PETISIBerhenti Mempertimbangkan Dukungan Terhadap Proyek
Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 di WKP Liki
Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat yang Dapat Mengakibatkan Perluasan Dampak
Negatif Terhadap Lingkungan dan Komunitas Serta Melanggengkan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia

3 April 2024

Mr. HAYASHI Nobumitsu,
Governor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Mr. KURODA Atsuo,
Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)PETISI: Berhenti Mempertimbangkan
Dukungan Terhadap Proyek Pengembangan
PLTP Muara Laboh Tahap 2 di WKP Liki
Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat Yang Dapat
Mengakibatkan Perluasan Dampak Negatif
Terhadap Lingkungan dan Komunitas Serta
Melanggengkan Pelanggaran Hak Asasi
ManusiaK

ami mendapati bahwa pada 4 maret 2024, Japan Bank forInternational Cooperation (JBIC) melalui laman websitenya telahmemuat Adendum AMDAL ke-3 PLTP Muara Laboh Tahap 2 Wilayah
Kerja Panas Bumi (WKP) Liki Pinangawan, Muara Laboh, Kabupaten
Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh PT Supreme
Energy Muara Laboh (PT SEML) dan tengah mempertimbangkan untuk
memberikan pinjamannya terhadap proyek ini. Kami juga mendapati
bahwa Nippon Export Investment Insurance (NEXI) juga telahmengunggah Adendum AMDAL ke-3 PLTP Muara Laboh Tahap 2
WKP Liki Pinangawan pada laman websitenya pada 11 Maret 2024
dan juga tengah mempertimbangkan untuk menyediakan asuransi
terhadap proyek yang sama ini. Sebelumnya, JBIC dan NEXI telahmemberikan dukungan ﬁnansial untuk Proyek PLTP Muara Laboh
Tahap 1 sejak tahun 2017.

1

Sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah melakukan riset dan
advokasi terkait dampak-dampak pengembangan proyek-proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia, kami Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hendak menyampaikan
keberatan kami terhadap pertimbangan JBIC dan NEXI untuk
mendukung proyek PLTP Muara Laboh Tahap 2 dengan alasan-alasansebagai berikut:
1. PLTP Muara Laboh Tahap 1 dan 2 gagal mempertimbangkan
proses pembebasan lahan yang dilakukan secara paksa dan
diskriminatif yang terjadi pada proyek ini sebelumnya
Tahun 2010, PT SEML mulai masuk untuk kegiatan eksplorasi, dengan
memaksa masyarakat yang mendiami eks HGU PT Peconina Baru
untuk meninggalkan sawah, kebun dan rumahnya yang tidak pernah
diakui negara. Masyarakat yang tinggal di lahan eks HGU PT Peconina
Baru adalah keturunan para pekerja kebun sejak era kolonial dan juga
perantau dari wilayah sekitar. Mereka telah menempati, merawat dan
mengelola lahan tersebut lebih dari 20 tahun. Pengambil alihan lahan
secara paksa ini menyebabkan masyarakat kehilangan kebun-kebun
mereka, padahal hasil dari kebun ini adalah sumber utama
penghidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh WALHI
menemukan bahwa akibat hilangnya pendapatan utama yangsebelumnya dipenuhi dari mengelola sawah dan kebun mereka,
masyarakat yang terpaksa pindah meninggalkan lahan tersebut,
sekarang harus beralih mata pencaharian menjadi pedagang, kuli atau
buruh tani, bahkan terpaksa terlibat dalam kegiatan pertambanganmaupun penebangan kayu hutan.
Masyarakat Alam Pauh Duo mengalami eksklusi berkali-kali oleh
negara. Pertama, wilayah mereka secara sepihak dijadikan hutan
negara dengan fungsi konservasi, yaitu Taman Nasional Kerinci
Seblat. Selanjutnya, melalui PermenLHK No. 46/2016 yangmenyatakan bahwa Geothermal atau panas bumi bukanlah aktivitas
pertambangan, melainkan adalah jasa lingkungan, hal ini memuluskan
PT SEML untuk melakukan aktivitas operasinya di kawasan Hutan
Lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Regulasi tersebut
membolehkan pembukaan hutan dan merubah bentang lahan bagi
penambangan panas bumi yang menyebabkan terganggunya fungsi
ekologis hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat
terkhususnya di Nagari Alam Pauah Duo.

2

Masyarakat sekitar proyek menyatakan sejak awal (2010) PT SEML
tidak pernah menyampaikan secara transparan dampak-dampak apa
saja yang mungkin terjadi kepada masyarakat, perusahaan seperti
merahasiakan banyak hal yang seharusnya diumumkan. Sosialisasi
tidak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat terdampak
langsung, melainkan dilakukan melalui para tokoh masyarakat dan
pemangku adat. Sementara WALHI juga mendapat laporan bahwaproses pembebasan lahan pada tahun 2010-2016 dilaksanakan
dengan tekanan dan intimidasi kepada masyarakat terdampak untuk
menerima berjalannya proyek ini, masyarakat menyampaikan bahwa
oknum-oknum aparat setempat dan preman memaksa para pengelola
lahan untuk melepas tanah-tanah mereka kepada pihak-pihak lainyang nantinya akan langsung berurusan dengan perusahaan dalamurusan penyelesaian lahan.
PT SEML jelas gagal dalam memastikan adanya partisipasi yangbermakna dan layak dari masyarakat yang penghidupannya sangat
terkena dampak pembangunan proyek geothermal ini dan juga gagal
meningkatkan taraf hidup, peluang pendapatan, dan tingkat produksi,
atau setidaknya mengembalikannya tingkat kehidupan masyarakat
pada tingkat sebelum adanya proyek ini.
2. Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 dapat
memperparah dampak gagal panen yang dialami masyarakat di
WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat akibat pencemaran dan berkurangnya
pasokan air
PLTP Muara Laboh Tahap 1 telah menimbulkan dampak yang parah
terhadap petani yang menggantungkan pertaniannya pada aliran
sungai Bangko Janiah, Bangko Karuah, dan Liki. Pada tahun 2021, 2
tahun pasca PT SEML resmi berproduksi, sebagian besar petani disekitaran PT SEML terutama di Jorong Kampung Baru Pekonina,
Jorong Taratak Tinggi Pekonina, dan Jorong Sapan Sari Pekonina
mengalami gagal panen padi karena air irigasi membawa material
berat berwarna hitam, yang menyebabkan tanah sangat keras,
sehingga selama setahun lamanya lahan pertanian tersebut tidak bisa
diusahakan.
Operasi pertambangan panas bumi juga membutuhkan air yangsangat besar yaitu 37 liter/detik dan meningkat hingga 60 liter/detik

3

saat pra-produksi. Kebutuhan ini dipenuhi dari sumber air yang samayang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan
pertanian, setelah daerah tangkapan air dihabisi, masyarakat terutama
petani juga harus berebut air dengan perusahaan. Alhasil, banyak
sawah di Jorong Kampung Baru Pekonina dan Jorong Taratak Tinggi
Pekonina yang menjadi lahan pangan utama masyarakat dikonversi
menjadi pertanian lahan kering (hortikultura) seperti bawang merah
dan cabai, atau bahkan beberapa tidak lagi digarap akibat air yangtidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan sawah ini.
Pada 2021, masyarakat dari Jorong Taratak Tinggi Pekonina yangberprofesi sebagai petani berkonﬂik dengan PT SEML setelahmengetahui pihak perusahaan membendung dan mengkooptasi air
Sungai Bangko Janiah. Meskipun kemudian bendungan ini telahdibongkar oleh perusahaan pasca konﬂik dengan masyarakat, namun
perebutan penggunaan air pada Sungai Bangko Janiah masih terus
terjadi karena PT SEML masih mengambil air dari Sungai Bangko
Janiah yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan air bagi persawahan mereka.
Berdasarkan penuturan masyarakat, pembukaan dan perubahan
bentang alam pada tapak PLTP Muara Laboh Tahap 1 juga
mengakibatkan perubahan drastis debit air pada sungai Bangko
Janiah. Pada saat musim hujan aliran air sangat deras dan menggerus
dinding dan dasar sungai, mengakibatkan kedalaman sungai menjadi
bertambah dalam yang pada gilirannya kemudian menyulitkan
masyarakat untuk bisa mengalirkan air dari sungai ini ke persawahan
mereka, sementara itu pada saat musim kemarau, kondisi sungai bisa
menjadi kering dan tidak ada air dari sungai yang bisa digunakan untuk
memenuhi kebutuhan air persawahan.
3. Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 dapat
memperparah ancaman gangguan kesehatan dan keselamatan
masyarakat akibat konsentrasi gas di WKP Liki Pinangawan
Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat
PLTP Muara Laboh menghasilkan 24 ppm gas H2S saat berproduksi,kadar sebesar itu cukup untuk memberi dampak buruk jangka pendek
dan panjang untuk kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
Gas H2S sangat beracun bagi manusia, korosif, dan sangat mudah

4terbakar. Ketika terbakar, gas H2S mengeluarkan gas mematikan
lainnya: sulfur dioksida, yang memiliki gejala dan akibat yang mirip
dengan paparan gas H2S. Gas H2S secara efektif dapat menghentikankemampuan bernapas ketika paru-paru menyerap gas tersebut.
Tergantung pada tingkat yang ada, biasanya pada konsentrasi rendah
akan merasakan iritasi pada mata, pilek, dan batuk. Jika kadarnya
meningkat, akibatnya semakin parah, dengan efek samping yangdisebutkan sebelumnya mulai terjadi, seperti pusing dan mual hingga
kematian dalam hitungan detik. Massa H2S yang lebih berat dibanding
udara menyebabkan penyebarannya yang luas dan berada di sekitar
permukaan tanah.
PLTP Muara Laboh beresiko tinggi untuk meracuni lingkungan danmasyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena
aktivitas pertanian dan pemukiman masyarakat (Taratak Tinggi dan
Kampung Baru) sekitaran PLTP Muara Laboh hanya berjarak 250-500
meter saja dari aktivitas penambangan dan pembangkit listrik. Selama
ini masyarakat yang berdekatan dengan tambang panas bumi PT
SEML terutama masyarakat Jorong Taratak Tinggi, merasa terganggu
dengan kebisingan dan bau belerang disekitar pemukimanmasyarakat, hal ini lebih terasa pada saat hujan. Menurut masyarakat,
bau belerang diperkirakan lebih berdampak sewaktu dilakukan
kegiatan eksploitasi pada sumur produksi maupun pemeliharaan
sumur produksi.
Dari penuturan masyarakat, sesaat setelah uap panas banyak
dilepaskan ke udara dari PLTP, uap tersebut membentuk awan dan
turun hujan atau kabut basah yang apabila terkena tanaman akanmerusak tanaman.
4. Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 dapat
memperparah dampak banjir di WKP Liki Pinangawan Muara
Laboh akibat perubahan bentang alam
PT SEML membuka dan mengubah sekitar 180 hektar bentang lahanyang dahulunya merupakan hutan dan ladang (agroforestri)masyarakat. Hutan dan Ladang tersebut berdampingan dengan
Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan penyokong hidup
masyarakat Pauh Duo, dan merupakan hulu dari beberapa sungai(Sungai Bangko Janiah, Sungai Liki, Sungai Bangko Karuah) yangmerupakan bagian dari DAS Batanghari. Perubahan bentang lahan ini
mengakibatkan kerusakan dan menurunkan daya dukung lingkungan.

5

Hutan dan Ladang yang ditanami tanaman tegakan seperti karet dan
kopi tersebut dulunya adalah kawasan yang mempunyai fungsi
penting sebagai penahan air dan pembatas antara wilayah kelola
masyarakat dan wilayah konservasi. Ladang yang diusahakan dengan
metode agroforestri menjadikan masyarakat dapat menghasilkan nilai
ekonomi dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis wilayahtersebut.
Pasca dibuka dan diubah bentang lahannya, masyarakat menuturkanadanya perbedaan drastis dari ﬂuktuasi debit air sungai yangmenandakan penurunan daya dukung lingkungan. Penurunan daya
dukung lingkungan ini tercermin pada semakin seringnya banjir,dangalodo (banjir bandang) melanda daerah hilir dari Sungai Bangko
Janiah, Bangko Karuah, dan Liki. Kejadian banjir dan banjir bandang
sering terjadi di wilayah Jorong Taratak Tinggi, Kampung Baru, dan
Pakan Salasa.
Hasil perhitungan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dari AMDAL PLTP Muara
Laboh menunjukkan bahwa wilayah proyek tersebut merupakan
daerah yang memiliki TBE sedang hingga sangat tinggi. Nilai ini
menunjukkan bahwa wilayah ini sangat rentan dan memiliki risikobencana yang tinggi apabila dilakukan pembukaan lahan dan
pengubahan bentang lahan. Namun pengembangan PLTP Muara
laboh oleh PT SEML justru terus melakukan pembukaan lahan dan
perubahan bentang lahan pada wilayah tersebut. Akibatnya, dampakdampak penurunan daya dukung lingkungan tersebut langsung
dirasakan masyarakat di sekitar tapak PLTP Muara laboh, sehingga
menjadikan mereka lebih rentan terhadap kegagalan panen karena
banjir dan kekeringan, ataupun kerusakan rumah, lahan, dan fasum
akibat banjir dan banjir bandang.

6

Kita semua tengah berupaya mencapai transisi yang cepat, adil, danmerata dari bahan bakar fosil ke sistem energi terbarukan, dengan
tujuan membatasi kenaikan suhu global hingga kurang dari 1,5 derajat
celcius dan mencapai nol emisi global pada tahun 2050, namun kami
tidak ingin jatuh kepada bentuk solusi palsu dalam upaya transisi
energi.
Peran JBIC dan NEXI dalam memberi dukungan terhadap proyekproyek besar dari korporasi besar yang justru menyebabkan
kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat lokal dan melanggar
hak-hak masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi di PLTP Muara
Laboh ini, dan ditambah dengan pendanaan yang berasal dari danautang yang akan menambah beban masyarakat yang saat ini telahmengalami berbagai krisis, termasuk krisis iklim, bukanlah bagian daritransisi energi yang kami harapkan.
Operasi Geothermal di Muara Laboh telah terbukti menghasilkan
berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas serta
menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia serta memperburuk
kualitas hidup warga disana. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa PLTP
Muara Laboh Tahap 1 telah melanggar Pedoman Lingkungan Hidup
dan Sosial yang dipunyai oleh JBIC/NEXI, dan itu artinya, hingga saat
ini, JBIC/NEXI sendiri telah gagal memastikan bahwa proyek PLTP
Muara Laboh/PT SEML mematuhi Pedoman tersebut. Sehingga tidak
ada alasan pembenar bagi JBIC/NEXI untuk melanjutkan dukunganmereka pada pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2, dan
JBIC/NEXI harus segera berhenti mempertimbangkan untuk
memberikan dukungan terhadap proyek pengembangan PLTP Muara
Laboh Tahap 2.
Kami juga meminta JBIC/NEXI untuk memastikan bahwa PT SEML
dan pihak berwenang Indonesia (termasuk Polisi dan Tentara Nasional
Indonesia) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan
pembalasan, intimidasi, kekerasan atau pelanggaran hak asasi
manusia dalam bentuk apapun terhadap komunitas lokal mana pun
ketika JBIC/NEXI mengkonﬁrmasi atau menyelidiki fakta-fakta yangdijelaskan di atas.

7

Tertanda:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Cc:
Mr. KISHIDA Fumio, Prime Minister
Mr. SUZUKI Shunichi, Minister of Finance
Mr. SAITO Ken, Minister of Economy, Trade and Industry
Mr. MASAKI Yasushi, Ambassador of Japan to Indonesia
Mr. Hironori Kamezawa, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ
Financial Group, Inc.
Mr. Toru Nakashima, President and Group CEO, Sumitomo Mitsui
Financial Group, Inc.
Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial
Group, Inc.
Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank

Kontak:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth
Indonesia)
Address: Jln. Tegal Parang Utara No 14, Jakarta Selatan 12790.
INDONESIA
Email: informasi@walhi.or.id
Tel: +62-21-79193363

8

PETITION
Stop Considering Support for the Muara Laboh Geothermal Power
Plant Project Phase 2 at Geothermal Working Area of Liki
Pinangawan Muara Laboh, South Solok Regency, West Sumatra
Province, Which Could Result in Deteriorating Adverse Impacts on
the Environment and Community and Perpetuate Human Rights
Violations

April 3, 2024

Mr. HAYASHI Nobumitsu,
Governor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Mr. KURODA Atsuo,
Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)PETITION: Stop Considering Support for the
Muara Laboh Geothermal Power Plant Project
Phase 2 at Geothermal Working Area of Liki
Pinangawan Muara Laboh, South Solok
Regency, West Sumatra Province, Which
Could Result in Deteriorating Adverse
Impacts on the Environment and Community
and Perpetuate Human Rights ViolationsWe have found that on March 4th, 2024, Japan Bank forInternational Cooperation (JBIC) through its website disclosed
the AMDAL 3rd Amendment for Muara Laboh Geothermal Power Plant
Project (PLTP Muara Laboh) Phase 2 at Geothermal Working Area
(WKP) of Liki Pinangawan, Muara Laboh, South Solok Regency, West
Sumatra Province which is operated by PT Supreme Energy Muara
Laboh (PT SEML) and is considering providing its loan for this project.
We have also found that Nippon Export Investment Insurance (NEXI)
uploaded the AMDAL 3rd Amendment for PLTP Muara Laboh Phase 2
on its website on March 11th, 2024, and is considering providing its
insurance for the same project. Previously, JBIC and NEXI haveprovided their ﬁnancial support for Phase 1 of the PLTP Muara Laboh
Project since 2017.

1

As an environmental organization that has carried out research andadvocacy regarding the impacts of developing Geothermal Power
Plant projects in Indonesia, we, the Indonesian Forum for theEnvironment/Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), would
like to convey our objection to JBIC and NEXI's consideration forsupporting PLTP Muara Laboh Phase 2 with the following reasons:
1. PLTP Muara Laboh Phases 1 and 2 have failed to consider theforced and discriminatory land acquisition process that
occurred in this project previously
In 2010, PT SEML began to engage in exploration activities, by forcing
the people living in the former PT Peconina Baru HGU (cultivation right)
area to leave their rice ﬁelds, farmlands, and houses which had neverbeen recognized by the state. The people who live in the former PT
Peconina Baru HGU area are descendants of plantation workers since
the colonial era as well as migrants from the surrounding area. They
have occupied, cared for, and managed this land for more than 20
years. This forced land expropriation caused the community to lose
their farms, even though the products from these farms were their main
source of livelihood. The research conducted by WALHI has found out
that, in the result of the loss of the main income that was previously
provided by managing their rice ﬁelds and farmlands, the community
had no choice but to move away from their original house, because
they now have to change their livelihoods to become traders, coolies,
or farm laborers and are even forced to get involved in mining andforest logging activities.
The Alam Pauh Duo community has experienced exclusion many times
by the state. First, their territory was unilaterally made into a state forest
with conservation functions, namely the Kerinci Seblat National Park.
Furthermore, through Minister of Environment and Forestry Regulation
No. 46/2016 which states that geothermal project is not a mining
activity, but is an environmental service, this makes it easier for PT
SEML to carry out its operational activities in the Protected Forest Area
and Kerinci Seblat National Park. This regulation allows forest clearing
and changing the landscape for geothermal mining which disrupts theecological function of the forest as a support for community life,
especially in Nagari Alam Pauah Duo.

2

The community around the project stated that since the beginning(2010) PT SEML has never communicated transparently what impacts
might occur to society, the company seems to keep many things secretthat should be announced. Socialization has not been carried out by
involving directly affected communities, but has been carried out
through community leaders and traditional stakeholders. Meanwhile,
WALHI also received reports that the land acquisition process in 20102016 was carried out with pressure and intimidation against theaffected communities to accept this project. The community said that
local ofﬁcials and thugs forced farmers to release their land to otherparties who will then directly deal with the company in land settlement
matters.
PT SEML has failed to ensure meaningful and appropriate participationfrom the community whose livelihoods have been greatly impacted by
the construction and operation of this geothermal project and has also
failed to improve their standard of living, income opportunities, andproduction levels, or at least to restore them to pre-project levels.
2. The PLTP Muara Laboh Phase 2 could worsen the impact ofcrop failure experienced by the community in the Liki
Pinangawan Muara Laboh WKP due to pollution and reduced
water supply
PLTP Muara Laboh Phase 1 has caused severe impacts on farmers
who depend on the ﬂow of the Bangko Janiah, Bangko Karuah, and Liki
rivers for their agriculture. In 2021, 2 years after PT SEML ofﬁciallystarted production, most of the farmers around PT SEML, especially in
Jorong Kampung Baru Pekonina, Jorong Taratak Tinggi Pekonina, andJorong Sapan Sari Pekonina, experienced rice harvest failure because
irrigation water carried heavy black material, which caused the soil tobecome very hard so that for a year the agricultural land could not be
cultivated.
Geothermal mining operation also requires a very large amount ofwater, namely 37 liters/second and this can increase to 60
liters/second during pre-production. These needs are met from thesame water source that the community uses to meet their needs andfor agriculture. After the forest and agricultural area, which previously
served as water catchment areas, has been used up, the community,
especially farmers, also has to ﬁght over the existing water of the3

Bangko Janiah River with the company. As a result, many rice ﬁelds in
Jorong Kampung Baru Pekonina and Jorong Taratak Tinggi Pekonina,
which were the community's main agricultural land, were converted to
dry land farming (horticulture) such as shallot and chili pepper plants,
or even some were no longer cultivated due to insufﬁcient water tomeet the needs of these rice ﬁelds.
In 2021, people from Jorong Taratak Tinggi Pekonina who work as
farmers came into conﬂict with PT SEML after discovering that thecompany was damming and co-opting the water of the Bangko JaniahRiver. Even though this dam was later dismantled by the company
following a conﬂict with the community, the struggle for water use in
the Bangko Janiah River continues because PT SEML still takes waterfrom the Bangko Janiah River, which results in the community having
difﬁculty meeting the water needs for their rice ﬁelds.
Based on community's testimonies, the opening and changes in thelandscape at the PLTP Muara Laboh Phase 1 site also resulted in
drastic changes in water discharge in the Bangko Janiah River. During
the rainy season, the ﬂow of water has become very strong and eroded
the walls and bottom of the river, causing the depth of the river tobecome deeper which in turn makes it difﬁcult for people to channelwater from this river to their rice ﬁelds. Meanwhile during the dry
season, the condition of the river could become dry and no water fromthe river could be used to meet the water needs of rice ﬁelds, which has
never occurred before the project.
3. PLTP Muara Laboh Phase 2 could worsen public health andsafety problems due to gas concentrations at the Liki
Pinangawan Muara Laboh WKP
PLTP Muara Laboh emits 24 ppm of H2S gas during production. Thislevel is enough to have short and long-term negative impacts on publichealth and environmental damage. H2S gas is very toxic to humans,
corrosive, and highly ﬂammable. When burned, H2S gas releases
another deadly gas: sulfur dioxide, which has similar symptoms andconsequences to exposure to H2S gas. H2S gas can effectively stop
the ability to breathe when the lungs absorb the gas. Depending on thelevels present, usually at low concentrations, there will be eye irritation,
runny nose, and coughing. If the levels increase, the consequences
become more severe, with the previously mentioned side effects

4

starting to occur, such as dizziness, nausea, and even death within
seconds. The mass of H2S is heavier than air, causing it to spreadwidely and around the ground surface.
The PLTP Muara Laboh is at high risk of poisoning the environment andsociety, both short and long-term because agricultural activities andcommunity settlements (Taratak Tinggi and Kampung Baru) aroundthe PLTP Muara Laboh are only 250-500 meters away from geothermal
mining activities and power plants. So far, the people who are close to
the PT SEML geothermal mine, especially the people of Jorong Taratak
Tinggi Pekonina, have felt disturbed by the noise and smell of sulfur
around the community's residential area, and this is more pronounced
when it rains. According to the community, the smell of sulfur ispredicted to have a greater impact when exploitation activities arecarried out on production wells and maintenance of production wells.
The local people reported that shortly after a lot of hot steam wasreleased into the air from the PLTP Muara Laboh, the steam formed
clouds and rain or wet mist fell which would damage the crops andplants if it came into contact with them.
4. The PLTP Muara Laboh Phase 2 could worsen the impact of
ﬂooding in the Liki Pinangawan Muara Laboh WKP due tochanges in the landscape
PT SEML cleared and converted around 180 hectares of land that waspreviously forest and community ﬁelds (agroforestry). These forestsand ﬁelds are adjacent to the Kerinci Seblat National Park which
supports the lives of the Pauh Duo community and is upstream ofseveral rivers (Bangko Janiah, Liki, and Bangko Karuah Rivers) as apart of the Batanghari Watershed. This change in the landscape has
caused damage and reduced the carrying capacity of the environment.
Forests and ﬁelds planted with standing crops, such as rubber andcoffee, used to be areas that had an important function as waterretainers and barriers between community management areas andconservation areas. Fields cultivated with the agroforestry method
enable communities to produce economic value while maintaining theecological function of the area.
After the land was opened and the landscape was changed, thecommunity said that there had been a drastic difference in the5ﬂuctuation of river water discharge, which indicated a decrease in theenvironmental carrying capacity. This decrease in environmental
carrying capacity is reﬂected in increasingly frequent ﬂoods and ﬂash
ﬂoods hitting the downstream areas of the Bangko Janiah, Bangko
Karuah, and Liki Rivers. Floods and ﬂash ﬂoods often occur in theJorong Taratak Tinggi Pekonina, Kampung Baru Pekonina, and Pakan
Salasa areas.
The results of the Erosion Hazard Level (TBE) calculation from the
PLTP Muara Laboh AMDAL show that the project area is an area thathas moderate to very high TBE levels. This value shows that this area isvery vulnerable and has a high risk of disaster if land clearing and land
landscape changes are carried out. However, the development of the
PLTP Muara Laboh by PT SEML continues to clear land and change
the landscape in the area. As a result, the impacts of decreasing
environmental carrying capacity are directly felt by the community
around the PLTP Muara Laboh site, making them more vulnerable tocrop failure due to ﬂoods and droughts, or damage to houses, land,and public facilities due to ﬂoods and ﬂash ﬂoods.

We are all working towards a rapid, just, and equitable transition awayfrom fossil fuels to renewable energy systems, to limit global
temperature rise to less than 1.5 degrees Celsius and achieve global
zero emissions by 2050, but we do not want to fall to false solutions inenergy transition efforts.
The role of JBIC and NEXI in providing support for mega projects bylarge corporations that cause environmental damage, harm local
communities, and violate community rights, such as the PLTP Muara
Laboh, and in ﬁnancing that originates in debt funds which will add tothe burden on our society currently experiencing multiple layers ofcrises, including the climate one, is not part of the energy transition weseek for.
The geothermal operation in Muara Laboh has proved to cause various
negative impacts on the environment and communities as well as
human rights violations and worsening the quality of life ofcommunities there. These facts show that the PLTP Muara Laboh
Phase 1 has violated the Environmental and Social Guidelines of

6

JBIC/NEXI, and thus, to date, JBIC/NEXI themselves have failed toensure that PT SEML/PLTP Muara Laboh complies with their
Guidelines. Therefore, there is no justiﬁcation for JBIC/NEXI tocontinue their support for the PLTP Muara Laboh Phase 2, and
JBIC/NEXI must immediately stop considering providing their support
for the PLTP Muara Laboh Phase 2 project.
We also urge JBIC/NEXI to ensure that PT SEML and Indonesianauthorities (including police or Indonesian National Military) do notcommit any form of retaliation, intimidation, violence or human rights
violations against any local community when JBIC/NEXI conﬁrms orinvestigates the facts described above.

Signatories:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Cc:
Mr. KISHIDA Fumio, Prime Minister
Mr. SUZUKI Shunichi, Minister of Finance
Mr. SAITO Ken, Minister of Economy, Trade and Industry
Mr. MASAKI Yasushi, Ambassador of Japan to Indonesia
Mr. Hironori Kamezawa, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ
Financial Group, Inc.
Mr. Toru Nakashima, President and Group CEO, Sumitomo Mitsui
Financial Group, Inc.
Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial
Group, Inc.
Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank

Contact:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth
Indonesia)
Address: Jln. Tegal Parang Utara No 14, Jakarta Selatan 12790.
INDONESIA
Email: informasi@walhi.or.id
Tel: +62-21-79193363

7