SERUAN PARLEMENTERUNTUK MASA DEPANYANG BEBAS DARIBAHAN BAKAR FOSIL#MASADEPANBEBASBAHANBAKARFOSILBAHASA

Sebagai perwakilan yang dipilih secara national untuk melayani jutaan
warga dari berbagai negara, komunitas, benua yang mencerminkanberbagai pandangan politik, kami secara bersama bersuara dengan satusuara untuk mengingatkan sesama anggota parlemen dan rekan-rekan dipemerintahan mengenai perlunya kerja sama dan ambisi yang lebihdalam dan menjangkau lebih jauh terkait pendekatan global terhadapbahan bakar fosil.
Konsensus dari sains sudah dengan jelas menunjukkan bahwa aktivitas
manusia merupakan penyebab utama perubahan iklim, dan bahwa krisis
iklim yang terjadi saat ini merupakan ancaman terbesar bagi peradaban
manusia dan alam.
Akibat dari perubahan iklim bumi sudah kita rasakan. Perubahanperubahan ini membawa konsekuensi yang menghancurkan dan
menimbulkan resiko besar terhadap kehidupan manusia, ruang hidupnya
dan berbagai keragaman tradisi yang kita miliki. Dampak iklim jugamemperburuk penyebaran penyakit, mengancam pola produksi panganyang ada, mengancam infrastruktur penting dan akan menjerumuskan
jutaan warga ke kemiskinan, kelaparan dan pengungsian.
Pembakaran bahan bakar fossil - batubara, minyak dan gas bumi - adalah
sumber dari 80% emisi karbon dioksida yang terjadi sejak revolusi
industri. Selain itu, sistem bahan bakar fosil juga menjadikan milyaran
manusia tidak memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yangbermartabat akibat akses ke energi yang tidak memadai karena
tingginya biaya listrik dan bahan bakar serta pemrioritasan keuntungan
diatas penyediaan layanan.
Namun demikian, sistem yang sama menciptakan dampak dalam bentuk
polusi lokal, perusakan lingkungan dan dampak kesehatan akibat proses
ekstrasi, penyulingan, pengangkutan dan pembakaran bahan bakar fossil
ini yang seringkali dikerjakan oleh komunitas-kominitas yang memiliki
kuasa dan pengarush yang kecil dalam masyarakat kita, dan prosesproses ini seringkali melanggar hak Masyarakat Adat dan komunitas
lokal.
Untuk dapat memenuhi target stabilisasi temperatur sebagaimana
disepakati dalam perjanjian iklim paris, yang telah diratifikasi olehmasing-masing pemerintah, akan memerlukan komitmen dan transformasi
yang lebih besar di semua tingkatan masyarakat, dimulai dari mereka
yang berkontribusi paling besar dalam proses terjadinya krisis iklim.

Mengingat kontribusi historis yang besar dari bahan bakar fosil untuk
menyebabkan perubahan iklim, dan rencana ekspansi industri yangberkelanjutan, dan tuntutan pada dompet publik:
Kami menyerukan kepada para pemimpin dunia dan sesama anggotaparlemen untuk bekerja bersama dalam semangat kerjasama
internasional untuk:
Mengakhiri ekpansi produksi minyak, gas bumi dan batubara sejalan
dengan ilmu pengatauan yang ada sebagaimana dipaparkan dalam
Intergovernmental Panel on Climate Change dan United Nations
Environment Program;
Melakukan penghapusan secara bertahap minyak, gas bumi dan batu
bara dengan memperhatikan tanggung jawab dari negara-negara
terhadap perubahan iklim dan kapasitas masing-masing negara untuk
melakukan transisi.
Berkomitmen untuk dan mengupayakan kebijakan dan rencanatransformasional untuk memastikan 100% akses ke energi terbarukan
secara global, mendukung upaya diversifikasi ekonomi untuk keluar
dari bahan bakar fosil, dan memberdayakan warga dan komunitas diseluruh dunia untuk berkembang melalui transisi global yang adil.
Menetapkan anggaran nasional dan kebijakan fiskal yang akanmendukung transisi yang cepat dan adil ini secara nasional dan global;
memastikan ketersediaan yang tepat waktu dan memadai dari dana
iklim tambahan yang bukan berupa hutang sebagai bagian darikewajiban dari negara industri maju untuk mengatasi perubahan iklim.
Kami menyerukan komitmen dan perjanjian internasional baru, yangmelengkapi Perjanjian Paris, untuk mengatasi urgensi transisi yang cepat
dan adil keluar dari energi bahan bakar fosil dan membangun sistem
energi yang demokratis, terbarukan, dan aman untuk semua orang dan
komunitas yang sejalan dengan tujuan menjaga kenaikan suhu global dibawah 1,5 derajat Celcius dan mencegah bencana iklim.

ANNEX
Berikut adalah material yang relevan yang menjadi landasan seruan ini.
Dukungan terhadap seruan tidak berarti dukungan terhadap masingmasing material ini atau isinya secara keseluruhan.

World Economic Forum, “The Global Risks Report 2020,” Insight Report(World Economic Forum; Marsh & McLennan; Zurich Insurance Group;
National University of Singapore; Oxford Martin School; Wharton Risk
Management and Decision Processes Center, University of Pennsylvania,2020);
IPCC, “Summary for Policymakers,” in Global Warming of 1.5°C. An IPCC
Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above PreIndustrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, inthe Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate
Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty (WorldMeteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2018),
http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
Global Carbon Project (2020) ‘Supplemental data of Global Carbon Budget
2020 (Version 1.0)’ [Data set]. From Friedlingstein et al (2020) ‘Global Carbon
Budget 2020’. Earth System Science Data, 12 (4): 3269-3340.
SEI et al., “The Production Gap: The Discrepancy between Countries’ Planned
Fossil Fuel Production and Global Production Levels Consistent with Limiting
Warming to 1.5°C or 2°C,” 2019, http://productiongap.org/; InternationalEnergy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion 2018, CO2 Emissions
from Fuel Combustion (OECD, 2018), https://doi.org/10.1787/co2_fuel-2018en.
Vohra K et al (2021) ‘Global mortality from outdoor fine particle pollution
generated by fossil fuel combustion: Results from GEOS-Chem’.
Environmental Research, 195: 110754.
Kenner, D. (2019) Carbon Inequality: The Role of the Richest in Climate
Change Abingdon: Routledge; Newell, P. (2021) Power Shift: The Global
Political Economy of Energy Transitions Cambridge: CUP.
Fergus Green and Richard Denniss (2018) ‘Cutting with both arms of thescissors: the economic and political case for restrictive supply-side climate
policies’. Climate Policy, 150: 73-87.