Final 18 November 2011 
 
 
 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :   
 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) 
SECARA WAJIB 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :
 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional 
dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap 
mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan 
adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja 
batangan untuk keperluan umum (BjKU) secara wajib; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; 
 
Mengingat :
 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
 
  3. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
 
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
2
 
 
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 
 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 
 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
  
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
 
  
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara;
 
   
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; 
 
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-
2014; 
 
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap 
Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-
DAG/PER/7/2007; 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
3
 
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau 
Jasa; 
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9 /2009 
tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 
 
17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasionall Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Secara Wajib; 
 
 
 
  MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan
 
:
 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA 
BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) SECARA WAJIB. 
 
   
Pasal  1 
 
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda 
SNI  yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada 
produsen yang mampu memproduksi Baja batangan untuk 
keperluan umum (BjKU) sesuai persyaratan SNI. 
 
  2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
 
  3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ 
metode uji SNI. 
 
  4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas 
menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang 
untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk 
melakukan kegiatan sertifikasi. 
 
  5. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
4
 
khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh 
SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang 
dilakukan oleh LSPro. 
 
 
  6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut 
PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang 
ditugaskan untuk melakukan pengawasan produk di lokasi 
produksi dan diluar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah 
diberlakukan secara wajib. 
 
  7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
 
  8. Direktorat/Direktur Jenderal Pembina Industri adalah 
Direktorat/Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, 
Kementerian  Perindustrian. 
 
  9. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina 
industri Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) pada 
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian
  
Perindustrian. 
 
  10. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian. 
 
  11. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
  
 
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
 
 
  Pasal 2 
 
(1) Memberlakukan SNI Baja batangan untuk keperluan umum 
(BjKU) Secara Wajib dengan Nomor Pos Tarif/HS sebagai 
berikut: 
  
 
 
 
Jenis Produk No. SNI No. HS 
Baja batangan 
untuk keperluan 
u
mum (BjKU)
 
7614 : 2010 7214.99.90.90 ex 
 
   
  (2) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan Baja berbentuk batang, 
berpenampang bulat dengan permukaan polos, digunakan 
bukan untuk keperluan penulangan konstruksi beton, yang 
dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas ulang. 
   
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
5
 
 
  Pasal 3 
 
  Perusahaan yang memproduksi Baja batangan untuk keperluan 
umum (BjKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
menerapkan SNI dengan:  
 
a. memiliki SPPT-SNI Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
 
  b. membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan 
dan tanda  
embos pada produk Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) 
dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
 
  Pasal 4 
 
(1) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tidak wajib memenuhi ketentuan 
SNI  
7614 : 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
apabila: 
a. digunakan sebagai bahan baku untuk produk tujuan ekspor; 
b. memiliki ruang lingkup, spesifikasi dan standar yang berbeda 
dengan SNI 7614 : 2010. 
 
(2) Impor Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat 
dilakukan oleh Importir Produsen (IP). 
 
  Pasal 5 
 
(1) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU)  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Surat Pertimbangan 
Teknis dari Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
 
(2) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 
a. identitas perusahaan pemohon; 
b. kapasitas produksi  dan rencana produksi perusahaan; 
c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang  impor); 
d. spesifikasi produk. 
 
(3) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan 
industri yang dilengkapi dengan: 
a. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan 
bahwa  produk yang akan diimpor merupakan bahan baku 
produk tujuan ekspor dengan bukti yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
b. Mill Certificate  cap basah atau copy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
6
 
dari produsen produk yang bersangkutan.  
 
(4) Dalam memberikan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri 
dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi 
industri.  
 
(5) Kewenangan pemberian Surat Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan pada 
Direktur Pembina Industri 
 
(6) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. 
 
 
  Pasal 6 
 
Setiap Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi 
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
   
Pasal  7 
 
(1)  Penerbitan SPPT-SNI Baja batangan untuk keperluan umum 
(BjKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang 
lingkup SNI Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) dan 
ditunjuk oleh Menteri, melalui: 
 
a. Pengujian kesesuaian mutu Baja batangan untuk keperluan 
umum (BjKU) sesuai dengan ketentuan dalam SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya yang dibuktikan dengan 
kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau Surat 
pernyataan diri penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI 
ISO 9001:2008. 
 
  (2) 
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
dilaksanakan oleh : 
 
a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh KAN 
dengan ruang lingkup SNI Baja batangan untuk keperluan 
umum (BjKU) dan ditunjuk oleh Menteri; atau 
b. Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri 
sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
7
 
IAF/PAC ( Mutual Recognition of Arrangement  (MRA)) 
antara KAN dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan 
serta memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang 
regulasi teknis antara Pemerintah Republik Indonesia 
dengan negara yang bersangkutan. 
  (3) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b  berdasarkan jaminan mutu 
yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi 
Negara pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian 
Saling Pengakuan ( Mutual Recognition of Arrangement  (MRA)) 
dengan  KAN. 
 
  (4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Baja 
batangan untuk keperluan umum (BjKU), Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Uji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. 
 
  
 
  
Pasal 8 
 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI. 
 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Baja batangan untuk 
keperluan umum (BjKU) bertanggung jawab atas pelaksanaan 
surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang 
diterbitkan. 
 
 
 
  Pasal 9 
 
(1) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) yang berasal dari 
impor dan  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dilarang  masuk  daerah Pabean Indonesia. 
 
(2) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor 
kembali oleh importir yang bersangkutan 
 
 
  Pasal  10 
 
(1) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU)  yang berasal dari 
hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk 
diedarkan dan harus dimusnahkan oleh produsen yang Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
8
 
bersangkutan. 
 
(2) Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) yang produksi 
dalam negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari 
peredaran dan dimusnahkan atau diekspor kembali oleh 
importir yang bersangkutan. 
 
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengeksporan 
kembali pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
  Pasal  11 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Pembina Industri. 
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang 
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau 
Jasa di Pabrik (PPSP). 
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja batangan untuk 
keperluan umum (BjKU). 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis kepada 
LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 8. 
 
   
Pasal 12 
 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan 
Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Baja batangan untuk 
keperluan umum (BjKU) di pabrik. 
   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
9
 
  Pasal  13 
 
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
   
 
Pasal  14 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
  Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal               
 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
 
 
 
 MOHAMAD S. HIDAYAT 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR