LAMPIRAN I:PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATENNOMOR:TANGGAL:2016
TENTANGPERATURAN DAERAH KABUPATENKLATEN NOMOR ... TAHUN
2016 TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021.
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun saat

Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 memasuki pentahapan lima
tahun ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.
RPJMD Kabupaten Klatenvisi, misi dan
pada

program

Rencana

KepalaTahun 2016-2021
DaerahPembangunan Jangkayangmemuatbeberapa

penjabaran

penyusunannya berpedoman

Panjang

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

merupakan
Daerah(RPJPD),

Menengah Nasionalhal : (1) arah kebijakan keuangandan(RPJMN),

daerah;strategi pembangunan daerah, rencana kerja dalam kerangka regulasi

(2)
dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun pentahapan yang telah dilalui,dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.1

Tahapan RPJMD
Persiapan
Penyusunan
RPJMD

Rancangan
Awal
RPJMD

Pengolahandata daninformasi

Hasil
evaluasi
capaian
RPJMDPenelaahan
RPJPD
Kab/Kota
VISI, MISI
dan Program
KDH

Penelaahan
RTRW prov.
Dan RTRW
KAB/KOTA.
lainnyaAnalisis
Gambaranumum kondisi
daerah (20112015)
Analisis
pengelolaan
keuangandaerah serta
kerangkapendanaan(2011-2015)

Perumusan
Penjelasanvisi dan misi

Penelaahan
RPJMN, RPJMD
Provinsi dan kab/kota
lainnyaAnalisis isu-isu
strategis

Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
DaerahPerumusan
Tujuan dan
SasaranPenyusunan
Rancangan
Renstra
SKPD

Perumusan Strategi
dan arah kebijakan

Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah

Rancangan
RPJMD

Perumusan
Indikasi rencana
programprioritas yang disertai
kebutuhan pendanaanMusrenbang
RPJMD

Penetapan Indikator
Kinerja Daerah

Rancangan
Akhir RPJMD

Pembahasan dgn SKPD
Kab/Kota
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Pembahasan dengan
DPRD utk memperoleh
masukan dan saran
Penyelarasan program
prioritas dan kebutuhan
pendanaan

Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD dengan
GUBERNUR

Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD

Gambar 1.1 Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-1-

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 ditempuh dengan memperhatikan 5(lima)

aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i) teknokratik, (ii) top-down, (iii)bottom-up, (iv) partisipatif, dan (v) politis. Secara singkat 5 (lima) aspek pendekatan
perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai
kerangka logis pengambilan keputusan.
b. Pendekatan atas-bawah(top─down) dan bawah-atas (bottom─up) dilaksanakan

melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan
oleh daerah dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta inventarisasi
masukan dari Renstra─SKPD yang harus diakomodir dalam RPJMD.
c.

Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan
oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan
bersama dengan DPRD.

d. Pendekatan partisipatifkarenadalam proses penyusunan perencanaan

didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan(stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Konsultasi
Publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rancangan Akhir
DaerahKabupaten

KlatenTahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2016-2021

didasarkan

padaperaturanperundangan, sebagai berikut :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-2-

5. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun

2004

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

tentang

SistemPerencanaan

Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
9. Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang(Lembaran Negara

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-3-

RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;16.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

Keuangan Daerah (Lembaran Negara

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
18. Peraturan

Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan

Pemerintah

Nomor

15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-4-

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor... );28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah

Kabupaten

KlatenNomor

11 Tahun 2011

Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 66).

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020
dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional maupun daerah,sebagaiberikut :
1.3.1 RPJM Nasional
RPJM Nasional Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandasan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan visi:“Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong” dengan agenda misinya sebagai berikut :1. Mewujudkan keamanan

nasionalyang

mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan ;2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan,dandemokratis

berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-dirisebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
5. Mewujukan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-5-1.3.2

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah
RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014,
dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah untuk Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Boten Korupsi,
Boten Ngapusi”

dengan agenda misi, sebagai berikut:

1. Membangun

Jawa

Tengahberbasis

Trisakti

Bung

Karno,

Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, danberkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakatyangberkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan provinsi Jawa

Tengah yang bersih, jujur dan transparan: mboten korupsi,
mboten ngapusi;
4. Memperkuat

kelembagaansosialmasyarakat

untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat

partisipasi

masyarakat

dalam pengambilan

Keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak;
6. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publikuntuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan.
1.3.3

RTRW Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029,
denganmemperhatikan

pendekatan

sistempengembangandi Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem(regionalisasi)

denganmempertimbangkan

wilayahperwilayahan

perpaduan

dari

aspek

homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut
adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang,
Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Kabupaten
Klatentermasuk

satu

diantara

bagiandari

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-6-

perwilayahan

Subosukowonosraten,

dengancakupanwilayah,potensidanarah

pengembangan sebagai berikut.
1. Bersama Boyolali, dan Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
2. Sebagai pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Daerah
Istimewa Yogyakarta, dikembangkan menjadi pola kerjasama Kesukosari(Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul).
3. Sektor unggulan
industridanwilayahpertanian.

Subosukawonosraten
SedangkanadalahPariwisata,potensi regional yang dimiliki

adalah: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, danpeternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, batik, lurik, jamu, dankerajinan; (3) tersier berupa industri cor logam, keramik, ikan olahan,klaster lereng Merapi dan pariwisata ziarah.

1.3.4

RPJP Daerah Kabupaten Klaten
RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 7 Tahun 2009

memuat visi,

misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), disusun dengan
mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa
Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tata
Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten

dipakaisebagaiarahdanpedomandalam

penyusunan

Dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
pasangan Kepala Daerah.
Prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Tahap Lima
Tahun Ketiga (2015-2020) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:
1.

Mewujudkan

kualitas Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

dalam

mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya.
2.

Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan
dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

3.

Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik
(good governance), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung
oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

-7-

4.

Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yangmenunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan
pertumbuhan ekonomi daerah.

5.

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.

6.

Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidupyang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi
(BERSINAR).

1.3.5 RTRW Kabupaten Klaten
Rencana

Tata

Ruang

Wilayah(RTRW)

Kabupaten

Klatentelah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Beberapa
substansi yangtermuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 di antaranya adalah Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang
untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang
untuk keperluan mitigasi bencana alam. Dalam pemanfaatan ruang di
Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 5 (lima) permasalahan
mendasar di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Permasalahan kebutuhan
Perlindungan

Lahan

PanganBerkelanjutan(PLPK);(ii)

Permasalahan

Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; (iv) Permasalahan
Bencana Alam: dan (v) Kemiskinan.
Selain permasalahan mendasar tersebut,

juga masih terdapat

beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu:
1.

Perkembangan

Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat

progresif, berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah
Kabupaten Klaten sebagai penyangga kebutuhan permukiman.
2.

Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian(setiap tahun sekitar 39 ha), sehingga secara perlahan mengganggu
eksistensi Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa Tengah.

3.

Terjadinya kegiatan penambangan bahan galian golongan C (pasir danbatu) di kawasan atas (Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko) yangmerupakankawasanresapanair,mengakibatkan

kerusakan

lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan menurunnya potensi
sumber daya air tanah yang merupakan kebutuhan pokok untuk air
minum dan pengairan pertanian sawah.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

-8-

4.

Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di mana kawasan/jalur
tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagianutara dan selatan kurang berkembang.

5.

Kepadatan lalu lintas sepanjang jalan raya Solo-Yogyakarta sangat
tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas.

6.

Adanyakawasan yang rawan terjadinya bencana alam, yaitu gempabumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta
kekeringan.
7.

Terjadinya perubahan peraturan perundangan serta kebijakan yangterkaitdenganpenataanruang,

halini

berpengaruhterhadap

penyelenggaraan penataan ruang.
1.3.6 RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
mengacu dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten

disusun dengan

Tahun 2005-2025,

RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu,
RPJM Daerah Kabupaten Klaten

disusun berbasis Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
RPJM Daerah Kabupaten Klaten dipakai sebagai arah dan pedomandalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala
Daerah.
KepalaDaerahdan

Wakil

KepalaDaerahberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Terpilih

ditetapkan

Republik Indonesia Nomor

131.33-502 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa
Tengah atas nama

Hajjah Sri Hartini, SE sebagai Bupati Klaten, dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 132.33-503

Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa
Tengah atas nama Hajjah Sri Mulyani sebagai wakil Bupati. Adapun Visi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten selama kurun
waktu 2016-2021 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG
MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

denganpenjelasan sebagai

berikut :1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan menguruspemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021-9-

berdasarkan

aspirasimasyarakat

dalam

sistemNegaraKesatuan

Republik Indonesia.
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik
kebutuhanlahiriahyang

meliputi:

sandang,pangan,papan,

dankesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman,
tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai
ukuran tercapainya kondisi maju adalah meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka
kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri,
tanpa

harus

meninggalkan

kerjasamadengan

para

pihak

untuk

melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalahadanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai,ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dankemampuanpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat
Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak
tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.
Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan
mengenai

apa-apa

mewujudkan

visi.

yang

diyakini

Sedangkan

dapat

Misi

dilakukan

dalam

rangkaPembangunan

Daerahuntuk

mengimplementasikan Visi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan

sumberdaya

manusiayang

cerdas,

sehat

dan

berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebihproduktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi
kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkankapasitas

infrastruktur

publikdan

kebutuhan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 10 -

penyediaan

5. Meningkatkankapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya

alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan
anak; dan
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

1.3.7 RENSTRA – SKPD
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5tahunan) SKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kemudianketerkaitan

RKPD

dengandokumenpenjabaran

lebihlanjutdari

lainnya,

RPJMD

juga

disamping

merupakan

mengakomodasi

danmensinergikan dengan dokumen Renstra SKPD serta Renja SKPD. Adapun
sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikanpada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Keterkaitan Dokumen Perencanaan
RTRW
Nasional

RPJP
Nasional

RTRW
Provinsi

RPJP
Provinsi

RTRW
Kab/Kota

RPJP
Kab/Kota

RPJMD
Provinsi

RKP

RKPD
Provinsi

RPJMD
Kab/Kota

RKPD
Kab/Kota

Renstra
SKPD

Renja SKPD

KUA-PPAS

R - APBD

Penganggaran

Pedoman

RPJM
Nasional

Acuan
Diperhatikan

APBD
RKA SKPD

Sumber : Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8 /2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
DaerahGambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 11 -

Dari Gambar 1.1 di atas jelaslah bahwa penyusunan dokumen RPJM
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, diharapkan akan mempertinggi
kualitas pelaksanaan / implementasi atas dokumen-dokumen perencanaan(RKPD dan RENJA-SKPD) maupun dokumen anggaran (RKA-SKPD, RAPBD
dan DPA-SKPD). Disamping itu, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJP
Daerah untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasanpenyelenggaraan

pemerintah daerah.
Disamping itu untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah
Kabupaten

KlatenTahun

2016-2021

denganmemperhatikan

juga,

diantaranya : 1). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 2). Rencana Aksi Daerah Pendidikan
Untuk Semua (RAD-PUS) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 3). Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
4). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten
Klaten Tahun 2015-2020, 5). Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 6).
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten

KlatenTahun 2015-2020, 7). Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015–2020, 8). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan,dan

9). Master-plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2015-

2020, dll.
1.4. Sistematika

Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum
hubungan antar dokumen RPJMD dengan
pembangunan

penyusunan,

dokumendaerah lainnya, sistematika

rencanapenulisanserta

maksud dan tujuan.
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah
Klaten yang selaras dan mendukung

isu

strategis,

Kabupaten
permasalahan

pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan arah kebijakan
daerah yang mencakup aspek: geografi dan demografi,
masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 12 -

kesejahteraan

BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKAPENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangansepertikinerjakebijakan

pengelolaan

penggunaan

pelaksanaan

dan

masa

neracalalu
daerah;keuangan masa lalu seperti proporsi

anggaranpendanaan yang

APBD

di

dan analisis

mencakupanalisis

pembiayaan;

kerangka

pengeluaran periodik wajib dan

mengikat serta prioritas utama, proyeksidanpenghitungan

kerangka pendanaan.
BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab

ini

menguraikan

daerahyangtentangterkaitpermasalahan

denganpenyelenggaraan

pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis
dunia internasional, nasional

pembangunan

maupunurusanyang berasal dariregional,yang dapat

memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.
BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab

ini

menguraikan

menengahdaerah

visi

dan

misi

Tahun 2016–2021

pembangunan jangka
yang merupakan

visi

dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan
keterkaitan

tujuan,sasarandanpenetapan

indikator

kinerjadaerah.
BAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan
tujuandanstrategi yang dipilihsasaran serta

arah

dalam

mencapaikebijakan

dari setiap

strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab inimenguraikan hubungan antara

kebijakan

umum

yang

berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengantargetcapaianindikator kinerja,

penyusunan

program pembangunan

berdasarkan

strategiyang menjadi

jangka menengah

dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 13 -

acuan
daerahBAB VIII

INDIKASIRENCANA

PROGRAMPRIORITASYANGDISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan
urusanrencana pelaksanaan misi dikaitkan dengan

pemerintah

program, serta

disajikan

kinerja program

pada

denganpencapaian

denganSKPD

pulapencapaian

akhir periode
indikator

penanggung jawab
targetindikator

perencanaan dibandingkan

kinerja

pada

awal

periodeperencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.
BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran
pencapaianvisi

dan misi

kepaladaerahkeberhasilan
dan wakil kepaladaerah pada akhir periode masa jabatan,

dengan menggambarkan

akumulasi pencapaian

programdaerahindikator outcome

atau indikator capaian yang bersifat

kondisikinerjayang diinginkan padapembangunan

mandiriakhirsehingga

periode RPJMD

dapat dicapai.
BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANBab

ini menguraikan RPJMD sebagai

pedomanpenyusunan

Renstra-SKPD dan RKPD, serta mengatur masa transisi padapertama di bawah kepemimpinan
daerah periode berikutnya,
visi, misi, dan arah

kepalatahun

daerah dan wakil kepala

dan langkah-langkah pelaksanaan darikebijakan pembangunan yang telah disusun

dalam dokumen RPJMD.
BAB XIPENUTUPBab ini menguraikan dengan singkat fungsi, dan

peran

dokumen

RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan
1.5.1 Maksud
Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
a. Memberikan arah

pembangunan

jangka menengah Kabupaten Klatenpada periode 2016─2021;

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 14 -

b. Menjadi pedomandalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten yangselanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);
c. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
d. Sebagai

tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;e. Sebagai pedoman seluruhpemangku kepentingan dalam melaksanakan

pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten; danf.

Sebagai

instrumenpelaksanaan

fungsipengawasan

DPRD

dalam

mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan
aspirasi masyarakat

sesuaidenganprioritas dansasaranprogrampembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
1.5.2 Tujuan
Tujuandari penyusunan Rancangan Akhir

RPJM Daerah

Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
a. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda pembangunan daerah selama 5(lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran,
dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan;c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas,
koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan tindak;d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, danekonomidalam

pembangunan yang berkelanjutan;
e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan daerah
sekitar dan pemerintah pusat; dan
f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilandan berkelanjutan.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021- 15 -