Kepada YthSemua Pihak Terkait

Informasi tentang pelaksanaan "Kampanye untuk
Menghilangkan Praktik Curang" yang terkait dengan
Skema Pemagangan Teknis dan Skema Keterampilan
Khusus Tahun 2024
Asosiasi Nasional untuk Komunitas Global & Berpikiran Terbuka(NAGOMi)

Badan pengawas, organisasi pendukung yang terdaftar, perusahaan
penerima, organisasi pengirim, dan pekerja asing, mohon bekerja samadalam memerangi penipuan demi mempekerjakan pekerja asing secaralayak.
1. (1) Pada tanggal 9 Februari 2024, pertemuan tingkat menteri terkait memutuskan
kebijakan Pemerintah untuk mengubah kedua sistem tersebut (tanggapan Pemerintah
sehubungan dengan laporan akhir Kelompok Pakar tentang Keadaan Sistem PemaganganTeknis dan Sistem Keterampilan Khusus), dan pada tanggal 15 Maret di tahun yang sama,sebuah RUU untuk mengubah sebagian Pengelolaan Imigrasi dan UU Status Pengungsi
dan UU tentang Pelaksanaan yang Tepat dari Pemagangan Kerja Teknis untuk Orang
Asing dan Perlindungan Peserta Pemagangan Kerja Teknis telah diajukan ke Parlemen,dan telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 Mei.
(2) Salah satu alasan di balik revisi sistem tersebut adalah adanya kritik dari dalam danluar negeri mengenai seringnya terjadi laporan pelanggaran hak asasi manusia (pelecehanverbal, kekerasan, tidak dibayarkannya gaji, dan lain-lain) dan seringnya terjadi kasus
pekerja asing kabur yang berhubungan dengan sistem pelatihan teknis. Oleh karena itu,
"Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang Asing" dan "Pengembangan Karir Orang
Asing" secara khusus disebutkan dalam visi peninjauan sistem baru.

2. (1) Dalam dunia bisnis, di bawah bendera “Bisnis dan Hak Asasi Manusia”, perlu
1adanya jaminan dan sosialisasi bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalamrantai pasok (Human Rights Due Diligence yang selanjutnya disebut “Human RightsDD”). Banyak negara Barat telah memberlakukan UU (misalnya "UU Pencegahan Kerja
Paksa Uighur" di Amerika Serikat dan "UU Rantai Pasokan" di Jerman) untuk meminta
pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa
dan pekerja anak, dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pelarangan impor danboikot produk.
(2) Meskipun belum disahkan di Jepang, pemerintah membuat "Rencana Aksi Bisnis
dan Hak Asasi Manusia" pada tahun 2020, dan pada bulan April 2023, pemerintah
menjadikan "Human Rights DD" sebagai persyaratan dalam pekerjaan umum danpengadaan pemerintah pada bulan April 2023.
Di sektor swasta, Pada tahun 2021 Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) membuat``Buku Panduan Manajemen yang Menghormati Hak Asasi Manusia'' untuk mendorong
reformasi kesadaran perusahaan dan inisiatif sukarela. Nissho (The Japan Chamber ofCommerce and Industry) dan Tossho (Tokyo Chamber of Commerce and Industry) juga
meningkatkan kesadaran akan pentingnya Human Rights DD melalui seminar dan
kegiatan lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut adalah jumlah perusahaan yangmempraktikkan Human Rights DD terus meningkat.
Pada tahun 2022, masalah tunjangan lembur yang tidak dibayar untuk 11 pekerja
magang Vietnam di sebuah perusahaan jahit di Ehime terungkap, dan raksasa pakaian
Wacoal, yang telah melakukan pemesanan produksi, memberikan kompensasi uangsebesar 5 juta yen sebagai sumbangan kepada kelompok pendukung pekerja magang
tersebut, dan department store Hankyu serta Hanshin memutuskan untuk berhenti
menjual pakaian yang diproduksi berdasarkan pesanan dari perusahaan yangbersangkutan. Selain itu, menurut laporan media, mulai Juli 2023 dan seterusnya, tigabank besar Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho akan secara ketat menyaring
pinjaman mereka untuk memastikan bahwa tidak ada kerja paksa atau pelanggaran hak
asasi manusia lainnya dalam rantai pasokan mereka.
3. (1) Masalah penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja di Jepang menjadi
semakin serius, mempromosikan investasi modal (konversi DX) dan secara bersamaan
menjadi negara yang 'dipercaya dan dipilih' oleh tenaga kerja asing adalah masalahpenting yang akan mempengaruhi masa depan Jepang. Tetapi depresiasi yen selama dua
tahun terakhir telah mengurangi daya tarik Jepang.
(2) Untuk menjadi negara yang dipercaya dan dipilih oleh sumber daya manusia asing,dibandingkan yang lain penting untuk merevitalisasi perekonomian Jepang dan
meningkatkan upah, namun kita juga telah memasuki era di mana sangatlah penting untuk2sebanyak mungkin mengurangi kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Untuk mencapai hal ini, penting untuk "Menetapkan penyelesaian yang cepat dan
efektif" ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi, dan "menerapkan hukuman tegasterhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran".Isu penting lainnya adalah
penghapusan atau pengurangan pungutan biaya dari tenaga kerja asing, seperti yangdianjurkan oleh Pemerintah Vietnam dan ILO, dengan tujuan untuk mengurangi utang,yang merupakan faktor penyebab tenaga kerja kabur. Selain itu, dari sudut pandang
keamanan Jepang (untuk menghindari terciptanya tenaga kerja yang anti-Jepang), penting
juga untuk menciptakan lingkungan yang membuat tenaga kerja asing merasa senang
datang ke Jepang (termasuk pengembangan karier di bidang keterampilan tertentu).
4. (1) Setelah musim semi, pasca-Corona tahun 2022, pengulangan/penyebaran suap dan
penjamuan yang berlebihan dari organisasi pengirim ke badan pengawas yang telahmenurun, menjadi mulai terdengar kembali. Selain itu, dilaporkan adanya peningkatan
jumlah "warga negara palsu/insinyur" yang berdasarkan dokumen palsu dan aplikasi
palsu dalam kategori "insinyur, spesialis humaniora, dan layanan internasional". Selain
itu, di bidang keterampilan khusus, broker jahat sudah beroperasi di belakang layar, danmemberantas mereka merupakan masalah yang mendesak. Jumlah permintaan bantuan
dari warga negara asing dari berbagai negara yang bekerja di bawah sistem keterampilan
khusus semakin meningkat, termasuk dari organisasi pendukung nasional di Jepang.
(2) Peran "Pemerintah Jepang" dan "Pemerintah negara pengirim" sangat penting dalammenangani masalah ini, tetapi kesadaran dan upaya dari "Pihak Jepang" (Badan pengawas,Organisasi pendukung yang terdaftar, dan Perusahaan penerima tenaga kerja asing) dan"Pihak-pihak di pihak negara pengirim" (organisasi pengirim dan tenaga kerja asing yangdatang ke Jepang) juga sangat penting.
Dari perspektif ini, kami akan mempromosikan “Kampanye untuk Menghilangkan
Praktik Curang” terkait Skema Pemagangan Teknis dan Skema Keterampilan Khusus
selama periode satu tahun yang dimulai dari Bulan Juni 2024.
Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta kerja sama dari semua pihak terkait.

3