BUPATI KLATENPROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATENNOMOR 2 TAHUN 2017TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

Menimbang :a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan

Desa

perlu

disempurnakan

dan

guna

mempermudah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa;b. bahwa

berdasarkan

pertimbangansebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;
Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Pembentukan

Nomor

13

Tahun

Daerah-daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang
Keuangan

Nomor

Negara17

Tahun(Lembaran

2003

Negaratentang
RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang

Nomor

Pemeriksaan

Pengelolaan

Keuangan

Negara

15

Tahun

2004

dan

Tanggungjawab(Lembaran

Negaratentang
RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2004

Nomor

126,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang

Nomor

Pembentukan

12

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor

7,

TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesia

Nomor 5679);
11. Peraturan

Pemerintah

Nomor 55

Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2005

Nomor

137,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan
tentang

Pemerintah

Nomor 58

Pengelolaan Keuangan

Tahun 2005

Daerah(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesia

Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

123,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimanatelah

diubahdenganPeraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang

Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
RepublikIndonesia

Tahun

2015

Nomor

TambahanLembaran

NegaraRepublik157,

Indonesia

Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana

Desa

Yang

Bersumber

Dari

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
RepublikIndonesia

Tahun

2014

Nomor

TambahanLembaran

NegaraRepublik

168,

Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016

tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang

Bersumber

Dari

AnggaranPendapatandan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan(Lembaran

NegaraRepublikIndonesia

Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan

KeuanganDesa(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan

MenteriDesa,

Pembangunan

DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan

MenteriDesa,

Pembangunan

DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang

Pengelolaan

Aset

Desa

(Berita

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang

Tata

Cara

Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun
2008 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
13);
25. Peraturan
Tahun

Daerah2009

Keuangan

Kabupaten

tentang

DaerahKlaten

Pokok-Pokok(Lembaran

DaerahNomor

10Pengelolaan
Kabupaten

Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah kabupaten Klaten tahun 2014 nomor
20);
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa Di
Kabupaten

Klaten

tahun

2016

(Berita

DaerahKabupaten Klaten tahun 2014 nomor 4);

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 16 diubah, angka 44 dihapus, danditambah angka 55, angka 56 dan angka 57 Pasal 1, sehingga berbunyi
sebagai berikut:“Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1.

Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan

daerahyang

memimpin

pelaksanaan

urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.

Bupati adalah Bupati Klaten.

4.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah danbertanggung

jawab

kepadabupati/walikota

melaluisekretaris

daerah.
5.

Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.

6.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,

kepentingan

masyarakat

setempatberdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah
Kabupaten Klaten.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, danpertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
14. MusyawarahDesaadalahmusyawarah

antaraBadan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakatyang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan

prioritas,

program,kegiatan,dankebutuhan

Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan
pelaksanaan

untukmembiayai

pembangunan,penyelenggaraan

pembinaan

pemerintahan,kemasyarakatan,danpemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala
Desa

yang

karenajabatannya

mempunyai

kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu
tertentu.
26. Kepala Seksi atau sebutan lain adalah unsur dari pelaksana teknis
kegiatan dengan bidangnya.
27. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dariunsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan atau dari perangkat Desa lainya untuk menatausahakan
keuangan Desa.
28. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah timyang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk
melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat
KPMD adalah warga desa terpilih yang mendampingi Kepala Desadalam hal pengorganisasian pembangunan Desa, mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bankyang ditetapkan.
31. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan
Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa
melalui rekening kas Desa.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaranselama satu periode anggaran.
36. Peraturan

Desa

adalahPeraturan

Perundang-undanganyang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.
37. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita,
tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk olehmasyarakat

sesuaidengankebutuhandanmerupakan

mitra

pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dariwilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
40. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yangdibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
41. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalahbadan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, danusaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
42. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala
Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan atas
tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus
sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh
Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.
44. dihapus.
45. Swadaya adalah pembangunan dengan melibatkan peran sertamasyarakat berupa uang, tenaga atau barang yang dinilai denganuang. Bentuk lain dari swadaya berupa partisipasi atau gotong
royong.
46. Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas
persetujuan

KepalaDesa

kepadaPelaksana

Kegiatanuntuk

pelaksanaan awal kegiatan.
47. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
berikutnya.
48. Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan
informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka
pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
49. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan haklainnya yang sah.
50. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Desa.
51. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yangdisebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

52. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yangditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
yaitu bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
53. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB merupakankeadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/atau mendesak.
54. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yangsifatnya

tidak

biasa

atau

tidak

diharapkan

berulangsepertipenanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
55. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa dan bersifat mengatur.
56. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final.
57. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan

Desa

untuk

mengetahuibertentangan

dengankepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yanglebih tinggi.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 6(1)

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuanganDesa

dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan

milik Desa yang dipisahkan.
(2)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
Desa;d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APB Desa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APB Desa.
(3)

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa,dibantu oleh PTPKD.

(4)

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurufa, b, dan c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:“Pasal 7(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dariunsur Perangkat Desa, terdiri dari:a. Sekretaris Desa;b. Kepala Seksi atau sebutan lain atau Perangkat Desa yang ditunjuk;
danc. Bendahara Desa.
(2) dihapus
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4), danayat (5) Pasal 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 10(1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf c dijabat oleh Kepala atau Staf Urusan Keuangan.
(2) Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)karena terjadi kekosongan jabatan atau sebab lainnya, Bendahara
Desa ditunjuk dari Perangkat Desa lainnya kecuali Sekretaris Desa.
(3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh tenaga pengelola administrasi
keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai

tugas :
a. menerima,menyimpan,

menyetorkan,

menatausahakan,danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam
APB Desa.
b. membayar,

menatausahakandanmempertanggungjawabkan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan
Sekretaris Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
(5) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa kecuali Kepala Urusan
Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara Desa.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 14 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 14(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang atau yang dapat dinilai
dengan uang yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas
kelompok:a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);b. Transfer; danc. Pendapatan lain-lain.
(3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;b. Hasil aset;c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dand. Lain-lain pendapatan asli Desa.
(4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara
lain hasil BUM Desa, tanah kas Desa dan usaha lain yang dikelolaDesa.
(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara laintambatan perahu, pasar Desa, pasar hewan Desa, obyek rekreasi,
tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, penggunaan fasilitas
milik Desa, penggunaan lapangan Desa.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yangmelibatkan peran serta masyarakat berupa uang atau tenaga, barang
yang dinilai dengan uang.
(7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf d antara lainjasa giro, penerimaan komisi, potongan atau

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan
barang/jasa

oleh

Desa,

pendapatan

denda

atas

keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan, hasil pungutan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
14A yang berbunyi sebagai berikut :“Pasal 14A(1) Pendapatan dari hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan
Desa.
(2) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, paling sedikit mengatur :a. Obyek pungutan Desa;b. Subyek dan wajib pungutan Desa;c. Besaran pungutan Desa;
d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan Desa.
(3) Besaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 14A hurufc, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat
dan prinsip keadilan.
(4) Dilarang memungut pungutan Desa terhadap pelayanan sebagai
berikut:
a. Pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;b. Pelayanan surat pengantar;
c. Pelayanan surat rekomendasi;d. Pelayanan surat keterangan;e. Pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan;

f. Pungutan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundangundangan.
(5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang
Pungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan
dan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal
15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C yang berbunyi sebagai berikut :“Pasal 15A(1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf amerupakan alokasi anggaran dari APBN.
(2) PenerimaanDanapenyelenggaraan

Desadipergunakan

pemerintahan,

untuk

pelaksanaan

membiayai

pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
(4) Pengalokasian

Dana

Desa

untuk

masing-masingDesa

denganmempertimbangkan :a. Jumlah penduduk;b. Angka kemiskinan;c. Luas wilayah; dand. Tingkat kesulitan geografis.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalokasian dan besaran Dana
Desa untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 15B(1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Pasal
15 ayat (1) huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah Kabupaten
dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi
daerah yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa,
dengan ketentuan sebagai berikut :a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh Desa; dan

b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai
dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah darimasing-masing.
(3) Pengalokasi bagian hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak
dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pengalokasian bagian hasil pajak

dan retribusi daerah yang diterima daerah kepada Desa diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 15C(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen)
dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2) Pengalokasianpenerimaan

ADD

untuk

setiapDesa

denganmempertimbangkan :a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; danb. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan besaran ADD
untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:“Pasal 17(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah pemberianuang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang dari pihakketiga yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah atau
sumbangan.
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan.

9. Ketentuan ayat (2) huruf m diubah dan huruf r dihapus

Pasal 21,sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 21(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat

(3)

huruf

b

digunakan

untuk

pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12(dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:a. alat tulis kantor;
b. benda pos;c.

bahan/material;

d. pemeliharaan;e.

cetak/penggandaan;f.

jasa kantor (listrik, air, telpon kabel, surat kabar);g.

sewa kantor Desa;h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;i.

makanan dan minuman;j.

pakaian dinas dan atributnya;

k. perjalanan dinas;l.

upah kerja;

m. honorarium;n. operasional Pemerintah Desa;o. operasional BPD dan lembaga desa lainnya;
p. insentif RT dan RW;
q. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;r.

dihapus; dans. pembayaran

pajak

bumi

dan

bangunanperdesaandanperkotaan tanah kas desa.
(3) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf padalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dan RW dalamrangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,perencanaan pembangunan,

ketentraman

pemberdayaan masyarakat Desa.

danketertiban,

serta

(4) Pemberianbarangpadamasyarakat/kelompok

masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4)ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (4) dan ayat (6) dihapus
Pasal 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 23(1) Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, pemerintah Desa dapat
melakukan belanja sesuai dengan yang dianggarkan dalam belanja tidak
terduga.
(2) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakankeadaanyangsifatnya

tidak

biasa

atau

tidak

diharapkan berulang dan/atau mendesak.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana, prasarana danwabah.
(4) dihapus(5) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi instansi terkait tingkat
Kabupaten Klaten.
(6) dihapus
11. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut :“Pasal 24(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:a. Penerimaan Pembiayaan; danb. Pengeluaran Pembiayaan.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, mencakup:
a. SILPA tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; danc. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
d. dihapus(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lainpelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematanbelanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
(5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil dari pada realisasi belanja;b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; danc. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan
dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun
anggaran berkenaan.
(7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan
hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
12. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 25 ditambah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :“Pasal 25(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) huruf b, terdiri dari :a. Pembentukan Dana Cadangan; danb. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yangpenyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran.
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;c. besarandanrinciantahunandana

cadangan

yang

harus

dianggarkan;d. sumber dana cadangan; dane. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali daripenerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan Kepala Desa.
(8) Pemerintah Desa dapat menyertakan modal Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Badan Usaha Milik Desa atau
lembaga lainnya sepanjang menguntungkan Pemerintah Desa.
(9) Penyertaan modal desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Ketentuan ayat (6) Pasal 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 29(1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa kepada Camat.
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut
berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan
Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa
kepada Bupati.
(6) dihapus
14. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5),ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 30, sehingga sebagai berikut :“Pasal 30(1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentukuang atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang.
(3) Semua penerimaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud padaayat (2) dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa disetor ke
dalam Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :a. disetor secara langsung ke Rekening Kas Desa oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bendahara Desa oleh pihak ketiga;
c. disetor

melaluibendahara

Desa

dari

aparatyang

bertanggungjawab memungut dari pihak ketiga.
(4) Penerimaan Desa dalam bentuk barang/jasa yang dapat dinilai
dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh
Bendahara Desa dalam Buku Pembantu Penerimaan.
(5) Rekening Kas Desa ditempatkan pada Bank yang ditunjuk dengan
Keputusan Bupati.

(6) Penerimaan Desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas
Desa paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh
Bendahara Desa.
(7) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, Pendapatan Desa yang berupa uang harus disetor kerekening kas Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima uangtersebut oleh Bendahara Desa atas nama Pemerintah Desa.
(8) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga sebagai berikut:“Pasal 31(1) PemerintahDesa

dilarangmelakukan

pungutansebagai

penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.
(2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desapaling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalamrangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan
ditambah ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 33, sehingga
berbunyi sebagai berikut:“Pasal 33(1) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan
Kepala Desa.
(2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili
keluar Desa, sakit permanen, meninggal dunia, dan/atau dikenai
sanksi pidana Kepala Desa dapat mengganti pelaksana kegiatan.
(3) Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan
persiapan,

tahapanpelaksanaan

kegiatandantahapanpertanggungjawaban kegiatan.
(4) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

(6) Pelaksana

kegiatan

pengeluaran yangbertanggungjawab
menyebabkanatasterhadap

tindakanbeban

anggaranbelanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas
Kegiatan, pertanggungjawaban belanja dan laporan hasil kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
(7) Guna kelancaran operasional kegiatan, pelaksana kegiatan dapat
mengajukan panjar kegiatan.
(8) Pelaksana kegiatan diberikan panjar sebesar maksimal 50% (limapuluh persen) dengan dilampiri RAB.
(9) Pembayaran

panjaroleh

BendaharaDesa

kepadapelaksanakegiatan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa yangsebelumnya telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :“Pasal 34(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (4) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada
Kepala Desa.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

boleh dilakukan

sebelum barang dan atau jasa diterima.
18. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8),ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Pasal 35 ditambah,sehingga berbunyi sebagai berikut :“Pasal 35(1)

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)terdiri atas:a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; danc. Lampiran bukti transaksi atau kuitansi/nota pembelian.

(2)

Setelah penetapan APB Desa, Pelaksana Kegiatan membuat SPP
untuk pelaksanaan kegiatan.

(3)

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SPP Panjar
dan SPP Definitif.

(4)SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh
Pelaksana Kegiatan setelah barang/jasa diterima oleh Pemerintah
Desa.

(5)

Pelaksana Kegiatan membuat SPP Definitif dilengkapi dengan bukti
belanjadan/atau

dokumen

lain

yang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
(6)

Dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai atau
honorarium.

(7)

SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak
sebesar 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan anggaran
setiap kegiatan.

(8)

Setelah barang/jasa yang diperoleh dari realisasi SPP Panjar maka
Pelaksana Kegiatan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban
atas SPP Panjar.

(9)

Surat

Pertanggungjawaban

atas

SPP

Panjarsebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pencairan SPP Panjar.
(10) Apabila terdapat sisa dari Realisasi SPP Panjar, maka Pelaksana
Kegiatan wajib menyetorkan kepada Bendahara Desa pada saat
penyerahan Surat Pertanggungjawaban SPP Panjar.
(11) Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan karena SPP
Panjar, dapat diberikan apabila Pelaksana Kegiatan membuat SPP
Definitif atas kekurangan anggaran tersebut.
(12) Pembuatan SPP Definitif untuk pembayaran kekurangan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Pelaksana
Kegiatan setelah Surat Pertanggungjawaban SPP Panjar kegiatan
telah disetujui oleh Kepala Desa.
(13) Pelaksana

Kegiatanbertanggungjawab

terhadap

tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan,
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Laporan Kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

19. Ketentuan ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah dan ditambah
ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36, sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 36(1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
Sekretaris Desa berkewajiban untuk :a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh
pelaksana kegiatan;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desayang tercantum dalam permintaan pembayaran; danc. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud.
d. dihapus(2) Sekretaris Desa dapat menolak dan mengembalikan pengajuan SPP
oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan untuk diperbaiki/dilengkapi.
(3) SPP

yang

telah

di

verifikasi

SekretarisDesasebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Kepala
Desa dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
(4) Bendahara Desa melakukan pembayaran atas SPP yang telahmendapatkan persetujuan Kepala Desa dan melakukan pencatatan
pengeluaran.
20. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
21. Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambah ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 43, sehingga
berbunyi sebagai berikut:“Pasal 43(1)

Bendahara Desa melakukan Penatausahaan

penerimaandanpengeluaran.
(2)

Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan

oleh

Bendahara

penerimaan yang diterima desa.

Desa

atas

keseluruhan(3)Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dicatat dalam buku :a. Buku Kas Umum;
b. Buku Bank Desa; danc. Buku Pembantu Rincian Pendapatan.

(4)

Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah antara lain :a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
b. Surat Tanda Setoran (STS); danc. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.

(5)

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan
melalui laporan pertanggungjawaban.

(6)

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat(5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(7)

Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Pajak;c. Buku Bank Desa; dan
d. Buku Rekapitulasi Panjar.

(8)

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran
melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap
bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)bulan berikutnya.

(9)

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban dan bukti lain yangsah.

(10) Bendahara Desa wajib melaporkan keadaan keuangan kepada
Kepala desa yang terdiri dari Kas Tunai, Kas di Rekening Kas Desadan rekapitulasi posisi kas di Bendahara Desa.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :“Pasal 44(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; danb. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
laporan realisasi APB Desa keseluruhan.
(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
23. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
45A, yang berbunyi sebagai berikut :“Pasal 45A(1) Kode Rekening akun untuk penyusunan Laporan Kekayaan Milik
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b terdiri
dari Rekening Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
(2) Kode Rekening akun dan format bentuk Laporan Kekayaan Milik
Desa dan Laporan Realisasi APB Desa (LRA) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:“Pasal 49
Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB
Desa,

Buku

Kas

Pembantu

Pendapatan,

Buku

Kas

Pembantu

Pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran,
Register Surat Permintaan Pembayaran, Surat

Pengajuan

PanjarKegiatan, Buku Rekapitulasi Panjar, Kuitansi/Nota/Tanda Terima,Buku Kas Pembantu Kegiatan, Laporan Kegiatan, Buku Kas Umum,
Buku Bank Desa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Tanda Bukti
Penerimaan, Surat Tanda Setoran, Buku
Pernyataan

Tanggungjawab

Bendahara,

BeritaAcara

Belanja,

Kas

LaporanPemeriksaan

Kas,

Pembantu

Pajak,

Pertanggungjawaban
LaporanRealisasi

Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir
tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa,
Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 43,
Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan ini.

25. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus Pasal 51, sehingga
berbunyi sebagai berikut:“Pasal 51(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :a. Keputusan Bupati Klaten Nomor 512 Tahun 2005 tentang
Pedoman pelaksanaan administrasi desa di Kabupaten Klatensebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klaten
Nomor 140/275/2011 tentang Perubahan lampiran Keputusan
Bupati Klaten Nomor 512 Tahun 2005 tentang Pedomanpelaksanaan administrasi desa di Kabupaten Klaten, sepanjang
mengenai pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.
b. Peraturan Bupati Klaten Nomor

21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
c. Seluruh Desa di Kabupaten Klaten Wajib mengunakan Aplikasi
SistemKeuanganDesa(SISKEUDES)

keuangan Desa mulai Tahun 2017.
(2) Dihapus

dalam

pengelolaaan

26. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu ) bab dan 1 (satu)
Pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:“BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50A
Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan
Desa mulai tanggal 1 Januari 2017.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap

Peraturanorang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah

Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATENSEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUMCapttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klatenpada tanggal 3 Februari 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klatenpada tanggal 3 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDIBERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 3