Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

TujuanMisi(1)
1 Mewujudkan Sumber Daya
Manusia Yang Cerdas, Sehat,dan Berbudaya

1.1

(2)
Mewujudkan pemenuhan
kebutuhan pendidikan bagi
masyarakat

Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

SasaranIndikator Kinerja (outcomes)

(3)
1.1.1

Terwujudnya pemenuhan
kebutuhan pendidikan dasar
bagi masyarakat(4)
1

Jumlah anak umur 0 - 4 tahun yang mengikuti program PAUD

2

Jumlah anak umur 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA

3

Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan

4Angka rata-rata lama sekolah

5Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

6Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

7Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

8Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

9Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

10

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

11

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

12

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

13

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

14

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan
baik

15

Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki
maksimun 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk
SMP/MTs dari kelompok pemukiman

16

Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI ≥ 32 siswa, dan SMP/MTS ≥ 36
siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan
kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa

17

18

19
20

Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan
ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing-masing buku teks
yang telah ditentukan.
Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe),
alat optik, dan kit IPA.

21
22

1.1.2

Terwujudnya peningkatan
mutu SDM tenaga
kependidikan

Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku
referensi, dan untuk SMP/MTs tersedia 200 judul buku untuk
pegangan dan 20 buku referensi.

23

Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36
meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen

24

Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu
siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telahditentukan.

25

Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan selama
34 minggu/tahun, dengan ketentuan :Kelas 1 - 2

18 jam/minggu

Kelas 3

24 jam/minggu

Kelas 4 - 6

27 jam/minggu

Kelas 7 - 9

27 jam/minggu

26

Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP)

27

Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Musyawarah Berbasis
Sekolah (MBS).

28

Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1
meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang
kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.

29

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

30

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

31

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

32

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C

33

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

34

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

35

Angka melek huruf

36

Jumlah pengunjung perpustakaan

37

Jumlah koleksi buku perpustakaan

1

Rasio guru terhadap murid

2

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

3

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

4

Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya
sudah harus bersertifiket

5

Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6
orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus
4 orang guru.

6

Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran

7

Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat

8

Setiap guru tetap wajib mengajar 37,5 jam/minggu

9

Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.

10

Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus
berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.

11

Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SMP/MTs harus
berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.

12

Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah harus
berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.

13

Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan
untuk membantu Satuan Pendidikan

14

Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah
minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan
supervisi dan pembinaan

15

Setiap guru wajib menerapkan Rencana Kerja Pembelajaran (RKP)

16
17
18
19
20
21
22

Setiap guru wajib mengembangkan dan menerapkan program penilaianpendidikan
Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali
per semester
Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran
kepada Kepala sekolah

23

Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan
kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.

24

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1.2

Mewujudkan kualitas derajat
kesehatan masyarakat

1.2.1

Meningkatnya kualitas derajat
kesehatan masyarakat

1

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk

2

Rasio dokter keluarga per 1000 keluarga

3

Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk

4

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

5

Rasio Bidan per 100.000 penduduk6% obat generik berlogo dalam persediaan obat

7

Pelayanan Kesehatan berdasar
a Cakupan kunjungan ibu hamil K4
b Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
c cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai kompetensi kebidanand cakupan pelayanan nifas
e Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani
f Cakupan kunjungan bayi
g Angka kelangsungan hidup bayi
h cakupan pelayanan anak balitai Cakupan peserta KB aktif
j Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan di kabupaten
k % apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan
pengawasanl % sekolah yang dilakukan pemeriksaan jaminan anak sekolah

8

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakata Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajatb Cakupan desa siaga aktifc Persentase balita gizi burukd Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
e % Ibu hamil mendapatkan tablet Fe
f % bayi yang dapat ASI Eksklusif
g Cakupan desa open defication free (ODF)
h Persentase penggunaan jamban
i Persentase penggunaan air bersih

j Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
k Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTAl Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
m Cakupan desa /kelurahan Universal Chlid immunication (UCI)n Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
o % penduduk yang ikut jaminan kesehatan
Pelayanan Kesehatan rujukan

9a Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskinb Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskinc % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas
d Cakupan puskesmas
e Cakupan pembantu puskesmas
f Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan pendudukgRata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD

h Rata-rata lama pasien menginap
i Persentase pemakaian tempat tidur
Persentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasienj
1.3

Mewujudkan peningkatan
kualitas SDM yang berkarakter
dan memiliki nilai−nilai budaya

1.3.1

Meningkatnya kualitas SDM
yang berkarakter dan
menjujung nilai−nilai budaya

1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2

Jumlah museum/taman budaya

3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

4(Fasilitasi Dewan Kesenian, Dewan Bahasa Jawi)

5

Jumlah koleksi arsip

6

Jumlah pengunjung arsip

7

Jumlah Organisasi Pemuda

8Jumlah Kegiatan Kepemudaan

9Persentase kecamatan yang mempunyai sarana gedung Olahraga

10Jumlah Organisasi Olahraga

11

Persetase Cabang Olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur

2 Peningkatan kapasitas
pemerintahan yang baik dan
bersih2.1

Meningkatkan profesionalisme
aparatur pemerintah

2.1.1

2.1.2

Meningkatnya kualitas
Sumber Daya Manusia(SDM) aparatur pemerintah.

Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
dan pemerintahan desa

12

Persentase Nomor Cabang Olahraga yang memperoleh medali dalamkompetisi nasional

1

Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II

2

Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat III

3

Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

4

Jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan yang akan pensiun

5

Jumlah PNS yang Diklat teknis tugas dan fungsi

6

Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

7

Pemutakhiran data PNS yang update

8Jumlah kasus pelanggaran disiplin dan perceraian

9

Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS

1Jumlah Perda/Perbup

2Jumlah pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH (obrik)

3

Jumlah pemeriksaan reguler

4

Jumlah pemeriksaan kasus khusus

5

Reviu laporan keuangan, RKA/LKjIP, Pengadaan barang dan jasa, danadesa dan Reviu RPJMD

6

Tindaklanjut hasil Temuan Pemeriksaan

7

Jumlah aparatur pengawas daerah yang telah mengikuti Diklat yangdipersyaratkan

8

Jumlah pelatihan kantor sendiri

9Jumlah dan macam MOU kerjasama antar daerah

10

Rasio jumlah Polisi pamong Praja per 10000 penduduk

11

Angka kriminalitas

12

Jumlah penanganan perkara

13

Persentase capaian realisasi anggaran belanja daerah

14

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

2.2

Meningkatkan kapasitas
pengelolaan keuangan daerah
dan pendapatan daerah

2.2.1

Meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan daerah

15

Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dievaluasi

16

Jumlah SKPD yang telah menetapkan standar prosedur dan pelayanan

17

Jumlah Anjab dan ABK SKPD

18

Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi

19

Jumlah dokumen standar kompetensi teknis

20

Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial

21

Jumlah produk legislasi DPRD

22

Jumlah produk pengawasan DPRD

23

Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan

24

Jumlah PNS yang berprestasi yang mendapatkan Satya Lencana

25

Jumlah aparatur pengawas yang sudah dinilai angka kreditnya

26

Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)

27

Persentase Jumlah Perangkat Desa terhadap total jumlah penduduk

28

Rasio Kepala Dusun terhadap total luas wilayah

29

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

30

Rasio RT terhadap total jumlah KK

31

Rasio RW terhadap total jumlah KK

32Jumlah BUMDes

33

Kemiskinan

34

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM/BKM)

35

Jumlah Desa Mandiri Pangan

36

Jumlah Desa Minapolitan

37

Jumlah Desa ATP (agro teknopark )38

Jumlah Desa Mandiri energi

39

Jumlah Desa Wisata

40

Jumlah LKM/BKM/LPMD

1

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Meningkatkan kapasitas
pengelolaan keuangan daerah
dan pendapatan daerah

Meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan daerah

2.2.2 Meningkatnya kapasitas
pendapatan dan aset daerah

3

Meningkatkan dan
mengembangkan ekonomi
daerah yang lebih produktif,
kreatif inovatif dan berdaya
saing berlandaskan ekonomi
kerakyatan yang berbasis
potensi lokal

3.1

Meningkatkan dan
mengembangkan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor pertanian dan ketahanan
pangan3.1.1

Peningkatan dan
pengembangan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor pertanian dan
ketahanan pangan

2Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

3

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

4

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

5

Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk

1Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

2

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (dlm juta Rp.)

3

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA ( US $)4

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah5

Lama proses perijinan

61

Penyelesaian izin lokasi

2

Produktifitas jagung

3

Produktifitas kedelai

4

Produksi padi GKG

5

Produksi Jagung

6

Produksi Kedelai

7

Produksi cabe merah

8

Produksi cabe rawit

9

Produksi tembakau rajang

10

Produksi tembakau asepan

11

Produksi lada

12

Produksi Cengkeh

13

Jumlah/Jenis komoditas pertanian/perkebunan yang menjadi
komoditas ekonomi daerah

14

Rasio pelayanan kesehatan hewan terhadap total jumlah ternak(ruminansia dan unggas)

15

Produksi telur ayam ras

16

Produksi telur ayam buras

17

Jumlah Pemotongan ternak sapi di RPH

18

Jumlah populasi sapi potong

19

Jumlah populasi kambing

Produktifitas padi

3.2

Meningkatkan dan
mengembangkan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor Indagkop, UMKM dan PM

3.2.1

Peningkatan dan
pengembangan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor Indagkop, UMKM dan
PM

20

Jumlah populasi ayam buras

21

Jumlah populasi Itik

22

Produksi daging sapi potong

23

Produksi daging unggas

24

Konsumsi ikan

25

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap

26

Produksi ikan perikanan darat

27

Produksi benih ikan di Unit Perbenihan Rakyat (UPR)28

Produksi benih ikan di UPT Unit Budidaya Ikan (UBI)

29

Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

30

Ketersediaan pangan utama (Padi, Jagung, Kedelai)/(dalam ton)31

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

32

Penguatan Cadangan Pangan

33

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

34

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

35

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)36

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

37

Penanganan Daerah Rawan Pangan

38

Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani :39Jumlah Penyuluh yang mengikuti Diklat

1

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

2

Jumlah Dekranasda/nas

3

Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil

4

Pertumbuhan Industri Menengah dan Besar

5

Cakupan bina kelompok pengrajin

6

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

7

Tingkat Inflasi Tahunan (yoy)8

Pemantauan harga kebutuhan pokok

9

Pemantauan produk makanan yang aman

10

Pemantauan produk makanan yang berlabel

11

Promosi produk unggulan daerah (pameran/ekspor)

12

Revitalisasi pasar

13

Jumlah PKL dan asongan

14

Pertumbuhan UMKM

15

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

16

Usaha Mikro dan Kecil

17

Ketersediaan Survey Kebutuhan 9 Bahan Pokok

18

Persentase koperasi aktif

19
3.3

3.4

4 Meningkatkan kapasitas
prasarana dan sarana publik
dan penyediaan kebutuhan
prasarana sarana sosial dasar
masyarakat

4.1

Meningkatkan dan
mengembangkan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor kepariwisataan

3.3.1

Meningkatkan dan
mengembangkan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor ketenagakerjaan

3.4.1

Mewujudkan pemenuhan
kebutuhan prasarana, sarana,
dan utilitas umum bagi
masyarakat

4.1.1

Pertumbuhan koperasi

Peningkatan dan
pengembangan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor kepariwisataan

1

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

2

Kunjungan wisata

3

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Peningkatan dan
pengembangan produktifitas,
nilai tambah dan daya saing
sektor ketenagakerjaan

1

Rasio penduduk yang bekerja

2Angka partisipasi angkatan kerja

3

Pencari kerja yang ditempatkan

4

Keselamatan dan perlindungan

5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

6

Rasio daya serap tenaga kerja

7

Tingkat pengangguran terbuka

1

Jalan :

Terwujudnya pemenuhan
kebutuhan prasarana, sarana,
dan utilitas umum

a Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
b Panjang jalan dilalui Roda 4
c Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )d Jumlah jembatan dalam kondisi baik (buah)e Drainase dalam kondisi baik (%)
f Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baikg Jalan dan jembatan pedesaan dalam kondisi baik (%)
h Pasar desa dalam kondisi baik (%)
2

Penataan Ruang:a Ketaatan RTRW (%)
b Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan (ha)c Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGBd Revisi rencana tata ruang
e Penerapan dan pengembangan sistem informasi geografis (macam)3

Cipta Karya (Penyediaan Sanitasi):a Persentase penduduk yang terlayanani sistem air limbah yang memadaib Persentase pengurangan sampah di perkotaanc Persentase pengangkutan sampah
d Persentase pengoprasian TPA
e Luas Wilayah perkotaan
f Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan

4

Jasa Kontruksi :a Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kab/kota pada
Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
b Persentase tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelahsyarat lengkap
c Luas wilayah produktifd Luas wilayah industrie Luas wilayah kekeringan
f Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkang Rasio Jaringan Irigasi %)h Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha)i Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (ha)j Persentase air baku untuk kebutuhan pokok sehari-harik Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

l Luas Wilayah Kebanjiran (ha)4.1.2

Terwujudnya kualitas
prasarana, sarana, danutilitas umum

1

Cipta Karya :a Persentase penduduk yang terlayanani sistem jaringan drainase skala
kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam)lebih dari 2 kali setahunb Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkanc Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan

4.1.3 Terwujudnya pengelolaan
persampahan

4.1.4 Terpenuhinya kebutuhan
layanan perhubungan

4.2

Mewujudkan kualitas prasarana, 4.2.1
sarana dan utilitas umum

Terwujudnya prasarana
sarana, utilitas umum
kebutuhan air bersih, dansanitasi1

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

2

Pencemaran status mutu air

3

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

1

Rasio ijin trayek

2

Angkutan darat

3

Jumlah arus penumpang angkutan umum

4

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

5

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

6

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

7

Jumlah pemeliharaan marka Jalan

8

Jumlah pemeliharaan traffic light9

Jumlah Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

10

Pemasangan perlengkapan jalan

11

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji

12

Kepemilikan KIR angkutan umum

13

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

1

Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan peruntukan

2

Jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan
peruntukannya

3

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

4.2.2 Terwujudnya prasarana,sarana, utilitas umum
kebutuhan perumahan dan
kawasan permukiman

4.2.3 Terpenuhinya kebutuhan
ruang terbuka hijau

4

Rasio rumah layak huni

5

Rasio permukiman layak huni

6

Persentase keluarga yang telah mempunyai rumah sendiri

7

Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi,
dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unitrumah tangga)

8

Jumlah Masyarakat yang TIDAK terlayani Sarana Air Minum untuk
minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi
yang layak) (Unit rumah tangga)

9

Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci
(minimal 60liter/org/hari)(Unit rumah tangga)

10

Jumlah Masyarakat yang TIDAK terpenuhi kebutuhan air minum,
mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)(Unit rumah tangga)

11

Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan
perkotaan

12

Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban
bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)

13

Jumlah Masyarakat yang TIDAK memiliki akses jamban keluarga /jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)

14

Saluran pembuangan air limbah rumah tangga TERPISAH dengan
saluran drainase lingkungan (%)

15

Saluran pembuangan air limbah rumah tangga TERCAMPUR dengan
saluran drainase lingkungan (%)

1

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)

2

Rasio ketersediaan daya listrik

3

Rumah tangga pengguna listrik

4

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

2

Jumlah penataan taman kota

3

Luasan hutan kota (ha)Terpenuhinya kebutuhan
ruang terbuka hijau

5 Meningkatkan kapasitas
5.2
pengelolaan dan kelestariansumber daya alam yang selaras
dengan tata ruang wilayah

Meningkatkan mutu dan kualitas 5.2.1
lingkungan hidup

Peningkatan pengendaliandan penurunan tingkat
kerusakan lingkungan hidup

5.2.2 Meningkatnya perlindungan
dan konservasi Sumber Daya
Alam (SDA)

5.2

Mewujudkan pengurangan resiko 5.2.1
bencana

Terwujudnya pengurangankerentanan resiko bencana

5.2.2 Terwujudnya kualitas dan
kuantitas prasarana dansarana berbasis mitigasi
bencana

6 Mewujudkan Tatanan
Kehidupan Masyarakat yang
Beakhlak dan Berkepribadian

6.1

Menciptakan ketertiban dan
keamanan dalam masyarakat

6.1.1

Terwujudnya ketertiban dan
keamanan bagi masyarakat

4

Panjang trotoar kota/kecamatan

1

Pencemaran status mutu air (jenis)

2

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

3

Luasan hutan (Ha)4

Luas lahan penghijauan baru (ha)5Pemeliharaan penghijauan (Ha)1

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

2

Luas Lahan yang Ditambang (Ha)3

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air(Ha)

4Luas wilayah kebanjiran (ha)5Luas wilayah kekeringan ; (Ha)1

Cakupan kawasan rawan bencana

2

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

3

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) (7 menit/15 km)

4Desa Tangguh Bencana (desa)

5

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat

6

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

1

Ketaatan RTRW (%)

2

Persentase kantor pemerintah yang telah melengkapi prasarana,sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana (%)

3

Cakupan pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik
prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana skala
kabupaten (ds/kel)

1

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di
Kabupaten/Kota

Mewujudkan Tatanan
Kehidupan Masyarakat yang
Beakhlak dan Berkepribadian

6.1.2

Terwujudnya penegakan
Peraturan Daerah (Perda)

2Jumlah LSM/Ormas/OKP

3

Pembinaan Jumlah LSM/Ormas

4

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

5

Angka kriminalitas

6

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

7

Rasio RT terhadap total jumlah KK

8Rasio RW terhadap total jumlah KK

9Rata-rata jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

10

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

11

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten

12

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

14

Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

15

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.

16

Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

1

Cakupan pencegahan konflik sosial/sara di daerah

2

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kab/kota

4

Rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk

5

Jumlah Demo

6

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

6.2

6.3

Meningkatkan keimanan dan
6.2.1
ketakwaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa

Menjamin keberadaan budaya

Terwujudnya akhlak yang
mulia

1

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

2

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

6.2.2 Terwujudnya keharmonisan
kehidupan beragama

1Jumlah Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama

6.3.1

1

Jumlah kerjasama antar daerah

2

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

3

Jumlah museum/taman budaya

1

Jumlah jenis kesenian2

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3

Jumlah gedung kesenian

4(Fasilitasi Dewan Kesenian, Dewan Bahasa Jawi)

1

Indeks Pembangunan Gender2

Rasio Perempuan Korban Kekerasan

3

Persentase KB Aktif

4

Indeks pemberdayaan Gender1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2

Penurunan laju pertumbuhan penduduk

3

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

4PKK Aktif

1

Cakupan lembaga yang menerapkan perencanaan dan penganggaran
responsif anak (PPRA)

2

Cakupan Kepemilikan Data Gender dan Anak berdasar sektoral

1

Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus

2

Jumlah Posyandu aktif

1

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah

Terwujudnya pelestarian serta
pengembangan budaya

6.3.2 Terwujudnya pengembangannilai-nilai budaya

7 Meningkatkan Kapasitas
Pengarusutamaan Gender dan
Perlindungan Anak

7.1

Meningkatkan pemberdayaan
7.1.1
perempuan dalam pembangunan

Peningkatan kapasitas
perempuan

7.1.2 Peningkatan peran
perempuan dalam
pembangunan

7.2

Mewujudkan perlindungan anak

7.2.1

Peningkatan pemenuhan hak
anak

7.2.2 Terwujudnya lingkungan
Layak anak

8 Meningkatkan Kapasitas
Pelayanan Publik

8.1

Memberikan jaminan kepada
masyarakat tentang pelayanan
yang berkualitas

8.1.1

Terwujudnya pelayanan
publik tepat waktu, tepat
mutu, tepat sasaran dan tepat
manfaat

Memberikan jaminan kepada
masyarakat tentang pelayanan
yang berkualitas

Terwujudnya pelayanan
publik tepat waktu, tepat
mutu, tepat sasaran dan tepat
manfaat

8.1.2

8.2 Tersedianya sarana dan
8.2.1
prasarana pelayanan publik yang
memadai dan berkualitas

Terwujudnya penanganan
pengaduan masyarakat

Terwujudnya pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan yang
memadai dan berkualitas

2

Penyelesaian izin lokasi

3Lama proses perijinan

4Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

5

Indeks Peduli HAM

6Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

7

Jumlah bayi berakte kelahiran

8

Jml Akte Pernikahan per tahun

9

Kepemilikan KTP

10

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

11

SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)

1

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2

Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dievaluasi

3

Skor laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)

4

Skor penilaian LPPD dari Timnas Kemendagri

5

Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah
ditindaklanjuti

6Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman, ketertiban yangdirespon kurang dari satu jam setelah laporan/informasi diterima

1

Gedung Kantor Pemerintah dalam kondisi baik (aset) (%)

2

Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik (%)

3

Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan
dalam kondisi baik (%)

4

Kantor Pemerintahan desa/kelurahan dalam kondisi baik (%)