KOMISI INFORMASI PUSATREPUBLIK INDONESIAPERATURAN KOMISI INFORMASINOMOR 1 TAHUN 2010TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKOMISI INFORMASI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11
ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5071);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG STANDAR LAYANANINFORMASI PUBLIK.

-1-BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai,
makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnyayang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabatyang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID
sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.

5.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan
dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

6.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas
penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan
informasi publik.

7.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk
informasi yang dikecualikan.

8.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yangmengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

9.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

-2-

Pasal 2
Peraturan ini bertujuan untuk:
a. memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik;b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
BAB IIBADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 3
(1)

Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:
a. lembaga eksekutif;
b. lembaga legislatif;c. lembaga yudikatif;d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
f. partai politik; dan
g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(2)

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada Lampiran I
tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3)

Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.

-3-

Bagian Kedua
Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi

Pasal 4
Badan Publik wajib:
a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik
sesuai dengan Peraturan ini;b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien;c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta
wewenangnya;
d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan
pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi
Badan Publik Negara;
f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh
Informasi Publik yang dikelola;h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan
ini;
i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan;
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan
Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dank. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik
pada instansinya.
Pasal 5
Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID

Pasal 6
PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

-4-

Pasal 7(1)

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
Informasi Publik yang berada di Badan Publik.

(2)

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas
mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja yang meliputi:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(3)

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas
mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja
di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah
dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam sebulan.

(4)

Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
Pasal 8

(1)

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi
Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.

(2)

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumumandan/atau permohonan.

(3)

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk
mengkoordinasikan:a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau
seluruh pemangku kepentingan; danb. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah
dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk
setempat.

(4)

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan
petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan
Informasi Publik;b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal
19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan;c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam
hal permohonan Informasi Publik ditolak;
d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta-5-alasannya; dane. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka
peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
(5)

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID
bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar
pengajuan keberatan diproses
berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.
Pasal 9Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik;b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yangdimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan
atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan
koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi
Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan
Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
Pasal 10PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya.
BAB IIIINFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 11(1)

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas:a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup
kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit
di bawahnya-6-

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat
struktural
3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telahdiperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke
Badan Publik untuk diumumkan.
b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam
lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan
2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau
alamat yang dapat dihubungi
3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yangmenyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran
2. neraca
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku
4. daftar aset dan investasi;
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telahdisahkan atau ditetapkan;
g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara
pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihakpihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran-7-

yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin
atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

(2)

i.

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait;j.

informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik.

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 12(1)

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yangberwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yangkegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib
memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

(2)

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktoralam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa
atau benda-benda angkasa;
b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat dan teror;
d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yangberpotensi menular;
e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
dan/atau
f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

(3)Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi:
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai
Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup-8-orang banyak dan ketertiban umum;
g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang
dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
(4)

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar
pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta
memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian
kerja.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13
(1)

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas:
a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nomor
2. ringkasan isi informasi
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. waktu dan tempat pembuatan informasi
6. bentuk informasi yang tersedia
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yangsekurang-kurangnya terdiri atas:
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yangmendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakantersebut
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi,sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana
teknis serta laporan keuangannya
4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;-9-e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya;g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
h. data perbendaharaan atau inventaris;i.

rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

j.

agenda kerja pimpinan satuan kerja;k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan
prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya
manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran
layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;l.

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasaninternal serta laporan penindakannya;

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta
laporan penindakannya;
n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja
dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum;
q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yangterbuka untuk umum.
(2)

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- 10 -BAB IVINFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik,kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan
Informasi Publik.
Pasal 15Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik
Pasal 16
(1)

PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai
Informasi Publik yang dikecualikan.

(2)

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara
jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib
dirahasiakan.

(3)

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis
dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

(4)

Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan
pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

- 11 -

Pasal 17(1)

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalamsuatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.

(2)

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan
Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhansalinan Informasi Publik.

(3)

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan
alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.
Pasal 18

(1)

Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 .

(2)Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan ini.
BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19
(1)

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui
informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

(2)

Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:a. pengumuman Informasi Publik; danb. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

- 12 -

Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

Pasal 20
(1)

Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2)

Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya
melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses olehmasyarakat.

(3)

Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya
melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4)

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan
mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

(5)

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda
untuk memperoleh informasi.
Pasal 21(1)

Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yangtepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

(2)

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala
informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi
terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan
darurat.

(3)

Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihakketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta
ketertiban umum wajib:
a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak yangberpotensi terkena dampak;b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi
keadaan darurat.

- 13 -

Bagian Ketiga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 22
Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat
diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.
Pasal 23
(1)

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2)

Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:a. mengisi formulir permohonan; danb. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

(3)

Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan
Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

(4)

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurangkurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik
di registrasi;b. nama;c. alamat;
d. pekerjaan;e. nomor telepon/e-mail;f. rincian informasi yang dibutuhkan;g. tujuan penggunaan informasi;
h. cara memperoleh informasi; dani. cara mendapatkan salinan informasi.

(5)

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
Pasal 24

(1)

PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam register
permohonan.

(2)

PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran
sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi
Publik.
- 14 -

(3)Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon
datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat
permohonan diterima.

(4)

Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau caralain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran
secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon
Informasi Publik.

(5)

Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan
pengiriman Informasi Publik.

(6)

PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

(7)

Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran permohonan;b. tanggal permohonan;c. nama Pemohon Informasi Publik;d. alamat;
e. pekerjaan;
f. nomor kontak;
g. Informasi Publik yang diminta;
h. tujuan penggunaan informasi;
i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan
Badan Publik atau telah didokumentasikan;
j. format informasi yang dikuasai;k. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau
mendapatkan salinan informasi;
l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila
informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
n. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dano. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.

(8)

Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pada Lampiran
IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 25

(1)

Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi
Publik, PPID wajib:
a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yangdimohon;b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila
permohonan Informasi Publik ditolak; danc. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila
dikehendaki.
- 15 -

(2)Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib
mengkoordinasikan dan memastikan:
a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi
Publik yang dimohon;b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal
17 apabila permohonan informasi ditolak; dand. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila
dikehendaki.

(3)

PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.

(4)

PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24.
Pasal 26

(1)

PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas
setiap permohonan Informasi Publik.

(2)

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal
informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; danh. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum
didokumentasikan.

(3)

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya padasaat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon.

(4)

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atauseluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon kepada Pemohon
Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(5)

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan
Informasi.
- 16 -

(6)Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran;
b. nama;c. alamat;
d. pekerjaan;e. nomor telepon/email;f. informasi yang dibutuhkan;g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
h. alasan pengecualian; dani. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi.

(7)

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi Publik yangdimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(8)

Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.

(9)

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yangdimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk
Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu
pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

(10)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta penyampaian Informasi Publik
yang dimohon dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang
lagi.

(11)

Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran
V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(12)

Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 27

(1).

Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringanmungkin.

(2).

Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri
atas:
a. biaya penyalinan Informasi Publik;b. biaya pengiriman Informasi Publik; danc. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi
pihak ketiga.

(3).

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan- 17 -

standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.
(4)Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dalam surat keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan masukan darimasyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28

(1).

Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2).

Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:a. dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana permohonan dilakukan; atau
b. dibayarkan melalui rekening resmi Badan Publik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3).

Dalam hal pembayaran secara langsung, Badan Publik wajib memberikan tanda bukti
penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon
Informasi Publik.

(4).

Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan
Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.
Bagian Keempat
Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 29
Badan Publik mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar
layanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
BAB VITATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasal 30
(1)Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasansebagai berikut:a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;- 18 -

b.
c.
d.
e.
f.
g.

tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(2)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID
melalui PPID.

(3)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihaklain yang cakap di hadapan hukum.
Pasal 31

(1)

Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama,
alamat, dan nomor kontak PPID.

(2)

Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerimakeberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 32
(1)
(2)

(3)

(4)

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan
oleh Badan Publik.
Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa
untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan
keberatan.
Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;c. tujuan penggunaan Informasi Publik;d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;
f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; danj. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda- 19 -

terima pengajuan keberatan.
(5)

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6)

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal
Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 33
(1)

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2)

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan
keberatan;
d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;e. informasi Publik yang diminta;
f. tujuan penggunaan informasi;
g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik;h. keputusan Atasan PPID;
i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
j. nama dan posisi atasan PPID; dank. tanggapan Pemohon Informasi.

(3)

Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VIII
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 34
(1)

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihakyang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan
keberatan tersebut dalam register keberatan.

(2)

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;- 20 -

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi
Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dane. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3)

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat
ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
Pasal 35

(1)

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa
yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

(2)

Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan
Komisi Informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi.
BAB VIILAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
LaporanPasal 36
(1)

Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan
anggaran berakhir.

(2)

Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
Informasi.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya
3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
dengan klasifikasi tertentu
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atauseluruhnya, dan- 21 -

kepada Komisi

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaanya oleh badan publik
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi.
(4)

Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masingmasing Badan Publik; danb. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik
masing-masing Badan Publik.

(5)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yangwajib tersedia setiap saat.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan peraturan
Komisi Informasi.
Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 37
(1)

Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh
Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.

(2)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan
diumumkan kepada publik.
BAB VIIIPENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONALLAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 38

(1)

Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan
Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur- 22 -

dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
(2)

Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi apabila diperlukan;c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat
lebih dari satu PPID;
d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung
jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi
Publik;e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkunganinternal Badan Publik; dan
f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.
Pasal 39

(1)

Badan Publik dapat meminta masukan kepada Komisi Informasi mengenai rancangan
peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang telah
disusun.

(2)

Komisi Informasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar prosedur operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi Badan
Publik sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di
Komisi Informasi.

(4)

Masukan yang diberikan oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mengurangi independensi Komisi Informasi dalam memutus penyelesaian sengketa
Informasi Publik.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40(1)

Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat Peraturan ini
mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang telah berlaku sebelumnya.

(2)

Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
sebelumnya.
- 23 -BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan mengenai standar prosedur operasional dalamlayanan Informasi Publik yang dibentuk oleh Badan Publik dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
Pasal 42
Pada saat Peraturan ini berlaku, dalam hal belum terbentuk PPID, PPID dilaksanakan sementara
oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.
Pasal 43
(1)

Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum
terbentuk, penyampaian salinan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

(2)

Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum
terbentuk, evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 37
dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Pasal 44

Kewajiban untuk membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam layanan
Informasi Publik sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
Pasal 45
Komisi Informasi melakukan peninjauan kembali dan evaluasi Peraturan ini selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan.

- 24 -

- 25 -PENJELASANATASPERATURAN KOMISI INFORMASINOMOR 1 TAHUN 2010TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

I.

UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan
jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi
manusia yang dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk
memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani
permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan carasederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan
Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan peraturan
pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal
11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu perlu
ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Publik dalammelaksanakan pelayanan Informasi Publik; (2) meningkatkan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; (3)menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan (4)menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan ini mengatur mengenai:a. Badan Publik yang didalamnya mencakup (1) ruang lingkup Badan Publik; (2)kewajiban Badan Publik dalam pelayanan Informasi Publik; serta (3)tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID);
b. Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi tertentu melaluimekanisme pengumuman Informasi Publik baik secara berkala maupun serta
merta serta pelayanan informasi atas dasar permohonan yang antara lainmencakup informasi yang tersedia setiap saat;- 26 -

c. Informasi yang dikecualikan yang didalamnya mencakup tata cara bagi Badan
Publik dalam mengecualikan Informasi;
d. Standar layanan Informasi Publik yang mencakup (1) standar layanan Informasi
Publik melalui pengumuman; (2) standar layanan Informasi Publik melaluipermohonan beserta biaya perolehan informasi;e. Tata cara pengelolaan keberatan yang mencakup (1) pengajuan keberatan; (2)registrasi keberatan; dan (3) tanggapan atas keberatan;f. Laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik; serta
g. Penyusunan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.
II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

- 27 -

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Pada Badan Publik yang memiliki banyak unit kerja atau satuan kerja dengan
berbagai kantor yang berbeda-beda, kebutuhan untuk memiliki petugas informasi disetiap kantor untuk membantu PPID mengelola dan melayani akses informasi sangat
mungkin diperlukan. Berbeda dengan Badan Publik yang tidak memiliki banyak
unit/satuan kerja, PPID dapat sekaligus melaksanakan fungsi sebagai petugas
informasi. Selain petugas informasi, Badan Publik bisa juga menunjuk pejabat
fungsional seperti arsiparis dan pranata komputer juga mungkin diperlukan untuk
membantu PPID memastikan akses informasi publik yang baik.
Badan Publik dapat pula memutuskan untuk menunjuk PPID Utama dan Pelaksana
apabila dibutuhkan. Dalam hal terdapat lebih dari satu PPID, Badan Publik mengatur
pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan antar PPID tersebut.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasianseluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan
kepadanya dan memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk
menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada di bawah
penguasaannya.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan pengumpulan Informasi Publik secara fisik adalah
pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk salinan elektronik
atau salinan tertulis.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

- 28 -

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang
memiliki kepentingan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh
Badan Publik dimaksud khususnya yang terkait dengan tugas, pokok, dan
fungsi Badan Publik tersebut.
Huruf bCukup jelas.
Ayat (4)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

- 29 -

Pasal 11
Ayat (1)Huruf aAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan profil singkat pejabat struktural meliputi:
1. nama;
2. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa
dihubungi;
3. alamat unit/satuan kerja pejabat;
4. latar belakang pendidikan; dan
5. penghargaan yang pernah diterima;

Angka 3
Cukup jelas.
Huruf bAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan
informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen
anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan
Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.
Angka 6
Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas
Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses
pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan
perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda danproses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri,- 30 -

pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap
tingkatan peradilan.
Angka 7
Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau
kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan
Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin,atau
dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah.
Angka 8
Informasi tentang penerimaan pegawai Badan Publik Negara,
sekurang-kurangnya meliputi:
1. pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik;
2. pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan
Publik;3. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan
pegawai;
4. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan,tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
5. tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai;
6. komponen dan standar nilai kelulusan pegawai; dan
7. daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu
dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yangditerima.
Selain informasi di atas, calon pegawai atau pejabat juga dapat
mengakses hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi yang diikutinya.
Angka 9
Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga
pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi:
1. pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga
pendidikan;
2. pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap
lembaga pendidikan
3. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan
peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;
4. jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan
kualifikasinya;
5. komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap
lembaga pendidikan; dan
6. daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yangtelah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih darisatu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga
pendidikan yang diterima.

- 31 -

Selain informasi di atas, calon peserta didik juga dapat mengakses
hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan peserta didikyang diikutinya.
Huruf cYang dimaksud dengan laporan narasi adalah narasi output program
dan/atau kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi:
1. capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalamtahun tersebut;
2. dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai
target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan
3. informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau
kegiatan.
Bagi Badan Publik yang wajib membuat Laporan Akuntablitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), maka format yang digunakan adalah format
tersebut. Kewajiban membuat ringkasan tidak menutup kemungkinan
Badan Publik untuk mengumumkan secara berkala laporan lengkap
informasi yang dimaksud.
Huruf dAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf eAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

- 32 -

Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf gPihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi adalah petugas
informasi apabila ada, PPID, atasan PPID, dan Komisi Informasi.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fYang dimaksud dengan utilitas publik antara lain listrik, air, dantransportasi umum.
- 33 -

Ayat (3)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fYang dimaksud dengan cara mendapatkan bantuan misalnya nomor
telepon pemadam kebakaran, ambulans atau polisi atau pihak lain yangbertanggungjawab apabila timbul keadaan yang mengancam hajat hiduporang banyak dan ketertiban umum.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)Huruf aAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
- 34 -

Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Yang dimaksud dengan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
adalah jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang kearsipan.
Huruf bAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf cYang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam
Pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan.
Huruf dAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

- 35 -

Angka 4
Cukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Huruf lCukup jelas.
Huruf mCukup jelas.
Huruf nCukup jelas.
Huruf oCukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf qCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
- 36 -

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)Pengujian konsekuensi dilakukan oleh PPID pada saat sebelum adanya
permohonan maupun karena adanya permohonan.
Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan
dalam Daftar Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan
atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya
permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak
memerlukan persetujuan atasan PPID.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)Pengaburan informasi dapat dilakukan dengan mengganti materi informasi
tersebut dengan istilah lain. Misal dalam Putusan Pengadilan terkait tindakpidana kesusilaan identitas asli saksi korban dapat dihitamkan atau digantimenjadi istilah Saksi I, Korban I, dan seterusnya.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan materi adalah keterangan tentang informasi yangdihitamkan atau dikaburkan. Misalnya informasi tentang nomor rekening
pribadi xxxxx atas nama yyyyy di Bank zzzzz dihitamkan dengan alasan pada
Pasal 17 huruf h tentang rahasia pribadi dengan tambahan keterangan materi
berupa informasi yang dihitamkan adalah informasi tentang nomor rekening.
- 37 -

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Pengumuman melalui situs resmi diwajibkan bagi Badan Publik Negara yangsudah memiliki situs resmi.
Ayat (3)Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan nama
PPID dan/atau petugas informasi serta alamat/nomor telepon yang dapat
dihubungi apabila pemohon/pengguna informasi membutuhkan informasi rinci
dari pengumuman yang ada.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan kemampuan yang berbeda adalah mereka yang dapat
melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang pada umumnya.
Misalnya membaca huruf braille, menggunakan bahasa isyarat dengan tangan
untuk berkomunikasi, dan lain lain.

- 38 -

Pasal 21
Ayat (1)Yang dimaksud dengan badan publik sesuai dengan kewenangannya adalah:a. Badan yang tugas, fungsi, dan kewenangannya terkait dengan
penanggulangan bencana dan/atau keadaan darurat serta badan publik
penyelenggara kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan/atau
b. Badan lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orangbanyak dan ketertiban umum.
Yang dimaksud dengan serta merta adalah tanpa penundaan.
Ayat (2)Sarana dan prasarana yang dimaksud harus diarahkan agar masyarakat yangberpotensi terkena dampak mengetahui secara jelas informasi yang dibutuhkan
untuk menghadapi keadaan darurat, misal informasi tentang prosedur evakuasi
disampaikan melalui leaflet, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.
Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Huruf aCukup jelas.

- 39 -

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

- 40 -

Ayat (7)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Huruf lCukup jelas.
Huruf mCukup jelas.
Huruf nCukup jelas.
Huruf oCukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
- 41 -

Pasal 25
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.

- 42 -

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
- 43 -

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Ayat (8)Cukup jelas.
Ayat (9)Cukup jelas.
Ayat (10)Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)Yang dimaksud dengan ringan adalah Badan Publik memberikan informasi
dalam bentuk sedemikian rupa yang dapat meminimalisir biaya perolehan
informasi. Misalnya apabila memungkinkan informasi dapat diberikan secara
cuma-cuma dengan cara memberikannya dalam bentuk softcopy melalui
media yang sesuai dengan teknologi informasi yang dimiliki dan disepakati
oleh Pemohon Informasi Publik.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf b
Biaya penyalinan dan pengiriman adalah biaya aktual yang dikeluarkan
oleh Badan Publik.
Huruf cDalam hal informasi yang diminta memuat informasi yang membutuhkan
izin dari pihak ketiga untuk membukanya sebagaimana diatur dalam Pasal- 44 -

18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, makaBadan Publik dapat meminta biaya seperti biaya meminta izin,
komunikasi, dan/atau pemanggilan untuk mendapatkan informasi tersebut.
Ayat (3)
Untuk penggandaan, apabila yang dibutuhkan adalah fotokopi, maka standaryang berlaku umum adalah harga fotokopi perlembar yang baisanya berlaku didaerah tersebut. Demikian juga dengan penggandaan dalam bentuk rekaman
ke disket, maka harga disket ditetapkan sesuai dengan harga disket yangberlaku umum di daerah tersebut.
Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bYang dimaksud dengan rekening resmi berdasarkan peraturan perundangundangan adalah rekening Badan Publik apabila Badan Publik merupakan
adan Layanan Umum (BLU) atau memiliki Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PPK-BLU), atau apabila telah ada Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai tarif layanan informasi melaluimekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

- 45 -

Pasal 30
Ayat (1)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)Yang dimaksud alamat dan nomor kontak adalah alamat kontak, misalnya:
alamat kantor, nomor telepon atau faksimili, dan/atau email unit/satuan kerja
PPID.

Ayat (2)Sarana komunikasi yang efektif adalah media yang dapat memudahkan dan
memberikan saluran yang beragam bagi masyarakat dalam mengajukan
keberatan seperti situs resmi, telepon, atau surat sepanjang pemanfaatan sarana
komunikasi tersebut dapat menjadi alat bukti bahwa keberatan telah diterima.

- 46 -

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gKasus posisi memuat kronologi kasus permohonan informasi serta
langkah-langkah yang diambil oleh PPID dalam merespon permohonan
informasi.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas- 47 -

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

- 48 -

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Badan Publik di tingkat Propinsi menyampaikan salinan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Informasi Provinsi dengan tembusan
kepada Komisi Informasi Pusat.
Badan Publik di tingkat kabupaten/kota menyampaikan salinan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Informasi- 49 -

Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi dan
Komisi Informasi Pusat.
Ayat (3)Huruf aCukup jelas.
Huruf bAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf cAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan klasifikasi tertentu adalah penanganan
permohonan informasi dalam waktu (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari, (c) 11 –17 hari, dan (c) lebih dari 17 hari kerja.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf dAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

- 50 -

Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Ayat (4)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
- 51 -

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

- 52 -

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1- 53 -

LAMPIRAN IPERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010DAFTAR BADAN PUBLIK

A. LEMBAGA EKSEKUTIF
Misalnya:
1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009)a. Kementerian Koordinator­ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan­ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian­ Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
b. Kementerian- Kementerian Sekretariat Negara- Kementerian Dalam Negeri- Kementerian Luar Negeri- Kementerian Pertahanan- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Kementerian Keuangan- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral- Kementerian Perindustrian- Kementerian Perdagangan- Kementerian Pertanian- Kementerian Kehutanan- Kementerian Perhubungan- Kementerian Kelautan dan Perikanan- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kesehatan- Kementerian Pendidikan Nasional- Kementerian Sosial- Kementerian Agama- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata- Kementerian Komunikasi dan Informatika- Kementerian Riset dan Teknologi- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah- Kementerian Lingkungan Hidup- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi- 54 -

-Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Perumahan Rakyat; dan
Kementerian Pemuda dan Olahraga

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Misalnya:a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
b. Badan Intelijen Negara (BIN)c. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
n. Badan Pertanahan Nasional (BPN)o. Badan Pusat Statistik (BPS)
p. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
r. Badan Urusan Logistik (BULOG)
s. Lembaga Administrasi Negara (LAN)t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
b. Kepolisian Daerahc. Kepolisan Resort
d. Kepolisian Sektor
4. Kejaksaan Republik Indonesia
a. Kejaksaaan Agungb. Kejaksaaan Tinggic. Kejaksaan Negeri
5. Tentara Nasional Indonesia
6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)
a. Pemerintah Daerah Provinsi- 55 -

b. DPRD Provinsi
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
d. DPRD Kabupaten/Kota
7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005)
a. Pemerintah Desab. Badan Permusyawaratan Desa

B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Dewan Perwakilan Daerah RI

C. LEMBAGA YUDIKATIF
Misalnya:
1. Mahkamah Agung RI
a. Peradilan Umum
­ Pengadilan Negeri­ Pengadilan Tinggi­ Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan
HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
b. Peradilan Agama­ Pengadilan Agama­ Pengadilan Tinggi Agamac. Peradilan Militer­ Pengadilan Militer­ Pengadilan Militer Tinggi­ Pengadilan Militer Utama­ Pengadilan Militer Pertempuran
d. Peradilan Tata Usaha Negara­ Pengadilan Tata Usaha Negara­ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara­ Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak.
2. Mahkamah Konstitusi RI- 56 -

D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITANDENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAUSELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD
1. Komisi
Misalnya:a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004)
b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007)
c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39
Tahun 1999)
d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999)
e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002)
f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002)
g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002)
h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008)
i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000)
j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002)
k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun
2005)
l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181
Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005)
2. Dewan
Misalnya:a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999)
b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003)
c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999)
d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999)
e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999)
f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999)
g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999)
h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999)
i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003)
j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001)
k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun
2002)
l. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000)
m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003)
n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998)
o. Dewan Pertimbangan Presiden (UU Nomor 19 Tahun 2006)
3. Komite
Misalnya:- 57 -

a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan
Keppres Nomor 105 Tahun 1999)
b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000)
c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001)
d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009)
e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001)
f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999)
g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000)
4. BadanMisalnya:a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007)
b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002)
c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007)
d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999)
e. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun
2002)
f. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999)
g. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999)
h. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999)
i. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara(Perpu Nomor 2 Tahun 2005)
j. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004)
k. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005)
l. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16
Tahun 2005)
m. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres
Nomor 43 Tahun 1976)
n. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999)
5. Lembaga
Misalnya:a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006)
b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyenang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999)
c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994)
6. Lembaga Pendidikan Negeri
Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan
Tinggi.
- 58 -

7. Badan Hukum Milik Negara
Misalnya:a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000)
b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000)
c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000)
d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000)
e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003)
f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004)
8. Bentuk Lain
Misalnya:a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003
dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003)
b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005)
c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004)
d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008)
e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Misalnya:a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah,
Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada
Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain.
b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI
Peduli, Dompet Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.
F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH
Misalnya:- Partai Hati Nurani Rakyat- Partai Karya Peduli Bangsa- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia- Partai Peduli Rakyat Nasional- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Barisan Nasional- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia- Partai Keadilan Sejahtera- Partai Amanat Nasional- 59 -

-Partai Perjuangan Indonesia Baru
Partai Kedaulatan
Partai Persatuan Daerah
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Pemuda Indonesia
Partai Nasional Indonesia MarhaenismePartai Demokrasi Pembaruan
Partai Karya Perjuangan
Partai Matahari Bangsa
Parta Penegak Demokrasi Indonesia
Partai Demokrasi Kebangsaan
Partai Republika Nusantara
Partai Pelopor
Partai Golongan Karya
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Damai Sejahtera
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
Partai Bulan Bintang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Bintang Reformasi
Partai Patriot
Partai Demokrat
Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Partai Indonesia Sejahtera
Partai Kebangkitan Nasional Ulama

G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH
Misalnya:
1.
Perum Bulog
2.
Perum DAMRI
3.
Perum Jaminan Kredit Indonesia
4.
Perum Jasa Tirta I
5.
Perum Jasa Tirta II
6.
Perum Pegadaian
7.
Perum Percetakan Negara Indonesia
8.
Perum Percetakan Uang RI
9.
Perum Perhutani
10. PT Adhi Karya Tbk
11. PT Amarta Karya
12. PT Angkasa Pura I
13. PT Angkasa Pura II
14. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
15. PT Antam Tbk
16. PT Asuransi Ekspor Indonesia- 60 -

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jasa Raharja
PT Asuransi Jiwasraya
PT Asuransi Kesehatan Indonesia
PT Bahtera Adhiguna
PT Bali Tourism Development Corp
PT Bank Ekspor Indonesia
PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara
PT Barata Indonesia
PT Bhanda Ghara Reksa
PT Bio Farma
PT Biro Klasifikasi Indonesia
PT Boma Bisma Indra
PT Brantas Abipraya
PT Dahana
PT Danareksa
PT Dirgantara Indonesia
PT Djakarta Lloyd
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
PT Dok dan Perkapalan Surabaya
PT Garam
PT Garuda Indonesia
PT Hotel Indonesia Natour
PT Hutama KaryaPT Indofarma Tbk
PT Indra KaryaPT Inhutani I
PT Inhutani III
PT Inti
PT Jamsostek
PT Jasa MargaPT Kawasan Berikat Nusantara
PT Kawasan Industri Makasassar
PT Kawasan Industri Wijayakusuma
PT Kereta Api Indonesia
PT Kertas Leces
PT Kimia Farma Tbk
PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Krakatau SteelPT LEN Industri
PT Merpati Nusantara Airlines
PT Nindya KaryaPT PANN Multi Finance
PT Pelabuhan Indonesia I
PT Pelabuhan Indonesia II
PT Pelabuhan Indonesia III- 61 -

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

PT Pelabuhan Indonesia IV
PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT Pembangunan Perumahan
PT Perkebunan Nusantara III
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara IX
PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIIIPT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XIPT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIIIPT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permodalan Nasional Madani
PT Pertamina
PT Pertani
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara
PT Perusahaan Pengelola AsetPT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT PINDADPT Pos Indonesia
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Nusantara Indonesia
PT Reasuransi Umum Indonesia
PT Sang Hyang Seri
PT Sarinah
PT Semen Baturaja
PT Semen Gresik Tbk
PT Sucofindo
PT Surveyor Indonesia
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Taspen
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Timah Tbk
PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
PT Waskita KaryaPT Wijaya KaryaBank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, danbank daerah lainnya
107. Perusahaan Daerah Air Minum
H. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi belum masuk pada Lampiran
ini tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.
- 62 -

LAMPIRAN IIPERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

No.

Ringkasan
isi informasi

Pejabat/Unit/Satker yangmenguasai informasi

Waktu dantempatpembuatan
informasi

Penanggungjawab
pembuatan atau
penerbitan informasi

Bentuk informasi
yang tersedia

Jangka Waktu Penyimpananatau Retensi Arsip

KETERANGAN:*Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus
tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

- 63 -

LAMPIRAN IIIPERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK(RANGKAP DUA)

Logo
Badan
Publik[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: .................................

Nama
AlamatPekerjaanNomor Telepon/E-mailRincian Informasi yang dibutuhkan(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi**:……………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
: 1.
2.

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**: 1.

Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***Mengambil Langsung

2.

Kurir

3.

Pos

4.

Faksimili

5.

E-mail......................(tempat), ............................... (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi(…………………………………………….)Nama dan Tanda Tangan(…………………………………………….)Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)*** Coret yang tidak perlu- 64 -

Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:
Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
I.

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan
keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat
antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPANOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi
anda kurang lengkap.
III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban
tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum
dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik).......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

- 65 -

LAMPIRAN IVPERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

Status Informasi
No

Tgl

Nama

Alamat

Nomor
KontakPekerjaanInformasi
Yang
DimintaTujuanPenggunaan
Informasi

DibawahPenguasaan
Ya

KETERANGAN:
Nomor
TanggalNama
AlamatNomor Kontak
PekerjaanInformasi Yang Diminta
Tujuan Penggunaan Informasi
Status Informasi
Bentuk Informasi Yang Dikuasai
Jenis Permohonan
Keputusan
Alasan Penolakan
Hari dan Tanggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Biaya & Cara Pembayaran:

Tdk

Bentuk Informasi
Yang Dikuasai

Jenis Permohonan

Hari dan Tanggal
Keputusan

Belum
Didokumentasikan

Softcopy

Hardcopy

Melihat/MengetahuiMeminta
SalinanBiaya & Cara
Pembayaran

AlasanPenolakan

PemberitahuanTertulis

Pemberian
Informasi

Biaya

Cara

diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
diisi tentang tanggal permohonan diterima.
diisi tentang nama pemohon.
diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang detail informasi yang diminta.
diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
diisi dengan memberikan tanda (√).
diisi dengan memberikan tanda (√).
diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
Diisi tentang:a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu
pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan
tertulis ini sama dengan penolakan.
b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

- 66 -

LAMPIRAN VPERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010

logo

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
PEMBERITAHUAN TERTULIS

badan
publikBerdasarkan permohonan Informasi pada tanggal …. bulan …. tahun …. dengan nomor pendaftaran* .…,Kami menyampaikan kepada Saudara/i:Nama
Alamat::No. Telp/Email:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat DiberikanNo.
Hal-hal terkait Informasi
Publik
1. Penguasaan Informasi
Publik**
2.
3.

4.
5.

Keterangan Kami Badan Publik lain, yaitu …

 Softcopy (rermasuk rekaman).
 Hardcopy/salinan tertulis.
Biaya yang dibutuhkan*** Penyalinan
Rp. … x .......(jmlh lembaran) = Rp............
 Pengiriman Rp............
 Lain-lain
Rp............
JumlahRp. …......
Waktu penyediaan..… hari
Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Bentuk fisik yang tersedia**

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:** Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu …………*****......................(tempat), ............................... (tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)(………………………………………)Nama & Tanda Tangan
Keterangan:*
Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
**
Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
***
Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan
standar biaya yang telah ditetapkan.
****
Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

- 67 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPIDTENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI(RANGKAP DUA)
logo
badan publik[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONANINFORMASI
No. Pendaftaran:* ....................
Nama
Alamat::……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

No. Telp/Email:……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

Rincian Informasi yang dibutuhkan:……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PengecualianInformasi didasarkan
pada alasan:

Pasal 17 huruf ……… UU KIP. **Pasal … Undang-Undang ….***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
sebagai berikut:………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini.
[...................(Tempat), ………………(tanggal, bulan, dan tahun) ****]
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)(……………………………………………..)Nama & Tandatangan
Keterangan:*
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
**
Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
***
Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualiandalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
pasal dan undang-undangnya).
****Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis
sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.

- 68 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal: 30 April 2010
FORMAT FORMULIR KEBERATAN(RANGKAP DUA)
[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]

Logo Badan
PublikPERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan
Nomor Pendaftaran Permohonan
Informasi
Tujuan Penggunaan Informasi
Identitas Pemohon
Nama
AlamatPekerjaanNomor Telepon
Identitas Kuasa Pemohon **Nama
AlamatNomor Telepon:_______________________________________________(diisi petugas)*:________________________________________________:________________________________________________:_________________________________________________:_______________________________________________________________________________________________: _________________________________________________: _________________________________________________:_________________________________________________:_____________________________________________________________________________________________________:__________________________________________________

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***a. Permohonan Informasi di tolak.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Informasi berkala tidak disediakan
Permintaan informasi tidak ditanggapi
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhi
Biaya yang dikenakan tidak wajar
Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun][diisi
oleh petugas]****
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.
..........................(tempat), ...........................[tanggal], [bulan], [tahun] *****
Mengetahui, ******
Petugas Informasi(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan(…………………...............)
Nama & Tanda Tangan( ............................................. )Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN*
Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan**
Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
***
Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan****
Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai denganbuku register pengajuan keberatan.
****** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yangmenerima pengajuan keberatan.

- 69 -

LAMPIRAN VIIIPERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor: 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010REGISTER KEBERATAN*

No.

Tgl

Nama

Alamat

Nomor
KontakKeterangan:
No.
Tgl
Nama
AlamatNomor Kontak
Pekerjaan
No. Pendaftaran Permohonan Informasi
Informasi Yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi
Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35
ayat (1) UU KIP)

Pekerja
an

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

No.
Pendaftaran
permohonan
informasi

Informasi
Yang
Diminta

Alasan Pengajuan Keberatan(Pasal 35 ayat (1) UU KIP)
TujuanPenggunaan
Informasi

a*

b*

c*

d*

e*

f*

g*

Keputusan atasan
PPID

Hari danTanggalPemberiantanggapan atas
Keberatan

Nama dan Posisi
Atasan PPID

Tanggapan
PemohonInformasi

diisi tentang nomor registrasi keberatan.
diisi tentang tanggal keberatan diterima.
diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara
berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
diisi dengan informasi yang diminta.
diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik:a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik- 70 -

Keputusan atasan PPID
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan
atas Keberatan
Nama dan Posisi Atasan PPID::

Tanggapan Pemohon Informasi::

b. Tidak disediakannya informasi berkalac. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
d. Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mewakili atasan PPID
diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

- 71 -