GUBERNUR JAWA TIMUR
Surabaya, 19 April 2022
KepadaYth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa TimurdiTEMPATSURAT EDARANNOMOR 027/15051/022.1/2022
TENTANGPELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADAPENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHPROVINSI JAWA TIMUR
A. Latar Belakang
Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia padapelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, makaperlu diambil langkah-langkah konkrit guna menunjang keberhasilan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia dimaksud, sekaligus membangun sinergitas
terwujudnya Optimis Jatim Bangkit, dikarenakan potensi peran strategis yangdimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) berikut Aksi Afirmasi Pemerintah Pusat dan Daerahdalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kebijakan peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk barang/jasa dalamnegeri diharapkan secara signifikan akan mendorong proses industrialisasi,penciptaan lapangan kerja dan investasi, serta pertumbuhan usaha dengan
prioritas utama dalam hal meningkatkan peran serta Pelaku Usaha Mikro Kecil(UMK) dan Koperasi, tanpa mengabaikan peran pelaku usaha non kecil secara
proporsional dan adil, sehingga akan menambah tingkat pertumbuhan
perekonomian baik di Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan tindak lanjut atas
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa diLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Tujuan . . .

-2Tujuan diterbitkannya Surat Edaran adalah :1. Sebagai arah kebijakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas TimPeningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
2. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi danmobilisasi kebijakan pengadaan yang selaras dengan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yangefisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
3. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi, serta dalam arti yang lebih luas untuk
memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk
pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama padaPelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) dan Koperasi maupun
Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara
proporsional dan adil.
4. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timuruntuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan
penggunaan Produk Dalam Negeri/produk lokal.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi peningkatan pembelian dan
penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggunakan anggaran belanja dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
7. Peraturan Lembaga . . .

-37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia; dan
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahanatas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur.

E. Risiko Tidak Melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak melaksanakan ketentuan
Surat Edaran ini antara lain :1. Tidak optimalnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diwujudkan
dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berikut Aksi
Afirmasi Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk pembelian
produk/jasa dalam negeri sesuai target penyerapan minimal, dapat berdampak
kontra produktif dalam tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan pusat.
2. Ketidakpatuhan/ketidaksesuaian
prosedur
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, berpotensi menimbulkan temuan audit/hasil
pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau permasalahan hukum.

F. Pokok Kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Agar penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat
diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Membentuk dan mengevaluasi kinerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur secara berkala.
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan terutama Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur dengan mengutamakan/memprioritaskan pada ProdukDalam Negeri dan/atau produk lokal.
4. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha
Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Toko Daring yangdikelola LKPP sekaligus menyukseskan program JATIM BEJO.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan
barang/jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan :a) Membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog ElektronikLokal;b) Mencantumkan . . .

-4b) Mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;c) Melaksanakan E-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk
lokal yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dand) Melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan
E-purchasing.
6. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahanatas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

G. Penjelasan Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Agar penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat
terimplementasi dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melakukan :a. Pemetaan Produk Dalam Negeri yang diproduksi di Wilayah Provinsi
Jawa Timur;b. Koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri(P3DN) Pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri melalui Ketua Harian;c. Melakukan inventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;d. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Produk Dalam Negeri padaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dane. Memfasilitasi penyelesaian masalah terkait perbedaan penafsiran Tingkat
Kompenen Dalam Negeri (TKDN).
2. Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Standar
Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timurmelakukan :a. Mengevaluasi, membahas dan mengusulkan konsep Peraturan Gubernur
Jawa Timur tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dengan
mengutamakan/memprioritaskan pada Produk Dalam Negeri dan/atau
produk lokal; danb. Memfasilitasi Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa yang telah
ditetapkan Gubenur Jawa Timur ke dalam Sistem Informasi PemerintahanDaerah (SIPD) dengan mengutamakan/memprioritaskan pada Produk
Dalam Negeri dan/atau produk lokal.
3. Pengguna Anggaran (PA) melakukan :a. Dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa :1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan
barang/jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan
barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;2) PA memerintahkan . . .

-52) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) untuk merencanakan penggunaan Produk DalamNegeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja(KAK) barang/jasa;
3) PA memerintahkan KPA/PPKom untuk mencantumkan/ menandai(tagging) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan
Barang/Jasa dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(SIRUP); dan
4) Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
lengkap, baik Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan dengan
cara Swakelola dan/atau melalui Penyedia, baik yang akan
dilaksanakan melalui Tender maupun Non Tender termasuk namun
tidak terbatas pada E-purchasing, Pengadaan Langsung dan Penunjukan
Langsung.
b. Dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa :1) PA memerintahkan KPA/PPKom/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan(PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender,Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Epurchasing;2) PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi
harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang
memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25%(dua puluh lima persen) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai
HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3) Pengutamaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1),
apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan
barang/jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudahtercantum pada Katalog Elektronik; dan4) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan
Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) dan Sistem Pendukung.
4. Dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasakepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Toko
Daring maka :a. Sekretaris Daerah dibantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Jawa Timur menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro danKecil (UMK) lokal.
b. Pengguna Anggaran (PA) melakukan :1) Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkandan menjadi pedagang (merchant) pada Marketplace dalam Toko DaringLKPP;
2) Memerintahkan KPA/PPKom/PP untuk melakukan E-purchasing pada
Toko Daring LKPP;
3) Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkandan menjadi pedagang (merchant) pada Marketplace dan melakukan Epurchasing pada Toko Daring LKPP sebagaimana dimaksud pada angka
1) dan 2) sekaligus untuk menyukseskan program JATIM BEJO; dan
4) Meningkatkan . . .

-64) Meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam menciptakan
ekosistem pengadaan yang baik, mewujudkan terciptanya mekanismepasar persaingan sempurna dalam E-marketplace yang digunakan dalamprogram JATIM BEJO, guna menjamin penerapan prinsip pengadaanyang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
5. Dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur maka :a. Sekretaris Daerah dibantu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa.
b. Memperbanyak pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik Lokal
untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat
kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan.
6. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan E-purchasing maka :a. Penggunaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring dapat diterapkan
secara bersamaan.
b. Pelaksanaan E-purchasing mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor
9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.
c. Produk/Komoditas yang dapat ditransaksikan dengan metode E-purchasing
melalui Toko Daring mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi LKPP tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring.
d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada
seluruh PPMSE yang telah tergabung dalam Toko Daring LKPP dalampelaksanaan E-purchasing melalui Toko Daring yang pelaksanaannya
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur.
e. Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan E-purchasing dilakukan melalui
Surat Pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan
dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
7. Dalam rangka pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri serta
pencadangan dan pelaksanan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi, dilakukan hal-hal :a. Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang merupakan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timurmelakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri
serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi.
b. PA/KPA . . .

-7b. PA/KPA/PPKom/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai
melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal
82.
c. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan
sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Industri apabila :1) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lainyang tidak benar terkait nilai TKDN; dan/atau
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian
dalam Pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
GUBERNUR JAWA TIMUR,ttd
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA