INTERNATIONAL MEDIA, RABU 10 JUNI 2020

Penyebaran Covid-19 Masih Tinggi,
Tes Massal Perlu Ditingkatkan
JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IX DPR dariFraksi PAN Saleh Daulay
mengatakan, penularan virus
korona yang menyebabkan
Covid-19 di Tanah Air masih tinggi. Ia pun meminta
pemerintah terus mengupayakan peningkatan kapasitas
tes massal Covid-19 seiring
dengan penerapan new normal atau kenormalan baru.
“Kurva penyebaran virus ini masih cukup tinggi.
Bahkan, penyebarannya diperkirakan belum mencapai
titik kulminasi,” kata Salehsaat dihubungi, Selasa (9/6).
Menurut Saleh, peningkatan kapasitas tes massal
Covid-19 ini merupakan konsekuensi bagi pemerintah
agar perlindungan kesehatan
masyarakat tetap terjamin.

“Semakin banyak tes
yang dilakukan, semakin tergambar peta persebarannya.
Itu bisa dijadikan sebagai alatukur untuk melakukan aksi
perlindungan kesehatan bagi
masyarakat,” tuturnya.
Terkait masa transisi
pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di DKI Jakarta,
ia berharap petugas-petugas
di tempat umum tegas mengawasi protokol kesehatan
Covid-19.
Saleh mengatakan saranatransportasi publik, seperti
terminal dan stasiun, harus dijaga ketat agar tidak berpotensi
menjadi sumber penularan
Covid-19 yang baru. Di saat
bersamaan, Saleh juga meminta masyarakat meningkatkan
kesadaran dan kewaspadaan
untuk menjaga diri. Q mei

Petugas Lapas Banceuy Temukan
Ganja, Diduga Dilempar dari LuarBANDUNG (IM) Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy,
Bandung, Jawa Barat menggagalkan usaha penyelundupan ganja seberat 15,06 gramdi lapas tersebut, Selasa (9/6).
Kepala Lapas Kelas IIA
Banceuy Tri Saptono Sambudji mengatakan, ganja tersebut tersimpan dalam sebuah
bungkusan yang diduga dilempar dari luar tembok lapas.
“Kemungkinan barangtersebut dilempar dari luar
tembok lapas. Setelah kami
periksa ternyata bungkusan
tersebut berisi ganja dan paper cigarette,” kata Tri dalamsiaran pers, Selasa (9/6).
Tri menuturkan, penemuan tersebut berawal ketika petugas jaga pos menara
melakukan kontrol keliling
pada Selasa pagi sekira pukul
06.00 WIB. Saat berkeliling,
petugas tersebut menemukan
benda mencurigakan yangterbungkus karton warna
putih di aliran pembuangan

air. Temuan tersebut pun
langsung dilaporkan ke komandan jaga.
“Seketika kami langsung
berkoordinasi dengan Badan
Narkotika Kota Bandung
untuk proses lebih lanjut,”ujar Tri.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard
Silitonga mengatakan, penemuan tersebut merupakan
bentuk upaya Ditjen Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba didalam lapas. “Kami juga terus
berkoordinasi dengan Kantor
Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Jawa Barat untuk
tindak lanjut penemuan ini
dan terus meningkatkan keamanan,” kata Reynhard.
Tri menambahkan, pihaknya akan meningkatkan
keamanan di dalam lapas
dengan meninggikan pagar
dan memperketat pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Q mei
IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAIDI PONTIANAK
Sejumlah petugas Dirjen Bea Cukai Kalimantan
Bagian Barat (DJBC Kalbagbar) bersama Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak membakar tumpukan batang
rokok ilegal saat pemusnahan di halaman
Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar di Pontianak,Kalimantan Barat, Selasa (9/6). DJBC Kalbagbar memusnahkan barang hasil penindakanyang telah disetujui peruntukannya untuk dimusnahkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak berupa
1.805.344 batang rokok serta 2,5 liter MMEA
karena barang-barang tersebut tidak dilekati
dengan pita cukai.

Seorang Warga Solo ke MK
Pilkada Serentak Desember 2020
JAKARTA (IM) - Warga
Solo, Johan Syafaat Maharani
meminta Pilkada Serentak
yang rencananya digelar Desember 2020 dilaksanakan
dengan syarat status darurat
pandemi Korona dicabut.
Johan dengan bendera
Paguyuban Warga Solo Peduli
Pemilu (PWSPP) meminta
Mahkamah Konstitusi (MK)memberikan penafsiran ke
Perppu Nomor 2 Tahun
2020.
“ Pe mu n g u t a n s u a r aserentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dilaksanakan pada bulan
Desember 2020 mempunyai kekuatan hukum yangmengikat sepanjang dimaknai
tahapan pilkada serentak
dapat dilaksanakan setelah
Kepres Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Alam, dicabut,” ujar
pemohon dalam berkas yangdi-publish website MK, Selasa (9/6).
Menurut Johan, pilkada
serentak Desember 2020
butuh persiapan 6 bulan sebelumnya, yaitu sejak Juni 2020.
Oleh sebab itu, persiapan
pilkada akan dilakukan padaJuni 2020 di tengah pandemi
COVID-19. “Akan berisikosemakin menyebarnya COVID-19 di berbagai dae-rah karena tahapan pilkada
yang dilakukan oleh panitia
bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak yang
dapat semakin bertambah
parahnya pandemik COVID-19 di Indonesia,” ujarnya.
Sebag aimana diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pemilihan Kepala Daerah.
Perppu Pilkada itu ditandatangani Jokowi pada Senin(4/5) lalu.
Pe r t a m a , m e n g e n a ipenundaan pemungutan
suara Pilkada 2020 akibat
wabah COVID-19. Di antara Pasal 201 dan Pasal 202
disisipkan satu pasal, yakni
Pasal 201A yang mengatur
mengenai penundaan pemungutan suara.
Ayat (1) pasal tersebut
mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020
ditunda karena bencana nonalam, dalam hal ini adalah
pandemi COVID-19 di Tanah Air. Kemudian pada Ayat
(2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan
pada bulan Desember 2020.
Dalam Ayat (3) diatur bahwa
pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memangpada bulan Desember 2020
pemungutan suara belum
bisa dilaksanakan. Q mei

Kepengurusan Partai Demokrat Digoyang,
Kubu Subur Sembiring Ingin Gelar KLB
Politisi senior Partai Demokrat (PD),Subur Sembiring ingin mengelar KLB
karena menganggap Kongres PD di
JCC Senayan pada15 Maret 2020 tidak
sah dan SK Menkumham belum diterbitkan.
JAKARTA (IM) - Partai
Demokrat kembali diterpa
kegaduhan. Partai pimpinan
Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) itu digoyang isu kongres luas biasa (KLB). Adalah

Subur Sembiring dan sejumlah
kader Demokrat lainnya yangmerencanakan untuk menggelar KLB.
Bahkan sejumlah politikus senior Partai Demokrat

berencana menemui Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna
Laoly, Selasa (9/6).
Menurut salah satu politikus senior Partai Demokrat,
Subur Sembiring, pertemuan
dengan Yasonna Laoly itu usai
pihaknya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan pada Senin 8 Juni
2020.
Kepada Menkumham,
Subur dan sejumlah politisi
senior Partai Demokrat akan

PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk. (“Perseroan”) dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI(“eASY.KSEI´ GDQVHFDUD¿VLNGHQJDQSHPEDWDVDQNHKDGLUDQSDGD+DUL7DQJJDO:DNWX
7HPSDW Kamis/2 Juli 2020 10.00 WIB
 CGV Central Park Mall Lantai 8, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat'HQJDQ0DWD$FDUD5DSDWVHEDJDLEHULNXWMATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
1.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019.
Penjelasan
Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf a, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
2.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan
Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9ayat 5 huruf c, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.
3.
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Melakukan Audit atas Buku
Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah
Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
Penjelasan
Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
NHWHQWXDQ$QJJDUDQ'DVDU3HUVHURDQ3DVDOD\DWKXUXIGPDND3HUVHURDQPHQJXVXONDQNHSDGD58367
a.
untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; danb.
untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun
2020.
Penjelasan
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 11 tentang
Dewan Komisaris, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan
melalui RUPS.
5.
Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
PenjelasanSehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 5 tentang Direksi
dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, makaanggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali melalui RUPS.
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
PenjelasanSehubungan dengan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 1 tentang Perubahan
Anggaran Dasar, maka perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan melalui RUPS. Perseroan mengusulkan kepada
5836XQWXNPHQDPEDKNHJLDWDQXVDKDSHQXQMDQJ3HUVHURDQ\DLWXa.
KBLI 47192 – Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau(barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Department Store);b.
KBLI 85491 – Jasa pendidikan manajemen dan perbankan;c.
KBLI 93118 – Sport Centre; dand.
KBLI 47914 – Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai
dengan 47913.
CATATAN :1.
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini
merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham.
 3HPHJDQJVDKDP\DQJEHUKDNKDGLUGDODP5DSDWDGDODK
2.1 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hariSelasa, tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
2.2 Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020.
3.
Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam
Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan
tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4.
Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai
penyebaran Covid-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada
NHELMDNDQ3HPHULQWDKVHEDJDLEHULNXW
4.1 Mekanisme Pemberian Kuasa:
4.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat
untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu
PT Datindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”) melalui
H$6<.6(,SDGDWDXWDQKWWSVDNVHVNVHLFRLG\DQJGLVHGLDNDQROHK37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD
sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hariRabu, tanggal 1 Juli 2020, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
4.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat
juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat
GLXQGXKPHODOXLVLWXVZHE3HUVHURDQ\DLWXKWWSVZZZFJYLGHQFRQWHQWLQYHVWRUBUHODWLRQ6XUDW.XDVDDVOLyang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah
diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan tujuan kepada
Sekretaris Perusahaan Perseroan dan alamat di Gedung AIA Central Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930;
4.1.3 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk
memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melaluieASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan
agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis
tersebut.
4.2 Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat
4.2.1 Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Surat Otoritas
Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
6DKDP 3HUXVDKDDQ 7HUEXND 6HFDUD (OHNWURQLN PDND 3HUVHURDQ PHPEDWDVL NHKDGLUDQ ¿VLN 3HPHJDQJSaham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 orang,
termasuk Penerima Kuasa Independen (“Kuota”). Perseroan akan melakukan sistem ¿UVWFRPH¿UVWVHUYH,\DLWXPHQGDKXOXNDQ3HPHJDQJ6DKDPDWDX3HQHULPD.XDVD\DQJPHPEHULWDKXNDQDNDQKDGLUVHFDUD¿VLN
dengan mengirimkan pernyataan melalui email corpsec@cgv.id dengan melampirkan kelengkapan dokumen
XQWXN KDGLU GDODP 5DSDW 3HUVHURDQ DNDQ PHQJLULPNDQ NRQ¿UPDVL NHKDGLUDQ VHFDUD ¿VLN WHUVHEXW NHSDGD
Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya
email tersebut.
4.2.2 bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau tidak mendapatkan
HPDLO NRQ¿UPDVL NHKDGLUDQ ¿VLN GDUL 3HUVHURDQ GLKDUDSNDQ XQWXN PHPEHULNDQ NXDVD PHODOXL H$6<.6(,atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat
diperhitungkan dalam Rapat; 3HPHJDQJ6DKDPDWDXNXDVDQ\D\DQJKDGLUVHFDUD¿VLNGDODP5DSDWZDMLEPHQ\HUDKNDQVDOLQDQ fotocopy)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa,
dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan
perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut aktayang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada
petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
4.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan
Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan
Rapat;
4.2.5 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker, dilakukan pengukuransuhu tubuh dan mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalamtempat Rapat.
5.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan
tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut juga dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan
melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada
Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corpsec@cgv.id selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat,
yaitu hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
6.
Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun elektronik dansouvenir dalam bentuk apapun kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
 3HPHJDQJ VDKDP \DQJ WHODK WHUFDWDW GDODP SHQLWLSDQ NROHNWLI .6(, GLPLQWD XQWXN PHQ\DPSDLNDQ .RQ¿UPDVL 7HUWXOLVUntuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat
Rapat.
8.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan
hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 10 Juni 2020
PT Graha Layar Prima Tbk.
Direksimenyampaikan, pihaknya akanmenggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Apalagi, hingga sekarang Surat
Keputusan Menkumham belum diterbitkan lantaran terkendala masalah administrasi.
“Intinya karena SK tidakbisa diterbitkan karena terkendala administrasi, kami akanmelaksanakan kongres luar
biasa,” imbuh Subur.
Saat bertemu Luhut, Suburmenceritakan, membahas belum disahkannya kepengurusan Partai Demokrat di bawah
Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) oleh Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Yang dibahas tentangkeadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK
Menkumham tidak terbit,”kata Subur.
Menurut Subur, Luhut
pun memandang Partai Berlambang Mercy itu adalah asetnasional.
“Beliau juga merasa ya ini
kan aset nasional, partai ini
bagus, cuma karena Pak SBY
diam aja, dia (Luhut) heran,”jelasnya.
Ia pun menerangkan kepada Luhut, jika jalan satusatunya di AD/ART adalah
menggelar Kongres Luar Biasa. Karena menurut Suburrekonsiliasi itu tidak bisa karena tidak memenuhi syarat.
Apalagi, kata Subur, dalamkongres V Partai Demokrat
kemarin tidak ada keputusan-keputusan alias bodong.
Karena terlalu mau cepat tapi
notulensinya itu berita acaranya, notarisnya semua tidak ada.
Menanggapi langkah Suburdan kawan-kawan, Kepala
Badan Pembinaan Organisasi,
Kaderisasi dan Keanggotaan
DPP Partai Demokrat, Her-

man Khaeron menjelaskan,bahwa Kongres V Partai Demokrat sudah selesai.
Kongres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan,
Minggu 15 Maret 2020 itu
memutuskan Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) sebagai
ketua umum Partai Demokrat
pengganti Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) secara aklamasi.
Oleh karena itu, kepengurusan DPP Partai Demokrat
periode 2020-2025 hasil kongres V itu juga sudah terbentuk. Dia melanjutkan, pengurus DPP Partai Demokrat
itu juga sudah disahkan oleh
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Saatnya kami bekerja untuk rakyat, dan sesuai intruksi
Ketua Umum AHY dalamsituasi mewabahnya Covid 19,
seluruh kader harus membantu
dalam penanganan Covid-19
termasuk berkontribusi meringankan beban rakyat akibat
dampak yang ditimbulkannya,”ujar Herman Khaeron, Selasa(9/6).
Dia pun tidak mengerti dengan tudingan Subur
Sembiring dan politisi Demokrat yang lainnya. Karena
Menkumham sendiri telahmenerbitkan SK Menkumham
M.HH-09.AH.11.01 Tahun
2020 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan
Ang garan Rumah Tang ga
Partai Demokrat.
“Saya tidak mengerti dengan pandangan itu, karenasudah terbit juga Keputusan Menkumham M.HH-10.
AH.11.01 Tahun 2020 tentang
pengesahan susunan kepengurusan Partai Demokrat Periode
2020-2025,” tutup Herman
Khaeron. Q han

Kini Penumpang Transportasi Umum
Bisa Pakai Surat Bebas Gejala Influensa
JAKARTA (IM) - Persyaratan perjalanan orang diubah setelah diterbitkannya
Surat Edaran (SE) 7 Tahun
2020 yang diterbitkan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19.
Dalam surat tersebut ditulis kriteria dan persyaratan
orang yang akan melakukan
perjalanan dalam negeri menggunakan transportasi umum,
tak harus melakukan uji tes
PCR dan Rapid Test apabila
tidak ada fasilitas alat tes didaerahnya.
“Menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness)yang dikeluarkan oleh Dokter
Rumah Sakit/Puskesmas bagi
daerah yang tidak memiliki
fasilitas Test PCR dan/atau
Rapid Test.” Demikian bunyi
surat edaran tersebut.
Namun apabila di daerahorang yang akan melakukan
perjalanan memiliki fasiltas
tes PCR atau Rapid Test, makaorang tersebut harus menunjukan surat hasil tes dengan hasil
negatif. Uji Tes PCR dengan
hasil negatif yang berlaku 7hari atau surat keterangan uji
Rapid-Test dengan hasil non
reaktif yang berlaku 3 haripada sat keberangkatan.
Tidak ada lagi persyaratanseperti surat edaran sebelumnya yang mengharuskan adanya dokumen tambahan berupa
keterangan tujuan perjalanan
dari instansi pemerintahan
atau swasta.
Sedangkan untuk persyaratan perjalan orang kedatangan dari luar negeri masih
sama, yakni setiap orang yangtiba dari luar negeri harus
melakukan tes PCR bila tidak
memiliki hasil PCR dari negara
keberangkatan.
Dengan diterbitkannya surat
edaran terbaru tersebut, ditegaskan Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2020 dan Surat EdaranNomor 5 Tahun 2020 tidak
berlaku lagi. Sedangkan untuk
masa persyaratan perjalanan
dari Surat Edaran 7 Tahun 2020
ditentukan sejak ditetapkan
hingga menunggu keputusan
Presiden apabila mencabut
status kedaruratan kesehatan
nasional. “Berakhir sampai
dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri
Keputusan PResiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan KEsehatan MAsyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19).” Q mei
IDN/ANTARA

SIDANG ONLINE DAKWAAN FEE PROYEKLAMPUNG UTARA
Hakim mendengarkan tuntutan dari jaksa KPKsaat sidang Korupsi fee proyek Infrastruktur
Kabupaten Lampung Utara dengan terdakwa
Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahrial, dan Kepala Dinas PUPR
Lampung Utara nonaktif Syahbuddin, serta Kepala
Dinas Perdagangan Lampung Utara nonaktif Wan
Hendri, di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung,Lampung, Selasa (9/6). Dalam sidang dakwaan
yang dilakukan secara online tersebut jaksa KPK
menuntut terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara
10 tahun, Raden Syahrial 5 tahun, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara nonaktif Syahbuddin 7
tahun, serta Kepala Dinas Perdagangan Lampung
Utara nonaktif Wan Hendri 5 tahun.

PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASAPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.

INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk. (“Perseroan”)
dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut“Rapat”) yang akan diselenggarakan menggunakan
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI(“eASY.KSEI”) dan secara fisik dengan pembatasan
kehadiran pada:

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima
Tbk. (the “Company”) hereby invite all of theCompany’s Shareholders to attend the Annual
General Meeting of Shareholders and Extraordinary
General Meeting of Shareholders (herein after shallbe reffered to as the “Meeting”) which will be
convened using the KSEI Electronic General
Meeting System facility (“eASY.KSEI”) andphysically with limited attendance on:

Hari/Tanggal
Waktu

:
:

Kamis/2 Juli 202010.00 WIB

Day/Date
Time

Tempat:CGV Central Park Mall
Lantai 8, Jalan Let. Jend.
S. Parman Kav. 28,
Jakarta Barat

Place: Thursday/July 2, 2020
: 10.00 a.m. Western IndonesianTime: CGV Central Park Mall Floor 8,
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.
28, Jakarta Barat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

With the Agenda of the Meeting as follows:

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNANAGENDA OF THE ANNUAL GENERALMEETING OF SHAREHOLDERS

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval on the Company’s Annual Report
Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Including Board of Commissioners’ Supervisory
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Duty Report and Ratification of the Company’s
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas
Audited Consolidated Financial Statements forAnak untuk Tahun Buku yang Berakhir padaFiscal Year Ended on December 31, 2019.
Tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”) dan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf a, makapersetujuan Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan serta LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan
melalui RUPST.

Explanation of the Agenda:
In accordance with Article 69 paragraph 1 of
Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability
Companies (the “Company Law”) and theprovision of the Company’s Articles of
Association Article 9 paragraph 5 letter a, hence
approval on the Annual Report including the
Financial Statements as well as the Board ofCommissioners’ Supervisory Duty Report must
be determined by the AGMS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Determination of the Company’s Net Profit
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal
Distribution for the Fiscal Year Ended on
31 Desember 2019.
December 31, 2019.

Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang
Penggunaan Laba serta ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf c, makapenetapan penggunaan laba bersih Perseroan
ditetapkan melalui RUPST.

Explanation of the Agenda:
In accordance with Article 70 and 71 of theCompany Law on the Use of Profit as well as theprovision of the Company’s Articles of
Association Article 9 paragraph 5 letter c, hence
the determination of the Company’s net profit
must be determined by the AGMS.

3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau 3. Appointment of the Registered Public
Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan
Accountant
and/orRegistered
PublicMelakukan Audit atas Buku Perseroan untuk
Accountant Firm that will Audit the Company’s
Tahun Buku 2020 dan Pemberian Wewenang
Consolidated Financial Statements for Fiscal
kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan
Year 2020 and Grant Authority to theJumlah Honorarium serta Persyaratan Lain
Company’s Board of Directors to Determine thePenunjukannya.
Honorarium Amount as well as Its Appointment
Terms.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal
21 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
15/2020”) dan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf d, maka Perseroan
mengusulkan kepada RUPST:
a. untuk mendelegasikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroanuntukmenunjuk Akuntan Publik Terdaftar
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar,
dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit dan peraturan perundangundangan yang berlaku; danb. untuk memberikan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Terdaftar
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut
serta
persyaratan
lainpenunjukannya.

Explanation of the Agenda:
In accordance with Article 59 paragraph 3
Financial
Services
Authority
No.
15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020
concerning Planning and Holding General
Meeting of Shareholders of Public Companies(“POJK No. 15/2020”) and provision of theCompany’s Articles of Association Article 9paragraph 5 letter d, hence the Company
proposes to the AGMS:
a. to delegate authority to the Company’s
Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accountant Firm, with
due observance of the recommendation from
Audit Committee and the prevailing laws
and regulations; andb. to grant authority to the Company’s Boardof Directors to determine the honorarium ofRegistered Public Accountant and/or
Registered Public Accountant Firm as wellas Its Appointment Terms.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan 4. Determination of the Remuneration/Honorarium
Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
and Other Allowances for Members of the
Direksi Perseroan untuk Tahun 2020.
Company’s Board of Commissioners and Boardof Directors for the Year 2020.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan
Pasal 18 ayat 11 tentang Dewan Komisaris,
maka penetapan gaji/honorarium dan tunjanganlain anggota Dewan Komisaris dan Direksi
ditetapkan melalui RUPS.

5. Persetujuan atas
Anggota Direksi
Perseroan.

Explanation of the Agenda:
In accordance with provisions of the Company’s
Articles of Association Article 15 paragraph 12
concerning Board of Directors and Article 18
paragraph11
concerning
BoardofCommissioners, hence determination of the
remuneration/honorarium and other allowancesfor Board of Directors and Board ofCommissioners members must be determined by
the GMS.

Pengangkatan Kembali 5. Approval on Reappointment of the Company’s
dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners
members.

Penjelasan:
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat
1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 15 ayat 5 tentang Direksi dan
Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris serta
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, maka anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dapat diangkat kembali melalui
RUPS.

Explanation of the Agenda:
In connection with the expiration of term ofoffice of the Company’s Board of Directors andBoard of Commissioners, according to theprovisions on Article 94 paragraph 1 and 111
paragraph 1 of the Company Law, theCompany’s Articles of Association Article 15
paragraph 5 concerning Board of Directors andArticle 18 paragraph 3 concerning Board ofCommissioners and with due regard to theprovisions of the OJK Regulation Number
33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014
concerning the Board of Directors and Board ofCommissioners of Issuers and PublicCompanies, hence the Board of Directors andBoard of Commissioners members may bereappointed by the GMS.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASAAGENDA OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan.

Approval on Amendment of Article 3 of theCompany's Articles of Association.

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13
ayat 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar, makaperubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan
melalui RUPS. Perseroan mengusulkan kepada

Explanation of the Agenda:
In accordance with Article 19 paragraph 1 of theCompany Law and provision of the Company’s
Articles of Association Article 13 paragraph 1
concerning the Amendment to Articles of
Association, hence the amendment of theCompany’s articles of association must be

RUPS untuk menambah
penunjang Perseroan, yaitu:

kegiatanusaha

a. KBLI 47192 – Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya bukan
makanan, minuman atau tembakau (barangbarang kelontong) bukan di Toserba(Department Store);b. KBLI 85491 – Jasa pendidikan manajemen
dan perbankan;
c. KBLI 93118 – Sport Centre; dan
d. KBLI 47914 – Perdagangan eceran melalui
media untuk barang campuran sebagaimana
tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913.

determined by GMS. The Company proposes to
the GMS to adding the supporting businessactivities of the Company, namely:
a. KBLI 47192 - Retail trade of various typesof goods which is mainly not food,beverages or tobacco (grocery items) not in
department store;b.
c.

KBLI 85491 - Management and banking
education services;
KBLI 93118 - Sport Centre; andKBLI 47914 – Retail trade through media
for mixed goods as such in 47911 up to
47913.

CATATAN :NOTES :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan
Rapat ini merupakan undangan resmi kepada
Pemegang Saham.

1. The Company will not send a separate
invitation to the Shareholders because thisInvitation is an official invitation to the
Shareholders.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat 2. The Shareholders who are entitled to attend theadalah:Meeting are:
2.1 Pemegang Saham Perseroan yang namanya
2.1. The Company’s Shareholders whose
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)
name are registered in the Company’s
Perseroan pada hari Selasa, tanggal
Shareholders Register (DPS) on Tuesday,
9 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
June 9, 2020 until 04.00 p.m. Western
dan/atau
Indonesian Time; and/or
2.2 Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening
2.2. The Company’s Shareholders on
efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
securities sub accounts held in collective(“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham
deposit by PT Kustodian Sentral Efek
Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hariIndonesia (“KSEI”) after Company
Selasa, tanggal 9 Juni 2020.
market shares closing in the Indonesia
Stock
Exchangeon
Tuesday,
June 9, 2020.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam
Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak
selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat,
namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam
Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan
dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48
POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham
Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlahsaham yang dimilikinya dengan suara yangberbeda.

3. Shareholders who are unable to attend, may be
represented by their proxy, provided that themember of Board of Directors, Board ofCommissioners and employees of theCompany are allowed to act as a proxy of the
Shareholders at the Meeting, but the vote castby them as a proxy shall not be counted duringvoting and with regard to the provision
Article 48 of POJK No. 15/2020, that the
Shareholders of the Company are not entitledto delegate their proxies to more than one proxy
for a portion of the number of shares owned byshareholders with different votes.

4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran 4. As the preventive actions to the spread of the
COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah
COVID-19 and to support Government attempt
memutus rantai penyebaran COVID-19, makaby break the chain of the COVID-19, hence thePerseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan
Company determines a procedure for holding
Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan
the Meeting with regard to Government policy,
Pemerintah, sebagai berikut:
as follows:
4.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:
4.1. Mechanism of Power of Attorney:
4.1.1. Perseroan menghimbau kepada para
4.1.1. The Company advises Company's
Pemegang Saham Perseroan yang berhak
Shareholders who are entitled tohadir dalam Rapat untuk memberikan
attend the Meeting to delegate theirkuasa secara elektronik kepada perwakilan
proxies
electronically totheBiro Administrasi Efek Perseroan, yaitu
representativeofCompany’s
PT Datindo Entrycom selaku pihak yang
Securities Administration Bureau,
ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima
namely PT Datindo Entrycom as the
Kuasa
Independen”)
melalui
party appointed by the Company
eASY.KSEI
pada
tautan(“Independent Proxy”)
throughhttps://akses.ksei.co.id yang disediakan
eASY.KSEI, by following
linkoleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
https://akses.ksei.co.id provided by
sejak Pemanggilan Rapat sampai paling
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
starts from the Meeting Invitation
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu,
until 1 (one) business day prior to thetanggal 1 Juli 2020, sampai dengan pukul
Meetingdate,
namely,on
12.00 WIB;
Wednesday, July 1, 2020, at 12.00
p.m. Western Indonesian Time at thelatest;4.1.2. Selain pemberian kuasa secara elektronik
4.1.2. In addition to the aforementioned
di atas, Pemegang Saham yang berhak
electronic proxy, Shareholders who
hadir dalam Rapat juga dapat memberikan
are entitled to attend the Meeting could
kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa
also provide a written authorization to
Independen. Formulir Surat Kuasa dapat
an Independent Proxy. The Power ofdiunduh melalui situs web Perseroan,
Attorney form may be downloaded in
yaitu
the
Company's
websitebyfollowinglink,
namely:https://www.cgv.id/en/content/investor_relation. Surat Kuasa asli yang telahhttps://www.cgv.id/en/content/inves
dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta
tor_relation. The original Power of
dengan seluruh dokumen pendukungnya
Attorney which have been fully
wajib sudah diterima oleh Perseroan
completed along with all supporting
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
documents must be received by thesebelum tanggal Rapat dengan tujuan
Company at the latest 3 (three)kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan
business days prior to the Meetingdan alamat di Gedung AIA Central Lantaidate, addressed to Company’s
26, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A,
Corporate Secretary located at AIAJakarta Selatan 12930;
Central Building Floor 26, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta
Selatan 12930;
4.1.3. Bagi Pemegang Saham yang memberikan
4.1.3. For Shareholders who have given theirkuasanya secara elektronik melaluiauthorityelectronicallythrough
eASY.KSEI
diharapkan
untuk
eASY.KSEI may raise their votes
memberikan suara (e-voting) bersamaan
along with delegation of the proxy todengan pemberian kuasa pada setiap mataeach Meeting agenda throughacara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut,
eASY.KSEI, meanwhile Shareholders
sedangkan Pemegang Saham yang
who have provided a written

memberikan kuasanya secara tertulis
diharapkan
agar
mencantumkan
pemberian suaranya (voting) untuk setiap
mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis
tersebut.
4.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam
Rapat:
4.2.1. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu
dalam Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik, maka Perseroan
membatasi kehadiran fisik Pemegang
Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam
Rapat, yaitu dengan total kuota maksimalsebanyak 10 orang, termasuk Penerima
Kuasa Independen (“Kuota”). Perseroan
akan melakukan sistem first come firstserve, yaitu mendahulukan Pemegang
Saham atau Penerima Kuasa yangmemberitahukan akan hadir secara fisik,dengan mengirimkan pernyataan melaluiemail
corpsec@cgv.id
denganmelampirkan kelengkapan dokumen
untuk hadir dalam Rapat. Perseroan akanmengirimkan konfirmasi kehadiran secara
fisik tersebut kepada Pemegang Saham
atau Penerima Kuasa melalui email palinglambat 3 (tiga) hari kerja setelahditerimanya email tersebut;
4.2.2.

4.2.3.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya
yang sah yang tidak mendapatkan Kuota
atau tidak mendapatkan email konfirmasi
kehadiran fisik dari Perseroan, diharapkan
untuk memberikan kuasa melaluieASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat
Kuasa yang disediakan oleh Perseroan,sehingga kehadiran dan suaranya dapat
diperhitungkan dalam Rapat;
Pemegang Saham atau kuasanya yanghadir secara fisik dalam Rapat, wajib
menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti
identitas diri lainnya, baik Pemberi Kuasa
maupun Penerima Kuasa, dan bagi
Pemegang Saham berbentuk Badan

authorization may include their votes
for each Meeting agenda on the written
Power of Attorney.

4.2. Mechanism of Physical Attendance at
the Meeting:
4.2.1. Based on Article 8 paragraph 4 andArticle 9 of Financial Services
Authority No. 16/POJK.04/2020
concerning Holding General Meetingof Shareholders Electronically of
Public Companies and Financial
Services Authority Letters No. S124/D.04/2020 regarding the SpecificConditions in Holding General
Meetingof
Shareholders
Electronically of Public Companies,
hence the Company will restrict
physical attendance of Shareholders
and/or Proxy at the Meeting with amaximum quota of 10 people,
includingIndependent
Proxy("Quota"). The Company will
implement first come first serve
system, that prioritizing Shareholders
or Proxy who has notified to attend
physically, by sending a statement
letter via email corpsec@cgv.id byattaching the supporting documents toattend the Meeting. The Company will
send confirmation letter regarding
physicalattendancetotheShareholders or Proxy via email at thelatest 3 (three) business days after
received the email;4.2.2. For Shareholders or their authorized
proxies who do not get Quota or
confirmation email regarding physicalattendance from the Company, may
provide the proxy through theeASY.KSEI or filling Power ofAttorney form provided by theCompany, so that their attendance andvote could be counted at the Meeting;
4.2.3. Shareholders or their proxies who
attend the Meeting by physicallyattendance required to submit a copyof Identity Card (KTP) or any proof ofidentity,
bothofAuthorizer(Shareholders) and Proxy as well as
Legal Entities are required to bring a4.2.4.

4.2.5.

Hukum agar membawa salinan (fotocopy)
AnggaranDasar
danperubahanperubahannya,
surat-surat
pengesahan/persetujuan dari instansi yangberwenang, berikut akta yang memuat
susunan pengurus terakhir/Direksi dan
Dewan Komisaris yang menjabat saat
Rapat, kepada petugas pendaftaran
Perseroan sebelum memasuki tempat
Rapat;
Pemegang Saham atau kuasanya wajib
memenuhi prosedur kesehatan yangditetapkan sesuai dengan Protokol
Pemerintah yang diimplementasikan oleh
Pengelola Gedung/Perseroan di tempat
diselenggarakan Rapat;
Pemegang Saham atau kuasanya yanghadir dalam Rapat wajib menggunakan
masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh
dan mengisi formulir Pernyataan
Kesehatan yang disediakan Perseroan
sebelum masuk dalam tempat Rapat.

5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia disitus web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini
sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahantersebut juga dapat diperoleh atas permintaan
tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan
fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti
kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan
kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melaluiemail corpsec@cgv.id selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal
1 Juli 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

copy of the Articles of Association andits amendments, ratification/approval
letter from competent authority, andthe latest deed of appointment ofBoard of Directors and Board ofCommissioners who served at the
Meeting, to the registration officer
before entering the Meeting room;

4.2.4.

Shareholders or their proxies mustcomply medical procedure as
determined by the Government
Protocol implemented by Building
Management/the Company at the
Meeting location;
4.2.5. Shareholders or their proxies that willattend the Meeting required to wear
face mask, conduct temperature
measurement and fill a Statement of
Health form as provided by theCompany before entering the Meetingroom.
5. Meeting agenda are available in the
Company’s website starts from thisInvitation until the Meeting date. Suchmaterials can be obtained upon written
request from Shareholders along with acopy of Shareholder’s identity and sharesownership evidence addressed to theCompany’s Corporate Secretary at thelatest 1 (one) business day prior to the
Meetingdatethroughemail
corpsec@cgv.id, namely, on Wednesday,
July 1, 2020 until 12.00 p.m. Western
Indonesian Time at the latest.

6. Perseroan tidak menyediakan makanan dan 6. The Company will not provide any foods andminuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak
drinks, Annual Report in the form of hardcopy
maupun elektronik dan souvenir dalam bentuk
and softcopy as well as souvenirs to theapapun kepada Pemegang Saham atau kuasanya
Shareholders or their proxies who are attend
yang hadir dalam Rapat.
the Meeting.
7. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam 7. Shareholders whose names are registered in the
penitipan
kolektif
KSEI
dimintauntuk
collective deposit custody in KSEI are required
menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
to submit a Written Confirmation For Meeting(KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada(KTUR) issued by KSEI to the Company’s
petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki
registration officer before entering the Meeting
tempat Rapat.
room.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 8. To ease the arrangement and for order of theRapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah
Meeting, the Shareholders or their proxies aredimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat
requested to be presented at the Meeting venue
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelumat least 30 (thirty) minutes before the Meeting
Rapat dimulai.
started.

Jakarta, 10 Juni/June 10, 2020
PT Graha Layar Prima Tbk.
Direksi/Board of Directors