CGV INDONESIAPT. GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.
AIA Central Lv. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A Jakarta
Selatan 12930
Tel 6221-2253-6090 www.cgv.id

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF
DIRECTORS AND THE BOARD OF
COMMISSIONERS WHO ARE INVOLVED IN
FINANCIAL CRIMESTATA CARA PENGUNDURAN DIRI DIREKSI DANDEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBATDALAM KEJAHATAN KEUANGANA.

A.

INTRODUCTIONPENDAHULUAN

Law No. 40 of 2007 concerning the Limited
Liability Company (the “Companies Law”) andFinancial Services Authority (“OJK”) RegulationNo. 33/POJK.04/2014 concerning the Board ofDirectors and the Board of Commissioners ofIssuer or Public Company (“POJK No. 33”)
stipulated that one of the requirements to beappointed as a member of the Board of Directors
and the Board of Commissioners is neverconvicted for commission of a criminal offensethat damages the state finance and/or therelevant financial sector. In accordance with theCompanies Law and POJK No. 33, OJK issued OJKRegulation No. 21/POJK.04/2015 concerning theImplementation of the Good Corporate
Governance Guidelines of the Public Company(“POJK No. 21”), which POJK No. 21 further
stipulated in Circular Letter of Financial Services
Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning theCorporate Governance Guidelines for the PublicCompanies ("SE No. 32"). POJK No. 21 and SE No.
32 among other things provide recommendation
to the public company to have a policy regarding
the resignation for the members of Board ofCommissioners and the Board of Directors whoare involved in financial crimes. Definition ofbeing involved in financial crimes is the status ofany member of the Board of Directors and/orBoard of Commissioners being convicted by acourt of law. Such financial crimes aremanipulation
andvariousforms
ofembezzlement in the financial service activities
as well as money laundering.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan(“OJK”)
No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik(“POJK No. 33”) mengatur salah satu
persyaratan pengangkatan anggota Direksi dananggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah
dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara dan/atau yangberkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan
dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK
mengeluarkan
PeraturanOJKNo.
21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Publik (“POJK No. 21”),
dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka (“SE No. 32”). POJK
No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lainmemberikan rekomendasi kepada perusahaan
publik untuk memiliki kebijakan terkait
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan
Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan.
Definisi dari terlibat dalam kejahatan keuangan
merupakan adanya status terpidana terhadap
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari
pihak yang berwenang. Kejahatan keuanganyang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai
bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa
keuangan serta tindakan pidana pencucian
uang.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, PT
Graha Layar Prima Tbk (the “Company”) has
prepared the policy of resignation for themembers of the Board of Directors and theDalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJKNo. 21 dan SE No. 32 tersebut, PT Graha Layar
Prima Tbk (“Perseroan”) telah menyusun
kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi1

CGV INDONESIA
PT. GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.
AIA Central Lv. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A Jakarta
Selatan 12930
Tel 6221-2253-6090 www.cgv.id

Board of Commissioners who are involved in dan Dewan Komisaris yang terlibat dalamfinancial crimes.
kejahatan keuangan.

B.

RESIGNATION PROCEDURE

B.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI

Referring to the above mentioned and theArticles of Association of the Company, theresignation procedure for the members of theBoard of Directors and/or the Board ofCommissioners are as follows:

Merujuk pada penjelasan di atas dan Anggaran
Dasar Perseroan, tata cara pengunduran diribagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut:

1.

The member of the Board of Directors
and/or the Board of Commissioners shallresign from his/her position and submit aresignation letter to the Company no later
than 90 (ninety) days before the effective
date of the resignation.

1.

Seorang anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris wajib mengundurkan diri darijabatannya dan menyampaikan surat
pengunduran dirinya kepada Perseroan
paling lambat 90 (sembilan puluh) harisebelum tanggal pengunduran dirinya.

2.

The Company shall publish the disclosure
information to public regarding such
resignation and submit the information to
OJK no later than 2 (two) working days after
received the resignation letter.

2.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan
informasi kepada masyarakat sehubungandengan pengunduran diri tersebut dan
menyampaikannya kepada OJK palinglambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat pengunduran diritersebut.

3.

The Company shall conduct a General
Meeting of Shareholders (“GMS”) toapprove the resignation of such member ofthe Board of Directors and/or Board ofCommissioners within a maximum period of
90 (ninety) days after received his/her
resignation letter.

3.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk
memutuskan pengunduran diri anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris
tersebut dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelahditerimanya surat pengunduran diritersebut.

To the members of the Board of Directors
and/or Board of Commissioners who
resigned still be held liable since theappointment of his/her position until thedate of his/her resignation, in the GMS.

Kepada anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris yang mengundurkan diritersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya
sejak
pengangkatan yang bersangkutan sampai
dengan tanggal pengunduran dirinya,dalam RUPS.

If the Company does not hold the GMS
within the period as stated above, then byDalam
halPerseroantidak
menyelenggarakan RUPS dalam jangka
2

CGV INDONESIA
PT. GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.
AIA Central Lv. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A Jakarta
Selatan 12930
Tel 6221-2253-6090 www.cgv.id

the lapse of time, the resignation of suchmember of the Board Directors and/or
Board of Commissioners shall be valid
without the need to obtain any approval
from the GMS.

waktu sebagaimana dimaksud diatas,maka dengan lampaunya kurun waktutersebut, pengunduran diri anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris menjadi sahtanpa memerlukan persetujuan RUPS.

4.

If any member of the Board ofCommissioners resigns so that the total
members of the Board of Commissioners
becomes less than 2 members, then such
resignation shall be valid after it is resolvedby the GMS and a new member of the Boardof Commissioners has been appointed tomeet with the requirement regarding theminimum number of members of the Boardof Commissioners.

4.

Dalam
halanggota
DewanKomisaris mengundurkan diri sehinggamengakibatkan jumlah anggota Dewan
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua)orang, maka pengunduran diri tersebut sahapabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
telah diangkat anggota Dewan Komisaris
yang baru sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

5.

If any member of the Board of Directors
resigns so that the total members of theBoard of Directors becomes less than 5members, then such resignation shall bevalid after it is resolved by the GMS and a
new member of the Board of Directors has
been appointed to meet with therequirement regarding the minimum
number of members of the Board ofDirectors.

5.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan
diri sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Direksi menjadi kurang dari 5(lima) orang, maka pengunduran diritersebut sah apabila telah ditetapkan oleh
RUPS dan telah diangkat anggota Direksiyang baru sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi.

6.

The Company shall disclose the result of theGMS and submit it to the OJK no later than
2 (two) working days after the GMS.

6.

Perseroan wajib mengumumkan hasil
RUPS tersebut dan menyampaikan
hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua)hari kerja setelah RUPS tersebut.

This policy is expected to improve the trust of the Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan
stakeholders toward the Company so that the kepercayaan para pemangku kepentingan
Company’s integrity will be well maintained.
terhadap Perseroan sehingga integritas
Perseroan akan tetap terjaga.

3