PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANGPERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGANMELALUI SISTEM ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat: 1.

bahwa untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro,
usaha kecil, dan usaha menengah, serta pelaku usaha
perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri,
melindungi
konsumen,
mendorongperkembangan
perdaganganmelaluisistemelektronik,
serta
memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perizinan
berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan
pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem
elektronik;
bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun
2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam
Perdagangan melalui Sistem Elektronik sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti;bahwa
berdasarkan
pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 12 ayat(2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 36, Pasal 77
ayat (3), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 80
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui
Sistem Elektronik;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

-22.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

-311. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
338);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018
tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
813);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);
Menetapkan

MEMUTUSKAN:: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERIZINAN
BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASANPELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEMELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait
dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri
dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan
pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk
memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya
disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.

-44.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yangdiperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalammasyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau
pelaku usaha.
Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronikyang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap
orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat
berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha
yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan
kegiatan usaha di bidang PMSE.
Pelaku Usaha Dalam Negeri adalah warga negara
Indonesia atau badan usaha yang didirikan danberkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang PMSE.
Pelaku Usaha Yang Berkedudukan di Luar Negeri yangselanjutnya disebut Pelaku Usaha Luar Negeri adalah
warga negara asing atau badan usaha yang didirikan danberkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia.
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronikyang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha
penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan
untuk transaksi Perdagangan.
Pedagang (Merchant) adalah Pelaku Usaha yangmelakukan PMSE dengan sarana yang dibuat dan
dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana
milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yangmenyediakan sarana PMSE.
Penyelenggara Sarana Perantara (Intermediary Services)yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pelaku Usaha
Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yangmenyediakan sarana komunikasi elektronik selainpenyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi
sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara
pengirim dan penerima.
Retail Online adalah Pedagang (Merchant) yangmelakukan PMSE dengan sarana berupa situs web atau
aplikasi secara komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau
dimiliki sendiri.
Lokapasar (Marketplace) adalah penyedia sarana yangsebagian atau keseluruhan proses transaksi berada didalam Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi
secara komersial sebagai wadah bagi Pedagang (Merchant)
untuk dapat memasang penawaran Barang dan/atau
Jasa.

-514. Iklan Baris Online adalah sarana untuk menjalankan
Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi dengan
tujuan komersial yang mempertemukan penjual dan
pembeli yang keseluruhan proses transaksinya terjadi diluar situs web atau aplikasinya.
15. Pelantar (Platform) Pembanding Harga adalah sarana
untuk menjalankan Sistem Elektronik berupa situs web
atau aplikasi dengan
tujuankomersialyangmenampilkan perbandingan harga Barang dan/atau Jasa
yang dijual pada situs web atau aplikasi lain.
16. Daily Deals adalah sarana untuk menjalankan Sistem
Elektronik berupa situs web atau aplikasi dengan tujuan
komersial berupa penjualan kupon diskon dan/atau
kemudahanfasilitas
lainnya yang dapat digunakan
sebagai sarana pembayaran oleh konsumen untuk
melakukan pembelian Barang dan/atau Jasa ke Pelaku
Usaha lainnya.
17. Social-Commerce adalah penyelenggara media sosial yangmenyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu
yang memungkinkan Pedagang (Merchant) dapat
memasang penawaran Barang dan/atau Jasa.
18. Media Sosial adalah laman atau aplikasi yangmemungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi
atau terlibat dalam jaringan sosial.
19. Agregasi Barang adalah proses kegiatan yang mencakup
pengemasan ulang, bantuan pengelolaan, penyediaan
gudang, dan kegiatan lain yang membuat Pedagang(Merchant) tidak langsung mengirimkan barangnya
kepada konsumen.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yangmemenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undanganyangmengaturmengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yangmemenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undanganyangmengaturmengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
22. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang
dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
24. Perizinan Berusaha Bidang PMSE adalah legalitas yangdiberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai danmenjalankan usaha dan/atau kegiatan PMSE.

-625. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing di Bidang PMSE yang selanjutnya disebut SIUP3A
Bidang PMSE adalah Perizinan Berusaha untuk
melaksanakan kegiatan usaha perwakilan perusahaan
Perdagangan asing di bidang PMSE.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yangdikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara
OnlineSingleSubmission
untukpenyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Lembaga
OSSadalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.
28. Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses,
penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.
29. Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan
komersial
atas
Barangdan/atau
Jasa
melaluikomunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan
kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara
berbayar maupun yang tidak berbayar.
30. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di
Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yangselanjutnya disebut KP3A Bidang PMSE adalah kantor
yang dipimpin oleh 1 (satu) atau lebih perorangan warga
negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk
oleh PPMSE luar negeri sebagai perwakilannya di
Indonesia.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan.
32. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yangselanjutnya disebut Direktur Jenderal PDN adalah
direktur jenderal yang membidangi Perdagangan dalamnegeri.
33. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal PKTN
adalah direktur jenderal yang membidangi perlindungan
konsumen dan tertib niaga.
BAB IIPELAKU USAHA(1)

Pasal 2
Pelaku Usaha terdiri atas:
a. Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi:
1. Pedagang (Merchant) dalam negeri;
2. PPMSE dalam negeri; dan
3. PSP dalam negeri; danb. Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi:
1. Pedagang (Merchant) luar negeri;
2. PPMSE luar negeri; dan
3. PSP luar negeri.

-7(2)(3)

Pedagang(Merchant)
dalam
negerisebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 termasuk
pedagang yang melakukan PMSE melalui Media Sosial
yang menyediakan sarana PMSE.
Model bisnis PPMSE dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan PPMSE luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dapat berupa:
a. Retail Online;
b. Lokapasar (Marketplace);c.
Iklan Baris Online;
d. Pelantar (Platform) Pembanding Harga;e.
Daily Deals; danf.
Social-Commerce.
BAB IIIPERSYARATAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalammelakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis
risiko.
Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pelaku Usaha wajib memperoleh Perizinan
Berusaha pada masing-masing sektor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
PSP dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jika:a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan
manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi;atau
b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual
para pihak yang melakukan PMSE.

Pasal 4
Perizinan Berusaha bagi Pedagang (Merchant) dalam negeri disektor PMSE yang hanya melakukan kegiatan perdagangan
eceran secara daring melalui Sistem Elektronik, menggunakanklasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perdagangan
eceran melalui pemesanan pos atau internet.
(1)

Pasal 5
Pedagang (Merchant) luar negeri yang melakukan
kegiatan PMSE di PPMSE yang menyediakan sarana bagi
Pedagang (Merchant) Luar Negeri wajib menyampaikan:
a. identitas Pedagang (Merchant) luar negeri berupa
nama dan alamat negara asal Pedagang (Merchant)luar negeri;

-8b.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yangberwenang di negara asal yang dilegalisasi oleh:
1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta
Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi
Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
2. pejabat perwakilan Republik Indonesia dinegara asal bagi negara bukan peserta Konvensi
Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap
Dokumen Publik Asing;c.
bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis
Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan; dand. nomor rekening bank yang digunakan untuk
transaksi,
kepada PPMSE dalam negeri yang menyediakan saranabagi Pedagang (Merchant) luar negeri dimaksud.
Selain penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pedagang (Merchant) luar negeri dalammelakukan kegiatan PMSE di PPMSE yang menyediakan
sarana bagi Pedagang (Merchant) Luar Negeri wajib:
a. menggunakan Bahasa Indonesia yang mudahdimengerti pada deskripsi Barang dan/atau Jasa
yang diperdagangkan; danb. menayangkan informasi negara asal pengiriman
Barang dan/atau Jasa.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan
sertifikat atau laporan hasil inspeksi terhadap kebenaran
data yang diterbitkan oleh lembaga survei independen dinegara asal.
Bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
a. pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau
persyaratan teknis lain bagi Barang dan/atau Jasa
yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia
atau persyaratan teknis secara wajib sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;b. pemenuhan standar atau persyaratan teknis dinegara asal bagi Barang dan/atau Jasa yang belum
diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau
persyaratan teknis secara wajib; danc.
sertifikat halal bagi Barang dan/atau Jasa yangwajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pedagang (Merchant) luar negeri tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3), PPMSE yang menyediakan
sarana bagi Pedagang (Merchant) Luar Negeri wajib
menolak permintaan pendaftaran Pedagang (Merchant)luar negeri dimaksud.
PPMSE yang memfasilitasi Pedagang (Merchant) luar
negeri wajib melakukan penyimpanan data Pedagang(Merchant) luar negeri yang didaftarkan pada sarana
PMSE yang dimiliki.

-9(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 6PPMSE dalam negeri dan PSP yang tidak dikecualikan
dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib
memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE.
Pedagang (Merchant) dalam negeri yang memiliki sarana
PMSE sendiri termasuk dalam kategori PPMSE dalamnegeri dan wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang
PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 7
Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Bidang PMSE,PPMSE dalam negeri dan PSP yang tidak dikecualikan
dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan
mengenaipenyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
Perizinan Berusaha Bidang PMSE sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan
atas nama Menteri.
Perizinan Berusaha Bidang PMSE berlaku selama PPMSE
dalam negeri dan PSP yang tidak dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan
kegiatan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 8Perizinan Berusaha bagi PPMSE dalam negeri, menggunakanklasifikasi baku lapangan usaha Indonesia bagi portal web
dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
(1)

(2)
(3)

Pasal 9PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan
kewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki layanan
pengaduan Konsumen sesuai dengan persyaratan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis
risiko.
Layanan pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib ditampilkan dengan jelas pada lamanyang mudah dibaca oleh Konsumen.
Layanan pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa nomor kontak dan/atau alamat
surat elektronik yang wajib dapat dihubungi dan
ditanggapi.

Pasal 10
Selain layanan pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dariketentuankewajiban
memiliki
Perizinan
Berusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib
menayangkan
informasi
kontaklayananpengaduan
Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan

- 10 Tertib Niaga yang ditampilkan dengan jelas pada laman yangmudah dibaca oleh Konsumen.
(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 11
Pedagang (Merchant) wajib menayangkan informasi
mengenai bukti pemenuhan standar Barang dan/atau
Jasa, berupa:
a. nomor pendaftaran barang atau sertifikat Standar
Nasional Indonesia atau persyaratan teknis lain bagi
Barang dan/atau Jasa yang telah diberlakukan
Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis
wajib
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;
b. nomor sertifikat halal bagi Barang dan/atau Jasa
yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. nomor registrasi produk Barang terkait keamanan,keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
untuk Barang yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat
untuk produk kosmetik, obat, dan makanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
PPMSE wajib memfasilitasi dan menayangkan informasi
negara asal Pedagang (Merchant) luar negeri, negara asal
pengiriman Barang asal luar negeri, dan bukti
pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 12PPMSE harus berperan aktif dalam pemenuhan
persyaratan Perizinan Berusaha bagi Pedagang (Merchant)dalam negeri dan Pedagang (Merchant) luar negeri.
Peran aktif dalam pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam bentuk:a. penyediaan fitur Perizinan Berusaha dalam proses
pendaftaran Pedagang (Merchant) pada Sistem
Elektronik;b. penyediaan tautan pendaftaran Perizinan Berusaha
yang terhubung langsung pada Sistem OSS;
dan/atauc.
pelaksanaan sosialisasi bagi Pedagang (Merchant)
untuk mendaftarkan usahanya.
Pasal 13
Dalam melaksanakan kegiatan PMSE, PPMSE harus
berperan aktif dalam:a. memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi
Pedagang (Merchant); danb. menjaga harga Barang dan/atau Jasa bebas dari
praktik manipulasi harga baik secara langsung
maupun tidak langsung.
PPMSE harus melakukan upaya mengawasi, mencegah,dan menanggulangi segala bentuk praktik persaingan
usaha yang tidak sehat dan/atau praktik manipulasi

- 11 -

(3)

(4)

harga baik secara langsung maupun tidak langsung yangdituangkan dalam standar operasional prosedur.
Dalammenjaga
persaingan
usaha
yang
sehat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPMSE wajib
memastikan:a. tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi
antara Sistem Elektronik yang digunakan sebagai
sarana PMSE dengan Sistem Elektronik yangdigunakan di luar sarana PMSE; danb. tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data
penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE
dan/atau perusahaan yang berafiliasi dalam Sistem
Ekektroniknya.
Dalam hal terjadi dugaan persaingan usaha yang tidak
sehat antarpedagang dan/atau praktik manipulasi harga
baik secara langsung maupun tidak langsung, PPMSE
harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangani
bidang persaingan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga)
hari kerja sejak ditemukan adanya dugaan dan/ataulaporan yang diterima oleh PPMSE.

Pasal 14PPMSE yang menyediakan sarana komunikasi elektronik bagi
Pedagang (Merchant) harus menyediakan fasilitas yangmenginformasikan dan/atau menghubungkan ke laman
Lembaga OSS.
Pasal 15
Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang PMSE tidak dipungut
biaya.
(1)(2)

Pasal 16PPMSE dan/atau PSP yang tidak dikecualikan dariketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telahmemiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE ditampilkan
dalam laman khusus pada situs web Kementerian
Perdagangan.
PPMSE dan/atau PSP yang tidak dikecualikan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
menempatkan informasi yang jelas dan mudah dilihat
oleh Konsumen bahwa PPMSE dan/atau PSP yang tidak
dikecualikan dimaksud telah ditampilkan dalam laman
khusus pada situs web Kementerian Perdagangan.

Pasal 17
PPMSE wajib menyampaikan data dan/atau informasi kepada
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)

Pasal 18
PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b yang memenuhi kriteria tertentu, wajib
menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah

- 12 -

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat
bertindak sebagai dan atas nama PPMSE dimaksud.
Kriteria tertentu bagi PPMSE luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:a. telah melakukan transaksi dengan paling sedikit
1.000 (seribu) Konsumen dalam periode 1 (satu)
tahun;
b. telah melakukan pengiriman paling sedikit 1.000(seribu) paket kepada Konsumen dalam periode 1(satu) tahun; dan/atauc.
telah memiliki jumlah traffic atau pengakses paling
sedikit 1% (satu persen) dari pengguna internet
dalam negeri dalam periode 1 (satu) tahun.
Penilaian kriteria tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri
dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait.
Penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan KP3A Bidang
PMSE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat
lintas negara, wajib menerapkan harga Barang minimum
pada Sistem Elektroniknya untuk Pedagang (Merchant)yang menjual langsung Barang jadi asal luar negeri ke
Indonesia.
Harga Barang minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebesar Freight on Board (FOB) USD 100 (seratus
United States Dollar) per unit.
Dalam hal harga barang sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberitahukan dalam mata uang yang berbeda,
dilakukan konversi menggunakan nilai kurs yangditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang keuangan negara.
Barang dengan harga di bawah harga Barang minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperbolehkan
masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan
kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat
menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerianterkait.

Pasal 20
Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai ekspor atau impor dan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
(1)

Pasal 21
Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Perizinan Berusaha, bukti pemenuhan standar atau
persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yangdiwajibkan, dan Barang dan/atau Jasa yang dilarang
dan/atau dibatasi perdagangannya, distribusi Barang,
dan perpajakan.

- 13 (2)(3)

PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace)dan/atau Social-Commerce dilarang bertindak sebagai
produsensesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan di bidang distribusi Barang.
PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang
memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem
Elektroniknya.

Pasal 22
Dalam hal PPMSE dalam negeri, PSP yang tidak dikecualikan
dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan PPMSE
luar negeri yang telah menunjuk perwakilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengakhiri kegiatan
usahanya, pemilik, pengurus, atau penanggung jawab wajib
menyampaikan laporan, data, dan/atau informasi secara
elektronik melalui Lembaga OSS.
BAB IVIKLAN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)

Pasal 23
Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan
pengiriman
Iklan
Elektronik
untuk
kepentingan
pemasaran atau promosi.
Iklan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi informasi yang disampaikan melalui sarana
media
elektronik
dan/atausalurankomunikasi
elektronik.

Pasal 24
Pembuatan Iklan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) mencakup pembuatan, publikasi, danpenyebarluasan
Iklan
Elektronik
untuk
kepentingan
pemasaran atau promosi.
(1)

(2)

Pasal 25
Pengiriman Iklan Elektronik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (1) dapat disampaikan secara waktu
nyata dalam jaringan atau terhubung secara jeda waktu
di luar jaringan melalui jaringan sarana komunikasi
elektronik, baik saluran telekomunikasi, penyiaran,maupun internet.
Iklan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan sendiri atau melalui pihak ketiga penyedia
sarana aplikasi PMSE.

Pasal 26
Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana
PPMSE, PPMSE wajib mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas
privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak
bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

- 14 Pasal 27
Pelaku Usaha yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau
menyebarluaskan Iklan Elektronik wajib memastikan
substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bertanggung jawab terhadap substansi ataumateri Iklan Elektronik.
Bagian Kedua
Penayangan dan Pemutusan Akses Iklan Elektronik
(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 28
Penayangan
Iklan
Elektronik
harusmemenuhi
ketentuan:a. tidak mengelabui Konsumen mengenai kualitas,
kuantitas, bahan, kegunaan dan harga Barang
dan/atau tarif Jasa, serta ketepatan waktu
penerimaan Barang dan/atau Jasa;
b. tidak mengelabui jaminan atau garansi terhadap
Barang dan/atau Jasa;c.
tidak memuat informasi yang keliru, salah, atau
tidak tepat mengenai Barang dan/atau Jasa;
d. memuat informasi mengenai risiko pemakaian
Barang dan/atau Jasa;e.
tidak mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang
tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yangbersangkutan; danf.
menyediakan fungsi keluar dari tayangan Iklan
Elektronik yang ditunjukkan dengan tanda close,
skip, atau tutup dan ditempatkan pada tempat yangjelas sehingga memudahkan Konsumen dalammenutup Iklan Elektronik dimaksud.
Penayangan Iklan Elektronik yang menampilkan hasil
ulasan dan testimoni dari Konsumen yang pernahmenggunakan
Barangdan/atau
Jasa
harus
mencantumkan
atau
memilikidanmemastikan
kebenaran informasi identitas subyek hukum yangbersangkutan serta dilakukan secara bertanggung jawab.
Pasal 29
PPMSE dilarang menayangkan Iklan Elektronik yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada Sarana Elektroniknya.
Dalam hal Iklan Elektronik yang bertentangan dengan
ketentuanperaturanperundang-undangantelahditayangkan, PPMSE wajib melakukan Pemutusan Akses
terhadap
materi
Iklan
Elektronik
padasaranaElektroniknya.
Dalam hal Pemutusan Akses terhadap materi Iklan
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
PPMSE dengan model bisnis selain Retail Online telahdilakukan paling banyak 3 (tiga) kali terhadap akun
Pelaku Usaha yang sama, PPMSE wajib melakukan
Pemutusan Akses terhadap akun Pelaku Usaha pada
Sarana Elektroniknya.

- 15 (1)(2)

Pasal 30
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga memiliki kewenangan untuk memerintahkan atau
melakukan Pemutusan Akses terhadap:
a. materi Iklan Elektronik yang ditayangkan oleh
PPMSE yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. akun Pelaku Usaha yang menayangkan Iklan
Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Kewenangan untuk memerintahkan atau melakukan
pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tertib
niaga.
Bagian Ketiga
Pengawasan Iklan Elektronik

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Pasal 31
Pengawasan Iklan Elektronik dapat dilakukan olehmasyarakat dan menteri/kepala lembaga sesuai dengan
kewenangannya.
Masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan keluhan
atas materi Iklan Elektronik kepada Pelaku Usaha
dan/atau Direktur Jenderal PKTN.
Direktur Jenderal PKTN dapat meminta tim asistensi
untuk melakukan evaluasi atas keluhan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibentuk oleh Menteri dalam melakukan pengawasanyang dapat bersifat lintas sektoral.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berupa rekomendasi yang disampaikan kepada unit yangmenangani pengawasan pada kementerian/lembaga
pemerintahnonkementerian
sesuaidengankewenangannya dan/atau PPMSE yang menayangkan
Iklan Elektronik terkait.
BAB V
PENGUTAMAAN PRODUK DALAM NEGERI

(1)

(2)

Pasal 32
Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib membantu
program Pemerintah, berupa:
a. mengutamakan Perdagangan Barang dan/atau Jasa
hasil produksi dalam negeri;b. meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa
hasil produksi dalam negeri; danc. PPMSE dalam negeri harus menyediakan fasilitas
ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi
dalam negeri.
Selain PPMSE dalam negeri sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, PPMSE luar negeri harus menyediakan
fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil
produksi dalam negeri.

- 16 (1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 33
Pengutamaan Perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil
produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
a. temu usaha, forum dagang, Agregasi Barang, danmisi dagang lokal atau jenis lainnya secara dalamjaringan atau luar jaringan; dan/atau
b. akses pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil.
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan dengan Agregasi Barang, Pelaku
Usaha yang melakukan pengemasan Barang harus tetap
mencantumkan paling sedikit nama dari produsen
Barang pada label sebagai identitas atau merek utama.
Agregasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat dilakukan untuk produk dalam negeri yang
dibuktikan dengan penyampaian nomor induk berusaha
Produsen kepada Pelaku Usaha yang menjalankan
kegiatan Agregasi Barang.
Bentuk pengutamaan Perdagangan Barang dan/atau
Jasa hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) juga dilaksanakan kepada pelaku ekonomi
kreatif.

Pasal 34
Peningkatan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi
dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b
dilaksanakan dalam bentuk:a. edukasi melalui media dalam jaringan atau luar jaringan;b. pertemuan secara dalam jaringan atau luar jaringan
berupa workshop, seminar, diskusi, forum komunikasi,
bimbingan teknis, dan penyuluhan berdagang kepada
Pelaku Usaha Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan/atauc.
bentuk kegiatan lain yang dapat meningkatkan daya
saing Barang dan/atau Jasa hasil produk dalam negeri.
Pasal 35
Penyediaan fasilitas promosi Barang dan/atau Jasa hasil
produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf c dilaksanakan dalam bentuk:a. pelaksanaan pameran baik pameran mandiri maupun
pameran partisipasi secara dalam jaringan atau luar
jaringan;b. penyediaan laman utama dan/atau laman khusus untuk
pemasaran (landing page) untuk mempromosikan produkdalam negeri yang potensial; dan/atauc.
pelaksanaan kegiatan promosi berupa potongan harga
dan/atau biaya ongkos kirim bagi produk dalamnegeri.
(1)

Pasal 36
Dalam rangka promosi dan meningkatkan Perdagangandalam negeri, Menteri menyelenggarakan kegiatan haribelanja online produk nasional.

- 17 (2)Pelaku Usaha harus berperan aktif melaksanakan
dan/atau mempromosikan program hari belanja online
produk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tersebut.
BAB VI
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGANASING BIDANG PMSE

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

Pasal 37
PPMSE luar negeri yang telah memenuhi kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menunjuk
perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk KP3A Bidang
PMSE.
KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) PPMSE luar negeri.
KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat membuka kantor cabang atas persetujuan PPMSE
luar negeri yang diwakilkan.
KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlokasi di ibu kota provinsi dan/atau kabupaten/kota
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 38
KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) wajib memiliki SIUP3A Bidang PMSE.
Untuk memperoleh SIUP3A Bidang PMSE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KP3A Bidang PMSE mengajukan
permohonan kepada Lembaga OSS.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan dengan melengkapi persyaratan:
a. bukti penunjukan KP3A Bidang PMSE sebagai
perwakilan oleh PPMSE luar negeri yang telah
dilegalisasi oleh:
1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta
Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi
Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
2. pejabat perwakilan Republik Indonesia dinegara asal bagi negara bukan peserta Konvensi
Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap
Dokumen Publik Asing;b. surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik
Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik
Indonesia di negara PPMSE luar negeri;c.
rekaman anggaran dasar (article of association/
incorporation) PPMSE luar negeri;
d. bukti diri pimpinan KP3A Bidang PMSE yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk
warga negara Indonesia dan paspor untuk warga
negara asing;e.
surat pernyataan jumlah tenaga kerja yangdigunakan disertai rekaman identitas dan surat
keterangan kerja;f.
tanda daftar penyelenggara Sistem Elektronik yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang;- 18 g.

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari
PPMSE luar negeri yang diwakilkan; danh. tangkapan layar nomor kontak dan/atau alamat
surat elektronik layanan pengaduan Konsumen dari
PPMSE luar negeri yang diwakilkan dan kontak
layanan pengaduan Konsumen Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Bukti penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a dan rekaman anggaran dasar (article ofassociation/incorporation) sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c harus diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
Bukti penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a paling sedikit memuat kewenangan KP3A Bidang
PMSE untuk mewakili PPMSE luar negeri dalam:a.
memenuhi kewajiban perlindungan konsumen;b.
melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya
saing produk dalam negeri; danc.
penyelesaian sengketa.
Pasal 39
SIUP3A Bidang PMSE berlaku juga sebagai Perizinan
Berusaha untuk kantor cabang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 ayat (3).
SIUP3A Bidang PMSE berlaku selama KP3A Bidang PMSE
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagai
perwakilan.
Pasal 40
SIUP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) digunakan KP3A Bidang PMSE untuk
bertindak sebagai dan atas nama PPMSE luar negeri yang
diwakilkan terkait kepentingan perlindungan Konsumen,
pembinaan untuk meningkatkan daya saing produkdalam negeri, dan penyelesaian sengketa.
KP3A Bidang PMSE dilarang melakukan tindakan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan perwakilan baik
secara sepihak maupun secara bersama-sama, PPMSE luar
negeri wajib menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak
atau para pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud
secara tertulis.
BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42
Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap PMSE.
(1)

Pasal 43
Menteri melakukan pembinaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 dengan cara:

- 19 a.

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
Pelaku Usaha dalam negeri;b. meningkatkan daya saing Pelaku Usaha dalamnegeri dalam PMSE;c.
memfasilitasi peningkatan daya saing produk dalamnegeri dalam PMSE;
d. memfasilitasi promosi produk dalam negeri untuk
pasar dalam negeri dan ekspor;e.
mempromosikan dan mendorong penggunaan PMSE;
f.
meningkatkan
keuanganinklusifmasyarakat
dengan PMSE;g.
menyediakan pangkalan data Pelaku Usaha dan
produk dalam negeri; danh. mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri berkoordinasi dan berkolaborasi
dengan instansi terkait sesuai dengan kewenanganmasing-masing.
Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pembentukan tim pembinaan PMSE.
Tim pembinaan PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diketuai oleh Direktur Jenderal PDN dan
beranggotakan pejabat pimpinan madya dari masingmasing intansi terkait.
Tim pembinaan PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
Pasal 44
Menterimelaksanakan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dengan mengutamakan
perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional daridampak negatif PMSE dari luar negeri.
Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menunjuk petugas pengawas dibidang Perdagangan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan parameter pengawasan dibidang Perdagangan dan di bidang perlindungan
Konsumensesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Dalammelaksanakan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri membangun sistem
pengawasan berbasis teknologi informasi.

Pasal 45
Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Direktur
Jenderal PKTN.
(1)

Pasal 46
Dalam melaksanakan pengawasan, petugas pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dibantu
oleh tim asistensi pengawasan yang bersifat lintas sektor.

- 20 (2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Tim asistensi pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
Pasal 47
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, Menteri dapat meminta data
dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha
Pelaku Usaha.
Permintaan data dan/atau informasi perusahaan dan
kegiatan usaha Pelaku Usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam hal:a. diperlukan data yang mutakhir, akurat, dan cepat;danb. data yang diminta tidak tercakup dalam data
dan/atau informasi yang disampaikan kepada
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 48
Dalam rangka pembinaan, data dan/atau informasi
perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan
kepada Menteri.
Jenis data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan
usaha Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa data individual dan/atau granular.

Pasal 49
Penyampaian data dan/atau informasi perusahaan dan
kegiatan usaha Pelaku Usaha dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF
(1)

(2)

Pasal 50
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5ayat (1), Pasal 5 ayat (5), Pasal 5 ayat (6), Pasal 6, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13
ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1),Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21
ayat (3), Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32,
Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan
Pasal 41 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;c.
dimasukkan dalam daftar hitam;d. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalamnegeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi
terkait yang berwenang; dan/ataue.
pencabutan izin usaha.

- 21 (3)
(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Direktur Jenderal PKTN.
Kewenangan pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi
tertib niaga.
Pasal 51
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 6,
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Pelaku Usaha tetap tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dan/atau Pasal 6, dikenai sanksi administratif berupa
dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran
sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yangberwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE sebagaimana
dimakdud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan
permintaan Direktur Jenderal PKTN.
Pasal 52
Dalam hal Pelaku Usaha dikenai sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), PPMSE atau PSP wajib
melakukan pemblokiran layanan PPMSE bagi Pelaku
Usaha.
Dalam hal PPMSE atau PSP tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (3) PPMSE atau PSP tetap tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai
sanksi administratif berupa pemblokiran sementara
layanan PPMSE atau PSP oleh instansi terkait yangberwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE atau PSP oleh
instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan berdasarkan permintaan
Direktur Jenderal PKTN.
Pasal 53
Pedagang(Merchant)yangmelanggar
ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau
ayat (2), Pedagang (Merchant) luar negeri yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1), serta PPMSE yang melanggar ketentuan sebagaimana

- 22 -

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), dan/atau
Pasal 11 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Pedagang (Merchant) tetap tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pedagang (Merchant)luar negeri tetap tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), serta
PPMSE
tetap
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat
(6), dan/atau Pasal 11 ayat (2), dikenai sanksi
administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam
dan/atau pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh
instansi terkait yang berwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan Direktur
Jenderal PKTN.
Pasal 54
PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan
kewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dan/atau Pasal 10, dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan
dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tetap tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan/atau Pasal 10, dikenai sanksi administratif
berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran
sementara layanan PPMSE dan PSP oleh instansi terkaityang berwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE dan PSP oleh
instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang
berdasarkan permintaan Direktur Jenderal PKTN.
Pasal 55
PPMSE
yangmelanggar
ketentuansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan laporan yang
disampaikan
lembagapemerintahyangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis.

- 23 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) PPMSE tetap tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalamdaftar prioritas pengawasan.
Sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar
prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan dengan masa tenggang waktu paling lama 7(tujuh) hari kalender.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (4) PPMSE yang tetap tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
dikenai sanksi administratif berupa dimasukkan dalamdaftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE
oleh instansi terkait yang berwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (5) dilakukan berdasarkan permintaan Direktur
Jenderal PKTN.
Pasal 56
PPMSE
luar
negeriyang
melanggar
ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau
Pasal 41, dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal
surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) PPMSE luar negeri tetap tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 41, dikenai sanksi
administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan
pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan Direktur
Jenderal PKTN.
Pasal 57
PPMSE
yangmelanggar
ketentuansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2), PPMSE tetap tidak melakukan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenai

- 24 -

(4)sanksi administratif berupa pemblokiran sementara
layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan Direktur
Jenderal PKTN.

Pasal 58
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20,
Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22,
dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

Pasal 59
Pelaku Usaha yang membuat, menyediakan sarana,
dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik yangmelanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Pelaku Usaha tetap tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalamdaftar prioritas pengawasan.
Sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar
prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan dengan masa tenggang waktu paling lama 7(tujuh) hari kalender.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (4) Pelaku Usaha tetap tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
dikenaisanksiadministratif
berupapencabutan
Perizinan Berusaha.
Pasal 60
PPMSE
yangmelanggar
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitungsejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) PPMSE tetap tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran
sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yangberwenang dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

- 25 (4)Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan Direktur
Jenderal PKTN.

Pasal 61
Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis.
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 62
KP3A Bidang PMSE yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 38
ayat (1), dan/atau Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) KP3A Bidang PMSE tetap tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 38 ayat (1), dikenai
sanksi administratif berupa pemblokiran sementara
layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang.
Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan Direktur
Jenderal PKTN.
Pasal 63
Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi
administratif berupa pencantuman dalam daftar prioritas
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(3) dan Pasal 59 ayat (3) telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini,
Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan untuk
dikeluarkan dari daftar prioritas pengawasan kepada
Direktur Jenderal PKTN.
Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi
administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Pasal 53
ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), dan Pasal 56
ayat (3) telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, Pelaku Usaha
dapat mengajukan permohonan untuk dikeluarkan daridaftar hitam kepada Direktur Jenderal PKTN.
Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi
administratif berupa pemblokiran sementara layanan
PPMSE
oleh
instansi
terkaityang
berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Pasal 52
ayat (4), Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat(5), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 60 ayat(3), serta KP3A Bidang PMSE yang dikenai sanksi berupa
pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi
terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam- 26 -

(4)

(1)

(2)

Pasal 62 ayat (3) telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, Pelaku Usaha
dapat mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran
sementara layanan PPMSE kepada Direktur Jenderal
PKTN.
Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 64
Direktur Jenderal PKTN melakukan evaluasi permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sampai
dengan ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitungsejak permohonan diterima.
Jika hasil evaluasi permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal PKTN:
a. mengeluarkan Pelaku Usaha dari daftar prioritas
pengawasan;b. mengeluarkan Pelaku Usaha dari daftar hitam;
dan/atauc.
mengajukan permintaan pembukaan pemblokiran
sementara layanan PMSE kepada instansi terkaityang berwenang.
BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Perizinan Berusaha yang telah diperoleh PPMSE dalam negeri,
Pedagang (Merchant) dalam negeri, PSP dalam negeri, dan
KP3A Bidang PMSE sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
tetap berlaku sepanjang:a. masa berlakunya belum berakhir atau belum dicabut;danb. didaftarkan ke Sistem OSS.
Pasal 66
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 498), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri
diundangkan.

Pasal 67
ini mulai berlaku

padatanggal- 27 Agar
setiaporang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023
DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,ttd.
ASEP N. MULYANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 763

- 28 LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANGPERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGANMELALUI SISTEM ELEKTRONIKFORMAT SURAT PERMOHONANPEMBUKAAN BLOKIR SEMENTARA LAYANAN PPMSE SERTAPENGELUARAN DARI DAFTAR PRIORITAS PENGAWASAN/DAFTAR HITAM
I.

Format Surat Permohonan Pembukaan Blokir Sementara Layanan PPMSE(Kop Perusahaan)
Nomor
Sifat
LampiranHal:: Penting: ... (...) berkas: Permohonan Pembukaan
Pemblokiran Sementara
Layanan PPMSE(kota), (tanggal, bulan, tahun)

Yth.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga, Kementerian PerdagangandiTempat.
Bersamaan dengan surat ini, PT (.....) mengajukan permohonan untuk
dapat dilakukan pembukaan pemblokiran sementara layanan PPSME
terhadap situs dan/atau aplikasi (.....). Sebagai bentuk pemenuhan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. PT (.....) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal (.....) Peraturan (.....),
yaitu (.....); dan
2. PT (.....) berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangandi bidang PMSE.
Bersama surat ini kami sampaikan bukti pendukung sebagai lampirandari surat ini.
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diucapkan terima kasih.
Penanggung Jawab
Perusahaan,(ttd dan cap perusahaan)(Nama Lengkap)
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan
3. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa,
Kementerian Perdagangan.

- 29 II.

Format Surat Permohonan
Pengawasan/Daftar Hitam*)Pengeluaran

dari

DaftarPrioritas(Kop Perusahaan)
Nomor
Sifat
LampiranHal:: Penting: ... (...) berkas: Permohonan Pengeluaran
dari
DaftarPrioritas
Pengawasan/Daftar
Hitam*)(kota), (tanggal, bulan, tahun)

Yth.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga, Kementerian PerdagangandiTempat.
Bersamaan dengan surat ini, PT (.....) mengajukan permohonan untuk
dapat dilakukan pengeluaran dari Daftar Prioritas Pengawasan/Daftar
Hitam*) terhadap situs dan/atau aplikasi (.....). Sebagai bentuk pemenuhan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik, kami sampaikan hal-hal sebagaiberikut:
1.

PT (.....) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal (.....) Peraturan (.....),
yaitu (.....); dan2.

PT (.....) berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangandi bidang PMSE.

Bersama surat ini kami sampaikan bukti pendukung sebagai lampirandari surat ini.
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diucapkan terima kasih.
Penanggung Jawab
Perusahaan,(ttd dan cap perusahaan)(Nama Lengkap)
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan
3. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa,
Kementerian Perdagangan.
*) Pilih salah satu.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.
ZULKIFLI HASAN