensi,, adalah ringkasan
dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.
Huruf eYang dimaksud dengan "gambar" adalah gambar teknik.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Pasal 26

Ayat (1)

Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya
genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara
lain dan dalam rangka mendukung Access Benefit Shanng (ABS).
Ayat (2)*. o u J.Tot

t,',3ouSn

-t4-

=.,

o

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,,perjanjian internasional,, adalah
perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Maksud ketentuan ini adalah untuk membantu proses pengajuan
Permohonan dari Inventor atau yang berhak aias Invinsi- jzang
berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebab hal ini
antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yangharus dipenuhi.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Yang dimaksud dengan dokumen prioritas adalah dokumen
permohonan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota
Paris Conuention atan World Trade Organization yurg digrrruk.r,
untuk mengklaim tanggal prioritas atis permohor,"i k"- negara
tujuan, yang juga anggota salah satu daii kedua perjanjian-itu,
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantoi paten tempat
permohonan Paten yang pertama kali diajukan. pihak berwenang
yang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalali

pejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan paten pertama
kali diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan meraJii patent
Cooperation Treatg (pCT), pihak yang berwenang tersebut adalah
pejabat World Intellectual propertg Organization (WIPO), yaitu badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengadministrasikan
perjanjian internasional mengenai inteltectual propirtg.
Ayat (s)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 31PRESIDEN
LIK INDONESIAR EPI] E_15_
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Ayat (1)Traktat Kerja Sama paten terjemahan dari patent Cooperation
Treatg (PCT| Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kemudahan dan kecepatan kepada seorang pemohon di Indonesia
dalam mengajukan Permohonan patennya ke beberapa negara lain(yang juga merupakan anggota patent Cooperation Treaig (pC7)1,
dan sebaliknya pemohon yang berasal dari negara lain yang juga
merupakan anggota PCI dapat dengan mudah dan cepat
mengajukan Permohonannya ke Indonesia. Indonesia meratifikasi
PCT dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Hal-hal yang akan dimuat dalam peraturan Menteri antara lain:a. persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi oleh
Pemohon seperti: penggunaan bahasa asing yangdimungkinkan, penunjukan kantor paten yang akan ditugaskan
sebagai institusi penerusur internasional (internationar -searchauthoitgl dan institusi pemeriksaan pendahuluan internasional(international preliminary examination authoitgl oleh pemohon,
dan sebagainya;b. kewajiban Direktorat Jenderal sebagai kantor penerima(receiuing officel atau sebagai kantor tujuan (designaied officel
dari sistem ini, dan sebagainya.

Pasal 34

Ayat (l)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon darerm
memperoleh Tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status
Permohonan karena sistem yang digunakan ad,alatt
trrsl to ple.
Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepaslian
mengenai Tanggal penerimaan (filing date).

Hal

FTRE5tDE_t.l

IlEPlllJLl l( lNDOl.lE'i1,,\_16Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan
kemudahan bagi masyarakat dengan -.-p.ih"tik"r, serta

menyesuaikan dengan syarat minimum Tanggal penerimaan bagi
Permohonan yang diajukan melalui patent Cooperotion Treatg.
Invensi yang diajukan permohonan dan telah memperoleh ianggal
Penerimaan, Pemohon sudah dapat memproduksi Invensi
dimaksud namun Invensi tersebut belum mendapatkan
pelindungan hukum sampai permohonan diberi paten.
Ayat (2\Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,deskripsi" adalah penjelasan tertulis
mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat
dimengerti oleh seseorang yang ahli dibidang Invensi.

Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)

Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan
Pemohon memenuhi persyaratan dan kelengkapan.

Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (s)Yang dimaksud dengan "keadaan darurat,, adalah force majeure,misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan -kerja,
bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yangmenyebabkan pemohon tidak dapat menyampaikin kllengkapan
persyaratan permohonan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

PRESIDEN

REFU BLIK INDONESIA-17Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan ,,memperluas lingkup Invensi,, adalah
menambah inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciri
teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, *rrpr. -kl"irrr,

yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup Invensi.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 4 1

Ayat (1)Yang dimaksud dengan ,,Invensi yang tidak merupakan satu
kesatuan' adalah Invensi atau Invensi-Invensi serain dari satu
Invensi yang diterima.
Contoh:Jika suatu Permohonan berisi 15 klaim yang terdiri atas:
1. Invensi A yang dinyatakan dalam klaim 1 sampai 5
merupakan satu invensi;
2. Invensi B yang dinyatakan dalam klaim 6 sampai 10 tidak
merupakan satu kesatuan dengan Invensi A;
3. Invensi C yang dinyatakan dalam klaim 11 sampai 15 tidak
merupakan satu kesatuan dengan Invensi A dan Invensi B.
Dari ketiga Invensi tersebut di atas, yang ditolak adalah Invensi B

dan Invensi C.
Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-18Ayat (s)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup,, adalah bukti yang
dapat meyakinkan Menteri bahwa Orang tersebut Inventor atas
suatu Invensi, contoh: bukti perjanjian antara pemohon dengan
Orang yang mengaku sebagai Inventor.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Inventor darikemungkinan yang merugikannya.
Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kesempatan apab aPemohon yanq karena kepentingannya, permohonan ingin

diumumkan lebih awal.
Yang dimaksud dengan ,,dalam hal tertentu,, antara lain untuk
memenuhi ketentuan angka kredit peneliti sebagai Inventor atausebagai persyaratan untuk mengajukan tender.

Pasal 47

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-19Pasal 47

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "media elektronik,, adalah media yangmenggunakan elektronik atau e nergi elektro mekanis untuk
mengakses kontennya, misalnya situs internet.
Yang dimaksud dengan "media non-elektronik,, berupa penempatandalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh

Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudahserta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetakan
berkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.
Ayat (21
Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 48

Ayat (1)Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secara

terus-menerus.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup je1as.

Huruf eCukup jelas.

Huruf f
Klasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkan
Invensi dalam permohonan sesuai dengan bidang teknologi
yang terkajt. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadap
Invensi sejenis (untuk mencari dokumen pembanding) yangdiperlukan dalam rangka pemeriksaan substantii atas
Perrnohonan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat.
Walaupun Indonesia belum meratlfikasi International pitentClassiftcation, dalam praktiknya Indonesia menggunakan
Intentational patent Classification sebagaimana banyak
diterapkan oleh berbagai negara.
Huruf gg).)-$1y4{PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-20Huruf g
Cukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.
Pasal 49

Ayat (1)Yang dimaksud dengan ,,pandangan,, meliputi informasi yang
disampaikan oleh Orang tanpa disertai permintaa., u.paprr,.

Informasi dapat berupa bukti tertulis dari uraian lisan atau melaluiperagaan atau dengan cara lain yang dilakukan di Indonesia
dan/atau di luar negeri.
Yang dimaksud dengan "keberatan,, merupakan informasi yang
disampaikan oleh Orang yang disertai dengan permintaan untuk
tidak memberikan Paten atau paten Sederhana terhadap Invensi
yang diumumkan tersebut.
Ayat (21
Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Pasal 50

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Invensi berkaitan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara,, antara lain invensi li tia..,galat utama sistem pertahanan (alutsista), senjata api, amunisi.,bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian,dan/atau penyandian.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)ffi
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-21 -Ayat (a)Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf b

Dokumen dalam ketentuan ini diperlukan untuk

mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan
Paten memang merupakan Invensi baru dan benar_benar
mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalamindustri.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan ,,dokumen lain yang diperlukan,,seperti dokumen pembanding, laporan penelusuran,korespondensi hasil pemeriksaan yang dilakukan di negara
asal Hak prioritas atau di negara lain yang melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2\*.

t,'*ootf;

",

JrTot

*.., o-22-

Ayar (21Yang dimaksud dengan "tambahan penjelasan,, dalam ayat ini
dapat berupa keterangan mengenai adanya amendemen yangdilakukan oleh Pemohon terhadap dokumen permohonan paten
berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pemeriksaan awal dan
hal ini bersifat sebagai kelengkapan informasi yang mungkin
diperlukan dalam pemeriksaan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57
Pemberian keputusan paling lama 30 (tiga puluh) bulan karena dalampemeriksaan perlu melakukan beberapa kali komunikasi dengan
Pemohon.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Ayat (1)Lampiran pada sertifikat Paten merupakan satu kesatuan dengan
sertifikat Paten.
Yang dimaksud dengan data dalam pasal ini adalah data dalam
sertifikat dan lampiran sertifikat.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.

Pasal 62

*."rJiFt,',?otf;ru.,o-23Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)

Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan
Pemohon dalam memberikan tanggapan dan/atau memenuhi
ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Yang dimaksud dengan "keadaan darurat, adalah force majeure,misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja,
bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yangmenyebabkan Pemohon belum dapat memberi tanggapan
dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalamsurat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.
Ayat (10)Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA-24Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hasil
pemeriksaan pada majelis yang memeriksa permohonan banding.

Ayat (3)Jika majelis terdiri dari 3 (tiga) orang, maka unsurnya terdiri dari
1 (satu) Pemeriksa dan 2 (dua) ahli. Jika majelis terdiri dari 5 (lima)orang, maka unsurnya terdiri dari 2 (dua) pemeriksa dan 3 (tiga)
ahli.

Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Ayat (1)
Sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau
oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepadabadan hukum.

Yang

*. r, J,-Tnut,'*oot|*.

r, o

-25-

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan', hanya hak
ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor.
Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notaril (aktaotentik).

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan ,,sebab lain yang dibenarkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,,
misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum
yang semula merupakan Pemegang paten.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 75

Hak ini disebut hak moral.

Pasal 76

*.,,u J5ott,',35f;*u'o-26Pasal 76

Ayat (1)

Berbeda dari pengalihan paten yang kepemilikan haknya jugaberalih, Lisensi. melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya
bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari
Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Yang dimaksud dengan ,,perjanjian Lisensi eksklusif' merupakan
perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi,
dan/ atau dalam wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan ,,perjanjian Lisensi non_eksklusil"

merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa
penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional,, adalah suatu hal atautindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya,
pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan
kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasionai bangsa Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Yang dimaksud dengan "bersifat non-eksklusil" adalah Lisensi yang
dapat diberikan kepada satu penerima Lisensi untuk mengeksploitasi
Paten yang dilisensikan, tetapi tidak dilarang memberikan Lisenii ya.rg
sama pada pihak lain.

Pasai 82

PRESIDEN
I? EF]LI B

LIK II']DOLIESI,/]\-27 Pasal 82

Ayat (1)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cKeadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan paten yangmerupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan
Invensi yang lebih dahulu telah dilindung paten. Olehkarenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti
melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah
dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.
Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada
Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan
terlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini
tidak ada masalah pelanggaran Paten.

Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya
Undang-Undang ini menyediakan jatan keluarnya.
Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan
belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yangterdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (l)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan"skala ekonomi yang layak" adalah

Paten yang diproduksi dapat dijual dengan harga yang

Ayat (2)*.", J.Tott,R5f;*.r,o-28-

Ayat (2)Yang dimaksud dengan .instansi yang memiliki kompetensi,,
adalah instansi _yang berkompeten yang sesuai dengan bidang
Paten yang diajukan Lisensi-wajib.

Pasal 85

Huruf aYang dimaksud dengan .,saling memberikan Lisensi" adalah
Pemegang Paten Invensi A memberi Lisensi kepada penerima
Lisensi yang mempunyai paten atas Invensi A+1, dan penerima
Lisensi memberi Lisensi kepada pemegang paten Invensi A untuk
menggunakan Paten atas Invensi A+ 1.

Huruf bCukup jelas.
Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dariPemegang Paten termasuk alasan pemegang paten tidak
memberikan Lisensi kepada pemohon Lisensi-wajib.

Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

*. o, JrTott,',?Sf;*. r, o-29-

Pasal 92

Ayat (l)Yang dimaksud dengan "lmbalan" dapat berupa uang atau bentuk' lainnya yang disepakati para pihak.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 93

Ayat (l)Yang dimaksud dengan "produk farmasi" antara lain bahan
pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah lembaga yangdibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 101PRESIDENREPUELIK IN DO N ESIA

-30Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Ayat (1)Huruf aContoh Invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan
keamanan Negara, antara lain bahan peledak, senjata api,

dan amunisi.

Huruf bYang dimaksud dengan "kebutuhan sangat mendesak untuk
kepentingan masyarakat'' antara lain di bidang kesehatanseperti obat-obatan yang masih dilindungi paten di
Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit
yang berjangkit secara luas (endemi), bidang pertanian
misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk
menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yangdisebabkan oleh hama, proses dan/atau produk untuk
menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan
hidup.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)*r", J5,it,',?5|*=.,o-31 Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "menteri terkait atau pimpinan instansiyang bertanggung jawab di bidang terkait,, adalah menteri atau
pimpinan instansi yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan
bidang Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misal paten
dibidang farmasi, maka menteri yang terkait adalah menteri yangtugas dan wewenangnya dibidang kesehatan.
Pasal 11O

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan "intersepsi,, adalah membelokkan,

mengubah, dan/atau menghambat transmisi informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan

nirkabel, misalnya pancaran elektromagnetis atau gelombang radio
frekuensi.

Huruf eYang dimaksud dengan "penyadapan,, adalah paten yang terkait
dengan peralatan penyadapan atau proses pembuatan piralatan
penyadapan yang digunakan untuk mendengarkan dan merekamtransmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangtidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel

komunikasi maupun jaringan nirkabel, misalnya pancaranelektromagnetis atau gelombang radio frekuensi.

Huruf fYang dimaksud dengan ,,pengintaian,, adalah kegiatan untuk
memperoleh informasi, data, atau pencitraan mengenai aktivitas
dan sumber daya dari musr.rh atau mengenai karakteristik
meteorologi, hidrografi, dan/atau geografis dari daerah tertentu,
baik melalui pengamatan visual maupun metode penginderaan

lainnya.

Huruf g*.

t,'*ort5

",

JrTot

* u' o-32-

Huruf gYang dimaksud dengan "perangkat penyandian" adalah perangkatyang digunakan untuk melakukan pengubahan, pengacakan,
dan/atau penyembunyian informasi ke dalam format yang tidak
dapat dibaca atau dimengerti.

Yang dimaksud dengan "perangkat analisis sandi,, adalah
perangkat yang digunakan untuk memperoleh arti dari informasi

bersandi dengan menerapkan konsep, teori, seni, atau teknik apa
pun secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Huruf hCukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (l)Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan *bersifat final,, adalah keputusan
Pemerintah untuk melaksanakan paten tidak dapat dilakukan

upaya hukum perdata, pidana, administrasi negara, atau upaya
hukum lainnya.
Yang dimaksud dengan ,,bersifat mengikat,, adalah keputusan
Pemerintah mengenai peraksanaan paten oleh pemerintah berlaku
bagi para pihak.

Pasal 115

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-33Pasal 115
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Imbalan yang wajar,' adalah
keseimbangan antara manfaat ekonomi yang mungkin didapatkan
oleh Pemegang Paten dengan kemampuan keuangan negara untuk
membayar.

Ayat (21

Cukup jelas.
Pasal 1 16
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1)Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya
sehingga dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan
atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Ayat (2)Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tidak mengurangi hak
eksklusif Pemegang Paten sehingga pemegang paten tetap
diwajibkan untuk membayar biaya tahunan.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "satu Invensi,, adalah paten sederhana
hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim
mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim tumnan.
Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)RL.SILIE-N
R L:PLIB

L.II( IN NONII:;IA-34Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kumpulan arsip
yang merupakan sej arah Paten sejak permohonan sampai dengan
keputusan akhir pemberian Paten, penolakan permohonan, atau
penarikan kembali Permohonan dalam bentuk dokumen elektronik
dan/ atau non-elektronik.
Ayat (21Pembentukan sistem dokumentasi dan jaringan informasi patenyang bersifat nasional adalah untuk menyediakan informasi seluas
mungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang terkait
dengan Paten sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk
melakukan pengembangan teknologi.
Pasal 126
Ayat (1)Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.
Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan
dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban
Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali
paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli2Ol3.
Ayat (2)Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali,
sebagai berikut:

Tahun

PRES IDENREPUELIK INDONESIA-35Tahun
I

I
III
IV
VI

Periode(1 April 2OlO - 31 Maret 2011)(1 April 2Ol7 - 31 Maret 2012 )(1 April 2OL2 - 3 1 Maret 20 13)( 1 April 2Ol3
- 3 1 Maret 20 14)(l April 2014 - 31 Maret 2015)(l April 2Ol5 - 31 Maret 2016)

Biaya(rupiah)
A
B
C

D
E
F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April
2Ol2-31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biaya
tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal penerimaan sampai
dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun
berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan patenadalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2O13.
Ayat (3)Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1(satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal
Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.
Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E)dilakukan tanggal 2 Maret 2014.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)

Untrrk Pemegang Paten yang bertempat tinggal atauberkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh
Pemegang Paten atau Kuasa yang dalam hal ini adalah Konsultan
Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130

*.",JrTott,',?Sf;*r'o-36Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (l)Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan ,,tidak mampu mencegah

berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan carayang merugikan kepentingan masyarakat,, adalah bahwa
walaupun telah diberikan Lisensi-wajib, pemberian Lisensi_
wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya atau

dilaksanakan Lisensi-wajib tetapi tidak efektif sehingga
produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak
terpenuhi dan maksud pemberian Lisensi-wajib tersebut
tidak terlaksana, misalnya pemberian Lisensi-wajib untuk
memproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektifsehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga
obat tetap mahal.

Huruf eCukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pihak ketiga,, adalah pihak yang memiliki
kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan
harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.
Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)

$3.)*rt$oi€trRESIDEN

REPUBLII( IN DO I\ ES IA-37Ayat (4)Yang dimaksud dengan ,,pihak lain yang mewakili kepentingan
nasional" adalah setiap orang yang melakukan gugatan semata_
mata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137

Hak eksklusif Pemegang Paten hilang sejak keputusan pengadilan
Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap menghapuskan patenyang dimiliki Pemegang Paten.
Jika Paten telah dilisensikan oleh pemegang paten kepada pihak lain,penerima Lisensi tidak wajib membayar Royalti kepada pemegang patenyang Patennya telah dihapus.
Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21Pemegang Paten yang klaimnya sudah hapus sebagian karena
permohonan sendiri atau putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk menyesuaikan sebagian klaim yang belum hapui.
Penyesuaian klaim pada penghapusan sebagian klaim dilakukan

dengan merunut kembali nomor klaim paten yang tidak

dihapuskan. Perunutan kembari nomor klaim paten teisebut tidak
mengakibatkan perluasan lingkup klaim.
Pasal 139
Ayat (1)Penerima Lisensi Paten yang dihapuskan, pada dasarnya dapat
terus melaksanakan hak yang diperorehnya. Lisensi tersebut
menjadi Lisensi atas paten iain yang tidak dihapuskan.
Ayat (21PI]ESIIJFNREPUELIK IN DO I.IESIA-38Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan..hari" adalah hari kalender.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.
Ayat (s)Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Pasal 145
Ayat (1)Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan
sengketa proses yang diberi paten.
huruf aPengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi proses,pada dasarnya mengacu pada istilah yang saria, yaitu
Paten-proses (process patent).
huruf bCukup jelas.
Ayat (2)Untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara

para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan
kepada pemilik paten untuk terrebih dahuru irenyampaika" r"r.tipatensalinan Sertifrkat
bagi proses yang bersangkutan serta bukti
awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib

mempertimbangkan kepentingan pihak tergugai untuk

memperoleh pelindungan terhadap kerahasiaan prosei yang telah
diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakufannya
di persidangan.
Ayat (3)PI?ESIDENIIEPU El_lK I NDONtF.:ltr\-39Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Pelindungan. terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting- suatu,-proses yang padamengingat sifat
umumnya sanqat mudah
dimaniqulasi atau di3empur:nakEri oi.r, oi""i-*"n'**.riiril.i
pengetahuan yang umum di bidang teknik atau t'et ioio?i i".-t."t".
Dengan -demikian, atas perm,intian. para pir,"d- tirEl*-J"p"tmenetapkan agar persidanlan dinyatakin terti:tup ir"iuf"-u_.
Pasal 146
Ayat (l)dimaksud dengan ,hari,, adalah hari kalender.
.Ayat Yqre
(21
Cukup jelas.
Ayat (s)_ Yang dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.
Ayat (4)Yqrg dimaksud dengan "hari', adalah hari kalender.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 150
Ayat (1)dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
-Ayat Yg."g(2)
Y?.9-Ayat (3) dimaksud dengan ,,hari" adalah hari kalender.
. Y?rrg dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Pasal 151
Ayat (1)Yang . dimaksud denga-n *berkas perkara kasasi,, dalam pasal
iniadalah. .permohonan- kasasi, memori t""""i-- a""7"i"" *[i"t."memori kasasi serta dokumen lainnva.
Y11g.Ayat (2) dimaksud dengan .,hari,'adalair hari kaiender.
Yang dimaksud dengan ,,hari,,adalah hari kalender.

Ayat (3)ffi
PFTE:]ILTEN

REPUBLII( IN DO I\J L-SIA-40Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Pasal 152
Ayat (1)- Y14g dimaksud dengan.,hari" adalah hari kalender.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender,
Ayat (4)Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cKhusus .r1ntuk. gugatan _ penghapusan paten walaupun
Menteri tidak sebaga-i pihak'dalIm
lugatan tersebut, salihan
putusan pengadilan yang_memql:rnyEi
lekuatan hukum tetap
harus disampaikan dleh-pengaditan Niaga kepada M;;t.;i.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian senqketa,, anta,ralain negosiasi, mediasi, konsiliasi, d'an "cara t"i" V"""_-S dipiliil'oleh
para pihak.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 158

q,w
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_4t_

Pasal 158
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (21Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Pasal 159
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pejabat penyidik pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah pejabat penyidik
pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual.
Ayat (21Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup je1as.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fMenyita bahan yang digunakan untuk membuat barang
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang paten. Dengan adanya penyitaan
oleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh
Terlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana dibidang Paten.

Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten
tidak termasuk menyita mesin pembuat barang tersebut
sepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut
dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yangbukan merupakan tindak pidana bidang paten.
Huruf gCukup jelas.

Huruf h

*."u J.Tn=t,',?otf;*

u.,o

_42_

Huruf hPejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar
Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalanterhadap tindak pidana dibidang Paten dengan memintabantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi,
pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.

Huruf iCukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167

*.

t/,?otf;"

u J.Tot* r, o-43- =

Pasal 167

Tindakan impor paralel (parallet impor) dan provisi bolar (botar

prouision) dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata
sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukan
tindakan tersebut.

Huruf aDikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksuddalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya
harga yang waj ar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi
yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini
dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat
mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sahdi pasar internasional.
Huruf bPengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada pasal ini
adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihaklain setelah berakhirnya masa pelindungan paten. Dengan
demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan.
Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalahproses untuk pengumsan izin edar dan izirr produksi atas suatu
produk farmasi pada instansi terkait.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5922