PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2017TENTANGPENYELENGGARAAN IMUNISASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakatyang

setinggi-tingginya

diperlukan

upaya

untuk

mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (4)Undang-Undang
Kesehatan,

Nomor

perlu

36

Tahun

mengatur

2009

ketentuantentangmengenaipenyelenggaraan imunisasi;c.

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun
2013

tentang

disesuaikan

Penyelenggaraan

denganImunisasi

perkembangan

dan

perlu

kebutuhan

hukum;
d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangansebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan

PeraturanMenteri

Kesehatan

tentang

Penyelenggaraan Imunisasi;
Mengingat: 1.

Undang-Undang
Kesejahteraan

Nomor
Anak

4

Tahun

(Lembaran

1979

Negaratentang
RepublikIndonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia

Nomor3143);

-2-

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

3.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2002

tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

5.

Undang-Undang
Perlindungan(Lembaran
Nomor

Nomor

dan

Negara

140,

32

Tahun

Pengelolaan
RepublikTambahan2009

tentang

Lingkungan

Hidup

Indonesia

Lembaran

Tahun

2009

NegaraRepublik2009

tentangIndonesia Nomor 5059);
6.

Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
7.

Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah23

Tahun(Lembaran

2014

tentang

NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah(Lembaran

NegaraRepublik-3-Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

9.

Undang-Undang
Keperawatan

Nomor(Lembaran

38

Tahun

Negara2014

RepubliktentangIndonesia

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor

49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan(Lembaran
Nomor

SediaanNegara138,

Farmasi

RepublikTambahan

dan

Alat

Indonesia

LembaranKesehatan

Tahun

Negara1998

RepublikIndonesia Nomor 3781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan

Kefarmasian(Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Lembaran
Nomor

NegaraRepublikIndonesia

Tahun

2014

333, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5617);
14. Peraturan

Menteri

290/MENKES/PER/III/2008

Kesehatan
tentang

Nomor
Persetujuan

Tindakan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

-4-

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
578);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN

MENTERIKESEHATANTENTANGPENYELENGGARAAN IMUNISASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Imunisasi

adalah

suatu

upaya

untuk

menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara
aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat
terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau
hanya mengalami sakit ringan.

-5-

2.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa
mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang
dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa
toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid
atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat
lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akanmenimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap
penyakit tertentu.

3.

Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan
kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalamrangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat
sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi.

4.

Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan
kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalamrangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit
tertentu.

5.

Auto Disable Syringe yang selanjutnya disingkat ADS
adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan
pelayanan imunisasi.

6.

Safety Box adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk
menampung sementara limbah bekas ADS yang telah
digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.

7.

Cold Chain adalah sistem pengelolaan Vaksin yangdimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu
Vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat
Vaksin sampai pada sasaran.

8.

Peralatan Anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat
untuk penanganan syok anafilaktik.

9.

DokumenformulirPencatatan
pencatatan

Pelayanandan

Imunisasi

pelaporanyangadalahberisikan

cakupan imunisasi, laporan KIPI, dan logistik imunisasi.
10. Kejadian

IkutanPasca

Imunisasiyangselanjutnya

disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga
berhubungan dengan imunisasi.

-6-

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, denganlebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Komite

Nasional

Kejadian

IkutanPengkajian
Pasca

dan

Imunisasi

Penanggulanganyangselanjutnya

disebut Komnas PP KIPI adalah komite independen yangmelakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus
KIPI di tingkat nasional.
13. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komda
PP KIPI adalah komite independen yang melakukan
pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di tingkat
daerah provinsi.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayangmemegangkekuasaanpemerintahan

negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan

urusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
17. Direktur

JenderaladalahDirekturJenderalpada

Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dantanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalianpenyakit.
Pasal 2Ruang

lingkuppengaturan

meliputi

jenis

Imunisasi,

penyelenggaraan

Imunisasi

Program,penyelenggaraan

Imunisasi Pilihan, pemantauan dan penanggulangan KIPI,

-7-

penelitiandanpengembangan,

peran

serta

masyarakat,

pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
BAB IIJENIS IMUNISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1)

Berdasarkan

jenis

dikelompokkan

penyelenggaraannya,

menjadiImunisasi

Imunisasi

Programdan

Imunisasi Pilihan.
(2)

Vaksin untuk Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izinedar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Imunisasi Program
Pasal 4

(1)

Imunisasi Program terdiri atas:
a. Imunisasi rutin;b. Imunisasi tambahan; danc. Imunisasi khusus.

(2)

Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis
Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan
dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5

(1)

Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus danberkesinambungan.

(2)

Imunisasi

rutin

terdiri

Imunisasi lanjutan.

atas

Imunisasi

dasar

dan

-8-

Pasal 6
(1)

Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu)
tahun.

(2)

Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:a.

hepatitis B;b.

poliomyelitis;c.

tuberkulosis;d.

difteri;e.

pertusis;f.

tetanus;g.

pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh
Hemophilus Influenza tipe b (Hib); danh.

campak.
Pasal 7

(1)

Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk
mempertahankan

tingkatkekebalan

dan

untuk

memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah
mendapatkan Imunisasi dasar.
(2)

Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan pada:

(3)

a.

anak usia bawah dua tahun (Baduta);b.

anak usia sekolah dasar; danc.

wanita usia subur (WUS).

Imunisasi

lanjutanyang

diberikan

pada

Badutasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas
Imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus,
hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan
oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib), serta campak.
(4)

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia
sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit campak,
tetanus, dan difteri.

-9-

(5)

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia
sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) yang
diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah.

(6)

Imunisasi

lanjutanyang

diberikan

pada

WUS

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.
Pasal 8
(1)

Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu
yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling
berisiko

terkenapenyakitsesuaidengankajianepidemiologis pada periode waktu tertentu.
(2)

Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untuk melengkapi Imunisasi
dasar dan/atau lanjutan pada target sasaran yang belum
tercapai.

(3)

Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberian
Imunisasi rutin.

(4)

Penetapan pemberian Imunisasi tambahaan berdasarkan
kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan
provinsi, atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 9(1)

Imunisasi

khususdilaksanakan

untuk

melindungi

seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu
pada situasi tertentu.
(2)

Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupapersiapan

keberangkatancalon

jemaahhaji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau darinegara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadianluar biasa/wabah penyakit tertentu.
(3)

Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa Imunisasi terhadap meningitis meningokokus,
yellow fever (demam kuning), rabies, dan poliomyelitis.

- 10 -

(4)

Menteridapat

menetapkan

situasitertentu

pada

Imunisasi khusus selain situasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2).
Pasal 10(1)

Menteri dapat menetapkan jenis Imunisasi Program
selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Penasehat
Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory
Group on Immunization).

(2)

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (IndonesianTechnical Advisory Group on Immunization) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (IndonesianTechnical Advisory Group on Immunization) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur
profesi, akademisi, dan peneliti yang memiliki integritas,
keahlian, dan/atau pengalaman bidang imunisasi ditingkat nasional/internasional.

(4)

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (IndonesianTechnical Advisory Group on Immunization) memiliki
tugas:a.

memantau dan mengkaji perkembangan keilmuan
Vaksinmaupun

baik

dalam

aspek

pengembangan

memperhatikan

kondisiteknologi,
Vaksinyang

produksi,

baru

serta

berkembangdimasyarakat; danb.

memilih teknologi di bidang Imunisasi dan penyakit
yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I).
Bagian Ketiga
Imunisasi Pilihan
Pasal 11(1)

Imunisasi Pilihan dapat berupa Imunisasi terhadap
penyakit:- 11 -a.

pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh
pneumokokus;b.

diare yang disebabkan oleh rotavirus;c.

influenza;d.

cacar air (varisela);e.

gondongan (mumps);f.

campak jerman (rubela);g.

demam tifoid;h.

hepatitis A;i.

kankerleher rahim yang disebabkan oleh Human

Papillomavirus;

(2)

j.

Japanese Enchephalitis;k.

herpes zoster;l.

hepatitis B pada dewasa; danm.

demam berdarah.

Menteri dapat menetapkan jenis Imunisasi Pilihan selainyang diatur dalam Peraturan Menteri ini berdasarkan
rekomendasi
Nasional

dari

Komite(IndonesianPenasehatTechnical

Ahli

Advisory

Imunisasi
Group

on

Immunization).
(3)

Menteridapat

menetapkan

jenis

Imunisasi

Pilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Imunisasi
Programsesuairekomendasi
Nasional

daridenganKomite(IndonesiankebutuhanPenasehatTechnical

berdasarkan

Ahli

Advisory

Imunisasi
Group

on

Immunization).
(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Imunisasi Pilihan diatur
dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi tercantum
dalam

Lampiranyang

merupakan

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

bagiantidak

- 12 -BAB IIIPENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan Imunisasi Program.

(2)

Penyelenggaraan

Imunisasi

Programsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a.

perencanaan;b.

penyediaan dan distribusi logistik;c.

penyimpanan dan pemeliharaan logistik;d.

penyediaan tenaga pengelola;e.

pelaksanaan pelayanan;f.

pengelolaan limbah; dang.

pemantauan dan evaluasi.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 13

(1)

Perencanaan

penyelenggaraan

Imunisasi

Programdilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan mengacu pada komitmen global serta
target pada RPJMN dan Renstra yang berlaku.
(2)

Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga

harus

memperhatikan

usulanperencanaan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Daerah provinsi secara berjenjang yang meliputi jumlahsasaranpadadaerahkabupaten/kota,

kebutuhanlogistik, dan pendanaan Imunisasi Program di tingkat
pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- 13 -

(3)

Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi

operasional

penyelenggaraan

pelayanan,pemeliharaan peralatan Cold Chain, penyediaan alatpendukung

Cold

Chain,

dan

DokumenPencatatan

Pelayanan Imunisasi.
Pasal 14
(1)

Usulan perencanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal paling lambat pada triwulan
ketiga untuk tahun berikutnya.

(2)

Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan
Pemerintah Daerah provinsi tidak menyampaikan usulan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah

Pusat

berdasarkan

akan

estimasimelakukan
dariperencanaan

perhitungantahun

sebelumnya.
(3)

Usulan perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilengkapi dengan:a.

analisa hasil evaluasi;b.

upaya yang sudah dilakukan; danc.

rincian data sarana, prasarana, alat, tenaga, danbiaya.

(4)

Apabiladibutuhkan

verifikasi

terhadap

usulanperencanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan
Pemerintah Daerah provinsi dapat dibentuk tim verifikasi
yang terdiri dari unit teknis terkait.
Bagian Ketiga
Penyediaan dan Distribusi Logistik
Pasal 15
(1)

Logistikyang

dibutuhkan

dalampenyelenggaraan

- 14 -

Imunisasi Program meliputi:

(2)

a.

Vaksin;

b.

ADS;

c.

Safety Box;d.

Peralatan Anafilaktik;e.

peralatan Cold Chain;f.

peralatan pendukung Cold Chain; dang.

Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.

Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e terdiri atas:a.

alat penyimpan Vaksin meliputi cold room, freezer
room, vaccine refrigerator, dan freezer;

b.

alat

transportasi

Vaksinmeliputi

kendaraanberpendingin khusus, cold box, vaccine carrier, coolpack, dan cold pack; dan
c.

alat

pemantautermograf,

alat

suhu,

meliputi

pemantausuhu

termometer,
beku,

alat

pemantau/mencatat suhu secara terus-menerus,
dan alarm.
(3)

Peralatan pendukung Cold Chain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f meliputi automatic voltage stabilizer(AVS), standby generator, dan suku cadang peralatan
Cold Chain.
Pasal 16

(1)

Pemerintah

Pusat

bertanggung

jawab

terhadap

penyediaandanpendistribusian

logistikImunisasi

berupa Vaksin, ADS, Safety Box, dan peralatan Cold
Chain

yang

dibutuhkan

dalampenyelenggaraan

Imunisasi Program.
(2)

Dalam penyediaan Vaksin sebagaimana dimaksud padaayat (1) perlu memperhatikan batas masa kadaluarsa.

(3)

Penyediaan dan pendistribusian peralatan Cold Chain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas

kesehatan

Pemerintah Daerah.

milik

Pemerintah

Pusat

dan

- 15 -

(4)

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk:a.

Vaksin, ADS, dan Safety Box dilaksanakan sampai
ke provinsi; danb.

Peralatan Cold Chain dilaksanakan sampai ke lokasi
tujuan.

(5)

Dalam

hal

terjadikekosongan

atau

kekurangan

ketersediaan Vaksin di satu daerah maka Pemerintah
Pusat dapat melakukan relokasi Vaksin dari daerah lainsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal 17
(1)

Dalam memenuhi kebutuhan Vaksin, Menteri dapat
menugaskan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang produksi Vaksin sesuai dengan perencanaan
nasional.

(2)

Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

tidak

dapat

memenuhikebutuhan Vaksin nasional, Menteri dapat menunjuk
badan usaha milik negara di bidang kefarmasian untuk
melakukan impor.
Pasal 18
(1)

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota

bertanggung

jawab

terhadap

penyediaan:a.

peralatan Cold Chain, peralatan pendukung Cold
Chain,

Peralatan

Pencatatan

Anafilaktik,

Pelayanan

Imunisasi

dan

Dokumensesuaidengankebutuhan; danb.

ruang untuk menyimpan peralatan Cold Chain dan
logistik Imunisasi lainnya yang memenuhi standar
dan persyaratan.

(2)

Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a kecuali alat penyimpan Vaksin.

- 16 -

(3)

Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas cold box, vaccine carrier, cool pack, cold
pack, termometer, termograf, alat pemantau suhu beku,
alat pemantau/pencatat suhu secara terus-menerus,
alarm, dan kendaraan berpendingin khusus.

(4)

Peralatan pendukung Cold Chain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi automatic voltage stabilizer(AVS), standby generator, dan suku cadang peralatan
Cold Chain.

(5)

Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab terhadap
pendistribusian ke seluruh daerah kabupaten/kota di
wilayahnya meliputi:

(6)

a.

Vaksin;

b.

ADS;

c.

Safety Box;d.

Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi;e.

dokumen suhu penyimpanan Vaksin; danf.

dokumen pencatatan logistik.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap pendistribusian ke seluruh Puskesmas dan
fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya meliputi:

(7)

a.

Vaksin;

b.

ADS;

c.

Safety Box;d.

Peralatan Anafilaktik;e.

Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi; danf.

dokumen suhu penyimpanan Vaksin.

Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerahkabupaten/kota

tidak

mampu

memenuhitanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Pusat dapat membantu penyediaan peralatan
agar kualitas Vaksin tetap terjaga dengan baik.
Pasal 19(1)

Penyediaandanpendistribusian

logistikuntukpenyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 17 -

(2)

Pendistribusian Vaksin harus dilakukan sesuai standar
untuk

menjaminkualitas

Vaksinsesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1)

Pada kondisi tertentu Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
berhakmenarikVaksinyang

beredardifasilitas

pelayanan kesehatan.
(2)

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupaadanyakebijakannasional

dan/atauhasilkesepakatan internasional.
Pasal 21
Menteri dapat menetapkan logistik lain yang diperlukan dalampenyelenggaraan

Imunisasi

Programsesuaidenganperkembangan teknologi dan efektifitas efisiensi pencapaiantujuan program Imunisasi.
Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik
Pasal 22Pemerintah

Daerahprovinsi

danPemerintah

Daerahkabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyimpanandan pemeliharaan logistik Imunisasi Program di wilayah
kerjanya.
Pasal 23
(1)

Untuk menjaga kualitas, Vaksin harus disimpan pada
tempat dengan kendali suhu tertentu.

(2)

Tempat menyimpan Vaksin sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya diperuntukkan khusus menyimpan Vaksinsaja.

- 18 -

Bagian Kelima
Tenaga Pengelola
Pasal 24
(1)

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyediaantenagapengelolauntukpenyelenggaraan

Imunisasi

Program di wilayahnya masing-masing.
(2)

Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik.

(3)

Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu
yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diatur dan
ditetapkan oleh Menteri.

(4)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap

pelaksanaan

pendidikandanpelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Keenam
Pelaksanaan Pelayanan
Pasal 25
(1)

Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara
massal atau perseorangan.

(2)

Pelayanan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud
pada

ayat

pendekatan(1)

dilaksanakan

keluarga

untukdenganmenggunakan

meningkatkan

akses

pelayanan imunisasi.
(3)

Pelayanan

Imunisasi

Programsecaramassalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diposyandu,
lainnya.

sekolah,

atau

pos

pelayanan

imunisasi

- 19 -

(4)

Pelayanan

Imunisasi

Programsecaraperseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dirumah sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya.
Pasal 26
(1)

Setiapfasilitas

pelayanan

kesehatanyang

menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Program, wajib
menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah
Pusat.
(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1):a.

berdasarkan

alasan

medis

yang

tidak

memungkinkan diberikan Vaksin yang disediakan
oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan oleh surat
keterangan dokter atau dokumen medis yang sah;
atau
b.

dalam

hal

penolakanorang

tua/wali

untuk

anak

menggunakan

melakukan

Vaksinyang

disediakan Pemerintah Pusat.
(3)

Fasilitas

pelayanan

kesehatanyang

melakukan

pelanggaraan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

(4)

a.

teguran tertulis; dan/ataub.

pencabutan izin.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
Pasal 27

(1)

Pelaksanaan

pelayanandirencanakan

oleh

Imunisasi

fasilitasrutin

pelayananharuskesehatanpenyelenggara pelayanan Imunisasi secara berkala danberkesinambungan.
(2)

Perencanaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, danpelaksana pelayanan Imunisasi.

- 20 -

Pasal 28
(1)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
menyiapkan

biaya

operasional

untuk

pelaksanaan

pelayanan Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan di
Puskesmas, posyandu, sekolah, dan pos pelayanan
imunisasi lainnya.
(2)

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya:a.

transportasi dan akomodasi petugas;b.

bahan habis pakai;c.

penggerakan masyarakat;d.

perbaikan serta pemeliharaan peralatan Cold Chaindan kendaraan Imunisasi;e.

distribusi

logistikdaridaerahkabupaten/kota

sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan; danf.

pemusnahan limbah medis Imunisasi.
Pasal 29

(1)

Pemerintah

Daerahprovinsi,

Pemerintah
bertanggung

jawabmasyarakat

dalam

kabupaten/kotadanjajarannya

menggerakkan

peran

aktif

Daerahpelaksanaan pelayanan Imunisasi Program.
(2)

Penggerakkan

peran

aktif

masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:a.

pemberian informasi melalui media cetak, media
sosial, media elektronik, dan media luar ruang;b.

advokasi dan sosialisasi;c.

pembinaan kader;d.

pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anaksekolah; dan/ataue.

pembinaan

organisasi

atau

lembagaswadayamasyarakat.
Pasal 30
Pelayanan

Imunisasi

Program dilaksanakan

oleh

tenagakesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 21 -

Pasal 31
Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan:a.

keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan;danb.

penyuntikan yang aman (safety injection) agar tidak
terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatanyang melaksanakan pelayanan imunisasi dan masyarakat
serta menghindari terjadinya KIPI.
Pasal 32

(1)

Sebelum pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan
harus memberikan penjelasan tentang Imunisasi meliputi
jenis Vaksin yang akan diberikan, manfaat, akibat
apabila tidak diimunisasi, kemungkinan terjadinya KIPI
dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi
berikutnya.

(2)

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan alat bantu seperti media komunikasi
massa.

(3)

Kedatangan masyarakat di tempat pelayanan Imunisasi
baik

dalam

gedungmaupunluar

gedungsetelahdiberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) merupakan persetujuan untuk dilakukan
Imunisasi.
(4)

Dalam pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan
harus melakukan penyaringan terhadap adanya kontra
indikasi pada sasaran Imunisasi.
Pasal 33

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan
menghalang-halangipenyelenggaraan

Imunisasi

Programdapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- 22 -

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Limbah
Pasal 34
(1)

Rumah sakit, Puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya yang menyelenggarakan Imunisasi
bertanggung

jawab

terhadap

pengelolaan

limbahimunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)

Dalam hal penyelenggaraan Imunisasi dilakukan oleh
dokter atau bidan praktek perorangan, pemusnahan
limbah vial dan/atau ampul Vaksin harus diserahkan ke
institusi yang mendistribusikan Vaksin.

(3)

Dalam

hal

pelayanandilaksanakan

diImunisasi

posyandu

dan

Programsekolah,yang

petugaspelayanan Imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan
limbah ADS ke dalam Safety Box, vial dan/atau ampul
Vaksinuntuk

setempatselanjutnya

untuk

dibawadilakukankePuskesmas

pemusnahan

limbahImunisasi sesuai dengan persyaratan.
(4)

Pemusnahan limbah Imunisasi harus dibuktikan dengan
berita acara.
Bagian Kedelapan
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 35

(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi
Programsecaraberkala,berkesinambungan,danberjenjang.
(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

dilakukan

untuk

mengukurkinerjapenyelenggaraan Imunisasi.
(3)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen:- 23 -a.

pemantauan

wilayahsetempat

(PWS)

untuk

pemantauan dan analisis cakupan;b.

data quality self assessment (DQS) untuk mengukur
kualitas data;c.

effective

vaccinemanagement

(EVM)

untuk

mengukur kualitas pengelolaan Vaksin dan alat
logistik lainnya;d.

supervisi

suportif

untukmemantaukualitas

pelaksanaan program;e.

surveilens KIPI untuk memantau keamanan Vaksin;f.

recording and reporting (RR) untuk memantau hasil
pelaksanaan Imunisasi;g.

stock management system (SMS) untuk memantau
ketersediaan Vaksin dan logistik;h.

Cold Chain equipment management (CCEM) untuk
inventarisasi peralatan Cold Chain;i.

rapid convinience assessment (RCA) untuk menilai
secara cepat kualitas pelayanan Imunisasi;j.

survei cakupan Imunisasi untuk menilai secara
eksternal pelayanan Imunisasi; dank.

pemantauan respon imun untuk menilai respon
antibodi hasil pelayanan Imunisasi.
Bagian Kesembilan
Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Imunisasi
Program diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IVPENYELENGGARAAN IMUNISASI PILIHAN
Pasal 37
(1)

Pelayanan Imunisasi Pilihan hanya dapat dilaksanakan

- 24 -

oleh fasilitas pelayanan kesehatan berupa:

(2)

a.

rumah sakit;b.

klinik; atauc.

praktik dokter.

Pelayanan Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter atau dokter
spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 38

(1)

SetiapprosespemberianImunisasi

Pilihanharus

memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat Vaksinyang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.
(2)

Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diperoleh dari industri farmasi atau pedagang besar
farmasi yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi praktik dokter
harus memperoleh Vaksin dari apotek yang memiliki izin
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal 39
Penyelenggara Imunisasi Pilihan harus bertanggung jawab
terhadap pengelolaan limbah Imunisasi yang dilaksanakan
sesuaidenganpersyaratandanketentuanperaturanperundang-undangan.
BAB V
PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN
PASCA IMUNISASI
Pasal 40
(1)

Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI,
Menteri membentuk Komnas PP KIPI dan Gubernur
membentuk Komda PP KIPI.

- 25 -

(2)

Keanggotaan

Komnas PP KIPI dan Komda PP KIPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
atas unsur perwakilan dokter spesialis anak, dokter
spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan dan
kebidanan,

dokterspesialissyaraf,dokterspesialis

forensik, farmakolog, vaksinolog dan imunolog, dan/atau
unsur lintas sektor terkait.
(3)

Dalam hal dibutuhkan untuk mendukung tugas Komda
PP KIPI dan Komnas PP KIPI, bupati/walikota dapat
membentuk Pokja PP KIPI yang paling sedikit terdiri atas
unsur perwakilan dokter spesialis anak dan dokter
spesialis penyakit dalam.

(4)

Pembiayaan operasional Komnas PP KIPI dibebankan
pada anggaran pendapatan belanja negara dan Komda PP
KIPI atau Pokja PP KIPI dibebankan pada anggaran
pendapatan belanja daerah.

(5)

Pemantauandan

penanggulangan

KIPI

harus

dilaksanakan melalui kegiatan:a.

surveilans KIPI dan laman (website) keamanan
Vaksin;b.

pengobatan dan perawatan pasien KIPI; danc.

penelitian dan pengembangan KIPI.
Pasal 41(1)

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya
KIPI, harus segera melapor kepada fasilitas pelayanan
kesehatan yang melaksanakan pelayanan Imunisasi atau
dinas kesehatan setempat.

(2)

Fasilitas

pelayanan

kesehatanyang

melaksanakan

pelayanan Imunisasi atau dinas kesehatan setempat yangmenerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus melakukan investigasi.
(3)

Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus segera dilaporkan secara berjenjang kepada kepala
dinaskesehatan

kesehatan provinsi.

kabupaten/kota

dankepaladinas

- 26 -

(4)

Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Komnas PP
KIPI, Komda PP KIPI, dan Pokja PP KIPI.

(5)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
disampaikan melalui laman (website) keamanan Vaksin.

(6)

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komda PP KIPI
dan kajian kausalitas oleh Komnas PP KIPI.

(7)

Hasil kajian KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6)disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
dan diumpan balik kepada provinsi.
Pasal 42

(1)

Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga
akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama
prosesinvestigasi

danpengkajian

kausalitas

KIPI

berlangsung.
(2)

Dalam hal gangguan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan sebagai gangguan kesehatan
akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan
perawatan.

(3)

Pembiayaan

untuk

investigasi

dankajiankasus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

DaerahPemerintah

Daerahkabupaten/kota,

provinsi,

serta

sumberpembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)

Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukanbagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan
diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran
pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lainsesuaidenganundangan.

ketentuanperaturanperundang-- 27 -BAB VIPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 43
(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota berkewajiban untuk
memfasilitasi

atau

melaksanakan

penelitiandanpengembangan di bidang Imunisasi.
(2)

Penelitiandanpengembangandilakukan

melalui

unit

di

kerja

bidangpada

Imunisasi

Kementerian

Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
penelitian dan pengembangan kesehatan, para ahli, danlembaga penelitian lain.
(3)

Penelitian dan pengembangan di bidang Imunisasi dapat
berupa penelitian dan pengembangan terkait Vaksin,
kekebalandari

Vaksinyang

diberikan,manajemen

program, sumber daya manusia, dan dampak kesehatan
masyarakat.
(4)

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diutamakan untuk
kemandirian dalam negeri dalam rangka memenuhi
penyelenggaraan dan keberlanjutan program Imunisasi
serta kebutuhan Vaksin.
BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44(1)

Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalampelaksanaan Imunisasi bekerja sama dengan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

(2)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diwujudkan melalui:a.

penggerakkan masyarakat;b.

sosialisasi Imunisasi;c.

dukungan fasilitasi penyelenggaraan Imunisasi;

- 28 -d.

keikutsertaan sebagai kader; dan/atau

e.

turut

serta

melakukan

pemantauanpenyelenggaraan Imunisasi.
BAB VIIIPENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 45
(1)

Setiapfasilitas

pelayanan

kesehatanyang

menyelenggarakan

pelayanan

Imunisasi

harusmelakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin danberkala serta berjenjang kepada Menteri melalui dinas
kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.
(2)

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi cakupan Imunisasi, stok dan pemakaian
Vaksin, ADS, Safety Box, monitoring suhu, kondisi
peralatan Cold Chain, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.
Pasal 46(1)

Pelaksanapelayanan

Imunisasi

harus

pencatatan

terhadap

pelayananmelakukan

Imunisasiyangdilakukan.
(2)

Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan di buku
kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita,
buku rapor kesehatanku, atau buku rekam medis.

(3)

Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin yang dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib dilaporkan
setiapbulan

kePuskesmas

wilayahnya

denganmenggunakan format yang berlaku.
(4)

Pencatatan pelayanan Imunisasi tambahan dan khusus
dicatat dan dilaporkan dengan format khusus secara
berjenjang kepada Menteri melalui dinas kesehatan
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

- 29 -BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47
(1)

Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerahkabupaten/kota

melakukan

pembinaandanpengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi yangdilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan.
(2)

Dalam

hal

pengawasan

terhadap

Vaksinuntuk

Imunisasi, selain dilaksanakan oleh Menteri, Pemerintah
Daerahprovinsi,

danPemerintah

Daerahkabupaten/kota, juga dilakukan oleh kepala badan yang
memiliki

tugas

dan

tanggung

jawab

di

bidangpengawasan obat dan makanan.
(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan
dan kualitas pelayanan Imunisasi.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri

Kesehatan

Nomor

42

Tahun

2013

tentang

Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 966), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 49
PeraturanMenteridiundangkan.

ini

mulai

berlakupadatanggal- 30 -

Agar

setiaporang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,ttd
NILA FARID MOELOEKDiundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017
DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,ttd
WIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 559

- 31 -LAMPIRANPERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2017TENTANGPENYELENGGARAAN IMUNISASIPEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASIBAB IPENDAHULUAN
A.

Latar belakang
Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu
diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945 melaluipembangunan nasionalyangberkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan
pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber
daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam satu
program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data
dan informasi epidemiologi yang valid.
Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai
beban ganda (double burden), yaitu beban masalah penyakit menular dan
penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit
karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi.
Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran
penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat cost effective. Dengan
Imunisasi,

penyakit

cacar

telah

berhasildibasmi,dan

Indonesia

dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada tahun 1974.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya
penyakitmenularyang

merupakan

salah

satu

kegiatanprioritas

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen
pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)
khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

- 32 -

Kegiatan Imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956.
Mulai

tahun

1977 kegiatan Imunisasi diperluas

menjadi Program

Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularanterhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta
Hepatitis B. Beberapa penyakit yang saat ini menjadi perhatian dunia dan
merupakan komitmen global yang wajib diikuti oleh semua negara adalah
eradikasi polio (ERAPO), eliminasi campak dan rubela dan Eliminasi
Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN).
Indonesia berkomitmen terhadap mutu pelayanan Imunisasi dengan
menetapkan standar pemberian suntikan yang aman (safe injection
practices) bagi penerima suntikan, petugas dan lingkungan terkait dengan
pengelolaan limbah medis tajam yang aman (waste disposal management).
Cakupan Imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata diseluruh wilayah. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya
daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa(KLB). Untuk mendeteksi dini terjadinya peningkatan kasus penyakit yangberpotensi menimbulkan KLB, Imunisasi perlu didukung oleh

upaya

surveilans epidemiologi.
Masalah lain yang harus dihadapi adalah munculnya kembali PD3I
yang sebelumnya telah berhasil ditekan (Reemerging Diseases), maupun
penyakit menular baru (New Emerging Diseases) yaitu penyakit-penyakit
yang tadinya tidak dikenal (memang belum ada, atau sudah ada tetapi
penyebarannya

sangatterbatas;

atau

sudah

ada

tetapitidak

menimbulkan gangguan kesehatan yang serius pada manusia).
Seiringdengankemajuanpenyelenggaraan

Imunisasi

pengembangan

vaksin

ilmu

terus

baru

pengetahuanberkembang(Rotavirus,

danantaraJapaneseteknologi,

laindenganEncephalitis,

Pneumococcus, Dengue Fever dan lain-lain) serta penggabungan beberapa
jenis vaksin sebagai vaksin kombinasi misalnya DPT-HB-Hib.
Penyelenggaraan Imunisasi mengacu pada kesepakatan-kesepakataninternasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, antara
lain:
1.

WHO melalui WHA tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi
global tahun 2011-2020 menetapkan cakupan Imunisasi nasional
minimal 90%, cakupan Imunisasi di Kabupaten/Kota minimal 80%,

- 33 -

eradikasi polio tahun 2020, eliminasi campak dan rubela serta
introduksi vaksin baru;
2.

Mempertahankan status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal(ETMN);

3.

Himbauan dari WHO dalam global health sector strategy on viral
hepatitis 2030 target eliminasi virus hepatitis termasuk virus
hepatitis B;

4.

WHO/UNICEF/UNFPA tahun 1999 tentang Joint Statement on the
Use of Autodisable Syringe in Immunization Services;

5.

Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anakdengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tertanggal 25
Agustus 1990, yang berisi antara lain tentang hak anak untuk
memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dasar;

6.

The Millenium Development Goals (MDGs)

pada tahun 2000 yangmeliputi goal 4: tentang reduce child mortality, goal 5: tentang
improve maternal health, goal 6: tentang combat HIV/AIDS, malaria
dan penyakit lain (yang disertai dukungan teknis dari UNICEF); dandilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 20162030.
7.

Resolusi Regional Committee, 28 Mei 2012 tentang Eliminasi Campak
dan Pengendalian Rubela, mendesak negara-negara anggota untuk
mencapai eliminasi campak pada tahun 2015 dan melakukan
pengendalian penyakit rubela;

8.

WHO-UNICEF tahun 2010 tentang Joint Statement on Effective
Vaccine Management Initiative.

B.

Tujuan1.

Tujuan Umum
Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

2.

Tujuan Khususa.

Tercapainya cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi
sesuai target RPJMN.

b.

Tercapainya

Universal

Child

Immunization/UCI(Prosentase

minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan)di seluruh desa/kelurahan

- 34 -c.

Tercapainya target Imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah
dua tahun (baduta) dan pada anak usia sekolah dasar serta
Wanita Usia Subur (WUS).

d.

Tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang
dapat dicegah dengan Imunisasi.

e.

Tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yangakan berpergian ke daerah endemis penyakit tertentu.

f.

Terselenggaranya

pemberianImunisasi

yang

aman

serta

pengelolaan limbah medis (safety injection practise and waste
disposal management).
C.

Kebijakan
Berbagaikebijakantelahditetapkan

untuk

mencapaitujuanpenyelenggaraan Imunisasi yaitu:
1.

Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta
dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip keterpaduan
antara pihak terkait.

2.

Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan Imunisasi dengan
melibatkan berbagai sektor terkait.

3.

Mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu.

4.

Mengupayakan

kesinambunganpenyelenggaraan

melaluiperencanaan program dan anggaran terpadu.
D.

Strategi
1.

Peningkatan cakupan Imunisasi program yang tinggi dan merata
melalui:a.

penguatan

PWS

denganmemetakan

wilayahberdasarkan

cakupan dan analisa masalah untuk menyusun kegiatan dalamrangka mengatasi permasalahan setempat.
b.

menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan termasuk tenaga
yang terampil, logistik (vaksin, alat suntik, safety box dan cold
chain terstandar), biaya dan sarana pelayanan.

c.

terjaganya kualitas dan mutu pelayanan.

d.

pendekatan

keluarga

sebagaijangkauansasaran

dan

upaya

untuk

mendekatkan

Imunisasi di wilayah kerja Puskesmas.

meningkatkan

akses

pelayanan

- 35 -e.

pemberdayaan masyarakat melalui TOGA, TOMA, aparat desadan kader sehingga masyarakat mau dan mampu menjangkau
pelayanan Imunisasi.

f.

pemerataan jangkauan terhadap semua desa/kelurahan yangsulit atau tidak terjangkau pelayanan.

g.

peningkatan dan pemerataan jangkauan pelayanan, baik yangstasioner maupun yang menjangkau masyarakat di daerah sulit.

h.

pelacakan sasaran yang belum atau tidak lengkap mendapatkan
pelayanan Imunisasi (Defaulter Tracking) diikuti dengan upaya
Drop Out Follow Up (DOFU) dan sweeping.

2.

Membangun
organisasi

kemitraan
profesi,denganlintaskemasyarakatan

sektor,danlintaskeagamaan

program,dalam

meningkatkan kuantitas serta kualitas pelayanan Imunisasi.
3.

Melakukan advokasi, sosialisasi, dan pembinaan secara terusmenerus

4.

Menjagakesinambungan

program,baik

perencanaan

maupunanggaran (APBN, APBD, LSM dan masyarakat).
5.

Memberikan perhatian khusus untuk wilayah rawan sosial dan
rawan penyakit (KLB).

6.

Melaksanakan kesepakatan global: Eradikasi Polio, Eliminasi Tetanus
Maternal dan Neonatal, Eliminasi Campak dan Rubela.

- 36 -BAB IIJENIS DAN JADWAL IMUNISASIA.

Imunisasi Program
Imunisasi

ProgramadalahImunisasiyangdiwajibkan

kepadaseseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yangbersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat
dicegah dengan Imunisasi. Imunisasi Program terdiri atas Imunisasi rutin,
Imunisasi tambahan, dan Imunisasi khusus.
Menteri dapat menetapkan jenis Imunisasi Program selain yang
diaturdalam

PeraturanMenteriinidenganmempertimbangkan

rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (IndonesianTechnical Advisory Group on Immunization). Introduksi Imunisasi baru ke
dalam

Imunisasi

programdapat

diawalidengankampanyeatau

demonstrasi program di lokasi terpilih sesuai dengan epidemiologi
penyakit.
Imunisasi diberikan pada sasaran yang sehat untuk itu sebelum
pemberian Imunisasi diperlukan skrining untuk menilai kondisi sasaran.
Prosedur skrining sasaran meliputi:
1.

Kondisi sasaran;

2.

Jenis dan manfaat Vaksin yg diberikan;

3.

Akibat bila tidak diImunisasi;

4.

Kemungkinan KIPI dan upaya yang harus dilakukan; dan

5.

Jadwal Imunisasi berikutnya.

- 37 -

Gambar 1. Sistematika Skrining Pemberian Imunisasi

1.

Imunisasi Rutina.

Imunisasi Dasar
Tabel 1. Jadwal Pemberian Imunisasi

Umur

Jenis

0-24 Jam

Hepatitis B

1 bulan

BCG, Polio 1

2 bulanDPT-HB-Hib 1, Polio 2

3 bulanDPT-HB-Hib 2, Polio 3

4 bulanDPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV

9 bulanCampakInterval Minimal
untuk jenis
Imunisasi yangsama

1 bulan- 38 -

Catatan :b.

•Pemberian Hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi
<24 jam pasca persalinan, dengan didahului suntikan
vitamin K1 2-3 jam sebelumnya, khusus daerah denganakses sulit, pemberian Hepatitis B masih diperkenankan
sampai <7 hari.

•

Bayi lahir di Institusi Rumah Sakit, Klinik dan Bidan
Praktik Swasta, Imunisasi BCG dan Polio 1 diberikan
sebelum dipulangkan.

•

Pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan,
dapat diberikan sampai usia <1 tahun tanpa perlu
melakukan tes mantoux.

•

Bayi yang telah mendapatkan Imunisasi dasar DPT-HBHib 1, DPT-HB-Hib 2, dan DPT-HB-Hib 3 dengan jadwal
dan interval sebagaimana Tabel 1, maka dinyatakan
mempunyai status Imunisasi T2.

•

IPV mulai diberikan secara nasional pada tahun 2016•

Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB 0
dapat diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun.

Imunisasi Lanjutan
Imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk menjamin terjaganya tingkat imunitas pada anak baduta,
anak usia sekolah, dan wanita usia subur (WUS) termasuk ibu
hamil.
Vaksin DPT-HB-Hib terbukti aman dan memiliki efikasi
yang tinggi, tingkat kekebalan yang protektif akan terbentuk
pada bayi yang sudah mendapatkan tiga dosis Imunisasi DPTHB-Hib.Walau Vaksin sangat efektif melindungi kematian daripenyakit difteri, secara keseluruhan efektivitas melindungi gejala
penyakit hanya berkisar 70-90 %.
Hasil penelitian (Kimura et al,1991) menunjukkan bahwa
titer antibodi yang terbentuk setelah dosis pertama <0.01 IU/mL
dan setelah dosis kedua berkisar 0.05-0.08 IU/mL dan setelah 3
dosis menjadi 1,5 -1,7 IU/mL dan menurun pada usia 15-18
bulan menjadi 0.03 IU/mL sehingga dibutuhkan booster. Setelah
booster diberikan didapatkan titer antibodi yang tinggi sebesar
6,7 – 10.3 IU/mL.

- 39 -

Hasil serologi yang didapat pada anak yang diberikan DPTHB-Hib pada usia 18-24 bulan berdasarkan penelitian di
Jakarta dan Bandung (Rusmil et al,2014) diketahui Anti D 99.7%, Anti T 100 %, HbSAg 99.5%. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa Imunisasi DPT harus diberikan 3 kali dan
tambahan pada usia 15-18 bulan untuk meningkatkan titer anti
bodi pada anak-anak.
Penyakit lain yang membutuhkan pemberian Imunisasi
lanjutan pada usia baduta adalah campak. Penyakit campak
adalahpenyakityangsangatmudah

menulardanmengakibatkan komplikasi yang berat. Vaksin campak memiliki
efikasi kurang lebih 85%, sehingga masih terdapat anak-anakyang belum memiliki kekebalan dan menjadi kelompok rentan
terhadap penyakit campak.
Tabel 2. Jadwal Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun

Umur
18 bulan

Jenis
Imunisasi

Interval minimal setelah Imunisasi
dasar

DPT-HB-Hib

12 bulan dari DPT-HB-Hib 3

Campak

6 bulan dari Campak dosis pertama

Catatan:•Pemberian Imunisasi lanjutan pada baduta DPT-HB-Hib dan
Campak dapat diberikan dalam rentang usia 18-24 bulan•

Baduta

yang

telah

lengkap

Imunisasi

dasar

dan

mendapatkan Imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib dinyatakan
mempunyai status Imunisasi T3.
Hasil

serologi

Campaksebelum

dilakukan

Imunisasi

campak pada anak sekolah dasar diketahui titer antibodi
terhadap campak adalah 52,60% – 65,56%. Setelah Imunisasi
campak pada BIAS diketahui titer antibodi meningkat menjadi
96.69% - 96.75% (SRH, 2009).
Hasil serologi Difteri

sebelum dilakukan Imunisasi difteri

pada anak sekolah dasar diketahui titer antibodi adalah 20.13%– 29,96% setelah Imunisasi difteri pada BIAS diketahui titerantibodi meningkat menjadi 92.01% - 98.11% (SRH, 2011).

- 40 -

Tabel 3. Jadwal Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah Dasar

Sasaran

Imunisasi

Waktu Pelaksanaan

CampakAgustusDT

NovemberKelas 2 SD

Td

NovemberKelas 5 SD

Td

NovemberKelas 1 SD

Catatan•Anak usia sekolah dasar yang telah lengkap Imunisasi dasar
danImunisasi lanjutan DPT-HB-Hib serta mendapatkan

Imunisasi

DT

dan

Td

dinyatakan

mempunyai

statusImunisasi T5.
Tabel 4. Imunisasi Lanjutan pada Wanita Usia Subur (WUS)

StatusImunisasi
T1

Interval Minimal
Pemberian-T2

4 minggu setelah T1

3 tahunT3

6 bulan setelah T2

5 tahunT4

1 tahun setelah T3

10 tahun

T5

1 tahun setelah T4

Lebih dari 25 tahun

Masa Perlindungan-

Catatan:•Sebelum Imunisasi, dilakukan penentuan status Imunisasi
T (screening) terlebih dahulu, terutama pada saat pelayanan
antenatal.

•

Pemberian Imunisasi Td tidak perlu diberikan, apabila status
T sudah mencapai T5, yang harus dibuktikan dengan buku
Kesehatan Ibu dan Anak, kohort dan/atau rekam medis.

2.

Imunisasi Tambahan
Yang termasuk dalam kegiatan Imunisasi Tambahan adalah:a.

Backlog fighting
Merupakan

upaya

aktif

di

tingkatPuskesmas

untuk

melengkapi Imunisasi dasar pada anak yang berumur di bawahtigatahun. Kegiatan ini diprioritaskan untuk dilaksanakan didesa yang selama dua tahun berturut-turut tidak mencapaiUCI.

- 41 -b.

Crash program
Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Puskesmas yangditujukan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara
cepat untuk mencegah terjadinya KLB. Kriteria pemilihan daerahyang akan dilakukan crash program adalah:
1)Angka kematian bayi akibat PD3I tinggi;

2)

Infrastruktur (tenaga, sarana, dana) kurang; dan

3)

Desa yang selama tiga tahun berturut-turut tidak mencapai
UCI.
Crash program bisa dilakukan untuk satu atau lebih jenis

Imunisasi, misalnya campak, atau campak terpadu dengan
polio.
c.

Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
Merupakan kegiatan Imunisasi massal yang dilaksanakan
secara serentak di suatu negara dalam waktu yang singkat. PIN
bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran suatu
penyakit dan meningkatkan herd immunity (misalnya polio,
campak, atau Imunisasi lainnya). Imunisasi yang diberikan pada
PIN diberikan tanpa memandang status Imunisasi sebelumnya.

d.

Cath Up Campaign (Kampanye)
Merupakan kegiatan Imunisasi Tambahan massal yangdilaksanakan serentak pada sasaran kelompok umur dan
wilayah tertentu dalam upaya memutuskan transmisi penularanagent (virus atau bakteri) penyebab PD3I. Kegiatan ini biasa
dilaksanakan pada awal pelaksanaan kebijakan pemberian
Imunisasi, seperti pelaksanaan jadwal pemberian Imunisasibaru.

- 42 -e.

Sub PIN
Merupakan

kegiatanserupadenganPIN

tetapidilaksanakan pada wilayah terbatas (beberapa provinsi atau
kabupaten/kota).
f.

Imunisasi dalam Penanggulangan KLB (Outbreak Response
Immunization/ORI)
Pedoman pelaksanaan Imunisasi dalam penanganan KLB
disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit masingmasing.

3.

Imunisasi Khususa.

Imunisasi Meningitis Meningokokus
1)

Meningitis meningokokus adalah penyakit akut radang
selaput

otak

yang

disebabkanolehbakteri

Neisseriasatupenyebabutama

meningitidis.
2)

Meningitis

merupakansalahkesakitan dan kematian di seluruh dunia. Case fatality
rate-nya melebihi 50%, tetapi dengan diagnosis dini, terapi
modern dan suportif, case fatality rate menjadi 5-15%.
3)

Pencegahan

dapat

dilakukan

denganprofilaksis

untukorang-orang

yang

Imunisasidankontakdengandiberikan

kepadapenderita meningitis dan carrier.
4)

Imunisasi

meningitis

meningokokus

masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke negara
endemis meningitis, yang belum mendapatkan Imunisasi
meningitis atau sudah habis masa berlakunya (masaberlaku 2 tahun).
5)

Pemberian Imunisasi meningitis meningokokus diberikan
minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum keberangkatan.
Setelahdivaksinasi,orang

tersebutdiberiICVyangmencantumkan tanggal pemberian Imunisasi.
6)

Bila Imunisasi diberikan kurang dari 14 (empat belas) harisejak keberangkatan ke negara yang endemis meningitis
atau ditemukan adanya kontraindikasi terhadap Vaksin
meningitis,

maka

harus

diberikan

profilaksis

denganantimikroba yang sensitif terhadap Neisseria Meningitidis.
7)

Bagi

yang

datangatau

melewati

negaraterjangkit

meningitis harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin (ICV)- 43 -

yang masih berlaku sebagai bukti bahwa mereka telahmendapat Imunisasi meningitis.
b.

Imunisasi Yellow Fever (Demam Kuning)1)

Demam kuning adalah penyakit infeksi virus akut dengan
durasi pendek masa inkubasi 3 (tiga) sampai dengan 6(enam) hari dengan tingkat mortalitas yang bervariasi.
Disebabkan

oleh

virus

demam

kuning

dari

genus

Flavivirus, famili Flaviviridae, vektor perantaranya adalah
nyamuk Aedes aegypti.
2)Icterussedang kadang ditemukan pada awal penyakit.

Setelah remisi singkat selama beberapa jam hingga 1 (satu)
hari,beberapa

kasus

intoksikasi

yang

perdarahansepertiberkembang

lebih

berat

menjadiditandaiepistaksis

stadiumdengan(mimisan),gejalaperdarahan

ginggiva, hematemesis (muntah seperti warna air kopi atauhitam), melena, gagal ginjal dan hati, 20%-50% kasus
ikterus berakibat fatal.
3)

Secarakeseluruhan

mortalitas

kasus

di

kalanganpenduduk asli di daerah endemis sekitar 5% tapi dapat
mencapai 20% - 40% pada wabah tertentu.
4)

Pencegahan dapat dilakukan dengan Imunisasi demam
kuning yang akan memberikan kekebalan efektif bagi
semua orang yang akan melakukan perjalanan berasal darinegara atau ke negara/daerah endemis demam kuning.

5)

Vaksin demam kuning efektif memberikan perlindungan
99%. Antibodi terbentuk 7-10 hari sesudah Imunisasi danbertahan seumur hidup.

6)

Semua orang yang melakukan perjalanan, berasal darinegara atau ke negara yang dinyatakan endemis demam
kuning (data negara endemis dikeluarkan oleh WHO yangselalu di update) kecuali bayi di bawah 9 (sembilan) bulan
dan ibu hamil trimester pertama harus diberikan Imunisasi
demam

kuning,dan

dibuktikan

denganInternational

Certificate of Vaccination (ICV).
7)

Bagi yang datang atau melewati negara terjangkit demam
kuning harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin (ICV)yang masih berlaku sebagai bukti bahwa mereka telah- 44 -

mendapat Imunisasi demam kuning. Bila ternyata belum
bisa menunjukkan ICV (belum diImunisasi), maka terhadap
mereka harus dilakukan isolasi selama 6
dilindungi

darigigitannyamuk(enam)

sebelumhari,diijinkan

melanjutkan perjalanan mereka. Demikian juga mereka
yang surat vaksin demam kuningnya belum berlaku,
diisolasi sampai ICVnya berlaku.
8)

Pemberian Imunisasi demam kuning kepada orang yangakan menuju negara endemis demam kuning selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berangkat, bagi yang
belum pernah diImunisasi. Setelah divaksinasi, diberi ICV
dan tanggal pemberian vaksin dan yang bersangkutan
setelah itu harus menandatangani di ICV. Bagi yang belum
dapat

melakukan tanda tangan

menandatanganinyaorang(anak-anak), maka yang

tua

yang

mendampingi

bepergian.
c.

Imunisasi Rabies
1)

Penyakit anjing gila atau dikenal dengan nama rabies
merupakan suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf
pusat yang disebabkan oleh virus rabies yangditularkan

oleh anjing, kucing dan kera.
2)

Penyakit ini bila sudah menunjukkan gejala klinis padahewan dan manusia selalu diakhiri dengan kematian,sehingga mengakibatkan timbulnya rasa cemas dan takut
bagi orang-orang yang terkena gigitan dan kekhawatiranserta keresahan bagi masyarakat pada umumnya. Vaksinrabiesdapat

mencegahkematianpadamanusiabila

diberikan secara dini pasca gigitan.
3)

Vaksin anti rabies (VAR) manusia diberikan kepada seluruh
kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) yang berindikasi,
sehingga

kemungkinan

kematian

akibatrabiesdapat

dicegah.
d.

Imunisasi Polio
1)

Polio adalah penyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh
virus Polio liar
kematianyang dapat menimbulkan kecacatan atau

- 45 -

2)

Pencegahan dapat dilakukan dengan Imunisasi untuk
orang-orang yang kontak dengan penderita polio dan
carrier.

3)

ImunisasiPoliodiberikan

kepada

orang

yang

belum

mendapat Imunisasi dasar lengkap pada bayi atau tidakbisa menunjukkan catatan Imunisasi/buku KIA, yang akanmelakukan perjalanan ke negara endemis atau terjangkit
polio.

Imunisasi diberikan minimal 14 (empat belas) harisebelum keberangkatan, dan dicatatkan dalam sertifikat
vaksin (International Certificate of Vaccination).
4)

Bagi yang datang dari negara endemis atau terjangkit polio
atau transit lebih dari 4 minggu di negara endemis polio
harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin (International
Certificate of Vaccination) yang masih berlaku sebagai bukti
bahwa mereka telah mendapat Imunisasi polio.

B.

Imunisasi Pilihan
Imunisasi pilihan adalah Imunisasi lain yang tidak termasuk dalam
Imunisasi program, namun dapat diberikan pada bayi, anak, dan dewasa
sesuai dengan kebutuhannya dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sesuai dengan kebutuhan program, Menteri dapat menetapkan jenis
Imunisasi

pilihanrekomendasi

darimenjadiImunisasi

ITAGI.

Dalam

programmembuatsetelahmendapatrekomendasi,

ITAGI

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1.

Beban penyakit (burden of disease);

2.

Penilaian Vaksin, yang terdiri dari: kemampuan vaksin untuk
menimbulkan

kekebalanketersediaan

vaksin(efficacy),yangkeamananterus

vaksinmenerus(safety),(sustainable),keterjangkauan harga (affordable);3.

Cost effectiveness dari vaksin;

4.

Memperkuat kesehatan Nasional (National Health Security), setelahdilakukan analisis terhadap manfaat yang didapat dari vaksin ini
terhadap kesehatan masyarakat (Public Health Impact Analysis)sehingga sudah menjadi prioritas untuk diberikan; dan

5.

Kesinambungan pembiayaan.

- 46 -

Introduksi Imunisasi Pilihan ke dalam Imunisasi Program dapat
diawali dengan kampanye atau demonstrasi program di lokasi terpilih
sesuai dengan epidemiologi penyakit.
Beberapa vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan Imunisasi
Pilihan saat ini adalah;
1.

Vaksin Measles, Mumps, Rubela :a.

Vaksin MMR

bertujuan

untuk mencegah Measles (campak),Mumps (gondongan) dan Rubela merupakan vaksin kering yangmengandung virus hidup, harus disimpan padasuhu 2–80C

atau lebih dingin dan terlindung dari cahaya.
b.

Vaksin harus digunakan dalam waktu 1(satu)

jam setelahdicampur dengan pelarutnya, tetap sejuk dan terhindar dari
cahaya, karena setelah dicampur vaksin sangat tidak stabil dan
cepat kehilangan potensinya pada temperatur kamar.
c.

Rekomendasi:
1)

Vaksin MMR harus diberikan sekalipun ada riwayat infeksi
campak, gondongan dan rubela atau sudah mendapatkan
Imunisasi campak.

2)

Anak

denganpenyakitkronissepertikistikfibrosis,kelainan jantung bawaan, kelainan ginjal bawaan, gagal
tumbuh, sindrom Down.
3)

Anak berusia ≥ 1 tahun yang berada di

day care centre,

family day care dan playgroups.
4)d.

Anak yang tinggal di lembaga cacat mental.

Kontra Indikasi:
1)

Anak dengan penyakit keganasan yang tidak diobati atau
dengan gangguan imunitas, yang mendapat pengobatan
dengan imunosupresif atau terapi sinar atau mendapat
steroid dosis tinggi (ekuivalen dengan 2 mg/kgBB/hariprednisolon)

2)

Anak dengan alergi berat (pembengkakan pada mulut atau
tenggorokan, sulit bernapas, hipotensi dan syok) terhadap
gelatin atau neomisin

3)

Pemberian MMR harus ditunda pada anak dengan demam
akut, sampai penyakit ini sembuh

4)Anak yang mendapat vaksin hidup yang lain (termasuk
BCG dan vaksin virus hidup) dalam waktu 4 minggu. Pada

- 47 -

keadaan ini Imunisasi MMR ditunda lebih kurang 1 bulan
setelah Imunisasi yang terakhir. Individu dengan tuberkulin
positif akan menjadi negatif setelah pemberian vaksin.
5)

Wanita hamil tidak dianjurkan mendapat Imunisasi MMR(karena komponen rubela) dan dianjurkan untuk tidak
hamil selama 3 bulan setelah mendapat suntikan MMR.

6)

Vaksin MMR tidak boleh diberikan dalam waktu 3 bulan
setelah pemberian imunoglobulin atau transfusi darah yangmengandung imunoglobulin (whole blood, plasma). Dengan
alasan yang sama imunoglobulin tidak boleh diberikan
dalam waktu 2 minggu setelah vaksinasi.

7)

Defisiensi imun bawaan dan didapat (termasuk infeksi HIV).
Sebenarnya HIV bukan kontra indikasi, tetapi pada kasus
tertentu, dianjurkan untuk meminta petunjuk pada dokter
spesialis anak (konsultan).

e.

Dosis:
Dosis tunggal 0,5 ml suntikan secara intra muskular atau
subkutan dalam.

f.

Jadwal:1)

Diberikan pada usia 12–18 bulan.

2)

Pada populasi dengan insidens penyakit campak dini yangtinggi, Imunisasi MMR dapat diberikan pada usia 9(sembilan) bulan.

2.

Vaksin Tifoida.

Vaksin tifoid polisakarida parenteral
1)

Susunan vaksin polisakarida: setiap 0,5 ml mengandung
kuman Salmonella typhii; polisakarida 0,025 mg; fenol dan
larutan bufer yang mengandung natrium klorida, disodium
fosfat, monosodium fosfat.

b.

2)

Penyimpanan pada suhu 2 – 80C, jangan dibekukan

3)

Kadaluwarsa dalam 3 tahun

Rekomendasi:
Vaksin Polisakarida Parenteral diberikan untuk anak usia
≥ 2 tahun.

c.

Kontra Indikasi:
1)

Alergi terhadap bahan-bahan dalam vaksin.

- 48 -

2)

Pada saat demam, penyakit akut maupun penyakit kronik
progresifd.

Dosis dan Jadwal:
1)

Dosis 0,5 ml suntikan secara intra muskular atau subkutan
pada daerah deltoid atau paha

2)

Imunisasi ulangan tiap 3 tahun

3)

Daya proteksi vaksin ini hanya 50%-80%, walaupun telahmendapatkan Imunisasi tetap dianjurkan untuk memilihmakanan dan minuman yang higienis

3.

Vaksin Variselaa.

Vaksin virus hidup varisela-zoster yang dilemahkan terdapat
dalam bentuk bubuk keringb.

Penyimpanan pada suhu 2–80Cc.

Vaksin dapat diberikan bersama dengan vaksin MMR (MMR/V)d.

Infeksi setelah terpapar apabila telah diImunisasi dapat terjadi
pada 1%-2% kasus setahun, tetapi infeksi umumnya bersifat
ringane.

Rekomendasi:
1)

Vaksin diberikan mulai umur masuk sekolah (5 tahun)

2)

Pada anak ≥ 13 tahun vaksin dianjurkan untuk diberikan
dua kali selang 4 minggu

3)

Pada keadaan terjadi kontak dengan kasus varisela, untuk
pencegahan vaksin dapat diberikan dalam waktu 72 jam
setelahpenularan(denganpersyaratan:

kontakdipisah/tidak berhubungan)f.

Kontra Indikasi:
1)

Demam tinggi

2)

Hitung limfosit kurang dari 1200/µl atau adanya bukti
defisiensi imun selular seperti selama pengobatan induksi
penyakit keganasan atau fase radioterapi

3)

Pasienyang

mendapat

pengobatan

dosis

tinggikortikosteroid (2 mg/kgBB per hari atau lebih)
4)g.

Alergi neomisin

Dosis dan Jadwal:
Dosis 0,5 ml suntikan secara subkutan, dosis tunggal.

4.

Vaksin Hepatitis Aa.

Vaksin dibuat dari virus yang dimatikan (inactivated vaccine).

- 49 -

b.

Pemberian bersama vaksin lain tidak mengganggu respon imun
masing-masing vaksin dan tidak meningkatkan frekuensi efek
samping.

c.

Rekomendasi:
1)

Populasi risiko tinggi tertular Virus Hepatitis A (VHA).

2)

Anak usia ≥ 2 tahun, terutama anak di daerah endemis.
Pada usia >2 tahun antibodi maternal sudah menghilang.
Di lain pihak, kehidupan sosialnya semakin luas dan
semakin tinggi pula paparan terhadap makanan dan
minuman yang tercemar.

3)

Pasien Penyakit Hati Kronis, berisiko tinggi hepatitis
fulminan bila tertular VHA.

4)

Kelompok lain: pengunjung ke daerah endemis; penjamah
makanan; anak usia 2–3 tahun di Tempat Penitipan Anak
(TPA); staf TPA; staf dan penghuni institusi untuk cacat
mental; pria homoseksual dengan pasangan ganda; pasien
koagulopati;

pekerjadenganprimata;stafbangsalneonatologi.
d.

Kontra Indikasi:
Vaksin VHA tidak boleh diberikan kepada individu yangmengalami reaksi berat sesudah penyuntikan dosis pertamae.

Dosis dan Jadwal:
1)

Dosis vaksin bervariasi tergantung produk dan usia resipien

2)

Vaksin diberikan 2 kali, suntikan kedua atau booster
bervariasi antara 6 sampai 18 bulan setelah dosis pertama,
tergantung produk

3)
5.

Vaksin diberikan pada usia ≥ 2 tahun

Vaksin Influenzaa.

Vaksin influenza mengandung virus yang tidak aktif (inactivatedinfluenza virus).

b.

Vaksin influenza mengandung antigen dari dua sub tipe virusc.

influenza A dan satu sub tipe virus influenza B, subtipenya
setiaptahun

direkomendasikan

oleh

WHO

berdasarkan

surveilans epidemiologi seluruh dunia.
d.

Untuk menjaga agar daya proteksi berlangsung terus-menerus,
maka perlu dilakukan vaksinasi secara teratur setiap tahun,
menggunakan vaksin yang mengandung galur yang mutakhir.

- 50 -e.

Vaksin influenza inaktif aman dan imunogenesitas tinggi.

f.

Vaksin influenza harus disimpan

dalam Vaccine Refrigerator

dengan suhu 2º- 8ºC. Tidak boleh dibekukan.
g.

Rekomendasi:
1)

Semua orang usia ≥ 65 tahun

2)

Anak dengan penyakit kronik seperti asma, diabetes,penyakit ginjal dan kelemahan sistem imun

3)

Anak dan dewasa yang menderita penyakit metabolik
kronis,termasukdiabetes,penyakit

disfungsi

ginjal,hemoglobinopati dan imunodefisiensi
4)

Orang yang bisa menularkan virus influenza ke seseorangyangberisikotinggimendapatkomplikasi

yangberhubungan dengan influenza, seperti petugas kesehatandanpetugasditempatperawatandanorang-orang

sekitarnya, semua orang yang kontak serumah, pengasuh
anak usia 6–23 bulan, dan orang-orang yang melayani atau
erat dengan orang yang mempunyai risiko tinggi
5)

Imunisasi influenza dapat diberikan kepada anak sehat usia
6–23 bulanh.

Kontra Indikasi
1)Individu

denganhipersensitif

anafilaksis

terhadap

pemberian vaksin influenza sebelumnya dan protein telur
jangan diberi vaksinasi influenza
2)

Termasuk ke dalam kelompok ini seseorang yang setelahmakan telur mengalami pembengkakan bibir atau lidah,
atau mengalami distres nafas akut atau pingsan

3)

Vaksin influenza tidak boleh diberikan pada seseorang yangsedang menderita penyakit demam akut yang berati.

Jadwal dan Dosis
1)

Dosis untuk anak usia kurang dari 2 tahun adalah 0,25 ml
dan usia lebih dari 2 tahun adalah 0,5 ml

2)

Untuk anak yang pertama kali mendapat vaksin influenza
pada usia ≤ 8 tahun, vaksin diberikan 2 dosis denganselang waktu minimal 4 minggu, kemudian Imunisasi
diulang setiap tahun

3)

Vaksin influenza diberikan secara suntikan intra muskular
di otot deltoid pada orang dewasa dan anak yang lebih

- 51 -

besar,

sedangkan

untuk

bayi

diberikan

di

paha

anterolateral
4)

Pada anak atau dewasa dengan gangguan imun, diberikan
dua (2) dosisdengan jarak interval minimal 4 minggu, untuk
mendapatkan antibodi yang memuaskan

5)Bila anak usia ≥ 9 tahun cukup diberikan satu kali saja,
teratur, setiap tahun satu kali

6.

Vaksin Pneumokokus
Terdapatdua

pneumokokus

macam

vaksinpolisakaridapneumokokus(Pneumococcal

yaitu

vaksinPolysacharide

Vaccine/PPV) dan vaksin pneumokokus konyugasi (Pneumococcal
Conjugate Vaccine/PCV).
Tabel 5. Perbandingan PPV dan PCV

Pneumococcal Conjugate Vaccine

Pneumococcal Polysacharide
VaccinePolisakarida bakteri
T-independent antigen
Kurang imunogenik pada anak
<2 tahun, rekomendasi untuk
usia >2 tahun
Imunitas jangka pendek, tidak
ada respon booster
PPV 23 : 14, 6B, 19F, 18C, 23F,
4, 9V, 19A, 6A, 7F, 3, 1, 9N,
22F, 18B, 15C, 12F, 11A, 18F,
33F, 10A, 38, 13

Konjugasi polisakarida denganprotein difteri
T-dependent
Kurang imunogenik pada anakusia <2 tahun
Mempunyai memori jangka
panjang, respon booster positif
PCV 10: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F,
23F, 1, 5, dan 7F
PCV 13: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F,
23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, dan 19A

Rekomendasi:a.

Vaksin Pneumokokus polisakarida (PPV) diberikan pada:1)

Lansia usia > 65 tahun

2)

Anak usia > 2 tahun yang mempunyai risiko(Invasive

Pneumococcal

Disease)

yaitu

anak

asplenia (kongenital atau didapat), penyakit
splenic dysfunction

tinggiIPD

dengansickle cell,dan HIV. Imunisasi diberikan dua

minggu sebelum splenektomi
3)

Pasien usia > 2 tahun dengan imunokompromais yaitu
HIV/AIDS,

sindrom nefrotik, multipel mieloma, limfoma,

penyakit Hodgkin, dan transplantasi organ

- 52 -

4)

Pasien usia > 2 tahun dengan imunokompeten yangmenderita penyakit kronis yaitu penyakit paru atau ginjal
kronis, diabetes

5)b.

Pasien usia > 2 tahun kebocoran cairan serebrospinal

Vaksin Pneumokokus konyugasi (PCV) direkomendasikan pada:
1)

Semua anak sehat usia 2 bulan – 5 tahun;

2)

Anak dengan risiko tinggi IPD termasuk anak dengan
asplenia baik kongenital atau didapat, termasuk anak
dengan penyakit sicklecell, splenic dysfunction dan HIV.
Imunisasi diberikan dua minggu sebelum splenektomi;

3)

Pasien dengan imunokom promais yaitu HIV/AIDS, sindrom
nefrotik, multipel mieloma, limfoma, penyakit Hodgkin, dantransplantasi organ;

4)

Pasien dengan imunokompeten yang menderita penyakit
kronis yaitu penyakit paru atau ginjal kronis, diabetes;

5)

Pasien kebocoran cairan serebrospinal; dan

6)

Selain itu juga dianjurkan pada anak yang tinggal di rumahyang huniannya padat, lingkungan merokok, di pantiasuhan dan sering terserang akut otitis media

7)

Jadwal dan Dosis:a)Vaksin PCV diberikan pada bayi umur 2, 3 bulan dan
12 bulan;b)Pemberian PCV minimal umur 6 minggu;c)Interval antara dosis pertama dan kedua 4 minggu;dand)Apabila anak datang tidak sesuai jadwal pemberian
Imunisasi

pneumokokus

konyugasi

yang

telah

ditetapkan maka jadwal dan dosis seperti pada tabel
berikut ini:
Tabel 6.

Jadwal dan Dosis Vaksin Pneumokokus Konyugasi (PCV)
untuk Anak Datang di Luar Jadwal Imunisasi

Imunisasi
Jika anak
belum
mendapatkan
Imunisasi PCV
pada usia 2
dan 3 bulan

Dosis vaksinyang diberikan

Interval

2 dosisMinimal 1
Imunisasi dasar bulan
PCV sampai
usia 11 bulan

Keterangan
tambahanDosis ketiga
diberikan
dengan interval
minimal 2bulan dari dosiskedua

- 53 -

7.

Jika anak di
atas usia 12
bulan belum
pernahmendapatImunisasi PCV

2 dosis sampai
usia 24 bulan

Jika anak
belum
mendapatkan
Imunisasi PCV
lanjutan (dosis
ketiga) padausia 12 bulan

1 dosisImunisasi
lanjutan PCV(dosis ketiga)
sampai usia 24
bulan

Minimal 1 Tidak perlu
bulandosis ketiga

Vaksin Rotavirus
Terdapat dua jenis Vaksin Rotavirus (RV) yang telah ada dipasaran yaitu vaksin monovalent dan pentavalent.
a.

Vaksin monovalent oral berasal dari human RV vaccine RIX
4414, dengan sifat berikut:
1)

Live, attenuated, berasal dari human RV/galur 89 – 12.

2)

Monovalen, berisi RV tipe G1, P1A (P8), mempunyai
neutralizing epitope yang sama dengan RV tipe G1, G3, G4
dan G9 yang merupakan mayoritas isolat yang ditemukan
pada manusia.

3)

Vaksin diberikan secara oral

dengan dilengkapi bufer

dalam kemasannya.
4)

Pemberian dalam 2 dosis pada usia 6–12 minggu denganinterval 8 minggu.

b.

Vaksin pentavalent oral merupakan kombinasi dari strain yangdiisolasi dari human dan bovine yang bersifat:
1)

Live, attenuated, empatreassortant berasal dari human
G1,G2,G3 dan G4 serta bovine P7. Reassortant kelima
berasal dari bovine G6P1A(8).

2)

Pemberian dalam 3 (tiga) dosis dengan interval 4– 10minggu sejak pemberian dosis pertama.
3)

Dosis

pertamadiberikan

umur

2bulan.

Vaksinini

maksimal diberikan pada saat bayi berumur 8 bulan.
Pemberian vaksin rotavirus diharapkan selesai pada usia 24
minggu.

- 54 -

8.

Vaksin Japanese Ensephalitisa.

Vaksin diberikan secara serial dengan dosis 1 ml secarasubkutan pada hari

ke 0,7 danke

28. Untuk anak yang

berumur 1–3 tahun dosis yang diberikan masing-masing 0,5 ml
dengan jadwal yang sama.
b.

Booster diberikan pada individu yang berisiko tinggi dengan
dosis 1 ml tiga tahun kemudian9.

Vaksin Human Papillomavirus (HPV)a.

Vaksin HPV yang telah beredar di Indonesia dibuat dengan
teknologi rekombinan. Vaksin HPV berpotensi untuk mengurangi
angka morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan
infeksi HPV. Terdapat dua jenis vaksin HPV yaitu:b.

1)

Vaksin bivalen (tipe 16 dan 18)

2)

Vaksin quadrivalen (tipe 6, 11, 16 dan 18)

Vaksin HPV mempunyai efikasi 96–98% untuk mencegah kanker
leher rahim yang disebabkan oleh HPV tipe 16/18.

c.

Rekomendasi:
Imunisasi

vaksinHPVdiperuntukkan

pada

anak

perempuan sejak usia >9 tahun.
d.

Dosis dan Jadwal:
1)

Dosis 0,5 ml, diberikan secara intra muskular pada daerah
deltoid2)

Vaksin HPV bivalen, jadwal pemberian dengan interval 0,1
dan 6 bulan pada anak usia 9 - 25 tahun

3)

Vaksin HPV quadrivalen:a)

Jadwal pemberian dengan interval 0 dan 12 bulan
pada anak usia 9 - 13 tahunb)

Jadwal pemberian dengan interval 0,2 dan 6 bulan
pada anak usia > 13 - 45 tahun

10.

Vaksin Herpes Zostera.

Vaksin Herpes Zoster bertujuan untuk mencegah penyakit
Herpes zoster dan nyeri pasca herpes (NPH). Herpes zoster
adalah penyakit infeksi akibat reaktivasi dari virus cacar air(Virus Varicella Zoster) yang menyerang saraf dan biasanya
ditandai dengan ruam kulit.

b.

Setelah dilarutkan vaksin harus segera disuntikkan ke pasien(tidak boleh lebih dari 30 menit setelah vaksin dilarutkan)

- 55 -c.

Posologi:
Sediaan bentuk serbuk terlipofilisasi dari Virus Varicella
Zoster yang dilemahkan dari anak yang terkena varicella secara
alamiah. Saat akan digunakan direkonstitusi/dilarutkan dengan
pelarut yang disediakan.

d.

Indikasi:
Untuk individu usia 50 tahun ke atas, imunokompeten
dengan atau tanpa episode zoster

dan histori cacar

airsebelumnyae.

Dosis :
Diberikan satu kali vaksinasi (dosis tunggal 0,65 ml/dosis)
dilenganatas

secarasubkutan.

Durasiperlindungan

berdasarkan penelitian sampai 10 tahun.
f.

11.

Kontra Indikasi :1)

Riwayat alergi terhadap komponen vaksin gelatin, neomisin

2)

Penekanan/penurunan sistem imun

3)

Tuberkolosis aktif yang tidak diterapi

4)

Kehamilan

Vaksin Hepatitis Ba.

Vaksin Hepatitis B bertujuan untuk memberikan perlindungan
danmengurangi insiden timbulnya penyakit hati kronik dan
karsinoma hati.

b.

Setelah dilarutkan vaksin harus segera disuntikkan ke pasien(tidak boleh lebih dari 30 menit setelah vaksin dilarutkan)c.

Posologi:
VaksinHepatitisB

mengandung

HbsAg

yang

telah

dimurnikan (vaksin DNA rekombinan).
d.

Indikasi:
Vaksin Hepatitis B diberikan kepada kelompok individu
dengan risiko tinggi tertular Hepatitis B, diantaranya adalah :1)

Petugas kesehatan atau pekerja lainnya yang berisikoterhadap paparan darah penderita Hepatitis B

2)Pasien hemodialisis

3)

Pasienyang

membutuhkantransfusi

darah

maupunkomponen darah
4)

Individu yang memiliki keluarga dengan riwayat Hepatitis B

- 56 -

5)

Kontak atau hubungan seksual dengan karier Hepatitis B
atau Hepatitis B akut

6)

Turis yang bepergian ke daerah endemik Hepatitis B

7)Pengguna obat-obatan suntik

8)

Populasi berisiko secara seksual

9)

Pasien dengan penyakit hati kronik

10) Pasien yang berencana melakukan transplantasi organe.

Dosis :
Vaksin Hepatitis B diberikan dalam 3 dosis, yaitu padabulan ke-0, 1 dan 6 atau sesuai dengan petunjuk produsen
vaksin. Diberikan di lengan atas secara intra muskular.

f.

Kontra Indikasi :1)

Riwayat alergi terhadap ragi

2)

Riwayat efek simpang yang berat pada penyuntikan dosis
pertama12.

Vaksin Dengue
Vaksin Dengue adalah jenis virus dari group Flavivirus yangmempunya 4 sero tipr, Dengue1, Dengue2, Dengue3 dan Dengue4.
Kandidat vaksin yang yang dikembangkan berdasarkan Liveattenuated vaccine, Live recombinant vaccines, Subunit and inactived
vaccine. Saat ini yang sudah sampai fase 3 adalah Live attenuatedrecombinant vaccines baru dengan nama CYD dengue vaccine.
a.

Posologi:
1)

Live attenuated ,recombinant dengue serotype 1 virus

2)

Live attenuated ,recombinant dengue serotype 2 virus

3)

Live attenuated ,recombinant dengue serotype 3 virus

4)

Live attenuated ,recombinant dengue serotype 4 virusb.

Indikasi:c.

Dosis:
Vaksin Dengue terdiri dari powder dan pelarut, setiap dosis
0,5ML diberikan secara subkutan pada lengan .

d.

Kontra Indikasi :1)

Riwayat alergi terhadap ragi

2)

Riwayat efek simpang yang berat pada penyuntikan dosis
pertama

- 57 -e.

Imunogenesitas
Serokonversi sebesar 1005 terhadap masing-masing strain
virus dengue (D1-4).

f.

Reaksi KIPI
Pada penerima vaksin dengue CYD didapatkan 305 reaksi
lokal berupa nyeri, 40% reaksi sistemik berupa nyeri kepala,lemas, dan nyeri otot.

- 58 -BAB IIIPENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM
A.

Perencanaan
Perencanaan

harus

disusunsecaraberjenjang

mulai

dari

puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan pusat (bottom up). Perencanaan
merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga harus dilakukan
secara benar oleh petugas yang profesional.

Ketidaktepatan

dalamperencanaan akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program,tidak tercapainya target kegiatan, pemborosan keuangan negara

serta

hilangnya kepercayaan masyarakat. Perencanaan Imunisasi program,
meliputi:
1.

Penentuan Sasarana.

Sasaran Imunisasi Rutin
1)

Bayi pada Imunisasi Dasar
Jumlah bayi lahir hidup di tingkat Provinsi dan
Kabupaten dihitung/ditentukan berdasarkan angka yangdikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sasaran ini
digunakan untuk menghitung Imunisasi Hepatitis B, BCG
dan Polio1.
Jumlah bayi baru lahir di tingkat kecamatan dan desa
dapat dihitung sebagai berikut :Kecamatan :Jml bayi lahir hidup kecamatan thn lalu x Jml bayi kab/kota tahun ini
Jml bayi lahir hidup kab/kota tahun lalu

Desa/Kel:Jml bayi lahir hidup desa/kel tahun lalu x Jml bayi kecamatan tahun ini
Jml bayi lahir hidup kecamatan tahun lalu

ATAU
Desa = Pendataan sasaran per Desa
Jumlahbayiyang bertahan hidup (Surviving Infant)dihitung/ditentukan berdasarkan jumlah bayi baru lahir
dikurangi dengan jumlah kematian bayi yang didapat dariperhitungan angka kematian bayi (AKB) dikalikan dengan
jumlah bayi baru lahir.

Jumlah ini digunakan sebagai

sasaran Imunisasi bayi usia 2-11 bulan.

- 59 -

Surviving Infant (SI) =Jumlah bayi baru lahir – (AKB x Jumlah bayi baru lahir)2)Anak dibawah dibawah usia 2 tahun (Baduta) pada
Imunisasi lanjutana)Untuk sasaran Imunisasi lanjutan pada baduta samadengan jumlah Surviving Infant (SI) tahun lalu.

b)JumlahBadutadihitung/ditentukan

berdasarkan

jumlah Surviving infant (SI).
3)

Anak sekolah dasar pada Imunisasi lanjutan
Untuk sasaran Imunisasi lanjutan pada anak sekolah
dasar didapatkan dari data Kementerian Kesehatan

4)

Wanita Usia Subur (WUS) pada Imunisasi lanjutan
Batasan

Wanita Usia

Subur

WUS yang menjadi

sasaran Imunisasi lanjutan adalah antara 15-49 tahun.
JumlahsasaranWUS

inididapatkan

dari

data

Kementerian Kesehatan. Wanita usia subur terdiri dari
WUS hamil dan tidak hamil
WUS = 21,9% x Jumlah Pendudukb.

Sasaran Imunisasi Tambahan
Sasaran Imunisasi tambahan adalah kelompok resiko(golongan umur) yang paling beresiko terkenanya kasus. Jumlahsasaran didapatkan berdasarkan pendataan langsung.

c.

Sasaran Imunisasi Khusus
Sasaran Imunisasi khusus ditetapkan dengan keputusan
tersendiri (misalnya jemaah haji, masyarakat yang akan pergi ke
negara tertentu).

2.

Perencanaan Kebutuhan Logistik
Logistik Imunisasi terdiri dari vaksin, Auto Disable Syringe dansafety box. Ketiga kebutuhan tersebut harus direncanakan secara
bersamaan dalam jumlah yang berimbang (system bundling).
a.

Perencanaan VaksinDalammenghitung

jumlahkebutuhanvaksin,harus

diperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah sasaran, jumlah- 60 -

pemberian, target cakupan 100% dan indeks pemakaian vaksin
dengan memperhitungkan sisa vaksin (stok) sebelumnya.
Kebutuhan = {𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 100%
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉} – sisa stok

Indek Pemakaian vaksin (IP) adalah pemakaian rata–rata
setiap kemasan vaksin. Cara menghitung IP adalah dengan
membagi jumlah cakupan dengan jumlah vaksin yang dipakai.
IP = Jumlah cakupan / Jumlah vaksin yang dipakai
Untuk menentukan jumlah kebutuhan vaksin ini, makaperhitungan

IP vaksin harus dilakukan pada setiap level. IP

vaksin untuk kegiatan Imunisasi massal (BIAS atau kampanye)lebih besar dibandingkan dengan Imunisasi rutin diharapkansasaran berkumpul dalam jumlah besar pada satu tempat yangsama.
Untuk Tingkat Pusat, penyediaan vaksin ditambah 25% darikebutuhan satu tahun sebagai langkah antisipasi adanya
pelaksanaan Imunisasi tambahan dan atau kerusakan vaksin.
b.

Perencanaan Auto Disable Syringe
Alat suntik yang dipergunakan dalam pemberian Imunisasi
adalah alat suntik yang akan mengalami kerusakan setelahsekali pemakaian (Auto Disable Syringe/ADS).

Ukuran ADS

beserta penggunaannya terlihat seperti tabel berikut:
Tabel 7. Ukuran ADS dan Penggunaan

No

Ukuran ADS

1

0,05 ml2

0,5 ml3

5 ml

Penggunaan
Pemberian imunisasi BCG
Pemberian imunisasi DPT-HB-Hib, Campak,
DT, Td, dan IPV
Untuk melarutkan vaksin BCG dan Campak

Untuk Tingkat Pusat, berdasarkan sistem bundling makaperencanaan dan penyediaanADS mengikuti jumlah vaksin dan
indeks pemakaian vaksin.
c.

Perencanaan Safety Box
Safety box digunakan untuk menampung alat suntik bekas
pelayanan Imunisasi sebelum dimusnahkan. Safety box ukuran

- 61 -

2,5 liter mampu menampung 50 alat suntik bekas, sedangkan
ukuran 5 liter menampung 100 alat suntik bekas. Limbah
Imunisasi selain alat suntik bekas tidak boleh dimasukkan ke
dalam

safetybox.

Berdasarkan

sistembundlingmakapenyediaansafety box mengikuti jumlah ADS. Safety box yangsudah berisi alat suntik bekas tidak boleh disimpan lebih dari 2
x 24 jam.
d.

Perencanaan Kebutuhan Peralatan Cold Chain
Vaksin merupakan bahan biologis yang mudah rusak
sehingga harus disimpan pada suhu tertentu (pada suhu 2 s/d 8ºC untuk vaksin sensitif beku atau pada suhu -15 s/d -25 ºC
untuk vaksin yang sensitif panas).
Sesuaidengantingkatadministrasi,

makasaranacoldchain yang dibutuhkan adalah:: Coldroom, freeze room, Vaccine Refrigerator

Provinsi

dan freezer
Kabupaten/kota: Coldroom, Vaccine Refrigerator dan freezer

Puskesmas: Vaccine Refrigerator

Tabel 8. Jenis Standar Minimal Peralatan Program Imunisasi
JENIS
Provinsi
Kab/Kota
Puskesmas√√√
Voltage Stabilizer
Indikator pembekuan dan pemantau√√√
suhu panas√√
Alat pencatat suhu kontinyu√√√√
Thermometer√√√
ADS (autodisable syringe)√√√
Safety box√√
Kendaraan berpendingin khusus√√√
Komputer√√√
Tabung pemadam kebakaran√√√
Suku cadang√√√
Tool kits

Penentuan jumlah kapasitas Cold Chain harus dihitung
berdasarkan volume puncak kebutuhan vaksin rutin (maksimalstok) ditambah dengan kegiatan tambahan (bila ada).
Maksimal stok vaksin provinsi adalah 2 bulan kebutuhan
ditambah1

bulan

cadangan,kabupaten/kota

1

bulan

kebutuhan ditambah 1 bulan cadangan, Puskesmas 1 bulan
kebutuhan ditambah dengan 1 minggu cadangan.
Selain kebutuhan Vaccine Refrigerator dan freezer, harus
direncanakan juga kebutuhan vaksin carrier untuk membawa

- 62 -

vaksin ke

lapangan serta cool packsebagai penahan suhu

dingin dalam Vaksin carrier selama transportasi vaksin.
Cara perhitungan kebutuhan

Cold Chainadalah dengan

mengalikan jumlah stok maksimal vaksin (semua jenis vaksin)
dengan volume

setiap jenis vaksin, dan membandingkannya

dengan volume vaccine refrigerator/freezer.
Tabel 9. Volume Beberapa Jenis Vaksin/ Kemasan

Td 10 ds
DT 10 ds
Campak 10 ds
Campak 20 ds
Pelarut Campak 10 ds
Pelarut Campak 20 ds

Panjan
g
(cm)
11
11
12
12
8,5
9

Hepatitis B PID

16,6

15,2

11,9

Polio 10 ds
Polio 20 ds
Dropper Polio 10 dosis(10 pcs)
Dropper Polio 20 dosis(50 pcs)
BCG (Bio Farma)
Pelarut BCG(Bio Farma)
BCG 20 ds-SII (India)
Pelarut BCG SII (India)
BCG 20 ds-SSI(Denmark)
Pelarut BCG-SSIBCG GS
Pelarut BCG GS
Pentavalen 5 ds
IPV 5 ds
IPV 10 ds

8,5
17

3,6
8,5

4
3,8

8,5

3,6

7,6

11,8

9

8

849,6

-

-

8,6

3,5

11,1

334,11

200

1,671

8,5

3,5

7,8

232,05

200

1,16

18,5
14,5

9,8
6

5
7,3

906,5
635,1

1000
50

0,907
12,7

11,5

2,3

12,8

338,56

200

1,69

11,5
15
12,8
10,3

2,3
7.5
7
2,3

12,8
5
6
11,3

338,56562,5537,6267,70

10
1000
50
50

33,86
0,563
10,75
5,354

11,5

6

6

414

100

4,14

VaccineCara
adalahmenentukan

dengan(ruangan)

Tinggi(cm)

Volume
(cm3)

Total
Doses

cm3/
doses

4,5
4,5
5
4,8
3,5
3,8

4,5
4,5
5,5
5,5
8,5
11

222,75
222,75330316,8
252,88376,23002,6
1
122,4
549,10232,56
0

100
100
100
200
100
200

2,228
2,228
3,3
1,584
2,529
1.881

100

30,03

100
1000

1,224
0,549

-

-

volumemengukurpenyimpanan

Lebar
(cm)

vaccinelangsung
vaksin.

refrigerator/freezer

padabagiandalam

Volumebersihuntuk

penyimpanan vaksin adalah 70% dari total volume. Kegiatan
seperti BIAS, PIN, atau Outbreak Response Immunization (ORI)
juga harus diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan Cold
Chain.

- 63 -

3.

Perencanaan Pendanaan
Sumberpembiayaan

untuk

Imunisasi

dapat

berasaldaripemerintah dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuanperaturanbersumberdariadministrasi

perundang-undangan.

pemerintah

yaitu

tingkatberbeda-beda
pusat

Pembiayaanpadabersumber

tiap

dari

yang
tingkatAnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN), tingkat provinsi bersumber dari
APBN (dekon) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
provinsi, tingkat kabupaten/kota bersumber dari APBN (tugas
perbantuan) dan APBD kabupaten/kota berupa DAU (Dana AlokasiUmum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Pendanaan ini dialokasikan
dengan mengunakan formula khusus antara lain berdasarkan jumlah
penduduk, kapasitas fiskal, jumlah masyarakat miskin dan lainnya.
Di era desentralisasi, fungsi pemerintah pusat adalah dalammenjamin ketersediaan vaksin dan alat suntik dan safety box,
bimbingan

teknis,pedomanpengembangan,pemantauandanevaluasi, pengendalian kualitas, kegiatan TOT (training of trainer),advokasi, penelitian operasional dan KIE (Komunikasi, Informasi dan
Edukasi). Meskipun ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat
dalam mendukung Imunisasi dalam bentuk penyediaanvaksin danalat suntik ke seluruh kabupaten/kota sudah terbukti, dalambeberapa kasus, masih terjadi masalah dalam ketersediaan biaya
operasional yang seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah.
Situasi ini akan berdampak besar misalnya terjadinya KLB di
berbagai wilayah, khususnya di daerah rural dan miskin.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab
menyiapkan

biaya

operasional

untuk

pelaksanaan

pelayanan

Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi biaya:a.

transport dan akomodasi petugas;b.

bahan habis pakai;c.

penggerakan masyarakat; dand.

perbaikan serta pemeliharaan peralatan rantai vaksin dan
kendaraan Imunisasi.

e.

distribusi logistik dari kabupaten/kota sampai ke fasilitas
pelayanan kesehatan; danf.

pemusnahan limbah medis Imunisasi

- 64 -

Untuk kesuksesan kegiatan Imunisasi dalam pelaksanaan,
komoditas, teknis, dan keuangan maka setiap tingkat administrasi
memiliki tanggung jawab sebagai berikut:a.

Tanggung jawab ke bawah (Accountable down)
Pusat bertanggung jawab dalam penyediaan vaksin dan
sekaligus mendistribusikannya ke provinsi. Pusat bersama
Daerah bertanggung jawab dalam penyediaanlogistik lainnya.
Pendistribusian selanjutnya menjadi tanggung jawab daerah
secara berjenjang sesuai dengan kebijakan masing-masing
daerah. Daerah juga bertanggung jawab dalam penyediaan
sumber daya dan biaya pemeliharaan peralatan cold chain.

b.

Tanggung jawab setempat (Accountable at level)
Provinsidankabupaten/kota

bertanggung

jawab

menyediakan sumber daya untuk operasional dan beberapa
komponen investasi. Sistem desentralisasi telah menempatkan
kabupaten/kota

sebagaimengimplementasikan
mampu

menjaminaktor

kegiatan.

ketersediaanutama

Pemerintah
dana

dalam

Daerah

untuk

harus

mendukungkeberlangsungan program (biaya operasional, pemeliharaan dan
lainnya) melalui advokasi kepada para stakeholder.
c.

Tanggung jawab ke atas (Accountable up)
Puskesmas

sebagaiujung

tombakpelayanan,pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah daerah, kecuali
beberapa komoditas yang disuplai dari Pusat. Puskesmas
bertanggung

jawab

untuk

memberikan

laporanpertanggungjawaban ke kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
Diperlukan perencanaan yang komprehensif yang melibatkan
lintas sektor dan lintas program untuk mendukung keberlanjutan
kegiatan Imunisasi.

Perencanaan kegiatan Imunisasi memerlukan

informasi yang dapat menggambarkan situasi pencapaian Imunisasi
dan sumber daya yang ada saat ini dan juga tujuan yang akan
dicapai pada masa mendatang yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan. Perencanaan ini harus diikuti
denganpenyusunan

penganggaran

yang

dibutuhkan

merupakan satu kesatuan perencanaan yang komprehensif.

sehingga

- 65 -

B.

Penyediaan dan Distribusi Logistik
1.

Penyediaan Logistik
Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik
Imunisasi Program:a.

penyediaan vaksin,

b.

ADS,

c.

safety box, dand.

peralatan cold chain berupa:1)alat penyimpan Vaksin, meliputi cold room, freezer room,
vaccine refrigerator,dan freezer;

2)alat transportasi Vaksin, meliputi kendaraan berpendingin
khusus, cold box, vaccine carrier, cool pack, dan cold pack;dan

3)alat pemantau suhu, meliputi termometer, termograf, alatpemantau

suhu

beku,

alat

pemantau/mencatat

suhu

secara terus-menerus, dan alarm.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaanlogistik Imunisasi Program:a.

peralatan Cold Chain selain vaccine refrigerator, berupa cold box,
vaccine carrier, cool pack, cold pack, termometer, termograf, alatpemantau suhu beku, alat pemantau/pencatat suhu secara
terus-menerus, alarm, dan kendaraan berpendingin khusus;b.

peralatan pendukung Cold Chain;c.

Peralatan Anafilaktik;d.

DokumenPencatatan

Pelayanan

Imunisasi

sesuaidengankebutuhan; dane.

ruang untuk menyimpan peralatan Cold Chain dan logistik
Imunisasi lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan.
Untukmengatasikeadaantertentu

(KLB

atau

bencana)penyediaan vaksin dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.

Pendistribusian
Seluruh proses distribusi vaksin program dari pusat sampai
ketingkat pelayanan, harus mempertahankan kualitas vaksin tetap
tinggi agar mampu memberikan kekebalan yang optimal kepadasasaran.

- 66 -a.

Pusat ke Provinsi
1)

Penyedia vaksin bertanggung jawab terhadap seluruh
pengiriman vaksin dari pusat sampai ke tingkat provinsi.

2)

Dinas kesehatan provinsi mengajukan rencana jadwal
penyerapan vaksin alokasi provinsi yang dikirimkan kepada
Direktorat Jenderal yang membawahi bidang Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, tembusan
kepada Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan yangmembawahibidangPengendalian

Penyakitcq.

SubditImunisasi serta kepada penyedia vaksin paling lambat 10
hari kerja setelah alokasi vaksin diterima di provinsi.
3)

Vaksin akan dikirimkan sesuai jadwal rencana penyerapan
dan atau permintaan yang diajukan oleh dinas kesehatan
provinsi (tercantum dalam formulir 25 terlampir).

4)

Pengiriman

vaksin(terutama

bertahap (minimal dalaminterval

waktu

memperhatikan

dan

dua

jumlahtanggalBCG)

dilakukansecarakali pengiriman) denganyang

kadaluarsa

seimbangdandengankemampuanpenyerapan serta kapasitas tempat penyimpanan.
5)

Vaksin untuk kegiatan BIAS dikirimkan 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan atau sesuai permintaan.

6)

Vaksinalokasi

pusat

akan

dikirimkan

berdasarkan

permintaan resmi dari dinas kesehatan provinsi

yang

ditujukan kepada Direktorat Jenderal yang membawahi
bidang Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan cq.
Direkturyang membawahi bidang Imunisasi dengan

melampirkan

laporanmonitoringvaksin

pada

bulan

terakhir.
7)

Dalam setiap pengiriman vaksin harus disertakan dokumen
berupa:a)

SP(SuratPengantar)

untuk

vaksinalokasi

provinsi/SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) untuk
vaksin alokasi pusat (tercantum dalam formulir 22
terlampir).
b)

VAR (Vaccine Arrival Report) untuk setiap nomor batch
vaksin. (tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22
terlampir).

- 67 -c)

Copy

Certificate of Release (CoR) untuk setiap batch

vaksin8)

Wadah pengiriman vaksin berupa cold box disertai alat
untuk mempertahankan suhu dingin berupa :a)

Cool pack untuk vaksin Td, DT, Hepatitis B, dan DPTHB-Hib.

9)b)Cold pack untuk vaksin BCG dan Campak.

c)

Dry ice dan/atau cold pack untuk vaksin Polio.

Pelarut dan penetes dikemas pada suhu kamar terpisah
dengan vaksin (tanpa menggunakan pendingin).

10) Pada setiap cold box disertakan alat pemantau paparansuhu tambahan berupa:a)Indikator paparan suhu beku untuk vaksin

sensitif

beku (DT, Td, Hep.B dan DPT-HB-Hib).
b)b.

Indikator paparan suhu panas untuk vaksin BCG.

Provinsi ke Kabupaten/Kota
1)

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah
cara

diantaroleh

provinsi

atau

dasar

permintaan

dengandiambilolehkabupaten/kota.
2)

Dilakukanataskesehatan kabupaten/kota

resmi

dari

dinas

dengan mempertimbangkan

stok maksimum dan daya tampung tempat penyimpanan.
(tercantum dalam formulir 23 dan formulir 24 terlampir).
3)

Menggunakan cold box yang disertai alat penahan suhu
dingin berupa:a)

Cool pack untuk vaksin DT, Td, Hepatitis B PID dan
DPT-HB-Hib.

b)4)

Cold pack untuk vaksin BCG, Campak dan Polio.

Apabila vaksin sensitif beku dan sensitif panas ditempatkandalam satu wadah

maka pengepakannya menggunakan

cold box yang berisi cool pack.
5)

Dalam setiap pengiriman harus disertai dengan dokumen
berupa:a)

VAR(Vaccine Arrival

Report)yang mencantumkan

seluruh vaksin (tercantum dalam formulir 21 danformulir 22 terlampir).

- 68 -b)

SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) (tercantum dalam
formulir 21 dan formulir 22 terlampir).

6)

Pengepakan vaksin sensitif beku harus dilengkapi dengan
indikator pembekuan.

c.

Kabupaten/ Kota ke Puskesmas
1)

Dilakukan dengan cara diantar oleh kabupaten/kota atau
diambil oleh puskesmas.

2)

Dilakukan atas dasar permintaan resmi dari puskesmas
dengan mempertimbangkan stok maksimum

dan dayatampung penyimpanan vaksin (tercantum dalam formulir
23 dan formulir 24 terlampir).
3)

Menggunakan cold box atau vaccine carrier yang disertai
dengan cool pack.

4)

Disertai dengan dokumen pengiriman berupa Surat Bukti
Barang Keluar (SBBK) (tercantum dalam formulir 21 danformulir 22 terlampir) dan Vaccine Arrival Report (VAR)(tercantum dalam formulir 21 dan formulir 22 terlampir).

5)

Pada setiap cold box atau vaksin carrier disertai dengan
indikator pembekuan.

d.

Puskesmas ke Tempat Pelayanan
1)

Vaksin dibawa dengan menggunakan vaccine carrier yangdiisi coolpack dengan jumlah yang sesuai ke seluruh
fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas,
baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan
pelayanan Imunisasi program.

2)

Dilakukan dengan cara diantar olehPuskesmas atau
diambil oleh fasilitas pelayanan kesehatan atas dasar
permintaan resmi.

C.

Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik
Untuk menjaga kualitas vaksin tetap tinggi sejak diterima sampai
didistribusikan ketingkat berikutnya (atau digunakan), vaksin harus
selalu disimpan pada suhu yang telah ditetapkan, yaitu:
1.

Provinsia.

Vaksin Polio Tetes disimpan pada suhu -15°C s.d. -25°C padafreeze room atau freezer

- 69 -

Vaksin lainnya disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada cold roomb.

atau vaccine refrigerator
2.

Kabupaten/Kotaa.

Vaksin Polio Tetes disimpan pada suhu -15°C s.d. -25°C padafreezer
Vaksin lainnya disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada cold roomb.

atau vaccine refrigerator.
3.

Puskesmas
Semua vaksin disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada vaccinea.

refrigeratorb.

Khusus vaksin Hepatitis B, pada bidan desa disimpan padasuhu ruangan, terlindung dari sinar matahari langsung.
Tabel 10. Penyimpanan Vaksin
VAKSINPOLIOPROVINSI

KAB/KOTA
PKM/PUSTUMASA SIMPAN VAKSIN
1 BLN+1 BLN
1 BLN+1 MG
2 BLN+1 BLN-15°C s.d. -25 °C

Bides/UPK
1 BLN+ 1 MG

DPT-HB-Hib
DT
BCG
CAMPAK2°C s.d. 8°C

Td
IPV
Hepatitis B

Suhu ruang

Penyimpanan pelarut vaksin pada suhu 2°C s.d. 8°C atau pada suhu
ruang terhindar dari sinar matahari langsung. Sehari sebelum digunakan,pelarut disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C. Beberapa ketentuan yang harus
selalu diperhatikan dalam pemakaian vaksin secara berurutan adalah
paparan vaksin terhadap panas, masa kadaluwarsa vaksin, waktu
pendistribusian/penerimaan serta ketentuan pemakaian sisa vaksin.
1.

Keterpaparan Vaksin terhadap Panas
Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak(yang dinyatakan dengan perubahan

kondisi Vaccine Vial Monitor(VVM) A ke kondisi B) harus digunakan terlebih dahulu meskipun
masa kadaluwarsanya masih lebih panjang. Vaksin dengan kondisi
VVM C dan D tidak boleh digunakan

- 70 -

Gambar 2. Indikator VVM Pada Vaksin
Segi empat lebih terang dari lingkaran

Gunakan vaksin bila belum kadaluarsa
Segi empat berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran

Gunakan vaksin lebih dahulu bila belum kadaluarsa
Batas untuk tidak digunakan lagi :Segi empat berwarna sama dengan lingkaran
JANGAN GUNAKAN VAKSIN

Melewati Batas Buang :Segi empat lebih gelap dari lingkaran
JANGAN GUNAKAN VAKSIN

2.

Masa Kadaluarsa Vaksin
Apabila kondisi VVM vaksin sama, maka digunakan vaksin yanglebih pendek masa kadaluwarsanya (Early Expire First Out/EEFO).

3.

Waktu Penerimaan vaksin (First In First Out/ FIFO)
Vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan
terlebih dahulu.Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yangditerima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih
pendek.

4.

Pemakaian Vaksin Sisa
Vaksin sisa pada pelayanan statis (Puskesmas, Rumah Sakit
atau praktek swasta) bisa digunakan pada pelayanan hari berikutnya.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:a.

Disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°Cb.

VVM dalam kondisi A atau B

c.

Belum kadaluwarsad.

Tidak terendam air selama penyimpanane.

Belum melampaui masa pemakaian.
Tabel 11. Masa Pemakaian Vaksin Sisa

Jenis Vaksin
Polio
IPV
DT
Td
DPT-HB-Hib
BCGCampakMasa Pemakaian
2 Minggu
4Minggu
4 Minggu
4 Minggu
4 Minggu
3 Jam
6 Jam

Keterangan
Cantumkan tanggal
pertama kali vaksin
digunakan
Cantumkan waktu vaksin
dilarutkan

- 71 -

Distribusi Logistik Imunisasi

5.

Penanganan Vaksin pada Keadaan Tertentu
Penanganan vaksin dalam keadaan tertentu perlu dipahami,
mengingat

vaksinsangatrentanterhadap

perubahansuhu,penyimpanan vaksin pada tingkat puskesmas dianggap yang paling
rentan, karena power tidak stabil, tidak ada listrik, daya listrik
terbatas.
Beberapa hal yang harus dipahami antara lain:a.

Pahami bentuk dan type vaccine refrigerator.

b.

Bila Ice Line Refrigerator, periksa suhu, jangan membuka pintu
vaccinerefrigerator,

karenavaccinerefrigerator

jenis

ini,

mempunyai cold life 15 – 24 jam.
c.

Bila RCW 42 EK-50 EK, mempunyai cold life 4-5 jam, makasiapkan peralatan ataulangkah-langkah penyelamatan vaksin:
1)

Menggunakan burner.

2)

Hidupkan generator, bila ada

- 72 -

Gambar 3.

Langkah-langkah penyelamatan vaksin pada keadaan tertentu

Rencana tindakan pengamanan Vaksin, jika peralatan
cold chain yang bermasalah
Langkah-langkah penyelamatan vaksin apabila kehabisan Bahan bakar / putus aliran
listrik atau Vaccine refrigerator rusak
Berapa lama waktu yg
dibutuhkan untuk
perbaikan atau pengadaan/
supply Bahan Bakar

Ya, <5 hari

5 hari?

Selamatkan vaccine di dalam cold box yang kapasitas
dingin sampai 5 hari
Pastikan cold Pack/cool pack/ air dingin ditempatkan
didasar, disamping, dibagian atas, dalam cold box dan
disertai thermometer

Tidak, ≥ 5 hari

1.
Hari
ke 2

Untuk jenis vaksin sensitive panas menggunakan cold
pack dan vaksin sensitive beku menggunakan coolpack

No.telepon:........................................

2.

Anda harus mendengar bunyi air saat mengocok cold
pack, sebelum dimasukkan dalam coldbox
Jangan memakai vaccine carrier atau cold box yangdaya tahannya kurang dari 5 hari, kecuali tidak ada lagiyang lain, namun tetap dicek perubahan suhu 2 kali
sehari.
Kalau tidak ada cold box/vaccine carrier maka lihat
kotak kanan

Titipcold pack/cool pack pada fasilitas
pelayanan kesehatan/toko/kios/
keluarga/teman yg ada Lemari Es , selama
minimal 12 JamNama orang yang dapat dihubungi: ............

Jika tdk ada lemari es lainnya makasegeralah titipkan vaksin pada Puskesmas/
Rumah sakit terdekat / kirim ke Kab/kotayang ada Vaccine refrigerator
Nama petugas Penerima :..................
No. radio atau hand phone:..................

Hari
ke 5

Setelah Vaccine
refrigerator
diperbaiki

Setelah
Vaccinerefrigerator- Kembalikan vaksin ketika Vaccine refrigerator sudah berfungsi kembali.
- Pastikan anda memeriksa status VVM pada semua vaksin ketika
mengembalikannya ke dalam Vaccine refrigerator .

6.

Monitoring Vaksin dan Logistik
Setiap akhir bulan atasan langsung pengelola vaksin melakukan
monitoring administrasi dan fisik vaksin serta logistik lainnya. Hasil
monitoring dicatat pada kartu stok dan dilaporkan secara berjenjang
bersamaan dengan laporan cakupan Imunisasi.

- 73 -

Sarana Penyimpanan Vaksin terdiri atas:1.

Kamar Dingin dan Kamar Bekua.

Kamar dingin (cold room) adalah sebuah tempat penyimpanan
vaksin yang mempunyai kapasitas (volume) mulai 5.000 liter (5m3) sampai dengan 100.000 liter (100 m3). Suhu bagiandalamnya mempunyai kisaran antara +2oC s/d +8oC. Kamar
dinginini

berfungsi

untuk

menyimpan

vaksinprogram

Imunisasi yang harus disimpan pada suhu 2oC s/d 8oC.
b.

Kamar beku (freeze room) adalah sebuah tempat penyimpanan
vaksin yang mempunyai kapasitas (volume) mulai 5.000 liter (5m3) sampai dengan 100.000 liter (100 m3), suhu bagiandalamnya mempunyai kisaran antara -15oC s/d -25oC. Kamar
beku utamanya berfungsi untuk menyimpan vaksin polio.

c.

Kamar dingin dan kamar beku umumnya hanya terdapat ditingkat provinsi mengingat provinsi harus menampung vaksin
dengan jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang cukuplama. Secara teknis sistem pendingin kamar dingin dan kamar
beku dibagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu:
1)

Sistempendingindenganmenggunakan“Hermatic

Compressor”;
2)

Sistem pendingin dengan menggunakan “Semi HermaticCompressor”; dan

3)

Sistempendingindenganmenggunakan

“Open

type

Compressor”.
d.

Aturan pengoperasian kamar dingin dan kamar beku:
1)

Kamar dingin/kamar beku harus dioperasikan secara terus
menerus selam 24 jam.

2)

Listrik dan suhu bagian dalam harus selalu terjaga.

3)

Kamar

dingin/kamar

beku

hanya

untuk

menyimpan

vaksin.
e.

Setiap kamar dingin/kamar beku mempunyai atau dilengkapi
dengan:1)2 (dua) buah cooling unit sebagai pendinginnya dan diatur
agar cooling unit ini bekerja bergantian.

2)

Satu unit generator (genset) automatis atau manual yangselalu siap untuk beroperasi bila listrik padam.

- 74 -

3)

Alarm control yang akan berbunyi pada suhu di bawah+2oC atau pada suhu di atas +8oC atau pada saat power
listrik padam.

4)

Mempunyai thermometeryang dapat mencatat suhu secara
automatis selama 24 jam yang terpasang pada dinding luar
kamar dingin atau kamar beku.

5)

Mempunyai
diletakkan

indikator
pada

beku

bagian(freeze-tag)

dalam

kamar

yang

harus

dinginuntukmengetahui bila terjadi penurunan suhu dibawah 0oC.
f.

Pemantauan kamar dingin dan kamar beku:
1)

Periksa suhu pada thermometer setiap hari pagi dan sore.
Bila terjadi penyimpangan suhu segera laporkan padaatasan;2)

Jangan masuk kedalam kamar dingin atau kamar beku

bila tidak perlu;
3)

Sebelum memasuki kamar dingin atau kamar beku harus
memberitahu petugas lain;

4)

Gunakan jaket pelindung yang tersedia saat memasuki
kamar dingin atau kamar beku;

5)

Pastikan kamar dingin dan kamar beku hanya berisi
vaksin;6)

Membuka pintu kamar dingin atau kamar beku janganterlalu lama

7)

Jangan membuat

cool packbersama vaksin di dalamkamar dingin, pembuatan cool pack harus menggunakan
Vaccine Refrigerator tersendiri;
8)

Jangan membuat

cold packbersama vaksin di dalamkamar beku, pembuatan cold pack harus menggunakan
freezer tersendiri.
2.

Vaccine Refrigerator dan Freezer
Vaccine Refrigerator adalah tempat menyimpan vaksin BCG, Td,
DT, Hepatitis B, Campak, IPV dan DPT-HB-Hib, pada suhu yangditentukan +2°C s.d. +8°C dapat juga difungsikan untuk membuat
kotak dingin cair (cool pack). Freezer

adalah untuk menyimpan

vaksin polio pada suhu yang ditentukan antara -15oC s/d -25oC atau
membuat kotak es beku (cold pack).

- 75 -

Vaccine Refrigerator dan freezer harus terstandarisasi Standar
Nasional Indonesia (SNI) dan Product Information Sheet (PIS)/
Performance Quality and Safety (PQS) dari WHO.
Sistem Pendinginan:a.

Sistem Kompresi
Pada

sistempendinginan

kompresi,

vaccinerefrigerator/freezer menggunakan kompresor sebagai jantung
utama untuk mengalirkan refrigerant (zat pendingin) ke ruang
pendingin melalui evaporator. Kompresor ini digerakkan oleh
listrik AC 110volt/220 volt/380 volt atau DC 12 volt/24 volt.
Bahan pendingin yang digunakan pada sistem ini adalah
refrigerant tipe R-12 atau R-134a.
b.

Sistem absorpsi
Pada sistem pendingin absorpsi, Vaccine Refrigerator/freezer
menggunakan pemanas litrik (heaterdengan tegangan 110 volt
AC/220 volt AC/12 Volt DC) atau menggunakan nyala api
minyak tanah atau menggunakan nyala api dari gas LPG(Propane/Butane). Panas ini diperlukan untuk menguapkan
bahan pendingin berupa amoniak (NH3) agar dapat berfungsi
sebagai pendingin di evaporator.
Perbedaan
berdasarkan

antarasistempenggunaandikompresi

lapangan

dan

dapat

absorpsi

digambarkanseperti di bawah ini:
Tabel 12. Perbandingan Sistem Kompresi dan Sistem Absorpsi

Sistem Kompresi

Sistem Absorpsi

a. Lebih cepat dingin
b. Menggunakan kompresor
sebagai mekanik yang
dapat menimbulkan aus

a. Pendinginan lebih lambat
b. Tidak menggunakan mekanik
sehingga tidak ada bagianyang bergerak sehingga tidak
ada ausc. Dapat dengan listrik AC/DC
atau nyala api minyak tanah/gasd. Bila terjadi kebocoran padasistem tidak dapat diperbaikic. Hanya dengan listrik
AC/DCd. Bila terjadi kebocoranpada sistem mudah
diperbaiki

Pemilihan sistem kompresi atau sistem absorpsi tergantung
dari ketersediaan listrik.

- 76 -

Gambar 3 . Pemilihan Penggunaan Refrigerator Berdasarkan
Ketersedian Suply Energi
Apakah listrik
tersedia 1224 jam per
hari

Gunakan Vaccine
Refrigerator
kompresi + Volt
Stabilizer

Ya

Tidak
Listrik hanya
8-12 jam per
hari.

Ya

atau

Gunakan Vaccine
Refrigerator
absorpsi dengan
minyak tanah atau
Gas
Gunakan Vaccine
Refrigerator ILR
dengan cold life 24- 48 jam.

Tidak

Gunakan Vaccine
Refrigerator
tenaga matahari

Listrik < 8
jam perhari.

Imunisasi hanya
menggunakan cold
box atau vacine
carrier

Bagian yang sangat penting dari vaccine refrigerator/freezer
adalahthermostat. Thermostart

berfungsi untuk mengatur suhu

bagian dalam pada vaccine refrigerator/freezer. Thermostat banyak
sekali tipe dan modelnya, namun hanya 2 (dua) sistem cara kerjanya.
Bentuk pintu vaccine refrigerator/freezer:a.

Bentuk buka dari depan (front opening)
Vaccine Refrigerator/freezer dengan bentuk pintu buka daridepan banyak digunakan dalam rumah tangga atau pertokoan,
seperti: untuk meyimpan makanan minuman, buah-buahan
yang sifat penyimpanannya sangat terbatas. Bentuk ini tidak
dianjurkan untuk penyimpanan vaksin.

b.

Bentuk buka keatas (top opening)
Bentuk top opening pada umumnya adalah freezer yangbiasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan,icecream, daging sertaVaccine Refrigerator untuk penyimpanan
vaksin. Salah satu bentuk Vaccine Refrigerator
adalah ILR (Ice Lined Refrigerator)

top opening

yaitu: lemari es buka atasyang dimodifikasi khusus menjadi Vaccine Refrigerator dengan

- 77 -

suhu bagian dalam +2°C s/d +8oC, hal ini dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan akan volume penyimpanan vaksin pada
Vaccine Refrigerator. Modifikasi dilakukan dengan meletakkan
kotak dingin cair (coolfreezerpack) pada sekeliling bagian dalamsebagai penahan dingin dan diberi pembatas berupa

aluminium atau multiplex atau acrylic plastic.
Tabel 13. Kelebihan dan Kekurangan VaccineRefrigerator Berdasarkan
Letak Pintu

Bentuk buka dari depan

Bentuk buka dari atas

Suhu tidak stabil Suhu lebih stabil

Pada saat pintu vaccine  Pada saat pintu vaccine
refrigerator dibuka ke depan
refrigerator dibuka ke atasmaka suhu dingin dari atasmaka suhu dingin dari atasakan turun ke bawah dan
akan turun ke bawah dan
keluartertampungBila listrik padam relative  Bila listrik padam relative
tidak dapat bertahan lamasuhu dapat bertahan lamaJumlah vaksin yang dapat  Jumlah vaksin yang dapat
ditampung sedikit
ditampung lebih banyak

Susunan vaksin menjadi  Penyusunan vaksin agak
mudah dan vaksin terlihat
sulitkarenavaksinjelas dari samping
tertumpuk dan tidak jelas
dilihat dari atas

Memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari pintu buka
depan dan pintu buka atas, maka direkomendasikan untuk memilih
refrigerator pintu buka atas untuk menyimpan vaksin.
3.

Alat Pembawa Vaksin
Alat pembawa Vaksin harus terstandarisasi SNI dan PIS/PQS
WHO.
a.

Cold box adalah suatu alat untuk menyimpan sementara dan
membawa vaksin.

Pada umumnya memiliki volume kotor 40

liter dan 70 liter. Kotak dingin (cold box) ada 2 macam

yaitu

terbuat dari plastik atau kardus dengan insulasi poliuretan.
b.

Vaccine carrier adalah alat untuk mengirim/membawa vaksin
dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan Imunisasi
lainnya yang dapat mempertahankan suhu +2°C s/d +8°C.

- 78 -

4.

Alat untuk mempertahankan Suhua.

Kotak dingin beku (cold pack) adalah wadah plastic berbentuk
segi empat yang diisi dengan air yang dibekukan dalam freezer
dengan suhu -15°C s/d -25°C selama minimal 24 jam.

b.

Kotak dingin cair (cool pack) adalah wadah plastik berbentuk
segi empat yang diisi dengan air kemudian didinginkan dalam
Vaccine Refrigerator dengan suhu -3°C s.d +2°C selama minimal
12 jam (dekat evaporator).

Untuk mempertahankan kualitas vaksin tetap tinggi, perlu dilakukan
pemeliharaan sarana peralatan Cold Chain sebagai berikut.
1.

Pemeliharaan Hariana.

Melakukan

pengecekansuhu

denganmenggunakan

thermometer atau alat pemantau suhu digital setiap pagi dansore, termasuk hari libur.
b.

Memeriksa apakah terjadi bunga es dan memeriksa ketebalan
bunga es. Apabila bunga es lebih dari 0,5 cm lakukan defrosting(pencairan bunga es).

c.

Memeriksa apakah terdapat cairan pada dasar lemari es. Apabila
terdapat cairanharus segera dibersihkan atau dibuangd.

Melakukan pencatatan langsung setelah pengecekan suhu padathermometer atau pemantau suhu dikartu pencatatan suhu
setiap pagi dan sore.

2.

Pemeliharaan Mingguana.

Memeriksa steker jangan sampai kendor, bila kendor gunakanobeng untuk mengencangkan baut.

b.

Melakukan pengamatan terhadap tanda-tanda steker hangus
dengan melihat perubahan warna pada steker, jika itu terjadi
gantilah steker dengan yang baru.

c.

Agar tidak terjadi konsleting saat membersihkan badan vaccine
refrigerator, lepaskan steker dari stop kontak.

d.

Lap

basah,

kuas

yang

lembut/spon

busa

dan

sabun

dipergunakan untuk membersihkan badan vaccine refrigerator.
e.

Keringkan kembali badan vaccine refrigerator dengan lap kering.

f.

Selamamembersihkan

badan

vaccinerefrigerator,

janganmembuka pintu vaccine refrigerator agar suhu tetap terjaga 2°C
s.d. 8°C

- 79 -g.

Setelah selesai membersihkan badan vaccine refrigerator colok
kembali steker.

h.

Mencatatkegiatanpemeliharaan

mingguan

pada

kartu

pemeliharaan vaccine refrigerator.
3.

Pemeliharaan Bulanana.

Sehari sebelum melakukan pemeliharaan bulanan, kondisikan
cool pack (kotak dingin cair), vaccine carrier atau cold box dan
pindahkan vaksin ke dalamnya.

b.

Agar tidak terjadi konsleting saat melakukan pencairanbunga es(defrosting), lepaskan steker dari stop kontak.

c.

Membersihkan

kondensor

vaccinepada

refrigerator

model

terbukamenggunakan sikat lembut atau tekanan udara. Pada
model tertutup hal ini tidak perlu dilakukan.
d.

Memeriksa kerapatan pintu dengan menggunakan selembar
kertas, bila kertas sulit ditarik berarti karet pintu masih baik,
sebaliknya bila kertas mudah ditarik berarti karet sudah sudah
mengeras atau kaku. Olesi karet pintu dengan bedak atau
minyak goreng agar kembali lentur.

e.

Memeriksa steker jangan sampai kendor, bila kendor gunakanobeng untuk mengencangkan baut.

f.

Selamamembersihkan

badan

vaccinerefrigerator,

janganmembuka pintu vaccine refrigerator agar suhu tetap terjaga 2°C
s.d. 8°C.
g.

Setelah selesai membersihkan badan vaccine refrigerator colok
kembali steker.

h.

Mencatatkegiatanpemeliharaan

bulanan

pada

kartu

sumbertenagasurya,

pemeliharaan vaccine refrigerator.
i.

Untuk

vaccinerefrigerator

dengandilakukan pembersihan panel surya dan penghalang sinar
apabila berdekatan dengan pepohonan.
j.

Untuk vaccine refrigerator dengan sumber tenaga surya dan
aki/accu, lakukan pemeriksaan kondisi air aki.

4.

Pencairan bunga es (defrosting)a.

Pencairanbunga esdilakukan minimal 1 bulan sekali atau

ketika bunga es mencapai ketebalan 0,5 cm.
b.

Sehari sebelum pencairan bunga es, kondisikancool pack (kotak
dingin cair), vaccine carrier ataucold box.

- 80 -c.

Memindahkan vaksin ke dalam vaccine carrier atau cold box
yang telah berisi cool pack (kotak dingin cair).

d.

Mencabut steker saat ingin melakukan pencairan bunga es.

e.

Melakukan pencairan bunga es dapat dilakukan dengan cara
membiarkan hingga mencair atau menyiram dengan air hangat.

f.

Pergunakan lap kering untuk mengeringkan bagian dalam
Vaccine Refrigerator termasuk evaporator saat bunga es mencair.

g.

Memasang

kembali steker dan

jangan merubah

thermostat

hingga suhu Vaccine Refrigerator kembali stabil (2°C s.d. 8°C).
h.

Menyusun kembali vaksin dari dalam vaccine carrier atau coldbox kedalam Vaccine Refrigerator sesuai dengan ketentuan
setelah suhu lemari es telah mencapai 2°C s.d. 8°C.

i.

Mencatatkegiatan

pemeliharaan

bulanan

pada

kartu

pemeliharaan Vaccine Refrigerator.
j.
D.

Pencairan bunga es (defrosting)Penyediaan Tenaga dalam Penyelenggaraan Imunisasi Program
Untuk terselenggaranya pelayanan Imunisasi dan surveilans KIPI,
maka setiap jenjang administrasi dan unit pelayanan dari Tingkat Pusat
sampai Tingkat Puskesmas, harus memiliki jumlah dan jenis ketenagaan
yang sesuai dengan standar, yaitu memenuhi persyaratan kewenangan
profesi dan mendapatkan pelatihan kompetensi.
1.

Jenis dan jumlah ketenagaan
Jenis dan jumlah ketenagaan minimal yang harus tersedia di
Tingkat Daerah adalah sebagai berikut :a.

Puskesmas
1)

2)

Puskesmas Induka)pengelola program Imunisasi dan KIPIb)pengelola logistik Imunisasic)pelaksana Imunisasi

Puskesmas Pembantu
pelaksana Imunisasi

3)

Polindes/ Poskesdes di Desa Siaga
pelaksana Imunisasib.

Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Bersalin
1)

pelaksana Imunisasi dan KIPI

2)

pengelola logistik Imunisasi

- 81 -

c.

d.

e.

Klinik dan Praktik Swasta
1)

pelaksana Imunisasi

2)

pengelola logistik Imunisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
1)

pengelola program Imunisasi dan KIPI

2)

pengelola Logistik Imunisasi

Tenaga Pengelola Program Tingkat Provinsi
1)

pengelola program Imunisasi dan KIPI

2)

pengelola logistik Imunisasi

Pengelolaprogram

Imunisasi

bertugas

merencanakan,melaksanakan, melakukan monitoring evaluasi program Imunisasi
dan monitoring KIPI serta pencatatan pelaporan.
PengelolalogistikImunisasi

bertugasuntuk

menyimpan,

mengelola, mendistribusikan, memelihara dan melaporkan vaksin,
alat suntik, dan peralatan cold chain serta logistik lainnya yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan Imunisasi.
Jumlahtenaga pengelola program Imunisasi

dan tenaga

pengelola logistik Imunisasi dapat lebih dari satu orang disesuaikan
jumlah dan kebutuhan ketenagaan yang ada.
Pada kondisi tertentu misalnya jumlah tenaga terbatas, makadimungkinkan pengelola program Imunisasi merangkap

sebagai

pengelola logistik Imunisasi.
Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota pengelola program
Imunisasi sebaiknya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
pembinaan (RR, PWS, Supervisi Suportif, DQS dan EVM).
2.

Peningkatan Kapasitas Petugas (Pelatihan)
Pelatihan

merupakan

salah

satu

upaya

peningkatan

pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas/pengelola Imunisasi
dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas petugas. Pelatihanyang

dilaksanakan

dimaksuddiharapkan

terakreditasi

danmempunyai sertifikat.
a.

Konsep Pelatihan
Konsep pelatihan dalam Imunisasi, terdiri dari:1)

Pendidikan/pelatihan

sebelum

bertugas(preservicetraining) dengan memasukkan materi Imunisasi dalam
pembelajaran/kurikulum

Institusi

pendidikan

tenaga- 82 -

kesehatan (Fakultas Kedokteran, Keperawatan, FKM, Akper,
Akbid, dan lain-lain).
2)

Pelatihan dalam tugas (in service training) dapat berupa
aspek pemberian pelayanan Imunisasi maupun aspek
manajemen program pelatihan dasar Imunisasi (initialtraining in basic immunization)

3)

Pelatihan magang yaitu pelatihan bagi peserta yang pernahmengikuti

pelatihansebelumnya

tetapiditemukan

kekurangan dalam hal-hal tertentu. Petugas yang dilatih,
diminta mengikuti kegiatan di unit lain dengan kinerja baik
dan bekerja di bawah penyeliaan petugas di unit tempatnya
magang. Materi yang diberikan diseleksi sesuai dengan
inkompetensi yang ditemukan.
4)

Pelatihanpenyegaran,

yaitu

pelatihan

formalyang

dilakukan terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan
sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun atau ada materi baruyang memerlukan pemahaman.
5)

On the job training (pelatihan ditempat tugas) pelatihan
untuk petugas yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya
tetapi masih ditemukan masalah dalam kinerjanya yang
dapat diatasi dengan pembinaan pada saat supervisi.

6)

Pelatihan lanjutan (continued training/advanced training)
Pelatihan

untuk

mendapatkan

pengetahuandanketerampilan program pada tingkatan/level yang lebihtinggi. Materi berbeda dengan pelatihan dasar. Pelatihan ini
memberikan peluang bagi para pengelola program untuk
meningkatkan

pengetahuandankemampuannya.

Disamping itu, pelatihan ini memberikan pengayaan bagi
program.
7)

Tenaga pengelola yang sudah mendapatkan pelatihan
sebaiknya tidak dipindahtugaskan minimal 3 (tiga) tahun
sejak dilatih.

b.

Pengembangan Pelatihan
Pelatihan bagi tenaga pelaksana dan pengelola Imunisasi
menggunakan

pendekatan

Competency-Basedyang telah terakreditasi atau tersertifikasi.

Training(CBT)- 83 -

Pelatihan dapat diselenggarakan secara berjenjang oleh
kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
dan/ataulembagaswasta.

Lembagaswastayang

menyelenggarakan pelatihan harus telah terakreditasi oleh
kementerian

dan/ataudinassesuaiketentuanperaturanperundangan yang berlaku.
E.

Pelaksanaan Pelayanan
Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara perorangan ataumassal dengan tetap mengacu pada prinsip dan aturan pelaksanaan.
Berdasarkan tempat pelayanan, Imunisasi Program dibagi menjadi:
1.

Pelayanan Imunisasi di dalam gedung (komponen statis)
Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, Imunisasi dapat
diberikan melalui fasilitas pemerintah maupun swasta, antara lainrumah sakit pemerintah, Puskesmas, instalasi pelayanan kesehatan
di

pintu

masuk

Negara(Kantor

Pelayanan Kesehatan Swasta

Kesehatan

Pelabuhan),

Unit(UPKS) seperti rumah sakit swasta,

praktek dokter, praktek bidan, dan Klinik swasta. UPKS sebagai
provider/pemberi pelayanan Imunisasi wajib menggunakan vaksinyang disediakan oleh Pemerintah dan menggunakan peralatan
pelayanan serta logistik sesuai standar.
UPKS
membuatdalam
MoU

penyelenggaraan

atau

perjanjian

Imunisasi

tertulis

programdenganharus

unit/tempat

pengambilan vaksin/logistik program Imunisasi terkaitpencatatandan pelaporan hasil pelayanan dengan format yang standar, logistik
vaksinyang

dipergunakan

serta

melakukan

penanganandanmelaporkan KIPI. Pencatatan Imunisasi pada fasilitas kesehatan
sesuaidenganbukupetunjuk

teknispencatatandanpelaporan

Imunisasi, serta bertanggung jawab menjaga kualitas vaksin, rantai
dingin dan penerapan safe injection sesuai standar dari Kementerian
Kesehatan,

menyediakan petugas pelaksana Imunisasi terlatih

sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.Dalam meningkatkan
keterampilan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan Imunisasi,
Dinas Kesehatan harus melakukan pembinaan dan supervisi kepada
UPKS di wilayahnya yang dapat didelegasikan kepada Puskesmas.

- 84 -

2.

Pelayanan Imunisasi di luar gedung (komponen dinamis)
Pelayanan Imunisasi di luar gedung yang dimaksud adalah diposyandu, pos pelayanan Imunisasi, di sekolah, atau kunjunganrumah. Dalam pemberian Imunisasi, harus diperhatikan kualitas
vaksin, pemakaian alat suntik, dan hal–hal penting saat pemberian
Imunisasi (dosis, cara dan tempat pemberian, interval pemberian,tindakan antiseptik dan kontra indikasi).
a.

Kualitas Vaksin
Seluruh Vaksin yang akan digunakan dalam pelayanan
Imunisasi harus sudah memenuhi standard WHO serta memiliki
Certificate of Release (CoR) yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam menentukan kualitas dan keamanan vaksinadalah:1)

Vaksin belum kadaluwarsa
Secara umum vaksin dapat digunakan sampai dengan akhir
bulan masa kadaluarsa vaksin.

2)

Vaksin sensitif beku belum pernah mengalami pembekuan
Apabila terdapat kecurigaan vaksin sensitif beku pernah
mengalami pembekuan, maka harus dilakukan uji kocok(shake test) terhadap vaksin tersebut. Sebagai pembanding
digunakan jenis dan nomor batch vaksin yang sama.

3)

Vaksin belum terpapar suhu panas yang berlebihan.
Dalam setiap kemasan vaksin telah dilengkapi dengan alatpemantau paparan suhu panas yang disebut Vaccine Vial
Monitor (VVM).

4)

Vaksinbelum

melampaui

batas

waktu

ketentuanpemakaian vaksin yang telah dibuka.
Vaksin yang telah dipakai pada tempat pelayanan statisbisa digunakan lagi pada pelayanan berikutnya, sedangkan
sisa pelayanan dinamis harus dibuang.
b.

Pemakaian alat suntik
Untuk menghindarkan terjadinya penyebaran penyakit yangdiakibatkan oleh penggunaan berulang alat suntik bekas, makasetiap pelayanan Imunisasi harus menggunakan alat suntik
yang akan mengalami kerusakan setelah sekali pemakaian (Auto- 85 -DisableSyringe/ADS),

baik

untuk

penyuntikan

maupunpencampuran vaksin dengan pelarut.
c.

Hal-hal yang penting saat pemberian Imunisasi
1)

Dosis, cara pemberian dan tempat pemberian Imunisasi
Tabel 14. Dosis, Cara dan Tempat Pemberian Imunisasi

Jenis Vaksin

Dosis

Cara Pemberian

TempatHepatitis B
BCG
Polio
IPV

0,5 ml
0,05 ml
2 tetes
0,5 mlIntra Muskuler
Intra Kutan
Oral
Intra Muskuler

DPT-HB-Hib

0,5 mlIntra Muskuler

CampakDT
Td

0,5 ml
0,5 ml
0,5 mlSub Kutan
Intra Muskuler
Intra Muskuler

Paha
Lengan kanan atas
Mulut
Paha kiri
Paha untuk bayi;
Lengan kanan untuk
batitaLengan kiri atas
Lengan kiri atas
Lengan kiri atas2)

Interval pemberian
Jarak minimal antar dua pemberian antigen yang samaadalah satu bulan. Tidak ada batas maksimal antar dua
pemberian Imunisasi.

3)

Tindakan antiseptik
Setiap petugas yang akan melakukan pemberian Imunisasi
harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu.
Untuk tempat suntikan dilakukan tindakan aseptik sesuai
aturan yang berlaku.

4)

Kontra indikasi
Pada umumnya tidak terdapat kontra

indikasi Imunisasi

untuk individu sehat kecuali untuk kelompok risiko. Pada
setiapsediaanprodusenyang

vaksinselaluterdapatpetunjukdari

indikasikontraserta

mencantumkan

perhatian khusus terhadap vaksin.

- 86 -

Tabel 15. Kontra Indikasi dan Bukan Pada Imunisasi Program
Indikasi Kontra dan Perhatian
Bukan Indikasi Kontra (imunisasi
Khususdapat dilakukan)
Berlaku umum untuk semua vaksin DPT-HB-Hib, Polio,
Campak, dan Hepatitis B
Riwayat reaksi anafilaktik pada pemberian imunisasi dengan antigen yangsama sebelumnya
Indikasi Kontra dan Perhatian
Bukan Indikasi Kontra (imunisasi
Khususdapat dilakukan)
Vaksin DPT-HB-Hib
Ensefalopati dalam 7 hari pasca
DPT-HB-Hib sebelumnya
Perhatian Khusus• Demam >40,5°C dalam 48 jam• Demam <40,5°C pasca DPT-HB-Hib
pasca DPT-HB-Hib
sebelumnya
sebelumnya, yang tidak• Riwayat kejang dalam keluarga
berhubungan dengan• Riwayat SIDS dalam keluarga
penyebab lain
• Riwayat KIPI dalam keluarga pasca• Kolaps dan keadaan seperti
DPT-HB-Hib
syok (episode hipotonikhiporesponsif) dalam 48 jam
pasca DPT-HB-Hib sebelumnya• Kejang dalam 3 hari pasca
DPT-HB-Hib sebelumnya• Menangis terus ≥3 jam dalam48 jam pasca DPT-HB-Hib
sebelumnya• Sindrom Guillain-Barre dalam
6 minggu pasca vaksinasi
Vaksin Polio
Kontra Indikasi
Bukan Kontra Indikasi• Infeksi HIV atau kontak HIV - Menyusui- Sedang dalam terapi antibiotic
serumah- Diare ringan• Imunodefisiensi (keganasan
hematologi atau tumor padat,
imuno-defisiensi kongenital),terapi imunosupresan jangka
panjang)
Perhatian Khusus
Kehamilan
Hepatitis B
Kontra indikasi
Bukan kontra indikasi
Reaksi anafilaktoid terhadap ragi Kehamilan

Catatan :Yang dimaksud dengan perhatian khusus adalah pemberian
Imunisasi diberikan di fasilitas kesehatan yang lengkap
Dalam penyelenggaraan program Imunisasi diperlukan dukungan
peran serta masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemberian informasi
melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media luar
ruang, advokasi dan sosialisasi, pembinaan kader, pembinaan kepada
kelompok

binaanbalitadananak

sekolah,dan/ataupembinaan

organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.
Untuk mencapai tingkat perlindungan yang optimal di masyarakat
maka semua sasaran Imunisasi harus mendapat pelayanan Imunisasi.

- 87 -

Seseorang

atau

sekelompok

orang

yang

menghalang-halangipenyelenggaraan Imunisasi Program termasuk menolak tanpa alasan
medis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
F.

Pengelolaan Limbah
Pelayanan

Imunisasi

harus

dapat

menjaminbahwasasaranmemperoleh kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu serta tidak
terjadi penularan penyakit kepada petugas dan masyarakat sekitar akibat
limbahLimbah dari penyelenggaraan Imunisasi diluar gedung harus dibawa
kembali ke puskesmas untuk kemudian dimusnakan bersama dengan
limbah Imunisasi yang dilaksanakan didalam gedung
Pada tahun 2000, WHO mencatat kasus infeksi akibat tusukan jarum
bekas yang terkontaminasi sebagai berikut: Infeksi virus Hepatitis B
sebanyak 21 juta (32% dari semua infeksi baru), Infeksi virus Hepatitis C
sebanyak 2 juta (40% dari semua infeksi baru), Infeksi HIV sebanyak 260
ribu (5% dari seluruh infeksi baru).
Limbah Imunisasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu limbah infeksius dan
non infeksius.
1.

Limbah Infeksius
Limbah Infeksius kegiatan Imunisasi merupakan limbah yang
ditimbulkan setelah pelayanan Imunisasi yang mempunyai potensi
menularkan penyakit kepada orang lain, yaitu:a.

Limbah medis tajam berupa alat suntik ADS yang telah dipakai,
alat suntik untuk pencampur vaksin, alat suntik yang telahkadaluwarsa.

b.

Limbah farmasi berupa sisa vaksin dalam botol atau ampul,
kapas pembersih/usap, vaksin dalam botol atau ampul yangtelah rusak karena suhu atau yang telah kadaluarsa.

2.

Limbah non Infeksius
Limbah non Infeksius kegiatan Imunisasi merupakan limbahyang ditimbulkan setelah pelayanan Imunisasi yang tidak berpotensi
menularkan

penyakit

kepada

orang

lain,

misalnyapembungkus alat suntik serta kardus pembungkus vaksin.

kertas- 88 -

Penanganan limbah yang tidak benar akan mengakibatkan berbagai
dampak terhadap kesehatan baik langsung maupun tidak langsung.
1.

Dampak langsung
Limbahkegiatan

Imunisasi

mengandung

berbagaimacam

mikroorganisme patogen, yang dapat memasuki tubuh manusia
melalui tusukan, lecet, atau luka di kulit.

Tenaga pelaksana

Imunisasi adalah kelompok yang berisiko paling besar terkena infeksi
akibat limbah kegiatan Imunisasi seperti Infeksi virus antara lain:
HIV/AIDS, Hepatitis B dan Hepatitis
dihadapi oleh tenaga

C. Risiko serupa juga bisa

kesehatan lain dan pelaksana pengelolaan

limbah di luar tempat pelayanan Imunisasi termasuk para pemulung
di lokasi pembuangan akhir.
2.

Dampak tidak langsung
Sisa vaksin yang terbuang bisa mencemari dan menimbulkan
mikroorganisme lain yang dapat menimbulkan risiko tidak langsung
terhadap lingkungan. Berbagai risiko yang mungkin timbul akibat
pengelolaan limbah Imunisasi yang tidak agar dihindari.
Beberapa prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan limbah adalahsebagai berikut:
1.

The ”polluter pays” principle atau prinsip “pencemar yang membayar”
bahwa

semua

penghasil

limbahsecarahukum

dan

finansialbertanggung jawab untuk menggunakan metode yang aman dan
ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah.
2.

The ”precautionary” principle atau prinsip ”pencegahan” merupakan
prinsip

kunci

yang

mengaturperlindungan

kesehatandankeselamatan melalui upaya penanganan yang secepat mungkin
dengan asumsi risikonya dapat terjadi cukup signifikan.
3.

The ”duty of care” principle atau prinsip “kewajiban untuk waspada”
bagi yang menangani atau mengelola limbah berbahaya karena
secara etik bertanggung jawab untuk menerapkan kewaspadaaan
tinggi.

4.

The ”proximity” principle atau prinsip ”kedekatan” dalam penangananlimbah berbahaya untuk meminimalkan risiko dalam pemindahan.

- 89 -

Pengelolaan limbah medis infeksius
1.

Limbah infeksius tajam
Ada beberapa alternatif dalam melakukan pengelolaan limbah
infeksius tajam, yaitu dengan

incinerator, bak beton, alternatif

pengelolaan jarum, alternatif pengelolaan syringe.
Gambar 5. Pengelolaan Limbah Infeksiusa.

Dengan Incinerator
Pengelolaan

limbahmedis

infeksius

tajam

denganmenggunakan Incinerator
Gambar 6. Pengelolaan Limbah Dengan Incenarator

1)

Tanpa melakukan penutupan jarum kembali,
bekas

dimasukan

kedalamsafety box

alat suntik

segerasetelahmelakukan penyuntikan.
2)

Safety box

adalah kotak tahan

air dan tusukan jarum

yang dipakai untuk menampung limbah ADS sebelum
dimusnahkan, terbuat dari kardus atau plastik.
3)

Safety box maksimum diisi sampai ¾ dari volume.

4)

Pembakaran dengan menggunakan Incinerator yang sudahberizin,persyaratan

teknisinsinerator

mengacu

Peraturan perundang-undangan yang terkait .

pada

- 90 -b.

Alternatif dengan Bak Beton
Pengelolaan

limbahmedis

infeksius

tajam

denganmenggunakan pembuangan bak beton.
Gambar 7. Alternatif Pengelolaan Limbah ADS Dengan Bak Beton

1)

Tanpa melakukan penutupan jarum kembali (no recapping),
jarum bekas langsung dimasukkan kedalam safety box
segera setelah melakukan penyuntikan.

2)

Safety box beserta jarum bekas dimasukkan kedalam bak
beton.

3)

Model bak beton dengan ukuran lebar 2 x 2 meter minimal
kedalaman

mulai

1,5

meter,

bak

beton

ini

harus

mempunyai penutup kuat dan amanc.

Alternatif Pengelolaan Jarum
Gambar 8. Alternatif Pengelolaan Limbah ADS Dengan encapsulation
atau sharp pit

1)

Setelah melakukan penyuntikan, dilakukan pemisahan
jarum dengan plastik syringe dengan menggunakan needle
cutter atau needle burner. Jarum yang telah terpisah darisyringe dimasukan kedalam encapsulation atau sharp pit.

2)

Alat pemisah antara jarum dengan

syringe plastic

menggunakan alat needle cutter atau needle destroyer.

dapat

- 91 -

Gambar 9. Alat Pemotong ADSd.

Alternatif Pengelolaan Syringe (1)Gambar 10. Alternatif Pengelolan ADS

Setelah dilakukan pemisahan antara jarum dengan plastik
syringe, plastik syringe ditampung terlebih dahulu melalui bak
penampung, selanjutnya dihancurkan dengan menggunakan
alat shredding. Plastik syringe yang telah hancur dimasukan kedalam pit.
e.

Alternatif Pengelolaan Syrine (2)1)

Selain dimasukkan kedalam pit, plastik syringe dapat juga
didaur ulang (recycling).

2)

Syringe plastik yang sudah terpisah dari jarum, dicampur
dan direndam dalam cairan Chlorine solution 0,5 % selama+ 30 menit atau disterilisasi dengan sterilisator selama 20
menit,

kemudiansyringeplastik

dicacah/dihancurkan

sehingga menjadi bijih (butiran) plastik dan dapat didaur
ulang.
2.

Limbah Infeksius non tajama.

Pemusnahan limbah farmasi (sisa vaksin) dapat dilakukan
dengan mengeluarkan cairan vaksin dari dalam botol atau
ampul, kemudian cairan vaksin tersebut didesinfeksi terlebih
dahulu dalam killing tank (tangki desinfeksi) untuk membunuh
mikroorganisme yang terlibat dalam produksi. Limbah yang- 92 -

telah didesinfeksi dikirim atau dialirkan ke Instalasi Pengelolaan
Air Limbah (IPAL).
b.

Sedangkan botol atau ampul yang telah kosong dikumpulkan kedalam tempat sampah (kantong plastik) berwarna kuningselanjutnya

diinsenerasi

menggunakan

metode(dibakar
non

dalam

insenerasi

incinerator)atau(al.

autoclaving,

microwave)
G.

Pemantauan dan Evaluasi1.

Pemantauan
Salah satu fungsi penting dalam manajemen program adalahpemantauan. Dengan pemantauan kita dapat menjaga agar masingmasing kegiatan sejalan dengan ketentuan program. Ada beberapa
alat pemantauan yang dimiliki:a.

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Alatpemantauaniniberfungsi

untuk

meningkatkancakupan, jadi sifatnya lebih memantau kuantitas program.
Dipakai pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1985 dan
Local Area Monitoring

dikenal dengan nama

(LAM). LAM

terbukti efektif kemudian diakui oleh WHO untuk diperkenalkan
di negara lain. Grafik LAM kemudian disempurnakan menjadiyang kita kenal sekarang dengan Pemantauan Wilayah Setempat(PWS).
Prinsip PWS
1)Memanfaatkan

data

yang

ada:

dari

cakupan/laporan

cakupan Imunisasi.
2)

Menggunakan indikator sederhana tidak terlalu banyak.
Indikator PWS, untuk masing-masing antigen:a)

Hepatitis

B

0-7

hari

:

Jangkauan/aksesibilitas

pelayananb)

BCG: Jangkauan/aksesibilitas pelayananc)

DPT-HB-Hib 1: Jangkauan/aksesibilitas pelayanand)Campak: Tingkat (efektivitas program)e)

Polio4:Tingkat perlindungan (efektivitas program)

f)

Drop

out

DPT-HB-Hib

Efisiensi/manajemen program1–

Campak:- 93 -

3)

Dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan setempat.

4)

Teratur dan tepat waktu (setiap bulan)a)Teraturuntukmenghindarihilangnya

informasi

penting.
b)

Tepat waktu agar tidak terlambat dalam mengambil
keputusan.

5)

Lebih dimanfaatkan sendiri atau sebagai umpan balik
untuk

dapat

mengambil

tindakan

daripada

hanya

menganalisa

datadengandikirimkan sebagai laporan.
6)

Membuatgrafikdanmenggunakan software PWS dalam program microsoft excel.
b.

Data Quality Self Assessment (DQS)
Data Quality Self Assessment
perangkat alat bantu yang

(DQS) terdiri dari suatu

mudah dilaksanakan dan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan. Dan dirancang untuk pengelola
Imunisasi pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota
untuk mengevaluasi aspek-aspek yang berbeda dari sistim
pemantauan Imunisasi di provinsi, kabupaten/kota dan tingkat
puskesmas, dalam rangka untuk menentukan keakuratanlaporan

Imunisasi,dankualitasdarisistimpemantauan

pengukuran

pencapaian

Imunisasi.
Pemantauan
cakupanmengacu

Imunisasi

dan

pada

indikator

sistimlainnya(contoh:pemberian Imunisasi yang aman, manajemen vaksin, dan lainlain). Pemantauan berkaitan erat dengan pelaporan karena juga
melibatkan kegiatan pengumpulan data dan prosesnya.
DQS dimaksudkan untuk mendapatkan masalah-masalahmelaluianalisadanmengarahpadapeningkatan

kinerjapemantauan kabupaten/kota dan data untuk perbaikan. DQS
bertujuan

untuk

menilaikualitasdankuantitas

kinerja

Imunisasi dengan menilai alat pantau melalui pertanyaanpertanyaan yang dimasukkan ke dalam “tool” DQS. Kualitas
ditunjukkan dengan jaring laba-laba, kuantitas ditunjukkan
dengan grafik batang. DQS dilakukan setiap tahun. oleh karena
itu

perhatianyang

terus-menerus dapat

diberikan

untuk

meningkatkan praktek pemantauan dan aktifitas menajemen
Imunisasi.

- 94 -

c.

Effective Vaccine Management (EVM)
EVM

adalah

suatu

cara

untuk

melakukan

penilaianterhadap manajemen penyimpanan vaksin, sehingga dapat
mendorong suatu provinsi untuk memelihara dan melaksanakan
manajemendalammelindungi

vaksin.

Pengalaman

menunjukkan bahwa tempat penyimpanan dingin primer adalah
unsur yang paling kritis dalam sistem Imunisasi karena ditempat inilah vaksin diterima, disimpan dan didistribusikan
dalam jumlah besar. Pada saat terdapat kegagalan peralatan
atau pengelolaan pada tingkat primer, sejumlah besar vaksin
dapat rusak hanya dalam beberapa jam.
Pelayanan Imunisasi di seluruh negara dapat berisiko dan
keuangan dapat mengalami kerugian berjuta-juta dolar. Hal ini
bukan hanya teori, tapi hal itu telah terjadi. Untuk mencegah
atau menghindari ancaman dari kegagalan yang besar itu, makaperalatan perlu diadakan, dioperasikan dan dipelihara sesuai
standar internasional tertinggi, dan vaksin harus ditangani
secara rinci. Dengan cara yang sama, standar tinggi perlu
dipelihara pada tempat penyimpanan tingkat bawahnya, tetapi
komitmen dan usaha pada tingkat bawah ini mungkin sia-sia
bila tempat penyimpanan primer tidak memadai.
EVM didasarkan pada prinsip jaga mutu. Kualitas vaksin
hanya dapat dipertahankan jika produk disimpan dan ditangani
dengan

tepat

mulai

dari

pembuatan

hinggapenggunaan.

Manager dan penilai luar hanya dapat menetapkan bahwa
kualitas terjaga bila rincian data arsip dijaga dan dapat
dipercaya. Jika arsip tidak lengkap atau tidak akurat, sistem
penilaian tidak dapat berjalan dengan baik. Sekalipun jika
vaksin disimpan dan didistribusikan secara benar, sistem yangtidak dapat dinilai berarti tidak ‘terjamin mutunya’ dan tidak
dapat dinilai sebagai ‘memuaskan’ dalam EVM.
d.

Supervisi Suportif
Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan,
pembinaan, dan pemecahan masalah serta tindak lanjut.
Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana program
atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam- 95 -

rangkamenjamintercapainyatujuankegiatan

Imunisasi.

Supervisi suportif didorong untuk dilakukan dengan terbuka,
komunikasi dua arah dan membangun pendekatan tim yangmemfasilitasi

pemecahanmasalah.

Ini

difokuskan

padapemantauan kinerja terhadap target, menggunakan data untuk
mengambil keputusan dan di pantau oleh petugas untuk
memastikan bahwa ilmu atau strategi yang baru tersebut
dilaksanakan

denganbaik.

Kegiatansupervisi

dapat

dimanfaatkan pula untuk melaksanakan “on the job training”
terhadap petugas di lapangan. Diharapkan dengan supervisi ini,
dari waktu ke waktu, petugas akan menjadi lebih terampil baik
segi teknis maupun manajerial. Supervisi diharapkan akanmenimbulkan motivasi untuk meningkatkan kinerja petugas
lapangan.
e.

Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi(KIPI)
Surveilans

KIPI

atau

surveilans

keamananvaksinmerupakan suatu strategi penyelesaian laporan KIPI.
Kegiatan yang dilakukan
pemantauan,pelaporan,

berupa pengobatan/perawatan,

danpenanggulangan(kajiandanrekomendasi oleh komite independen) terhadap semuareaksi
simpang/KIPI

yang

terjadisetelahpemberianImunisasi.

Pelaporan dan kajian KIPI dilaksanakan dengan menggunakan
instrumen website keamanan vaksin.
f.

Recording and Reporting (RR)
Setiapfasilitas

menyelenggarakan

pelayanan

pelayanan

Imunisasi

kesehatan
harus

yang

melakukan

pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta
berjenjang kepada Menteri melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pencatatan dan pelaporansebagaimana dimaksud meliputi cakupan Imunisasi, stok dan
pemakaianvaksin,auto

disablesyringe,dansafety

box,

monitoring suhu, kondisi peralatan cold chain, dan kasus KIPI
atau diduga KIPI. Khusus untuk laporan KIPI dilaporakan
melalui website keamanan vaksin.
Pelaksanapelayanan

Imunisasi

harusmelakukan

pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan.

- 96 -

Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan di buku
Kesehatan Ibu dan Anak, buku kohort ibu/bayi/ balita, buku
Rapor Kesehatanku, dan buku rekam medis.
Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin yang dilakukan dipelayanan kesehatan swasta wajib dilaporkan setiap bulan ke
Puskesmas wilayahnya dengan menggunakan format

yangberlaku.
Pencatatan pelayanan Imunisasi tambahan dan khusus
dicatat dan dilaporkan dengan format khusus secara berjenjang
kepada Menteri melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Laporanlengkap

diterimaselambat-lambatnya

sebulansetelahpelaksanaan.
g.

Stock Management System (SMS)
Stock Management System adalah cara untuk memudahkan
para pengelola Imunisasi dalam hal pencatatan baik vaksinmaupunlogistiklainnyadenganmenggunakan

metodekomputerisasi. Pencatatan stock dengan sistem ini sangat
menolong pengelola program Imunisasi dalam hal perencanaan,
pendistribusian, maupun permintaan vaksin dan logistik lain
untuk

kebutuhanprogram

Imunisasi

daerahnya.

Setiappengelola program Imunisasi diharapkan dapat melakukan
manajemen stock, dengan menggunakan tools SMS yang telah
disediakan.

Denganmenggunakan

sistemini

diharapkan

ketersediaan vaksin dapat didistribusikan seefisien mungkin.
h.

Cold Chain Equipment Management (CCEM) untuk inventarisasi
dan monitoring evaluasi peralatan Cold Chain
Inventarisasi peralatan cold chain adalah suatu bentuk
kegiatan untuk melakukan intevarisasi peralatan cold chain ditingkat

Provinsi,

pelayanan

Kabupaten/Kota,

Imunisasi

lainnya.

Puskesmas,

Metode

untuk

dan

unit

melakukan

inventarisasi peralatan coldchain ini dapat menggunakan format
excel atau dengan menggunakan instrumen antara lain CCEM,DHIS 2.
i.

Rapid Convenience Assessment (RCA)
Merupakan penilaian cepat untuk mengukur akurasi hasil
cakupan Imunisasi di komunitas. Kegiatan ini juga bertujuan

- 97 -

untuk

mencari

informasi

alasananak-anak/ibu

tidak

mendapatkan/melakukan Imunisasi atau mengapa mereka tidak
kembaliuntuk

lengkap.Kegiatan

menyelesaikan

jadwalImunisasiinidengancara

dilakukanyangmelakukan

kunjungan ke rumah yang terdekat dengan pusat pelayanan
kesehatan sampai ditemukan minimal 20 sasaran Imunisasi.
j.

Survei Cakupan Imunisasi
Survei cakupan Imunisasi ini merupakan pemantauan
secara eksternal terhadap kualitas dan kuantitas data serta
pelayanan Imunisasi. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi.

2.

Evaluasi
Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui hasil ataupun
proseskegiatanbiladibandingkan

dengantargetatau

yang

diharapkan. Beberapa macam kegiatan evaluasi dilakukan secara
berkala dalam Imunisasi. Berdasarkan sumber data, ada dua macam
evaluasi:a.

Evaluasi dengan Data Sekunder
Dari angka-angka yang dikumpulkan oleh

puskesmas

selain dilaporkan perlu dianalisis. Bila cara menganalisisnya
baik dan teratur, akan memberikan banyak informasi penting
yang dapat menentukan kebijaksanaan program.
1)

Stok Vaksin
Stok vaksin dilaporkan oleh petugas puskesmas,
kabupaten dan provinsi ke tingkat yang di atasnya untuk
pengambilan atau distribusi vaksin. Grafik dibuat menurut
waktu, dapat dibandingkan dengan cakupan dan batas stokmaksimum dan minimum untuk menilai kesiapan stokvaksin menghadapi kegiatan program. Data stok vaksin
diambil dari kartu stok.

2)

Indeks Pemakaian Vaksin
Dari pencatatan stok vaksin setiap bulan diperoleh
jumlahvial/ampul

vaksinyang

digunakan.

Untukmengetahui berapa rata-rata jumlah dosis diberikan untuk
setiap vial/ampul, yang disebut indeks pemakaian vaksin(IP). Perhitungan IP dilakukan untuk setiap jenis vaksin.

- 98 -

Nilai

IP

biasanya

lebih

kecil

dari

jumlahdosis

pervial/ampul. Hasil perhitungan IP menentukan berapa
jumlahvaksin

yang

harus

disediakan

untuk

tahun

berikutnya. Bila hasil perhitungan IP dari tahun ke tahun
untuk masing-masing vaksin divisualisasikan, pengelola
programakan

operasional

lebih

yang

memperhatikanmudahmenilaiditerapkan
masalahapakahstrategidipuskesmas

sudahefisiensi

programtanpa

mengurangi cakupan dan mutu pelayanan.
3)

Suhu Vaccine Refrigerator
Pencatatan suhu Vaccine Refrigerator atau freezer
dilakukan setiap hari pada grafik suhu yang tersedia untuk
masing-masing unit penyimpanan vaksin (tercantum dalam
formulir 26 terlampir).

Pencatatan suhu dilakukan 2 kali

setiap hari pagi dan sore hari. Dengan menambah catatan
saat terjadinya peristiwa penting pada grafik tersebut,seperti sweeping, KLB, KIPI, penggantian suku cadang,
grafik suhu ini akan menjadi sumber informasi penting.
4)

Cakupan per Tahun
Untuk setiap antigen grafik cakupan per tahun dapat
memberikan gambaran secara keseluruhan tentang adanya
kecendrungan:a)Tingkat pencapaian cakupan Imunisasi.

b)Indikasi adanya masalah.

c)Acuan untuk memperbaiki kebijaksanaan atau strategi
yang perlu diambil untuk tahun berikutnya.

b.

Evaluasi dengan Data Primer
1)

Survei Cakupan (Coverage Survey)
Tujuanutama

adalahuntuk

mengetahuitingkatcakupan Imunisasi dan tujuan lainnya adalah untuk
memperoleh

informasi

diImunisasi,mutu

tentang

pencatatan

distribusi

umur

danpelaporan,

saat
sebab

kegagalan Imunisasi dan tempat memperoleh Imunisasi.
Metodologi :a)Jumlah sampel yang diperlukan 210 anak.

b)

Cara pengambilan sample adalah 30 cluster.

- 99 -

c)Lokasi cluster ditentukan secara acak/random, (2stage cluster sampling).

d)Untuk tiap cluster diperlukan 210/30 = 7 sample lihat
petunjuk teknis survei cakupan.

e)

Periode cakupan yang akan dicross-checkdengansurvei ini menentukan umur responden.
f)2)

Alat yang digunakan kuesioner standar.

Survei Dampak
Tujuan utama adalah
Imunisasiterhadap

untuk menilai keberhasilan

penurunan

morbiditas

penyakit

tertentu, misalnya:a)Pencapaian

eliminasi tetanus neonatorum

yang

ditunjukkan oleh insidens rate <1/10.000 kelahiran
hidup.
b)

Pencapaian eradikasi polio yang ditunjukkan oleh
insiden rate 0.

c)

Pencapaian reduksi mortalitas campak sebesar 90%
dan morbidilitas sebesar 50% dari keadaan sebelum
program.
Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh gambaran

epidemiologis PD3I seperti distribusi penyakit menurut
umur, tempat tinggal dan faktor-faktor resiko.
3)

Uji Potensi Vaksin
Tujuan utama adalah untuk mengetahui potensi dan
keamanan dari vaksin serta

untuk mengetahui kualitas

cold chain/pengelolaan vaksin.
Badan

Litbangkes

melakukanujipotensiuntuk

menilai secara umum kualitas vaksin yang dipakai dalam
Imunisasi program. Badan POM melakukan uji potensi
vaksin bila ditemui indikasi tertentu seperti KIPI.
Metodologi :a)Yang dipakai sebagai indikator/sample adalah: vaksin
DPT-HB-Hib (sensitif terhadap pembekuan); dan vaksin
polio (sensitif terhadap panas).

- 100 -b)c)Batas minimal vaksin polio yang poten adalah:(1)

type 1 106.0 CCID 50(2)type 2 105.0 CCID 50(3)type 3 105.5 CCID 50

Dalam vaksin DPT-HB-Hib potensi 50 vaksin tetanus
minimal adalah 60 IU/dosis, batas minimal vaksin
pertussis yang poten adalah 4 IU / dosis.

d)Sample diambil dari tempat penyimpanan di tingkat
pusat, provinsi, kabupaten dan puskesmas. Jumlah
sampleuntuk masing-masing tempat penyimpananadalah 3 (tiga) vial.

- 101 -BAB IV
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)
Seiring dengan cakupan Imunisasi yang tinggi maka penggunaan vaksinjuga meningkat dan sebagai akibatnya kejadian berupa reaksi simpang yangdiduga berhubungan dengan Imunisasi juga meningkat. Hal ini bisa dilihat
dalam maturasi Imunisasi yang digambarkan oleh Robert T. Chen.
Gambar 11. Maturasi Program Imunisasi

Fase1

Prevaksinasi

I
n
s
i
d
e
n

Fase
2

Fase
3

Fase
4

Fase
5

Cakupan Kepercayaan Kepercayaan Eradikasi
meningkat masyarakat
timbulmenurunkembali
Kejadian, jumlah kasus (penyakit)
Imunisasi
berhenti

Cakupan imunisasi

P
D
3
I

KLB

KIPI
Eradikasi

Maturasi Program Imunisasi

Keterangan:
1.

Prevaksinasi.
Pada saat ini insidens penyakit masih tinggi (jumlah kasus banyak),Imunisasi belum dilakukan sehingga KIPI belum menjadi masalah.

2.

Cakupan meningkat.
Pada fase ini, Imunisasi telah menjadi program di suatu negara,
maka makin lama cakupan makin meningkat yang berakibat
penurunan insidens penyakit. Seiring dengan peningkatan cakupan
Imunisasi terjadi peningkatan KIPI di masyarakat.

3.

Kepercayaan masyarakat (terhadap Imunisasi) menurun.
Meningkatnya KIPI dapat menurunkan kepercayaan masyarakatterhadap program Imunisasi. Fase ini sangat berbahaya oleh karena
akan menurunkan cakupan Imunisasi, walaupun
tampakkejadian KIPI

menurun tetapi berakibat meningkatnya kembali insidens

penyakit sehingga terjadi kejadian luar biasa (KLB).

- 102 -4.

Kepercayaan masyarakat timbul kembali.
Apabila KIPI dapat diselesaikan dengan baik, yaitu pelaporan dan
pencatatan yang baik, penanganan KIPI segera, maka kepercayaan
masyarakat terhadap program Imunisasi akan pulih kembali. Pada
saat ini, cakupan Imunisasi yang tinggi akan tercapai kembali dan
diikuti penurunan angka kejadian penyakit, walaupun KIPI tampak
akan meningkat lagi.

5.

Eradikasi.
Hasil akhir

program Imunisasi adalah eradikasi suatu penyakit.

Pada fase ini telah terjadi maturasi kepercayaan masyarakatterhadap Imunisasi, walaupun KIPI tetap dapat dijumpai.
Robert T. Chen telah membuat prakiraan perjalanan program Imunisasi
dihubungkan dengan maturasi kepercayaan masyarakat dan dampaknya padaangka

kejadianpenyakit.

Keberhasilan

Imunisasi akan

diikutidenganpemakaian vaksin dalam dosis besar. Namun, pada perjalanan program
Imunisasi akan memacu proses maturasi persepsi masyarakat sehubungan
dengan efek samping vaksin yang mungkin timbul sehingga berakibat
munculnya kembali penyakit dalam bentuk kejadian luar biasa (KLB). Perlu
upaya yang maksimal dalam mengelola KIPI sehingga timbul kembali
kepercayaan masyarakat terhadap Imunisasi dan tujuan Imunisasi berupa
eradikasi, eliminasi dan reduksi PD3I akan bisa dicapai.
Jenis dan pelaporan KIPI dibedakan atas KIPI serius dan Non Serius. KIPI
serius (Serious Adverse Event/SAE) atau KIPI berat

adalah setiap kejadian

medis setelah Imunisasi yang menyebabkan rawat inap,
kematianserta

kecacatan, danyang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dilaporkan

setiap ada kejadian dan berjenjang dilengkapi investigasi untuk dilakukan
kajian serta rekomendasi oleh Komda dan atau Komnas PP KIPI. (tercantum
dalam formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 terlampir)
KIPI non serius

atau KIPI ringan adalah kejadian medis yang terjadi

setelah Imunisasi dan tidak menimbulkan risiko potensial pada kesehatan si
penerima. Dilaporkan rutin setiap bulan bersamaan dengan hasil cakupan
Imunisasi (tercantum dalam formulir 27 terlampir).
Rekomendasi WHO mengenai pemantauan KIPI tertuang pada pertemuan
WHO-SEARO tahun 1996 sebagai berikut:
1.

Imunisasi harus mempunyai perencanaan rinci dan terarah sehingga
dapat memberikan tanggapan segera pada laporan KIPI

- 103 -2.

Setiap KIPI serius harus dianalisis oleh tim yang terdiri dari para ahli
epidemiologi

danprofesi(diIndonesia

oleh

KomiteNasional

Pengkajian dan Penangulangan KIPI/Komnas PP KIPI) dan temuan
tersebut harus disebarluaskan melalui jalur Imunisasi dan media
massa
3.

Imunisasi harus segera memberikan tanggapan secara cepat dan
akurat kepada media massa, perihal dugaan kasus KIPI yang terjadi

4.

Pelaporan KIPI karena kesalahan prosedur misalnya abses, BCGitis,
harus dipantau demi perbaikan cara penyuntikan yang benar di
kemudian hari

5.

Imunisasi harus melengkapi petugas lapangan dengan formulir
pelaporan kasus, definisi KIPI yang jelas, dan instruksi yang rinci
perihal jalur pelaporan

6.

Imunisasi perlu mengkaji laporan KIPI dari pengalaman dunia
internasional sehingga dapat memperkirakan besar masalah KIPIyang dihadapi.

A.

Tata Cara Penanganan KIPI
Beberapa ketentuan dalam penanganan KIPI adalah:
1.

Setiap KIPI yang dilaporkan oleh petugas maupun oleh masyarakat
harus dilacak, dicatat, dan ditanggapi oleh pelaksana Imunisasi;

2.

KIPI

harus

dilaporkanolehpelaksana

Imunisasiketingkatadministrasi yang lebih tinggi;
3.

Untuk

setiap

KIPI,masyarakatberhakuntuk

mendapatkan

penjelasan resmi atas hasil analisis resmi yang dilakukan Komda PP
KIPI atau Komnas PP KIPI;
4.

Hasil kajian KIPI oleh Komda PP KIPI atau Komnas PP KIPI
dipergunakan untuk perbaikan Imunisasi; dan

5.

Pemerintah dan pemerintah daerah turut bertanggung jawab dalampenanggulangan KIPI di daerahnya atau sistem penganggaran
lainnya.
Komnas PP KIPI mengelompokkan etiologi KIPI dalam 2 (dua)klasifikasi yaitu klasifikasi etiologi lapangan dan klasifikasi kausalitas.
1.

Klasifikasi Etiologi Lapangan
Sesuai dengan manfaat di lapangan maka Komnas PP KIPI
berdasarkan kriteria WHO Causality Assessment of an Adverse Event

- 104 -Following Immunization (AEFI) dan Global manual on surveillance ofadverseevents following immunization.
Klasifikasi etiologi lapangan terdiri dari:a.

Vaccine product-related reaction (reaksi yang berkaitan dengan
produk vaksin)b.

Vaccine quality defect-related reaction (reaksi yang berkaitan
dengan defek kualitas vaksin)c.

Immunization error-related reaction (reaksi yang berkaitan dengan
adanya penyimpangan dalam pemberian Imunisasi)d.

Immunization anxiety-related reaction (reaksi yang berkaitan
dengan kecemasan yang berlebihan yang berhubungan dengan
Imunisasi)/ reaksi suntikane.
2.

Coincidental event (kejadian yang secara kebetulan bersamaan).

Klasifikasi kausalitas
Klasifikasi kausalitas mengelompokkan KIPI menjadi 4 (empat)
kelompok yaitu:
a.

Klasifikasi konsisten
Klasifikasi yang namun bersifat temporal oleh karena bukti
tidak cukup untuk menentukan hubungan kausalitas.
1)

Data rinci KIPI harus di simpan di arsip data dasar tingkat
nasional

2)

Bantu

dan

identifikasi

petandayang

mengisyaratkanadanya aspek baru yang berpotensi untuk terjadinya KIPIyang mempuyai hubungan kausal Imunisasi.
b.

Klasifikasi inderteminate
Klasifikasi berbasis bukti yang ada dan dapat diarahkan
pada beberapa kategori definitif.
Klarifikasi informasi tambahan yang dibutuhkan agar dapat
membantu finalisasi penetapan kausal dan harus mencari
informasi dan pengalaman dari nara sumber baik nasional,
maupun internasional.

c.

Klasifikasi inkonsisten
Suatu

kondisi

utama

atau

kondisiyang

disebabkan

paparan terhadap sesuatu selain vaksind.

Klasifikasi Unclassifiable
Kejadian klinis dengan informasi yang tidak cukup untuk
memungkinkan dilakukan penilaian dan identifikasi penyebab.

- 105 -B.

Pemantauan KIPI
Untuk

mengetahuihubunganantaraImunisasi

denganKIPIdiperlukan pencatatan dan pelaporan semua reaksi simpang yang timbul
setelah pemberian Imunisasi yang merupakan kegiatan dari surveilans
KIPI. Surveilans KIPI tersebut sangat membantu Imunisasi, untuk
mengetahui apakah kejadian tersebut berhubungan dengan vaksin yangdiberikan ataukah terjadi secara kebetulan hal ini penting untuk
memperkuat keyakinan masyarakat akan pentingnya Imunisasi sebagai
upaya pencegahan penyakit yang paling efektif.
Pemantauan KIPI yang efektif melibatkan:
1.

Masyarakat atau petugas kesehatan di lapangan, yang bertugas
melaporkanbila

ditemukan

KIPI

kepadapetugaskesehatan

Puskesmas setempat;
2.

Supervisor

tingkatPuskesmas(petugas

Puskesmas)dan

Kabupaten/Kota,

yangkesehatan/Kepala
melengkapi

laporankronologis KIPI;
3.

Tim KIPI tingkat Kabupaten/Kota, yang menilai laporan KIPI dan
menginvestigasi KIPI apakah memenuhi kriteria klasifikasi lapangan,dan melaporkan kesimpulan investigasi ke Komda PP KIPI;

4.

Komda PP KIPI;

5.

Komnas PP KIPI; dan

6.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang bertanggung jawab
terhadap keamanan Vaksin.
Tujuan utama pemantauan KIPI adalah untuk mendeteksi dini,merespon KIPI dengan cepat dan tepat, mengurangi dampak negatif
Imunisasi terhadap kesehatan individu dan terhadap Imunisasi. Hal ini
merupakan indikator kualitas program.

Bagian yang terpenting dalampemantauan KIPI adalah menyediakan informasi KIPI secara lengkap agar
dapat dengan cepat dinilai dan dianalisis untuk mengidentifikasi danmerespon suatu masalah. Respon merupakan suatu aspek tindak lanjutyang penting dalam pemantauan KIPI.
Pemantauan KIPI pada dasarnya terdiri dari penemuan, pelacakan,
analisis kejadian, tindak lanjut, pelaporan dan evaluasi, seperti tertera
pada diagram berikut:

- 106 -Gambar 12. Alur Pelaporan dan Pelacakan Kasus KIPI

Penemuan Laporan
24 jamInformasi dari Masyarakat
Petugas Kesehatan

1.Pengobatan/Perawatan Jika diperlukan
2.Pelaporan, Pelacakan/Investigasi
Konfirmasi: Positif atau negatif Identifikasi: KasusVaksinPetugasTata laksana
Sikap Masyarakat

Petugas Puskesmas,
Kabupaten/Kota, Provinsi

 Tunggal/berkelompok
 Apakah ada kasus lain yang serupa

Analisis Sementara Penyebab dan
Klasifikasi KIPI melengkapi
investigasi

Pokja KIPI
Kabupaten/Kota

Tindak Lanjut
Pengobatan
 Komunikasi

PuskesmasRS Perbaikan Mutu Pelayanan

Dinas Kes Kab.

Website Keamanan Vaksin
Kajian Laporan

KomDa PPKIPI

KomNas
PP-KIPIEtiologi Lapangan Kausalitas

Subdit Imunisasi ,BPOMPada keadaan tertentu KIPI yang menimbulkan perhatian berlebihan
dari masyarakat, maka pelaporan dapat dilakukan langsung kepada
Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP KIPI.
Skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI, mulai dari penemuan
KIPI dimasyarakat kemudian dilaporkan dan dilacak hingga akhirnya

dilaporkan pada Menteri Kesehatan seperti skema berikut:

- 107 -Gambar 13. Alur Pelaporan dan Kajian KIPI
Menteri Kesehatan
Komnas PP-KIPI

Ditjen PP & PL
Cq. Subdit Imunisasi

BPOM
Produsen
VaksinWebsite Keamanan Vaksin
Komda PP-KIPI

Dinas Kesehatan
Provinsi

Balai POM

Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Rumah Sakit

Puskesmas

Memberikan laporan
Mengirimkan laporan
Pelacakan

Masyarakat

Koordinasi

Dari gambar di atas masyarakat akan melaporkan adanya KIPI ke
Puskesmas,

UPS

atau

RS.

Kemudian

UPS

akan

melaporkankePuskesmas, sementara Puskesmas dan RS akan melaporkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk kasus KIPI serius maka Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota akan melakukan konfirmasi kebenaran kasus
KIPI serius tersebut, bila ternyata benar maka akan melaporkan ke Dinas
Kesehatan Provinsi. Kemudian bila perlu dilakukan investigasi, makaDinas Kesehatan Provinsi akan berkoordinasi dengan Komda PP KIPI dan
Balai POM Provinsi serta melaporkan kedalam website keamanan vaksin
untuk dilakukan kajian oleh komite independen (KOMDA dan atau
KOMNAS PP KIPI). (format laporan KIPI tercantum dalam formulir 1,
formulir 2, dan formulir 3 terlampir).
C.

Kurun Waktu Pelaporan
Laporan seharusnya selalu dibuat secepatnya sehingga keputusan
dapat dibuat secepat mungkin untuk tindakan atau pelacakan. Kurun
waktu pelaporan agar mengacu padatabel di bawah. Pada keadaan

tertentu, laporan satu KIPI dapat dilaporkan beberapa kali sampai ada
kesimpulan akhir dari kasus. Kurun waktu pelaporan berdasarkan
jenjang administrasi yang menerima laporan terlihat seperti tabel dibawahini:

- 108 -Tabel 16. Kurun waktu pelaporan KIPI Serius

Jenjang Administrasi
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Provinsi/ Komda PP-KIPI(melalui website keamanan vaksin)
Sub Direktorat Imunisasi/ Komnas PP-KIPI(melalui website keamanan vaksin)

Kurun

waktu

pelaporan

Kurun Waktu Diterimanya Laporan
24 jam dari saat penemuan kasus
24-72 jam dari saat penemuan kasus
24 jam-7 hari dari saat penemuan kasus

KIPI

diatasberdasarkan

jenjang

Administrasi dan kurun waktu diterimanya laporan KIPI serius.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaporan KIPI :1.

Identitas: nama anak, tanggal dan tahun lahir (umur), jenis kelamin,nama orang tua dan alamat.

2.

Waktu dan tempat pemberian Imunisasi (tanggal, jam, lokasi).

3.

Jenis vaksin yang diberikan, cara pemberian, dosis, nomor

batch,

siapa yang memberikan, bila disuntik tuliskan lokasi suntikan.
4.

Saat timbulnya gejala KIPI sehingga diketahui berapa lama interval
waktu antara pemberian Imunisasi dengan terjadinya KIPI.

5.

Adakah gejala KIPI pada Imunisasi terdahulu?

6.

Bila gejala klinis atau diagnosis yang terdeteksi tidak terdapat dalamkolom isian, maka dibuat dalam laporan tertulis.

7.

Pengobatan yang diberikan dan perjalanan penyakit (sembuh,
dirawat atau meninggal).

8.

Sertakan hasil laboratorium yang pernah dilakukan.

9.

Apakah terdapat gejala sisa, setelah dirawat dan sembuh.

10. Tulis juga apabila terdapat penyakit lain yang menyertainya.
11. Bagaimana cara menyelesaikan masalah KIPI (kronologis).
12. Adakah tuntutan dari keluarga.
13. Nama dokter yang bertanggung jawab.
14. Nama pelapor KIPI.
D.

Faktor Pendukung Pelaporan KIPI
Agar petugas kesehatan mau melaporkan KIPI sesuai dengan
ketentuan pelaporan, maka perlu:
1.

meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pelaporan, melalui
sistim pelaporan yang telah ada sehingga membuat pelaporanmenjadi mudah, terutama pada situasi yang tak pasti;

2.

membekali petugas kesehatan dengan pengetahuan mengenai KIPI
dan safety injection;

- 109 -3.

menekankan bahwa investigasi adalah untuk menemukan masalahpadasistimsehingga

segeradapat

diatasi

dan

tidak

untuk

menyalahkan seseorang;
4.

memberikan umpan balik yang positif terhadap laporan. Paling
sedikit, penghargaan pribadi terhadap petugas kesehatan dengan
pernyataan terima kasih untuk laporannya, walaupun laporannya
tidak lengkap;

5.

menyediakan formulir laporan dan formulir investigasi KIPI; dan
Laporan KIPI juga meliputi pelayanan Imunisasi pada UPS (Dokter
praktek swasta dan RS).

E.

Pelacakan KIPI
Pelacakan KIPI mengikuti standar prinsip pelacakan epidemiologi,
dengan memperhatikan kaidah pelacakan vaksin, teknik dan prosedur
Imunisasi serta melakukan perbaikan berdasarkan temuan yang didapat.

- 110 -Tabel 17. Langkah-Langkah dalam Pelacakan KIPI
Langkah
1) Pastikan informasi
pada laporan2) Lacak dan
Kumpulkan data

Tindakan• Dapatkan catatan medik pasien (atau catatan klinis lain)• Periksa informasi tentang pasien dari catatan medik dan
dokumen lain
• Isi setiap kelengkapan yang kurang dari formulir laporan
KIPI• Tentukan informasi dari kasus lain yang dibutuhkan untuk
mengelengkapi pelacakan
Tentang pasien• Riwayat imunisasi• Riwayat medis sebelumnya, termasuk riwayat sebelumnya
dengan reaksi yang sama atau reaksi alergi yang lain
• Riwayat keluarga dengan kejadian yang sama
Tentang kejadian• Riwayat, deskripsi klinis, setiap hasil laboratorium yang
relevan dengan KIPI dan diagnosis dari kejadian• Tindakan apakah dirawat dan hasilnya
Tentang tersangka vaksin-vaksin• Pada keadaan-keadaa bagaimana vaksin dikirim, kondisi
penyimpanan, keadaan vaccine vial monitor, dan catatansuhu pada lemari es.
• Penyimpanan vaksin sebelum tiba di fasilitas kesehatan,
dimana vaksin ini tiba dari pengelolaan cold chain yanglebih tinggi, kartu suhu.

3) Menilai pelayanan
dengan menanyakan tentang:4) Mengamati
pelayanan:

5) Rumuskan suatu
hipotesis kerja6) Menguji hipotesa
kerja7) Menyimpulkan
pelacakanF.

Tentang orang-orang lain
• Apakah ada orang lain yang mendapat imunisasi darivaksin yang sama dan menimbulkan penyakit• Apakah ada orang lain yang mempunyai penyakit yangsama (mungkin butuh definisi kasus); jika ya tentukan
paparan pada kasus-kasus terhadap tersangka vaksin yangdicurigai.
• Investigasi pelayanan imunisasi• Penyimpanan vaksin (termasuk vial/ampul vaksin yangtelah dibuka), distribusi dan pembuangan limbah.
• Penyimpanan pelarut, distribusi• Pelarutan vaksin (proses dan waktu/ jam dilakukan)• Penggunaan dan sterilisasi dari syringe dan jarum.
• Penjelasan tentang pelatihan praktik imunisasi, supervisi
dan pelaksana imunisasi.
• Apakah melayani imunisasi dalam jumlah yang lebihbanyak daripada biasa? Lemari pendingin; Apa saja yang
disimpan (catat jika ada kotak penyimpanan yang serupa
dekat dengan vial vaksin yang dapat menimbulkan
kebingungan); vaksin/pelarut apa saja yang disimpan
dengan obat lain, apakah ada vial yang kehilangan labelnya.
• Prosedur imunisasi (pelarutan, menyusun vaksin, teknik
penyuntikan, kemanan jarum suntik dan syringe;
pembuangan vial-vial yang sudah terbuka)• Apakah ada vial-vial yang sudah terbuka tampak
terkontaminasi?
• Kemungkinan besar/ kemungkinan penyebab dari kejadiantersebut.
• Apakah distribusi kasus cocok dengan hipotesa kerja?
• Kadang-kadang diperlukan uji laboratorium• Buat kesimpulan penyebab KIPI
• Lengkapi formulir investigasi KIPI
• Lakukan tindakan koreksi dan rekomendasikan tindakan
lebih lanjut

Uji Laboratorium Vaksin
Ujilaboratorium

diperlukan

untuk

dapat

memastikanataumenyingkirkan dugaan penyebab seperti: vaksin untuk uji sterilitas dan

- 111 -toksisitas; pelarut untuk uji sterilitas; jarum suntik dan syringe untuk
uji sterilitas. Pemeriksaan yang diperlukan (uji laboratorium) adalah
untuk menjelaskan kecurigaan dan bukan sebagai prosedur rutin. Jenis
KIPI yang perlu dilakukan pengujian sampel adalah KIPI yang dicurigai
berhubungan dengan reaksi vaksin berat Serious Adverse Event (SAE), dan
KIPI berkelompok (cluster). Pemeriksaan (uji laboratorium) dilakukan oleh
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Badan POM.
Badan

POM

menugaskan

Balai

Besar

POM

(BBPOM)

untuk

melakukan pengambilan sampel, jika diperlukan. Pengambilan sampel
dilakukan oleh BBPOM/BPOM setelah berkoordinasi dengan KomNas PP
KIPI/KomDa PP KIPI dan Dinas Kesehatan setempat untuk identifikasi
lot/Batch.
Jumlah sampel vaksin yang diambil sesuai kebutuhan. Apabila
jumlah vaksin di tempat kejadian KIPI/lapangan tidak mencukupi
kebutuhan pengujian, maka pengambilan sampel dapat dilakukan di
Puskesmas/Dinas
penyediaan

dariKesehatan
vaksinsetempat
yang

yang

terkaitmerupakan
KIPI

pada

sumbertingkatKecamatan/Kabupaten. Apabila sampel masih tidak mencukupi/ habis
maka pengambilan sampel dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi
dengan nomor batch yang sama.

Proses pengambilan dan pengiriman

sampel harus dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan pengiriman
vaksin dan dilengkapi dengan Berita Acara.
Gambar 12. Sistematika Pengambilan dan Pengiriman sampel
Informasi
kasus KIPIKOMDA KIPI

KOMNASPP KIPI

Hasil
pengujianInformasi
kasus KIPI

Pengiriman
sampelDinas
Kesehatan

Badan POM

BB/BPOM
Pengambilan
sampelDeputi 1 u.p Ditwas
Distribusi
PT dan PKRT

Pengambilan
sampel vaksin

Tempat kasus KIPI/
Tempat Pengadaan
vaksin terkait

Hasil
pengujianPPOMN

- 112 -Pengambilan Sampel.
Pengiriman sampel vaksin dilakukan oleh BBPOM/BPOM yangditujukan kepada:
Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN)
Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta Pusat, 10560
dengan tembusan kepada:
Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT
Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta Pusat. 10560
Kebutuhan sampel yang diperlukan dalam uji laboratorium vaksinadalah sebagai berikut:
Tabel 18.Sampel Vaksin untuk Pemeriksaan Sterilitas dan Toksisitas Vaksin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CampakDT
Td
DPT-HB-Hib
Polio
Polio
IPV
Hepatitis B Uniject
BCG

5
5
5
5
10 dosis
20 dosis
50,51

22 + diluent/pelarut
29
29
29
40
40
29
56
50

- 113 -Berita Acara Pengambilan Sampel Vaksin
Pada hari ini......................,tanggal....…..,bulan .................................,
tahun .............., berdasarkan Surat

Perintah

Melaksanakan

Tugas

No......................................dari.............,tanggal....…...................,telahdilakukan pengambilan sample untuk pengujian mutu produk pada :Nama Sarana :Alamat :Nama
ProdukNomor Produsen No.Bets
Izin
Edar
(NIE)

TanggalExpiryProduksi

Date

JumlahDemikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.
………………..,

Pihak Sarana

G.

-

-

Petugas :Kelompok Risiko Tinggi KIPI
Untuk mengurangi risiko timbulnya KIPI maka harus diperhatikan
apakah resipien termasuk dalam kelompok risiko. Yang dimaksud dengan
kelompok risiko adalah:
1.

Anak yang mendapat reaksi simpang pada Imunisasi terdahulu.

2.

Bayi berat lahir rendah.
Pada dasarnya jadwal Imunisasi bayi kurang bulan sama dengan bayi

cukup bulan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada bayi kurang bulan
adalah:1.

Titer imunitas pasif melalui transmisi maternal lebih rendah daripada
bayi cukup bulan

2.

Apabila berat badan bayi sangat kecil (<1000 gram) Imunisasi
ditunda dan diberikan setelah bayi mencapai berat 2000 gram atau
berumur 2 bulan; kecuali untuk Imunisasi hepatitis B pada bayi
dengan ibu yang HBs Ag positif.

- 114 -Apabila bayi masih dirawat setelah umur 2 bulan, maka vaksin polioyang diberikan adalah suntikan IPV bila vaksin tersedia, sehingga tidak
menyebabkan penyebaran virus vaksin polio melalui tinja.
1.

Pasien imunokompromais
Keadaan imunokompromais dapat terjadi sebagai akibat peyakit
dasar atau pengobatan imunosupresan (kemoterapi, kortikosteroid
jangka panjang). Jenis vaksin hidup merupakan indikasi kontra
untuk pasien imunokompromais, untuk polio dapat diberikan IPVbila vaksin tersedia. Imunisasi tetap diberikan pada pengobatan
kortikosteroid dosis kecil dan pemberian dalam waktu pendek. Tetapi
Imunisasi

harus

ditunda

pada

anak

denganpengobatan

kortikosteroid sistemik dosis 2 mg/kg berat badan/hari atau
prednison 20 mg/hari selama 14 hari. Imunisasi dapat diberikan
setelah satu bulan pengobatan kortikosteroid dihentikan atau tigabulan setelah pemberian kemoterapi selesai.
2.

Pada resipien yang mendapatkan human immunoglobulin
Imunisasi virus hidup diberikan setelah tiga bulan pengobatan
untuk menghindarkan hambatan pembentukan respons imun.

3.

Pasien HIV mempunyai risiko lebih besar untuk mendapatkan infeksi
Walaupun responnya terhadap Imunisasi tidak optimal atau
kurang, penderita HIV memerlukan Imunisasi. Pasien HIV dapat
diImunisasi dengan mikroorganisme yang dilemahkan atau yang mati
sesuai dengan rekomendasi yang tercantum pada tabel 18.
Tabel 19. Rekomendasi Imunisasi untuk Pasien HIV Anak

VaksinIPV
DPTHib
Hepatitis B*
Hepatitis A
MMR**
Influenza
Pneumokok
BCG****)**)

Rekomendasi
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

Keterangan
Pasien dan keluarga serumah
Pasien dan keluarga serumah
Pasien dan keluarga serumah
Sesuai jadwal anak sehat
Sesuai jadwal anak sehat
Diberikan umur 12 bulan
Tiap tahun diulang
Sedini mungkin
Dianjurkan untuk Indonesia

Dianjurkan dosis Hepatitis B dilipat gandakan dua kali.
Diberikan pada penderita HIV yang asimptomatik atau HIV
dengan gejala ringan.
***) Tidak diberikan bila HIV yang berat.

- 115 -H.

KIPI Berkelompok
KIPI berkelompok adalah dua atau lebih KIPI yang serupa yangterjadi pada saat yang bersamaan, di tempat yang sama. KIPI berkelompok
kemungkinan besar meningkat akibat kesalahan program. Jika kejadian
serupa juga terjadi pada orang lain yang tidak diImunisasi, kemungkinan
penyebabnya adalah karena kebetulan/koinsiden dan bukan KIPI.
Pada pelacakan KIPI berkelompok yang harus dilakukan adalah :1.

Menetapkan definisi untuk KIPI tersebut .

2.

Lacak orang lain di daerah tersebut yang mempunyai gejala penyakit
yang serupa dengan definisi KIPI tersebut.
Dapatkan riwayat Imunisasi (kapan, dimana, jenis dan nomor batch3.

vaksin yang diberikan).
4.

Tentukan persamaan paparan di antara kasus-kasus tersebut.

5.

Laporkan

bila

ada

berapa

anak

yang

pada

saat

bersamaan

mendapatkan vaksin yang sama tetapi tidak ada gejala KIPI
Cara

melakukan

identifikasi

KIPI

berkelompok

terlihatsepertidiagram berikut:
Gambar 13. Alur Identifikasi KIPI berkelompok
KIPI Berkelompok

Apakah s emua
kasus berasal
dari satu fasilitas
yg sama(mengunakan
bacth yg sama)?

Tidak

Ya

Apakahsemua kasus
mendapatvaksin daribacth yg
sama
?

Ya

Tidak

Apakahreaksivaksindikenal
?

Tidak

Ya

Ya

Koinsidental

Kesalahan Prosedur
Kesalahan pembuatan
Tidakvaksin, batch vaksintertentu bermasalah,atau kesalahan
pengiriman/
penyimpanan

Adakahpenyakit yg
sama padaorang lainyang tidak
dimunisasi ?

Adakah penyakit
yg sama pdorang lain ygyang tidak
diimunisasi?

Apakah rasio
reaksi berada
dalam rasio
diharapkan ?

Ya

Ya

Koinsidental

Reaksi Vaksin

Tidak

Kesalahan proseduratau masalahvaksinKesal ahanprosedur
Tidak koinsidental
atau tidak
diketahui’- 116 -I.

Tindak lanjut KIPI
1.

Pengobatan
Dengan adanya data KIPI dokter Puskesmas dapat memberikan
pengobatan segera. Apabila KIPI tergolong serius harus segera
dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pemberian pengobatan
segera.
Tabel 20. Gejala KIPI dan Tindakan yang Harus Dilakukan

- 117 -2.

Komunikasi
Kepercayaan merupakan kunci utama komunikasi pada setiap
tingkat, terlalu cepat menyimpulkan
merusak

kepercayaan

masyarakat.

penyebab kejadian KIPI dapat
Mengakuiketidakpastian,investigasi menyeluruh, dan tetap beri informasi ke masyarakat.
Hindari membuat pernyataan yang terlalu dini tentang penyebab darikejadian sebelum pelacakan lengkap. Jika penyebab diidentifikasi
sebagai kesalahan program, penting untuk tidak berbohong tentang
kesalahan seseorang pada siapapun, tetapi tetap fokus

padamasalah yang berhubungan dengan sistim yang menyebabkan
kesalahanprogrammengatasi

masalahdanlangkah–langkahtersebut.

Dalam

yang

diambilberkomunikasi

untuk
denganmasyarakat, akan bermanfaat apabila membangun jaringan dengan
tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan di daerah, jadi informasi
tersebut bisa dengan cepat disebarkan.
3.

Perbaikan Mutu Pelayanan
Setelah didapatkan kesimpulan penyebab dari hasil investigasi
KIPI maka dilakukan tindak lanjut perbaikan seperti pada tabel
berikut:
Tabel 21. Tindak Lanjut PerbaikanJ.

Evaluasi
Evaluasi rutin dilakukan oleh Komda PP

KIPI/Dinas Kesehatan

Provinsi minimal enam bulan sekali. Evaluasi tahunan dilakukan oleh- 118 -Komda PP KIPI/Dinas Kesehatan Provinsi untuk

tingkat provinsi dan

Komnas PP KIPI/Sub Direktorat Imunisasi untuk tingkat nasional.
Kriteria penilaian efektivitas pemantauan KIPI adalah:1.

Ketepatan waktu laporan2.

Kelengkapan laporan

3.

Keakuratan laporan4.

Kecepatan investigasi

5.

Keadekuatan tindakan perbaikan yang dilakukan

6.

KIPI tidak mengganggu Imunisasi
Perkembangan pemantauan KIPI dapat dinilai dari data laporantahunan di tingkat

provinsi dan nasional. Data laporan tahunan KIPI

mengandung hal-hal di bawah ini:
1.

2.

Jumlah laporan KIPI yang diterima, dikelompokkan berdasarkan :a.

Vaksinb.

Klasifikasi etiologi lapanganc.

Klasifikasi kausalitas

Rate masing-masing KIPI berdasarkan vaksin yang diberikan (dannomor batch) tingkat provinsi dan nasional.

3.

KIPI berat yang sangat jarang.

4.

KIPI langka lainnya.

5.

KIPI berkelompok yang besar.

6.

Ringkasan pelacakan KIPI yang jarang terjadi/penting.

- 119 -BAB VIPENCATATAN DAN PELAPORAN
Pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaan Imunisasi program sangat
pentingdilakukan

di

semua

tingkatadministrasi

guna

mendukungpengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun
evaluasi.
A.

Pencatatan
Untuk masing-masing tingkat administrasi perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1.

Tingkat Desaa.

Sasaran Imunisasi
Pencatatan

bayi,

baduta

dan

WUS

untuk

persiapan

pelayanan Imunisasi meliputi nama, orang tua, suami, tanggal
lahir dan alamat. Petugas mengkompilasikan datasasarantersebut ke dalam buku pencatatan hasil Imunisasi bayi, baduta
dan WUS. Status Imunisasi juga dicatat dalam buku Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA), Kohort, dan rekam medis.
b.

Pencatatan Hasil Imunisasi bayi dan baduta
Pencatatan hasil Imunisasi untuk bayi dan Baduta dibuat
oleh petugas Imunisasi di kohort bayi (tercantum dalam formulir
4 terlampir) dan kohort anak balita dan anak prasekolah(tercantum dalam formulir 9 terlampir). Masing-masing formulir
untuk satu desa.
Dalam perkembangan introduksi vaksin program, untuk
pencatatan yang belum tercantum dalam kohort maka formulir
pencatatan hasil Imunisasi akan ditetapkan kemudian.

c.

Pencatatan hasil Imunisasi Td untuk WUS
Pencatatan hasil Imunisasi Td untuk WUS termasuk ibu
hamil

dan

calon

pengantin

menggunakan

buku

catatan

Imunisasi WUS atau dicatat buku kohort ibu (tercantum dalam
formulir 13 dan formulir 14 terlampir). Imunisasi Td hari itu
juga dicatat dalam buku KIA.
d.

Pencatatan hasil Imunisasi Anak Usia Sekolah Dasar
Untuk pencatatan Imunisasi anak usia sekolah Dasar,
Imunisasi DT, campak atau Td yang diberikan,dicatat di buku
KIA/Buku Sehat anak Sekolah dan dicatat

pada format

- 120 -pelaporan BIAS dan satu salinan diberikan kepada sekolah. Bilapada waktu bayi terbukti pernah mendapat DPT-HB-Hib1
dicatat sebagai T1. Kemudian mendapat DPT-HB-Hib2 dicatat
sebagai T2. Kemudian mendapat DPT-HB-Hib pada usia baduta
dicatat sebagai T3.Sehingga pemberian DT dan Td di sekolah
dicatat sebagai T4 dan T5. Bila tidak terbukti pernah mendapat
suntikan DPT-HB-Hib pada waktu bayi dan Baduta, maka DT
dicatat sebagai T1.
e.

Pencatatan dan pelaporan untuk fasilitas kesehatan swasta
Format pelaporan pelayanan Imunisasi yang dilaporkan
minimal memuat data sebagai berikut : nama sasaran, namaorang tua, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin, dan jenis
Imunisasi

sertatanggalpemberiannya.

(tercantum

dalam

formulir 5 terlampir)
Begitu juga jumlah kualitas dan kuantitas semua logistik
Imunisasi pilihan (vaksin, ADS dan logistik lainnya) harus diketahuioleh penyelenggara program Imunisasi nasional untuk dilakukan
monitoring bersama.
2.

Tingkat Puskesmasa.

Hasil Cakupan Imunisasi
1)

Hasil kegiatan Imunisasi di lapangan dicatat di kohort desadan direkap di buku pencatatan Imunisasi puskesmas(buku biru) (tercantum dalam formulir 6 dan formulir 10
terlampir).

2)

Hasil Imunisasi anak sekolah di rekap di buku hasil
Imunisasi anak sekolah (tercantum dalam formulir 15
terlampir).

3)

Laporan hasil Imunisasi di pelayanan swasta menggunakan
format buku kohort kemudian dicatat di buku kohort desa
asal sasaran.

4)

Setiap catatan dari buku biru ini dibuat rangkap dua.
Lembar ke 2 dibawa ke kabupaten sewaktu mengambil
vaksin/konsultasi.

5)

Dalam menghitung persentase cakupan, yang dihitung
hanya pemberian Imunisasi pada kelompok sasaran dan

- 121 -periode yang dipakai adalah tahun anggaran mulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun tersebut.
b.

Pencatatan Vaksin
Keluar masuknya vaksin terperinci menurut jumlah nomor
batch dan tanggal kadaluwarsa harus dicatat ke dalam laporan
penerimaan vaksin atau kartu stok (tercantum dalam formulir
20 terlampir). Sisa atau stok vaksin harus selalu dihitung padasetiap kali penerimaan dan pengeluaran vaksin. Masing-masing
jenis vaksin mempunyai kartu stok tersendiri. Selain itu kondisi
VVM sewaktu menerima dan mengeluarkan vaksin juga perlu
dicatat di SBBK (Surat Bukti Barang Keluar).
Jumlah vial dan dosis vaksin yang digunakan dan tersisa
dalam penyelengaraan Imunisasi harus dilaporkan kembali(tercantum dalam formulir 16 terlampir) beserta jumlah limbah
Imunisasi ADS dan vial bekas untuk dimusnahkan dengan
berita acara.

c.

Pencatatan Suhu Vaccine Refrigerator
Temperatur

VaccineRefrigerator

yang

terbacapadatermometer yang diletakkan di tempat yang seharusnya, harus
dicatat dua kali sehari yaitu pagi waktu datang dan soresebelum pulang(lampiranGrafik 1. Pencatan Suhu Lemari Es).
Pencatatan harus dilakukan dengan upaya perbaikan:
1)Bila suhu tercatat di bawah 2 oC, harus dicurigai vaksin
Hepatitis B,

DPT-HB-Hib, DT, IPV,dan Td

telah beku.

Lakukan uji kocok (kecuali vaksin IPV), jangan gunakan
vaksin yang rusak dan buatlah catatan pada kartu stokvaksin.
2)Bila suhu tercatat diatas 8 oC, segera pindahkan vaksin ke
cold box, vaccine carrier

atau termos

yang berisi cukup

cool pack (kotak dingin cair). Bila perbaikan Vaccine
Refrigerator lebih dari 2 hari, vaksin harus dititipkan dipuskesmas terdekat atau kabupaten. Vaksin yang telahkontak dengan suhu kamar lebih dari periode waktu
tertentu, harus dibuang setelah
vaksindicatat di kartu stok- 122 -d.

Pencatatan Logistik Imunisasi
Disamping vaksin, logistik Imunisasi lain seperti cold chain
harus dicatat jumlah, keadaan, beserta nomor seri serta tahun(Vaccine Refrigerator, mini freezer, vaccine carrier, container)
harus dicatat ke dalam kolom keterangan. Untuk peralatan
habis pakai seperti ADS, safety box dan spare part cukup dicatat
jumlah dan jenisnya.

3.

Tingkat Kabupaten/Kotaa.

Hasil cakupan Imunisasi
Kompilasi laporan hasil Imunisasi dari semua puskesmas
dan RSU kabupaten maupun rumah sakit swasta dilakukan
setiapbulan

dandicatat

di

buku

hasil

Imunisasi

kabupaten/Kota (tercantum dalam formulir 5 terlampir). Setiap
catatan dari buku ini dibuat dalam rangkap dua. Lembar ke 2
dibawa ke provinsi pada waktu mengambil vaksin/konsultasi.
b.

Pencatatan vaksin
Penerimaan dan pengeluaran

vaksin terperinci menurut

jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa harus dicatat
dalam

buku

stok

vaksin(tercantum

dalam

formulir21

terlampir). Sisa atau stok vaksin harus dihitung pada setiap kali
penerimaan atau pengeluaran vaksin. Masing-masing jenis
vaksin mempunyai buku stok tersendiri. Selain itu kondisi VVM
sewaktu menerima dan mengirimkan vaksin ke puskesmas juga
perlu dicatat pada buku stok dan SBBK (Surat Bukti Barang
Keluar).
c.

Pencatatan logistik Imunisasi
Disamping penerimaan dan pengeluaran vaksin juga dicatat
nomor seri untuk sarana

cold chain(Vaccine Refrigerator,

freezer, vaccine carrier) dan keadaan sarana dicatat ke dalamkolom keterangan. Untuk peralatan habis pakai seperti ADS
perlu juga dicatat nomor seri/lot masa kadaluwarsa, jumlah danmerk, safety box cukup dicatat jumlah dan jenisnya.
4.

Tingkat Provinsia.

Hasil Cakupan Imunisasi
Kompilasi

laporanhasil

Imunisasi

dari

semua

kabupaten/kota dilakukan setiap bulan dan dicatat di buku
hasil Imunisasi provinsi (tercantum dalam formulir 8 terlampir).

- 123 -Setiap catatan di buku ini dibuat dalam rangkap dua. Lembar ke
2 dikirimkan ke pusat.
b.

Pencatatan Vaksin
Keluar masuknya vaksin terperinci menurut jumlah, nomor
batch dan tanggal kadaluwarsa harus dicatat ke dalam buku
stok vaksin (tercantum dalam formulir 22 terlampir). Sisa atau
stok vaksin harus selalu dihitung pada setiap kali penerimaan
atau

pengeluaran

vaksin.

Masing-masing

jenis

vaksinmempunyai buku stok tersendiri. Keluar masuknya barang
termasuk vaksin harus dicatat di buku umum. Jenis vaksin,
nomor batch dan kondisi VVM saat diterima atau dikeluarkan
untuk vaksinc.

Pencatatan Barang Imunisasi
Disamping vaksin sarana cold chain (Vaccine Refrigerator,
freezer, vaccine carrier, container) harus dicatat nomor seri,tahun dan keadaan ke dalam format pencatatan. Untuk
peralatan seperti jarum, syringe dan spare part cukup dicatat
jumlah dan jenisnya.

B.

Pelaporan
Hasil pencatatan Imunisasi
melakukan

kegiatanyang dilakukan oleh setiap unit yang

Imunisasi,

mulai

dari

puskesmas

pembantu,

puskesmas, rumah sakit umum, Kantor Kesehatan Pelabuhan, balai
Imunisasi swasta, rumah sakit swasta,klinikswastadisampaikan

kepada pengelola program Imunisasi kabupaten/kota (tercantum dalam
formulir 7 dan formulir 11 terlampir) dan provinsi (tercantum dalam
formulir 8 dan formulir 12 terlampir) sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Sebaliknya, umpan balik laporan dikirimkan secara berjenjang dari
tingkat atas ke tingkat lebih bawah.

- 124 -Gambar.14. Sistematika Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Rutin :Gambar 15. Sistematika Pencatan Pelaporan Imunisasi dasar
dan lanjutan WUS

- 125 -Gambar 16 . Sistematika Pencatan Pelaporan Imunisasi lanjutan Anak Usia
SekolahBagan alur laporan sebagai berikut :Gambar 17. Bagan Alur Pelaporan
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANPENYAKIT CQ. DITJEN KEFARMASIAN DANALAT KESEHATAN

Setiap tanggal 15
DINAS KESEHATAN PROVINSI

Setiap tanggal 10
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/ KOTA

Setiap tanggal 5
PUSKESMAS, FASYANKES (RUMAHSAKIT, PRAKTEK SWASTA, dll)

KOHORT (BAYI, ANAK, IBU)

Alur PelaporanUmpan Balik- 126 -Gambar 18. Bagan Alur Pelaporan Imunisasi Khusus
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANPENYAKIT CQ. DITJEN KEFARMASIAN DANALAT KESEHATAN

Setiap tanggal 15 bulan pelaksanaan
DINAS KESEHATAN PROVINSI

Setiap tanggal 10 bulan pelaksanaan
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/ KOTA

Setiap tanggal 5 bulan pelaksanaan
Alur Pelaporan

PUSKESMAS, FASYANKES (RUMAHSAKIT, PRAKTEK SWASTA, dll)

Umpan BalikHal-hal yang dilaporkan adalah:
1.

Cakupan Imunisasi.

2.

Dalam melaporkan cakupan Imunisasi, harus dipisahkan pemberian
Imunisasi terhadap kelompok di luar umur sasaran. Pemisahan ini
sebenarnya sudah dilakukan mulai saat pencatatan, supaya tidak
mengacaukan perhitungan persen cakupan.

3.

Stok dan Pemakaian Vaksin.

4.

Penerimaan,pemakaian

dan

stok

vaksinsetiap

bulan

harus

dilaporkan bersama-sama dengan laporan cakupan Imunisasi.
5.

Sarana peralatan

cold chaindipuskesmas

dan unit pelayanan

lainnya diidentifikasi baik jumlah maupun kondisinya dilaporkan
oleh puskesmas, kabupaten/kota, dan provinsi secara berjenjang
minimal sekali setahun (tercantum dalam formulir 17, formulir 18,
dan formulir 19 terlampir).

- 127 -BAB VIPENUTUP
Dengan ditetapkannya Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi ini, makadiharapkan semua instansi terkait termasuk swasta dan masyarakat dapat
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan Imunisasi dengan
benar dan berkualitas optimal serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya pencegah
terjadinya suatu penyakit melalui upaya maksimal pemberian Imunisasi dasar
lengkap pada bayi, Imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah dua tahun
dan pada anak usia sekolah serta wanita usia subur.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,ttd
NILA FARID MOELOEKFormulir 1. Pelaporan KIPI Serius
Isi dengan Ballpoin (tembus karbon)

Data diisi dengan benar dan valid

FORMULIR PELAPORAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI(KIPI)
Identitas pasien
Nama: .........................................
Nama Orang Tua : .........................................
Alamat : ..........................................................
..........................................................
RT/RW : ....../...... Kel./Desa ............................
Kec.
: ..........................................................
Kab/Kota : ..........................................................
Prop.

: ..........................................................

Telp.
: ..........................................................
Kode Pos :Tanggal lahir : ...../...../………

: …./…./20....

Penanggung jawab (dokter).........................................................................
Alamat (RS, Puskesmas, Klinik)...........................................................................
RT/RW : ....../...... Kel./Desa ............................

Jenis Kelamin
1. Laki-laki; 2. Perempuan
Bagi Wanita Usia Subur (WUS)
1. HamilTgl. terima

2. Tidak Hamil

Kec.

: .........................................................

Kab/Kota: ..........................................................
KU sebelum imunisasi :Prop.

.............................................

: ..........................................................

Telp.
: ..........................................................
Kode Pos :Pemberi Imunisasi : Dokter / Bidan / Perawat / Jurim/ ....................
Vaksin-vaksin yang diberikan dalam 4 minggu terakhir
No.

Jenis Vaksin

PabrikNo. Batch

Tanggal

Jam

1
2
3
4
Tempat pemberian imunisasi :Pemberian
Oral / intrakutan /subkutan / i.m

Lokasipenyuntikan

Jumlahdosis

1. RS; 2. RB; 3. Puskesmas; 4. Dokter Praktek; 5. Bidan Praktek; 6. BP; 7. Posyandu; 8. Sekolah;
9. Balai Imunisasi; 10. Bidan Desa (Polindes); 11. Rumah; 12. Pustu ; 13. Pos PIN

Manifestasi kejadian ikutan (keluhan, gejala klinis)
Waktu gejala timbul
Keluhan & Gejala Klinis
TanggalJam Mnt
Bengkak pada lokasi penyuntikan
Perdarahan pada lokasi penyuntikan
Perdarahan lain....................................................
Kemerahan lokal
Kemerahan tersebar
Gatal
Bengkak pada bibir / kelopak mata / kemaluan
Bentol disertai gatal
MuntahDiare
Pingsan (sinkop)
KejangSesak nafas
Demam tinggi (>390 C) lebih dari satu hari
Pembesaran kelenjar aksila
Kelemahan/kelumpuhan otot: lengan/tungkai
Kesadaran menurun
Menangis menjerit terus menerus > 3 jam
Lain-lain 1. .........................................................
2. .........................................................

Lama gejala
Mnt Jam Hari

Perawatan / tindakan
Tindakan darurat
Rawat jalan
Rawat Inap (tgl....................)
Dirujuk ke........................
(tgl......................... )Kondisi akhir pasien
SembuhMeninggal(tgl ................................)

Apakah ada anak lain yang diimunisasi pada saat yang sama mengalami gejala serupa?
Ya
Tidak
Apakah ada anak lain yang tidak diimunisasi pada saat yang sama mengalami gejala serupa?
Ya
Tidak

Informasi kesehatan lainnya (alergi, kelainan kongenital, dalam terapi obat-obatan tertentu)
Berita KIPI diperoleh dari : (kader, keluarga, masyarakat, ...........................)Nama:
Hubungan dengan pasien :Tanggal: ...../...../..........

............................................, tanggal ...../...../..........
Tanda tangan pelapor Tanda tangan pemberi imunisasi(............................)(........................................)

Formulir 2. Investigasi KIPIFORMULIR INVESTIGASIKEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI(Otopsi Verbal)
Wawancara dilakukan oleh :(nama, kedudukan, instansi, telelepon, email)1. Nama :________________________________________________________
Instansi :________________________________________________________
Telepon/Fax/Email :_______________________________________________
2. Nama :________________________________________________________
Istansi :________________________________________________________
Telepon/Fax/Email :_______________________________________________
Tanggal : _____________________ Jam : ____________________________
Responden :1. Nama : _____________________________
Hubungan dengan kasus KIPI : _________________________________
2. Nama : ______________________________
Hubungan dengan kasus KIPI : __________________________________IDENTITAS KASUS KIPI
Nama
: ____________________________________Lelaki/Perempuan
Tanggal lahir : _____/______/______
Usia: _____Tahun________Bulan______Hari
Nama ayah : ____________________
Nama ibu: ____________________
Alamat : Jalan ………………………… Nomer …. RT/RW ……………….
Dusun/Kampung…………….. Desa/Kelurahan …………………
Kecamatan ………………….. Kabupaten …………………………
Provinsi ……………………….…

Jumlah saudara kandung:
IMUNISASI

Imunisasi terdahulu (lebih dari 30 hari, dari imunisasi terakhir)
Imunisasi

Tgl

Jam

(Vaksin)

No.
Batch

Tgl.
Kadaluarsa

VVM

Cara Pemberian

Jumlah vaksin(Intra kutan, Subkutan, IM, tetes)(ml / tetes)

Lokasipenyuntikan* Jika Ya: Reaksi timbul pada tgl ..........................................
Gejala & Waktu timbulnya gejala .............................................................................
Diagnosis ....................................
Imunisasi sekarang (dalam kurun 30 hari terakhir) :Imunisasi

Tgl(Vaksin)Tempat imunisasi :

Jam

No.
Batch

Posyandu

Tgl.
Kadaluarsa

VVM

Puskesmas

Cara Pemberian(Intra kutan, Subkutan, IM, tetes)

Jumlahvaksin(ml / tetes)

Praktek swasta

Lokasipenyuntikan

KIPI*

Pos PIN
SekolahBalai pengobatan
Rumah

Pemberi imunisasi : Jurim
Kader
KONDISI RANTAI DINGIN

Perawat
Bidan

RS/RB
Lainlain : ____

Dokter

1. Apakah vaksin disimpan pada tempat yang sesuai? (bukan
refrigerator rumah tangga dan bukan freezer untuk OPV)
2. Apakah vaksin disimpan pada suhu yang sesuai?
( 2 – 80 C)
3. Apakah dilakukan monitoring suhu dan pencatatan secara berkala?
(suhu dicatat dua kali sehari dan terdapat grafik pencatatan suhu)
4. Apakah terdapat vaksin DPT-HB, DT, TT, HB Uniject yang beku
atau diduga beku di dalam tempat penyimpanan vaksin?
5. Apakah terdapat barang selain vaksin di dalam tempat
penyimpanan vaksin?
6. Apakah vaksin disimpan bersama dengan obat lain dengan
pemisahan dan penandaan yang jelas, sehingga menjamin tidak
terjadi kontaminasi/kontaminasi silang?
7. Apakah terdapat vaksin yang kadaluarsa atau mengalami
kerusakan fisik di dalam tempat penyimpanan vaksin dan
dipisahkan serta diberi penandaan yang jelas?
8.

Apakah terdapat sisa vaksin yang telah dilarutkan di dalam tempat
penyimpanan vaksin dan dipisahkan serta diberi penandaan yangjelas?

9.

Apakah terdapat vaksin dengan kondisi VVM C atau D
di dalam tempat penyimpanan vaksin dan dipisahkan
serta diberi penadaan yang jelas?

10. Apakah tempat penyimpanan vaksin dilengkapi dengan
termometer yang berfungsi dengan baik dan terkalibrasi?
(Kalibrasi minimal satu kali/tahun)
11. Apakah terdapat generator yang berfungsi dengan baik untuk
menjamin jika terjadi listrik padam?

KEADAAN BAYI/ANAK/WUS SEBELUM IMUNISASI
GejalaTidak

Ya

Jika ya, timbulnya gejala sejak :TanggalDemam
Batuk/pilek
MencretMuntahPukul

Sesak Napas
Kuning/ikterik
Lain-lain :Kondisi kesehatan- Alergi terhadap : - telur- antibiotik (neomisin)

Ada

Tidak ada

Ada

Tidak ada

- Alergi lainnya:

Ada

Sebutkan ___________ Tidak Ada

Pengobatan saat ini- Pemakaian obat-obat steroid

Ada- Pengobatan lainnya:

Tidak ada

Ada

Sebutkan _________ Tidak ada

Riwayat alergi pada keluarga: ____________________________________________________PERJALANAN MANIFESTASI KLINIS KASUS KIPI PADA BAYI/ANAK / WUS

GejalaBengkak di tempat suntikan
Perdarahan di tempat suntikan
Ruam lokal, bengkak, merah & gatal- pada kulit- pada bibir- pada mataRuam tersebar:- pada muka
- pada anterior tubuh- pada posterior tubuh- pada anggota gerak- seluruh tubuh
Demam tinggi > 390
Nyeri kepala
Nyeri Otot
Lesu
Batuk/pilek
MencretMuntahSesak Napas
Kuning / ikterik
Perdarahan
KejangKelemahan/kelumpuhan otot lengan/ tungkai
Pingsan (sinkop)
Penurunan KesadaranTanda-tanda syok anafilaktik
Sakit Kepala
Menangis menjerit > 3 jam
Lemas & kebas seluruh tubuh

Tidak

Ya

Jika ya, timbulnya gejala sejak :Tanggal
Pukul

Lama gejala
Jam / Hari

Pembengkakan kelj.getah bening(leher/ketiak/lipat paha)
Sakit disertai kelemahan pada lengan
yg disuntik
Bengkak, kemerahan, nyeri (reaksi
Arthus)Identitas pelapor
Gejala awal KIPI diketahui pertama kali oleh :Nama : ____________________
Hubungan dengan penderita : __________________________
Pada tanggal …………………….. jam …………
Alur penanggulangan kasus KIPI
Laporan I adanya KIPI dilakukan pada tanggal …………………..… jam………
dan disampaikan kepada
Nama institusi : _______________________________
Alamat : _______________________________
Tindakan yang dilakukan oleh penerima laporan pertama :Memberi pengobatan
Nama obat, waktu, dosis dan cara pemberian obat:
Nama obat (usahakannama generik)

Waktu pemberian
tanggal

dosis

jam

Hasil pengobatan:
membaik
tidak ada kemajuan
memburuksembuh pada tanggal ………./…………../…………
Merujuk
Waktu merujuk : tanggal…………….… jam………….
Rujukan kepada :Cara pemberianNama institusi : _________________________
Alamat : _________________________
Rujukan pertama KIPI tiba tanggal …………… jam ………… pada
Nama:_____________________________Jabatan :____________________________
Nama institusi dan alamat : _____________________________
Gejala klinis/keadaan saat di tempat rujukan :_______________________________________________________________
Diagnosis : _______________________
Tindakan-

Rawat Inap

Rawat Jalan

Memberi pengobatan

Nama obat, waktu, dosis dan cara pemberian obat:
Nama obat (usahakan

Waktu pemberiannama generik)tanggal

Dosis

jam

- Tindakan lain : _________________________________
Hasil pengobatan:
membaik
tidak ada kemajuan
memburuksembuh pada tanggal ………./…………../…………
Rujukan kedua KIPI
Waktu merujuk : tanggal……………………………… jam…………. Oleh:
Nama:__________________________________Jabatan: __________________________________

Rujukan II tiba tanggal …………… jam ………… pada
Nama institusi : ________________________________
Alamat: ________________________________

Gejala klinis/keadaan saat di tempat rujukan : __________________________________________________________________________
Diagnosis : _______________________
Tindakan-

Rawat Inap

Rawat Jalan

Memberi pengobatan

Nama obat, waktu, dosis dan cara pemberian obat:

Cara pemberianNama obat (usahakan

Waktu pemberiannama generik)tanggal

Dosis

Cara pemberianjam- Tindakan lain : _________________________________
Hasil pengobatan:
membaik
tidak ada kemajuan
memburuksembuh pada tanggal ………./…………../…………
Rujukan ketiga KIPI
Waktu merujuk : tanggal……………………………… jam…………. Oleh:Nama: ___________________________________Jabatan: ___________________________________

Rujukan III tiba tanggal …………… jam ………… pada
Nama:_____________________________Jabatan :_____________________________
Nama institusi dan alamat : _____________________________
Gejala klinis/keadaan saat di tempat rujukan :______________________________________________________________________________
Diagnosis : _______________________
Tindakan-

Rawat Inap

Rawat Jalan

Memberi pengobatan

Nama obat, waktu, dosis dan cara pemberian obat:
Nama obat (usahakan

Waktu pemberiannama generik)tanggal

Dosis

jam

- Tindakan lain : _________________________________
Hasil pengobatan:
membaik
tidak ada kemajuan
memburuk

Cara pemberiansembuh pada tanggal ………./…………../…………
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

HASIL AKHIRSEMBUH SEMPURNASEMBUH DENGAN GEJALA SISA BERUPA :MENINGGAL, tanggal …………….…………… jam ………………….

KESIMPULAN DOKTER YANG MERAWAT PALING AKHIRDIAGNOSIS :1.
2.
3.
SEBAB KEMATIAN : _________________________HASIL PEMERIKSAAN UJI VAKSINPetugas BPOM-

Nama: ……………………..

-

Institusi: ………………….

Waktu pengambilan sampel-

Tanggal: ……/……./……

-

Waktu: ………………..

Jumlah sampel*: …………………..
No Batch. : …………………………
Hasil: Tes Toksisitas: ………………….. ……….. Tes Sterilitas: ……………. ……………………..

TANDA TANGAN PENGISI FORMULIR INVESTIGASI( ___________________ )Jabatan:( __________________ )Jabatan :Formulir 3. Kajian KIPI Serius
LEMBAR KERJA KLASIFIKASI KAUSALITAS KIPI
Nama Pasien _________________________
No. Kasus_________________________LANGKAH 1 (KELAYAKAN)
Kelengkapan
Data

Nama satu atau lebih vaksin yangdiberikan sebelum KIPI?

Apakah diagnosis
yang valid?

Apakah diagnosis memenuhi
definisi kasus?

Buat pertanyaan tentang kausalitas disini
Apakah vaksin/vaksinasi ____________________ menyebabkan ___________________________ ? (Kejadian direview di Langkah 2)

LANGKAH 2 (DAFTAR KIPI) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai
KeteranganI.
Apakah ada bukti kuat untuk penyebab lain?
YA TDK TD* NA*Apakah pemeriksaan klinis, atau uji laboratorium pada pasien,
mengkonfirmasi penyebab lain?
II.
Apakah terdapat hubungan kausal yang diketahuidengan vaksin/vaksinasi?
Produk Vaksin (Vaccine product(s))
Apakah terdapat bukti dalam literatur bahwa vaksin ini dapat
menyebabkan KIPI bahkan jika diberikan secara tepat?
Apakah tes spesifik menunjukkan peran kausal dari vaksin atau
komposisinya?
Kesalahan Imunisasi (Immunization Error)
Apakah terjadi kesalahan dalam meresepkan atau
ketidakpatuhan terhadap rekomendasi penggunaan vaksin?
(contoh: penggunaan melewati tanggal kadaluarsa, penerima
salah, dll)
Apakah vaksin (atau komposisi) diberikan secara tidak steril?
Apakah kondisi fisik vaksin (contoh: warna, kekeruhan, adanya
substansi asing, dll) abnormal saat diberikan?
Apakah terdapat kesalahan saat persiapan vaksin oleh
vaksinator (contoh: kesalahan produk, kesalahan pelarut,pencampuran tidak tepat, pengisian spuit tidak tepat, dll)?
Apakah terdapat kesalahan dalam penanganan vaksin (contoh:
gagalnya cold chain selama pengiriman, penyimpanan, dan/atau
saat imunisasi, dll)?
Apakah vaksin diberikan secara tidak tepat? (contoh: kesalahandosis, tempat atau cara pemberian; kesalahan ukuran jarum
suntik, dll)
Immunization Anxiety
Dapatkah KIPI disebabkan kegelisahan akibat imunisasi (contoh:
vasovagal, hiperventilasi atau penyakit terkait stress)?
II.
(waktu). Jika “Ya”pada pertanyaan di II, apakah KIPI berada di dalam time window peningkatan risiko?
Apakah KIPI terjadi dalam time window yang sesuai setelah
pemberian vaksin?
III. Apakah terdapat bukti kuat untuk menyangkal hubungankausalitas?
Apakah terdapat bukti kuat untuk menyangkal hubungankausalitas?
IV. Faktor kualifikasi lain untuk klasifikasi
Apakah KIPI dapat terjadi secara independen tanpa vaksinasi(background rate)?
Apakah KIPI merupakan manifestasi dari kondisi kesehatan yanglain?
Apakah KIPI yang sebanding terjadi setelah dosis vaksin yangsama sebelumnya?
Apakah terdapat paparan terhadap faktor risiko potensial atau
toksin sebelum KIPI?
Apakah terdapat penyakit akut sebelum KIPI terjadi?
Apakah KIPI yang terjadi sebelumnya tidak berhubungan
dengan vaksinasi?
Apakah pasien menggunakan obat-obatan sebelum vaksinasi?
Apakah terdapat sebab biologis yang masuk akal bahwa vaksin
dapat menyebabkan KIPI?
*TD: Tidak Diketahui, NA: Not ApplicableLANGKAH 3 (Algoritma) Review semua langkah dan √ kotak yang tepat
I A. Hubungankausal inkonsisten
terhadap imunisasi

III A. Hubungankausal inkonsisten
terhadap imunisasi

YaI.

Apakah terdapat
bukti kuat untuk
penyebab lain?

Ya

Tidak

II. Apakah terdapat
hubungan kausal
yang diketahuidenganvaksin/vaksinasi?

Tidak

III. Apakah terdapat
bukti kuat untuk
menyangkal
hubungan kausal?

Tidak

IV. Review faktor
kualifikasi lain

Ya
II (Waktu). Apakah
KIPI terjadi dalamtime window
peningkatan risiko?

Apakah KIPI
terklasifikasi?

Tidak

Tidak

IV D.
UnclassifiableYa

Ya
II A. Hubungankausal konsisten
terhadap imunisasi

IV A. Hubungankausal konsisten
terhadap imunisasi

IV B.
Indeterminate

IV C. Hubungankausal inkonsisten
terhadap

Catatan untuk Langkah 3:

LANGKAH 4 (Klasifikasi) Beri √ kotak yang tepat
A. Hubungan kausal konsisten
dengan imunisasi
Terdapat
Informasiyang tersediadanmemenuhisyarat

A1. Reaksi terkait produk
vaksinA2. Reaksi terkait defek
kualitas vaksin
A3. Reaksi terkait
kesalahan padapelaksanaan imunisasi
A4. Ansietas terkait
imunisasi

Tidak terdapat
Informasi yangtersedia dan
memenuhisyaratB. Indeterminate
B1. Hubungan sementara
konsisten tetapi terdapat
bukti yang cukup pasti
untuk vaksin menyebabkan
KIPI (kejadian yangberhubungan dengan
vaksin baru)

C. Hubungan kausal
inkonsisten dengan imunisasi
C. Koinsiden
Kondisi utama atau kondisi
yang disebabkan paparan
terhadap sesuatu selain
vaksinB2. Faktor pertimbangan
menghasilkan tren yangbertentangan antara
hubungan kausal konsisten
dan inkonsisten dengan
imunisasi

Tidak dapat ditentukan (Unclassifiable)
Tuliskan informasi
Yang diperlukan
Untuk klasifikasi*B1: Merupakan sinyal potensial dan dapat dipertimbangkan untuk dilakukan investigasi
Simpulkan klasifikasi:
Dengan bukti yang tersedia, kami menyimpulkan bahwa klasifikasinya adalah ______________________________________ karena

Formulir 4. Kohort Bayi

Formulir 5.Pelaporan Imunisasi Dasar di Rumah Sakit/Unit Pelayanan Swasta

Formulir 6. Rekapan Pelaporan Imunisasi Dasar di Puskesmas

Formulir 7.Rekapan Pelaporan Imunisasi Dasar di Kabupaten/Kota

Formulir 8. Rekapan Pelaporan Imunisasi Dasar di Provinsi

sambung
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
DesemberJanuari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember66 bln72 bln78 bln84 bln

N
o
U NIK
r
ut
Tgl
NAM
La
A
hir

Tahun ……..
L
/
P
Na
ma
Ibu
Al
a
m
at
RT
/R
W,
No
Tel
p.
Imun
isasi
Lanju
tan

Pelayanan Anak Balita

Tahun ……..
Pelayanan
AnakPra
SekolahDesember

Puskesmas :Kode:Punya Buku KIA
DPT-HB-Hib(18-24 bln)
Campak(18-24bln)
JanuariFebuari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember

Formulir 9. Kohor anak balita dan anak prasekolah
Bulan :
Tahun :PELAYANAN ANAK BALITATAHUN..........

Me
ni K
ng et
gal
Tg
l&
Pe
ny
eb
ab
Ke
m
ati
an

Formulir 10.

Rekapan Pelaporan Imunisasi Lanjutan BADUTA Tingkat
Puskesmas

Formulir 11. Rekapan Pelaporan
Kabupaten/Kota

Imunisasi

Lanjutan

BADUTA

TingkatFormulir 12. Rekapan Pelaporan Imunisasi Lanjutan BADUTA Tingkat Provinsi

Formulir 13. Pencatatan Imunisasi Vaksin Tetanus Difteri (Td) Wanita Usia
Subur(WUS)Formulir 14. Kohort Ibu

Formulir 15. Pencatatan Imunisasi Lanjutan Pada Anak Usia SekolahFormulir 16. Format Rekapitulasi Pemakaian Vaksin dan Logistik

Formulir 17. Laporan Rantai Vaksin Tingkat Puskesmas

Formulir 18. Laporan Rantai Vaksin Tingkat Kabupaten/Kota

Formulir 19. Laporan Rantai Vaksin Tingkat Provinsi

Formulir 20. Laporan Penerimaan Vaksin Puskesmas

Formulir 21. Laporan Penerimaan Vaksin Kabupaten/Kota

Formulir 22. Laporan Penerimaan Vaksin Provinsi

Formulir 23. Laporan Permintaan Vaksin Provinsi ke Pusat

Formulir 24.Laporan Permintaan Vaksin Kabupaten/Kota ke Provinsi

Formulir 25. Permintaan Vaksin Provinsi ke Pusat

Formulir 26.Grafik Pencatatan Suhu Lemari Es

Formulir 27.Laporan KIPI Non Serius