PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : ..................  
  
TENTANG  
  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT 
WARNA AZO DAN KADAR FORMALDEHIDA PADA  KAIN UNTUK  PAKAIAN BAYI 
SECARA WAJIB  
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang   : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan  menjamin mutu hasil industr i, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk, serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat  dan adil , perlu 
memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida Pada  
Kain Untuk  Pakaian Bayi secara wajib; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian;  
   
Mengin gat : 1. Undang -Undang  Nomor 5 Tahun 1984 tentan g 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274);  
 
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan  
Agreement Establishing The World Trade Organization  
(Persetujuan Pembent ukan Organisasi Perdagangan Dunia)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564);  
 
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
2   
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 199 9 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
 
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4844);  
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3330);  
 
7. Peraturan Pemerin tah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);  
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar a Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 t entang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara;  
 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fung si 
Eselon I Kementerian Negara;  
 
11. Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
 Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
3 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode 2009 - 2014;  
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M -
DAG /PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang 
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M -
DAG/PER/7/2007;  
 
14. Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 20/M -
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa;  
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia 
Bidang Industri;  
 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian;  
   
Memperhatikan  : 1. Peraturan Kepala B adan Standardisasi Nasiona l Nomor 1 
Tahun 2011 tentang P edoman Standardisasi Nasional 
Nomor  301 Tahun 2011 tentang  Pedoman Pembe rlakuan 
Standar Nasional Indonesia ( SNI) Secara Wajib; 
 
  MEMUTUSKAN  
 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
PERSYARATAN ZAT WARNA AZO DAN KADAR 
FORMALDEHIDA PADA  KAIN UNTUK  PAKAIAN BAYI 
SECARA WAJIB  
 
  Pasal 1  
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
  (1) Kain untuk pakaian bayi adalah  kain yang digunakan untuk 
pakaian bayi yang telah mengalami proses pengelantangan 
(bleaching ), pencelupan ( dyeing ), pencap an (printing ) dan  
atau penyempurnaan ( finishing ) baik dalam bentuk 
lembaran  maupun pakaian jadi . Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
4  
2. Pakaian bayi adalah pakaian yang digunakan oleh bayi 
sampai dengan usia 36 (tiga puluh enam) bulan, baik yang 
terbuat dari kain tenun atau kain rajut  yang mempunyai 
persyara tan tertentu . 
 
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT -SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan 
barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI . 
   
4. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah le mbaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi 
Produk Penggunaan Tanda SNI.  
   
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai 
spesifikasi/ metode uji SNI.  
 
  6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutn ya disebut KAN 
adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 
tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta  
berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium 
untuk melakukan kegiat an sertifikasi.  
   
7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau 
secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah 
memperoleh SPPT -SNI atas konsistensi penerapan SPPT -
SNI, yang dilakukan oleh LSPro.  
 
  8. Petugas Pengawas Standar Produk  yang selanjutnya 
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi 
kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secar a 
wajib.  
   
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian.  
   
10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat 
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian  
Perindustrian.  
 Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
5 11. Direktur Jenderal Pembina Ind ustri adalah Direktur Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian  Perindustrian.  
 
  12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina 
industri Kain untuk Pakaian Bayi dan Anak  pada Direktorat 
Jenderal Basis Industri Manufaktur , Kemen terian  
Perindustrian.  
 
  13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian.  
 
  14. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
   
15. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas di  tingkat    
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian.  
   
 
  Pasal 2  
   
  (1) Memberlakukan secara wajib  persyaratan zat warna azo 
dan formaldehid pada pakaian bayi sesuai SNI 7617 :2010 , 
dengan nomor pos tarif sebagai berikut:  
No Jenis Produk  No. HS  
  Garmen  dan   aksesori   pakaian  
untuk  bayi,rajutan atau kaitan.    
      
1 -Dari kapas  6111.20.00.00  
      
2 -Dari serat sintetik  6111.30.00.00  
      
3 -Dari bahan tekstil lainnya  6111.90.00.00  
      
  Garmen   dan   aksesori   pakaian   
bayi   
      
  -Dari kapas :    
      
4 --T-shirt, kemeja, piyama, popok  
(diaper) dan barang semacam itu  6209.20. 30.00 
      Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
6   --Lain-lain :    
5 ---Setelan, celana dan barang 
semacam itu  6209.20.90.10  
6 ---Lain-lain 6209.20.90.90  
      
  -Dari serat sintetik :    
7 --Setelan, celana dan barang 
semacam itu  6209.30.10.00  
8 --T-shirt, kemeja, piama, popok 
(diaper) dan barang semacam itu  6209.30. 30.00 
      
9 --Aksesori pakaian  6209.30. 40.00 
      
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
13 
 
 
14 
 
15 
 -Dari bahan tekstil lainnya  
 
 
Handuk ( pads ) dan tampon saniter, 
popok dan pembebat popok untuk 
bayi dan barang semacam itu, dari 
bahan apapun  
 
- Lain-lain: 
 
- - Rajutan atau kaitan:  
- - - Dengan gumpalan kapas 
penyerap dari bahan teks til 
- - - Lain-lain 
 
- - Lain-lain: 
- - - Dengan gumpalan kapas 
penyerap dari bahan tekstil  
- - - Lain-lain 6209.90.00.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9619.00.91.10  
 
9619.00.91.9 0 
 
 
9619.00.99.10  
 
9619.00.99.9 0 
(2) Pakaian bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan paka ian bayi sampai usia 36 bulan yang 
langsung bersentuhan dengan kulit, baik yang terbuat dari 
kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan 
campuran  serat.  
 
   
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
7 Pasal 3 
 
  Perusahaan industri yang memproduksi pakaian bayi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2, wajib:  
 
a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT -SNI Persyaratan Zat 
Warna Azo dan Kadar Formaldehida pada Pakaian Bayi 
sesuai dengan ketentuan SNI  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ; dan  
 
b. membubuhkan tanda SNI yang  mudah dibaca dan tidak 
mudah hilang pada setiap produk sesuai ketentuan yang 
berlaku  
   
  Pasal 4  
   
  (1) Penerbitan SPPT -SNI Persyaratan Zat Warna Azo dan 
Kadar Formaldehida pada Kain untuk Pakaian Bayi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan 
oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh 
Menteri sesuai ruang lingkup SNI Persyaratan Zat Warna 
Azo dan Kadar Formaldehida pada Kain untuk Pakaian 
Bayi dan Anak , melalui:  
 
  a. pengu jian kesesuaian mutu pakaian bayi sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2; dan  
 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001:2008  (E), atau s istem manajemen mutu lain 
yang diakui . 
 
(2) Pengujian seba gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
dilaksana kan oleh :  
 
a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh 
KAN dengan ruang lingkup SNI Persyaratan Zat 
Warna Azo dan Kadar Formaldehida pada Kain untuk 
Pakaian Bayi dan Anak  dan ditunjuk oleh Menteri; 
atau 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
8 b. Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri 
sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis antara negara 
yang bersangkutan dengan Pemerintah Republik 
Indonesia dan memiliki perjanjian  saling pengakuan 
APLAC/ILAC Mutual Recognition of Arrangement  
(MRA)  antara KAN dengan Badan Akreditasi negara 
bersangkutan.   
 
(3) Audit penerapan sistem manajemen mutu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b  berdasarkan jaminan mutu 
yang dikeluarkan oleh Lembag a Sertifikasi Mutu yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara 
pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling 
Pengakuan Mutual Recognition of Arrangement  (MRA)  
dengan  KAN.  
 
(4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium 
peng uji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida 
pada Kain untuk Pakaian Bayi dan Anak , Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Uji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.  
 
(5) LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) 
tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.  
   
  Pasal 5 
  (1) LSPro se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan ser tifikasi kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat -
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT -SNI. 
 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI Persyaratan Zat Warna 
Azo dan Kadar Formaldehida pada Pakaian Bayi 
bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan 
penggunaan tanda SNI dari SPPT -SNI yang diterbitkan.  
 
  Pasal 6 
 
  Pakaian bayi yang berasal dari impor dan tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang 
memasuki daerah Pabean Indonesia dan harus dimusnahkan 
atau diekspor kembali oleh import ir yang bersangkutan . Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
9 Pasal 7 
   
  (1) Pakaian bayi yang berasal dari hasil produksi dala m negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan  oleh 
produsen yang bers angkutan . 
 
(2) Pakaian bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam 
negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari 
peredar an dan dimusnahkan atau diekspor kembali oleh 
importir atau produsen yang bersangkutan.  
 
Tata cara penarikan produk dari peredaran, dan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perun dang -
undangan . 
   
Pasal 8 
 
  (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan  
penerapan SNI Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar 
Formaldehida pada Pakaian Bayi sebagai mana dimaks ud 
dalam Pasal 2 di pabrik;  
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sekurang -kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun 
dengan menugaskan PPSP.  
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembi na Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan secara 
wajib SNI Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar 
Form aldehida pada Pakaian Bayi . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis 
dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan kepada LSPro  yang tidak menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Peraturan Menteri Perindus trian RI  
Nomor : 
 
10    
  Pasal 9 
 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk 
Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Persyaratan 
Zat Warna Azo dan Kada r Formaldehida pada Pakaian Bayi 
yang dapat diberlakukan sejak Peraturan Menteri ini 
diundangkan sebagai pedoman proses pemberian sertifikat 
SPPT SNI oleh LSPro .  
 
  Pasal 10 
   
  Pelaku usaha, LSPro dan atau Labo ratorium Penguji yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
  Pasal 11 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak 
tanggal di undangkan.  
 
 Ditetapkan di   Jakart a 
pada tanggal     
  
MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
  
  
MOHAMAD  S. HIDAYAT  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                        REPUBLIK INDONESIA  
 
 
                             AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 2  NOMOR