BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten berpedoman pada Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana
Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan.
Berdasarkan ketentuan perundang–undangan tersebut di atas, Pemerintah
Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolalaan Keuangan Daerah. Pengelolaan
keuangan daerah yang diatur dalam perda tersebut meliputi :kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD,
penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan Realisasi Semester Pertama dan Perubahan
APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pengendalian Defisit

dan Penggunaan

Surplus APBD,

kekayaandankewajiban,

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugiandaerah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengaturan
pengelolaan keuangan daerah.
3.1. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan
APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan daripendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah; belanja (belanja langsung dan belanja tidak
langsung); serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkanperkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah
daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia. Analisis pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Klaten dilakukan terhadap pelaksanaan APBD dan neraca daerah
selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 85 -

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015,
digambarkan berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah, secara ringkas diuraikan sebagai berikut.
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Klaten bersumberkan dariPendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah secararinci adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal
22

ayat

(1),

diantaranya:ada

4(empat)sumberPendapatan

Asli

Daerah,(i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PADyang Sah.

Adapun perkembangan Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

selama Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015

No

1
1.1
1.2
1.3

1.4

Jenis
Pendapatan
DaerahRealisasi (Rp.)

Ratarata
Pertumbuhan(% )Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Pendapatan
Asli Daerah
Pajak Daerah

72.290.993.848

84.755.834.704

115.441.420.053

177.922.415.860

190.622.670.128

28,68

28.261.724.817

30.472.348.079

52.818.646.651

62.623.053.793

68.201.277.234

27,16

Retribusi
Daerah
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
DaerahYang
Dipisahkan
Lain-Lain
Pendapatan
Asli
DaerahYang Sah15.532.736.612

19.209.149.223

21.631.992.941

21.220.132.236

21.894.721.448

9,39

3.796.358.337

4.058.529.690

5.586.865.621

6.902.381.491

7.477.951.040

19,11

24.700.174.082

31.015.807.712

35.403.914.840

87.176.848.340

93.048.720.406

48,17

Sumber : 1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan Tahun 2014, yangdiambilkan dari data Realisasi Anggaran.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Angaran 2015(Unaudited).

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 86 -

Berdasar data tersebut di atas terlihat bahwa trend pajak daerah, dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah selalu naik dari tahun ke tahun, akan tetapi untuk pos
retribusi daerah bersifat fluktuatif. Untuk mengetahui Perkembangan PAD dan
Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun
2011-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015
No.

Tahun

PAD (Rp)

Pendapatan APBD
(Rp)

Proporsi PAD thd
Pendapatan APBD
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)/(4)*100%

01.
02.
03.
04.
05.

2011
2012
2013
2014
2015

72.290.993.848
84.755.834.704
115.441.420.053
177.922.415.860
190.622.670.128

1.364.124.811.662
1.511.542.004.720
1.735.589.679.346
1.919.961.769.290
2.177.820.724.857

5,30
5,61
6,65
9,27
8,75

Sumber :1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan Tahun
2014, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Angaran 2015 (Unaudited).
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

dari tahun ke tahun

meningkat, tetapi belum menembus besaran hingga 10%. Hal ini menunjukkan,
bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap
DAU masih sangat besar. Di lain pihak, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan
PAD dari tahun 2010 hingga 2015 bersifat fluktuatif pada kisaran angka 17,24%- 54,12%. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya dari kontribusinyake Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat
pada Gambar 3.1.
70
60

54,12

50
36,2

40

Pertumbuhan PAD

31,71

30
20
10
0

Kontribusi PAD Terhadap
Pendapatan

17,24
7,54

5,61
6,65

5,3
2011

7,14
8,75

2012

2013

2014

2015

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 87 -

Gambar 3. 1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan PAD
di Kabupaten Klaten Tahun 2010 - 2015 (dalam persen )Adapun realisasi pendapatan berdasarkan unit kerja ada 12 (dua belas)
unit kerja pengelola pendapatan daerah, sebagaimana Gambar 3.2

RSUD Bagas Waras
0,39

Puskesmas
22,17

Bagian Humas
0,10

Bagian Perekonomian

8,90

Bagian Tata Pemerintahan

0,67

Dinas Pertanian

0,11
1
2,24

DPU & ESDM

1,20

Dishub0,51

Disbudparpora
1,85

Disperindagkop
4,48

Dinas Kesehatan

57,39

DPPKAD
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Gambar 3. 2 Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah dan Realisasinya Tahun 2015

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend Pendapatan Asli
Daerah

(PAD)

terus

meningkat,

namun

posisiterbesardalam

strukturpendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana
Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi
proses konsolidasi fiskal daerah, ditempuh dengan mengembangkan dan
menggali potensi pendapatan yang ada. Gambaran Postur Pendapatan Daerah
selama tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 3.3
Tabel 3. 3 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015
No

Tahun

PAD (Rp)

Dana Perimbangan(Rp)

Lain-lain
Pendapatan yang
Sah (Rp)

PendapatanDaerah
(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = ((3)+(4)+(5))

01.

2011

72.290.993.848

920.807.670.268

371.026.147.546

1.364.124.811.662

02.

2012

84.755.834.704

1.098.162.417.447

328.623.752.569

1.511.542.004.720

03.

2013

115.441.420.053

1.174.619.195.741

445.529.063.552

1.735.589.679.346

04.

2014

177.922.415.860

1.250.626.353.033

491.413.000.397

1.919.961.769.290

05.

2015

190.622.670.128,45

1.279.990.558.283

707.207.496.446

2.177.820.724.857

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 88 -

Sumber : 1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan Tahun 2015, yangdiambilkan dari data Realisasi Anggaran.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Angaran 2015 (Unaudited).
Dari Tabel 3.3 tersebut di atas terlihat bahwa proporsi pendapatan
terbesar masih mengandalkan pada dana perimbangan.Dilihat dari peran Pajak
Daerah terhadap PAD idealnya tidak begitu dominan dibanding peran Retribusi
Daerah, namun ternyata semakin tahun kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
semakin dominan.Dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cenderungmengalami perkembangan yang kurang baik. Selama tahun 2011-2015 tingkat
kontribusinya bersifat fluktuatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat padaTabel 3.4.
Tabel 3. 4 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupetn Klaten
Tahun 2011-2015
No.

Tahun

Pajak (Rp)

PAD (Rp)

Pertumbuhan
PAD (%)

KontribusiPajakthd
PAD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = ((3) / (4))

01.

2011

28.261.724.817

72.290.993.848

31,71

39,09

02.

2012

30.472.348.079

84.755.834.704

17,24

35,95

03.

2013

52.818.646.651

115.441.420.053

36,20

45,75

04.

2014

62.623.053.793

177.922.415.860

54,12

35,20

05.

2015

68.201.277.234

190.622.670.128,45

7,14

35,78

Sumber:1.
2.

2.

Perdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015,
yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Angaran 2015 (Unaudited).

Dana Perimbangan
Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi
Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi.
Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi
Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari:
Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan
Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi.

Khusus Bagi Hasil Pajak yangRancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 89 -

mencakup PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB, dengan
munculnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menjadi Pajak Daerah.Untuk Kabupaten Klaten BPHTB menjadi pajak
daerah mulai tahun 2011, sedangkan PBB P2 mulai tahun 2013.
Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, hal ini
menunjukan bahwa Kabupaten Klaten dalam pendanaan daerah masih sangat
tergantung pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan
APBD sebagaimana Tabel 3.5
Tabel 3. 5 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015
No.

Tahun

Dana Perimbangan(Rupiah)Pendapatan APBD
(Rupiah)Proporsi Dana
Perimbangan thd
Pendapatan APBD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2011

920.807.670.268

1.364.124.811.662

67,50

02.

2012

1.098.162.417.447

1.511.542.004.720

72,65

03.

2013

1.174.619.195.741

1.735.589.679.346

67,68

04.

2014

1.250.626.353.033

1.919.961.769.290

65,14

05.

2015

1.279.990.558.283

2.177.820.724.857

58,77

Sumber : 1.
2.

3.

Perdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014,yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Angaran 2015 (Unaudited)..

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten
Klaten bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah, (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi, (iii) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan (iv) Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (v) Penerimaan
Lainnya dan (vi) Dana Desa.
Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah
Kabupaten Klaten relatif kecil dibanding dengan dana perimbangan, namun
sangatmenunjang

PemerintahPusatkemampuandanpendanaan

Pemerintah

Provinsi

APBD.

Beberapa

kebijakansebagaibentuksinkronisasi

penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan
oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti
pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/ kontijensi
serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak,

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 90 -

retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan
oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa
diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi lain-lainpendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Klaten,
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.
Tabel 3. 6 Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kabupaten KLaten Tahun 2011-2015
No.

Tahun

Lain-lain Pendapatanyang Sah (Rupiah)

Pendapatan APBD
(Rupiah)Proporsi Lain-lain
Pendapatan yg Sah thd
Pendapatan APBD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2011

371.026.147.546

1.364.124.811.662

27,20

02.

2012

328.623.752.569

1.511.542.004.720

21,74

03.

2013

445.529.063.552

1.735.589.679.346

25,67

04.

2014

491.413.000.397

1.919.961.769.290

25,59

05.

2015

707.207.496.446

2.177.820.724.857

32,47

Sumber:

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, yangdiambilkan dari data Realisasi Anggaran.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Angaran
2015 (Unaudited).
Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun

2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 91 -

Tabel 3. 7
Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 20 10-2015 (dalam Rupiah)NO.

URAIAN2011
REALISASI

2012
REALISASI

2013
REALISASI

2014
REALISASI

2015
REALISASI

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Rata-rata
Pertumbuhan(%)

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1

PendapatanAsli Daerah

72.290.993.848

84.755.834.704

115.441.420.053

177.922.415.860

190.622.670.128

28,68

1.1.1

Pajak Daerah

28.261.724.817

30.472.348.079

52.818.646.651

62.623.053.793

68.201.277.234

27,16

1.1.2

Retribusi Daerah

15.532.736.612

19.209.149.223

21.631.992.941

21.220.132.236

21.894.721.448

9,39

1.1.3

3.796.358.337

4.058.529.690

5.586.865.621

6.902.381.491

7.477.951.040

19,11

1.1.4

HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

24.700.174.082

31.015.807.712

35.403.914.840

87.176.848.340

93.048.720.406

48,17

1.2

Dana Perimbangan

920.807.670.268

1.098.162.417.447

1.174.619.195.741

1.250.626.353.033

1.279.990.558.283

8,76

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

46.560.800.268

56.376.058.447

47.125.348.741

41.463.345.033

38.414.990.283

-3,67

1.2.2

Dana AlokasiUmum ( DAU )793.292.770.000

967.284.829.000

1.066.318.427.000

1.142.586.588.000

1.164.196.398.000

10,30

1.2.3

Dana AlokasiKhusus ( DAK )80.954.100.000

74.501.530.000

61.175.420.000

66.576.420.000

77.379.170.000

-0,20

1.3

Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

371.026.147.546

328.623.752.569

445.529.063.552

491.413.000.397

707.207.496.446

19,59

1.3.1

Hibah

6.000.000.000-

1.809.833.374

1.053.091.397

1.779.632.600

6,79

1.3.3

Dana
BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

57.577.102.420

77.383.458.006

87.633.165.698

115.022.833.000

142.333.018.338

25,66

166.821.784.680

207.721.763.000

319.829.819.000

307.400.751.000

413.181.317.000

27,25

45.333.716.446

43.518.531.563

36.256.245.480

67.936.325.000

41.238.559.508

6,85

95.293.544.000

-

-

-

-

0.00

0,00
12,42

1.3.4
1.3.5
1.3.6

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Lainnya

1.3.7

Dana Desa
JumlahPendapatan Daerah

-

-

-

-

108.674.969.000

1.364.124.811.862

1.511.542.004.720

1.735.589.679.346

1.919.961.769.290

2.177.820.724.857

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2015

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 92 -

b. Belanja Daerah
Struktur belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelompokkan
menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan uraian, sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja

Pegawaiberupapenyediaan

gaji

dan

tunjanganserta

tambahanpenghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, uang
representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnyayang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah
kepadaPemerintah

Pusat.

Dalam

pemenuhanpendanaan

sejalandenganpenyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam
APBD, Kabupaten Klaten pernah melakukan pinjaman, sehingga ada pos
Pembayaran Bunga Pinjaman.
c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yangbertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yangdihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan
listrik desa, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan
belanja subsidi, pemerintah daerah melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk
menjamin pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
d. Belanja

Hibahdigunakan

untuk

mendukungfungsipenyelenggaraan

pemerintahan daerah, dan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang
dianggarkan dalam APBD, dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan
kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
e. Belanja

Bantuan

Sosialdigunakan

dalam

rangkameningkatkan

kualitaskehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada
kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan
jumlahnya dibatasi.
f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yangbersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah
tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan
belanja daerah yang dimiliki.
g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuanganyang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah. Bantuan keuanganyang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuanganbagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan
untuk

membantu

capaianprogramprioritas

pemerintah

daerahyang

dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti
urusan pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dariRancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 93 -

pemerintah daerah diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan.
Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dapat dianggarkan, tetapi
tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yangsifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang danbelum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja

pegawai;merupakan

pengeluaran

untuk

honorarium/upahdalammelaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan
barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ataupemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan.
Gambaran perkembangan Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) di
Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada Tabel 3.8
Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No.

Tahun

Belanja Pegawai( Rp )

Total Belanja( Rp )

Persentase Belanja
Pegawai thd Total
Belanja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.

2011

1.026.851.573.691

1.316.714.038.098

77,99

02.

2012

1.016.532.289.910

1.439.619.163.409

70,61

03.

2013

1.090.316.044.634

1.621.602.407.460

67,24

04.

2014

1.153.532.178.451

1.884.326.293.738

61,22

05.

2015

1.153.532.178.451.45

2.077.785.996.047.45

55,63

Sumber : 1.

2.

Perdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, yangdiambilkan dari data Realisasi Anggaran.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Angaran
2015 (Unaudited).

.

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap
total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas
sehingga tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Gambaran

perkembangan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 3.9

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 94 -

Tabel 3.9
Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2011 -2015 (dalam Rupiah)NO.
(1)

Rata-rata
Pertumbuhan(%)

URAIAN2011
REALISASI

2012
REALISASI

2013
REALISASI

2014
REALISASI

2015
REALISASI

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

996.636.029.011
909.573.860.174

1.086.669.202.763
998.239.458.752

1.231.648.343.886
1.067.791.179.116

1.371.866.130.869
1.153.532.178.451

1.479.515.056.223,45
1.155.893.626.178,45

10,40
6,24

2
2.1
2.1.1

BELANJA DAERAH
BelanjaTidakLangsung
BelanjaPegawai

2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Belanja Bunga
BelanjaHibah
BelanjaBantuanSosial
BelanjaBagiHasilKepadaKabupatendanPemerintahanDesa

26.966.652
9.388.473.000
31.942.550.000
441.031.437

259.928.554
9.926.338.000
13.607.845.000
461.688.857

22.051.956.000
11.255.817.000
468.086.495

20.414.548.593
12.085.520.000
562.563.825-

190,9743.174.386.818
10.174.075.000
613.004.277

57,99-20,788,80

2.1.7

BelanjaBantuanKeuanganKepadaKabupatendanPemerintahanDesa
BelanjaTidakTerduga

44.255.303.848

64.086.760.300

128.767.165.275

184.455.220.000

269.659.963.950

58,79

2.1.8

319,52

2.2

BelanjaLangsung

17,23

2.2.1

BelanjaPegawai

30.215.544.680

18.292.831.158

22.524.865.518

26.874.641.533

25.991.120.706

-0,08

2.2.2

BelanjaBarangdanJasa

159.316.744.492

152.049.761.621

180.545.654.960

217.028.485.527

266.207.508.255

14,26

2.2.3

Belanja Modal
JumlahBelanja Daerah

130.545.719.915

182.607.367.867

186.883.543.096

268.557.035.809

306.072.310.863

24,97

1.316.714.038.098

1.439.619.163.409

1.621.602.407.460

1.884.326.293.738

2.077.785.996.047,45

12,11

47.410.773.564

71.922.841.311

113.987.271.886

35.635.475.552

100.034.728.810

55,54

Surplus / (Defisit)

1.007.843.900

87.183.300

1.314.140.000

816.100.000-

320.078.009.087

352.949.960.646

389.954.063.574

512.460.162.869

598.270.939.824

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2015

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 95 -

Proporsi belanja tidak langsung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang signifikan, rata-rata sebesar 10,40%. Komponen yang menyebabkan kenaikan
belanja tidak langsung adalah belanja pegawai sebesar 6,24%, belanja hibah sebesar
57,99%, belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa mengalami kenaikan ratarata sebesar 58,79 %, sementara untuk komponen lainnya mengalami penurunan.
Belanja langsung mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 17,23%,
akan tetapi nominalnya masih jauh dibawah belanja tidak langsung. Belanja modal
naik rata-rata sebesar 24,97% , belanja barang dan jasa naik rata-rata sebesar
14.26%, sedangkan komponen lain mengalami penurunan.

c.

Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara
Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk
menganggarkan

setiappenerimaan

yang

perlu

dibayarkembalidan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Gambaran

Pembiayaan Daerah

Kabupaten Klaten Tahun

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.10

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 96 -

2011-2015

Tabel 3.10
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 -2015 (dalam Rupiah)
NO.

2011
REALISASIURAIAN

(1)

(2)

(3)

Surplus/Defisit APBD
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.4
3.1.6

PEMBIAYAAN DAERAH
PenerimaanPembiayaan Daerah
SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunAnggaranSebelu
mnya
Pencairan Dana Cadangan
PenerimaanPinjaman Daerah
PenerimaanPiutang Daerah-

JumlahPenerimaanPembiayaan

2012
REALISASI

2013
REALISASI

(4)

2014
REALISASI

Rata-rata
Pertumbuh
an
(%)
(8)

2015
REALISASI

(5)

(6)

(7)

47.410.773.564

71.922.841.311

113.987.271.886

35.635.475.552

100.034.728.810

55,54

62.793.184.023

113.514.995.872

164.527.643.342

265.628.451.228

286.555.911.908

48,76

10.786.661.000
2.469.377.285

-

-

-

22.442.938.777
2.126.284.398

00076.049.222.308

113.514.995.872

164.527.643.342

265.628.451.228

311.125.135.083

43,20

3.2

PengeluaranPembiayaan Daerah

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

2.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

-

25,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.945.000.000

3.430.000.000

4.961.000.000

3.758.000.000

4.961.000.000

-1,11

-

10.786.661.000

-

-

-

0,00

3.2.2
3.2.3

PembayaranPokokUtang

3.2.6

Pembayaran Kewajiban Daerah-

3.3

JumlahPengeluaranPembiayaan-

693.532.841

1.925.464.000

4.950.014.872

-

83,68

9.945.000.000

20.910.193.841

12.886.464.000

14.708.014.872

4.961.000.000

4,94

PembiayaanNetto

66.104.222.308

92.604.802.031

151.641.179.342

250.920.436.356

306.164.135.083

47,83

SisaLebihPembiayaanAnggaranTahunBerkenaan

113.514.995.872

164.527.643.342

265.628.451.228

286.555.911.908

406.198.863.893

39,00

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2015
Dari Tabel 3.10 tersebut terlihat, bahwa perkembangan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun perkembangannya fluktuatif, hal ini
mengingat bahwa struktur pembiayaan sangat dipengaruhi kebijakan pembelanjaan daerah.

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 97 -

3.1.2. Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan
keuangan

Pemerintah

Daerahmelaluiperhitunganrasio

likuiditas,

solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk
penyediaan dana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh
neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuanganyang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting
bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca daerah dapat memberikan
informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan
fleksibilitas keuangan daerah. Neraca daerah dapat dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumbersumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektifdan dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (goodgovernance). Kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun
waktu Tahun 2011 – 2015 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.11

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 98 -

Tabel 3.11
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten

No.

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Rata-rata
Pertumbuh
an
(% )

1.

ASET

1.1.

ASET LANCAR

131.934.060.323,80

179.854.352.767,06

285.620.514.893,06

302.285.121.763,29

413.991.151.417,50

34,48

1.1.1.

Kas

118.054.284.361,00

164.551.565.029,00

265.652.176.311,00

286.597.112.808,00

406.212.432.506,00

37,61

1.1.2.

Investasi Jangka Pendek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Piutang

250.113.026,00

2.179.987.625,00

8.739.113.731,00

5.908.034.821,50

5.908.034.821,50

260,02

1.1.4.

Persediaan

13.629.662.936,80

13.122.800.113,06

11.229.224.851,06

9.779.974.133,79

1.870.684.090,00-27,98

1.2.

INVESTASI JANGKA PANJANG

90.740.737.589,66

93.018.916.709,64

100.252.828.930,00

105.820.727.339,29

105.820.727.339,29

3,96

1.2.1.

Investasi jangka Panjang

90.740.737.589,66

93.018.916.709,64

100.252.828.930,00

105.820.727.339,29

105.820.727.339,29

3,96

1.2.

ASET TETAP

5.409.051.481.400,98

5.627.278.183.633,98

5.869.639.799.562,09

6.098.644.123.898,09

2.113.880.646.043,63-13,271.2.1.

Tanah

785.662.621.730,00

786.986.015.230,00

787.057.915.090,00

787.057.915.090,00

588.862.130.423,00-6,25

1.2.2.

Peralatan dan mesin

367.327.713.510,23

403.345.625.228,23

430.294.349.550,23

457.867.431.178,23

636.436.702.570,10

15,47

1.2.3.

Gedung dan bangunan

2.853.460.924.275,00

2.917.755.836.472,00

2.974.196.179.457,11

3.034.548.541.218,11

639.598.833.442,00-18,181.2.4.

Jalan, irigasi, dan jaringan

1.348.905.521.584,00

1.438.697.088.713,00

1.515.867.087.106,00

1.543.939.927.005,00

861.721.891.041,00-7,58

1.2.5.

Aset tetap lainnya

51.686.152.365,75

64.060.677.065,75

66.092.925.565,75

70.098.119.358,75

255.843.688.756,63

74,54

1.2.6.

Konstruksi dalam pengerjaan

0,00

8.064.564.083,00

81.204.454.422,00

182.689.251.271,00

152.350.583.789,00

253,82

1.2.7.

Akumulasi Penyusutan

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.043.376.122.755,10

0,00

1.2.8

Dana Cadangan

2.008.547.936,00

8.368.376.842,00

14.926.888.371,00

22.442.938.777,00

22.442.938.777,00

111,34

1.3.

ASET LAINNYA

17.922.521.527,00

20.726.092.650,00

25.709.856.351,00

23.513.749.710,00

128.919.057.023,84

119,851.3.1.

Tagihan penjualan angsuran

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 99 -

1.3.2.

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

1.731.344.586,00

4.287.180.547,00

4.208.280.997,00

719.224.500,00

719.224.500,00

15,72

1.3.3.

Kemitraan dengan pihak kedua

10.138.665.074,00

10.138.665.074,00

10.138.665.074,00

10.138.665.074,00

10.138.665.074,00

0,00

1.3.4.

Aset tak berwujud

3.898.947.496,00

4.146.682.658,00

11.275.949.280,00

12.568.899.136,00

0,00

22,44

1.3.5.

Aset Lain-lain

2.153.564.371,00

2.153.564.371,00

86.961.000,00

86.961.000,00

118.061.167.449,84

33.891,85

5.649.648.800.841,44

5.920.877.545.760,68

6.281.222.999.736,15

6.530.263.722.710,67

2.762.611.581.824,26-10,71JUMLAH ASET DAERAH
2.

KEWAJIBAN

2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

17.629.377.828,00

65.303.687,00

23.725.083,00

41.200.900,00

13.568.613,00-39,182.1.1.

Utang perhitungan pihak ketiga

4.539.288.489,00

23.921.687,00

23.725.083,00

41.200.900,00

13.568.613,00-23,432.1.2.

Uang muka dari kas daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Pendapatan diterima dimuka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Utang Jangka Pendek Lainnya

13.090.089.339,00

41.382.000,00

0,00

0,00

0,00

-49,92

2.2.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Utang Dalam Negeri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Utang Luar Negeri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.629.377.828,00

65.303.687,00

23.725.083,00

41.200.900,00

13.568.613,00-39,18JUMLAH KEWAJIBAN
3.

EKUITAS DANA

3.1.

EKUITAS DANA LANCAR

114.304.682.495,80

179.789.049.080,06

285.596.789.810,06

302.243.920.863,29

413.977.582.804,50

39,73

3.1.1.

SILPA

113.514.995.872,00

164.527.643.342,00

265.628.451.228,00

286.555.911.908,00

406.198.863.893,00

39,00

3.1.2.

Cadangan piutang

250.113.026,00

2.179.987.625,00

8.739.113.731,00

5.908.034.821,50

5.908.034.821,50

260,02

3.1.3.

Cadangan persediaan

13.629.662.936,80

13.122.800.113,06

11.229.224.851,06

9.779.974.133,79

1.870.684.090,00-27,983.1.4.

Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran Utang Jangka Pendek-13.090.089.339,00-41.382.000,00

0,00

0,00

0,00

-49,92

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 100 -

3.1.5.

Pendapatan yang Ditangguhkan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

EKUITAS DANA INVESTASI

5.515.706.192.581,64

5.732.654.816.151,62

5.980.675.596.472,73

6.205.535.662.170,38

2.326.177.491.629,76-12,623.2.1.

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka
Panjang

90.740.737.589,66

93.018.916.709,64

100.252.828.930,64

105.820.727.339,29

105.820.727.339,29

3,96

3.2.2.

Diinvestasikan dalam aset tetap

5.407.042.933.464,98

5.618.909.806.791,98

5.854.712.911.191,09

6.076.201.185.121,09

2.091.437.707.266,63-13,423.2.3.

Diinvestasikan dalam aset lainnya

17.922.521.527,00

20.726.092.650,00

25.709.856.351,00

23.513.749.710,00

128.919.057.023,84

119,85

3.3.

EKUITAS DANA INVESTASI

2.008.547.936,00

8.368.376.842,00

14.926.888.371,00

22.442.938.777,00

22.442.938.777,00

111,34

3.3.1

Diinvestasikan dalam Dana cadangan

2.008.547.936,00

8.368.376.842,00

14.926.888.371,00

22.442.938.777,00

22.442.938.777,00

111,345.632.019.423.013,44

5.920.812.242.073,68

6.281.199.274.653,79

6.530.222.521.810,67

2.762.598.013.211,26-10,635.649.648.800.841,44

5.920.877.545.760,68

6.281.222.999.736,79

6.530.263.722.710,67

2.762.611.581.824,26-10,71JUMLAH EKUITAS DANAJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015

RancanganAwal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 101 -

Sedangkan

untuk

mengetahui

kondisirasio

keuangan

Pemerintah

Kabupaten Klaten, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, danrasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015 sebagaimana Tabel 3.12
Tabel 3.12

NO

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2011 – 2015

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Rasio lancar (current ratio)

7,48

2.754,1212.038,76

7.336,86

113,442.

Rasio quick (quick ratio)

6,71

2.553,17

11.565,45

7.099,48

108,75

3.

Rasio total hutang terhadap total
aset

0,003

0,000010,000004

0,00001

0,001430

4.

Rasio hutang terhadap modal

0,003

0,000010,000004

0,00001

0,001433

5.

Rata-rata umur piutang

7,19

5,23

17,26

15,02

16,67

6.

Rata-rata umur persediaan

430,63358,21

338,67

341,45

519,67

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio
likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yangdigunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendek. Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu :1. Rasio Lancar
Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yangsegera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio
lancar pada Tahun 2015 adalah sebesar 113,44. Hal ini berarti kemampuan
membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancar
Pemerintah Kabupaten Klaten sangat besar, yaitu lebih dari 113 kali.
2. Rasio Quick
Rasio

Quick

menunjukkan

kemampuan

Pemerintah

Daerahdalam

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yanglebih likuid.Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada Tahun 2015 adalahsebesar 108,75.Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten
dalammembayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yanglebih lancar (likuid) sangat baik.
Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan
Pemerintah Daerah dalam memenuhi

kewajiban jangka panjang. Rasio

Solvabilitas terdiri atas :1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 105 -

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar
pengaruhhutangterhadap

aktiva,dimanasemakinbesar

nilainyadiartikansemakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan
menandakansemakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Klaten.Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2015sebesar 0,001430. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat
kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal
Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika
dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin
kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari
pihak lain. Pada Tahun 2015 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah
Kabupaten Klaten sebesar 0,001433. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total
hutang berada di jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Klaten.
Hal ini menunjukkan bahwa Klaten tidak tergantung pada hutang.
Berdasarkan Tabel 3.12 rasio rata-rata umur piutang Tahun 2015sebesar 16,116. Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung meningkat yang berdampak padameningkatnya pendapatandaerah.Rata-rata umur persediaan Tahun 2015sebesar 519,67 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalammencukupi input berupa persediaanyang dimasukkan untuk menghasilkan
output pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten secara garis besar
tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan dalam
APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara
optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta
ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Untuk mengetahuiefisiensi serta efektifitas belanja dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis
terhadap proporsipenggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi penggunaan anggaran dalam hal ini dilakukan dengan
melakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di
Kabupaten Klaten dari tahun 2011-2015 sebagaimana terlihat pada tabel
3.13.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 106 -

Tabel 3.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No.

UraianTotal Belanja untuk
Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan
Pengeluaran)

Prosentase

(a)

(b)

(a)/(b) x 100%

1

Tahun 2011909.573.860.174

1.326.659.038.098

69

2

Tahun 2012

996.036.073.000

1.460.529.357.250

68

3

Tahun 2013

1.064.508.000.000

1.634.488.871.000

65

4Tahun 2014

1.149.958.000.000

2.135.246.730.094

54

5

Tahun 2015

1.171.125.000.000

2.040.980.000.000

57

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa, proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 relatif menurun.

3.2.2. Analisis Pembiayaan
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yangdimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja
daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, makaterjadi defisit yang harus ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah.
Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah makaakan terjadi surplus.
Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi
belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit
riil, komposisi penutup Defisit Riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan
APBD Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2011- 2015sebagaimana Tabel 3.14, Tabel 3.15 dan Tabel 3.16

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 107 -

Tabel 3.14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015

NO
1.

2013

2014

2015

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1.735.589.679.346

1.919.961.769.290

2.177.820.724.857,45

1.621.602.407.460

1.884.326.293.738

2.077.785.996.047,45

12.886.464.000

14.708.014.872

4.961.000.000,00

101.100.807.886

20.927.460.680

95.073.728.810,00

164.527.643.342

265.628.451.228

286.555.911.908,00

UraianRealisasi Pendapatan Daerah
Dikurangi realisasi:

2.

Belanja Daerah

3.

Pengeluaran
DaerahA

Surplus/Defisit riil

4.

Pembiayaan

Ditutup oleh realisasi
Penerimaan Pembiayaan:
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya

5.

Pencairan Dana Cadangan

6.

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan

0

0

0,00

7.

Penerimaan Pinjaman Daerah

0

0

0,00

8.

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

0

0

0,00

9.

Penerimaan Piutang Daerah

002.126.284.398,00

164.527.643.342

265.628.451.228

311.125.135.083,00

265.628.451.228

286.555.911.908

406.198.863.893,00

B
A-B

Total Realisasi Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan

22.442.938.777,00

Tabel 3.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015
Proporsi dari total defisit riil
No.

Uraian

2013

2014

2015

(%)

(%)

(%)

1.

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya

144

745

286

2.

Pencairan Dana Cadangan

0

0

22

3.

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan

0

0

0

4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

0

0

0

5.

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

0

0

0

6.

Penerimaan Piutang Daerah

0

0

2

7.

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan

233

804

406

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 108 -

Tabel 3.16

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015
2013

No.

Uraian1.

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Pelampauan
penerimaan PAD
Pelampauan
penerimaan dana
perimbangan
Pelampauan
penerimaan lain-lainpendapatan daerahyang sahSisa penghematanbelanja atau akibat
lainnya
Kewajiban kepada
pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun
belum terselesaikan

2014

Rp

% dari
SiLPA

164.527.643.342

14.627.415.000
5.855.913.000

2015

Rp

% dari
SiLPA

Rp

61,94

265.628.451.228

92,70

286.555.911.908,00

70,55

5,51

12.787.000.000

4,46

16.800.903.406,45

4,14

3.476.307.728

1,21-1.212.816.000,00-0,30

25.109.346.397

8,76

5.499.783.000,00

1,35

2,20

20.336.214.000% dari
SiLPA

7,66
113.987.271.886

42,91

35.635.475.552

12,44

100.034.728.810,00

24,63

1.925.464.000

0,72

4.950.014.872

1,73

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Kegiatan lanjutan

3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat
secara signifikan. Tahun 2011 sejumlah Rp. 1,326 Trilyun, tahun 2015
menjadi Rp. 2,088 Trilyun, dengan pengeluaran terbesar pada belanja tidak
langsung. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secararinci dapat dilihat pada Tabel 3.17

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 109 -

Tabel 3.17
Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015
No

UraianTahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Ratarata
Pertumb
uhan
(%)

A

Belanja Tidak Langsung

911.049.702.163,00

999.048.259.463,00

1.069.573.405.611,00

1.154.910.842.276,00

1.181.715.409.438,45

6,75

1

Belanja Pegawai

909.573.860.174,00

998.239.458.752,00

1.067.791.179.116,00

1.153.532.178.451,00

1.180.489.400.884,45

6,77

2

Belanja Bunga

26.966.652,00

259.928.554,00

0,00

0,00

0,00

190,97

3

Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

441.031.437,00

461.688.857,00

468.086.495,00

562.563.825,00

613.004.277,00

8,80

4

Belanja Tidak Terduga

1.007.843.900,00

87.183.300,00

1.314.140.000,00

816.100.000,00

613.004.277,00

313,30B

Belanja Langsung

62.937.875.087,00

54.242.675.416,00

66.919.829.897,00

90.434.476.252,00

106.144.419.169,00

15,52

1

Belanja honorarium PNS

10.489.786.113,00

6.820.089.100,00

6.182.920.350,00

7.986.173.000,00

9.107.748.250,00

-0,28

2

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

224.000.000,00

483.000.000,00

493.500.000,00

0,00

1.162.000.000,00

4,45

3

Belanja Bahan Pakai Habis

17.390.070.297,00

14.606.619.076,00

18.587.135.986,00

18.659.429.884,00

18.305.348.728,00

2,43

4

Belanja Jasa Kantor

29.912.029.913,00

29.377.150.969,00

38.034.401.228,00

60.333.738.454,00

74.285.420.967,00

27,36

5

Belanja Premi Asuransi

2.882.047.970,00

570.267.000,00

616.754.000,00

695.714.684,00

341.652.678,00-27,546

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.039.940.794,00

2.385.549.271,00

3.005.118.333,00

2.759.420.230,00

2.942.248.546,00

10,34

C

PembiayaanPengeluaran

9.945.000.000,00

20.216.661.000,00

12.886.464.000,00

14.708.014.872,00

4.961.000.000,00

3,72

1

Pembentukan Dana Cadangan

2.000.000.000,00

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

0,00

25,00

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah

7.945.000.000,00

3.430.000.000,00

4.961.000.000,00

3.758.000.000,00

4.961.000.000,00

-1,11

3

Pembayaran Pokok Hutang

0,00

10.786.661.000,00

0,00

0,00

0,00

-25,003

Pembayaran Kewajiban Daerah

0,00

0,00

1.925.464.000,00

4.950.014.872,00

0,00

14,27

983.932.577.250,00

1.073.507.595.879,00

1.149.379.699.508,00

1.260.053.333.400,00

1.292.820.828.607,45

7,10

TOTAL (A+B+C)

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 111 -

3.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Upaya yang ditempuh untuk mensikapi kondisi pendapatan
daerah di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2016-2021
dengan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:
1. Mencapai target pendapatan daerah di Kabupaten Klaten sampai
dengan tahun 2021

dapat mendekati Rp .... trilyun, berdasar

atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan:
a. Meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah(PAD)

dengankenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 7 % atau lebih. Hal
ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi
PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsi
akan terus meningkat.
b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini
antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) intensifikasi pajak
dan retribusi daerah, (ii) optimalisasi pengelolaan piutang
pajak daerah, khususnya PBB, (iii) penyesuaian tarif retribusi
daerah

mulai

tahun

2016,

(iv)

pemberianstimulus

penghargaan pajak dan retribusi daerah .
3. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah, ditempuh dengan cara:
a. Meningkatkan

kualitas

pelayanan,khususnya

untuk

meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan
jenis-jenis

pendapatan

yang

baru,

khususnya

denganditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap
berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai,baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhanpenyesuaiannya

denganperaturanperundanganberlaku.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 113 -yang

d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka
penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
4. Pajakdan

Retribusi

Daerahyang

dipungut

tidak

akan

memberatkan masyarakat dan diusahakan untuk mendorong
perkembangan investasi daerah.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkat besarannya sejalan
dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat ratarata 5% per tahun atau lebih.
7. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan tetap
karenabersifatgiven(pengeluaran/kegiatannya

sudah

ditentukan).
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh
dengan cara:
a. Perbaikan

sistemdan

manajemendalampengelolaan

pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak(WP) dan Wajib Retribusi (WR).
b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taatmelakukan pembayaran kewajibannya.
9. Peningkatan

kualitas

pengelolaan

manajemenpendapatan

daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara
proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola
pendapatan daerah.
10. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan cara
penciptaan

iklimketenagakerjaan,

usaha

yang

penegakan

kondusif,peraturanpenyehatan

iklim

perundangan,

serta

meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat
kecamatan dan kelurahan.
11. Peningkatan dana desa secara kumulatif mendekati kisaran paguyang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014

tentang

Desa.

AdapunProyeksi

perkembanganpendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
sebagaimana Tabel 3.8

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 114 -

Tabel 3.8
Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2021 (dalam Rupiah)
No.

URAIAN POS PENDAPATAN

(1)

(2)

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1
1.1.2

1.1.4

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2

1.1.3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

194.443.122.000

123.362.251.465

132.321.375.743

142.073.823.322

152.694.398.188

152.694.398.188

67.160.000.000
22.671.627.000

63.334.150.000
20.116.806.840

69.667.565.000
21.726.151.387

76.634.321.500
23.464.243.498

84.297.753.650
25.341.382.978

84.297.753.650
25.341.382.978

7.043.425.500
97.568.069.500

7.271.294.625

7.634.859.356

8.016.602.324

8.417.432.440

8.417.432.440

32.640.000.000

33.292.800.000

33.958.656.000

34.637.829.120

34.637.829.120

Dana Perimbangan

1.783.684.189.140

-

-

-

-

-

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Bagi Hasil dari Pajak dan Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum ( DAU )Dana Alokasi Khusus ( DAK )26.483.384.000
1.237.967.327.000
519.233.478.140

29.131.722.400

32.044.894.640

35.249.384.104

38.774.322.514

38.774.322.514

1.3

Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

457.934.737.000

500.254.314.000

504.449.263.000

508.853.960.000

513.478.892.000

513.478.892.000

1.3.1

Hibah

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

137.022.832.000

83.898.997.000

88.093.946.000

92.498.643.000

97.123.575.000

97.123.575.000

1.3.4Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0416.355.317.000

416.355.317.000

416.355.317.000

416.355.317.000

416.355.317.000

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya

77.045.480.000

1.3.6Dana Desa

243.866.425.000

Jumlah Pendapatan Daerah

02.436.062.048.140

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2016.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

115

3.3.2.2

Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021
Pengelolaan Belanja Daerah

diarahkan pada pendekatan bebankinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yangdirencanakan.

Haltersebut

bertujuan

untuk

menunjangefektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan
daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun arah pengelolaan belanja
daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkansebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat
dengan harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran Tahun 2016-2020 diprioritaskan untuk
mendanai program prioritas pembangunan daerah.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap urusan
disertai indikator kinerja dan target kinerja.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara
efisien dan efektif.
5. Transparan dan Akuntabel. Pengeluaran belanja dipublikasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah
diuraikan di atas, juga akan ditempuh:
1. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan menekankan pada
aspek: efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Proyeksi belanja pegawai (belanja tidak langsung) dihitung berdasarkan
rata-rata pertumbuhan belanja pegawai dari tahun 2013-2016, sehingga
ada kenaikan sebesar 13,07% setiap tahun.
3. Komponen belanja tidak langsung yang lain diasumsikan meningkat
2,16% setiap tahun.
4. Belanja Langsung diasumsikan meningkat 2,16 % setiap tahun.
5. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar
kepada masyarakat.
Adapun proyeksi perkembangan belanja daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel 3.12

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 117 -

Tabel 3.12
Prediksi Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021(dalam Rupiah)

No.

URAIAN POS BELANJA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.556.416.270.000

1.712.057.897.000

1.883.263.686.000

2.071.590.055.000

2BELANJA DAERAH

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

34.506.580.000

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Kepada Kabupaten dan
Pemerintahan Desa
Balenja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten dan
Pemerintahan Desa
Belanja Tidak
Tersangka / Terduga

10.947.500.000

2.1

2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.004.135.556.400
1.514.003.093.000
008.983.162.700

433.012.133.500

2.683.087.200

2.2

Belanja Langsung

490.776.643.140

2.2.1

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
Jumlah Belanja
Daerah29.185.362.310
248.462.036.343

2.494.912.199.540

Surplus / (Defisit)(58.850.151.400)

2.2.2
2.2.3

213.129.244.487

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2016.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 118 -

Gambaran perkiraan belanja rutin SKPD dan perkiraan Belanja Langsung untuk mendanai program dan kegiatan sebagai
penjabaran dari misi pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17
Tabel 3. 16 Prediksi Perkembangan Belanja Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dlm Rupiah)No.
01.

Dinas / Instansi
Bagian Hukum2016
1.115.000

2017
1.139.084

2018
1.163.688

2019
1.188.824

2020
1.214.502

2021
1.240.736

02.

Bagian Perekonomian

580.000

9.992.528

10.605.327

618.402631.759645.405

03.

Bagian Kesra

4.237.069

4.328.590

4.422.087

4.517.604

4.615.185

4.714.875

04.

Bagian Organisasi

680.000

1.055.000

1.220.000

1.105.000

1.095.000

1.105.000

05.

Bagian Umum

1.346.305

1.375.385

1.405.094

1.435.444

1.466.449

1.498.124

06.

Bagian Pembangunan

619.220631.604644.236

657.121670.263683.668

07.

Bagian Pemerintahan

863.000

881.641900.684920.139940.014960.318

08.

Bagian Humas

854.400

872.855

891.709910.970930.647950.749

09.

Dinas Pendidikan

4.765.000

5.217.492

5.617.031

6.125.641

6.581.344

7.038.163

6.200

6.334

6.471

6.611

6.753

6.899

- SMPN

1.627.760

1.662.920

1.698.839

1.735.534

1.773.021

1.811.318- SMKN

11.055.268

11.294.062

11.538.014

11.787.235

12.041.839

12.301.943- SMAN

350.000

357.560

365.283

373.173381.234

389.469- SKB- UPTD

183.000
4.309.760

186.953
4.402.851

190.991
4.497.952

195.1164.595.109

199.3314.694.362

203.636
4.795.761

Dinas Kesehatan

30.815.352

31.480.964

32.160.952

32.855.629

33.565.311

34.290.321-

RSUD
UPTD Puskesmas

25.750.000
4.309.760

26.506.200
4.402.851

27.078.734
4.497.952

27.663.635
4.595.109

28.261.169
4.694.362

28.871.610
4.795.761

11.

Dinas Perhubungan

2.779.066

2.839.094

2.900.418

2.963.067

3.027.070

3.092.454

12.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

350.000

385.000

425.500

465.850512.435

559.020

13.

Dinsosnakertrans1.414.295

1.444.844

1.476.052

1.507.935

1.540.507

1.573.781

- TK

10.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 119 -

No.
14.

Dinas / Instansi
Dinas Perindagkop dan UMKM

2016
5.886.866

2017
6.014.022

2018
6.143.925

2019
6.276.634

2020
6.412.2092021
6.550.713

15.

DPPKAD7.504.226

7.666.317

7.831.910

8.001.079

8.173.902

8.350.459

16.

3.376.000

3.448.922

3.523.418

3.599.524

3.677.274

3.756.703

17.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan OLahraga
Dinas Pertanian

14.815.828

16.687.526

17.066.182

17.442.252

17.847.387

18.167.810

18.

Kantor Ketahanan Pangan

857.500

1.730.000

1.940.000

1.970.000

1.970.000

1.970.000

19.

Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan

2.049.262

2.283.546

2.392.236

2.505.316

2.622.996

2.696.832

20.

Kantor Satpol PP

925.830

945.828966.256

987.1291.008.451

1.030.234

21.

300.330306.817313.444320.215

327.131334.197

22.

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
TerpaduKantor Arsip dan Perpustakaan

353.400

361.033

368.832374.544382.614390.899

23.

Badan Pemberdayaan Masyarakat

10.196.000

10.616.234

10.845.544

11.079.808

11.319.132

11.563.625

24.

Inspektorat Wilayah Kab.

3.329.203

3.401.114

3.474.578

3.549.629

3.626.301

3.704.629

25.

Sekretariat DPRD (Setwan)

18.591.300

18.992.872

19.403.118

19.822.225

20.250.386

20.687.794

26.

Dinas Pekerjaan Umum

265.512.510

285.911.346

307.551.253

256.172.008

136.247.077

129.680.715

27.

Bappeda3.080.000

3.442.748

3.513.331

3.585.439

3.659.105

3.734.361

28.

Badan Kepegawaian Daerah

924.667

3.422.500

3.775.000

5.102.500

5.575.606

5.696.039

29.

Badan Lingkungan Hidup

2.686.288

2.744.312

2.803.589

2.864.146

2.926.012

2.989.214

30.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

780.000

1.196.848

1.222.700

1.249.110

1.276.091

1.303.655

31.

Kesbangpol

612.000

625.219638.724652.520666.615681.01432.

Kecamatan

4.196.012

4.286.646

4.379.237

4.473.829

4.570.464

4.669.186

33.

Kelurahan

527.000

538.385

350.012561.983574.029586.428444.514.677

485.086.047

512.210.303

456.813.037

341.955.340

340.073.518

JumlahSumber:Data Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 .

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 120 -

Tabel 3. 17
Proyeksi Perkembangan Balanja Langsung yang Dialokasikan untuk Penunjang Pencapaian dan Penjabaran
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2020 (dalam Rupiah)
No.

URAIAN BELANJALANGSUNG

(1)

(2)

01.

Belanja Langsung.a.

Belanja Langsung Penunjang
Pencapaian Misi-Misi Bupatib.

Belanja Langsung untuk
Mendanai Program dan
Kegiatan sebagai Penjabaran
dari Misi Pasangan Bupati
Terpilih

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

63.407.037

65.076.629

66.482.284

67.918.302

69.385.337

70.884.060

444.514.677

485.086.047

512.210.303

456.813.037

341.955.340

340.073.518

Sumber: Data Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2016.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 121 -

Dari Tabel 3.15 bahwa proyeksi belanja rutin (operasional) SKPD Kabupaten
Klaten Tahun 2016 – 2021 dengan asumsi jumlah SKPD sebanyak 61 SKPD
kebutuhan

dananyamemerlukan

anggaransebanyak

Rp.

.....

M

akan

bertambah/berkurang sesuai kondisi. Disamping itu gambaran belanja langsung yangdialokasi untuk menunjang pencapaian misi pembangunan daerah juga diasumsikan
dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan.
3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Klaten

Tahun

2016– 2021 adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah diarahkan :a. Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggarantahun

sebelumnya(SiLPA)diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup
defisit anggaran yang terjadi.
b. Pinjaman daerah ditempuh sebagai alternatif sumber pembiayaan
daerah, sebagai opsi pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan
daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
c. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah,,dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan
mempertimbangkan

kemampuan

SDM

pengeloladanregulasi

pemerintah.
d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan
daerah.
e. Intensifikasi penagihan piutang pajak dan retribusi daerah, terutama
piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk:a. Pembentukan Dana Cadangan.
b. Penyertaan modal pemerintah daerah, diupayakan dengan memperkuat
permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan
modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan
secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam
Perda tentang Penyertaan Modal.
c. Pembayaran kewajiban daerah
d. Merumuskan

kebijakan/kerangka regulasi yang

dapat mendorong

partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan
pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan(publik private partnership).
Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2021 sebagaimana Tabel 3.14

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 122 -

Tabel 3.14
Prediksi Perkembangan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)
No.

URAIAN POS BELANJA

(1)

(2)
Surplus/Defisit APBD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(58.850.151.400)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

67.050.151.400

3.1.2

Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0

3.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

3.1.1

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

001.785.000.000

1.820.700.000

1.857.114.000

1.894.256.280

67.050.151.400

3.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000

5.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

0

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.200.000.000
010.000.000.000
05.000.000.000
07.500.000.000
0

0
0

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

0

0

0

Pembayaran Hutang Belanja

0

0

0

0

0

8.200.000.000

15.000.000.000

13.000.000.000

17.500.000.000

0

3.2.5

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan

Pembiayaan Netto
3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

58.850.151.400
0Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2016.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 123 -

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 124 -