Kode anti korupsi
BELIEVE GroupPendahuluan

Misi Believe Group (selanjutnya disebut “Believe”) adalah untuk melayani dan mendukung perkembangan
semua artis dan label di semua tahap karier mereka.
Guna menjalankan misi ini dan agar terus berkembang, Believe ingin menyusun aktivitasnya berdasarkan
empat nilai utama yang harus dimiliki oleh semua karyawan dan mitra Believe dan yang harus diteladanioleh Believe: keahlian, rasa hormat, transparansi, dan keadilan.
Integritas dan perjuangan melawan korupsi atau perdagangan pengaruh adalah prinsip dasar bagi Believe,yang secara khusus menanggapi nilai-nilai transparansi dan keadilan yang dipegang teguh. Melakukan
tindakan korupsi atau perdagangan pengaruh adalah tindakan serius yang dapat menyebabkan
konsekuensi hukum dan keuangan yang sangat merugikan bagi Believe serta Karyawannya, tetapi jugabagi kliennya, dan yang dapat merusak reputasi Believe secara permanen.
Oleh karena itu, Believe berjanji untuk melarang dan menghukum setiap perilaku yang tidak pantas daridirektur, karyawan, karyawan eksternal dan harian kasual seperti peserta pelatihan, staf sementara, dankonsultan dari semua perusahaan milik Believe, di Prancis dan di luar negeri (selanjutnya disebut“Karyawan”).
Untuk alasan ini, Manajemen Believe telah memutuskan untuk merancang Kode Anti Korupsi, yangmerupakan bagian dari Kode Etik Believe, dan secara lebih umum Program Kepatuhan Believe, termasuk
pemantauan pelatihan anti korupsi wajib.
Saya percaya bahwa Anda akan membaca dengan cermat, kemudian menerapkan dan menegakkan
Kode Anti Korupsi ini dalam aktivitas sehari-hari Anda untuk mempromosikan nilai-nilai Believe
dan komitmennya terhadap anti korupsi.

Denis Ladegaillerie
Presiden Direktur Jenderal Believe

2 | 12KATA PENGANTAR
Jangkauan Kode Anti Korupsi
Kode Anti Korupsi ini merupakan bagian integral dari peraturan internal Believe (selanjutnya disebut“Peraturan Internal”). Kode ini tersedia setiap saat di Believe Insider dan dalam Aturan Internal dan/atau
diberikan kepada Karyawan pada saat menjalankan tugasnya.
Kode Anti Korupsi ini berlaku untuk semua Karyawan, apa pun fungsinya. Semua karyawan harus
mematuhi semua kewajiban yang ditetapkan di dalamnya, di bawah sanksi.
Karyawan juga harus memastikan bahwa:- ketika memilih produser, artis, distributor, pemasok, pelanggan, penyedia layanan, perantara, dan,umumnya, semua rekan kontraktor Believe (selanjutnya disebut “Mitra Bisnis”), mereka mematuhi
prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Anti Korupsi ini;
- bahwa semua kontrak dengan Mitra Bisnis memuat ketentuan anti korupsi.
Kode Anti Korupsi ini tidak menyeluruh dan tidak dimaksudkan untuk mencakup semua situasi yangmungkin dihadapi Karyawan.
Kode ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus mengatur keputusan mereka. Setiap orang dapat
membacanya dengan cermat untuk menerapkan aturan dan untuk melakukan penilaian dan akal sehatdalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul.
Jika ada keraguan atau pertanyaan, Karyawan diminta untuk menghubungi manajer lini mereka, Pejabat
Kepatuhan atau Kepala Bagian Hukum untuk meminta pendapat mereka tentang perilaku yang akanditerapkan.
Semua Karyawan harus melakukan semua aktivitas mereka dengan integritas dan etika, terlepas dari
praktik dan kebiasaan setempat, dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan negara tempat
mereka tinggal, serta undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang di negara tempat Believe
beroperasi.
1.

LARANGAN KORUPSI DAN PERDAGANGAN PENGARUH

1.1.

Pengertian tindak pidana korupsi dan perdagangan pengaruh

1.1.1.

Tindakan pidana korupsi

Sebagaimana ditunjukkan dalam Kata Pengantar di atas, tindak pidana korupsi diatur dan dihukum diseluruh dunia, terutama oleh Pasal 432-11, 433-1, 435-1, 435-3, 445-1, dan 445-2 dari KUHP Prancis.
Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai tindakan ketika seseorang yang dipekerjakan dalam fungsi
tertentu, publik atau pribadi, meminta/mengusulkan atau menyetujui hadiah, penawaran atau janji, untuk
melakukan, menunda, atau menghilangkan guna melakukan suatu tindakan, yang secara langsung atau
secara tidak langsung merupakan bagian dari tugasnya.
Korupsi dikatakan publik ketika melibatkan orang yang melakukan pelayanan publik (selanjutnya disebut“Pejabat Publik”). Konsep Pejabat Publik harus ditafsirkan secara luas dan mengacu pada setiap orang

3 | 12yang merupakan penjaga otoritas publik, dipercayakan dengan misi pelayanan publik atau dipercayakan
dengan jabatan publik terpilih. Setiap orang lain yang dianggap demikian menurut hukum nasional suatu
negara tempat Believe beroperasi juga harus diklasifikasikan sebagai Pejabat Publik.
Korupsi bersifat pribadi jika menyangkut orang atau badan hukum yang bekerja di sektor swasta.
Tindak pidana korupsi hanya didasari dengan janji keuntungan yang tidak semestinya, bahkan jika
keuntungan ini pada akhirnya tidak diberikan.
Tindak pidana korupsi aktif (memberikan keuntungan yang tidak semestinya pada seseorang) dan korupsi
pasif (menerima keuntungan yang tidak semestinya) dikenai sanksi pidana.
Dalam praktiknya, perilaku berikut dapat digambarkan sebagai korupsi:- memberikan keuntungan apa pun (hadiah, voucer hadiah atau diskon, dll.) kepada orang yangbertanggung jawab atas penyiaran di platform musik untuk meningkatkan distribusi judul yangdidistribusikan oleh Believe;- memilih penyedia layanan yang tidak memberikan penawaran yang paling menguntungkan untuk
Believe guna memperoleh keuntungan pribadi sebagai imbalannya;- menerima hadiah atau keuntungan apa pun dari produser atau penyedia layanan Believe manapun sebagai imbalan atas pemilihan artisnya atau pengakhiran kontrak baru;- menawarkan perjalanan ke produser sehingga ia menyarankan artis agar memilih Believe
daripada penyedia layanan lain;- memberikan keuntungan kepada karyawan perusahaan pesaing untuk memperoleh informasi
rahasia tentang posisi pesaing;- memberikan tunjangan (magang untuk kerabat atau undangan ke acara, dll.) kepada pejabat
publik untuk menghindari pembayaran denda atau memperoleh keputusan yang menguntungkan.

1.1.2.

Tindakan pidana perdagangan pengaruh

Tindak pidana perdagangan pengaruh terutama diatur oleh Pasal 432-11, 433-2, 435-2, dan 435-4 dari
KUHP Prancis.
Perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai menawarkan, meminta, menerima, atau menyerahkan
keuntungan apa pun kepada seseorang sehingga ia menyalahgunakan pengaruhnya yang sebenarnya
atau yang seharusnya untuk memperoleh dari otoritas publik atau kehormatan administrasi, pekerjaan,kontrak, atau keputusan lainnya yang menguntungkan.
Perdagangan pengaruh melibatkan tiga pihak:- orang yang memberikan keuntungan atau hadiah;- orang yang menggunakan pengaruh yang dimilikinya sebagai akibat dari kedudukannya;- orang yang memegang kekuasaan pengambilan keputusan (otoritas atau administrasi publik, hakim,dll.).

4 | 12Tindak pidana perdagangan pengaruh aktif dan pasif dikenai sanksi oleh KUHP Prancis.
Dalam praktiknya, khususnya perilaku berikut, cenderung digambarkan sebagai perdagangan
pengaruh:- menawarkan hadiah kepada kerabat Pejabat Publik untuk menggunakan pengaruhnya untuk
memperoleh keputusan yang menguntungkan;- memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Pejabat Publik untuk memperoleh keputusanyang menguntungkannya atau untuk membebaskannya dari sanksi terhadap Believe;- mempekerjakan Pejabat Publik sebagai konsultan untuk membantu Believe dalam memperoleh
keputusan administratif yang menguntungkan.
1.2.

Sanksi pidana untuk korupsi dan perdagangan pengaruh

Tindakan korupsi atau perdagangan pengaruh dapat mengakibatkan berbagai sanksi hingga dan termasuk
denda yang sangat besar serta hukuman penjara untuk Believe dan/atau untuk karyawan yang terlibat,
baik di Prancis maupun di luar negeri.
Misalnya, di Prancis, sanksinya adalah sebagai berikut:- untuk orang perseorangan yang ikut serta sebagai pelaku utama atau pelaku pembantu dalam tindakpidana korupsi: 5 sampai 10 tahun penjara dan denda 500.000 sampai 1.000.000 euro atau setara
dengan dua kali lipat hasil pelanggaran;- untuk badan hukum: 2.500.000 hingga 5.000.000 euro atau setara dengan dua kali lipat hasil
pelanggaran, serta hukuman tambahan.
Misalnya, pengadilan yang berlokasi di luar negeri dapat mengenakan pembayaran denda yang setara
dengan jumlah atau nilai keuntungan apa pun yang diterima kepada siapa pun yang menerima segala
bentuk keuntungan yang melanggar hukum selain sanksi pidana.
1.3.

Larangan korupsi dan perdagangan pengaruh di dalam Believe

Perilaku yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dan perdagangan pengaruh sebelum transaksi
diselesaikan, selama, dan juga setelah pelaksanaannya, dilarang keras di dalam Believe. Karyawan
berjanji untuk mematuhi semua undang-undang anti korupsi dan semua aturan yang ditetapkan dalam
Kode Anti Korupsi ini.
2.

ATURAN YANG HARUS DIIKUTI DAN PERILAKU YANG DILARANG

2.1.

Hadiah dan undangan

Meskipun menawarkan hadiah atau undangan bernilai rendah dapat dianggap sebagai tindakan sopan
santun di negara tertentu, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan dianggap sebagai
pelanggaran. Inilah sebabnya mengapa kita perlu waspada.
Bahkan, dilarang keras untuk menawarkan hadiah atau keuntungan atau mengundang seseorang dengan
tujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau untuk secara tidak adil menggunakan
pengaruh apa pun atas tindakannya atau tindakan pihak ketiga.

5 | 12Oleh karena itu, dalam hal apa pun, dilarang keras untuk:- membayar atau menawarkan untuk membayar sejumlah uang kepada Pejabat Publik atau Mitra
Bisnis Believe atau menerima sejumlah uang dari Mitra Bisnis;- memberikan jaminan nilai atau menawarkan pinjaman yang disamarkan sebagai hasutan atau
penggantian kepada orang yang ikut serta atau tidak ikut serta dalam segala bentuk urusan atautransaksi;- menawarkan hadiah atau undangan kepada Pejabat Publik;- menawarkan hadiah atau undangan kepada seseorang untuk memperoleh pertimbangan, atau
untuk memengaruhi keputusannya atau keputusan pihak ketiga (kontrak atas nama Believe,
penyebaran judul yang didistribusikan oleh Believe, dll.) dengan cara yang tidak semestinya;- meminta atau menerima pembayaran hadiah atau undangan sebagai pertimbangan, imbalan, atau
motivasi untuk memberikan kontrak atau memilih Mitra Bisnis Believe;- menawarkan atau menerima hadiah atau undangan selama fase tender atau selama negosiasi
kontrak.
Namun, sesuai dengan hal di atas, hadiah dan undangan tertentu dapat ditawarkan atau diterima, selama
nilai kesopanan tersebut tidak melebihi batas praktik yang dapat diterima secara sosial dan tetap dalambatas jumlah tahunan maksimum 200 euro (atau yang setara dalam mata uang asing) per Karyawan.
Ambang batas ini dapat diturunkan di negara-negara tertentu untuk mempertimbangkan kebiasaan
setempat. Dalam hal apa pun, Karyawan tidak boleh menawarkan lebih dari nilai yang diizinkan untuk
diterima atau ditawarkan oleh penerima manfaat kepada Karyawan.
Dalam semua kasus, Karyawan harus menyimpan dokumen pendukung yang tertulis dan akurat untuk
hadiah dan undangan yang mereka tawarkan dan terima.
Jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai hadiah dan undangan, Karyawan diminta untuk memberi
tahu Pejabat Kepatuhan atau Kepala Bagian Hukum.
Contoh:Seorang Karyawan dapat menawarkan kepada produser sekotak cokelat untuk musim perayaan akhir
tahun karena itu adalah hadiah dengan nilai yang wajar dan ditawarkan kurang dari 200 euro selama
periode pertukaran cokelat secara tradisional.
Di sisi lain, Karyawan harus menahan diri untuk tidak menawarkan atau menerima tiket Piala Dunia Sepak
Bola di luar negeri karena itu adalah hadiah dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan profesi dan
praktiknya.

2.2.

Larangan uang pelicin

Uang pelicin adalah sejumlah uang yang bernilai rendah, yang diminta oleh pejabat publik untuk
memperoleh atau mempercepat pelaksanaan tindakan administratif tertentu (pemrosesan dokumen
negara, pemberian kuasa atau izin, dll.).
Uang pelicin dilarang keras.

6 | 12

Semua Karyawan berjanji untuk:- bekerja sama dengan otoritas publik dengan memberikan mereka informasi yang akurat dan
lengkap;- mematuhi peraturan pengadaan publik dan waspada dalam hubungannya dengan pejabat publik
atau perwakilan dari suatu administrasi, perwakilan dari otoritas lokal, atau organisasi Prancis atau
asing;- tidak pernah memberikan uang pelicin kepada Pejabat Publik, atau memberikan keuntungan apa
pun, langsung atau tidak langsung, yang dengan cara apa pun dapat memengaruhi cara Pejabatmenjalankan wewenangnya;
Jika ragu, Karyawan diminta untuk menghubungi manajer lini, Pejabat Kepatuhan, atau Kepala Bagian
Hukum untuk meminta pendapat mereka.
2.3.

Konflik kepentingan

Konflik kepentingan mengacu pada situasi apa pun ketika kepentingan pribadi seorang Karyawan (ataukepentingan badan hukum atau perorangan yang terkait atau dekat dengannya) bertentangan dengan
kepentingan Believe.
Kepentingan pribadi berarti setiap kepentingan yang dapat memengaruhi atau tampak memengaruhi cara
Karyawan melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Believe.
Situasi seperti itu dapat terjadi, misalnya jika seorang Karyawan:- menegosiasikan sebuah kontrak atas nama Believe ketika ia, atau salah satu kerabatnya, mungkin
memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau melalui perantara;- memiliki kepentingan keuangan di Mitra Bisnis atau pesaing Believe;- melakukan aktivitas berbayar atas nama pihak ketiga, misalnya sebagai karyawan, konsultan, agen,broker, dll.;- bermitra dengan seseorang yang bekerja dengan pesaing Believe;- mengadakan kontrak dengan produser tempat pasangan Karyawan bekerja.
Sejauh konflik kepentingan dapat menyembunyikan tindakan korupsi, Karyawan harus waspada terhadap
terjadinya situasi konflik kepentingan.
Semua Karyawan berjanji untuk:- mendukung kepentingan Believe dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, keuangan,atau keluarga, yang dapat menimbulkan keraguan atas integritas mereka;- memberi tahu manajer lini mereka sesegera mungkin dan secara tertulis jika ada potensi atau
terbukti adanya konflik kepentingan;- tidak berpartisipasi dalam tugas dan penugasan yang dipercayakan kepada mereka dan
kemungkinan akan menimbulkan konflik kepentingan, jika ada.

7 | 12

Contoh:
Believe mungkin dapat mempertimbangkan menerima kontrak dengan perusahaan istri salah satu
Karyawannya untuk layanan yang terkait dengan penyelenggaraan konser. Namun, dalam konteks
tersebut, Karyawan harus menyatakan situasi ini kepada manajer lininya dan menahan diri untuk tidak
berpartisipasi secara pribadi dalam pemilihan penyedia layanan.
Seorang Karyawan tidak boleh mengadakan kontrak dengan perusahaan tempat ia menjadi pemegangsaham tanpa melaporkannya kepada Manajemen Believe dan tanpa memperoleh persetujuan
sebelumnya.

2.4.

Perekrutan

Perekrutan Karyawan baru bisa merupakan tindakan korupsi jika Believe diberikan keuntungan yang tidak
semestinya oleh pihak ketiga sebagai imbalan atas perekrutan kandidat tertentu, terutama untuk
mendapatkan keuntungan dari kontrak di masa depan atau untuk memengaruhi keputusan administratif.
Oleh karena itu, Believe mengharapkan setiap Karyawan untuk menolak keuntungan yang tidak
semestinya (pribadi atau dalam rangka tugas) yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai imbalan
perekrutan Karyawan lain.
Contoh:Seorang Karyawan harus menolak permintaan salah satu kliennya untuk memasukkan putranya ke dalamprogram magang jika ia tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan memberikan imbalan yanglebih tinggi daripada yang ditentukan dalam jadwal tarif, serta keuntungan seperti akomodasi perusahaan,yang bertentangan dengan janji untuk menandatangani kontrak baru.

2.5.

Mitra Bisnis

Risiko korupsi ada saat Believe memiliki hubungan bisnis dengan berbagai Mitra Bisnis dalam kegiatan
profesionalnya.
Memang, dalam banyak situasi, sebuah perusahaan mungkin secara hukum bertanggung jawab atas
tindakan korupsi yang dilakukan oleh Mitra Bisnisnya.
Selama kegiatannya, Karyawan berhubungan dengan banyak Mitra Bisnis, seperti produser, artis besertaagen atau pengacara mereka, distributor, perantara, pemasok, penyedia layanan, pelanggan, dll.
Mereka bertindak dalam konteks ini, sesuai dengan prosedur internal yang berlaku di dalam Believe.
Semua Karyawan berjanji untuk:- melakukan uji tuntas yang berkaitan dengan integritas Mitra Bisnis yang disesuaikan dan
proporsional dengan situasi tertentu (reputasi dan penuntutan yang tertunda atau sebelumnya,
keterampilan dan sumber daya di bidang yang diperlukan, hubungan kontrak yang sedang
berlangsung atau sebelumnya dengan Pejabat Publik, dll.);

8 | 12

- jika berlaku, pilih Mitra Bisnis secara tidak memihak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
sebelumnya dan transparan seperti kualitas, layanan, biaya, kepatuhan terhadap peraturan, dll.
Setiap hubungan bisnis dengan Mitra Bisnis harus menghasilkan pembuatan kontrak tertulis dan
ditandatangani. Kontrak ini harus berisi klausul yang menegaskan bahwa tekan kontraktor berjanji untuk
mematuhi semua peraturan yang berlaku.
Pembayaran yang dilakukan harus selalu sah, sesuai dengan ketentuan kontrak, sesuai dengan imbalanyang sesuai, dan proporsional dengan layanan yang diberikan.
Dilarang untuk:-

melakukan pembayaran tunai;- melakukan pembayaran kepada orang selain penandatangan kontrak;- melakukan pembayaran tanpa menunjukkan faktur pendukung sesuai dengan isi kontrak.
Semua dokumen khusus untuk bisnis Mitra Bisnis harus disimpan selama hubungan bisnis (kontrak, bukti
layanan, faktur, pembayaran, dll.) untuk memfasilitasi verifikasi selanjutnya.
2.6.

MelobiMelobi didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan atau arahan
dari pemerintah atau lembaga yang mendukung tujuan tertentu atau hasil yang diharapkan. Secara
khusus, ini merupakan kontribusi konstruktif dan transparan untuk pengembangan kebijakan publik
tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan perusahaan atau grup. Kontribusi ini bertujuan untuk
memperkaya pemikiran para pengambil kebijakan publik.
Terkadang ada garis tipis antara melobi dan korupsi. Bahkan, melobi, meskipun pada prinsipnya
diperbolehkan, dapat menjadi salah dan korup ketika orang yang melakukan aktivitas melobi menawarkan
atau mengusulkan untuk menawarkan keuntungan kepada Pejabat Publik guna mendorongnya untuk
mendukung undang-undang atau kegiatan yang akan menguntungkannya.
Semua Karyawan berjanji untuk:- menunjukkan integritas, kejujuran intelektual, dan transparansi dalam semua hubungan dengan
Pejabat Publik, terlepas dari situasi atau kepentingan yang dipertahankan;- memberikan informasi yang dapat dipercaya dan objektif, tanpa berusaha memperoleh informasi
atau keputusan dengan melakukan tekanan apa pun;- tidak berusaha untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau keputusan yangmenguntungkan;- memastikan bahwa perwakilan kepentingan melakukan kegiatan mereka sesuai dengan Kode Anti
Korupsi ini dan peraturan yang berlaku.
2.7.

Donasi, sponsor, dan mensponsori

Believe dapat memberikan donasi, terutama kepada asosiasi, dan dapat melakukan kegiatan patronasi
dan sponsor.

9 | 12

Jaminan reputasi badan amal atau badan yang akan disponsori harus diperoleh terlebih dahulu.
Kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor ini, dalam beberapa kasus, dapat dilakukan dengan tujuan
memperoleh atau menawarkan keuntungan yang tidak semestinya; praktik tersebut dalam hal ini dapat
diklasifikasikan sebagai korupsi.
Oleh karena itu, Believe mengharapkan setiap Karyawan mematuhi aturan berikut:- kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor diizinkan, tunduk pada kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, sebagai bagian dari prosedur yang berlaku di dalam Believe;- kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor tidak boleh dilakukan untuk memperoleh atau menawarkan
keuntungan yang tidak semestinya atau untuk memengaruhi keputusan secara tidak patut;- donasi tidak boleh diberikan kepada orang perseorangan atau dibayar tunai.
- kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor harus disetujui oleh Manajemen Believe dan harus tundukpada kontrak patronasi atau sponsor yang sah yang divalidasi sesuai dengan aturan yang berlaku
di dalam Believe (validasi setidaknya oleh Manajemen Keuangan dan Departemen Hukum).
2.8.

Akuisisi, investasi ekuitas, dan usaha patungan

Dalam akuisisi perusahaan, akuisisi aset yang berkaitan dengan segmen bisnis yang lengkap, akuisisi
kepentingan ekuitas, merger, atau pendirian usaha patungan, harus dipastikan bahwa target atau mitra
tidak atau tidak pernah berperilaku tidak semestinya sehubungan dengan undang-undang anti korupsiyang berlaku, dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku di bidang ini.
Bahkan, dalam operasi yang disebutkan di atas, tanggung jawab perdata atau pidana Believe dapat terjadi
dan dapat menyebabkan konsekuensi komersial, keuangan, dan reputasi yang signifikan.
Oleh karena itu, sudah selayaknya:- menyertakan komponen anti korupsi dalam proses uji tuntas sebagai bagian dari akuisisi, akuisisi
ekuitas, atau usaha patungan;- memastikan bahwa target atau mitra mematuhi undang-undang anti korupsi yang berlaku.
2.9.

Penyimpanan dan keakuratan pembukuan dan catatan

Pembukuan dan catatan mengacu untuk semua catatan akuntansi, keuangan, dan komersial. Hal ini
termasuk rekening, korespondensi, ringkasan, pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan
bidang akuntansi, keuangan, dan komersial.
Dalam memerangi korupsi, transaksi harus transparan, didokumentasikan secara komprehensif, dandialokasikan ke rekening yang sesuai secara akurat.
Oleh karena itu, sudah selayaknya:- bahwa tidak ada entri dalam pembukuan dan catatan Believe yang tidak berdasar, salah, dipalsukan,
atau fiktif. Oleh karena itu, dilarang untuk menyembunyikan atau berusaha menyembunyikan
pembayaran yang dilakukan atau dikeluarkan atas nama Believe, atau mencoba untuk
mengklasifikasi ulang, atau menyembunyikannya dengan cara apa pun;

10 | 12

- bahwa pembukuan dan catatan Believe adalah cerminan yang adil dan akurat dari transaksi yangdilakukan dan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi dan standar yang berlaku;- bahwa semua kontrol dan prosedur persetujuan yang ada di dalam Believe diterapkan;- untuk memelihara dokumentasi yang menunjukkan kelayakan layanan terkait dan pembayaran
terkait;- bahwa semua transaksi keuangan yang disahkan oleh manajer lini mematuhi prosedur pengendalianinternal.
3.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ANTI KORUPSI DAN SANKSI YANG BERLAKU

3.1.

Penafsiran dan penerapan Kode Anti Korupsi

Setiap Karyawan harus membaca, memahami, dan mematuhi Kode Anti Korupsi ini.
Kepala Bagian Hukum, Petuhas Kepatuhan, dan Manajer Sumber Daya Manusia Believe akan secara
khusus memastikan Karyawan melaksanakan dan menghormatinya.
Setiap Karyawan yang membutuhkan bantuan sehubungan dengan hal-hal yang dibahas dalam Kode Anti
Korupsi ini dan, khususnya, jika terjadi kesulitan interpretasi sehubungan dengan penerapannya padasituasi tertentu, dapat menghubungi Pejabat Kepatuhan.

3.2.

Hak untuk melapor

Karyawan dan Mitra Bisnis dapat menggunakan sistem peringatan profesional yang dibuat oleh Believe
untuk melaporkan dengan cara yang tidak memihak dan dengan itikad baik adanya perilaku atau situasiyang bertentangan dengan Kode Anti Korupsi ini yang telah mereka ketahui secara pribadi, sejauh
cenderung mencirikan tindakan korupsi atau perdagangan pengaruh atau melanggar hukum di negara
tempat Believe beroperasi.
Meskipun melaporkan kekhawatiran kepada manajer lini masih dimungkinkan, sistem peringatan
profesional memberikan perlindungan yang lebih baik kepada karyawan jika laporan diterbitkan, termasuk
jaminan kerahasiaan.
Namun, penggunaannya bersifat opsional.
Dalam praktiknya, setiap Karyawan dapat mengirimkan laporannya, bahkan jika itu hanya kecurigaan,sesuai dengan prosedur yang berkaitan dengan sistem peringatan profesional Believe.
Tidak ada tindakan disiplin yang dapat diberlakukan terhadap Karyawan yang dengan itikad baik dan tanpa
pamrih melaporkan pelanggaran atau kecurigaan pelanggaran aturan Kode Anti Korupsi ini.
Prosedur ini tersedia kapan saja di Believe Insider.
Namun, di negara-negara tertentu, ada kewajiban hukum untuk melaporkan kegiatan korupsi kepada pihak
berwenang yang bertanggung jawab. Misalnya, seseorang yang mengetahui tentang pejabat publik yangterlibat dalam kegiatan korupsi mungkin diwajibkan untuk melaporkan hal ini dan segera memberikan
informasi kepada polisi dengan sanksi.

11 | 12

3.3.

Sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Anti Korupsi

Kegagalan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Kode Anti Korupsi ini dapat menimbulkan
konsekuensi serius, tidak hanya bagi Believe, tetapi juga bagi Karyawan dan Mitra Bisnis.
Bagi Believe, setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam Kode Anti Korupsi
ini tidak hanya dapat merusak reputasinya dan memengaruhi aktivitasnya, tetapi juga membuatnya harus
memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan pidana.
Perlu diingat bahwa Kode Anti Korupsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Internal
Believe. Kegagalan untuk mematuhinya dapat mengakibatkan tindakan disiplin berdasarkan kondisi yangditetapkan dalam Peraturan Internal tersebut.
Oleh karena itu, bagi Karyawan, jika dibenarkan oleh keadaan, pelanggaran aturan anti korupsi yang diatur
dalam Kode Anti Korupsi dapat menyebabkan mereka terkena sanksi disiplin hingga dan termasuk
pemutusan kontrak kerja berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Internal, serta proses
hukum pribadi, pidana, dan/atau perdata.

12 | 12