JADWALPROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas
Jasa Keuangan
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (CumRight) di:- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right)di:- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai
Tanggal terakhir pencatatan (Recording Date) pemegangsaham yang berhak atas HMETD::

30 Maret 2016 Tanggal distribusi sertifikat HMETD
Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di
29 Juni 2016
Bursa Efek Indonesia::

13 Juli 201618 Juli 2016::14 Juli 201619 Juli 2016:18 Juli 2016

Periode perdagangan HMETD
Periode pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan HMETD
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham
TambahanTanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan
Tanggal akhir pembayaran penuh oleh pembeli siaga
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham
Tambahan:

19 Juli 2016:20 Juli 2016:::

20 – 26 Juli 2016
20 – 26 Juli 2016
22 – 28 Juli 2016:::

28 Juli 201629 Juli 2016
1 Agustus 2016:

2 Agustus 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGAMENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HALTERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKANDIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA,ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
KEGIATAN USAHA UTAMA
Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman
serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
KANTOR PUSAT
Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500
Faksimili: +62 21 2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I(”PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C (“Saham Baru”) atau
sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD
I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh
juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16:00 WIB berhak atas 5(lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal
pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya
dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas
dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016, CJ CGV Co., Ltd. sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembarsaham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, CJ CGV Co., Ltd. akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ CGVCo., Ltd. yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak
14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham Baru.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, PT Layar Persada sebagai pemilik sah dari 162.886.600 lembar saham dalam
Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, PT Layar Persada akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan
puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Saham Baru.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya
akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara
proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk
pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;(b) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka
kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yangtelah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yangditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka CJ CGV Co., Ltd. sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham
No. 169 tanggal 24 Juni 2016 antara Perseroan dan CJ CGV Co., Ltd. yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan membeli
dari Perseroan sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Sertifikat HMETD (“Saham Yang Tidak Diambil Bagian”), dengan harga yang sama dengan
Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan
nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal
masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan , maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL
20 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 26 JULI 2016 SEHINGGA HMETD YANG TIDAKDILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM LAMA PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAMPMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAMPERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 22,73% (DUA PULUH DUA KOMA TUJUH TIGA PERSEN).
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANGDITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (”SKS”) DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEKINDONESIA (”KSEI”).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalamrangka penerbitan HMETD kepada OJK dengan surat No. Ref. 053/GLP/DIRUT/IV/2016 tanggal
25 April 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia
No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya
yang antara lain adalah Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(“POJK No. 32/2015“) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal
22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015“).
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus dalam rangka
PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan
kedudukan mereka sesuai peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku diwilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan
atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD I ini dengan tegas
menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak
langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD sebagaimana tersebut di atas, akan
diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAUPERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI
LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTIHMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILAPENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETDTERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARANTERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAUYURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG
SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUANPERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD,
MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUKMENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAMBERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGADAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INIMENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISIDAFTAR ISI...........................................................................................................................................................

i

DEFINISI DAN SINGKATAN.................................................................................................................................

ii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN..................................................................................................................... viii
RINGKASAN.........................................................................................................................................................

ix

I.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I.................................

1II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODALDENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I..........................................................................

8

III.

PERNYATAAN UTANG................................................................................................................................ 11IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING................................................................................................... 16

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN..............................................................................
5.1. Umum..................................................................................................................................................
5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan............................
5.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi.........................................................................................................
5.4. Keuangan............................................................................................................................................
5.5. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian..............................................................................
5.6. Analisis Arus Kas.................................................................................................................................
5.7. Likuiditas, Belanja Modal, Akuisisi dan Penyertaan Saham................................................................
5.8. Manajemen Risiko...............................................................................................................................

VI.

RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK............................................................................... 29

VII.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN................................. 32

19
19
19
20
20
24
26
27
28

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................................................. 33
8.1. Riwayat Singkat Perseroan................................................................................................................. 33
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak............................................................................... 35
8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan................................................................................. 39
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan........................................................................................... 40
8.5. Sumber Daya Manusia........................................................................................................................ 46
8.6. Struktur Organisasi Perseroan............................................................................................................ 49
8.7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.................................... 49
8.8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak.............................................................................. 54
8.9. Keterangan Tentang Entitas Anak....................................................................................................... 54
8.10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham
		
Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak........................................................................................ 56
8.11. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan.......................................................... 57
8.12. Asuransi.............................................................................................................................................. 57
8.13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)................................................................................................ 59
8.14. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi.................................................................. 61
8.15. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga............................................................................ 69
8.16. Keterangan Mengenai Aset Tetap....................................................................................................... 164
8.17. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan,		
serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak............................................................................................ 165
IX.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................................. 166
9.1. Umum.................................................................................................................................................. 166
9.2. Keunggulan Kompetitif........................................................................................................................ 167
9.3. Strategi Perseroan.............................................................................................................................. 167
9.4. Operasional Perseroan....................................................................................................................... 168
9.5. Penjualan dan Pemasaran.................................................................................................................. 172
9.6. Penghargaan....................................................................................................................................... 172
9.7. Persaingan Usaha............................................................................................................................... 173
9.8. Prospek Usaha.................................................................................................................................... 173
9.9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial....................................................... 175

X.

EKUITAS...................................................................................................................................................... 177

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN................................................................................................................................. 178

XII.

PERPAJAKAN............................................................................................................................................. 179

XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA............................................................................................. 181
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAMBAHANMODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I............................................................ 182
XV.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM............................................................................... 184

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT HMETD SERTA FORMULIR........................... 188i

DEFINISI DAN SINGKATAN“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan
peraturan pelaksanaannya, yang berarti :a.

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal;b.

hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak
tersebut;c.

hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota
direksi atau dewan komisaris yang sama;d.

hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung,mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e.

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun
tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atauf.

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Biro Administrasi
Efek” atau “BAE”

berarti pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam
PMHMETD I Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT
Datindo Entrycom.

“Bank Kustodian”

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa
penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam”

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana
dimaksud dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.

“Bapepam-LK”

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti
dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30
Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau
pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“Bursa Efek” atau
“BEI”

berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam
hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau penggantinya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Break Funding Cost”

berarti biaya-biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pihak bank sehubungan
dengan pembayaran utang.

“CAGR”

berarti Compounded Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan majemuk per
tahun.

“Daftar Pemegang
Saham” atau “DPS”

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan
Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yangdiberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Direktur Independen”

berarti Direktur Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014.
Sebelumnya, Direktur Independen disebut juga Direktur Tidak Terafiliasi.

ii

“EBITDA”

berarti Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, atau laba
sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung dari laba usaha ditambah
penyusutan aktiva tetap dan amortisasi sewa lahan.

“Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai
dengan ketentuan POJK No. 32/2015, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK
secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalamperaturan yang terkait dengan PMHMETD I; atau
- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan
Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”

berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada
Masyarakat melalui PMHMETD I guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

“Entitas Anak”

berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak
suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan
memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan
untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas
Anak Perseroan adalah GLM.

“Formulir Pemesanan
Pembelian Saham
Tambahan” atau
“FPPS Tambahan”

berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD
I, yaitu formulir formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I yang melebihi porsi yang menjadi hak daripemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.

“Formulir Penyetoran
Efek”

berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham
untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan
Saham Tambahan.

“Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu” atau
“HMETD”

berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti
HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkanpara pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan
kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan
POJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harga Pelaksanaan”

berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk
melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp6.550 (enam ribu
lima ratus lima puluh Rupiah) per saham atau ekuivalen dalam USD yang akan
ditentukan kemudian.

“Hari Bank”

berarti hari pada saat dimana Kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan
kegiatan kliring.

“Hari Bursa”

berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek, kecuali
hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa
oleh Bursa Efek.

iii

“Hari Kalender”

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa
kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktuwaktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu
keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan harikerja.

“Hari Kerja”

berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yangditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

“Kemenkumham”

berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu
dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

“Konfirmasi Tertulis”

berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin
Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang
Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yangmerupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Masyarakat”

berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara
Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun
warga negara asing dan/atau badan badan asing dan/atau badan hukum asing, baikyang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat
tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

“Menkumham”

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(sebelumnya dikenal
dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri
Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

“OJK”

berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus
Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan
pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pemerintah”

berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Pemegang Rekening”

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub
rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Penawaran Umum
Perdana Saham”

berarti penawaran umum saham perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka
menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 74.410.400 (tujuh puluh empat juta
empat ratus sepuluh ribu empat ratus) Saham Kelas C atas nama dengan nilai nominal
Rp 100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran
sebesar Rp 3.000 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 28
Maret 2014 berdasarkan Surat OJK No. S-176/D.04/2014.

iv

“Penambahan
Modal Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu I”
atau “PMHMETD I”

berarti seluruh proses penerbitan dan penawaran saham dalam portepel kepada para
pemegang saham dengan cara menerbitkan HMETD atas sebanyak-banyaknya
99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan)
Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yangditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima
puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan
puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dengan ketentuan
setiap pemegang 17 (tujuh belas) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS
pada tanggal yang jatuh 8 (delapan) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif dari OJK
mempunyai 5 (lima) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak
untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang apabila disetujui oleh RUPSLB akan disebut
Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan.

“Penitipan Kolektif”

berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang
kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Perjanjian Pembelian
Sisa Saham”

Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Graha Layar Prima Tbk. No. 169
tanggal 24 Juni 2016 antara Perseroan dan CJ CGV Co., Ltd., yang dibuat di hadapan
Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

“Pernyataan Efektif”

berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan Pernyataan
Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek dapat
menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan.

“Pernyataan
Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sebelum
Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000
tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 32/2015.

“Perseroan”

berarti badan hukum yang melakukan PMHMETD I dalam hal ini PT Graha Layar
Prima Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Perusahaan Afiliasi”

berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Perusahaan Efek”

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara
pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“POJK No.32/2014”

berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 374.

“POJK No. 33/2014”

berarti Peraturan OJK No. No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 No. 375.

“POJK No. 30/2015”

berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 No. 305.

“POJK No. 32/2015”

berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 307.

v

“POJK No. 33/2015”

berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 No. 308.

“POJK No. 55/2015”

berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 No. 406.

“POJK No. 56/2015”

berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 407.

“Prospektus”

berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta
penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk
dan substansi sesuai dengan POJK No. 33/2015.

“Rekening Efek”

berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegangsaham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan
perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan
perusahan efek dan/atau Bank Kustodian.

“Rp”

Berarti Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.

“RUPS”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham”

berarti seluruh saham Kelas A, B dan C baik yang telah dan akan dikeluarkan oleh
Perseroan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

“Saham Kelas A”

berarti saham Kelas A yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp20.000(dua puluh ribu Rupiah) per saham.

“Saham Kelas B”

berarti saham Kelas B yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp3.438(tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham.

“Saham Kelas C”

berarti saham Kelas C yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100(seratus Rupiah) per saham.

“Saham Baru”

berarti saham Kelas C atas nama yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan(portepel) Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini.

“Saham Lama”

berarti Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) persaham, Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp3.438 (tiga ribu tiga ratus empat puluh
delapan Rupiah) per saham dan Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus
Rupiah) per saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham
Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“Saham Tambahan”

berarti Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang dipesan oleh pemegang HMETD
melebihi dari jumlah HMETD yang dimiliki oleh pemegang HMETD dalam rangka
pelaksanaan PMHMETD I, dengan ketentuan apabila jumlah pemesanan atas Saham
Tambahan tersebut melebihi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang masih
tersedia, maka Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimaksud akan dijatah secara
proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh pemegang HMETD
yang mengajukan pemesanan atas Saham Tambahan tersebut.

vi

“Sertifikat Bukti
HMETD”

berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham
Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan
dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas
HMETD.

“SKS”

berarti Surat Kolektif Saham.

“Tanggal Pencatatan”
atau “Recording Date”

berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PMHMETD I, dimana pemegang saham
Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yangditerbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk
peraturan di Bursa Efek.

“UUPM”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar
Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“USD”

berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah yang berlaku di negara Amerika Serikat.

“UUWDP”

berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

		

vii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN
GLM

berarti PT Graha Layar Mitra, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 99,82% sahamnya
dimiliki oleh Perseroan.

LPberarti PT Layar Persada suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang memiliki 48,24%
saham di dalam Perseroan.

CKAJ

berarti PT Catur Kusuma Abadi Jaya suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang memiliki
0,05% saham di dalam Perseroan.

PAB

berarti PT Pangea Adi Benua suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang memiliki 0,16%
saham di dalam Perseroan.

viii

RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan,keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangankonsolidasian. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.
Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasianyang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansiyang berlaku umum di Indonesia.
1.

UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dan
menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2004, yang dibuat dihadapan Merryana Suryana,
S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan
Keputusan No. C-10893 HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai
UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.43721 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta
Selatan di bawah No. 2043/BH.09.03/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 2004 tambahan No. 11025 (“Akta Pendirian”).
Sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran
Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 25 Juni 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris
di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0950117 tanggal 9 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan padaKemenkumham di bawah No. AHU-3531573.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juli 2015 (“Akta No. 105/2015”)
sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perfilman,perekaman video, penyediaan makanan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Kegiatan usaha utama yangsedang dijalankan Perseroan adalah dalam bidang pertunjukan film (bioskop) yang saat ini dikenal dengan nama
CGV*blitz (dahulu bernama Blitzmegaplex) termasuk diantaranya jasa pendukung seperti penjualan makanandan minuman serta penyediaan media iklan. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga menyediakan jasa
konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam bidang pertunjukan film, yang dikenal dengan nama Blitztheater,pada pihak ketiga melalui Entitas Anak.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 1 (satu) Entitas Anaksebagai berikut:
Nama

Lokasi

Kegiatan Usaha

Tahun
Pendirian

StatusPT Graha Layar Mitra (“GLM”)

Jakarta

Jasa konsultasi manajemen
dan bantuan teknis dalampengoperasian bioskop

2011

Beroperasi

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 16 (enam belas) bioskop CGV*blitz, yaitu
No

Nama

Operator

LokasiJumlahLayar

Status1

CGV*blitz Paris Van Java

Perseroan

Bandung

11

Beroperasi

2

CGV*blitz Grand Indonesia

Perseroan

Jakarta11

Beroperasi

3

CGV*blitz Pacific Place

Perseroan

Jakarta8

Beroperasi

4

CGV*blitz Mall of Indonesia

Perseroan

Jakarta10

Beroperasi

5

CGV*blitz Teraskota

Perseroan

Tangerang

9

Beroperasi

6

CGV*blitz Central Park

Perseroan

Jakarta10

Beroperasi

7

CGV*blitz Bekasi Cyber Park

Perseroan

Bekasi9

Beroperasi

ix

No

Nama

Operator

LokasiJumlahLayar

Status8

CGV*blitz Miko Mall

Perseroan

Bandung

7

Beroperasi

9

CGV*blitz J-Walk

Perseroan

Yogyakarta

7

Beroperasi

10

CGV*blitz Plaza Balikpapan

Perseroan

Balikpapan

6

Beroperasi

11

CGV*blitz Istana BEC

Perseroan

Bandung

7

Beroperasi

12

CGV*blitz Hartono Mall

Perseroan

Yogyakarta

7

Beroperasi

13

CGV*blitz Grage City Mall

Perseroan

Cirebon7

Beroperasi

14

CGV*blitz Marvell City

Perseroan

Surabaya7

Beroperasi

15

CGV*blitz Festive Walk

Perseroan

Karawang

7

Beroperasi

16

CGV*blitz Plaza Slipi Jaya

Perseroan

Jakarta

4

Beroperasi

Selain itu, Entitas Anak bekerjasama dengan pemilik mal sehubungan dengan 4 (empat) bioskop Blitztheater,
yaitu:No

Nama

Operator

LokasiJumlahLayar

Status1

Blitztheater Grand Dadap City

Pemilik Mal

Tangerang

4

Beroperasi

2

Blitztheater Kepri Mal

Pemilik Mal

Batam

4

Beroperasi

3

Blitztheater Harbour Bay Mall

Pemilik Mal

Batam

4

Beroperasi

4

Blitztheater Grand Galaxy Park

Pemilik Mal

Bekasi4

Beroperasi

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Menara Karya Lantai 25 Jl. HR Rasuna Said Blok
X-5 Kav. 1-2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta 12950.
2.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal
31 Mei 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagai berikut:
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

KeteranganJumlah Saham
Modal Dasar
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas C
CJ CGV Co., Ltd.
IKT Holdings Limited
Masyarakat
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuhx

Nilai Nominal (Rp)%

2.908.800
366.497.000
340.000.000
709.405.800

58.176.000.000
1.260.016.686.000
34.000.000.000
1.352.192.686.000

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,16
0,05
0,21

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

49.816.666
49.816.666
74.410.400
174.043.732
337.657.532

4.981.666.600
4.981.666.600
7.441.040.000
17.404.373.200
591.952.504.000

14,75
14,75
22,05
51,55
100,00Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

KeteranganJumlah Saham
Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel

Nilai Nominal (Rp)

2.181.600
203.610.400
165.956.268
371.748.268%

43.632.000.000
700.012.555.200
16.595.626.800
760.240.182.000

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tidak memiliki saham dalam Perseroan.
3.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD I”)

Berikut merupakan ringkasan struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan :1.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga
ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C atau sekitar
22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I

2.

Total Nilai PMHMETD I: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima
puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu
empat ratus lima puluh Rupiah)

3.

Nilai Nominal: Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

4.

Harga Penawaran: Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah)5.

Rasio Saham Lama : HMETD: Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Juli 2016 pukul
16:00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1(satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
pemesanan pembelian saham

6.

Dilusi Kepemilikan Setelah
PMHMETD I Dilaksanakan: maksimum sebesar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen)

7.

Tanggal Pencatatan HMETD di
BEI: 20 Juli 2016

8.

Periode Perdagangan dan
Pelaksanaan HMETD: 20 – 26 Juli 2016

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dariportepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengansaham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen,
hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih
dahulu.
Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dimana seluruh
pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sesuai haknya, kecuali LP yang hanya akan mengambil sebanyak
1.984.732 saham baru dan masyarakat mengajukan pemesanan saham tambahan atas sisa saham tersebut, makaproforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :xi

Keterangan

Sebelum PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Sesudah PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

340.000.000

34.000.000.000

709.405.800

1.352.192.686.000

709.405.800

1.352.192.686.000

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,16
0,05
0,21

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,12
0,04
0,17

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

37,28
37,28

49.816.666
49.816.666-

4.981.666.600
4.981.666.600
-

14,75
14,75
-

1.984.732
64.468.627
64.468.627
160.411

198.473.200
6.446.862.700
6.446.862.700
16.041.100

0,45
14,75
14,75
0,04

74.410.400
174.043.732

7.441.040.000
17.404.373.200

22,05
51,55

53.470142.218.904
273.354.771

5.347.000
14.221.890.400
27.335.477.100

0,01
32,55
62,55

337.657.532

591.952.504.000

100,00436.968.571

601.883.607.900

100,00Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas CLP
CJ CGV Co., Ltd.
IKT Holdings Limited
PAB
CKAJ
Masyarakat
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A

2.181.600

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

Kelas B

203.610.400
165.956.268

700.012.555.200
16.595.626.800

203.610.400
66.645.229

700.012.555.200
6.664.522.900

Kelas C

Dalam hal tidak ada pemegang saham lain yang mengambil saham baru selain CJ CGV Co., Ltd. yang mengambil
sebanyak 14.651.961 saham baru, LP yang mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru, serta CJ CGV Co., Ltd.
yang menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga dengan mengambil sebanyak 23.515.978 saham baru,
maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :Keterangan

Sebelum PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Sesudah PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

340.000.000
709.405.800

34.000.000.000
1.352.192.686.000

340.000.000
709.405.800

34.000.000.000
1.352.192.686.000

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,16
0,05
0,21

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,14
0,05
0,19

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

43,11
43,11

Kelas C
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B

xii

Keterangan

Saham Kelas CLP
CJ CGV Co., Ltd.
IKT Holdings Limited
Masyarakat
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A
Kelas B
Kelas C

Sebelum PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Sesudah PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

49.816.666
49.816.666
74.410.400
174.043.732

4.981.666.600
4.981.666.600
7.441.040.000
17.404.373.200

14,75
14,75
22,05
51,55

1.984.732
87.984.605
49.816.666
74.410.400
214.196.403

198.473.200
8.798.460.500
4.981.666.600
7.441.040.000
21.419.640.300

0,53
23,29
13,18
19,70
56,70

337.657.532

591.952.504.000

100,00377.810.203

595.967.771.100

100,002.181.600

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

203.610.400
165.956.268

700.012.555.200
16.595.626.800

203.610.400     125.803.597

700.012.555.200
12.580.359.700

Penjelasan lebih lengkap mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
4.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1.

Melunasi utang yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250.000.000.000;
Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk
keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada
sebagaimana diungkapkan pada poin (2) di bawah ini.

2.

Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan
bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.
5.

RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko usaha yang material bagi
Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun berdasarkan bobot dan dampak dari masing-masing risiko terhadap
kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.
Risiko Terkait Kegiatan usaha Perseroan
1.

Risiko terkait produksi dan kualitas film yang ditayangkan;

2.

Risiko terkait waktu rilis film oleh distributor;

3.

Risiko terkait terkait hubungan dengan perusahaan distributor film;

4.

Risiko terkait biaya rencana pengembangan usaha Perseroan;

5.

Risiko terkait teknologi bioskop baru;

6.

Risiko terkait produk pengganti;

7.

Risiko terkait kondisi makroekonomi;

8.

Risiko terkait peraturan dan perundang-undangan Indonesia;

9.

Risiko terkait ketidakstabilan kondisi politik, kerusuhan, atau perkembangan lain dari kondisi pasar Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

xiii

6.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah PMHMETD I, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegangsaham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih konsolidasi
Perseroan mulai tahun buku 2018 kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Besarnya pembagian dividen kas akan
diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.
Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang
Saham dalam RUPS. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung padarekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:
1.

Kondisi likuiditas dan kebutuhan kas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan;

2.

Kinerja operasional dan kondisi keuangan serta laba ditahan Perseroan dan EntitasAnak;3.

Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dan Entitas Anak;

4.

Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;

5.

Prospek usaha dan peluang bisnis Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang; dan

6.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.
7.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikthisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangankonsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan(Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalamlaporannya tanggal 30 Maret 2016.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath
International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret2015.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN

31 Desember
2015

Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

2014*)
798.710316.401482.309655.349138.837516.512*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN

31 Desember
2015

Pendapatan Neto
Beban Operasional
Rugi Tahun Berjalan
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

2014*)
399.374
279.210(36.097)(34.203)332.577236.700(31.745)(29.473)*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

xivRasio (tidak diaudit)
31 Desember

KETERANGAN
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan neto
Laba bruto
Rugi usaha
Rugi tahun berjalan
Total rugi komprehensif tahun berjalan
Total aset
Total liabilitas
Profitabilitas (dalam %, kecuali EBITDA)
Marjin laba bruto
Marjin rugi usaha
Marjin rugi tahun berjalan
Marjin rugi komprehensif
ROE
ROA
Likuiditas (kali/x)
Aset lancar / liabilitas jangka pendek
Total liabilitas / total ekuitas
Total liabilitas / total aset

2015

2014

20,08
29,88
(25,81)
13,71
16,05
21,88
127,8910,51
0,95
447,05
159,72
141,133,18(77,03)60,50(9,41)(9,04)(8,56)(7,48)(4,52)

55,94(15,24)(9,55)(8,86)(6,15)(4,84)

0,38
0,66
0,40

2,43
0,27
0,21

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

xv

Halaman ini sengaja dikosongkan

xviI.		PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEKTERLEBIH DAHULU I
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para
pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelasribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap
saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham,sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar
empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham padatanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Kelas C dengan Harga Pelaksanaan sebesar
Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD
I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga
ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan
dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham kelas lainnya yang telahditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down).
Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib
dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari
Kerja mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan
dilakukan di BEI pada tanggal 20 Juli 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Juli 2016
sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni
2016, CJ CGV Co., Ltd. sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa
sehubungan dengan PMHMETD I, CJ CGV Co., Ltd. akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan
CJ CGV Co., Ltd. yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan
Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus
lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham Baru.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, LP sebagai pemilik
sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, LP
akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus
tiga puluh dua) Saham Baru.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham
Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnyayang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara
proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan(a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruhsaham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
(b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruhsaham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan sahamtambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telahdilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal
terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan,maka CJ CGV Co., Ltd. sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan membeli
dari Perseroan sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Sertifikat HMETD (“Saham
Yang Tidak Diambil Bagian”), dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyakbanyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham
Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan
juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlahsaham yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

1Dalam rangka PMHMETD I, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PMHMETD I sebagaimana ternyata dalam
Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 29 Januari 2016 dan Direksi Perseroan juga telah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal
31 Januari 2016.

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
KEGIATAN USAHA

Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Karya Lt. 25, Unit A-H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500
Faksimili: +62 21 2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DANKUALITAS FILM YANG DITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHADAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INIYANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAMBAHAN MODALDENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI RELATIF TERBATAS.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan
Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal 31 Mei
2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagai berikut:
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

KeteranganJumlah Saham
Modal Dasar
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B

2

Nilai Nominal (Rp)%

2.908.800
366.497.000
340.000.000
709.405.800

58.176.000.000
1.260.016.686.000
34.000.000.000
1.352.192.686.000

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,16
0,05
0,21

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

KeteranganJumlah Saham
Saham Kelas C
CJ CGV Co., Ltd.
IKT Holdings Limited
Masyarakat
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel

Nilai Nominal (Rp)

49.816.666
49.816.666
74.410.400
174.043.732
337.657.532

4.981.666.600
4.981.666.600
7.441.040.000
17.404.373.200
591.952.504.000

2.181.600
203.610.400
165.956.268
371.748.268

43.632.000.000
700.012.555.200
16.595.626.800
760.240.182.000

%
14,75
14,75
22,05
51,55
100,00Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dimana seluruh
pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sesuai haknya, kecuali LP yang hanya akan mengambil sebanyak
1.984.732 saham baru dan masyarakat mengajukan pemesanan saham tambahan atas sisa saham tersebut, makaproforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :Keterangan

Sebelum PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Sesudah PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

340.000.000

34.000.000.000

709.405.800

1.352.192.686.000

709.405.800

1.352.192.686.000

PAB

545.400

10.908.000.000

0,16545.400

10.908.000.000

0,12

CKAJ

181.800

3.636.000.000

0,05181.800

3.636.000.000

0,04727.200

14.544.000.000

0,21727.200

14.544.000.000

0,17162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

37,28

162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

37,28

Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham Kelas A

Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas C

-

-

-

1.984.732

198.473.200

0,45

CJ CGV Co., Ltd.

LP

49.816.666

4.981.666.600

14,75

64.468.627

6.446.862.700

14,75

IKT Holdings Limited

49.816.666

4.981.666.600

14,75

64.468.627

6.446.862.700

14,75

-

-

-

160.41116.041.100

0,04

PAB
CKAJ

-

-

53.4705.347.000

0,01

74.410.400

7.441.040.000

22,05

142.218.904

14.221.890.400

32,55

Jumlah Saham Kelas C

174.043.732

17.404.373.200

51,55

273.354.771

27.335.477.100

62,55

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

337.657.532

591.952.504.000

100,00436.968.571

601.883.607.900

100,00Masyarakat

Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A

2.181.600

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

Kelas B

203.610.400

700.012.555.200

203.610.400

700.012.555.200

Kelas C165.956.268

16.595.626.800

66.645.229

6.664.522.900

3Dalam hal tidak ada pemegang saham lain yang mengambil saham baru selain CJ CGV Co., Ltd. yang mengambil
sebanyak 14.651.961 saham baru, LP yang mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru, serta CJ CGV Co., Ltd.
yang menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga dengan mengambil sebanyak 23.515.978 saham baru,
maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :Keterangan

Sebelum PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Sesudah PMHMETD I
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

340.000.000
709.405.800

34.000.000.000
1.352.192.686.000

340.000.000
709.405.800

34.000.000.000
1.352.192.686.000

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,16
0,05
0,21

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,14
0,05
0,19

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

43,11
43,11

49.816.666
49.816.666
74.410.400
174.043.732

4.981.666.600
4.981.666.600
7.441.040.000
17.404.373.200

14,75
14,75
22,05
51,55

1.984.732
87.984.605
49.816.666
74.410.400
214.196.403

198.473.200
8.798.460.500
4.981.666.600
7.441.040.000
21.419.640.300

0,53
23,29
13,18
19,70
56,70

337.657.532

591.952.504.000

100,00377.810.203

595.967.771.100

100,002.181.600

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

203.610.400
165.956.268

700.012.555.200
16.595.626.800

203.610.400     125.803.597

700.012.555.200
12.580.359.700

Kelas C
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas CLP
CJ CGV Co., Ltd.
IKT Holdings Limited
Masyarakat
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A
Kelas B
Kelas C

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tidak memiliki saham dalam Perseroan.
KETERANGAN TENTANG PERSETUJUAN RUPS
Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 pada tanggal 11 Maret 2016
yang tidak memenuhi kuorum sesuai dengan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan
kemudian mengadakan RUPSLB Kedua pada tanggal 30 Maret 2016 dengan keputusan sebagaimana termuat
dalam Akta Berita Acara RUPSLB Kedua No. 115 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit tanggal 31
Maret 2016, dan situs web Bursa Efek dan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, sebagai berikut:
1.

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegangsaham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C
dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).

2.

a.

Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan
HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

b.

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan

4susunan permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya,
mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaanpada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan
surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk
membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yangberwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undanganyang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil
pelaksanaan HMETD.
KETERANGAN TENTANG HMETD
Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama
masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil
pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.
1.

Penerima HMETD Yang Berhak
Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 18
Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (”Pemegang Saham Yang Berhak”) berhak memperoleh HMETD
untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang
17 (tujuh belas) Saham Lama mempunyai 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli
1 (satu) Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enamribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pelaksanaan
HMETD.

2.

3.

Pemegang HMETD Yang Sah■

Pemegang Saham Yang Berhak; dan/atau■

Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom
endorsemen HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan/atau■

Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal
terakhir periode perdagangan HMETD.

Bentuk HMETD
Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan
akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlahsaham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlahsaham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom
endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akanmenerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas
nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4.

Pendistribusian HMETD
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan
kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelahtanggal DPS yang berhak atas HMETD (recording date) yaitu pada tanggal 19 Juli 2016.

5.

Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama periode
perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan
di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI,

5

serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, agar dapat
berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yangberbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan
HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening
efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul
akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD
atau calon pemegang HMETD.
6.

Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yangtercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan
dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk
mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang
HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26
Juli 2016.

7.

Nilai HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yangsatu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya
merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD.
Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.
Diasumsikan harga pasar satu saham= Rp aHarga saham PMHMETD I= Rp bJumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I= A

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I = B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I= A+B

Harga teoretis saham baru

= (Rp a x A) + (Rp b x B)

		(A + B)= Rp cHarga teoretis HMETD
8.

= Rp a - Rp c

Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membelisaham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I. Sertifikat Bukti HMETD hanya
diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan
saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta
tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD
dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

9.

Pecahan HMETD
Berdasarkan POJK No. 32/2015 bahwa dalam hal pemegang saham Perseroan mempunyai HMETD dalambentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD
tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10.

Lain-Lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang
HMETD atau calon Pemegang HMETD.

6

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI
Sehubungan dengan PMHMETD I ini, Perseroan akan melakukan pencatatan saham sebanyak-banyaknya
99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C, atau mewakili
sebanyak-banyaknya sebesar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh setelah PMHMETD I ini. Dengan demikian, jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI akan menjadi
sebanyak-banyaknya sebesar 436.968.571 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan
ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor penuh sesudah PMHMETD I ini.
INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN
Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan
volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran
disampaikan kepada OJK:

Bulan

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Total Volume
Perdagangan (lot)April 2015

2.900

2.400

131

Mei 2015

3.050

2.700

389

Juni 2015

4.200

3.100

1433

Juli 2015

4.600

4.540

174

Agustus 2015

4.600

4.540

247

September 2015

4.700

4.600

4

Oktober 2015

4.800

4.800

2

November 2015

4.500

4.500

1

Desember 2015

4.500

4.500

-

Januari 2016

4.500

4.500

-

Februari 2016

5.600

5.600

1

Maret 2016

5.100

4.845

16

April 2016(1)

4.945

4.900

3

Sumber: Bloomberg

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkansaham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan sejak Pernyataan Efektif.

7II.		RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARIHASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESANEFEK TERLEBIH DAHULU I
Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1.

Melunasi utang yang dimiliki Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250.000.000.000, dengan perincian
sebagaimana diungkapkan di bawah ini:a.

b.

Utang dengan PT Bank KEB Hana Indonesia (“Hana Bank”)
Sifat Hubungan Afiliasi:

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Nilai Pinjaman:

Rp 110.000.000.000

Tingkat Bunga:

12,5% per tahun efektif, floating

Jatuh Tempo:

9 Oktober 2016

Jumlah yang Akan
Dilunasi:

Sebanyak-banyaknya Rp110.000.000.000

Prosedur Pelunasan:

Pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo
kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis kepada Hana Bank
minimal 1 minggu sebelumnya dan Perseroan akan dikenakan biaya
penalti sebesar 2% dari plafon kredit. Dana pembayaran biaya penalti
terkait dengan pelunasan dipercepat ini akan diambil dari dana internal
Perseroan.

Saldo Utang Setelah
Pelunasan

:

Nihil

Utang dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“SCB”)
Sifat Hubungan Afiliasi:

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Nilai Pinjaman:

Sebanyak-banyaknya setara dengan USD 10.000.000

Tingkat Bunga:

Cost of Fund ditambah 3% per tahun

Jatuh Tempo:

20 Januari 2017

Jumlah yang Akan
Dilunasi:

USD 10.000.000

Prosedur Pelunasan:

Perseroan boleh atas pilihannya sendiri untuk melakukan pembayaran
lebih awal atas setiap penarikan, seluruh ataupun sebagian pokoknya
pada setiap waktu sebelum tanggal jatuh tempo dengan memberitahukan
SCB sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum waktu pembayaran(dimana pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan dan baru efektif
setelah diterimanya pemberitahuan) beserta bunga berjalan atas jumlahyang harus dibayar pada saat tanggal pembayaran di muka tersebut,
dimana SCB akan menentukan jumlah minimum yang dapat dibayar.
Perseroan dengan ini menjamin SCB terhadap segala kerugian atau biayayang mungkin ditanggung oleh SCB akibat pembayaran di muka tersebut,
termasuk (tapi tidak terbatas pada) kerugian atau biaya yang ada ataupun
timbul baik langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung akibat
diterimanya pembayaran lebih awal tersebut termasuk (tanpa batasan)
kehilangan keuntungan dan segala kerugian atau biaya yang timbul atau
akan timbul atas pencairan dana yang diperoleh untuk mengadakan
atau mempertahankan atau membiayai pelunasan tersebut atau untuk
menggunakan kembali penarikan tersebut yang akan ditentukan oleh SCB.
Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas hutang Perseroan
kepada SCB. Adapun biaya penalti yang akan dikenakan oleh SCB
sehubungan dengan pelunasan lebih awal adalah tergantung kepada
Break Funding Cost pada saat dilakukannya pembayaran. Pembayaran
atas biaya penalti dan bunga pinjaman ini akan menggunakan danainternal Perseroan.

8Penentuan Kurs
Konversi:

Kurs konversi terkait pelunasan utang tersebut adalah kurs pada tanggal
pembayaran kembali lebih awal dilaksanakan.

Saldo Utang Setelah
Pelunasan

:

Nihil

Informasi lebih lengkap mengenai utang dengan Hana Bank dan SCB dapat dilihat pada Bab VIII
Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak subbab 8.15.11 mengenai Perjanjian Kredit.
Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk
keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada
sebagaimana diungkapkan pada poin (2) di bawah ini.
2.

Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan
bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.

Seluruh penggunaan dana hasil PMHMETD I sebagaimana diungkapkan di atas akan langsung digunakan oleh
Perseroan.
Jika dana yang diperoleh dari PMHMETD I tidak mencukupi untuk mendanai seluruh rencana penggunaan danayang telah disebutkan pada dokumen Pernyataan Pendaftaran, maka Perseroan akan mengutamakan pemenuhan
rencana penggunaan dana untuk pelunasan utang terlebih dahulu, dan apabila masih terdapat sisa dana setelah
Perseroan melakukan pelunasan utang tersebut, maka Perseroan akan melakukan pengembangan usaha/ekspansi
atau merenovasi bioskop yang saat ini sudah ada.Dalam hal jumlah dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk
melakukan pengembangan usaha/ekspansi maka Perseroan akan mencari alternatif pembiayaan lainnya untuk
memenuhi.
Risiko dalam hal dana yang diperoleh tidak sesuai rencana adalah Perseroan mungkin saja akan menunda melakukan
ekspansi atau renovasi jika dananya tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut, namun dalam upayanya untuk
mengembangkan usaha, Perseroan akan berusaha untuk mendapatkan alternatif pembiayaandalam mencapai
pertumbuhan usaha yang diharapkan.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD
I ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Laporanrealisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan(Juni dan Desember) dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan laporantersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana
hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Perseroan juga melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun
melalui Penawaran Umum Perdana Saham, di mana laporan terakhir disampaikan kepada OJK melalui Surat
No. 051/GLP/DIRUT/IV/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil
Penawaran Umum Perdana GLP per 31 Maret 2016. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang masih
tersisa adalah sebesar Rp 24.868.132. Sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut akan digunakan
Perseroan untuk membangun bioskop baru yang berlokasi di Bogor sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum
Perdana Saham. Sisa penggunaan dana tersebut belum terealisasi dikarenakan gedung pusat perbelanjaan di
Bogor dimana bioskop Perseroan akan berlokasi belum dibangun.
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini, maka
Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut bersamaan dengan pemberitahuan rencana RUPS
ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMHMETD I yangmerupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan
akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.
Perseroan akan menggunakan dana hasil PMHMETD I ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku
di Indonesia.

9Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar
0,993% dari nilai PMHMETD I yang meliputi:▪

Biaya jasa Profesi Penunjang sebesar 0,509%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,265%;
biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,239%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;▪

Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,025%, yang merupakan biaya jasa BAE;▪

Biaya jasa konsultasi keuangan sebesar 0,307%;▪

Biaya pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
PMHMETD I sebesar 0,05%;▪

Biaya lain-lain sebesar 0,086%, termasuk biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya
percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lainyang berhubungan dengan PMHMETD I ini.

10

III.

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal
31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan(Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kecuali disebutkan lain, makaseluruh kata “Perseroan” dalam Bab ini berarti Perseroan dan Entitas Anak.
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo total liabilitas sebesar Rp316.401 juta yangterdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp310.171 juta dan
Rp6.230 juta.
Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Liabilitas yang masih harus dibayar
Utang Pajak
Pinjaman bank jangka pendek
Liabilitas jangka pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
Total Liabilitas

31.421326
86.19741.56011.540110.000
29.127310.1716.230
316.401

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:
Utang usaha – pihak ketiga
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang usaha kepada pihak ketiga disajikan sebesar Rp31.421 juta dengan
rincian sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Bagi hasil pendapatan film bioskop
Makanan dan minumanLain-lain
Total

25.0386.227
156
31.421

Analisa umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Belum jatuh tempo
Telah jatuh tempo

11.200Sampai dengan 3 bulan> 3 bulan – 6 bulan> 6 bulan
Total

4.372
5.125
10.72431.421

11

Utang lain - lain
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang lain-lain disajikan sebesar Rp86.523 juta dengan rincian sebagai
berikut:
Pihak berelasi(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Sewa dan utilitas

186

Jasa tenaga ahli

140

Total

326

Pihak ketiga(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Pembelian aset tetap

41.159

Kontraktor dan konsultan

22.849Legal dan jasa tenaga ahli

13.295

Sewa dan utilitas

2.939

Perbaikan dan pemeliharaan

799

Lain-lain

5.156

Total

86.197

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Rupiah50.092

Dolar Amerika Serikat

35.031Euro Eropa

1.400

Total

86.523Liabilitas yang masih harus dibayar
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang yang masih harus dibayar disajikan sebesar Rp41.560 juta dengan
rincian sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Pembelian aset tetap

28.096

Utilitas

2.831

Legal dan jasa tenaga ahli

2.592

Sewa

928

Gaji dan kesejahteraan

801

Lisensi

768

Lain-lain

5.544

Total liabilitas yang harus dibayar

41.56012

Utang pajak
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang pajak disajikan sebesar Rp11.540 juta dengan rincian sebagai
berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2) – Final

1.198

Pasal 23

584

Pasal 26

474

Pajak Hiburan

8.461

Pajak Pertambahan Nilai

823

Total utang pajak

11.540Liabilitas jangka pendek lainnya
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo liabilitas jangka pendek lainnya disajikan sebesar Rp29.127 juta dengan
rincian sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Blitzcard dan kupon

21.473

Uang muka pelanggan

4.491

Pendapatan diterima dimuka

1.373

Lain-lain

1.790

Total utang pajak

29.127

Pinjaman bank jangka pendek
Pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana telah diamandemen pada tanggal 18 April 2016, Perseroan memperoleh
fasilitas pinjaman Demand Loan dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana) sebesar Rp110.000.000.000. Pinjaman
ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran modal Perseroan dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu)
tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,50%
per tahun dan dapat ditinjau kembali oleh Hana pada setiap saat.
Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh
persetujuan tertulis dari Hana sebelum, antara lain, bertindak sebagai penjamin terhadap pihak ketiga, menerima
fasilitas kredit dari bank lain dalam jumlah melebihi 25% dari jumlah fasilitas pinjaman, membayar pinjaman kepada
pemegang saham mayoritas dalam bentuk apapun.
Pada tanggal 23 Juni 2016, saldo pinjaman Perseroan sebesar Rp95.000.000.000.
Manajemen Perseroan berpendapat bahwa semua pembatasan dari Hana telah dipenuhi pada tanggal
31 Desember 2015.
Tidak ada pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau
Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka yang berdampak material terhadap kelangsungan
usaha Perusahaan Terbuka
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen
dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan
jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yangdihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 10 Maret 2016
untuk tahun 2015 dan 2014. Perhitungan aktuaris menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsiasumsi sebagai berikut:

13

Tingkat Diskonto Aktuaria
Tingkat Kematian
Tingkat Kenaikan Gaji
Umur Pensiun
Tingkat Cacat

9,15% - 9,16% per Tahun
Tabel Mortalita Indonesia III (2011)8% - 10% per Tahun
55 Tahun
5% dari Tingkat Kematian

Rincian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN

31 Desember 2015

Nilai kini liabilitas imbalan jasa pasti

6.230

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki ikatan dan kontinjensi sewa terkait sewa ruang sejumlah
Rp185.694 juta.
Perjanjian Kredit dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“SCB”)
Pada tanggal 20 Januari 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman Revolving Terms Loans dari Standard
Chartered Bank, Cabang Jakarta (SCB) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD10.000.000 yang dapat
digunakan dalam mata uang Rupiah dan/atau Dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran modal Perseroan dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman.
Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Bank Cost of Funds ditambah 3% per tahun dan dapat ditinjau kembali oleh
SCB pada setiap saat.
Perjanjian pinjaman ini mencakup beberapa persyaratan yang membatasi Perseroan antara lain, (i) Perseroan tidak
akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup (induk perusahaan dan anak perusahannya) lainnyaakan) membuat atau membiarkan tetap adanya setiap jaminan kebendaan atas salah satu asetnya selain darijaminan kebendaan berdasarkan dokumen jaminan, (ii) Perseroan tidak akan (dan harus mematikan bahwa tidak
ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan
setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan,terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sebanding ataulebih tinggi jenis dan nilainya.
Pada tanggal 23 Juni 2016, saldo pinjaman Perseroan sebesar Rp130.000.000.000.
Manajemen Perseroan berpendapat bahwa semua pembatasan dari SCB telah dipenuhi pada tanggal 1 Juni 2016.
Tidak ada pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau
Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka yang berdampak material terhadap kelangsungan
usaha Perusahaan Terbuka
Liabilitas Perseroan yang Telah Jatuh Tempo
Meningkatnya liabilitas yang telah jatuh tempo Perseroan terutama atas utang dari bagi hasil pendapatan film
bioskop Perseroan yang disebabkan oleh telah beroperasinya 7 bioskop baru Perseroan selama tahun 2015
yang tersebar di wilayah Bandung, Yogyakarta, Cirebon, Surabaya, Balikpapan dan Karawang. Perseroan belum
melunasi utang tersebut sehubungan dengan cash management Perseroan, dimana manajemen Perseroan juga
mempertimbangkan arus kas masuk dan keluar yang tersedia pada saat itu dalam melakukan pembayaran kepada
distributor film.
SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGALDITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN PERSEROAN YANG TELAH JATUHTEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDENDAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYAPERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATANLAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROANSERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAKTERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

14

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (NEGATIVECOVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN
DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN
KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKANDALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATANHASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYAUNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAMPROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAHTANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAANPENDAFTARAN.

15

IV.		IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan ikthisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangankonsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan(Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalamlaporannya tanggal 30 Maret 2016.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath
International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret2015.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)KETERANGAN
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha pihak ketiga – neto
Piutang lain-lain pihak ketiga – neto
Pendapatan yang masih harus ditagih
Persediaan
Beban dibayar dimuka dan uang muka
Total Aset Lancar

30.002
12.67550.780
9.953
4.868
9.967
118.245270.809
8.811
33.0123.438
4.904
320.974

Uang muka pembelian aset tetap
Aset tetap – neto
Uang muka sewa dan beban sewa jangka panjang dibayar dimuka
Uang jaminan
Aset takberwujud – neto
Aset tidak lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar

2.888
604.691
42.26230.221238
165
680.465

5.540
291.237
27.7789.791
29334.375

TOTAL ASET

798.710655.349

31.421

3.801
19.047326
86.19741.56011.540110.000
29.127310.17146.40021.96114.15226.676132.037

6.230

6.800

316.401

138.837

Aset Tidak Lancar

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha- Pihak berelasi- Pihak ketiga
Utang lain-lain- Pihak berelasi- Pihak ketiga
Liabilitas yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pinjaman bank jangka pendek
Liabilitas jangka pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
TOTAL LIABILITAS

16

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)KETERANGANEKUITASEKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUKModal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor - neto
Akumulasi defisit
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL EKUITASTOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

591.952482.798(592.438)
482.312(3)
482.309798.710591.952482.798(558.233)
516.517(5)
516.512655.349*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)
399.374332.577
157.763146.549241.611186.028

KETERANGAN
Pendapatan neto
Beban pokok pendapatan
LABA BRUTOBEBAN OPERASIONAL
Penjualan
Umum dan administratif
Total Beban Operasional

5.495
273.715279.2105.613
231.087236.700

RUGI OPERASI(37.599)(50.672)

Penghasilan bunga
Rugi selisih kurs – neto
Beban pinjaman
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang
Lain-lain – neto
Penghasilan Lain-lain - Neto

6.854
(5.798)(2.125)
2.600
1.531

12.669(3.417)(2.180)2.367
9.533
18.972RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN(36.068)(31.700)

(29)

(45)

(36.097)(31.745)

1.894
-

2.272
-

1.894

2.272

(34.203)(29.473)(36.099)2(36.097)(31.744)(1)(31.745)PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban Pajak Penghasilan – Final
RUGI TAHUN BERJALANPENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN – SETELAH PAJAKTOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL

17

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)KETERANGANTOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPATDIATRIBUSIKAN KEPADA :Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL(34.205)2(34.203)(29.473)0(29.473)

(107)

(110)

RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Dasar dan dilusian*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Keterangan
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal tahun
Kas dan setara kas pada akhir tahun(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014
(2.598)21.407(348.044)(71.571)109.835
22.200(240.807)(27.964)270.809298.773
30.002270.809

RASIO (TIDAK DIAUDIT)
31 Desember
2015
2014

KETERANGAN
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan neto
Laba bruto
Rugi usaha
Rugi tahun berjalan
Total rugi komprehensif tahun berjalan
Total aset
Total liabilitas
Profitabilitas (dalam %, kecuali EBITDA)
Marjin laba bruto
Marjin rugi usaha
Marjin rugi tahun berjalan
Marjin rugi komprehensif
ROE
ROA
Likuiditas (kali/x)
Aset lancar / liabilitas jangka pendek
Total liabilitas / total ekuitas
Total liabilitas / total aset

18

20,08
29,88
(25,81)
13,71
16,05
21,88
127,8910,51
0,95
447,05
159,72
141,133,18(77,03)60,50(9,41)(9,04)(8,56)(7,48)(4,52)

55,94(15,24)(9,55)(8,86)(6,15)(4,84)

0,38
0,66
0,40

2,43
0,27
0,21

V.		ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersamasama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anakbeserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31
Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik(“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini
wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2016. Laporan keuangankonsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah
diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar
tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2015.
Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan
peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai
akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha Perseroan dan Entitas Anak.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda
dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. Umum
Perseroan adalah jaringan bioskop yang menawarkan pengalaman menarik kepada penonton bioskop di Indonesia.
Merupakan salah satu dari tiga operator bioskop di negeri ini, Perseroan berfokus pada berbagai kategori film,
termasuk film-film Hollywood, film-film lokal, dan film internasional, selain itu Perseroan juga menawarkan kontenkonten lain selain film, seperti konser musik dan program olahraga. Strategi pertumbuhan Perseroan adalah untuk
terus menawarkan konten yang paling diminati di teater saat ini, dan melakukan penetrasi pasar ke daerah-daerahyang berpotensi tinggi melalui pengembangan CGV*blitz.
Didirikan pada tahun 2004 dan pertama kali berdiri di kota Bandung, dahulu dengan nama Blitzmegaplex dibuka
pada tanggal 16 Oktober 2006. Lokasi bioskop pertama seluas 8.000 meter persegi di Paris Van Java mall. Hinggasaat ini, Perseroan memiliki 16 lokasi CGV*blitz dan bekerja sama dengan pemilik mal sehubungan dengan 4
Blitztheater dengan total keseluruhan Perseroan memiliki lebih dari 25.000 kursi dan dengan pendapatan sebesar
Rp399.374 juta, dan margin kotor sebesar 60,49%.

5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan
Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:
Ketersediaan film yang sesuai untuk ditayangkan dan daya tarik film tersebut
Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan akan bervariasi dari periode ke periode berikutnya berdasarkan
jumlah dan popularitas film yang diputar pada bioskop Perseroan. Perseroan sangat tergantung pada produksi film
dan upaya pemasaran perusahaan film besar dan/atau independen, dan kemampuan film tersebut untuk menarik
penonton.
Waktu rilis film yang akan ditayangkan
Kegiatan usaha Perseroan bersifat musiman, dengan pendapatan yang lebih pada liburan panjang sekolah dipertengahan dan akhir tahun. Pada waktu-waktu tersebut biasanya perusahaan film merilis film-film unggulannya(box office).
Hubungan dengan distributor film terbesar dan independen
Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan sangat bergantung pada hubungan baik dengan distributor
film besar dan independen yang memberikan lisensi penayangan film di bioskop Perseroan. Memburuknya
hubungan dengan salah satu distributor film besar dapat mempengaruhi akses Perseroan untuk memperoleh
lisensi penayangan film-film yang sukses secara komersial dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil
operasional Perseroan.

19

Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia
Kondisi sosial, politik dan perekonomian Indonesia relatif stabil sejak pulih dari krisis keuangan Asia akhir tahun
1990-an. Meskipun demikian, tetap ada risiko tinggi ketidakstabilan politik, kerusuhan masyarakat sipil, inflasi
tingkat tinggi mata uang Rupiah, terorisme, dan bentuk lain dari ketidakstabilan yang umumnya terjadi di negaranegara berkembang.

5.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi
Terdapat perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja” yangmulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Perubahan tersebut antara lain mencakup penghapusan
mekanisme koridor, pengaturan pengakuan biaya jasa lalu serta penngaturan beberapa pengungkapan tambahanatas imbalan kerja. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disesuaikan dengan penerapan revisi
PSAK tersebut dan dampak kuantitatif penyajian kembali terkait dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) telah
diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

5.4. Keuangan
Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KonsolidasianTabel berikut menunjukan perincian hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015 dan 2014:(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)
399.374332.577
157.763146.549241.611186.028

KETERANGAN
Pendapatan neto
Beban pokok pendapatan
LABA BRUTOBEBAN OPERASIONAL
Penjualan
Umum dan administratif
Total Beban Operasional

5.495
273.715279.2105.613
231.087236.700

RUGI OPERASI(37.599)(50.672)

Penghasilan bunga
Rugi selisih kurs – neto
Beban pinjaman
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang
Lain-lain – neto
Penghasilan Lain-lain - Neto

6.854
(5.798)(2.125)
2.600
1.531

12.669(3.417)(2.180)2.367
9.533
18.972RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN(36.068)(31.700)

(29)

(45)

(36.097)(31.745)

1.894
-

2.272
-

1.894

2.272

(34.203)(29.473)(36.099)2(36.097)(31.744)(1)(31.745)PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban Pajak Penghasilan – Final
RUGI TAHUN BERJALANPENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN – SETELAH PAJAKTOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL

20

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)KETERANGANTOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPATDIATRIBUSIKAN KEPADA :Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL(34.205)2(34.203)(29.473)0(29.473)

(107)

(110)

RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Dasar dan dilusian*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

Pendapatan
Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari penjualan tiket bioskop, pendapatan dari penjualan
makanan dan minuman (pendapatan konsesi) dan pendapatan lainnya seperti pendapatan yang diterima
dari penjualan souvenir, sewa ruang, game center, media promosi dan pemasaran produk pihak ketiga, movie
screening booking (nonton bareng) dan penggunaan bioskop untuk kegiatan non film lainnya pada jam-jam tertentu
seperti acara perusahaan lain, konser musik, program olahraga, seminar dan acara budaya lainnya. Sejak tahun
2012, seiring dengan diperkenalkannya konsep Blitztheater, Perseroan juga mencatatkan antara lain pendapatan
jasa bantuan teknis melalui kerjasama operasional dan revenue sharing dengan para pemilik mal. Pendapatan
Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan kehadiran penonton dan pendapatan penjualan tiket bioskop dan
konsesi rata-rata per penonton. Kehadiran penonton terutama dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas film-film
yang dirilis oleh studio film. Pendapatan bioskop rata-rata per penonton dipengaruhi oleh jenis kategori film yangditayangkan dan harga tiket per penonton. Pendapatan konsesi per penonton dipengaruhi oleh variasi produk
makanan dan minuman yang disediakan, serta harga dari produk makanan dan minuman tersebut.
Tabel berikut menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan penjualan masing-masing produk serta
pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan
Bioskop
Makanan dan minuman
Acara dan iklan
Lain-lain
Total

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2015
%
2014
%
246.570
61,74
224.89567,62
88.35622,1271.9739,6161.23415,33
31.945
21,64
3.214
0,81
3.764
1,13
399.374
100,00332.577
100,00Beban Pokok Pendapatan
Beban pokok pendapatan terdiri dari biaya bagi hasil dari penerimaan penjualan tiket teater yang telah disepakati
bersama antara Perseroan dan distributor, biaya terkait perdagangan makanan dan minuman dan biaya lainnya
seperti biaya sehubungan dengan penjualan merchandise atau souvenir. Besarnya biaya penjualan makanan dan
minuman serta biaya lainnya dipengaruhi oleh perubahan kehadiran penonton.
Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2015 dan 2014:(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan
Bioskop
Makanan dan minumanLain-lain
Total

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2015
%
2014
%
133.33284,51
123.22284,08
23.01514,59
18.770
12,81
1.416
0,90
4.557
3,11
157.763
100,00146.549
100,00Beban Operasional
Beban operasional terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terdiri daribeban promosi dan periklanan. Beban umum dan administrasi terdiri dari beban penyusutan, beban gaji dan

21kesejahteraan karyawan, beban sewa, beban cadangan penurunan nilai, beban perbaikan dan pemeliharaan,beban jasa tenaga ahli, beban asuransi, beban perlengkapan, beban komunikasi, beban imbalan kerja dan beban
lainnya.
Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2015 dan 2014:(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2015
%
2014
%

Beban Penjualan
Periklanan
Promosi
Sub-total
Beban umum dan administrasi
Gaji dan kesejahteraan
Beban sewa dan layanan
Penyusutan
Utilitas
Perbaikan dan pemeliharaan
Jasa tenaga ahli
Alat tulis dan perlengkapan kantor
Transportasi dan akomodasi
Beban asuransi
Beban perabot
Biaya administrasi bank dan kartu kredit
Komunikasi
Lisensi
Imbalan kerja karyawan
Cadangan penurunan nilai
Lain-lain
Sub-total
Total

401
5.094
5.495

0,14
1,83
1,97

1.575
4.038
5.613

0,67
1,70
2,37

68.97558.10656.99730.52116.302
8.951
6.467
4.722
4.191
3.354
2.660
2.542
2.176
2.082
727
4.942
273.715279.210

24,70
20,81
20,41
10,93
5,84
3,21
2,32
1,69
1,50
1,20
0,95
0,91
0,78
0,75
0,26
1,77
98,03
100,0055.09743.13442.95724.07414.67922.402
1.132
3.024
4.026
3.674
3.138
1.959
425
2.039
4.224
5.103
231.087236.700

23,28
18,22
18,15
10,17
6,20
9,46
0,48
1,28
1,70
1,55
1,33
0,83
0,18
0,86
1,78
2,16
97,63
100,00*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

Penghasilan (Beban) Lain-lain
Pemulihan cadangan penurunan nilai. Pemulihan cadangan penurunan nilai berasal dari pemulihan provisi yangtelah dicadangkan Perseroan atas piutang usaha dan piutang pihak berelasi.
Beban pinjaman. Beban pinjaman terdiri dari bunga pinjaman yang dibayarkan untuk liabilitas berupa pinjaman
jangka panjang dan pinjaman bank jangka pendek Perseroan, dan biaya Mezzanine Agent serta amortisasi biaya
pinjaman. Pengakuan beban bunga disesuaikan dengan lama waktu pinjaman dan besar pokok pinjaman serta
suku bunga.
Laba (rugi) selisih kurs – neto. Laba (rugi) selisih kurs merupakan kerugian selisih kurs yang berasal daripenyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang
asing berdasarkan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang denominasi aset maupun liabilitas tersebut.
Lain-lain - neto. Lain-lain – neto terdiri dari antara lain pendapatan penyewaan space di bioskop Perseroan.
Hasil Kegiatan Usaha
Pendapatan
Pendapatan. Pendapatan neto meningkat sebesar 20,08% menjadi Rp399.374 juta untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp332.577 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Pendapatan
usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:-

Bioskop. Pendapatan usaha dari segmen bioskop meningkat sebesar 9,64% menjadi Rp246.570 juta
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp224.895 juta untuk tahun yang berakhir

22

31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penonton yang diakibatkan lebihdiminatinya film-film yang ditayangkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Filmfilm yang meningkatkan pendapatan Perseroan pada periode ini terutama dari film Fast Furious 7, The
Avengers:Age of Ultron, Jurassic World, Star Wars: The Force Awakens, Minions 2, Spectre, Ant-Man, Mad: Furry Road, Insidious Chapter 3, dan lainnya. Perseroan juga menerapkan kebijakan peningkatan harga
tiket pada awal tahun 2015. Pada periode ini, Perseroan berhasil menjual 6.766.398 tiket atau mengalami
peningkatan 23,17% dari sebelumnya 5.493.724 tiket pada periode yang sama pada tahun 2014. Dengan
menerapkan kebijakan peningkatan harga tiket pada awal tahun 2015, Perseroan membukukan kenaikan
pendapatan bersih sebesar Rp32 miliar, dengan peningkatan laba operasi diperkirakan hingga sebesar Rp16
miliar sebelum dikurangi pajak hiburan.
-

Acara dan iklan. Pendapatan usaha dari segmen acara dan iklan meningkat sebesar 91,69% menjadi
Rp61.234 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp31.945 juta untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kegiatan pemasaranseperti screen advertisement, branding dan event.

-Makanan dan minuman. Pendapatan usaha dari segmen makanan dan minuman meningkat sebesar 22,76%
menjadi Rp88.356 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp71.973 juta untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh beberapa varian dan paket baru padamakanan dan minuman yang ditawarkan oleh Perseroan, pembukaan 7 bioskop baru Perseroan di tahun
2015.

-

Lain-lain. Pendapatan usaha dari segmen lain-lain turun sebesar 14,64% menjadi Rp3.213 juta untuk
periode tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp3.764 juta untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2014, terutama disebabkan oleh akuisisi salah satu Blitz Theater menjadi CGV*Blitz pada tahun
2015, sehingga pendapatan atas Blitz Theater menurun.

Beban Pokok Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 7,65% menjadi Rp157.763 juta untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp146.549 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2014. Beban pokok pendapatan berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:-

Bioskop. Beban pokok pendapatan dari segmen bioskop meningkat sebesar 8,20% menjadi Rp133.332 juta
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp123.222 juta untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya bagi asil pendapatan bioskop seiring dengan
peningkatan pendaapatan bioskop daril film-film dan adanya penambahan 7 site baru bioskop Perseroan di
tahun 2015.

-

Makanan dan minuman. Beban pokok pendapatan dari segmen makanan dan minuman meningkat sebesar
22,62% menjadi Rp23.015 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp18.770 juta
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meingkatnya pendapatan makanandan minuman seiring dengan penambahan 7 bioskop baru serta penambahan varian makan dan minumanyang ditawarkan Perseroan.

-Lain-lain. Beban pokok pendapatan dari segmen lain-lain menurun sebesar 68,95% menjadi Rp1.416 juta
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp4.557 juta untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh adanya penurunan COGS sehubungan dengan biaya lisensi
Real D.

Beban Operasional
Beban operasional meningkat sebesar 17,96% menjadi Rp279.210 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2015 dari sebelumnya Rp236.700 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan olehmeningkatnya beban sewa dan layanan, penyusutan dan utilitas yang disebabkan oleh karena pembukaan 7 sitebaru.
Penghasilan (Beban) Lain-Lain
Penghasilan bunga. Penghasilan bunga menurun sebesar 45,90% menjadi Rp6.854 juta untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp12.669 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama
disebabkan oleh di tahun 2014 Perseroan mendapatkan penghasilan bunga dari dana hasil penawaran umum
perdana / Initial Public Offering (IPO) dalam bentuk deposito bank, dimana dana hasil IPO tersebut sebagian besar
telah digunakan untuk pembangunan bioskop baru Perseroan di sepanjang tahun 2015.

23

Laba (rugi) selisih kurs – neto. Rugi selisih kurs – neto meningkat sebesar 69,68% menjadi Rp5.798 juta untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp3.417 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2014, terutama disebabkan oleh adanya pelemahan rupiah pada tahun 2015 sebesar 10,89% dibandingkan tahun
2014.
Pemulihan cadangan penurunan nilai. Pemulihan cadangan penurunan nilai menurun sebesar 100% menjadi
Rp0 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp2.367 juta untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2014, terutama disebabkan oleh karena pada tahun ini tidak ada pemulihan atas piutang yang sudah
dicadangkan.
Rugi Tahun Berjalan
Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 13,71% menjadi Rp36,097 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2015 dari sebelumnya Rp31.745 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh
pembukaan 7 bioskop baru Perseroan selama tahun 2015, dimana pembukaan 5 bioskop baru Perseroan terjadi
setelah kuartal kedua tahun 2015 dan menyebabkan belum optimalnya operasi bioskop-bioskop baru tersebut.
Di sisi lain, atas pembukaan bioskop- bioskop baru tersebut, terdapat peningkatan beban operasional Perseroanyang terutama terjadi pada beban gaji dan kesejahteraan, sewa dan layanan, penyusutan dan utilitas. Selain
itu, peningkatan rugi tahun berjalan Perseroan juga dipicu oleh menurunnya penghasilan Perseroan atas bunga
deposito selama tahun 2015, dimana deposito yang ditempatkan dari dana hasil Penawaran Umum Saham
Perdana telah dicairkan pada pertengahan tahun 2015 untuk membiayai pembangunan bioskop Perseroan selama
tahun 2015 tersebut.
Penghasilan Komprehensif Lain
Penghasilan komprehensif lain menurun sebesar 16,63% menjadi Rp1.894 juta untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2015 dari sebelumnya Rp2.272 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dikarenakan dampak
pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sesuai dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”
untuk tahun 2015.

5.5. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Aset
Tabel berikut menyajikan posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 :(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember
2015
2014

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha - pihak ketiga - neto
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto
Pendapatan yang masih harus ditagih
Persediaan
Beban dibayar dimuka dan uang muka
Total Aset Lancar

30.002
12.67550.780
9.953
4.868
9.967
118.245270.809
8.811
33.0123.438
4.904
320.974

Aset Tidak Lancar
Uang muka pembelian aset tetap
Aset tetap - neto
Uang muka sewa dan beban sewa jangka panjang dibayar dimuka
Uang jaminan
Aset tak berwujud – neto
Aset tidak lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET

2.888
604.691
42.26230.221238
165
680.465798.7105.540
291.237
27.7789.791
29334.375655.349

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 21,88% menjadi Rp798.710 juta pada 31 Desember 2015 darisebelumnya Rp655.349 juta pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pembangunan 7 site baru
Perseroan.

24Jumlah aset lancar turun sebesar 63,16% menjadi Rp118.245 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya
sebesar Rp320.974 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara
kas Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang diperoleh
Perseroan sebelumnya untuk membiayai pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan selama tahun 2015.
Jumlah aset tidak lancar meningkat sebesar 103,50% menjadi Rp680.465 juta pada tanggal 31 Desember 2015
dari sebelumnya Rp334.375 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh meningkatnya aset
tetap, uang muka sewa dan uang jaminan atas pembangunan bioskop-bioskop baru selama tahun 2015.
•

Piutang usaha (pihak ketiga) – neto meningkat sebesar 43,85% menjadi sebesar Rp12.675 juta per tanggal
31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp8.811 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama
disebabkan oleh peningkatan piutang kartu kredit dan debit serta peningkatan piutang Entitas Anak darifranchisor.

•

Piutang lain-lain (pihak ketiga) – neto meningkat sebesar 53,82% menjadi sebesar Rp50.780 juta per tanggal
31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp33.012 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama
disebabkan oleh meningkatnya piutang dari agency iklan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan acara
dan iklan pada 2015.

•

Pendapatan yang masih harus ditagih sebesar Rp9.953 juta merupakan pendapatan acara dan iklan yangsudah diakui namun belum ditagihkan.

•

Beban dibayar dimuka dan uang muka meningkat sebesar 103,24% menjadi sebesar Rp9.967 juta per
tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp4.904 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama
disebabkan oleh kenaikan prepaid rental disebabkan oleh karena pengembangan 7 site baru pada 2015.

•

Aset tetap – neto meningkat sebesar 107,63% menjadi sebesar Rp604.691 juta per tanggal 31 Desember
2015 dari sebelumnya sebesar Rp291.237 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh
pengembangan 7 site baru pada tahun 2015.

•

Uang muka sewa meningkat sebesar 52,14% menjadi sebesar Rp42.262 juta per tanggal 31 Desember
2015 dari sebelumnya sebesar Rp27.778 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh
pembayaran uang muka sewa kepada 7 site baru.

•

Uang jaminan meningkat sebesar 208,66% menjadi sebesar Rp30.221 juta per tanggal 31 Desember
2015 dari sebelumnya sebesar Rp9.791 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh
pembayaran uang jaminan kepada 7 site baru.

Liabilitas
Tabel berikut menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014*)KETERANGAN
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha- Pihak berelasi- Pihak ketiga

31.421

3.801
19.047326
86.19741.56011.540110.000
29.127310.17146.40021.96114.15226.676132.037

6.230

6.800

316.401

138.837

Utang lain-lain- Pihak berelasi- Pihak ketiga
Liabilitas yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pinjaman bank jangka pendek
Liabilitas jangka pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
TOTAL LIABILITAS*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

25Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 127,89% menjadi Rp316.401 juta pada 31 Desember 2015 darisebelumnya Rp138.837 juta pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan karena adanya peningkatan padaliabilitas jangka pendek Perseroan.
Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 134,91% menjadi Rp310.171 juta pada tanggal 31 Desember 2015
dari sebelumnya Rp132.037 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh meningkatnya utang
lain-lain Perseroan untuk pembelian aset tetap dan kepada kontraktor dan konsultan bangunan sehubungan
dengan pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan selama tahun 2015. Selain itu, peningkatan liabilitas
jangka pendek disebabkan oleh perolehan fasilitas Demand Loan dari PT Bank KEB Hana Indonesia di tahun 2015,
dimana Perseroan telah memanfaatkan seluruh pagu fasilitas tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai
dana tambahan untuk membiayai proyek pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan di tahun 2015 dan 2016.
Liabilitas jangka panjang menurun sebesar 8,38% menjadi Rp6.230 juta pada tanggal 31 Desember 2015 darisebelumnya Rp6.800 juta pada tanggal 31 Desember 2014 disebabkan oleh beban imbalan kerja tahun 2015
dan keuntungan actuarial yang diakui sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) serta adanya
pembayaran imbalan kerja karyawan selama tahun 2015.
•

Utang usaha pihak ketiga Perseroan meningkat sebesar 37,52% menjadi sebesar Rp31.421 juta padatanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp22.848 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya
utang atas bagi hasil pendapatan film bioskop dan utang atas pembelian makanan dan minuman sejalan
dengan meningkatnya pendapatan selama 2015.

•

Utang lain-lain Perseroan meningkat sebesar 86,47% menjadi sebesar Rp86.523 juta pada tanggal 31
Desember 2015 dari sebelumnya Rp46.400 juta yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang
pembelian asset tetap serta utang kepada kontraktor dan konsultan sehubungan dengan pembangunan
bioskop baru.

•

Liabilitas yang masih harus dibayar meningkat sebesar 89,24% menjadi sebesar Rp41.560 juta pada tanggal
31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp21.961 juta yang terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian
terhadap aset tetap sehubungan dengan pembangunan site baru.

EkuitasTabel berikut menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember
2015
2014

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor - neto
Akumulasi defisit
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL EKUITAS

591.952482.798(592.438)
482.312(3)
482.309591.952482.798(558.233)
516.517(5)
516.512Jumlah ekuitas Perseroan menurun sebesar 6,62% menjadi Rp482.309 juta pada 31 Desember 2015 darisebelumnya Rp516.512 juta pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi defisit
dan rugi komprehensif tahun 2015.

5.6. Analisis Arus Kas
Tabel berikut menunjukan informasi tertentu mengenai arus kas Perseroan dan Entitas Anak secara historis:(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember
2015
2014
(2.598)21.407(348.044)(71.571)109.835
22.200(240.807)(27.964)270.809298.773
30.002270.809

Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal tahun
Kas dan setara kas pada akhir tahun

26

Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan
sebesar Rp2.598 juta dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp21.407 juta padaperiode tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 112,14%. Perubahan ini terutama disebabkan
oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp43.841 juta atau 13,54%, turunnya penerimaan daripenghasilan bunga sebesar Rp5.365 juta atau 43,90%, pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya yangmeningkat sebesar Rp62.124 juta atau 20,03%.
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah sebesar
Rp348.044 juta dibandingkan dengan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp71.571 juta pada periode
tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan sebesar 386,29%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh meningkatnya pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang meningkat sebesar 421,60% dan pengeluaran
untuk penambahan uang muka sewa yang meningkat sebesar Rp22.410 juta atau 180,80% sehubungan dengan
pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalahsebesar Rp109.835 juta, naik sebesar 394,75% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
untuk periode yang sama pada tahun 2014 sebesar Rp22.200 juta. Perubahan tersebut terutama disebabkan olehadanya penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp110.000 juta.

5.7. Likuiditas, Belanja Modal, Akuisisi dan Penyertaan Saham
Perseroan mengandalkan pinjaman bank jangka pendek sebagai sumber likuiditas dan mengoptimalkan arus kas
masuk dari penerimaan piutang pelanggan Perseroan.
Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek dari Standard Chartered
Bank, Cabang Jakarta dengan maksimal pagu fasilitas sebesar USD10.000.000 yang dapat dimanfaatkan oleh
Perseroan dalam mata uang Rupiah, dan masih terdapat sebagian pagu fasilitas yang masih belum dimanfaatkan
oleh Perseroan. Perseroan juga memiliki pinjaman bank jangka pendek dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan
maksimal pagu fasilitas sebesar Rp110.000.000.000 dan masih terdapat sebagian pagu fasilitas yang masih belum
dimanfaatkan oleh Perseroan.
Pada tanggal 31 Desember 2015, pinjaman bank jangka pendek yang diperoleh Perseroan dari PT Bank KEB Hana
Indonesia telah digunakan untuk membiayai pengeluaran modal Perseroan sehubungan dengan pembangunan
7 (tujuh) bioskop baru Perseroan selama tahun 2015, sehingga mengakibatkan likuiditas Perseroan menurun.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan belum menghasilkan kas dari kegiatan
operasional dikarenakan bioskop-bioskop baru yang dioperasikan oleh Perseroan selama tahun 2015 belum efektifberoperasi selama satu tahun penuh dan adanya peningkatan beban operasional Perseroan sehubungan dengan
penambahan bioskop-bioskop baru tersebut. Selain itu, terjadi penurunan atas penghasilan bunga dari deposito
berjangka Perseroan, yang telah dicairkan pada pertengahan tahun 2015. Perseroan optimis seiring dengan
meluasnya cakupan usaha Perseroan melalui ekspansi bioskop ke daerah-daerah yang potensial, Perseroan akan
mampu meningkatkan likuiditasnya dan menghasilkan kas dari kegiatan operasional.
Sebagian besar belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan pengembangan prasarana, peralatan
studio dan kantor serta perabot dan perlengkapan.
Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak secara historis untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember
2015
2014
200.046
27.04929.9875.193
140.43339.013
4.747
4.598
375.21375.853

Pengembangan prasarana
Perabot dan perlengkapan
Peralatan studio dan kantor
Aset dalam penyelesaian
Jumlah belanja modal

27

Belanja modal tersebut berdampak positif terhadap kinerja Perseroan, mengingat aset yang dibeli dengan nilai
terbesar adalah peralatan studio untuk keperluan pengembangan usaha. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan tidak mengalami masalah dimana belanja modal tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Jika
rencana belanja modal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Perseroan, hal tersebut akan berdampak
pada risiko usangnya peralatan studio yang dimiliki Perseroan yang dapat menurunkan pendapatan Perseroan.
Perseroan berusaha mencapai kecukupan modal kerja dengan mencari alternatif sumber likuiditas baik melaluipinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang maupun melalui penambahan modal Perseroan dengan
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Selain itu, Perseroan optimis seiring dengan meluasnya cakupan
usaha Perseroan melalui ekspansi bioskop ke daerah-daerah yang potensial, Perseroan lambat laun akan mencapai
kecukupan modal kerja dengan sendirinya melalui kegiatan operasional Perseroan.

5.8. Manajemen Risiko
Kegiatan usaha Perseroan menyebabkan Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, sebagai
kemungkinan kerugian atau laba yang hilang. Penjelasan berikut merupakan ringkasan mengenai pengaruh risikokredit, risiko mata uang asing, risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga.
Risiko kredit
Aset keuangan Perseroan yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri
dari kas di bank dan deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus ditagih danuang jaminan. Perseroan memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit
dan pemantauan akun secara aktif. Risiko kredit Perseroan timbul dari kegagalan bayar pihak lain, dengan risikomaksimum sama dengan jumlah tercatat instrumen tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian,tidak terdapat konsentrasi risiko kredit secara signifikan dikarenakan piutang usaha Perseroan berasal dari jumlah
pelanggan yang banyak.
Risiko mata uang asing
Mata uang yang digunakan dalam pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan menghadapi risiko nilai tukar
mata uang asing terutama atas liabilitas yang berdenominasi dalam Dolar AS dan Euro. Perseroan menggunakan
aset dalam mata uang asing sebagai lindung nilai alami terhadap liabilitas dalam mata uang asing. Perseroan
memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

28

VI.		RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalampenjelasan mengenai risiko usaha ini, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum
memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yangdianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau
prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan
investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Risiko-risiko yang akan diungkapkan
dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko usaha yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah
disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan usaha Perseroan
1.

Risiko terkait produksi dan kualitas film yang ditayangkan

Kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sangat bergantung pada jumlah film
yang diproduksi oleh studio film besar dan independen untuk ditayangkan di bioskop Perseroan, dan seberapa
menariknya film-film tersebut bagi segmen penonton yang menjadi sasarannya, yang mana hal ini merupakan
faktor yang berada diluar kendali Perseroan. Kinerja keuangan Perseroan akan bervariasi dari waktu ke waktu
berdasarkan jumlah dan popularitas film yang ditayangkan. Gangguan dalam produksi film dari, atau turunnya
kegiatan pemasaran oleh studio film besar dan independen, kurangnya jumlah dan buruknya kinerja film yangditayangkan dapat memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan yang berujung pada penurunan
pendapatan.
2.

Risiko terkait waktu rilis film oleh distributor

Kegiatan usaha Perseroan secara umum bersifat musiman, dimana pendapatan yang lebih tinggi diperoleh padaliburan panjang sekolah di pertengahan dan akhir tahun. Meskipun distributor film telah mulai melakukan perilisan
film-film utama secara lebih merata sepanjang tahun, film yang paling banyak peminatnya biasanya dirilis padamasa liburan panjang sekolah di pertengahan dan akhir tahun, dan Perseroan biasanya memperoleh pendapatan
lebih tinggi pada periode-periode tersebut dibandingkan periode lainnya sepanjang tahun. Lebih dari itu, film-film
yang memiliki kinerja baik dapat muncul secara tidak terduga pada periode diluar musim liburan dan begitu jugasebaliknya film-film biaya produksi besar dapat memiliki kinerja buruk secara tidak terduga. Akibatnya, waktu
rilis film mempengaruhi hasil operasi Perseroan, yang mungkin berbeda secara signifikan dari kuartal ke kuartal
dan tahun ke tahun. Mundurnya waktu rilis film oleh distributor dapat berdampak pada penurunan pendapatan
Perseroan.
3.

Risiko terkait terkait hubungan dengan perusahaan distributor film

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada hubungan yang baik dengan perusahaan distributor film
utama dan independen yang memberikan lisensi bagi Perseroan untuk menayangkan film-film yang didistribusikan
melalui perusahaan distributor tersebut. Memburuknya hubungan dengan perusahaan distributor film dapat
memiliki dampak yang buruk pada ketersediaan film-film yang yang menjual secara komersial, dan dengan begitu
berdampak juga pada kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Pada tahun 2011, Motion Picture Association– MPA, yang mendistribusikan film-film asal Hollywood, sempat menghentikan kegiatan distribusi filmnya ke
Indonesia. Meskipun memburuknya hubungan dengan perusahaan distributor ini berada di luar kendali Perseroan,
hal ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan perusahaan distributor film. Jika Perseroan tidak
memperoleh lisensi penayangan film dari distributor dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.
4.

Risiko terkait biaya rencana pengembangan usaha Perseroan

Perseroan berencana untuk mengembangkan jaringannya melalui pembangunan bioskop baru dibawah merk
CGV*blitz dan Blitztheater dan juga pengembangan bioskop-bioskop yang sudah ada. Pembangunan bioskop
baru memiliki beberapa risiko; biaya pembangunan bioskop baru dapat mengalami peningkatan biaya melebihi
anggaran awal, mundurnya jadwal pembangunan atau munculnya biaya yang belum diantisipasi terkait perpajakantermasuk perbedaan biaya antar daerah lokasi bioskop. Biaya sewa properti dapat terus mengalami peningkatanseperti yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, lokasi-lokasi rencana pembangunan bioskop
Perseroan dapat menjadi tidak tersedia atau membutuhkan biaya yang tinggi serta turunnya potensi target pasar/penonton. Perseroan menyadari bahwa potensi pasar bioskop baru tidak dapat ditentukan secara tepat dan akurat
dan bioskop baru dapat menghadapi persaingan dari pesaing yang tidak diperkirakan. Dengan begitu, kinerja
bioskop baru dapat tidak memenuhi perkiraan awal Perseroan.

29

Sebagai tambahan, salah satu pesaing utama Perseroan, Grup 21, telah berkembang secara pesat dalambeberapa tahun terakhir. Perseroan memperkirakan jumlah jaringan bioskop Grup 21 akan terus berkembang dan
dengan begitu terdapat risiko Perseroan tidak dapat mengembangkan jaringan bioskopnya dengan persyaratan
yang sesuai dengan perencanaan. Jika biaya rencana pengembangan terus meningkat maka akan berdampak
pada tingginya beban belanja modal sehingga meningkatkan arus kas keluar untuk kegiatan investasi dan beban
depresiasi.
5.

Risiko terkait teknologi bioskop baru

Jika teknologi bioskop baru berkembang secara pesat, Perseroan mungkin tidak memiliki sumber daya yangmencukupi untuk membiayai alih teknologi untuk mengikuti perkembangan tersebut. Banyak kemajuan teknologi diindustri perfilman saat ini sedang dalam tahap percobaan. Banyak perusahaan yang saat ini bersaing untuk menjadi
perusahaan pertama yang memperkenalkan teknologi 4D dan juga teknologi-teknologi perfilman lainnya. Meskipun
demikian, terdapat beberapa hambatan yang signifikan dalam penerapan teknologi-teknologi ini, termasuk kualitas
gambar yang dihasilkan, minat penonton dan biaya. Teknologi perfilman baru akan memerlukan biaya investasiyang cukup besar untuk melengkapi fasilitas di bioskop. Jika biaya alih teknologi meningkat secara signifikan,
Perseroan mungkin perlu untuk menghimpun modal tambahan untuk membiayainya. Modal tambahan tersebut
mungkin tidak tersedia dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Jika Perseroan menghadapi
kendala dalam penerapan teknologi bioskop baru maka akan berdampak pada menurunnya daya saing Perseroanyang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.
6.

Risiko terkait produk pengganti

Perseroan menghadapi risiko beralihnya minat penonton dari bioskop ke produk-produk distribusi film alternatifseperti DVD, BluRay, televisi berbayar dan internet. Maraknya kegiatan pembajakan dalam media-media tersebut,yang merupakan hal yang umum di Indonesia, meningkatkan risiko beralihnya minat penonton ke media-media
film tersebut. Jika semakin banyak penonton yang beralih ke produk pengganti akan berdampak pada turunnya
pendapatan Perseroan.
7.

Risiko terkait kondisi makroekonomi

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada pola konsumsi masyarakat terhadap jasa hiburan. Tingkat
kunjungan penonton dapat dipengaruhi oleh tren negatif ekonomi yang berkepanjangan yang berpengaruh secara
negatif dan signifikan tingkat konsumsi masyarakat. Penurunan kepercayaan konsumen dan pendapatan untuk
dibelanjakan (disposable income) secara umum akan mempengaruhi tingkat permintaan akan film atau berdampak
secara negatif dan signifikan terhadap industri produksi perfilman yang pada akhirnya akan berpengaruh padakegiatan usaha Perseroan. Memburuknya kondisi makroekonomi Indonesia dapat berdampak pada menurunnya
minat menonton sehingga menurunkan pendapatan Perseroan.
8.

Risiko terkait peraturan perundang-undangan Indonesia

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang
pembangunan, renovasi/perbaikan dan pengoperasian bioskop dan juga gaji, lingkungan kerja, kewarganegaraan
dan ketentuan kesehatan dan sanitasi lingkungan serta perizinan. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa
bioskop-bioskop milik Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Perseroan tidak dapat mengetahui
dampak peraturan perundang-undangan baru yang mungkin dikeluarkan di masa depan terhadap kegiatan usaha
Perseroan. Perubahan pada peraturan perundang-undangan tersebut akan mempengaruhi biaya yang harus
dikeluarkan Perseroan sehingga dapat berdampak pada pendapatan Perseroan.
9.

Risiko terkait ketidakstabilan kondisi politik, kerusuhan dan perkembangan lain terkait pasar Indonesia

Seluruh kegiatan usaha Perseroan berlokasi di wilayah Indonesia, dan Perseroan berkeyakinan bahwa potensi
perkembangan Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi peluang pertumbuhan yang signifikan bagi
Perseroan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan akan terus terjaganya kondisi perekonomian, politik atau
masyarakat yang stabil. Memburuknya kestabilan politik dan masyarakat di Indonesia, yang berada diluar kendali
Perseroan, dapat memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.
Faktor-faktor kondisi pasar Indonesia yang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha Perseroan antara
lain : pembatasan impor dan ekspor; nasionalisasi aset negara dan peningkatan maupun penurunan nilai tukar
Rupiah yang signifikan seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1997-1998. Faktor-faktor tersebut dapat
menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan minat menonton di bioskop sehingga
berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

30

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEHPERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA TELAHDIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASINGMASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

31

VII.		KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORANAUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha
Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2016
atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International), dengan
opini wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan didalam Prospektus ini, selain perubahan pada susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 18/CN-NOT/HAR/VI/2016 tanggal 23
Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pada tanggal 23
Juni 2016 telah diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui
penggantian serta penunjukkan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan dituangkan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalahsebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Bratanata Perdana

Komisaris Independen: Rosihan Arsyad

Direksi
Direktur Utama: Bernard Kent Sondakh

Direktur: Nah Jeonghun

Direktur: Lim, Jong Kil

Direktu: Johan Yudha Santosa

Direktur Independen: Ferdiana Yulia Sunardi

32

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK
8.1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT Graha Layar Prima menurut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di
Jakarta berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2004, yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris
di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan
No. C-10893 HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP
dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.43721 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan
di bawah No. 2043/BH.09.03/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 88 tanggal 2 November 2004 tambahan No. 11025 (“Akta Pendirian”).
Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta
Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana yang tercantum dalam akta–akta sebagai
berikut:

2014●

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 8 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.,
pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-02907.40.21.2014 tanggal 11 Juni 2014
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0057447.40.80.2014 tanggal
11 Juni 2014 (“Akta No. 63/2014”).
Berdasarkan Akta No. 63/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:a.

b.

realisasi atau pengeluaran saham termasuk saham program Employee Stock Allocation dan hasil
konversi pinjaman Tranche A sebagai berikut:-

sebanyak 74.410.400 saham Kelas C yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100
setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 3.000;-

sebanyak 99.633.332 saham Kelas C yang merupakan saham baru yang diterbitkan dalamrangka konversi pinjaman Tranche A menjadi saham Perseroan, di mana saham konversi tersebut
dialokasikan dengan perincian sebagai berikut:
1.

sebanyak 49.816.666 saham dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan kepada IKT Holdings Limited;2.

sebanyak 49.816.666 saham dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan kepada CJ CGV Co. Ltd; danperubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal.

Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan menandatangani US$90.000.000 Facility Agreement
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 5 Atas Facility Agreement tanggal 20 Desember 2013
dengan Screen Media Films Pte. Ltd. (“SMF”) sebagai penjamin, Linq Asia Capital Services Pte. Ltd. sebagaiagen mezzanine, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen jaminan dan agen pembayaran, dan Qinoscope
Investments Ltd. (“Qinoscope”) dan Qorvus Investments Ltd. (“Qorvus”) sebagai pemberi pinjaman, dengan
nilai pokok sebesar US$ 88.000.000 yang terdiri dari pinjaman Tranche A sebesar US$ 30.500.000, Tranche
B sebesar US$ 30.500.000 dan Tranche C sebesar US$ 27.000.000 (“Facility Agreement”). Perseroan telahmelunasi pinjaman Tranche B dan sebagian dari pinjaman Tranche C. Berdasarkan surat dari Linq Asia CapitalServices Pte. Ltd. tanggal 16 Januari 2013, terhitung sejak 7 Januari 2013, Qinoscope Investments Ltd telahmengalihkan semua hak dan kewajibannya sebagai pemberi pinjaman sebesar US$ 30.500.000 Pinjaman
Tranche A kepada CJ CGV Co., Ltd. dan IKT Holdings Limited masing-masing sebesar USD15.250.000
dan USD15.250.000. Berdasarkan Amandemen No. 5 atas Facility Agreement tanggal 20 Desember 2013,
para pihak setuju untuk mengkonversi denominasi mata uang seluruh pinjaman dan komitmen Tranche A
dari dolar Amerika Serikat (USD) menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs yang disetujui, yaitu Rp9.800
untuk 1 USD. Berdasarkan Facility Agreement, pinjaman Tranche A dapat dikonversi menjadi Saham Kelas
C pada saat atau setelah Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum berakhirnya jangka waktu
pinjaman Tranche A pada tanggal 19 Juni 2014 dan akan dilakukan pada Harga Penawaran. CJ CGV Co.,
Ltd. dan IKT Holdings telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan konversi pinjaman menjadi Saham

33

Kelas C pada Tanggal Pencatatan melalui surat pernyataan tanggal 21 Februari 2014. Jumlah saham yangakan diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi Pinjaman Tranche A telah disetujui para
Pemegang Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 28 tanggal 5 Desember 2013 yangdibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 99.633.332 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ributiga ratus tiga puluh dua) Saham Kelas C. Atas hasil konversi pinjaman tranche A tersebut, CJ CGV dan IKTHoldings Limited masing-masing memiliki 14,75% saham pada Perseroan.

2015●

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 25 Juni 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,
S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0950117 tanggal 9 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3531573.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juli 2015(“Akta No. 105/2015”).
Berdasarkan Akta No. 105/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:a.

Perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/
POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan
OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;b.

Penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya selanjutnya
disebut sebagai “Anggaran Dasar”.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha
di sektor perfilman, perekaman video, penyediaan makanan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Dalam
mencapai tujuannya, Perseroan bergerak dalam kegiatan-kegiatan berikut:a.

menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembuatan (produksi) film cerita dan non cerita antara lain
dokumenter musik dan hiburan, pendidikan dan ilmu pengetahuan iklan serta kegiatan televisi;b.

menjalankan usaha dalam bidang ekspor dan impor film serta rekaman video;c.

menjalankan usaha-usaha dalam bidang peredaran dan pemasaran, termasuk penjualan dan penyewaan
film, serta rekaman video baik produksi sendiri maupun produksi perusahaan lain; dand.

menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbioskopan dan pertunjukan serta rekaman video.

Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
a.

menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembuatan dokumentasi film dan rekaman video, baik dokumentasi
untuk perorangan maupun atas pesanan perusahaan dan/atau organisasi (badan/lembaga pemerintah
maupun swasta);b.

menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan makanan dan minuman termasuk restoran, bar, danjasa boga;c.

menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa rekreasi dan hiburan termasuk musik hidup, karaoke, bioskop,
bola sodok/billiard, klab malam, diskotik serta permainan elektronik.

Perseroan juga menyediakan jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam bidang pertunjukan film padapihak ketiga melalui Entitas Anak.
Berikut adalah kejadian penting Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:
Tahun

Kejadian Penting

2006

:

2007

:

Peluncuran bioskop Blitzmegaplex milik Perseroan yang pertama kali menggunakan
merek dagang pertama di Paris Van Java, Bandung, dengan 9 layar dan lebih dari
2.200 tempat duduk.
§ Perseroan mendirikan 2 bioskop Blitzmegaplex di Grand Indonesia dan PacificPlace, Jakarta.
§ Blitzmegaplex Grand Indonesia merupakan bioskop terbesar di Indonesia
dengan 11 layar dan lebih dari 2.900 tempat duduk.

34

TahunKejadian Penting

2008
2009
2010
2011

:
:
:
:

2012

:

2013

:

2014

:

2015

2016

Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Mall of Indonesia, Kelapa Gading.
Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Teraskota, Serpong.
Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Central Park, Jakarta.
§ Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Bekasi Cyber Park, Bekasi.
§ Perseroan mendirikan Entitas Anak, PT Graha Layar Mitra (”GLM”), yangbergerak di bidang Jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalampengoperasian bioskop kepada pihak ketiga. Bioskop yang didirikan melaluikerjasama dengan GLM menggunakan nama Blitztheater.
Perseroan, melalui GLM, meluncurkan 2 lokasi Blitztheater, yaitu di Plaza
Balikpapan, dan Kepri Mal, Riau.
§ Perseroan, melalui GLM, meluncurkan Blitztheater di Harbour Bay Mall, Riau
dan mal Grand Galaxy Park, Bekasi.
§ Perseroan meluncurkan teknologi sinema terbaru dengan nama 4DX di
Blitzmegaplex Grand Indonesia dan Mal of Indonesia.
§ Perseroan melalui GLM meluncurkan 1 lokasi Blitztheater, yaitu di Harbour Bay,
Riau.
§ Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham§ Perseroan melakukan perubahan nama merek seluruh bioskop menjadi
CGV*blitz dari sebelumnya Blitz Megaplex§ Perseroan mendirikan CGV*blitz di 7 lokasi yaitu:
o Sahid J-Walk, Yogyakartao Bandung Electronic Center, Bandungo Grage City Mall, Cirebon
o Hartono Mall, Yogyakarta
o Marvell City, Surabayao Miko Mallo Festive Walk, Karawang§ Perseroan melalui GLM meluncurkan 1 lokasi Blitztheater, yaitu di Grand
Dadap, Tangerang.
§ Perseroan mengakuisisi bioksop di Plaza Balikpapan, Balikpapan.
§ Perseroan mendirikan CGV*blitz di Plaza Slipi Jaya

8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak
Perseroana.

Izin Usaha Perfilman (“IUP”)
Perseroan telah memperoleh IUP sebagaimana ternyata dalam IUP No. 01/PRTJK/PP-FS.RV/IX/2014
tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan
Budaya u.b. Direktur Pengembangan Industri Perfilman a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk
kantor yang beralamat di Gedung Menara Karya Lt. 25, Unit A-H, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. IUP berlaku selama Perseroan masih
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya dengan ketentuan wajib memenuhi semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam IUP, tidak terdapat kewajiban
pelaporan yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

b.

Surat Izin Tempat Usaha (“SITU”)/Izin Gangguan (Hinderordonnantie/ “HO”)
Perseroan memiliki SITU/HO atas teater-teater yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:No

Jenis Usaha
Nomor

Grand Indonesia
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3

190/1/JP/VI/2012
188/1/JP/VI/2012
183/1/JP/VI/2012

35

Perizinan Operasional
SITU/HO
Tanggal SITU/HO
18-Apr-12
16-Apr-12
16-Apr-12

Masa Berlaku
18-Apr-15*
16-Apr-15*
16-Apr-15*

No

Jenis Usaha

4
5
6
7
8
9
10
11

Bioskop - Auditorium 4
Bioskop - Auditorium 5
Bioskop - Auditorium 6
Bioskop - Auditorium 7
Bioskop - Auditorium 8
Bioskop - Auditorium 9
Bioskop - Auditorium 10
Bioskop - Auditorium 11

Nomor
185/1/JP/VI/2012
186/1/JP/VI/2012
191/1/JP/VI/2012
189/1/JP/VI/2012
184/1/JP/VI/2012
192/1/JP/VI/2012
193/1/JP/VI/2012
187/1/JP/VI/2012

Mall of Indonesia
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 8
9Bioskop - Auditorium 9
10Bioskop - Auditorium 10022/1/JU/II/2013
023/1/JU/II/2013
024/1/JU/II/2013 (A)024/1/JU/II/2013
025/1/JU/II/2013
026/1/JU/II/2013
027/1/JU/II/2013
028/1/JU/II/2013
029/1/JU/II/2013
030/1/JU/II/2013

15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13

15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*

Pacific Place
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 8024/1/JS/II/2013
025/1/JS/II/2013
026/1/JS/II/2013
027/1/JS/II/2013
028/1/JS/II/2013
029/1/JS/II/2013
030/1/JS/II/2013
031/1/JS/II/2013

18-Feb-13
18-Feb-13
18-Feb-13
18-Feb-13
18-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13
15-Feb-13

18-Feb-16*
18-Feb-16*
18-Feb-16*
18-Feb-16*
18-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*
15-Feb-16*

Central Park
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 8
9Bioskop - Auditorium 9
10Bioskop - Auditorium 10

SK.111/01/2010
SK.113/01/2010
SK.114/01/2010
SK.115/01/2010
SK.116/01/2010
SK.117/01/2010
SK.118/01/2010
SK.119/01/2010
SK.112/01/2010
SK.110/01/2010

26-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-1026-Jan-10

503/Kep.619-BPPT/UGG/XII/2010

31-Des-10

Izin ini berlaku
selama usaha
berjalan dan
jenis usahanya
tidak mengalami
perubahan serta
harus didaftarulang setiap 5
tahun sekali*

503/ IG5713/BPPT

18-Jul-13

16-Jul-16

Bekasi Cyber Park
Produksi dan Distribusi Film Serta
Video

Perizinan Operasional
SITU/HO
Tanggal SITU/HO
18-Apr-12
18-Apr-12
18-Apr-12
18-Apr-12
16-Apr-12
18-Apr-12
16-Apr-12
16-Apr-12

Masa Berlaku
18-Apr-15*
18-Apr-15*
18-Apr-15*
18-Apr-15*
16-Apr-15*
18-Apr-15*
16-Apr-15*
16-Apr-15*

Izin ini wajib
didaftarkan
kembali setiap 5
tahun atau apabila
penggunaan
tempat usaha
berdasarkan
kontrak sewa,
maka izin ini hanya
berlaku selama
hubungan sewa
masih berjalan*Paris Van Java
Bioskop36

No

Jenis Usaha

Perizinan Operasional
SITU/HO
Tanggal SITU/HO

Masa Berlaku

503/IG/B/18/BPPT

25 September
2014

24 September
2017

Plaza Balikpapan**1
Bioskop

000857/BPMP2T/IG/2016

24 Maret 2016

Wajib didaftarulang padatanggal 24 Maret
2019

Grage City Mall
Cinema/perfilman

503/1060/BPMPPT/X/2015

20-Oct-15

Izin ini berlaku
selamaperusahaanmasih berjalan
dan wajib didaftarulang setiap 3
tahun sekali (20Oktober 2018)

30 Juli 2015

30 Juli 2018

Nomor
Miko Mall
1
Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi

Istana BEC
Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi

0158/IG/VII/2015/BPPT

Plaza Slipi Jaya***) Saat ini sedang proses perpanjangan oleh Perseroan**) Saat ini sedang proses pengurusan oleh Perseroana.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”) / Izin Usaha Kepariwisataan (“IUK”) / Izin Usaha Hiburan dan
Rekreasi Umum (“IUHRU”)
Perseroan memiliki TDUP/IUK untuk seluruh teater yang dimiliki oleh Perseroan, adapun rinciannya adalahsebagai berikut:No

Jenis Usaha
Nomor

Perizinan Operasional
TDUP/IUK
Tanggal
TDUP/IUK

Masa Berlaku

Grand Indonesia
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 8
9Bioskop - Auditorium 9
10Bioskop - Auditorium 10
11
Bioskop - Auditorium 11

510/-1.858.25
511/-1.858.25
512/-1.858.25
513/-1.858.25
514/-1.858.25
515/-1.858.25
516/-1.858.25
517/-1.858.25
518/-1.858.25
519/-1.858.25
520/-1.858.25

5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14
5-Mar-14

Wajib melakukan heregistrasi
pada tanggal 27 Maret 2015*

Mall of Indonesia
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 8
9Bioskop - Auditorium 9
10Bioskop - Auditorium 101380/2013
1381/2013
1382/2013
1383/2013
1384/2013
1385/2013
1386/2013
1387/2013
1388/2013
1389/2013

27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13

Wajib melakukan heregistrasi
setiap 1 tahun sekali*

37

No

Jenis Usaha
Nomor

Perizinan Operasional
TDUP/IUK
Tanggal
TDUP/IUK

Masa Berlaku

Pacific Place
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 81390/2013
1391/2013
1392/2013
1393/2013
1394/2013
1395/2013
1396/2013
1397/2013

7-Agust-15
7- Agust -15
7- Agust -15
7- Agust -15
7- Agust -15
7- Agust -15
7- Agust -15
7- Agust -15

27-Mar-16*
27-Mar-16*
27-Mar-16*
27-Mar-16*
27-Mar-16*
27-Mar-16*
27-Mar-16*
27-Mar-16*

Central Park
1
Bioskop - Auditorium 1
2
Bioskop - Auditorium 2
3
Bioskop - Auditorium 3
4
Bioskop - Auditorium 4
5
Bioskop - Auditorium 5
6
Bioskop - Auditorium 6
7
Bioskop - Auditorium 7
8Bioskop - Auditorium 8
9Bioskop - Auditorium 9
10Bioskop - Auditorium 10859/-1.858.25
860/-1.858.25
861/-1.858.25
862/-1.858.25
863/-1.858.25
864/-1.858.25
865/-1.858.25
866/-1.858.25
867/-1.858.25
868/-1.858.25

11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14
11-Apr-14

Wajib melakukan heregistrasi
pada tanggal 3 April 2015*

556.322/49/HER/
BPPT/X/2012

17-Okt-13

Bekasi Cyber Park
Cinepleks
Paris Van Java
Bioskop

Teras Kota
Bioskop
Miko Mall
1
Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi
J-Walk**07-Mar-14*

556/Herr TDUP - 0401/
DISBUDPAR/2016

30-Mei-16

Berlaku selama perusahaan
menjalankan kegiatan
usahanya dan TDUP ini
wajib didaftar ulang padatanggal 3 Mei 2017556/52-BP2T/2013

3-Jun-13

3-Jun-14*

556/Herr TDUP-0400/
DISBUDPAR/2016

30 Mei 2016

Wajib didaftar ulang padatanggal 2 Oktober 2017556.1/KEP.140/BPMPPT/
XI/201524-Nov-15

Wajib didaftar ulang padatanggal 24 November 2016

556/Herr TDUP-0398/
DISBUDPAR/2016

29 Mei 2016

Wajib didaftar ulang padatanggal 25 Juni 2017503/009083.08.15/180.0/
RHU/TDUP/2015

21-Des-15

Wajib didaftar ulang setiap
1 tahun503.08/175/436.6.14/2016

4-Apr-16

Plaza Balikpapan**Grage City Mall
Bioskop

Istana BEC
Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi
Hartono Mall
Pertunjukan Seni
Marvell City
Bioskop
Festive Walk**
Plaza Slipi Jaya***) Saat ini sedang proses perpanjangan oleh Perseroan**) Saat ini sedang proses pengurusan oleh Perseroan

38

-

GLM
Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah
GLM telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Menengah sebagaimana ternyata dalam surat No.
04639-04/PM/P/1.824.271 tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk kantor yang beralamat diGedung Menara Karya Lt. 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan.
GLM bergerak dalam kegiatan usaha Penyalur, Ekspor, dan Impor dengan bidang usaha KBLI 6811, 7020, danjenis barang dagangan utama Jasa Pengelola Gedung dan Jasa Konsultasi Manajemen. Surat izin ini berlaku untuk
melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama GLM masih menjalankan
usahanya. GLM wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya setiap 5 tahun sekali dengan batas
waktu pendaftaran ulang yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016. GLM wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha
perdagangannya setiap 6 bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.

8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2014 telah
dimuat dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham, perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, perubahan struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Tahun 2014a.

Berdasarkan Akta No. 63/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalahsebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
PT Wacana Citra Utama
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas C
Masyarakat
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Sisa Saham dalam Portepelb.

%2.908.800
366.497.000
340.000.000
709.405.800

58.176.000.000
1.260.016.686.000
34.000.000.000
1.352.192.686.000

181.800
181.800
363.600
727.200

3.636.000.000
3.636.000.000
7.272.000.000
14.544.000.000

0,05
0,05
0,11
0,21

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

174.043.732
174.043.732
337.657.532

17.404.373.200
17.404.373.200
591.952.504.000

51,55
51,55
100,002.181.600
203.610.400
165.956.268
371.748.268

43.632.000.000
700.012.555.200
16.595.626.800
760.240.182.000

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/162685 tanggal 31 Mei 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan
kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut:
39

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)

Keterangan
Modal Dasar
Kelas A%

2.908.800
366.497.000

58.176.000.000
1.260.016.686.000

Kelas C
Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Kelas A
PAB
CKAJ
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas C
Masyarakat
CJ CGV Co., Ltd.
IKT Holdings Limited
Jumlah Saham Kelas C
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

340.000.000
709.405.800

34.000.000.000
1.352.192.686.000

545.400
181.800
727.200

10.908.000.000
3.636.000.000
14.544.000.000

0,16
0,05
0,21

162.886.600
162.886.600

560.004.130.800
560.004.130.800

48,24
48,24

74.410.400
49.816.666
49.816.666
174.043.732
337.657.532

7.441.040.000
4.981.666.600
4.981.666.600
17.404.373.200
591.952.504.000

22,05
14,75
14,75
51,55
100,00Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel

2.181.600
203.610.400
165.956.268
371.748.268

43.632.000.000
700.012.555.200
16.595.626.800
760.240.182.000

Kelas B

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tidak memiliki saham dalam Perseroan.
Seluruh penambahan modal tersebut diatas, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan.
Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 63/2014 merupakan struktur permodalan yang terakhir padasaat Prospektus ini diterbitkan.

8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Surat Keterangan No. 18/CN-NOT/HAR/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Hasbullah
Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Juni 2016 telah diselenggarakan RUPS
Tahunan Perseroan dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui penggantian serta penunjukkan kembali
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
No. 156 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan (“Akta No. 156/2016”), sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen: Bratanata Perdana: Rosihan Arsyad

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen: Bernard Kent Sondakh: Nah Jeonghun: Lim, Jong Kil: Johan Yudha Santosa: Ferdiana Yulia Sunardi

40Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :Dewan Komisaris
Bratanata Perdana, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris
Utama Perseroan sejak tahun 2014.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :§ Kepala Grup Divisi Asset Management di BPPN (2000 – 2002);§ Manajer Investasi di Farindo Investments Indonesia (2002 – 2003);§ Chief Financial Officer, di PT Kaltim Prima Coal, Indonesia (2003 – 2005);§ Partner di Quvat Management Singapura (2006 – sekarang).
Beliau menerima gelar Magister Administrasi Bisnis jurusan Bisnis dari Universitas
Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1997, Sarjana jurusan keuangan dari Universitas
Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1996 dan Sarjana jurusan bisnis dari Universitas
Teknologi Queensland, Australia.
Rosihan Arsyad, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan sejak tahun 2013.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :§ Komandan Skuadron Latih Satuan Udara Armada Timur (1987);§ Komandan Skuadron Patroli Satuan Udara Armada Timur (1989);§ Perwira Pelaksana KRI Teluk Banten (1991);§ Komandan KRI Teluk Semangka (1992);§ Perwira Pembantu Utama Pengkajian Strategis (1993 – 1995);§ Komandan Satuan Udara Armada (1995 – 1996);§ Kepala Sub Direktorat Mabes AL (1997);§ Komandan Gugus Kemanan Laut Armada Barat (1997 – 1998);§ Kepala Staf Komando Armada Barat (1998);§ Gubernur Sumatera Selatan (1998 – 2003);§ Presiden Direktur, PT Bukit Baiduri Energi (2010 – 2012);§ Presiden Direktur dan Pemimpin Umum Koran Sinar Harapan (2010 – 2012);§ Anggota Badan Pembina di Institute for Maritime Studies dan United in Diversity
Forum (2006 – sekarang).
Menyelesaikan pendidikan di Lemhannas Jakarta, Indonesia pada tahun 1996, lulus
Sekolah Staf dan Komando TNI AU (SESKOAU) di Lembang, Indonesia pada tahun
1988 dan Pendidikan Lanjutan Perwira Tingkat II di Surabaya, Indonesia pada tahun
1983.

DireksiBernard Kent Sondakh, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 67 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur
Utama Perseroan sejak tahun 2013.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :§§Kepala Staf TNI AL (2002-2005);
Komisaris di PT CJ Indonesia (2008-sekarang).

Menyelesaikan pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Indonesia padatahun 1970.

41

Nah Jeonghun, Direktur
Warga Negara Korea Selatan, saat ini berusia 43 tahun. Beliau menjabat sebagai
Direktur Perseroan sejak tahun 2016.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :
§
§
§
§
§
§

Property Team di Jardince Korea Co. Ltd, Seoul, Korea (1998-2000);
Site Acquisition Division di Samsung Tesco Co. Ltd, Seoul, Korea (2000-2002);
General Manager – Expansion Division, di Carrefour Korea Co. Ltd., Seoul, Korea(2002-2006)
Deputy General Manager – Site Development Team di CJ CGV Co. Ltd Korea(2006-2009)
General Manager – Site Development Team di China Liaison Office di CJ CGV Co.
Ltd (2009-2012)
Penasihat Research & Development di Perseroan (2013-2016)

Beliau menerima gelar Sarjana Real Estate dari Universitas Jangnam, Korea Selatanpada tahun 1998.
Bertanggung jawab dalam bidang pengembangan bisnis.
Lim, Jong Kil, Direktur
Warga Negara Korea Selatan, saat ini berusia 49 tahun. Beliau menjabat sebagai
Direktur Perseroan sejak tahun 2013.
Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :
§
§
§
§
§
§
§
§

Tim Perencanaan Kimia di CJ CheilJedang Co. Ltd. (1989 – 1999);
Manajer Umum Divisi Management Support di CJ CGV Co. Ltd. (2000 – 2005);
Wakil Manajer Umum – Liaison Office China di CJ CGV Co. Ltd (2005 – 2007);
Manajer Tim – Tim Area Manajemen/Tim Business Development di CJ CGV Co.
Ltd. (2007 – 2008);
Direktur Utama – Liaison Office China di CJ CGV Co. Ltd. (2008 – 2010);
Direktur Utama – Divisi Bisnis China di CJ CGV Co. Ltd. (2008 – 2010);
Direktur Utama – Divisi Pengembangan dan Teknis di CJ CGV Co. Ltd. (2008 –2012);
Direktur Utama – Divisi Global Business di CJ CGV Co. Ltd. (2012 – 2013)

Beliau menerima gelar Magister Sains jurusan Administrasi Bisnis dan Akuntansi
dari Universitas Korea, Korea Selatan pada tahun 2004 dan Sarjana jurusan Sastra
Jepang dari Universitas Dongguk, Korea Selatan pada tahun 1989.
Bertanggung jawab dalam bidang pemasaran dan operasional.

42

Johan Yudha Santosa, Direktur
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak tahun 2012.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Konsultan Keuangan di KAP Hans Tuanakotta Mustofa (1988 – 1994);
Associate Director di PT Makindo Tbk (1994 – 1996);
Direktur Corporate Finance di PT Makindo Tbk (1997 – 2002);
Komisaris di PT Makindo Securities (2000 – 2002);
Berbagai posisi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), terakhir
sebagai Financial Controller untuk PT Indah Kiat Tbk. (2002 – 2003);
Kepala Divisi Investasi di Perum Bulog (2003 – 2005);
Direktur di PT Principal Investment Asia (2007 – 2008);
Direktur Keuangan di PT Cardig Air (2008 – 2009);
Komisaris di PT Cardig Air (2009 – sekarang);
Presiden Direktur di PT Trihatma Karya Persada (2008 – sekarang);
Presiden Komisaris di PT Premier Qualitas Indonesia (2013 – sekarang);
Komisaris di PT Deyon Resources (2015 – sekarang);

Beliau menerima gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya,
Indonesia pada tahun 1988.
Bertanggung jawab dalam bidang keuangan.
Ferdiana Yulia Sunardi, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 40 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur
Independen Perseroan sejak tahun 2013.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :
§
§
§
§
§

Account Executive pada Ogilvy & Mather Advertising (2000-2002);
Account Manager pada Ogilvy & Mather Advertising (2003-2006);
Manajer Marketing pada PT Graha Layar Prima (2006-2009);
Kepala Bagian Penjualan pada PT Graha Layar Prima (2009-2012);
Direktur Pemasaran pada PT Graha Layar Prima (2012-2013);

Beliau menerima gelar Magister Seni jurusan Komunikasi dari Sekolah Internasional
Kemanusiaan dan Ilmu Sosial Universitas Amsterdam, Belanda pada tahun 2003 dan
Sarjana ilmu komunikasi jurusan komunikasi periklanan dari Universitas Indonesia
pada tahun 1998.
Bertanggung jawab untuk bidang Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Masa
jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yangmengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud
dengan ketentuan 1 periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 tahun. Anggota Direksiyang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan
2014 masing-masing adalah sebesar Rp360.000.000 dan Rp270.000.000 dan jumlah remunerasi untuk Direksi
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar
Rp3.602.149.000 dan Rp1.445.801.000. Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan
Komisaris adalah melalui RUPS.

43

Komite Audit
Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dan Peraturan Bursa Efek No. I-A tanggal 20 Januari 2014 Tentang Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perseroan telahmembentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 25 Februari 2014. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam
Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tanggal 25 Februari 2014. Susunan Komite Audit
Perseroan adalah sebagai berikut :Ketua
Anggota
Anggota: Rosihan Arsyad (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan): Aria Kanaka: Matthew P. Richards

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan :Aria Kanaka
Warga Negara Indonesia. Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2014.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:§

Anggota Komite Audit PT Toba Bara Sejahtera Tbk (sejak 2013 – sekarang);§

PT Provident Agro Tbk (sejak 2013 – sekarang);§

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (sejak 2013 – sekarang);§

PT Metrodata Electronics Tbk. (sejak 2010 – sekarang);§

Partner pada KAP Gideon Ikhwan Sofwan (sejak 2012 – sekarang);§

Partner pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan (2010 – 2012);§

Managing Partner KAP Aria & Jonnardi (2004 – 2009);§

Partner KAP Aria Kanaka (2003 – 2004);§

Auditor KAP Prasetio , Sarwoko & Sandjaja member firm Ernest & Young (Juli 2002 – Desember 2002); dan§Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997 – 2000)

Beliau memperoleh Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta padatahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2010, serta
lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2003.
Matt Richards
Warga Negara Singapura dan Australia. Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2014.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:§

Direktur pada perusahaan Watiga & Co. (Perusahaan Penasihat Komersial) di Singapura dan Melbourne,
Australia (2012 – sekarang);§

Direktur Eksekutif pada Quvat Management Pte Ltd. Singapura (2006 – 2012);§

Senior Associate pada Latham & Watkins Singapura (2003 – 2006);§

Associate pada Sidley Austin Brown & Wood Singapura (2000 – 2002);§

Associate pada Baker & McKenzie (1999 – 2000); dan§

Direktur Tidak Terafiliasi pada China Yuchai International New York (2006 – 2013).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Studi tentang Asia (Asian Studies) dari Universitas Nasional Australia,
Canberra pada tahun 1996 dan Sarjana dalam bidang Hukum dari Universitas Nasional Australia, Canberra padatahun 1998, dan lulus program Diploma dalam bidang Praktek Hukum (Legal Practice) dari Universitas Nasional
Australia, Canberra pada tahun 1999.
Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab
antara lain :§Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau
pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
Perseroan;

44§

Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;§

Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan
atas jasa yang diberikannya;§

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (fee);§

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;§

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;§

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;§

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan; dan§

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal
Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 26
Juli 2013 Perseroan telah mengangkat Wahyu Fajar Ramadhan sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.
Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan
Keputusan Edaran Direksi Perseroanpada tanggal 26 Juli 2013. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman
kerja Unit Audit Internal.
Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Unit Audit Internal telah mendapat persetujuan
Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 26 Juli 2013.
Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :1.

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;

2.

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen sesuai dengankebijakan Perseroan;

3.

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4.

Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat
manajemen;

5.

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris;

6.

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

7.

Bekerjasama dengan Komite Audit;

8.

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan

9.

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi.
Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376.
Perseroan telah membentuk Pedoman Dewan Komisaris perihal Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui
oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 4 Desember 2015.
Tugas, tanggung jawab Dewan Komisaris terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas
pada hal-hal sebagai berikut:
1.

Terkait kebijakan Nominasia.

Memberikan rekomendasi mengenai:(i)

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;(ii)

Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;

45

2.

b.

Melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi berdasarkan tolak ukur yangtelah disusun sebagai bahan evaluasi;c.

Memberikan rekomendasi terkait program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dand.

Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait kebijakan Remunerasia.

Memberikan rekomendasi mengenai: (i) struktur Remunerasi, (ii) kebijakan atas Remunerasi, (iii)
besaran atas Remunerasi;b.

Melakukan evaluasi atas kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi; danc.

Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 063/GLP/SPK/LD/VIII/15 tanggal 7 Agustus 2015,
Perseroan telah menunjuk Mutia Resty sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan untuk
memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
1.

mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2.

membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; danpelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3.

memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

4.

sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku
kepentingan lainnya.

Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan perubahan sekretaris perusahaan
kepada OJK berdasarkan Surat No. 061/GLP/DIRUT/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 serta mengumumkan
dalam surat kabar Investor Daily pada tanggal 7 Agustus 2015.

8.5. Sumber Daya Manusia
Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 904 orang karyawan, yang terdiri dari
894 orang karyawan Perseroan dan 10 orang karyawan Entitas Anak.
Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak
Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan,manajemen dan usia :Komposisi Karyawan Menurut Status
Status31 Desember
2015
2014

Perseroan
Karyawan Tetap
Karyawan Tidak Tetap
Total
Entitas Anak
Karyawan Tetap
Karyawan Tidak Tetap
Total

46

255
639
894

232
512
743

10
10

12
12

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan

31 Desember
2015
2014

Perseroan
Sarjana & Pasca Sarjana
Diploma≤ SMA
Total
Entitas Anak
Pasca Sarjana
Sarjana
Diploma
≤ SMA
Total

163
89
642
894

166
75
502
743

0
10
0
0
10

0
12
0
0
12

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Jabatan

31 Desember
2015
2014

Perseroan
Direktur
Manajer + Supervisor
Staff + Non Staff
Total
Entitas Anak
Direktur
Manajer + Supervisor
Staff + Non Staff
Total

5
75
814
894

5
81
657
743

0
10
0
10

0
12
0
12

Komposisi Karyawan Menurut Usia Karyawan
Usia

31 Desember
2015
2014

Perseroan< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun> 50 tahun
Total
Entitas Anak< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
Total

702
158
31
3
894

552
162
29
0
743

0
10
0
10

0
12
0
12

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) orang karyawan yang merupakan tenaga kerja
asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

47

No

Nama

JabatanWarga Negara

IMTA
dan masa berlaku

KITAS
dan masa berlaku

1.

Lim, Jong Kil

Direktur
Pemasaran

Korea Selatan

No. 579/IMTA/11.5/31/1.837/2015
tanggal 26 Maret 2015, berlaku
sampai dengan tanggal 18 Juli
2016

No. 2C21JE5200-P
Berlaku sampai dengan
tanggal 18 Juli 2016

2.

Yeo Deoksu

Penasihat
Keuangan

Korea Selatan

No. KEP.00846/MEN/P/IMTA/2016 No. 2C21JF0221-Q
tanggal 20 Januari 2016, berlaku
sejak tanggal 8 Februari 2016
Berlaku sampai dengan
sampai dengan tanggal 7 Februari tanggal 7 Februari 2017
2017

3.

Kim Hyongdong

Penasihat
Pemasaran

Korea Selatan

No. 1018/
IMTA/11.5/31/1.837/2015 tanggal
11 Juni 2015, berlaku sampai
dengan tanggal 6 Agustus 2016

No. 2C21JF2344-P

Penasihat
Penelitian dan
Pengembangan

Korea Selatan

No. 1676/IMTA/
ODS/11.5/31/1.837/2015 tanggal
28 Agustus 2015, berlaku sampai
dengan tanggal 8 September
2016

No. 2C21JF2811-P

Manajer
Keuangan

Korea Selatan

4.

5.

Nah Jeonghun

Jang Ji Hee

Berlaku sampai dengan
tanggal 6 Agustus 2016

Berlaku sampai dengan
tanggal 8 September
2016

No. KEP.61920/MEN/B/IMTA/2015 No. 2C11JF2147-P
tanggal 11 Desember 2015,
berlaku selama 10 bulan sejak
Berlaku sampai dengan
tanggal tanda masuk
tanggal 15 Oktober 2016

Catatan:
IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga AsingKITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu di Perseroan, dengan mengacu
pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan
Perseroan menyadari bahwa kepuasan kerja karyawan berhubungan dengan lingkungan kerja yang kuat dan
sehat. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas untuk memastikan bahwa kesejahteraan
karyawan terjamin. Seluruh karyawan tetap Perseroan dilindungi oleh asuransi kesehatan dan Jamsostek. Sebagai
tambahan, seluruh karyawan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) setiap hari raya. Nilai besaran THR tersebut
tergantung lama bekerja karyawan dan biasanya sejumlah 1 kali gaji dasar. Untuk cuti tahunan, jumlah minimum
adalah selama 12 (dua belas) hari per tahun. Baik pelaksanaan THR maupun cuti tahunan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fasilitas tambahan lainnya yang disediakan Perseroan termasuk fasilitas transportasi untuk karyawan wanita yangbekerja pada shift malam (selepas jam 9 malam), penggantian 50% biaya parkir untuk karyawan lapangan, 2 (dua)tiket gratis per bulan untuk seluruh karyawan dan insentif bagi karyawan yang terpilih sebagai karyawan terbaik
setiap bulannya.
Pelatihan Karyawan
Dalam rangka untuk mengembangkan Perseroan lebih lanjut, pelatihan karyawan dilaksanakan bagi setiap
karyawan. Pertama dan paling utama adalah pelatihan kesehatan dan keselamatan yang dilaksanakan setiap tahun
untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki informasi yang mencukupi untuk seluruh standar keselamatan.
Selain dari itu, setiap tahun Perseroan juga mengadakan pelatihan simulasi kebakaran.
Untuk pengembangan bisnis, pelatihan dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal
dilaksanakan sebagian besar pada masing-masing lokasi. Untuk pelatihan eksternal, meliputi Manajemen Sumber
Daya Manusia oleh Value Consulting, suatu perusahaan konsultan sumber daya manusia dan pelatihan Cisco
untuk personil IT.

48

8.6. Struktur Organisasi Perseroan
DEWAN
KOMISARIS
Komite Audit
DIREKTUR
UTAMA
Sekretaris
Perusahaan

Unit Audit
Internal

Direktur
Keuangan

Direktur
Pemasaran &Operasi

Direktur
Pengembangan
Usaha

Direktur Humas& Sumber Daya
Manusia

Keuangan &Administrasi

Strategi

Pembangunan
Lokasi Baru

Publikasi &Humas

Manajemen
ResikoDesain &Tata Ruang

Konstruksi &Pemeliharaan
Prasarana

Sumber Daya
Manusia

Penjualan &Pemasaran

Sistem Informasi& Teknologi

Operasi
Bioskop
Catatan :: Garis pelaporan/tugas secara struktural: Garis koordinasi

8.7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
8.7.1. LP (“LP”)
a.

Riwayat Singkat
LP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal
19 April 2010, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telahmendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26795.AH.01.01.
Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham
dibawah No. AHU-0039718.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 31 Mei 2011 Tambahan No. 14315 (“Akta
Pendirian LP”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian LP tersebut selanjutnya secara berturut-turut
telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
No. 14 tanggal 3 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046593
tanggal 9 Mei 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah
No. AHU-0056803.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, sehubungan dengan perubahan
pasal 4 ayat 2 anggaran dasar LP terkait peningkatan modal ditempakan dan disetor LP sebesar
Rp 900.000.000 yang diambil bagian oleh Qinoscope Investments Ltd. sebanyak 18.000 sahamdalam portepel (”Akta No. 14/2016”).

49

LP beralamat di :Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: 021 2554 2500
Faksimili: 021 2554 2501b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar LP, maksud dan tujuan LP adalah bergerak di bidang modal
ventura.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LP dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
berikut:
i.

ii.

Dengan cara melakukan kegiatan dalam bentuk penyertaan modal dan bentuk pembiayaan
lainnya ke dalam perusahaan-perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dan
management (perusahaan pasangan usaha), untuk :-Pengembangan suatu penemuan baru;-

Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan
dana;

-

Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;-

Membantu perusahaan yang berada pada taraf kemunduran usaha;-

Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;-

Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik daridalam maupun dari luar negeri; dan-

Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

LP berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan
cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan LP serta dengan mengindahan peraturan
perundangan yang berlaku, untuk itu LP berhak bekerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas
secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegangsaham dari badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan oleh LP adalah melakukan kegiatan usaha investasi.
c.

Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 14/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LP padasaat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :Qinoscope Investments, Ltd
Qorvus Investments, Ltd
PT Catur Kusuma Andy Jaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepeld.

Nilai Nominal Rp50.000 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
25.244.000
1.262.200.000.000
4.475.563
3.398.170
3.434.067
11.307.800
13.936.200

223.778.150.000
169.908.500.000
171.703.350.000
565.390.000.000
696.810.000.000

%

39,58
30,05
30,37
100,00Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 6 November 2015,
yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0978940 tanggal 10 November 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan padaKemenkumham dibawah No. AHU-3577506.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 November 2015,50

susunan Direksi dan Dewan Komisaris LP adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur: Abdillah Rasyid Baswedan

Dewan Komisaris
Komisaris: Johan Yudha Santosa

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada susunan pengurusan dan
pengawasan LP.
e.

Ringkasan Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember
2015
2014
682.625
1.247.938
181
140.817682.4441.247.938

Total Aset
Total Liabilitas
Total Defisiensi Modal
Laporan Laba Rugi Komprehensif(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember
2015
2014
332.577869(237.244)(18.293)(34.758)(17.379)(34.758)

Pendapatan Neto
Beban Operasional
Rugi Tahun Berjalan
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan
8.7.2. CJ CGV Co., Ltd. (“CJ”)
a.

Riwayat Singkat
CJ didirikan berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh The Registered
Information Central Management Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan.
Anggaran dasar CJ terakhir dirubah berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan
oleh The Registered Information Central Management Office, National Court Administration,
Seoul, Korea Selatan.  (“Registry 30 Maret 2012”).
CJ beralamat di :434 World Cup buk-ro lantai 10
Mapo-gu, Seoul, Korea Selatan
Telepon: +82 2371 6660
Faksimili : +82 2371 6590b.

Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan CJ adalah dalam bidang pembangunan dan pengoperasianbioskop.

c.

Kepemilikan Saham
Struktur permodalan terakhir CJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan
laporan keuangan CJ per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

51

No

d.

Nama Pemegang Saham

Nilai Nominal KRW 500%

Jumlah Saham

Nilai Nominal

1.

CJ Corporation

8.257.000

4.128.500.000

39,02

2.

National Pension Service Korea

2.494.213

1.247.106.500

11,79

3.

Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)

10.410.100

5.205.050.000

49,19

Total

21.161.313

10.580.656.500

100,00Komisaris dan Direksi
Susunan kepengurusan dan pengawasan CJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai
dengan Quarter Report tanggal 16 November 2015 sebagai berikut:
Commissioner: Kuk Jin Kim

Commissioner: Cha Seok Park

Commissioner: Sang Hyun Kang

Director: Jung Seo

Director: Sung Pil Jung

Director: Chang Keun Koo

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada susunan pengurusan dan
pengawasan CJ.
e.

Ringkasan Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan(dalam jutaan Won)

Keterangan

31 Desember

Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

2015

2014

1.417.577
972.407445.170

1.254.919
863.740391.179

Laporan Laba Rugi Komprehensif(dalam jutaan Won)

Keterangan

31 Desember

Pendapatan Neto
Beban Operasional
Laba Komprehensif Tahun Berjalan

2015

2014

1.193.516(531.819)
48.0101.039.296(460.327)
17.7288.7.3. IKT Holdings Limited (“IKT”)
a.

Riwayat Singkat
IKT didirikan berdasarkan Certificate of Incorporation no. 1832495 tanggal 29 November 2012
yang dikeluarkan oleh Registrar of Companies Hong Kong, Special Administrative Region(“Certificate of Incorporation no. 1832495”). Sampai dengan penerbitan Prospektus tidak ada
perubahan anggaran dasar IKT.
IKT beralamat di :Admirality Centre, Room 1808 Lantai 18
Harcourt Road, Admirality, Hong Kong
Telepon: +85 22528 9899
Faksimili : +85 22804 1004

52

b.

Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan IKT adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

c.

Kepemilikan Saham
Struktur permodalan terakhir IKT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan
Certificate of Incorporation No. 1832495 sebagai berikut:
Nama Pemegang Sahamd.

Nilai Nominal USD 1%

Jumlah Saham

Nilai Nominal

KDB T-Stone Private Equity Fund15.260.000

15.260.000

100,00Total

15.260.000

15.260.000

100,00Komisaris dan Direksi
Susunan kepengurusan dan pengawasan IKT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai
dengan Certificate of Incorporation No. 1832495 sebagai berikut:
Direktur
Direktur		e.

: Yoong Jongrul

Ringkasan Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan(dalam USD)

Keterangan

31 Desember
2015

2014

16.200.296

11.709.886

Total Liabilitas

22.61014.766

Total Ekuitas

16.177.686

11.695.120

Total Aset

Laporan Laba Rugi Komprehensif(dalam USD)

Keterangan

31 Desember
2015

Pendapatan Neto
Beban Operasional
Laba (Rugi) Komprehensif

53

2014
-

-

(9.143)(12.506)

4.482.566(3.556.599)

8.8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak
1.00%
Ario Adi
Cahyono0.02%
Panya Maskud
SiregarAnanda Haris
Siregar

0.18%

Ananda Haris
Siregar99.00%

Qinoscope
39.58%

Qorvus30.05%CJ
Corporation

National
PensionServiceKorea

39.02%

11.79%

99.98%PT Catur
PT Pangea Adi
Kusuma Abadi
Benua
Jaya
0.05%
0.16%

48.24%

49.19%KDB T-Store
Private Equity
Fund
100%

PT Catur Kusuma
Andy Jaya
30.37%PT Layar
PersadaOthersIKT Holdings
Limited14.75%CJ CGV Co.
Ltd.
14.75%

Public22.05%PT Graha Layar
Prima, Tbk
99.82%PT Graha Layar
Mitra

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pihak yang menjadi pengendali Perseroan.
Qinoscope Investments Ltd. dan Qorvus Investments Ltd. adalah dana (fund) yang dikelola oleh Bratanata
Perdana sebagai Manajer Investasi.

8.9. Keterangan Tentang Entitas Anak8.9.1 PT Graha Layar Mitra (“GLM”)
a.

Riwayat Singkat
PT Graha Layar Mitra (“GLM”), berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yangtidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat di hadapan
Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-42669.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus
2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0070015.
AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara
Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2012, Tambahan No. 63658 (“Akta Pendirian GLM”).
Anggaran Dasar GLM yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana yangtercantum dalam Akta Pendirian GLM.
GLM beralamat di:
Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: 021 2936 4828
Faksimili: 021 2936 4280.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GLM, maksud dan tujuan GLM adalah bergerak dalambidang jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GLM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi, bidang studi teknologi dan sistem komunikasi, arsitekturdan konstruksi, periklanan, supervisi teknis, pemberian bantuan nasihat, pemberian bimbingan dan
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen dalam bidang bioskop maupun

54

lainnya, bimbingan perencanaan strategi dan organisasi, tujuan dan kebijakan pemasaran, kebijakan
sumber daya manusia, kegiatan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan hakseperti merek, perjanjian waralaba dan aset tak berwujud non finansial lainnya.
Saat ini, GLM menjalankan kegiatan usaha jasa konsultasi manajemen serta bantuan teknis dalampengoperasian bioskop oleh pemilik mal dimana bioskop tersebut terletak.
c.

Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pendirian GLM, susunan permodalan GLM pada saat Prospektus ini diterbitkanadalah :Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)%
2.280
2.280.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :PT Graha Layar Prima Tbk.
Ananda Haris Siregar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham Dalam Portepel
d.

569
1
570

569.000.000
1.000.000
570.000.000

1.710

1.710.000.000

99,82
0,18
100,00Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 5 tanggal 12
Juni 2015, yang dibuat di hadapan Yuttie Botoh, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943042 tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-3521010.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 (“Akta No.
5/2015”), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris GLM adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur		: Edy Gustian

Dewan Komisaris
Komisaris 		: Benny Setiawan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada susunan pengurusan dan
pengawasan GLM.
e.

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting GLM yang bersumber dari laporan keuangankonsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah
diaudit oleh Kantor KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath
International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya
tanggal 30 Maret 2016.
Laporan Posisi Keuangan(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

2015

Total Aset
Total Liabilitas
Total Defisiensi Modal

31 Desember

8.114
9.929
(1.815)

55

2014

7.288
10.088(2.800)Laporan Laba Rugi Komprehensif(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

2015

Pendapatan Neto
Beban Operasional
Laba (Rugi Tahun Berjalan
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

31 Desember
2.929
891
794
985

2014
3.239
1.408
(574)
1

8.10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk
Badan Hukum dan Entitas Anak
Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum
dan Entitas Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Name
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad
Bernard Kent Sondakh
Nah Jeonghun

Perseroan
KU
KI
DU
D

Jong Kil Lim
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi
Abdillah Rasyid Baswedan
Ananda Haris Siregar
Panya Maskud Siregar
Alexander Halim Kusuma
Lareina Kusuma
Richard Halim Kusuma
Luvena Katherine
Kuk Jin Kim
Cha Seok Park
Sang Hyun Kang
Jung Seo
Sung Pil Jung
Chang Keun Koo
Yoon Jongrul
Edy Gustian
Benny Setiawan

GLM

LP

D
D
DI

CJ

IKT

CKAJ

PAB

K
D
D
K
DU
D
KU
K
K
K
K
DU
D
D
D
D
K

Catatan:
KU : Komisaris Utama
K: Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
DU : Direktur Utama
WD : Wakil Presiden Direktur
D: Direktur
DI : Direktur Independen

568.11. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan
Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha

Hubungan dengan Perseroan

PT Principia Management Group

Konsultan Jasa Manajemen

Pemegang saham yang sama

Screen Media Films Pte. Ltd.

Distributor Film

Pengurus yang sama dimana
Bratanata Perdana sebagai
Komisaris Utama Perseroan
juga menjabat sebagai Direktur
dari Screen Media Films.

PT Deyon Resources

Operator Pusat Perbelanjaan

Pengurus yang sama dimana
Johan Yudha Sentosa sebagai
Direktur
Perseroanjuga
menjabat sebagai Komisaris di
PT Deyon Resources.

8.12. Asuransi
Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas gedung dan public liability untuk mengurangi risiko-risiko yangpenting seperti kebakaran, kebanjiran dan risiko lainnya (all risk) melalui perusahaan asuransi PT AIG Insurance
Indonesia dan PT Asuransi Samsung Tugu.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin
dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Penanggung
A.

Perseroan

1.

PT Asuransi
Samsung
Tugu

No. Polis

30154000430000

Jenis
Objek Pertanggungan
Pertanggungan

Jangka Waktu

Cidera badan dan
kerusakan propertiselama periode asuransi
untuk:

19 April 2016 –19 April 2017

Public Liability
Insurancea.

Grand Indonesia;b.

Pacific Place;c.

Paris van Java;d.

Teras Kota Mall,
BSD;

e.

Central Park;f.

Mall of Indonesia(lantai 2 dan 3);g.

AIA Central Lantai
26;h.

Bekasi Cyber Park;i.

Miko Mall, Bandung;j.

Plaza Balikpapan;k.

Bandung Electronic
City;

l.

Hartono Mall
Yogyakarta;m.

Sahid J Walk
Yogyakarta;n.

Festive Walk
Karawang;o.

Marvell City
Surabaya;p.

Grage City Mall
Cirebon.

57

JumlahPertanggungan(Rp)
10.000.000.000
per lokasi

No. Penanggung

No. Polis

2.

10154000800000

3.

PT Asuransi
Samsung
Tugu

PT Asuransi
SamsungTugu

10154000790000

Jenis
Objek Pertanggungan
Pertanggungan

Jangka Waktu

19 April 2016 –Property All
Seluruh risiko atas
Risk & Business kerusakan fisik terhadap: 19 April 2017
Interruption
a. Grand Indonesia;
Insuranceb. Pacific Place;

Earthquake
Insurancec.

Paris van Java;d.

Teras Kota Mall,
BSD;

e.

Central Park;f.

Mall of Indonesia(lantai 2 dan 3);g.

AIA Central Lantai
26;h.

Bekasi Cyber Park;i.

Miko Mall, Bandung;j.

Plaza Balikpapan;k.

Bandung Electronic
City;

l.

Hartono Mall
Yogyakarta;m.

Sahid J Walk
Yogyakarta;n.

Festive Walk
Karawang;o.

Marvell City
Surabaya;p.

Grage City Mall
Cirebon.

Gempa bumi, kebakaran
dan ledakan setelah
gempa bumi, letusan
gunung berapi, tsunami
di:a.

Grand Indonesia;b.

Pacific Place;c.

Paris van Java;d.

Teras Kota Mall,
BSD;

e.

Central Park;f.

Mall of Indonesia(lantai 2 dan 3);g.

AIA Central Lantai
26;h.

Bekasi Cyber Park;i.

Miko Mall, Bandung;j.

Plaza Balikpapan;k.

Bandung Electronic
City;

l.

Hartono Mall
Yogyakarta;m.

Sahid J Walk
Yogyakarta;n.

Festive Walk
Karawang;o.

Marvell City
Surabaya;p.

Grage City Mall
Cirebon.

58

19 April 2016 –19 April 2017

JumlahPertanggungan(Rp)
963.690.000.000

963.690.000.000

No. Penanggung

No. Polis

4.

Cover Note No.
20160330007500

PT Asuransi
Samsung
Tugu

Jenis
Objek Pertanggungan
Pertanggungan

Jangka Waktu

Terrorism and
Sabotage
Insurance

19 April 2016 –19 April 2017

Material damage(gedung, mesin, isi,stock) dan businessinterruption di:a.

Grand Indonesia;b.

Pacific Place;c.

Paris van Java;d.

Teras Kota Mall,
BSD;

e.

Central Park;f.

Mall of Indonesia(lantai 2 dan 3);g.

Bekasi Cyber Park;h.

Miko Mall, Bandung;i.

Plaza Balikpapan;j.

Bandung Electronic
City;

k.

Hartono Mall
Yogyakarta;l.

Sahid J Walk
Yogyakarta;m.

Festive Walk
Karawang;n.

Marvell City
Surabaya;o.

Grage City Mall
Cirebon.

JumlahPertanggungan(Rp)
703.950.000.000

5.

PT AIG
Insurance
Indonesia

0114007144/000001

Motor Vehicle
Insurance

Toyota Avanza E. 1.3
dengan nomor polisi B
1728 DB dan Toyota
Kijang Innova E 2.5D
dengan nomor polisi B
1029 VA

6.

PT Asuransi
Samsung
Tugu

Penawaran No.
1120301160042-000

Asuransi
Kendaraan
Bermotor

Mitsubishi Pickup dengan 26 April 2016 –nomor polisi B 9317 EK
26 April 2017
dan Toyota Kijang Innova
G AT dengan nomor
polisi B 1414 DB

249.000.000

7.

PT Asuransi
Samsung
Tugu

Quotation tanggal 15 group
April 2016
hospitalization

Rawat inap, rawat jalan
dan melahirkan untuk
karyawan

1.717.321.036,67

20 September
245.000.000
2015 – 20
September 201621 April 2016 –21 April 2017

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku
di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian dari aset yang dipertanggungkan. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan masing-masing
perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

8.13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Hak Kekayaan Intelektual
Perseroan telah memiliki 39 sertifikat merek sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.

No. Sertifikat
merek
IDM000250702
IDM000195996
IDM000195997
IDM000250703

Tanggal Penerbitan

Pemilik18 September 2006
2 Mei 2007
2 Mei 2007
18 September 2006

Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan

Merek
Blitzmegaplex kelas NCL9 18
Blitzmegaplex kelas 09
Blitzmegaplex kelas 09
Blitzmegaplex kelas NCL9 18

59

Jangka Waktu
10 tahun sejak 18 September 2006
10 tahun sejak 2 Mei 2007
10 tahun sejak 2 Mei 2007
10 tahun sejak 18 September 2006

No.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

No. Sertifikat
merek
IDM000245291
IDM000239060
IDM000239059
IDM000238713
IDM000239068
IDM000239067
IDM000239058
IDM000239052
IDM000233841
IDM000233840
IDM000232848
IDM000232847
IDM000232844
IDM000232842
IDM000245756
IDM000245754
IDM000245753
IDM000233843
IDM000249581
IDM000238712
IDM000301218
IDM000249582
IDM000249580
IDM0000233842
IDM000264740
IDM000355899
IDM000223711
IDM000223710
IDM000223636
IDM000223635
IDM000223634
IDM000374233
IDM000374229
IDM000374237
IDM000320157

Tanggal Penerbitan

Pemilik

20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 2008
20 Juni 200817 Desember 200817 Desember 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008
2 November 2012
2 November 2012
2 November 201212 September 2011

Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan
Perseroan

Merek
Bioskoop + Logo kelas NCL9 16
Bioskoop + Logo kelas NCL9 32
Bioskoop + Logo kelas NCL9 30
Bioskoop + Logo kelas NCL9 38
Bioskoop kelas NCL9 32
Bioskoop kelas NCL9 30
Bioskoop kelas NCL9 32
Bioskoop kelas NCL9 30
Bioskoop kelas NCL9 16
Bioskoop kelas NCL9 09
Bioskoop kelas NCL9 25
Bioskoop kelas NCL9 09
Bioskoop + Logo kelas NCL9 25
Bioskoop kelas NCL9 25
Bioskoop kelas NCL9 43
Bioskoop kelas NCL9 38
Bioskoop kelas NCL9 35
Bioskoop kelas NCL9 16
Bioskoop kelas NCL9 43
Bioskoop + Logo kelas NCL9 35
Bioskoop kelas NCL9 38
Bioskoop Kelas NCL9 43
Bioskoop Kelas NCL9 35
Bioskoop + Logo kelas NCL9 09
Blitzgamesphere kelas NCL9 09
Blitzcafe kelas NCL9 43
Blitzshoppe kelas NCL9 38
Blitzshoppe kelas NCL9 35
Blitzshoppe kelas NCL9 21
Blitzshoppe kelas NCL9 18
Blitzshoppe kelas NCL9 14
BLITZ THEATER kelas 35
BLITZ THEATER kelas 38
BLITZ THEATER kelas 41
blitz kelas NCL 41

Jangka Waktu
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 20 Juni 2008
10 tahun sejak 17 Desember 2008
10 tahun sejak 17 Desember 2008
10 tahun sejak 28 Maret 2008
10 tahun sejak 28 Maret 2008
10 tahun sejak 28 Maret 2008
10 tahun sejak 28 Maret 2008
10 tahun sejak 28 Maret 2008
10 tahun sejak 18 Maret 2011
10 tahun sejak 18 Maret 2011
10 tahun sejak 18 Maret 2011
10 tahun sejak 1 April 2010

Perseroan juga telah mendapatkan hak untuk menggunakan merek milik Screen Media Films Pte. Ltd. (“SMF”)
berdasarkan Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen
Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan SMF sebagaimana diungkapkan
dalam bagian ”Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi”.
Merek yang dapat digunakan oleh Perseroan sesuai ketentuan perjanjian hak penggunaan merek tersebut adalahsebagai berikut:
Nomor Sertifikat/Nomor
Registrasi

Kelas

Jangka Waktu

Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162313

14

10 tahun sejak 18 September 2006

Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162340

14

10 tahun sejak 18 September 20063.

Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162314

21

10 tahun sejak 18 September 2006

4.

Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162338

21

10 tahun sejak 18 September 2006

5.

Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162315

25

10 tahun sejak 18 September 2006

6.

Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162339

25

10 tahun sejak 18 September 20067.

Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000182810

30

10 tahun sejak 2 Mei 20078.

Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000182815

30

10 tahun sejak 2 Mei 20079.

Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162316

32

10 tahun sejak 18 September 2006

10. Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162342

32

10 tahun sejak 18 September 2006

11. Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162317

35

10 tahun sejak 18 September 2006

No.

Merek Dagang

1.
2.

60

Nomor Sertifikat/Nomor
Registrasi

Kelas

Jangka Waktu

12. Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162341

35

10 tahun sejak 18 September 2006

13. Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162335

38

10 tahun sejak 18 September 2006

14. Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162311

38

10 tahun sejak 18 September 2006

15. Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000182812

38

10 tahun sejak 2 Mei 2007

16. Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000182814

38

10 tahun sejak 2 Mei 2007

17. Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162310

41

10 tahun sejak 18 September 2006

18. Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162336

41

10 tahun sejak 18 September 2006

19. Blitzmegaplex (berwarna)

IDM000162312

43

10 tahun sejak 18 September 2006

20. Blitzmegaplex (hitam dan putih)

IDM000162337

43

10 tahun sejak 18 September 2006

21. Blitz (berwarna)

D00.2010.011952

09

10 tahun sejak 1 April 2010

22. Blitz (berwarna)

D00.2010.011950

16

10 tahun sejak 1 April 201023. Blitz (berwarna)

J00.2010.011954(IDM000320157)

41

10 tahun sejak 1 April 2010No.

Merek Dagang

24. Blitz (hitam dan putih)

D00.2010.012318

09

10 tahun sejak 6 April 2010

25. Blitz (hitam dan putih)

D00.2010.012317

16

10 tahun sejak 6 April 2010

26. Blitz (hitam dan putih)

J00.2010.012315

41

10 tahun sejak 6 April 2010

27. Blitztheater (berwarna)

D00.2011.010614

910 tahun sejak 18 Maret 201128. Blitztheater (berwarna)

D00.2011.010615

16

10 tahun sejak 18 Maret 201129. Blitztheater (berwarna)

D00.2011.010616

25

10 tahun sejak 18 Maret 201130. Blitztheater (berwarna)

J00.2011.010621

35

10 tahun sejak 18 Maret 201131. Blitztheater (berwarna)

J00.2011.010619

38

10 tahun sejak 18 Maret 201132. Blitztheater (berwarna)

J00.2011.010620

41

10 tahun sejak 18 Maret 2011

33. Blitztheater (berwarna)

J00.2011.010617

43

10 tahun sejak 18 Maret 201134. Blitztheater (hitam dan putih)

D00.2011.010696

910 tahun sejak 18 Maret 201135. Blitztheater (hitam dan putih)

D00.2011.010690

16

10 tahun sejak 18 Maret 201136. Blitztheater (hitam dan putih)

D00.2011.010693

25

10 tahun sejak 18 Maret 201137. Blitztheater (hitam dan putih)

J00.2011.010694(IDM000374233)

35

10 tahun sejak 18 Maret 201138. Blitztheater (hitam dan putih)

J00.2011.010691(IDM000374229)

38

10 tahun sejak 18 Maret 2011

39. Blitztheater (hitam dan putih)

J00.2011.010695(IDM000374237)

41

10 tahun sejak 18 Maret 201140. Blitztheater (hitam dan putih)

J00.2011.010692

43

10 tahun sejak 18 Maret 20118.14. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi
8.14.1. Perjanjian Pinjam Pakai Ruanga
Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 November 2013 antara Perseroan dengan PT Principia Management Group
Para Pihak:a. Perseroan; danb. PT Principia Management Group (“Principia”)
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

Latar Belakang:Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian di mana Principia memberikan
hak pinjam-pakai sebagian ruangan/gedung perkantoran kepada Perseroan
dengan luas 45 m2 dengan tinggi 3 m yang terletak di Menara Karya Lt. 25, Jl.
HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

Masa Berlaku:

Berakhir pada tanggal 1 November 2016.
Dalam hal Perjanjian berakhir dan perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian
belum dibuat, maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka
waktu yang sama atau diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

61

Biaya:Perseroan tidak dikenakan biaya atas pinjam pakai yang dilakukan

Pengakhiran:

Apabila salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, makakehendaknya harus diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 2
minggu sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki atausebelum perjanjian berakhir dalam hal yang dikehendaki adalah untuk tidak
memperpanjang perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian:

Perjanjian Baru

Kemungkinan Perpanjangan:

Perjanjian dapat diperpanjang selama kedua belah pihak bersepakat

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Perseroan tidak diperbolehkan merubah atau menambah apa yang dipinjampakainya tersebut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Principia dengan
ketentuan bahwa setelah pinjam pakai ini berakhir jangka waktunya, segala
perubahan/penambahan/perbaikan yang dilakukan Perseroan akan secara
serta merta menjadi milik Principia sepenuhnya, kecuali barang-barang yangbukan merupakan bagian yang menyatu dengan ruangan/bangunan akan tetap
menjadi milik Perseroan.

Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan:

Nihil.

Manfaat bagi Perseroan:

Perseroan dapat menggunakan ruang kantor untuk kegiatan operasional head
office sehari-hari.

8.14.2. Perjanjian Penggunaan Merek Dagang
Perjanjian Hak Lebih Lanjut Atas Penggunaan Merek Dagang tanggal 24 Agustus 2011
Para Pihak:a. Perseroan (“Pemberi Hak”); danb. GLM (“Penerima Hak”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

Latar Belakang:

Pemberi Hak memiliki merek dagang yang sedang didaftarkan di Indonesia(“Merek Dagang”) oleh Screen Media Films Pte. Ltd., sebuah perusahaanyang didirikan berdasarkan hukum Singapura (“Pemegang Hak”). Pemegang
Hak telah memberikan hak ekslusif kepada Pemberi Hak untuk menggunakan
Merek Dagang sehubungan dengan usaha barang dan jasa berdasarkan
Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah
dengan Amandemen Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni
2012 antara Perseroan dengan Screen Media Films Pte., Ltd. Penerima Hak
berkehendak untuk menggunakan Merek Dagang sehubungan dengan usaha
barang dan jasa. Pemberi Hak setuju untuk lebih lanjut memberikan hak
untuk menggunakan Merek Dagang sesuai perjanjian berdasarkan Perjanjian
Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan
Amandemen Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara
Perseroan dengan Screen Media Films Pte., Ltd.
Terhadap pengalihan hak lebih lanjut atas penggunaan Merek Dagang tersebut,
Pemberi Hak telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Hak berdasarkan
Surat No. 568/GLP-LD/VIII/11 tanggal 8 Agustus 2011 atas pengalihan hak
eksklusif untuk menggunakan merek dagang dari Pemberi Hak kepada
Penerima Hak.

62

Nilai Perjanjian:

Atas pemberian hak penggunaan Merek Dagang, Penerima Hak wajib
membayar kepada Pemberi Hak biaya penggunaan hak sebesar 4% daripendapatan bersih Penerima Hak.
Biaya penggunaan hak tidak termasuk pajak atau biaya lain dan dibayarkan
bersih tanpa pengurangan pajak. Biaya hak penggunaan menjadi jatuh tempo
pada akhir triwulan dan dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak akhir
tiap triwulan yang dimulai sejak 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober setiap
tahun, dengan kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran
berdasarkan persetujuan tertulis Pemberi Hak. Biaya penggunaan hak
dibayarkan dalam Dolar Amerika Serikat.

Jangka Waktu:

Sampai dengan tanggal dimana proses pendaftaran Merek Dagang telah
selesai atau ditolak yang akan diinformasikan oleh Pemberi Hak kepada
Penerima Hak secara tertulis.

Hak dan Kewajiban:

Pemberian Hak Penggunaana.

Pemberi Hak secara lebih lanjut memberikan hak eksklusif kepada
Penerima Hak untuk menggunakan Merek Dagang sehubungan
dengan usaha barang dan jasa sejak tanggal perjanjian dan untuk
jangka waktu sesuai perjanjian.

b.

Perjanjian bersifat pribadi kepada Penerima Hak, yang tidak dapat
mengalihkan atau memberikan hak untuk menggunakan hakyang diberikan kepadanya, kecuali atas persetujuan tertulis dariPemberi Hak. Meskipun demikian, Penerima Hak dapat lebih lanjut
memberikan hak untuk menggunakan Merek Dagang kepada rekan
usaha Penerima Hak dimana Penerima Hak mengadakan kerjasama
untuk mengembangkan usaha teater.

c.

Pemberi Hak akan setiap waktu menggunakan usahanya yang terbaik
selama jangka waktu perjanjian untuk menjalankan, mempromosikan
dan mempertahankan niat baik dalam usaha barang dan jasa dibawah Merek Dagang.

Pengakhiran:

Pemberi Hak dapat mengakhiri perjanjian segera dengan pemberitahuan
tertulis dalam hal (i) Penerima hak berhenti atau terancam berhenti menjalankan
usahanya, atau (ii) Penerima Hak dilikuidasi, atau (iii) ditunjuknya kurator
untuk Penerima Hak atau aset-asetnya atau Penerima Hak mengadakan
perjanjian secara sukarela dengan kreditur-krediturnya atau menderita proses
kepailitan serupa atau proses yang membuat Penerima Hak memerlukan
perlindungan dari kreditur-krediturnya, atau (iv) Penerima Hak melanggar
ketentuan perjanjian, namun apabila pelanggaran tersebut dapat diperbaiki,
Pemberi Hak hanya dapat mengakhiri perjanjian apabila pelanggaran tersebut
tidak diperbaiki dalam jangka waktu 90 hari setelah Penerima Hak diberikan
pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran tersebut, atau (v) Penerima Hak
mempermasalahkan keberlakuan Merek Dagang.

Penyelesaian Sengketa:

Pengadilan Republik Singapura

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura

Status Perjanjian

:

Baru

Kemungkinan Perpanjangan:

Perpanjangan tergantung kesepakatan kedua belah pihak

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Tunduk kepada ketentuan mengenai pengakhiran, Penerima Hak tidak akanmelakukan apapun setelah kadaluarsanya atau pengakhiran perjanjian yang
dapat membuat pihak manapun percaya bahwa Penerima Hak masih diberikan
hak penggunaan Merek Dagang atau dalam hal apapun berhubungan dengan
Pemberi Hak kecuali Para Pihak menandatangani sub-license agreement
secara terpisah

Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan:

Nihil.

Manfaat bagi Perseroan:

Mendukung kegiatan operasional Entitas Anak yang secara tidak langsung
juga memperkuat kondisi keuangan Perseroan

63Merek Dagang sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Merek Dagang
Blitz (berwarna)
Blitz (berwarna)
Blitz (berwarna)
Blitz (hitam dan putih)
Blitz (hitam dan putih)
Blitz (hitam dan putih)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)

Nomor Registrasi

Kelas

Tanggal Pendaftaran

D00.2010.011952
D00.2010.011950
J00.2010.011954
D00.2010.12318
D00.2010.12317
D00.2010.12315
D00.2011.010614
D00.2011.010615
D00.2011.010616
D00.2011.010621
D00.2011.010619
D00.2011.010620
D00.2011.010617
D00.2011.010696
D00.2011.010690
D00.2011.010693
D00.2011.010694
D00.2011.010691
D00.2011.010695
D00.2011.010692

9
16
41
9
16
41
9
16
25
35
38
41
43
9
16
25
35
38
41
43

1 April 2010
1 April 2010
1 April 2010
1 April 2010
1 April 2010
1 April 201018 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 2011

Seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang bernilai material dilaksanakan dengan
persyaratan dan kondisi normal selayaknya dilakukan dengan pihak ketiga.
8.14.3. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan
Berikut dibawah ini adalah syarat dan ketentuan mengenai perjanjian sewa yang dimiliki oleh Perseroan:
Para Pihak

:

a.
b.

Perseroan; dan
Pemberi Sewa.

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang:

Pemberi Sewa adalah pemilik pusat perbelanjaan, sedangkan bisnis Pihak
Pertama adalah manajemen suatu usaha bioskop yang memerlukan tempat
untuk para konsumen menikmati film – film yang diputar oleh Perseroan.

Hak dan Kewajiban

:

a.
b.
c.
d.
e.

Pengakhiran

:

a.
b.

Pemberi Sewa wajib menyediakan tempat yang telah ditentukan dalamperjanjian;Pemberi Sewa berhak menerima pembayaran atas sewa tempat
tersebut;
Pemberi Sewa dapat mengubah harga sewa sesuai dengan kesepakatan
Para Pihak;
Perseroan wajib untuk membayar biaya sewa sebesar yang sudah
disepakati oleh Para Pihak;
Perseroan tidak diperbolehkan untuk memberikan tempat sewa kepada
pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Sewa.
Perjanjian berakhir apabila jangka waktu Perseroan telah berakhir;
Perjanjian dapat diakhiri apabila terdapat pemberitahuan sebelumnya
oleh salah satu pihak, tanpa mengurangi dan menghapuskan kewajibanyang masih terhutang oleh salah satu pihak.

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan

Kepastian lokasi bioskop Perseroan.

:64Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan dengan pihak afiliasi dan ketentuan
perjanjian sebagai berikut:
No.

Pemberi
Sewa

Nomor danTanggalPerjanjian

1.

PT Deyon
Resources

Lease
Agreement
No. 033/DR/
TK/PGA-PSM/
DIR/I/2009
tanggal 3
Februari 2010

JangkaWaktu

LokasiObjek Sewa

Nilai Perjanjian
dan Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan

Hukum yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

7 Agustus
Teraskota,
2009 sampai
Tangerang
dengan 7
Agustus 2019.

Unit toko No.
2-05 seluas±4.750,028m2
yang terletak dilantai 2.

Rp50.000/bulan/m2 untuk 5
tahun dengan peningkatan
untuk 5 tahun berikutnya
maksimal 20% atau totalsebesarRp31.350.184.800
untuk 10 tahun dan biaya
pelayanan sebesar Rp35.000/
bulan/m2 untuk tahun pertamayang akan disesuaikan untuk
tahun-tahun berikutnya.

Hukum
NegaraR e p u b l i k
Indonesia
dan
Badan Arbitrase
N a s i o n a l
Indonesia.

Dapat
diperpanjang
tergantung
kesepakatan
kedua belah
pihak.

Saldo terakhir adalah sebesar
Rp1.186 juta

8.14.4. Perjanjian Pengalihan Merek
1.

Perseroan mengadakan Perjanjian Pengalihan Merek tanggal 6 Februari 2015 untuk merek – merek
Blitzmegaplex sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pihak

:

i.
ii.

Perseroan;
Screen Media Films Pte. Ltd. (“SMF”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup:

SMF merupakan pemilik seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yangmelekat pada dan atas merek-merek sebagaimana diuraikan di bawah (“Merek”)
yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.
Perseroan bermaksud untuk memperoleh seluruh hak, kepemilikan, dan
kepentingan pada dan atas Merek tersebut.
SMF setuju untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Perseroan seluruh
hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan atas Merek bersama dengan
seluruh “good will” dari usaha yang terkait atas merek tersebut.

Jangka Waktu:

Klausul mengenai jangka waktu tidak diatur dalam perjanjian ini

Nilai Perjanjian:

Klausul mengenai nilai perjanjian tidak diatur dalam perjanjian ini

Hak dan Kewajiban

:

i.

ii.

iii.

SMF akan memberikan bantuan, informasi dan/atau akses bagi Perseroan
untuk mendaftarkan perjanjian pengalihan merek ini pada kantor merek
Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani
dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan/atau disyaratkan
dan melakukan tindakan lainnya sebagaimana dapat diperlukan dan/atau
disyaratkan oleh kantor merek Indonesia;
SMF akan menyerahkan atau menyediakan seluruh dokumen, gambar
atau desain yang berhubungan dengan Merek tersebut, termasuk namun
tidak terbatas pada sertifikat pendaftaran asli dan contoh desain, bungkus
dari produk yang dijual oleh SMF atau direncanakan untuk dijual dengan
dan/atau menggunakan Merek tersebut;
Perjanjian ini tidak mengatur hak-hak yang diperoleh SMF atas pengalihan
hak atas merek yang diberikan.

Pembatasan:

Klausul mengenai pembatasan tidak diatur dalam perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Niaga Jakarta

65

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan:

Tidak ada

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan

Nihil

:

Berikut ini merupakan daftar merek yang dimiliki oleh SMF yang dialihkan kepada Perseroan:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

No. Sertifikat
merek
IDM 000162339
IDM 000162338
IDM 000162342
IDM 000162341
IDM 000182814
IDM 000182815
IDM 000182810
IDM 000182812
IDM 000162336
IDM 000162313
IDM 000162335
IDM 000162337
IDM 000162316
IDM 000162317
IDM 000162315
IDM 000162310
IDM 000162340
IDM 000162312
IDM 000162314
IDM 000162311

Tanggal Penerbitan

Merek

Jangka Waktu

18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
2 Mei 2007
2 Mei 2007
2 Mei 2007
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006
18 September 2006

Blitzmegaplex kelas 25
Blitzmegaplex kelas 21
Blitzmegaplex kelas 32
Blitzmegaplex kelas 35
Blitzmegaplex kelas 38
Blitzmegaplex kelas 30
Blitzmegaplex kelas 30
Blitzmegaplex kelas 38
Blitzmegaplex kelas 41
Blitzmegaplex kelas 14
Blitzmegaplex kelas 38
Blitzmegaplex kelas 43
Blitzmegaplex kelas 32
Blitzmegaplex kelas 35
Blitzmegaplex kelas 25
Blitzmegaplex kelas 41
Blitzmegaplex kelas 14
Blitzmegaplex kelas 43
Blitzmegaplex kelas 21
Blitzmegaplex kelas 38

10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 2 Mei 2007
10 Tahun sejak 2 Mei 2007
10 Tahun sejak 2 Mei 2007
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006
10 Tahun sejak 18 September 2006

Pada tanggal 20 Februari 2015, seluruh sertifikat merek di atas telah diajukan permohonan pencatatan pengalihan
hak atas merek kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterima padatanggal 20 Februari 2015, di mana merek-merek di atas akan dialihkan dari Screen Media Films Pte., Ltd. kepada
Perseroan.
2.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Pengalihan Merek tanggal 13 Februari 2015 untuk merek-merek
sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pihak

:

i.
ii.

Perseroan;
Screen Media Films Pte., Ltd (“SMF”).

Ruang Lingkup:

SMF merupakan pemilik seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yangmelekat pada dan atas merek-merek sebagaimana diuraikan di bawah (“Merek”)
yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.
Perseroan bermaksud untuk memperoleh seluruh hak, kepemilikan, dan
kepentingan pada dan atas Merek tersebut.
SMF setuju untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Perseroan seluruh
hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan atas Merek bersama dengan
seluruh “good will” dari usaha yang terkait atas merek tersebut.

Jangka Waktu:

Klausul mengenai jangka waktu tidak diatur dalam perjanjian ini

Nilai Perjanjian:

Klausul mengenai nilai perjanjian tidak diatur dalam perjanjian ini

66

Hak dan Kewajiban:i.

SMF akan memberikan bantuan, informasi dan/atau akses bagi Perseroan
untuk mendaftarkan perjanjian pengalihan merek ini pada kantor merek
Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani
dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan/atau disyaratkan
dan melakukan tindakan lainnya sebagaimana dapat diperlukan dan/atau
disyaratkan oleh kantor merek Indonesia;ii.

SMF akan menyerahkan atau menyediakan seluruh dokumen, gambar
atau desain yang berhubungan dengan Merek tersebut, termasuk namun
tidak terbatas pada sertifikat pendaftaran asli dan contoh desain, bungkus
dari produk yang dijual oleh SMF atau direncanakan untuk dijual dengan
dan/atau menggunakan Merek tersebut;iii.

Perjanjian ini tidak mengatur hak-hak yang diperoleh SMF atas pengalihan
hak atas merek yang diberikan.

Pembatasan:

Klausul mengenai pembatasan tidak diatur dalam perjanjian ini.

Pengakhiran:

Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya persetujuan
pengadilan untuk pembatalan dan/atau pengakhiran perjanjian.

Hukum Yang Berlaku dan:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Niaga Jakarta

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan:

Tidak ada

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan

Nihil

:

Berikut ini merupakan daftar merek yang dimiliki oleh SMF yang dialihkan kepada Perseroan:No.

No. Sertifikat
merek

TanggalPenerbitan

Merek

Jangka Waktu

1.

IDM 000268820

17 Desember 2008

Blitzgamesphere kelas NCL9 16

10 Tahun sejak 17 Desember 20082.

IDM 000337505

17 Desember 2008

Blitzcafe kelas NCL9 16

10 Tahun sejak 17 Desember 2008

8.14.5. Perjanjian Hak Penggunaan Merek
Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Hak
Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan Screen Media Films Pte., Ltd
Para Pihak

:

a.
b.

Perseroan; dan
Screen Media Films Pte., Ltd (“SMF”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang

:

a.
b.
c.

Pemberian Hak dan Jangka
Waktu

:

a.

b.

SMF sedang dalam proses mendaftarkan merek (“Merek”) pada lokasilokasi tertentu yang tersebar di dunia (“Lokasi”) atas nama SMF.
Perseroan bermaksud menggunakan Merek tersebut sehubungan denganbarang dan jasa yang ditetapkan.
SMF setuju untuk memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk
menggunakan Merek sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
SMF memberikan Perseroan hak eksklusif untuk meggunakan Merek
pada Lokasi terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan proses
pendaftaran atas Merek telah selesai atau ditolak (kecuali diakhiri lebih
awal sesuai ketentuan Perjanjian);
Perseroan dilarang mengalihkan atau memberikan hak penggunaan atas
Merek yang diberikan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari SMF.

67

Biaya:Atas hak yang diberikan kepada Perseroan, Perseroan harus membayar
kepada SMF sejumlah 4% dari pendapatan langsung terkait kegiatan usaha
utama Perseroan di luar PPN dan beban lainnya.

Kewajiban

:

a.
b.
c.

Perseroan harus menggunakan Merek dalam bentuk yang ditetapkan dari
waktu ke waktu oleh SMF;
Perseroan dilarang selama atau setelah pengakhiran Perjanjian
menggunakan Merek sebagai bagian dari usaha perseroan atau nama
dagang dari Perseroan;
SMF harus melanjutkan proses pendaftaran Merek.

Pengakhiran:

SMF dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis apabila (i)Perseroan berhenti atau terancam berhenti menjalankan kegiatan usaha;(ii) Perseroan dilikuidasi; (iii) telah ditunjuk kurator terhadap Perseroan atau
asetnya atau Perseroan melakukan voluntary arrangement dengan krediturnya
atau Perseroan menjalani proses insolvensi; (iv) Perseroan melanggar
ketentuan Perjanjian dengan ketentuan bahwa apabila pelanggaran tersebut
dapat diperbaiki, SMF hanya dapat mengakhiri Perjanjian jika pelanggarantersebut tidak diperbaiki dalam waktu 90 hari sejak Perseroan memperoleh
pemberitahuan tertulis terkait perlanggaran dimaksud; (v) Perseroan
menentang keabsahan Merek.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan-pengadilan di Republik Singapura

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan:

Tidak ada

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan

Nihil.

:

Merek yang dapat digunakan oleh Perseroan sesuai ketentuan Perjanjian adalah sebagai berikut:No.

Merek Dagang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitzmegaplex (berwarna)
Blitzmegaplex (hitam dan putih)
Blitz (berwarna)
Blitz (berwarna)
Blitz (berwarna)

24.

Blitz (hitam dan putih)

Nomor Sertifikat/
Nomor Registrasi
IDM000162313
IDM000162340
IDM000162314
IDM000162338
IDM000162315
IDM000162339
IDM000182810
IDM000182815
IDM000162316
IDM000162342
IDM000162317
IDM000162341
IDM000162335
IDM000162311
IDM000182812
IDM000182814
IDM000162310
IDM000162336
IDM000162312
IDM000162337
D00.2010.011952
D00.2010.011950
J00.2010.011954(IDM000320157)
D00.2010.012318

68

Kelas

Tanggal Perpanjangan

14
14
21
21
25
25
30
30
32
32
35
35
38
38
38
38
41
41
43
43
09
16
41

18 September 201618 September 201618 September 201618 September 201618 September 201618 September 2016
2 Mei 2017
2 Mei 201718 September 201618 September 201618 September 201618 September 201618 September 201618 September 2016
2 Mei 2017
2 Mei 201718 September 201618 September 201618 September 201618 September 2016-

TanggalPermohonan
1 April 2010
1 April 2010
1 April 201009-

6 April 2010

No.

Nomor Sertifikat/
Nomor Registrasi
D00.2010.012317
J00.2010.012315
D00.2011.010614
D00.2011.010615
D00.2011.010616
J00.2011.010621
J00.2011.010619
J00.2011.010620
J00.2011.010617
D00.2011.010696
D00.2011.010690
D00.2011.010693
J00.2011.010694(IDM000374233)
J00.2011.010691(IDM000374229)
J00.2011.010695(IDM000374237)
J00.2011.010692

Merek Dagang

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Blitz (hitam dan putih)
Blitz (hitam dan putih)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (berwarna)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)
Blitztheater (hitam dan putih)

38.

Blitztheater (hitam dan putih)

39.

Blitztheater (hitam dan putih)

40.

Blitztheater (hitam dan putih)

Kelas

Tanggal Perpanjangan

16
41
9
16
25
35
38
41
43
9
16
25
35

-

TanggalPermohonan
6 April 2010
6 April 201018 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201118 Maret 201138-

18 Maret 201141-

18 Maret 2011

43-

18 Maret 20118.15. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
Perseroan
8.15.1. Perjanjian Pemanfaatan Teater
Dalam melakukan penayangan film, Perseroan memiliki perjanjian dengan distributor – distributor film yaitu antara
lain dengan, PT Innoform, PT Jive Entertainment, PT Omega Film, PT Soraya Intercine Films, PT Studio Film
Sukses, PT Tripar Multivision Plus dan PT Parkit Film untuk masing – masing film yang di putar oleh Perseroan.
Adapun syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Ruang Lingkup:

Distributor dan Perseroan menyetujui untuk mempertunjukkan film dalampertunjukan tengah malam (jika ada) dan jam biasa dengan proyeksi langsung
35 mm atau proyeksi digital pada beberapa atau seluruh bioskop CGV*blitz
sesuai dengan kesepakatan antara Distributor dan Perseroan antara lain
CGV*blitz Paris Van Java – Bandung, Grand Indonesia, Pacific Place, Mallof Indonesia, Central Park, CyberPark Bekasi, Teras Kota BSD, J-Walk –Jogjakarta, Bandung Electronic Center, Blitz Theater Grand Galaxy Park –Bekasi, Blitz Theater Grand Dadap City – Tangerang, Blitz Theater Harbour
Bay – Batam, Blitz Theater Balikpapan, CGV*blitz Hartono Mall – Yogyakarta
dan Blitz Theater Kepri Mall – Batam yang dimiliki dan dioperasikan oleh
Perseroan.

Jam Tayang:

Film akan ditayangkan pada jam yang akan ditentukan oleh kedua belah pihak.
Tidak diperbolehkan adanya pertunjukan pada jam 01.30 sampai dengan
10.30, kecuali terdapat perjanjian lain antara Distributor dengan Perseroan.
Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan, Distributor dapat
mengubah jadwal tayang di atas.

Pembagian Pendapatan:

Pembagian pendapatan (revenue) antara Perseroan dan Distiributor diatur
dalam masing-masing perjanjian, dimana pembagian revenue tersebut berkisar
antara 45% sampai dengan 65% dari total penjualan tiket yang diterima oleh
Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Masa berlaku untuk masing-masing Perjanjian Pemanfaatan Teater padaumumnya berkisar antara jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian
sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dalam perjanjian..

69

Hak dan Kewajiban:a.

Perseroan mengetahui dan menyetujui bahwa segala bentuk pertunjukan
awal (sneak screening) dan pertunjukan khusus adalah tergantung
kepada persetujuan tertulis dari Distributor dan Perseroan dilarang untuk
memasukkan film tersebut ke dalam festival, pertunjukan sukarela, kontrak
promosi atau sejenisnya yang tanpa persetujuan dari Distributor. Apabila
persetujuan tertulis tersebut ditahan, maka Distributor akan memberikan
pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis melalui fax atau email.

b.

Perseroan harus memberikan laporan harian atau mingguan atas
pertunjukan beserta dengan jumlah pendapatan, termasuk pemberian tiket
gratis, untuk setiap pertunjukan yang dikirimkan melalui email.

c.

Distributor wajib menyerahkan seluruh perlengkapan material berupa DCP
atau 35mm print (jika ada), trailer film, poster film, 1 set color stills, key
arts hitam putih dan berwarna, standing poster, banner dan alat promosi
lainnya (jika ada).

Pembayaran:

Pembayaran kepada Distributor dilakukan dengan transfer berkisar setiap 7
sampai 30 hari sejak waktu tayang pertama atau waktu tayang terakhir atau 14
hari setelah penerimaan tagihan dari Distributor kepada Perseroan. Dari waktu
ke waktu, Distributor wajib memberitahukan rekening bank kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian:

Salah satu pihak dianggap melanggar perjanjian apabila pihak yangbersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Pihakyang tidak melanggar akan memberikan pemberitahuan kepada pihak yangmelanggar atas pelanggaran yang diajukan tuntutan. Pihak yang melanggar
memiliki 21 hari setelah penerimaan pemberitahuan untuk memperbaiki
pelanggaran non-moneter. Apabila pihak yang melanggar gagal melakukan
perbaikan tersebut dalam waktu yang ditetapkan, pihak yang tidak melanggar
dapat mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

:

BANI

Status Perjanjian

:

Baru

Kemungkinan Perpanjangan:

Tergantung masing-masing distributor

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan

Mendukung kegiatan operasional Perseroan dengan memperoleh konten film.

:

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan:
Pihak

Saldo per 31 Desember 2015
(Rp juta)
7,729
3,9
246
30
424
344
497
71
293
290
1,010
17
74

PT Omega Films
PT Tripar Multivision Plus – PT Parkit Films
PT Innoform MediaPT Mizan Media Baru
PT Kharisma Starvision Plus
PT Falcon Pictures
PT Cakrawala Pesona Jaya Films
PT Trinity Optima Production
PT Merantau Films
PT Citra Dimensi Arthali
PT Soraya Intercine Films
PT Intersolusindo Film
PT Bogalakon Pang Kasepna
PT Angka Fortuna Sinema
PT Magala Media Sinema
PT Syzygy Production
PT MD Entertainment
PT Cipta Mutu Entertainment70

8.15.2. Screening Rights Agreement
Screening Rights Agreement tanggal 20 Juni 2006 antara Perseroan dengan PT Jive Entertainment sebagaimana
diubah dengan Amendment Agreement tanggal 30 November 2007
Para Pihak

:

a.
b.

Perseroan; dan
PT Jive Entertainment (“Jive”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang:

Jive sepakat untuk memberikan Perseroan hak-hak teater (“Theatrical
Rights”) kepada Perseroan dan Perseroan menerima pemberian hak tersebut
untuk mendistribusikan dan memanfaatkan film (“Picture”) pada lokasi dimana Perseroan dapat menjalankan haknya (“License Territory”).
Hak yang diberikan oleh Jive kepada Perseroan bersifat non-eksklusif.
Perseroan setuju dan mengakui bahwa Jive berhak untuk memberikan
Theatrical Rights serupa kepada operator bioskop lainnya pada wilayah izinselama jangka waktu.

Masa Berlaku:

Selama jangka waktu izin dan akan terus berlaku sampai diakhiri oleh Para
Pihak.

Biaya

:

a.

b.
c.
d.

Kewajiban Perseroan:

Atas hak yang diberikan oleh Jive kepada Perseroan, Perseroan harus
membayar biaya kepada Jive berdasarkan pembagian penerimaan kotor
yang disepakati antara Perseroan dengan Jive untuk masing-masing
film yang ditayangkan sebagaimana dituangkan dalam masing-masing
Perjanjian Pemanfaatan Teater antara Perseroan dengan Jive. Nilai yangharus dibayar tersebut tergantung pada pelaksanaan setiap film yangdidistribusikan oleh Jive kepada Perseroan. Mekanisme pembayaran
dari Perseroan adalah dengan melakukan set-off terhadap piutang yangdimiliki Jive;;
Perseroan juga harus membayar biaya jaminan minimum kepada Jiveyang bersifat tidak dapat dikembalikan;
Perseroan setuju bahwa Jive dapat dari waktu ke waktu menetapkan
sejumlah uang yang harus dibayar sebagai uang muka kepada Jive
terhadap bagiannya dalam penerimaan kotor dan jaminan minimum;
Para Pihak setuju bahwa dari waktu ke waktu, Jive dapat mewajibkan
Perseroan untuk membayar advance payment dalam membantu Jivememastikan ketersediaan Picture, di mana advance payment tersebut
tidak akan melebihi USD 5.000.000.

Terkait Hak atas Dubbing dan Subtitlinga. Perseroan harus memastikan bahwa percakapan yang diterjemahkan
dalam Picture memiliki pengertian yang sama dengan percakapan
dalam bahasa asli. Dalam hal apapun, musik soundtrack tidak dapat
diubah;b. Perseroan harus memastikan bahwa subtitle dalam Picture
merefleksikan secara material percakapan yang dilakukan;c. Perseroan harus memastikan bahwa judul lokal atas Picture tidak
melanggar judul yang telah ada pada wilayah izin dan oleh karenanya
apabila terjadi pelanggaran akibat kemiripan dengan judul lokal, maka
Perseroan akan mengganti kerugian Jive atas hal tersebut:
Apabila Jive gagal memastikan Film dalam jangka waktu 3 bulan
sejak tanggal pembayaran advance payment oleh Perseroan,
maka Jive wajib segera mengembalikan advance payment secara
penuh dengan penalti 12% per tahun yang dihitung sejak tanggal
advance payment diterima oleh Jive sampai dengan dan termasuk
pada tanggal dimana advance payment diterima oleh Perseroan.
Terkait Hak Cipta
Perseroan dengan biayanya sendiri akan melakukan segala hal yang diperlukan
untuk menjamin perlindungan hak cipta atas Picture dalam wilayah izin dan
akan mematuhi formalitas yang terkait dengannya.

71

Terkait Materi Picturea. Kepemilikan seluruh gambar dan optical sound negative atas segalaversi sinkronisasi Gambar, termasuk pula karya kunci dari poster, video
dan materi lainnya yang dibuat sehubungan dengan otorisasi Jiveakan dimiliki oleh Jive. Jive setiap saat tanpa biaya apapun memiliki
akses atas segala karya kunci untuk poster, video and materi lainnyayang dibuat oleh Perseroan dan Jive bebas untuk mengeksploitasi
atau memperbolehkan pihak ketiga untuk mengeksploitasi karya
tersebut di luar wilayah izin;b. Selama periode izin dan khususnya setelah berakhirnya atau
pengakhiran lebih awal atas Perjanjian, Perseroan harus menyediakan
Jive dengan informasi yang rinci atas materi terkait Picture yangdimiliki atau telah dimiliki oleh Perseroan, secara langsung atau tidak
langsung;c. Setelah berakhirnya Perjanjian dan atas opsi dari Jive, Perseroan
harus menghancurkan materi Picture dengan biayanya sendiri
dan menyampaikan bukti atas hal tersebut kepada Jive atau
menyampaikan materi dan kepemilikan atas Picture kepada Jive;
d. Perseroan tidak dapat mengadakan perubahan, tambahan ataupemotongan dalam atau terhadap materi Picture, kecuali diperlukan
untuk mematuhi peraturan yang berlaku dari lembaga sensor diwilayah izin, dengan ketentuan bahwa perubahan, tambahan ataupemotongan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Jive;
e. Perseroan harus memastikan bahwa materi Picture diasuransikan
sepanjang lazim dilakukan untuk industri tersebut dalam wilayah izin.
Terkait Sensor
a. Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas segala persetujuan
sensor yang diperlukan sehubungan dengan Picture dalam wilayahizin. Biaya-biaya sehubungan dengan persetujuan sensor akan
ditanggung oleh Perseroan;b. Perseroan telah diberitahukan dan menyadari bahwa Picture dapat
mengandung gambar-gambar yang dianggap cabul atau porno padawilayah izin;c. Perseroan berhak untuk menutupi gambar telanjang yang frontal
dengan spot hitam sepanjang diperlukan agar Picture dapat disetujui
oleh lembaga sensor di wilayah izin;
d. Apabila diperlukan untuk menghapus gambar, baik seluruhnya
maupun sebagian, untuk menjamin persetujuan lembaga sensor diwilayah izin, penghapusan tersebut harus tunduk pada persetujuan
tertulis sebelumnya dari Jive.
Pengakhiran:

Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis pada akhir jangka waktu izin,
kecuali diperpanjang oleh Para Pihak. Jive dapat mengakhiri Perjanjian dengan
memberikan pemberitahuan tertulis (yang akan berlaku efektif segera setelahtanggal pemberitahuan tersebut) kepada Perseroan dalam hal terjadinya
kejadian kelalaian. Kecuali ditetapkan sebaliknya oleh Jive, pemberitahuan
pengakhiran tersebut tidak dapat ditarik kembali.
Hal-hal di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:a. Perseroan tidak membayar pada tanggal jatuh tempo segala jumlahyang harus dibayar berdasarkan Perjanjian kecuali apabila Perseroan
memenuhi kewajiban pembayaran dalam 10 hari kerja sejak tanggal jatuh
tempo;
b. Perseroan tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian, kecuali
ketidakpatuhan tersebut dapat diperbaiki dalam waktu 30 hari sejak Jive
memberikan pemberitahuan terkait hal tersebut kepada Perseroan atau
Perseroan menyadari akan adanya ketidakpatuhan tersebut;c. Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam Perjanjian atau dalam
dokumen apapun yang dikirim oleh atau atas nama Perseroan berdasarkan
Perjanjian ini tidak benar dari segi materi, kecuali hal tersebut dapat
diperbaiki oleh Perseroan dalam waktu 30 hari sejak Jive memberikan
pemberitahuan terkait hal tersebut kepada Perseroan atau Perseroan
menyadari akan ketidakbenaran pernyataan yang dibuatnya tersebut;

72

d.

e.

f.

Perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau otoritas
lainnya yang berwenang atau ditunjuknya wali amanat atau badan lainyang sejenis terhadap seluruh atau bagian penting dari aset Perseroan
dan penunjukan tersebut berlangsung dalam waktu setidaknya 30 hariatau peristiwa serupa terjadi kepada Perseroan berdasarkan hukum yangberlaku;(i) Tindakan Perseroan untuk menjalankan kewajibannya dalam
Perjanjian menjadi melanggar hukum, (ii) Perjanjian ini menjadi tidak
efektif atau dianggap oleh Perseroan menjadi tidak efektif sesuai dengan
ketentuannya; atau (iii) Perseroan menolak adanya Perjanjian ini atau
menunjukkan maksud penolakan Perjanjian;
Terjadinya proses litigasi yang dapat (berdasarkan pendapat pribadi Jive
dengan itikad baik) diduga memiliki dampak material yang merugikan
terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya
dalam Perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian:

Perjanjian perpanjangan

Kemungkinan Perpanjangan:

Tergantung kesepakatan kedua belah pihak

Objek yang Dijaminkan:

Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan:

Rp4.148 juta

Manfaat bagi Perseroan:

Perseroan mendapatkan perjanjian eksklusif dalam memperoleh konten film

8.15.1. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyewa tempat pada suatu pertokoan mall untuk kegiatan usahanya.
Perjanjian-perjanjian sewa tersebut berbeda – beda dengan setiap pertokoan.
Berikut dibawah ini adalah syarat dan ketentuan mengenai perjanjian sewa yang dimiliki oleh Perseroan:
Para Pihak:a. Perseroan; danb. Pemberi Sewa.
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

Latar Belakang:

Pemberi Sewa adalah pemilik pusat perbelanjaan, sedangkan bisnis Pihak
Pertama adalah manajemen suatu usaha bioskop yang memerlukan tempat
untuk para konsumen menikmati film – film yang diputar oleh Perseroan.

Hak dan Kewajiban:a. Pemberi Sewa wajib menyediakan tempat yang telah ditentukan dalamperjanjian;b. Pemberi Sewa berhak menerima pembayaran atas sewa tempat tersebut;c. Pemberi Sewa dapat mengubah harga sewa sesuai dengan kesepakatan
Para Pihak;d. Perseroan wajib untuk membayar biaya sewa sebesar yang sudah
disepakati oleh Para Pihak;e. Perseroan tidak diperbolehkan untuk memberikan tempat sewa kepada
pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Sewa.

Pengakhiran:a. Perjanjian berakhir apabila jangka waktu Perseroan telah berakhir;b. Perjanjian dapat diakhiri apabila terdapat pemberitahuan sebelumnya oleh
salah satu pihak, tanpa mengurangi dan menghapuskan kewajiban yangmasih terhutang oleh salah satu pihak.

Pembatasan dan Pembebanan :Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan

Kepastian lokasi bioskop Perseroan.

:73Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan dengan pihak-pihak dan ketentuan
perjanjian sebagai berikut:
No.

Pemberi Sewa

Nomor dan Tanggal
Perjanjian

Jangka Waktu

LokasiObjek Sewa

1.

PT Bintang
Bangun Mandiri

Akta Perjanjian Sewa
MenyewaNo.
41
tanggal 8 Juni 2006,
dibuatdihadapan
Surjadi Jasin, S.H.,
Notaris di Bandungsebagaimana terakhir
kali diubah dengan
Addendum
3
atas
Akta Perjanjian Sewa
MenyewaNo.
41
tanggal 8 Juni 2006
tanggal 7 Agustus 2015

18 Oktober 2011sampai dengan 17
Oktober 2021.

Paris Van
Java,
BandungRuang sewa No.
GroundFloor,
Level 1 (SL-02,
A-Au,
SL-02.A,
SL-02.A-O)
dan
Level 2 (SL-02.B,
SL-02.B-O) seluas
kuranglebih
4.847,73 m2

Dapat diperpanjangt e r g a n t u n g
kesepakatan kedua
belah pihak.

Nilai Perjanjian
dan Saldo terakhir per
31 Desember 2015

Hukum yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

Biaya sewa sebesar
Hukum Negara
Rp40.612,50/ m2/bulan Republik Indonesia
atau 8% dari seluruh
dan Pengadilanpendapatan dari usaha
Negeri Kelas I Ayang dijalankan oleh
Bandung.
Perseroan dan biaya
pelayanansebesarRp34.421,63/ m2/bulan(untuk area ground floor
dan foyer) dan sebesar
Rp7.500,00/
m2/bulan(untuk area auditorium,
service,dan
cafe
outdoor).
Saldo terakhir adalahsebesar Rp21,2 juta.

2.

PT GrandIndonesia

Akta Lease Agreement
No. 14 tanggal 5 Juni
2006, dibuat di hadapan
Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., M.Si, Notaris di
Jakarta sebagaimana
diubah dengan Akta
Perubahan Perjanjian
Sewa No. 211 tanggal
21 Mei 2013, dibuat
di hadapan Dr. Irawan
Soerodjo, S.H., M.Si,
Notaris di Jakarta

1 Juni 2007 sampai
dengan31
Mei
2017, dengan opsi
perpanjangan untuk
10 tahun berikutnya

GrandIndonesia
Shopping
Town,
JakartaPusat

Tempatseluas±7.329,89 m2 yangterletak di A-8CN, A-10-CN, dan
A-11-CN.

a) biaya sewa sebesar
Hukum Negara(i) Rp 90.000/bulan/ Republik Indonesia
2
m pada periode 1 Juni
dan Pengadilan
2007-31 Mei 2008, (ii)
Negeri Jakarta
2
Rp
100.000/bulan/mPusat.
pada periode 1 Juni
2008-31 Mei 2009, (iii)Rp
110.000/bulan/m2
pada periode 1 Juni
2009-31
Desember
2009, (iv) pembagianpendapatan(revenue
sharing) pada periode
1 Januari 2010-31 Mei
2017 dan (b) biaya
pelayanan untuk (i)area luar (±542,75 m2)
sebesar Rp 55.000/
bulan/m2 dan (ii) areadalam (±6.787,14 m2)
sebesar Rp 25.000 /bulan/m2
Saldo terakhir adalahsebesar Rp1.670 juta

3.

4.

PT Pacific Place
Jakarta

PT Makmur Jaya
SerasiLease Agreement No.
001/PPM/LA/X/2008
yang
ditandatanganipada bulan Oktober
2008
sebagaimana
diubah terakhir kali
denganSecondAmendment to Lease
Agreement tanggal 25
Mei 2015

22 November 2007
sampai dengan 22
November 2017.

Perjanjian
Sewa
Menyewa No. 067/
LA/MJS-MOI/II/2009
tanggal 27 Februari
2009
sebagaimana
diubahdenganPerubahan
Pertama
atas Perjanjian Sewa
No.
011/1AM/MOI/
IX/2015
tanggal4September 2015

1 April 2009 sampai
dengan 13 Maret
2019.

Dapat diperpanjangt e r g a n t u n g
kesepakatan kedua
belah pihak.

Pacific
Place Mall,
Jakarta
Selatan

Hukum Negara
Unit toko No. 6-01 R p 7 6 . 5 0 0 / b u l a n / m 2
seluas 3.302,1 m2 dan biaya pelayanan Republik Indonesia
dan Badanpada lantai 6.
sebesarRp36.000/bulan/m2 untuk area Arbitrase Nasional
2
seluas 2.368,5 m , yangIndonesia.
sewaktu-waktu
dapat
disesuaikan.
Saldo terakhir adalahsebesar nihil.

Mall ofIndonesia,
Jakarta
Utara

Dapat diperpanjangt e r g a n t u n g
kesepakatan kedua
belah pihak.

Unit toko No. 2-E1 Biaya sewa dengan
Hukum Negara
dan 2-F1 seluas totalsebesar Republik Indonesia
2±6.102,09 m
dan Pengadilan
Rp45.136.920.000,
mezzanine
officeNegeri Jakarta
sebesar Rp 7.566.750/
Pusat.
bulan,
office
area
beat
box
sebesar55.658.000/
bulan,
blitz office sebesar Rp
71.527.000/bulan dan
biaya
pemeliharaan
sebesar (i) Rp 61.600/
bulan/m2 tidak termasuk
listrik untuk AC untuk
cinema (existing) dan(ii) Rp 100.000/bulan/m2
untuk mezzanine office,office area beat box, danblitz office.
Saldo terakhir adalahsebesar Rp629 juta.

74

No.

Pemberi Sewa

Nomor dan Tanggal
Perjanjian

Jangka Waktu

LokasiObjek Sewa

5.

PT Tiara
Metropolitan
Jaya

Lease Agreement No. 15
Maret2010 Central Park Unit
toko
No.
TMJ.023/VI/LA/2008 sampai dengan 15 Mall, Jakarta L8-101
seluas2
tanggal 5 Oktober 2010 Maret 2015.
Barat±7.939,71m yangterletak di lantai 8.
Dapat diperpanjangt e r g a n t u n g
kesepakatan kedua
belah pihak.

Nilai Perjanjian
dan Saldo terakhir per
31 Desember 2015

Hukum yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

USD6,25/bulan/m2
Hukum Negara
atau
total
sebesar Republik Indonesia
USD2.977.391,25 untuk
dan Pengadilan
5 tahun.
Negeri Jakarta
Pusat.
Saldo terakhir adalahsebesar nihil.
Berdasarkan Surat
Penawaran tanggal
7 Oktober 2014
antara Perseroan
dengan PT Agung
Podomoro Land
Tbk, Perseroan
telah sepakat untuk
memperpanjang
perjanjian.
Berdasarkan
keterangan
Perseroan,
Perseroan masih
menundukkan
diri terhadap
segala syarat dan
ketentuan dalamperjanjian ini.

6.

PT Surya Agung
Manunggal
Perkasa

Akta Perjanjian Sewa
MenyewaNo.
110tanggal 8 Mei 2013yang dibuat di hadapan
Ny. Rosita Siagian,S.H., Notaris di Jakarta

11 Juni 2011 sampai
dengan 10 Juni
2016.
Dapat diperpanjangt e r g a n t u n g
kesepakatan kedua
belah pihak.

BekasiCyber Park,
Bekasi
SelatanLantai 2 extention, Pembayaran maksimal
Hukum Negara
Theatreroom R p 8 0 . 0 0 0 / b u l a n / m 2 Republik Indonesia
seluas ±4.102 m2
dan biaya pelayanandan Badansebesar
Rp15.000/ Arbitrase Nasional
2
bulan/m untuk tahun
Indonesia.
pertama yang akandisesuaikan
untuk
tahun-tahun berikutnya.
Saldo terakhir adalahsebesar Rp375 juta

7.

PT Pandega
Citraniaga

Letter of Offer No. Ref.
046/LOO/PC/Plaza
Balikpapan/I/15 tanggal
12 Januari 2015

5
tahun
sejak
tanggal permulaan
sewa (dengan opsi
untuk perpanjanganselama 5 tahun)

Lantai 1,
Unit No.
L1-11 danL1-12 Plaza
Balikpapan

Unit No. 11 seluas Biaya sewa sebesar
74,42 m2 dan unit USD 1.847.173,829.
No. 12 seluasService charge untuk
2.057 m2
30% dari area sewa
sebesar USD 5.556/m2/
bulan.

-

Saldo terakhir adalah
Rp1,6 juta.
8.

PT Yasmin
Bersaudara

Memorandumof 180 bulan (dengan
Understanding tanggal opsi
untuk
2 April 2014
perpanjanganselama 60 bulan)

Lantai 4
Grand
YasminSquare2.751 m² (tunduk Biaya sewa tahun 1-5:
pada pengukuran Rp 8.208.000.000 +akhir)
PPN 10%
Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 9.192.960.000 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 11-15:
Rp 10.260.000.000 +PPN 10%
Biaya jasa per bulan
sebesar Rp 27.510.000+ PPN 10%.
Security deposit sebesar
Rp 492.480.000 + PPN
10%Saldo terakhir adalah
nihil.

75

-

No.

Pemberi Sewa

Nomor dan Tanggal
Perjanjian

Jangka Waktu

9.

PT MitraGemilang
Mahacipta

Letter of Offer No. 15
tahun
sejak
0 0 3 / L O O / C B D / tanggal permulaan
MGM/V/2014 tanggal 9 sewa
Mei 2014

Lokasi

Lantai 1,
Unit L102 CBDBalikpapan

Objek Sewa

3.120,11 m²

Nilai Perjanjian
dan Saldo terakhir per
31 Desember 2015

Hukum yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 8.424.297.000 +PPN 10%-

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 9.266.726.700 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 11-15:
Rp 10.193.399.370 +PPN 10%
Biaya jasa per bulan
sebesar Rp 24.960.880+ PPN 10%
Security deposit sebesar
Rp 496.097.490 + PPN
10%Saldo terakhir adalah
nihil.

10.

PT Delta Merlin
Dunia Properti

Letter of Intent tanggal 20
tahun
sejak
Lantai 2
3.154 m²
23 Juli 2014
tanggal permulaan Hartono Mall
sewa
Yogyakarta

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 7.569.600.000 +PPN 10%-

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 8.515.800.000 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 1115: Rp 9.462.000.000 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 16-20:
Rp 10.408.200.000 +PPN 10%
Biaya jasa sebesar Rp
50.000/m²/bulan x 20%
x 3.154 m²/bulan
Security deposit sebesar
Rp 801.120.000 + PPN
10%Saldo terakhir adalah
nihil.
11.

PT Wenang
Permai Sentosa

Letter of Intent tanggal 15
tahun
sejak
15 Februari 2015
tanggal permulaansewa

Lantaiatas, Unit
TF 9 dan
10, Grand
Kawanua
City Walk,
Manado2.730 m²

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 5.569.200.000 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 6.404.580.000 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 1115: Rp 7.365.267.000 +PPN 10%
Biaya jasa per bulan
sebesar Rp 37.500/m² +PPN 10%
Security deposit sebesar
Rp 278.460.000 + PPN
10%Saldo terakhir adalah
nihil.

76

-

No.

Pemberi Sewa

Nomor dan Tanggal
Perjanjian

Jangka Waktu

12.

PT Nusa Kirana

Letter of Intent tanggal 15
tahun
sejak
28 Agustus 2014
tanggal permulaan
sewa

Lokasi

Lantai 6
Bella Terra
Lifestyle
Center
JakartaObjek Sewa

2.337 m²

Nilai Perjanjian
dan Saldo terakhir per
31 Desember 2015

Hukum yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 7.712.100.000 +PPN 10%-

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 8.763.750.000 +PPN 10%
Biaya sewa tahun 1115: Rp 9.815.400.000 +PPN 10%
Biaya jasa per bulan
sebesar Rp 30.000/m²
Security deposit sebesar
Rp 417.628.000
Saldo terakhir adalah
nihil.

13.

PT Ciputra
Residence

Memorandumof
UnderstandingNo.
0047/CR_BD/SGM/
YW/DS/AI/XII/2014
tanggal 18 Desember
2014

15 tahun dan dapat
diperpanjang
5
tahun setiap periode
perpanjangan

EcoPlaza

3.068 m²

Biaya sewa sebesar Rp
18.039.840.000 (belum
termasuk pajak)-

Security deposit sebesar
Rp 230.100.000
Biaya layanan per bulan
sebesar Rp 31.000/m²
Saldo terakhir adalah
nihil.

14.

15.

PT Palarudhibi
Teguh Makmur

PT Tiga Kota
Semacang

Memorandumof 180 bulan (dengan
Understanding tanggal opsi perpanjangan
15 Juni 2015
selama 60 bulan)

Lantai 3
Medan
Focal Point
Mall

2.219 m²

Biaya sewa sebesar Rp
13.646.850.000-

Saldo terakhir adalah
nihil.

Surat
Konfirmasi 1 Desember 2016 –Lantai SF
2.073 m²
No.
002/TKS/PM/ 30 November 2031
Unit SFANLOI/I/2014 tanggal 12
03A Papinka
Januari 2015
Mall

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 40.000/m²/bulan-

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 44.000/m²/bulan
Biaya sewa tahun 11-15:
Rp 48.000/m²/bulan
Saldo terakhir adalah
nihil.

16.

17.

PT Agung
Podomoro Land,
Tbk

Letter of Offer tanggal 7 5 tahun sejak 15
Lantai 8,
7.939,71 m²
Oktober 2014
Maret 2015 dengan Unit L8-101,
opsi perpanjangan Central Park
selama 5 tahun

Biaya sewa sebesar
USD 3.721.977,254

PT Sarana Pundi
Utama

Letter of Intent tanggal 15 tahun + 5 tahun
24 Agustus 2015
sejak
tanggalpermulaan sewa

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 5.767.200.000

Lantai 2,
Malang City
Center

2.403 m²

Saldo terakhir adalah
nihil.

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 6.488.100.000
Biaya sewa tahun 11-15:
Rp 7.209.000.000
Biaya layanan sebesar
Rp 40.000/ m²
Security deposit sebesar
Rp 288.360.000
Saldo terakhir adalah
nihil.

77

-

-

No.

Pemberi Sewa

Nomor dan Tanggal
Perjanjian

Jangka Waktu

Lokasi18.

PT Mekanusa
Cipta

Confirmation Letter No.
005/Retail Mall/ Kota
Wisata/CL-HO/X/15
tanggal 2 Oktober 2015

5
tahun
sejak
tanggal permulaan
sewa + 5 tahun(opsi perpanjangan)+ 5 tahun (opsi
perpanjangan)

Lantai 3,
Unit No.
3-01, Mall
Kota Wisata

Objek Sewa

4.115 m²

Nilai Perjanjian
dan Saldo terakhir per
31 Desember 2015

Hukum yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 13.579.500.000-

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 16.295.400.000
Biaya sewa tahun 11-15:
Rp 19.505.100.000
Biaya layanan sebesar
Rp 65.000/ m²
Security deposit sebesar
Rp 839.460.000
Saldo terakhir adalah
nihil.

19.

20.

PT Sukses
Bersama
Kencana

Nota
Kesepahaman
Sewa Ruang Usaha
CGV blitz di Sunrise
Mall, Mojokerto, Jawa
Timurtanggal21
Januari 201615 tahun terhitung
dari tanggal mulai
sewa
dalam
perjanjian
sewa
menyewadanPerseroan diberikan
opsi perpanjangansewa untuk 5 tahun
selanjutnya

Lantai 2,
SunriseMall,
Mojokerto

PT Mitra Perdana Kesepakatan Bersama 10 tahun, mulai dariNuansaNo. 1013/VI/POP/2015 1 Mei 2017 sampai
tanggal 26 Juni 2015
dengan 1 Juni 2027

L3-46,50,
23@Paskal,
Bandung

2.390 m²

Total biaya sewa selama
15 tahun adalah sebesar
Rp 15.057.000.000-

Uang jaminan sewa
sebesar Rp 215.100.000
Saldo terakhir adalah
nihil.
3.385 m²

Total biaya sewa selama
10 tahun adalah sebesar
Rp 28.346.592.000-

Jaminan ditahan danbiaya layanan sebesar
Rp 870.265.500
Saldo terakhir adalah
nihil.
21.

PT Tirta Persada
Developments

Letter of Intent tanggal 15 tahun + 5 tahun
22 Juni 2015
sejak
tanggalpermulaan sewa

Lantai 3,
Vivo Sentul

2.710 m²

Biaya sewa tahun 1-5:
Rp 6.504.000.000-

Biaya sewa tahun 6-10:
Rp 8.943.000.000
Biaya sewa tahun 11-15:
Rp 10.569.000.000
Biaya layanan sebesar
Rp 55.000/ m²
Saldo terakhir adalah
nihil.

22.

23.

24.

PT Jaya Real
Property Tbk

PT Propindo
SedayuPT Rita Ritelindo

Nota
Kesepahaman
Sewa Ruang Usaha
CGV blitz di Plaza Slipi
Jaya Jakarta Barat
tanggal 12 November
2015

1 Juni 2016 sampai
dengan
31
Mei
2031.

Nota
Kesepahaman
Sewa Ruang Usaha
CGV blitz di DMall,
Depok, Jawa Barat
tanggal 15 Desember
2015

1 Desember 2016sampai dengan 30
November 2031.

Perseroan diberikan
opsi perpanjangansewa untuk 5 tahun
selanjutnya.

Lantai4, Plaza
Slipi Jaya,
JakartaBarat

1.667,38 m²

Lantai 4,
DMall,
Depok

2.986 m²-

Saldo terakhir adalah
nihil.

Total biaya sewa selama
15 tahun adalah sebesar
Rp 20.603.400.000-

Saldo terakhir adalah
nihil.

Perseroan diberikan
opsi perpanjangansewa untuk 5 tahun
selanjutnya.

Nota
Kesepahaman 1 Agustus 2016
Sewa Ruang Usaha sampai dengan 31
CGV blitz di Rita Juli 2028.
Supermall, Purwokerto,
Jawa Tengah tanggal
14 Desember 2015

Total biaya sewa selama
15 tahun adalah sebesar
Rp 12.773.665.500

Lantai5, RitaSupermall,
Jl. Jend.
SudirmanNo. 296,
Purwokerto,
Jawa
Tengah782.207 m²

Total biaya sewa selama
12 tahun adalah sebesar
Rp 13.506.840.000
Saldo terakhir adalah
nihil.

-

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha No. 063/MJP/DIR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 antara Perseroan
dengan PT Milan Jaya Pratama
Para Pihak:a. Perseroan; danb. PT Milan Jaya Pratama (“MJP”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.

Ruang Lingkup

:

a.
b.

Objek Sewa:

Biaya Sewa:

Service Charge:

MJP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis real estate/developeryang telah mengembangkan bangunan Miko Mall, yang terletak di Jl. Kopo No.
599 Bandung;
MJP bermaksud menyewakan tempat (“Objek Sewa”) kepada Perseroan dan
Perseroan bermaksud menyewa Objek Sewa dari MJP.

Sebuah ruangan dalam Miko Mall, Lantai 3A, Blok L 3 A No. Unit 01 dengan total luas
lantai 2.282,51 m2
Tahun

Biaya

1–5

Rp 29.500/m2/bulan (di luar PPN)

6 – 10

Rp 36.000/m2/bulan (di luar PPN)

11 - 15

Rp 42.000/m2/bulan (di luar PPN)

Rp 30.000 per m2 per bulan.
Service charge berlaku dan diterapkan untuk area lobi dan area toilet. Dalam hal
terdapat penyesuaian untuk peningkatan service charge, kenaikan tersebut harus
pada tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan atau maksimal 8% per tahun.

Uang Jaminan (Security :Deposit)Rp 229.911.135

Telephone Deposit:

Rp 1.500.000 per sambungan

Penggunaan Objek
Sewa:

Objek Sewa harus digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, seperti bioskop dengan
nama dagang/merek blitzmegaplex, dengan ruang lingkup bisnis sebagai berikut:a. 7 layar Megaplex;
b. Komputer interaktif;
c. Pengoperasian mesin hiburan seperti video game, dll;
d. Menyediakan dan menjual makanan dingin dan hangat dan minuman;e. Menyediakan dan menjual popcorn;
f. Menyediakan dan menjual minuman beralkohol;g. Menyediakan dan menjual lagu dan video digital , CD, video, buku, majalah, danvariasi lain dari sinematik dan film memorabilia;
h. Billiard dan pool;i.
Photo booth;j.
Seminar;k. Live shows seperti fashion show, pertunjukan musik hidup dan lain-lain acarayang berhubungan dengan bisnis Perseroan;l.
Ruangan back office;m. Dukungan untuk kegiatan branding dan launching; dann. Setiap kegiatan usaha lain yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.

Jangka Waktu:

1 Oktober 2014 – 1 Oktober 2029
Perseroan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yangdiajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu berakhir
dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MJP.

Hak dan Kewajiban

:

a.
b.
c.

Perseroan wajib membayar utilitas seperti listrik, telepon, air dan gas (jikaterhubung) secara bulanan kepada MJP sesuai dengan periode dan jumlah yangditetapkan dalam tagihan utilitas;
Perseroan wajib untuk memastikan barang-barang yang ditempatkan dalamruang sewa diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kehilangan atau kerusakan
untuk alasan apapun atas risiko Perseroan sendiri;
Perseroan wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan, ketentuan yangberlaku dan adat di Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis;

79

d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.

Pengakhiran:

Perseroan wajib mengizinkan MJP atau orang yang berwenang terhadap akses
MJP, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perseroan untuk masuk
ke dalam Objek Sewa baik untuk pemeriksaan atau perbaikan yang diperlukan;
Perseroan bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau cacat pada Objek Sewa
atau pada setiap bagian dari gedung atau terhadap seseorang yang disebabkan
oleh kelalaian Perseroan atau pegawainya, agen yang ditunjuk atau karena
binatang/hewan peliharaan atau barang yang dimiliki oleh Perseroan;
MJP tidak akan membuka atau mengoperasikan atau menyewakan kepada pihakketiga yang bisnisnya bergerak di bidang bioskop di Miko Mall, terhitung sejak
tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya periode sewa;
MJP wajib menjaga pemeliharaan yang baik dan kebersihan atas, saluran utama/pipa, semua dinding luar, tempat parkir dan lokasi lain, setiap kali diperlukan dan
pada waktu tertentu Perseroan setuju untuk mengizinkan MJP dan/atau pengelola
masuk melalui Objek Sewa untuk melakukan pemeliharaan yang diperlukan;
Selama periode sewa, MJP wajib mengasuransikan gedung termasuk Objek
Sewa tetapi tidak termasuk barang dan harta benda yang dimiliki oleh Perseroan,terhadap risiko kebakaran hingga jumlahnya sepenuhnya diasuransikan;
MJP akan mempekerjakan personil keamanan untuk menjaga keamanan
bangunan;
MJP wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan, ketentuan yangberlaku dan adat di Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulisyang berhubungan dengan usaha MJP termasuk namun tidak terbatas untuk
memelihara perizinan usaha dan operasi gedung.

Perjanjian ini akan berakhir otomatis jika tidak diperpanjang atau jika Perseroan
terbukti mengabaikan dan/atau melanggar Perjanjian, Perseroan dinyatakan pailit
oleh pengadilan niaga atau usaha Perseroan dilikuidasi oleh pihak yang berwenang.
MJP dapat sewaktu-waktu mengakhiri sewa secara sepihak dengan alasan apapun
bukan karena kesalahan Perseroan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Perseroan minimal 3 bulan sebelum pengakhiran sewa.
Jika Perseroan bermaksud mengakhiri sewa sebelum periode sewa berakhir, maka
Perseroan wajib mengirimkan permintaan tertulis kepada MJP dalam waktu 3 bulan
sebelum berakhirnya sewa dan disepakati oleh MJP.

Penyelesaian Sengketa :Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

Perseroan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yangdiajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu berakhir
dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MJPPembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan

:

nihil

Manfaat bagi Perseroan :Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa No. 001/KB/EBS/IV/2014 tanggal 17 April 2014 antara Perseroan dengan PT Koba Pangestu
Para Pihak

:

a.
b.

Perseroan; dan
PT Koba Pangestu (“KP”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.

80Latar Belakang

:

a.

b.

KP merupakan pemilik, operator, dan manajemen gedung dari komplek retail yangterletak di Sahid Yogya Lifestyle City, Jl. Babarsari No. 2, Sleman, Yogyakarta,
Indonesia yang dikenal dengan nama Jogja Walk Mall atau J-Walk Mall atau
J-Wall Mall;
KP berniat untuk menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan berniat
menyewa area sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Objek Sewa:

Sebuah ruangan dalam J-Walk Mall (Jogjakarta), Unit Toko #TF-A01 lantai 3 seluas
kurang lebih 2.813,18 m² (dalam ruangan) dan 290,68 m² (luar ruangan)

Jangka Waktu Sewa:

Perjanjian sewa ini berlaku selama 180 bulan sejak tanggal dimulainya sewa dan
berakhir otomatis pada tanggal 1 Oktober 2029 dengan opsi perpanjangan selama 60
bulan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Biaya Sewa:

Rp 12.659.310.000 (untuk jangka waktu 10 tahun pertama) dan Rp 7.595.586.000(untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya)
Biaya sewa untuk area sewa di luar ruangan akan berlaku sejak tahun sewa ke-6
sebesar Rp 37.500/m2/bulan sampai dengan tahun ke-10 dengan kenaikan sewa 20%
untuk periode sewa berikutnya.

Service Charge:

Rp 40.000 per m2 per bulan (tidak termasuk pendingin udara) untuk area sewa sebagai
berikut:a. Luar ruangan seluas 290,68 m2;
b. Dalam ruangan seluas 562,63 m2;
sejak tanggal dimulainya sewa.
Untuk tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-15, service charge sebesar 50% dari harga
service charge retail lainnya dan akan ditinjau setiap tahun.

Uang Jaminan (Security :Deposit)Security deposit harus sesuai dengan jumlah total 3 bulan biaya sewa dan service
charge berdasarkan biaya sewa per m2/bulan

Biaya Sambungan
Telepon:Rp 750.000 per saluran

Fit-Out:

Perseroan diberikan waktu maksimal 6 bulan dari waktu fit-out terhitung sejak tanggal
serah terima area sewa untuk tujuan penyesuaian dan pemasokan terhadap area
sewa atau sampai dimulainya usaha.
Setelah penyelesaian fit-out dan hasil fit-out telah memenuhi kriteria yang disepakati,
maka Para Pihak akan membuat surat pernyataan pembukaan area sewa yang akan
ditandatangani oleh Para Pihak, yang menyatakan Perseroan dapat memulai kegiatan
usahanya.

Hak dan Kewajiban

:

a.
b.
c.

Pengakhiran:

Perseroan bertanggung jawab untuk mengembalikan area sewa menjadi keadaan
semula pada saat tanggal berakhirnya sewa;
Perseroan berhak menggunakan area sewa secara eksklusif untuk tujuan sendiri;
Perseroan wajib menggunakan area sewa hanya untuk usaha bioskop dengan
nama blitzmegaplex serta usaha pendukung lainnya berdasarkan perjanjian.

KP berhak setiap saat mengakhiri perjanjian sebelum tanggal berakhirnya jangka
waktu sewa apabila Perseroan melanggar ketentuan pasal 9 perjanjian dan pasal 18
persyaratan sewa.
KP dapat mengakhiri perjanjian dengan surat tertulis apabila setelah penerimaan
perjanjian ini, Perseroan melakukan:a. Perseroan tidak menandatangani perjanjian sewa sampai dengan tanggal
dimulainya sewa atau pada waktu yang lain yang ditentukan oleh KP;
b. Perseroan tidak melakukan pekerjaan fit-out area sewa pada jangka waktu fit out;c. Perseroan tidak melakukan pembayaran yang telah menjadi kewajibannya;
d. Dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Perseroan.

Pengalihan:

Pengalihan sewa hanya dapat dilakukan oleh KP dengan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pengalihan
dilakukan.
Perseroan tidak boleh menyerahkan atau mengalihkan setiap atau semua hak dan
kewajiban berdasarkan dokumen sewa kepada afiliasinya, anak perusahaan atau
setiap pihak ketiga manapun yang berhubungan tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari KP.

81

Penyelesaian Sengketa :Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

Perseroan dapat memperpanjang jangka waktu sewa, dengan mengajukan
permohonan tertulis kepada KP selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum
berakhirnya jangka waktu sewa

Pembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan

:

Nihil

Manfaat bagi Perseroan :Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/L3A-A01A/002/LOO/BBP/I-14 tanggal 6 Maret 2015 antara Perseroan
dengan PT Bina Bintang Priangan
Para Pihak:a. Perseroan; danb. PT Bina Bintang Priangan (“BBP”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.

Latar Belakang:

a. BBP merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama Istana BandungElectronic Center (“Istana BEC”) yang terletak di Jl. Purnawarman No. 5,7,9,11,17
Bandung;b. BBP bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksudmenyewa dari BBP bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian.

Objek Sewa:

Sebuah ruangan dalam Istana BEC, Unit Toko A-01A lantai L3A seluas kurang lebih
1.642 m²

Jangka Waktu Sewa:

15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa dengan prioritas untuk
memperpanjang jangka waktu sewa 10 tahun kedua.
Apabila Perseroan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa selama 10 tahun
berikutnya, Para Pihak sepakat bahwa kenaikan biaya sewa yang dikenakan maksimaladalah 20%.

Tanggal Permulaan
Sewa:

Tanggal dimana fitting out selesai dilaksanakan oleh Perseroan atau ruang sewa
dibuka untuk umum (mana yang lebih dahulu) dan tingkat hunian mal retail telahmencapai 70% dari luas area.

Biaya Sewa:

Rp 12.910.060.800 untuk 15 tahun (belum termasuk PPN 10%)

Biaya Pemeliharaan:

Rp 37.500/m2 (hanya berlaku untuk area lobby atau 20% dari area sewa)

Uang Jaminan (Security :Deposit)

3 kali dari biaya sewa bulanan

Deposit Sambungan
Telepon:Rp 10.000.000 untuk 5 sambungan

Penggunaan Ruang
Sewa:

Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan nama
Blitzmegaplex dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan ruang sewa untuk
melakukan usaha di bawah nama Blitzmegaplex (atau nama lain yang disetujui Para
Pihak) dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian

Hak dan Kewajiban:a.

Perseroan harus mendapatkan dari pihak yang berwenang dan memeliharaselama jangka waktu sewa, setiap dan semua izin yang diperlukan untuk
menjalankan usaha di ruang sewa;b.

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BBP, tidak bolehmenggunakan atau mengizinkan ruang sewa untuk digunakan untuk maksud lainselain dari yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian;c.

Perseroan akan menyerahkan ruang sewa dalam keadaan kosong kepada
BBP selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya jangka waktu sewa (ataupengakhiran lebih cepat) dalam keadaan baik;82

Kejadian Kelalaian:d.

Perseroan harus memberitahukan dan mempertahankan selama jangka waktu
sewa berkenaan dengan ruang sewa, asuransi pertanggungjawaban umum
sesuai dengan rekomendasi risiko dari penjamin yang mempunyai reputasi diJakarta. Semua premi yang berkenaan dengan semua polis dan pembaharuan
polis harus dibayar oleh Perseroan;e.

BBP harus mengasuransikan mal retail dan mesin-mesin serta perlengkapan
yang dimiliki BBP untuk keuntungannya sendiri.

Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:a.

Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapunyang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah BBP
mengirimkan 3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;b.

Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuanketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut
berlanjut sampai dengan 30 hari;c.

Jika salah satu Pihak mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi
kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjianperjanjian apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut
berlanjut sampai dengan 14 hari setelah pemberitahuan tertulis tentang hal
tersebut dari Pihak yang tidak melakukan kelalaian;d.

Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi(kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib
maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang
diberlakukan oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta
benda Pihak tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut
mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau
semua harta benda Pihak tersebut;e.

Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses
hukum lebih lanjut;f.

Jika Perseroan tidak menyerahkan ruang sewa secara baik kepada BBP setelahberakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut
berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut;g.

Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dariasuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku;h.

Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan ruang sewa atau menunda
atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau
jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang
dinyatakan dalam perjanjian.

Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, Para Pihak berhak mengakhiri
perjanjian dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak yangmembatalkan.
Pengalihan:

Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari ruang sewa dengan persetujuan
terlebih dahulu dari BBP.

Penyelesaian Sengketa :Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

Apabila Perseroan ingin menggunakan hak opsi untuk memperpanjang sewa, maka
Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada BBP secara tertulis selambatlambatnya 6 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Pembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan

:

Nihil

Manfaat bagi Perseroan :Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

83Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/L3A-A01B/001/LOO/KPU/I-14 tanggal 6 Maret 2015 antara Perseroan
dengan CV Karya Pembangunan Utama
Para Pihak:a. Perseroan; danb. CV Karya Pembangunan Utama (“KPU”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.

Latar Belakang:

a. KPU merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama Istana BandungElectronic Center (“Istana BEC”) yang terletak di Jl. Purnawarman No. 7 Bandung;
b. KPU bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksudmenyewa dari KPU bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian.

Objek Sewa:

Sebuah ruangan dalam Istana BEC, Unit Toko A-01B lantai L3A seluas kurang lebih
958 m² .

Jangka Waktu Sewa:

15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa dengan prioritas untuk
memperpanjang jangka waktu sewa 10 tahun kedua.
Apabila Perseroan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa selama 10 tahun
berikutnya, Para Pihak sepakat bahwa kenaikan biaya sewa yang dikenakan maksimaladalah 20%.

Tanggal Permulaan
Sewa:

Tanggal dimana fitting out selesai dilaksanakan oleh Perseroan atau ruang sewa
dibuka untuk umum (mana yang lebih dahulu) dan tingkat hunian mal retail telahmencapai 70% dari luas area.

Biaya Sewa:

Rp 7.532.179.200 untuk 15 tahun (belum termasuk PPN 10%)

Biaya Pemeliharaan:

Rp 37.500/m2 (hanya berlaku untuk area lobby atau 20% dari area sewa)

Uang Jaminan (Security :Deposit)

3 kali dari biaya sewa bulanan

Deposit Sambungan
Telepon:Rp 10.000.000 untuk 5 sambungan

Penggunaan Ruang
Sewa:

Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan nama
Blitzmegaplex dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan ruang sewa untuk
melakukan usaha di bawah nama Blitzmegaplex (atau nama lain yang disetujui Para
Pihak) dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian.

Hak dan Kewajiban:a. Perseroan harus mendapatkan dari pihak yang berwenang dan memelihara selama
jangka waktu sewa, setiap dan semua izin yang diperlukan untuk menjalankan
usaha di ruang sewa;
b. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KPU, tidak bolehmenggunakan atau mengizinkan ruang sewa untuk digunakan untuk maksud lainselain dari yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian;c. Perseroan akan menyerahkan ruang sewa dalam keadaan kosong kepada
KPU selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya jangka waktu sewa (ataupengakhiran lebih cepat) dalam keadaan baik;d. Perseroan harus memberitahukan dan mempertahankan selama jangka waktu
sewa berkenaan dengan ruang sewa, asuransi pertanggungjawaban umum sesuai
dengan rekomendasi risiko dari penjamin yang mempunyai reputasi di Jakarta.
Semua premi yang berkenaan dengan semua polis dan pembaharuan polis harus
dibayar oleh Perseroan;e. KPU harus mengasuransikan mal retail dan mesin-mesin serta perlengkapan yangdimiliki KPU untuk keuntungannya sendiri.

84

Kejadian Kelalaian:

Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yangtelah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah KPU mengirimkan
3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuanketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut
berlanjut sampai dengan 30 hari;c. Jika salah satu Pihak mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi
kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjian-perjanjian
apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut sampai
dengan 14 hari setelah pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut dari Pihak yangtidak melakukan kelalaian;d. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi (kecuali
untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun
sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan
oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Pihak
tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut mengalami penyitaan,
atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Pihak
tersebut;e. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum
lebih lanjut;
f. Jika Perseroan tidak menyerahkan ruang sewa secara baik kepada KPU setelahberakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut
berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut;
g. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dariasuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku;
h. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan ruang sewa atau menunda
atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika
Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan
dalam perjanjian.
Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, Para Pihak berhak mengakhiri
perjanjian dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak yangmembatalkan.

Pengalihan:

Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari ruang sewa dengan persetujuan
terlebih dahulu dari KPU.

Penyelesaian Sengketa :Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

Apabila Perseroan ingin menggunakan hak opsi untuk memperpanjang sewa, maka
Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada KPU secara tertulis selambatlambatnya 6 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Pembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan

:

Nihil

Manfaat bagi Perseroan :Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Grage City Mall Cirebon No. 127/SP-GCM/10/2015 tanggal 9 Oktober
2015 antara Perseroan dengan PT Multipratama Indahraya
Para Pihak:a. Perseroan; danb. PT Multipratama Indahraya (“MI”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.

85

Latar Belakang

:

a.

b.
c.

MI adalah pemilik dan pengelola pusat perbelanjaan bernama Grage City Mall
Cirebon yang berlokasi di Kawasan Grage City Pegambiran, Jl. Jenderal Ahmad
Yani, Cirebon, Jawa Barat (“Gedung”);
Perseroan berencana untuk menyewa bagian dalam pusat perbelanjaan dalamrangka pengembangan bisnis;
MI bermaksud menyewakan ruang sewa dan Perseroan bermaksud menyewa
ruang sewa dari MI.

Objek Sewa:

Ruangan dengan luas kurang lebih 2.685,2 m² yang berlokasi di Anchor Phase 2 Lantai
2 Grage City Mall (“Ruang Sewa”)

Fasilitas:

MI menyediakan fasilitas dalam Gedung dan Ruang Sewa yang meliputi aliran listrik,
telepon, air bersih, kebersihan, parkir, keamanan, perlindungan terhadap kebakaran,
generator listrik, lift dan eskalator, wajah gedung dan signage sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian.

Jangka Waktu Sewa:

Perjanjian sewa ini berlaku selama 15 tahun terhitung sejak Perseroan menyatakan
secara tertulis berakhirnya fitting out (30 Oktober 2015) dengan tidak mengurangi
ketentuan perjanjian tentang perpanjangan dan pengakhiran jangka waktu sewa.

Biaya Sewa:

Perseroan dibebaskan dari biaya sewa atas penggunaan ruang sewa di tahun pertama
sampai dengan tahun ke-10, kecuali atas tagihan biaya service charge serta biaya listrik
dan air.
Perseroan dikenakan biaya sewa tetap sebesar Rp 93.982.000/bulan (tidak termasuk
PPN 10%, biaya service charge serta biaya pemakaian listrik dan air, yang mulai
dibayarkan pada tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-15).

Service Charge:

Biaya service charge atas Ruang Sewa pada tahun pertama sampai dengan tahun
ke-5 bersifat tetap sebesar Rp 16.111.200/bulan (tidak termasuk PPN 10% serta biaya
pemakaian listrik dan air).
Biaya service charge atas Ruang Sewa pada tahun ke-6 adalah sebesar Rp 17.077.872/
bulan (tidak termasuk PPN 10% serta biaya pemakaian listrik dan air).
Biaya service charge atas Ruang Sewa pada tahun ke-7 sampai dengan tahun ke15 akan dikenakan kenaikan secara berkala di setiap tahun sebesar 6% dari tahun
berjalan sebelumnya dimana biaya yang timbul tidak termasuk biaya PPN 10% serta
biaya pemakaian listrik dan air.

Penggunaan Ruang
Sewa:

Perseroan hanya diperkenankan menggunakan Ruang Sewa untuk menjalankan
usahanya di bawah merek dagang CGV Blitz Cultureplex Cinema dengan lingkup
usaha di bawah ini:a. 7 layar megaplex;
b. Komputer interaktif;
c. Pengoperasian mesin-mesin hiburan seperti video games, dll;
d. Menyediakan dan menjual makanan dan minuman baik yang dingin maupun yanghangat;e. Menyediakan dan menjual popcorn;
f. Menyediakan dan menjual minuman beralkohol;g. Menyediakan dan menjual lagu dan video secara digital, CD, video, buku, majalah,dan pernak pernik film, serta memorabilia film;h. Stand foto;i. Seminar;
j. Live shows seperti fashion shows, live music performance, dan kegiatan lainnyayang berhubungan dengan usaha tenant;k. Ruang back office;l. Branding and launching support.
Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MI jika Perseroan
hendak memakai Ruang Sewa untuk maksud lain daripada yang telah ditetapkan di
atas.

86

Hak dan Kewajiban
Perseroan

:

a.
b.

c.

Perseroan wajib menggunakan Ruang Sewa sebagaimana ditetapkan dalamperjanjian;
Perseroan wajib memperhatikan serta mentaati peraturan perundang-undanganyang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan tentang pemakaian Ruang Sewa yangberhubungan dengan seluruh kegiatan usaha Perseroan;
Perseroan tidak boleh menambah/mengubah/membongkar dinding partisi Ruang
Sewa tanpa seizin MI, setiap penambahan/perubahan/pembongkaran yang telahdisetujui, dilakukan oleh MI atas beban biaya Perseroan;
Kecuali untuk kepentingan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan
dalam perjanjian, Perseroan tidak boleh menyewakan kembali sebagian dan/atau
seluruh Ruang Sewa kepada pihak lain secara langsung dan tidak resmi tanpa
persetujuan dari MI.

Hak dan Kewajiban MI:

MI wajib untuk:a. Memelihara seluruh fasilitas yang disediakan untuk dipergunakan oleh Perseroan
dalam keadaan bersih, terpelihara baik dan berjalan sebagaimana mestinya;b. Mengasuransikan Gedung (tidak termasuk barang-barang milik Perseroan yangberada di dalam Ruang Sewa dan/atau Gedung) terhadap kebakaran, huru-hara,
pencurian, gempa bumi, tanah longsor, dan/atau bencana alam lainnya;
c. MI menjamin bahwa telah memenuhi segala perizinan yang dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usahanya untuk mengelola
Gedung sehingga Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di dalam Ruang
Sewa dengan baik.

Hak atas Kekayaan
Intelektual:

Perseroan sewaktu-waktu dapat mengganti merek dagang yang digunakannya di dalam
Ruang Sewa dengan wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada MI
selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berlakunya

Pengakhiran:

MI berhak segera mengakhiri perjanjian secara sepihak dan Perseroan wajib
mengosongkan Ruang Sewa serta mengembalikannya kepada MI atas permintaan
pertama dari MI dalam jangka waktu maksimal 2 bulan. Jika Perseroan tidak segera
mengusahakan pengosongan Ruang Sewa tersebut dalam jangka waktu yangdisediakan, maka Perseroan dengan ini, dan dengan berlalunya waktu, memberi kuasa
kepada MI untuk mengosongkan Ruang Sewa dengan cara mengeluarkan barang serta
peralatan Perseroan.
Jika terjadi salah satu peristiwa di bawah ini, MI berhak dengan segera mengakhiri
perjanjian dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan tentang
pengakhiran perjanjian, untuk 1 kali saja, setelah diberikan surat peringatan.
Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah:a. Jika usaha Perseroan yang dijalankan dalam Ruang Sewa adalah usaha yangdilarang atau disegel atas perintah instansi yang berwenang dan Perseroan
tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan untuk penyelesaian secara tuntas
keadaan-keadaan tersebut dalam 12 hari kerja setelah ada surat teguran atau
perintah atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang;b. Barang-barang Perseroan disita oleh instansi yang berwenang;c. Jika Perseroan tidak mentaati dan/atau memenuhi salah satu ketentuan yangtercantum dalam perjanjian, pelanggaran mana telah diberikan surat peringatan
oleh MI sebanyak 3 kali berturut-turut;d. Perseroan sengaja tidak membuka atau tidak mengusahakan Ruang Sewa dengantanpa izin tertulis telebih dahulu dari MI, kecuali dikarenakan oleh libur resmi atauhari-hari tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah atau karena
alasan lainnya yang diberitahukan secara tertulis kepada MI;
e. Perseroan dinyatakan pailit dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
f. Jika Perseroan menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian ini secara tertulis
kepada MI karena Perseroan tidak memungkinkan untuk melanjutkan usahanya;g. Perseroan menjual usahanya kepada pihak lain.
Setelah MI memberitahukan tentang pengakhiran perjanjian kepada Perseroan, MI
berhak untuk segera menyewakan Ruang Sewa tersebut kepada pihak lain.

87

Pengalihan:

Perseroan hanya dapat memindahkan hak sewa menyewa Ruang Sewa atau
menyerahkan dengan cara apapun hak sewa kepada pihak lain, setelah mendapat
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MI.
Perjanjian ini dan pelaksanaannya tidak dapat dialihkan oleh masing-masing Pihak
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

Penyelesaian Sengketa :Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

MI memberikan opsi perpanjangan kepada Perseroan dengan cara pengajuan
permohonan tertulis untuk perpanjangan jangka waktu sewa kepada MI selambatlambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. Dalam hal MI tidak
menerima permohonan tertulis tersebut, maka MI berhak untuk menyewakan Ruang
Sewa kepada pihak lain.

Pembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

:

Nihil

Manfaat bagi Perseroan :Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/GLP/PERI-GKU/IV/15 tanggal 1 Juni 2015 antara Perseroan dengan PT
Gemilang Kreasi Utama
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Gemilang Kreasi Utama (“GKU”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang

: a.
b.

GKU merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama U City yang terletak di
Jl. Brigjen Katamso No. 712, Medan;
GKU bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksudmenyewa dari GKU bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian(“Ruang Sewa”).

Objek Sewa

: Sebuah ruangan dalam U City, lantai 3 seluas kurang lebih 2.499 m².

Jangka Waktu Sewa

: 15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa dengan prioritas untuk
memperpanjang jangka waktu sewa 5 tahun kedua.
Apabila Perseroan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa untuk periode
berikutnya, Para Pihak sepakat bahwa biaya sewa yang dikenakan akan ditinjau
besarannya untuk disepakati bersama antara Para Pihak.

Tanggal Permulaan
Sewa: Tanggal dimana fitting out selesai dilaksanakan oleh Perseroan dan masa yang disebut
grace period maksimal selama 3 bulan setelah dimulainya fitting out atau Ruang Sewa
dibuka untuk umum (mana yang lebih dahulu).

Biaya Sewa

: 1. Tahun ke-1 – tahun ke-5: Rp 27.500/m²/bulan;
2. Tahun ke-6 – tahun ke-10: Rp 35.000/m²/bulan;
3. Tahun ke-11 – tahun ke-15: Rp 40.000/m²/bulan.
Total biaya sewa selama 15 tahun: Rp 15.368.850.000.

Biaya Pemeliharaan: Harga pemeliharaan ditentukan oleh GKU setiap tahunnya dan hanya berlaku untuk
area lobby dan 20% dari total luas Ruang Sewa.

Uang Jaminan (Security : 3 kali dari biaya sewa bulanan
Deposit)88

Deposit Sambungan
Telepon: Rp 24.000.000 untuk 12 sambungan

Penggunaan Ruang
Sewa: Ruang Sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan 6 layar dengan
nama dagang CGV Blitz (atau dengan nama lain) dan Perseroan diizinkan untuk
menggunakan Ruang Sewa untuk melakukan usaha di bawah nama CGV Blitz (ataunama lain yang disetujui Para Pihak) dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalamperjanjian.

Hak dan Kewajiban

: a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

Perseroan wajib memperoleh dan memelihara semua perizinan dan/atau
persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yangberwenang dengan biaya yang ditanggung oleh Perseroan;
Perseroan wajib mengasuransikan seluruh benda miliknya yang ditempatkan
pada Ruang Sewa dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga dengan asuransi
all risk dengan nilai polis penuh dan pada setiap saat selama jangka waktu sewa
diwajibkan mempertahankan asuransi tersebut (dalam jumlah yang tidak kurang
dari nilai penuh yang diasuransikan). Perseroan wajib memberikan duplikat atau
salinan yang disahkan dari polis-polis tersebut dan semua sertifikat pembaharuanmaupun slip-slip persetujuan kepada GKU;
Perseroan tidak diperkenankan untuk mengajukan fiksasi atas harga sewa
tertinggi atau surat izin penempatan dari Kantor Urusan Perumahan Pemerintah
Kota Medan atau pihak lain yang kompeten berkenaan dengan penghunian Ruang
Sewa;
Perseroan wajib menyerahkan Ruang Sewa kembali kepada GKU dalam keadaankosong selambat-lambatnya 2 bulan setelah berakhirnya jangka waktu sewa
menyewa, dalam keadaan baik, siap pakai dan rapi;
Perseroan wajib memberitahukan GKU secara tertulis 1 bulan sebelumnya apabila
Perseroan berniat untuk merubah nama dagangnya;
GKU harus mengasuransikan mal retail U City dan mesin-mesin serta perlengkapan
yang dimiliki GKU. GKU juga harus mengasuransikan mal retail U City terhadap
kewajiban-kewajiban pihak ketiga dalam hal kecelakaan yang terjadi di areal
bersama, yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan GKU. Asuransi yangdiadakan GKU harus mencakup risiko-risiko yang mungkin diderita oleh harta
benda milik Perseroan atau yang dimiliki oleh pihak lain di bawah pengawasan
Perseroan sebagai akibat dari kejadian di dalam mal retail U City yang bukan
disebabkan oleh perbuatan Perseroan;
GKU bertanggungjawab sepenuhnya dan akan melindungi Perseroan dan
karyawan Perseroan dari segala tuntutan, permintaan, tindakan, perintah tertulis
dan pengaduan apapun yang dibuat terhadap Perseroan dan/atau karyawan
Perseroan sehubungan dengan tanggung jawab karena kerusakan atau cidera
kepada siapapun pada Ruang Sewa atau mal retail U City yang disebabkan oleh
kelalaian atau kealpaan GKU atau karyawan GKU atau agen dalam Ruang Sewa
atau mal retail U City.

89

Kejadian Kelalaian: Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yangtelah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah GKU mengirimkan
3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuanketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut
berlanjut sampai dengan 30 hari;c. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi (kecuali
untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun
sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan
oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Pihak
tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut mengalami penyitaan,
atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Pihak
tersebut;
d. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum
lebih lanjut;
e. Jika Perseroan tidak menyerahkan Ruang Sewa secara baik-baik kepada GKU
setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal
tersebut berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut;
f. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dariasuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku
berdasarkan perjanjian;g. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan Ruang Sewa atau menunda
atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika
Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan
dalam perjanjian.
Jika kejadian kelalaian terjadi yang dilakukan oleh Perseroan, maka GKU berhak
untuk mengakhiri perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada
Perseroan. Jika kejadian kelalaian terjadi yang dilakukan oleh GKU, maka Perseroan
berhak memilih untuk mengakhiri perjanjian atau meneruskan perjanjian tanpa
mengurangi hak untuk mendapatkan ganti rugi dari GKU akibat kelalaian GKU.

Pengalihan: Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari Ruang Sewa selama tidak
melebihi 10% dari total luas Ruang Sewa. Perseroan wajib memperoleh persetujuan
terlebih dahulu dari GKU apabila Perseroan berniat untuk menyewakan kepada pihaklain, lebih dari 10% dari total Ruang Sewa.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Lease Agreement No. APL.403/IV/LA/2014 tanggal 12 Juni 2014 antara Perseroan dengan PT Agung
Podomoro Land Tbk
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Agung Podomoro Land Tbk (“APL”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang

: a.

b.
Objek Sewa

APL merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama Central Park yangterletak di Jl. S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, DKI Jakarta;
APL bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksudmenyewa dari KPU bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian.

: Sebuah ruangan dalam Central Park, Unit L8-101MEZZ lantai 8 seluas kurang lebih
504.68 m²

90

Jangka Waktu Sewa

: 5 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa pada 1 Februari 2015.

Tanggal Permulaan
Sewa: Tanggal dimana fitting out selesai dilaksanakan atau tanggal 7 Desember 2013 (yangmana yang lebih dahulu terjadi).

Biaya Sewa

: USD 132.478,50 untuk jangka waktu sewa 5 tahun.

Biaya Pemeliharaan: Harga pemeliharaan ditentukan oleh GKU setiap tahunnya dan hanya berlaku untuk
area lobby dan 20% dari total luas Ruang Sewa, dibayarkan setiap bulan pada tanggal
15.

Uang Jaminan (Security
Deposit): 3 kali dari biaya sewa bulanan

Deposit Sambungan
Telepon: USD 437,50 untuk 1 sambungan

Penggunaan Ruang
Sewa: Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional sarana hiburan di bawah nama
dagang Nebula Club.

Hak dan Kewajiban

: a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.

k.

l.

Perseroan harus membayar biaya penalti senilai USD 125 per jam apabila
Perseroan tidak membuka usahanya;
Perseroan wajib menanggung pajak pertambahan nilai atas biaya dasar rental,
biaya jasa, pungutan pujasera, pungutan pemasaran dan pendapatan yangdikenai pajak lainnya;
Perseroan wajib membayar denda atas setiap tunggakan sebesar 3% per bulan
dihitung dari jumlah tunggakan;
Perseroan tidak diperkenankan untuk mengajukan fiksasi atas harga sewa
tertinggi atau surat izin penempatan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI
Jakarta atau lembaga pemerintah yang berwenang lainnya;
Perseroan wajib untuk memperoleh dan memelihara seluruh perizinan dan
persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari lembaga yangberwenang;
Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan objek sewa untuk keperluan
di luar yang telah disepakati di dalam perjanjian tanpa persetujuan dari APL
terlebih dahulu;
Perseroan wajib membayar denda senilai sebagaimana diatur dalam perjanjian
kepada APL dalam hal Perseroan tidak membuka usahanya di objek sewa padawaktu operasional Central Park;
Perseroan wajib menyerahkan objek sewa kembali kepada APL dalam keadaankosong dan kondisi yang baik pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan nama Central Park sebagai
bagian dari nama atau nama dagang dari Perseroan;
Perseroan harus mengadakan dan memelihara asuransi tanggung jawab umum,
selama jangka waktu sewa, senilai tidak kurang dari USD 500.000 sesuai dengan
rekomendasi risiko dari perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik di
Jakarta. Polis asuransi tersebut harus mencantumkan nama APL sebagai pihak
tertanggung tambahan;
Perseroan harus mengadakan dan memelihara, selama jangka waktu sewa,
asuransi all risk yang mencakup risiko terhadap asset Perseroan. Polis asuransi
tersebut harus mencantumkan nama APL sebagai pihak tertanggung tambahan;dan
APL wajib mengasuransikan mal retail Central Park dan mesin serta peralatanyang ada di dalamnya untuk kepentingan APL.

91Kejadian Kelalaian: Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapunyang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah selama 14
hari sejak biaya-biaya tersebut jatuh tempo;
b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuanketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut
berlanjut sampai dengan 14 hari;c. Jika Perseroan mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi
kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjian-perjanjian
apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut sampai
dengan 14 hari setelah penerimaan pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut
dari APL;
d. Jika Perseroan atau suatu penjamin dinyatakan pailit atau mengadakan likuidasi(kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib
maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang
diberlakukan oleh Perseroan, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda
Perseroan bagi keuntungan para kreditur, atau Perseroan mengalami penyitaan,
atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda
Perseroan;e. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses
hukum lebih lanjut;
f. Jika Perseroan tidak menyerahkan ruang sewa secara baik kepada APL setelahberakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut
berlangsung selama 1 minggu sejak tanggal pengakhiran tersebut;
g. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dariasuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku;
h. Jika suatu penjamin melakukan cidera janji atas kewajibannya berdasarkan
jaminan yang dibuat oleh penjamin tersebut untuk kepentingan APL;
i. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan ruang sewa atau menunda
atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau
jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang
dinyatakan dalam perjanjian;
j. Jika Perseroan tidak membuka objek sewa setelah periode fitting out berakhir.
Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, APL berhak mengakhiri perjanjian
ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.

Pengalihan: Tidak diatur

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/GC-GLP/FW-BLITZ/VI/14 tanggal 10 Juni 2014 antara Perseroan
dengan PT Galuh Citarum
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Galuh Citarum (“GC”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang

: a.
b.

Objek Sewa

GC merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama Festive Walk yangterletak di Kawasan CBD Galuh Mas, Karawang;
GC bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksudmenyewa dari GC bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian.

: Sebuah ruangan dalam Festive Walk, lantai 3, seluas kurang lebih 3.260 m² (“Ruang
Sewa”).

92

Jangka Waktu Sewa

: 15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa.

Tanggal Permulaan
Sewa: Tanggal dimana fitting out selesai dilaksanakan (10 Desember 2015) atau tanggal
dimana Ruang Sewa dibuka untuk umum dan tingkat hunian mal retail Festive Walk
mencapai 70% dari seluruh tenant (yang mana yang lebih dahulu terjadi).

Biaya Sewa

: 1.
2.
3.

Tahun ke-1 – tahun ke-5: Rp 25.000/m²/bulan;
Tahun ke-6 – tahun ke-10: Rp 30.000/m²/bulan;
Tahun ke-11 – tahun ke-15: Rp 35.000/m²/bulan.

Total biaya sewa selama 15 tahun: Rp 17.604.000.000.
Biaya Pemeliharaan: Rp 25.000/m²/bulan (hanya berlaku untuk area lobby atau 20% dari area sewa)

Uang Jaminan (Security
Deposit): 5 kali dari biaya sewa bulanan

Deposit Sambungan
Telepon: Rp 5.000.000 untuk 2 sambungan

Penggunaan Ruang
Sewa: Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan nama dagang
Blitz atau Blitzmegaplex dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan Ruang Sewa
untuk melakukan usaha dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian

Hak dan Kewajiban

: a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

Perseroan, setelah menerima 3 kali pemberitahuan tertulis dari GC, wajib
membayar denda atas tunggakan sebesar 1 ‰ per hari dari nilai tunggakan;
Perseroan tidak diperkenankan mengajukan fiksasi atas harga sewa tertinggi atau
Surat Izin Penempatan dari Kantor Urusan Perumahan DKI Jakarta atau pihaklain yang kompeten berkaitan dengan penghunian Ruang Sewa;
Perseroan harus mendapatkan, dari lembaga yang berwenang dan memeliharanya
selama jangka waktu sewa, setiap dan semua izin usaha yang diperlukan
Perseroan untuk menjalankan usahanya di Ruang Sewa;
Perseroan harus mengasuransikan dan mempertahankan pada setiap saat selama
jangka waktu sewa berkenaan dengan Ruang Sewa, asuransi pertanggungjawaban
umum yang dari waktu ke waktu sesuai dengan rekomendasi risiko-risiko yangdisebutkan di dalam perjanjian. Perseroan harus menjamin bahwa asuransi
tersebut mencakup ganti rugi dan persyaratan yang layak;
Perseroan juga harus mengasuransikan dan mempertahankan untuk diasuransikan
dalam jumlah (yang tidak kurang daripada nilai penuh yang dapat diasuransikan)
suatu polis asuransi all risk yang mencakup harta benda Perseroan dan seluruh
jendela kaca, pintu-pintu, alat pamer yang merupakan bagian dari Ruang Sewa;
Perseroan wajib memberitahukan kepada GC dalam waktu 1 bulan sebelumnya,
apabila Perseroan berniat untuk merubah nama dagangnya;
Perseroan wajib menyerahkan Ruang Sewa kepada GC dalam keadaan kosong
beserta dengan satu set kunci (jika ada) pada tanggal berakhirnya jangka waktu
sewa menyewa antara Para Pihak;
GC harus mengasuransikan mal retail Festive Walk dan mesin-mesin serta
perlengkapan yang dimiliki GC untuk keuntungannya sendiri. Asuransi yangdiadakan oleh GC harus mencakup risiko yang mungkin terjadi atas harta benda
milik Perseroan atau yang dimiliki oleh pihak lain di bawah pengawasan Perseroan
sebagai akibat dari kejadian di mal retail Festive Walk yang bukan merupakan
tanggung jawab Perseroan.

93

Kejadian Kelalaian: Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapunyang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah GC
mengirimkan 3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuanketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut
berlanjut sampai dengan 30 hari;c. Jika salah satu Pihak mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi
kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjianperjanjian apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut
berlanjut sampai dengan 14 hari setelah pemberitahuan tertulis tentang hal
tersebut dari Pihak yang tidak melakukan kelalaian;d. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi(kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib
maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang
diberlakukan oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta
benda Pihak tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut
mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau
semua harta benda Pihak tersebut;
e.
f.

g.
h.

Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses
hukum lebih lanjut;
Jika Perseroan tidak menyerahkan Ruang Sewa secara baik kepada GC setelahberakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut
berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut;
Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dariasuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku;
Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan Ruang Sewa atau menunda
atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau
jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang
dinyatakan dalam perjanjian.

Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, Para Pihak berhak mengakhiri
perjanjian dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak yangmembatalkan.
Pengalihan: Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari Ruang Sewa selama tidak
melebihi 20% dari total area. Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari
GC apabila Perseroan berniat untuk menyewakan kembali lebih dari 20% dari Ruang
Sewa.

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Perseroan mendapat prioritas untuk memperpanjang selama jangka waktu 5 tahun
dengan syarat Perseroan harus memberitahukan niatnya untuk memperpanjang sewa
atas Ruang Sewa kepada GC 6 bulan sebelum jangka waktu sewa pertama habis.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan: Nihil

Manfaat bagi Perseroan: Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

94Perjanjian Sewa No. MGT.004/AIAC/VIII-15 tanggal 15 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Alfindo
Mercu Estate
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Alfindo Mercu Estate (“AME”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang: Perseroan sepakat untuk menyewa dan AME sepakat untuk menyewakan Ruang
Sewa sebagaimana didefinisikan di bawah ini dengan tunduk pada ketentuan yangditetapkan.

Objek Sewa

: Lantai 26 AIA Central, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A Jakarta 12930, seluas 1.486 m²
semi gross (tergantung pengukuran final) (“Ruang Sewa”).

Jangka Waktu Sewa

: Sejak 20 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2018.

Biaya Sewa

: Rp 190.000 per m² semi gross per bulan + PPN (berlaku tetap selama masa sewa)

Biaya Pelayanan: Rp 55.000 per m² semi gross per bulan + PPN (dapat ditinjau kembali setiap tahun)

Uang Jaminan (Security
Deposit): Rp 1.092.210.000

Penggunaan Ruang
Sewa: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AME, tidak dapat
menggunakan atau mengizinkan area sewa untuk digunakan bagi suatu keperluan
selain untuk ruang kantor yang berkaitan dengan profesi, perdagangan dan usaha
Perseroan.

Hak dan Kewajiban
Perseroan

: a.

b.
c.

Hak dan Kewajiban AME : a.

b.

Perseroan akan memastikan untuk mengasuransikan dan memperbaharui
asuransi yang ada setiap saat selama masa sewa sehubungan dengan area
sewa, berupa asuransi all risks dan asuransi pihak ketiga sejumlah yang dianggap
cukup oleh AME;
Perseroan selama masa sewa akan memperbaiki, memelihara, dan menjagainterior dan eksterior dari area sewa dalam kondisi baik;
Pada akhir masa sewa (atau pemutusan awal), Perseroan akan menyerahkan dan
memberikan secara damai area sewa dalam kondisi kosong, baik, dan perbaikan
yang wajar.
AME akan mengasuransikan gedung dan mesin serta perlengkapan yang dimiliki
oleh AME untuk kepentingannya sendiri. AME juga akan mengasuransikan
terhadap kewajiban pihak ketiga dalam hal adanya kerusakan yang terjadi padafasilitas umum yang disebabkan oleh kecerobohan AME bagi perlindungannya
sendiri;
AME akan menyerahkan area sewa kepada Perseroan dalam keadaan kosong
beserta satu set lengkap kunci (jika ada) pada tanggal awal sewa.

95

Kejadian Kelalaian: Masing-masing kejadian dan peristiwa di bawah ini merupakan kejadian wanprestasi:
a. Jika uang sewa atau setiap jumlah yang jatuh tempo dan seharusnya sudah
dibayar berdasarkan perjanjian, menjadi tunggakan dan tidak dibayar selama 14
hari kalender setelah jatuh tempo, baik telah ditagih ataupun belum;b. Setiap pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak ditaatinya ketentuanketentuan berdasarkan perjanjian dan pelanggaran tersebut berlangsung selama
14 hari kalender;c. Perseroan lalai atau gagal untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuanketentuan atau perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian yang berhubungan
dengan perjanjian ini dan wanprestasi tersebut berlangsung selama 14 harikalender setelah ada pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Perseroan
oleh AME;
d. Perseroan dinyatakan bangkrut atau melikuidasi usahanya (kecuali bertujuan
untuk amalgamasi atau restrukturisasi), apakah karena terpaksa atau dengansukarela atau penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan
kepada Perseroan atau terjadi penyerahan hak milik Perseroan bagi kepentinganpara kreditur atau Penyewa mendapat suatu kesulitan atau eksekusi yangdikenakan terhadap sebagian besar dari harta milik Perseroan;e. Bagian substansial dari harta milik Perseroan akan dilampirkan jika ada untuk
proses hukum selanjutnya;
f. Perseroan tidak menyerahkan area sewa secara damai kepada AME padatanggal pengakhiran masa sewa atau pengakhiran lebih awal masa sewa dan
hal itu berlangsung terus selama 7 hari kalender sejak tanggal berakhirnya atau
pengakhiran awal dari perjanjian ini.
Jika terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian, maka AME berhak mengakhiri
perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.

Pengalihan: Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menyewakan kembali, sebagianatau seluruh bagian dari area sewa atau bagiannya, baik dengan cara menyewakan
kembali, meminjamkan, atau dengan cara lain kepada orang atau pihak-pihak yangbukan merupakan pihak yang ada dalam perjanjian ini yang dapat menggunakan atau
menguasai area sewa atau bagiannya, terlepas dari apakah ada biaya sewa atau
pertimbangan lain diberikan untuk digunakan atau dikuasai, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari AME.

Pengakhiran: Perjanjian dapat diakhiri oleh AME dalam hal terjadinya wanprestasi.
Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk pengakhiran lebih awal oleh Perseroan. Jika
Perseroan mengosongkan area sewa sebelum tanggal akhir sewa maka Perseroan
tetap berkewajiban membayar uang sewa, biaya pelayanan dan hutang-hutang lainyang tersisa atas masa sewa sisa yang belum berakhir sampai dengan tanggal akhir
sewa.

Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: AME akan memberikan opsi perpanjangan sewa kepada Perseroan dalam 6 bulan
sebelum tanggal berakhirnya masa sewa, dimana harus disetujui oleh Para Pihak
paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa sewa.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per 31
Desember 2015

: Nihil

Manfaat bagi Perseroan: Penyewaan ruang kantor untuk Perseroan

96

Perjanjian Sewa Menyewa No. 04/PSM-MCM/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 antara Perseroan dengan
PT AssalandPara Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Assaland (“Assaland”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang: Perseroan sepakat untuk menyewa dan Assaland sepakat untuk menyewakan Ruang
Sewa sebagaimana didefinisikan di bawah ini sesuai dengan persyaratan dalamperjanjian.

Objek Sewa

: Lantai 2 dan 3 Marvell City Surabaya, Jl. Ngagel No. 123 Surabaya, seluas 3.354,44
m² (“Ruang Sewa”).

Penggunaan: Ruang Sewa hanya boleh digunakan untuk usaha bioskop dan usaha-usaha
pendukungnya.

Nama Dagang: Dalam menjalankan usaha di Ruang Sewa, Perseroan akan menggunakan nama
dagang “CGV blitz”. Jika terdapat penggantian nama dagang, maka Perseroan wajib
memberitahukan kepada Assaland melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya
30 hari sebelumnya.

Jangka Waktu Sewa

: 15 tahun atau 180 bulan yang dimulai setelah tanggal serah terima (8 Desember 2015).

Biaya Sewa

: Jumlah uang sewa yang harus dibayar untuk masa sewa 15 tahun adalah sebesar Rp
27.965.763.657,60

Biaya Pemeliharaan: Rp 62.492.400

Biaya Utilitas: Penghitungan pemakaian listrik, air, AC, dan/atau gas (jika ada) akan dihitung setiap
bulan sejak tanggal awal sewa.

Biaya Promosi: Rp 134.224.800.

Uang Jaminan: Total uang jaminan sewa dan uang jaminan pemeliharaan adalah sebesar Rp
590.151.600.

Hak dan Kewajiban
Perseroan

: a.

b.

c.

d.
e.

f.

Jika sewa menyewa ini batal atau berakhir karena sebab apapun, Perseroan
wajib menyerahkan Ruang Sewa dalam keadaan terpelihara baik seperti semulasewaktu dilakukan serah terima Ruang Sewa, selambat-lambatnya 30 harikalender setelah berakhirnya sewa menyewa;
Perseroan wajib memperoleh dari pihak yang berwenang dan mengurus selama
masa sewa semua lisensi dan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan
profesi, perdagangan atau usahanya dalam Ruang Sewa secara sah;Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Assaland, Perseroan tidak akanmenggunakan atau memperbolehkan Ruang Sewa digunakan untuk tujuan lainselain untuk usaha bioskop dan usaha-usaha perluasannya;
Perseroan tidak boleh melakukan lelang, penjualan karena kebakaran dan pailit
apapun di Ruang Sewa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Assaland;
Assaland memperkenankan Perseroan untuk baik langsung maupun tidak
langsung, sepanjang untuk keperluan promosi tempat usaha Perseroan di dalam
Ruang Sewa dan selama masa sewa masih berlangsung, menggunakan nama
mall sebagai bagian dari nama dagangnya;
Perseroan wajib tetap mengadakan dan memperpanjang polis asuransi setiap
saat selama masa sewa berkenaan dengan asuransi terhadap Ruang Sewa.
Perseroan juga harus setiap saat selama masa sewa, mengasuransikan dan
selalu memperpanjang asuransi untuk sesuatu jumlah tanggungan dengan polis“all risk” yang menutup risiko atas properti Perseroan dan semua jendela kaca,
pintu dan lemari pajangan yang merupakan bagian dari Ruang Sewa.

97

Hak dan Kewajiban
Assaland

: a.

b.

c.

Kejadian Kelalaian

Dalam pengoperasian mall, Assaland wajib menyediakan utilitas dan pelayanan
selama jam normal mall dan di luar jam normal mall sebagaimana layaknya antara
lain (i) daya listrik/penerangan dan penyejuk ruangan (AC), (ii) eskalator dan lift,(iii) daya listrik dan servis tambahan, (iv) telepon, (v) air bersih dan gas (jika ada),(vi) perbaikan;
Assaland berhak dari waktu ke waktu meningkatkan, memperluas, menambah
atau mengurangi mall atau secara apa saja merubah atau mengurus mall (selain
dari Ruang Sewa);
Assaland mengasuransikan mall dan mesin serta perlengkapan miliknya untuk
kepentingannya sendiri. Assaland juga menutup asuransi atas tanggung jawab
pihak ketiga dalam hal cidera yang diderita dalam area umum dan yang disebabkan
oleh kelalaian Assaland untuk perlindungannya sendiri.

: Tiap-tiap peristiwa dan kejadian berikut ini merupakan wanprestasi dalam perjanjianini:
a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan, biaya utilitas, biaya lain atau jumlah yangwajib dan untuk dibayar menurut perjanjian ini menjadi tertunggak dan tidak
dibayar seluruhnya selama 14 hari sesudah tunggakan itu terjadi;
b. Jika terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya salahsatu ketentuan dalam perjanjian ini, yang berlangsung selama 14 hari oleh salahsatu Pihak;c. Jika salah satu Pihak lalai atau gagal melaksanakan dan mematuhi salah satu
janji, ketentuan atau penetapan dalam perjanjian ini, yang berlangsung selama 14
hari sesudah pemberitahuan tertulis tentang kelalaian itu diberikan kepada Pihak
lainnya;d. Jika salah satu Pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi (kecuali untuk tujuan
penggabungan atau rekonstruksi), baik secara paksa maupun sukarela, atau
terdapat suatu permohonan untuk penangguhan pembayaran hutang yangdiajukan oleh Pihak tersebut, atau cessie atau pengalihan kekayaan Pihak tersebut
ditetapkan untuk kepentingan para kreditur, atau salah satu Pihak mengalami
kesukaran atau eksekusi yang akan diadakan atas sebagian besar atau seluruh
kekayaan miliknya;
e. Jika sebagian besar properti Perseroan atau mall disita untuk proses hukum
selanjutnya;
f. Jika Perseroan tidak menyerahkan Ruang Sewa secara damai kepada Assalandpada waktu berakhirnya atau pengakhiran masa sewa lebih awal dan kegagalan
ini berlangsung selama 1 minggu sejak tanggal tersebut;
g. Jika Perseroan tidak menutup asuransi atau membiarkan terlewatnya jangka
waktu salah satu polis asuransi tanpa adanya perpanjangan, sesuai ketentuan
perjanjian;h. Jika Perseroan harus mengosongkan atau meninggalkan Ruang Sewa atau
menangguhkan atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan
kegiatan operasionalnya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan bisnisnya
sesuai dengan nama dagang yang ditetapkan dalam perjanjian;i. Jika Perseroan gagal membuka Ruang Sewa untuk bisnis dalam waktu 60 harisejak jangka waktu penyiapan Ruang Sewa berakhir;j. Jika Perseroan tidak membuka/menutup toko sesuai dengan jam normal mallsebagaimana ditetapkan tanpa seizin Assaland dan tanpa alasan yang jelas serta
dapat dipertanggungjawabkan, maka Perseroan akan dikenakan sanksi oleh
Assaland sebesar Rp 1.000.000 per hari pelanggaran;k. Apabila Perseroan tidak membuka usaha sesuai jam normal retail mallsebanyak 7 hari dalam 1 bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya dengan 3 kali surat peringatan yangmasing-masing surat peringatan berjarak 7 hari kalender, Assaland mempunyai
hak untuk memutuskan (secara berurutan) aliran listrik, air bersih, gas, penyejuk
ruangan dan jasa telekomunikasi serta pelayanan lainnya ke dalam Ruang Sewa.
Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini, salah satu Pihak berhak (namun tidak
wajib) untuk segera mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada
Pihak lainnya.
98

Pengalihan: Perseroan tidak akan mengalihkan hak sewa, menyewakan ulang atau dengan caralain mengalihkan bagian atau seluruh atas penguasaan Ruang Sewa, baik dengan
cara sewa ulang, meminjamkan, menggunakan bersama atau cara-cara lain kepada/dengan orang atau orang-orang yang bukan merupakan pihak dari perjanjian
ini, terlepas dari apakah ada uang sewa atau pertimbangan lain untuk itu, tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Assaland.

Pengakhiran: Sewa menyewa ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Assaland sebelum masa sewa
berakhir, apabila terjadi salah satu hal di bawah ini:a. Perseroan lalai membayar harga sewa dan/atau pembayaran lainnya dalamperjanjian ini selama 30 hari kalender yang wajib dibayar Perseroan beserta
dendanya berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sewa menyewa;
b. Apabila Perseroan melanggar atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban atau
ketentuan-ketentuan berdasarkan keseluruhan dari pasal-pasal yang ada dalamperjanjian ini dan/atau perubahan-perubahannya dikemudian hari selain dari pada
kewajiban membayar;c. Apabila Perseroan mengalihkan hak sewanya atas sebagian atau seluruh Ruang
Sewa kepada pihak lain atau memperkenankan pihak-pihak lain untuk memakai
atau turut memakai Ruang Sewa (kecuali dengan perusahaan dalam grup yangsama dengan Perseroan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Assaland;d. Apabila Perseroan menutup Ruang Sewa pada jam normal mall tanpa
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Assaland dan tidak ada tanggapan
setelah dikirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Assaland serta
sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini;e. Apabila Perseroan dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau insolven, mengadakan
pengaturan pembayaran hutang-hutangnya dengan kreditur-krediturnya,
Perseroan bubar atau dibubarkan baik diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan maupun karena suka rela, atau suatu penundaan
pembayaran hutang;f. Dalam hal-hal yang disebutkan di atas sewa menyewa akan berakhir padatanggal yang disebutkan dalam surat pemberitahuan dari Assaland dan seluruh
pembayaran Perseroan kepada Assaland atas harga sewa dan/atau pembayaran
lain (jika ada) menjadi hak dan milik Assaland dan Perseroan tidak dapat menuntut
kembali seluruh atau sebagian pembayaran tersebut.
Jika Perseroan yang mengakhiri sewa secara sepihak sebelum masa sewa berakhir,
maka Perseroan wajib mengajukan surat pemberitahuan pengakhiran sewa dalamwaktu 6 bulan sebelumnya.

Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Apabila masa sewa telah berakhir dan Perseroan masih berminat untuk
memperpanjangnya, maka Perseroan akan mendapat prioritas pertama apabila:a. Perseroan telah memberitahukan niatnya kepada Assaland dalam tenggang
waktu 6 bulan sebelum masa sewa berakhir dan akan dibuatkan perjanjian
perpanjangan tersendiri;b. Perjanjian perpanjangan wajib ditandatangani paling lambat 3 bulan sebelum
masa sewa berakhir. Apabila ternyata tenggang waktu tersebut telah lewat, maka
Perseroan dianggap membatalkan niatnya untuk memperpanjang sewa dan
Assaland berhak memberikan hak Ruang Sewa kepada pihak lain.
Permohonan perpanjangan masa sewa oleh Perseroan harus diajukan secara tertulis
kepada Assaland sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal
berakhirnya sewa.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per 31
Desember 2015

: Nihil

Manfaat bagi Perseroan: Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

99

8.15.4. Perjanjian Penyewaan Ulang
Perseroan telah melakukan perjanjian kerjasama di mana Perseroan sepakat untuk menyewakan kembali sebagian
ruang yang disewa oleh Perseroan di area CGV*blitz dengan ketentuan umum sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban

Wanprestasi: a.

Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan wajib menyediakan fasilitas-fasilitas
standar yang terbatas pada penyediaan listrik yang dibutuhkan oleh Penyewa;b.

Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan berhak:
Menerima biaya sewa, service charge, biaya fasilitas dan biaya lain yangmungkin timbul dari Perjanjian dari Penyewa pada jadwal yang telahdisepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian;Memasuki dan memeriksa kondisi dan perbaikan area dan meminta Penyewa
untuk memperbaiki dan membersihkan area.

c.

Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa wajib untuk:
Mengoperasikan tempat sewa dengan baik berdasarkan ketentuan yangditetapkan dalam Perjanjian dan keseluruhan konsep dari Blitzmegaplex,
terbatas untuk aktivitas Penyewa yang diatur dalam Perjanjian;
Bertanggung jawab terhadap perbaikan dan fitting out area dengan biaya
sendiri;Mematuhi prosedur operasional standar dan syarat dan ketentuan dari
Blitzmegaplex yang dapat ditentukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu,
termasuk melengkapi pegawainya dengan seragam yang sesuai;
Bertanggung jawab untuk memperoleh semua persetujuan, perizinan, danlisensi dari pejabat yang terkait sehubungan dengan pengoperasian kegiatan
Penyewa, termasuk membayar semua pajak-pajak yang disyaratkan oleh
peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dan di luar lisensi
dan perizinan yang diperoleh oleh Perseroan atas biayanya sendiri.

d.

Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa berhak untuk menerima fasilitasfasilitas standar dan pelayanan yang diatur dalam Perjanjian sepanjang Penyewa
melakukan pembayaran biaya fasilitas sesuai ketentuan yang ditetapkan.

: Kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian wanprestasi:a.

Apabila hak Perseroan, denda, penalti, atau jumlah hutang lainnya dari
Penyewa telah tertunggak selama 14 hari kalender baik dengan ataupun
tanpa penagihan Perseroan;b.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau tidak dipenuhinya
ketentuan dalam perjanjian dimana pelanggaran atau tidak dipenuhinya
ketentuan tersebut berlangsung selama 14 hari kalender;c.

Apabila salah satu pihak mengabaikan atau gagal melaksanakan salahsatu ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian atau perjanjian lainnyayang berkaitan dan pengabaian atau kegagalan pelaksanaan tersebut
telah berlangsung selama 14 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis
dari pihak lain kepada pihak yang mengabaikan atau gagal melaksanakan
ketentuan tersebut;d.

Apabila salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi (memiliki tujuan
untuk meleburkan diri atau melakukan rekonstruksi), baik diwajibkan
maupun secara sukarela atau meminta penundaan pembayaran atau
terjadi pengalihan aset untuk kepentingan kreditur atau mengalami kerugianatau eksekusi terhadap properti atau asetnya yang berhargaatau secara
keseluruhan; ataue.

Apabila Penyewa menutup kegiatan usaha Penyewa secara terus menerus
selama jam operasional (lebih dari 2 kali dalam sebulan), menutup kegiatan
usaha Penyewa selama lebih dari 6 jam setiap jam operasional berlangsung,kecuali Penyewa telah mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya
kepada Perseroan dan Perseroan telah mengetahuinya.

100Jika salah satu kejadian wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam poin (a) sampai(e) timbul, maka hanya Perseroan yang berhak untuk mengakhiri perjanjian,selain itu masing-masing pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang melakukan wanprestasi.
Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk tujuan pelaksanaan keputusan arbitrase,
Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Meningkatkan pendapatan sewa Perseroan.

Perjanjian penyewaan ulang yang dibuat oleh Perseroan adalah sebagai berikut:No.

No. Perjanjian1.

No. 001E/GLP/
BDV/I/12 tanggal
2 Januari 2012

Penyewa

LokasiBiaya Sewa dan
Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan (per30 September 2015)

PT Pazia Pillar Blitzmegaplex Rp 50.000 per m2
untuk 12 bulan
Mercycom
Central Park
pertama dan Rp(“PPM”)
100.0000 per m2
untuk sisa periode,yang dibayar setiap
bulan di muka.
Saldo terakhir adalahsebesar Rp792 juta.

Service Charge

Uang Jaminan

JangkaWaktu

Rp 60.000 per m2 perbulan.

3 bulan biaya
sewa sebagai
security
deposit

24 Maret2012-24
Maret 2017

Perseroan berhak
mengubah service
charge dari waktu
ke waktu dalam hal
terdapat kenaikan
biaya yang ditetapkan
pemilik gedung

8.15.5. Perjanjian Jasa Manajemen
1.

Perjanjian Bantuan Konsultasi Manajemen Perfilman tanggal 25 September 2015
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Jive Entertainment (“Jive”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup

: a.

b.

c.
Hak dan Kewajiban

Jive merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi film dan
memerlukan bantuan konsultasi dalam bidang manajemen pemasaran
perfilman;
Jive meminta Perseroan untuk dapat memberikan saran, ide, dan masukan
dalam bidang manajemen pemasaran perfilman dan Perseroan bersedia
membantu Jive dalam memberikan saran, ide, evaluasi dalam hal konsultasi
manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan hukum;
Jive akan menyewa sebagian area di tempat Perseroan yang akandiperuntukkan sebagai kantor divisi manajemen dan komunikasi Jive.

: Hak dan kewajiban Perseroan dan Jive adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.

Perseroan berhak mendapatkan pembayaran secara tepat waktu dan
dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
Jive berhak mendapatkan bantuan dengan sebaik-baiknya yang dapat
diberikan oleh Perseroan;
Masing-masing Pihak wajib memenuhi hak-hak Pihak lainnya menurut
perjanjian.

101

Nilai Perjanjian: Biaya yang harus dibayar Jive atas bantuan Perseroan adalah:a. Bantuan konsultasi sebesar Rp 100.000.000 per bulan;b. Biaya sewa sebesar Rp 67.568.336 per bulan.
(belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%)

Jangka Waktu: Perjanjian berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal
diakhirinya perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih
berlaku.

Penyelesaian
Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per 31
Desember 2015

: Rp2.091.308.034

Manfaat bagi Perseroan: Perseroan memperoleh pendapatan tambahan dari pemberian bantuan
konsultasi

8.15.6. Perjanjian Kerjasama dengan Bank
1.

Perjanjian Kerjasama tentang Program Special Offer Blitzmegaplex Bagi Nasabah BRI Prioritas dan Program
Buy One Get One Free (“BOGOF”) Bagi Pemegang Kartu Debit BRI Gold, Platinum, dan Prioritas No. NB.16DJS/PRI/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian
Kerjasama No. B.01-WMG/PBW/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah BRI, maka BRI bermaksud
mengadakan kerjasama dengan Perseroan dalam bentuk program nonton film
bagi nasabah BRI di bioskop milik Perseroan.
Para Pihak sepakat bekerjasama dalam bentuk pemberian diskon khusus dan/atau tiket gratis untuk setiap pembelian tiket nonton film di bioskop Blitzmegaplex
yang bekerjasama dengan BRI (“Bioskop Blitzmegaplex Kerjasama”) kepada
nasabah BRI pemegang kartu debit BRI Man of Steel, Gold, Platinum, danPrioritas dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Para Pihak dengan prinsip
saling menguntungkan.

Masa Berlaku: 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015 dan bersifat reviewable sepanjang periode
kerjasama.
Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para
pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode berakhir.

PihakdenganBerdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

102

Hak dan Kewajiban
Perseroan

: a.
b.

c.

d.

e.
f.
Hak dan Kewajiban BRI

: a.
b.
c.

Biaya Subsidi

Perseroan wajib melaksanakan program special offer Blitzmegaplex dan
program BOGOF;
Perseroan wajib menjaga kualitas pelayanan jasa kepada Nasabah BRIyang menggunakan fasilitas dalam program special offer dan program
BOGOF yang diselenggarakan di Bioskop Blitzmegaplex Kerjasama;
Perseroan wajib memberitahukan sebelumnya mengenai perubahan harga
tiket maupun food and beverage yang berlaku di Bioskop Blitzmegaplex
Kerjasama kepada BRI secara tertulis;
Dalam rangka pelaksanaan program special offer dan program BOGOF,
Perseroan harus telah memperoleh segala perizinan yang diperlukan
sehubungan dengan materi media promosi yang akan ditayangkan oleh
Perseroan berdasarkan Perjanjian;
Perseroan wajib memonitor segala transaksi terkait dengan Kartu BRI;
Perseroan berhak menerima pembayaran biaya subsidi.
BRI wajib menanggung dan membayar secara penuh seluruh biaya subsidi
program kepada Perseroan;
BRI akan mempublikasikan program special offer Blitzmegaplex dan
program BOGOF kepada nasabah BRI melalui media komunikasi milik BRI;
BRI berhak mendapatkan informasi dari Perseroan jika terdapat perubahan
harga tiket maupun food and beverage yang berlaku di Bioskop Blitzmegaplex
Kerjasama.

: Biaya subsidi program adalah beban biaya yang ditanggung oleh BRI dengan
klasifikasi sebagai berikut:a.

Beban subsidi program special offer Blitzmegaplex;

Beban biaya subsidi pada program special offer Blitzmegaplex adalah 50% dariharga tiket yang berlaku (harga published rate) yang telah ditentukan Perseroan.
b.

Beban subsidi program buy one get one free.

Beban biaya subsidi pada program buy one get one free adalah tiket gratis untuk
setiap pembelian tiket nonton oleh nasabah sebesar harga tiket yang berlaku(harga published rate) yang telah ditentukan oleh Perseroan.
Pengakhiran: Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum tanggal
berakhirnya Perjanjian, kecuali dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran salah satu pihak terhadap ketentuan Perjanjian atau dengan
kesepakatan bersama Para Pihak.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian: Melanjutkan periode kerjasama sebelumnya

Kemungkinan
Perpanjangan: Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para
pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode berakhir

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

103

Pihak

dengan2.

Perjanjian Kerjasama tentang Program Kerjasama Kartu Kredit BRI-BLITZ No. B.2535-KKD/PBK/04/2014
tanggal 4 April 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. B.3608-KKD/
PBK/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Untuk meningkatkan pelayanannya, BRI bermaksud bekerja sama dengan
Perseroan dan Perseroan setuju untuk bekerja sama dengan BRI dalam bentuk
program kerjasama bagi pemegang kartu kredit yang diterbitkan BRI.

Program Promosi: a.

Buy 1 Ticket Get 1 Free Ticket;
Program berlaku setiap hari Jumat di seluruh outlet Blitzmegaplex
untuk kelas Regular;
Program berlaku untuk seluruh pemegang kartu kredit BRI Touch(Visa);
Maksimal pembelian tiket adalah 1 tiket (sehingga yang diterima oleh
pelanggan adalah 2 tiket).

b.

Discount 50% kelas Velvet dan Satin;
Program berlaku setiap hari Sabtu di seluruh outlet Blitzmegaplex untuk
kelas Velvet dan Satin;
Program berlaku untuk seluruh pemegang kartu kredit BRI Platinum
dan Co Branding BNP Platinum;
Maksimal pembelian tiket adalah 1 tiket.

c.

Discount 50% kelas Velvet dan Sation dan Free F&B.
-	 Program berlaku setiap hari Sabtu di seluruh outlet Blitzmegaplex
untuk kelas Velvet dan Setin dan Free F&B;
Program berlaku untuk seluruh pemegang kartu kredit BRI Infinite;
Maksimal pembelian tiket adalah 1 tiket.

Harga tiket film mengikuti harga tiket film yang berlaku di masing-masing lokasi
Blitz, di mana transaksi dilakukan.
Masa Berlaku: 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015
Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pembayaran: Perseroan akan mengirimkan tagihan atas biaya subsidi program kepada BRI.
BRI akan melakukan pembayaran biaya subsidi program kepada Perseroan
selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tagihan secara lengkap.

Hak dan Kewajiban
Perseroan: a.

Perseroan berhak menerima pembayaran tagihan subsidi program;b.

Perseroan berhak dipromosikan oleh BRI di semua materi komunikasi yangdimiliki BRI;c.

Perseroan wajib menginformasikan pelaksanaan program kepada seluruh
pengunjung outlet Perseroan;d.

Perseroan wajib menginformasikan pelaksanaan program di materi
komunikasi milik Perseroan.

104

Hak dan Kewajiban BRI: a.

BRI wajib membayar penuh seluruh biaya subsidi program free ticket dan
discount yang diberikan Perseroan kepada pemegang kartu kredit BRI;b.

BRI berhak mendapatkan spot pemasangan materi komunikasi (promosi
program) di outlet Perseroan;c.

BRI wajib memberikan materi komunikasi kepada Perseroan;d.

BRI wajib memberikan informasi pelaksanaan program kepada Perseroan.

Pengakhiran: Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak selama jangka waktu
yang telah ditentukan, kecuali dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran salah satu pihak terhadap ketentuan Perjanjian atau dengan
kesepakatan bersama Para Pihak.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian: Perjanjian Perpanjangan

Kemungkinan
Perpanjangan: Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Saldo Terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bank BRI adalah Rp249.310.000.
3.

kerjasama

Perseroan

denganPerjanjian Kerjasama Program Customer Loyalty No. 2903/SMG-PPWM/KP/VII/2013 tanggal 22 April 2013sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 2484/PPWM&CLB/BTR/IX/2014 tanggal
3 November 2014 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk antara Perseroan dengan PT BankCIMB Niaga Tbk.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Dalam rangka memberikan penghargaan atas kesetiaan menjadi nasabah
CIMB, CIMB Preferred dan Private Banking, CIMB memberikan penghargaan
berupa program “Customer Loyalty” yang dinamakan Program Poin Reward.
Perseroan mengakomodiri penukaran Poin Reward dari nasabah CIMB untuk
regular program maupun tactical program, di mana nasabah CIMB dapat
menggunakan Poin Reward untuk pembayaran atas transaksi pembelian tiket di
Blitzmegaplex dengan menggunakan kartu debit CIMB pada mesin EDC CIMB.

Masa Berlaku: 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

105

Hak dan Kewajiban
Perseroan

: a.

b.
c.

d.
e.
f.

Hak dan Kewajiban
CIMB

: a.
b.

c.

4.

Untuk Regular Program, Perseroan berhak menerima pembayaran atastransaksi kartu debit CIMB Niaga, baik untuk transaksi dengan poin mapun
debet rekening;
Untuk Tactical Program, Perseroan berhak menerima pembayaran atas
kekurangan transaksi Tactical Program (jika ada) setelah pelaporan;
Team leader dari Perseroan wajib memberikan pelatihan kepada kasir
mengenai penukaran Poin Cinta baik untuk Regular Program maupun
Tactical Program (jika ada);
Menawarkan penukaran Poin Cinta CIMB kepada pembeli tiket menontonyang juga merupakan nasabah CIMB;
Perseroan wajib membantu marketing communication di website Perseroan;
Khusus untuk pembayaran transaksi Tactical Program:
Perseroan wajib mengirimkan laporan berupa softcopy atas transaksi
Tactical Program;
Perseroan wajib mengirimkan invoice kekurangan pembayaran sesuai
dengan data yang telah diverivikasi oleh CIMB.
CIMB akan membantu marketing communication Poin Cinta untuk diletakkan
di outlet Perseroan;
Memberikan pelatihan mengenai Poin Reward dan cara penukaran poin dimesin EDC kepada karyawan Perseroan yang ditunjuk team leader yangberada di outlet Perseroan;
Nasabah CIMB akan mendapatkan layanan penukaran Poin Reward dioutlet Perseroan, baik untuk Regular Program maupun Tactical Program(pada periode promo tertentu).

Pengakhiran: Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian, maka pihak yangbersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelumnya.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Tergantung dengan pihak Bank CIMB Niaga

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Perjanjian Kerjasama No. 26/EM-PKS/RPBD/II/14 tanggal 10 Januari 2014 antara Perseroan dengan
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Para Pihak: a. Perseroan; danb. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

Latar Belakang: Untuk menarik minat dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah/konsumen, maka CIMB bermaksud memberikan metode pembayaran baru dan
tiket bioskop kepada pengguna rekening ponsel (“Rekening Ponsel”) dari CIMByang melakukan transaksi pembelanjaan pada Perseroan.

106Program Kerjasama: Program pemberian benefit bagi pengguna Rekening Ponsel yang melakukan
pembayaran transaksi dengan nilai tertentu pada Perseroan menggunakan
Rekening Ponsel pada mesin EDC CIMB.
Perseroan setuju menerima pembayaran menggunakan Rekening Ponsel padamesin EDC CIMB untuk pembelian tiket nonton serta makanan dan minuman dioutlet Blitz (Paris van Java, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia,
Teraskota, Central Park, Bekasi Cyber Park, Grand Galaxy Park, Miko Mall dan
Plaza Balikpapan).
Metode pembayaran yang diterima adalah menggunakan kupon Rekening
Ponsel.
Perincian program kerjasama adalah sebagai berikut:
a. Perseroan akan memberian tiket gratis, yaitu 1 tiket nonton gratis kepada
pengguna Rekening Ponsel setiap melakukan pembayaran 1 tiket nonton dioutlet Blitz dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Promo dapat digunakan untuk semua kelas dan hanya berlaku untuk
film dan jadwal yang sama;
Promo hanya berlaku pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu;
Periode kerjasama: 19 Januari 2014 – 16 Oktober 2015.
b.

Masa Berlaku

Perseroan akan memberikan minuman gratis, yaitu 1 minuman gratis
kepada pengguna Rekening Ponsel setiap melakukan transaksi pembelian
tiket nonton di outlet Blitz dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Promo gratis 1 minuman bisa digunakan setiap hari;
Produk untuk gratis minuman adalah Coca Cola/Fanta/Sprite/Ice
Lemon Tea 22 oz dan tergantung ketersediaan stok di outlet Blitz;
Periode kerjasama: 17 Oktober 2014 – 31 Desember 2015.

: 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban
Perseroan

: a.

b.
c.
d.
e.
f.

Hak dan Kewajiban
CIMB

: a.
b.
c.
d.
e.
f.

Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas pemberian tiket nonton
dan minuman gratis yang dikeluarkan sehubungan dengan program beli 1
gratis 1;
Perseroan berhak memasang logo dalam materi promosi sesuai perjanjian;
Perseroan berhak mendapatkan sampel materi komunikasi yang diproduksi
CIMB;
Perseroan wajib menginformasikan program kerjasama kepada seluruh
karyawan Perseroan;
Perseroan wajib menginformasikan program kerjasama kepada pengguna
Rekening Ponsel sebelum dilakukan pembayaran transaksi;
Perseroan wajib memberikan bukti pemakaian tiket dan minuman yangterpakai dalam program kerjasama beserta sales draft yang telah diberikan
jumlah tiket yang keluar dan ditulis oleh karyawan Perseroan yang melayani
transaksi.
CIMB berhak memasang materi promosi sebagaimana diatur dalamperjanjian;
CIMB berhak melakukan verifikasi atas tiket nonton gratis dan minuman
gratis yang dilakukan oleh Perseroan;
CIMB berhak mendapatkan rekapitulasi data transaksi yang dilakukan oleh
pengguna Rekening Ponsel di outlet Perseroan;
CIMB wajib menanggung dan membayar pemberian tiket nonton dan
minuman gratis yang diberikan kepada pengguna Rekening Ponsel;
CIMB wajib menyediakan sosialisasi dan training kepada karyawan
Perseroan di setiap outlet Blitz;
CIMB wajib menyediakan materi promosi program kerjasama dalam bentuk
SMS blast dan email blast.
107

Pengakhiran: Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum tanggal
berakhirnya Perjanjian, kecuali dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran salah satu Pihak terhadap ketentuan perjanjian atau dengan
kesepakatan bersama Para Pihak.
Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;b. Pengakhiran oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak gagal melaksanakan
kewajiban dan/atau aturan menurut perjanjian ini, yang dilakukan dengan
mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran.

Pengalihan: Selama jangka waktu perjanjian, Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan
baik sebagian maupun seluruh perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian: Perjanjian Perpanjangan

Kemungkinan
Perpanjangan: Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan
pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode berakhir.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Saldo Terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank CIMB
Niaga Tbk adalah sebesar Rp3.159.294.496.
5.

Perjanjian Kerjasama Promosi Bersama No. CSB.CSD/PKS/ILD/003/2015 tanggal 30 November 2015 antara
Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Mandiri merupakan bank umum yang memiliki berbagai macam produk dan
layanan.
Para Pihak akan mengadakan kerjasama program Buy One Get Two Tiket
Blitzmegaplex dengan penukaran Mandiri Fiestapoin di outlet Blitzmegaplex
terpilih (“PB”) dengan menggunakan kartu debit Mandiri.

Ruang Lingkup: Kegiatan PB yang akan diadakan Para Pihak meliputi jenis kegiatan promosi
pembelian 1 tiket Blitzmegaplex dengan kartu debit Mandiri mendapatkan 1 tiket
dengan penukaran Mandiri Fiestapoin dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Pengunjung outlet Blitzmegaplex yang melakukan transaksi pembelian
tiket dengan kartu debit Mandiri (“Pelanggan”) merupakan pemegang debit
Mandiri silver, gold atau platinum dan kartu Mandiri debit prioritas yang
memiliki fiesta poin yang cukup untuk mendapatkan tambahan 1 tiket;
b. Transaksi pembelian tiket menggunakan kartu debit Mandiri di EDC Bank
Mandiri yang telah di-install menu loyalty fiestapoin;c. Maksimal penukaran fiestapoin adalah 4 tiket untuk 1 kartu debit mandiri.

108

Masa Berlaku: 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan dibuat dan
ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan PB oleh Para Pihak.
Berdasarkan Confirmation Letter Perpanjangan Program Kerjasama tanggal
17 Desember 2015 antara Perseroan dengan Mandiri, perjanjian ini akandiperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Nilai Perjanjian: Tidak tersedia

Perpanjangan: Tidak tersedia

Kewajiban Perseroan:

a. Menanggung biaya reward program (potongan harga) yang terdistribusi
selama program maksimum sebesar Rp 400.000.000;
b. Membuat desain materi promosi program yang akan ditayangkan di media
promosi milik Perseroan;c. Menginformasikan kegiatan PB melalui media komunikasi milik Perseroan
atas biaya Perseroan.

Hak dan Kewajiban
Bank Mandiri:

a. Berhak mendapatkan pembayaran atas tambahan tiket yang diterbitkan
Perseroan yang telah diterima Pelanggan pada saat pembelian tiket
Blitzmegaplex di outlet selama periode program;b. Wajib mempersiapkan kesediaan tiket di outlet selama periode program;c. Wajib menggunakan mesin EDC Perseroan yang tersedia di outlet untuk
melaksanakan transaksi pembayaran;d. Berhak mendapatkan promosi atas event Blitzmegaplex selama kegiatan
PB berlangsung atas promosi yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pengakhiran: Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh Para Pihak sebelum segala hak dan
kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan perjanjian ini terpenuhi.
Perjanjian akan berakhir jika terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:a. Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan
dilikuidasi;c. Salah satu Pihak dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar atau
salah satu Pihak memulai suatu proses hukum untuk meminta pembebasan
atau restrukturisasi hutang-hutangnya;
d. Atas dasar pertimbangan salah satu Pihak dan/atau pertimbangan hukum,
peraturan serta etika yang berlaku, salah satu Pihak telah mencemarkan
nama baik Pihak lainnya.

Pengalihan: Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka
masing-masing yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga, baik
sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak
lainnya dalam perjanjian.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian: Perjanjian perpanjangan

Kemungkinan
Perpanjangan: Tidak diatur.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

109

6.

Perjanjian Kerjasama tentang Penukaran Mandiri Power Points No. CSB.CCD/PKS/37/67/2015 tanggal 12
Februari 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Para Pihak

:

a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

Latar Belakang:Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalamperjanjian kerjasama penukaran mandiri power points (“Perjanjian”). Perjanjian
ini mengatur mengenai kerjasama antara Para Pihak mengenai penukaran
power points dengan tiket blitzmegaplex dalam program buy one get one freewith power points (“Program Kerjasama”).

Masa Berlaku:

Berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31
Desember 2015 (“Periode Kerjasama”)
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Nilai Perjanjian:

Sesuai dengan settlement transaksi mesin Electronic Data Capture (“EDC”) yangdigunakan dalam transaksi kegiatan Program Kerjasama dan tidak melebihi Rp
200.000.000.

Hak dan Kewajiban
Perseroan

:

a.

b.

Hak Perseroan
i. Mendapatkan promosi Program Kerjasama Para Pihak selama periode
kerjasama bersama kepada pemegang kartu kredit Mandiri, dalambentuk dan media komunikasi yang ditentukan oleh Mandiri berdasarkan
kesepakatan;
ii. Mendapatkan biaya kompensasi dari Mandiri atas konversi mandiri
power points maksimal sebesar Rp. 200.000.000 dengan proses
pembayaran langsung di settle di mesin EDC.
Kewajiban Perseroan
i. Memberikan benefit Program Kerjasama kepada pemegang kartu kredit
Mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;ii. Memberikan kepada pemegang kartu kredit Mandiri atas programprogram taktikal selama periode tertentu dengan berbagai macam
variasi program yang dibuatkan oleh Mandiri selama Periode Kerjasama
berlangsung berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan yangdituangkan dalam bentuk confirmation letter sebagai lampiran yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
iii. Memberikan pelayanan yang sama bagi pemegang kartu kredit Mandiri
sebagaimana layaknya pelayanan yang diberikan oleh Perseroan
kepada konsumennya;
iv. Memberikan pelayanan yang sama bagi pemegang kartu kredit Mandiri
dalam kondisi dan dengan alasan apapun selama transaksi memperoleh
otorisasi dari Mandiri;v. Tidak akan membebani pemegang kartu kredit Mandiri dengan biayabiaya tambahan dalam bentuk apapun selama transaksi memperoleh
otorisasi dari Mandiri;vi. Mendapatkan fasilitas tempat di outlet Perseroan untuk keperluan
penempatan collateral promosi, dengan tunduk pada syarat dan
ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

110Hak dan Kewajiban
MandiriPengakhiran

:

:

a.

Hak Mandiri
i. Pemegang kartu kredit Mandiri mendapatkan benefit Program
Kerjasama sesuai dengan ketentuan berdasarkan Perjanjian;ii. Pemegang kartu kredit Mandiri mendapatkan program-program taktikal
selama periode tertentu dengan berbagai macam variasi programyang dibuat oleh Mandiri selama Periode Kerjasama berlangsung
berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan yang dituangkan dalambentuk confirmation letter sebagai lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
iii. Menentukan skema, nilai konversi, syarat dan ketentuan mengenai
Mandiri power points dan penukarannya;
iv. Mendapatkan fasilitas tempat di outlet Perseroan untuk keperluan
penempatan collateral promosi, dengan tunduk pada syarat dan
ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

b.

Kewajiban Mandiri
i. Mempromosikan Program Kerjasama selama Periode Kerjasama
kepada pemegang kartu kredit Mandiri dalam bentuk dan media
komunikasi yang ditentukan oleh Mandiri berdasarkan kesepakatan;
ii. Memberikan biaya konversi Mandiri power points kepada Perseroan
selama periode kerjasama maksimal sebesar Rp 200.000.000 denganproses pembayaran langsung di-settle di mesin EDC;
iii. Menginformasikan dan mensosialisasikan program kerjasama padapara front-liner dari Mandiri khususnya kartu kredit Mandiri;iv. Bersama-sama dengan Perseroan, Mandiri membuat programprogram taktikal baik program penukaran power points sebagian atau
sepenuhnya maupun berbagai program pembentukan power points,
selama berlangsungnya kerjasama yang dituangkan dalam bentuk
confirmation letter sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

a.

Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu
Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
i. Kesepakatan bersama Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini yangdibuat secara tertulis;
ii. Salah satu Pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum
jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak lainnya, minimal 2 bulan sebelum tanggal pengakhiranyang dikehendaki;iii. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan
lainnya dalam perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan
oleh Pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak
dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 hari kerja sejak
tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut;
iv. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yangberwenang;v. Salah satu Pihak dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang;dan
vi. Salah satu Pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.

b. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan
setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkanadanya suatu putusan atau penetapan pengadilan untuk menghentikan/
mengakhiri suatu perjanjian.

111

Pengalihan

:

a.

b.

c.

Kerahasiaan:

Hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak
boleh dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Pihak lainnya;
Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yangmengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini, kecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambilalih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut;
Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati
sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dansyarat-syarat dalam perjanjian ini.

a.

Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yangberkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta
memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (“Informasi”)
yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga
manapun dari pemilik Informasi. Informasi demikian mencakup tetapi tidak
terbatas pada rencana usaha, data pelanggan, baik data perseoranganmaupun kolektif, rencana pemasaran, data yang tersimpan secara elektronis
dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronis lainnya, serta
data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;b.

Larangan pengungkapan Informasi tidak berlaku dalam hal pengungkapan
sebagai berikut:
i. Dilakukan kepada instansi pemerintah atau lembaga negara yangberwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yangdiperjanjikan dalam Perjanjian ini;ii. Diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan
dengan penegakkan hukum;iii. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
Informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
iv. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi
rahasia;v. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada
masyarakat oleh Para Pihak;
vi. Sudah memperoleh izin tertulis dari Pihak lainnya.

c. Ketentuan kerahasiaan dimaksud berlaku terus-menerus
Perjanjian ini telah berakhir dengan sebab apapun.
Hukum yang Berlaku

sekalipun:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa :Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

Pihak yang menghendaki perpanjangan memberitahukan kepada Pihak lainnya
selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan :Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Saldo terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk adalah sebesar Rp23.720.000.

112

7.

Perjanjian Kerjasama Rewards No. 036/GLP/PERJ-MKT/VII/14 tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana diubah
dengan Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama Rewards tanggal 30 Juni 2015 antara Perseroan dengan the
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup: Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama program HSBC rewards
sehubungan dengan penggunaan kartu kredit HSBC sebagai sarana penukaran
poin reward untuk transaksi penukaran poin rewards (“Transaksi”) di seluruh
outlet bioskop blitzmegaplex milik Perseroan (“Outlet”).

Outlet: Central Park, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia, Teras Kota,
Bekasi Cyber Park, Paris Van Java, Grand Galaxy Bekasi

Jangka Waktu: 1 Juli 2015 – 30 Juni 2016

Penambahan Outlet: Para Pihak sepakat bahwa penambahan Outlet yang berpartisipasi dalamprogram e-Rewards cukup dilakukan dengan diberikannya pemberitahuan
tertulis dari Perseroan kepada HSBC.

Nilai Perjanjian: Total nilai Transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit HSBC yangtercatat dalam sistem HSBC dikurangi dengan diskon yang diatur dalamperjanjian ini.

Pembayaran: Pembayaran oleh HSBC atas Transaksi HSBC rewards akan dilakukan selambatlambatnya 7 hari kerja ke rekening Perseroan, setelah data transaksi diterimaoleh HSBC dan sesuai dengan laporan dari sistem HSBC.

Kewajiban Para Pihak: Kewajiban Perseroana. Perseroan wajib menawarkan program HSBC rewards dan menerima
permintaan untuk melakukan Transaksi HSBC rewards dari pemegang kartu
kredit di seluruh Outlet;
b. Perseroan wajib memberikan harga khusus kepada HSBC atas nilai
Transaksi poin HSBC rewards yang ditukarkan untuk seluruh produk yangharus dibayar oleh HSBC, khusus untuk penukaran poin rewards di seluruh
Outlet;c. Perseroan wajib melakukan konfirmasi kepada HSBC mengenai penerimaan
atas pembayaran nilai Transaksi HSBC rewards dari HSBC. Konfirmasi
wajib diberikan setiap bulannya selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak
pembayaran nilai Transaksi HSBC rewards diterima oleh Perseroan. Jika
terdapat pembayaran yang tidak sesuai, maka Perseroan wajib melakukan
konfirmasi kepada HSBC selambat-lambatnya 1 bulan sejak pembayaran
diterima;
d. Apabila Perseroan lalai atau terlambat untuk mengkonfirmasi pembayaran
sebagaimana dimaksud di atas, maka:i. Pembayaran yang telah dilakukan oleh HSBC kepada Perseroan
dianggap benar; danii. HSBC tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menerima atau
menanggapi setiap klaim atau keberatan dari Perseroan dengan
pelaksanaan program dan perjanjian ini.
e. Perseroan wajib menyampaikan kepada HSBC pemberitahuan tertulis yangditandatangani oleh pejabat berwenang dari Perseroan mengenai orang
yang akan ditunjuk sebagai perwakilan Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan program HSBC rewards dan perjanjian ini.

113

Kewajiban HSBC
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk:a. HSBC wajib membayar kepada Perseroan nilai Transaksi dari HSBC rewards
sesuai dengan harga khusus untuk penukaran poin rewards di Outlet
sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, atas setiap dan semua Transaksi
HSBC rewards yang telah disetujui di seluruh Outlet;
b. HSBC wajib memberikan informasi kepada Perseroan mengenai pembayaran
nilai Transaksi HSBC rewards dari HSBC. Informasi wajib diberikan setiap
bulannya, pada awal bulan berikutnya;c. HSBC wajib menyediakan mesin EDC beserta bahan dan peralatan
untuk menjalankan setiap Transaksi HSBC rewards di seluruh Outlet, danmenanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan penyediaan, pemeliharaan
ataupun pemakaian mesin EDC maupun bahan dan peralatannya;
d. HSBC wajib menyediakan fasilitas call center/help desk kepada pemegang
kartu kredit HSBC yang berfungsi setiap hari (termasuk hari libur) dari pukul
10 pagi sampai pukul 10 malam;e. HSBC wajib melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan
Perseroan di seluruh Outlet tentang program, tata cara penerimaan,
penggunaan, sampai dengan otorisasi setiap Transaksi di seluruh Outlet;
f. HSBC wajib menyiapkan design, membayar dan menyediakan komunikasi
dalam bentuk:i. SMS Blast;ii. Email Blast;iii. Klub kartu;
iv. Website; dan
v. Newsplash.
g. HSBC wajib menanggung biaya produksi semua materi promosi dan printing
atas program kerjasama antara Para Pihak.
Pengakhiran: a. Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka
waktu perjanjian dengan mengajukan suatu pemberitahuan tertulis kepada
Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran
perjanjian yang diinginkan;b. Para Pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan segera dalam
hal salah satu Pihak tidak memenuhi standar, kriteria dan/atau ketentuanyang ditetapkan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu, terjadi pelanggaran
ketentuan perjanjian ini oleh salah satu Pihak dan/atau karyawan, pejabatmaupun agen dari salah satu Pihak dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh
Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Para Pihak dalamperjanjian ini melakukan kesalahan dan/atau kelalaian;c. Pengakhiran perjanjian ini tidak mengesampingkan dan/atau menghilangkan
hak dan kewajiban yang telah timbul dari masing-masing Pihak sebelum
tanggal berakhirnya atau diakhirinya perjanjian.

Pengalihan: a. Perseroan tidak dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan
kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari HSBC;
b. HSBC dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau
kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, termasuknamun tidak terbatas kepada anak perusahaan, afiliasi atau anggota grup
HSBC, tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian: Perjanjian perpanjangan

114

8.

Kemungkinan
Perpanjangan: Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak
pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode program berakhir.

denganPembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Surat Perjanjian Kerjasama No. PDM/21/6355/R tanggal 21 Agustus 2014 antara Perseroan dengan PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan
promo kartu debit BNI (buy 1 get 2) (“Program”).

Jangka Waktu Perjanjian : 28 Maret 2014 – 28 Februari 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
Jangka Waktu Program: 28 Maret 2014 – 28 Februari 2015

Mekanisme Program

: a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

Hak dan Kewajiban BNI

: a.
b.
c.

d.
e.
f.

Program hanya berlaku untuk hari Sabtu terhitung sejak tanggal 28
Maret 2014 yang diperuntukkan khusus bagi pemegang kartu debit BNI(“Pemegang Kartu”) yang melakukan transaksi di seluruh outlet Perseroan,yaitu Blitzmegaplex (“Outlet”);
Pemegang Kartu yang melakukan transaksi pembelian tiket di Outlet berhak
memperoleh free 1 tiket selama periode program;
Pemberian free tiket kepada Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud diatas maksimum 1 tiket untuk setiap kartu debit BNI per hari selama periode
program;
Program berlaku untuk pembelian tiket semua kelas (regular, satin, velvet,
dan dining), semua jenis film termasuk 4DX dan velvet;
Program tidak berlaku kelipatan dan split transaksi;
Perseroan tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya tambahan(surcharge) dalam bentuk apapun kepada Pemegang Kartu yang melakukantransaksi di Outlet selama periode program;
Program berlaku untuk jenis kartu debit BNI Taplus Muda, Platinum,
Chelsea, Ferarri, dan Emerald.
Menentukan jenis kartu debit BNI yang berlaku dalam Program;
Menanggung biaya penyediaan free tiket yang diberikan sebagai keuntungan
Pemegang Kartu selama periode Program;
Melakukan komunikasi Program secara below the line melalui standing
poster, flyer, poster, dan melalui social media milik BNI, yaitu Facebook dan
Twitter;
Menanggung biaya komunikasi Program yang menjadi bagian BNI;
Melakukan review terhadap Program serta pelaksanaannya setiap bulan;
Menghentikan program berdasarkan hasil review dengan memberikan
pemberitahuan resmi secara tertulis kepada Perseroan sebagaimana diatur
dalam perjanjian.

115

Hak dan Kewajiban
Perseroan

: a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.

9.

Menerima informasi jenis kartu debit BNI yang berlaku dalam Program;
Menerima biaya penyediaan free tiket dari BNI sesuai mekanisme
sebagaimana diatur dalam perjanjian;
Menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari BNI apabila Program
dihentikan berdasarkan review BNI;
Memberikan free tiket kepada Pemegang Kartu sesuai ketentuan;
Menyediakan tempat di Outlet untuk penempatan materi komunikasi
Program selama periode Program;
Memberikan support pada pelaksanaan kegiatan operasional Program
selama periode Program dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalamkegiatan operasional Program tersebut;
Melakukan support pada komunikasi Program secara below the line melalui
televisi commercial (TVC), flyer, dan website Perseroan;
Aktif mengkomunikasikan Program kepada customer atau pengunjung
Outlet melalui sales promotion atau petugas kasir Perseroan selama periode
Program;
Memastikan ketersediaan tiket selama periode Program.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Surat Konfirmasi Kerjasama Promosi BNI-Blitz No. PDM/7-/7596 tanggal 15 Juli 2014 antara Perseroan
dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama promosi “free popcorn”.

Periode Program: 1 Juli 2014 – 31 Desember 2014
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Mekanisme Program

: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pembelian 2 tiket dengan menggunakan kartu kredit BNI Emas, Style
Titanium, Platinum, dan Infinite akan mendapatkan 1 free popcorn;
Promo berlaku hanya di hari Sabtu termasuk hari libur nasional;
Berlaku untuk semua jenis film (2D, 3D, 4DX, Hindi) dan semua kelas(reguler, satin, velvet);
Berlaku kelipatan hingga maksimal pembelian tiket adalah 4 tiket per hariatau maksimal 2 free popcorn;
Maksimum transaksi sebanyak 2 kali/hari;Free popcorn harus ditukarkan di hari dan lokasi yang sama;
Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya;
Syarat dan ketentuan berlaku.
116

Pembayaran: Pembayaran biaya free popcorn yang merupakan kontribusi BNI dapat dilakukan
maksimum 2 bulan setelah periode program berakhir.

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Tidak diatur.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Saldo Terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp403.062.600.
10.

Perjanjian Kerja Sama No. 0006PK/CBDG/14 tanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan dengan PT BankCIMB Niaga Tbk
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Untuk menarik minat dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah/konsumen, maka CIMB bermaksud memberikan fasilitas diskon kepada
pemegang kartu kredit CIMB yang bertransaksi pada Perseroan.

Ruang Lingkup: Perseroan akan memberikan 1 tiket nonton gratis kepada pemegang kartu kredit
yang melakukan pembelian tiket menonton di outlet-outlet Blitzmegaplex tertentu(Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Central Park, Pacific Place, Paris van Java,
Teras Kota, Bekasi Cyber Park, Grand Galaxy Park) sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
Kartu platinum: buy one free one regular class (maksimum 1 tiket dalam 1
minggu/weekend/sabtu atau minggu);
Kartu world dan infinite: buy one free one regular dan satin class (maksimum
1 tiket dalam 1 minggu/weekend/sabtu atau minggu).
Perseroan akan memberikan potongan harga sebesar 50% kepada pemegang
kartu kredit yang melakukan pembelian tiket menonton di outlet-outlet
Blitzmegaplex tertentu (Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Central Park, PacificPlace, Paris van Java, Teras Kota, Bekasi Cyber Park, Grand Galaxy Park)sesuai dengan ketentuan berikut:
Kartu world dan infinite: discount 50% velvet class (maksimum 1 tiket dalam
1 minggu/weekend/sabtu atau minggu).

Masa Berlaku: 8 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

117

Hak dan Kewajiban
Perseroan: Hak Perseroan:
a.
b.

c.

Memasang logo dalam media promosi CIMB yang berhubungan dengan
pelaksanaan program kerjasama;
Memperoleh pembayaran kompensasi penggantian biaya atas pemberian
fasilitas tiket menonton gratis dan potongan harga yang diberikan kepada
pemegang kartu kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
Mendapatkan sampel media promosi yang diproduksi CIMB.

Kewajiban Perseroan:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.
Hak dan Kewajiban
CIMB

Menjalankan program kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yangditetapkan;
Menginformasikan program kerjasama ke seluruh karyawan Perseroan;
Memasang dan merawat media promosi agar selalu terpasang dengan
kondisi baik selama periode program kerjasama;
Menginformasikan program kerjasama kepada pemegang kartu kredit
sebelum dilakukan pembayaran transaksi kepada Perseroan;
Selama berlakunya perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan mengalihkan
baik sebagian atau seluruh perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari CIMB;
Untuk keperluan pemasangan iklan dan alat-alat promosi, Perseroan tidak
diperkenankan untuk mencantumkan logo CIMB tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari CIMB;Memberikan informasi kepada CIMB, apabila diperlukan, dalammenyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh pemegang kartu;
Mengkonfirmasi data, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi CIMB, terjadi
ketidaksesuaian data yang disampaikan ke CIMB;
Berdasarkan usaha terbaiknya, melakukan pengawasan dan pengendalianatas pemberian tiket maupun diskon sebagai bentuk pelaksanaan program
kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalamperjanjian;
Wajib mematuhi ketentuan internal yang berlaku di CIMB.

: Hak CIMB:
a.

b.

c.
d.

Mendapatkan data pemegang kartu yang telah bertransaksi dan
mendapatkan tiket gratis maupun potongan harga sebagai bentuk
pelaksanaan program kerjasama di outlet-outlet Perseroan selama program
kerjasama berlangsung;Atas program kerjasama discount sebagaimana tercantum dalam perjanjian,
CIMB berhak menerima benefit untuk pemegang kartu kredit sesuai dengan
program kerjasama yang berlangsung;Mendapatkan tempat untuk pemasangan media promosi CIMB;Memberikan usulan atas peletakan media promosi yang menjadi kewajiban
Perseroan.

Kewajiban CIMB:
a.

b.
c.
d.
e.

Melakukan pembayaran kompensasi penggantian biaya atas pemberian
fasilitas tiket menonton gratis dan potongan harga yang diberikan kepada
pemegang kartu kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian;
Menyediakan media promosi sebagaimana diatur dalam perjanjian dan
mendistribusikannya ke Perseroan;
Memuat logo Perseroan dalam materi promosi yang berhubungan dengan
program kerjasama;
Melakukan perawatan secara bersama-sama dengan Perseroan atas materi
promosi;
Wajib melakukan rekonsiliasi berdasarkan data yang diserahkan oleh
Perseroan.

118

Pengalihan: Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya
yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun
seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pengakhiran: Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
a.
b.

c.

11.

Berakhirnya jangka waktu perjanjian dan/atau pengakhiran perjanjian oleh
salah satu Pihak;
Pengakhiran oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu Pihak gagal melaksanakan
kewajiban dan/atau aturan menurut perjanjian yang dilakukan dengan
mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya
selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yangdimintakan;
Dengan mengesampingkan ketentuan poin (a) di atas, CIMB dapat
mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut dengan
pemberitahuan atas maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan
sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Jika Para Pihak hendak memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Pihak
tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum
berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Perjanjian Kerjasama No. 0556/PK/CBDG/13 tanggal 15 Februari 2013 antara Perseroan dengan PT BankCIMB Niaga Tbk
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: Para Pihak sepakat melakukan kerjasama terkait pelaksanaan program
kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:a. Nasabah CIMB yang terdaftar sebagai nasabah dan telah memiliki kartu
kredit CIMB (“Pemegang Kartu”) dapat melakukan pembelian tiket online
di situs kartu kredit CIMB sesuai dengan syarat dan ketentuan dalamperjanjian dan media promosi;b. CIMB akan memberikan penggantian biaya sesuai dengan hasil rekonsiliasi
dan invoice yang disampaikan oleh Perseroan.

119Syarat dan Ketentuan

: a.

b.

Masa Berlaku

Program kerjasama berupa pembelian tiket online dari situs kartu kredit
CIMB di seluruh jaringan Perseroan yang mencakup blitzmegaplex dan
blitztheater baik yang sudah ada maupun yang akan datang;
Pembelian tiket online yang dilakukan dari situs kartu kredit CIMB berlaku
untuk tiket reguler, velvet class dan/atau satin class dan/atau dining classdan/atau film hindi dan/atau film 3D.

: 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban
Perseroan: Hak Perseroan:a.
b.

Memasang logo dalam media promosi CIMB yang berhubungan dengan
pelaksanaan program kerjasama;
Tidak mencantumkan logo pihak CIMB (hyperlink) di website milik Perseroan.

Kewajiban Perseroan:a.

Menjalankan program kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yangditetapkan;b.

Menginformasikan program kerjasama ke seluruh karyawan Perseroan,paling lambat 1 minggu sebelum periode program kerjasama dimulai;
Memasang dan merawat media promosi program kerjasama dari CIMB dioutlet-outlet Perseroan sesuai dengan kondisi lapangan pihak Perseroan,selambat-lambatnya 1 hari sebelum periode kerjasama dimulai;
Memberikan informasi kepada CIMB, apabila diperlukan, dalammenyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Kartu;
Mengkonfirmasi data, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi bank, terjadi
ketidaksesuaian data yang disampaikan ke CIMB;
Mematuhi ketentuan internal yang berlaku di CIMB.

c.

d.
e.
f.
Hak dan Kewajiban
CIMB: Hak CIMB:a.

Mendapatkan fasilitas untuk mengakses jadwal film dan bioskop Perseroan
melalui situs kartu kredit CIMB dan pemegang kartu kredit CIMB dapat
melakukan pemesanan tiket online melalui situs tersebut.

Kewajiban CIMB:
a.

b.
c.
d.
e.

Pengalihan

Menyediakan media promosi tertentu yang ditetapkan oleh CIMB dan
mendistribusikannya ke Perseroan. Biaya penyediaan media promosi
tersebut dan pendistribusiannya sepenuhnya menjadi beban CIMB;Memuat logo Perseroan dalam media promosi yang berhubungan dengan
pelaksanaan program kerjasama ini;
Mengirimkan laporan pembayaran kepada pihak Perseroan setiap hari/bulan;
Wajib melakukan rekonsiliasi berdasarkan data yang diserahkan oleh
Perseroan setiap bulan selama periode program;
Mengikuti ketentuan dari Perseroan dalam hal pemasangan sistem milik
Perseroan pada website milik CIMB, yang akan diatur dalam addendum.

: Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya
yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun
seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

120

Pengakhiran: Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
a.
b.

c.

Perjanjian berakhir secara otomatis setelah lewatnya jangka waktu
perjanjian;Pengakhiran oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu Pihak gagal melaksanakan
kewajiban dan/atau aturan menurut perjanjian dimana Pihak yang tidak lalai
akan memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang lalai. Pihak yang lalai
harus memperbaiki keadaan lalai tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja
setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila Pihak yang lalai tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak yanglain berhak mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelumnya;
Dengan mengesampingkan ketentuan poin (a) di atas, CIMB dapat
mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut dengan
pemberitahuan atas maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan
sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Jika Para Pihak hendak memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Pihak
tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak lainnya selambatlambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Perpanjanganmana wajib dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

8.15.7. Perjanjian Kerjasama Lainnya
1.

Surat Perjanjian Kerjasama No. 003A/GLP/PERJ-MKT/I/09 tanggal 9 Januari 2009 antara Perseroan dengan
PT Bintang Mediathama Indonesia
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Bintang Mediathama Indonesia (“BMI”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup: Para Pihak sepakat melakukan kerjasama untuk pemasangan iklan dari klienklien BMI ke media yang bertempat di Blitzmegaplex.

Masa Berlaku: Perjanjian ini akan terus berlaku sampai diakhiri oleh Para Pihak.
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih
berlaku.

Bentuk Kerjasama: Perseroan sepakat melakukan pekerjaan pemasangan iklan, di mana BMI
bertindak sebagai biro iklan mewakili klien-kliennya untuk pemasangan iklan ditempat usaha milik Perseroan yaitu Blitzmegaplex.

121

2.

Pembayaran: Perseroan berhak mendapatkan pembayaran dari BMI dimana pembayaran
dilakukan sesuai dengan biaya pemasangan berdasarkan purchase order dari
BMI dengan rate card Perseroan sesuai dengan harga yang berlaku pada saattersebut berikut PPN 10%.

Pengakhiran: Perseroan atau BMI tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Jika
salah satu pihak menghendaki pengakhiran perjanjian, maka harus mengajukan
pemberitahuan tertulis satu bulan di muka dengan kesepakatan kedua belah
pihak.

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan di wilayah Jakarta Selatan

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Perpanjangan tergantung keputusan kedua belah pihak

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

: Rp638.401.500

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sponsorship Program Friday Movie Mania Blitzmegaplex No. PKS.025/
LG.05/MK.00/I/2014 tanggal 15 Desember 2013 antara Perseroan dengan PT Telekomunikasi Selular
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup: Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelanggaran Telkomsel, Para Pihak
bermaksud menyelenggarakan program dengan judul “Friday Movie Mania
2014” (“Program”), dimana pelanggan Telkomsel dapat melakukan penukaran
Telkomselpoin yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Telkomsel dengan 1 tiketmenonton Blitz yang berlaku di hari Jumat atau pada hari tertentu sesuai dengan
kesepakatan Para Pihak dari waktu ke waktu yang akan dituangkan dalam berita
acara kesepakatan.

Jangka Waktu: 1 Februari 2014-31 Desember 2015.
Dalam hal Para Pihak bermaksud menambah dan/atau mengubah jangka waktu
perjanjian, Para Pihak sepakat membuat amandemen/adendum atas perjanjian.
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Bentuk Kerjasama: Perseroan sepakat melakukan pekerjaan pemasangan iklan, di mana BMI
bertindak sebagai biro iklan mewakili klien-kliennya untuk pemasangan iklan ditempat usaha milik Perseroan yaitu Blitzmegaplex.

Jadwal dan Lokasi: Perseroan wajib menyelenggarakan Program setiap hari Jumat di 6 lokasi
Blitz, yaitu Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Central Park, Paris van Java,
Blitztheater Kepri Mall, dan Blitztheater Balikpapan

Dana Kerjasama: Rp 1.520.000.000 (sudah termasuk PPN dan tidak termasuk PPh)122

Kewajiban Perseroan: a.

Perseroan wajib memberikan total 45.600 tiket nonton Blitz untuk Programyang ditujukan kepada pelanggan Telkomsel yang digunakan di 6 lokasi
Blitz;
Perseroan wajib memberikan 350 buah voucher nonton 4DX dan 200 buah
voucher nonton Velvet, berlaku setiap hari dengan masa berlaku sampai
dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

b.

Kewajiban Telkomsel: a.

Telkomsel wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai
ketentuan perjanjian;
Telkomsel wajib memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakanlogo milik Telkomsel yang akan digunakan hanya untuk iklan/media promosi
penyelenggaraan pekerjaan sepanjang diperlukan Perseroan.

b.

Pengakhiran: a.

Perjanjian akan berakhir jika:
Berakhir jangka waktunya;
Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya
jangka waktu perjanjian dengan alasan apapun termasuk karena
terjadinya peristiwa force majeure.
Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila salah satu pihak gagal
melaksanakan perjanjian lebih dari 6 bulan sejak tanggal efektif perjanjian
dengan alasan apapun;
Telkomsel dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan apabila Perseroan
wanprestasi atau gagal melakukan pekerjaan;
Telkomsel dapat mengakhiri perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian,apabila Telkomsel berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa
Perseroan, perwakilan atau agen atau afiliasi dari Perseroan, telahbekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian
hadiah atau komisi.

b.

c.

d.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan di wilayah Jakarta Selatan

3.

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Perpanjangan tergantung keputusan kedua belah pihak

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

: Rp582.257.977

Perjanjian Kerjasama No. 002/3i-GLP/PKS-Program/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana terakhir
kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama No. 033/3i-GLP/Amd-RDP/XII/2014 tanggal
11 Desember 2014 antara Perseroan dengan PT Intouch Innovate Indonesia
Para Pihak

:

a.
b.

Perseroan; dan
PT Intouch Innovate Indonesia (“Intouch”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

123

Ruang Lingkup

:

a.
b.

c.

d.

Jangka Waktu:

Intouch merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan
dan penyediaan sistem dan infrastruktur More atau Coufone;
Intouch bermaksud bekerja sama dengan Perseroan dan Perseroan
setuju untuk bekerja sama dengan Intouch untuk menjalankan program
penukaran poin, di mana produk dan/atau layanan dapat ditukar dengan
poin berdasarkan harga produk dan/atau layanan yang disepakati Para
Pihak;
Intouch setuju untuk menyediakan sistem dan mengelola program danbersedia untuk melakukan pembayaran atas tiket yang ditukarkan dengan
poin senyum sesuai dengan perjanjian;
Perseroan setuju untuk menerima poin dari semua pelanggan Indosat dan
CDMA yang berhak mengikuti program penukaran poin (“Pelanggan”)
untuk ditukarkan dengan potongan harga atau produk maupun layanan
dari Perseroan.

8 Februari 2015-7 Februari 2016
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Outlet:Paris Van Java, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia, Teraskota,
Central Park, Bekasi Cyber Park

Biaya

:

Penentuan harga dalam poin atas semua produk dan layanan dalam sistem
More atau Coufone adalah wewenang Intouch

Syarat dan Ketentuan
Penukaran Poin:a.

Customer mengecek jumlah poin yang dimiliki melalui sms dan mendapat
sms jawaban berisi konfirmasi jumlah poin yang dapat ditukarkan;b.

Customer membawa sms berisi konfirmasi jumlah poin yang dapat
ditukarkan ke counter blitzlnfo dan menukarkan poin dengan voucher
nonton blitzmegaplex;c.

Akumulasi poin dengan voucher yang dapat ditukarkan adalah sebagai
berikut :Hak dan Kewajiban:-

50.000 poin = 1 voucher nonton blitzmegaplex berlaku regular classall site all days (termasuk public holidays);-

35.000 point = 1 voucher nonton blitzmegaplex berlaku regular hanya
di PVJ dan MOI all days (termasuk public holidays);-

30.000 poin = 1 voucher nonton blitzmegaplex berlaku regular classall site hanya hari Senin­Kamis atau hanya di TK dan BCP all days
(berlaku public holidays);-

25.000 poin = 1 voucher nonton blitzmegaplex berlaku regular classhanya di GI dan CP hari Senin-Kamis;-

20.000 poin = 1 voucher nonton blitzmegaplex berlaku regular classhanya di PVJ, MOI dan BCP hari Senin-Kamis;-

15.000 poin = 1 voucher nonton blitzmegaplex berlaku regular classhanya di TK hari Senin­Kamis.

Intouch:a.

Intouch berhak mendapatkan diskon atas harga produk dan/atau layanan
dari Perseroan berdasarkan presentase yang disetujui;b.

Intouch berhak memasarkan dan mempromosikan produk dan/atau
layanan Perseroan sebagai bagian dari program penukaran poin;c.

Intouch berhak menggunakan nama, logo, dan gambar produk dan/atau
layanan Perseroan dalam rangka promosi program penukaran poin;

124

d.

Intouch wajib menyediakan sistem untuk program penukaran poin bagi
Pelanggan dan Perseroan;e.

Intouch wajib menyediakan dan memasang terminal EDC dengan sistem
wireless/GPRS di outlet milik Perseroan dengan persetujuan Para Pihak;f.

Intouch wajib menyediakan pelatihan bagi karyawan Perseroan mengenai
More atau Coufone dan cara pengoperasian terminal EDC.

Perseroan:

Pengakhiran:a.

Perseroan berhak menampilkan program, gambar, dan informasi produk
dan/atau layanan program penukaran poin sesuai persetujuan Intouch;b.

Perseroan berhak menawarkan produk dan/atau layanannya kepada
Pelanggan sesuai harga dan proses yang disepakati dengan Intouch;c.

Perseroan wajib melayani redemption bagi Pelanggan sesuai proseduryang disepakati;d.

Perseroan bertanggung jawab atas keberadaan terminal EDC dan agar
terminal EDC tetap berada dalam kondisi baik;e.

Perseroan wajib mempromosikan program penukaran poin dengan
adanya persetujuan Intouch;f.

Selama perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan
terminal EDC untuk menerima transaksi pihak lain, mengalihkan baik
sebagian atau seluruh perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Intouch.

Perjanjian dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu Pihak
dengan memberitahukan pemberitahuan tertulis 90 hari kalender sebelum
tanggal efektif pengakhiran, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:a. Salah satu Pihak tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalamperjanjian beserta ketentuan yang merupakan satu kesatuan dengan
perjanjian;b. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yangberwenang;c. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi.
Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan dengan kesepakatan Para Pihak
secara tertulis.
Pengakhiran perjanjian juga dapat dilakukan berdasarkan evaluasi Intouch.

Pengalihan:

Para Pihak dilarang mengalihkan dan/atau memindahkan seluruh atausebagian hak dan kewajiban dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari pihak lain.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan :Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Status Perjanjian:

Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan:

Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak

Pembatasan dan
Pembebanan:

Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per
31 Desember 2015:

Rp73.280.000

125Manfaat bagi Perseroan

4.

:Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan
penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik
Perseroan

Perjanjian Kerjasama No. 030/GLP/PERJ/MKT/IV/15 tanggal 8 April 2015 antara Perseroan dengan PT Inter
Pariwara Global
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Inter Pariwara Global (“IPG”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup

: a.
b.

IPG merupakan perusahaan di bidang advertising;
Perseroan bermaksud menunjuk IPG sebagai advertising agency noneksklusif yang akan menjadi partner Perseroan untuk mendapatkan klien
baru bagi Perseroan yang akan memasang iklan perusahaannya dan/atau
produknya pada spot iklan yang tersedia dan dimiliki oleh Perseroan.

Jangka Waktu: Perjanjian berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal
31 Desember 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diriterhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Kewajiban: Perseroan:a. Memberikan informasi kepada IPG mengenai spot-spot iklan yang tersedia
di tempat usaha Perseroan;b. Memberitahukan kepada IPG apabila terdapat perubahan terhadap
informasi spot iklan milik Perseroan;c. Membayar insentif kepada IPG sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
IPG:
a. Mendapatkan klien bagi Perseroan yang akan melakukan pemasangan
iklan perusahaannya dan/atau produknya di spot-spot iklan milik Perseroan;b. Menggunakan informasi yang diberikan oleh Perseroan sebagai acuan
untuk promosi;c. Memberikan data lengkap atas klien yang bermaksud memasang iklan ditempat usaha Perseroan.

Biaya: IPG berhak atas insentif sebagai berikut:a. Untuk pemasangan iklan senilai Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000,
IPG akan mendapatkan insentif sebesar 3,5%;b. Untuk pemasangan iklan di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp
1.500.000.000, IPG akan mendapatkan insentif sebesar 5%;c. Untuk pemasangan iklan di atas Rp 1.500.000.000, IPG akan mendapatkan
insentif sebesar 6%.

Wanprestasi: Setiap Pihak dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian apabila
melalaikan segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian, dan dalam hal
Perseroan melakukan pelanggaran, maka IPG berhak untuk:a. Menangguhkan atau menghentikan semua pembayaran terhadap
Perseroan;b. Menentukan sanksi-sanksi dan ganti rugi.

126

Pengakhiran

Hukum yang Berlaku

Masing-masing Pihak berhak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu
berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya
selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.
: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Tidak diatur

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

: Rp6.335.539.055

Manfaat bagi Perseroan : Pendapatan tambahan dari pemasangan iklan (Screen-Ad) di bioskop CGV*blitz

5.

Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan No. 150/MGP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Perseroan
dengan PT Perada Swara Communications (Megapro)
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Perada Swara Communications (Megapro) (“Megapro”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup

: a.

b.

c.

IPG merupakan perusahaan di bidang jasa periklanan yang bertindak
sebagai advertising agency dari PT Djarum dan oleh karenanya berhak
untuk mewakili PT Djarum untuk membeli/memasang iklan untuk produk
PT Djarum selama 1 tahun, terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan
Desember 2016 di jaringan bioskop CGV Blitz;
Perseroan menjual kepada Megapro waktu tayang (air time) untuk
penayangan iklan Megapro, sesuai dengan paket yang telah disepakati
Para Pihak (“Paket Iklan”);
Perseroan memberikan benefit dari pemasangan/penayangan iklan
Megapro sepanjang pemasangan di tahun 2016.

Paket Penayangan

: a.
b.

Jangka Waktu: 1 Januari 2016 - 31 Desember 2016 dan/atau sampai dengan Para Pihak
memenuhi seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Total paket Djarum MLD sebesar Rp 4.167.540.000;
Total paket Djarum LA sebesar Rp 2.017.080.000.

Pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian memberitahukan
rencana perpanjangan jangka waktu perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian.
Biaya: Para Pihak setuju dan sepakat bahwa jumlah total biaya penayangan iklan yangharus dibayar oleh Megapro kepada Perseroan adalah sesuai dengan yangterdapat dalam Paket Iklan.

127

Penayangan Iklan: Perseroan akan menyediakan tempat dan waktu penayangan iklan Megapro
sesuai dengan jadwal dalam Paket Iklan, jadwal mana dapat berubah setiap
saat sesuai kesepakatan Para Pihak.
Dengan mengacu kepada nilai pemasangan dan konsistensi pemasangan
iklan sepanjang 2016, Perseroan menyetujui memberikan hak prioritas kepada
Megapro untuk melakukan pemasangan iklan pada jaringan bioskop/studio CGVBlitz untuk periode tahun 2017 dengan memperoleh posisi slot premium.

Hak dan Kewajiban: Perseroan:a. Menerima pembayaran biaya penayangan iklan dari Megapro;
b. Perseroan wajib semaksimal mungkin untuk tidak mengubah atau menggantijadwal penayangan materi iklan Megapro selama masa berlakunya perjanjian
dan sesegera mungkin memberitahukan dan mendapatkan persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Megapro atas setiap perubahan waktu tayang(jika ada);c. Perseroan wajib menyerahkan final bukti tayang (log proof) kepada Megapro
dalam waktu 14 hari kerja sejak penayangan berakhir.
Megapro:a. Megapro berhak atas penayangan materi iklan sesuai dengan perjanjian;b. Megapro berhak mendapatkan final bukti tayang dari Perseroan dalamwaktu 14 hari kerja sejak penayangan iklan berakhir;c. Megapro wajib membayar biaya penayangan iklan;
d. Megapro wajib menyerahkan kepada Perseroan, materi iklan dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal penayangan materi
iklan tersebut.

Pengakhiran: Perjanjian ini akan berakhir apabila:
a. Jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, meskipun jangka waktu
perjanjian belum berakhir;c. Salah satu Pihak melanggar, baik sebagian maupun seluruh ketentuan
dalam perjanjian dan tidak segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu
7 hari setelah disampaikannya pemberitahuan telah terjadinya pelanggaran
oleh Pihak yang dirugikan.
Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan
kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalendersebelum pengakhirian perjanjian.

Pengalihan: Perseroan berhak menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun
seluruh haknya dalam perjanjian kepada pihak afiliasinya tanpa wajib
memberitahukannya dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dariMegapro.
Megapro tidak diperbolehkan menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagianmaupun seluruh haknya dalam perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

6.

Strategic Alliance Agreement tanggal 29 Mei 2013 antara Perseroan dengan CJ 4DPLEX Co., Ltd.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
CJ 4DPLEX Co., Ltd (“CJ”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

128Latar Belakang: Perseroan berniat untuk membeli peralatan 4DX dan lisensi 4DX softwaredan 4DX code, dan memasang, memelihara, mengoperasikan, exhibiti, danmempromosikan sistem 4DX sehubungan dengan 4DX brand/trademark didalam satu atau lebih bioskop yang dimiliki oleh dan/atau disewakan kepada
Perseroan di wilayah Indonesia atau wilayah lainnya sebagaimana mungkin
disetujui secara tertulis oleh Para Pihak setiap saat (“Wilayah”).

Masa Berlaku: 10 tahun sejak tanggal perjanjian.

Nilai Perjanjian: a.

Cara Pembayaran

Hak dan Kewajiban
Perseroan

Biaya programming (sehubungan dengan biaya encoding dan lisensi): (i)USD 1.000 untuk 4DX code untuk setiap judul konten yang dilisensi untuk
auditorium 4DX; dan (ii) USD 2.000 untuk 4DX code untuk setiap item darikonten yang diminta oleh Perseroan untuk setiap auditorium 4DX;b.

Biaya peralatan 4DX: 50% dari biaya total peralatan 4DX;

c.

Biaya pengawasan: setara dengan (i) USD 30.000 / kompleks untuk setiap
jasa pengawasan yang dilakukan (untuk periode 30 hari jasa pengawasan),ditambah biaya out of pocket dari pengawas terkait; (ii) apabila jasa
pengawasan yang diperlukan lebih dari 30 hari maka dikenakan biaya
tambahan sebesar USD 10.000 per hari, ditambah biaya out of pocket;d.

Biaya pemeliharaan: setelah 30 hari kalender lewatnya Masa Jaminan(didefinisikan di bawah), Perseroan wajib membayar biaya pemeliharaan
tahunan sebesar USD 150 untuk setiap unit individual motion chair;e.

Biaya emergency visit: selama Masa Jaminan, CJ akan bertanggung jawab
untuk semua biaya akomodasi dan lainnya atas pengawas 4DX terkait, akan
tetapi apabila akibat kelalaian atau kesalahan Perseroan yang menyebabkandiperlukannya emergency visit maka Perseroan akan bertanggung jawab
untuk semua kompensasi yang wajar sebesar USD 1.000 per hari, ditambah
biaya out of pocket. Di luar Masa Jaminan, Perseroan wajib membayar USD
1.000 per hari, ditambah biaya out of pocket untuk setiap pengawas 4DX
terkait.

: a.

Peralatan 4DX: dibayar dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya
invoice dari CJ;

b.

Jasa pengawasan: dibayar dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya
invoice dari CJ;

c.

Biaya pemeliharaan: tahunan;d.

Biaya perbaikan: dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanyapurchase order dari Perseroan kepada CJ;

e.

Biaya consumables: dibayar dimuka melalui telegraphic transfer oleh
Perseroan kepada CJ, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak;f.

Pendapatan percentage share of surcharge: setiap bulan, dalam waktu 4hari kalender sebelum berakhirnya setiap bulan;g.

Biaya iklan: sesegera mungkin setelah Perseroan memperoleh bayaran dariiklan.

: a.

Membeli 4DX-approved air and water supply system untuk peralatan 4DX
dari penyedia pihak ketiga di Wilayah, dan 4DX akan menebus 50% daribiaya sebagaimana terdapat dalam invoice dalam 30 hari kerja kepada
Perseroan;b.

Menanggung semua risiko atas kerugian dan biaya yang timbul daripengiriman, handling, transportasi dan memastikan peralatan 4DX;c.

Sebelum memasang sistem 4DX, Perseroan, atas biaya dan pengeluarannya
sendiri, wajib membuat persiapan (setidaknya 1 bulan) sebelum tanggal
pembukaan dari keberhasilan pemasangan dari sistem 4DX;

129

Hak dan Kewajiban CJd.

Bertanggung jawab atas persiapan atas infrastruktur dari auditorium 4DX;e.

Setelah selesainya pembangunan infrastruktur untuk auditorium 4DX,
Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CJ. Dalam
waktu yang wajar setelah penerimaan pemberitahuan tertulis tersebut, CJ
akan melakukan inspeksi atas auditorium 4DX, dan setelah disetujui oleh
4DX, maka Perseroan dapat memulai pemasangan sistem 4DX;

f.

Menyediakan pegawai yang terlatih yang diperlukan untuk pemasangansistem 4DX;g.

Melakukan inspeksi atas sistem 4DX setiap hari dan menyiapkan laporanpemeliharaan mingguan secara tertulis atas sistem 4DX dan mengirimkan
salinan atas laporan tersebut kepada CJ pada setiap hari kerja pertamadalam setiap minggu;h.

Setelah Masa Jaminan, Perseroan wajib menanggung biaya perbaikan atau
penggantian atas bagian atau komponen sistem 4DX yang rusak, Perseroan
dapat membeli bagian atau komponen yang baru tersebut dari CJ atau
pihak ketiga, dengan ketentuan apabila dari pihak ketiga maka komponen
atau bagian yang akan dibeli tersebut harus memenuhi kriteria teknis dari
CJ;i.

Apabila Perseroan memperoleh pendapatan dari periklanan sistem 4DX,
maka pendapatan tersebut harus dibagi dengan ketentuan 60:40 (Perseroan: CJ), diluar biaya jasa dan pajak. Apabila CJ memperoleh pendapatan dariperiklanan sistem 4DX, maka pendapatan tersebut harus dibagi dengan
ketentuan 60:40 (CJ : Perseroan), diluar biaya jasa dan pajak;j.

CJ dengan ini memberikan Perseroan lisensi yang terbatas, tidak eksklusif,
tidak dapat dipindahkan, bebas royalti untuk memproduksi ulang nama
dagang, trademarks, dan tanda jasa CJ sejak penandatanganan Perjanjian
ini dan selaama masa perjanjian sepanjang secara wajar diperlukan untuk
melakukan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, dengan
ketetntuan, Perseroan wajib untuk sepanjang waktu memasang simbol dan
pemberitahuan secara jelas dan cukup menunjukkan status trademark dan
kepemilikan lisensi CJ. Lisensi yang diberikan oleh CJ kepada Perseroan
akan otomatis berakhir pada saat berakhirnya Perjanjian ini;k.

Memberikan kepada CJ suatu daftar box office dan informasi laiinya yangdiberikan kepada distributor, termasuk daftar harian dari informasi semua
box office;l.

Atas permintaan CJ, Perseroan wajib membuka kepada CJ data sehubungan
dengan kinerjanya, yang harus diberikan kepada CJ dalam waktu 10 harikalender sejak diterimanya permintaan demikian dari CJ.

: a.

Menyediakan jasa-jasa kepada Perseroan sehubungan denganpemasangan, operasi, dan pemeliharaan dari sistem 4DX, yang termasuk
konten lisensi dari penyedia konten lisensi dan encoding dan menyediakan
konten lisensi kepada Perseroan untuk tujuan presentasi 4DX;b.

Memberikan kepada Perseroan semua komponen yang diperlukan untuk
peralatan 4DX sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam
Perjanjian ini;c.

Menyediakan pengawas teknis untuk pemasangan sistem 4DX;d.

Memberikan jasa pemeliharaan atas setiap sistem 4DX dari tanggal
sertifikasi penerimaan sampai satu tahun berikutnya (“Masa Jaminan”);e.

Dalam Masa Jaminan, CJ tidak akan mengenakan biaya kepada Perseroan
untuk penggantian atau perbaikan setiap bagian atau komponen dari sistem
4DX yang rusak, kecuali yang dikarenakan pemakaian yang wajar. Hal ini
tidak berlaku apabila perbaikan atau penggantian dikarenakan oleh kelalaian
Perseroan. Penggantian atau perbaikan akan dilakukan jika Perseroan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada CJ;

130

f.

g.

Pengakhiran

Sehubungan dengan konten 4DX, CJ memiliki semua hak, hak alas, dan
kepentingan atas semua sumber 4DX code sehubungan dengan sistem
4DX atau setiap bagian daripadanya;
CJ merupakan pemilik tunggal dan memiliki semua hak, hak alas dan
kepentingan dalam dan atas setiap hak atas kekayaan intelektual yangtimbul dari atau dengan cara lain sehubungan dengan sistem 4DX dan setiap
bagian daripadanya, termasuk semua hak dalam 4DX brand/trademarks,
4DX code, 4DX software, atau setiap 4DX patent, kecuali dinyatakan secaralain dalam perjanjian.

: Setiap Pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian pada saat timbulnya
setiap pelanggaran material oleh setiap Pihak atas kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini, sepanjang pelanggaran tersebut tidak (jika memungkinkan)diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan
tertulis atas terjadinya suatu pelanggaran dari Pihak yang tidak melakukan
pelanggaran. Dengan ketentuan:
Pelanggaran material dari Perseroan:a. Perseroan mengajukan suatu permintaan kepailitan, atau diajukan pailit,
mengeksekusi suatu jaminan untuk kepentingan kreditor, menjadi tidak
mampu bayar, memperoleh keuntungan dari ketentuan insolvensi atau
sejenisnya, setiap properti Perseroan termasuk yang terdapat 4DX
auditorium atau sistem 4DX dieksekusi, atau mempunyai receiver, likuidator,
atau wali amanat untuk setiap bagian dari 4DX auditorium atau sistem 4DX;
b. Perseroan melakukan presentasi 4DX yang dengan sadar (a) melanggar
hak orang lain, (b) melanggar hukum, perintah pengadilan atau peraturan
perusahaan apapun, (c) gagal untuk membayar CJ berdasarkan perjanjian
ini, atau (d) melanggar ketentuan untuk penggunaan hak atas kekayaan
intelektual 4DX.
Pelanggaran material untuk CJ:
a. CJ mengajukan suatu permintaan kepailitan, atau diajukan pailit,
mengeksekusi suatu jaminan untuk kepentingan kreditor, menjadi tidak
mampu bayar, memperoleh keuntungan dari ketentuan insolvensi atau
sejenisnya, setiap properti CJ termasuk yang terdapat 4DX auditorium
atau sistem 4DX dieksekusi, atau mempunyai receiver, likuidator, atau wali
amanat untuk setiap bagian dari 4DX auditorium atau sistem 4DX;
b. Setiap porsi dari sistem 4DX (termasuk tanpa batasan peralatan 4DX, code
4DX dan software 4DX) sebagaimana disediakan oleh CJ secara sadar
melanggar hak orang lain atau melanggar hukum, perintah pengadilan atau
peraturan atau putusan pemerintah.

Pengalihan: Perjanjian ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.

Pembatasan

: a.
b.
c.

d.
e.

f.

Perseroan tidak akan membeli komponen atau bagian dari sistem 4DX dari
pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CJ;
Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari CJ apabila
menggunakan sistem 4DX untuk tujuan periklanan;
Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk memasukkan
lisensi CJ dalam suatu website untuk digunakan di internet, termasuk untuk
penggunaan setiap bagian dari lisensi CJ, atau setiap fragmen daripadanya,
atau setiap versi lisensi yang telah dimodifikasi atau turunannya;
Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk menggunakan
lisensi CJ dalam pendaftaran setiap domain name;
Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk melakukan
setiap modifikasi, pembaruan, atau perubahan atas penggunaan lisensi CJyang dipasang pada website;
Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk penggunaan
setiap pemasaran atau materi promosi yang menggunakan lisensi CJ;

131

g.

Selama Masa Berlaku Perjanjian ini dan 2 tahun sejak berakhirnya Perjanjian
ini atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, Perseroan tidak akan baik
secara langsung maupun tidak langsung menawarkan pekerjaan kepada,atau mempekerjakan, setiap karyawan 4DX, baik untuk karyawan tetap atau
paruh waktu, sebagai konsultan, intern, trainee atau sejenisnya.

Non-Competition: Selama Masa Berlaku Perjanjian ini dan untuk periode 3 tahun sejak berakhirnya
Perjanjian ini, Perseroan tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui induk perusahaannya, afiliasinya, anak perusahaannya atau setiap
individual, korporasi, partnership, joint venture atau entitas lainnya, melakukan
partisipasi dalam setiap bisnis dimanapun sehubungan dengan sistem yangsecara desain, pemasangan, pembuatan, instalasi atau penjualan memiliki
kemiripan secara desain atau fungsi dengan sistem 4DX.

Kerahasiaan: CJ dan Perseroan sepakat bahwa Perjanjian ini dan setiap material atau informasi
yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan transaksi yang terdapat
dalam Perjanjian ini, wajib diperlakukan secara rahasia dan tidak dibuka oleh
setiap Pihak kepada setiap orang selain kepada petugas, direktur, karyawan,
afiliasi, akuntan, penasihat hukum dan penasihat lainnya. Kecuali (i) sepanjang
diperlukan untuk mematuhi hukum atau suatu perintah pengadilan yang sah daripengadilan berwenang; (ii) sepanjang diperlukan untuk mematuhi kewajiban
keterbukaan dari pengadilan di Republik Korea atau Republik Indonesia; (iii)
kepada perusahaan induk, anak perusahaan atau afiliasi dari setiap Pihak, danbank, auditor dan penasihat hukum dan ahli sejenisnya dari perusahaan induk,
anak perusahaan atau afiliasi dari setiap Pihak.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Bagian California

Penyelesaian Sengketa : Badan arbitrase di Los Angeles, California yang di-administrasikan oleh JAMS/
Endispute.
Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Dapat diperpanjang untuk tambahan 10 tahun dengan pemberitahuan tertulis
dari setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan: Rp11.317.414.408

Manfaat bagi Perseroan : Pemanfaatan teknologi terbaru sinema 4DX

8.15.8. Perjanjian Lain-lain
1.

Perjanjian Jual Beli Produk tanggal 11 Agustus 2015 antara Perseroan dengan PT Coca-Cola Distribution
Indonesia
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Coca-Cola Distribution Indonesia (“Distributor”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

132

Ruang Lingkup: Distributor menjalankan usaha dalam bidang distribusi dan berwenang melakukan
kegiatan distribusi, promosi, dan penjualan atas produk untuk seluruh wilayah
Republik Indonesia, kecuali provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Utara.
Distributor setuju memasok produk kepada Perseroan, baik ke outlet Perseroan
atau ke gudang Perseroan, untuk dijual di seluruh tempat yang ditetapkan dalamperjanjian dan perubahannya dari waktu ke waktu (“Outlet”). Perseroan setuju
bahwa seluruh ketentuan perjanjian akan mengikat seluruh Outlet Perseroan,baik yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian.
Distributor akan memasok produk kepada Perseroan dan akan berusaha untuk
memastikan bahwa Perseroan mempunyai jumlah stok produk yang cukup.

Jangka Waktu: Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan atau diperpanjang sesuai
kesepakatan Para Pihak.

Produk dan Peralatan: Produk yang akan dibeli oleh Perseroan adalah produk-produk sebagaimana
disebutkan di bawah ini dan produk minuman lainnya yang diperkenalkan dan
dipasok oleh Distributor ke Outlet dari waktu ke waktu (“Produk”):
PRODUK DAN KEMASAN
BIB (bag in the box) 20 liter (Coca-Cola)
BIB 10 liter (Fanta strawberry, Sprite)
PET 350 ml x 24 Minute Maid Pulpy Orange
330 ml x 24 Can Coke, Fanta, Sprite
FCB Syrup BIB 10 liter Fanta
FCB Syrup BIB 20 liter Coca-Cola

HARGA PRODUK(TERMASUK PPN 10%)822.084/BIB
411.042/BIB
129.000/Case
140.000/Case
803.000/BIB
1.518.000/BIB

Perseroan akan memberikan hak pertama kepada Distributor untuk bernegosiasi
dalam hal terdapat minuman baru atau usulan produk minuman untuk kategori
apapun dalam bentuk penyajian apapun yang akan dijual di Outlet.
Hak milik atas produk dan segala risiko sehubungan dengan Produk beralih
kepada Perseroan pada saat Produk diterima oleh Perseroan.
Perseroan tidak berhak meminta penggantian atas Produk yang kadaluwarsa
yang disebabkan karena tindakan atau kesalahan Perseroan (termasuk karena
kelebihan stok atas Produk). Perseroan menjamin bahwa Produk yang dijual
olehnya kepada konsumen adalah Produk yang tidak kadaluwarsa.
Perseroan setuju untuk membeli Produk dengan jumlah pembelian minimum(apabila ada) sebanyak jumlah yang ditetapkan.
Setelah berkonsultasi dengan Perseroan, Distributor akan mengidentifikasi,
memasok, memasang, dan memelihara peralatan yang sesuai di Outlet tanpa
biaya sewa, tanpa biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan. Akan tetapi
Perseroan wajib membayar biaya sehubungan dengan penggunaan air (jika ada),
listrik serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pengoperasian peralatan.
Kewajiban Perseroan

: a.
b.
c.

Menyediakan kebutuhan air (apabila relevan) dan listrik serta keperluan
lainnya untuk menjalankan fungsi peralatan;
Memelihara, merawat, dan mengoperasikan peralatan sesuai denganprosedur;
Memperbaiki setiap kerusakan peralatan karena kelalaian Perseroan dalammengoperasikan peralatan.

133

Hak dan Kewajiban
Distributor: a.

Distributor atas keputusannya sendiri dapat memberikan dukunganpemasaran kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian;b.

Distributor berhak setiap saat mengakhiri syarat dan ketentuan terkait
peralatan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan
3 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran syarat dan ketentuan
peralatan dan Perseroan harus mengembalikan peralatan dalam jangka
waktu 3 hari kalender sejak tanggal permintaan dari Distributor.

Hak Kekayaan
Intelektual: Tidak satupun pasal dalam perjanjian yang dimaksudkan untuk memberikan
kepada Perseroan atau Outlet, afiliasinya dan/atau anak perusahaannya hak
apapun untuk menggunakan merek-merek atau hak atas kekayaan intelektual
lainnya dari the Coca-Cola Company atau salah satu dari perusahaan afiliasinya
dan Coca-Cola Amatil dan/atau afiliasi-afiliasinya.

Target Pembelian
Minimum: 2015 : 49.015 UC = 278.307 L
2016 : 56.367 UC = 320.052 L
1 UC = 5.678 L

Outlet: Paris Van Java, Grand Indonesia, Pacific Place, Kelapa Gading Square,
Teras Kota Entertainment Center, Central Park, Bekasi Cyber Park, The Plaza
Balikpapan, Kepri Mall, Miko Mall, Grand Galaxy Park, Harbour Bay Mall.

Pengakhiran: Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini jika Pihak lainnya lalai
dalam melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan tidak
memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 30 hari sejak adanya permintaan
tertulis untuk memperbaiki kelalaian tersebut. Pihak yang tidak melakukan
kelalaian dapat mengakhiri Perjanjian ini, pengakhiran mana akan efektif 30 harikalender sejak diterimanya permintaan tertulis dari Pihak yang tidak lalai.
Perseroan/Distributor dapat dianggap telah melakukan kelalaian antara lainapabila:a.

Perseroan/Distributor melakukan wanprestasi atas salah satu darikewajibannya berdasarkan perjanjian dan gagal untuk memenuhi prestasinyadalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal menerima pemberitahuan
wanprestasi dari Pihak lainnya; dan/ataub.

Perseroan tidak melakukan pembayaran secara penuh jumlah pembelian
Produk pada tanggal jatuh tempo; dan/atauc.

Perseroan/Distributor dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit
atau penundaan kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditur; dan/
atau

d.

Perseroan/Distributor melakukan wanprestasi atas satu atau lebih darikewajibannya, kesanggupan, jaminan dan/atau pernyataan berdasarkan
perjanjian lain atau pengaturan lain atau komitmen lain yang telah atau akan
dibuat antara Perseroan dan Distributor;e.

Perseroan/Distributor melanggar undang-undang dan peraturan yangberlaku di Republik Indonesia.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Perpanjangan tergantung keputusan kedua belah pihak

134

2.

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

: NihilPembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Menjamin suplai produk minuman yang merupakan komponen pendapatan
Perseroan.

RealD System License Agreement (International 2009) tanggal 19 Maret 2009 sebagaimana diubah dengan
Amended and Restated RealD System Leasing Agreement (2010) tanggal 1 Juni 2010
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan;
RealD Inc. (“RealD”).

(secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”).
Latar Belakang: RealD menyewakan sistem bioskop 3D (“Sistem RealD”) dan Perseroan, melalui
dirinya sendiri dan anak perusahaannya, adalah operator tempat teater dalam
wilayah Indonesia (“Wilayah”) dan telah memperoleh hak untuk menggunakan
Sistem RealD di beberapa tempat teater yang dimiliki dan/atau dioperasikan
oleh Perseroan berdasarkan atas beberapa RealD System License Agreement(International 2009) tanggal 19 Maret 2009 (“Perjanjian Awal”) dan sekarang
bermaksud untuk memperoleh hak untuk menggunakan Sistem RealD dalambeberapa tempat teater tambahan dalam Wilayah.

Ketentuan Keuangan: Masing-masing auditorium yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perseroanyang mana Sistem RealD dipasang (“Auditorium”), Perseroan wajib membayar
biaya sewa untuk RealD yang tidak dapat dapat dikembalikan (masing-masing
disebut “Biaya Sewa” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Biaya-Biaya
Sewa”), yaitu:
1. Harga RealD Glasses:
Standard Glasses: USD 0,65 per unit
Hard Coated Glasses: USD 1 per unit
2. Biaya-Biaya Sewa
Untuk Auditorium pertama yang mana Sistem RealD akan dipasang padalokasi tertentu (“Auditorium Pertama”), Perseroan wajib membayar Biaya
Sewa seluruhnya USD 140.000.
Untuk masing-masing Auditorium tambahan yang mana Sistem RealD
akan dipasang pada lokasi tertentu (masing-masing disebut “Auditorium
Tambahan”), Perseroan wajib membayar Biaya Sewa seluruhnya USD
75.000 dengan sejumlah USD 15.000.
Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa Perseroan berutang Biaya-Biaya
Sewa kepada RealD dalam jumlah seluruhnya sebesar USD 180.000 (“Jumlah
Yang Beredar”). Untuk menghindari keragu-raguan, tanda terima dari RealD
atas Jumlah Yang Beredar adalah prasyarat dari efektifnya Perjanjian ini. RealD
tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan berdasarkan Perjanjian ini hingga
Jumlah Yang Beredar tersebut diterima dan tidak berhak untuk memindahkan
setiap dan seluruh Sistem RealD yang dipasang dalam Auditorium pada masingmasing lokasi jika Jumlah Yang Beredar tidak diterima dalam waktu 5 hari daripenandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak.

135

Jangka Waktu
Perjanjian: Perjanjian ini dimulai dan menjadi efektif pada tanggal 1 Juni 2010 (“Tanggal
Efektif”) dan terus berlanjut hingga tanggal pengakhiran terakhir sebagaimana
dijelaskan dalam Perjanjian ini, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana
disebutkan dalam Perjanjian ini. Masa awal untuk Auditorium tertentu merupakan
5 tahun dari Tanggal Pemasangan untuk Auditorium tersebut (“Masa Awal”) dan
secara otomatis diperbaharui untuk 5 tahun berikutnya (“Perpanjangan”), kecuali
salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya atas
tidak diperpanjangnya paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya Masa Awal.
Lokasi

Aud.#

Peralatanyang
Dipasang

Nomor
Seri

TanggalPemasangan

TanggalBerakhirnya
Masa Awal

Blitzmegaplex
Central Park

1XL

XL11646

1 Juni 201031 Mei 2015

Blitzmegaplex
Grand Indonesia

4

XL

XL20438

4 Agustus 2010

3 Agustus 2015

Blitzmegaplex
Grand Indonesia

9

XL

XL11378

1 Juni 201031 Mei 2015

Blitzmegaplex Mallof Indonesia

6

XL

XL20443

4 Agustus 2010

3 Agustus 2015

Blitzmegaplex Mallof Indonesia

9

XL

XL10701

1 Juni 201031 Mei 2015

Blitzmegaplex One
Pacific Place

2

XL

XL11091

1 Juni 201031 Mei 2015

Blitzmegaplex
Paris Van Java

3

XL

XL11661

1 Juni 201031 Mei 2015

Blitzmegaplex
Teras Kota

2

XL

XL11097

1 Juni 201031 Mei 2015

Berdasarkan Surat No. /GLP/DIR/XII/14 tanggal 10 Desember 2014, Perseroan
telah menyampaikan pemberitahuan kepada RealD untuk menghentikan
penggunaan sistem RealD. Lebih lanjut, berdasarkan konfirmasi Perseroan,seluruh peralatan yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian
telah dikembalikan kepada RealD. Namun demikian, Perseroan masih memiliki
kewajiban pembayaran kepada RealD hingga tahun 2017. Dengan demikian,perjanjian ini masih dianggap berlaku sampai seluruh kewajiban pembayaran
tersebut telah dipenuhi.
Hukum Yang Berlaku: Negara Bagian California. Para Pihak dengan tegas setuju bahwa United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods atau Uniform
Computer Information Transactions Act tidak berlaku terhadap Perjanjian ini.

Penyelesaian
Perselisihan: Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce oleh arbiter
tunggal yang ditunjuk. Arbitrase akan dilaksanakan di Los Angeles, California.

Status Perjanjian: Perjanjian perpanjangan

Kemungkinan
Perpanjangan: Selama Perseroan menggunakan jasa RealD, Perseroan akan memperpanjang
kontrakPembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

: Rp767.877.507

Manfaat bagi Perseroan: Menyajikan konten film 3D kepada pelanggan Perseroan

136

3.

Perjanjian Lisensi tanggal 1 Juni 2015 antara Perseroan dengan CJ Foodville Co., Ltd.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
CJ Foodville Co., Ltd. (“Foodville”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup: Foodville adalah pemilik seluruh hak, alas hak, dan kepentingan dalam dan
terhadap merek “Tous les Jours” dan variasinya (“Merek”) yang telah dan tetap
memperoleh penerimaan publik dan muhibah.
Foodville telah memberikan hak eksklusif kepada PT Cheil Jedang Indonesia
untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan mengelola usaha bakery, bakery
café maupun restoran dengan menggunakan Merek di Indonesia (“Regional
Licensee”).
Perseroan bermaksud mengoperasikan dan mengelola toko di Grand Indonesia
lantai 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta (“Lokasi Resmi”) dengan menggunakan
Merek dalam bentuk bakery atau bakery café (“Toko”) dan Perseroan bermaksud
memperoleh lisensi untuk menggunakan Merek pada Lokasi Resmi dimaksud.
Atas seizin Regional Licensee, Foodville bermaksud memberikan izin kepada
Perseroan untuk menggunakan Merek dan panduan yang dimiliki ataupun
dikembangkan oleh Foodville untuk pengoperasian Toko secara langsung oleh
Perseroan di Lokasi Resmi sesuai ketentuan perjanjian.

Pemberian Lisensi: Dengan persetujuan Regional Licensee, Foodville memberi lisensi kepada
Perseroan untuk menggunakan Merek pada Lokasi Resmi dalam mengoperasikan
1 toko kue dan roti maupun bakery café.
Perseroan harus mengurus sendiri dan memperoleh segala perizinan dan
persetujuan yang diperlukan agar dapat mengoperasikan Toko di Lokasi Resmi
dengan biaya dan tanggungan sendiri.
Berdasarkan Persetujuan Pemberian Lisensi Terbatas tanggal 1 Januari 2012
antara Foodville dan Regional Licensee, Regional Licensee telah menyetujui
pemberian lisensi terbatas oleh Foodville kepada Perseroan untuk menggunakan
Merek dalam rangka pengembangan dan pengoperasian toko kue dan roti Tous
Les Jours di Grand Indonesia Lantai 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Jangka Waktu: Kecuali diatur lain dalam perjanjian atau jika diakhiri lebih awal sesuai ketentuan
perjanjian, perjanjian ini berlaku efektif selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1
Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Hak dan Kewajiban

: a.

b.

c.
d.

e.

Foodville berhak memberi panduan tertentu (“Panduan”) kepada Perseroan
untuk memastikan dioperasikannya Toko dengan benar dan melindungi danmenjaga reputasi dan integritas Merek sebagaimana yang dikembangkan
atau digunakan;
Foodville atau agennya berhak melakukan survei Toko untuk memastikan
apakah Toko (yang dioperasikan oleh) Perseroan sejalan dengan perjanjian
dan Panduan;
Perseroan wajib mematuhi Panduan dan arahan lain dari Foodville atau
perwakilannya dalam mengoperasikan Toko;
Selama jangka waktu perjanjian, Perseroan wajib menyampaikan
kepada Foodville dalam bentuk yang disyaratkan oleh Foodville: laporan
penjualan real time (langsung) untuk Toko tersebut dan informasi lain yangkemungkinan diminta oleh Foodville dari waktu ke waktu;
Perseroan atas biayanya sendiri wajib mengiklankan dan mempromosikan
Merek dan/atau Toko sesuai panduan yang diberikan oleh Foodville atau
perwakilannya.

137

Penggunaan Merek

: a.

b.

Perseroan mengakui bahwa hak untuk menggunakan Merek adalah sematamata karena perjanjian dan Perseroan hanya boleh menggunakan Merek
untuk mengoperasikan Toko dengan cara dan sebatas yang diperbolehkan
dalam perjanjian dan/atau dalam Panduan yang diberikan oleh Foodville.
Perseroan tidak boleh menggunakan nama atau merek yang kelihatannya
mirip/serupa dalam mengoperasikan Toko atau bisnis lain dimana ia
berkepentingan di dalamnya;
Perseroan tidak boleh menggunakan Merek dengan cara lain/tidak
diperbolehkan dalam perjanjian atau yang tidak disetujui secara tertulis oleh
Foodville.

Royalti: Selama jangka waktu perjanjian atau perpanjangannya, Perseroan wajib
membayar royalti berjalan kepada Foodville sebesar 3% dari hasil penjualanbersih yang diperoleh Perseroan per triwulan (“Royalti Berjalan’).

Pengakhiran: Foodville (atas diskresinya) berhak mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan
dan berlaku saat itu juga jika timbul salah satu kejadian di bawah ini:
a. Jika Perseroan melanggaran ketentuan Pasal 2 (pemberian lisensi dan
kewajiban), 4 (penggunaan merek), 5 (pengoperasian toko), 6 (royalti), 7(dokumen pembukuan), 9 (iklan dan promosi), 11 (jaminan dan kewajibandalam hal timbul perselisihan), 12 (kerahasiaan) atau 13 (non-kompetisi);b. Jika Perseroan tidak membayar tarif/biaya terkait sesuai perjanjian selama
lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo;
c. Jika Perseroan telat membayar secara terus menerus atau kumulatif lebih
dari 3 kali dalam setahun.
Perseroan akan kehilangan seluruh hak dalam perjanjian terhitung sejak tanggal
disampaikannya pemberitahuan pengakhiran oleh Foodville.
Foodville (atas opsinya) dapat menunda pelaksanaan perjanjian atau mengakhiri
perjanjian dan hak-hak dalam perjanjian jika Perseroan melanggar ketentuan
dalam perjanjian dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30
hari setelah ia menerima pemberitahuan pelanggaran yang disampaikan oleh
Foodville.

Pengalihan

: a.

b.

Jika Foodville mendirikan perusahaan baru untuk (mengelola) ‘bakery’,‘bakery café’, ‘café’ atau ‘restoran’ dengan menggunakan Merek dengan
memisahkan unit bisnis di Korea, maka hak dan kewajiban atau posis
Foodville dalam perjanjian dengan sendirinya akan beralih ke perusahaanbaru tersebut dan ketentuan dalam perjanjian ini tidak boleh diubah tanpa
perjanjian tertulis antara perusahaan baru tersebut dan Perseroan;
Foodville memiliki hak mutlak untuk mengalihkan perjanjian ini,memindahtangankan, mengalihkan atau mendelegasikan seluruh atausebagian hak atau kewajibannya dalam perjanjian untuk satu dan lain hal
kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Perseroan.
Jika Perseroan bermaksud mendirikan perusahaan baru untuk
mengoperasikan Toko, Perseroan wajib memperoleh persetujuan
sebelumnya dari Foodville dan jika perusahaan baru tersebut didirikan, makahak dan kewajiban ataupun posisi Perseroan dalam perjanjian ini dengan
sendirinya akan beralih ke perusahaan baru dimaksud dan ketentuan dalamperjanjian ini tidak boleh diubah tanpa perjanjian tertulis antara perusahaanbaru tersebut dan Foodville.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Arbitrase di Seoul, Korea Selatan sesuai peraturan arbitrase dan dilaksanakan
oleh Badan Arbitrase Niaga Korea atau Korean Commercial Arbitration Board.

Status Perjanjian: Perjanjian baru

138

4.

Kemungkinan
Perpanjangan: Sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, atas kesepakatan bersama secara
tertulis oleh Para Pihak, jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang selama 5tahun berikutnya melalui perjanjian tertulis antara Foodville dan Perseroan.

Saldo terakhir per
31 Desember 2015

: NihilPembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Perseroan dapat mengoperasikan toko roti Tous Les Jours di dalam bioskop
CGV*blitz

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk No. 065/GLP/PERJ-OPS/VIII/15 tanggal 26 Agustus 2015 antara
Perseroan dengan PT Cheil Jedang Indonesia.
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
PT Cheil Jedang Indonesia. (“CJI”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Ruang Lingkup: Perseroan merupakan pemilik dan pengelola bioskop dengan merek dagang
CGV*blitz dan café Tous Les Jours di Mall Grand Indonesia (“Lokasi Usaha”).
CJI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan jasa makanandan minuman.
Para Pihak bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dimana Perseroan
menunjuk CJI untuk menyelenggarakan jasa pengadaan produk bahan makanan
yang ditetapkan untuk café Tous Les Jours ke Lokasi Usaha. Perseroan akan
memberitahukan secara tertulis kepada CJI dalam 14 hari kerja sebelumnya, jika
terdapat penambahan lokasi usahanya selain yang disebutkan dalam perjanjian.

Harga Produk

: a.

b.

Harga produk adalah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dan sudahtermasuk PPN sebesar 10%, dimana harga tersebut dapat diubah oleh
CJI tanpa persetujuan Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu;Harga produk sudah termasuk biaya pengiriman untuk Lokasi Usaha.

Jangka Waktu: 26 Agustus 2015 - 25 Agustus 2016

Hak dan Kewajiban: Perseroan berhak untuk:a.

Menerima informasi dari CJI atas produk yang akan dikirim;b.

Menerima produk di tempat yang ditentukan dan disampaikan oleh
Perseroan kepada CJI;c.

Mengembalikan produk yang rusak/cacat karena kesalahan produksi
atau pada saat pengiriman dan menerima penggantian terhadap produksebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perseroan berkewajiban untuk:a.

Memberitahukan CJI dalam hal terdapat produk yang cacat/rusak karena
kesalahan produksi atau kesalahan pengiriman sebagaimana diatur dalamperjanjian;b.

Menerima tagihan beserta dokumen pendukung yang dikirimkan oleh CJI;c.

Melunasi pembayaran kepada CJI sesuai dengan jadwal pembayaran yangditetapkan dalam perjanjian;d.

Memberitahukan CJI dalam hal terdapat perubahan alamat, contact person,
dan nomor telepon sebagaimana diatur dalam perjanjian.

139

CJI berhak untuk:a.

Menerima pemberitahuan dari Perseroan dalam hal terdapat produk yangcacat/rusak karena kesalahan produksi atau kesalahan pengiriman;b.

Menerima pembayaran sesuai dengan pemesanan produk yang disampaikan
oleh Perseroan.

CJI berkewajiban untuk:a.

Mengirimkan produk sesuai dengan jumlah dan pesanan yang disampaikan
oleh Perseroan, sesuai jadwal pengiriman yang ditetapkan dalam perjanjian;b.

Mengirimkan produk ke Lokasi Usaha yang ditunjuk dalam purchase orderatau tempat purchase order diterbitkan;c.

Mengganti produk pesanan Perseroan yang rusak karena kesalahan atau
cacat produksi atau kesalahan pengiriman;d.

Memberitahukan Perseroan dalam hal terdapat perubahan alamat, contact
person, atau nomor telepon CJI sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Pengakhiran: Perseroan dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir
dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada CJI selambatlambatnya 30 hari sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan: Setiap Pihak tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak lainnya.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian: Perjanjian baru

Kemungkinan
Perpanjangan: Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.

Saldo terakhir per
Desember 201531 : Rp19.886 juta

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan: Memberi kemudahan bagi Perseroan untuk memperoleh bahan baku untuk toko
roti Tous Les Jours

8.15.9. Perjanjian Kredit
1.

Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 648/1/M/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana diubah
dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 259/3/M/2016 tanggal 18 April 2016 antara Perseroan dengan
PT Bank KEB Hana Indonesia
Para Pihak: a.

Perseroan; danb. PT Bank KEB Hana Indonesia (“Hana Bank”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Fasilitas: Hana Bank memberikan fasilitas pinjaman Demand Loan (“DL”) kepada
Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 110.000.000.000.
Hana Bank berhak dan dapat setiap waktu mengurangi jumlah dan jangka
waktu fasilitas pinjaman tersebut tanpa persetujuan dari Perseroan jika menurut
penilaian Hana Bank, jaminan-jaminan yang diberikan menyusut, berkurangnilainya atau kondisi risiko usaha Perseroan meningkat dan membutuhkan
perubahan-perubahan seperlunya.

140

Jangka Waktu: 1 tahun sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016.

Bunga: 12,5% per tahun efektif, floating (sewaktu-waktu dapat disesuaikan oleh Hana
Bank).
Hana Bank berhak sewaktu-waktu mengubah suku bunga sesuai dengankeadaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan.

Jaminan: Jaminan pelunasan berupa Letter of Comfort dari CJ CGV Corporation yangakan diikat sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea Selatan.
Jika diminta oleh Hana Bank, Perseroan wajib memberikan jaminan-jaminan
tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh Hana Bank.

Pembayaran Dipercepat : Pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo kredit
diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis kepada Hana Bank minimal 1
minggu sebelumnya dan Perseroan akan dikenakan biaya penalti sebesar 2%
dari plafon kredit.
Hal-hal Yang Harus
Dilakukan: a.

Perseroan sanggup menyelenggarakan pembukuan menurut prinsip-prinsip
akuntansi yang lazim berlaku, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;b.

Perseroan wajib melaporkan keadaan keuangan dan hal-hal lainnya sesuai
dengan kebutuhan Hana Bank sebagai berikut:i.
Laporan persediaan barang-barang perniagaan, sekurang-kurangnya 1
kali sebulan/triwulan;
ii. Laporan piutang dagang, sekurang-kurangnya 1 kali sebulan/triwulan;iii. Realisasi pembelian/produksi/biaya usaha dan penjualan/ekspor/
pendapatan lain, sekurang-kurangnya 1 kali sebulan/triwulan;
iv. Laporan keuangan tahunan terdiri rugi laba dan neraca, yang (tidak
diaudit/diaudit akuntan terdaftar) disampaikan kepada Hana Bank
selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku.

c.

Berjanji bila dikemudian hari terjadi kerugian atau persoalan hukum maupun
masalah finansial yang patut diduga akan mempengaruhi jalannya usaha,
khususnya kelancaran pelunasan kewajiban kepada Hana Bank, hal ini
segera dilaporkan secara tertulis, di samping secepatnya mengadakan
tindakan perbaikannya;d.

Selama fasilitas kredit ini belum dilunasi:i.
Memberikan laporan secara tertulis kepada Hana Bank apabila
Perseroan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain ataubank lain;ii. Memberi kuasa kepada Hana Bank untuk mendebet secara otomatis
rekening giro atau tabungan atas nama Perseroan untuk pembayaran
angsuran pada tanggal yang telah ditentukan (tanggal perjanjian
kredit) setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan
fasilitas pinjaman tersebut;iii. Menerima petugas Hana Bank yang melaksanakan kunjungan untuk
penilaian aktivitas usaha;
iv. Menyalurkan aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Hana Bank;v. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;vi. Menjaga saldo rekening koran/tabungan pada Hana Bank untuk
pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 bulan;
vii. Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada Hana Bank apabila
Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan
modal, dan perubahan pemegang saham dengan kepemilikan di atas
5% (lima persen).

e.

Bersedia menaati segala peraturan Hana Bank yang telah dan/atau akanberlaku tanpa terkecuali.

141

Pengakhiran Perjanjian: Hana Bank berhak dengan segera menghentikan perjanjian ini serta perjanjianperjanjian lainnya dan berhak menagih sekaligus seluruh jumlah pinjaman yangterhutang oleh Perseroan kepada Hana Bank berikut bunga-bunga, provisiprovisi, denda-denda dan biaya-biaya lainnya:a.

Apabila Perseroan/pihak pemberi jaminan/tanggungan telah melanggar
atau tidak memenuhi peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan
mengenai perjanjian hutang yang telah maupun yang akan berlaku padaHana Bank atau yang telah maupun akan ditetapkan oleh Bank Indonesia,
lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian jaminan/tanggungan yangmerupakan lampiran dan bagian dari perjanjian ini dan surat-surat atau
akta-akta lainnya yang bersangkutan;b.

Apabila atas hak milik Perseroan dan/atau pemberian jaminan/tanggungan,baik sebagian maupun seluruhnya ditaruh beslag executorial atau suatu
beslag conservatoir yang ditaruh atas harta milik itu dinyatakan sah atau
berharga;c.

Apabila harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi tanggungan/jaminan
atau nilai barang-barang yang dijaminkan menjadi berkurang sedemikian
rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutang
Perseroan kepada Hana Bank, satu dan lain menurut penetapan Hana
Bank;

d.

Apabila Perseroan dan/atau pemberi jaminan/tanggungan jatuh pailit,
meminta penundaan pembayaran (surseance van betalling), ditaruh dibawah pengampuan (under curatele), melakukan suatu perubahan atau
terlibat suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang menurut pertimbanganHana Bank dapat membahayakan pemberian pinjaman tersebut,meninggalkan tempat tinggalnya tanpa meninggalkan kuasa, dibubarkan(sejauh mengenai badan hukum) atau kehilangan hak untuk menguasai
harta bendanya;e.

Apabila likuiditas Hana Bank dan keadaannya tidak mengizinkan antara
lain force majeure, keadaan kritis, kemacetan likuiditas atau adanya
kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi/moneter;f.

Apabila Perseroan mempergunakan fasilitas kredit atau lainnya menyimpang
dari ketentuan dan tujuannya semula;g.

Rekening Perseroan atau pengurusnya tercantum dalam daftar hitam
dan/atau kredit macet Bank Indonesia, penarikan cek/giro kosong atautindakan-tindakan lain dari instansi berwajib yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha Hana Bank;h.

Pengurus perusahaan dan/atau pemegang saham, penjaminnya meninggal
dunia;i.

Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajiban berdasarkan perjanjian ini,
baik syarat, kondisi maupun kewajiban angsuran atau pembayaran bunga
dan lainnya yang dapat dianggap suatu kelalaian Perseroan, dan tidak
diperlukan adanya teguran/pernyataan tertulis dalam bentuk apapun jugasebelumnya;j.

Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Hana Bank telah melakukan:i.
Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga;ii. Menerima fasilitas kredit apapun bentuknya dari bank lain dalam jumlah
25% dari fasilitas yang tercantum dalam perjanjian;iii. Membayarkan hutang kepada pemegang saham mayoritas dalambentuk apapun.

142

Kejadian Kelalaian: Jika terjadi peristiwa cidera janji (wanprestasi) oleh Perseroan terhadap perjanjian
ini harus diartikan juga terjadi hal serupa oleh Perseroan dan/atau kelompok
usahanya terhadap perjanjian(-perjanjian)/fasilitas lainnya langsung atau tidak
langsung yang dibuat Perseroan dan/atau kelompok usahanya dengan Hana
Bank, demikian pula sebaliknya (cross default).
Jika untuk kepentingan perjanjian ini oleh Perseroan dan/atau kelompok
usahanya telah diberikan jaminan-jaminan kepada Hana Bank maka jaminanjaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian(-perjanjian)/fasilitas
lainnya langsung atau tidak langsung yang dibuat oleh Perseroan dan/atau
kelompok usahanya dengan Hana Bank, demikian pula sebaliknya (crosscollateral).

2.

Asuransi: Hana Bank diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengasuransikan barang-barang
jaminan pada maskapai asuransi yang ditetapkan oleh Hana Bank dengan
jumlah pertanggungan yang dianggap baik oleh Hana Bank dan dilengkapi
dengan banker’s clause, dengan perjanjian bahwa apabila terhadap barangbarang jaminan tersebut dibayarkan uang asuransi karena bahaya yangdipertanggungkan terjadi, Hana Bank berhak menerima uang asuransi tersebut,
serta memberi/menandatangani kuitansi atas penerimaan tersebut.

Hukum Yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian
Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa membatasi hak Hana Bank untuk
mengajukan upaya hukum terhadap Perseroan/penjamin atau agunan di wilayah
yurisdiksi lain di dalam maupun di luar Indonesia

Kemungkinan
Perpanjangan: Dalam hal Hana Bank memberikan persetujuan atas perpanjangan jangka
waktu pinjaman atas permintaan Perseroan, maka Perseroan dengan ini untuk
nanti dipergunakan pada waktunya memberi kuasa kepada Hana Bank untuk
menyelesaikan surat-surat dan membayar semua biaya sehubungan dengan
perpanjangan waktu pinjaman tersebut dan untuk kemudian membebankan
semua biaya tersebut dalam rekening Perseroan yang ada pada Hana Bank.

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan: Rp95.000.000.000

Manfaat bagi Perseroan: Untuk membiayai kebutuhan belanja modal Perseroan

Surat Fasilitas (Tanpa Komitmen) No. JKT/ATI/4594 tanggal 20 Januari 2016 antara Perseroan dengan
Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta)
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; danStandard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“SCB”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang: SCB menawarkan fasilitas kredit dan Perseroan menerima fasilitas kredit
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Fasilitas: Fasilitas revolving term loans dengan pagu fasilitas sebesar USD 10.000.000.

Tujuan: Untuk menyokong kebutuhan kerja atau capital expenditure

Jangka Waktu: Maksimal 1 tahun, yaitu pada tanggal 20 Januari 2017.

143

Periode Ketersediaan: Sampai dengan 31 Oktober 2016.
Pada saat berakhirnya periode ketersediaan, surat fasilitas akan diperpanjang
otomatis untuk basis periode setiap 12 bulan, kecuali ditentukan lain oleh SCB
dari waktu ke waktu.

Jaminan: Letter of Undertajing dari CJ CGV Co. Ltd Korea Selatan tertanggal
29 September 2015 sebesar USD10.000.000.

Bunga: Cost of Fund SCB ditambah 3% per tahun.

Pembayaran Dipercepat : Perseroan boleh atas pilihannya sendiri untuk melakukan pembayaran lebih awal
atas setiap penarikan, seluruh ataupun sebagian pokoknya pada setiap waktu
sebelum tanggal jatuh tempo dengan memberitahukan SCB sekurang-kurangnya
2 hari kerja sebelum waktu pembayaran (dimana pemberitahuan tersebut tidak
dapat dibatalkan dan baru efektif setelah diterimanya pemberitahuan) beserta
bunga berjalan atas jumlah yang harus dibayar pada saat tanggal pembayaran
di muka tersebut, dimana SCB akan menentukan jumlah minimum yang dapat
dibayar. Perseroan dengan ini menjamin SCB terhadap segala kerugian atau
biaya yang mungkin ditanggung oleh SCB akibat pembayaran di muka tersebut.
Termasuk (tapi tidak terbatas pada) kerugian atau biaya yang ada ataupun timbul
baik langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung akibat diterimanya
pembayaran lebih awal tersebut termasuk (tanpa batasan) kehilangan keuntungan
dan segala kerugian atau biaya yang timbul atau akan timbul atas pencairandana yang diperoleh untuk mengadakan atau mempertahankan atau membiayai
pelunasan tersebut atau untuk menggunakan kembali penarikan tersebut yangakan ditentukan oleh SCB.
Hal-hal Yang Harus
Dilakukan: a.

Perseroan harus mendapatkan, mempertahankan, dan mematuhi
setiap otorisasi yang diwajibkan oleh setiap hukum atau peraturan untuk
memungkinkannya melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan,
atau untuk keabsahan dapat diberlakukannya, setiap dokumen pembiayaan;b.

Perseroan harus mematuhi semua hukum yang berlaku terhadap pihaknya
dalam semua aspek apabila kelalaian untuk mematuhi menurut SCB dapat
menimbulkan dapat material yang merugikan kondisi atau prospek usaha,
aset, keuangannya atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajibankewajibannya berdasarkan dokumen-dokumen pembiayaan;c.

Perseroan berjanji bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan
setiap dokumen pembiayaan pada setiap waktu akan memiliki peringkat(kecuali terkait dengan utang yang bersifat preferensial berdasarkan
undang-undang) setidaknya setara (pari passu) dengan semua utangnya
yang tidak dijamin pada saat ini dan di masa mendatang;d.

Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota
grup (induk perusahaan dan anak perusahannya) lainnya akan) membuat
atau membiarkan tetap adanya setiap jaminan kebendaan atas salah satu
asetnya selain dari jaminan kebendaan berdasarkan dokumen jaminan;e.

Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota
grup lainnya akan) (i) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain
memindahtangankan salah satu asetnya berdasarkan ketentuan-ketentuan
di mana aset tersebut disewakan kepada atau diperoleh kembali atau dapat
disewakan kepada atau diperoleh kembali oleh pihaknya atau setiap anggota
grup, (ii) menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain memindatangankansalah satu piutangnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dengan jaminan(recourse terms), (iii) mengadakan setiap pengaturan berdasarkan manauang atau manfaat dari suatu rekening bank atau rekening lainnya dapat
digunakan, dilakukan set-off atau dikenakan penggabungan rekening, atau(iv) mengadakan setiap pengaturan preferensial yang memiliki dampak
serupa.

144

Ketentuan dalam huruf (d) dan (e) di atas tidak berlaku untuk: (i) setiap
pengaturan netting atau set-off yang diadakan oleh setiap anggota grup
dalam pelaksanaan pengaturan-pengaturan perbankannya yang lazim untuk
tujuan melakukan netting atas saldo debit dan kredit, (ii) setiap sita jaminanyang timbul karena pemberlakuan hukum dan dalam pelaksanaan kegiatan
perdagangan yang lazim atau pengaturan untuk mempertahankan hak milikdalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim berdasarkan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan standar setiap pemasok, (iii) setiap jaminan
kebendaan atau kuasi jaminan atas barang dan/atau dokumen kepemilikan
barang yang timbul dalam pelaksanaan transaksi-transaksi surat kredit
yang lazim dalam pelaksanan kegiatan perdagangan yang lazim, (iv) setiap
jaminan kebendaan atau kuasi jaminan yang dibuat oleh setiap dokumen
pembiayaan, (v) setiap jaminan yang disetujui kecuali sepanjang bahwa
jumlah pokok yang dijamin oleh setiap jaminan yang disetujui melebihi
jumlah pokok maksimum yang terkait yang ditentukan terhadap jaminanyang disetujui tersebut dalam surat fasilitas, dan (vi) setiap jaminan
kebendaan atau kuasi jaminan yang dibuat dengan izin tertulis sebelumnya
dari SCB, dengan ketentuan bahwa jumlah pokoknya tidak meningkat padasetiap waktu;f.

Perseroan tidak akan (dan harus mematikan bahwa tidak ada anggota
grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dariaset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila
dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan, terkait
dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan
aset lain yang sebanding atau lebih tinggi jenis dan nilainya;g.

Perseroan harus memastikan bahwa keseluruhan utang keuangannya danutang keuangan setiap anggota grup tidak melebihi ambang pagu utang
keuangan yang diperbolehkan (atau ambang pagu yang setara dalam setiap
mata uang lainnya);h.

Perseroan harus mengupayakan agar tidak ada perubahan substansial
yang dilakukan yang akan memiliki dampak terhadap sifat umum usahanya
atau sifat umum usaha grupnya dari usaha yang dijalankan pada tanggal
perjanjian;i.

Perseroan harus memastikan bahwa SCB menerima: (i) laporan keuangansesegera mungkin setelah tersedia, (ii) informasi yang akurat dan terkini
yang diperlukan agar SCB dapat mematuhi hukum yang berlaku, “knowyour customer” atau prosedur identifikasi serupa yang SCB perlukan dari
waktu ke waktu, (iii) keterangan tentang setiap proses litigasi, arbitrase atauproses hukum lainnya yang belum diputuskan atau dapat mengancam, dan(iv) setiap informasi lebih lanjut yang dapat diminta oleh SCB secara wajar
dari waktu ke waktu secara tertulis tentang grup;j.

Perseroan harus memastikan persetujuan untuk subjek data terkait atas
pengumpulan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, pemrosesan,
pengalihan, pengungkapan dan pelaporan (baik langsung maupun tidak
langsung) kepada otoritas atas informasi pribadi telah diperoleh;k.

Perseroan harus memberitahu SCB segera setelah mengetahui telah
terjadinya salah satu hal berikut ini:
i.

Setiap pernyataan, jaminan, informasi atau keterangan yang dibuat
atau dianggap dibuat oleh suatu obligor kepada SCB adalah tidak benaratau menyesatkan atau secara wajar kemungkinan tidak benar atau
menyesatkan;

145

ii.

Setiap anggota grup melakukan wanprestasi berdasarkan setiap
pengaturan yang mengikat pihaknya dalam keadaan-keadaan dimana
wanprestasi tersebut secara wajar dapat diperkirakan memiliki dampak
material dan merugikan terhadap kondisi usaha, operasional, keuangansetiap obligor atau kemampuan setiap obligor untuk melaksanakan
salah satu kewajibannya yang harus dipenuhi kepada SCB;

iii. Setiap anggota grup mengalami kerugian dalam kondisi atau prospek
usaha, operasional, keuangannya yang material dan dengan sifat
dimana suatu kreditur bank, yang menyediakan fasilitas kredit yangserupa dengan fasilitas-fasilitas, secara wajar akan menginginkan untuk
menerima pemberitahuan;
iv. Perseroan tidak lagi dikendalikan oleh induk perusahaan;v.

Terjadinya setiap peristiwa atau serangkaian peristiwa (termasuk
dimulainya setiap proses hukum atau proses serupa lainnya di setiap
yurisdiksi) yang memiliki atau secara wajar kemungkinan memiliki
dampak material yang merugikan terhadap (i) kondisi keuangan,
hasil atau kegiatan operasional atau usaha suatu obligor atau grup
secara keseluruhan atau (ii) keabsahan, dampak mengikat atau dapat
diberlakukannya setiap dokumen pembiayaan;

vi. Setiap anggota grup tidak mampu atau diduga atau dianggap tidak
mampu atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utangutangnya pada saat jatuh tempo, menangguhkan pelaksanaan
pembayaran atas salah satu utangnya atau dengan alasan kesulitan
keuangan yang nyata atau yang diantisipasi, memulai perundingan
dengan satu krediturnya atau lebih dengan maksud untuk menjadwalkan
kembali salah satu utangnya;
vii. Nilai aset setiap anggota grup lebih kecil daripada kewajibannya(dengan memperhitungkan kewajiban bersyarat dan prospektif);viii. Dinyatakannya suatu moratorium terkait dengan setiap utang setiap
anggota grup;
ix. Dilaksanakannya setiap tindakan perusahaan, proses hukum
atau prosedur hukum maupun langkah lainnya terkait dengan (i)penangguhan pembayaran, moratorium setiap utang, penutupan,
pembubaran, administrasi, pengelolaan berdasarkan keputusan
pengadilan, pengawasan sementara atau reorganisasi (dengan cara
pengaturan sukarela, skema pengaturan atau dengan cara lain)setiap anggota grup, selain dari likuidasi sukarela (solvent liquidation)
atau reorganisasi setiap anggota grup (selain dari suatu obligor) atau(ii) pemberlakuan setiap jaminan kebendaan atas setiap aset setiap
anggota grup; atau dilaksanakannya setiap prosedur atau langkah
serupa di setiap yurisdiksi;l.

Selama terdapat jumlah yang terutang berdasarkan setiap fasilitas, apabila
Perseroan ingin menggunakan pihak manapun untuk memberikan (i) produk
dan layanan linduk nilai mata uang, harga komoditas atau suku bunga,
produk dan layanan transaksi perbankan, termasuk layanan manajemenkas, layanan perdagangan, pembiayaan perdagangan, layanan kustodian,administrasi dana, dan layanan escrow, (ii) setiap pembiayaan kembaliatau penggantian fasilitas-fasilitas atau (iii) setiap transaksi serupa lainnya
di pasar keuangan (secara bersama-sama disebut “Layanan”), maka
Perseroan akan menawarkan terlebih dahulu kepada SCB atau afiliasinyadalam memberikan Layanan tersebut, dimana hak tersebut akan tunduk
kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati;
m. Tidak ada obligor atau salah satu afiliasinya atau pihak yang terasosiasi
secara langsung atau tidak langsung dengan obligor tersebut yang (i)merupakan pihak yang dilarang atau (ii) telah menerima pemberitahuan atau
mengetahui tentang setiap tindakan atau penyelidikan terhadap pihaknya
terkait dengan sanksi apapun;

146

n. Perseroan harus mematuhi setiap janji tambahan, termasuk:i.

Menyerahkan salinan asli laporan keuangan tahunan Perseroan yangtelah diaudit, dalam waktu 4 bulan setelah penutupan setiap laporan
keuangan akhir tahun;
ii. Menyerahkan salinan asli laporan keuangan interim Perseroan, dalamwaktu 3 bulan setelah akhir tanggal finansial.
o. Dana hasil dari setiap penggunaan, uang atau layanan atau transaksi
lainnya yang dimaksudkan oleh atau ditentukan berdasarkan perjanjian
tidak boleh digunakan (i) baik secara langsung atau tidak langsung untuk
manfaat setiap pihak yang dilarang, atau (ii) dengan cara apapun yang akan
mengakibatkan setiap obligor atau SCB atau setiap afiliasi atau agennya
melanggar sanksi apapun (apabila dan sepanjang yang berlaku terhadap
mereka) atau menjadi pihak yang dilarang.
Pengalihan: Perseroan tidak berhak untuk memindahtangankan atau mengalihkan salah satu
hak dan kewajibannya berdasarkan dokumen-dokumen pembiayaan tanpa izin
terlebih dahulu dari SCB.
SCB pada setiap waktu dapat memindahtangankan atau mengalihkan salahsatu hak dan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen pembiayaan kepada
setiap pihak lainnya atau mengubah kantor pemberian pinjamannya (lending
office) tanpa izin terlebih dahulu dari para obligor.

Hukum Yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian
Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan: Rp130.000.000.000

Manfaat bagi Perseroan: Untuk membiayai kebutuhan belanja modal Perseroan

8.15.10. Perjanjian Sehubungan dengan PMHMETD I
Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan CJ CGV Co., Ltd
Para Pihak

: a.
b.

Perseroan; dan
CJ CGV Co., Ltd. (“CJ”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.
Lingkup Perjanjian: Perseroan menunjuk CJ dan CJ menerima penunjukkan oleh Perseroan untuk
bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka PMHMETD I berdasarkan syarat
dan ketentuan perjanjian ini.

PMHMETD I dan
Pembelian Saham yang
Tidak Diambil Bagian: a.

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru melalui PMHMETD
I sebanyak-banyaknya 99.311.039 saham, dengan nilai nominal Rp 100
per saham dengan memperhatikan ketentuan bahwa setiap pemegangsaham yang memiliki 17 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada tanggal pencatatan berhak atas 5 HMETD, dimana
setiap 1 HMETD memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli 1
Saham Baru pada Harga Pelaksanaan;

147

b.

Apabila terdapat sebagian sisa saham baru yang tidak diambil bagianoleh pemegang Sertifikat HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya
23.515.978 saham baru dan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp
154.029.655.900 (“Saham Yang Tidak Diambil Bagian”), Perseroan setuju
bahwa sehubungan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sahambaru yang tidak diambil bagian akan dialokasikan untuk Pemegang Sertifikat
HMETD yang telah mengajukan pemesanan tambahan melebihi hak-hak
mereka yang akan dialokasikan secara proporsional, berdasarkan hak-hak
mereka yang telah dilaksanakan;c.

Apabila setelah alokasi dan pemesanan di atas, Saham Yang Tidak Diambil
Bagian masih tersedia, maka pada tanggal dimana CJ akan melakukan
pembayaran kepada Perseroan, yang akan dilakukan pada 1 hari kerja
setelah tanggal pemberitahuan tertulis (“Tanggal Pelaksanaan”), CJ akan
membeli Saham Yang Tidak Diambil Bagian pada Harga Pelaksanaan, dan
Perseroan akan memberikan Saham Yang Tidak Diambil Bagian kepada CJ
sesuai dengan Perjanjian dan hukum dan peraturan yang berlaku;d.

(i) Selama Periode Perdagangan, Perseroan wajib memberikan indikasi
tertulis atas jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dari pelaksanaan HMETD
oleh setiap Pemegang Sertifikat HMETD dan jumlah saham tambahan yangdipesan oleh setiap Pemegang Sertifikat HMETD selama hari kerja dan(ii) pada hari terakhir Periode Perdagangan, Perseroan akan memberikan
indikasi tertulis mengenai jumlah Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dan(iii) pada 2 hari kerja setelah akhir Periode Perdagangan, Perseroan akan
memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada CJ;e.

CJ, dalam waktu 1 hari kerja setelah pengiriman Pemberitahuan Tertulis,
akan membeli Saham Yang Tidak Diambil Bagian sebagaimana tercantum
dalam Pemberitahuan Tertulis, dengan membayar kepada Perseroan padaHarga Pelaksanaan;f.

Selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan, CJ harus
memberikan informasi tertulis kepada Perseroan mengenai rekening
efek dimana Saham Yang Tidak Diambil Bagian akan dikirim. Pada
Tanggal Pelaksanaan, Perseroan akan memberikan instruksi kepada Biro
Administrasi Efek untuk mengkreditkan Saham Yang Tidak Diambil Bagianke rekening efek CJ sebagaimana diberitahukan oleh CJ.

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan perjanjian dan berakhir
segera setelah terpenuhinya masing-masing kewajiban dari Perseroan dan CJ.
Nilai Perjanjian: Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat atas harga pelaksanaan, sebesar Rp
6.550 per saham (“Harga Pelaksanaan”).

Pembayaran: CJ menyatakan dan mengikatkan diri untuk sekarang dan selanjutnya, padaTanggal Pelaksanaan, untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada
Perseroan dari keseluruhan harga Saham Yang Tidak Diambil Bagian yang dibeli
oleh CJ berdasarkan perjanjian melalui rekening bank Perseroan, yang ditunjuk
oleh Perseroan, yang akan diberitahukan kepada CJ dengan memperhatikansyarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan undang-undang
pasar modal yang berlaku serta peraturan pelaksananya.

Persyaratan
Pendahuluan: Kewajiban-kewajiban CJ berdasarkan perjanjian adalah bersyarat padadipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum
tanggal pencatatan atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan secara
tertulis oleh CJ sebelum tanggal pencatatan:
a. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan di dalam perjanjian
adalah tepat dan benar pada tanggal perjanjian, dan pada tanggal efektif,
dan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian;

148

b.

c.

d.

diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak
memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan
lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telahdisampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I;(i) Perjanjian tetap berlaku, (ii) Para Pihak tidak melanggar atau lalai
dalam memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian, dan (iii) Persyaratan
Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan;
Perseroan harus mengirimkan kepada CJ pada tanggal perjanjian dan padatanggal paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal efektif, pendapat hukum
yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum
Perseroan, yang ditujukan kepada Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan
oleh OJK dalam rangka PMHMETD I.

Masing-masing pihak akan melakukan usaha yang wajar (sepanjang sesuai
dengan kewenangan mereka) untuk memenuhi Persyaratan Pendahuluantersebut secepatnya. Setiap pengesampingan oleh CJ atas suatu Persyaratan
Pendahuluan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada Perseroan
dan tanpa mengesampingkan hak-hak dan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini.
Pengakhiran

: a.

b.

c.

d.

Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan perjanjian dan berakhir
secara otomatis apabila (i) surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK
tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan
lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telahdisampaikan oleh Emiten dalam rangka PMHMETD I tidak diperoleh atau(ii) telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan CJ;
Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran
menjadi efektif tidak diperoleh dalam waktu enam bulan setelah tanggal
Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I;
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak selambat-lambatnya 2 harikerja sebelum tanggal efektif apabila:(i) Setelah tanggal perjanjian ini terjadi (1) perubahan politik ataukondisi perekonomian di Indonesia yang berdampak negatif kepada
Perseroan, atau (2) penundaan atau pembatasan atas perdaganganefek Perseroan di bursa efek, atau (3) gangguan atas penyelesaiantransaksi efek Perseroan atau jasa kliring di Indonesia, atau (4) terjadi
perang atau bencana nasional di Indonesia yang dapat mempengaruhi
secara langsung serta berdampak negatif terhadap PMHMETD I; atau(ii) Salah satu Pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian dan
kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2
hari kerja sebelum tanggal efektif.
Jika perjanjian ini diakhiri karena sesuatu alasan, maka Para Pihak setuju
untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

Hukum Yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian
Perselisihan: Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Jakarta, kecuali
ditentukan lainGLM
8.15.11. Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengoperasian Bioskop
Para Pihak

: a.
b.

GLM (“Pihak Pertama”); dan
Pemilik pusat perbelanjaan (“Pihak Kedua”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pihak”.

149

Latar Belakang: Pihak Kedua adalah pemilik pusat perbelanjaan yang bersama-sama Pihak
Pertama berencana melakukan kerjasama terkait rencana pendirian dan
pengoperasian bioskop milik Pihak Kedua untuk pemutaran film (“Bioskop”)
dengan menggunakan merek Blitztheater dan Blitz (“Merek”). Pihak Pertama
telah memperoleh izin penggunaan Merek sekaligus hak untuk memberikan izin
lebih jauh berkenaan dengan penggunaan Merek kepada pihak ketiga lainnya
dan untuk itu berdasarkan perjanjian Pihak Pertama dapat memberikan izin
kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek dalam bisnis penayangan film
melalui Bioskop secara komersial termasuk pula sarana tambahan yang ada diarea Bioskop milik atau yang dikuasai oleh Pihak Kedua (“Bisnis Pihak Kedua”).
Dalam kerjasama, selain izin pemakaian Merek yang akan digunakan sebagai
nama Bioskop, Pihak Pertama akan memberikan pengalaman serta kecakapan
terkait bidang usaha bioskop di Indonesia, termasuk sistem, operasi dan
manajemen suatu bioskop kepada Pihak Kedua dalam rangka bisnis Bioskop.

Nilai Perjanjian: Pihak Kedua setuju untuk membayar sejumlah uang kepada Pihak Pertama
sebagai pembayaran kompensasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
atas izin yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk
menggunakan Merek yaitu sebesar Rp 200.000.000 yang harus dibayarkan
selambat-lambatnya 14 hari setelah penandatanganan perjanjian.

Hak dan Kewajiban: Kewajiban Pihak Pertama
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk antara lain berusaha
sebaik mungkin dalam hal pemasokan atau pendistribusian film kepada Pihak
Kedua untuk ditayangkan di Bioskop sesuai dengan perjanjian dengan pemasok
atau distributor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; dan
Kewajiban Pihak Kedua
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk antara lain:a. Tidak memiliki dan/atau mengoperasikan suatu bioskop atau berinvestasi
usaha lain sejenis yang secara bisnis akan berkompetisi dagang dengan
Pihak Pertama maupun Bioskop kecuali mendapatkan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Pertama;b. Menyampaikan laporan keuangan semesteran khususnya mengenai
operasional Bioskop yang belum diaudit paling lambat 1 bulan setelahsemester berakhir;Pengakhiran: a.

Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, padaprinsipnya Pihak Pertama mempunyai hak, dengan memberikan
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada
Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian dengan sebab dan/atau alasan
apapun, antara lain:(i) Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
berdasarkan Perjanjian Konsultasi dan Manajemen dan Perjanjian
Bantuan Teknis dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut
dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan untuk itu diberikan;(ii) Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabutatau tidak diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk
melaksanakan kewajibannya atau menjalankan Bisnis Pihak Kedua
berdasarkan perjanjian;(iii) Jika Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi
kepada pejabat atau lembaga yang berwenang tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Jika permohonan kepailitan
diajukan oleh pihak ketiga manapun, maka Pihak Kedua wajib dalamjangka waktu paling lama 3 hari untuk segera memberitahukan secara
tertulis kepada Pihak Pertama akan adanya permohonan tersebut.

150

b.

Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian
berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis
selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama.

Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib
dengan segera (i) menghentikan penggunaan dari semua dokumen, material
dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia, (ii) mengembalikan
semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi
rahasia kepada Pihak Pertama, dan (iii) membayar kepada Pihak Pertama
semua jumlah yang masih terhutang, berikut denda atau bunga (jika ada)selambat-lambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian. Apabila padasaat tanggal efektif berakhirnya perjanjian masih ada jumlah yang terhutang,maka kewajiban pembayaran tersebut masih tetap berlaku walaupun perjanjian
berakhir.
Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Manfaat bagi Perseroan: Membantu Perseroan dalam usaha ekspansi lokasi bioskop

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

GLM telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengoperasian Bioskop dengan pihak-pihak dan
ketentuan perjanjian sebagai berikut:No.

Pihak Kedua

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan (per 30
September 2015)

1.

PT Sinema
Graha Citra

6 Maret 2012sebagaimana
diubah dengan
Addendum 2
Perjanjian Kerjasama
No. 001/GLM/
PERJ-BDV/IV/13
tanggal 18 April 2013

Sejak tanggal 6 Maret2012 sampai dengan
10 tahun sejak tanggal
pembukaan penuh dari
Bioskop (28 Desember
2012)

Rp3.008 juta

2.

PT Sinema
Graha Citra

6 Maret 2012sebagaimana
diubah dengan
Addendum Perjanjian
Kerjasama
No. 003/GLM/
PERJ-BDV/IV/13
tanggal 18 April 2013

Sejak tanggal 6 Maret2012 sampai dengan
10 tahun sejak tanggal
pembukaan penuh dari
Bioskop (17 Januari
2014)

3.

PT Pandega
Citraniaga*

28 Maret 2012sebagaimana
diubah dengan
Addendum Perjanjian
tanggal25 November 2013

Sejak tanggal 28 Maret2012 sampai dengan
15 tahun sejak tanggal
pembukaan penuh dari
Bioskop (25 Oktober
2012)

151

Lokasi

Kepri Mall

Harbour Bay
Mall

1.409 juta

The Plaza
Balikpapan

No.

Pihak Kedua

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan (per 30
September 2015)

Lokasi4.

PT Sinema
Agung Mandiri

18 Februari 2014

Sejak 1 November
2013 sampai dengan
10 tahun sejak tanggal
pembukaan penuh dari
Bioskop (1 November
2013)

Rp2.252 juta

Grand GalaxyPark* kesepatan pengakhiran sedang dalam proses penandatanganan oleh kedua belah pihak

Perjanjian Kerjasama No. 002/GLM/PERJ-BDV/IX/15 tanggal 8 September 2015 antara GLM dengan PT Jaya
Karya Sejahtera
Para Pihak: a. GLM (“Pihak Pertama”); danb. PT Jaya Karya Sejahtera (“Pihak Kedua”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.

Latar Belakang: Para Pihak berencana melakukan kerjasama terkait rencana pendirian dan
pengoperasian usaha teater milik Pihak Kedua yang berada di pusat perbelanjaan
Grand Dadap City, Dadap, Tangerang (“Lokasi”) untuk penayangan film (“Bioskop”).
Pihak Pertama telah memperoleh izin penggunaan merek Blitztheater dan Blitz(“Merek”) sekaligus hak untuk memberikan izin lebih jauh berkenaan dengan
penggunaan Merek kepada pihak ketiga lainnya dan Pihak Pertama dapat memberikan
izin kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek dalam bisnis penayangan film
melalui Bioskop secara komersial termasuk pula sarana tambahan yang ada di area
Bioskop.
Dalam kerjasama ini, selain izin pemakaian Merek yang akan digunakan sebagai nama
Bioskop, Pihak Pertama akan memberikan pengalaman serta kecakapan kepada
Pihak Kedua terkait bidang usaha bioskop di Lokasi, termasuk sistem, operasi, danmanajemen suatu bioskop kepada Pihak Kedua dalam rangka bisnis di Bioskop.

Bioskop: Selama masa berlaku perjanjian, Para Pihak setuju bahwa Bioskop akan hanya
dikenal sebagai “Blitztheater”.

Izin Penggunaan Merek: Pihak Pertama memberikan izin untuk menggunakan Merek yang sifatnya non-eksklusif
kepada Pihak Kedua, yang mana hak penggunaan tersebut tidak dapat dialihkan padapihak ketiga manapun selama masa berlaku perjanjian dengan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian, untuk digunakan di Lokasi dan di dalam wilayah teritorial Republik
Indonesia (“Wilayah”).

Masa Berlaku: Masa berlaku perjanjian adalah sejak tanggal perjanjian hingga berlangsung untuk
jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal pembukaan penuh Bioskop (8 September2015) kecuali jika masa berlaku perjanjian diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu
Pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan
tertulis Para Pihak.
Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dan akan
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

152

Hak dan Kewajiban: Kewajiban Pihak Pertama
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk:a. Berusaha sebaik mungkin dalam hal pemasokan atau pendistribusian film kepada
Pihak Kedua untuk ditayangkan di Bioskop sesuai dengan perjanjian denganpemasok atau distributor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; danb. Memberikan bantuan, dukungan, petunjuk dan masukan kepada Pihak Keduasehubungan dengan penggunaan Merek.
Pihak Kedua:
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk:a.

Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk membuka dan/atau mengoperasikan pusat
perbelanjaan lainnya di dalam Wilayah (selain di Lokasi), memberikan prioritas
pertama kepada Pihak Pertama untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua dalamusaha bioskop;b.

Tidak mengoperasikan suatu bioskop atau usaha lain sejenis yang secara
bisnis akan berkompetisi dagang dengan Bioskop dan/atau bisnis Pihak Kedua
di Wilayah kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
Pertama;c.

Tidak memiliki suatu kepentingan (secara finansial atau kepentingan lainnya)
atas seseorang atau suatu badan usaha apapun yang memiliki usaha bioskop
atau usaha lain yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan
Bioskop dan/atau bisnis Pihak Kedua di Wilayah;d.

Tidak berhubungan atau mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun
tidak langsung sebagai prinsipal, agen, kontraktor independen atau pegawai dalampenjualan, promosi, pemasaran atau penyediaan di Lokasi suatu produk atau jasa
jenis apapun yang serupa dengan barang dagangan atau bisnis pemasokan film
bioskop atau bisnis Pihak Kedua atau bisnis prasarana lain baik yang menunjang
secara langsung maupun tidak langsung untuk operasional bisnis Pihak Kedua;e.

Memastikan bahwa setiap direktur, komisaris, pemegang saham dan pengurusbadan hukum Pihak Kedua, agen, pegawai dan wakil-wakilnya, dan keluarga
mereka atau afiliasi dari Pihak Kedua memenuhi ketentuan dalam poin d di atas;f.

Mempertahankan pemilikan dan/atau hak untuk menggunakan, menguasai dan
menempati Lokasi dimana Bioskop berada selama masa berlaku perjanjian;g.

Memperoleh dan memegang segala izin resmi dan persetujuan tertulis darisemua badan/instansi pemerintahan terkait yang diperlukan oleh Pihak Kedua
untuk menjalankan bisnis Pihak Kedua (dengan bantuan dari Pihak Pertama) di
Lokasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;h.

Selalu memastikan bahwa Pihak Kedua memiliki segala izin resmi dan persetujuan
tertuils yang diperlukan (dengan bantuan dari Pihak Pertama) untuk operasional
Bioskop dan bisnis Pihak Kedua dan selalu akan mematuhi segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku guna mempertahankan segala izin dan persetujuan tertulis yang dimiliki sehubungan dengan Bioskop dan/atau bisnis Pihak
Kedua;i.

Bertanggung jawab penuh (termasuk kepada pihak ketiga manapun) atas jalannya bisnis Pihak Kedua termasuk dalam hal pengoperasian Bioskop;j.

Hanya memajang dan menjual barang dagangan serta melakukan pemutaran film
sesuai daftar pemutaran film;k.

Tidak menggunakan metode atau material selain dari materi yang disetujui oleh
Pihak Pertama terkait dengan kegiatan operasional Bioskop;

153

l.

Dengan biaya dan ongkos sendiri, untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yangditerima berdasarkan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak, termasuk namun
tidak terbatas pada pihak bank, perusahaan kartu kredit, maskapai penerbangan
dan perusahaan lainnya yang direkomendasikan Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua atau yang diusulkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk
berpartisipasi dalam semua kegiatan, promosi dan/atau keuntungan lainnyayang diberikan kepada para pelanggan Bioskop (“Rekan Usaha”), terkait semua
kegiatan, promosi seperti potongan harga dan/atau skema keanggotaan bersama
dan/atau keuntungan lainnya yang dapat ditawarkan oleh Rekan Usaha kepadapara pelanggan Bioskop;

m. Menyimpan satu salinan dari setiap dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pihak
Pertama terkait kegiatan operasional Bioskop di Lokasi atau kantor Pihak Kedua
secara baik;n.

Mengizinkan Pihak Pertama atau kuasanya yang sah untuk mendapatkan aksesyang tidak terbatas terhadap bangunan/lokasi/kantor/usaha/Bioskop Pihak Keduapada setiap jam operasional Bioskop untuk tujuan melakukan kunjungan umum
dan untuk mengamati jalannya oleh Pihak Kedua;o.

Setiap waktu mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama terkait
dengan kegiatan operasional bisnis Pihak Kedua;p.

Setiap waktu mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama terkait dengan kegiatan operasional bisnis Pihak Kedua;q.

Mengimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh, dan tidak mengganti,
mengubah, mengurangi, menghilangkan atau merusak setiap perintah, dokumen,atau bahan lainnya yang disediakan oleh Pihak Pertama terkait operasional bisnis
Pihak Kedua, baik dari sisi manajemen maupun teknis;r.

Menggunakan piranti lunak (software) yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalampengoperasian Bioskop dan menggunakan piranti lunak (software) yang aslisesuai dengan kebutuhan operasional Bisnis Pihak Kedua;s.

Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang belum diaudit paling lambat
2 bulan setelah semester berakhir;t.

Melakukan audit atas laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh akuntan
publik yang disetujui bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta
menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tersebut palinglambat 6 bulan setelah tahun buku Pihak Kedua berakhir;u.

Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang perubahansusunan Direksi atau Komisaris;v.

Tidak menjual atau mengalihkan Bioskop dengan cara lain kepada pihak manapun
yang memiliki usaha sejenis dengan Bioskop atau berkompetisi dengan Bioskop
selama masa berlaku perjanjian;w.

Menjaga setiap waktu kerahasiaan dari semua informasi dan dokumen yangdiperoleh sehubungan dengan perjanjian;x.

Tidak melanggar kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam perjanjian–perjanjian
lain yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Pihak Pertama
berkenaan dengan Bioskop yaitu diantaranya adalah perjanjian konsultasi dan
manajemen (“Perjanjian Konsultasi dan Manajemen”) dan perjanjian bantuan
teknis (“Perjanjian Bantuan Teknis”) berikut dengan segala ketentuan-ketentuanyang ada di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua berhak menggunakan Merek sebagai
material iklan dengan tujuan untuk mempromosikan dan/atau mengiklankan Bioskop,
dengan berpedoman pada petunjuk dan arahan dari Pihak Pertama.

154

Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
Pertama sebelum melaksanakan atau menjalankan setiap promosi atau kampanye
atau acara lainnya untuk Bioskop di luar dari yang sudah ditentukan dalam daftar iklan
dan promosi.
Pemasukan dari klien yang melakukan pemasangan iklan di Bioskop ditetapkan
sebagai berikut:
a. Dalam hal klien diperoleh dari Pihak Pertama atau afiliasinya, maka Pihak Pertama
berhak mendapatkan 60% dari pemasukan pemasangan iklan tersebut dan Pihak
Kedua berhak mendapatkan 40% yang akan dihitung sebagai pemasukan atau
revenue Bioskop;b. Dalam hal klien diperoleh dari Pihak Kedua dengan terlebih dahulu telahmendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak
mendapatkan 60% dari pemasukan pemasangan iklan yang akan dihitung sebagai
pemasukan atau revenue Bioskop dan Pihak Pertama berhak mendapatkan 40%.
Asuransi: Para Pihak sepakat bahwa selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib
memberikan suatu perlindungan/pertanggungan berupa perlindungan asuransi atas
tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua terkait namun tidak terbatas pada asuransi
kecelakaan dan keselamatan kerja, asuransi-asuransi untuk prasarana-prasaranayang terkait dengan bisnis Pihak Kedua. Jenis asuransi dan perusahaan asuransi yangakan digunakan oleh Pihak Kedua harus terlebih dahulu disepakati secara tertulis oleh
Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Kompensasi: Sehubungan dengan perjanjian, Pihak Kedua diberikan izin oleh Pihak Pertama untuk
menggunakan Merek tanpa dikenakan biaya.

Pengakhiran: Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, Pihak Pertama
mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90
hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian bilamana terjadi
peristiwa-peristiwa berikut ini:
a. Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi standar pelayanan dan/atau pengelolaanyang ditetapkan berdasarkan “Perjanjian Konsultasi Manajemen” dan gagal
untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah
pemberitahuan untuk itu diberikan;
b. Jika Pihak Kedua melakukan suatu pelanggaran atas suatu ketentuan atau
syarat dalam perjanjian yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari setelah
pemberitahuan untuk itu diberikan;
c. Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak
diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan
kewajibannya atau menjalankan hak-haknya Pihak Kedua berdasarkan perjanjian;d. Jika Pihak Kedua melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan seluruh
atau sebagian besar kepemilikan saham Pihak Kedua yang mengakibatkan
Pihak Kedua dimiliki oleh kompetitor Pihak Pertama (yang memiliki kewenangan
mengatur langsung atau tidak langsung);
e. Jika suatu pihak yang merupakan kompetitor Pihak Pertama mengambil alih
kepemilikan seluruh atau sebagian dari usaha atau harta Pihak Kedua yang timbul
dari suatu eksekusi atau proses hukum lainnya yang dilaksanakan terhadap
usaha atau sebagian besar harta Pihak Kedua;f. Jika Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaranutang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi kepada pejabat atau
lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
Pertama. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh pihak ketiga manapun,
maka Pihak Kedua wajib dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk segera
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak pertama akan adanya permohonantersebut.

155

Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian berakhir
dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90
hari sebelumnya kepada Pihak Pertama, dan atas pengakhiran tersebut maka Pihak
Kedua wajib memenuhi ketentuan tentang akibat dari pengakhiran.
Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan tersebut di atas, Para Pihak
wajib bekerjasama untuk mengakhiri perjanjian, termasuk untuk menandatangani
pernyataan pengakhiran perjanjian (jika diperlukan).
Pengakhiran perjanjian tidak mengurangi hak-hak lain yang timbul dan tersedia untuk
pemenuhan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib dengan
segera (i) menghentikan penggunaan dari Merek dalam bentuk apapun termasukdalam material iklan dan wajib melepaskan, menanggalkan, meniadakan setiap
kegiatan atau tindakan yang dapat atau mungkin menunjukkan penggunaan Merek
oleh Pihak Kedua, (ii) dengan segera membayar kepada Pihak Pertama semua jumlahyang terhutang kepada Pihak Pertama, berikut denda dan bunga (jika ada) selambatlambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian.
Pengakhiran perjanjian ini akan secara otomatis dan mutlak menjadi sebab
pengakhiran perjanjian-perjanjian apapun yang dibuat dan ditandatangani oleh Para
Pihak sehubungan dengan pendirian dan pengoperasioan Bioskop.
Pengalihan: Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian ini tidak dapat
dialihkan oleh Pihak Kedua kepada pihak lainnya atau pihak ketiga manapun, baik
sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak
Pertama.
Pihak Pertama berhak mengalihkan semua hak berdasarkan perjanjian atau setiap
bagian daripadanya kepada afiliasi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama wajib
memberikan pemberitahuan tertulis sebelum pengalihan tersebut kepada Pihak
Kedua.

Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

8.15.12. Perjanjian Konsultasi dan Manajemen
Para Pihak

: a.
b.

GLM (“Pihak Pertama”); dan
Pemilik pusat perbelanjaan (“Pihak Kedua”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang: Pihak Kedua adalah pemilik pusat perbelanjaan, sedangkan bisnis Pihak Pertama
terdiri dari sistem, operasi dan manajemen suatu outlet ritel khas usaha bioskop
dan film yang dalam kinerja dan usaha terkait lainnya. Para Pihak akan melakukan
kerjasama sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Para Pihak untuk menjalankan
kerjasama (“Perjanjian Kerjasama”) terkait rencana pendirian dan pengoperasianusaha bioskop dengan nama Blitztheater (“Bioskop”) dengan menggunakan merek
Blitztheater dan Blitz (“Merek”).
Pihak Pertama setuju untuk memberikan jasa konsultasi dan manajemen untuk
kepentingan Pihak Kedua dan usaha Bioskop dari Pihak Kedua, termasuk diantaranya
jasa dalam usaha pencarian, perekrutan/penerimaan, dan pelatihan tenaga-tenaga
kerja untuk Bioskop, seperti misalnya perencanaan, promosi/peningkatan, danpenyediaan jaringan reservasi/pemesanan dan sebagainya.

156

Nilai Perjanjian: Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya manajemen yang terdiri
dari:a. Pembagian pendapatan sebesar 5% dari total pendapatan kotor yang harus
dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan
selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir;b. Biaya jasa sehubungan dengan promosi sebesar 1,5% dari total pendapatan
kotor yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran
dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir;c.

d.

Hak dan Kewajiban

Biaya jasa konsultasi sebesar 7% dari EBITDA Pihak Kedua, yang harus
dibayarkan setiap tahunnya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14
hari setelah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan; dan
Biaya penggunaan jasa manajer Bioskop dan supervisor yang harus dibayarkan
oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambatlambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir.

: Kewajiban Pihak Kedua
Kewajiban Pihak Kedua antara lain:a. mempertahankan semua perizinan serta hak atas pemakaian yang diperlukan
terhadap lokasi Bioskop maupun dalam menjalankan usaha mengoperasikan
Bioskop;b. tidak memiliki dan mengoperasikan suatu bioskop atau berinvestasi usaha lainsejenis yang secara bisnis akan berkompetisi dagang dengan Pihak Pertama
maupun Bioskop dan/atau Usaha kecuali jika mendapatkan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Pertama,
Pihak Kedua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan kondisi fisik
Bioskop selama masa berlaku perjanjian;c. Pihak Kedua wajib untuk tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasamadan Perjanjian Bantuan Teknis yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua yangterkait dengan Bioskop.
Kewajiban Pihak Pertama
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk antara lain memberikan
kepada Pihak Kedua dukungan, petunjuk, saran dan jasa manajemen sehubungan
dengan pengoperasian Bioskop dan jalannya Usaha sebagaimana dianggap baik dan
cukup oleh Pihak Pertama.

Pengakhiran

: a.

b.

Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, pada prinsipnya
Pihak Pertama mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis
selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri
perjanjian yang disebabkan oleh antara lain:(i) Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua
berdasarkan perjanjian bantuan teknis pendirian Bioskop dan perjanjian
konsultasi dan manajemen;(ii) Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak
diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan
kewajibannya atau menjalankan usahanya;(iii) Jika Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi
kepada pejabat atau lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh
pihak ketiga manapun, maka Pihak Kedua wajib dalam jangka waktu palinglama 3 hari untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
Pertama akan adanya permohonan tersebut.
Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian
berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambatlambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama.

157

Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib dengan
segera (i) menghentikan penggunaan dari semua dokumen, material dan media
termasuk yang mengandung informasi rahasia, (ii) mengembalikan semua dokumen,material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia kepada Pihak
Pertama, dan (iii) membayar kepada Pihak Pertama semua jumlah yang masih
terhutang, berikut denda atau bunga (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal
efektif berakhirnya perjanjian. Apabila pada saat tanggal efektif berakhirnya perjanjianmasih ada jumlah yang terhutang, maka kewajiban pembayaran tersebut masih tetap
berlaku walaupun perjanjian berakhir.
Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Manfaat bagi Perseroan: Mendukung kegiatan usaha Entitas Anak yang juga memperkuat kondisi keuangan
Perseroan.

Pembatasan dan
Pembebanan: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

GLM telah menandatangani Perjanjian Konsultasi dan Manajemen dengan pihak-pihak dan ketentuan perjanjian
sebagai berikut:
No. Pihak Kedua

TanggalPerjanjian

Jangka Waktu

Tiket Bioskop

Saldo terakhir
pada saat
Prospektus ini
diterbitkan (per31 Desember
2015)

Lokasi1.

PT Sinema
Graha Citra

6 Maret 2012sebagaimana
diubah dengan
Addendum
Perjanjian
Konsultasi
Manajemen
Harbour Bay
Batam No. 004/
GLM/PERJ-BDV/
IV/13 tanggal 18
April 2013

Sejak tanggal
6 Maret 2012sampai dengan
10 tahunsejak tanggal
pembukaan
penuh dari
Bioskop (17Januari 2014)

Pihak Kedua
wajib menjual
tiket dan barang
dagangan kepadapara pengunjung
dengan harga yangditentukan oleh
Pihak Pertama dari
waktu ke waktu.

Nihil

Harbour Bay
Mall

2.

PT Sinema
Graha Citra

6 Maret 2012sebagaimana
diubah dengan
Addendum
Perjanjian
Konsultasi
Manajemen
Kepri Mall Batam
No. 002/GLM/
PERJ-BDV/IV/13
tanggal 18 April
2013

Sejak tanggal
6 Maret 2012sampai dengan
10 tahunsejak tanggal
pembukaan
penuh dari
Bioskop (28Desember 2012)

Pihak Kedua
wajib menjual
tiket dan barang
dagangan kepadapara pengunjung
dengan harga yangditentukan oleh
Pihak Pertama dari
waktu ke waktu.

.

Kepri Mall

158

No. Pihak Kedua

TanggalPerjanjian

Jangka Waktu

Tiket Bioskop

3.

PT Pandega
Citraniaga*

28 Maret 2012sebagaimana
diubah dengan
Addendum
Perjanjian
tanggal 25
November 2013

Sejak tanggal
28 Maret 2012sampai dengan
15 tahunsejak tanggal
pembukaan
penuh dari
Bioskop (25Oktober 2012)

Pihak Kedua
wajib menjual
tiket dan barang
dagangan kepadapara pengunjung
dengan harga yangditentukan oleh
Pihak Pertama dari
waktu ke waktu.

4.

PT Sinema
Agung
Mandiri

18 Februari 2014 Sejak tanggal
1 November
2013 sampai
dengan 10 tahun
sejak tanggal
pembukaan
penuh dari
Bioskop (1November 2013)

Pihak Kedua wajib
menjual tiket dan
barang dagangan
kepada para
pengunjung dan
mengambil seluruh
keuntungan daripenjualan tersebut
setelah dikurangi
hak Pihak Pertama
dengan harga yangditentukan bersama
oleh Para Pihak

Saldo terakhir
pada saat
Prospektus ini
diterbitkan (per31 Desember
2015)

Lokasi

The Plaza
Balikpapan

Nihil

Grand
Galaxy Park* kesepatan pengakhiran sedang dalam proses penandatanganan oleh kedua belah pihak

Perjanjian Konsultasi Manajemen No. 004/GLM/PERJ-BDV/IX/15 tanggal 7 September 2015 antara GLM dan
PT Jaya Karya Sejahtera
Para Pihak

: a.
b.

GLM (“Pihak Pertama”); dan
PT Jaya Karya Sejahtera (“Pihak Kedua”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang: Pihak Kedua akan menjalankan usaha bioskop bernama BLITZTHEATER yang dimiliki
oleh Pihak Pertama (“Bioskop”) di pusat perbelanjaan Grand Dadap City (“Lokasi”)
menggunakan merek Blitztheater dan Blitz (“Merek”) dengan menggunakan jasa Pihak
Pertama terkait dengan jasa bantuan manajemen Bioskop di Lokasi guna menjaga
kekhasan usaha Bioskop.
Pihak Kedua menyatakan dan menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan jasa dan
membantu serta memberi nasehat dan masukan kepada Pihak Kedua sehubungan
dengan manajemen dan pengoperasian Bioskop selama masa berlaku perjanjian
dan Pihak Pertama dengan ini menerima pekerjaan tersebut selama masa berlaku
perjanjian sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian : 10 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian ini yakni tanggal 7 September 2015(“Tanggal Efektif”), kecuali jika diakhiri lebih dahulu oleh salah satu Pihak berdasarkan
ketentuan dalam perjanjian atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dan akan
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

159

Nilai Perjanjian

Hak dan Kewajiban: Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya manajemen yang terdiri
dari:
a.

Pembagian pendapatan sebesar 5% dari total pendapatan kotor yang harus
dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan
selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir;b.

Biaya jasa konsultasi sebesar 7% dari EBITDA Pihak Kedua, yang harus
dibayarkan setiap tahunnya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14
hari setelah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan; danc.

Biaya penggunaan jasa manajer Bioskop dan supervisor yang harus dibayarkan
oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambatlambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir.

: Kewajiban Pihak Keduaa. Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua, dengan biayanya sendiri akan
mempertahankan semua perizinan serta hak atas pemakaian yang diperlukan
terhadap Lokasi maupun kepemilikan atas usahanya di bidang Bioskop
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
dan wajib melaksanakan semua pembayaran, ketentuan dan syarat-syarat yangditetapkan dalam perjanjian penggunaan tanah, perjanjian sewa-menyewa,
perjanjian pinjaman atau pembiayaan lain yang berkenaan dengan usaha Bioskop
atau bagian di dalamnya.
b. Menyetorkan uang tunai ke dalam rekening operasional untuk modal kerja awal
sebesar 3 kali biaya anggaran bulanan sekaligus lunas selambat-lambatnya 14
hari setelah tanggal penandatanganan perjanjian.
c. Menggunakan hak kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan usaha danbioskop sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama yangdisepakati antara Para Pihak.
d. Hanya memutar film dari Pihak Pertama dan/atau pemasok atau pihak ketigayang ditunjuk atau disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis atas sejumlah film
sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu dan judul-judul dari film sebagaimana
ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
e. Membayar biaya lisensi termasuk namun tidak terbatas pada biaya lisensi
penggunaan teknologi 3 dimensi dari seorang licensor sebagaimana telahdiperjanjikan antara Pihak Pertama dengan licensor teknologi 3 dimensi tersebut
beserta perubahannya dari waktu ke waktu, serta biaya lisensi atas penggunaan
teknologi lainnya yang akan digunakan di Bioskop.
f.

Selama masa berlaku perjanjian, membeli dari Pihak Pertama, produk-produk
Pihak Pertama seperti makanan, minuman dan BlitzCard.

g. Pihak Kedua menjamin dan berjanji bahwa Pihak Pertama akan menerima,sebelum tanggal efektif perjanjian, izin yang diperlukan oleh Pihak Pertama dalammelaksanakan pembangunan proyek bioskop dan pengoperasian Bioskop di
Lokasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yangberlaku.
h. Melakukan pembayaran atas jasa bantuan teknis terkait pelaksanaan proyek
Bioskop yang dilakukan oleh Pihak Pertama atas permintaan dan pembiayaan
Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian Bantuan Teknis Bioskop yangtelah disepakati Para Pihak.
i.

Menjual tiket Bioskop dan barang dagangan kepada para pengunjung dengan
harga yang ditentukan oleh Pihak Pertama dengan mendapatkan masukan dari
Pihak Kedua dari waktu ke waktu.

j.

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua, atas biayanya sendiri, wajib
memperoleh dan mempertahankan semua perizinan serta hak atas pemakaian
yang diperlukan terhadap Bioskop maupun dalam menjalankan usaha berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

160

k. Melaksanakan seluruh pembayaran kepada pihak yang berwenang terkait dengan
ketentuan perjanjian ini secara tepat waktu.
l.

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memiliki
dan mengoperasikan suatu bioskop atau usaha lain sejenis yang secara bisnis
akan berkompetisi dagang dengan Pihak Pertama maupun Bioskop kecuali jika
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

m. Mengirimkan laporan pendapatan penjualan mingguan dengan disertai data
mengenai jumlah tiket dan makanan seta minuman yang terjual dan nilai uang
yang terkumpul dari penjualan tersebut beserta rincian potongan harga atau
promosi (apabila ada) kepada Pihak Pertama.
n. Mengirimkan laporan keuangan bulanan secara lengkap, termasuk namun
tidak terbatas pada penjualan barang dagangan, penyelenggaraan acara, danpendapatan marketing serta pendapatan-pendapatan lainnya.
o. Selama masa berlaku perjanjian dan untuk 2 tahun setelah habisnya masa berlaku
perjanjian, Pihak Kedua wajib memelihara pembukuan secara lengkap dan akurat
dan menyimpan catatan pembukuan dan pengelolaan termasuk semua kwitansi
pendukungnya, surat tagihan, catatan pengiriman dan bukti penerimaan mengenai
semua pembayaran yang diterima dari pelanggannya.
p. Pihak Kedua wajib mematuhi buku pedoman dan/atau kecakapan teknik dan tidak
akan melakukan atau memberi izin untuk dilakukannya sesuatu di Bioskop yangtidak sesuai dengan buku pedoman dan/atau kecakapan teknik.
q. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menggunakan pengelola/pengurus dan
tenaga kerja selain yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama.
r.

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan lokasi Bioskop ke tempat
lain.

s. Mencadangkan uang dalam jumlah wajar yang akan ditetapkan Pihak Pertama
dari waktu ke waktu untuk merenovasi Bioskop agar memenuhi citra dan standar
operasional yang sewajarnya dan dapat diterima setiap 3 tahun atau sebagaimana
disyaratkan atau diminta Pihak Pertama.
t.

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk bekerjasama dengan konsultan lain dalammenjalankan usaha Bioskop.

u. Membuat dan mempertahankan suatu perlindungan asuransi dari maskapai
asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama, dengan biaya Pihak Kedua, dan
dengan cakupan jenis pertanggungan asuransi kecelakaan all risk, asuransi
gangguan usaha, asuransi mesin-mesin, asuransi kewajiban umum, asuransi
kewajiban kendaraan bermotor dan asuransi santunan kerja termasuk namun
tidak terbatas pada asuransi atas proyektor film dan semua perlengkapannya.
v.

Menyerahkan kepada Pihak Pertama, suatu bank garansi dengan jumlah totalsebesar Rp 1.000.000.000 yang diterbitkan oleh suatu bank atas biaya dantanggungan Pihak Kedua dan dapat kapan saja dicairkan oleh Pihak Pertama
sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, tanpa memerlukan persetujuan Pihak
Kedua terlebih dahulu.

w. Membayar bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah terhutang apabila setiap
pembayaran yang telah jatuh tempo tetap tidak dibayarkan kepada Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk:a. Membantu Pihak Kedua dalam pengurusan permohonan untuk perolehan izinyang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam pengoperasian Bioskop di Lokasi
sebagaimana ditentukan oleh dan senantiasa tidak bertentangan dengan hukum
dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

161

b. Merekrut calon-calon pegawai yang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk bekerja
sebagai tenaga kerja termasuk untuk menduduki sebagai posisi manajer Bioskop
serta jabatan-jabatan penting lainnya di Bioskop.
c. Mengawasi pekerjaan tenaga kerja di Bioskop baik secara langsung maupun
tidak langsung dan memberikan masukan kepada Pihak Kedua dalam melakukan
penilaian atas kinerja setiap tenaga kerja di Bioskop.
d. Memberikan arahan dalam mengelola Bioskop dan memberikan pelatihan dasar
kepada para tenaga kerja Pihak Kedua yang akan dipersiapkan menjadi pelatih
Pihak Kedua sebagaimana dianggap perlu oleh Pihak Pertama berdasarkan
keputusannya sendiri dari waktu ke waktu.
Pengakhiran: a. Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, Pihak Pertama
mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya
90 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian dengan
sebab dan/atau alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Kedua
atau bilamana terjadi peristiwa-peristiwa berikut ini:(i)

Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua
berdasarkan perjanjian antara Para Pihak terkait bantuan teknis pendirian
Bioskop dan jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan gagal untuk memperbaiki
kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan untuk
itu diberikan;(ii)

Jika Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini
dan/atau Perjanjian Kerjasama yang disepakati Para Pihak atau melakukan
suatu pelanggaran atas suatu ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini dan/atau Perjanjian Kerjasama;(iii)

Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak
diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan
kewajibannya atau menjalankan usahanya;(iv) Jika Pihak Kedua melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan
seluruh atau sebagian besar kepemilikan saham Pihak Kedua yangmengakibatkan Pihak Kedua dimiliki oleh kompetitor Pihak Pertama;(v)

Jika suatu pihak yang merupakan kompetitor Pihak Pertama mengambilalih
seluruh atau sebagian besar dari usaha atau harta Pihak Kedua yang timbul
dari suatu eksekusi atau proses hukum lainnya dilaksanakan terhadap usaha
Pihak kedua atau sebagian besar harta Pihak Kedua;(vi) Jika terdapat suatu putusan atas Pihak Kedua yang dibuat untuk penutupan,
insolvensi, reorganisasi, rekonstruksi, pembubaran atau pailitnya Pihak
Kedua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan(vii) Pihak Kedua mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang,
permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi kepada pejabat atau
lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak Pertama.
b. Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian
berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambatlambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama, dan atas pengakhirantersebut maka Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan tentang akibat daripengakhiran.
c. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan tersebut di atas, Para Pihakakan bekerjasama untuk mengakhiri perjanjian, termasuk untuk menandatangani
pernyataan pengakhiran perjanjian (jika diperlukan).
d. Pengakhiran perjanjian tidak mengurangi hak-hak lain yang timbul dan tersedia
untuk pemenuhan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

162

e. Bahwa untuk keperluan pengakhiran perjanjian, Para Pihak sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266
KUHPerdata sebatas diharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu
untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian, dan selanjutnya Para Pihak
mengesampingkan Pasal 1267 KUHPerdata sepanjang ketentuan tersebut membatasi
pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, untuk dapat memilih untuk menuntut
pemenuhan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib (i)menghentikan dengan segera penggunaan dari merek dagang Pihak Pertama dalambentuk apapun termasuk dalam material iklan dan wajib melepaskan, menanggalkan,
meniadakan setiap kegiatan atau tindakan yang dapat mungkin menunjukkan
penggunaan merek dagang Pihak Pertama oleh Pihak Kedua, (ii) menghentikan
penggunaan dari semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung
informasi rahasia, (iii) mengembalikan semua dokumen, material dan media termasukyang mengandung informasi rahasia kepada Pihak Pertama, (iv) membayar kepada
Pihak Pertama semua jumlah yang masih terhutang, berikut denda atau bunga (jikaada) selambat-lambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian.
Pengalihan: a. Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan
perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun seluruhnya,
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;b. Pihak Pertama berhak untuk mengalihkan semua hak berdasarkan perjanjian
ini atau setiap bagian dari padanya kepada afiliasinya dengan ketentuan bahwa
Pihak Pertama wajib memberikan Pihak Kedua pemberitahuan tertulis sebelum
pengalihan tersebut.

Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

8.15.13. Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan
Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan tanggal 1 November 2013 antara GLM dengan PT Principia Management Group
Para Pihak

: a.
b.

GLM; dan
PT Principia Management Group (“Principia”)

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”.
Latar Belakang: Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian di mana Principia meminjampakaikan
sebagian ruangan/gedung perkantoran kepada GLM dengan luas 45 m2 dengan tinggi
3 m yang terletak di Menara Karya Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

Masa Berlaku: Berakhir pada tanggal 1 November 2016.
Dalam hal Perjanjian berakhir dan perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian belum
dibuat, maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yangsama atau diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

Biaya: GLM tidak dikenakan biaya atas pinjam pakai yang dilakukan

Pengakhiran: Apabila salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendaknya
harus diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 2 minggu sebelum tanggal
pengakhiran perjanjian yang dikehendaki atau sebelum perjanjian berakhir dalam halyang dikehendaki adalah untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

163

Penyelesaian
Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Status Perjanjian: Perjanjian baru dan masih berlaku

Kemungkinan
Perpanjangan: Perjanjian akan diperpanjang selama terdapat kesepakatan antara Para Pihak

Objek yang Dijaminkan: Tidak terdapat objek yang dijaminkan

Pembatasan dan
Pembebanan: GLM tidak diperbolehkan merubah atau menambah apa yang dipinjam-pakainya
tersebut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Principia dengan ketentuan bahwa
setelah pinjam pakai ini berakhir jangka waktunya, segala perubahan/penambahan/perbaikan yang dilakukan GLM akan secara serta merta menjadi milik Principia
sepenuhnya, kecuali barang-barang yang bukan merupakan bagian yang menyatu
dengan ruangan/bangunan akan tetap menjadi milik GLM.

Saldo terakhir padasaat Prospektus ini
diterbitkan: Nihil

Manfaat bagi Perseroan: Perseroan dapat menggunakan ruang kantor untuk kegiatan operasional anakperusahaan sehari-hari.

8.16. Keterangan Mengenai Aset Tetap
Total nilai aset tetap Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp604.691juta yang terdiri dari:1.

Pembangunan prasarana yang terdiri dari aset konstruksi bioskop Perseroan berupa struktur lantai, dinding,dan langit-langit bioskop dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp396.386 juta;

2.

Perabot dan perlengkapan yang terdiri dari kursi bioskop beserta perlengkapan pendukungnya dengan nilai
per 31 Desember 2015 sebesar Rp38.448 juta;

3.

Peralatan studio dan kantor yang terdiri dari proyektor baik digital maupun analog, layar bioskop dan sistem
tata suara dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp165.059 juta;

4.

Kendaraan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp7,7 juta; dan

5.

Aset dalam penyelesaian yang merupakan akumulasi biaya berkaitan dengan aset konstruksi bioskop
Perseroan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.789 juta.

Kegiatan usaha utama Perseroan didukung oleh peralatan proyektor yang dimiliki. Perseroan dan Entitas Anaktidak memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan. Berikut adalah rincian aset set proyektor yang dimiliki
Perseroan:No.

Jenis Proyektor

Jumlah (unit)

1.

Barco Digital Cinema Projector

972.

Christie Digital Projector

27

3.

GDC Cinema Server

72

4.

Doremi Cinema Server

49

5.

Christie Cinema Server

2

6.

Barco ICMP Cinema Server

17.

Panasonic DLP Projector

27

8.

Christie DLP Projector

19.

Barco DLP Projector

1164Perseroan juga memiliki 3 (tiga) kendaraan bermotor roda empat dengan keterangan sebagai berikut:

No.

Merk Kendaraan

Tahun

Bukti Kepemilikan Kendaraan
Nomor Polisi

No. BPKB

Tanggal Penerbitan

1.

Toyota Avanza E 1.3

2006

B 1728 DB

3468866G

16 Januari 20072.

Toyota Kijang Innova E 2.5D

2008

B 1029 VA

1427046G

24 Mei 20083.

Mitsubishi FE304

2005

B 9317 EK

E9977472G

13 Juli 20098.17. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta
Komisaris dan Direksi Entitas Anak
Sehubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas
Anak, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan
maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan
atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilanumum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilanhubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan
dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak,tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial,
perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh
pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT, di badan peradilan umum
dan arbitrase, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilanniaga, serta tidak terlibat sengketa hukum lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberikan
pengaruh negatif (material adverse effect) kepada keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan
dan Entitas Anak (going concern) serta PMHMETD I.

165

IX.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DANENTITAS ANAK

9.1. Umum
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha di sektor
perfilman, perekaman video, penyediaan makan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Dalam mencapai
tujuannya, Perseroan bergerak dalam kegiatan-kegiatan berikut: (i) produksi film naskah serta non-naskah seperti
dokumenter, musik dan pameran, pendidikan, komersial dan produksi televisi, (ii) ekspor dan impor film danrekaman video, (iii) distribusi dan pemasaran termasuk menjual dan menyewakan film dan rekaman video; (iv)pameran film dan rekaman video, dan (v) film produksi dan rekaman video untuk tujuan dokumenter untuk individu
maupun sebagai pribadi dan / atau lembaga pemerintah.
Perseroan didirikan pada tahun 2004 oleh sekelompok investor lokal yang memiliki pengalaman yang luas dalampengembangan properti, hiburan, dan usaha kewirausahaan. Bioskop CGV*blitz memberikan pengalamanmenonton bioskop dengan konfigurasi kursi stadion yang memberikan pandangan yang tak terhalang untuk
penontonnya. Desain tata letak bioskop Perseroan telah dilakukan dengan tujuan pemaksimalan nuansa ruang
dan pengalaman menonton yang sinematik.
Perseroan memulai kegiatan usahanya dengan pembukaan bioskop di Paris van Java, Bandung (“PVJ”) padatahun 2006. Hingga saat ini, Perseroan telah mengembangkan total 16 bioskop CGV*blitz, termasuk 5 bioskop di
Jakarta, 3 bioskop di Bandung, 1 bioskop di Tangerang Selatan, 1 bioskop di Bekasi, 1 bioskop di Balikpapan, 2bioskop di Yogyakarta, 1 bioskop di Surabaya, 1 bioskop di Karawang, dan 1 bioskop di Cirebon yang mewakili
127 auditorium dengan lebih dari 22.000 kapasitas tempat duduk. Pada tahun 2012, Perusahaan memperkenalkan
Blitztheater, bioskop hasil kerjasama dengan pemilik mal lokal. Saat ini, ada 4 bioskop Blitztheater, dengan rincian
berupa 2 bioskop di Batam, 1 bioskop di Bekasi dan 1 bioskop di Tangerang, mewakili tambahan 16 auditorium
dengan lebih dari 2.500 kapasitas tempat duduk.
Visi dan Misi Perseroan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengikuti visi dan misi yang telah ditetapkan, yangsekaligus mewujudkan aspirasi asli pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:
Visi
Visi Perseroan adalah Evolving Beyond Movies, Menjadi Cultureplex No. 1 di Indonesia
Misi
Untuk dapat mencapai visi Perseroan tersebut, misi yang dijalankan adalah untuk menciptakan pengalaman tak
terlupakan sebagai tempat pertama, satu-satunya dan terbaik.
Perseroan berusaha untuk sukses didasarkan pada tiga nilai dasar:•

Integritas
Perseroan berusaha senantiasa patuh terhadap peraturan dan standard yang berlaku, intoleran padainefisiensi, senantiasa bertindak transparan dalam pelaporan dan berlaku jujur.

•

Semangat
Perseroan akan berupaya untuk menjadi nomor 1 melewati tantangan dengan kegigihan.

•

Kreativitas
Perseroan senantiasa mengembangkan ide-ide kreatif yang akan membawa pada perubahan dan inovasi.

1669.2. Keunggulan Kompetitif
Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :Salah satu dari sedikit jaringan bioskop di Indonesia
Saat ini, Perseroan melihat bahwa hanya ada dua pesaing industri bioskop Indonesia yaitu Cinema21 dan Cinemaxx.
Kondisi persaingan ketat di industri saat ini antara Cinemaxx dan Cinema21 memberikan peluang strategis bagi
Perseroan untuk lebih memperkuat posisi kehadirannya di industri perfilman indonesia.
Sifat industri menciptakan hambatan yang signifikan untuk masuk
Kegiatan usaha bioskop membutuhkan dukungan finansial yang besar dan keahlian manajemen untuk membangun,
mengoperasikan, memperluas, dan mendapatkan pangsa pasar. Di Indonesia di mana hanya terdapat dua
jaringan bioskop, dibutuhkan kombinasi antara modal dan pengetahuan bagi kelompok-kelompok lokal Indonesia
mengoperasikan usaha tersebut.
Pesaing baru akan menghadapi hambatan masuk yang tinggi
Industri perfilman memerlukan dukungan keuangan dan keahlian manajemen yang sangat besar untuk dapat
membangun, mengoperasikan, mengembangkan dan memperoleh pangsa pasar. Perpaduan antara modal dan
pengetahuan ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi pengusaha lokal. Di seluruh Indonesia, hanya Grup
21, Lippo Group dan Perseroan yang memiliki pengalaman langsung dalam mengoperasikan jaringan bioskop diIndonesia.
Perseroan berada pada posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari peluang pertumbuhan diindustri perfilman yang belum banyak digarap
Dengan hanya 2,9 layar film per satu juta orang, industri bioskop Indonesia masih belum banyak digarap
dibandingkan dengan Thailand (12,3 layar per satu juta orang) dan Malaysia (25.7 layar per satu juta orang). Masih
terdapat lebih dari 52% dari konsumen yang belum datang ke bioskop untuk melihat film, karena hanya 38 dari 80
kota terbesar di Indonesia yang memiliki bioskop. (Riset estimasi Perseroan)
Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto di Indonesia diprediksi terus berada lebih dari 5% (situs bps.
go.id, Juli 2015) yang diyakini dapat membantu dalam pembangunan masyarakat kelas menengah, sebuah kunci
utama pada industri perfilman. Untuk dapat meningkatkan dari 2,9 layar nya per satu juta orang menjadi 10,7 layar
nya per satu juta orang, tingkat yang sama seperti Cina, maka Indonesia akan perlu menambahkan sekitar 2000
layar tambahan. Sebuah peluang pertumbuhan bagi Perseroan yang telah memiliki posisi yang baik sehingga
dapat mengambil keuntungan.
Perseroan memiliki hubungan yang kuat dengan distributor film
Saat ini, Perseroan tidak hanya menayangkan film-film Hollywood, tetapi juga berbagai jenis film dari berbagai
distributor film. Hal ini dapat dilakukan oleh Perseroan dikarenakan hubungan yang baik dan kuat antara Perseroan
dan distributor film. Perseroan sangat fleksibel dalam persyaratan negosiasi dengan produser dan distributor
film. Sehingga, selama bertahun-tahun Perseroan telah mengembangkan hubungan yang kuat dan saling
menguntungkan dengan distributor film terutama untuk film lokal, independen dan non-hollywood.

9.3. Strategi Perseroan
Perseroan akan melakukan ekspansi ke daerah-daerah berpotensi tinggi di berbagai daerah di Indonesia.
Perseroan juga akan terus memperkenalkan teknologi yang lebih baru dan lebih baik dalam industri bioskop untuk
meningkatkan jumlah kehadiran penonton seperti auditorium 4DX yang mampu memberikan pengalaman 4D yangunik kepada penonton dengan efek seperti pergerakan kursi, angin dan air.Teknologi terakhir yang diperkenalkanoleh Perseroan adalah Sphere-X, layar cekung dari dinding ke dinding yang memberikan pengalaman menonton
holistik dari evolusi aspek layar, tempat duduk, dan suara.
Selain itu, Perseroan berusaha untuk menawarkan berbagai macam konten, tidak hanya dari distributor film lokal,
tetapi juga berbagai jenis konten lainnya. Dengan memiliki berbagai macam konten ini, Perseroan berharap akan
menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan pertumbuhan jumlah pelanggan tersebut.
Perseroan terus mempertahankan hubungan yang kuat dengan distributor film Hollywood. Pada 2014, sekitar 60%
dari penjualan tiket pada bioskop Perseroan berasal dari penayangan film Hollywood. Perseroan berencana untuk
terus menampilkan semua film-film Hollywood yang baru dirilis. Selain hubungan dengan Hollywood, Perseroan
juga mempertahankan hubungan yang kuat dengan distributor film lokal dan distributor lainnya.

167

Selain tersedianya tempat duduk pada umumnya, Perseroan juga menawarkan pengalaman premium dengan kelas
Velvet dan berencana untuk menawarkan pengalaman premium tambahan di masa depan. Tempat duduk padakelas Velvet menawarkan sofa beds mewah, bantal yang lembut, selimut hangat dan nyaman, beserta makanandan minuman. Kelas Velvet juga menawarkan ticket box eksklusif. Blitz juga menawarkan “loveseat”-styled Sweet
Box, dan tempat duduk ”Gold Class”, sofa premium dengan remote control personal dan disertai tombol panggil
untuk pemesanan makanan dan minuman. Dengan menawarkan fasilitas layanan premium ini, Blitz memberikan
pelanggan sebuah pengalaman film yang unik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hiburan yang tak
terlupakan.
Melalui situs Perseroan yakni, www.cgvblitz.com, Perseroan memiliki layanan pemesanan tempat duduk, danmemberikan layanan dimana pelanggan dapat membeli tiket film serta pre-order makanan. Untuk menikmati
layanan ini, pelanggan perlu mendaftar keanggotaan tanpa pungutan tambahan. Pelanggan dapat memasukkan
informasi kartu kredit mereka sehingga mereka dapat dengan mudah membeli tiket dan makanan ringan setelahproses pendaftaran pertama kali.
Perseroan juga menawarkan kartu loyalitas Blitz, yang disebut ”CGV blitz Card”. CGV blitz Card memungkinkan
pelanggan untuk ”top up” saldo BlitzCard mereka secara online atau di teater Blitz. Pada setiap pembelian dibioskop CGV blitz, pelanggan pemegang CGV blitz Card mendapatkan poin yang dapat diakumulasikan dan
kemudian ditukarkan dengan tiket bioskop, makanan ringan, atau potongan harga.
Dengan menawarkan pengalaman perfilman yang unik, kenyamanan yang tak tertandingi, dan program loyalitas
pelanggan, Perseroan menerjemahkan visi mereka menjadi satu-satunya Perusahaan yang dapat memberikan
pengalaman film terbaik dan terunik di indonesia. Ini menjadi strategi bisnis utama Perseroan, memberikan
pelanggan apa yang mereka inginkan dari kunjungan mereka ke bioskop.

9.4. Operasional Perseroan
Kegiatan usaha utama Perseroan sejak didirikan adalah penayangan film-film di jaringan bioskopnya. Selain itu
Perseroan juga mulai melakukan kegiatan usaha penunjang berupa penjualan makanan dan minuman serta jasa
hiburan lainnya seperti permainan elektronik sebagaimana tercantum pada Akta 16/2007. Bioskop Perseroan
dirancang untuk memberikan pengalaman menonton terbaik melalui fasilitas-fasilitas terbaik.
Pendapatan Perseroan terutama berasal dari penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman di bioskopbioskop Perseroan. Tabel berikut menggambarkan kontribusi masing-sumber pendapatan :Keterangan
Bioskop
Makanan dan minuman
Acara dan iklan
Jasa bantuan teknis
Lain-lain
Total

2015
246.570
88.35661.2343.214
399.374%
2014
61,74 224.895
22,12
71.97415,33
31.9450,80
3.764
332.577

%
67,62
21,64
9,61
1,13

31 Desember
2013
%
2012
179.590 59,67 130.760
59.524 19,78
48.11659.551 19,79
42.837
636
2.283
0,76
976
300.948223.325(dalam jutaan Rupiah)

%
2011
58,55
96.83921,55
30.94819,18
21.423
0,28
0,44
866
100,0 150.076

%
64,53
20,62
14,27
0,58
100,0

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Berikut ini penjelasan mengenai segmen usaha Perseroan:
9.4.1. Bioskop
Perseroan, melalui jaringan bioskop CGV*blitz, melakukan kegiatan usaha utama dalam penayangan film-film dijaringan bioskopnya. Dalam hal pemilihan konten atau film yang akan ditayangkan di bioskop CGV*blitz, Perseroan
berupaya untuk menyediakan variasi konten yang beragam dengan tujuan untuk memperluas segmen penonton.
Berikut ini adalah proses kegiatan dan operasional segmen usaha bioskop:

168

Hollywood
Perusahaan
Distributor Film

Festival Film
Tim Konten

Perseroan
Film non
Amerika
Film Lokal

Sumber : Standar Operasional Divisi Programming Perseroan, Juli 2011.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki tim konten yang bertanggung jawab dalam memilif film
atau konten yang akan ditayangkan. Selain menganalisa konten film-film Hollywood, tim konten juga mengunjungi
festival-festival film untuk mendapatkan pilihan film berkualitas untuk dapat ditayangkan di bioskop Perseroan.
Setelah tim konten melakukan pemilihan film, Perseroan mengajukan permohonan penayangan film ke perusahaan
distributor film. Setelah mencapai kesepakatan dengan perusahaan distributor, Perseroan akan memperoleh copy
konten film dalam bentuk digital untuk kemudian didistribusikan ke bioskop-bioskop.
Desain bioskop merupakan fokus utama Perseroan untuk dapat memberikan pengalaman yang terbaik bagi
penonton film di bioskop Perseroan. Desain bioskop Perseroan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :§Menggunakan teknologi terbaru untuk semua layarnya
Seluruh layar bioskop Perseroan menggunakan teknologi digital. Saat ini Perseroan telah menggunakan
teknologi layar lebar baru serta teknologi 4D untuk beberapa bioskop (situs www.cj4DX.com, Agustus 2013).
Layar-layar super-large ini memiliki permukaan 30%-40% lebih lebar dari layar-layar yang ada saat ini dengan
menawarkan kualitas gambar resolusi tinggi. Teknologi terakhir yang akan diperkenalkan oleh Perseroan
adalah Sphere-X, layar cekung dari dinding ke dinding yang memberikan pengalaman menonton holistik darievolusi aspek layar, tempat duduk, dan suara.

§

Pilihan film yang lebih bervariasi
Selain film-film Hollywood, Perseroan juga menayangkan film-film lokal dan independen berkualitas sebagai
manfaat dari hubungan yang kuat dengan perusahaan distributor film lokal dan independen. Hal tersebutyang dapat membedakan Perseroan dengan pesaingnya.
Konten yang ditayangkan Perseroan umumnya mencakup 3 (tiga) jenis film: film Hollywood, film independen
dan film produksi lokal.
Film Hollywood - didistribusikan oleh PT Omega Film
PT Omega Film telah ditunjuk menjadi distributor tunggal untuk film-film Holywood dan mengelola distribusi
film dalam bentuk roll (gulungan). Perseroan dapat berkomunikasi secara langsung dengan produsen film
Hollywood, namun PT Omega tetap merupakan distributor filmnya.
Film Independen - didistribusikan oleh pihak ketiga
Film independen diperoleh sebagai film festival mancanegara oleh pihak terafiliasi dan didistribusikan oleh
pihak ketiga. Perseroan memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama dengan pihak ketiga perusahaan
distributor film independen sejak pendiriannya.
Film Lokal - didistribusikan oleh pihak ketiga
Perusahaan distributor film lokal mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Struktur perjanjian bervariasi
antar produser.
Tidak hanya terbatas pada film, Perseroan juga kerap menampilkan konten alternatif.

169

§

Pilihan layar bioskop yang lebih bervariasi
Selain posisi tempat duduk biasa, Perseroan juga menawarkan kelas Velvet yang dilengkapi dengan sofa
mewah, bantal, selimut serta layanan makanan dan minuman. Selain velvet, Perseroan juga menawarkan
tempat duduk khusus lainnya seperti Sweet box bergaya “loveseat”, “Gold Class” dengan kursi premium,  
serta 4DX dengan teknologi 4D dan pengalaman layar yang lebih lebar, Perseroan berada dalam posisi untuk
melayani pelanggan dengan preferensi yang bervariasi melalui ragam jenis layarnya.

§

Konsep “Movies and beyond”
Perseroan bertujuan untuk tidak sekedar menyediakan hiburan film, melainkan juga tempat untuk bersantai
bagi para pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menawarkan berbagai macam pilihan
makanan dan minuman, suasana yang nyaman dan santai serta pengalaman menonton bioskop yang baru
seperti konten alternatif.

9.4.2.

Acara dan Iklan

Acara dan iklan merupakan salah satu sumber pendapatan Perseroan dengan memanfaatkan lokasi dan media
yang tersedia di bioskop Perseroan. Berikut merupakan jenis jasa media periklanan yang dijalankan Perseroan:
Acara dan iklan merupakan salah satu sumber pendapatan Perseroan dengan memanfaatkan lokasi dan media
yang tersedia di bioskop Perseroan. Berikut merupakan jenis jasa media periklanan yang dijalankan Perseroan:1.

On screen : iklan yang ditayangkan di dalam layar cinema (sebelum film dimulai)

2.

Off screen :a.
Websiteb.
Brandingc.

: iklan yang dipasang di www.cgvblitz.com biasanya berupa iklan banner.
: Iklan dari pelanggan yang ditempatkan di luar auditorium, seperti area lobi area. Bentuk
iklan yang dapat ditempatkan antara lain: sticker di gerai konsesi, sticker di gerai penjualan
tiket, pintu masuk lobi atau pintu auditorium, stand eksebisi dan lain-lain.
Sponsorship : Kegiatan promosi bersama yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan client, antara lain:i.
Telecommunication sponsorship :a.
Friday movie mania: gratis ticket blitz setiap jumat bagi pengguna provider
telekomunikasi tertentu dengan menunjukan sms yang dikirimkan.
b.
Provider telekomunikasi mengirimkan sms setiap harinya ke pelanggan
secara random, dan sms tersebut dapat ditukarkan dengan voucher.
c.
Penukaran point dari provider telekomunikasi tertentu untuk regular, 4dx
velvetii.
Bank promo seperti:§
Free ticket blitz dengan menukarkan poin-poin dengan kartu kredit tertentu.
§
Free ticket blitz dengan pembelian 1 ticket dengan kartu bank tertentu.
§
Free F&B combo (popcorn dan drink) bagi pengguna bank tertentu.
iii.
Movie voucher : pembelian voucher blitz dengan jumlah banyak yang biasa
dilakukan oleh pelanggan perusahaan, seperti Samsung, Cadbury dan perusahaan
lainnya.

Diagram berikut menggambarkan proses proses kegiatan dan operasional segmen usaha acara dan iklan:
Tim Marketing

Klien

Penawaran

Monitoring dan
penagihanPemasangan
iklan

Penandatanganan
Perjanjian••

Pengujian materi
iklan
Survei lokasi

Sumber : Standar Operasional Divisi Marketing Perseroan, Juli 2011.

Perseroan melalui tim marketing senantiasa melakukan pertemuan dengan klien potensial untuk dapat menggali
kebutuhan dan merancang program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tahapan selanjutnya
tim marketing akan menyampaikan penawaran kepada klien dengan mempertimbangkan program pemasaran
yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jika klien menyetujui penawaran yang disampaikan tim marketing
tahapan akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Perseroan dengan klien.

170

Setelah dilakukan penunjukan, Perseroan dengan bekerjasama dengan perusahaan periklanan rekanan klien akanmelakukan pengujian materi iklan dan pemilihan lokasi tempat dimana iklan akan ditempatkan. Pemasangan iklan
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari klien. Selama iklan dipasang di bioskop Perseroan, tim marketingakan membuat catatan bukti pemasangan iklan (log) sebagai dasar pembuatan invoice pada klien.
9.4.3.

Makanan dan Minuman

Sebagai jasa pendukung yang disediakan bagi penonton, Perseroan juga menjual makanan dan minuman dibioskop yang dioperasikan. Berikut adalah proses kegiatan dan operasional segmen usaha makanan dan minuman:
Pemasok

GudangGerai F/B Bioskop

F/B Team

Tenan F/B
Sumber: Standar Operasional Divisi F&B Perseroan, Januari 2016.

Bahan baku dari makanan dan minuman yang dijual pada bioskop Perseroan pada awalnya dipesan terlebih dahulu
kepada pemasok dan/atau tenan F&B sesuai dengan kebutuhan masing-masing bioskop. Makanan dan minumanyang dijual di bioskop Perseroan terdiri dari makanan dan minuman siap saji seperti makanan dan minuman ringan
dalam kemasan serta yang memerlukan pengolahan terlebih dahulu seperti pop corn dan hot dog.
9.4.4.

Jasa Bantuan Teknis dan Lain-lain

Perseroan menyediakan jasa bantuan teknis pengoperasian dan manajemen bioskop Blitztheater melalui Entitas
Anak, PT Graha Layar Mitra (GLM). Berikut merupakan proses kegiatan dan operasional segmen jasa bantuan
teknis dan lain:
Jasa Konsultasi dan Manajemen
Perekrutan dan
pemilihan manajer
dan supervisor
bioskop

Jasa bantuan
manajemen dan
konsultasi

Blitztheater

Laporan operasional
dan keuanganberkalaGLM
Pemilik Mall

Penagihan bagi hasil
dan biaya jasa
lainnyaSumber : Standar Operasional GLM, November 2012.

Jasa Bantuan Teknis

Proses pre-konstruksi
Blitztheater dengan
pemilik mal:
1. Rancangan desain
2. Anggaran belanja
modal

Monitor dan asistensi
pembelian peralatan
dan perlengkapan

Monitor proses
pembangunan
Blitztheater

Penempatan tenaga
Quality Control GLM

Penagihan jasa
bantuan teknis
Sumber : Standar Operasional GLM, November 2012.

171

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di Blitztheater. Pada awal berdirinya
Blitztheater, Perseroan menempatkan tenaga quality control untuk melakuan pengawasan proses konstruksi
bioskop sampai selesai. Dalam proses konstruksi, Perseroan juga memberikan jasa desain, pengajuan vendor.
Setelah bioskop Blitztheater beroperasi, Perseroan memberikan jasa konsultasi dan manajemen pengoperasiandengan menempatkan Cinema Manager dan supervisor serta memberikan bantuan lain seperti menyalurkan film
dari distributor, melakukan penjadwalan film,  dan menyediakan sistem informasi.
9.5.

Penjualan dan Pemasaran

Perseroan melaksanakan kegiatan pemasaran melalui 4 (empat) aktifitas utama :Kerjasama dengan partner strategis untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan
Kartu kredit dan kartu debit merupakan saluran pemasaran yang telah lama dimanfaatkan Perseroan; Perseroan
pertama kali meluncurkan program promosi buy-one-get-one free tiket pada tahun 2006 dengan bekerjasama
dengan HSBC. Saat ini Perseroan bekerjasama dengan bank-bank terkemuka di Indonesia untuk kegiatan promosi,
khususnya untuk program buy-one-get-one-free dan pemasangan iklan.
Bekerjasama dengan beberapa saluran pemasaran untuk meningkatkan awareness akan merek Perseroan
Perseroan memanfaatkan seluruh saluran pemasaran yang tersedia melalui media konvensional (koran cetak dan
majalah, radio serta televisi) hingga media digital (internet, perangkat selular dan jaringan sosial). Perseroan telahmenjalankan kegiatan pemasaran melalui pemasangan iklan pada salah satu media cetak terkemuka Indonesia
sejak tahun 2006 dengan 10 media cetak lainnya menyajikan jadwal tayang film dan program promosi. Salah satu
media promosi yang digunakan Perseroan lainnya adalah melalui “E-Newsletter” dan “SMS Blasting”.
Akuisisi serta peningkatan kesetiaan pelanggan melalui kegiatan promosi
Perseroan senantiasa menggunakan kegiatan promosi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan baru.
Beberapa contoh kegiatan promosi ini meliputi : (1) CGV*blitz Card, suatu jenis keanggotaan pelanggan yangmenawarkan keuntungan khusus bagi para anggotanya seperti pembelian tiket secara online, poin loyalty dan
rewards; dan (2) program loyalty dengan provider telepon seluler yang menawarkan tiket gratis setiap minggu untuk
pengguna tertentu.
Strategi mempertahankan pelanggan
Perseroan secara terus menerus menjaga hubungan dengan pelanggannya melalui berbagai jalur, termasuk callcenter, website dan media sosial. Perseroan juga senantiasa berusaha meningkatkan pengalaman bagi pelanggan
dengan mengumpulkan dan menganalisa data kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, program-program promosi
merupakan hasil analisa data kepuasan pelanggan tersebut.
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama dan aktivitas pemasaran di daerah dimana bioskop Perseroan
berada, yaitu Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Balikpapan dan Batam. Peluang Perseroan untuk
memperluas jaringan bioskop sangat berkaitan dengan perkembangan jumlah mal yang ada, mengingat saat ini
seluruh bioskop Perseroan berada di mal. Dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan, Perseroan fokus padagolongan usia muda antara 18-35 tahun sehingga cenderung mengikuti tren dan aktif menggunakan media sosial
yang merupakan segmen utama penonton bioskop Perseroan.

9.6. Penghargaan
Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan berikut :••2015 : Museum Rekor Indonesia sebagai bioskop dengan konten kreatif “Arthouse Rumah Film Indonesia”
2014 : Museum Rekor Indonesia sebagai pihak penyelenggara kegiatan nonton bareng untuk 1.000 anak		 berkebutuhan khusus•
2013 : Social Media Award dalam kategori cinema dari majalah Marketing dan lembaga survei independen
		FRONTIER.
•
2012 : “Best experiential in marketing” dari majalah Marketing•2012 : “Best innovation in marketing” dari majalah Marketing•2009 : “Best experiential in marketing” dari majalah Marketing•2007 : Museum Rekor Indonesia sebagai bioskop dengan :		 - Bioskop terbesar
		 - Layar bioskop terbesar
		 - Kapasitas terbesar

172

9.7. Persaingan Usaha
Grup 21 dan Lippo adalah dua pemain lain di industri bioskop yang menghadirkan persaingan bagi
perseroan
Dengan sekitar 782 layar di 146 lokasi Grup 21 memiliki jaringan bioskop terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha
Grup 21 dimulai pada tahun 1987. Sebelum pendirian Perseroan, bioskop milik Grup 21 memiliki jumlah layar
tiap bioskop yang terbatas dengan pengaturan tempat duduk yang kecil dan tidak berbentuk stadium. (sumber:www.21cineplex.com, Februari 2016)
Disebabkan antara lain oleh persaingan dengan Perseroan, Grup 21 telah memperkenalkan fasilitas bioskop
yang lebih baik dibawah merk “XXI”. Bioskop XXI menawarkan kursi dan sofa yang dapat disandarkan dengan
harga premium, serupa dengan kursi kelas Velvet pada bioskop Perseroan. Pada bulan Mei 2012, Grup 21 juga
meluncurkan bioskop IMAX di Jakarta dengan harga tiket mencapai Rp100.000 pada akhir pekan.
Keunggulan utama Grup 21 dibanding Perseroan adalah luasnya jaringan bioskop yang dimiliki; Grup 21 memiliki
bioskop di 153 lokasi sedangkan Perseroan memiliki 16 bioskop CGV blitz dan bekerjasama dengan pemilik
mal sehubungan dengan 4 bioskop Blitztheater. Meskipun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa melaluikeunggulan manajemen Perseroan, hubungan dengan perusahaan distributor film dan inovasi dalam hal teknologi
telah menempatkan Perseroan dalam posisi yang strategis untuk mengambil pangsa pasar Grup 21 dengan
melakukan pengembangan jaringan bioskop secara geografis di seluruh wilayah Indonesia.
Group Cinemaxx adalah pemain besar ketiga yang memasuki industri perfilman Indonesia. Dengan dukungan
Lippo grup, Cinemaxx berencana untuk memasuki 300 lokasi di 85 kota dengan 2000 layar. Sejak mulai di 2014,
saat ini Cinemax sudah mengoperasikan 15 lokasi bioskop dengan 79 layar.
Dengan konsep modern dan minimalis, cinemaxx menawarkan berbagai macam hiburan bioskop yang serupa
dengan pesaing lain. Penawaran premium mereka termasuk kelas “Gold” dan juga “Ultra XD”, yang serupa dengankelas “Gold” dan “Sphere X” di Perseroan.
Keunggulan utama Cinemaxx dibanding perseroan adalah akses untuk memasuki berbagai macam mal-mal Lippoyang sudah beroperasional. Dalam jangka pendek, hal ini akan lebih berpengaruh terhadap Grup 21 dikarenakan
banyak lokasi-lokasi mal Lippo sekarang dihuni oleh Grup 21. Dengan pergantian bertahap di lokasi-lokasi ini,
pangsa pasar grup 21 akan berkurang. Dalam jangka panjang, Cinemaxx yang melakukan expansi geografis
besar-besaran akan bersaing dengan Perseroan untuk memasuki lokasi-lokasi prima di daerah-daerah tertentu.
Berdasarkan data yang dikutip dari situs pesaing Perseroan di bulan Februari 2016, Grup 21 memiliki 830 layar,
Cinemaxx memiliki 79 layar dan Perseroan memiliki 143 layar.
Berdasarkan jumlah teater bioskop, Cineplex 21 group memiliki 153 teater bioskop, Cinemaxx memiliki 15 teaterbioskop dan Perseroan memiliki 20 teater bioskop, sehingga Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 10,64%
berdasarkan jumlah teater.

9.8. Prospek Usaha
9.8.1 Kondisi Ekonomi Indonesia
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan keempat terpadat di dunia dengan populasi sebesar 251 juta
penduduk, Indonesia juga memiliki perekonomian terkuat di wilayah. Dengan pertumbuhan PDB yang kuat sebesar
5%, terutama didorong oleh populasi kelas menengah muda dan berkembang, perekonomian Indonesia berpotensi
untuk terus tumbuh. (situs bps.go.id, Juli 2015)
Berdasarkan laporan oleh Boston Consulting Group, Maret 2013, terdapat sekitar 74 juta penduduk Indonesia yangberada di “kelas menengah dan makmur” (Middle Class and affluent consumers - MAC), dan jumlah ini diharapkan
dapat tumbuh hingga dua kali lipat pada tahun 2020. Masih berdasarkan laporan yang sama, 8-9 juta penduduk
akan memasuki populasi kategori MAC setiap tahun. Dengan 44% dari populasi Indonesia saat ini di bawah 25
tahun, dan 42% berusia antara 25 hingga 54 tahun, sektor konsumsi di Indonesia khususnya siap untuk mengalami
pertumbuhan.
9.8.2 Industri Bioskop Indonesia
Berdasarkan data terakhir hanya terdapat 38 kota dari 80 kota besar di Indonesia yang memiliki bioskop. Data
ini sudah mencerminkan tiga pemain terbesar di industri bioskop Indonesia, mereka adalah Cinemaxx, Cinema
XXI, dan juga CGV Blitz. Kurangnya jumlah bioskop di Indonesia dan diiringi oleh pertumbuhan populasi MAC
mencerminkan besarnya potensi Industri bioskop Indonesia untuk bertumbuh.

173

Besaran industri bioskop melalui pendapatan box office, telah meningkat dari USD 50 juta pada tahun 2000, menjadi
USD 200 juta pada tahun 2014. Jumlah tersebut diperkirakan akan menembus USD 1 miliar pada tahun 2020.
Jawa

SumatraKalimantan

Populasi		
51 juta# Bioskop 24+

Populasi		
137 juta# Bioskop 129+

Sulawesi
Populasi		
17 juta# Bioskop 10+

Populasi		
14 juta# Bioskop 10+

Medan
ManadoBatam

1 Bioskop

Samarinda
Palembang

JakartaBekasi
Bogor

Balikpapan

8 Bioskop

2 Bioskop

9 Bioskop

3 Bioskop

11 Bioskop

4 Bioskop

55 Bioskop

5 Bioskop

Makassar
Semarang
SurabayaBandung
Denpasar
Yogyakarta Solo Malang

Sumber: BPS, Website Bioskop di Indonesia (Nov 2015), Theatrical Market Statistics - Motion Picture Association of America (2014)

Propinsi Dengan Bioskop
Operasional

Jumlah Kota Dengan Bioskop
Operasional

Total 34 Propinsi

Total : 47 / 497 cities# of Cities

160

8/151

140
1

120

2
3

10

53 Bioskop

100

21 - 29 Bioskop

80

6 - 10 Bioskop

3/73
1/60

5/55

60

2 - 5 Bioskop

1/40

40

1 Bioskop

11

29/11820

Tanpa Bioskop
6

0
pu
Pa
&
u
uk

us

al

a

Su

Te
n

la

gg

w

ar

a

a

i
es

n
ta
an
im
al

N

M

a

er

at

m
Su

K

va

Ja

Sumber: Bisnis Indonesia tanggal 12 April 2013.
Melihat industri bioskop di negara-negara lain, terutama di negara-negara Asia Tenggara, penetrasi industri bioskop
Indonesia masih tertinggal jauh. Secara khusus, negara yang paling dekat untuk dibandingkan dengan Indonesia,
Malaysia, menawarkan 25,7 layar untuk setiap juta penduduk, dibandingkan dengan 2,9 layar di Indonesia padahal
wilayah, budaya, bahasa dan faktor-faktor lain di Indonesia serupa dengan Malaysia. Rendahnya jumlah layar yangtersedia di Indonesia mendukung prediksi bahwa industri bioskop di Indonesia masih memiliki banyak kesempatanyang bisa digarap.
Jumlah Layar per 1 Juta Penduduk
40

37.5

30

25.7

20

10

7.3

8.8

10.7

12.3

2.9
0

Indonesia

Philippines

India

China

174

Thailand

Malaysia

Singapore

Populasi penduduk yang muda, terus tumbuh, dan semakin konsumtif akan terus menjadi kekuatan pendorong
di belakang pertumbuhan industri film di Indonesia, seperti yang telah terjadi dalam dekade terakhir. Pendapatan
bioskop di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 7% pada tahun 2002-2009 (Screen Digest,
November 2010). Analis memperkirakan pendapatan bioskop tahun 2010-2015 akan bertumbuh mencapai CAGR
7% (Screen Digest,November 2010). Pertumbuhan CAGR 7% ini di atas projeksi pertumbuhan GDP Indonesia,
hal ini menunjukkan bahwa industri bioskop Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan selama beberapa tahun
mendatang.
Prediksi pertumbuhan yang pesat ini sangatlah memungkinkan karena industri perfilman Hollywood akan merilis
film-film yang memiliki penggemar masal, seperti film Avengers III, Batman vs. Superman, dan juga Furious 8.
Terlebih industri perfilman Indonesia juga terbukti dapat merilis film-film yang berbobot, seperti The Raid dan Habibi& Ainun, dan akan terus membuat film-film yang bermutu. Dengan kata lain, pertumbuhan jumlah penonton diIndonesia akan didukung oleh film-film bermutu baik dari Hollywood maupun lokal.
Secara umum, tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, maupun peristiwa yang dapat
berdampak negatif terhadap mempengaruhi, atau memiliki dampak negatif terhadap, kegiatan usaha dan prospek
keuangan, maupun mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih, pendapatan dari operasi berjalan, likuiditas,
sumber modal dan profitabilitas Perseroan.

9.9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan BEI. Terkait dengan
penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alatkelengkapan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A dan peraturan-peraturan OJK terkait Komisaris Independen,
Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun
data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator. Perseroan juga telah memiliki divisi
internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan
oleh manajemen Perseroan.
Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Tanggung jawab sosial yang berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi Perseroan karena hal tersebut
adalah salah satu aspek yang menentukan keberlangsungan jangka panjang (long term sustainability) sebuah
perusahaan. Perseroan melakukan kontribusi terhadap lingkungan di sekitar dan komunitas masyarakat yangdiwujudkan antara lain dengan cara :Toto’s Film Making Class
Sebagai bentuk program CSR Perseroan di bidang pedidikan, Perseroan bekerja sama dengan CJ CGV (jaringan
bioskop di Korea) dan didukung penuh oleh KOICA (Korea International Cooperation Agency) di sepanjang 2015
telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan film “Toto’s Film Making Class”. Program ini diselenggarakan
secara gratis bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Bandung dan Jakarta.
Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Perseroan dan CJ CGV dalam mengembangkan bakat generasi
muda Indonesia agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pembuatan film. Dengan semangat:“Discover Your Talent, Make a Better World”, diharapkan para peserta program akan menerima pengetahuan
termasuk namun tidak terbatas pada cara pembuatan film dari awal penulisan skenario, pengarah akting,penyuntingan gambar, dan juga penyaluran dan distribusi dari film tersebut. Di akhir dari pelatihan ini, seluruh
film pendek tersebut akan ditayangkan di layar lebar dan berpotensi untuk diikutsertakan dalam festival film skala
nasional maupun internasional.
Program Toto’s Film Making Class ini telah diadakan sejak tahun 2013. Pada bulan Oktober 2015, Perseroan
bekerjasama dengan CJ CGV dan KOICA telah mengadakan Toto’s Film Making Class Film Festival yang memutar
39 film hasil pembuatan peserta program.

175

Sepanjang tahun 2015, Perseroan telah menggelar 4 (empat) program Toto’s Film Making Class dengan detailsebagai berikut:
TempatPeserta

PeriodeJudul Film

SMKN 51 Jakarta

SMKN 51 Jakarta,
jurusan Broadcasting

14-28 Maret 2015

SMAN 78 Jakarta

SMAN 70, SMAN
78, SMKN 6, SMA
Gonzaga, SMA
Kanisius
SMK Hang Tuah,SMK Kanaan, SMA
Karunia
SMAN 5, SMKN
4, SMKN 10, SMA
Angela, SMA Bina
Bakti

11-30 Juni 2015

Kecil Mungkin Besar,
Remembering Dream,
Mesem, Missed Call,
Serangan Kaos Kaki
Aenigma, Balada Cinta
si Gondrong, Cinta
Buta, Poin, RushSMK Hang Tuah 1
SMAN 5 Bandung

PenayanganFilm
17 April 2015
@ SMKN 51
27 Juli 2015
@ CGV blitz PP

1-16 September 2015 Perempuan Bergairah,
Kentut, Toilet, What If

22 Oktober 2015
@ CGV blitz GI

2-13 November 2015 Rin, Petarung, Teu
Ka Nyahoan, Ayahku
Tersayang, Gertak

13 Januari 2016
@ CGV blitz BEC

Art House - Rumah Film Indonesia - CGV blitz Bekasi Cyber Park
Film memiliki peranan penting dari pertumbuhan budaya bagi masyarakat. Oleh karenanya, Perseroan menyadariperanan dan tanggung jawabnya untuk ikut memajukan industri perfilman di Indonesia.
Sebagai bentuk nyata atas partisipasi Perseroan dalam mendukung perkembangan industri perfilman di Indonesia,
Perseroan juga telah mendedikasikan satu auditorium khusus di CGV*blitz Bekasi Cyber Park untuk menayangkan
film Indonesia dalam program Art House - Rumah Film Indonesia
Terinspirasi dari beberapa bioskop di negara lain yang mendedikasikan layar mereka untuk memutarkan satu genre
film tertentu dengan harapan agar penonton memiliki pilihan tontonan yang lebih beragam, melalui Art House Rumah Film Indonesia ini, Perseroan berharap dapat turut serta mendukung perkembangan film-film Indonesia.
Dengan hadirnya Rumah Film Indonesia, diharapkan mampu memberikan ruang bagi film Indonesia, baik untuk
film baru atau film-film khusus, seperti film-film yang pernah memenangkan festival film, film dokumenter dan film
pendek. Selain penayangan film Indonesia, Art House - Rumah Film Indonesia juga mengadakan program Cinema
Talk yang merupakan sebuah program bincang-bincang / diskusi dengan para pembuat film (produser, sutradara,dll), pemain film, komunitas film, maupun penonton umum.
Tidak ada dana yang dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan CSR dikarenakan dalam pelaksanaannya, Perseroan
turut serta bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.
		

176

X.		EKUITAS
Tabel berikut ini menggambarkan laporan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangankonsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015
dan 2014.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe
Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal
30 Maret 2016.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath
International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret2015.
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Akumulasi defisit
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non-pengendali
Total Ekuitas

2015

31 Desember

591.952482.798(592.438)
482.312(3)
482.3092014

591.953482.798(558.233)
516.517(5)
516.512

Setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal
laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perseroan menyatakan tidak
ada perubahan struktur permodalan.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana Penawaran Umum saham atau Efek
Bersifat Ekuitas Lainnya untuk penambahan modal dengan HMETD.
Tabel Proforma Ekuitas
Apabila PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99.311.039(sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp6.550 (enam ribu lima ratus
lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegangsaham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, maka proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015
adalah sebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Posisi ekuitas menurut laporan keuangankonsolidasian pada tanggal 31 Desember
2015

Modal
ditempatkan
dan disetor
penuh

Tambahanmodal
disetor591.952482.798

601.883

1.123.354

Defisit

Kepentingan
nonpengendali

Total Ekuitas(592.438)(3)

482.309(592.438)(3)

1.132.796

Perubahan posisi ekuitas setelah tanggal
31 Desember 2015 jika diasumsikan terjadi
pada tanggal tersebut “- PMHMETD I sebanyak-banyaknya

99.311.039 (sembilan puluh sembilan
juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh
sembilan) Saham Kelas C dengan nilai
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap
saham yang ditawarkan dengan harga
Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima
puluh Rupiah) setiap saham

Proforma posisi ekuitas pada tanggal 31
Desember 2015 setelah PMHMETD I

177

XI.		KEBIJAKAN DIVIDEN
Perseroan dapat membagikan dividen jika mempunyai saldo laba yang positif. Berdasarkan Undang-undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen
interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen
interim tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan
disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi
setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi
pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut
harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung
jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.
Setelah PMHMETD I, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas dan/atau saham bonus
kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih
konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2018 kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Apabila Perseroan bermaksud
untuk membagikan dividen kas, maka pembayaran dividen yang dilakukan oleh Perseroan adalah dalam bentuk
mata uang Rupiah. Namun demikian, apabila diperlukan dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan
dividen kepada pemegang saham Perseroan Pembayaran dividen yang dilakukan Perseroan adalah dalam bentuk
kas dan dalam mata uang Rupiah.
Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang
Saham dalam RUPS. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung padarekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:
1.

Kondisi likuiditas dan kebutuhan kas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan;

2.

Kinerja operasional dan kondisi keuangan serta laba ditahan Perseroan dan EntitasAnak;3.

Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dan Entitas Anak;

4.

Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;

5.

Prospek usaha dan peluang bisnis Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang; dan

6.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan belum berencana untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku
2016 dan 2017 dengan mempertimbangan rencana pengembangan usaha Perseroan.
Para pemegang saham baru yang berasal PMHMETD I ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat
dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada
pemegang saham.

178

XII.		PERPAJAKAN
Perpajakan untuk Pemegang Saham
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1
Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh
syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:i.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; danii.

Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yangdisetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.
41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/
PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariTransaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:i.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di
Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham
dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melaluiperantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

ii.

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham dariseluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilaisaham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetorantambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri
selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

iii.

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan
Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

iv.

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan
sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan
kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi
penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan
Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan
berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan
sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/
PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku
pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan(Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggal 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atausebesar 30% dari jumlah bruto dividen.
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara
lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf f UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterimaoleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

179

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang
Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan
sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek diIndonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), dipotong Pajak
Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal
pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B”) dengan Indonesia.
Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak (“DJP”) No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No.
PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan
untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”)/ Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax
Withholding, yaitu:i.

Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.

ii.

Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian
sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau
dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun
yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negera mitra P3B Indonesia dan
merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.

iii.

Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabatyang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form
SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/ Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN
penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan
Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009
tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib
memenuhi persyaratan beneficial owner, yaitu sebagai berikut:
i.

pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk
pemanfaatan P3B; danii.

kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankantransaksi; daniii.

perusahaan mempunyai pegawai; daniv.

mempunyai kegiatan atau usaha aktif; danv.

penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; danvi.

tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban
kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian
imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lainyang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk
dividen kepada pemegang saham.

Kewajiban Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi
Bangunan. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan
peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan
pajak.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

180

XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA
Pembeli siaga dalam PMHMETD I ini adalah pemegang saham Perseroan, yaitu CJ, dimana CJ telah menandatangani
Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham:-

Dalam hal Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak diambil bagian sepenuhnya oleh
Pemegang Sertifikat HMETD, maka Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut akan dialokasikan
kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Pemegang Sertifikat HMETD yang melakukan pemesanan
lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian
Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

-

Apabila setelah memenuhi semua pemesanan tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang yang tidak
diambil bagian, maka setelah terpenuhinya seluruh ketentuan dalam Persyaratan Pendahuluan, maka CJ
sebagai Pembeli Siaga akan membeli dari Perseroan Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dengan harga yangsama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima
ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya
Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus Rupiah).

-

Kewajiban-kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan perjanjian ini adalah bersyarat pada dipenuhinya seluruh
persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum Tanggal Pencatatan atau dikesampingkannya
persyaratan pendahuluan secara tertulis oleh Pembeli Siaga sebelum Tanggal Pencatatan: (a) pernyataanpernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan, seperti yang tercantum di dalam Perjanjian ini adalah tepat
dan benar pada tanggal Perjanjian ini, dan pada Tanggal Efektif, dan Perseroan telah mematuhi ketentuanketentuan Perjanjian; (b) diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan
informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan
Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I; (c) (i) Perjanjian ini tetap
berlaku, (ii) para pihak tidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam Perjanjian ini, dan(iii) Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan; (d) Perseroan harus mengirimkan kepada
pembeli siaga pada tanggal Perjanjian ini dan pada tanggal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Efektif, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum Perseroan,yang ditujukan kepada Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dalam rangka PMHMETD I.

-

Perjanjian ini ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila:(i) surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak
mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan
oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I tidak diperoleh; atau (ii) telah terpenuhinya seluruh kewajiban
Perseroan dan Pembeli Siaga.

-

Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh dalamwaktu enam bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I.

-

Perjanjian ini dapat dapat diakhiri oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum
Tanggal Efektif apabila: (i) setelah tanggal Perjanjian terjadi: (a) perubahan politik atau kondisi perekonomiandi Indonesia yang berdampak negatif kepada Perseroan; atau (b) penundaan atau pembatasan atas
perdagangan efek Perseroan di Bursa Efek; atau (c) gangguan atas penyelesaian transaksi efek Perseroan
atau jasa kliring di Indonesia; atau (d) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang mempengaruhi
secara langsung serta berdampak negatif pada PMHMETD I; atau (ii) salah satu Pihak lalai memenuhi syarat
dan ketentuan perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua)Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif.

Pembeli siaga menyatakan memiliki kesanggupan dan kecukupan dana untuk menjalankan kewajibannya sebagai
pembeli siaga.
Uraian mengenai pembeli siaga dapat dilihat pada Sub Bab 8.7 Prospektus ini.

181

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODALDALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAKMEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD I ini
adalah sebagai berikut :KONSULTAN HUKUM
Assegaf Hamzah & Partners
Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
STTD: No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H.,
LL.M.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor 200720.
Pedoman kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
		 Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
		 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
		 No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan
		 Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
Surat Penunjukkan: 0011/02/12/01/16 tanggal 6 Januari 2016 .
Tugas dan kewajiban pokok :Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yangberkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut
telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan
secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
AKUNTAN PUBLIKKAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International)
Cyber 2 Tower 21st floor Unit F
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
STTD
Keanggotaan Asosiasi
Pedoman kerja
Surat Penunjukan

:
:
:
:

No. 187/BL/STTD-AP/2012 atas nama Fendri Sutejo.
Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) nomor 1778.
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.
KNMT&R-Landmark-019/03/2016.

Tugas dan kewajiban pokok :Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut
standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan
yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh
atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung
angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatankebijakan akuntansi yang dipergunakan dan kewajaran estimasi akuntansi signifikan yang dibuat oleh manajemen,serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

182

NOTARIS
Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-20 Kuningan
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
STTD: 332/bl/sttd-n/2010.
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) nomor 014/Pengda/Suket/2010.
Pedoman kerja: Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris & Kode Etik Ikatan
		 Notaris Indonesia
Surat Penunjukan: 26/PNW/JT/IV/2016
Tugas dan kewajiban pokok :Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan
dengan PMHMETD I, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
Izin usaha sebagai BAE : berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal
		 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada
		 PT Datindo Entrycom.
Surat Penunjukan: Akta Perjanjian Pengelolaan dan Administrasi Saham No. 149 tanggal 22 April 2016
Tugas dan kewajiban pokok :Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD I ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang
Saham (“DPS”) yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (“SBHMETD”) atas nama pemegangsaham, mendistribusikan SBHMETD untuk setiap Pemegang Saham atau mengkonfirmasikan pencatatan HMETD
kedalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan SBHMETD, melayani permohonan balik nama
atas SBHMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yangdimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat
Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan.
Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses
penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta menyiapkan laporan penjatahan.
BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi
Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak,memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham,
menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses kepada pemesan atau mendistribusikan saham
secara elektronik kedalam penitipan kolektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham
telah diterima dengan baik (in good funds) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan cek pengembalian uangpemesanan saham tambahan.
PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PMHMETD I INIMENYATAKAN TIDAK ADA HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

183

XV.		PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan
sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan
Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha
Layar Prima Tbk No.149 tanggal 22 April 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan
Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layar Prima Tbk No. 158 tanggal 31 Mei 2016, keduanya
dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid , S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham:
19.1. Pemesanan Yang Berhak
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal
18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan saham baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan
ketentuan bahwa setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1(satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap
Saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham.
Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.
Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yangmemperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanyatercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau
pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau
Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
19.2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambatlambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas
HMETD, yaitu tanggal 19 Juli 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS”)
dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akanmenerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang sahamyang berhak atau kuasanya.di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai
tanggal 19 Juli 2016 dengan menunjukan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS/Fotokopi Anggaran
Dasar) dan menyerahkan salinannya serta surat kuasa asli bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan fotokopi
identitas pemberi dan penerima kuasa.
19.3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD
Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan
permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.
Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui
sistem C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonantersebut;b.

Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia dalam rekening
efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yangmelaksanakan haknya dan menyetor dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

184

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yangbersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telahditerima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.
Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus
mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dengan
menyerahkan dokumen sebagai berikut :a.

Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;b.

Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari banktempat menyetorkan pembayaran;c.

Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);d.

Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan
fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.

e.

Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, makapermohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan melalui Anggota Bursa/ Bank
Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan
permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan
HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan
lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika
pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukan dalam penitipan
kolektif KSEI.
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yangtercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (in good
funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
19.4. Pemesanan Saham Tambahan
Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanyatercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan
saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian sahamtambahan dan/atau FPPS yang telah disediakan.
a.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil
penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek
Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :i.
Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;ii.
Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan
permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham
hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan
dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
iii.
Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);iv.
Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan daribank tempat menyetorkan pembayaran;v.
Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek.

b.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut :i.
Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai
atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEIyang telah melaksanakan haknya melalui system C-Best);

185

ii.
iii.
c.

Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusiansaham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan daribank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil
penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :i.
Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;ii.
Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermererai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan
fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
iii.
Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);iv.
Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan daribank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2016 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yangtidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
19.5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Baru Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PMHMETD I
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentuan pada tanggal 29 Juli 2016 dengan ketentuan sebagai
berikut:a.
b.

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah
seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan
dipenuhi.
Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruhsaham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan sahamtambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yangtelah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

19.6. Persyaratan dan Pembayaran
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan
langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah di rekening
Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan :BANK CIMB Niaga
Cabang Tebet - Jakarta
A/C No. 800 013 983 400
A/N PT Graha Layar Prima, Tbk
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan
mencantumkan Nomor HMETD atau Nomor FPPS Tambahan.
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau weselbank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila
pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung
berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good
funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.
Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana
pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan tersebut di atas
paling lambat tanggal 28 Juli 2016.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban
pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
19.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembeliansaham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani. yangmerupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi

186

pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan
HMETD (exercise) dari C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.
19.8. Pembatalan Pemesanan Saham
Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD I secara keseluruhan
atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan sahamakan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan.
Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:
a.
b.
c.

Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham baru yangditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

19.9. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau
dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan
memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito
Bank Indonesia, yang diperhitungkan sejak tanggal 2 Agustus 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan
oleh force majeur (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan
oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas
nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan
sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.
19.10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan Ke Rekening Efek
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui
KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD
diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik
dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan.
19.11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan
Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD
maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi
haknya secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

187

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
HMETD SERTA FORMULIRDANSERTIFIKAT

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di situs Perseroan
dan Bursa Efek Indonesia.
•

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan
didistribukan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing
di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas
HMETD, yaitu tanggal 18 Juli 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh
Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau
Bank Kustodiannya.

•

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan
akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegangsaham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016
pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/
Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada
BAE Perseroan di:
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. 021 - 5709009
Fax. 021 - 5709026
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal
18 Juli 2016 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan
tidak menghubungi BAE Perseroan sampai dengan tanggal 26 Juli 2016, maka setiap dan segala risiko ataupun
kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan
sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada
pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

188

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
KANTOR PUSAT
Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2,
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500,
Faksimili: +62 21 2554 2501