LKPP
Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah

SALINANKEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASl DAN PENGEMBANGAN SISTEMINFGRMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAHNOMOR38 TAHUN2021

TENTANGTATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO DARING

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASl DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH

Menimbangbahwa untuk melaksanakan ketentuan dalajn Pasal 5 ayat(1)huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan

Katalog Elektronik daJam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang MonitoringEvaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

Mengingat: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan

Sistemdan

Transaksi

Elektronik

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

jdih.lkpp.go.id

3.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengaji Peraturan Presiden
Nomor

157 Tahun

2014 tentang

PerubahanatasPeraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
314);
4.

Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021

tentangPengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

5.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020
tentang

Ketentuan

Pembinaan, dan

Perizinan

Pengawasan

Usaha,
PelakuPeriklanan,

Usaha Dalam

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498);
6.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Keija Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 77);

7.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan

Katalog

Elektronik

dalam

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 491);

8.

Keputusan

KepalaLembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang
Pemberian

Mandat Tugas dan

Kewenangan

Dalam

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN :KEPUTUSAN

DEPUTIBIDANGMONITORING-EVALUASIDANPENGEMBANGANSISTEM

INFORMASI TENTANG TATA CARAPENYELENGGARAANTOKODARINGNOMOR:

38 TAHUN 2021

TANGGAL :31 AGUSTUS 2021

TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO DARINGA.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembangkan proses bisnis pengadaan barang/jasa
berbasiselektronik

Barang/Jasayang

adaptif, Lembaga

Pemerintah(LKPP)

Kebijakan

diberikan

Pengadaan

kewenangan

untukmengembangkan, membina, mengelola dan mengawasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik (ePurchasing). Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
PeraturanPresiden

Nomor

16

Tahun

2018

tentangPengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog

Elektronik

dalam

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

menjelaskan bahwa salah satu metode e-Purchasing adalah melalui Toko
Daring.

Di sisi lain, sebelum terbit Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP telahmengajak Pelaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PPMSE) untuk ambil bagian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

melalui Program Bela Pengadaan. Program Bela Pengadaan itu sendiri
merupakan

upaya

untuk

meningkatkan

pemberdayaandanpendayagunaan produksi dalam negeri dengan mendorong Pelaku Usahajdih.lkpp.go.id

Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Go Digital. Para Pelaku UMK dapat
menjualkan barang/jasanya kepada pemerintah dengan terlebih dahulu
mendaftarkan diri sebagai Pedagang/Merchant dalam aplikasi belanja
PPMSE yang bermitra dengan Program Bela Pengadaan. Selanjutnya,
untuk menjamin keberlangsungan Program Bela Pengadaan dan mengacu

Pasal 20 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Beirang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog

Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa
pelaksanaan

ProgramBela

Pengadaan

menjadibagiandaripenyelenggaraan Toko Daring.

Dengan penyelenggaraan Toko Daring yang di dalamnya terdapat
keterlibatan Pelaku PPMSE dan Pelaku UMK maupun Pelaku Non-UMK

diharapkan dapat mewujudkan ekosistem e-Marketplace Pemerintah yanginklusif serta dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) menjadi
lebih kompetitif, lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun
2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran penyelenggaraan Toko
Daring, diperlukan petunjuk tata cara penyelenggaraan Toko Daring
sebagai pedoman penyelenggaraan Toko Daring dan pelaksanaan epurchasing dalam Toko Daring.

B.

RUANG LINGKUP

Keputusan ini mengatur tata cara penyelenggaraan Toko Daring,
penetapan PPMSE dalam Toko Daring, pelaksanaan e-purchasing dsilam
Toko Daring, dan pemberian sanksi dalam Toko Daring.

C.

TOKO DARING

Toko Daring LKPP, untuk selanjutnya disebut Toko Daring, merupakan

sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk
memfasilitasi pelaksanaan

e-purchasing Pengadaan Barang/Jasa di

K/L/PD melalui PPMSE yang berbentuk marketplace dan ritel daring.

jdih.lkpp.go.id

D.

PELAKU DALAM PENYELENGGARAAN TOKO DARING
1.

LKPP

Tugas dan tanggung jawab LKPP dalam Toko Daring:a.

Menetapkan kebijakan dan strategi Toko Daring;b.

Menyediakan dan mengelola platform Toko Daring;c.

Menetapkan PPMSE berupaMorketp/acedanRitelDaringmitraToko
Daring;2.

d.

Melakukan monitoring dan evaluasi Toko Daring; dane.

Memberikan sanksi kepada PPMSE.

Pengguna
Pengguna Toko Daring terdiri dari:3.

a.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); danb.

Pejabat Pengadaan.

PPMSE

PPMSE dalam Toko Daring terdiri dari:a.

Marketplace
Marketplace merupakan PPMSE yang bertindak sebagai penyedia

platform/pelantar sebagai wadah

dimana Pedagang dapat

memasang penawaran barang/jasa dan melakukan transaksi
perdagangan.
b.

Ritel Daring
Riteldaringmerupakan

Pedagangyang

memilikisaranaPerdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sendiri.

4.

Pedagang

Pedagang terbagi menjadi dua pelaku usaha, yaitu:a.

Pedagang/merchant yang tergabung dalam Marketplace mitra
Toko Daring; danb.

E.

Pedagang yang berbentuk Ritel Daring.

PENETAPAN PPMSE DALAM TOKO DARING

1.

Persyaratan PPMSE Mitra Toko Daringa.

Syarat PPMSE mitra Toko Daring:1)

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

2)

Memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronikyang dikeluarkan

olehKementerian

Komunikasi dan

jdih.lkpp.go.id

Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
3)

Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem
Elektxonik (SIUPMSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

4)

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
basil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

5)b.

Memiliki website PPMSE yang sudah beroperasi.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1),
angka 2), angka 3), dan angka 4) dikecualikan untuk PPMSE yangdikelola oleh K/L/PD.

2.

Ketentuan PPMSE Mitra Toko Daringa.

Bersedia untuk bergabung dengan aplikasi Toko Daring dan
mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LKPP.

b.

Bersediauntuk

memenuhi

seluruhperizinan

terkait

Penyelenggaraan Perdagangan Sistem dan Transaksi Elektronik

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
c.

Bersedia mematuhi batasan dan tanggung jawab sebagaimana

diatur dalam Surat Edaran Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

terkait Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan
Pedagang {merchant} Perdagangan Melalui Sistem Elektronik{Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Contentd.

Bersedia mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem
elektronik lingkup privat sebagaimana diatur dalam peraturan
Menteri ysing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

e.

Bersedia melakukan integrasi sistem PPMSE dengan sistem Toko
Daring.

f.

Bersedia memastikan kualitas dan pelayanan barang/jasa yangdiberikan oleh Pedagang/ merchant dalam transaksi Toko Daring
antara lain berupa keaslian barang, ketepatan waktu pengiriman,
dan garansi sesuai dengan karakteristik barang/jasanya.

jdih.lkpp.go.id

8g.

Memastikan transaksi dalam Toko Daring sudah mengakomodir
kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

h.

Bersedia memberikan dan mengakui bahwa seluruh pencatatantransaksi yang teijadi dalam PPMSE adalah valid dan sah sebagai
bukti transaksi.

i.

Bersedia tidak membuka, mengeluarkan maupun memberikan

setiapinformasi/data

kepada

pihak

lain,

dan/atau

penggunaannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap
setiap informasi/data yang berhubungan dengan transaksi
dalam

Toko

Daring,pemeriksaan/audit

kecualisebagaimana

untuk

diaturkepentingan

dalam

peraturanperundang-undangan.

j.

Bersedia menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalampenyelenggaraan Toko Daring, antara lain namun tidak terbatas

pada biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan integrasi sistem.
k.

Menyatakan

bahwa

seluruhdokumen/informasi/data/

keterangan yang disampaikan adalah benar, masih berlaku, dansah secara hukum.

1.

Bersedia untuk memberikan sanksi kepada pedagang/merchantsesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing
PPMSE, apabila pedagang/merchant tidak memberikan atau
menyampaikan barang/jasa sesuai pesanan.

m. Bersedia dikenakan sanksi apabila dikemudian hari:1)

ditemukan bahwa seluruh/sebagian dokumen/informasi/
data/keterangan yang disampaikan tidak benar dan/atau
tidak sah;2)

Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan
PPMSE;

n.

3)

Melakukan Kolusi, Korupsi dan/atau Nepotisme (KKN); atau

4)

Melakukan persekongkolan untuk mengatur harga.

Bersediamelakukankurasi

Barang/Jasa

sesuaidenganproduk/komoditas yang ditetapkan dalam Toko Daring.

o.

Bersedia menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran
barang/uang apabila barang/jasa yang diterima pembeli tidak
sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam Toko
Daring.

jdih.lkpp.go.id

p.

Bersedia memberikan data transaksi dalam Toko Daring secara
berkala kepada LKPP untuk keperluan pelaporan.

q.

Dalam hal untuk Kanal Bela Pengadaan atau pemberdayaan
Usaha

Mikro, Kecil

dan

Koperasi, PPMSE

yang

berupamarketplace memastikan Pedagang yang bergabung memiliki
kualifikasi usaha mikro, kecil dan koperasi sesuai dengan

ketentuan peratursin perundang-undangan.
r.

Bersedia mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah,

dengan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
member! atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa
saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut
didugaberkaitan

denganpengadaan

barang/jasa di luar

mekanisme pembelian di PPMSE.

3.

Penetapan PPMSE Mitra Toko Daringa.

Tahapan penetapan PPMSE Mitra Toko Daring meliputi:
1)

Pengumuman pendaftaran PPMSE dalam Toko Daring
melalui situs LKPP atau situs www.tokodaring.lkpp.go.id.

2)

PPMSE

melakukan

www.tokodaring.lkpp.go.id

pendaftaran

melaluisitus

denganmembuatakun

pendaftaran, mengisi form registrasi dan menyampaikan
dokumen persyaratan yang diminta.

3)

Berkas pendaftaran PPMSE yang telah diterima akan
dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Toko Daring yangdibentuk oleh Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi.

4)

PPMSE yang dinyatakan lolos verifikasi akan ditetapkan
sebagai PPMSE Mitra Toko Daring dalam Penetapan Deputi
Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi.

5)

Dalam hal tidak lolos verifikasi, maka pemberitahuan
dimaksud akan disampaikan melalui akun pendaftar PPMSE
dalam situs www.tokodaring.lkpp.go.id.

6)

PPMSE yang telah mendapatkan Penetapan Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
melakukan integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran
data PPMSE ke dalam aplikasi Toko Daring.

jdih.lkpp.go.id

10

b.

PPMSE

pendaftar

menjamindanbertanggungjawab

atas

keabsahan informasi dan dokumen yang diberikan dalammengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai PPMSE
dalam Toko Daring.
c.

PPMSE pendaftar menyetujui bahwa informasi dan dokumen

yang diberikan

pada saat melakukan

pendaftaran

dapat

dibagikan dan/atau disampaikan oleh LKPP kepada pihak ketiga
untuk proses pelaksanaan verifikasi atau kegiatan lainnya
sehubungan dengan pendaftaran PPMSE dalam Toko Daring.

F.

PEDAGANG DALAM PPMSE TOKO DARING

1.

Pedagang dalam Marketplace Toko Daringa.

Syarat Pedagang Bergabung dalam Marketplace Toko Daring,
antara lain;

1)

Memiliki ijin

usaha

perorangan/badan

usaha, Kartu

Identitas, dan/atau NPWP; dan

2)

Memiliki rekening bank yang namanya sama dengan kartu
identitas atau nama badan usaha.

b.

Ketentuan Pedagang Bergabung dalam Marketplace Toko Daring
1)

Pedagang bersedia mematuhi batasan dan tanggung jawab
Pedagang Imerchantj sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2)

Pedagang bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang diatur
oleh LKPP dan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring.

3)

Pedagangdilarangbarang/jasayangmelakukan
tidak

penawaran/penjualansesuaidenganperaturanperundang-undangan.

4)

Pedagang wajib memberikan foto dan informasi barang/jasa
dengan lengkap dan jelas Barang/Jasa ditayangkan dalam
Toko Daring.

5)

Pedagang bersedia menjamin kualitas dan pelayanan
barang/jasa berupa keaslian barang, ketepatan waktu
pengiriman, dan

garansi sesuai dengan

karakteristik

barang/jasanya.

6)Bersedia

mematuhi

pemerintah,

denganmenjanjikan

untuk

etika

pengadaan

tidak

menawarkan

memberi atau

barang/jasa
atau

menerima

tidak

hadiah,jdih.lkpp.go.id

11

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan
denganpengadaan

barang/jasa

di

luar

mekanismepembelian di PPMSE.

7)

Pedagang

bersedia

dikenakansanksisesuaidenganketentuan PPMSE apabila dikemudian hari ditemukan
bahwa barang/jasa yang dikirimkan tidak sesuai dengan
informasi barang/jasa.

c.

Pendaftaran Pedagang Bergabung dalam

Marketplace Toko

DaringUntuk Pedagang yang akan bergabung dalam Marketplace Toko

Daring dapat melakukan pendaftaran pada masing-masing
Marketplace Mitra Toko Daring.

2.

Pedagang Ritel Daring

Persyaratan, ketentuan, pendaftaran dan penetapan untuk Pedagang

Ritel Daring mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalamhuruf E tentang Penetapan PPMSE dalam Toko Daring.

G.

PRODUK/KOMODITAS BARANG/JASA DALAM TOKO DARING

1.

Produk/komoditas Barang/Jasa Dalam Toko Daringa.

b.

Syarat produk/komoditas barang/jasa meliputi:
1)Standar atau dapat distandarkan;

2)

Memiliki sifat risiko rendah; dan

3)Harga sudah terbentuk di pasar.

Dalam hal produk/komoditas barang/jasa termasuk program
pemerintah, antara lain namun tidak terbatas pada program
Bangga Buatan Indonesia atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa
Produksi

Dalam

Negeri,

maka

dapat

diusulkan

untuk

ditayangkan dalam Toko Daring.
c.

Daftar jenis barang/jasa yang dilarang dan/atau dibatasi untuk
diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain namun tidak terbatas pada:

1)

Barang dan/atau jasa yang memuat konten(pomografi,

peijudian,barang/jasayangkekerasan,

melanggardanperaturannegatif

kontenatas

perundang-undangan).

jdih.lkpp.go.id

12

2)

Barang/jasayangmemuatkontenpetjudian, lotre,

memuatkontendengandan/atau taruhan,

3)

Barang/jasayangmaterikebencian/kengerian.

4)

Barang/jasa yang memuat konten jasa peretasan (hacking
dan/atau cracking) dan/atau menyediakan akses tanpa hak
atau melawan hukum atas sistem elektronik.

5)

Barang/jasayangmemuatkontendenganmateriketidakjujuran, kecurangan atau menyesatkan orang lainantara lain iklan mistis atau takhayul, penipuan, jasa
pencucian uang, jasa pemalsuan dokumen (termasuk
dokumen ijazah dan/atau sertifikat), dan skema piramida(termasuk pemasaran afiliasi atau money game).
6)

Barang/jasa yang memuat konten perdagangan manusia(human trafficking) dan/atau organ manusia.

7)

Barang/jasa yang memuat konten tentang rokok.

8)

Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang
ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum

yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas padaketentuanperaturanperundang-undanganterkaitnarkotika,

peraturanperundang-undanganterkaitpsikotropika, dan peraturan perundang-undangan terkait
kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat

keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius
dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
9)

Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan
keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai
izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

10) Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya
menurut peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

11) Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta,
termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk

buku,

CD/DVD/VCD, informasi

dan/atau

dokumenelektronik, serta media lain yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta.

jdih.lkpp.go.id

1312) Barang/jasa Iain yang kepemilikiannya atau peredarannya
melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

13) Jenis produk teitentu yang wajib memiliki:

2.

a)

SNI;

b)

Petunjukan penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atauc)Label dalam Bahasa Indonesia.

Usulan Produk/Komoditas Toko Daringa.

Usulan produk/komoditas dapat dilakukan melalui:
1)

Amanat peraturan perundang-undangan;

2)

Adanya inisiatif dari LKPP;

3)

Adanya kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah terhadap barang/jasa teitentu.

b.

Dalam hal usulan produk/komoditas Toko Daring melalui usulan

kebutuhan

dari

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah,maka:

1)

K/L/PD

dapat

mengusulkan

produk/komoditas

barang/jasa Toko Daring diajukan kepada Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

2)

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi menyampaikan usulan produk/komoditas
barang/jasa ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog
untuk dilakukan verifikasi kesesuaian terhadap syarat
produk/komoditas barang/jasa.

3)

Hasil

verifikasi

kesesuaiansyaratproduk/komoditas

barang/jasa disampaikan kepada Deputi Bidang MonitoringEvaluasi dan Pengembangan

SistemInformasi

untuk

mendapatkan persetujuan.
4)

Dalam hal usulan produk/komoditas barang/jasa Toko
Daring disetujui, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi menetapkan penambahan
produk/komoditas barang/jasa dalam Toko Daring.

5)

Produk/komoditas barang/jasa Toko Daring yang telahdisetujui diseimpadkan kepada Direktur Pengembangan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk ditayangkan
dalam Toko Daring.

jdih.lkpp.go.id

14

6)

Dalam

hal

usulanpenambahan

produk/komoditas

barang/jasa Toko Daring tidak disetujui, Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
menyampaikan

basil

verifikasi

kesesuaiansyaratproduk/komoditas barang/jasa kepada pengusul.

H.

TATA CARA E-PXmCHASING MELALin TOKO DARING

1.

Pelaksana e-purchasing dalam Toko Daringa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tugas dan kewenangan PPK dalam penyelenggaraan Toko Daring
yaitu

melaksanakan

e-purchasingyang

bemilaidiatas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b.

Pejabat Pengadaan

Tugas

dan

kewenangan

PejabatPengadaandalampenyelenggaraan Toko Daring yaitu melaksanakan e-purchasingyang bemilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).
PPK atau Pejabat Pengadaan dapat menugaskan pejabat/petugas
untuk melakukan e-purchasing. Tanggung jawab atas pelaksanaan e-purchasing yang dilakukan oleh pejabat/petugas tetap berada pada
PPK atau Pejabat Pengadaan yang menugaskan.
Dalam

hal PPK

pejabat/petugas

atau
untuk

Pejabat Pengadaan
melakukan

akanmenugaskan

e-purchasing,hendaknya

mempertimbangkan risiko yang akan timbul, kompetensi, beban
keija, dan/atau rentang kendali.

2.

Kanal Toko Daring, antara lain namun tidak terbatas pada:a.

Kanal Bela Pengadaan (Kanal UMK PDN)

1)PPMSE yang tergabung dalam Kanal Bela Pengadaan adalah:a)Marketplace yang memiliki Pedagang/ merchant Pelaku
Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau

memiliki fitur

khusus Pedagang[merchant)/Mitra Pelaku Usaha Mikrodan Usaha Kecil; danb)2)

Ritel Daring dengan kualifikasi UMK.

Barang/Jasayangdijual/disediakan

oleh

PPMSE

diutamakan/diprioritaskan Produk Dalam Negeri.

jdih.lkpp.go.id

15

3)

Nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupigih) per transaksi.

b.

Kanal PDN Non UMK

1)

PPMSE yang tergabung dalam Kanal PDN Non UMK adalah
Ritel Daring Non UMK.

2)

Barang/Jasa yang tayang adalah barang/jasa Produksi
Dalam Negeri.

3)

Diutamakan untuk nilai belanja paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) per transaksi.
c.

Kanal Kurasi Lokal

1)

PPMSE yang tergabung dalam Kanal Lokal merupakan
Marketplace yang wilayah cakupannya terbatas pada daerah
tertentu.

2)

Produk barang/jasa yang ditayangkan dalam Kanal Kurasi
Lokal merupakan produk barang/jasa yang dijual oleh
Pedagang/Merchant daerah.

d.

Kanal Kurasi lainnya
1)

Kanal ini diperuntukan bagi PPMSE Marketplace dan Ritel

Daring atau barang/jasa yang tidak masuk kriteria Kanal
Bela Pengadaan, Kanal PDN Non UMK dan Kanal Kurasi
Lokal.

3.

Metode e-purchasing dalam Toko Daringa.

Pembelian Langsung

Pembelian langsung dilakukan untuk nilai transaksi paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada PPMSE.
b.

Negosiasi Harga

Negosiasi harga dilakukan untuk transaksi dengan nilai diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam PPMSE.
Negosiasi harga juga dilakukan

untuk

metode Pembelian

Langsung apabila platform PPMSE terdapat fitur negosiasi.
c.

Permintaan penawaran

Permintaan penawaran dilakukan untuk transaksi dengan nilai
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melaluinegosiasi teknis dan harga jika terdapat volume, pembayaran,jdih.lkpp.go.id

16

pengiriman, instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yangberbeda dari yang tercantum dalam PPMSE.
d.

Metode Lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada
PPMSE:

1)

Pembelianyang

barang/jasa

dan/atau

harga eceran

tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah.
2)

Metode lainnya sesuai dengan bisnis proses yang terdapat
pada marketplace atau ritel daring antara lain namun tidak
terbatas pada auction, subscription, dan lainnya.

4.

Panduan penggunaan metode e-purchasing melalui Toko Daring
Panduan penggunaan metode e-purchasing melalui Toko Daring dapat
diunduh pada Portal Pengadaan NasionaJ LKPP (www.inaproc.id) atausitus www.tokodaring.lkpp.go.id.

I.

PEMBERIAN SANKSI DALAM TOKO DARING
1.

Pemberian Sanksi PPMSEa.

Perbuatan atau tindakan PPMSE yang dapat dikenakan sanksi:

1)

Tidak melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti
kewajiban PPMSE sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP.

2)b.

Melanggar syarat dan ketentuan PPMSE.

Sanksi atas perbuatan atau tindakan PPMSE sebagaimana
dimaksud di atas, berupa:
1)

Teguran tertulis, jika melakukan pelanggaran sebagaimana

diatur dalam poin 1, angka 1, huruf a sebanyak satu kali;
2)

Denda administratif;3)

Pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko Daring,jika PPMSE mendapatkan Teguran Tertulis sebanyak tiga
kali.

2.

Pemberian Sanksi Pedaganga.

Perbuatan atau tindakan Pedagang yang dapat dikenakan sanksi:
1)

Tidak melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti
kewajiban Pedagang sebagaimana diatur oleh Peraturan
LKPP dan PPMSE.

2)Melanggar syarat dan ketentuan Pedagang.

jdih.lkpp.go.id

17

b.

Sanksi atas perbuatan atau tindakan Pedagang berupa Ritel
Daring sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi sebagai
berikut;c.

1)

Pemberian teguran tertulis;

2)

Pemberian denda keterlambatan;

3)

Penghentian transaksi e-purchasing selama 6(enam) bulan;

4)

Pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko Daring.

Untuk Pedagang yang tergabung dalam Marketplace pemberiansanksi sesuai dengan proses bisnis yang terdapat padamarketplace.

a.n. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASIDAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

jdih.lkpp.go.id