KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id

NOTA DINASNOMOR ND-93/PJ/PJ.03/2020

Yth:

DariSifatHal:::Tanggal:

1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Direktur JenderalSegera
Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan PPh atasDividen Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja
30 Desember 2020

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan kewajiban pemotongan PPhatas dividen yang diterima, diperoleh, atau ditetapkan diperoleh oleh WP badan dan WP orang
pribadi transisi pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan
terbitnya PMK pelaksanaan terkait,dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. PMK peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11Tahun 2020) terkait tata cara pengecualian, kriteria investasi, dan jangka waktu investasi atasdividen yang dikecualikan dari pengenaan PPh masih dalam tahap finalisasi. Sementara,
diketahui transaksi atas pembayaran dividen baik yang diterima, diperoleh, atau ditetapkan
diperoleh oleh WP badan maupun WP orang pribadi perlakuan pemotongan PPh atas dividen
tersebut dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 per tanggal 2 November 2020berbeda dengan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Agar ada keseragaman dan kepastian dalam operasional di lapangan perlu diberikan
penegasan terkait dengan hal tersebut;
2. ketentuan perpajakan yang terkait:
a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008
(UU Nomor 36 UU Nomor 36 Tahun 2008);
b. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020);
c. PP Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;d. PMK-111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri;e. PMK-187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;f. PMK-107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar
Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan
Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efeks.t.d.d. PMK-93/PMK.03/2019;
3. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan bahwa:
a. dividen yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
1) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/ataub) badan…
Kp.:PJ.032/PJ.0301/2020

b.

c.

d.

-2b) badan dalam negeri;2) dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau
tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan
dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan
atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:a) diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelahpajak; ataub) berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan
penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a:1) berlaku untuk dividen yang diterima, diperoleh, atau ditetapkan diperoleh WP dalamnegeri sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020; dan2) dibagi berdasarkan rapat umum pemegang saham atau pembagian dividen interim
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;pada masa transisi sejak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya
PMK sebagaimana dimaksud, atas dividen sebagaimana dimaksud pada:1) huruf a angka 1) huruf a), kewajiban pemotongan PPh tetap dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yangberlaku2) huruf a angka 1) huruf b), tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajaktanpa perlu Surat Keterangan Bebas (SKB);
atas dividen yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri sejak berlakunya UU Nomor
11 Tahun 2020 yang dikecualikan dari objek pajak yang telah dilakukan pemotongan
PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yangseharusnya tidak terutang dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf e.
Demikian disampaikan.
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Peraturan Perpajakan IIDitandatangani secara elektronik
Yunirwansyah

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
5. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
8. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
9. Direktur Keberatan dan Banding.
Kp.:PJ.032/PJ.0301/2020

-2-Kp.:PJ.032/PJ.0301/2020