CGV INDONESIA
PT. GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.
AIA Central Lv. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A
Jakarta Selatan 12930
Tel 6221-2253-6090 www.cgv.idKebijakan Tentang Laporan Kepemilikan atau
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksidan Dewan Komisaris
PT Graha Layar Prima Tbk (“Perseroan”)

The Policy on Reporting of Ownership or Every
Change in Shares Ownership of Board of
Directors and Board of Commissioners
PT Graha Layar Prima Tbk (the “Company”)

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan memenuhi
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan
atau Setiap Perubahan Kepemilikan SahamPerusahaan Terbuka (“POJK No. 11”), Perseroan
telah membuat Kebijakan Tentang Laporan
Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan
Saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam
Perseroan (“Kebijakan”).

In order to enhance the implementation of Good
Corporate Governance principle and incompliance with Financial Services Authority
Regulation No. 11/POJK.04/2017 on the Reportingof Ownership or Every Change in Shares
Ownership of Public Company (“POJK No. 11”),Company has established the Policy on the Reportfor Ownership or Every Change in Shares
Ownership of Board of Directors and Board ofCommissioners of Company (the “Policy”).

Dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 11 menyebutkan
bahwa Perusahaan Terbuka wajib memiliki
kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi
dananggota Dewan Komisaris
untukmenyampaikan informasi kepada Perusahaan
Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap
perubahan
kepemilikannya atassahamPerusahaan Terbuka.

In Article 3 paragraph (1) POJK No. 11 states thata Public Company shall have a policy regarding tothe obligation of members of Board of Directors(“BOD”) and members of Board of Commissioners(“BOC”) to convey information to the PublicCompany concerning ownership and every change
in shares ownership of Public Company.

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
dalam melaksanakan kewajiban pelaporan
kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan
saham di Perseroan. Pelaksanaan atas kebijakan
ini akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan
atau situs web Perseroan.

This Policy is used as a guideline for BOD and BOCmembers to carry out reporting obligation ofownership or every change in shares ownership inthe Company. Implementation of this Policy will be
disclosed in Annual Report or Company’s website.

A. KEWAJIBAN PELAPORAN
A. REPORTING OBLIGATION
Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Reporting obligation to Financial Services
Keuangan (“OJK”) berlaku bagi anggota Direksi Authority (“OJK”) applies to BOD and BOC
dan anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan members regarding current ownership and every
dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham change in shares ownership in the Company either
di Perseroan baik langsung maupun tidak directly or indirectly.
langsung.

1

B. BENTUK DAN ISI LAPORAN
Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun
sesuai dengan format yang ditentukan oleh OJK
dalam POJK No. 11, antara lain meliputi:
a. nama,
tempattinggal,dankewarganegaraan;b. nama saham Perusahaan Terbuka;
c. jumlah saham dan persentase kepemilikan
saham sebelum dan setelah transaksi;
d. jumlah saham yang dibeli atau dijual;e. harga pembelian atau penjualan per saham;
f. tanggal transaksi;g. tujuan dari transaksi;
h. status kepemilikan saham (langsung atautidak langsung); dani. dalam hal kepemilikan saham secara tidak
langsung, diungkapkan informasi mengenai
pemegang saham yang tercatat di daftar
pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk
kepentingan pemilik manfaat.

B. FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT
Format and content of the report shall beprepared and arranged as stipulated by OJK
according to POJK No. 11, including among others:
a. name, address, and nationality;

C. MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN
1. Pelaporan Sendiri
a. Anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris wajib menyampaikan laporan
kepemilikan atau setiap perubahan
kepemilikan saham dalam Perseroan
secaralangsung
kepadaOJK
menggunakan format pada poin B diatas.
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang telah melaporkan wajib
menyampaikan salinan pelaporantersebut kepada Perseroan melalui
Sekretaris Perusahaan pada hari yangsama untuk keperluan dokumentasi.

C. SUBMISSION OF REPORTING MECHANISM
1. Self Reportinga. BOD and BOC members shall submit thereport of current ownership or everychange in shares ownership of Company
directly to OJK using the format in point B
above.

2. Pelaporan Melalui Kuasa
a. Anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang akan melaporkan
kepemilikan atau setiap perubahan
kepemilikan saham dalam Perseroan,
dengan melampirkan Surat Kuasa
Khusus (“Kuasa”) dan disampaikan
kepada Sekretaris Perusahaan.
b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

2. Reporting Through Proxya. BOD and BOC members that reportcurrent ownership or every change inshares ownership of Company, shallattach Special Power of Attorney(“Proxy”) and submitted to Corporate
Secretary.

b. Public Company’s shares name;c. number of shares and percentage of sharesownership prior and after transaction;d. number of shares either purchased or sold;e. price of purchasing and selling per share;f. date of transaction;
g. purpose of transaction;h. shares ownership status (direct or indirect);
andi. in the event of indirectly shares ownership,disclosed the information regarding torecorded shareholders on shareholders
register of Public Company for interest ofbeneficial owner.

b. BOD and BOC members who has reported,shall submit a copy of the report to theCompany through Corporate Secretary on
the same day for documentation
purposes.

b. Reporting through Proxy shall be
conducted with the following methods:

2i.

Menyerahkan bukti transaksi
saham paling lambat 2 (dua) harikalendersetelahterjadinya
kepemilikan atau setiap perubahan
kepemilikan saham; danii. Menyerahkan Kuasa
kepadaSekretaris Perusahaan palinglambat 2 (dua) hari kalender setelah
terjadinya kepemilikan atau setiap
perubahan kepemilikan saham.
c. Sekretaris Perusahaan kemudian akan
menyampaikan laporan kepemilikan
atau setiap perubahan kepemilikan
saham dalam Perseroan tersebut
kepada OJK.

i. Submit proof of the shares transaction
no later than 2 (two) calendar days
after the date of ownership or everychange in shares ownership; andii. Submit Proxy to Corporate Secretaryno later than 2 (two) calendar days
after the date of ownership or everychange in shares ownership.
c. Corporate Secretary will submit the reportof current ownership or every change inshares ownership of Company thereto toOJK.

D. JANGKA WAKTU PELAPORAN
D. TERM OF REPORTING
1. Pelaporan Sendiri
1. Self Reportinga. Anggota Direksi dan anggota Dewan
a. BOD and BOC members shall report theKomisaris melaporkan kepemilikan dan
current ownership and every change insetiap perubahan kepemilikan atas sahamshares ownership to the Company no later
kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga)
than 3 (three) working days after the datehari kerja setelah terjadinya kepemilikanof ownership or every change in sharesatau setiap perubahan kepemilikan
ownership of Company.
saham dalam Perseroan.
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan
b. BOD and BOC members shall submit theKomisaris
wajibmenyampaikan
report to OJK no later than 10 (ten) days
pelaporan kepada OJK paling lambat 10
since the date of ownership or every(sepuluh) hari terhitung sejak terjadinyachange in shares ownership of Company.
kepemilikan atau setiap perubahankepemilikan saham dalam Perseroan.
2. Pelaporan melalui Kuasa
Pelaporan yang dilakukan melalui Kuasa wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 5(lima) hari terhitung sejak terjadinya
kepemilikan
atau
setiapperubahan
kepemilikan saham dalam Perseroan.

2. Reporting through Proxy
Reporting through a Proxy shall be submitted
to OJK no later than 5 (five) days since the dateof the ownership or every change in sharesownership of Company.

E. PENUTUP
Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal
ditetapkan dan dapat diperbaharui sewaktuwaktu mengacu kepada peraturan yangberlaku di Indonesia.

E. CLOSINGThis Policy is effective from the stipulated dateand can be amended at any time according to
the prevailing laws and regulations inIndonesia.

3