SALINANPRESIDEN
REPUELIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANGBIDANG USAHA PENANAMAN MODALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbangbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan
Pasa-l 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Mengingat

1

2

3

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHAPENANAMAN MODAL.

Pasal 1SK No 086430A

PRESIDENREPUELIK INDONESTA-2I-'asal 1

Dalam Pcraturan Presiden ini yang dimaksud clengan
12Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha
yang dilakukan untuk mcmproduksi barang atau jasa
pada scktor-sektor ckonomj.
Pcnanaman Modal adalali scgala bentuk kegiatan
mcnanam modal, baik olch pcnanam modal dalamncgcri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wi1a5,2[ negara Republik
Indoncsia.
3

Pemcrintah Pusat aderlah Prcsidcn Rcpublik Indoncsia

yang mcmegang kckuasaan pe mcrintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil prcsiden

dan mentcri scbagaimana dimaksud dalam

Unclang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik Indonesia
Tahun 1945.
4

Koperasi adalah kopcrasi scbagaimana yang dimaksud
deriam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Pcrkopcrasian sebagaimana tciah diubah dengan
Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2O2O lentang Cipta
Kcrja.

5

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yetng selanjutnya
disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha mcnengah sebagaimana yang dimaksud dalam
Lrnciang-iJndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kccil, dan Mcnengah scbagaimana telah diubah
dcngan Undang-Undang No;rror i I Tahun 2O2O
tcntang Cipta Kcrja.

6Penanam Modal adalah pcrse()rangan atau badan
usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat
bcrupa pcnanam modal dalam negeri atalr penanam
modal asing.

7. Usaha

SK No 067566 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONES]A-3-

7

Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yangdimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.
8

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah

mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi
Indonesia yang menghasilkan produk/ outpu| baik

berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan
usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan

standar dan alat koordinasi, integrasi, serta
sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan
Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman
Modal; ataub. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat
diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yangtercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modai sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

(3) Bidang

SK No 086593 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-4(3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yangbersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan
keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat
dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
Pasal 3

(1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:a.
b.

Bidang Usaha prioritas;

Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan
dengan Koperasi dan UMKM;
c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam hurufa, huruf b, dan huruf c.
(2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam
Modal.
Pasal 4

(1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yangmemenuhi kriteria, yaitu:

a. program/proyekstrategisnasional;b. padat modal;c. padat karya;d. teknologi tinggi;
e. industri pionir;f, orientasi ekspor; dan/ataug. orientasi dalam kegiatan

penelitian,

pengembangan, dan inovasi.

(2) Daftar...

SK No 086428 A

PRES IDEN
REPUtsLIK INDONESIA-5(2) Daltar Bidang Usaha prioritas yang mcmenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci
Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia., cakupan produk, dan persyaratan
tcrcantum dalam Lampiran I yang mcrupakan bagiantidak tcrpisatrkan dari Pcraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal Klasifikasi Baku I-arpangan Usaha Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcliputi lebih
dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai
pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I
hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum
dalam l<olom Bidang Usaha terscbut.

(4) Penanam Modal yang mcnanamkan modalnya pada
Bidang Usaha yang tcrcantum dalam daftar Bidang
Usaha prioritas scbagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan:abinsentif fiskal; dan/atau
insentif nonfiskal.

(5) Insentif fiskal scbagaimar-ra dimaksud pada ayal (4)huruf a tcrdiri atzrs:

a.

inscntif' pcrpajakan yang mclipurti'

1. pajak pcnghasilan untuk Penanamarr Modal
2.
3.

di bidang-bidang usaha tertent..r. danlatau did aerah-daerah tcrtentu (ta-tc al.lowance);
pengurangan pajak pcnghasilan badan (taxholiday); atau
pcngurangan pajak pcnghasilan badan dan

fasilitas pcngurangan penghasilan neto
dalam rangka Pcnanaman Modai serta
pcngurangern pcnghasilan bruto dalamrangka kcgiatan tcrtcntu (inuestment
alloutance), mcliputi:a) pcngurangan

SK No 067-569 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESIA-6a) pcngurairgan pcnghasilan neto atas
Pcnanaman Modal baru atau perluasan
lrsaha pada Bidang Usaha tertentu yangmcrupakan industri padat karya;b)danlataupcngurangan pcnghasilan bruto atas
pcnyelen ggaraarr kcgiatan praktik kerja,pemagangan <tanlatau pembelajaran

dalam rangka pcmbinaan dan
pcngembangan sumber daya manusia
bcrbasis kompetcnsi tertcntu; danb. insentif kcpabcanan berupa pcmbebasan bca
masuk atas imprtr mesin serta barang dan bahan

untuk pcmbangunan atau

pengembangan

industri dalam rangka Penanaman Modal.
(6) Insentif nonfiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b mcliputi kcmudahan perizinan berusaha,
pcnycciiaan infrastruktur pcndukung, jaminanl<ctcrsediaan cncrgi, jaminan kctcrscdiaan bahan
baku, kcimigrasian, ketcnagakcrjaan, dan kemudahan

lainnya scsuai dcngan ketentuan peraturan

perundang-r-in d a n gan.

(7) Pemberian rnsentif fiskal dan insentif nonfiskal
dilaksanakan scsuai dengan kctentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 5

(1) Fiid:rng Usaha yang diaiokasikan atau kemitraan

dcirgan Kopcrasi dan UMKM scbagarmana dimaksud
daiam Pasal 3 ayat (1) huruf b rnc;nrpakan:
a. Bidang Usarhit yang dialokasikan bagi Koperasi
dan UN4KI\4, darrb. Bidang Lrsaha yang terbuka untuk Usaha Besaryang bcrmi'.ra clcngan Kopcrasi dan UMKM.

(2) Bidang

SK No 067570 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-7{2) Bidang Ilsaha yang dialokasikar-r bagi Koperasi dan

UMKM scbagaimana dimaksud pada ayar, (1) huruf aditetapkan bcrdasarkan kriteria:

a. kcgiatan usaha yang tidak menggunakan
teknologi atau yang menggunakan teknologi
sedcrhana;b. kcgiatan usaha yang mcmiliki kckhususan
proscs, bcrsifat padat karya, scrta mempunyai
warisan budaya yang bersifat khusus dan tu:'untcmunrn; danlatauc.

modal usaha kegiatan tidak

mclcbihi
Rp10.000.000.000,00 (seprriuh miliar rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan.
(3) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Bcsar yangbcrmitra dcngan Kr-.perasi dan UMKM sebagairnana
dimaksud pada ayaL (i ) hun-rf b ditctapkan
trerdasarkan kri tcria:a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan olch
Koperasi dan UMKN{; dan/ataub.

Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalamrantai pasok Usaha Bcsar.

(4) Daftar Bidang Usaha yang dialckasikan atau
kcmitraan dcngan Koperasi dan UMKM scbagaimana
dimaksr-rd pada ayat (i) yang mcrinci Bidang Usaha,

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,

dialokasikan untuk Kopcrasi dan UMKM, kemitraan,

dan sektor Lcrcantum dalam Lampiran II ),ang

merupakan bagian tidali terpisahkan dari Peraturan
Prcsiden ini.
(5) Dalam hal Klasifikasi tsaku Lapangan Usaha Indoncsia
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih
dari satu Bidang Usaha, kctentuan mengenai alokasi

dan kcmitraan scbagaimana dimaksud dalam
Lampiran II hanya berlaku baqi Bidang Usaha yangtcrcanturn dalam kolom Bidang Usaha terscbut.
(6) Koperasi

SK No 067571 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESTA-8(6) Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang Usaha

dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat
mclanjr-rtkan kcgiatan usaha dimaksud sesuai dengan
ketcntuan peraturan perundang-undangan.

(7) Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud padaayaL (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan
Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang Usaha yangdialokasikan.
Pasal 6

(1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
rncrupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh
semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM
yang mcrnenuhi persyaratan sebagai berikut:a. pcrsyaratan Penanaman Modal untuk penanam
Modal dalam negcri;b. persyaratan Pcnanaman Modal

denganpembatasan kepcmilikan modai asing; atauc.

persyaratan Pcnanaman Modal dengan penzinan
khusus.

(2) Daftar Bidang Usaha dcngan persyaratan tertentu

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci
Bidang Usaha, Klasifikasi Raku Lapangan Usaha
Indone sia, dan pcrsyaratan tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
tcrpisahkan dari Peraturan Prcsiden ini.
(3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
sebagaimana dimaksuC pada ayat (2) meliputi lebih
dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam
Lampiran III hanyar berlaku bagi Bidang Usaha yangtercantum dalarn kltlom Bidang Usaha tersebut.
(4) Persyaratan

SK No 067572 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA-9 (4) Pcrsyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan
kcpemilikan modal asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:

a. Pcnanaman Modal yang tclah disetujui pada
Bidang Usaha tertentu sebclum peraturan
Prcsidcn ini diundangkan, sebagaimana yangtercantum dalam pcrizinan berusaha, kecuali
kctcntuan dalam Pcraturan prcsiden ini lebih
mcnguntungkan bagi Pcnanaman Modal; ataub.

Pcnanam Modal yang mcrnperoleh hak istimewa
bcrdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan
ncgara asal Penanam Modal tersebut kecuali
ketcntuan Bidang Usaha yang sama yang diatur
dalam Peraturan presiden ini lebih
mcnguntungkan bagi Penanam Modal.

(5) Pcrusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam
Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l)hrrruI b dan akan melakukan pcrubahan kepemilikan

modai asing akibat Lcrjadinya penggabungan,
pcngambilalihan, atau pclcburan di Bidang Usahayang sama, bcrlaku ketentuan scbagai berikut:

a. batasan kepe milikan modal asing dalampcrusahaan yang mcncrima penggabungan
scbagaimana tercantum dalam perizinart
bcrusaha perusaharan yang menerimapcnggabungan;b. balasan kepcmilikan modal eising dalampcrusahaan yang diarnbil alih sebagaimana
tcrcantum dalam pcrizineut bcrus;aha perusahaan).ang diarnbil alih; atauc. batasan

SK No 067573 A

PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA- 10 Cbatasan kepemilikan modal asing dalampcrusahaan baru hasil pcleburan sesuai dengan
kctcntuan peraturan perundang-undangan padasaat tcrbcntuknya pcrusahaan baru hasil
pcleburan dimaksud.
Pasal 7

(1) Pcnanam Modal asing hanya dapat mclakukan
kegiatan usaha pada Usaha Besar dcngan nilai
investasi lcbih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

(2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk pcrscroan
terbaLas bcrdasarkan hukum Indoncsia dan
bcrkcdudukan di dalam wilayah negara Rcpublik
Indoncsia, kecuali ditenr ilkern lain olch undangundang.

Pasal 8(1) Kctentuan sr:bagairnzina dimaksud dalzrm pasal 3
ayat (1) huruf c tidak bcrlaku terhaCap kegiatan

Pcnanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan
ekonomi khusus.
(2) Dalam rangka mcndorong penguatan ekosistcm usaha
rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya tcrbatas
pada arspck pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor,
alih tcknologi, dan akses pasar, penanaman Modal
asing di kawasan ekonomi khusus pada Bidang Usaha
rintrsan berbasis teknologi dapai melakukan investasi
dcngan nilai invcstasi sama dcngan atau kurang dari
Rp10.000.000.000,00 (scpuluh miliar mpiah) di luar
nilai tanah ian bangurnan.

Pasal 9SK No 067574 A

PRESIDENREPUELIK INDONESTA

11Pasal 9

Kctentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan
Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak
langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melaiuipasar modal dalam negcri.
Pasal 10

Bidang Usaha yang tidak tercantum daiarn Lampiran idapat diberikan insentif fiskal danlatau insentif nonfiskal
sepanjang telah diatur dalam kctentuan pcraturan
pcrudang-undangan yang terkait dengan Ridang Usahatcrscbut.

Pasal 1 I

(1) Pcnzinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalamrangka pelaksanaan Pcnanaman Modal dilakukan
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kritcria
masing-masing Bidang Usaha sesuai dengan

ketcntuan pcraturan perunderng-undangan.
(2) Pcrizinan bcrusaha dan pelaksanaan kegiatan dalamrangka Pcnanaman Modal untuk Bidang Usaha
kctrangan dan Bidang Usaha pcrbankan diiaksanakansesuai dengan ketentuan pcraLuran perundang_undangan di bidangnya masing-rnasing.
Pasal 1 2

(1) Pcmcrintah PusaL mclakukan evaluasr atas
pclaksanaan Bidang Usaha pcnanaman Modal dalamrangka mcningkatkan ekosistem invcstasi dan
kcgiatan berusaha serta percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)tcrmasuk evaluasi atas Bidang Usaha yang tcrcantum

dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III
Pcraturan Prcsidcn ini.

(3) Evaluasi

SK No 067575 A

PRESIDEN

REPUBUK INDONESTA-12(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan oleh mentcri yang menyelcnS;garakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementcrian dalam pcnyclcnggaraan pcmerintahan dibidang perekonomian.
Pasal 13

Pada saat Peraturan Prcsiden ini mulai berlaku, scmua
ketcntuan peraturan perundar-rg-undangan yang mcngatur
mcngenai Bidang Usaha Pcnanaman Modal tctap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.
Pasal 14
Pada saat Peratura_n Prcsidcn ini mulai berlaku:a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2OO7 tentang
Kritcria dan PersyaraLan penyusunan Bidang Usaha
yanfl Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dcngan Persyaratan di Bidang penanaman Modal; cianb. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tcrtutup dan Bidang Usahayang Terbuka dcngan persyaratan di Bidang
Pcnanaman Modal (Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 97),

dicabut dan ciinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai bcrlaku 30 (tiga puruh) harisejak tanggal diundangkan.

Agar

SK No 061516 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-13-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2O2l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,ttd
YASONNA H. LAOLYLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Hukum,

Silvanna Djaman

SK No 086598 A