PEDOMAN UJI TUNTAS OECDUNTUK PERILAKU BISNISYANG BERTANGGUNG JAWABPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
1

PEDOMAN UJI TUNTAS OECDUNTUK PERILAKU BISNISYANG BERTANGGUNG JAWABPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
3

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
Naskah asli diterbitkan oleh OECD dalam bahasa Inggris dengan judul: OECD Due Diligence Guidance for
Responsible Business Conduct © OECD 2018, https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-forresponsible-business-conduct.htm.
Terjemahan ini tidak dibuat oleh OECD dan tidak boleh dianggap sebagai terjemahan resmi OECD. Kualitas dariterjemahan dan koherensinya dengan teks bahasa asli dari karya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penulis atau penulis terjemahan. Jika ada perbedaan antara karya asli dan terjemahan, hanya teks karya aslidianggap sah.
© 2021 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk terjemahan ini

Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Rully Sandra
EditorChloryne Dewi
Andi Muttaqien
Desain & Layout
Dwi Pengkik
Cetakan I: Desember, 2021
ISBN: 978-623-6001-03-5
Penerbit
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
e-mail: office@elsam.or.id website: www.elsam.or.id

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
4

PEDOMAN UJI TUNTAS OECDUNTUK PERILAKU BISNISYANG BERTANGGUNG JAWABPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
5

Dokumen ini dan semua peta yang ada di dalamnya tidak memiliki prasangka terhadap status atau kedaulatan atas suatu
wilayah, atas penetapan perbatasan internasional dan penamaan atas suatu wilayah, kota atau daerah.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
6

KATA PENGANTAR
Tujuan dari Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (Pedoman)adalah untuk memberikan dukungan praktis bagi perusahaan mengenai implementasi Pedoman
OECD untuk Perusahaan Multinasional dengan menyediakan penjelasan dengan bahasa yangsederhana tentang rekomendasi-rekomendasi uji tuntas OECD dan ketentuan-ketentuan lain yangterkait. Pengimplementasian rekomendasi ini dapat membantu perusahaan untuk menghindari
dan mengurangi dampak-dampak merugikan terkait pekerja, hak asasi manusia (HAM),
lingkungan hidup, penyuapan, konsumen dan tata kelola korporasi yang mungkin berhubungan
dengan operasi, rantai pasokan dan mitra bisnis lain. Lampiran Pedoman ini mencakup penjelasan
tambahan, kiat-kiat dan contoh dengan ilustrasi tentang uji tuntas.
Pedoman ini juga berupaya memajukan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan
pemangku kepentingan lain tentang uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM serta Deklarasi Tripartit ILO tentang PrinsipPrinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial juga mengandung rekomendasi mengenai
uji tuntas, dimana Pedoman ini dapat membantu perusahaan untuk mengimplementasikannya.
Pedoman ini merupakan tanggapan atas Deklarasi Pemimpin Negara-Negara G7 yang diadopsi
pada tanggal 7-8 Juni 2015 di Schloss Elmau, yang mengakui pentingnya membangun
pemahaman bersama tentang uji tuntas, terutama untuk usaha kecil dan menengah, serta
mendorong perusahaan yang beroperasi atau berkantor pusat di negara-negara G7 untuk
mengimplementasikan uji tuntas di rantai pasokannya. Dalam Deklarasi yang diadopsi padatanggal 8 Juli 2017 di Hamburg, para pemimpin G20 berkomitmen untuk menjaga implementasi
standar-standar ketenagakerjaan, sosial dan lingkungan hidup yang selaras dengan kerangka kerja
yang diakui secara internasional demi tercapainya rantai pasokan yang berkelanjutan dan inklusif,
serta menggarisbawahi tanggung jawab bisnis untuk melaksanakan uji tuntas dalam hal ini.
Pengembangan Pedoman ini dilakukan di bawah pengawasan Kelompok Kerja OECD untuk
Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (OECD Working Party on Responsible Business Conduct/WPRBC) dan melibatkan proses multi pemangku kepentingan dari negara-negara OECD dan
non-OECD serta perwakilan dari pelaku bisnis, serikat pekerja dan masyarakat sipil. Rancangan
pertama diajukan pada bulan Mei 2016 kepada WPRBC dan pemangku kepentingan kelembagaan
OECD untuk memperoleh masukan. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 dilakukan konsultasi
publik atas rancangan Pedoman yang telah direvisi. Pada bulan Juni 2017 kelompok penasihat
multi pemangku kepentingan dibentuk untuk mendukung WPRBC dengan mengintegrasikan
masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dan menyelesaikan Pedoman ini. Proses ini
berkolaborasi penuh dengan Kantor HAM PBB.
Pedoman ini disetujui oleh Kelompok Kerja OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
7

KATA PENGANTAR

Jawab pada tanggal 6 Maret 2018 dan oleh Komite Investasi OECD pada tanggal 3 April 2018.
Rekomendasi OECD tentang Pedoman ini diadopsi oleh Dewan Menteri pada tanggal 30 Mei 2018.
OECD juga telah mengembangkan pedoman untuk membantu perusahaan melaksanakan uji
tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab untuk sektor dan rantai pasokan yangspesifik, yaitu: mineral; pertanian; garmen dan alas kaki; ekstraktif; dan keuangan.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
8

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
EIAEnvironmental Impact Assessment / Analisa Dampak Lingkungan

EPZ

Export Processing Zone / Kawasan Berikat

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment/Analisa Dampak Lingkungandan Sosial

HRIA

Human Rights Impact Assessment / Analisa Dampak HAM

KYC

Know Your Counterparty / Kenali Rekanan Anda

MNE

Multinationals Enterprise / Perusahaan Multinasional (PMN)NHRI

National Human Rights Institution / Lembaga HAM Nasional

NCP

National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinationals 		
Enterprises /Narahubung Nasional untuk Pedoman OECD bagi Perusahaan
Multinasional

OLGM

Operational-level Grievance Mechanism / Mekanisme Pengaduan Tingkat
Operasioanl

PBBJ (RBC) Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab/ Responsible Business Conduct /Permasalahan PBBJ HAM, termasuk pekerja dan hubungan industrial,
lingkungan hidup, suap dan korupsi, pengungkapan, dan kepentingan
konsumen
UKM (SME) Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium-size Enterprise)
WPRBC

Kelompok Kerja OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
9

DAFTAR ISIPENDAHULUAN		
14
I.

II.

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKUBISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB 		 20Dampak yang merugikan dan risiko		 21Mengapa uji tuntas dilaksanakan?		 22Karakteristik uji tuntas – hal-hal yang mendasar		 22PROSES UJI TUNTAS 		 281.

Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
dalam kebijakan dan sistem manajemen 		 30Mengidentifikasi dan menilai dampak nyata dan potensial yang merugikan
terkait dengan operasi, produk ataupun jasa perusahaan 		 33Menghentikan, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan		 38Melacak implementasi dan hasil 		 42Mengomunikasikan penanganan dampak 		 43Menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi ketika diperlukan		 44

2.
3.
4.
5.
6.

LAMPIRAN: Pertanyaan sehubungan dengan gambaran umum tentang
uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab 		 47P1.

Apa saja contoh dampak yang merugikan dalam bidang-bidang
yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN ?		 48P2. Bagaimana perusahaan dapat memasukkan perihal gender ke dalam uji tuntas?		 51P3. Bagaimana perusahaan membuat keputusan untuk menentukan prioritas?		 52P4. Pada tahap mana penentuan prioritas menjadi relevan di dalam proses uji tuntas? 55
P5. Apa perbedaan antara penentuan prioritas untuk risiko HAM dengan
dampak merugikan lain?		 56P6. Bagaimana mengatasi permasalahan sumber daya?		 56P7. Bagaimana menyesuaikan uji tuntas dengan keadaan perusahaan?		 57P8. Siapa pemangku kepentingan perusahaan?		 58P9. Apa yang dimaksud “pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna”?		 60P10. Kapan pelibatan pemangku kepentingan penting untuk dilakukan
dalam konteks uji tuntas?		 61P11. Bagaimana pelibatan perusahaan dengan pemangku kepentingan
yang berpotensi rentan?		 62PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
10DAFTAR ISI

P12. Bagaimana perusahaan dapat saling berkolaborasi dalam melaksanakan uji tuntas?		 63P13. Apakah kolaborasi dapat berisiko menurut hukum persaingan usaha?		 65Pertanyaan terkait proses uji tuntas 		 67A.1. Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam kebijakan
dan sistem manajemen

68

P 14. Apa saja yang tercakup dalam kebijakan perilaku bisnisyang bertanggung jawab (PBBJ)?		 68P 15. Keahlian apa yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan PBBJ?		 68P 16. Tim atau unit bisnis apa yang relevan untuk dipertimbangkan ketika
mengembangkan dan menyelaraskan antara tujuan dankebijakan PBBJ perusahaan?		 69P 17. Apa perbedaan peran dewan direksi dan manajemen dalammemastikan PBBJ ditanamkan di perusahaan?		 72P 18. Bagaimana ekspektasi terhadap PBBJ dapat dibangun dalam hubungan bisnis?		 72A.2. Mengidentifikasi dan menilai dampak nyata dan potensial yangmerugikan terkait dengan operasi, produk atau jasa perusahaan 		 74P 19. Apa yang dimaksud dengan penentuan ruang lingkup dan seberapa
luas kegiatan penentuan ruang lingkup perusahaan?		 74P 20. Apa yang dimaksud dengan risiko berdasarkan sektor, produk,
lokasi geografis, dan tingkat perusahaan?		 76P 21. Apa contoh sumber informasi untuk penelitian studi kepustakaan(desk-based research)?		76
P 22. Bagaimana mengatasi kekurangan informasi ?		 78P 23. Bagaimana perusahaan dapat menilai risiko dampak yang merugikan
dari kegiatannya sendiri?		 79P 24. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas utama penilaian:
operasional atau mitra bisnis?		 80P 25. Bagaimana perusahaan dapat melaksanakan penilaian mitra bisnisyang diprioritaskan pada saat penentuan ruang lingkup?		 80P 26. Apa saja yang tercakup dalam penilaian mitra bisnis dan siapa
yang harus melakukan penilaian?		 81P 27. Kapan penilaian atas mitra bisnis dilakukan?		 82PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
11

DAFTAR ISI

P 28. Bagaimana cara perusahaan menilai mitra bisnis dengan pihak-pihakyang tidak memiliki hubungan kontraktual?		 82P 29. Apa yang dimaksud dengan dampak yang merugikan yang“diakibatkan”, “dikontribusikan” oleh perusahaan atau yang “secaralangsung berhubungan” dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis?		 85P 30. Mengapa cara perusahaan terlibat dalam dampak yang merugikan
menjadi hal yang penting?		 87P 31. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas tindakannya
ketika berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan
di seluruh kegiatan dan mitra bisnisnya?		 89A.3. Menghentikan, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan		 90P 32. Apa perbedaan antara mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan?		 90P 33. Bagaimana perusahaan seharusnya mencegah dan mengurangi potensi
atau dampak nyata yang merugikan yang diakibatkannya atau
dikontribusikan olehnya?		 90P. 34 Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi
dampak nyata atau potensial yang secara langsung berhubungan
dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis?		 93P 35. Bagaimana perusahaan memodifikasi operasi atau kegiatannya untuk
mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan terkait dengan
mitra bisnisnya?		 94P 36. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan pengaruhnya?		 94P 37. Bagaimana mengatasi kekurangan pengaruh ?		 95P 38. Bagaimana perusahaan dapat mendukung mitra bisnis untuk melakukan
pencegahan atau mengurangi dampak yang merugikan?		 96P 39. Bagaimana pendekatan perusahaan terhadap pemutusan mitra bisnis?		 97P 40. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi
dampak yang merugikan terkait dengan mitra bisnis yang tidak memiliki
hubungan kontraktual?		 98A.4. Melacak implementasi dan hasil 		 99P 41. Informasi apa yang dilacak dalam uji tuntas?		 99P 42 Bagaimana perusahaan dapat melacak implementasi dan hasil? 		 99P 43. Siapa yang terlibat dalam melacak implementasi dan hasil di dalam perusahaan?		100

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
12

DAFTAR ISI

P 44. Bagaimana perusahaan dapat menanggapi hasil pelacakannya?		101P 45. Bagaimana cara menentukan prioritas kegiatan pelacakan?		102A.5. Mengomunikasikan penanganan dampak		103P 46. Apa bentuk yang paling sesuai untuk berkomunikasi dengan publik
dan pemangku kepentingan yang terkena dampak?		103P 47. Bagaimana cara mengkomunikasikan informasi yang bersifat sensitif ?		103A.6. Menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi ketika diperlukan		106P 48. Apa hubungan antara remediasi dan uji tuntas?		106P 49. Apa yang dimaksud dengan “remediasi” dan “pemulihan”?		106P 50. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi bentuk pemulihan yang sesuai?		106P 51. Apa yang dimaksud dengan “mekanisme remediasi yang sah”?		107P 52. Apa yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan mekanisme remediasi
yang sah”?		109P 53. Situasi seperti apa yang sesuai untuk mengaktifkan berbagai proses remediasi?		109P 54. Apa perbedaan sistem peringatan dini dan proses untuk mengaktifkan remediasi?		110REKOMENDASI DEWAN OECD UNTUK PEDOMAN UJI TUNTAS OECDUNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB 		111REFERENSI 		114

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
13

PENDAHULUANDA S A R
Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab ini (Pedoman) didasarkan
pada Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (Pedoman OECD untuk PMN). Pedoman
OECD untuk PMN adalah rekomendasi yang tidak mengikat dari pemerintah kepada perusahaan
multinasional tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab (PBBJ). Pemerintah mengakui
dan mendorong kontribusi positif bisnis bagi kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial,
dan juga mengakui bahwa kegiatan bisnis dapat pula menghasilkan dampak yang merugikan
terkait pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyuapan, konsumen dan tata kelola perusahaan. Olehkarenanya Pedoman OECD untuk PMN merekomendasikan agar bisnis melaksanakan uji tuntas
berbasis risiko untuk menghindari dan mengatasi dampak merugikan terkait dengan operasi,
rantai pasokan dan hubungan bisnis lain.

TUJUAN
Pedoman ini membantu bisnis (perusahaan) untuk memahami dan mengimplementasikan uji
tuntas PBBJ seperti yang tercantum dalam Pedoman OECD untuk PMN (uji tuntas). Pedoman ini
juga berupaya memajukan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan pemangku
kepentingan lain tentang uji tuntas untuk PBBJ.
Pedoman OECD untuk PMN memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menyesuaikan
karakteristik, langkah dan proses uji tuntas sesuai dengan kondisi mereka. Perusahaan harus
menggunakan Pedoman ini sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan memperkuat
sistem dan proses uji tuntas mereka yang sudah disesuaikan, dan kemudian mencari sumber
tambahan untuk pembelajaran yang lebih mendalam sesuai kebutuhan.
Pedoman OECD untuk PMN memiliki mekanisme pemajuan dan penanganan pengaduan yangunik – yaitu National Contact Points (NCPs). Pedoman ini merupakan referensi bagi NCPs dalammemahami dan memajukan Pedoman OECD untuk PMN.  lihat Kotak 8 untuk informasi lebih
lanjut tentang NCPs

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
14

PENDAHULUANRUANG LINGKUPTABEL 1. RUANG LINGKUP PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PBBJ
Perusahaan Meliputi semua perusahaan multinasional (PMN) tanpa membedakan
bentuk kepemilikan, struktur, sektor, maupun skala operasi (termasuk
perusahaan multinasional, kecil dan menengah (UKM)) yang beroperasi
atau berada di negara-negara yang mematuhi Pedoman OECD.
 Seluruh entitas di dalam kelompok PMN – entitas pusat dan lokal,termasuk anak perusahaan.
 Perusahaan multinasional maupun lokal diharapkan memiliki perilaku
yang sama terkait penerapan Pedoman OECD untuk PMNTABEL 1. RUANG LINGKUP PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PBBJTopik yangtercakup dalam  HAM (OECD, 2011, Bab IV)
 Pekerjaan dan Hubungan Industrial (OECD, 2011, Bab V)
uji tuntas(permasalahan  Lingkungan hidup (OECD, 2011, Bab VI)
PBBJ)*
 Memerangi penyuapan, permintaan uang suap dan pemerasan (OECD,

2011, Bab VII)
 Kepentingan konsumen (OECD, 2011, Bab VIII) Pengungkapan (OECD, 2011, Bab III)
Mitra bisnisyang tercakup
dalam ujituntasMeliputi semua jenis mitra bisnis yang dimiliki perusahaan – pemasok,
pemegang waralaba, pemegang izin, usaha patungan, penanam modal,
klien, kontraktor, pelanggan, konsultan, penasihat keuangan, penasihat
hukum maupun penasihat bidang lain, dan entitas negara maupun nonnegara yang berhubungan dengan operasi bisnis, produk atau jasa.

* Tiga Bab dalam Pedoman OECD untuk PMN yang tidak tercakup dalam Pedoman ini: Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; Persaingan; dan Perpajakan.

TARGET PEMBACA
Pembaca utama yang dituju Pedoman ini adalah para praktisi yang ditugaskan untuk
mengimplementasikan uji tuntas di dalam perusahaan. Mengingat luasnya jangkauan
topik yang tercakup dalam Pedoman OECD untuk PMN dan sifat lintas fungsi dalam
implementasi uji tuntas di berbagai operasi dan mitra bisnis perusahaan, kemungkinan akan
ada sejumlah unit bisnis, fungsi, dan individu yang berbeda yang bertanggung jawab untuk

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
15

PENDAHULUAN

mengimplementasikan uji tuntas. Pedoman ini juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain,misalnya prakarsa seluruh sektor dan multi-pemangku kepentingan yang menjembatani
kolaborasi tentang kegiatan uji tuntas, dan untuk pekerja, serikat, perwakilan pekerja1 serta
organisasi masyarakat sipil.

STRUKTUR
Pedoman ini diawali dengan ringkasan singkat tentang setiap Bab yang ada di dalam Pedoman
OECD untuk PMN. Kemudian Pedoman ini menjelaskan gambaran umum tentang uji tuntas,
yang meliputi sejumlah konsep dan karakteristik utama, agar pembaca dapat dengan mudah
memahami pendekatan uji tuntas yang direkomendasikan dalam Pedoman OECD untuk PMN.
Bagian utama Pedoman ini menggambarkan proses uji tuntas dan langkah-langkah pendukung
secara bertahap, meskipun dalam praktiknya proses uji tuntas adalah proses yang berlangsung
terus-menerus, berulang, dan tidak selalu berurutan, karena beberapa langkah dapat dilaksanakan
secara bersamaan dan saling mengisi satu sama lain. “Langkah-Langkah Praktis” yang dicantumkan
di setiap langkah bertujuan untuk semakin memperjelas cara-cara untuk implementasi,
1. Pedoman ini menggunakan istilah perwakilan pekerja, serikat pekerja dan organisasi perwakilan
sesuai dengan pilihan masing-masing, sebagaimana dipahami oleh standar ketenagakerjaan
internasional: Konvensi ILO No. 87 (Kebebasan Berserikat), No. 98 (Hak untuk Berorganisasi dan
Perundingan Bersama) dan No. 135 (Perwakilan Pekerja). Penyesuaian sesuai kebutuhan, langkahlangkah pendukung dan proses uji tuntas. Langkah-langkah praktis tidak dimaksudkan untuk
menjadi daftar periksa untuk semua tindakan uji tuntas. Tidak semua langkah-langkah praktis
akan sesuai untuk setiap situasi. Sebaliknya, perusahaan mungkin saja menemukan tindakan atau
langkah implementasi tambahan yang sesuai dalam situasi tertentu.
Penjelasan tambahan, kiat-kiat dan contoh dengan ilustrasi tentang uji tuntas direferensikan dan
dihubungkan silang dalam Pedoman ini. Semua disajikan dalam bentuk “tanya - jawab” yangdihubungkan dengan bagian-bagian spesifik dari Pedoman ini.

1.

Pedoman ini menggunakan istilah perwakilan pekerja, serikat pekerja dan organisasi perwakilan sesuai dengan pilihan masingmasing, sebagaimana dipahami oleh standar ketenagakerjaan internasional: Konvensi ILO No. 87 (Kebebasan Berserikat), No. 98(Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama) dan No. 135 (Perwakilan Pekerja).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
16

PENDAHULUAN

HUBUNGAN DENGAN PROSES DAN INSTRUMEN LAIN
Pedoman OECD per sektor tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab
OECD telah mengembangkan pedoman uji tuntas yang spesifik untuk sektor mineral, rantai
pasokan pertanian, garmen dan alas kaki, serta tulisan-tulisan tentang praktik yang baik untuk
sektor ekstraktif dan keuangan (lihat OECD, 2016a; OECD, 2016b; OECD, 2016c; OECD, 2017a;
dan OECD, 2017b). Semua ini dikembangkan melalui kerja sama erat dengan pemerintah, bisnis,
serikat pekerja dan masyarakat sipil. Pendekatan-pendekatan yang dipaparkan dalam pedoman
untuk setiap sektor selaras dengan pendekatan dalam Pedoman ini, tetapi dengan rekomendasi
yang lebih rinci yang disesuaikan dengan masing-masing konteks atau sektor. Pedoman ini tidak
dimaksudkan untuk menggantikan atau memodifikasi, tetapi untuk melengkapi pedoman OECDyang spesifik sektor atau untuk tema tertentu tentang PBBJ. Jika ada pertanyaan, perusahaan
harus menggunakan pedoman yang paling spesifik dan sesuai untuk operasi, rantai pasokan atau
sektornya.

Instrumen OECD lain
Pedoman OECD untuk PMN menjadi acuan dalam berbagai instrumen OECD lain yangmenegaskan saling keterkaitan antara PBBJ dan bidang-bidang lain, termasuk diantaranya:
Prinsip-Prinsip G20/OECD tentang Tata Kelola Perusahaan; Pedoman tentang Tata Kelola Badan
Usaha Milik Pemerintah; Pendekatan Umum untuk Lembaga Kredit Ekspor Resmi dan Uji tuntas
Lingkungan Hidup dan Sosial; Kerangka Kebijakan untuk Investasi; Rekomendasi Dewan untuk
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan Rekomendasi Dewan untuk Memerangi Penyuapan
Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (lihat OECD, 2015a; OECD, 2015b; OECD,
2016d; OECD, 2015c; OECD, 2015d; dan OECD, 2009).

Proses dan instrumen multilateral lain
Terkait dengan persoalan HAM, termasuk HAM pekerja, Pedoman ini berupaya agar selaras
dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip
dan Hak-Hak Dasar dalam Bekerja, Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi ILO yangmenjadi acuan Pedoman OECD untuk PMN, dan Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip
terkait Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (lihat PBB, 2011; ILO, 1998; dan ILO, 2017).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
17

PENDAHULUAN

BAB-BAB DALAM PEDOMAN OECD
I. Konsep dan Prinsip

IV. HAM

VI. Lingkungan hidup

Bab pertama Pedoman
ini menjelaskan konsep
dan prinsip yangdihubungkan dengan
konteks dari semua rekomendasi
yang ada di bab-bab berikutnya.
Konsep dan prinsip ini adalah
tulang punggung Pedoman ini dan
menggarisbawahi semua gagasan
dasar di balik Pedoman ini (contoh:
mematuhi hukum setempat
merupakan kewajiban pertama
semua perusahaan).

Perusahaan dapat
berdampak padaseluruh spektrum HAMyang diakui secarainternasional. Oleh karena itu,
penting bagi perusahaan untuk
memenuhi tanggung jawabnya. Bab
baru dalam Pedoman ini bertumpu
pada dan selaras dengan Kerangka“Perlindungan, Penghormatan dan
Pemulihan” PBB dan Prinsip-Prinsip
Panduan PBB tentang Bisnis dan HAMyang mengoperasionalkan kerangka
PBB tersebut.

Bab tentang lingkungan
hidup memberikan
serangkaian rekomendasi
untuk perusahaan
multinasional untuk meningkatkankinerja terkait lingkungan hidup
dan membantu memaksimalkan
kontribusi mereka dalam
perlindungan lingkungan hidup
melalui perbaikan manajemen
internal dan perencanaan yanglebih baik. Bab ini secara luas
mencerminkan prinsip dan tujuan
dari Deklarasi Rio tentang Lingkungan
Hidup dan Pembangunan dan
Agenda 21.

II. Kebijakan Umum
Bab ini adalah bab
pertama yangmengandung sejumlah
rekomendasi spesifik
untuk perusahaan dalam bentuk
kebijakan umum yang menentukan
sikap dari atas dan membangun
kerangka prinsip-prinsip umum
untuk bab-bab berikutnya. Bab ini
menjelaskan ketentuan-ketentuan
penting seperti implementasi uji
tuntas, mengatasi dampak yangmerugikan, pelibatan pemangku
kepentingan, dan lain-lain.

III. Keterbukaan informasi
Informasi yang jelas
dan lengkap tentang
perusahaan merupakan
hal yang penting
bagi beragam pengguna. Bab ini
menghimbau perusahaan agartransparan dalam menjalankan
operasinya dan tanggap terhadap
permintaan publik atas informasi
yang semakin canggih.

V. Pekerjaan dan Hubungan
Industrial
ILO adalah badan
yang kompeten untuk
mengatur dan menangani
standar ketenagakerjaan
internasional dan untuk memajukan
hak-hak dasar dalam bekerja yang
diakui di dalam Deklarasi ILO 1998
tentang Prinsip-Prinsip dan HakHak Dasar dalam Bekerja. Fokus
pembahasan Bab ini adalah padaperan Pedoman dalam memajukan
kepatuhan perusahaan multinasional
terhadap standar ketenagakerjaan
internasional yang dikembangkan
oleh ILO.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
18

PENDAHULUANUNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL
VII. Memerangi penyuapan,
permintaan suap dan
pemerasan
Penyuapan dan korupsi
merusak lembagalembaga demokratis
dan tata kelola perusahaan.
Perusahaan memiliki peran penting
untuk memerangi praktik ini. OECD
memimpin upaya global untuk
menyetarakan kesempatan berusahabagi bisnis internasional dengan
upaya menghilangkan penyuapan.
Rekomendasi yang ada dalam
Pedoman ini didasarkan pada upayaupaya ekstensif yang sudah dilakukan
OECD di bidang ini.

VIII. Kepentingan Konsumen
Pedoman ini
menghimbau perusahaan
untuk menerapkan
praktik-praktik bisnis, pemasaran,
dan pengiklanan yang adil serta
memastikan mutu dan keterandalan
produk yang mereka sediakan. Bab
ini bertumpu pada upaya-upaya
yang dilakukan Komite OECD tentang
Kebijakan Konsumen dan Komite
tentang Pasar Uang, serta organisasi
internasional lain, termasuk Kamar
Dagang Internasional, Organisasi
Internasional untuk Standarisasi dan
PBB.

IX. Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Bab ini mengakui bahwa
MNEs adalah penghantartransfer teknologi lintas
batas. Bab ini bertujuan untuk
memajukan transfer teknologi ke
negara tuan rumah dan berkontribusi
pada kemampuan inovasi.

X. Persaingan usaha
Fokus bab ini adalahpada pentingnya bagi
MNEs melaksanakan
kegiatannya dengan cara-carayang konsisten dengan peraturan
perundang-undangan tentang
persaingan usaha yang berlaku,
dengan mempertimbangkan hukum
persaingan usaha yang berlaku di
semua wilayah hukum yang mana
kegiatan perusahaan mungkindianggap memiliki anti persaingan.
Perusahaan harus menahan diridari kesepakatan bisnis yang anti
persaingan, karena hal tersebut dapat
mengurangi efisiensi operasi di pasar
domestik dan internasional.

XI. Perpajakan
Pedoman ini adalah
instrumen internasional
tentang tanggung jawab
korporasi pertama yang membahastentang perpajakan. Pedoman ini
juga berkontribusi dan bertumpu
pada sejumlah upaya perpajakan,terutama Konvensi OECD tentang
Model Pajak dan Konvensi PBB
tentang Model Perjanjian Perpajakan
Ganda antara Negara Maju dan
Negara Berkembang. Bab yangpenting ini membahas tentang
sejumlah rekomendasi perpajakanyang fundamental.
PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
19

I.

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTASUNTUK PERILAKU BISNIS YANG
BERTANGGUNG JAWABPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
20

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pedoman OECD untuk PMN mengakui dan mendorong kontribusi positif yang diberikan bisnis
terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, tetapi di saat yang sama juga menyadari
bahwa kegiatan bisnis dapat mengakibatkan dampak yang merugikan sehubungan dengan tatakelola korporasi, pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyuapan, dan konsumen. Uji tuntas adalahproses yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi
dan bertanggung jawab atas cara mereka mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial
dalam operasi, rantai pasokan dan hubungan bisnis lainnya, sesuai dengan rekomendasi yang ada
dalam Pedoman OECD untuk PMN. Uji tuntas yang efektif harus didukung dengan upaya untuk
menanamkan PBBJ ke dalam kebijakan dan sistem manajemen, serta bertujuan agar perusahaan
dapat melakukan remediasi atas dampak merugikan yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh
perusahaan.  lihat Gambar 1

DAMPAK YANG MERUGIKAN DAN RISIKO
Uji tuntas mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial (risiko) terkait topik-topik yangdibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN: HAM, termasuk pekerja dan hubungan industrial,
lingkungan hidup, penyuapan dan korupsi, keterbukaan informasi, dan kepentingan konsumen(permasalahan PBBJ). Bab-bab yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN mengatur ketentuanketentuan rinci tentang jenis perilaku yang direkomendasikan untuk setiap permasalahan PBBJ.
Kemungkinan terjadinya dampak merugikan akan meningkat ketika perilaku perusahaan atau
keadaan yang berhubungan dengan rantai pasokan atau mitra bisnisnya tidak sejalan dengan
rekomendasi yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN. Risiko terjadinya dampak yangmerugikan dapat muncul ketika ada perilaku yang berpotensi tidak sejalan dengan rekomendasi
yang ada di Pedoman OECD untuk PMN karena melibatkan dampak yang mungkin terjadi di masa
depan. ▶ lihat Lampiran P1
KOTAK 1. MEMAHAMI RISIKO MENURUT Pedoman OECD untuk PMN
Banyak perusahaan memahami istilah “risiko” secara umum sebagai risiko terhadap perusahaan– risiko keuangan, risiko pasar, risiko operasional, risika reputasi, dan lain-lain. Perusahaan
mengkhawatirkan tentang kedudukan mereka di pasar dibandingkan dengan saingan mereka,
citra dan keberadaan jangka panjang mereka, sehingga ketika mereka melihat risiko, biasanya
risiko terhadap diri mereka. Akan tetapi, Pedoman ini mengacu pada kemungkinan terjadinya
dampak yang merugikan terhadap orang, lingkungan hidup dan masyarakat yang disebabkan
oleh perusahaan, dikontribusikan oleh, atau terkait langsung dengan perusahaan. Dengan katalain, pendekatan terhadap risikonya melihat ke luar.
Perusahaan dapat mengidentifikasi risiko mengenai permasalahan PBBJ dengan melihat perbedaan
antara apa yang direkomendasikan di dalam Pedoman OECD untuk PMN dengan kondisi yangberhubungan dengan operasi, rantai pasokan atau mitra bisnis di sisi lain. ▶ lihat Lampiran P1

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
21

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWABMENGAPA UJI TUNTAS DILAKSANAKAN?
Beberapa kegiatan bisnis, produk atau jasa memiliki risiko yang melekat karena dapat
mengakibatkan atau berkontribusi atau dikaitkan langsung dengan dampak yang merugikan
dari permasalahan PBBJ. Dalam konteks lain, kegiatan bisnis mungkin tidak memiliki risikoyang melekat, tetapi kondisinya mungkin dapat menyebabkan lahirnya risiko dampak yangmerugikan (contoh: terkait dengan persoalan negara hukum, tidak adanya standar penegakan,
perilaku mitra bisnis). Uji tuntas membantu mengantisipasi dan mencegah atau mengurangi
dampak tersebut. Di beberapa kasus, uji tuntas digunakan sebagai langkah terakhir untuk
membantu perusahaan memutuskan apakah akan menghentikan operasi atau hubungan
dengan mitra bisnis dengan alasan risiko dampak yang merugikan terlalu tinggi atau upaya
pengurangan dampak tidak berhasil dilakukan.
Sebaliknya, pencegahan dan pengurangan dampak yang merugikan secara efektif dapat
membantu perusahaan memaksimalkan kontribusi positif untuk masyarakat, meningkatkan
hubungan dengan para pemangku kepentingan dan melindungi reputasi. Uji tuntas
dapat membantu perusahaan menciptakan nilai lebih, termasuk dengan mengidentifikasi
peluang untuk mengurangi biaya; memperbaiki pemahaman tentang pasar dan sumber
pasokan strategis; memperkuat manajemen bisnis dan risiko operasional yang spesifik untuk
perusahaan; mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang berhubungan dengan halhal yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN; dan mengurangi paparan terhadap risikosistemik. Perusahaan juga dapat melaksanakan uji tuntas untuk membantu memenuhi
persyaratan hukum yang secara spesifik berhubungan dengan permasalahan PBBJ, misalnya
tenaga kerja lokal, lingkungan hidup, tata kelola perusahaan, hukum pidana atau aturan tentang
anti penyuapan.

KARAKTERISTIK UJI TUNTAS – HAL-HAL YANG MENDASAR Uji tuntas bersifat mencegah.
Tujuan uji tuntas yang paling utama adalah untuk menghindari akibat dari dampak langsung
maupun tidak langsung yang merugikan orang, lingkungan hidup dan masyarakat. Selain itu uji
tuntas juga berupaya mencegah dampak yang merugikan yang secara langsung dihubungkan
dengan operasi, produk atau jasa melalui mitra bisnis. Jika dampak yang merugikan tidak
dapat dihindari, uji tuntas memungkinkan perusahaan untuk mengurangi, mencegah dampak
negatif tersebut terjadi lagi dan, meremediasinya jika diperlukan.
 Uji tuntas melibatkan proses dan tujuan yang beragam.
Konsep uji tuntas menurut Pedoman OECD untuk PMN melibatkan sejumlah proses yangsaling terkait untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan,

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
22

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

melacak implementasi dan hasil serta mengomunikasikan bagaimana dampak yangmerugikan tersebut diatasi dalam operasi perusahaan, rantai pasokan dan mitra bisnis
lainnya. Uji tuntas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan
dan manajemen risiko perusahaan. Dalam hal ini, uji tuntas dapat dikembangkan dari(walaupun tentunya dalam lingkup yang lebih luas) proses uji tuntas transaksional tradisional
atau “kenali rekanan anda” (KYC). Menanamkan PBBJ dalam kebijakan dan sistem manajemen
akan membantu perusahaan mencegah dampak yang merugikan terkait permasalahan
PBBJ dan juga mendukung uji tuntas yang efektif dengan memperjelas strategi perusahaan,
membangun kapasitas staf, memastikan ketersediaan sumber daya, dan mengomunikasikan
sikap yang jelas dari atasan.
 Uji tuntas sepadan dengan risiko (berbasis risiko).
Uji tuntas dilakukan berbasis risiko. Upaya-upaya yang diambil perusahaan untuk melakukan
uji tuntas harus sepadan dengan kadar keseriusan dan kemungkinan terjadinya dampakyang merugikan. Jika kemungkinan terjadi dan kadar keseriusan dampak dari suatu yangmerugikan tinggi, maka uji tuntas harus dilakukan dengan lebih ekstensif. Uji tuntas juga harus
disesuaikan dengan sifat dari dampak yang merugikan terhadap permasalahan PBBJ, misalnya
HAM, lingkungan hidup dan korupsi. Hal ini meliputi upaya untuk menyesuaikan pendekatan
yang digunakan terhadap risiko tertentu dan mempertimbangkan bagaimana risiko tersebut
mempengaruhi kelompok yang berbeda, misalnya dengan menerapkan perspektif genderdalam uji tuntas.  lihat Lampiran P2
 Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko).
Jika tidak mungkin mengatasi semua dampak yang sudah diidentifikasi sekaligus, perusahaan
harus menentukan prioritas urutan dampak yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan kadar
keseriusan dan kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan. Setelah dampak yangpaling signifikan diidentifikasi dan diatasi, perusahaan harus melanjutkan upayanya untuk
mengatasi dampak yang tidak terlalu signifikan. Jika perusahaan mengakibatkan atau
berkontribusi pada dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ, perusahaan harus
menghentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak tersebut dan
menyediakan atau bekerja sama untuk remediasinya. Proses penentuan prioritas juga terus
berlangsung, dan terkadang ada dampak merugikan baru yang mungkin muncul dan harus
diprioritaskan sebelum bergeser ke dampak yang tidak terlalu signifikan. Ketika perusahaan
harus menentukan prioritas risiko yang berhubungan dengan HAM, kadar keseriusan daripotensi dampak merugikan menjadi faktor utama dalam penentuan prioritas tanggapan,
misalnya keterlambatan penanganan yang dapat mengakibatkan dampak tersebut tidakbisa dipulihkan lagi.  lihat Lampiran P3-5

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
23

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB Uji tuntas bersifat dinamis.
Proses uji tuntas tidak statis, tetapi terus-menerus, tanggap dan berubah. Proses uji tuntas
meliputi adanya siklus umpan balik agar perusahaan dapat belajar dari hal-hal yang berhasil
dan tidak berhasil. Perusahaan harus bertujuan untuk memperbaiki sistem dan proses
mereka secara progresif untuk menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan.
Melalui proses uji tuntas, perusahaan harus dapat memberikan respon yang memadai atas
potensi perubahan dalam profil risikonya ketika situasi berkembang (contoh: perubahan
dalam kerangka regulasi di suatu negara, risiko baru yang berkembang di suatu sektor,
pengembangan produk baru atau adanya mitra bisnis baru).
 Uji tuntas tidak menggeser tanggung jawab.
Setiap perusahaan yang berada dalam hubungan bisnis memiliki tanggung jawab masingmasing untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak yang merugikan. Rekomendasi uji
tuntas dalam Pedoman OECD untuk PMN tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung
jawab dari pemerintah kepada perusahaan, ataupun dari perusahaan yang mengakibatkan
atau berkontribusi pada dampak yang merugikan kepada perusahaan terdampak langsung
melalui mitra bisnisnya. Sebaliknya, Pedoman OECD merekomendasikan agar setiap
perusahaan mengatasi dampak yang merugikan sesuai dengan tanggung jawabnya masingmasing. Jika suatu dampak terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa perusahaan,maka perusahaan harus berupaya seoptimal mungkin menggunakan pengaruhnya untuk
memperbaiki baik secara sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain.
 Uji tuntas memperhatikan standar-standar PBBJ yang diakui secara internasional.
Pedoman OECD untuk PMN memiliki prinsip dan standar PBBJ yang selaras dengan hukum
yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional. Pedoman ini menyatakan bahwa
mematuhi hukum domestik di wilayah hukum tempat perusahaan beroperasi dan/atau
terdaftar merupakan kewajiban pertama semua perusahaan. Uji tuntas membantu perusahaan
mematuhi kewajiban hukumnya dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan Pedoman
OECD untuk PMN. Di negara-negara yang peraturan perundang-undangannya tidak sejalan
dengan prinsip dan standar Pedoman OECD untuk PMN, uji tuntas dapat membantu
perusahaan untuk menghormati Pedoman OECD untuk PMN sepenuhnya namun tidak
melanggar hukum domestik. Di beberapa wilayah, justru hukum domestik mewajibkan
perusahaan untuk melakukan suatu tindakan terkait permasalahan PBBJ tertentu (contoh:
peraturan terkait penyuapan di negara asing, perbudakan modern, atau sumber daya mineralyang berasal dari daerah konflik dan berisiko tinggi).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
24

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB Uji tuntas sesuai dengan keadaan perusahaan.
Sifat dan ruang lingkup uji tuntas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran
perusahaan, jenis operasi, model bisnis, kedudukan perusahaan dalam rantai pasokan, dan sifat
dari produk atau jasanya. Perusahaan besar dengan operasi yang luas dan memiliki banyak
produk atau jasa mungkin perlu memiliki sistem yang lebih formal dan ekstensif dibandingkan
perusahaan kecil dengan produk atau jasa terbatas untuk dapat secara efektif mengidentifikasi
dan mengelola risiko.  lihat Lampiran P6-7 dan Tabel 4
 Uji tuntas dapat disesuaikan untuk menangani keterbatasan kerja dengan mitra
bisnis.
Secara praktik maupun berdasarkan hukum, perusahaan dapat memiliki keterbatasan untuk
mempengaruhi mitra bisnis agar mampu menghentikan, mencegah atauupun mengurangi
dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ. Perusahaan seperti UKM, mungkin tidak
memiliki kekuatan pasar yang kuat untuk dapat mempengaruhi mitra bisnis. Namun hal ini
dapat diatasi misalnya melalui perjanjian kontraktual, persyaratan prakualifikasi, hak suara
pemegang saham, perjanjian lisensi atau waralaba, dan juga upaya kolaboratif dalam asosiasi
industri atau prakarsa lintas sektor.
 Uji tuntas mendapat masukan dari pelibatan para pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang berkepentingan dan dapat
dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.2 Ciri khas pelibatan pemangku kepentingan adalahadanya komunikasi dua arah. Komunikasi ini ini meliputi pertukaran informasi yang cepat
dan akurat dalam format yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan
untuk pengambilan keputusan. Pelibatan yang bermakna memerlukan itikad baik darisemua pihak. Hal ini merupakan hal yang penting dalam proses uji tuntas terutama ketika
perusahaan mungkin atau telah mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yangmerugikan, maka pelibatan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak atau
berpotensi terkena dampak serta pemilik hak menjadi sangat penting. Pelibatan tergantungpada sifat dari dampak merugikan yang diatasi. Sebagai contoh, pelibatan dapat meliputi
berpartisipasi dan bertukar hasil penilaian lapangan, mengembangkan langkah-langkah
pengurangan risiko, pemantauan yang berkesinambungan dan merancang mekanisme
penanganan pengaduan.3

2. Contoh pemangku kepentingan termasuk pekerja, perwakilan pekerja, serikat pekerja (termasuk di tingkat global), anggota
masyarakat, organisasi masyarakat sipil, investor dan asosiasi industri dan pengusaha profesional.
3. Lampiran P8 memberikan penjelasan tentang istilah-istilah seperti pemangku kepentingan yang terkait, pemangku kepentingan
yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dan pemilik hak. Lampiran P8-11 memberikan lebih banyak informasi
tentang pelibatan pemangku kepentingan.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
25

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB Uji tuntas memerlukan komunikasi yang berkesinambungan.
Mengomunikasikan informasi, temuan dan rencana dalam proses uji tuntas merupakan
bagian dari proses uji tuntas itu sendiri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memupuk
kepercayaan atas tindakan dan pengambilan keputusannya, serta menunjukkan itikad baik.
Perusahaan harus dapat mengomunikasikan dengan benar pertanggungjawaban mengenai
bagaimana cara mereka mengidentifikasi dan mengatasi dampak merugikan yang nyata
atau potensial. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh pengguna yang dituju (contoh:
pemangku kepentingan, investor, konsumen, dan lain-lain.) dan menunjukkan kesesuaian
respon perusahaan terhadap dampak. Komunikasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan
persoalan kerahasiaan, persaingan usaha4 atau keamanan. Terdapat beberapa strategi yang
dapat dilakukan untuk mengomunikasikan seoptimal mungkin namun tetap memperhatikan
masalah kerahasiaan.  lihat Lampiran P47
KOTAK 2. KOLABORASI DALAM MELAKSANAKAN UJI TUNTAS

Selama proses uji tuntas, perusahaan dapat berkolaborasi di tingkat industri atau lintas
industri termasuk dengan pemangku kepentingan yang terkait, meskipun perusahaan tetap
bertanggung jawab memastikan uji tuntas dilaksanakan secara efektif. Sebagai contoh,
kolaborasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan, meningkatkan pengaruh
dan meningkatkan langkah-langkah efektif. Salah satu manfaat dilakukannya kolaborasi ditingkat sektor yaitu berbagi biaya dan penghematan, yang akan sangat bermanfaat bagi UKM.
 lihat Lampiran P12
Di berbagai kasus, perusahaan dapat berkolaborasi dalam melaksanakan uji tuntas tanpa
melanggar aturan persaingan usaha. Perusahaan dan prakarsa kolaboratif yang terlibat,
didorong untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk memahami persoalan aturan
persaingan usaha di wilayah hukumnya dan menghindari kegiatan yang dapat dianggap
sebagai pelanggaran aturan persaingan usaha. ▶ lihat Lampiran P13

4.

Perhatian tentang persaingan usaha harus ditafsirkan menurut hukum persaingan usaha yang berlaku.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
26

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
27

II.

PROSES UJI TUNTASPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
28

PROSES UJI TUNTAS

Mengingat uji tuntas harus sepadan dengan risiko dan sesuai dengan kondisi serta konteks
spesifik perusahaan, bagian ini menjelaskan tentang: (1) menanamkan PBBJ dalam kebijakan
dan sistem manajemen perusahaan; melakukan uji tuntas dengan (2) mengidentifikasi dampak
merugikan yang nyata atau potensial terkait permasalahan PBBJ, (3) menghentikan, mencegah
atau mengurangi dampak tersebut, (4) melacak implementasi dan hasil, (5) mengomunikasikan
penanganan dampak; dan (6) memberikan remediasi ketika diperlukan.  lihat Gambar 1
Langkah-langkah praktis yang dijelaskan di sini tidak dimaksudkan untuk menjadi Batasan“daftar periksa” yang mewakili semua tindakan dalam uji tuntas. Tidak semua tindakan sesuai untuk
semua situasi. Sebaliknya, dimungkinkan terdapat langkah-langkah praktis atau langkah-langkah
implementasi lain yang tidak dijelaskan dalam Pedoman ini namun dapat digunakan dalam situasi
tertentu.

GAMBAR 1. PROSES UJI TUNTAS & LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNGPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
29

1
MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWABDALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

1.1 Merancang, mengadopsi dan menyebarluaskan kombinasi kebijakan mengenai per­ma­salahan PBBJ yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip danstandar yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN dan rencana perusahaan untuk
mengimplementasikan uji tuntas, yang akan sesuai untuk operasi, rantai pasokan dan
mitra bisnis perusahaan.  lihat Lampiran P14-15

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Kaji dan perbaharui kebijakan PBBJ yang sudah ada (misalnya ketenagakerjaan,
HAM, lingkungan hidup, keterbukaan informasi, pelindungan konsumen, tatakelola, anti penyuapan dan korupsi) agar selaras dengan prinsip dan standar
Pedoman OECD untuk PMN.

b.

Kembangkan kebijakan yang spesifik tentang risiko yang paling signifikan
berdasarkan temuan dari penilaian risiko, untuk memberikan panduan tentang
pendekatan perusahaan yang spesifik dalam mengatasi risiko-risiko tersebut.
Pertimbangkan untuk menjadikan pembuatan rencana uji tuntas perusahaansebagai bagian dari kebijakan ini.

c.

Pastikan informasi kebijakan perusahaan mengenai PBBJ terbuka kepada
publik, misalnya dimuat di situs internet perusahaan, di kantor perusahaan, danmenggunakan bahasa setempat jika diperlukan,.

d.

Komunikasikan kebijakan perusahaan mengenai PBBJ kepada karyawan terkait
dan pekerja lain, contoh pada saat orientasi staf baru atau pelatihan bagi karyawan
dan dilakukan secara berkala untuk menjaga kepedulian terkait kebijakan PBJJ.

e.

Perbaharui kebijakan perusahaan seiring dengan munculnya atau berkembangnya
risiko baru dalam operasi, rantai pasokan perusahaan dan hubungan mitra bisnis
lainnya.

1.2 Berupaya menanamkan kebijakan perusahaan mengenai PBBJ pada badan pengawas
perusahaan. Hal ini juga dilakukan terhadap sistem manajemen sehingga dapat
diimplementasikan sebagai bagian dari proses bisnis rutin, dengan memperhatikan
potensi kemandirian, otonomi dan struktur hukum dari badan-badan ini yang mungkin
diatur di dalam peraturan perundang-undangan setempat.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
30

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMENLANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Tugaskan manajemen senior terkait untuk melakukan pengawasan dan tanggung
jawab uji tuntas dan berikan tanggung jawab yang lebih luas terkait PBBJ di tingkat
dewan direksi.  lihat Lampiran P16b.

Berikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan aspek-aspek kebijakan
kepada berbagai departemen dengan perhatian khusus pada para pekerja yangtindakan dan keputusannya akan sangat mungkin menambah atau mengurangi
risiko. ▶ lihat Lampiran P16c.

Kembangkan atau sesuaikan sistem informasi dan pendokumentasian untuk
mengumpulkan informasi tentang proses-proses uji tuntas, pengambilan
keputusan dan respon-respon.

d.

Buat atau gunakan saluran komunikasi yang ada antara manajemen senior terkait
dengan departemen pelaksana untuk saling bertukar dan mendokumentasikan
informasi tentang risiko dan pengambilan keputusan.

e.

Mendorong terjadinya penyelarasan antar tim dan unit bisnis dalam aspek-aspek
kebijakan PBBJ perusahaan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat
kelompok atau komite lintas fungsi untuk bertukar informasi dan pengambilan
keputusan tentang risiko, dan melibatkan unit bisnis yang dapat mempengaruhi
kepatuhan terhadap kebijakan PBBJ dalam pengambilan keputusan. ▶ lihat
Lampiran P16

f.

Berikan pelatihan untuk pegawai untuk membantu mereka memahami dan
mengimplementasikan aspek-aspek kebijakan PBBJ yang relevan serta berikan
sumber yang cukup dan sepadan dengan lingkup uji tuntas yang diperlukan.

g.

Berikan insentif untuk pegawai dan unit bisnis yang sejalan dengan kebijakan PBBJ
perusahaan.

h.

Kembangkan mekanisme pengaduan untuk pegawai dengan bertumpu atau
menyesuaikan pada prosedur yang telah ada agar dapat mengangkat persoalan
atau pengaduan yang terkait dengan permasalahan PBBJ (contoh: praktik
ketenagakerjaan, korupsi, tata kelola perusahaan).

i.

Kembangkan proses untuk merespon atau, jika sesuai, berikan pemulihan dalamsituasi ketika kebijakan PBBJ tidak dipatuhi (misalnya: melalui pencarian fakta
tambahan, peningkatan kapasitas atau tindakan disiplin/sanksi).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
31

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

1.3 Menggabungkan ekspektasi dan kebijakan PBBJ dalam pelibatan atau kerja samadengan pemasok dan mitra bisnis lain.  lihat Lampiran P18

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Komunikasikan aspek-aspek utama dari kebijakan PBBJ kepada pemasok dan mitra
bisnis terkait lainnya.

b.

Memasukkan persyaratan dan ekpektasi terkait permaslahan PBBJ dalam kontrak
atau bentuk perjanjian tertulis lainnya dengan pemasok atau mitra bisnis.

c.

Mengembangkan dan mengimplementasikan proses prakualifikasi uji tuntas
untuk pemasok atau mitra bisnis lain, dan jika memungkinkan, menyesuaikan
proses tersebut dengan risiko dan konteks yang ada agar dapat difokuskan padapermasalahan PBBJ yang telah diidentifikasi dan dinyatakan terkait dengan mitra
bisnis dan kegiatannya atau wilayah operasinya.

d.

Menyediakan sumber daya dan pelatihan yang cukup untuk pemasok dan mitra
bisnis lain agar mereka memahami dan menerapkan kebijakan PBBJ yang terkait
dan mengimplementasikan uji tuntas.

e.

Berupaya memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan olehcara berbisnis perusahaan yang mungkin menghalangi kemampuan pemasok dan
mitra bisnis lain untuk mengimplementasikan kebijakan PBBJ, seperti misalnya
praktik perusahaan dalam pembelian dan pemberian insentif komersial.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
32

2
MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG
NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUKATAU JASA PERUSAHAAN
2.1 Lakukan penentuan ruang lingkup untuk mengidentifikasi semua area bisnis diseluruh operasi dan hubungannya, termasuk dalam rantai pasokan, yang paling
mungkin memiliki risiko PBBJ yang signifikan. Unsur-unsur yang relevan meliputi,
antara lain, informasi tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan sektor, lokasi
geografis, produk dan perusahaan, termasuk risiko yang sudah dialami atau mungkin akan
dialami oleh perusahaan. Kegiatan penentuan ruang lingkup ini harus memungkinkan
perusahaan untuk melaksanakan penentuan prioritas awal atas area risiko yang paling
signifikan untuk dikaji lebih lanjut. Untuk perusahaan yang tidak memiliki operasi yangterlalu beragam, terutama perusahaan kecil menengah, kegiatan penentuan ruang
lingkup ini bisa saja tidak diperlukan sebelum bergeser ke tahap mengidentifikasi dan
memprioritaskan dampak tertentu.  lihat Lampiran P19-22

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Buat gambaran awal mengenai daerah operasi perusahaan dan macam-macam
hubungan mitra bisnis yang ada untuk memahami informasi relevan apa yangharus dikumpulkan.

b.

Kumpulkan informasi untuk memahami risiko tinggi dari dampak yang merugikan
mengenai sektor (misalnya produk dan rantai pasokannya, jasa dan kegiatan lain),letak geografis (misalnya tata kelola pemerintahan dan negara hukum, konflik,
dampak yang merugikan atas HAM atau lingkungan hidup yang merebak) atau
faktor risiko yang spesifik untuk perusahaan (misalnya tindak korupsi, pelanggaran
kode etik, implementasi standar PBBJ).  lihat Lampiran P20 Sumber-sumber
informasi dapat mencakup laporan dari pemerintah, organisasi internasional,organisasi masyarakat sipil, perwakilan pekerja dan serikat pekerja, lembaga HAM
nasional (NHRIs), media atau ahli-ahli lain.  lihat Lampiran P21-22

c.

Jika terdapat kesenjangan informasi, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan
dan ahli terkait.

d.

Pertimbangkan informasi yang diperoleh melalui sistem peringatan dini (contoh:
hotline) dan mekanisme penanganan pengaduan.

e.

Identifikasi area risiko PBBJ yang paling signifikan dan prioritaskan area tersebut
sebagai titik awal untuk dilakukannya penilaian dampak nyata dan potensial secaralebih mendalam.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
33

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

f.

Kaji temuan dari kegiatan penentuan ruang lingkup secara berkala.

g.

Perbaharui kegiatan penentuan ruang lingkup dengan informasi baru setiap kali
perusahaan membuat perubahan yang signifikan, seperti beroperasi di negara
baru atau mendapatkan pasokan bahan baku dari negara baru; mengembangkan
lini produk atau jasa baru yang berbeda dari produk atau jasa yang ada; mengubahmasukan untuk suatu produk atau jasa; melakukan restrukturisasi, atau terlibat
dalam bentuk hubungan bisnis baru (misalnya melalui penggabungan, akuisisi,
klien dan pasar baru).

2.2 Mulai dengan area risiko signifikan yang telah diidentifikasi di atas, lakukan penilaianyang berulang dan semakin mendalam atas operasi, pemasok dan mitra bisnis lainyang diprioritaskan agar dapat mengidentifikasi dan menilai dampak spesifik yangmerugikan yang nyata dan potensial terhadap PBBJ.  lihat Lampiran P23-28
LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Petakan operasi, pemasok dan mitra bisnis lain yang dimiliki perusahaan, termasuk
terkait rantai pasokan yang relevan dengan risiko yang diprioritaskan.

b.

Mendata standar dan permasalahan PBBJ secara spesifik yang berlaku untuk risikoyang dinilai, termasuk ketentuan-ketentuan dari Pedoman OECD untuk PMN,
peraturan perundang-undangan setempat, kerangka internasional dan industriyang relevan untuk permasalahan PBBJ.

c.

Cari informasi yang relevan, jika memungkinkan dan diperlukan, mengenai mitra
bisnis yang melampaui hubungan kontraktual (misalnya sub-pemasok di luar“tingkat1”). Lakukan proses secara sendiri atau berkolaborasi untuk menilai profil
risiko tingkat hubungan yang lebih jauh, termasuk dengan cara meninjau kembali
penilaian yang ada, libatkan pihak penengah atau perantara dan “titik kendali” dalamrantai pasokan untuk menilai praktik uji tuntas mereka menurut Pedoman ini.

d.

Menilai sifat dan sejauh mana dampak nyata dan potensial yang berhubungan
dengan operasi, pemasok atau mitra bisnis lain yang diprioritaskan (yaitu
permasalahan PBBJ bedampak dan dengan cara apa, ruang lingkup dampak,
dan lain-lain). JIka ada, gunakan informasi milik perusahaan sendiri, atau pihakketiga, hasil analisa dampak lingkungan (EIA), analisa dampak lingkungan dan
sosial (ESIA), analisa dampak HAM (HRIA), tinjauan hukum, sistem manajemen
kepatuhan terkait dengan korupsi, audit keuangan (untuk keterbukaan informasi),
pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja; dan penilaian lain yang relevan
tentang hubungan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh prakarsa

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
34

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

industri dan multi pemangku kepentingan, termasuk audit lingkungan hidup,sosial dan ketenagakerjaan, penilaian korupsi dan proses kenali rekanan anda
(know your conterparty/KYC).
e.

Identifikasi kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan kerangka
hukum dan kelembagaan yang ada untuk melindungi hak semua orang dan
perusahaan yang terlibat.

f.

Mempertimbangkan risiko PBBJ sebelum melakukan usulan kegiatan bisnis(contoh: akuisisi, restrukturisasi, masuk ke pasar baru, mengembangkan produk
atau jasa baru) dengan melihat bagaimana usulan kegiatan tersebut serta mitra
bisnis yang terkait dengannya dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap
permasalahan PBBJ yang spesifik.

g.

Menilai ulang dampak secara berkala sesuai kebutuhan: sebelum mengambil
keputusan atau perubahan besar dalam kegiatan (contoh: masuk ke pasar,peluncuran produk, perubahan kebijakan, atau perubahan lain pada bisnis yanglebih luas); sebagai tanggapan atas atau untuk mengantisipasi perubahan di
lingkungan operasi (contoh: meningkatnya ketegangan sosial); dan secara berkala
selama siklus kegiatan atau hubungan bisnis berlangsung.

h.

Untuk dampak HAM, konsultasi dan libatkan pemilik hak yang terkena dampak
dan berpotensi terkena dampak, termasuk pekerja, perwakilan pekerja dan
serikat pekerja, untuk mengumpulkan informasi tentang risiko dan dampakyang merugikan dan risiko, dengan memperhatikan hal-hal yang berpotensi
menghambat pelibatan pemangku kepentingan yang efektif. Jika berkonsultasi
langsung dengan pemilik hak tidak memungkinkan, pertimbangkan alternatif lainyang memungkinkan misalnya berkonsultasi dengan ahli independen, termasuk
pegiat HAM, serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil. Berkonsultasi dengan
pemilik hak yang berpotensi terkena dampak sebelum dan selama dilaksanakanproyek atau kegiatan yang mungkin berdampak pada mereka (contoh: melalui
penilaian di tingkat lokasi).  lihat Lampiran P8-11 dan P25

h.

Dalam menilai dampak yang berhubungan dengan HAM, berikan perhatian khusus
pada potensi dampak yang merugikan terhadap orang-orang dari kelompok atau
penduduk yang mungkin memiliki risiko kerentanan atau marginalisasi yang lebih
besar, karena risiko yang dialami oleh perempuan dan laki-laki dapat berbeda.

i.

Untuk perusahaan yang memiliki beragam entitas dalam satu kelompok
perusahaan, dukung entitas lokal untuk melakukan penilaiannya sendiri.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
35

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

2.3 Menilai keterlibatan perusahaan dalam dampak merugikan yang nyata dan potensial
yang diidentifikasi untuk menentukan respon yang sesuai (lihat 3.1 dan 3.3). Secara
spesifik, menilai apakah perusahaan: mengakibatkan (atau dapat mengakibatkan)
dampak yang merugikan; atau berkontribusi pada (atau dapat berkontribusi pada)dampak yang merugikan; atau apakah dampak yang merugikan tersebut diakibatkan
oleh mitra bisnis dan berhubungan langsung (atau dapat dihubungkan) dengan
operasi, produk atau jasa perusahaan.  lihat Lampiran P29-30

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Berkonsultasi dengan mitra bisnis, perusahaan dan pemangku kepentingan lainyang relevan.

b.

Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pemilik
hak atau perwakilan resmi mereka.

c.

Cari ahli internal atau eksternal yang relevan sesuai kebutuhan.

d.

Jika pemangku kepentingan atau pemilik hak yang terkena dampak tidak sepakat
dengan hasil penilaian perusahaan tentang keterlibatannya dalam dampak
merugikan yang nyata atau potensial, maka gunakan itikad baik untuk bekerjasama
melalui mekanisme yang sah yang dirancang untuk membantu menyelesaikan
ketidaksepakatan dan memberikan pemulihan.  lihat Lampiran P51-52

2.4 Dengan bertumpu pada informasi yang diperoleh mengenai dampak merugikan yangnyata dan potensial, jika diperlukan, perusahaan dapat menentukan prioritas risiko dan
dampak PBBJ yang paling signifikan untuk ditindaklanjuti berdasarkan kadar keseriusan
dan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak tersebut. Penentuan prioritas menjadi
penting ketika perusahaan tidak bisa mengatasi semua dampak merugikan yang nyata
dan potensial sekaligus. Setelah dampak yang paling signifikan diidentifikasi dan
ditangani, perusahaan harus melanjutkan upayanya untuk mengatasi dampak yangtidak terlalu signifikan.  lihat Lampiran P3-5 dan P31

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Identifikasi dampak nyata atau potensial mana yang harus ditangani segera,
setidak-tidaknya sebagian (contoh: memperbarui syarat dan ketentuan kontrak
dengan pemasok, merevisi protokol audit untuk fokus pada risiko yang mungkintidak diperhatikan pada audit-audit sebelumnya).

b.

Prioritaskan tindakan-tindakan yang mengakibatkan atau berkontribusi padadampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ berdasarkan penilaian

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
36

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

perusahaan tentang keterlibatan mereka dalam dampak yang merugikan tersebut
seperti yang tercantum dalam poin 2.3.
c.

Untuk dampak yang melibatkan mitra bisnis, lakukan penilaian sejauh mana
mitra bisnis tersebut memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk dapat
mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko PBBJ.

d.

Jika tidak memungkinkan untuk mengatasi semua dampak merugikan yangnyata dan potensial yang diakibatkan oleh mitra bisnis dan berhubungan
langsung dengan operasi, produk atau jasa perusahaan, maka lakukan evaluasi
terhadap kemungkinan dan kadar keseriusan dampak atau risiko yang sudahdiidentifikasi untuk memahami permasalahan mana yang harus diprioritaskan
untuk dilakukan tindakan.

e.

Berkonsultasi dengan mitra bisnis, perusahaan lain yang relevan serta pemangku
kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena
dampak tentang keputusan penentuan prioritas.

f.

Cari ahli internal atau eksternal yang relevan sesuai kebutuhan.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
37

3
MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAKYANG MERUGIKAN

3.1 Hentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak merugikan
terkait permasalahan PBBJ berdasarkan penilaian perusahaan terhadap keterlibatannya
pada dampak merugikan seperti yang tercantum dalam poin 2.3. Kembangkan
dan implementasikan rencana yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan
mengurangi dampak merugikan potensial (di masa depan).  lihat Lampiran P32-33

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Tugaskan pejabat senior yang relevan agar bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada timbulnya dampakyang merugikan dihentikan, dan mencegah kegiatan-kegiatan yang mungkin
mengakibatkan atau berkontribusi pada timbulnya dampak yang merugikan dimasa depan.

b.

Bilamana terdapat tindakan yang kompleks atau yang mungkin sulit
dihentikan karena adanya persoalan operasional, kontrak, atau hukum, makaperusahaan dapat membuat roadmap/rancangan tindakan yang menjelaskan cara
menghentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada timbulnya
dampak yang merugikan, dengan melibatkan penasihat hukum perusahaan,pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi
terkena dampak.

c.

Perbaharui kebijakan perusahaan untuk menyediakan panduan tentang
bagaimana menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan di masa depan
dan memastikan implementasinya.

d.

Berikan pelatihan yang sesuai dengan tujuan untuk pekerja dan manajemen
perusahaan terkait.

e.

Gunakan temuan penilaian risiko untuk memperbaharui dan memperkuat sistem
manajemen agar dapat melacak informasi dan menandai risiko dengan lebih baik
sebelum terjadinya dampak yang merugikan.  lihat Bagian 1.2

f.

Berkonsultasi dan libatkan pemangku kepentingan dan pemilik hak yangterkena dampak atau berpotensi terkena dampak serta perwakilan mereka untuk
merancang tindakan yang sesuai dan mengimplementasikan rencana.  lihat
Lampiran P8-P11

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
38

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

g.

Dalam hal dampak kumulatif atau kolektif (yaitu ketika perusahaan merupakan
salah satu dari beberapa entitas yang berkontribusi pada terjadinya dampakyang merugikan), perusahaan sebaiknya berupaya melibatkan entitas lain yangterlibat untuk menghentikan dan mencegah terulangnya dampak atau mencegah
terjadinya risiko, contoh: melalui prakarsa industri dan melibatkan pemerintah. lihat Lampiran Kotak 6h.

Dalam hal perusahaan berkontribusi pada dampak yang merugikan atau risiko yangdiakibatkan oleh entitas lain, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah yangdianggap perlu untuk menghentikan dan mencegah kontribusinya seperti yangsudah dijelaskan di atas, dan juga membangun dan menggunakan pengaruhnya
untuk sebisa mungkin mengurangi dampak yang masih ada.  lihat Bagian 3.2(c) – (e) dan Lampiran P34

3.1 Berdasarkan prioritas perusahaan (lihat Bagian 2.4), kembangkan dan implementasikan
rencana yang bertujuan mengupayakan pencegahan atau pengurangan dampak
merugikan yang nyata atau potensial yang diakibatkan oleh mitra bisnis terkait
permasalahan PBBJ yang terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa
perusahaan. Respon yang tepat atas risiko yang dikaitkan dengan mitra bisnis dapat
berupa: melanjutkan hubungan selama proses upaya pengurangan risiko dilakukan;
penangguhan hubungan sementara selama proses pengurangan risiko dilakukan;
atau, pemutusan hubungan bisnis yang dilakukan setelah upaya pengurangan tidak
berhasil, atau ketika perusahaan menganggap upaya pengurangan tidak mungkindilakukan, atau karena kadar keseriusan dampak merugikan yang terlalu tinggi.
Keputusan untuk memutuskan hubungan bisnis harus mempertimbangkan potensi
dampak yang merugikan sosial dan ekonomi. Rencana ini harus mengatur secara rinci
tindakan yang akan diambil oleh perusahaan, termasuk ekspektasi bagi pemasok,
pembeli dan mitra bisnis lain.  lihat Lampiran P34-40

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Tetapkan tanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan
dan memantau rencana ini.

b.

Dukung atau berkolaborasi dengan mitra bisnis yang relevan dalam pengembangan
rencana yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak
merugikan yang sudah diidentifikasi dalam kerangka waktu yang jelas dan masuk
akal, menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk mengartikan dan
mengukur perbaikan (kadang disebut sebagai “rencana aksi untuk perbaikan”). 
lihat Lampiran P38

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
39

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

c.

Gunakan pengaruh seoptimal mungkin, untuk mendorong mitra bisnis agar
mencegah dan mengurangi risiko atau dampak yang merugikan.  lihat Lampiran
P36 dan P40

d.

Jika perusahaan tidak memiliki pengaruh yang cukup, pertimbangkan upayaupaya lain yang dapat dilakukan untuk memberi pengaruh yang lebih kuat dengan
mitra bisnis, termasuk misalnya melalui sosialisasi oleh manajemen senior dan
melalui pemberian insentif komersial. Sebisa mungkin, bekerja sama dengan pihaklain untuk membangun dan menggunakan pengaruh kolektif, misalnya melalui
pendekatan kolaboratif dalam asosiasi industri, atau melalui pelibatan pemerintah.
▶ lihat Lampiran P37

e.

Untuk mencegah dampak merugikan potensial (di masa depan) dan mengatasi
dampak nyata, upayakan membangun pengaruh melalui mitra bisnis yang baru
maupun yang sudah berjalan diantaranya melalui kebijakan atau aturan perilaku,
kontrak, perjanjian tertulis atau menggunakan kekuatan pasar.  lihat Bagian II, 1.3
dan Lampiran P36

f.

Untuk dampak HAM, dorong entitas yang mengakibatkan atau berkontribusi
pada dampak yang merugikan agar berkonsultasi dan melibatkan pemilik hakyang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak atau perwakilannya dalammengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi untuk perbaikan.
lihat Lampiran P8-P11

g.

Dukung pemasok dan hubungan bisnis lain yang terkait dalam pencegahan atau
pengurangan dampak yang merugikan atau risiko, contoh: melalui pelatihan,
perbaikan fasilitas, penguatan sistem manajemen, berusaha untuk terus melakukan
perbaikan.  lihat Lampiran P38

h.

Pertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan pemasok atau mitra bisnis
lain sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya pencegahan atau pengurangan
dampak yang berat gagal dilakukan misalnya jika dampak yang merugikan
tidak dapat dipulihkan; tidak ada kemungkinan perubahan; atau ketika dampak
merugikan atau risiko yang berat telah diidentifikasi dan entitas penyebab dampak
tidak segera mengambil langkah untuk mencegah atau menguranginya. Rencana
untuk pemutusan hubungan juga harus mempertimbangkan seberapa penting
peran pemasok atau mitra bisnis bagi perusahaan; implikasi hukum jika tetap
melanjutkan hubungan atau mengakhiri hubungan; bagaimana pemutusan
hubungan dapat mengubah dampak di lapangan; serta informasi terpercaya
tentang potensi dampak yang merugikan secara sosial dan ekonomi terkait
dengan keputusan untuk memutuskan hubungan.  lihat Lampiran P39

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
40

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

i.

Jika perusahaan memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan, makaperusahaan harus mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab atas upaya
pengurangan risiko yang sedang berlangsung dan mewaspadai risiko terhadap
reputasi, keuangan atau hukum bilamana hubungan tersebut tetap belanjut.

j.

Mendorong pihak berwenang di negara di mana dampak terjadi untuk
bertindak, misalnya dengan melakukan inspeksi, penegakan dan penerapan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  lihat Kotak 6

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
41

4
MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Melacak implementasi dan efektivitas kegiatan uji tuntas perusahaan, yaitu upayaupaya perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan, jika perlu,
mendukung remediasi dampak, termasuk dengan mitra bisnis. Gunakan pelajaran yangdiperoleh dari proses pelacakan ini untuk memperbaiki proses di masa depan.  lihat
Lampiran P41-P45

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Pantau dan lacak implementasi dan efektivitas komitmen internal, kegiatan dansasaran uji tuntas perusahaan, misalnya dengan mengadakan peninjauan internal
secara berkala atau peninjauan atau audit oleh pihak ketiga atas hasil-hasil yang
dicapai dan mengomunikasikan hasilnya kepada tingkat-tingkat yang relevandalam perusahaan.

b.

Lakukan penilaian berkala terhadap hubungan bisnis untuk memverifikasi bahwa
upaya-upaya pengurangan risiko benar dilakukan atau untuk memvalidasi bahwa
dampak yang merugikan telah benar-benar dicegah atau dikurangi.

c.

Untuk dampak HAM yang (mungkin) diakibatkan atau dikontribusikan oleh
perusahaan, upayakan untuk berkonsultasi dan melibatkan pemilik hak yangterkena dampak atau berpotensi terkena dampak, termasuk pekerja, perwakilan
pekerja dan serikat pekerja.  lihat Lampiran P8-P11d.

Berusaha mendorong dilakukannya peninjauan berkala pada multi pemangku
kepentingan dan prakarsa industri yang relevan dimana perusahaan menjadi
anggotanya, termasuk penyesuaian para pihak tersebut dengan Pedoman ini serta
peran mereka yang bernilai dalam membantu mengidentifikasi, mencegah atau
mengurangi dampak yang merugikan yang terkait dengan bisnis, dengan tetap
memperhatikan independensi/ketidaberpihakan prakarsa-prakarsa ini.  lihat
Lampiran P12e.

Identifikasi dampak merugikan atau risiko yang mungkin terlewat dalam proses uji
tuntas di masa lalu dan masukkan untuk proses uji tuntas mendatang.

f.

Masukkan umpan balik dari pembelajaran yang diperoleh ke dalam uji tuntas
perusahaan agar dapat memperbaiki proses dan hasil di masa depan.  lihat
Lampiran P44

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
42

5MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

1.1 Mengomunikasikan kepada public mengenai informasi yang relevan tentang
kebijakan, proses dan kegiatan uji tuntas yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi
dan mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial, termasuk temuan dan
hasil dari kegiatan tersebut.  lihat Lampiran P46-P47

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Laporkan kepada publik informasi yang relevan tentang proses uji tuntas, dengan
memperhatikan kerahasiaan komersial, persaingan usaha atau keamanan,
misalnya melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan atau laporan tanggung
jawab perusahaan atau bentuk keterbukaan informasi lain yang sesuai. Pelaporanini meliputi kebijakan PBBJ, informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk
menanamkan PBBJ dalam kebijakan dan sistem manajemen, area dengan risikosignifikan yang diidentifikasi perusahaan, dampak merugikan atau risiko signifikanyang diidentifikasi, diprioritaskan dan dinilai oleh perusahaan, kriteria penentuan
prioritas, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi risikotersebut, termasuk jika memungkinkan perkiraan kerangka waktu dan tolak ukur
untuk perbaikan dan hasil, cara-cara untuk melacak implementasi dan hasil serta
ketentuan atau kerja sama perusahaan dalam segala bentuk remediasi.

b.

Publikasikan informasi di atas dengan cara yang mudah diakses dan tepat
misalnya di situs internet perusahaan, di kantor perusahaan dan dalam bahasa
setempat.

c.

Untuk dampak HAM yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan,
perusahaan harus siap mengomunikasikan informasi di atas yang relevan kepada
pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak pada waktu
yang tepat, dengan cara-cara yang memperhatikan budaya, mudah diakses,
terutama bilamana dampak tersebut disampaikan oleh mereka atau atas nama
mereka.  lihat Bagian II, 2.4 dan Bagian II, 2.12

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
43

6
MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASIKETIKA DIPERLUKAN

6.1 Ketika perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka mengakibatkan atau berkontribusi
pada dampak merugikan yang nyata, atasi dampak tersebut dengan menyediakan atau
bekerja sama dalam memberikan remediasi.  lihat Bagian 2.3 dan Lampiran P48-P50

LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Berupaya untuk mengembalikan kondisi orang-orang yang terkena dampakke situasi mereka sebelum terjadinya dampak yang merugikan tersebut (jikamemungkinkan) dan memberikan remediasi yang proporsional terhadap
signifikansi dan skala dampak yang terjadi.

b.

Mematuhi hukum yang berlaku dan berupaya mengacu pada pedoman
internasional tentang remediasi jika tersedia, dan jika standar atau pedoman
tersebut tidak tersedia, pertimbangkan pemulihan yang sejalan dengan kasuskasus serupa.
Jenis pemulihan atau kombinasi pemulihan yang layak akan tergantung padasifat dan sejauh mana terjadinya dampak yang merugikan tersebut. Pemulihan
dapat meliputi permohonan maaf, restitusi atau rehabilitasi (contoh:
mempekerjakan kembali pekerja yang dipecat, mengakui serikat pekerja
untuk tujuan perundingan kolektif ), kompensasi finansial atau nonfinansial(sebagai contoh, membentuk dana kompensasi untuk korban, atau melakukan
program sosialisasi dan edukasi di masa depan), memberikan sanksi (misalnya,
pemecatan staf yang bertanggung jawab atas kesalahan), mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak merugikan dimasa depan.  lihat Lampiran P50

c.

Terkait dampak HAM, konsultasi dan libatkan pemilik hak yang terkena dampak
serta perwakilan mereka dalam penentuan pemulihan.  lihat Lampiran P8-P11
dan P50d.

Upayakan menilai tingkat kepuasan pihak yang mengajukan pengaduan terhadap
proses dan hasil yang ada.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
44

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

6.2 Jika diperlukan, berikan atau bekerja samalah dengan mekanisme remediasi yang sahyang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena
dampak untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penanganan dari
perusahaan. Rujukan kepada mekanisme remediasi yang sah dapat sangat bermanfaat
terutama dalam situasi adanya ketidaksepakatan tentang apakah perusahaan
mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan, atau tentang
bentuk dan lingkup remediasi yang akan diberikan.  lihat Bagian II, 2.3 dan Lampiran
P51-54LANGKAH-LANGKAH PRAKTISa.

Bekerja sama berdasarkan itikad baik dengan mekanisme hukum maupun
nonhukum. Misalnya jika ada kejadian tertentu yang dilaporkan kepada NCP atau
melalui prakarsa lain yang menyediakan bentuk-bentuk mekanisme penanganan
pengaduan lain terkait perilaku perusahaan. Jika dampak merugikan yangnyata berupa pelanggaran hukum pidana atau administratif, perusahaan dapat
menghadapi penuntutan pidana atau dikenakan sanksi administrasi.

b.

Buat mekanisme penanganan pengaduan di tingkat operasional (OLGM), misalnya
mekanisme pengaduan untuk karyawan atau sistem pengaduan untuk pihakketiga. Pembuatan proses pengaduan ini dapat meliputi: adanya roadmap/
rancangan tindakan untuk remediasi dan menangani pengaduan; kerangka waktu
untuk menyelesaikan keluhan; proses untuk menanggapi pengaduan jika tidak
tercapai kesepakatan atau jika dampaknya berat; menentukan ruang lingkup
mandat dan kewenangan OLGM; berkonsultasi dengan pemangku kepentingan
yang relevan tentang bentuk OLGM yang sesuai; cara-cara untuk menyelesaikan
pengaduan yang sesuai dengan budaya dan dapat diakses; pengalokasian staf
dan sumber daya untuk OLGM; serta melacak dan memantau kinerja OLGM. Untuk
dampak HAM, pastikan OLGM selaras dengan kriteria-kriteria utama yaitu sah,dapat diakses, dapat diprediksi, setara, sesuai dengan Pedoman OECD untuk PMN,
transparan dan pelibatan yang berbasis dialog.

c.

Libatkan perwakilan pekerja dan serikat pekerja untuk membangun prosesyang dapat mereka gunakan untuk menyampaikan pengaduan ke perusahaan,
misalnya, melalui mekanisme penanganan pengaduan yang diatur di dalamperjanjian bersama atau melalui Kerangka Kesepakatan Global (Global Framework
Agreement).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
45

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
46

LAMPIRAN
PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN
UMUM TENTANG UJI TUNTASUNTUK PERILAKU BISNIS YANG
BERTANGGUNG JAWABCONTOH DAN PENJELASAN TENTANG UJI TUNTASUNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
Contoh dan penjelasan dalam bagian ini bertujuan untuk memberikan
beberapa gambaran rekomendasi dari Pedoman Uji Tuntas OECD untuk
Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.
Bagian ini tidak memberikan rekomendasi atau tambahan baru tentang
pendekatan uji tuntas

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
47

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Uji tuntas yang dibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN meliputi penanganan dampak
merugikan yang nyata atau potensial (risiko) terkait masalah-masalah : HAM, termasuk
hak-hak pekerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, penyuapan dan korupsi,
pembukaan informasi, dan kepentingan konsumen.
 lihat Bagian I, Dampak yang Merugikan dan RisikoP1. Apa saja contoh dampak yang merugikan dalam bidang-bidang yang
diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN?
TABEL 2. CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN YANG DIATUR DALAM PEDOMAN OECDUNTUK PMNTOPIKCONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN1

Pembukaan
informasi2

 Gagal membuka atau menyampaikan informasi penting tentang
keuangan dan hasil operasi perusahaan; tujuan perusahaan, pemiliksaham mayoritas dan hak suara, kebijakan remunerasi untuk anggota
dewan direksi dan pejabat utama, informasi tentang anggota dewan
direksi, transaksi terkait, faktor-faktor risiko yang dapat diprediksi,
permasalahan terkait pekerja dan pemangku kepentingan lain yang
relevan, struktur tata kelola dan kebijakan.
 Gagal menyediakan informasi yang cukup, terukur dan dapat
diverifikasi (jika perlu) secara tepat waktu untuk publik dan pekerja
tentang potensi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan darikegiatan perusahaan.

HAM Kerja paksa.3
 Diskriminasi upah untuk pekerjaan yang setara atau bernilai sama.
 Kekerasan berbasis gender atau pelecehan termasuk pelecehan seksual.
 Gagal mengidentifikasi dan melibatkan masyarakat adat di sekitar dan
berpotensi terkena dampak kegiatan perusahaan.
 Keterlibatan dalam tindakan pembalasan terhadap masyarakat
sipil dan pegiat HAM yang mendokumentasikan, menyuarakan
atau mengangkat persoalan tentang dampak HAM yang nyata dan
potensial terkait dengan proyek/kegiatan perusahaan.
 Membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
48

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWABTABEL 2. CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN YANG DIATUR DALAM PEDOMAN OECDUNTUK PMN
Pekerjaan dan
hubungan industrial

 Kegagalan menghormati hak pekerja untuk membentuk atau
bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi perwakilan yangmereka pilih sendiri serta tidak mengakui serikat pekerja dan organisasi
perwakilan pilihan mereka tersebut untuk perundingan bersama. (OECD,
2011, Bab V, Para. 1.b)
 Gagal untuk terlibat dalam negosiasi yang konstruktif (baik secara
sendirian atau melalui asosiasi pengusaha) dengan perwakilan pekerja
dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang syarat dan
ketentuan ketenagakerjaan. (OECD, 2011, Bab V, Para. 1.b)
 Pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
(OECD, 2011, Bab V, Para. 1.c)
 Diskriminasi terhadap pekerja dalam hal pekerjaan atau jabatan
atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik,
kewarganegaraan atau latar belakang sosial, atau status lain. (OECD,
2011, Bab V, Para. 1.e) Gagal menyesuaikan mesin, peralatan, waktu kerja, pengaturan kerja
dan proses kerja dengan kapasitas fisik dan mental pekerja. (OECD, 2011,
Bab V, 1.e; ILO, 1981, No. 155)
 Gagal menggantikan bahan-bahan berbahaya dengan bahan-bahan yangaman atau tidak terlalu berbahaya. (ILO, 1988, No.167)
 Pembayaran upah yang tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan
keluarganya. (OECD, 2011, Bab V, Para. 4.b) Mengancam untuk memutasi seluruh atau sebagian unit untuk
menghalangi pekerja membentuk atau bergabung dengan serikat
pekerja. (OECD, 2011, Bab V, Para. 7)

Lingkungan hidup

 Penurunan ekosistem melalui degradasi tanah, berkurangnya sumber
air, dan/atau perusakan hutan alam dan keanekaragaman hayati.
 Tingkat bahaya biologi, kimia atau fisika yang tidak aman dalam produk
atau jasa.
 Pencemaran air (contoh: melalui pembuangan limbah cair tanpa adanya
infrastruktur pengelolaan air limah yang memadai).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
49

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWABTABEL 2. CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN YANG DIATUR DALAM PEDOMAN OECDUNTUK PMN
Penyuapan,
Permintaaanuang suap dan
Pemerasan Penyuapan kepada pejabat publik untuk memenangkan kontrak
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 Penyuapan kepada pejabat publik untuk mendapatkan perlakuan pajakyang menguntungkan perusahaan atau perlakuan istimewa lainnya atau
akses ke informasi yang bersifat rahasia.
 Penyuapan kepada pejabat publik untuk untuk mendapatkan izin bea
cukai.
 Penyuapan kepada pejabat publik untuk mendapatkan persetujuan atauizin.
 Menjual produk ke badan pemerintah dengan harga yang dinaikkan untuk
berbagi keuntungan dengan pejabat pemerintah.
 Menyuap pejabat pemerintah untuk mengabaikan atau menghindari
regulasi atau kontrol.
 Memberikan hadiah, makanan dan hiburan untuk pihak-pihak yangberbisnis dengan perusahaan tanpa catatan atau pengawasan yang sesuai.
 Menerima hadiah dari mitra bisnis atau pejabat publik tanpa catatan atau
pengawasan yang sesuai.

Kepentingan
Konsumen Barang dan jasa tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatankonsumen sesuai kesepakatan atau yang diwajibkan menurut hukum
termasuk standar tentang peringatan kesehatan dan informasi keselamatan.
(OECD, 2011, Bab VIII, Para 1).
 Gagal menyediakan informasi yang akurat, dapat diandalkan dan dapat
diverifikasi secara memadai agar konsumen dapat mengambil keputusan atas
dasar informasi yang cukup, termasuk tentang harga, isi, cara penggunaan
yang aman, hal-hal terkait lingkungan, pemeliharaan, penyimpanan dan
pembuangan barang dan jasa. (OECD, 2011, Bab VII, Para. 2)
 Pernyataan atau pembiaran informasi atau praktik-praktik lain, yang menipu,
menyesatkan, curang atau tidak adil. (OECD, 2011, Bab VIII, Para. 4)

1.
2.

3.

Daftar ini hanyalah contoh dan tidak mencakup semua. Dampak yang merugikan dapat diakibatkan atau dikontribusikan
oleh perusahaan, atau terkait dengan mitra bisnis.
Konsep risiko dampak yang merugikan dapat sulit dipahami ketika diterapkan untuk bab “Pembukaan informasi” dalam
Pedoman OECD untuk PMN, yang lebih difokuskan pada dampak potensial terhadap tata kelola perusahaan, pasar uang,
investor dan pekerja. Oleh karenanya, Pedoman OECD untuk PMN memberikan prinsip dan standar yang dapat digunakan
sebagai tolak ukur dan untuk melacak kegiatan.
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan 13; Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak
Fundamental dalam Bekerja.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
50

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Uji tuntas harus disesuaikan dengan sifat dari dampak yang merugikan terkait permasalahan
PBBJ, seperti HAM, lingkungan hidup dan korupsi. Hal ini meliputi pendekatan yangdisesuaikan dengan risiko tertentu dan mempertimbangkan bagaimana risiko tersebut
mempengaruhi kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya dengan menerapkan
perspektif gender dalam uji tuntas jika sesuai.  lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas – Ujituntas sepadan dengan risiko (berbasis risiko)P2. Bagaimana perusahaan dapat memasukkan perihal gender dalam uji
tuntas?
Menerapkan perspektif gender dalam uji tuntas berarti memikirkan bagaimana dampak
merugikan yang nyata atau potensial dapat berbeda terhadap perempuan.

 CONTOH, penting untuk menyadari persoalan gender dan hak asasi perempuan
dalam situasi ketika perempuan terkena dampak secara tidak proporsional:
 Dalam konteks ketika perempuan menghadapi diskriminasi berat.
 Dalam konteks ketika kegiatan perusahaan secara signifikan mempengaruhi
ekonomi lokal, lingkungan hidup dan akses atas tanah dan penghidupan.
 Di daerah konflik dan pasca konflik.
 Di sektor dan rantai pasokan sektor global yang mempekerjakan perempuan
dalam jumlah besar, seperti pakaian, elektronik, pariwisata, kesehatan dan
perawatan sosial, pekerja rumah tangga, pertanian dan bunga potong segar.
Selain itu, diperlukan penyesuaian, sesuai keperluan, dalam tindakan-tindakan yangdilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan mengatasi
dampak-dampak tersebut agar efektif dan memadai.

 CONTOH Mengumpulkan dan menilai data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan

memahami apakah kegiatan perusahaan dapat memberikan dampak yangberbeda terhadap laki-laki dan perempuan.
 Mengembangkan, merancang dan mengevaluasi kebijakan yang sensitif dan
responsif gender serta merencanakan untuk mengurangi dan mengatasi dampak
merugikan nyata dan potensial yang sudah diidentifikasi.
 Mengidentifikasi kerentanan yang berlapis/terakumulasi (contoh: masyarakat
adat, buta huruf, pekerja perempuan).
 Mengembangkan sistem peringatan yang sensitif gender dan perlindunganterhadap whistleblowers.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
51

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

 Mendukung partisipasi perempuan secara setara dan bermakna dalam konsultasi

dan negosiasi.
 Menilai apakah perempuan mendapat manfaat yang adil dari pembayaran

kompensasi atau bentuk-bentuk restitusi lain.
 Berkonsultasi dengan perempuan tanpa kehadiran laki-laki dan memfasilitasi

ruang untuk perempuan menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan
tentang keputusan bisnis.
 Mengidentifikasi kecenderungan dan pola spesifik gender dalam dampak merugikan
yang nyata dan potensial yang mungkin terlewatkan dalam proses uji tuntas.
 Menilai apakah mekanisme penanganan pengaduan bersifat sensitif gender,
dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin menghambat
perempuan untuk mengaksesnya.
Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko) – Jika tidak memungkinkan
untuk mengatasi semua dampak yang sudah diidentifikasi secara bersamaan, perusahaan
harus menentukan prioritas urutan tindakan berdasarkan kadar keseriusan dan
kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan.  lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas –Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko)P3. Bagaimana perusahaan membuat keputusan untuk menentukan prioritas?
Seperti yang tercantum dalam Pedoman, terkadang perusahaan tidak dapat meng­identifikasi
dan menanggapi semua dampak merugikan yang terkait dengan kegiatan dan hubunganbisnisnya dengan segera. Oleh karena itu, Pedoman OECD untuk PMN juga memperjelas
bahwa “perusahaan yang memiliki pemasok dalam jumlah besar, didorong untuk
mengidentifikasi bidang-bidang yang risiko dampak merugikannya paling signifikan dan,berdasarkan pada penilaian kebutuhan yang sudah dilakukan, perusahaan dapat menentukan
prioritas pemasok untuk uji tuntas”5 Perusahaan bertanggung jawab untuk mengatasi setiap
dampak merugikan yang mereka akibatkan atau berkontribusi terhadapnya.
Signifikansi dampak yang merugikan dipahami sebagai hubungan antara kemungkinan
terjadi dan kadar keseriusannya.
Keseriusan dampak dapat ditentukan berdasarkan skala, jangkauan dan sifat yang tidak
dapat dipulihkan.
Skala mengacu pada beratnya dampak yang merugikan.
Jangkauan berhubungan dengan sejauh mana dampak dirasakan, misalnya berapa
jumlah orang yang telah atau akan terkena dampak atau seluas apa kerusakan
lingkungan yang terjadi.
5.

OECD (2011), Komentar atas Kebijakan Umum, Para 16.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
52

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Sifat yang tidak dapat dipulihkan berarti batasan kemampuan untuk memulihkan
kondisi seseorang atau lingkungan yang terpengaruh ke situasi sebelum
terjadinya dampak yang merugikan.
Kadar keseriusan bukanlah konsep absolut namun merupakan konteks yang spesifik. Untuk
contoh-contoh tentang indikator skala, jangkauan dan sifat yang tidak dapat dipulihkan daridampak yang merugikan dibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN (Tabel 3). Indikatorindikator tersebut hanya gambaran dan akan berbeda-beda tergantung pada konteks
operasi perusahaan.
TABEL 3. CONTOH-CONTOH INDIKATOR SKALA, JANGKAUAN DAN SIFAT YANG TIDAKDAPAT DIPULIHKANDAMPAK
CONTOH SKALAMERUGIKANCONTOH JANGKAUAN

CONTOH SIFAT YANG TIDAKDAPAT DIPULIHKAN

Lingkunganhidup

 Sebesar apa dampak Jangkauan geografis
terhadap kesehatan
dari dampak
manusia
 Jumlah spesies yang
 Sejauh apa perubahan
terkena dampak
pada komposisi spesies
 Intensitas penggunaan air(% penggunaan dari total
sumber daya yang tersedia)
 Jumlah limbah dan bahan
kimia yang dihasilkan(dalam ton; % sampah
yang dihasilkan)

Korupsi Jumlah uang untuk suap  Frekuensi penyuapan
 Sejauh mana kerugianyang dialami masyarakat hilangnya nyawa atau
 cakupan penyebaran
karena hilangnya danaadanya luka berat akibat
geografis dari penyuapan
atau anggaran publik
penyuapan
 Jumlah dan/atau pangkat
 Sejauh mana kegiatan
 Sifat pidana dari penyuapan
pejabat, pegawai atauyang dilakukan dan
aparat yang terlibat dalam Sejauh mana dampak
disponsori oleh
penyuapan
terhadap pasar, orangpenyuapan akanorang, lingkungan Jangkauan kegiatan
mengakibatkan padadan masyarakat akibatyang dikaitkan dengan
dampak merugikan yang
keputusan yang diambil
penyuapan
tidak dapat dipulihkan
berdasarkan penyuapan  Jumlah kelompok terkena
 Ukuran keuntungan yang
dampak keputusan yangdiperoleh dari penyuapan
diambil berdasarkan
penyuapan

 Tingkat kemungkinan
perbaikan lingkungan Waktu yang diperlukan
untuk remediasi

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
53

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketenagakerjaan

 Sejauh mana dampak
terhadap kesehatan dan
keselamatan pekerja
 Apakah pelanggaran
hak berdampak padahak-hak dasar di
lingkungan kerja

 Jumlah pekerja/pegawaiyang terkena dampak Sejauh mana dampak
bersifat sistemik (contoh
untuk lokasi geografis,
industri atau subsektor
tertentu)
 Sejauh mana beberapa
kelompok terdampak
secara tidak proporsional(contoh: minoritas,
perempuan, dll)

 Sejauh mana dampaknya
dapat diperbaiki (contoh:
melalui kompensasi,
dipekerjakan kembali, dll) Apakah pekerja yangterdampak dapat kembalimenikmati haknya seperti
sedia kala
 Sejauh mana intimidasi
terhadap pekerja agar
tidak membentuk atau
bergabung dengan serikat
pekerja akan mengingkari
hak pekerja untuk memiliki
perwakilan

TABEL 3. CONTOH-CONTOH INDIKATOR SKALA, JANGKAUAN DAN SIFAT YANG TIDAK DAPATDIPULIHKANDAMPAK
CONTOH SKALAMERUGIKANCONTOH JANGKAUAN

CONTOH SIFAT YANG TIDAKDAPAT DIPULIHKAN

HAM

 Jumlah orang yangterkena dampak Sejauh mana dampaknya
dapat diperbaiki (contoh:
melalui kompensasi atau
restitusi)

Sejauh mana pelanggaran
atas akses ke kebutuhan
atau kebebasan dasar(contoh: pendidikan,
penghidupan, dll)

 % kelompok yang dapat
diidentifikasi dari orangorang yang terkena
dampakPembukaan  Sejauh mana informasi
 Sejauh mana jangkauan
informasiyang tidak memadai atau
keputusan yang diambil

penbukaan informasi
berdasarkan informasi
yang salah bernilaiyang tidak memadai ataupenting
pembukaan informasi
 Sejauh mana dampaknya
yang salahterhadap pasar, orang Jumlah orang (contoh:
orang, lingkungan,
pemegang saham) yangdan masyarakat karena
terkena dampak
keputusan yang diambil Jumlah kelompok terkena
berdasarkan informasi
dampak yang dapat
yang tidak memadai atau
diidentifikasi karena kepu­
pembukaan informasi
tusan yang diambil ber­yang salah
dasarkan informasi yang tidak
memadai atau pembukaan
informasi yang salah Apakah orang-orang yangterkena dampak dapat
dipulihkan untuk dapat
menikmati hak yang terkait
Sejauh mana pembukaan
informasi yang kurang atau
salah akan berakibat padakerugian keuangan yangtidak dapat diperbaiki atau
dampak merugikan yangtidak dapat dipulihkan

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
54

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kepentingan  Sejauh mana dampak
konsumenpada kesehatan atau

keselamatan manusia
 Besar kerugian keuanganyang dialami konsumen

 Jumlah konsumen yangterkena dampak Jumlah kelompok
konsumen terkena
dampak yang dapat
diidentifikasi

Sejauh mana dampak dapat
diperbaiki (contoh: melaluikompensasi atau restitusi)

 % kelompok konsumen
terkena dampak yang
dapat diidentifikasi

Pedoman OECD untuk PMN tidak berupaya untuk membuat pemeringkatan keseriusan
dampak yang merugikan. Suatu dampak tidak perlu memenuhi lebih dari satu karakteristikini (skala, jangkauan dan sifat yang tidak dapat dipulihkan) untuk bisa dianggap ‘berat’,meskipun sering kali semakin besar skala suatu dampak, semakin sulit untuk ‘dipulihkan’.
Risiko dampak merugikan yang paling signikan akan spesifik dialami oleh perusahaan, sektor
dan mitra bisnisnya. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dianggap sebagai penghakiman.
Oleh karena itu, perusahaan dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait
tentang bagaimana menentukan prioritas dan menyampaikan alasan mereka melaluikebijakan PBBJ. Mengomunikasikan alasan penentuan prioritas secara publik dapat
membantu membangun kepercayaan terhadap pendekatan uji tuntas perusahaan. Dalam
beberapa kasus, penentuan prioritas juga dapat didasari pada kewajiban hukum setempat.

 CONTOH, beberapa hukum nasional mewajibkan perusahaan melakukan uji tuntas
untuk menghindari dan mengatasi risiko perdagangan manusia di rantai pasokannya
atau pendanaan konflik yang bersumber dari bisnis sumber daya mineral.
Meskipun perusahaan harus menentukan prioritas uji tuntas mereka berdasarkan padasignifikansi risiko, pilihan yang tersedia bagi perusahaan untuk menanggapi risiko yangsudah diidentifikasi akan bergantung pada batasan-batasan hukum dan praktis, misalnyakemampuan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku mitra bisnisnya, dan seberapa
penting peran pemasok untuk perusahaan.  lihat Lampiran P7 dan P34-P40

P4. Pada tahap mana penentuan prioritas menjadi relevan di dalam proses uji
tuntas?
Penentuan prioritas akan menjadi penting jika perusahaan tidak memungkinkan untuk
mengidentifikasi dan menanggapi semua dampak merugikan yang berhubungan
dengan kegiatan dan mitra bisnis mereka dengan segera. Penentuan prioritas risiko atau
dampak yang signifikan bermanfaat ketika perusahaan mengidentifikasi, mencegah serta

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
55

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

mengurangi dampak. Dampak yang diprioritaskan untuk dicegah dan dikurangi tersebut
merupakan hal yang harus dilacak untuk memastikan sudah teratasi.  lihat Lampiran
P24, P31, P45 tentang bagaimana penentuan prioritas dapat diterapkan untuk pelaksanaan
langkah-langkah

P5. Apa perbedaan antara penentuan prioritas untuk risiko HAM dengan
dampak merugikan lain?
Secara umum, proses penentuan prioritas dampak HAM akan mencerminkan rekomendasi
yang ada di Bagian II, 2.4 dari Pedoman. Pedoman OECD untuk PMN menyatakan bahwa
dalam penentuan prioritas terkait HAM, tingkat keseriusan merupakan faktor yang lebih
utama dari kemungkinan terjadinya. Sehingga, ketika penentuan prioritas, perusahaan harus
mulai dari dampak HAM yang paling berat dengan pertimbangan bahwa keterlambatan
dalam menanggapi dapat berpengaruh pada remediasi.

 CONTOH, jika dampak merugikan yang potensial dapat berakibat pada hilangnya
nyawa seseorang, maka dampak tersebut dapat diprioritaskan meskipun kecil
kemungkinan terjadinya (contoh: penetapan langkah-langkah untuk mencegah
kerugian dan hilangnya nyawa jika terjadi bencana alam di fasilitas pembangkit listrik).
Uji tuntas sesuai dengan keadaan perusahaan – Sifat dan jangkauan uji tuntas dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti skala perusahaan, konteks operasi, model bisnis,
posisi dalam rantai pasokan, dan sifat dari produk atau jasanya  lihat Bagian I, Karakteristik
Uji Tuntas - sesuai dengan keadaan yang dihadapi perusahaan

P6. Bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya?
Uji tuntas melibatkan implikasi sumber daya manusia dan keuangan. Keterbatasan sumber
daya dapat menjadi tantangan bagi semua perusahaan, khususnya perusahaan kecil yang
memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang sedikit untuk melaksanakan uji tuntas.
Namun, perusahaan kecil sering kali lebih fleksibel dalam pembuatan dan implementasi
kebijakan serta memiliki dampak atau pemasok yang lebih sedikit untuk dikelola
dibandingkan dengan perusahaan besar. Ukuran atau kapasitas sumber daya perusahaan
tidak mengubah tanggung jawabnya untuk mengadakan uji tuntas yang sepadan denganrisiko, tetapi mungkin dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melaksanakannya.
Perusahaan dengan keterbatasan sumber daya dapat lebih bertopang pada pendekatan
kolaboratif dalam melaksanakan uji tuntas dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan
dalam konteks penentuan prioritas. Perusahaan ini juga dapat memanfaatkan sumber dayayang sudah ada seperti contoh kebijakan atau informasi publik tentang risiko yang terdapat

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
56

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

dalam rantai pasokan tertentu dan berupaya mencari bantuan teknis dari asosiasi industri
tempat mereka tergabung.  lihat Tabel 4 untuk informasi lebih lanjut

P7. Bagaimana menyesuaikan uji tuntas dengan keadaan perusahaan?
Bagaimana suatu perusahaan melaksanakan uji tuntas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti ukuran perusahaan, konteks operasi, model bisnis, posisi dalam rantai pasokan, dansifat dari produk atau jasanya.  lihat Tabel 4 untuk contoh
TABEL 4. CONTOH BAGAIMANA UJI TUNTAS PERUSAHAAN DAPAT DIADAPTASI AGAR SESUAIDENGAN KEADAAN
FaktorContohSkala perusahaan

 Suatu UKM dengan pengaruh terbatas terhadap pemasoknya dan
memiliki sumber daya yang terbatas untuk dialokasikan pada tujuan
membangun kapasitas pemasok untuk memenuhi persyaratan PBBJ,
dapat mempertimbangkan untuk membangun proses prakualifikasi
yang ketat dan hanya melibatkan pemasok yang memenuhi
persyaratan PBBJ. Dengan melakukan hal ini, UKM mengurangi jumlah
sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau atau
mencegah dampak setelah melibatkan pemasok.
 Suatu perusahaan multinasional besar dengan jumlah pemasok dan
mitra bisnis yang besar serta berisiko tinggi, dapat menggunakan
kantor di negara tersebut serta mengalokasikan dan melatih personil
yang bertanggung jawab mengawasi uji tuntas di lapangan.

TABEL 4. CONTOH BAGAIMANA UJI TUNTAS PERUSAHAAN DAPAT DIADAPTASI AGAR SESUAIDENGAN KEADAAN
Konteks operasi
perusahaan

Sebagai bagian dari pelibatan pemangku kepentingan, perusahaan yangmendapatkan pasokan bahan baku dari daerah yang terpengaruh konflik atau
tidak aman dapat melibatkan lembaga bantuan bilateral (contoh: lembaga
donor) yang memiliki cara, akses dan keahlian tentang daerah tersebut atau
masyarakat sipil di daerah tersebut, sementara perusahaan yang beroperasi disituasi yang lebih aman dapat melibatkan pemangku kepentingan dan pemilik
hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak secara langsung.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
57

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Model bisnis
perusahaan

Perusahaan infrastruktur dengan investasi jangka panjang di negara
berkembang mungkin menemukan bahwa akan efektif jika mereka
melibatkan pemerintah sambil membantu mengatasi persoalan-persoalan
sistemik di daerah tersebut dan di saat yang sama mengoperasikan langkahlangkah pencegahan dan pengurangannya sendiri, sebagai upaya untuk
mencegah adanya dampak merugikan yang dapat dikaitkan dengan operasi
perusahaan untuk di masa datang. Namun barangkali tidaklah tepat jika
menggunakan bank untuk membiayai proyek jangka pendek (contoh: untuk
memperbarui fasilitas) untuk mengatasi masalah di suatu wilayah ekonomi
berkembang untuk mengatasi masalah sistemik di wilayah tersebut, tetapi
akan lebih baik jika upayanya difokuskan untuk melakukan penilaian yangsolid terhadap dampak HAM dari pembiayaannya dan menyesuaikan
ketentuan pembiayaan.

Posisi perusahaan
dalam rantai pasokan

Suatu perusahaan di hilir (contoh: pengecer) dapat melakukan penilaian
terhadap pemasok di tingkat tengah untuk menilai bagaimana cara mereka
melaksanakan uji tuntas terhadap pemasok di hulu dalam mengidentifikasi
risiko penggunaan pekerja anak. Perusahaan yang beroperasi di tengah rantai
pasokan dapat membangun sistem pelacakan dengan mitra bisnis di huluyang beroperasi di daerah yang lebih berisiko tinggi menggunakan pekerja
anak. Dalam kedua kasus, persoalan pekerja anak akan diprioritaskan, tetapi
cara perusahaan untuk mengidentifikasi risiko ini akan tergantung pada posisi
mereka dalam rantai pasokan.

Sifat produk atau
jasa perusahaan

Suatu perusahaan penyedia platform daring untuk jasa antar jejaring(peer-to-peer) (contoh: akomodasi) mungkin tidak perlu melakukan penilaian
lapangan untuk setiap operatornya seperti perusahaan jasa tradisional (contoh:
penyedia tempat penginapan). Akan tetapi, perusahaan dapat membangun
mekanisme pengaduan yang kuat dan menerapkan persyaratan ketat bagi para
operator yang terus dipantau dan diawasi agar tidak ada bentuk pelanggaran
aturan perilaku dan kebijakan operasional apa pun serta untuk mencegah dan
bereaksi cepat terhadap pelanggar.

Uji tuntas dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh dari pelibatan pemangku
kepentingan – Pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang
memiliki kepentingan yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.  lihat Bagian I,
Karakteristik Uji Tuntas - Uji tuntas mendapat masukan dari pelibatan pemangku kepentingan

P8. Siapa pemangku kepentingan perusahaan?
Pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki
kepentingan yang dipengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Tidak
semua orang dan kelompok dianggap sebagai pemangku kepentingan yang kepentingannya
dapat dipengaruhi oleh kegiatan tertentu yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
58

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi orang-orang dan kelompok-kelompok
yang berkepentingan yang harus dipertimbangkan kaitannya dengan kegiatan tertentu(pemangku kepentingan yang relevan). Terlebih lagi, uji tuntas memperhatikan kepentingan
pemangku kepentingan yang terkena dampak maupun pemangku kepentingan yangberpotensi terkena dampak. Selain itu, tidak semua kepentingan kedudukannya sama
penting dan tidak perlu memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan carayang sama. Jika terkait dengan kepentingan HAM individu atau hak kolektif (yang dimiliki
oleh sekelompok orang, seperti masyarakat adat), pemangku kepentingan yang HAM-nya
terdampak atau dapat terdampak disebut sebagai “pemilik hak”.
Pemangku kepentingan akan berbeda-beda tergantung pada perusahaan dan kegiatannya.

 CONTOH, pemangku kepentingan yang terdampak, berpotensi terdampak dan
pemilik hak dapat terdiri dari: Masyarakat di tingkat lokal, daerah atau nasional Pekerja dan karyawan termasuk yang bekerja melalui pengaturan kerja informal
dalam rantai pasokan dan serikat pekerja
 Konsumen atau pengguna akhir dari produk
Selain itu, pemangku kepentingan yang relevan dan mungkin diperlukan untuk pelibatanyang bermakna dapat terdiri dari: LSM, organisasi masyarakat sipil lokal, Lembaga HAM Nasional
 organisasi kemasyarakatan dan pegiat HAM lokal
 rekan sesama industri
 pemerintah negara tuan rumah (lokal, daerah dan nasional)
 mitra usaha
 investor/pemegang saham
Terdapat banyak sumber referensi yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan
mengidentifikasi pemangku kepentingan mereka (contoh: OECD, 2015).
Dalam situasi dimana terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang terkena atau
berpotensi terkena dampak atau pemilik hak, suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
perwakilan pemangku kepentingan yang terpercaya, terutama bilamana jika hanya
melibatkan orang-orang tertentu saja dapat mengganggu hak tertentu atau kepentingan
kolektif.

 CONTOH, ketika memutuskan untuk melakukan restrukturisasi atau menutup
suatu pabrik, perlu melibatkan serikat pekerja, daripada dengan pekerja secara
perorangan, untuk meminimalisir dampak ketenagakerjaan dari keputusan ini,

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB59

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

karena hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja
dan hak untuk ikut serta dalam perundingan bersama adalah HAM yang diakui
secara internasional.
Perusahaan dapat memprioritaskan pemangku kepentingan yang paling terkena dampak
berat atau pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak atau pemilik hak
sebagai prioritas pelibatan. Tingkat dampak yang dialami pemangku kepentingan atau
pemilik hak dapat menjadi masukan untuk derajat pelibatan.

P9. Apa yang dimaksud “pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna”?
 Pelibatan pemangku kepentingan melibatkan proses interaktif dengan pemangku
kepentingan terkait. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui, misalnya, rapat pertemuan,
dengar pendapat atau konsultasi. Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna
ditandai dengan adanya komunikasi dua arah dan tergantung pada itikad baik darikedua belah pihak.6 Pelibatan pemangku kepentingan juga bersifat responsif dan
berkesinambungan, serta di banyak situasi, pelibatan pemangku kepentingan terkait
dilakukan sebelum mengambil keputusan.
 Pelibatan dua arah berarti perusahaan dan pemangku kepentingan bebas
mengekspresikan pendapatnya, bertukar perspektif dan mendengar sudut pandang
alternatif untuk mencapai pemahaman bersama. Pelibatan dua arah juga berarti
pemangku kepentingan terkait memiliki peluang untuk membantu merancang dan
melaksanakan kegiatan pelibatan sendiri.
 Baik perusahaan maupun pemangku kepentingan diharapkan ikut dalam kegiatan
pelibatan atas dasar itikad baik. Hal ini berarti bahwa perusahaan terlibat dengan
niat sungguh-sungguh untuk memahami bagaimana kepentingan dari pemangku
kepentingan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan siap
untuk mengatasi dampak merugikan yang mereka akibatkan atau kontribusikan dan
pemangku kepentingan secara jujur mewakili kepentingan, niat dan kepedulian mereka.
 Pelibatan yang responsif berarti perusahaan berupaya memastikan keputusannya
mendapat masukan dari pihak-pihak yang mungkin terdampak oleh keputusan
tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dan
pemilik hak sebelum membuat keputusan yang berdampak pada mereka adalah halyang penting.7 Hal ini meliputi memberikan semua informasi yang diperlukan olehpemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dan pemilik hak pada
6.
7.

OECD (2011), Komentar atas Kebijakan Umum, Para 25.
Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin diperlukan, misalnya, ketika hak atas informasi adalah bagian dari pemenuhan HAM.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
60

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

waktu yang tepat untuk dapat memberikan informasi terkait bagaimana keputusan
perusahaan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Hal ini juga berarti ada tindak
lanjut atas implementasi komitmen yang sudah disepakati, memastikan agar dampak
merugikan terhadap pemangku kepentingan yang terkena atau berpotensi terkena
dampak dan pemilik hak ditangani termasuk melalui pemulihan ketika perusahaan
mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak.
 Pelibatan berkesinambungan berarti bahwa kegiatan pelibatan pemangku
kepentingan berlangsung selama siklus operasi atau kegiatan dan bukan hanya
kegiatan yang dilakukan satu kali.
Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna adalah komponen utama dari proses uji
tuntas. Akan tetapi, Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum
lengkap tentang persoalan ini. Banyak sumber yang tersedia untuk membantu perusahaan
melaksanakan dan menangani tantangan umum sehubungan dengan kegiatan pelibatan
pemangku kepentingan (contoh: OECD, 2015c).

P10. Kapan pelibatan pemangku kepentingan penting untuk dilakukan dalamkonteks uji tuntas?
Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna merupakan hal penting dalam proses uji
tuntas. Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak atau berpotensi terkena
dampak dan pemilik hak secara khusus menjadi penting ketika perusahaan: mengidentifikasi dampak merugikan yang nyata atau potensial dalam konteks
kegiatan perusahaan.
 terlibat dalam penilaian mitra bisnis terkait dampak merugikan yang nyata atau potensial.
 merancang respon pencegahan dan pengurangan untuk risiko dampak merugikan
yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan.
· mengidentifikasi bentuk-bentuk pemulihan atas dampak merugikan yang diakibatkan
atau dikontribusikan oleh perusahaan dan ketika merancang proses remediasi.
 melacak dan mengomunikasikan penanganan dampak HAM nyata dan potensial
yang sudah diidentifikasi dalam konteks kegiatan perusahaan.
Selain itu, dalam beberapa kasus, pelibatan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan
adalah suatu hak tersendiri.8
8.

Contoh, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli menyatakan bahwa Negara berkonsultasi dan bekerja sama denganmasyarakat asli mengenai hak mereka untuk memberikan persetujuan dasar awal tanpa paksaan (Padiatapa) di sejumlah situasi,
termasuk menyetujui proyek yang mempengaruhi lahan dan wilayah mereka dan sumber lain (lihat Pasal 19 dan 32). Konvensi ILO No.
169, yang mengikat secara hukum negara-negara yang telah meratifikasinya, mewajibkan Negara Pihak untuk berkonsultasi denganmasyarakat adat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau menyetujui langkah-langkah yang diusulkan (lihat Pasal 6).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB61

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB CONTOH, hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja
dan hak mereka untuk ikut serta dalam perundingan bersama merupakan HAM yang
diakui secara internasional. Oleh karenanya, penting untuk melibatkan serikat pekerja
atau perwakilan pekerja ketika berurusan dengan pekerja dalam persoalan ini. Terlebih
lagi, hubungan industrial adalah bentuk pelibatan pemangku kepentingan.
Untuk beberapa jenis dampak merugikan yang berakibat pada kerugian kolektif (seperti
korupsi yang secara kolektif merugikan penduduk dalam suatu wilayah hukum atau efek
gas rumah kaca yang berkontribusi pada kerugian kolektif lintas batas), pelibatan pemangku
kepentingan yang terkena atau berpotensi terkena dampak dan pemilik hak secara luas bisa
saja tidak memungkinkan. Dalam kasus seperti ini, pelibatan dengan perwakilan pemangku
kepentingan yang terpercaya atau organisasi penerima kuasa (contoh: LSM, lembaga
perwakilan publik, dll) dapat bermanfaat.
Selain pelibatan pemangku kepentingan, perusahaan juga sebaiknya berkonsultasi dengan para
ahli tentang persoalan tertentu (contoh: akademisi, LSM, organisasi lokal) untuk mendapatkan
masukan ketika mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan uji tuntas.

P11. Bagaimana sebaiknya pelibatan perusahaan dengan pemangku kepentingan
yang berpotensi rentan?
Mengidentifikasi dan berupaya untuk menghilangkan hambatan yang berpotensi
menghalangi pelibatan pemangku kepentingan (contoh: bahasa, budaya, gender dan
ketidakseimbangan kekuasaan, perpecahan di masyarakat, dll) merupakan hal penting
untuk dilakukan guna menjamin keefektifan pelibatan.

 CONTOH, bertukar informasi secara lisan dalam masyarakat yang tingkat buta
hurufnya tinggi.
Selain itu, terdapat individu atau kelompok yang mungkin menghadapi risiko kerentanan
atau marginalisasi yang lebih tinggi, misalnya disebabkan stigma sosial. Seringkali pemangku
kepentingan yang paling rentan juga menjadi yang paling dipengaruhi secara signifikan
oleh kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, pemangku kepentingan seperti perempuan,anak, dan kelompok masyarakat yang marginal mungkin lebih dipengaruhi secara signifikan
oleh kegiatan perusahaan, atau memerlukan perhatian khusus dalam konteks kegiatan
pelibatan pemangku kepentingan.
Ada banyak sumber yang membahas tentang bagaimana mengatasi potensi hambatan
pelibatan dan bagaimana melakukan pelibatan dengan kelompok pemangku kepentingan
rentan tertentu.9
9.

Lihat, sebagai contoh, OECD (2016c), Lampiran B-D.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
62

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Perusahaan dapat berkolaborasi di tingkat industri atau lintas industri serta denganpemangku kepentingan yang terkait di sepanjang proses uji tuntas, tetapi perusahaan
harus selalu bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan uji tuntas secara efektif.
 lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas, Kotak 2

P12. Bagaimana perusahaan dapat saling berkolaborasi dalam melaksanakan
uji tuntas?
Banyak rekomendasi uji tuntas di Pedoman ini yang dapat dilakukan sambil berkolaborasi
dengan pihak lain, misalnya pelaku industri lain dan bermitra dengan serikat pekerja atau
melalui prakarsa multi pemangku kepentingan.

 CONTOH, perusahaan dapat bermitra dengan atau membuat kesepakatan
langsung dengan serikat pekerja untuk memfasilitasi keterlibatan pekerja dalamperancangan dan pengimplementasian proses uji tuntas, implementasi standar
hak-hak pekerja dan pengaduan. Kesepakatan dengan serikat pekerja dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk dan di tingkat tempat kerja, perusahaan, sektoral
atau internasional. Kesepakatan ini dapat meliputi kesepakatan hasil perundingan
bersama, Kerangka Kesepakatan Global, protokol dan nota kesepahaman.
Kolaborasi dapat bermanfaat untuk mengumpulkan pengetahuan tentang risiko dansolusi di sektor, meningkatkan pengaruh secara optimal dengan mitra bisnis bersama,dan membuat uji tuntas menjadi lebih efisien untuk semua, misalnya melalui pengakuan
terhadap penilaian mitra bisnis yang ada dan melalui kerangka pelaporan bersama untuk
hubungan bisnis. Berbagi biaya dan penghematan juga sering menjadi salah satu manfaat
kolaborasi sektor.  lihat Lampiran P18, P27-P28, P37 dan Kotak 5

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
63

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWABKOTAK 3. TATA KELOLA YANG BAIK UNTUK PRAKARSA KOLABORATIF MENGENAIUJI TUNTAS
Daftar berikut meliputi contoh tata kelola yang baik yang dapat membantu perusahaan
dalam menentukan apakah prakarsa kolaboratif yang mereka ikuti dapat dipercaya.
Prakarsa:
 Memiliki mekanisme pengaduan yang sudah mapan, berfungsi, dapat diakses dan
efektif yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan
kepedulian mereka tentang kegiatan dari prakarsa itu sendiri, tanpa takut
menghadapi pembalasan* Memiliki proses yang memungkinkan dilakukannya konsultasi dengan pemangku
kepentingan dan para ahli tentang tujuan dan kegiatan dari prakarsa tersebut.
· Memiliki proses yang efektif untuk mengomunikasikan rincian tentang dampak
merugikan yang nyata dan potensial kepada perusahaan yang berpartisipasi secara
tepat waktu untuk mendukung perusahaan dalam melaksanakan kegiatan uji
tuntasnya.
 Memiliki proses tinjauan berkala, termasuk dengan melakukan pemantauan dan
mengevaluasi apakah prakarsa tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, termasuk,jika perlu, memutakhirkan kebijakan, kegiatan dan panduan apa pun yang disediakan
untuk perusahaan yang berpartisipasi.
 Telah mempertimbangkan apakah akan ada konflik kepentingan yang nyata atau
potensial antara pengelolaan personil prakarsa dan perusahaan, dan memiliki proses
untuk mengelola potensi konflik kepentingan.
 Menyampaikan rincian tentang tata kelola internal, staf, sumber daya dan mekanisme
pengawasan kepada publik.
· melaporkan hasil evaluasi tentang apakah prakarsa mencapai sasaran dan tujuannya
sehubungan dengan praktik mendapatkan pasokan bahan baku yang bertanggung
jawab.
 Memperkenankan sesama prakarsa uji tuntas untuk saling mengakui dan melakukan
kendali mutu yang memadai.
* Hal ini mengacu pada mekanisme pengaduan yang berhubungan dengan kegiatan prakarsa dan bukan
mekanisme pengaduan yang dibentuk prakarsa untuk memfasilitasi pemulihan antara pemangku kepentingan
yang terkena dampak atau pemilik hak dan anggota prakarsa.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
64

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Partisipasi dalam suatu prakarsa tidak memindahkan tanggung jawab perusahaan atas
dampak merugikan yang diakibatkan, dikontribusikan oleh atau yang terkait langsung
kepada pihak prakarsa.
Ketika perusahaan terlibat dalam kolaborasi untuk melaksanakan uji tuntas, perusahaan
harus menilai terlebih dahulu mutu dari prakarsa yang dimaksud. Hal ini dapat meliputi:
 Mencari pandangan pemangku kepentingan yang relevan tentang kredibilitas
prakarsa.
 Menilai apakah prakarsa dan prosesnya terpercaya, yang berarti apakah mereka selaras
dengan rekomendasi yang ada dalam Pedoman ini.
 Memastikan agar pendekatan kolaboratif diterapkan dan disesuaikan dengan
perusahaan agar bisa menjalankan uji tuntas yang cukup memadai dan solid.
 Menjadi peserta aktif dalam kolaborasi.
 Menerapkan tata kelola yang baik ketika kolaborasi dilakukan melalui prakarsa formal.
 lihat Kotak 3

P13. Apakah kolaborasi dapat berisiko menurut hukum persaingan usaha?
Meskipun di berbagai kasus, perusahaan dapat berkolaborasi dalam uji tuntas tanpa
melanggar hukum persaingan usaha, tetapi perusahaan dan prakarsa kolaboratif dimana
perusahaan tersebut menjadi anggotanya, harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk
memahami persoalan hukum persaingan usaha yang berlaku di wilayah hukumnya dan
menghindari kegiatan yang dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha.

 CONTOH, perusahaan dan prakarsa kolaboratif di mana mereka bergabung dapat:
 Berupaya mendapatkan nasihat dari otoritas persaingan usaha jika ada keraguan

tentang satu tindakan atau kegiatan kerja sama tertentu dapat dianggap
bertentangan dengan hukum persaingan usaha dan menambah risiko yangberkenaan dengan peraturan.
 Membangun langkah-langkah yang transparan di seputar prakarsa kolaboratif
untuk mengurangi kekhawatiran terkait persaingan usaha. Otoritas persaingan
usaha dapat lebih bersikap skeptis terhadap prakarsa atau perjanjian antar
kompetitor jika tindakannya sepenuhnya dilakukan secara tertutup. Transparansi
dapat membantu memberikan kejelasan tentang persoalan yang berpotensi
bermasalah dan dengan demikian memastikan persoalan tersebut segera
diatasi.
 Membuat program anti-trust. Nasihat tentang bagaimana cara terbaik untuk
merancang dan menegakkan program kepatuhan seringkali disediakan oleh
otoritas persaingan usaha di wilayah hukum tertentu.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
65

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Setiap wilayah hukum akan memiliki peraturan yang berbeda tentang persaingan usaha;namun terdapat beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan perusahaansebagai pertimbangan untuk diperhatikan dalam peniliaian terkait hukum persaingan usaha
mengenai prakarsa PBBJ mereka.

 CONTOH Apakah kolaborasi atau prakarsa melibatkan kesepakatan antar kompetitor?
 Dapatkah kolaborasi atau prakarsa dilihat sebagai pelanggaran hukum persaingan

usaha? (yaitu apakah melibatkan penetapan harga, memanipulasi penawaran(kolusi dalam tender), pembatasan keluaran, dan pembagian pasar (atau pengkotakkotakan)?
 Apakah kolaborasi atau prakarsa memiliki pengaruh anti persaingan usaha(yaitu dampak terhadap pasar konsumen, seperti harga yang lebih tinggi atau
membatasi ketersediaan barang/jasa), meski tidak berupaya membatasi persaingan
usaha?
 Terkait keseimbangan, apakah pengaruh yang mendukung persaingan usaha darikolaborasi atau prakarsa lebih besar dari pengaruh anti persaingan usaha?
 Apakah ada manfaat kepentingan publik yang dihasilkan dari kolaborasi atau
prakarsa yang dapat digunakan atau dikesampingkan dalam uji keseimbangan? lihat Capobianco, Gillard dan Bijelic, 2015

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
66

PERTANYAAN TERKAITPROSES UJI TUNTASPEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
67

A.1

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWABKE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN
Merancang, mengadopsi dan menyebarluaskan kombinasi kebijakan mengenai per­masalahan PBBJ yang menyatakan komitmen perusahaan terhadap prinsip dan standaryang terdapat dalam Pedoman OECD untuk PMN dan rencana untuk mengimplementasikan
uji tuntas yang relevan untuk operasi perusahaan, rantai pasokan dan hubungan bisnis
lain.  lihat Bagian II, 1.1

P14. Apa saja yang tercakup dalam kebijakan perilaku bisnis yang bertanggung
jawab (PBBJ)?  lihat Bagian II, 1.1
Seperti yang tercantum dalam Pedoman, kebijakan PBBJ perusahaan akan meliputi
komitmen terhadap hal-hal yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN dan komitenyang lebih rinci terkait risiko yang paling signifikan untuk perusahaan. .
Perusahaan dapat menggunakan kebijakan PBBJ untuk menjelaskan bagaimana perusahaan
menentukan prioritasnya dalam konteks uji tuntas PBBJ (untuk menjelaskan mengapa risikotertentu dianggap lebih signifikan dari risiko lain).
Kebijakan PBBJ juga dapat menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengimplementasikan
tanggung jawabnya – bagaimana pendekatan uji tuntas, pelibatan pemangku kepentingan,
dan remediasi perusahaan. Dalam hal ini, kebijakan PBBJ juga menjelaskan garis besar
ekspektasi perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan PBBJ sehubungan dengan
pekerja perusahaan (termasuk pegawai, pekerja sementara dan orang-orang lain yangmelakukan pekerjaan untuk perusahaan) serta mitra bisnisnya.  lihat Lampiran P18
Kebijakan PBBJ perusahaan dapat disesuaikan dengan konteks lokal atau operasinya.
Misalnya, anak perusahaan suatu PMN besar yang beroperasi di negara dengan risikoketenagakerjaan tertentu dapat menyesuaikan kebijakan PBBJ kantor pusat untuk
menangani persoalan yang spesifik untuk konteks ini.

P15. Keahlian apa yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan PBBJ? lihat Bagian I, 1.1;
Model kebijakan yang kuat dapat ditemukan untuk beberapa sektor dalam konteks prakarsa
industri atau multi pemangku kepentingan. Perusahaan dapat memilih untuk mengadopsi
atau mengembangkan contoh tersebut, selama memenuhi rekomendasi menurut Bagian II,
1.1 dari Pedoman ini dan sesuai dengan sektor atau lokasi geografis perusahaan.10
10. Sebagai contoh, lihat OECD (2016a), “Model Kebijakan Rantai Pasokan tentang Rantai Pasokan Global yang Bertanggung Jawab
untuk Sumber Daya Mineral dari Daerah Terpengaruh Konflik dan Daerah Berisiko Tinggi”; lihat juga OECD (2017a), “Model
Kebijakan Perusahaan tentang Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab”.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
68

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan juga dapat membantu dalammengembangkan kebijakan PBBJ. Hal ini terutama relevan dalam konteks di mana tidak ada
model kebijakan yang cukup kuat. Selain itu, dapat juga digunakan anduan dari organisasi
pengusaha, asosiasi industri, LSM terkait, atau prakarsa multi pemangku kepentingan. lihat Lampiran P8-11
Pelibatan unit perusahaan yang relevan dalam pengembangan kebijakan dapat membantu
dalam mengidentifikasi pendekatan yang realistis dan efisien untuk implementasi kebijakan.
 lihat Lampiran P16
Berupaya menanamkan kebijakan perusahaan mengenai PBBJ dalam badan pengawas
perusahaan. Tanamkan kebijakan tersebut dalam sistem manajemen sehingga
kebijakan tersebut diimplementasikan sebagai bagian dari proses bisnis rutin yangmempertimbangkan potensi kemandirian, otonomi dan struktur hukum dari badan-badan
tersebut seperti yang mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan setempat. lihat Bagian II, 1.2

P16. Tim atau unit bisnis apa yang relevan untuk dipertimbangkan ketika
mengembangkan dan menyelaraskan antara tujuan dan kebijakan PBBJ
perusahaan?  lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas- Hal-Hal yang Mendasar; Bagian II, 1.2
Bentuk penyelarasan lintas tim dan unit bisnis dalam praktiknya akan sangat bergantungpada karakteristik khusus perusahaan, misalnya sifat dari kegiatan perusahaan, skala, dansifat dari risiko tertentu yang dihadapi. Perusahaan dapat mepertimbangkan unit manadalam operasi bisnis mereka yang dapat berdampak pada kepatuhan terhadap kebijakan
PBBJ untuk dapat mengidentifikasi mana yang harus dipertimbangkan ketika memastikan
penyelarasan tujuan.
Hal ini dapat meliputi:
 Unit-unit yang membuat keputusan tingkat tinggi untuk perusahaan (contoh: dewan
direksi dan manajemen senior).
 Unit-unit yang bertanggung jawab untuk kepatuhan (contoh: hukum (legal),
kepatuhan (compliance), SDM, lingkungan hidup, manajemen di lapangan).
 Unit-unit yang membuat keputusan tentang mitra bisnis baru (contoh:
departemen mencari pasokan bahan baku, departemen pengadaan, departemen
penjualan, manager dana investasi).  lihat Tabel 5
 Unit-unit yang bertanggung jawab untuk pengembangan atau pengawasan produk
dan operasi yang berkaitan dengan risiko (contoh: desainer produk, pimpinan
operasional dan teknis).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
69

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

 Unit-unit yang bertanggung jawab untuk penjualan dan pemasaran produk atau

jasa.
Unit-unit ini juga dapat terlibat dalam pelaksanaan langkah-langkah dari pendekatan uji
tuntas (misalnya mengembangkan kebijakan PBBJ dan mengimplementasikan sistem
manajemen atau mengidentifikasi atau mencegah dan mengurangi dampak).
Penting untuk memastikan adanya penyelarasan lintas anak perusahaan, waralaba atau
kantor daerah dengan komitmen dan proses dasar, meskipun badan-badan ini dapat
menyesuaikan kebijakan PBBJ dengan konteks lokal dan struktur perusahaan.  lihat
Lampiran P14

TABEL 5. CONTOH DEPARTEMEN DAN FUNGSI YANG BERPOTENSI RELEVAN UNTUKIMPLEMENTASI UJI TUNTASDEPARTEMEN DAN/ATAUFUNGSIPERMASALAHAN*

Keberlanjutan, CSR, pencari
Pasokan (Ethical sources)

Hampir semua permasalahan dalam Pedoman OECD untuk
PMN karena sering kali departemen/fungsi ini memimpin/
mengkordinir terkait PBBJ

Lingkungan hidup
dan/atau sosial

 lingkungan hidup kesehatan dan keselamatan
 HAM
 persoalan sosial lain jika tidak ditangani
oleh departemen/fungsi lain

SDM ketenagakerjaan dan hubungan industrial
 kesehatan dan keselamatan kerja
 HAM
 Perekrutan

Perwakilan pekerja,
Perwakilan serikat pekerja ketenagakerjaan dan hubungan industrial
 kesehatan dan keselamatan kerja
 HAM

Operasi, produksi lingkungan hidup kesehatan dan keselamatan kerja
 HAM
 perlindungan konsumen

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
70

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

Hukum

 kepatuhan hukum
 ketenagakerjaan dan hubungan industrial
 anti penyuapan & korupsi
 HAM
 perlindungan konsumen
 pengungkapan
 perjanjian dengan hubungan bisnis

Kepatuhan, etika/integritas

 kepatuhan secara umum
 anti penyuapan & korupsi

Pengadaan barang dan jasa,
rantai pasokan, hubunganbisnis semua topik di Pedoman OECD untuk PMN yang berlaku
untuk rantai pasokan, mitra bisnis
 penyaringan, perjanjian dan pemantauan rantai pasokan/
mitra bisnis

TABEL 5. CONTOH DEPARTEMEN DAN FUNGSI YANG BERPOTENSI RELEVAN UNTUKIMPLEMENTASI UJI TUNTAS
Penjualan dan pemasaran

 HAM
 perlindungan konsumen
 pembukaan informasi

Pembangunan masyarakat pelibatan pemangku kepentingan
 lingkungan hidup kesehatan & keselamatan masyarakat
 HAM
 Pembukaan informasi

Urusan eksternal, pelaporan pelibatan pemangku kepentingan
 pembukaan informasi

Manajemen risiko berpotensi relevan untuk semua permasalahan

Audit berpotensi relevan untuk semua permasalahan

Manajemen senior

 berpotensi relevan untuk semua permasalahan

Dewan direksi/Pemilik berpotensi relevan untuk semua permasalahan*

Daftar di atas bukan daftar lengkap untuk permasalahan yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN, namudn dapat
digunakan sebagai panduan untuk mempertimbangkan peran atau kontribusi keahalian departemen/fungsi terkait
dalam dalam uji tuntas.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
71

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

P17. Apa perbedaan peran dewan direksi dan manajemen dalam memastikan
PBBJ ditanamkan di perusahaan?  lihat Bagian II, 1.2
Dewan direksi biasanya akan terlibat dalam memberikan persetujuan atas kebijakan PBBJ
perusahaan. Dewan direksi juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang
strategi bisnis yang mungkin berimplikasi pada PBBJ. Tidak hanya itu, dewan direksi juga
dapat melakukan intervensi bila kebijakan PBBJ tidak diimplementasikan sehingga dapat
meminta pihak manajemen untuk bertindak. Menunjuk anggota dewan yang memiliki
keahlian dan tanggung jawab untuk permasalahan PBBJ dapat lebih membantu penerapan
PBBJ. Oleh karenanya, Prinsip-Prinsip G20/OECD tentang Tata Kelola Perusahaan mengakui
bahwa salah satu tanggung jawab penting dari dewan direksi perusahaan umum adalah
untuk mengawasi sistem manajemen risiko dan juga sistem yang dirancang untuk
memastikan agar perusahaan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk perpajakan,
persaingan usaha, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kesempatan yang setara, anti korupsi,
serta kesehatan dan keselamatan (OECD, 2015a, Bab VI). Di sisi lain, pihak manajemen akanbertanggung jawab untuk mengembangkan strategi untuk memastikan kebijakan PBBJ
diimplementasikan.
Walaupun peran dewan direksi dan manajemen berbeda, tetapi dalam praktiknya
manajemen tingkat atas (high-level management personnel) dapat juga menjadi anggota
dewan direksi perusahaan dan berperan ganda.
Menggabungkan ekspektasi dan kebijakan PBBJ dalam pelibatan dengan pemasok dan
mitra bisnis lain.  lihat Bagian II, 1.3

P18. Bagaimana ekspektasi PBBJ dapat dibangun terhadap mitra bisnis?  lihat
Bagian II, 1.3
Selain menyampaikan ekspektasi terkait kebijakan PBBJ terhadap mitra bisnis, perlu juga
dilakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan agar ekspektasi PBBJ dibangun
terhadap bisnis.

 CONTOH, seperti yang disampaikan di dalam Pedoman, ekpektasi untuk mitra bisnisyang baru dapat dikomunikasikan dan disetujui melalui perjanjian atau dokumen
resmi (contoh: melalui Etika perilaku (code of conduct) untuk pemasok, kontrak
usaha patungan (joint venture), surat tambahan untuk badan penerima investasi, dll).
Perjanjian atau dokumen ini dapat mencakup:
 Klausul agar mitra bisnis memenuhi Pedoman OECD untuk PMN dan/atau

Pedoman atau standar lain yang selaras.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
72

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

 Klausul tentang transparansi, pemantauan dan pelaporan oleh mitra bisnis.
 Spesifikasi tentang apakah/bagaimanakah mitra bisnis diharapkan dapat

menggulirkan persyaratan yang sama untuk mitra bisnis mereka melalui rantai
pasokan atau rantai nilai.
 Alasan untuk pemutusan kontrak karena gagal memenuhi ekpektasi seperti
tertuang dalam Pedoman OECD untuk PMN.
Departemen yang bertanggung jawab membuat keputusan tentang mitra bisnis yang baru
dapat mempertimbangkan kriteria PBBJ sebelum memulai kemitraan. Hal ini dapat dilakukan
melalui penerapan proses prakualifikasi, kriteria penawaran, atau kriteria penyaringan yangmengikutsertakan permasalahan PBBJ.
Seringkali mitra bisnis (seperti pemasok), memiliki banyak pelanggan dan menyediakan
produk dan jasa untuk lebih dari satu sektor industri. Dalam situasi ini, terkadang tidaklah
praktis atau bahkan membebani jika perusahaan menerapkan ekspektasinya sendiri
terhadap pemasok/mitra bisnis tanpa mempertimbangkan situasi atau potensi ekspektasi
mitra bisnis yang mungkin berbeda, yang berasal dari pelanggan/mitra bisnis mereka yanglain. Perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dengan cara:
 menyesuaikan dengan standar internasional dan standar insustri yang luas dalamekspektasi uji tuntas rantai pasokan.
 berkolaborasi dengan pelaku industri lain tentang ekspektasi bersama tentang

mitra bisnis, termasuk dengan memiliki kebijakan PBBJ dan kerangka pelaporanbersama.  lihat Lampiran P12
 melibatkan mitra bisnis untuk mengurangi persyaratan yang tidak sejalan dan
menyederhanakannya bagi pelanggan, dan mengkhususkan inisiatif/prakarsa,
kebijakan, atau program tambahan yang saling menguntungkan.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
73

A.2

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG
NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUKATAU JASA PERUSAHAAN
Melaksanakan kegiatan penentuan ruang lingkup untuk mengidentifikasi semua areabisnis yang mencakup operasi dan hubungan bisnis, termasuk dalam rantai pasokannya,
di mana risiko PBBJ sangat mungkin terjadi dan paling signifikan.  lihat Bagian II, 2.1

P19. Apa yang dimaksud dengan penentuan ruang lingkup dan seberapa luas
kegiatan penentuan ruang lingkup perusahaan?  lihat Bagian II, 2.1
Penentuan ruang lingkup mengacu pada proses awal untuk mengidentifikasi area umum
tentang risiko yang signifikan di sekitar operasi perusahaan (contoh: kegiatan dan lini produk)
serta hubungan bisnisnya (termasuk semua tingkat dalam rantai pasokan atau rantai nilai).
Penentuan ruang lingkup dimaksudkan untuk bersifat luas dan menjadi kegiatan awal yangmemungkinkan penentuan prioritas. Penilaian (dibahas di Bagian II, 2.2), di sisi lain, mengacu
pada proses lebih mendalam yang berupaya mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yangdiprioritaskan terkait kegiatan atau hubungan bisnis tertentu.  lihat Lampiran P23-P28
Bagaimana penentuan ruang lingkup dilakukan, terutama dalam hubungannya dengan
penentuan ruang lingkup risiko di sekitar hubungan bisnis akan berbeda-beda tergantungpada karakteristik perusahaan.

 CONTOH, suatu lembaga investor mungkin akan mengandalkan pada jasa riset pasar
dan sumber eksternal lain (laporan masyarakat sipil, media, dll) untuk menentukan
ruang lingkup risiko dalam portofolio investasinya, sementara pengecer mungkinmemetakan struktur rantai pasokannya dan mengidentifikasi area risiko umum
berdasarkan pada faktor lokasi geografis, sektoral, produk atau faktor perusahaan.
Akan tetapi, jika hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian perusahaan (contoh: melaluilaporan, pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme penanganan keluhan), bahwa
satu lini produk atau subkomponen terkait dengan risiko tertentu, maka penting untuk
mempertimbangkan informasi lain selain informasi yang diperoleh selama kegiatan
penentuan ruang lingkup.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
74

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAANKOTAK 4. BAGAIMANA MENEMPATKAN PEMETAAN RANTAI PASOKAN DALAMPROSES PENENTUAN RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN?
Pada saat proses penentuan ruang lingkup, penting bagi perusahaan untuk memetakan
operasi umum dan struktur rantai pasokan agar dapat mengidentifikasi kegiatan, lokasi
geografis, produk atau mitra bisnis yang berisiko tinggi. Ketika perusahaan mengasaharea-area berisiko tinggi ini, perusahaan juga dapat melaksanakan pemetaan yang lebih
terperinci atas setiap hubungan bisnis yang mereka miliki agar dapat mengidentifikasi
hubungan/mitra tertentu untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. (berlanjut ke halaman
berikut)

KOTAK 4. BAGAIMANA MENEMPATKAN PEMETAAN RANTAI PASOKAN DI DALAMPROSES PENENTUAN RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN?
Sebagai contoh, pada saat kegiatan penentuan ruang lingkup, berdasarkan informasi
tentang sektor yang sudah diketahui, suatu perusahaan otomotif mengidentifikasi bahwa
aki mereka memiliki risiko yang lebih signifikan dibandingkan suku cadang lain. Di titik
ini, perusahaan mungkin belum memiliki informasi rinci tentang subpemasok tertentu
atau negara asal untuk dapat mulai melakukan penilaian terperinci tentang rantai
pasokan akinya. Perusahaan justru akan berupaya mengumpulkan informasi tambahan
terlebih dahulu tentang di mana aki mereka dibuat, memetakan tingkatan dalam rantai
pasokan yang memiliki risiko lebih tinggi untuk produk ini, kemungkinan negara asal yangmemasok bahan untuk membuat aki, dan mutu serta sifat dari uji tuntas yang mungkinsudah dilaksanakan oleh subpemasok berisiko tinggi. Baru setelah itu perusahaan dapat
melanjutkan pada upaya untuk menentukan mitra bisnis mana yang harus diprioritaskan
untuk penilaian mendalam dan tindak lanjut.
Sebagai contoh, setelah mempelajari seluruh lini produk, perusahaan yang beroperasi
di sektor alas kaki mengidentifikasi alas kaki berbahan kulit yang mereka produksi terkait
dengan risiko ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang signifikan atas dilakukannya
proses penyamakan. Oleh karenanya, perusahaan dapat memetakan mitra bisnis tertentu(contoh: penyamakan kulit) yang berhubungan dengan produksi produk-produk kulit
yang mereka produksi untuk memprioritaskan pemasok-pemasok yang beroperasi dikawasan geografis berisiko tinggi untuk dilakukan penilaian lebih jauh.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
75

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

P20. Apa yang dimaksud dengan risiko berdasarkan sektor, produk, lokasi
geografis, dan di tingkat perusahaan?  lihat Bagian II, 2.1
Mengingat faktor risiko berdasarkan sektor, produk, lokasi geografis dan faktor risiko ditingkat perusahaan, akan bermanfaat jika dilakukan penentuan ruang lingkup risiko didalam operasi perusahaan dan hubungan bisnisnya. Faktor-faktor risiko tersebut ditentukan
dari dampak di masa lalu dan persoalan yang baru terjadi.
 Risiko sektor adalah risiko yang umum ditemukan dalam sektor secara global sebagai

akibat dari karakteristik sektor, kegiatan, produk dan proses produksinya. Misalnya,
sektor ekstraktif sering kali terkait dengan risiko yang berhubungan dengan jejak
dampak berskala besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Di sektor garmen
dan alas kaki, risiko sering kali terkait dengan, antara lain, penghormatan hak-hak
serikat pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta upah yang rendah.11
 Risiko produk adalah risiko terkait dengan masukan atau proses produksi yangdigunakan untuk membuat atau menggunakan produk tertentu. Misalnya, produk
garmen yang menggunakan manik-manik atau sulaman memiliki risiko tinggi untuk
menggunakan tenaga kerja informal dan tidak memiliki kepastian, sementara produkseperti telepon dan komputer mungkin mengandung bahan yang berisiko diperoleh
dari pertambangan di daerah konflik.
 Risiko lokasi geografis adalah kondisi di negara tertentu yang mungkin membuat risikodi tingkat sektor semakin mungkin terjadi. Faktor risiko lokasi geografis dapat secaraumum dikelompokkan sebagai faktor yang berhubungan dengan kerangka regulasi(contoh: penyelarasan dengan perjanjian internasional), tata kelola (contoh: kekuatan
wewenang pemeriksa/inspektorat, supremasi hukum, tingkat korupsi), konteks sosialekonomi (contoh: tingkat kemiskinan dan pendidikan, kerentanan dan diskriminasi
terhadap populasi tertentu) dan konteks politik (contoh: keberadaan konflik).
 Risiko di tingkat perusahaan adalah risiko yang dikaitkan dengan perusahaan tertentu
misalnya tata kelola yang lemah, memiliki sejarah yang tidak baik dalam menghormati
HAM, hak-hak ketenagakerjaan, standar anti korupsi, standar lingkungan hidup, atau
tidak memiliki budaya PBBJ.

11. Lihat OECD (2017a) untuk informasi lebih lanjut tentang risiko di sektor garmen dan alas kaki; lihat OECD (2016c) untuk informasi
lebih lanjut tentang risiko yang dikaitkan dengan sektor ekstraktif.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
76

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

P21. Apa contoh sumber informasi untuk penelitian studi kepustakaan?
 lihat Bagian II, 2.1
Sebagian besar risiko sektor dan produk serta situasi di negara tertentu sudah diketahuiatau mudah dipahami dari informasi yang tersedia. Misalnya, dampak yang membahayakan
lingkungan hidup dan kesehatan dari proses dan teknik produk tertentu, biasanya cukup
dipahami oleh sektor yang sejalan.
Laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, lembaga
HAM nasional (NHRI), badan pemerintah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha danbisnis dapat memberikan informasi berharga untuk proses uji tuntas, terutama pada saatfase penentuan ruang lingkup. Artikel berita di media massa juga dapat memberikan
pemahaman tentang situasi sosial dan politik di tingkat lokal, regional, dan nasional.  lihat
Tabel 6 untuk Daftar Sumber-Sumber berbasis Dokumen
Penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi akurasi dan kredibilitas sumber yang mereka
gunakan untuk mendapatkan informasi terkait risiko. Terutama sekali jika sumbernya adalah
sumber ‘warisan’, seperti penilaian data awal dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
mitra, perusahaan yang diakuisisi, sesama anak perusahaan dan sumber-sumber sekunderlain. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan triangulasi informasi yang diperoleh
dan membandingkannya dengan sumber lain, (dengan melihat sifat dan sumber informasi,
tanggal publikasi) dan berkonsultasi dengan pihak ketiga seperti organisasi masyarakat
sipil jika ada hal-hal yang meragukan. Akan tetapi, informasi yang disajikan dalam laporaneksternal tidak perlu sepenuhnya diverifikasi ketika perusahaan akan menggunakannya
sebagai titik awal untuk penggalian informasi yang lebih mendalam.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
77

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAANTABEL 6. CONTOH DEPARTEMEN DAN FUNGSI YANG BERPOTENSI RELEVAN UNTUKIMPLEMENTASI UJI TUNTASSumber Utama/
Primer Kontrak, lisensi, peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan
perusahaan yang menjelaskan rezim hukum dan regulasi yang berlaku
terhadap suatu proyek atau kegiatan.
 Studi data awal/penilaian dampak yang diperintahkan oleh pihak lain, atau
pada fase-fase awal proyek.
 Data yang dihasilkan oleh badan pemerintah tentang ketenagakerjaan,angka kemiskinan, standar kesehatan dan pendidikan, upah, kondisi kerja
serta kesehatan dan keselamatan kerja, dll.
 Data sensus, data tentang tingkat pendapatan dan kemiskinan (data ini
mungkin tidak dapat diandalkan di beberapa negara berkembang).
 Pemetaan lahan dan informasi lain tentang proyek atau kegiatan.
 Indikator utama yang dikumpulkan melalui peta sistem informasi geografis(GIS) dan sumber-sumber lain.
 Bahan-bahan lain yang tersedia atau informasi yang diwariskan dari akuisisi
perusahaan (jika dapat diperoleh).
 Catatan tentang keluhan dan permintaan masyarakat lokal.

SumberSekunder Penelitian dan indeks dari akademisi, lembaga HAM nasional (NHRI), badan
pemerintah dan badan perindustrian.
 Penelitian dan laporan dari organisasi antar pemerintah dan lembaga
pembangunan multilateral dan bilateral.
 Penelitian dan indeks yang dikembangkan oleh LSM dan sektoral, organisasi
serikat pekerja nasional dan internasional.
 Informasi tentang investasi masyarakat atau program pembangunan yangberhubungan dengan proyek industri lain di area atau daerah yang sama.
 Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya masyarakat adat atauorganisasi perwakilan masyarakat adat, tentang persoalan utama yangmungkin relevan untuk perkembangan proyek.
 Laporan yang tersedia dan disusun oleh perusahaan lain yang beroperasi diarea atau daerah lokal.

P22. Bagaimana kekurangan informasi dapat diatasi?  lihat Bagian II, 2.1 - 2.2
Ada beberapa strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan
informasi tentang risiko yang terkait dengan kegiatan perusahaan dan mitra bisnisnya,
dengan memperhatikan keadaan yang relevan dan keterbatasan yang ada.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
78

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

 CONTOH
 Mekanisme pengaduan dan platform pemantauan lain (contoh: komite

pemantauan nasional) dapat dibentuk untuk memberikan peringatan kepada
perusahaan tentang dampak merugikan yang nyata atau potensial yang belum
mereka identifikasi.  lihat Lampiran P54
 Informasi atau klaim tentang dampak merugikan yang nyata atau potensial tidak
perlu sepenuhnya diverifikasi terlebih dahulu untuk memulai penilaian lebih lanjut.
 Perusahaan dapat terlibat dengan pemangku kepentingan utama dan para ahli
untuk lebih memahami tentang risiko-risiko sektoral, produk atau lokasi geografis,
misalnya, melalui diskusi bersama.
Diawali dengan area risiko yang signifikan yang sudah diidentifikasi di atas, perusahaan
melakukan penilaian berulang dan semakin mendalam atas operasi, pemasok, danmitra bisnis lain yang menjadi prioritas agar dapat mengidentifikasi dan menilai dampak
merugikan yang nyata dan potensial tertentu terhadap PBBJ.  Bagian II, 2.2

P23. Bagaimana perusahaan dapat menilai risiko dampak yang merugikan darikegiatannya sendiri?  lihat Bagian II, 2.2
Di banyak kasus, perusahaan sudah melakukan penilaian sendiri atau melibatkan auditor
atau pemeriksaan eksternal atas risiko-risiko utama dalam sektornya, dan dalam beberapa
konteks, penilaian seperti ini diatur menurut hukum domestik. Misalnya, pengawasan
ketenagakerjaan, pengawasan lingkungan hidup yang disyaratkan untuk perizinan,
analisa dampak lingkungan hidup, sistem manajemen kepatuhan anti korupsi, proses
mengidentifikasi rekanan (know your counterpart – KYC), audit keuangan, penilaian
dampak HAM, dan proses perizinan produk adalah beberapa contoh penilaian risiko yangumum dan mungkin sudah dilakukan oleh perusahaan atau melalui kerja sama dengan
pihak berwenang. Perusahaan dapat memodifikasi atau melengkapi penilaian yang sudahada agar sejalan dengan standar internasional dan rekomendasi PBBJ.
Selain penilaian standar yang mungkin sudah dilakukan perusahaan, penilaian internaltambahan mungkin diperlukan untuk memahami potensi risiko atau dampak merugikan
yang nyata terkait dengan kegiatan perusahaan agar dapat memastikan keselarasan denganekspektasi PBBJ yang terdapat di dalam Pedoman OECD untuk PMN.

 CONTOH, perusahaan dapat meminta dilakukannya peninjauan eksternal atas
implementasi kebijakan perusahaan mengenai diskriminasi dan pelecehan seksual.

 CONTOH, anak perusahaan dapat melakukan analisa dampak lingkungan hidup
sehubungan dengan kegiatannya, lalu menyampaikan hasilnya ke perusahaan induk.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
79

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

P24. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas dari operasinya atau 		
mitra bisnisnya yang harus dikaji terlebih dahulu?  lihat Bagian II, 2.2
Untuk banyak perusahaan, terutama yang berukuran besar, tidaklah memungkinkan bagi
mereka untuk menilai dampak merugikan yang nyata atau potensial di seluruh operasi dan
mitra bisnisnya. Oleh karenanya, perusahaan dapat menentukan prioritas operasi atau mitra
bisnis untuk dilakukan penilaian menurut risiko dampak merugikan yang paling signifikan lihat Bagian II, 2.4 dan Lampiran, P3 untuk pedoman lebih lanjut tentang dampak yangpaling signifikan.
Beberapa pertimbangan dalam menentukan perihal di atas, meliputi: Operasi perusahaan atau operasi mitra bisnis berada di negara yang memiliki risikolebih tinggi (contoh: adanya konflik, keberadaan kelompok rentan, supremasi hukum
yang lemah, tingkat korupsi yang tinggi, dll).
 Operasi atau mitra bisnis melibatkan kegiatan atau proses produksi yang berisiko tinggi(ditandai oleh tingginya penggunaan tenaga kerja informal, penggunaan bahan kimia
yang berbahaya, penggunaan alat berat, dll).
 Risiko diidentifikasi dari penilaian sebelumnya.
Penting untuk diingat bahwa mitra bisnis dikategorikan sebagai “berisiko tinggi” dandiprioritaskan untuk penilaian lebih lanjut atas dasar profil risiko mereka dan bukan
berdasarkan kekuatan hubungan mereka dengan perusahaan.

 CONTOH, suatu perusahaan elektronik mungkin menandai perusahaan yangmendapatkan pasokan bahan bakunya dari operasi penggalian mineral di daerahyang terpengaruh konflik dan berisiko tinggi sebagai perusahaan dengan “risiko tinggi”
meskipun perusahaan elektronik ini tidak memiliki hubungan kontraktual langsung
dengan mitra bisnis tersebut.
Ada kalanya penentuan prioritas lebih lanjut diperlukan di antara sejumlah mitra bisnis yangberisiko tinggi. Dalam kasus seperti ini, dengan tujuan untuk menilai seluruh mitra bisnisyang berisiko tinggi, perusahaan dapat menentukan prioritas penilaian mitra bisnis berisikotinggi yang paling signifikan dalam hal persentase produk yang diperoleh perusahaan darimitra bisnis tersebut (atau persentase pasokan bahan baku dari negara tertentu).

P25. Bagaimana perusahaan dapat melaksanakan penilaian mitra bisnis yangdiprioritaskan pada saat penentuan ruang lingkup?  lihat Bagian II, 2.2
Pada saat penentuan ruang lingkup, perusahaan mengidentifikasi kategori yang luas
untuk risiko-risiko yang terkait dengan mitra bisnisnya. Penilaian adalah evaluasi yang lebih
terperinci dari risiko-risiko yang diprioritaskan dan merupakan kelanjutan dari penentuan

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
80

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

ruang lingkup. Contoh bentuk-bentuk penilaian meliputi penilaian sendiri oleh pemasok,
inspeksi dan audit lapangan, dan lain sebagainya. Jenis penilaian yang digunakan
perusahaan akan disesuaikan dengan sifat dari risikonya.

 CONTOH
 Inspeksi lapangan akan sesuai untuk menilai risiko yang berhubungan dengan

kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan produk dan kinerja lingkungan
hidup (di antara risiko-risiko lain).
 Peninjauan dokumen akan sesuai ketika meninjau kepatuhan perusahaan dengan
standar pelaporan keuangan.
 Wawancara dengan pekerja dan diskusi kelompok terarah (FGD) mungkin akancocok ketika menilai risiko ketenagakerjaan dan HAM, terutama yang berhubungan
dengan risiko yang sensitif dan biasanya tidak didokumentasikan. Mengingat pekerja
mungkin tidak akan merasa nyaman untuk berkata jujur kepada pihak manajemen,dalam beberapa kasus, wawancara dan FGD mungkin dapat dilaksanakan oleh
pihak ketiga yang terpercaya.
 Pelibatan pemangku kepentingan dan konsultasi dengan organisasi masyarakat
sipil yang relevan akan sesuai untuk menilai dampak negatif terhadap masyarakat
lokal akibat kegiatan perusahaan.

P26. Apa saja yang tercakup dalam penilaian mitra bisnis dan siapa yang harus
melakukan penilaian ini?  lihat Bagian II, 2.2
Untuk sebagian besar jenis risiko, penilaian akan meliputi hal-hal berikut:
 Dampak merugikan yang nyata atau risiko dampak yang diakibatkan atau
dikontribusikan oleh mitra bisnis (contoh: penanganan bahan kimia yang tidakaman; penyuapan aparat), termasuk dampak yang dikaitkan dengan proyek
mendatang atau kegiatan di masa depan.
 Kapasitas dan kesediaan mitra bisnis untuk melaksanakan uji tuntas.
 Kecukupan uji tuntas yang dilaksanakan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan
perusahaan atau mitra bisnisnya dalam mengimplementasikan pencegahan dan
pengurangan dampak yang merugikan (contoh: kebijakan, sistem manajemen
kepatuhan, penilaian subpemasok, peningkatan fasilitas, penyediaan akses kemekanisme pengaduan).
Pihak yang yang melakukan penilaian sebaiknya memiliki kompetensi berikut:
 Keahlian tentang risiko tertentu yang sedang dikaji oleh perusahaan (contoh: HAM,
kesehatan dan keselamatan, korupsi), termasuk pemahaman tentang metodologi
terbaik untuk mengidentifikasi dampak merugikan yang nyata dan potensial
menurut konteks lokal.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
81

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

 Pengetahuan tentang standar nasional dan internasional yang berhubungan dengan

dampak yang merugikan.
 Kemampuan untuk melakukan penilaian dalam konteks lokal (contoh: keterampilanbahasa).
Kecil kemungkinan satu orang memiliki semua kompetensi di atas untuk semua risikodan konteks. Mengingat tantangan ini, penilaian dapat dilakukan oleh tim yang secara
keseluruhan memiliki semua kompetensi di atas.

P27. Kapan penilaian mitra bisnis dilakukan? lihat Bagian II, 2.2
Perusahaan didorong untuk melaksanakan penilaian: Terhadap mitra bisnis yang berisiko tinggi (contoh: mitra bisnis yang melibatkanlokasi geografis, produk atau sektor, yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk
terdapatnya dampak yang merugikan) yang belum dikaji.
 sebelum menjalin hubungan bisnis baru di tingkat pertama.  lihat Lampiran P18
 ketika kemungkinan besar diantara mitra bisnis yang berisiko tinggi konteksnya
akan berubah .
Dalam beberapa kasus, risiko dampak yang merugikan banyak terjadi di daerah tertentu
sehingga penilaian satu mitra bisnis saja tidak akan menghasilkan informasi baru. Dalam
kasus ini, perusahaan dapat memilih untuk langsung fokus pada pencegahan dan
pengurangan dampak yang merugikan.

 CONTOH, suatu perusahaan mengetahui bahwa pelecehan seksual banyak terjadi
di kawasan berikat. Namun menyadari betapa sulitnya mengidentifikasi satu insiden
pelecehan seksual tertentu, perusahaan dapat memilih untuk tidak melakukan
penilaian terlebih dahulu terhadap pemasoknya, tetapi mendorong pemasok
melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah pelecehan seksual (contoh: pelatihan
untuk manajemen).
Di beberapa kasus, penilaian mitra bisnis yang terpercaya mungkin sudah ada. Jika tersedia,
perusahaan dihimbau untuk meninjau ulang temuan mereka dan memfokuskan upaya
mereka pada pencegahan atau pengurangan dampak merugikan yang sudah diidentifikasi
dan memantau kemajuan yang dicapai.

P28. Bagaimana cara perusahaan menilai mitra bisnis dengan pihak-pihak yangtidak memiliki hubungan kontraktual dengan mereka?  lihat Bagian, 2.2
Ada berbagai alat bantu dan pendekatan untuk menilai mitra bisnis yang berisiko tinggi jika
perusahaan tidak memiliki hubungan kontraktual untuk membantu mengatasi tantangan
visibilitas dan daya ungkit.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
82

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

 CONTOH, untuk dapat memperbaiki visibilitas, perusahaan dapat:
 meminta mitra bisnis mereka untuk menyampaikan informasi yang diperlukan

perusahaan untuk menilai risiko terkait dengan pemasok dan mitra bisnis mereka,
misalnya informasi seputar subpemasok dan subkontraktor, atau negara asal.
Perusahaan dapat membuat dan menggunakan format pelaporan yang biasa
digunakan oleh sektor yang sama untuk mengurangi beban berlebihan terhadap
mitra bisnis.  lihat Lampiran P12
 menggunakan skema penelusuran atau lacak balak (CoC) yang ada12 untuk mencapai
visibilitas mitra bisnis di rantai pasokan yang lebih jauh. Hal ini terutama sangat relevan
untuk perusahaan yang berorientasi produk dengan rantai pasokan fisik.
Jika memungkinkan, dalam menilai dampak merugikan terhadap mitra bisnis yang lebihjauh dalam rantai pasokan, perusahaan dapat:
 menggunakan penilaian terpercaya yang sudah ada, seperti penilaian yangdibagikan bersama melalui prakarsa kolaboratif atau diturunkan melalui
pembukaan informasi berjenjang (cascading disclosure) atau ketentuan
pembukaan informasi bergulir (flow down provision)13 yang tercantum dalamperjanjian tertulis atau kontrak.
 jika tidak ada penilaian yang terpercaya, dapat dilakukan penilaian bersama dengan
pelaku industri lain yang memiliki mitra bisnis yang sama dengan menggunakan
informasi yang dikumpulkan melalui pelaporan berjenjang, ketentuan pembukaan
informasi dari atas ke bawah atau penelusuran.
 menilai proses uji tuntas mitra bisnis yang beroperasi di titik kendali dalam rantai
pasokan.  lihat Kotak 5

12. Penelusuran adalah proses perusahaan melacak bahan baku dan produk di rantai pasokannya.
13. Pembukaan berjenjang mengacu pada kondisi ketika perusahaan membuka informasi ke pembeli yang berada langsung dibawahnya, yang meneruskan informasi tersebut kepada pembeli mereka berikutnya; Ketentuan bergulir (flow down provision)adalah ketentuan yang ada di dalam kontrak umum yang kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian turunannya (sub-tieragreement)..

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
83

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAANKOTAK 5. PELIBATAN MITRA BISNIS YANG BEROPERASI DI TITIK KENDALIDALAM RANTAI PASOKAN
Perusahaan dapat mengidentifikasi titik kendali (terkadang disebut sebagai “titik
sempit”) dengan mempertimbangkan: Poin-poin utama transformasi dalam rantai pasokan di mana informasi hasil
penelusuran dapat rusak atau hilang.
 Jumlah pelaku, misalnya ketika relatif sedikit perusahaan yang memproses atau
menangani mayoritas masukan sehingga turun ke dalam rantai pasokan.
 Titik daya ungkit terbaik yang dimiliki perusahaan di ujung rantai pasokan.
 Menunjuk skema dan program- program audit sudah ada untuk memerngaruhi
sistem dan menghindari duplikasi.
‘Perusahaan titik kendali’ akan cenderung memiliki visibilitas dan/atau pengaruhyang lebih kuat terhadap para pemasok dan mitra bisnis yang posisinya jauh di atasdalam rantai pasokan daripada perusahaan yang lebih dekat dengan konsumen atau
pengguna akhir. Uji tuntas di perusahaan titik kendali dapat memberikan informasi
bahwa risiko dampak yang merugikan yang secara langsung terkait dengan pemasoktelah diidentifikasi, dicegah dan dikurangi. Identifikasi dan pelibatan dengan titik-titik
kendali ini dapat dilakukan dengan cara: mencantumkan persyaratan dalam kontrak
dengan pemasok dan mitra bisnis bahwa titik-titik kendali harus diidentifikasi (secararahasia); dan dengan meminta pemasok/mitra bisnis untuk memperoleh sumber
bahan baku dari perusahaan titik kendali yang sudah memenuhi persyaratan Pedomanini, membuka informasi rahasia dengan sistem pembagian informasi rahasia tentang
pemasok dan/atau melalui skema industri.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
84

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

Nilai keterlibatan perusahaan terhadap dampak merugikan yang nyata atau potensial
yang telah diidentifikasi untuk dapat menentukan respon yang sesuai. Hal ini terutama
menilai apakah perusahaan (a) mengakibatkan (atau akan mengakibatkan) dampak yangmerugikan; atau (b) berkontribusi (atau akan berkontribusi) pada dampak yang merugikan;
atau apakah (c) dampak yang merugikan tersebut terkait (atau akan terkait) langsung
dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis.  lihat Bagian II, 2.3
P29. Apa yang dimaksud dengan dampak yang merugikan yang “diakibatkan”,“dikontribusikan oleh” perusahaan atau yang “secara langsung berhubungan”
dengan operasi, produk atau jasa mitra bisnis?  lihat Bagian II, 2.3
Diakibatkan: Perusahaan “mengakibatkan” dampak yang merugikan jika kegiatan
perusahaan14 itu sendiri sudah cukup menghasilkan dampak yang merugikan tersebut.

 CONTOH, jika suatu perusahaan melakukan diskriminasi terhadap perempuan atau
kelompok ras minoritas dalam praktik perekrutan atau jika perusahaan membayaruang suap ke pejabat publik asing.
Berkontribusi: Perusahaan “berkontribusi pada” suatu dampak jika kegiatannya, bersamasama dengan kegiatan dari entitas lain menyebabkan dampak tersebut, atau jika kegiatan
perusahaan menyebabkan, memfasilitasi atau mendorong entitas lain untuk mengakibatkan
terjadinya dampak yang merugikan. Kontribusi ini harus berupa kontribusi penting, dalamarti tidak berupa kontribusi kecil atau yang tidak berharga.
Untuk menentukan kontribusi yang penting dan kapan tindakan perusahaan dapat
mengakibatkan, memfasilitasi atau mendorong entitas lain mengakibatkan dampak yangmerugikan, dapat memperrtimbangkan faktor-faktor berikut ini: sejauh mana perusahaan mendorong atau memotivasi dampak merugikan
yang diakibatkan oleh entitas lain, dalam arti derajat kegiatan perusahaan yangmeningkatkan risiko terjadinya dampak tersebut.
 sejauh mana perusahaan mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang
dampak yang merugikan atau potensi terjadinya dampak yang merugikan, dalamarti derajat perkiraan.
 sejauh mana kegiatan perusahaan dapat benar-benar mengurangi dampak yangmerugikan atau mengurangi risiko terjadinya dampak.
Adanya mitra bisnis atau kegiatan yang menimbulkan terjadinya dampak yang merugikan
yang umum terjadi tidak serta-merta diartikan sebagai berkontribusi. Kegiatan yang menjadi
persoalan harus secara substansial meningkatkan risiko dampak yang merugikan.
14. OECD (2011), Bab IV, Para 42. menyatakan bahwa “‘Kegiatan dapat meliputi melakukan suatu tindakan dan pembiaran.”

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
85

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

 CONTOH, misalnya pengecer menentukan waktu yang sangat singkat untuk
pengiriman suatu produk tertentu, meskipun mereka mengetahui bahwa berdasarkan
pengalaman sebelumnya, jangka waktu tersebut tidak memungkinkan, dan melarang
penggunaan subkontraktor yang sudah disetujui sebelumnya.
 Tindakan menentukan tenggat waktu yang lebih pendek dari yang seharusnya
dan melarang penggunaan subkontraktor akan meningkatkan risiko lembur yangberlebihan bagi pabrik.
 Derajat perkiraan dampak dapat tinggi karena pengecer sudah mengetahui
bahwa tenggat waktu yang diberikan untuk produk serupa sebelumnya tidak
dapat dilaksanakan dan tenggat waktu yang pendek ini umumnya mengakibatkankelebihan jam kerja secara berlebihan
 Jika tidak dilakukan langkah-langkah pengurangan untuk menurunkan risikoterjadinya dampak, pengecer dapat berkontribusi pada terjadinya lembur yangberlebihan di sisi pabrik.

 CONTOH, investor ekuitas swasta berinvestasi di pabrik baja. Investor adalah anggota
dewan pabrik baja tersebut dan berinteraksi secara rutin dengan pihak manajemen.
Investor memberikan suara untuk menentang pemasangan peralatan mahal yangdigunakan untuk mengolah limbah pabrik. Akibat dari tidak adanya pengolahanlimbah, air minum masyarakat sekitar jadi tercemar limbah.
 Mendorong manajemen proyek untuk tidak memasang teknologi yang dapat
mencegah atau mengurangi dampak lingkungan hidup terhadap sumber air
meningkatkan risiko terjadinya dampak yang merugikan.
 Tingkat perkiraan untuk persoalan ini tinggi jika sudah umum diketahuioleh praktisi manajemen lingkungan hidup di industri baja bahwa peralatan
pengolahan air diperlukan untuk menghindari pencemaran air minum.
 Jika investor melaksanakan uji tuntas dan mendukung rencana pengolahanalternatif untuk limbah, maka risiko pencemaran pasokan air dan derajat
perkiraan dampak dapat menjadi lebih rendah, sehingga menjauhkan investor
dari hubungan sebagai pihak yang berkontribusi.
Terkait langsung:“Keterkaitan”diartikan sebagai hubungan antara dampak yang merugikan
dan produk, jasa atau operasi perusahaan melalui entitas lain (yaitu mitra bisnis). “Terkait
langsung” tidak diartikan sebagai hubungan kontraktual langsung, misalnya “pasokan bahan
baku langsung”.

 CONTOH, jika ada perusahaan yang mendapatkan bahan baku kobalt yang ditambang
dengan mempekerjakan buruh anak lalu kemudian kobalt tersebut digunakan dalam

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
86

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

produk maka perusahaan tersebut maka dapat terkait langsung dengan dampak yangmerugikan (yaitu pekerja anak). Dalam situasi ini, perusahaan tidak mengakibatkan
atau berkontribusi pada dampak merugikannya, tetapi tetap ada hubungan langsung
antara produk perusahaan dan dampak yang merugikan melalui mitra bisnis dengan
entitas yang terlibat dalam perolehan kobalt (antara lain dengan pabrik peleburan,pedagang mineral, dan perusahaan tambang yang menggunakan pekerja anak).
Hubungan perusahaan dengan dampak yang merugikan tidak bersifat statis. Hubungan
ini dapat berubah, misalnya ketika situasi membaik. Hubungan ini tergantung pada sejauhmana pelaksanaan uji tuntas serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi risiko
dan dampak yang telah diidentifikasi dapat mengurangi risiko terjadinya dampak.
Secara umum, perusahaan sangat mungkin mengakibatkan dampak yang merugikan darikegiatan yang berhubungan dengan operasinya sendiri dan perusahaan sangat mungkinterkait langsung dengan dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh mitra bisnis.
Kontribusi dapat terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi perusahaan itu sendiri atau
melalui mitra bisnis.
Karakterisasi di atas tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban hukum. Hukum
setempat dapat memiliki pendekatan atau aturan tertentu untuk menentukan hubungan
dengan dampak yang bertujuan untuk menentukan kewajiban hukum. Misalnya,
perusahaan dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyuapan yangkemungkinan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang diatur dalam hukum
setempat tentang anti korupsi.

P30. Mengapa cara perusahaan terlibat dalam dampak yang merugikan menjadi
sesuatu yang penting?  lihat Bagian II, 2.3
Hubungan antara perusahaan dan suatu dampak yang merugikan (yaitu apakah dampak
tersebut diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan atau terkait langsung
melalui mitra bisnis) merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan karena hal ini
menentukan bagaimana perusahaan harus merespon suatu dampak dan apakah muncul
tanggung jawab untuk menyediakan atau membantu dalam remediasi.  lihat Gambar 2

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
87

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

Catatan: Pedoman yang lebih spesifik untuk mengatasi dampak yang merugikan terhadap HAM disebutkan di dalam
OECD (2011), Bab IV.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
88

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI,PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

Dengan bertumpu pada informasi yang diperoleh tentang dampak merugikan yang nyata
dan potensial, jika diperlukan, perusahaan dapat menentukan prioritas risiko dan dampak
PBBJ yang paling signifikan untuk ditindaklanjuti berdasarkan pada kadar keseriusan
dan kemungkinan terjadinya. Penentuan prioritas menjadi relevan jika perusahaan tidak
memungkinkan mengatasi semua dampak merugikan yang nyata dan potensial sekaligus.
Setelah dampak yang paling signifikan diidentifikasi dan ditangani, perusahaan harus
pindah ke dampak yang tidak terlalu signifikan.  lihat Bagian II, 2.4

P31. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas tindakannya ketika
berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan di seluruh
kegiatan dan hubungan bisnisnya?  lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas – Ujituntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko); Bagian II, 2.4
Ketika menentukan prioritas tindakan sebagai tanggapan dari perusahaan, signifikansi
kerugian yang nyata atau potensial merupakan faktor yang paling penting.15 Akan tetapi,menyadari bahwa perusahaan dapat terpapar terhadap berbagai dampak merugikan
yang signifikan, maka ancaman akan seegera terjadinya dampak dapat dianggap sebagai
pertimbangan sekunder CONTOH, jika suatu pabrik menghadapi risiko kebakaran yang mungkin segera terjadi
karena sistem perlistrikan yang tidak aman, maka prioritas dapat diberikan pada
upaya untuk memastikan bangunan pabrik sudah dibuat dengan memperhatikan
keselematan dan para pekerja mengetahui bagaimana cara merespon kebakaran
sebelum mengatasi persoalan kontaminasi air, yang meskipun berpotensi memiliki
kadar keseriusan yang setara, tetapi diperkirakan tidak akan terjadi dalam 5 tahun ke
depan.

15. Dalam penentuan prioritas risiko HAM, kadar keseriusan dampak merugikan yang potensial harus diutamakan daripada
kemungkinan terjadinya.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
89

A.3

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAKYANG MERUGIKAN

Hentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan
terkait permasalahan PBBJ berdasarkan penilaian perusahaan terhadap keterlibatannya
dalam dampak yang merugikan. Kembangkan dan implementasikan rencana yang sesuai
dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan potensial (di masa
depan).  lihat Bagian II, 3.1

P32. Apa perbedaan antara mencegah dan mengurangi dampak yangmerugikan?  lihat Bagian II, 3.1
Pencegahan mengacu pada kegiatan yang bertujuan utama untuk menghindari terjadinya
suatu dampak yang merugikan (yaitu kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya
dampak yang merugikan); sementara pengurangan atau mitigasi mengacu padakegiatan yang mengurangi dampak ketika suatu dampak yang merugikan telah terjadi.
Pencegahan adalah tujuan utama dari uji tuntas.

 CONTOH
 Terkait kesehatan dan keselamatan kerja, memindahkkan/menghilangkan

benda yang berbahaya dianggap sebagai cara terbaik pertama untuk mencegah
cedera dan gangguan kesehatan.
 Instalasi proses pengolahan air dapat mengurangi dampak pencemaran air dengan
mengurangi tingkat buangan limbah di air.
CONTOH Terlibat dalam tindakan kolektif di daerah berisiko tinggi untuk melatih entitas lokal
untuk menolak permintaan uang suap dan meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah untuk memantau dan menegakkan hukum terkait anti suap sehingga dapat
membantu mencegah penyuapan di masa depan.
 Bekerja sama dengan penegak hukum bilamana terjadi penyuapan dan melaporkan
pejabat yang meminta uang suap dapat mengurangi dampak penyuapan.

P33. Bagaimana perusahaan seharusnya mencegah dan mengurangi dampak
nyata atau potensial yang diakibatkannya atau dikontribusikan olehnya?
 lihat Bagian II, 3.1
Pertama dan utama, perusahaan harus menghentikan segala kegiatan yang mengakibatkan
atau berkontribusi pada dampak merugikan yang nyata.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
90

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

Terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah atau
mengurangi dampak merugikan di masa depan dalam operasinya sendiri.

 CONTOH
 Upaya adaptasi/modifikasi: Kadang diperlukan adaptasi atau modifikasi pada

aspek-aspek operasi, produk atau jasa perusahaan untuk mencegah atau
mengurangi dampak. Misalnya, mengubah jalur pipa minyak untuk menghindaripotensi risiko kesehatan bagi masyarakat lokal, mengubah proses produksi untuk
mencegah penggunaan bahan-bahan beracun.
 Peningkatan fasilitas: Beberapa dampak hanya dapat dicegah dengan berinvestasi
pada peningkatan fasilitas dan peralatan. Investasi ini dapat meliputi: penerangan,
ventilasi, akses pintu darurat, mesin baru, teknologi untuk mengendalikan dampakyang merugikan, dll.
 Kebijakan: Pengembangan kebijakan perusahaan dan protokol pelengkap untuk
implementasinya dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya dampak.
Misalnya, kebijakan perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi pada saat
proses perekrutan dan proses lainnya dapat mencegah terjadinya diskriminasi.
lihat Bagian II, 1.1-1.2
 Pelatihan: Pelatihan yang efektif untuk pekerja, karyawan dan manajemen dapat
membantu mencegah terjadinya dampak yang merugikan. Pelatihan dapat
membahas berbagai persoalan, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kebijakan dan
protokol perusahaan; hukum dan regulasi; penggunaan mesin, bahan kimia, dllyang aman dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mengidentifikasi
risiko.  lihat Bagian II, 1.2(f); 1.3(d) Sistem isyarat atau tanda bahaya: Hal ini meliputi cara mengidentifikasi isyarat
bahaya, atau indikator risiko, dan mengembangkan prosedur yang harus
diterapkan perusahaan jika telah mengidentifikasi risiko yang mengakibatkan atau
berkontribusi pada dampak yang merugikan.
 Mengatasi persoalan sistemik: Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk
mengatasi dampak merugikan yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh mereka,
bahkan ketika beroperasi dalam konteks yang lazim mengalami persoalan sistemik.
Meskipun perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk memecahkan
persoalan sistemik di tingkat masyarakat, namun jika ini dapat dilakukan maka dapat
secara efektif membantu mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan. lihat Kotak 6 untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi risiko sistemik

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
91

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKANKOTAK 6. MENGATASI PERSOALAN SISTEMIK
Persoalan sistemik mengacu pada masalah atau tantangan yang lazim terjadi dalam suatu konteks
dan disebabkan oleh akar masalah yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun
tetap meningkatkan risiko dampak yang merugikan dalam operasi perusahaan atau di rantai
pasokannya. Risiko sistemik dapat terjadi karena kegagalan tata kelola dan kegagalan pemerintah
untuk memenuhi kewajibannya menegakkan hukum dan melindungi HAM. Contoh persoalan
sistemik termasuk akses yang buruk untuk bersekolah dan tingginya angka kemiskinan yang
dapat meningkatkan risiko penggunaan pekerja anak, penyuapan dan korupsi di pemerintah
secara ekstensif, diskriminasi kelompok minoritas secara sistemik serta meluasnya pelecehan dan
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di masyarakat. Meskipun perusahaan tidak
bertanggung jawab atas kegagalan pemerintah, tetapi keputusan untuk melakukan kegiatan
di mana risiko sistemik terjadi akan menambah sifat dan jangkauan uji tuntas. Ada sejumlahcara yang dapat diupayakan perusahaan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan persoalan
sistemik. Misalnya, perusahaan dapat:
 Berkolaborasi lintas sektor – Risiko sistemik sering kali mempengaruhi banyak sektor.
Dengan demikian, perusahaan dapat memilih untuk berkoordinasi dan berkolaborasi lintas
sektor untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengurangan yang efektif.
Dengan cara ini, masalahnya tidak hanya digeser dari satu industri ke industri lain.* Melibatkan pemerintah – Keterbatasan regulasi dan pelaksanaannya merupakan
penyebab pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, oleh karenanya
perusahaan dapat menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah (lokal atau nasional)
untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan ,misalnya untu melakukan penegakan
hukum yang lebih baik, atau memfasilitasi PBBJ. Pelibatan dapat meliputi sejumlah upaya,
misalnya mengirimkan surat terbuka ke pemerintah, pelibatan melalui prakarsa multipemangku kepentingan, berpartisipasi dalam dialog, dll. Perusahaan juga dapat terlibat
dengan pemerintah negara asal untuk mendorong mereka mengadvokasikan PBBJ.
 Mengidentifikasi prakarsa efektif yang ada – Untuk risiko sektoral yang umum, perusahaan
dapat memanfaatkan rekomendasi pendekatan pencegahan dan pengurangan yangdikembangkan oleh pemerintah, asosiasi industri, prakarsa multi pemangku kepentingan,atau sesama perusahaan di sektor yang sama. Mengidentifikasi prakarsa yang ada termasuk
tujuannya dapat membantu perusahaan memahami bagaimana menggunakan strategi
yang ada untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Misalnya, perusahaan dapat
mengandalkan mekanisme pengaduan yang ada di masyarakat.
Upaya untuk mengatasi persoalan sistemik dapat cukup memakan waktu sebelum hasilnya
terlihat, namun jangan menyepelekan berbagai tindakan yang berupaya untuk menanggapi
persoalan sistemik. Meskipun demikian, perusahaan yang beroperasi dan memiliki persoalan
sistemik dimana persoalan tersebut mendorong terjadinya dampak yang merugikan dalam operasi
dan rantai pasokannya, harus siap untuk terbuka atas keputusan dan alasannya untuk tetap terus
beroperasi, atau mendapatkan pasokan bahan baku melalui berbagai upaya di atas. Di banyak
kasus, peningkatan upaya diperlukan untuk memantau dan mencegah dampak yang merugikan
dalam operasi atau rantai pasokan mereka sambil berupaya mengatasi persoalan persoalan yanglebih sistemik secara bersamaan.
* Misalnya, dalam konteks di mana pekerja anak merupakan suatu risiko sistemik, penghapusan pekerja anak di satu
sektor dapat mendorong anak mencari pekerjaan di sektor lain. Dengan demikian, disarankan pendekatan lintas sektor.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
92

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

Berdasarkan penentuan prioritas perusahaan, kembangkan dan implementasikan rencanayang berupaya untuk mencegah atau mengurangi dampak merugikan yang nyata atau
potensial terkait permasalahan PBBJ yang terkait langsung dengan operasi, produk atau
jasa perusahaan dari mitra bisnis.  lihat Bagian II, 3.2

P34. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi
dampak nyata atau potensial yang secara langsung berhubungan dengan
operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis?  lihat Bagian II, 3.2
Harapan agar perusahaan berupaya mencegah atau mengurangi dampak merugikan yangsecara langsung terkait dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis tidak dimaksudkan
untuk menggeser tanggung jawab dari entitas yang mengakibatkan atau berkontribusi padadampak yang merugikan ke perusahaan mitra bisnis.16 Tanggung jawab atas dampak tetap
berada pada entitas yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak.17 Akan tetapi,jika perusahaan tidak mampu mengatasi dampaknya sendiri, perusahaan harus berupaya
mempengaruhi mitra bisnisnya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan.
 lihat Bagian I, Karakteristik Uji tuntas -Uji tuntas tidak menggeser tanggung jawab
Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan pencegahan dan
pengurangan dampak yang merugikan terkait mitra bisnis, termasuk: Memodifikasi operasi atau kegiatan bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak
merugikan yang terkait dengan mitra bisnis perusahaan.  lihat Lampiran P35
 Menggunakan pengaruh untuk sebisa mungkin mempengaruhi perubahan praktik
dari entitas yang mengakibatkan dampak yang merugikan.  lihat Lampiran P36-37
 Mendukung mitra bisnis dalam pencegahan atau pengurangan dampak yangmerugikan.  lihat Lampiran P38
 Memutuskan hubungan bisnis.  lihat Lampiran P39
 Mengatasi persoalan sistemik.  lihat Kotak 6

16. OECD (2011), Bab II, Para. 12.
17. Ibid.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
93

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

P35. Bagaimana perusahaan memodifikasi operasi atau kegiatannya untuk
mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan yang terkait dengan
mitra bisnisnya?  lihat Bagian II, 3.2
Banyak sistem manajemen yang dibentuk perusahaan menurut Bagian II, 1.1 dari Pedoman
ini yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak di rantai pasokannya
dengan cara mengurangi kemungkinan terlibat dengan mitra bisnis yang berisiko tinggi
sejak awal atau dengan meningkatkan pengaruhnya dengan pemasok/ mitra bisnisbaru. Upaya ini dapat meliputi langkah-langkah untuk membangun ekspektasi PBBJ
dalam hubungan bisnis seperti dengan menetapkan kriteria prakualifikasi atau tenderberdasarkan standar PBBJ.
Langkah tambahan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah dan mengurangi
dampak merugikan yang terkait dengan mitra bisnisnya dapat berupa adaptasi atau
modifikasi aspek-aspek operasi, produk atau jasa.
Misalnya, menyematkan pertimbangan uji dalam proses desain produk dengan caramemikirkan potensi risiko PBBJ dari produk tersebut bersamaan dengan fitur-fitur lain,seperti kelayakan, biaya dan permintaan, serta menentukan apakah melanjutkan proses
desain ke pengembangan produk, dapat menghindari risiko di masa depan.

P36. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan daya ungkitnya?  lihat BagianII, 3.2(c)-(e)Daya ungkit dianggap ada “ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
perubahan atas praktik yang salah yang dilakukan oleh entitas yang mengakibatkan
kerugian.”18 Pendekatan yang sesuai untuk menggunakan daya ungkit akan bergantungpada dampak yang menjadi perhatian, tingkat daya ungkit yang dimiliki perusahaan
dengan mitra bisnisnya, dan karakteristik tertentu lain untuk sektor dan/atau sifat mitra
bisnis. Perusahaan juga dapat mengupayakan kombinasi pendekatan dalam menerapkan
daya ungkit.

 CONTOH, penggunaan daya ungkit dapat disesuaikan berdasarkan sektor dan situasi
tertentu:
 Pelibatan mitra bisnis untuk mengajak mereka agar mencegah dan/atau
mengurangi dampak melalui surat, surel, telepon, pertemuan tatap muka dengan
mitra bisnis di tingkat operasional, manajemen senior dan/atau dewan direksi untuk
menyampaikan pandangan sehubungan dengan permasalahan PBBJ.

18. OECD (2011), Komentar atas Kebijakan Umum, Para 19.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
94

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

 Membangun ekpektasi seputar PBBJ dan uji tuntas terutama di dalam kontrak

komersial.
 Menghubungkan insentif bisnis – seperti komitmen kontrak jangka panjang danpesanan di masa depan – dengan kinerja PBBJ.
 Untuk investor, hadiri dan berbicara di Rapat Umum Tahunan untuk menyampaikan

pandangan tentang urusan PBBJ dan menggunakan hak suara untuk menyampaikan
pandangan tentang permasalahan PBBJ, meminta informasi dari perusahaan dan
terlibat dengan perusahaan tempat berinvestasi untuk mendapatkan informasi
yang relevan dan menjelaskan ekspektasi.
 Pelibatan dengan regulator dan pembuat kebijakan tentang permasalahan PBBJ
agar dapat melakukan perubahan atas praktik yang salah oleh suatu entitas yangmengakibatkan kerugian.
 Mengomunikasikan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan jika ekspektasi
terkait PBBJ tidak dihormati (contoh: melalui klausul kontrak, kebijakan perusahaan,
pertemuan dengan manajemen dari hubungan bisnis).
Ada kalanya perusahaan menghadapi keterbatasan dalam menggunakan daya ungkit ataubahkan tidak memiliki daya ungkit .  lihat Lampiran P37

P37. Bagaimana mengatasi kurangnya pengaruh?
Jika perusahaan tidak memiliki daya ungkit dengan mitra bisnisnya, perusahaan dapat
berupaya meningkatkan pengaruhnya sebisa mungkin.

 CONTOH, perusahaan dapat:
 Mengenalkan ekpektasi tentang PBBJ dan uji tuntas dalam kontrak komersial.
 Menetapkan insentif komersial yang dikaitkan dengan kriteria PBBJ.
 Membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok atau mitra bisnis.

Perusahaan yang tidak memiliki pengaruh terhadap mitra bisnisnya dapat meningkatkan
pengaruhnya sebisa mungkin dengan mengomunikasikan ekspektasi yang sama dan
berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan.

 CONTOH
 Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan bahan baku dari pemasok yangsama dapat mengembangkan dan menggunakan persyaratan PBBJ yang samadari pemasok tersebut. Sama dengan tindakan di atas, perusahaan-perusahaanyang mendapatkan bahan baku dari pemasok yang sama dapat menggunakan
pengaruh gabungan mereka untuk bersama menerapkan langkah-langkah
perbaikan yang efektif dengan tetap memperhatikan hukum persaingan usaha.
 lihat Lampiran P13

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
95

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

 Perusahaan-perusahaan dalam suatu sektor dapat bekerja di tingkat sektor atau

tingkat daerah untuk mengidentifikasi dan melibatkan pemasok yang beroperasi dititik kendali bersama dalam rantai pasokan sektor.
 Perusahaan-perusahaan dapat bergabung dengan prakarsa berdasarkan lokasi
geografis atau permasalahan tertentu untuk berupaya mencegah dan mengurangi
dampak yang merugikan di bidang-bidang yang sudah diidentifikasi (contoh:
diskusi tentang negara, komoditas atau sektor; prakarsa multi pemangku
kepentingan dan program-program di lapangan).
 Investor minoritas dapat menulis surat bersama kepada perusahaan tempat mereka
berinvestasi yang memberikan isyarat tentang PBBJ dan menyerukan perusahaan
untuk mencegah/mengurangi dampak sesuai kondisi.
Pedoman OECD untuk PMN juga mengakui bahwa “terdapat keterbatasan praktis dari kemampuan
perusahaan untuk mempengaruhi perubahan perilaku pemasok mereka.”19 Selain itu, hukum
tata kelola perusahaan di beberapa kasus dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk
mengendalikan atau mempengaruhi perilaku, seperti antara pemegang saham dan perusahaan
tempat mereka berinvestasi, dewan direksi dan manajemen serta perusahaan induk dan anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan. Dengan mengetahui derajat pengaruh perusahaan
terhadap mitra bisnis yang mengakibatkan dampak yang merugikan, dapat bermanfaat dalammempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk membujuk entitas yang bersangkutan agar
bertindak. Namun, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan uji tuntas secara
efektif bagaimanapun pengaruh yang mereka miliki.

P38. Bagaimana perusahaan dapat mendukung mitra bisnis dalam pencegahan
atau pengurangan dampak yang merugikan?  lihat Bagian II, 3.2(b) dan 3.2(g)Perusahaan dapat mendukung mitra bisnisnya dalam mengimplementasikan langkahlangkah yang terdapat di Bagian II, 3.2 Pedoman ini.

 CONTOH, perusahaan dapat:
 Bermitra dengan pemasok/mitra bisnis untuk mengembangkan dan meng­imple­

mentasikan rencana aksi perbaikan yang dibatasi waktu dan berorientasi pada hasil.
 Memberikan panduan teknis kepada pemasok/mitra bisnis – misalnya, dalambentuk pelatihan, perbaikan sistem manajemen, dll.
 Memfasilitasi keikutsertaan pemasok/mitra bisnis dalam prakarsa di sector yanglebih luas atau prakarsa regional untuk mencegah dampak.
 Memfasilitasi hubungan antara pemasok/mitra bisnis dengan penyedia jasa ditingkat lokal.
19. OECD (2011), Komentar atas Kebijakan Umum, Para 21.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
96

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

 Memfasilitasi akses atas pembiayaan untuk pemasok/mitra bisnis agar dapat

membantu mereka mengimplementasikan rencana aksi perbaikan, misalnya,
melalui pembiayaan langsung, pinjaman berbunga rendah, jaminan pasokanyang berkelanjutan, dan bantuan dalam memperoleh pembiayaan.

P39. Bagaimana pendekatan perusahaan terhadap pemutusan hubunganbisnis?  lihat Bagian II, 3.2 (h)Seperti yang tercantum dalam Pedoman, pemutusan hubungan bisnis dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir setelah gagal melakukan upaya-upaya untuk mencegah
atau mengurangi dampak yang berat; ketika dampak yang merugikan tidak dapat
dipulihkan; ketika tidak ada prospek terjadinya perubahan; atau ketika dampak atau risikomerugikan yang berat telah diidentifikasi akan tetapi entitas yang mengakibatkannya
tidak segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menguranginya.
Kemungkinan pemutusan hubungan bisnis dapat diperlukan di berbagai kondisi agar
pengaruh perusahaan menjadi efektif. Dalam situasi tersebut, perusahaan juga harus
mempertimbangkan dan mengatasi potensi dampak yang merugikan dari keputusannya
untuk memutuskan hubungan. Jika perusahaan memutuskan bahwa pemutusan
hubungan merupakan tindakan yang paling sesuai, terdapat serangkaian tindakan yang
perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemutusan hubungan dilakukan secara
bertanggung jawab.

 CONTOH, perusahaan: Harus mematuhi hukum nasional, standar ketenagakerjaan internasional dansyarat-syarat dalam kesepakatan perundingan bersama.
 Dapat menyampaikan langkah-langkah eskalasi untuk pemutusan hubungan dimuka.
 Dapat menyediakan informasi terperinci yang mendukung keputusan untuk

pemutusan hubungan ke pihak manajemen dan serikat pekerja, jika pihak-pihak
ini ada.
 Ketika memungkinkan, penting untuk memberikan pemberitahuan yang cukup
tentang pemutusan hubungan ke mitra bisnis.20
Dalam beberapa kasus, terkadang tidak mungkin atau secara praktis sulit bagi perusahaan
untuk mengakhiri hubungan bisnis.
20. Dalam kondisi ketika dampak merugikan yang berat telah diidentifikasi atau ketika perusahaan menganggap pencegahan atau
pengurangan dampak yang merugikan tidak memungkinkan, perusahaan mungkin tidak dapat memberikan peringatan yangcukup kepada mitra bisnisnya.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
97

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

 CONTOH Jika syarat mitra bisnis diatur menurut kontrak atau pertimbangan praktis(contoh: investasi dalam portofolio gabungan; ketika klien dari manajer investasi
tidak setuju dengan kesesuaian divestasi; kontrak dengan jangka waktu tetap).
 Jika pemasok merupakan mitra bisnis21 yang sangat penting (contoh: bahanmineral langka untuk produk inti yang hanya disediakan oleh sekelompok kecil
pemasok yang beroperasi di konteks berisiko tinggi).
Dalam kasus-kasus ini, direkomendasikan agar perusahaan melaporkan situasi secara internal,
terus memantau mitra bisnis, misalnya, melalui pemeliharaan basis data pengetahuan, danmeninjau kembali keputusan mereka untuk melanjutkan hubungan bisnis jika keadaannya
berubah atau sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menanggapi
semua dampak yang merugikan secara sistematis. Hal ini juga merupakan bagian dari
kepentingan perusahaan untuk menjelaskan keputusannya untuk tidak mengakhiri
hubungan bisnis, bagaimana keputusan ini selaras dengan kebijakan dan prioritas
perusahaan, tindakan apa yang sudah diambil dalam mengupayakan penerapan pengaruh
untuk mengurangi dampak, dan bagaimana mitra bisnis akan terus dipantau di masa depan.

P40. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi
dampak yang merugikan yang terkait dengan mitra bisnis yang tidak
memiliki hubungan kontraktual?  lihat Bagian II, 3.2
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah dan mengurangi
dampak merugikan yang terkait dengan mitra bisnis yang tidak memiliki hubungankontraktual dengan perusahaan.

 CONTOH, perusahaan dapat:
 Meminta mitra bisnis yang memiliki kontrak dengan perusahaan untuk

mengarahkan kegiatannya pada mitra bisnis yang memenuhi prakualifikasi.
 Melaksanakan kegiatan bisnis seperti sumber langsung yang mengarah pada

mitra bisnis yang beroperasi di titik kendali dalam rantai pasokan yang memiliki
proses uji tuntas yang terpercaya untuk pemasoknya (dalam konteks rantai
pasokan).  lihat Kotak 5
 Mengidentifikasi dan bekerja langsung dengan mitra bisnis berisiko tinggi yangtidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan untuk mencegah dan
mengurangi dampak dengan cara yang sama dengan kegiatan yang dijelaskandalam P34.
21. Suatu hubungan dapat dianggap sangat penting jika menyediakan produk atau jasa yang esensial bagi bisnis perusahaan, dantidak tersedia sumber alternatif.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
98

A.4

MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

Lacak implementasi dan efektivitas kgiatan uji tuntas perusahaan, yaitu langkah-langkah
untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan, jika diperlukan, mendukung remediasi
dampak yang merugikan, termasuk dengan mitra bisnis. Sebaliknya, gunakan pembelajaran
yang diperoleh dari pelacakan untuk memperbaiki proses di masa depan.  lihat Bagian II, 4.1

P41. Informasi apa yang dilacak dalam uji tuntas?  lihat Bagian II, 4.1
Hal yang paling petama dan utama dilibatkan dalam pelacakan adalah penilaian untuk
melihat apakah dampak merugikan yang sudah diidentifikasi telah ditanggapi secara
efektif. Selain untuk menindaklanjuti tanggapan terhadap dampak merugikan yang sudahdiidentifikasi, perusahaan dapat meninjau proses uji tuntas, atau prakarsa multi pemangku
kepentingan dan industri yang relevan, secara lebih luas untuk memastikan langkah-langkah
ini efektif. Hal ini dapat dilakukan secara berkala atau dilakukan ketika kegiatan pelacakan
mengungkapkan bahwa dampak merugikan yang signifikan tidak diatasi secara efektif.
Membuat indikator kualitatif dan kuantitatif yang tepat dapat berguna untuk pelacakan.

 CONTOH, indikator yang relevan dapat meliputi:
 Persentase pemangku kepentingan yang terkena dampak yang diajak terlibat dan

merasa dampak merugikannya telah diatasi secara memadai.
poin-poin tindakan dalam kesepakatan yang telah
diimplementasikan sesuai dengan kerangka waktu yang direncanakan.
 Persentase pemangku kepentingan yang terkena dampak yang merasa saluran
untuk menyampaikan keluhan dapat diakses, adil dan efektif.
 Tingkat keberulangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dampak
merugikan yang telah diidentifikasi.
 Persentase/jumlah

Indikator dapat dibuat berdasarkan konteks bisnis dan beragam sesuai dengan tujuan dantindakan yang berhubungan dengan proses uji tuntas perusahaan.

P42. Bagaimana perusahaan dapat melacak implementasi dan hasil?
 lihat Bagian II, 4.1
Bagaimana perusahaan melacak implementasi dan hasil, termasuk apakah dampak telah
diatasi dengan efektif atau belum, akan berbeda-beda tergantung pada konteks di mana
perusahaan beroperasi, skala perusahaan, dan risiko yang dihadapi melalui kegiatannya
sendiri dan mitra bisnisnya. Di berbagai kasus, perusahaan akan perlu melihat serangkaian
masukan, termasuk data penilaian, data dari mekanisme pengaduan, dan umpan balik dari

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
99

MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang apakah dampak
sudah diatasi atau belum.

 CONTOH, jika perusahaan berupaya untuk melacak seberapa jauh mereka telahmengatasi pekerja anak yang terkait dengan pemasok langsung di sejumlah negara,perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut:·

Di tingkat lapangan, perusahaan dapat:
 melacak kemajuan setiap pemasok menurut rencana aksi perbaikan untuk
menghapuskan pekerja anak.
 mengumpulkan umpan balik dari pekerja, perwakilan pekerja dan serikat pekerja
tentang apakah masalah pekerja anak telah diatasi secara efektif di setiap lokasi.
 melacak kasus-kasus pekerja anak yang telah diidentifikasi dan bagaimana kasuskasus tersebut ditangani (yaitu pemulihan apa yang telah diberikan).

·

Di tingkat global, perusahaan dapat meninjau data penilaian, keluhan yang dilaporkan,
dan laporan-laporan terpercaya yang dikumpulkan dari semua pemasok berisikotinggi atau wilayah geografis yang berisiko lebih tinggi per tahun untuk memeriksa
kecenderungan dan kemajuan dalam mencegah dan mengurangi pekerja anak.

Seberapa sering perusahaan melacak kemajuan tergantung pada sifat dan kadar keseriusan
dari dampak merugikan yang nyata dan potensial yang dilacak perusahaan. Misalnya, untuk
dampak yang lebih berat ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak untuk menentukan
apakah dampak yang merugikan telah diatasi dengan efektif.
Dalam banyak kasus, kegiatan untuk melacak implementasi dan hasil dapat diintegrasikan
ke proses pemantauan dan pelaporan internal yang ada dan relevan.

P43. Siapa yang terlibat dalam melacak implementasi dan hasil di dalam
perusahaan?  lihat Bagian II, 4.1
Tanggung jawab untuk melacak implementasi dan hasil dapat ditugaskan kepada sejumlahorang dari lintas unit bisnis atau beberapa kantor di bawah perusahaan, jika perlu.

 CONTOH Kantor yang bertugas mengurusi pasokan bahan baku dalam perusahaan

dapat diberikan tanggung jawab utama untuk melacak implementasi penilaianpemasok dan langkah-langkah perbaikan yang terkait.
 Departemen pembelian perusahaan dapat diberikan tanggung jawab utama
untuk melacak tingkat penugasan pesanan, perubahan, atau pembatalan–semua praktik yang dapat berkontribusi pada risiko ketenagakerjaan denganpemasok mereka.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
100

MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

 Staf operasional dapat mencari umpan balik dari pemangku kepentingan yangterkena dampak dan pemilik hak tentang dampak yang telah diatasi (contoh:
melalui konsultasi dengan masyarakat lokal, mengumpulkan umpan balik dariorang-orang yang menghadiri pertemuan dan forum, mencatat permasalahanyang diadukan untuk prosedur remediasi).
Pengawasan manajemen senior perusahaan terhadap kemajuan implementasi dan hasil
dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan perusahaan di seluruhorganisasi secara keseluruhan.
Misalnya, sistem yang mengumpulkan informasi di tingkat lokal (contoh: data penilaianpemasok), tetapi kemudian digabungkan di satu departemen terpusat (contoh: kantor pusat
atau kantor daerah) dapat membantu mengidentifikasi sejumlah kecenderungan secaralebih luas dan dapat digunakan sebagai dasar untuk bertukar pembelajaran yang diperoleh
lintas perusahaan.

P44. Bagaimana perusahaan dapat menanggapi hasil pelacakannya?
 lihat Bagian II, 4.1 (e)-(f)Pelacakan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memahami apakahsistem yang dibangun memungkinkan perusahaan untuk secara efektif menghindari dan
mengatasi dampak yang merugikan dalam kegiatan dan rantai pasokannya atau apakahsistem tersebut dapat dimodifikasi agar lebih efektif.

 CONTOH Jika penilaian perusahaan terhadap pemasok tidak menunjukkan risikokeselamatan yang berhubungan dengan kebakaran dan kemudian pemasok
mengalami kebakaran, perusahaan dapat menanggapi dengan meninjau kembali
penilaian yang dilakukan perusahaan terhadap pemasok tentang keselamatanyang berhubungan dengan kebakaran.
 Jika perusahaan mengimplementasikan pelatihan internal dan langkah-langkah
pengendalian lain terhadap penyuapan untuk perizinan, namun perusahaan
mendapat informasi dari pelaporan eksternal bahwa penyuapan untuk perizinan
tetap terjadi, maka perusahaan dapat merevisi pengendalian internalnya agar dapat
mencegah dan mengurangi pelanggaran di masa depan dengan lebih baik.
Ketika proses atau pendekatan uji tuntas perusahaan tidak efektif, dapat dilakukan penilaianinternal untuk memahami penyebabnya. Dalam tahap ini, dapat juga dilakukan konsultasi
dengan pegawai yang terlibat dalam proses uji tuntas dan pemangku kepentingan eksternalyang relevan untuk dapat membantu pencapain tujuan. Membuat sistem pengawasan
senior atas pelacakan juga dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran yangdiperoleh dipertimbangkan dan sistem uji tuntas dapat terus-menerus diperbaiki.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
101

MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

P45. Bagaimana cara menentukan prioritas kegiatan pelacakan?
 lihat Bagian II, 4.1
Penentuan prioritas untuk kegiatan pelacakan harus selaras dengan keputusan penentuan
prioritas yang dibuat dalam konteks pencegahan dan mitigasi. Dengan kata lain, perusahaan
harus memprioritaskan pelacakan dampak merugikan yang telah dinilai dan dianggap
sebagai dampak yang paling signifikan serta mengambil tindakan untuk mencegah dan
mengurangi dampak tersebut. Penilaian yang lebih luas terhadap proses uji tuntas dapat
dilakukan secara berkala atau ketika dampak yang signifikan tidak diatasi secara efektif. lihat Lampiran P3 dan P31

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
102

A.5

MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

Komunikasikan secara eksternal informasi yang relevan tentang kebijakan, proses, dankegiatan uji tuntas yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak
merugikan yang nyata dan potensial, termasuk temuan dan hasil dari kegiatan tersebut.
 lihat Bagian II, 5.1

P46. Apa bentuk yang paling sesuai untuk berkomunikasi dengan publik dan
pemangku kepentingan yang terkena dampak? lihat Bagian II, 5.1
Seperti yang sudah disampaikan di Bagian II, 5.1 dari Pedoman ini, bentuk komunikasi publik
yang dapat digunakan cukup fleksibel, selama informasi tersebut dapat diakses denganmudah oleh publik. Selain itu, beberapa wilayah hukum atau bursa efek dapat memiliki
persyaratan pelaporan tertentu tentang uji tuntas.
Ketika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak HAM, perusahaan harus
mengomunikasikan informasi yang relevan kepada pemilik hak yang terkena dampak atau
berpotensi terkena dampak secara cepat, dengan memperhatikan budaya dan cara yang
dapat diakses. Aksesibilitas informasi tidak hanya berarti dapat diakses secara fisik, tetapi juga
dapat dipahami dan disampaikan pada waktu, format, bahasa, dan di lokasi yang tepat yangakan memastikan pihak yang dituju akan mengetahuinya dan akan dapat menggunakannya
secara efektif. Informasi ini harus “memadai untuk menunjukkan kecukupan respon
perusahaan terhadap dampak HAM tertentu yang timbul” dan “sebaliknya, tidak menjadi
risiko bagi pemangku kepentingan yang terpengaruh, personil atau persyaratan kerahasiaan
komersial yang sah.”22
Bentuk komunikasi juga harus dapat diakses oleh pihak yang dituju.

 CONTOH, perusahaan dapat memilih untuk berkomunikasi melalui: pertemuan tatap muka
 dialog daring
 konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terdapmak atau berpotensi

terdampak laporan publik resmi23
 berbagi temuan audit atau penilaian dengan serikat pekerja melalui perantara yang sesuai
22. UN (2011), Prinsip 27, Komentar.
23. Ibid.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
103

MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

Dalam mengidentifikasi bentuk komunikasi yang sesuai dengan pemangku
kepentingan, dapat digunakan pertanyaan panduan berikut:
 Siapa pihak yang diajak berkomunikasi?
 Bagaimana pihak yang diajak berkomunikasi mengakses informasi?
 Hambatan aksesibilitas apa yang mungkin ada untuk kelompok marginal atau
kelompok rentan tertentu?
 Bagaimana dengan kapasitas pihak yang diajak berkomunikasi (bahasa, kemapuan
literasi, lokasi, waktu, ketersediaan, kompetensi teknis)?
 Apakah ada persoalan privasi atau keselamatan?
 Apa yang diindikasikan oleh pemangku kepentingan dan pemegang hak yangterkena dampak atau berpotensi terkena dampak sebagai hal yang penting
dan bermanfaat dalam isi informasi dan metode pertukaran informasi?
Perusahaan juga dapat berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan pemilik hakyang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak ketika dampak merugikan yangsignifikan diakibatkan atau dikontribusikan oleh mitra bisnis.
Bentuk komunikasi dalam situasi seperti ini dapat berupa:
 Berbagi hasil audit atau penilaian ketenagakerjaan, HAM, atau lingkungan dengan
pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak, dengan tetap
menghormati persyaratan kerahasiaan.
 Berkomunikasi dengan pemegang hak yang terkena dampak atau berpotensi
terkena dampak berkolaborasi dengan mitra bisnis yang relevan.
 Berkomunikasi dengan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena
dampak melalui prakarsa multi pemangku kepentingan atau industri yang mungkin
memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pemilik hak.

P47. Ketika ada informasi yang bersifat sensitif secara komersial, bagaimana
caranya agar informasi yang relevan masih dapat dikomunikasikan?
 lihat Bagian II, 5.1
Komunikasi harus dilakukan dengan menghormati kerahasiaan komersial dan hal lain terkait
persaingan dan keamanan.

 CONTOH
 Hukum setempat terkadang mencegah pembukaan informasi, atau mengatur

bidang-bidang informasi komersial yang dilindungi.
 Kontrak antara perusahaan dan mitra bisnisnya dapat mencegah pembukaan

informasi (contoh: identitas klien).

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
104

MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK Pertimbangan kerahasiaan komersial dapat mencegah pembukaan informasi(contoh: informasi harga, hubungan dengan pemasok), Jika terdapat risiko potensial bagi pemangku kepentingan atau staf (termasuk

karena pembukaan informasi pribadi), tidak disarakankan melakukan pembukaan
informasi secara penuh.
Namun dalam keadaan tertentu, pembukaan informasi merupakan hal yang fundamental
sebagai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.

 CONTOH Menginformasikan para pekerja tentang keterpaparan mereka terhadap bahan-bahan berbahaya.
 Pembukaan informasi mengenai hasil pengujian produk atau lingkungan hidupyang diperlukan untuk perlindungan hak atas hidup atau kesehatan yang efektif.
 Pembukaan informasi tentang bahan-bahan berbahaya yang diperlukan untuk

pemberian perawatan medis yang efektif setelah terjadinya bencana industrial.
Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi seoptimal
mungkin dengan tetap memperhatikan kerahasiaan.

 CONTOH membatasi akses ke informasi sensitif hanya untuk pihak-pihak yang sudah disetujui

oleh penyedia informasi.
 menganonimkan sumber informasi.
 memberikan penjelasan atau justifikasi yang valid mengapa suatu informasi tidak

dapat dibagikan, jika memungkinkan.
 menggunakan pihak ketiga atau teknologi inovatif yang memungkinkan

pembukaan informasi penting dengan tetap melindungi data komersial yangsensitif, misalnya, membuka informasi tertentu dalam bentuk keseluruhan atau
tanpa menunjukkan mitra bisnis tertentu.
 menunda pelaporan sampai orang-orang tidak lagi menghadapi risiko, misalnya
setelah keluhan atau risiko telah diatasi.
 memberikan jaminan melalui metode lain, misalnya mengundang pihakketiga yang independen untuk meninjau proses uji tuntas perusahaan dan
menyampaikan temuannya secara publik atau kepada prakarsa kolaborasi yang
relevan.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
105

A.6

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAMREMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

P48. Apa hubungan antara remediasi dan uji tuntas?  lihat Bagian II, 6
Ketentuan mengenai pemulihan (remedy) bukanlah komponen uji tuntas, melainkan proses
terpisah dan sangat penting yang harus dilaksanakan dan didukung. Proses pengaduan dan
remediasi berinteraksi dengan, dan pada akhirnya mendukung dapat uji tuntas, dengan
menyediakan saluran yang dapat digunakan perusahaan untuk lebih menyadari danmerespon dampak PBBJ. Masukan dan umpan balik dari proses remediasi dapat membantu
memperkuat identifikasi dampak merugikan yang nyata dan potensial dengan menyoroti
permasalahan yang mungkin belum mendapat perhatian yang cukup, serta memberikan
masukan tentang bagaimana merespon dampak yang merugikan secara efektif. Contoh
dan penjelasan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi gambaran umum yangkomprehensif tentang pemulihan.
Ketika perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka telah mengakibatkan atau berkontribusi
pada dampak merugikan yang nyata, atasi dengan memberikan atau bekerja sama dalampemenuhan remediasinya.  lihat Bagian II, 6.1

P49. Apa yang dimaksud dengan “remediasi” dan “pemulihan”?
 lihat Bagian II, 6.1 dan .2“Remediasi” dan “pemulihan” mengacu pada dua proses untuk menyediakan pemulihan atas
dampak yang merugikan dan hasil substantif (yaitu pemulihan) yang dapat menetralkan
atau “memperbaiki”, dampak yang merugikan.

P50. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi bentuk pemulihan yangsesuai?  lihat Bagian II, 6.1
Bentuk pemulihan atau kombinasi pemulihan yang sesuai tergantung pada sifat dan
jangkauan dampak yang merugikan  lihat Bagian II, 6.1(b). Bentuk remediasi yang sesuai
dijelaskan dalam Bagian II 6.1(b) dari Pedoman ini, akan tetapi, hal-hal di bawah ini juga
dapat membantu menentukan bentuk pemulihan yang tepat:
 Standar yang ada – Dalam beberapa kasus, terdapat standar atau hukum internasionaldan domestik yang mengatur bentuk pemulihan yang tepat.
 Preseden – Jika tidak ada standar domestik dan internasional, perusahaan dapat
mengupayakan agar konsisten dengan pemulihan yang diberikan di kasus-kasus
serupa sebelumnya.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
106

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

 Pilihan pemangku kepentingan – Perspektif para pihak yang terkena dampak tentang

bentuk pemulihan yang tepat merupakan hal yang penting dalam dampak HAM.
Jika diperlukan, gunakan mekanisme remediasi yang sah baik secara langsung atau
bekerja sama dengan pihak yang tepat dimana pemangku kepentingan dan pemilik hakyang terkena dampak dapat mengajukan pengaduan dan mengupayakan agar pengaduantersebut diatasi oleh perusahaan.  lihat Bagian II, 6.2

P51. Apa yang dimaksud dengan “mekanisme remediasi yang sah”?
 lihat Bagian II, 6.2
Mekanisme remediasi yang sah dapat berupa proses berbasis negara (state-based_ atau nonnegara (non-state based) dimana keluhan tentang dampak merugikan yang berhubungan
dengan perusahaan dapat diajukan dan pemulihan dapat diminta.24

 CONTOH
 Proses hukum seperti penuntutan, litigasi dan arbitrase adalah contoh yang umum

untuk proses berbasis negara yang memungkinkan dilakukannya remediasi.
 Mekanisme nonhukum berbasis negara seperti badan pemerintah khusus, lembaga

perlindungan konsumen, badan pengawasan regulasi, dan badan perlindungan
lingkungan hidup.
 NCPs (National Contact Points) untuk Pedoman OECD untuk PMN adalah mekanisme
nonhukum berbasis negara yang mana permasalahan dapat diajukan tentang
implementasi Pedoman OECD untuk PMN dalam kondisi tertentu.  lihat Kotak 8
 Mekanisme pengaduan tingkat operasional yang memenuhi kriteria utama yaitusah, dapat diakses, dapat diperkirakan, adil, sesuai dengan Pedoman OECD untuk
PMN, transparan dan berbasis dialog.
 Kerangka Kesepakatan Global (Global Framework Agreements) antara perusahaan
dan serikat pekerja global, mekanisme pengaduan multi pemangku kepentingan,mekanisme pengaduan masyarakat, perjanjian perundingan bersama, dan
mekanisme pengaduan rantai pasokan perusahaan adalah contoh proses tidak
berbasis negara yang memungkinkan dilakukannya remediasi.

24. OECD (2011) Bab IV, Para. 46.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
107

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKANKOTAK 7. PERAN NEGARA UNTUK MEMASTIKAN AKSES ATAS PEMULIHAN YANGEFEKTIF
Sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi dari pelanggaran HAM yang ber­hu­bungan dengan perusahaan, negara harus mengambil langkah-langkah untuk
memastikan, melalui jalur hukum administratif, legislatif atau cara-cara lain yang sesuai,sehingga ketika terjadi pelanggaran di wilayahnya, pihak-pihak yang terdampak dapat
memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Pedoman OECD untuk PMN tidak
dimaksudkan untuk menentukan konsep hukum tentang tanggung jawab, termasuk
di antara perusahaan. Namun Pengadilan domestik akan menggunakan konsep dan
ujinya sendiri dalam mempertimbangkan tentang kerugian dan pemulihan yangsesuai. Akan tetapi, jika perusahaan memilih untuk beroperasi di negara-negara yangnegaranya tidak memenuhi Kewajiban untuk Melindungi, bukan berarti perusahaan
bebas dari tanggung jawabnya untuk menyediakan pemulihan ketika perusahaan telahmengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan.

KOTAK 8. NATIONAL CONTACT POINTS(NCPs) DARI PEDOMAN OECD UNTUK PMN
Pedoman OECD untuk PMN memiliki mekanisme pengaduan nonhukum sendiri melalui
National Contact Points (NCPs). NCPs dibentuk berdasarkan Deklarasi Investasi OECD.
NCPs memiliki mandat untuk menindaklanjuti efektivitas Pedoman OECD untuk PMN
dengan cara: melakukan kegiatan kampanye, menangani pertanyaan dan berkontribusi
pada penyelesaian permasalahan yang timbul atas implementasi Pedoman OECD
untuk PMN dalam keadaan tertentu.* Setiap orang atau organisasi dapat mengajukan
suatu kasus tentang perusahaan ke NCP di mana perusahaan tersebut beroperasi atau
di negara manapun perusahaan tersebut beroperasi di dunia. NCPs memfasilitasi akses
atas prosedur non-adversarial dan yang disepakati bersama, misalnya melalui konsiliasi
atau mediasi, dengan membantu para pihak menangani permasalahan mereka. NCPs
diwajibkan untuk mengeluarkan pernyataan akhir setelah menyelesaikan satu proses
keadaan tertentu. NCPs juga dapat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Pedoman
untuk keadaan tertentu.
* ‘Keadaan tertentu’ adalah istilah yang digunakan dalam Pedoman untuk menggambarkan permasalahan praktisyang mungkin muncul dari implementasi Pedoman.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
108

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

P52. Apa yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan mekanisme remediasi
yang sah”?  lihat Bagian II, 6.2
Jika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan,
perusahaan dapat berhubungan dengan sistem mana pun yang dijelaskan dalam
Bagian II, 6.2(a)-(c) dari Pedoman ini untuk menentukan apakah benar perusahaan yangbersangkutan telah mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan serta
harus menyediakan pemulihan untuk kasus tersebut.
Akan tetapi, jika perusahaan tidak mengakibatkan ataupun berkontribusi pada dampakyang merugikan, tetapi hubungannya lebih berupa keterkaitan langsung dengan
dampak, perusahaan tetap dapat berperan dalam remediasi, meskipun tidak ada tuntutan
bahwa mereka harus melakukan pemulihan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan
pengaruhnya, seoptimal mungkin, untuk memaksa mitra bisnisnya agar berpartisipasi
dalam proses pemulihan. Jika relevan, perusahaan dapat menyediakan informasi yang dapat
memfasilitasi investigasi atau dialog.

P53. Bagaimana menggunakan berbagai proses remediasi yang tepat sesuai
dengan situasi yang terjadi?  lihat Bagian II, 6.2
Proses yang tepat untuk menggunakan proses remediasi akan bergantung pada beberapa
faktor termasuk kewajiban hukum, pilihan pemangku kepentingan, ketersediaan
mekanisme, sifat dari dampak yang merugikan dan di mana dampak yang merugikan terjadi(yaitu di dalam operasi perusahaan atau di rantai pasokannya).

 CONTOH
 Di beberapa kasus, perusahaan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalammekanisme pengaduan melalui jalur hukum berbasis negara atau dapat menjadi
subjek penuntutan pidana.
 Dalam operasi perusahaan, mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat
menjadi cara yang efektif untuk memberikan remediasi jika memenuhi kriteria
utama: keabsahan, aksesibilitas, prediksibilitas, equitabilitas, kesesuaian dengan
Pedoman OECD untuk PMN, transparansi, serta berbasis dialog dan pelibatan
dengan tujuan untuk mencari solusi yang disepakati bersama.25
 Pilihan yang tersedia mungkin saja akan terbatas pada pengaduan yang diajukan dirantai pasokan perusahaan (bukan atas operasi perusahana itu sendiri). Perusahaan
dapat membuat atau berpartisipasi dalam proses yang memungkinkan dan sesuai
dengan keadaannya, baik dengan cara membentuk mekanisme pengaduan untuk
rantai pasokan mereka, berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan multipemangku kepentingan atau bergabung dalam Kerangka Kesepakatan Global.
25. OECD (2011) Bab IV, Para. 46.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
109

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

P54. Apakah perbedaan antara sistem peringatan dini dan proses untuk
mengaktifkan remediasi?  lihat Bagian II, 6.2
Tujuan dari sistem peringatan dini adalah untuk mengidentifikasi risiko (atau dampak nyata)yang terkait dengan kegiatan perusahaan atau mitra bisnisnya.

 CONTOH, perusahaan dapat memiliki nomor hotline bagi pekerja yang memberikan
kesempatan kepada pekerja untuk menyampaikan perhatian mereka mengenai
hal-hal yang berdampak pada hak-hak mereka, misalnya kondisi kesehatan dan
keselamatan.
Tujuan dari suatu proses pengaktifan remediasi adalah untuk memberikan remediasi/
pemulihan bagi orang-orang yang telah dirugikan.

 CONTOH, seorang pekerja dapat mengajukan pengaduan tentang manajemen
karena pemecatan yang tidak adil. Pekerja dan perusahaan diajak untuk duduk
bersama untuk menentukan pemulihan yang sesuai (contoh: dipekerjakan kembali,
kompensasi, dll).
Suatu sistem tunggal – seperti mekanisme penanganan keluhan – dapat digunakan sebagai
sistem peringatan dini maupun sebagai proses yang memungkinkan adanya remediasi.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
110

LAMPIRAN
REKOMENDASI DEWAN OECD UNTUK PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKUBISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
Diadopsi pada tanggal 30 Mei 2018
DEWAN,MEMPERHATIKAN Pasal 5 b) dari Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan
Pembangunan Ekonomi tanggal 14 Desember 1960;
MEMPERHATIKAN Deklarasi tentang Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional[C(76)99/FINAL], Keputusan Dewan tentang Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional[C(2000)96/FINAL] (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan tentang Pedoman”), Konvensi
Memerangi Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, Rekomendasi
Dewan tentang Pedoman Uji tuntas untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari
Wilayah yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi [C/MIN(2011)12/FINAL], Rekomendasi Dewan
tentang Kerangka Kebijakan untuk Investasi [C(2015)56/REV1], Rekomendasi Dewan tentang
Pedoman OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab [C(2016)83],
Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna di Sektor
Ekstraktif [C(2016)100] dan Rekomendasi Dewan tentang Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai
Pasokan yang Bertanggung Jawab di Sektor Garmen dan Alas Kaki [C(2017)63];
MEMPERTIMBANGKAN bahwa Menteri-Menteri OECD mendorong OECD untuk
mengembangkan serangkaian pedoman uji tuntas umum yang dapat diterapkan untuk segala
sektor [C/MIN(2017)9/FINAL];
MENGINGAT bahwa tujuan umum pemerintah dalam merekomendasikan kepatuhan
terhadap Pedoman untuk Perusahaan Multinasional (untuk selanjutnya disebut sebagai“Pedoman”) adalah untuk memajukan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
MENGINGAT LEBIH LANJUT bahwa Keputusan tentang Pedoman menyatakan agar
Komite Investasi, bekerja sama dengan National Contact Points/NCPs, melakukan agenda
proaktif yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memajukan kepatuhan
perusahaan terhadap prinsip-prinsip dan berbagai standar yang ada di dalam Pedoman terkait
produk, wilayah, sektor atau industri;
MEMPERTIMBANGKAN upaya masyarakat internasional untuk memajukan perilaku
bisnis yang bertanggung jawab secara global agar dapat memperkuat dan mengharmonisasi
implementasi standar HAM, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti korupsi serta untuk
mendukung tingkat persaingan yang setara untuk bisnis yang memperhatikan dampak mereka
terhadap masyarakat dan lingkungan hidup;
MENYADARI bahwa perilaku bisnis yang bertanggung jawab di semua sektor ekonomi
merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan;

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
111

LAMPIRAN

MENCATAT bahwa Pedoman merekomendasikan agar perusahaan melaksanakan uji tuntas
berbasis risiko untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi dampak merugikan yang nyata
dan potensial yang berhubungan dengan pembukaan informasi, HAM, pekerjaan dan hubungan
industrial, lingkungan hidup, penyuapan dan korupsi, dan kepentingan konsumen dalam operasi,
rantai pasokan dan hubungan bisnis lain;
MENYADARI bahwa pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil
dan organisasi internasional dapat menggunakan kompetensi dan peran mereka masing-masing
untuk memajukan dan mendukung perilaku bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalamrantai pasokan;
MEMPERHATIKAN Pedoman Uji Tuntas OECD Untuk Perilaku Bisnis Yang Bertanggung
Jawab [C(2018)42/ADD1] (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pedoman”), yang dapat dimodifikasi
sesuai keperluan oleh Komite Investasi, terutama seiring dengan perkembangan praktik uji tuntas
dan menjadi lebih efektif dalam menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan terhadap
masyarakat dan lingkungan;
MEMPERHATIKAN Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis
dan HAM dan Deklarasi Tripartit Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip
Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial yang mengandung rekomendasi uji tuntas yangberusaha diselaraskan oleh Pedoman ini;
MENYADARI kolaborasi berharga antara OECD dan organisasi antar pemerintah terkait
dalam pengembangan dan implementasi Pedoman di masa depan;
MENCATAT bahwa uji tuntas pertama-tama merupakan proses yang berkesinambungan
dan responsif, melibatkan berbagai proses dan tujuan, harus bertujuan untuk mencegah dampakyang merugikan terhadap masyarakat dan lingkungan, dan harus berbasis risiko sesuai dengan
kondisi perusahaan yang disesuaikan untuk menghadapi keterbatasan dalam bekerja dengan
mitra bisnis, dan didukung oleh masukan dari pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna;
Mengenai usulan dari Komite Investasi;
I.

MEREKOMENDASIKAN agar Anggota maupun non-Anggota mematuhi Rekomen­dasi
ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak yang Mematuhi”) dan, jika relevan, National
Contact Points (untuk selanjutnya disebut sebagai “NCPs”), diminta untuk secara aktif
memajukan penggunaan Pedoman oleh perusahaan yang beroperasi di dalam atau
dari wilayah mereka dengan tujuan untuk memastikan agar mereka mengikuti standaryang disepakati secara internasional tentang bisnis yang bertanggung jawab demi
mencegah dampak yang merugikan dari kegiatan mereka dan dapat berkontribusi
pada pembangunan yang berkelanjutan;

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
112

LAMPIRAN

II. MEREKOMENDASIKAN, khususnya, agar Pihak yang Mematuhi mengambil langkahlangkah untuk mendukung dan memantau secara aktif pengadopsian kerangka uji
tuntas yang diatur dalam Pedoman oleh perusahaan baik yang beroperasi dalam atau
dari wilayah mereka harus:
1. menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam sistem kebijakan
dan manajemennya;
2. mengidentifikasi dan menilai dampak merugikan yang nyata dan potensial yangberhubungan dengan operasi, produk atau jasa mereka;
3. menghentikan, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan;
4. melacak implementasi dan hasil;
5. mengomunikasikan penanganan dampak; dan
6. menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi ketika diperlukan;
III. MEREKOMENDASIKAN agar Pihak yang Mematuhi dan NCPs dengan dukungan dari
Sekretariat OECD, memastikan diseminasi dan penggunaan secara aktif Pedoman
ini oleh perusahaan seluas mungkin; memajukan penggunaan Pedoman sebagai
sumber bagi pemangku kepentingan misalnya asosiasi industri, serikat pekerja,organisasi masyarakat sipil, prakarsa multi pemangku kepentingan, dan prakarsa
tingkat sektor, serta melaporkan secara berkala ke Komite Investasi tentang
kegiatan pemantauan, diseminasi dan implementasi;
IV. MENGUNDANG Pihak yang Mematuhi dan Sekretaris Jenderal untuk mendisemi­nasikan Rekomendasi ini;
V. MENGUNDANG nonPihak yang Mematuhi untuk mempertimbangkan dan mematuhi
Rekomendasi yang ada;
VI. MEMERINTAHKAN Komite Investasi untuk memantau implementasi Rekomendasi
dan melaporkan ke Dewan kurang dari lima tahun setelah Rekomendasi ini diadopsi
dan sewajarnya setelah itu.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
113

REFERENSICapobianco, Gillard dan Bijelic (2015), “Competition law and responsible business conduct”,
Background Note for the 2015 Global Forum on Responsible Business Conduct, OECD, Paris,
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2015GFRBC-Competition-background-note.pdf.
ILO (2017), ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social
Policy, 5th Edition,, www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm.
ILO (1998), ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work,, www.ilo.org/
declaration/lang--en/index.htm.
ILO (1981), Occupational Safety and Health Convention, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR
MLEXPUB:12100:0::NO::P12100ILOCODE:C155.
OECD (2017a), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment andFootwear Sector,, https://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garmentsector.htm.
OECD (2017b), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations fordue diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, http://mneguidelines.
oecd.org/rbc-financial-sector.htm.
OECD (2016a), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas i, https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm.
OECD (2016b), OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, https://
mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
OECD (2016c), OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in
the Extractive Sector, http://mneguidelines.oecd.org/pemangku kepentingan-engagementextractive-industries.htm.
OECD (2016d), Recommendation of the Council on Common Approaches for OfficiallySupported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence,, www.oecd.org/tad/xcred/environmental-social-due-diligence.htm.
OECD (2015a), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, www.oecd.
org/corporate/principles-corporate-governance.htm.
OECD (2015b), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015
Edition, OECD Publishing, Paris. www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.
htm.
OECD (2015c), Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. www.oecd.
org/investment/pfi.htm.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
114

REFERENSIOECD (2015d), OECD Recommendation of the Council on Public Procurement, www.oecd.org/
gov/public-procurement/recommendation/.
OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, https://mneguidelines.oecd.org/
guidelines/.
OECD (2009), OECD Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International Business Transactions (2009), www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyrecommendation2009.htm.
UN (2011), UN Guiding Principles on Business and Human Rights, https://business-humanrights.
org/en/un-guiding-principles.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
115

PEDOMAN UJI TUNTAS OECDUNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB
Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional mengakui dan mendorong
kontribusi positif bisnis bagi kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial,
dan juga mengakui bahwa kegiatan bisnis dapat memberikan dampak yangmerugikan terhadap pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyuapan, konsumen dantata kelola perusahaan.
Pedoman ini membantu pelaku bisnis untuk memahami dan
mengimplementasikan uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung
jawab. Pedoman ini juga berupaya memajukan pemahaman bersama tentang
perilaku bisnis yang bertanggung jawab di kalangan pemerintah dan pemangku
kepentingan.

https://mneguidelines.oecd.org/