Menimbang 
Mengingat Menteri Perindustrian Repuhlik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 20/M-IND/PER/2/2011 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
BAJA PROFIL SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan 
menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu 
produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, 
perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil 
secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; 
1. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
3. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
4. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
5. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Menteri perind~Via!n RI 
Nomor: 20!M-IND!PEK/2 2011 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 
7. 	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
8. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
9. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
10. Peraturan 	 Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; 
12. Keputusan 	 Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 ­
2014; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-IND/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia (SN I) Wajib terhadap Barang dan Jasa 
yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PERnI2007; 
14. Peraturan 	 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang danl atau 
Jasa; 
15. Peraturan 	 Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 
tentang Standar Nasionallndonesia Bidang Industri; 
2 
Menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 20/M-IND/PER!2/2011 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI TENTANG 
PEMBERLAKUAN STAN DAR (SNI) BAJA 
PROFIL SECARA WAJIB. 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. 	Baja Profil adalah Baja Batangan dengan bentuk penampang profil 
siku sama kaki, I-Beam, Kanal U, Wide Flange (WF) dan H Beam. 
2. 	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut 
SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang 
mampu memproduksi Baja Profil Secara Wajib sesuai persyaratan 
SNI. 
3. 	Lernbaga Sertifikasi Prod uk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah 
lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan 
Tanda SNI. 
4. 	Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan 
pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasil metode uji SNI. 
5. 	Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah 
lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 
6. 	Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus 
terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI 
atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 
7. 	Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan 
atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang 
SNlnya telah diberlakukan secara wajib. 
3 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 20/M-IND/PER/2/2011 
8. 	Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
9. 	Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis 
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
10. 	Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis 
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
11. 	Direktur Pembina Industri adalah Dlrektur yang membina industri Baja 
Profil pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian 
Perindustrian. 
12. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, 
Kementerian Perindustrian. 
13. 	Dinas Provins; adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
14. 	Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
Pasal2 
(1) 	Memberlakukan secara wajib SNI Baja Profil dengan Nomor Pos 
Tarif/HS sebagai berikut: 
No Jenis Produk No. SNI No.HS 
1 Baja Profil siku 
sama kaki 07-2054-2006 7216.21.00.00 
7216.40.00.00 
2 Baja Profill-Beam 07-0329-2005 7216.10.00.00 
7216.32.00.00 
3 Baja Profil kanal U 07-0052-2006 7216.10.00.00 
7216.31.00.00 
4 Baja Profil WF 07-7178-2006 7216.10.00.00 
7216.33.00.00 
5 Baja Profil H 07-2610-1992 7216.10.00.00 7216.33.00.00 
4 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nemer :20/M-IND/PER/2/2011 
(2) 	Baja Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Baja 
Batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, I-Beam, 
Kanal U, Wide Flange (WF) yang dihasilkan dari proses canai panas 
(Hot Rolling MiI~ dan untuk bentuk penampang H yang dihasilkan dari 
proses las. 
Pasal3 
Perusahaan yang memproduksi Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: 
a. 	memiliki SPPT-SNI Baja Profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
dan 
b. 	membubuhkan tanda SNI pada setiap Baja Profil dengan penandaan 
yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
Pasal4 
(1) Bqja 	 Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
apabila: 
a. digunakan sebagai bahan baku produk tujuan ekspor; atau 
b. di luar lingkup, spesifikasi dan standar yang berbeda dengan SNI 
07-2054-2006, 07-0329-2005, 07-0052-2006, 07-7178-2006, 
dan 07-2610-1992. 
(2) 	Impor Baja Profil sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a hanya 
dapat dilakukan oleh Importir Produsen (IP). 
Pasal5 
(1) 	Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki 
Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
(2) 	Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya memuat infomasi sebagai berikut: 
a. 	identitas perusahaan pemohon; 
b. 	 kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan; 
c. 	jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); 
d. 	 spesifikasi produk. 
(3) 	Pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri yang 
dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang 
menyatakan bahwa produk yang diimpor merupakan bahan baku 
produk tujuan ekspor dengan bukti yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 20/M-JND/PER/2/2011 
(4) 	Dalam memberikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi 
dengan instansi terkait dan asosias; ;ndustri. 
(5) 	Kewenangan pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilimpahkan pada Direktur Pembina Industri 
(6) 	Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri .. 
Pasal6 
Setiap Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam 
negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. 
Pasal7 
(1) 	Penerbitan SPPT-SNI Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi sesuai 
ruang lingkup SNI Baja Profil dan ditunjuk oleh Menteri, melalui : 
a. pengujian kesesuaian mutu Baja Profil sesuai dengan ketentuan 
dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 :2008 
atau revisinya. 
(2) Pengujian 	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanankan oleh : 
a. 	Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan 
ruang lingkup SNI Baja Profil dan ditunjuk oleh Menteri; atau 
b. 	Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang 
telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual 
Recognition of Arrangement (MRA» antara KAN dengan Badan 
Akreditasi negara bersangkutan serta memiliki perjanjian 
bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang 
bersangkutan. 
6 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 2O/M~ IND/PER/2/2011 
(3) 	Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau 
Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah menandatangani 
Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement 
(MRA» dengan KAN. 
(4) Apabila belum tersedia LSPro 	 dan atau Laboratorium penguji yang 
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Baja Profil, Menteri 
dapat menunjuk LSPro danatau Laboratorium Uji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. 
(5) 	LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan 
harus telah diakreditasi KAN. 
Pasal 8 
(1) LSPro 	 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat-Iambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI. 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Baja Profil bertanggung jawab 
atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI 
yang diterbitkan. 
Pasal9 
(1) Baja Profil 	 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang masuk daerah 
Pabean Indonesia. 
(2) 	 Baja Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan 
atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan 
Pasal 10 
(1) 	Baja Profil yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan oleh 
produsen yang bersangkutan. 
7 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 20/M~IND/PER/2/2011 
(2) 	Baja Profil yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi 
dalam negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran 
dan dimusnarlkan atau diekspor kembali oleh importir atau produsen 
yang bersangkutan. 
(3) Tata 	 cara penarikan produk dari peredaran, pengeksporan kembali 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 11 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 	 SNI 
Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
(2) Pengawasan 	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan 
oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik 
(PPSP). 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan 
Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(4) BPKIMI 	 melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja Profil. 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis kepada LSPro yang 
tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. 
Pasal 12 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan 
Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Baja Profil di Pabrik. 
8 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 20/M-IND/PER/2/2011 
Pasal 13 
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 14 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pad a t.anggal 21 Februari 2011 
MENTERI PERINDUSTRIAN 
ttd. 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Februari 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 91 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
rian Perindustrian 
,...,1.Lf'·l/rN kum dan Organisasi, 
9