GUBERNUR JAWA TIMUR
Surabaya, 23 Februari 2021
KepadaYth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa TimurdiTEMPATSURAT EDARANNOMOR O27 I 2337 I O22.t / 2O2r
TENTANGPELAKSANAAN PROGRAM JATIM BEJO

A. Latar Belakang
Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19, perlu adanya perubahan budaya
kerja termasuk dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan
melakukan optimalisasi pemanfaatan E-marketplace melalui Toko Daring, dansekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi
daerah, melalui upaya peningkatan peran serta terutama bagi Pelaku Usaha Mikrodan Kecil (UMK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pemanfaatan E-marketplace dimaksud sangat diperlukan untuk
mendukung capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 18 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi, IIL Fokus, Tantangan dan Sasaran Stranas PK, III'2Keuangan Negara, pada sasaran untuk mendorong pemberlakuan pembatasantransaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program
pembangungan (sasaran 4), dan meningkatnya independensi transparansi danakuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa (sasaran 5)'

Jawa Timur Belanja online yang selanjutnya disingkat JATIM BeJo adalahinternalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju

digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan
E-marketplace dalam bentuk Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasapelaku
Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya peningkatan peran serta
UMK dan transparansi serta akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa yangpelaksanaannyaberpedomanpadaPeraturanGubernurJawaTimurNomorT6Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem
Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring diLingkungan Provinsi Jawa Timur dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsippengadaan.

B. Maksud dan T\rjuan ' . .

-2-B. Maksud dan T\rjuan
Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan atas Program
JATIM BE.IO.
T\rjuan diterbitkannya Surat Edaran adalah :lMendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timurdalam rangka optimalisasi pemanfaatan E-markefplace untuk Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring.

2. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan
mobilisasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dapat segera
terwrrjud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif,transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

3. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku

UMK, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan
berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha
sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro danUsaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan UsahaBesar) secara proporsional dan adil.

4. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timuruntuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggunakan anggaran
belanja dari APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1. Terdiri
atas :
a. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari
Tender/ Seleksi; dan/atau
b. Tambahan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat diselenggarakan sepenuhnya
melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
3. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2. Huruf b.
terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur'

D. Dasar
1. peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9Tahun 2}la tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui PenYedia;

3. Keputusan Kepala . .

.

-3-

3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan;

4. Keputusan Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant Ecommerce Be{aya(www.mbizmarket.co.id) selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan);

5. Surat Edaran Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program BelaPengadaan; dan

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2O20 tentang Pemanfaatan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur.

E. Risiko Tidak Melaksanakan Program JATIM BEJO.
Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak melaksanakan program
JATIM BEJO antara lain :1. Ketidakpatuhan/ ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tidak optimalnya proses pemilihan Penyedia BaranglJasa dan pencatatan
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

3. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah secara elektronik.

4. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat dan/atau
permasalahan hukum.

5. Dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82'

F. Penjelasan Program JATIM BEIO.
Agar penyelenggaraan Program JATIM BE.IO dapat diimplementasikan denganbaik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembelian melalui Toko Daring dilakukan dengan mempertimbangkan

pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada Penyedia UMK diwilayah Provinsi dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalamnegeri/produk lokal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, tanpa mengabaikan
prinsip ehsiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis.

2. Pembelian melalui Toko Daring, dicadangkan dan peruntukannya bagi Penyedia

UMK, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yangtidak dapat dipenuhi oleh Pelaku UMK.
3. Barang/Jasa . . .

-4-

3. Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui JATIM BE rO disesuaikan

dengan kemampuan kurasi E-Mark etplace, sepanjang tidak ditayangkan padakatalog elektronik dengan kriteria :a) Standar atau dapat distandarkan;b) Memiliki sifat risiko rendah;c) Harga sudah terbentuk di pasar.
4. Memanfaatkan E-marketplace dalam bentuk Toko Daring untuk Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah melalui alamat frontpage : jatimbejo jatimprov.go.id
sesuai ketentuan.

5. Mengusulkan sebanyak-banyaknya Pelaku UMK yang biasa/akan digunakan

untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah kedalam E-marketplace yangdigunakan dalam Program JATIM BE IO.

6. Memperhatikan persyaratan minimal Penyedia antara laina) Memiliki kartu identitas; danb) Memiliki NPWP, kecuali untuk UMK yang bukan Pengusaha Kena Pajak:(PKP).

7. Untuk membantu mengidentifikasi Kualifikasi Penyedia dalam melakukan

Penyediaan Barang/Jasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dankelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa, serta efisiensi biaya, PerangkatDaerah dapat memperhatikan kelengkapan sebagai berikut :A. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP)
1. Akta Pendirian;

2. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
3. NPWP;
4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda DaftarPerusahaan), atau;

5. NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP;
6. Foto Produk;
7. Alamat email aktif;
8. Nomor Rekening Bank Jatim.
B. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Non Pengusaha Kena Pajak (NonPKP)

1. Akta Pendirian;

2. Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Non PKP;
3. NPWP;
4. SIUP dan TDP, atau;
5. NIB sebagai pengganti SIUP dan TDP;
6. Foto Produk;
7. Alamat email aktif;
8. Nomor Rekening Bank Jatim.
C. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku UMK

1. KTP Pemilik Usaha;

2. NPWP Pemilik Usaha . .

.

-5-

2. NPWP Pemilik Usaha;
3. Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan;
4. Foto Produk;
5. A1amat email aktif;
6. Nomor Rekening Bank Jatim.
8. Dapat digunakan sebagai tambahan infrastruktur teknis dan layanan
dukungan transaksi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat
sepenuhnya diselenggarakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE), terutama untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan
Darurat yang menggunakan kode rekening Belanja Tidak Terduga (BTT)'

G. Tindak Lanjut Pelaksanaan Program JATIM BE"IO.
Agar penyelenggaraan program JATIM BEIO dapat terimplementasi dengan baik,perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendampingan bagi para Pelaku Pengadaan melalui Toko Daring terutamakepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Penyedia dan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melalui BiroPengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan melalui Toko Daring terutama kepada
Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan meialui Toko Daring terutama kepada

Penyedia dan/atau Pelaku UMK melalui Dinas Koperasi dan usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa Timur.

4. Pemantauan dan evaluasi melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa SekretariatDaerah Provinsi Jawa Timur bersama Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PPMSE).
S. pengawasan pelaksanaan Program JATIM BEJO melalui Inspektorat Provinsi
Jawa Timur selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

6. Peran serta Perangkat Daerah dalam menciptakan ekosistem pengadaan yangbaik, mewujudkan terciptanya mekanisme pasar persaingan sempurna dalam
E-Marketplace yatg digunakan dalam program JATIM BE-IO, guna menjamin
penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka,bersaing dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
JAWA TIMUR,AR PARAWANSA