GUBERNUR JAWA TIMURPERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN PENYELENGGARAPERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARINGDI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang:a.

bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa pengaturan
terkait Kanal Toko Daring dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,

perlu

dilakukanperubahanterhadap

beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko
Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangansebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko
Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
Mengingat:

1.

Undang-Undang

Nomor

Pembentukan

Propinsi

2

Tahun

Jawa

1950

Timur

tentang(Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

-2-

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

4.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor

47,

TambahanLembaran

NegaraRepublik

2004

tentangIndonesia Nomor 4286);
6.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8.

Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor

Daerah23

Tahun(Lembaran

2014

tentang

NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah(Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan . . .

-3-

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan

Keuangan

Daerah(Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang

Pembentukan

ProdukHukum

Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020
tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui
SistemElektronik

untuk

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN

GUBERNURTENTANGPERUBAHANATASPERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76 TAHUN
2020

TENTANGPEMANFAATANPENYELENGGARAPERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUKPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKODARING DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I . . .

-4-Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:
1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2.

Pemerintah

Provinsi

adalahPemerintah

DaerahProvinsi Jawa Timur.
3.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya
disebut Biro adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi.

5.

Perangkat

Daerahadalahperangkat

daerahdilingkungan Pemerintah Provinsi.
6.

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintahyangselanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
Belanja Negara/APBD Provinsi yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.
7.

Unit

Kerja

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UKPBJ
adalahBiroyangmenjadipusatkeunggulan

Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai Agen
Pengadaan.
8.

Penyelenggara

Perdagangan

Melalui

SistemElektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah
PelakuUsaha

Elektronikyangpenyediasaranadigunakan

untuk

komunikasitransaksi

perdagangan.
9. Toko . . .

-5-

9.

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko
Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi
Pengadaan Barang/Jasa melalui PPMSE dan Ritel
Daring.

10. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usahayang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan
oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerahsebagai pemberi pekerjaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya

disingkat

APBD

adalahAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Perangkat Daerah.
13. Kuasa

Pengguna

Anggaranyangselanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/APBD.
15. Pejabat

Fungsional

Pengelola

Pengadaan

Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola
Pengadaan

Barang/Jasa

adalahAparatur

Sipil

Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat
PP

Pengadaanadalahyang

pejabatselanjutnya

disingkat

administrasi/pejabat

fungsional/personel yang bertugas melaksanakanproses Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.

17. Bendahara . . .

-6-

17. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkatBPadalahpejabatyang

ditunjuk

menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk
membantu BP untuk melaksanakan pembayaran
kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan
tertentu dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Perangkat Daerah.
19. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau
jabatanfungsional

umum

yang

diserahiadalah

badan

tugas

mengurus barang.
20. Pelaku

Usaha

perseoranganyangmelakukan

usaha

usaha

atau

dan/ataukegiatan pada bidang tertentu.
21. Penyedia

Barang/Jasa/Pedagang/Merchantyang

selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usahayang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai
pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundang-undangan.
23. Marketplace adalah PPMSE yang bertindak sebagai
penyedia platform sebagai wadah dimana Penyedia
dapat

memasang

penawaran

barang/jasadanmelakukan transaksi perdagangan.
24. Ritel Daring adalah Penyedia yang memiliki sarana
Perdagangan

Melalui

SistemElektronik(PMSE)

sendiri.
25. Pembelian

secaraElektronikyangselanjutnya

disebut E-purchasing adalah tata cara pembelianbarang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau
toko daring.
26. Pembelian . . .

-7-

26. Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko
Daringadalahmetodepemilihan

Pengadaan

Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia, yangprosesdantransaksinya

dilakukan

melaluiserangkaian sistem, perangkat, komunikasi, danprosedur elektronik PPMSE.
27. Sistem

Elektronik

perangkat

adalahserangkaian

dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan,mengumpulkan,

menganalisis,

menyimpan,

mengumumkan,mengolah,menampilkan,

mengirimkan,

dan/ataumenyebarkan informasi elektronik.
28. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi
berupapernyataan,

pemberitahuan

atau

deklarasi,

permintaan,

permohonan,

konfirmasi,

penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yangmemuat kesepakatan diantara para pihak untuk
pembentukan

atau

perjanjian/kontrak

pelaksanaan
yang

suatu

dilakukansecaraelektronik (daring).
29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yangselanjutnya

disebut

Kontrakadalahperjanjian

antara PA/KPA/PPKom dengan penyedia barang/jasayang dibuat melalui Sistem Elektronik.
30. Surat

Pesananpelaksanaan

adalahPengadaan

bentukKontrak

Barang/Jasa

dalammelaluipembelian di Toko Daring.
2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
(1)

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur
pemanfaatan PPMSE untuk Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2) Pemanfaatan . . .

-8-

(2)

Pemanfaatan PPMSE sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan E-purchasing melalui Toko
Daring.

3.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1)

Pelaku E-purchasing melalui Toko Daring terdiri atas:a. PA;
b. KPA;c. PPKom;
d. PP;
e. BP/BPP;f.

Pengurus Barang;

g. Penyedia; danh. PPMSE.
(2)PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hmenyelenggarakan Toko Daring berupa:
a. Marketplace; danb. Ritel Daring.

4.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
(1)

PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufc memiliki tugas:
a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan
kerja;
b. mencarireferensi

barang/jasa

yang

akan

diadakan, termasuk biaya pendukungnya;
c. menetapkan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;d. menyampaikan

spesifikasi

teknis/kerangka

acuan kerja, referensi harga dan rancangan
Kontrak Surat Pesanan kepada PP;
e. menolak . . .

-9-e. menolak atau menyetujui hasil negosiasi teknis
dan harga yang dilakukan PP dengan Penyedia;f.

melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yangdikirimkan oleh Penyedia sesuai dengan Surat
Pesanan;g. melakukan

serah

terimabarang/jasayangdituangkan dalam berita acara serah terimabarang/jasa bersama Penyedia;
h. melaporkan

pelaksanaan,

menyerahkan

hasilpenyelesaian

Pengadaan

dan

Barang/Jasa

kepada PA/KPA dengan berita acara serah terima;i.

menyimpandanmenjagaseluruhdokumenPengadaan Barang/Jasa;j.

menetapkan tim atau tenaga ahli;

k. menilai kinerja Penyedia;l.

mencatat realisasi paket pekerjaan pada sistem
pengadaan Secara Elektronik; dan

m. melaksanakan E-purchasing melalui Toko Daring
yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
(2)

PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf l dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

(3)

PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dibantu oleh
Pejabat/Petugas.

(4)

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1),

PPKom

melaksanakan

tugas

pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan

tindakanyangmengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja; danb. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yangtelah ditetapkan.
5. Ketentuan . . .

- 10 -

5.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7(1)

PP dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas:
a. menerima
kerja,

spesifikasi

referensi

teknis/kerangka

harga

dan

acuan

rancangan

Kontrak/Surat Pesanan dari PPKom;b. melaksanakan E-purchasing melalui Toko Daring
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);c. melakukan negosiasi teknis dan harga atasbarang/jasa yang dipesan bersama Penyedia;
d. melaporkan hasil pemilihan kepada PPKom untuk
mohon persetujuan; dane. menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan
kepada Penyedia atas persetujuan PPKom.
(2)

PP

dalam

melaksanakantugas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh
Pejabat/Petugas.
6.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10(1)

Penyediadalam

Pengadaan

Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g
memiliki tugas:
a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yangtercantum

dalam

merespon

atau

situs

web

PPMSE

menanggapi

dan
serta

menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPKompaling lambat 3 (tiga) hari kerja;b. melakukan negosiasi teknis dan harga atasbarang/jasa yang dipesan;c. bertanggung jawab . . .

- 11 -

c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak,
berupa:1. kualitas barang/jasa;
2. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
3. ketepatan waktu penyerahan;
4. ketepatan tempat penyerahan; dan
5. kewajaran harga.
d. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasayang ditransaksikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;e. menjaminkeaslianbarang/jasa

yang

ditransaksikan;f.

menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui
PPMSE; dang. melakukan

penggantian

rusak/cacat/malfungsi
ketidaksesuaian

denganbarang/jasa
dan/atauspesifikasi

yang

terdapatteknisbarang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat
Pesanan.
(2)

Penyedia

pengadaan

barang/jasa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7.

Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IIA dan di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2(dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga
berbunyi sebagai berikut:
BAB IIA
METODE E-PURCHASING MELALUI TOKO DARING
Pasal 11A
(1)

Metode E-purhasing melalui Toko Daring terdiri atas:a. pembelian langsung;b. negosiasi harga;c. permintaan . . .

- 12 -

c. permintaan penawaran; dan
d. metode lain sesuai dengan proses bisnis yangterdapat pada PPMSE.
(2)

Pembelian langsung sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dilakukan untuk transaksi paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per
transaksi pada PPMSE.

(3)

Negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dilakukan dilakukan untuk transaksi
dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta

rupiah)digunakanpertransaksi

untuk

pembelian

pada

PPMSE

langsung

atau

apabilaplatform PPMSE terdapat fitur negosiasi.
(4)

Permintaan penawaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, dilakukan untuk transaksi dengan
nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) per transaksi melalui negosiasi teknis dan
harga jika terdapat volume, pembayaran, pengiriman,
instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yangberbeda dari yang tercantum dalam PPMSE.
Pasal 11B

(1)

E-purchasing melalui Toko Daring dilakukan pada:a. kanal Bela Pengadaan;b. kanal Produk Dalam Negeri (PDN) Non UMK;c. kanal kurasi lokal; dan
d. kanal kurasi lainnya.

(2)Kanal Bela Pengadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, memiliki kriteria:a. PPMSE

yang

tergabung

dalam

Kanal

Bela

Pengadaan adalah:
1. Marketplace yang memiliki Penyedia/Pelaku
UMK atau memiliki fitur khusus Penyedia/
Mitra Pelaku UMK; dan
2. Ritel Daring dengan kualifikasi UMK.

b. Barang/Jasa . . .

- 13 -

b. Barang/Jasa yang dijual atau disediakan oleh
PPMSE diutamakan atau diprioritaskan Produk
Dalam Negeri;c. Nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) per transaksi, tanpa
maksud menghindari Tender/Seleksi; dand. Dalam hal untuk Kanal Bela Pengadaan atau
pemberdayaan UMK dan Koperasi, Marketplacememastikan Penyedia yang bergabung memiliki
kualifikasi UMK dan Koperasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)

Kanal PDN Non UMK sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, memiliki kriteria:a. PPMSE yang tergabung dalam Kanal PDN Non
UMK adalah Ritel Daring Non UMK;
b. Barang/Jasa yang tayang adalah barang/jasa
Produksi Dalam Negeri; danc. Diutamakan untuk nilai belanja paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
per transaksi.

(4)

Kanal kurasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, memiliki kriteria:a. PPMSE yang tergabung dalam kanal kurasi
lokal

merupakan

Marketplaceyang

wilayahcakupannya terbatas pada daerah tertentu; danb. Produk barang/jasa yang ditayangkan dalamkanalkurasilokal

merupakanprodukbarang/jasa yang dijual oleh Penyedia daerah.
(5)

Kanal kurasi lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

huruf

d,

diperuntukan

bagi

PPMSE

Marketplace dan Ritel Daring atau barang/jasa yangtidak masuk kriteria Kanal Bela Pengadaan, Kanal
PDN Non UMK dan kanal kurasi lokal.

(6) Selain . . .

- 14 -

(6)

Selain kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)E-purchasing melalui Toko Daring dapat dilakukan
pada kanal lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12A
(1)

Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui
Toko Daring memiliki kriteria:
a. standar atau dapat distandarkan;b. memiliki sifat risiko rendah; danc. harga sudah terbentuk di pasar.

(2)

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidakditayangkan

pada

Katalog

Elektronik

dalam hal:a. spesifikasi yang sama;b. penjual/penyedia yang sama;c. wilayah jual yang sama; dand. syarat dan ketentuan yang sama.
(3)

Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui
Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13(1)

E-purchasing melalui Toko Daring dilaksanakan
berdasarkan prinsip:
a. efisien;b. efektif;c. transparan;
d. terbuka . . .

- 15 -

d. terbuka;
e. bersaing;f.

adil; dang. akuntabel.
(2)

E-purchasing
dimaksudmelalui

pada

Toko

ayat

mempertimbangkan

Daring(1)

sebagaimana

dilakukan

pemerataan

denganekonomiserta

memberikan kesempatan pada penyedia UMK di
wilayah Provinsi, dan mengutamakan pembelianbarang/jasa

produkdalam

negeri/produk

lokal

sesuai kebutuhan perangkat daerah.
(3)

E-purchasing
dimaksudmelalui

pada

Toko

ayat

Daring(1),

sebagaimana

dicadangkandandiperuntukkan bagi Penyedia UMK, kecuali paket
pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yangtidak dapat dipenuhi oleh Penyedia UMK.
(4)

Syarat E-purchasing melalui Toko Daring adalah wajib
memilikihak

akses/akun/user

id

yang

telah

diberikan oleh aplikasi PPMSE.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14(1)

Persiapan

dan/atau

pelaksanaan

E-Purchasing

melalui Toko Daring dilakukan oleh PPKom/PP.
(2)

Persiapan E-purchasing melalui Toko Daring oleh PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menerima dan mereviu usulan pembelian dari
PPKom berupa spesifikasi teknis, referensi harga,
dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;b. melakukan
portal/situs

pemilihan

dan

PPMSE

denganpencarianpada

memperhatikan

antara lain:

1. gambar . . .

- 16 -

1. gambar;
2. fungsi;
3. spesifikasi teknis;
4. asal barang/jasa;
5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6. harga; dan/atau
7. biaya ongkos kirim/instalasi/training apabila
diperlukan.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
Penyedia berhak untuk mendapatkan pembayaran atasbarang/jasa yang disediakan sesuai dengan harga yangtelah disepakati dengan pembeli, paling lambat:
a. 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal serah
terima barang/jasa untuk nilai E-purchasing melalui
Toko Daring sampai dengan Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); danb. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal serah terimabarang/jasa untuk nilai E-purchasing melalui Toko
Daring di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
(1)

Dalam penyelenggaraan E-purchasing melalui Toko
Daring, Penyedia wajib:
a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yangtercantum dalam situs web PPMSE;
b. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasayang ditransaksikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;c. menjamin . . .

- 17 -

c. menjaminkeaslianbarang/jasa

yang

ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan
kepada pembeli;d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui
PPMSE;
e. melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti
kewajiban Penyedia sebagaimana diatur oleh
Peraturan LKPP dan PPMSE; danf.
(2)

mematuhi syarat dan ketentuan Penyedia.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait perdagangan melaluisarana elektronik.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21(1)

Penyedia

berupaRitel

Daringyang

melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dikenai sanksi administratif berupa:
a. pemberian teguran tertulis;
b. pemberian denda keterlambatan; danc. penghentian transaksi E-purchasing melalui Toko
Daring selama 6 (enam) bulan.
(2)

Penyedia yang tergabung dalam Marketplace yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

20

dikenaisanksiberupapenghentian

transaksi E-purchasing melalui Toko Daring selama 3(tiga) bulan.
(3)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LKPP atas usulan
PA/KPA.

14. Ketentuan . . .

- 18 -

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23
(1)

Dalam penyelenggaraan E-purchasing melalui Toko
Daring, PPMSE wajib:
a. bertanggung

jawab

terhadap

pemenuhan

persyaratan Penyedia, dalam hal PPMSE berupa
Marketplace;b. memastikan

pemenuhan

persyaratan

barang/jasa;
c. memastikan

tindaklanjutpesananatas

pembelian melalui PPMSE;
d. mengenakan sanksi kepada Penyedia sesuai
syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE,
dalam hal PPMSE berupa Marketplace;e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan
kebutuhan Toko Daring;f.

melakukan integrasi dan/atau pertukaran datatransaksi;

g. melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti
kewajiban

PPMSE

sebagaimana

diaturoleh

Peraturan LKPP; danh. mematuhi syarat dan ketentuan PPMSE.
(2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait perdagangan melaluisarana elektronik.

(3)

PPMSE yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:a. teguran tertulis;
b. denda administratif; danc. pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko
Daring jika PPMSE mendapatkan teguran tertulis
sebanyak tiga kali.
(4) Pengenaan . . .

- 19 -

(4)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetapkan oleh LKPP atas usulan PA/KPA.

15. Setelah Paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni
Paragraf 4 dan di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Paragraf 4
Kewajiban Perangkat Daerah
Pasal 23A
(1)

Perangkat Daerah selaku pembeli wajib:
a. melakukan

pembayaran

terhadaptransaksi

sebelum atau saat batas waktu jatuh tempo;
dan/ataub. memberikan konfirmasi pembayaran terhadap
transaksi sebelum atau saat batas waktu jatuh
tempo.
(2)

Perangkat

Daerahyangmelanggar

ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi
administratif

berupapenghentian

melakukan

pembelianberikutnya

akses

untuk

dengantipe

pembayaran Term of Payment (ToP) sampai Perangkat
Daerahtersebutmelakukan

pembayaran

atau

memberikan konfirmasi pembayaran pada platform
Marketplace.
16. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor

76

Tahun

2020

tentang

Pemanfaatan

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko
Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur diubah
sehingga

berbunyi

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan

Gubernur

ini

mulai

berlakupadatanggaldiundangkan.
Agar . . .

- 20 -

Agar

setiappengundanganorangmengetahuinya,

Peraturan

Gubernur

memerintahkan
inidenganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 November 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,ttd
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 November 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,
ttd
Dr. Ir. HERU TJAHJONOBERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANGPERUBAHANATASPERATURAN

GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76
TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATANPENYELENGGARAMELALUIUNTUKPERDAGANGANSISTEM

ELEKTRONIKPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH

MELALUITOKODARING DI LINGKUNGAN PROVINSIJAWA TIMUR
I.

Mekanisme E-purchasing melalui Toko Daring
E-purchasing melalui Toko Daring meliputi:
1.

PP melakukan login di halaman jatimbejo.jatimprov.go.id., login pada
platform Marketplace yang tersedia, kemudian memilih produk yang
dibutuhkan serta input berapa jumlah barang/jasa yang akan dibeli.

2.

PP melengkapi isian Request For Quotation (RFQ)/ Penawaran awal.
Pada Request For Quotation (RFQ), PP melakukan edit terkait potong
pungut pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau
Pajak Penghasilan (PPh) atas hasil koordinasi dengan BP/BPP sesuai
tugas dan kewenangan Bendahara Instansi Pemerintah terkait
kewajiban potong pungut Pajak (wapu). Selanjutnya PP dapat
menyertakan keperluan, alamat pengiriman, alamat tagihan, nama
penerima, waktu pengiriman (catatan penjual) dan memilih tipe
pembayaran yang akan dilakukan, dapat dilakukan dengan tipe
pembayaran Cash Before Delivery (CBD) atau Term of Payment (ToP)
sekaligus berserta pengaturan jangka waktunya.
Jangka waktu Term of Payment (ToP) paling lama 14 (empat belas) harikalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai pembeliansampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk
nilai pembelian di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

-2-

3.

PP melakukan proses Request For Quotation (RFQ) dan secara otomatis
Request For Quotation (RFQ) akan terbuat.

4.

Penyedia menerima notifikasi Request For Quotation (RFQ). Batas
waktu untuk penyedia dalam merespon Request For Quotation (RFQ)
dimaksud adalah 3 (tiga) hari kerja.

5.

Penyedia mengkonfirmasi Request For Quotation (RFQ) menjadi
Quotation. Penyedia dapat mengajukan perubahan Term of Payment(ToP) dan konfirmasi terkait pajak.

6.

PP menerima notifikasi Quotation dari Penyedia yang harus di respon
maksimal 3 (tiga) hari kerja.

7.

Apabila instrumen dalam Quotation yang dibuat oleh Penyedia sudah
sesuai, maka PP dapat menindaklanjuti proses Purchase Request (PR).
Namun apabila instrumen dalam Quotation belum sesuai, PP
melakukan proses negosiasi. Proses Negosiasi tidak dibatasi berapa
kali akan dilakukan, namun berpedoman pada masa berlaku yaitu 3(tiga) hari kerja.
Negosiasi mencakup 2 unsur, yaitu harga (meliputi harga produk danbiaya pengiriman) dan tipe pembayaran Cash Before Delivery (CBD)
atau Term of Payment (ToP), sekaligus pengaturan jangka waktunya.
PP melakukan proses negosiasi, termasuk PP dapat menyampaikan
pesan negosiasi kepada Penyedia yang mencakup 2 unsur dimaksud.
Penyedia melakukan respon atas negosiasi (menerima atau menolak).
Jika negosiasi diterima, maka Penyedia melakukan edit instrumen
pada Quotation sesuai hasil negosiasi.

8.

Penyedia membuat Quotation baru hasil dari negosiasi.

9.

PP menerima notifikasi dan merespon Quotation. PP memproses
Purchase Request (PR). Selanjutnya PP dapat menyampaikan pesan
manajerial terkait Purchase Request (PR) tersebut yang ditujukan
kepada PPKom.

10. PPKom menerima notifikasi yang berisi pesan pengajuan Purchase
Request (PR) dari PP. PPKom melakukan login pada platform
E-marketplace, untuk selanjutnya PPKom memproses persetujuan
Purchase Request (PR).
11. PPKom melakukan proses Purchase Order (PO), input nomor referensi
dari Purchase Order (PO).

-3-

12. Penyedia menerima notifikasi Purchase Order (PO). Penyedia harus
melakukan respon maksimal 3 (tiga) hari kerja, untuk selanjutnya
dilakukan proses konfirmasi Purchase Order (PO).
13. Penyedia melakukan input proses pengiriman, melengkapi data yangdiperlukan antara lain namun tidak terbatas pada ekspedisi, nomor
resi, estimasi berapa hari barang sampai, dan jumlah barang yangakan dikirim.
14. Setelah barang yang dikirim PPKom melakukan pemeriksaan barang.
15. Jika barang yang diterima sudah sesuai, PPKom melakukan proses
terima pesanan, input tanggal barang diterima sekaligus nama
penerima. Setelah barang dinyatakan diterima oleh PPKom, makajangka waktu Term of Payment (TOP) akan mulai berjalan.
16. BP/BPP melakukan cek tagihan dan melakukan pembayaran secara
non tunai. BP/BPP dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh
tempo Term of Payment (TOP).
17. Penyedia menerima pembayaran dari pembeli.
Dalam hal pelaksana E-purchasing melalui Toko Daring pada PPMSE
dilakukan oleh PPKom, maka ketentuan dan tata cara E-purchasing melalui Toko
Daring oleh PP berlaku sama bagi PPKom.

-4-Secara ringkas, mekanisme E-purchasing melalui Toko Daring dijelaskan dalambagan alur berikut:

PENYEDIAPEMBELI
1

PILIH PRODUK

2Membuat RFQ

3

RFQ Terbuat

PPMax. 3 hari kerja

Tahap dimana Penjual/Penyedia
bisa mengedit Potong Pungut Pajak

6

Tahapan dimana PP bisa melakukan edit
Potong Pungut Pajak berdasarkan koordinasi
antara PP dan BP/BPP

4

Mengonfirmasi RFQ

5Quotation Terbuat

Mengonfirmasi Quotation

PP
7

Nego Quotation

Max. 3 hari kerja

8
Quotation Baru

9
10
11

PR Terbuat
PPK UNTUKPERSETUJUANDAN PENERBITAN

Proses Persetujuan PR

PO Terbuat

12

Mengonfirmasi PO

13

Mengirimkan Barang

Max. 3 hari kerja

14

Menerima & Periksa Barang

15

Konfirmasi Terima Barang

16

Memproses Pembayaran

PPKom

BP/BPP
17

Menerima Pembayaran

-5-

II.

Mekanisme Pembayaran atas E-purchasing melalui Toko Daring
2.1 Pembayaran menggunakan Virtual Account (VA)
Dalam hal pembeli tidak melakukan konfirmasi pembayaran atau
belum melakukan pembayaran terhadap transaksi hingga waktu jatuh
tempo, pembeli tidak dapat melakukan pembelian selanjutnya dengantipe pembayaran Term of Payment (TOP) sampai pembeli melakukan
pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran.
Apabila pembayaran sudah menggunakan Virtual Account (VA) makatidak diperlukan proses verifikasi (verifikasi automatis).
Secara ringkas, mekanisme Pembayaran atas E-purchasing melalui
Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut:
PENYEDIAPEMBELISTART

KONFIRMASITRANSAKSI POMEMBUAT
TRANSAKSIPOKONFIMASITERIMA BARANGPENGIRIMANBARANGYA
KOMPLAINSELESAIKANKOMPLAINTIDAK
PEMBAYARAN
TRANSFER VA
TIDAK
TRANSFER
BERHASILYAPEMBAYARANDITERUSKAN KEPENYEDIANOTIFIKASI PO
TELAH DIBAYARPEMBELIPENYEDIAMENERIMAPEMBAYARAN

TRANSAKSISELESAI

-6-

2.2 Pembayaran di luar Platform
Selanjutnya apabila sistem pembayaran masih dilakukan di luar
platform/belum menggunakan Virtual Account (VA) maka pembelidalam hal ini BP/BPP mengirimkan softcopy (foto/scan) bukti transfer
transaksi kepada PPMSE disertai informasi transaksi antara lain:
Nomor PO, Nominal Transaksi, Nama Produk, dan Nama Penyedia
untuk verifikasi dan perubahan status transaksi pada platform
Marketplace.
Secara ringkas, mekanisme pembayaran di luar platform atas
E-purchasing melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut:

PEMBELIPENYEDIASTARTMEMBUAT TRANSAKSIPO

KONFIRMASITRANSAKSI PO

KONFIMASI TERIMABARANGPENGIRIMANBARANGPEMBAYARAN DI
LUAR PLATFORM

TRANSAKSISELESAIGUBERNUR JAWA TIMUR,ttd
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA