BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
a. Pengertian Sistem Akuntansi
Istilah sistem akuntansi berasal dari dua kata yaitu sistem dan
akuntansi. Kata sistem didefinisikan sebagai sekelompok unsur yangerat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama
untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001: 2).

Setiap sistem

dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau secara rutin
terjadi. Sedangkan akuntansi berasal dari kata “to Accaount” yangberarti “memperhitungkan”. Dengan kata lain akuntansi adalahserangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan
keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut.
Adapun sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan danlaporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan
menentuikan

kebijakan

dalam

oleh

pengelolaan

managemenkinerjauntuk

perusahaan(Mulyadi, 2001: 3). Pada pengertian sistem akuntansi tentu terkandung
unsur-unsur seperti formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku
besar, buku pembantu dan laporan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh
Suwardjono (2003: 39) bahwa pengertian sistem akuntansi mempelajari

99

10

berbagai rancang bangun, prosedur-prosedur untuk pengumpulan,
penciptaan dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan
kebutuhan suatu perusahaan tertentu.
Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa
sistem akuntansi adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut polayang terpadu untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas transaksi
untuk menyajikan informasi yang bersifat kuantitatif yang dipakai
perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
b. Pengertian sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
Menurut Soemarso (2002), dalam bukunya menjelaskan tentang
pengertian kas yang mengatakan bahwa “ Kas adalah segala sesuatu(baik yang berbentuk uang atau logam) yang dapat tersedia dengan
segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai
nominalnya.”Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas
pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan danlaporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik
dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah setiap
pembiayaan pengelolaan perusahaan.
Dikatakan oleh Yusuf (2001: 174) bahwa dalam Sistem Akuntansi
Pengeluaran Kas terdapat sistem akuntansi pokok yang biasa digunakan
dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yaitu Sistem Akuntansi
Pengeluaran Kas dengan cek dan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

11dengan uang tunai melalui dana kas kecil.
Didasarkan pada kondisi obyek penelitian maka peneliti hanya
menyoroti Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan uang tunai
1) Dokumen yang digunakan pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
Pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan uang tunai
menggunakan beberapa dokumen sebagaimana dikatakan oleh
Mulyadi (2001: 510) sebagai berikut:a) Bukti kas keluar
Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan padasaat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisiankembali dana kas kecil.
b) CekDokumen ini digunakan pada saat pemakai dana kas kecil itu
meminta uang kepada pemegang dana kas kecil.
c) Permintaan pengeluaran kas kecil
Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk
meminta uang kepada pemegang dana kas kecil.
PERMINTAAN PENGELUARAN KAS KECIL
Diminta
No. PPKK
Jumlah Rupiah dengan
angka

Tgl.

Departemen

Disetujui

Jumlah Rupiah
dengan huruf______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Penjelasan ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gambar 1. Permintaan Pengeluaran kas Kecil
Sumber data: Buku Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 531)

12d) Bukti pengeluaran kas kecil
Dokumen ini dibuat pemakai dana kas kecil untuk
mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil.

Jumlah yang diterima
menurut PPKK
Jumlahyang
telah
dikeluarkan
Jumlah sisa lebih (kurang)
Tgl

No rekening

Disetujui

Diperiksa

BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL
Rp _________________________
N0. BPKK ________________
Rp _________________________

No. PPKK ________________

Rp _________________________

Tanggal________________

KeteranganJumlahDibuatGambar 2. Bukti Pengeluaran kas Kecil
Sumber data: Buku Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 532)e) Permintaan pengisian kembali kas kecil
Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk
meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar
guna pengisian kembali dana kas kecil.

Pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas di BMT menggunakan
beberapa dokumen sebagai berikut:
1. Bukti kas keluar berupa berupa kuitansi
2. Cek yang berupa Slip Pengeluaran Pembiayaan (SPP).
3. Permintaan pengeluaran kas berupa FPP (Formulir Permohonan
Pembiayaan)
4. Bukti pengeluaran kas berupa RBRP (Rincian Bukti Realisasi
Pembiayaan).

2) Catatan akuntansi yang digunakan pada Sistem Akuntansi
Pengeluaran Kas

13

Menurut Mulyadi (2001:534) bahwa catatan yang digunakan
dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah sebagai berikut:a) Jurnal Pengeluaran kas
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas
dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali
dana kas kecil.
b) Register cek
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaanyang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali danakas kecil.
c) Jurnal Pengeluaran dana kas kecil
Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan
jurnal khusus. Jurnal ini berfungsi sebagai alat distribusi
pendebitan yang timbul akibat pengeluaran dana kas kecil.
Catatan akuntansi pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada BMT
adalah sebagai berikut:a) Jurnal Pengeluaran kas
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas
dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali
dana kas kecil.
b) Laporan arus kas, laporan yang berisi informasi mengenai sumber
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode
akuntansi.
c) Buku Kas.
d) Kartu Pembiayaan.
3) Fungsi yang terkait pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Pada dasarnya pengeluaran kas dalam perusahaan yang tidak
dapat dilakukan dengan cek, dilaksanakan melalui uang tunai.
Dalam pelakasanaannya melibatkan fungsi yang terkait dalam14

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Menurut Yusuf (2001: 182)
fungsi yang terkait dalam hal ini adalah sebagai berikut:a) Fungsi kas
Fungsi ini bertanggungjawab dalam mengisi cek, memintakan
otorisasi atas cek dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas
kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat
pengisian kembali dana kas kecil.
b) Fungsi akuntansi
Dalam sistem dana kas kecil, fungsi akuntansi bertanggungjawab
atas antara lain:(1) Pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya danpersediaan.
(2) Pencatatan transaksi pembetukan dana kas kecil.
(3) Pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal
pengeluaran kas atau register cek.
(4) Pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal
pengeluaran kas kecil.
(5) Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada
fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum
dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggungjawab
untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan
bukti kas keluar.
c) Fungsi pemegang dana kas kecil
Fungsi ini bertanggungjawab atas penyimpanan dana kas kecil,
pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabattertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas
kecil.
d) Fungsi yang memerlukan pembayaran tunaie) Fungsi pemeriksaan intern
Fungsi ini bertanggungjawab atas penghitungan dana kas kecil
secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan
catatan kas. Fungsi ini juga bertanggungjawab atas pemeriksaan
secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tanganpemegang dana kas kecil.
Fungsi yang terkait dengan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas BMT
adalah sebagai berikuta) Fungsi kas sistem akuntansi pengeluaran kas BMT dilakukan oleh
Bagian Kasir.

15b) Fungsi akuntansi sistem akuntansi pengeluaran kas BMT
dilakukan oleh Bagian Pembukuan.
c) Fungsi pemegang kas sistem akuntansi pengeluaran kas BMT
dilakukan oleh Bagian Kasir.
d) Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai sistem akuntansi
pengeluaran kas BMT dilakukan oleh Bagian Kasir.
e) Fungsi pemeriksaan intern sistem akuntansi pengeluaran kas
BMT dilakukan oleh Bagian Bendahara.
4) Prosedur Pengeluaran Kas dengan Uang Tunai
Berikut ini Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
dengan Uang Tunai menurut Mulyadi (2001, 535) :a) Prosedur Pembentukan Dana Kas Kecil
Bagan alir prosedur pembentukan dana kas kecil
dilukiskan pada Gambar 3. Pada gambar tersebut, Bagian
Utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register
bukti kas keluar . Bukti kas keluar dilampiri dengan surat
keputusan pembentuksn dana kas kecil diserahkan oleh Bagian
Utang ke Bagian Kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut,
Bagian Kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda
tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada pemegang
dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada Bagian
Jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh Bagian Kasa. Bagian
Jurnal mencatat pengeluaran kas dalam regiter cekb) Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran
Dana Kas Kecil
Dalam imprest system pengeluaran dana kas kecil tidak
dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pada Gambar

16

4. tidak terlihat dokumen yang dikirimkan oleh pemegang
dana kas kecil ke Bagian Jurnal untuk kepentingan pencatatan.
Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen
permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama
pemakai dana kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telahdipertanggungjawabkanolehpemakaidanakaskecil,

pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pengeluaran kas
kecil dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan
dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan
untuk dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali
dana kas kecil sebesar jumlah dana yang telah dikeluarkan.
c) Prosedur Pengisian Kembali Dana Kas Kecil
Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan
oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir
permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini
dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen
pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil
kepada bagian utang. Bagian utang kemudian membuat bukti
kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantumkan dalampermintaan pengisian kembali kas kecil. Bukti kas keluar
lembar ke-2 diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu
biaya untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead
pabrik, biaya aministrasi dan umum, dan biaya pemasaran

17dalam kartu biaya yang bersangkutan. Bukti kas keluar
dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh
bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar
tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan
tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada bagianjurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagianjurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek.
Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas di BMT yaitu
calon nasabah mengisi formulir, kemudian menyerahkan formulir
permohonan pembiayaan mudharabah dan persyaratan pada waktu
yang telah ditentukan, bagian bendahara membuat Slip Pengeluaran
Pembiayaan (SPP) dan menyerahkan FP kepada nasabah dan
kepada Bagian Administrasi Pembiayaan,

Bagian Administrasi

Pembiayaan dan Simpanan menerima SPP kemudian melakukan
validasi kepada Bagian Kasir, Bagian Kasir menyerahkan uang
kepadanasabah,kemudian

kepadaBagianPembukuanmenyerahkan SPP 1, Kuitansi menerima SPP 1, Kuitansi dan
RBRP 2, kemudian di entry dan diarsip berdasar tanggal.
5) Flowchart(Bagan Alir) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

dengan Uang Tunai
Berikut ini bagan alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
dengan uang tunai menurut Mulyadi (2001: 536-542) yang telahdisesuaikan dengan konteks penelitian ini adalah:18

Pemegang Dana Kas
Kecil

Bagian Kasa

Bagian Utang

1

Bagian Jurnal

2

4

3

Mulai

SK
BKK

3
Surat
KeputusanSK
BKK

Menbuatbukti kaskeluar

BKK

3

SK

Cek

1

BKK

1

1

Mengisi cekdanmemintakan
tandatanganatas cek

4

SK

Menguangkan
cek ke bankRegister
cek

SK
3

1

2
BKK

3
BKK

Mencatatnomor cekpadaregister
bukti kaskeluarMenyimpanuang tunai

3

Cek

1

Dikirim ke bagian
Kartu Persediaan
dan Kartu Biaya
untuk diarsipkan

N

Setelah BagianKasa
membubuhkan cap
lunas pada BKK
dan dokumen
pendukung dan
mencatat nomor
cek BKK

Register
Bukti Kas
Keluar

BKK : Bukti Kas Keluar
SK : Surat Keputusan
2

3

Gambar 3. Prosedur Pembentukan Dana Kas Kecil
Sumber data: Buku Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 536)

N

Selesai

19

Pemakai Dana Kas Kecil

Pemegang Dana Kas Kecil

2

Mulai

Membuatpermintaan
pengeluaran
kas kecil

4

PPKK

1

PPKK

3

1

2

DP

2
PPKK

PPKK

1

1

BPKK

2

N

PPKK 1
Menyerahkanuang tunai
kepadapemintaN
Mengeluarkanuang danmengumpulkan
bukti
pendukukng

Mmeriksa
pertanggungjawaban
pemakaian dana kecil

Selesai
2
PPKK

1

1

Membuatbikti
pengeluaran
kas kecil

DP
2
PPKK

Bersama dengan
penyerahan uang
tunai

1

BPKK

DP
A
BPKK

Diarsipkan sampai
dengan saat
pengisian kembali
kas kecil

2

3

PPKK : Permintaan pengeluaran kas kecil
BPKK : Bukti pengeluaran kas kecil
DP: Dokumen pendukung

Dikembalikan
kepada pemakai
dana kas kecil
setelah dibubuhi
cap lunas

N

4

Gambar 4. Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana Kas
Kecil dalam Sistem Dana Kas Kecil dengan Imprest System
Sumber data: Buku Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 537))

20

Pemegang Dana Kas Kecil
1

4

Mulai

Membuatpermintaan
pengisian

Bagian Utang

BKK

3

5

DP
BPKK
Cek

Cek

DP
BPKK
Cek

2
1

2
1

PP3K
PP3K

Membuatbukti kaskeluarT
Arsip BPKK dan
dokumenpendukungnya

Menguang
kan cek ke
bank

DP
BPKK
2
PP3K
PP3K

DP
BPKK

T

1
3
2

BKK

1

2

6

1
PP3K

Menyimpanuang tunai
1

PP3K = Permintaan pengisian kembali kas kecil
BKK = Bukti kas keluar

23Register
bukti kaskeluarGambar 5. Prosedur Permintaan Pengisian kembali Dana Kas Kecil dalam Sistem
Dana kas Kecil dengan Imprest System
Sumber data: Buku Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 541)

21

Bagian Kasa

Bagian Jurnal

Bagian Kartu Biaya

3

6

2

DP
BPKK

DP
BPKK

PP3K

PP3K

2

PP3K

3
PP3K
BKK

2
2

BKK

2
1

BKK PP3K

1

Mengisi cek
dan meminta
tanda tanganatas cek

Register
cek

DP
BPKK

N

Kartu
biaya

N

Selesai

PP3K

2
3

PP3K
BKK

1
Setelah bagian kasa
membubuhkan cap lunas
pada BKK dan
dokumen pendukungnya
dan mencatat nomor cek
pada BKK

Cek

4

5

Gambar 6. Prosedur Permintaan Pengisian kembali Dana Kas Kecil dalam Sistem
Dana kas Kecil dengan Imprest System (Lanjutan)
Sumber data: Buku Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001: 542)

22

2.

Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Secara definitif sistem pengendalian intern adalah suatu proses yangmeliputi

strukturorganisasi,

metodedanukuran-ukuran

yangdikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitiandan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinyakebijakan manajemen (Mulyadi, 2001: 163). Dari definisi tersebut makayang menjadi tujuan utama dari sistem pengendalian internal sebagaimana
dikatakan oleh Mulyadi (2001: 163) adalah sebagai berikut:
1) Menjaga kekayaan organisasi
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi3) Mendorong efisiensi
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Berdasarkan pada tujuan tersebut maka sistem pengendalian internal
dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:
1) Pengendalian internal akuntansi
Pengendalian internal akuntansi merupakan bagian dari sistem
pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode danukuran-ukuran

yangdikoordinasikan

terutama

untuk

menjagakekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjaminkeamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan

23dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang
dapat dipercaya.
2) Pengendalian internal administratif
Pengendalian internal administrasi meliputi struktur organisasi, metodedan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong
efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
b. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern
Penyusunan suatu sistem pengendalian intern pada suatu perusahaan
bertujuan agar tidak terjadi kesalahan. Dengan adanya pengendalian internmaka kesalahan yang terjadi dapat segera diketahui dan dapat diselesaikan
secepatnya. Setiap perusahaan berusaha membuat sistem yang memiliki
pengendalian intern yang memuaskan.
Menurut Mulyadi (2001:164), unsur pokok sistem pengendalianintern adalah sebagai berikut:
1)

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsi secara
tegas.
Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung
jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Tugas antara unit-unitorganisasi berbeda sesuai dengan bidangnya. Pembagian tanggung
jawab fungsional didasarkan pada prinsip-prinsip sebagi berikut:a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan darifungsi akuntansi.

24b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk
melaksanakan semua tahap untuk transaksi.
2)

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, danbiaya.
Dalam organisasi setiap transaksi terjadi atas otorisasi dari penjabatyang memiliki wewenang. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi
harus dibuat sistem yang mengatur wewenang untuk otorisasi atas
pelaksanaan setiap transaksi. Formulir merupakan media yangdigunakan untuk merekam wewenang. Formulir juga memberikan
otorisasi terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Formulir
juga merupakan dokumen yang dipaki sebagai dasar untuk pencatatantransaksi dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pencatatan harus
diawasi secara ketat. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamindata yang direkam dalam formulir. Pencatatna harus dilakukan dengan
tingkat ketelitian dan kehandalan yang tinggi. Dengan demikian
sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuanyang dapat dipercaya. Semua prosedur yang baik akan menghasilkan
informasi yang teliti dan dapat dipercaya.

3)

Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unitorganisasi.
Pembagian tanggung jawab fungsioanal, sistem wewenang, danprosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana

25

dengan baik, jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktikyang sehat dalam pelaksanaannya.
Adapun cara-cara yang ditempuh oleh perusahaan dalammenciptakan praktik yang sehat adalah:
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya
dipertanggungjawabkan oleh yang berwewenang.
2) Pemeriksaan mendadak.
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksankan dari wal sampai akhir
oleh satu orang atau

satu

unit organisasi, tanpa ada campur

tangan dari unit organisasi lain.
4) Perputaran penjabat.
5) Keharusan mengambilan cuti kepada karyawan yang berhak.
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan
pencatatan.
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek
efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern lain.
4)

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Unsur mutu atau kualitas karyawan merupakan unsur sistem
pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki
karyawan yang kompeten, jujur, dan ahli dalam bidang yang menjadi
tanggung jawab, maka akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan
efesien dan efektif, tapi juga harus disadari bahwa manusia juga
memilki kelemahan yang bersifat manusiawi seperti kelalaian, bosan,

26

tidak puas, dan berbagai masalah pribadi yang menjadi penghalangdalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mengatasi kelemahan yangbersifat manusiawi inilah empat unsur pengendalian intern yang perlu
diperlukan dalam suatu organisasi, agar setiap karyawan yangmelaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan sistem
pengendalian intern akan dapat terwujud.
Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat
dipercaya, dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:a) Seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh
pekerjaannya.
b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan
perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.
c. Sistem Pengendalian Internal Pengeluran Kas
Pengeluaran kas sama pentingnya dengan penerimaan kas. Sehingga,
pengendalian intern untuk pengeluaran kas merupakan hal yang penting.
Menurut Mulyadi (2001: 518-521) unsur pengeluaran kas yang harus ada
dalam sistem pengeluaran kas adalah:
1) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
Dalam sistem kas, fungsi penyimpanan kas yang dipegang oleh
bagian kas harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi kas yangdipegangolehbagianjurnalyang

pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas.

menyelenggarakan

jurnal272) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh
bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi
lain.
Dalam transaksi kas, bagian kasa adalah pemegang fungsi
penerimaan kas, pengeluaran kas, dan fungsi penyimpanan kas.
Transaksi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi penerimaan kas
dan fungsi akuntansi.
3) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yangberwenang.
Pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan
menggunakan bukti kas keluar.
4) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti
kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang
dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada
dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang danyang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yangdiproses melalui sistem otorisasi yang berlaku.
5) Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan
pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
Saldo kas perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan
cara disimpan ditempat yang aman.

286) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas
harus dibubuhi cap oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas
dilakukan.
Untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih darisatu kali, fungsi keuangan harus membubuhkan cap pada bukti kas
keluar beserta dokumen pendukungnya.
7) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian
terhadap kas yang ada di tangan.
Untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan, bagian kasa harus
diberi perlengkapan yang memadai.
3.

Pembiayaan Mudharabaha. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
Pada dasarnya istilah mudharabah merupakan salah satu
bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah ini dalam dunia
perbankan Islam dikenal juga dengan istilah Qirad. Istilah
mudharabah dan qirad merupakan dua istilah yang memiliki
makna yang sama. Para ahli hukum Islam mendefinisikan
mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada
pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan
dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan (M. Ali Hasan, 2003:
169).
Pada prakteknya, mudharabah sebagai bentuk kontrak
kerjasama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, satu pihak

29

memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Pihak
pertama disebut mudarib sedangkan pihak kedua disebut darib(AhmadDahlanRosyidin,

2004:

28).

Dengandemikianmudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua
kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya
kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.
Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu,
dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati
dalam kontrak. Salah satunya hal yang disepakati dalam kontrak
dalah mencapai keuntunga (profit) yang dibagi antara pihak
investor dan mudarib berdasarkan proporsi yang disepakati
bersama. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah
pihak investor saja (Abdullah Saed, 2003: 91).
Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa mudharabahadalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan antara dua pihak
yaitu pemilik modal dan pengelola untuk digunakan dalam aktifitas
perdagangan dengan prinsip profit sharing atau bagi hasil. Dalam
kerjasama ini, jika terjadi kerugian maka pihak pemilik modal yangmenanggung. Untuk lebih jelasnya berikut skema pembiayaan
mudharabah sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

30

PERJANJIAN
BAGI HASIL

shahibulmalNasabah(mudarib)
KEAHLIAN

MODAL

KETRAMPILANPROYEK USAHAPEMBAGIAN
KEUNTUNGAN

MODAL
Pengambilan
Modal Pokok
NisbahY%

NisbahX%

Gambar 7.
Skema Mudharabah Sumber: Syafi’i Antonio, 2001: 98
b. Rukun dan Syarat Mudharabah
Sebagai suatu bentuk akad atau kontrak maka harus ada rukun
dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat
mudharabah adalah sebagai berikut:

31

c. Rukun mudharabah
Sebagaimana dijelaskan oleh Adirwan A Karim (2006: 205)
dan Rahmad Syafei (2004: 226) para ahli hukum Islam berpendapat
ada tiga rukun mudharabah yaitu sebagai berikut:
1) Ada dua pihak yang melakukan akad atau kontrak (pelaku)
2) Adanya objek atau modal
3) Adanya ijab kabul atau pernyataan kontrak baik lisan atau
tertulis.
4) Nisbah keuntungan (besarnya keuntungan yang dibagikan)
Berkaitan dengan pelaku, maka dalam kontrak mudharabahharus ada minimal dua pihak yaitu pihak pemilik modal (shahibulmaal) dan pihak pengelola modal (mudharib). Tanpa kedua pihaktersebut maka kontrak mudharabah tidak sah.
Adanya objek yaitu modal, merupakan konsekuensi logis daritindakan yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan kontrak
mudharabah. Karena dalam pembiayaan mudharabah, pemilik
modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah,sedangkan pengelola usaha menyerahkan kerja sebagai objek
mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk barang yangdirinci berapa nilai nominalnya seperti uang. Sedangkan kerja yangdiserahkan bisa berbetuk keahlian, ketrampilan, selling skill,
management skill dan lainya. Tanpa objek ini maka mudharabahtidak akan ada.
Para ahli hukum Islam sebenarnya tidak membolehkan modal
mudharabah berbentuk barang. Demikian halnya dengan hutang,
tidak bisa dijadikan sebagai modal mudharabah. Namun apabila

32

modal tersebut berupa al-Wadiah (titipan) pemilik modal kepada
pedagang, maka boleh dijadikan modal mudharabah (M Ali hasan,
2003: 171). Dalam hal ini modal mudharabah berupa uang tunai,
karena barang tidak dapat diperkirakan taksiran harganya dengan
pasti, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian (garar)berkaitan dengan besarnya modal mudharabah (Adirwan A Karim,
2006: 206).
Oleh karena itu, tidak boleh ada modal mudharabah yang
belum disetor kepada pengelola modal. Para ahli hukum Islam telah
sepakat tidak membolehkan mudharabah dengan hutang. Tanpa
adanya setoran modal, berarti sahibul maal atau pemilik modal
tidak

memberikan

memberikan

kontribusi

apapunpadahalpengelola modal telah bekerja. Ahli hukum Islam Abu Qudamah(dalam Adirwan A Karim, 2006: 206) melarang tindakan ini karena
dapat merusak sahnya akad atau kontrak mudharabah.
Adanya ijab kabul atau pernyataan kontrak dalam bentuk lisan
atau tulisan dalam mudharabah merupakan peristiwa untuk
menegaskan prinsip suka rela di antara kedua belah pihak yangmengadakan akad atau kontrak. Dalam hal ini kedua belah pihak
harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad
mudharabah. Pihak pemilik modal setuju dengan perannya untuk
memberikan dana, sementara pihak pengelola modal juga setuju
dengan perannya untuk mengelola modal yang diberikan.

33

Nisbah keuntungan adalah imbalan yang berhak diterima oleh
kedua belah pihak. Pada saat mengadakan kontrak mudharabah,maka kedua pihak harus mengetahui dan menyepakati berapa
imbalan yang diterima atas keuntungan yang diperoleh baik untuk
pemlikmodal

maupunpengelola.

Pembagianberdasarkan

kesepakatan pada saat kontrak inilah yang akan mencegah
perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara dan besarnya
pembagian keuntungan.
Dalam mengadakan kontrak mudharabah, kedua pihak juga
harus merupakan orang yang cakap bertindak hukum. Tidak ada
ketentuan yang baku mengenai cara kontrak mudharabah, apakah
dilakukan dengan lisan atau tulisan. Karena yang terpenting adalah
kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasamadalam bentuk mudharabah (Ahmad Dahlan Rosyidin, 2004: 35).
d. Syarat mudharabah
Syarat-syarat sahnya mudharabah meliputi syarat berkaitan
aqidani atau pihak-pihak yang mengadakan kontrak, syarat
mengenai modal, dan laba (Rahmad Safe’i, 2004: 227). Adapun
uraiannya adalah sebagai berikut:
1) Syarat aqidani (pihak-pihak yang mengadakan kontrak)
Syarat bagi orang yang mengadakan kontrak mudharabah,yakni pemilik modal adalah orang yang ahli dalam mewakilkan.
Dengan kata lain dirinya adalah sangat mengetahui dunia usaha

34

atau perniagaan, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi
kedua belah pihak atau bahkan modal sia-sia. Adapun pihak
pengelola adalah pihak yang ahli dalam dunia usaha.
2) Syarat modal
Syarat untuk modal dalam mudharabah berkaitan dengan halhal berikut ini:(a) Modal harus berupa uang tunai dan sesuai dengan mata uang
yang berlaku.
(b) Modal harus diketahui dengan jelas dan dapat diukur atau
dihitung.
(c) Modal harus ada, bukan berupa utang.
(d) Modal harus diberikan kepada pengelola modal. Hal ini
dimaksudkan agar pengelola modal dapat mengusahakannya,
yakni menggunakan modal tersebut sebagai amanah.
3) Syarat laba atau keuntungan
Syarat mengenai laba atau keuntungan dari mudharabah
meliputi hal-hal berikut:(a) Laba harus memiliki ukuran
Kontrak mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan
keuntungan bagi kedua belah pihak, dengan demikian jika labatidak jelas maka mudharabah batal. Dalam hal ini jika pemilik
modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung kedua belah

35

pihak maka mudharabah adalah batal. Karena dalammudharabah kerugian harus ditanggung pemilik modal.
(b) Laba harus berupa pembagian yang umum
Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku
secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yangmelangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk
pemilik modal dan setengah lainnya untuk pengelola. Akan
tetapi tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu
pihak dan sisanya untuk pihak lain.
Syafii Antonio (2001: 176) menambahkan sebagai berikut:(1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;(2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahuipada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus darikeuntungan;(3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu
ke waktu;(4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa
saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.
e. Bentuk-Bentuk Mudharabah
Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal
dan pengelola, maka mudharabah terbagi menjadi Mudharabah
Muthalaqah dan Mudharabah Muqayyadah (Ahmad Dahlan
Rosyidin, 2004: 35) :1) Mudharabah Muthalaqah, yaitu bentuk kerjasama antara
pemilik modal dan pengelola yang cakupannya luas, tidak
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan bisnis. Dengan
kata lain, penyerahan modal mutlak untuk suatu transaksi

36

tertentu tanpa dibarengi suatu syarat-syarat tertentu. Jadi
mudarib atau pengelola modal memiliki kebebasan penuh
utnuk menyalurkan dana mudharabah ke bisnis manapun yangdiperkirakan menguntungkan.
1 Titip dana
Penabung /Deposit

2 Pemanfaat dana
BANK

4 Bagi Hasil

Dunia
3 Pemanfaat dana Usaha

Gambar 8. Skema Mudharabah Muthahalaqah
Sumber: M Syafi’i Antonio, 2001:151
2) Mudharabah muqayyadah, disebut pula dengan istilah
restriced yaitu kebalikan dari mudharabah muthalaqah. Dalam
hal ini, mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu
atau tempat usaha.

BANK
Mudharib(Pengelola

1 Proyek tertentu
SPECIAL
Project

4 Penyaluran Dana
5 Bagi Hasil
6 BagiHasil

3 InvestDana

2 Hubungi
Investor

INVESTOR
Sahibul mal(Pemilik modal)

Gambar 9. Skema Mudharabah Muqayyadah
Sumber: Syafi’i Antonio, 2001:151

37

f. Berakhirnya Akad Mudharabah
Dijelaskan oleh Ahmad Dahlan Rosyidin (2004: 38) bahwa
akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:
1)

Modal usaha habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola
oleh pengelola modal

2)

Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad tersebut batalatau pengelola dilarang betindak menjalankan modal yangdiberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

3)

Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika
pemilik modal yang wafat, menurut ahli hukum Islam akadtersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan
wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang
yang mewakilkan dan akad mudharabah tidak dapat
diwariskan. Namun ada ahli hukum Islam yang berpendapat
bahwa jika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia,
maka akad tidak batal, dan akad mudharabah bisa
diwakilkan.

4)

Salah satu pihak yang berakad menjadi gila, karena orang
gila tidak cakap dalam bertindak hukum.

g. Prinsip-Prinsip dalam Mudharabah
Pada hakekatnya, prinsip-prinsip yang ada dalam mudharabahsama dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Adapun prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut:

381) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali
yang ditentukan lain oleh Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini
mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan perkembanganluas mengenai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan
perkembangan kebutuhan hidup masyarakat (Azhar Basyir, 2004: 16).
2) Dilakukan dengan kerelaan, tanpa mengandung paksaan. Prinsip ini
mengandung arti bahwa agar kebebasan kehendak para pihak-pihakyangbersangkutan

harus

diperhatikan.

Pelanggaran

terhadap

kehendak tidak dibenarkan (Azhar Basyir, 2004: 16). Prinsip ini juga
mengandung pengertian bahwa selama al-Qur’an dan Sunnah Rasul
tidak mengatur hubungan perdata (muamalah), selama itu pula para
pihak bebas mengatur atas dasar kerelaan masing-masing.
3) Pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian(madharat). Pada prinsip ini maka segala bentuk muamalah dilakukan
atas

dasar

pertimbangan

mendatangkan

manfaatsekaligus

mengembangkannya bagi diri sendiri dan masyarakat. Prinsip ini juga
mengandung pengertian bahwa harus menghindari madharat atau
kerugian dalam hidup masyarakat, sehingga tidak menimbulkan
kerusakan dalam masyarakat (Daud Ali, 2000: 121).
Muamalat dilaksanakan dengan memelihara niali keadilan,
menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil
kesempatan dalam kesempitan.
h. Terjadinya KerugianKerugian dalam mudharabah adalah ketidakmampuan nasabahdalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah39diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan
yang telah diterimanya. Dikatakan oleh Muhammad (2004: 74)
bahwa memang pada dasarnya kerugian dalam pembiayaan
ditanggung oleh pihak pemilik modal (BMT), kecuali akibat:
1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.
Kemungkinanbankmenderita

kerugiandariberbagai

operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila
terdapatbanyaksekalinasabah

yang

tidak

memenuhi

kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara
profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena
kerugian disalah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan
keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun
dalam pot dana (pool of fund) (Karnaen, A. Perwataatmadja dan
Syafi’i Antonio,1992: 45).
Cara mengurangi risiko kerugian yang dihadapi nasabah atau
mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya,
maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank
Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter
nasabah. Proyek-proyek yang besar dianjurkan memakai akuntan
public untuk menilai laporan keuangan proyek.
i. Manfaat Mudharabah40

Terutama bagi pedagang atau pengusaha kecil, pembiayaan
mudharabah sebenarnya dangat membantu untuk mengembangkan
modal dan usahanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Syafi’i
Antonio (2001: 97-98) bahwa setidaknya manfaat mudharabahadalah sebagai berikut:
1)

Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat
keuntungan usaha nasabah meningkat;

2)

Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan
pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spread;

3)

Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkannasabah;4)

Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yangbenar-benar

aman,

halal

dan

menguntungkan

karenakeuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yangakan dibagikan;
5)Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan
prinsip bunga tetap.

41

B. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagian dan fungsi apa sajakah yang terkait dalam sistem akuntansi
pengeluaran kas pada pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri?

2.

Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran
kas pada pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri?

3.

Catatan apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas
pada pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri?

4.

Bagaimana prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas pada pembiayaan
mudharabah di BMT Arafah Mandiri?

5.

Bagaimana Sistem pengendalian Internal pengeluaran kas untuk
pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri?

6.

Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam Sistem Akuntansi
Pengeluran Kas untuk pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri
Wates Kulonprogo?

7.

Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam Sistem Akuntansi
Pengeluaran Kas pada pembiayaan mudharabah di BMT Arafah Mandiri
Wates Kulonprogo?