BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1116, 2013

KEMENTERIANPERTAHANAN.
Pemetaan. Wilayah. Pengamanan.

Survey.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 26 TAHUN 2013TENTANGPENGAMANAN SURVEI DAN PEMETAAN WILAYAH NASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :a.

bahwa penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan
merupakan salah satu kegiatan perekaman wilayah
nasional, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya buatan dalam rangka kepentingan pembangunan
nasionalyang
dapat
dimanfaatkan
untuk
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan negara;b.

bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan
kegiatan survei dan pemetaan dilakukan berupa
pengumpulan data, perekaman, pencitraan dan
pengolahannya termasuk penelitian mengenai gejala
dan keadaan permukaan maupun kerak bumi,
keadaan perairan termasuk dasar perairan serta kerakbumi dibawahnya dan keadaan di udara, perlu
diselenggarakan pengamanan kegiatan survei dan
pemetaan;c.

bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor:
KEP/09/M/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang
Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional,
sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

Mengingat

:

2

d.

bahwa
berdasarkan
pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang
Perizinan Melakukan
KegiatanPenelitian dan
Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha
Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN
PENGAMANAN
NASIONAL.

MENTERIPERTAHANANSURVEI DAN PEMETAANTENTANGWILAYAHBAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yangmerupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman,
perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2.

Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri
atas Zona Ekonomi Ekslusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan
dimana Negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum internasional.

3.

Wilayah Nasional adalah Wilayah Negara dan Wilayah Yurisdiksibeserta ruang udara di atasnya.

4.

Survei dan Pemetaan meliputi pengumpulan data (posisi, arah,ketinggian dan kedalaman dalam bentuk manual maupun digitalyang terekam dalam pita magnetik, film, compact disc), perekaman,
pencitraan dan pengolahannya termasuk penelitian mengenai gejala

www.djpp.kemenkumham.go.id3

2013, No.1116

dan keadaan permukaan maupun kerak bumi, keadaan perairantermasuk dasar perairan serta kerak bumi di bawahnya dan keadaan
di udara, dimana pencetakannya dapat menghasilkan data strategisbagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan negara.
5.

Pengamanan kegiatan adalah setiap usaha dan tindakan yangdilakukan Security Officer untuk mengawasi dan mengamankan serta
meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan
maupun penyelesaian kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan
sesuai tersebut dalam Security Clearance.

6.

Data adalah data Wilayah Nasional yang mencakup sumber daya
alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional.

7.

Wahana adalah alat apung/kapal laut atau pesawat udara yangdigunakan untuk mendukung kegiatan di lokasi, baik berbendera
Indonesia maupun asing.

8.

Lokasi survei adalah bagian tertentu dari seluruh Wilayah Nasional.

9.

Alat peralatan adalah seluruh instrumen kegiatan yang digunakan
personel secara langsung melakukan kegiatan di lokasi, baik terpisahmaupun terpasang (settled) pada wahana.

10. Jangka waktu adalah masa berlaku Security Clearance dan/atau masa
tugas Security Officer yang disetujui oleh Direktur Jenderal Strategi
Pertahanan Kementerian Pertahanan.
11. Security Clearance yang selanjutnya disingkat SC adalah dokumen
persetujuan, bukan merupakan perijinan, diterbitkan oleh Menteri
Pertahanan, setelah mempertimbangkan aspek kedaulatan negara,pertahanan dan administratif, memuat jenis, lokasi kegiatan,
personel, wahana, alat peralatan serta jangka waktu yang ditetapkan,sebagai wujud kebijakan Menteri Pertahanan dalam bidang
pengamanan survei dan pemetaan, demi kepentingan pertahanan
negara, dengan mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter,sebagai landasan
suatu kegiatan survei dan pemetaan yangdilaksanakan oleh Pemohon.
12. Security Officer yang selanjutnya disingkat SO adalah personel Tentara
Nasional Indonesia/Pegawai Negeri Sipil berasal dari Kementerian
Pertahanan maupun Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat,
Angkatan Laut, Angkatan Udara), yang memenuhi syarat
keahlian/kecakapan/kompetensi dibidang survei dan pemetaan
dan/atau pengamanan untuk melakukan pengawasan dan
pengamanan pelaksanaan kegiatan terkait, agar sesuai dengan
kegiatan yang tertera dalam SC.

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

4

13. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D),
dan Pemerintah Daerah.
14. Pemohon SC dan SO selanjutnya disebut Pemohon adalah Pejabat
sekurang-kurangnya setingkat Eselon II dari Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian(LPNK),
Badan
Usaha
Milik
Negara/Daerah (BUMN/D), dan Pemerintah Daerah, atau oleh Direksi
Badan Hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia setelah memperoleh
Izin/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Kerja Sama(SPKS)/hak pengelolaan/konsesi dari instansi pemerintah terkait.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalahalat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, danmemelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertahanan.
17. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan adalah
Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang
Pertahanan.
18. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan yangselanjutnya
disebut
Dirjen Strahan Kemhan, adalah Direktur
Jenderal yang menyelenggarakan tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
19. Direktur Wilayah Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Dirwilhan Ditjen
Strahan Kemhan adalah Direktur yang melaksanakan penyiapan
perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penataan wilayahpertahanan, menyelenggarakan salah satu fungsi antara lainpelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang survei dan pemetaan.
BAB IIPENYELENGGARAAN SURVEI DAN PEMETAAN
Bagian Kesatu
Survei dan Pemetaan
Pasal 2
(1) Kegiatan survei dan pemetaan diselenggarakan oleh Kementerian,Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Usaha Milik
Negara/Daerah (BUMN/D), dan Pemerintah Daerah, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan Perusahaan swasta nasional
dan/atau asing, disetujui oleh Kemhan dalam hal ini Dirjen Strahan
Kemhan.

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

5(2) Persetujuan kegiatan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dituangkan dalam Security Clearance.
Bagian Kedua
Pengamanan Survei dan Pemetaan
Pasal 3
(1) Pengamanan
surveidan
pemetaandiselenggarakan
untuk
kepentingan pertahanan Negara, baik pertahanan militer maupun
pertahanan nirmiliter.
(2) Pengamanan kegiatan meliputi pengawasan dan pengamanan
terhadap kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan data survei dan pemetaan.
(3) Pengamanan kegiatan survei dan pemetaan sebagaimana disebut padaayat (1) yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK), Badan Usaha Milik
Negara/Daerah(BUMN/D), dan Pemerintah Daerah, baik sendiri maupun bersamasama dengan Perusahaan swasta nasional dan/atau asing, disetujui
oleh Kemhan dalam hal ini Dirjen Strahan Kemhan.
(4) Pengamanan kegiatan survei dan pemetaan dilaksanakan melalui
pemberian SC dan penugasan SO.
(5) Pengamanan kegiatan survei dan pemetaan dilaksanakan oleh SO,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan petugas
pengawasan dan pengamanan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK), Badan Usaha Milik Negara/Daerah(BUMN/D), dan Pemerintah Daerah.
BAB III
SECURITY CLEARANCE DAN SECURITY OFFICER
Bagian Kesatu
Security Clearance
Pasal 4
(1) SC di bidang pengamanan survei dan pemetaan diterbitkan untuk
kepentingan pertahanan negara.
(2) SC diterbitkan apabila seluruh persyaratan yang meliputi aspek
teknis, administratif dipenuhi, dan tidak bertentangan dengan aspek
pertahanan serta kedaulatan negara.
(3) SC sebagai persyaratan akhir (final) yang harus dipenuhi agar
kegiatansurvei dan pemetaan dapat dilaksanakan.
(4) SC menjadi landasan pengamanan kegiatan survei dan pemetaan,
memperkuat pertahanan militer dan nirmiliter, serta tidak

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

6

mengurangi kewenangan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D),
dan Pemerintah Daerah terkait untuk menerbitkan izin.
(5) SC diterbitkan oleh Dirjen Strahan Kemhan atas permohonan
Pemohon.
(6) Penerbitan SC tidak dipungut biaya.
Pasal 5(1)

Permohonan SC dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan
teknis, administratif, berada pada wilayah terbatas/terlarang, danmenimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan/atau kedaulatan
negara.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan permohonan
SC diatur dengan Peraturan Dirjen Strahan Kemhan.
Bagian Kedua
Security Officer
Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas pengamanan, SO berpegang pada SC, dansetiap SC dikawal oleh beberapa orang SO, disesuaikan dengan jumlah
wahana yang digunakan atau yang tercantum dalam SC.
(2) SO yang berasal dari instansi TNI harus dengan permohonan
kepada/dan dengan persetujuan Panglima TNI.
(3) SO yang berasal dari Kemhan harus dengan permohonan kepada/dan
dengan persetujuan Ka Satker/Ka Subsatker.
(4) SO harus diasuransikan oleh/dan atas biaya pelaksana kegiatan.
(5) SO wajib memperoleh data dan informasi hasil survei dan pemetaan
sebelum tugas SO berakhir.
(6) Pada akhir masa penugasan SO wajib membuat dan menyerahkanlaporan dalam bentuk soft copy dan hard copy secara tertulis kepada
Dirjen Strahan Kemhan dengan tembusan kepada Dirwilhan Ditjen
Strahan Kemhan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan permohonan
SO diatur dengan Peraturan Dirjen Strahan Kemhan.
BAB IVJENIS DAN LOKASI KEGIATAN
Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan
Pasal 7(1) Jenis kegiatan yang harus memperoleh SC antara lain:www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

7

a.

b.

Survei darat:
1.

survei pengukuran gravity;

2.

survei resistivitas dangkal;

3.

survei eksplorasi mineral (non migas);

4.

survei geologi;

5.

survei Toponimi yang melibatkan pihak asing; dan

6.

survei Seismik 2 (dua) dimensi (D) dan/atau 3 (tiga) dimensi (D)sesuai dengan perkembangan teknologi.

Survei laut:1.

survei Hulu Minyak dan Gas Bumi meliputi a). Pra survei, b).
Survei Geofisik dan Geoteknik, c). Survei Seismik 2 (dua) D
dan/atau 3 (tiga) D;

2.

survei Geologi dasar laut, Hidrografi, Oseanografi dan Meteorologi
Kelautan;3.

survei penggelaran dan/atau perbaikan pipa bawah laut;4.

survei penggelaran dan/atau perbaikan Sistem Komunikasi Kabel
Laut (SKKL);

5.

kegiatan penelitian/riset
permukaan laut;

6.

survei dan/atau pengangkatan pesawat udara dan kapal lauttenggelam;7.

survei dan/atau pengangkatan barang/muatan pada pesawat
udara dan kapal laut tenggelam;8.

survei monitoring peluncuran Satelit;

9.

survei studi kebencanaan (hazard); dan

di

bawah

dasar/pada/diatas

10. survei penempatan/penggantian alat pendeteksi Tsunami di laut.
c.

Survei udara:
1.

survei pemotretan udara small format, medium format dan large
format;2.

survei dan pemotretan udara dengan metoda aeromagnetic, Light
Detection and Ranging (LIDAR), Airborne Laser Aerial (ALA),
Airborne Gravity Magnetic (AGM),
Interferometric
Synthetic
Aperture Radar (IFSAR), dan Polimetric and Interferrometric
Airborne Synthetic Aperture Radar (PISAR); dan3.

survei udara yang menggunakan sensor optik maupun elektronik.

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

8(2) Survei lainnya yang melakukan pengambilan/perekaman data wilayah
nasional dan/atau sumber daya alam dan/buatan di darat dan/ataulaut dan/atau dari udara.
(3) Pengolahan data dan/atau informasi wilayah nasional dan/atau
sumber daya alam dan/buatan di darat dan/atau laut dan/atau dariudara yang dilakukan oleh pihak swasta dan/atau asing, baik didalam maupun di luar negeri.
Bagian Kedua
Lokasi Kegiatan
Pasal 8(1) Lokasi kegiatan dilengkapi peta yang memuat titik-titik koordinat
geografis
yang jelas dan akurat, peta insert, serta berada dalam
Wilayah Nasional.
(2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri sendiri
dan pasti, serta tidak tumpang tindih dengan lokasi lain.
(3) Lokasi kegiatan yangpelaksana kegiatan.

tumpang tindih, diberikan sanksi terhadap
BAB V

PERSONEL DAN WAHANA
Bagian Kesatu
Personel
Pasal 9(1) Personel terdiri atas personel survei dan pemetaan serta personel
pendukung, baik personel Indonesia maupun asing, dan mendapat
izin dari instansi pemberi izin.
(2) Syarat dan ketentuan personel
Strahan Kemhan.

diatur dalam

Peraturan Dirjen

Bagian Kedua
WahanaPasal 10(1) Wahana kegiatan terdiri dari wahana di darat, di laut dan di udara,baik wahana lokal maupun asing dan mendapat izin dari instansi
pemberi izin.
(2) Syarat dan ketentuan wahana diatur dalam Peraturan Dirjen Strahan
Kemhan.

www.djpp.kemenkumham.go.id9

2013, No.1116

BAB VI
ALAT PERALATAN DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu
Alat Peralatan
Pasal 11
Alat peralatan yang digunakan dalam kegiatan harus sesuai dan wajib
mendapat persetujuan pejabat dari instansi pemberi izin dengan memuat
spesifikasi teknis dan gambar.
Bagian Kedua
Jangka waktu
Pasal 12(1) Jangka waktu atau masa berlaku SC paling lama 3 (tiga) bulan tanpa
terputus.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang atas
permintaan pemohon paling banyak 5 (lima)kali perpanjangan tanpa terputus, dengan masa berlaku tiap-tiap
perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan, dan apabila setelah 5 (lima)kali perpanjangan SC kegiatan belum
selesai, maka pemohon wajib
mengajukan permohonan SC baru.
(3) Jangka waktu penugasan SO paling lama 30 (tiga puluh) hari, dandalam keadaan mendesak dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kegiatan belum
selesai, Dirjen Strahan Kemhan menugaskan SO pengganti.
BAB VIIPERTIMBANGAN ASPEK PERTAHANAN
Pasal 13
(1) Proses penerbitan SC memperhatikan sinergitas pertahanan militerdan nirmiliter.
(2) SC tidak digunakan di wilayah terbatas/terlarang.
(3)

(1)

Persyaratan teknis, administratif, dan wilayah terbatas/terlarang
diatur dengan Peraturan Dirjen Strahan Kemhan.
BAB VIIIPELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 14
Kegiatan dilaksanakan setelah SC terbit, dan setelah SO yangmengawal pelaksanaan kegiatan tersebut tiba di lokasi/kapal/pesawat(on board).

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

10

(2)

Kegiatan wajib dirumuskan dengan jelas, didukung tenaga ahli danalat peralatan yang sesuai dengan ketentuan serta mendapat
persetujuan pejabat dari instansi pemberi izin.

(3)

Kegiatan yang dilaksanakan tanpa SC dan SO, diberikan sanksiterhadap pelaksana kegiatan.
BAB IXPENGAWASAN KEGIATAN
Pasal 15

(1) Pengawasan kegiatan di lokasi oleh SO untuk memastikan bahwa
seluruh aspek dilaksanakan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi,
kegiatan, personel, wahana, alat peralatan, dan jangka waktu sesuai
dengan tersebut dalam SC yang diterbitkan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
denganAparat Pemerintah, keamanan dan Satuan unsur TNI
setempat.
BAB X
KERJASAMA DENGAN PIHAK ASING
Pasal 16
(1) Pihak Asing dapat melakukan kegiatan di lokasi yang berada dalam
Wilayah Nasional dengan bekerja sama atau menunjuk Mitra Kerja(counterpart) dan Penanggung Jawab kegiatan di Indonesia.
(2) Dalam hal pihak asing bekerja sama atau menunjuk mitra kerja(perusahaan swasta nasional), wajib mendapat izin terlebih dahulu
dari instansi terkait.
(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)dikenakan sanksi.
BAB XISANKSI
Pasal 17(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3),Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.

teguran lisan;b.

teguran tertulis;

www.djpp.kemenkumham.go.id

11

c.

pemberhentian sementara kegiatan;d.

penarikan SO dari lapangan; ataue.

pembatalan dan/atau pencabutan SC.

2013, No.1116(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan dan/atau
pencabutan SC dan penarikan SO sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e dilaksanakan oleh Dirjen Strahan Kemhan.
BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
SC dan SO yang diberikan kepada pelaksana kegiatan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
jangka waktu SC dan SO yang bersangkutan.
Pasal 19
Permohonan perpanjangan SC dan pergantian SOyang diajukan
bersamaan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses
penyelesaiannya dengan menyesuaikan pada ketentuan Peraturan Menteriini.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri PertahananNomor : KEP/09/M/VI/2003 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari
Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/09/M/VI/2003 dinyatakan
masih tetap berlaku, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan
dengan Peraturan Menteri ini, dan selama peraturan pelaksanaan yangbaru berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dikeluarkan.
Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id2013, No.1116

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013
MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA,PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id