SALINANPERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS DAMPAKLINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dalam
Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan;

Mengingat:

1. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN
MENTERINEGARALINGKUNGANHIDUPTENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSESANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZINLINGKUNGAN.
Pasal 1
Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis
mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan
dimaksudkan sebagai acuan:a. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis
mengenai dampak lingkungan hidup; danb. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses izin
lingkungan.
Pasal 2
Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungandilakukan berdasarkan prinsip dasar:a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dand. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait.

1

Pasal 3
Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis
mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
a. pendahuluan;b. tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses analisis
mengenai dampak lingkungan hidup; danc. tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin
lingkungan.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000
tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi
dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agarsetiaporang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,ttd
BALTHASAR KAMBUAYADiundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 991 .........
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
2
Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2012TENTANG
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAMPROSES ANALISIS MENGENAIDAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DANIZIN LINGKUNGAN

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS MENGENAIDAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur dan memberikan
ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Melalui asas-asas
partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPLH ini, setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan
keputusan yang sangat penting dan strategis dalam bidang PPLH adalahproses izin lingkungan. Proses izin lingkungan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
mengintegrasikan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungandalam proses Amdal dan UKL-UPL. Produk akhir dari proses Amdal atau
UKL-UPL adalah izin lingkungan.
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)
disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan
konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012), diatur bahwa tata cara
pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya, pedoman ini disusun sebagai
acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) PP 27/2012 danmemberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46
dan Pasal 49 PP 27/2012 yang mengatur tentang permohonan dan
penerbitan izin lingkungan.
UUPLH dan PP Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses Amdal
dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:
1. pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen amdal melalui proses
pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan
masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat

1dalam komisi penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki amdal,
2. proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran,pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin
lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki amdal maupun rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki UKL-UPL
Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan izin
lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya
hak dan kewajiban masyarakat di bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan
proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.
B. Tujuan
Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkunganagar:
1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan
atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait
dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan
atas proses izin lingkungan;
Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan
informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau
kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini
dapat tercapai, maka setiap penangung jawab rencana usaha dan/atau
kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen
Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau
kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan(deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup
potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut.
Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan
saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses
konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakasarsa.
Melaluipenyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik
mengenai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai
usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau
kegiatan, aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak
lingkungan.
Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya
yang duduk dalam komisi penilai amdal terlibat dalam proses pengambilan
keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas
rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan.

2

Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melaluimekanisme penilaian Amdal maupun melalui mekanisme pemeriksaan
UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang
disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai
salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.
C. Pengertian Umum
1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yangdiperlukan
bagi
prosespengambilan
keputusan
tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yangtidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalambatas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akanmerasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan,
terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat danmasyarakat yang akan mengalami kerugian;
6. Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak
terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi
mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut,maupundampak-dampak
lingkungan
yang
akan
ditimbulkannya.
7. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalamproses Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau
berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait
dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3

BAB IITATA CARA PENGIKUTSERTAAN MASYARAKATDALAM PROSES AMDAL
A. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal
Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL. Dalam
penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan
masyarakat, yang mencakup:
1. masyarakat terkena dampak;
2. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalamproses Amdal.
Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumumanrencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan
sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan
konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan
tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan
penilaian dokumen Amdal.
Disamping itu, masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib
dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui
Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan
salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.
B. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
1. Pihak yang melakukan pengumumana. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa.
b. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen
Kerangka Acuan.
c. Pengumuman tersebut ditujukan kepada atau harus dapat
menjangkau:
1) masyarakat terkena dampak;2) masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal.
2. Muatan, Media dan Durasi Pengumumana. Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan,
Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat
mengenai:
1) nama dan alamat pemrakarsa;
2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya
limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan
masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian
dampaknya;
6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu
pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) darimasyarakat;

47) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidupyang menerima saran, pendapat, dan tanggapan darimasyarakat.
b. Pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yangterlibat dalam proses amdal. Untuk dapat menjangkau masyarakat
tersebut, maka jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa
dalam melakukan pengumuman yaitu:
1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabarnasional (sesuai dengan kewenangan penilaian amdalnya);2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat
terkena dampak.
Selain jenis media yang wajib digunakan sebagaimana di atas,
pemrakarsa dapat menggunakan media pendukung lainnya untuk
melakukan pengumuman, antara lain berupa:1) media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;2) media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms
dan/atau radio;3) papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansiyang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pusat,
provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau
4) media lain yang dapat digunakan.
c. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan baik tertulis
maupun tidak tertulis melalui berbagai media tersebut harus
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan
dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisanmasyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan
terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan
lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
d. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu (durasi)selama 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan
Tanggapan (SPT) Masyarakat
a. Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas
berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara
tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
pengumuman dilaksanakan;
b. SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa:
1) informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana
usaha dan/atau kegiatan;
2) nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan
yang diusulkan; dan/atau
3) aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau
kegiatan yang diusulkan.
c. SPT disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/ataubahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
d. SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada
pemrakarsa, dan:
1) Menteri, melalui sekretariat komisi penilai amdal Pusat, untuk
dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal Pusat;

52) gubernur, melalui sekretariat komisi penilai amdal provinsi,
untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal
provinsi; atau
3) bupati,
melaluisekretariat
komisipenilaiamdal
kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi
penilai amdal kabupaten/kota.
e. Berdasarkan SPT yang telah diterima, pemrakarsa wajib
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan
masyarakat;
f. SPT masyarakat tersebut wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai
masukan dalam penyusunan dokumen KA;
C. Pelaksanaan Konsultasi Publik
1. Pihak yang Melakukan Konsultasi Publika) Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;b) Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah
pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;c) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan
terhadap:
1) Masyarakat terkena dampak;2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalamproses Amdal.
2. Muatan Informasi dan bentuk Konsultasi Publika) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pemrakarsa berkoordinasi
dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkandalam proses konsultasi publik;b) Pemrakarsa mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalamkonsultasi publik untuk hadir dalam acara konsultasi publik dengan
menyampaikan informasi antara lain mengenai:
1) tujuan konsultasi publik;2) waktu dan tempat konsultasi publik;3) cara atau proses konsultasi publik yang akan dilakukan kepada
masyarakat;
4) dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan;dan5) lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan darimasyarakat.
c) Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan
mengunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisienmenjaring SPT masyarakat antara lain seperti:
1) lokakarya;
2) seminar;
3) focus group discussion;4) temu warga;5) forum dengar pendapat;6) dialog interaktif; dan/atau
7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikais secara
dua arah.
d) Pada saat melakukan konsultasi publik, pemrakarsa menyampaikan
informasi minimal mengenai:
1) Nama dan alamat pemrakarsa;

62) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) Skala/Besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan
informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak
proyek dan peta tapak proyek;
5) Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal
pemrakarsa (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi
dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan
konsep umum pengendalian dampaknya;
6) Komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan (contoh:
nilai budaya, ekologis, sosial ekonomi, pertahanan dll) karena akanterkena dampak;e) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemraksarsa tersebut,
masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;f) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yangditerima dalam proses konsultasi publik, pemrakarsa wajib
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan
masyarakat tersebut;g) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang yang telah diolah
wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalampenyusunan dokumen kerangka acuan (KA).
h) Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan
menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk
sebagai anggota komisi penilai amdal.
D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal
1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya
yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan
bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan
untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara
proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalampersoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk
surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakatyang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk
sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai
Amdal sesuai dengan kewenangannya;
6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat
terkena dampak yang diwakilinya; danb. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinyadalam rapat komisi penilai Amdal.

7

BAB III
TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERMOHONANDAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
A. Umum
1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan
melalui:a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; danb. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin
lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh
Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota
sesuaidengankewenangannya.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kewenanganpelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan
pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabatyang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi,
atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya;
B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
1. Muatan dan Media Pengumumana. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan
untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, Menteri
melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala
instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui
kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, menyampaikan
informasi mengenai:
1) nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) informasi mengenai cara mendapatkan dokumen Amdal(Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andaldan RKL-RPL) yang berupa:a) informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat
memperoleh dokumen amdal (Kerangka Acuan yang telahdiberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang akan
diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin
lingkungannya; dan/ataub) tautan (link) dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telahdiberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang dapat
diunduh (download) oleh masyarakat;6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu
pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) darimasyarakat;
7) nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerimasaran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;
8) nama dan alamat wakil masyarakat dan organisasi lingkungan
hidup yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.
b. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan
untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, Menteri
melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala
instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui
8kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyampaikan
informasi mengenai:
1) nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yangtelah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:a) informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat
memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh
pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaianatas permohonan izin lingkungannya; dan/ataub) tautan (link) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh
pemrakarsa
yang
dapat
diunduh(download)olehmasyarakat;6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu
pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) darimasyarakat;
7) nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerimasaran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.
c. Pengumuman tersebut disampaikan melalui:1) multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau
masyarakat, antara lain website; dan
2) papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.
d. Semuabentukpengumumanyang
disampaikan
harusmenggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan
dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisanmasyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan
terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan
lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
2. Waktu dan Jangka Waktu (Durasi) Pengumuman Permohonan Izin
Lingkungana. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Amdal
1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana
usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dilakukan paling lama 5(lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL
yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki UKL-UPL
1) Pengumuman perhononan izin lingkungan untuk rencana usaha
dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua)hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan
dinyatakan lengkap secara administrasi.
2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
3. Penyampaian, Penerimaan, dan dokumentasi Saran, Pendapat dan
Tanggapan (SPT) Masyarakat Atas Pengumuman Permohonan Izin
Lingkungana. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal

91) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas
berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT)
secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) harikerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
2) SPT sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan kepada:a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri,gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi,
atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkunganhidup
kabupaten/kota
sesuaidengankewenangan
penerbitan izin lingkungannya; danb) wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi
masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal.
3) SPT yang diterima oleh wakil masyarakat yang terkena dampak
dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi
penilai amdal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2,
disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup
provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota.
4) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b,a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkunganhidup
kabupaten/kota
sesuaidengankewenangan
penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan
mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat; danb) wakil masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidupyangmenjadianggotakomisipenilaiamdal
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dantanggapan masyarakat;
5) SPT sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 disampaikan
bersama dengan rekomendasi penilaian akhir dari komisi penilai
amdal kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota untuk
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan untuk penerbitan keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan;
6) SPT sebagaimaimana dimaksud pada huruf d angka 2
digunakan untuk disampaikan dalam rapat komisi penilai
amdal;
7) Mengingat terdapat jeda jangka waktu dalam menyampaikan
SPT atas permohonan izin lingkungan, maka rapat tim teknis
wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan
SPT atas permohonan izin lingkungan.
b. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas
berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT)
secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang diumumkan selama periode 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
2) SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Menteri
melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui
KepalaInstansi
Lingkungan
Hidup
Provinsi,
atau
10bupati/walikota melalui
Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.
3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri
melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; gubernur melalui
kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau bupati/walikota
melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dantanggapan masyarakat;
4) SPT masyarakat tersebut wajib digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan
penerbitan izin lingkungan.
C. Pengumuman izin lingkungan yang sudah diterbitkan
1. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui
kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota
melalui
kepalainstansi
lingkunganhidup
kabupaten/kota,
mengumumkan keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau
multimedia antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan
efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.
3. Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejakizin lingkungan diterbitkan.
4. Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telahditerbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap
keputusan izin lingkungan tersebut.
5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungansebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,ttd
BALTHASAR KAMBUAYASalinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

11