BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) karena menjadi dasar
pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan
daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali
bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategisyang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu
Tahun 2016-2021.

4.1 Permasalahan Pembangunan
Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan akumulasi dariberbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik
urusan wajib (berbasis Standar Pelayanan Minimal / SPM) maupun urusan pilihan(berbasis keunggulan daerah / core competence). Dari kedua urusan tersebut
kemudian di analisis berbagai permasalahan yang akan menjadi dasar dalam
perumusuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program RPJM Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib
Dalampenyelenggaraan

urusanwajib

Kabupaten Klaten masih dihadapkan pada

Pemerintah

Daerahpermasalahan yang harus

diselesaikan, diantaranya adalah :1.

UrusanPendidikan

denganpermasalahan

yang

dihadapi,

diantaranya :a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah.
b. Kwalitas kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang
dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha.
c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yangdipersyaratkan (D-4/S.1).
d. Belummeratanyasaranadanprasaranapendidikanyangberkualitas.
e. Belummeratanya

kualitas

pendidikan

di

semua

pendidikan, dan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 120 -

jenjangf. Masih perlunya peningkatan penanaman nilai-nilai moralitas dan
integritas bagi tenaga kependidikan.
2.

UrusanKesehatan

denganpermasalahan

yang

dihadapi,

diantaranya :a.

Angka kesakitan dan kematianmenular

dan

tidak

menularyang diakibatkan penyakitmasih

ditemui,diantaranya:kematian ibu melahirkan, kematian bayi kematian balita .
b.

Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan
infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta
adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yangbersumber dari binatang diantaranya :c.

-Deman berdarah dengue .

-Malaria-

Filariatis

Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat
diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa
penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus(DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa
penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:-

Penyakit menular Tuberculosis paru-

Kusta penderita PB

-

Diare

-

Infeksi Saluran Pernapasan atas

-

HIV

-

Kejadian luar biasa KIPI

d. Keadaan gizi : BB naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruke. Derajat kesehatan masyarakat perlu diantisipasi, mengingat
masih

diketemukan

adanyakualitas

lingkungan,

cakupansanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban
keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta
proporsi rumah tangga sehat rendah.
f.

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih
rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun,

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 121 -

sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan
merokok di masyarakat masih tinggi, dang. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum
optimal.
3.

Urusan Pekerjaan

Umum, dan Penataan

Ruang

menghadapi

permasalahan :a. Infrastruktur Jalan dan jembatan banyak dalamsebagaiakibatminimnyapemeliharaan

kondisi rusak,danpeningkatan

prasarana jalan dan jembatan.
b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan
irigasidanjaringanpengairanlainnyadalam

mendukungpembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).
d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih,
sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan
rendah.
e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan
gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan
rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat
kabupatendalam

pembinaan

sampaidenganpengawasan

pelaksanaan jasa konstruksi.
g. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum
optimaldalammemfasilitasi

pemecahanpermasalahandanpengendalian pemanfaatan ruang.
h. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan
secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yangaman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
i. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara
konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti
peraturan penunjang.
j.

Belum

kuatnyapenyusunan

pengendalianrencanadetail,pemanfaatan
penetapan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

ruangmelaluiperaturanzonasi,- 122 -

perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksiyang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
k. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat
di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
l. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama
daerah perbatasan, danm.

Rendahnya

kesadarandankepatuhanmasyarakat

dalampemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
4.

UrusanPerumahan,dan

Kawasan

Pemukiman

menghadapi

permasalahan :a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap
kecamatan.
b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan
vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yangpadat.
c. Belum

optimalnya

upaya

pemberdayaan

masyarakat

dalam

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
d. Belummemadainyasaranadanprasarana

pendukungpermukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).
e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.
5.

UrusanKetentraman,

Ketertiban

Umum

dan

Perlindungan

Masyarakat menghadapi permasalahan :a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakatb. Adanya ancaman terorisme, konflik SARA (baik vertikal maupun
horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang
bersifat latenc. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan
bencana alam dan rendahnya managemen penanganan bencana,dand. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.
6.

Urusan Sosial, menghadapi permasalahan :a. Masih tingginya angka kemiskinan, dan penggangguran.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 123 -

b. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial ,antara lain : kasus perjudian, narkoba, gelandangan dan praktek
prostutisi.
c. Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial,
dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
d. Belum optimalnya kemudahan akses masyarakat akan pelayanan
sosial.
e. Masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial, serta
f. Belum optimalnya pengelolaan pola kemitraan berbasis tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang sinergis dan
terpadu.
7.

Urusan Ketenagakerjaan, menghadapi permasalahan:
a. Sempitnya

kesempatan

kerja

yang

disebabkan

oleh:

(i)

ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan
kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan
angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah.
b. Peluang kerja yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja
bagi pencari pekerjaanc. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada
pekerjaankantoran(pegawainegeri,dll)

sebagaipekerjaanprestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar
sektor jasa pemerintahan.
d. Rendahnya

kualitasdan

produktivitas

tenaga

kerja

yang

disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja;(ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian
antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja
dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan
lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga
belum memadai.
e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan
kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 124 -

f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap
kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan
kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif .
g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja gunameningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar
kerja.
h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah
perjuangan hak – hak pekerja.
i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja
yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.
j. Inkonsistensi implementasi hukum perburuhan oleh perusahaan,seperti pelaksanaan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dank. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.
8.

UrusanPemberdayaan

Perempuandan

PerlindunganAnak,menghadapi permasalahan:
a. Masih perlunya peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan
bermasyarakat.
b. Masihkurangnya

keterlibatan

perempuan

dalam

prosespengambilan keputusan kebijakan publik, hal ini tercermin darijumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten Klaten.
c. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada
perempuan dan anak.
d. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
e. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,danf. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.
9.

Urusan Ketahanan Pangan, menghadapi permasalahan :a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan dibidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya
penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga
ketahanan pangan.
b. Belum

optimalnya

penerapan

tekhnologi,

rekayasa

genetik,

varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 125 -

komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi
hasil – hasil pangan.
c. Tingginya tingkat

penggunaan

bahan

kimia

yang

berakibat

menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hamapenyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama

untuk

kembali ke alam (back to nature).
d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan
proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi
kepemilikan hak kekayaan intelektual ( intellectual property right )terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.
e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan.
f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah
menuju kawasan rumah pangan lestari.
g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.
h. Belum

optimalnya

pemerintah dengan

sinergitas

antaraprogram–programkebutuhan riil dalam mempertahankan dan

meningkatkan

ketahanankemampuandanpangan,keterampilan

dan

belum

optimalnyaparapenyuluhdalammengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani, dani. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan
koordinasi

terpadu

dalam

upaya

mengoptimalkan

urusanketahanan pangan.
10. Urusan Pertanahan, menghadapi permasalahan :a. Sulitnya pengendalian penggunaan lahan, antara lain disebabkan
karena adanya persepsi bahwa kepemilikan lahan yang dimiliki
masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan
keinginannya.
b. Banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian,utamanya pada sektor perumahan/properti.
c. Penyediaan tanah untuk pemukiman atau perumahan belum
tertata sesuai kebutuhan, sehingga berkembang kawasan kumuh.
d. Belum teridentifikasinya tanah negara/tanah terlantar secara
detail (data base) belum akurat, dane. Belum adanya insentif dan desinsentif di bidang pertanahan.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 126 -

11. Urusan Lingkungan Hidup, menghadapi permasalahan :a. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas
RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya.
b. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan.
c. Terbatasnya

lahan

untuk

TempatPemrosesan

Akhir

(TPA)

Sampah.
d. Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah
yang belum terpadu.
e. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan.
f. Terbatasnya

data

dan

informasi

sumber

daya

alam

dan

lingkungan hidup.
g. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum
memilki dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL , DPPL, dan
h. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki
instalasi pengolahan limbah (IPAL).
12. Urusan

Administrasi

Kependudukan

dan

CatatanSipil,

menghadapi permasalahan:
a. Masihkurangnya

pemahaman

masyarakatakanpentingnya

dokumen resmi kependudukan.
b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, danc. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil
yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.
13. Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa,

menghadapi

permasalahan:
a. Belumterwujudnya

konsepmanajemen

pemberdayaan

masyarakat desa yang terstruktur dan sistemik sebagai pedoman
bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
b. Masih lemahnya penelitian dan pengembangan guna menggali
potensi masyarakat desa dan penerapan manajemen ilmiah dalamrangka mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat desa,
dan.
c. Belum optimalnya pemberdayaan tekhnologi tepat guna danproses sosialisasi ke masyarakat dalam rangka mengembangkan
keunggulan komparatif dan kompetitif bagi masyarakat.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 127 -

14. Urusan

PengendalianPendudukdan

Keluarga

Berencana,menghadapi permasalahan :a. Belum optimalnya pelayanan KB dan kemudahan akses bagi
semua Pasangan Usia Subur (PUS).
b. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan KB.
c. Kurangnya pembinaan masyarakat mengenai penguatan keluarga
sejahtera sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.
d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-Kesehatan, dane. Belum optimalnya penyelenggaraan BKB-Posyandu-PAUD.
15. Urusan Perhubungan, menghadapi permasalahan :a. Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, tidak
sebanding dengan pertumbuhan prasarana jalan.
b. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam
sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan
sehingga mengakibatkan kecenderungan peningkatan kecelakaan
lalu lintas.
c. Pencemaran lingkungan akibat emisi gas buang oleh kendaraan
bermotor.
d. Kurangnya

disiplin

penggunajalan

terhadap

rambu-

rambu/perlengkapan jalan dan aturan-aturan yang berlaku.
e. Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan antar moda, antara
lain lintasan sebidang.
f. Lemahnya manajemen rekayasa lalu lintas.
g. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan.
h. Kondisi terminal thype C kurang memadai.
i. Belum tersedianya terminal barang/bongkar muat barang.
j. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dank. Belum terwujudnya pengawasan optimal terhadap kelebihan
muatan.
16. Urusan Komunikasi dan Informatika, menghadapi permasalahan:
a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 128 -

b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan
fasilitas penunjang pengembangan di bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK).
c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang
memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dantransparansi.
d. Kurang efektifnya penyebarluasan sistem komunikasi, informasi,
telematika, dan media massa.
e. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi
yang disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta
pengembangan komunikasi informasi, danf. Belum optimalnya penelitian di bidang komunikasi dan informasi
yang disebabkan oleh belum terintegrasinya kegiatan penelitiandalam suatu jaringan penelitian yang efektif.
17. Urusan

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

Menengah,menghadapi

permasalahan :a. Rendahnya manajemen usaha terutama usaha mikro dan kecil.
b. Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing produk
UMKM.
c. Masih lemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM.
d. Masih lemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi.
e. Belum optimalnya pengembangan akses sumber daya produktif(modal, pasar dan teknologi informasi), danf. Belum optimalnya pembinaan koperasi, dan lemahnya monitoring
ditunjang perlunya pembentukan koperasi berbadan hukum
justru menghambat terwujudnya kinerja

koperasi sebagai pilar

ekonomi.
18. Urusan Penanaman Modal, menghadapi permasalahan :a. Kurangnya promosi terhadap investor sehingga investasi yangmasuk tidak / belum optimal;b. Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena
kekurangsiapan
menarik

sumberdaya

investor

serta

dan

karenasaranaprasarana

terbatasnya

infrastruktur.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 129 -

lahan

dalam
dan

c. Belum tersedianya data base, informasi dan profil investasi.
d. Belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk kawasan industri,dane. Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi ,yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya
tinggi ( high cost investation ) ditunjang adanya konflik antar
urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan
sawah lestari.
19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, menghadapi permasalahan :a. Belum adanya pola

pembinaan yang berkelanjutan untuk

menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah.
b. Belum optimalnya prestasi keolahragaan karena rendahnya
pemihakan anggaran dari pemerintah daerah.
c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olahraga.
d. belum optimalnya pembinaan olahraga bagi atlet difabel, dane. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga, serta masih lemahnya manajemen dan pemasyarakatanolahraga yang berorientasi prestasi.
20. Urusan Statistik, menghadapi permasalahan:
a. Belum lengkapnya ketersediaan data statistik yang dibutuhkansaat dipergunakan untuk menyusun perencanaan,

hal inidikarenakan :-Kurangnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat
waktu;-

Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan
dan penyediaan data;-

Kurangnya sistem informasi data yang baik; dan-Data dan informasi yang digunakan seringkali belum konsisten.

b. Masih rendahnya kesadaran aparat akan pentingnya data.
21. Urusan Kebudayaan, menghadapi permasalahan:
a. Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi masyarakat
dan diberdayakan secara optimal.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 130 -

b. Belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi
pekerti bagi remaja dan siswa sekolah.
c. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman.
d. Belum optimalnya promosi budaya daerah, serta belum efektifnya
sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis danragam budaya daerah.
e. Belum

optimalnya

perlindungandanpelestarian

terhadap

kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan HAKI, danf. Globalisasi dan perdagangan bebas memberikan ancaman nyataterhadap sendi – sendi budaya dan kekuatan ekonomi rakyat( pertanian, perikanan, koperasi usaha kecil menengah, industri
perdagangan dll).

22. Urusan Perpustakaan, menghadapi permasalahan :a. Rendahnya budaya membaca masyarakat.
b. Rendahnya

kualitas

pelayanan

perpustakaan(perpustakaan

daerah, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan,
perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah), danc. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya
cetak dan karya rekam.
23. Urusan Kearsipan, menghadapi permasalahan :a. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan kurangnya
SDM, sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatiandan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah yang disebabkan karena keterbatasan anggaran dan
prasarana yang memadai.
c. Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip, dand. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yangdisebabkan kurangnya sistem informasi kearsipan yang akurat.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 131 -

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan
Dalam penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah di
Kabupaten Klaten, berbagai permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan, menghadapi permasalahan :a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di bidang perikanan.
b. Belum optimalnya ketersediaan bibit unggul perikanan.
c. Meningkatnya produksi ikan setiap tahun, namun belum mampu
mencukupi kebutuhan konsumsi ikan, sehingga harus didatangkan dariluar Kabupaten Klaten.
d. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya secara terintegrasi
melalui sistem agrominapolitan.
e. Sarana dan prasarana perikanan yang tersedia seperti Balai Benih Ikan
(BBI),

pasar

ikan

konsumsi

dansentrapengolahan

ikan,pemanfaatannya belum optimal, yang disebabkan: (i) Keterbatasan
lahan secara ekonomis belum tercapai, (ii) sistem pengairan yangbersumber dari saluran irigasi kurang terawat, (iii) sarana dan
prasarana kurang memadai, (iv) struktur organisasi dan sistem
pengelolaan belum mantap, (v) dukungan tenaga pelaksana belum
optimal.
f. Adanya ketergantungan kebutuhan pakan ikan pabrikan, dan belum
berkembangnya pengolahan pakan secara alami dan tradisional.
g. Belum

optimalnya

pemberdayaan

sebagaipenopangpendapatan

masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, danh. Belum

optimalnya

perluasan

pasar

untuk

benih

dan

produksi

perikanan baik lokal maupun luar daerah.
2. Urusan Pariwisata, menghadapi permasalahan :a. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal. Hal ini
disebabkan karena belum optimalnya promosi yang dilakukan, sehingga
jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan
kecil.
b. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini
disebabkan

masíh rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata,kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 132 -

obyek wisata dan daya tarik wisata, masíh rendahnya kualitas SDM
pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun
para pelaku pariwisata lainnya.
c. Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalampengembangan pariwisata.
d. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan
dan potensi lokal.
e. Belum optimalnya

sinergisitas antara produk

pariwisata,produkindustri dan UKM unggulan , penyedia jasa , hotel dan restoran, danf. Belum

optimalnya

pemihakan

anggarandaripemerintah

guna

membangun tempat – tempat wisata yang selama ini telah menjadi ikon
Kabupaten Klaten.
3. Urusan Pertanian, menghadapi permasalahan :a. Adanya penurunan luas lahan pertanian akibat peralihan lahan darilahan pertanian ke non pertanian, ditunjang penurunan tingkat
kesuburan tanah dan sempitnya kepemilikan tanah oleh petani.
b. Menurunnya debit mata air untuk pertanian serta belum optimalnya
pengelolaan dan pembangunan bendung dan saluran irigasi primer,
sekunder, tersier berakibat timbulnya hambatan irigasi pertanian .
c. Terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem secara umum yangmempengaruhi tingkat keseimbangan ekosistem pertanian terutama
terputusnya siklus rantai makanan dan jaring – jaring makanan yangberpotensi berkembangnya hama penyakit tanaman.
d. Masih rendahnya produktifitas, nilia tambah dan daya saing hasil
produk pertanian.
e. Belum berkembangnya sistem pertanian terpadu menuju agropolitan.
f.

Belum optimalnya peran RPH dan laboratorium Kesmavet

yang

didukung dengan sarana dan prasarana belum sesuai standar.
g. Terbatasnya SDM penyuluh pertanian dan pengamat hama.
h. Belum adanya PVD berbasis tanaman pangan dan hortikultura.
i.

Kurang memadainya sarana prasarana inseminasi buatan dan tenaga
teknis lapangan yang handal.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 133 -

4.

Urusan Kehutanan, menghadapi permasalahan :a. Belum efektifnya gerakan moral secara nasional untuk menjaga
kelestarian hutan

dan lahan guna mendukung keberlangsungan

pembangunan.
b. Belum optimalnya upaya melestarikan kawasan lindung dan kawasankawasan lainnya yang dalam kondisi kosong (tidak/belum ditanami)
serta

lahan-lahankosongdilingkungankantor,rumah

sakit,

lingkungan, sekolah dan pekarangan rumah.
c. Masih rendahnya kesadaran untuk gemar menanam dan memelihara
pohon.
d. Masihadanyalahan

kritis,

dan

belum

optimalnyatatakelolapengelolaan hutan berbasis agroforestry.
e. Belum berkembangnya kawasan wisata yang terpadu berbasis potensi
lokal dan agrowisata, danf.

Belum terwujud masterplan pembangunan kehutanan.

5. Urusan ESDM, menghadapi permasalahan :a. Belum tersedianya data base ESDM, danb. Belum optimalnya tata kelola pertambangan Golongan C.
c. Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan, dand. Belum optimalnya pengelolaan ESDM sebagai potensi daerah
6. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan:a.

Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurangberkembangnya kerjasama perdagangan internasional;b.

Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu,
desain dan merk dagang beberapa produk ekspor.

c.

Belum

optimalnya

pelaksanaan

perlindungan

konsumendan

pengawasan barang beredar;d.

Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangankhususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.

e.

Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk –produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten.

f.

Belum optimalnya fasilitasi dari pemerintah dalam rangka perbaikan
manajemen , pengembangan mutu dan desain serta pemasaran .

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 134 -

g.

Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL, dan

h.

Masih

kurangnya

ketersediaan

saranaprasarana

pasar

yang

representatif.
7. Urusan Industri, menghadapi permasalahan :a.

Belum berkembangnya PUD berbasis IKM.

b.

Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di bidang Industri Kecil,
Menengah.

c.

Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak
globalisasi .

d.

Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data
dan laporan perkembangan usahanya .

e.

Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk .

f.

Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan
pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

g.

Belum semua IKM mebel memiliki SVLK.

h.

Terbatasnya produk berorientasi ekspor, dani.

Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan
industri kecil selain itu masih minimnya investor.

8. Urusan Ketransmigrasian, menghadapi permasalahan :a.

Masih rendahnya kualitas ketrampilan/keahlian calon transmigran, danb.

Berkurangnya

minatmasyarakatdiKabupaten

Klatenuntuk

bertransmigrasi.

4.2 Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis menjadi hal penting yang akan berpengaruh di masa datang
terhadap perkembangan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2021. Sehingga
padabagianperumusan

isu-isu

strategis

berdasarkan

permasalahan-permasalahan pembangunan yang muncul diprioritaskan, akan menjadi agendautama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 135 -

Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia
internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia
dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya,
melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.
Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis,
adalah sebagai berikut.
1.

Lingkungan Internasional
a. Globalisasi Perdagangan dan Jasa
Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar
negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang
mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang
unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibatpada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga
kerja atau pengurangan pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan
MEA, dan ekspor produk mebel harus memiliki SVLK.
b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang
Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi
mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya
konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uanginternasional

dan

dalam

keterkaitan

denganperdaganganinternasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran.
Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan
mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi
besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akanditerima pemerintah kabupaten.
c. Degradasi Lingkungan
Pemanasan

globalberdampakpadaterjadinya

pencairanes/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat
lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan
kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis
pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada
pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 136 -

d. Komitmen Internasional
Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani(disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh
masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut
diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang
paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan
emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form ofDiscrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan
Pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman
bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.
2. Lingkungan Nasionala. Kemiskinan dan Pengangguran
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu
yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5
juta jiwa atau 7,5%.
b. Krisis Energi
Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber
dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan
energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akanberpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha.
Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi
kebutuhan energi masyarakat.
c. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini
adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di
semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang
profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan
masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi
dilakukansecaramenyeluruh

daritatanankelembagaan,manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi danlain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makinberkualitas.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 137 -

d. Bencana Alam
Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional
strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara
maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya
bencana alam berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi,
banjir, angin, kebakaran dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap
darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yangharus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.
e. Kemampuan Keuangan Negara
Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yangbesar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas
sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besarpula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian
keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari
Pemerintah

Pusat)

dengancara

meningkatkan

penggalianpendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM Nasional 20142018 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6%,
padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan
ekonomi di atas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat
terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha
yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah
didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus
diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada
dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

f. Stabilitas Keamanan dan Ketentraman
Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya
kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan,
persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang
untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan.
g. Hambatan Perdagangan antar Daerah
Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan
perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana
pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 138 -

kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah
maupun ekspor.
h. Keadilan dan Kesetaraan Gender
Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related
Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement(GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan
peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan
kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah
kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalammenduduki jabatan/posisi strategis tertentu.
i. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anakakan

haknyaberpartisipasi

agar
secaradapat

hidup,

optimaltumbuh,sesuaiberkembang

harkatkemanusiaan, serta terlindungi dari segala

dan

dan

martabatbentuk kekerasan,

perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk,
partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja
anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan
belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak.
j. Daya Saing Teknologi dan Industri
Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yangbersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memilikinilaiekonomisyang

rendah.

Penyebabnyaadalahkurangnya

kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi
maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalammenciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek
yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi.
Selain itu kebanggaan terhadap produk dalamnegeri kurang

tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang
adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk
luar negeri. Pencintaan terhadap produk

tradisional (batik, dll)

merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan,

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 139 -

khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan
ke luar negeri.

3. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah
Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang
memilikikesamaan

kasus

dan

masalah.

Isustrategisdalam

pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Jawa Tengah tahun 2003-2018 secara ringkas, adalah sebagai
berikut:a) Tingginya Jumlah Penduduk Miskin
Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa
selama 5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa
Tengah hanya berkurang 1,29%.
b) Tingginya Jumlah Penganggur
Jumlah penganggur

Jawa Tengahdalam

5 (lima) tahun telahmeningkat sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah
angkatan kerja dan terjadinya PHK.
c) Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non PertanianAlihfungsilahanpertanian

2%

per

tahun

berdampakpada

berkurangnya luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini
sejalan dengan kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor
primer ke sekunder dan tersier.
d) Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar
Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh
keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.
e) Rendahnya Realisasi Penanaman Modalf) Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
Koperasi terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor UMKM adalah basis
perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah, namun beberapa
di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan
kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk
kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.
g) Belum

Optimalnya

Penyelenggaraan

Tata

Kepemerintahanyang

Amanah (Good Governance).
h) Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh
negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 140 -

usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang
mampu mendukung terwujudnya Good Governance.
i) Bencana Alamj) Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko
Bencana (RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat
diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana).
k) Masalah Penegakan Hukuml) Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten
Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar,mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa
mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pemilihan
isu strategis di Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:(i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten; (ii)besarnyadampakyang

ditimbulkan

terhadap

publik;(iii)

tingkatkemungkinan/ kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yangbesar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki
daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji
politik yang harus diwujudkan.
Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis yangmenjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk
periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan Untuk Semua dan Peningkatan Moralitas
Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi
pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan
kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan
emosional dan
kepedulian

spiritual gunasosial.

Penunjangkedamaian
sisi

yang

hidup,
pertamasolidaritas danadalahadanyakesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang
memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatanyang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya
maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisanmasyarakat. Menuju pendidikan Wajib belajar 12 tahun di Kabupeten

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 141 -

Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan
gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatianpemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat,kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia
usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.
Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karaktek manusia
yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah
perilaku yang salah.
2. Pelayanan Kesehatan
Percepatan SDG”s dan pencapain target indikator kinerja SPM
Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi
masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya,angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan
keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehatlainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.
Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan
pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara.
Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan
kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya padapemerintah,

tetapiseluruhkomponenmasyarakat/swasta

sesuaidengan kemampuannya.
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan
dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan,

pendayagunaan

aparatur,pelaporandanpertanggungjawaban) dengan pengertian:-Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan
kebutuhandankemampuan,terukur,

efektif

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.
-

Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk
secararamping

namun

mampu

mencakup

keseluruhan

urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas,

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 142 -

tidaktumpang

tindihdan

memungkinkan

kemudahanaksespemerintahandanpelayanan terhadap publik.
-

Penangananberbagaipermasalahan

pembangunan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan
aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun
kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan
agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan
dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan
umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur
dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar
ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan
instabilitas yang terjadi.
-

Kelemahan

SKPD

dalam

pelaporandanpertanggungjawaban

biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan
model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya datayang lengkap dan akurat hingga kearsipan
pembuktian

harus

ditingkatkan.

Sistemsebagai dokumen

manualharus

segeradirubah dengan sistem komputer, sehingga lebih efisien, cepat dan
mudah dalam operasionalnya.

4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah
Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan
mengurangi

ketergantunganpendapatan

daerahpajak/retribusi,

daridiupayakan

penggalianpemerintah
melaluipotensi

pusat.

Peningkatan

intensifikasi

pemungutan

pendapatandanperwujudanrealisasi investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha danmasyarakat.
5. Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi
masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yangmasih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat
inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya
penurunan terus menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga
menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 143 -

dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk
jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Penduduk
miskin di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2015) sebanyak
175.480 jiwa (13,46%). Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjanganantar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatikan semua pihak.
Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain
disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencanaalam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yangtidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja
mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahanadalah terciptanya pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing
produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta
peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas
harus menjadi perhatian.

6. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan
Bencana Alam
Menurunnya

tingkatkesuburan

tanah

dan

kerusakan

lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C,
dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan
manfaatsumberdaya

alamadalahsebagaiakibatkurangnya

pengendalian para pemangku-kepentingan (pemerintah, masyarakat
maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang.
Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni,
lingkungan

pemukimankumuhutamanyapadakawasanpadat,

penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu
makin diperhatikan.
Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi
kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam danbencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan
dukungan sarana-prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya
pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan
daya dukung dan daya tampung, mendesak hal yang mendesak untuk
dilakukan.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 144 -

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan
Isue adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak
akhir-akhir

inimenyebabkan

perlunyaperlindungan

anak

dan

perempuan, apalagi untuk mewujudkan Kabupaten Klaten LAYAK ANAK
menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dilatar-belakangi masihkurangnya

keterlibatan

perempuan

dalam

prosespengambilan

keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan
yang berpihak pada perempuan dan anak,lemahnya kelembagaaan

pengarusutamaan gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan
perlindungan anak belum memadai.
9. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan
adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga
pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni
kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.
Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus
dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Daerahdalam

rangkamenyikapi

tuntutan tersebut.
Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yangmenyangkut

sarana-prasarana,keterbukaan

informasidanmekanisme/prosedur,lain-lain.

Kemudahan

SDM,
perizinan,transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang
kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.
10. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubahseiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan
perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan daritanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten
Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka kebutuhan
untuk mempertahankan

posisi sawah

lestarimenjadimendesak.

Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di
wilayah Kabupaten Klaten.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 145 -