LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIKDALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan
Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
menetapkan

PeraturanLembagaKebijakan

PengadaaanBarang/Jasa Pemerintah tentang Toko Daring dan Katalog
Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Mengingat: 1.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor157Tahun

2014

tentang

PerubahanatasPeraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 314);

Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV
Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-2-2.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021tentang(LembaranPengadaan

NegaraBarang/Jasa

Republik

Pemerintah

IndonesiaTahun

2021

Nomor 63);3.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 77);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

LEMBAGAKEBIJAKANPENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TOKO DARINGDANKATALOG

ELEKTRONIKDALAMPENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH.
Pasal 1
PeraturanLembagaini

menjadipedomanuntuk

menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronikbagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia
yang memanfaatkan
Pengadaan

Toko Daring dan Katalog Elektronik

Barang/Jasa

Pemerintahagar

Pengadaan

Barang/Jasa:a.

cepat;b.

mudah;

c.

transparan; dand.

tercatat secara elektronik.
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:a. Penyelenggaraan Toko Daring; danb. Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-3-Pasal 3
(1)

(2)

Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:
a.

standar atau dapat distandarkan;b.

memiliki sifat risiko rendah; danc.

harga sudah terbentuk di pasar.

Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:a.

spesifikasi yang sama;b.

penjual/ penyedia yang sama;c.

wilayah jual sama; dand.

syarat dan ketentuan yang sama.
Pasal 4(1)Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas:a.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;b.

Pejabat Pembuat Komitmen;c.

Pejabat Pengadaan;d.

Penyelenggara

Perdagangan

Melalui

SistemElektronik (PPMSE); dane.
(2)

Pedagang.

PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddalam penyelenggaraan Toko Daring berupa:a.

Marketplace; danb.

Ritel Daring.
Pasal 5(1)TugasdanPengadaan

kewenangan

KepalaBarang/Jasa

Lembaga

Kebijakan

Pemerintahdalampenyelenggaraan Toko Daring meliputi:a.

pengembangan dan pembinaan Toko Daring;b.

pengelolaan Toko Daring meliputi:
1.

menetapkan persyaratan barang/jasa, PPMSE,dan Pedagang;2.

menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan
Toko Daring; danParaf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-4-3.

mengenakan dan mencabut sanksi terhadap
PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring
sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

c.
(2)

menetapkan tata cara penyelenggaraan Toko Daring.

Tugasdankewenangan

Pengadaan

Barang/JasaKepala

Lembaga

Pemerintah

Kebijakansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagianatau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya
dilingkungan

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 6(1)Dalam penyelenggaraan Toko Daring, PPMSE memiliki
kewajiban meliputi:a.

bertanggung

jawabterhadap

pemenuhanpersyaratan Pedagang, dalam hal PPMSE berupa
marketplace;b.

memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;c.

memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelianmelalui PPMSE;d.

mengenakan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat
dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal
PPMSE berupa marketplace;e.

mengembangkan

sistemPPMSE

sesuaidengankebutuhan Toko Daring; danf.

melakukan

integrasi

dan/atau

pertukaran

sebagaimana

dimaksudpada

datatransaksi.
(2)

Kewajiban

ayat

(1)

dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana
elektronik.
Pasal 7(1)Dalam penyelenggaraan Toko Daring, Pedagang memiliki
kewajiban meliputi:a.

menyediakan

barang/jasa

sesuaidenganyang

tercantum dalam situs web PPMSE;
Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-5-b.

menjaminyang

pemenuhan

ditransaksikan

persyaratan
sesuaibarang/jasa

denganperaturanperundang-undangan;c.

menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan
melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dand.

menindaklanjuti pesanan atas pembelian melaluiPPMSE.

(2)

Kewajiban

sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)

dilaksanakan oleh Pedagang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana
elektronik.
Pasal 8
Tahapan penetapan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko
Daring meliputi:a.

pengumuman;b.

pendaftaran;c.

pelaksanaan verifikasi;d.

penetapan; dane.

integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran data
PPMSE dengan Toko Daring.
Pasal 9Pelaksanaan

pembeliansecara

elektronik(E-purchasing)melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:a.

Pembelian Langsung;b.

Negosiasi Harga;c.

Permintaan Penawaran; dan/ataud.

Metodelainnya

sesuaidenganprosesbisnisyang

terdapat pada PPMSE.
Pasal 10(1)Katalog Elektronik terdiri atas:a.

Katalog Elektronik Nasional;b.

Katalog Elektronik Sektoral; danc.

Katalog Elektronik Lokal.

Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-6-(2)

Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a disusun dan dikelola oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3)

Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dikelola oleh Kementerian/Lembaga.

(4)

Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 11(1)

Katalog

Elektronik

Sektoralsebagaimana

dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memuat informasi
barang/jasa umum dan inovasi.
(2)

Informasi barang/jasa inovasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1)tercantum dalam Katalog Elektronik

Sektoral inovasi.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Katalog
Elektronik Sektoral inovasi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12Pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik terdiri atas:a.

KepalaLembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah;b.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah;c.

Pejabat Pembuat Komitmen;d.

Pejabat Pengadaan; dane.

Penyedia Katalog.
Pasal 13

(1)

TugasdanPengadaan

kewenangan

KepalaBarang/Jasa

Lembaga

KebijakanPemerintah

dalampenyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi:a.

pengembangan dan pembinaan Katalog Elektronik;b.

pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi:
1.

menetapkan

persyaratan

barang/jasadanPenyedia Katalog;
2.

menyetujui pencantuman barang/jasa;
Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-7-

3.

mengenakandanmencabutsanksikepadaPenyedia Katalog; dan
4.
c.

melakukan monitoring dan evaluasi.

pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik
Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal meliputi:
1.

memberikan persetujuan pengelolaan Katalog
Elektronik Sektoral dan

Katalog Elektronik

Lokal;
2.

memberikan pendampingan, monitoring dan
evaluasiterhadap

pengelolaan

Elektronik Sektoral dan

Katalog

Katalog Elektronik

Lokal; dan
3.

mengenakan sanksi terhadap pengelola Katalog
Elektronik Sektoral dan

Katalog Elektronik

Lokal.
d.

menetapkan

tatacara

penyelenggaraan

Katalog

Elektronik.
(2)

Tugasdankewenangan

Pengadaan

Barang/Jasa

KepalaLembaga

Pemerintah

Kebijakansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagianatau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya
dilingkungan

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 14(1)

Tugas

dan

kewenangan

Menteri/Pimpinan

lembagadalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral meliputi:a.

menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia
Katalog;b.

menyetujui pencantuman barang/jasa;c.

mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia
Katalog; dand.
(2)

melakukan monitoring dan evaluasi.

Tugas

dan

kewenangansebagaimana

dimaksudMenteri/Pimpinan
dalam

ayat

lembaga

(1)

dapat

dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat
pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan
Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-8-

pengelolaan pengadaan barang/jasa dan dilaksanakan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal 15(1)

Tugas

dan

kewenangan

KepalaDaerahdalam

pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:a.

menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia
Katalog;b.

menyetujui pencantuman barang/jasa;c.

mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia
Katalog; dand.
(2)

melakukan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan
sebagian atau seluruhnya:a.

untuk provinsi kepada pimpinan tinggi madya; ataub.

untuk

kabupaten/kota

kepadapimpinantinggi

pratama,yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan
barang/jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Penyedia Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf e bertanggung jawab atas:a.

seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnyayang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik;b.

pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog;c.

kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada
Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dand.

tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yangdiunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan kePejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-9-Pasal 17
Pengelolaan Katalog Elektronik meliputi aktivitas:a.

Pencantuman informasi Barang/Jasa;b.

Pembaruan Data; danc.

Monitoring dan Evaluasi.
Pasal 18

Pelaksanaan
melaluipembelian

Katalog

secaraElektronik

elektronik

dapat(E-purchasing)dilaksanakan

denganmetode:a.

Negosiasi Harga;b.

Mini-Kompetisi; dan/atauc.

Competitive Catalogue.
Pasal 19(1)

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik
menggunakan

SistemPengadaan

SecaraElektronik(SPSE) dan sistem pendukung.
(2)

SPSE dan sistem pendukung dalam penyelenggaraan
TokoDaring

dimaksuddanpada

Katalogayat(1)

Elektronik
diaturdalam

sebagaimana
Keputusan

mengenai:a.

syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem
pendukung; danb.
(3)

panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan
penggunaan SPSE dan sistem pendukung dan panduan
penggunaan SPSE dan sistem pendukung dimaksud padaayat(2)

ditetapkan

oleh

Deputiyang

membidangiMonitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 20Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:a.

Proses pemilihan

penyedia

Katalog Elektronikyangsedang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini
diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman padaParaf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.id

-10-Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 873).
b.

Barang/jasayangmasih

tercantum

padaKatalog

Elektronik sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan
tetap berlaku hingga masa berakhirnya kontrak katalog.
c.

Dalam hal para pihak sepakat melakukan perubahankontraktercantum

katalog

untuk

dalam

Katalogbarang/jasa
Elektronik

yangmasihsebagaimana

dimaksud dalam huruf b, maka proses perubahan
kontrak katalog dilaksanakan menggunakan tata carayang diatur dalam Peraturan Lembaga ini.
d.

PPMSE, produk, dan Pedagang yang telah dan sedang
diproses dengan Program Bela Pengadaan berdasarkan:
1.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 155 Tahun 2020
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penetapan

Penyelenggara

Perdagangan

Melalui

Sistem Elektronik atau E-marketplace Sebagai MitraAplikasi Bela Pengadaan Di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020
tentang Program Bela Pengadaan,

menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring.
e.

Pendaftaran PPMSE yang sedang dilaksanakan melalui
Program Bela Pengadaan sebelum Peraturan Lembaga ini
diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada
Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf dsampai dengan ditetapkannya Keputusan Deputi.

Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IVParaf V
jdih.lkpp.go.id

-11-f.

PPMSE sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib
menyesuaikan

dengansyaratdan

ketentuansebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini palinglambat 31 Desember 2021.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan
Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (BeritaNegara

Republiksebagaimana
Kebijakan

Indonesia

Tahun

2018

diubahdenganPeraturanLembaga

Pemerintah

Nomortelah

Pengadaan

Barang/Jasa

Nomor764)

7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11Tahun

2018

tentang

Katalog Elektronik(BeritaNegara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 873), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
PeraturanLembaga

ini

mulai

berlakupadatanggal

diundangkan.

Paraf I

Paraf II

Paraf III

Paraf IV

Paraf Vjdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id