...~
Menimbang
MengingatMenteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :49/M-IND/PER/7/2008
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
TEPUNG TERIGUSEBAGAI BAHANMAKANAN SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
a.bahwaTepungTeriguSebagaiBahanMakanan banyakdikonsumsi
olehmasyarakat danmerupakan pembawa fortifikan yangbaikbagi
pemenuhan gizimasyarakat;
b.bahwadalamrangkamendukung program peningkatkangizi
masyarakat, memberikan kemudahan dalampengadaan pasokan,
menciptakan persaingan usahayangsehatdanmemberikan
perlindungan konsumen, perlumemberlakukan Standar Nasional
Indonesia (SNI)TepungTeriguSebagaiBahanMakanan secarawajib;
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf
adanhurufb,perludikeluarkan Peraturan MenteriPerindustrian;
1.Undang-Undang Nomor5Tahun1984tentang Perindustrian
(Lembaran NegaraRepublik Indonesi.a Tahun1984Nomor22,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3274);
2.Undang-Undang Nomor7Tahun1994tentang Pengesahan
Agreement Establishing theWorldTradeOrganization (persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1994Nomor57,Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor3564);
3.Undang-Undang' Nomor10Tahun1995tentang Kepabeanan
-<Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1995Nomor75,
Tambahan Lem.baran NegaraRepublik Indonesia Nomor3612)
sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor17Tahun
2006(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2006Nomor93,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4661);
4.Undang-Undang Nomor7Tahun1996tentangpangan(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun1996Nomor99,Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3656);
5.Undang-Undang Nomor8Tahun1999tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor
42,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3821);
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:49/M-IND/PER/7/2008
6.Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun1986tentangKewenangan
Pengaturan, Pembinaan, danPengembangan Industri(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun1986Nomor23,Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor69Tahun1999tentangLabeldanIklan
Pangan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor
131,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3867);
8.Peraturan Pemerintah Nomor102Tahun2000tentangStandardisasi
Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2000Nomor
199,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4020);
9.Peraturan Pemerintah Nomor28Tahun2004tentangKeamanan,
MutudanGiziPangan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2004Nomor107,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomof38Tahun2007tentangPembagian
UrusanPemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor82,Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4737);
11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/MTahun2004
tentangPembentukan KabinetIndonesia Bersatusebagaimana telah
beberapa kalidiubahterakhirdenganKeputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor77/PTahun2007;
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor9Tahun2005tentang
Kedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi danTataKerja
Kementerian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telahbeberapa
kalidiubahterakhirdenganPeraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor94tahun2006;
13.Peraturan PresidenRepublikIndonesia Nomor10Tahun2005tentang
UnitOrganisasi danTugasEselonIKementerian NegaraRepublik
Indonesia sebagaimana telahbeberapa kalidiubahterakhirdengan
Peraturan PresidenRepublikIndonesia Nomor17Tahun2007;
14.Kep'utusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 tentangKetentuan danTataCarapengawasan
BarangdanatauJasaYangBeredarDiPasar;
15.Keputusan MenteriKesehatan No1452/MENKES/SK/X/2003 tentang
Fortifikasi TepungTerigu;
16.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor01/M-IND/PER/3/2005 tentang
Organisasi danTataKerjaDepartemen Perindustrian;
17.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor19/M-IND/PER/5/2006 tentang
Standardisasi, Pembinaan danPengawasan Standar Nasional
Indonesia BidangIndustri.
2
1-
Menetapkan
---.
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:49/M-INDIPERI7I2008
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHANMAKANAN SECARA WAJIB.
Pasal1
DalamPeraturan Menteriiniyangdimaksud dengan:
1.Tepungterigusebagai bahanmakanan yangselanjutnya disebut
sebagaitepungteriguadalahtepungyangdibuatdariendo5perma
bijigandum Triticum aestivum L(clubwheat)dan/atau Triticum
compactum Hostataucampuran keduanya denganpenambahan
Fe,Zn,VitaminB1,VitaminB2dana5amfolatsebagaifortifikan.
2.Sertifikat Produkpenggunaan TandaStandar Nasional Indonesia
selanjutnya disebutSPPT-SNIadalahSertifikat ProdukPenggunaan
TandaSNIyangdiberikan kepada Produsen yangmampu
menghasilkan barangdanataujasayangsesuaipersyaratan SNI.
3.KomiteAkreditasi Nasionalyangselanjutnya disebutKANadalahsuatu
Lembaga NonStruktural yangberadadibawahdanbertanggung jawab
langsung kepadaPresiden yangberwenang untukmengakreditasi
lembaga/laboratorium untukmelakukan kegiatansertifikasi.
4.Lembaga Sertifikasi Produkyangselanjutnya disebutLSProadalah
lembaga yangmelakukan kegiatan Sertifikasi ProdukPenggunaan
TandaSNIyangtelahmendapatkan akreditasi dariKAN.
5.DirekturJenderal Pembina IndustriadalahDirekturJenderal Industri
AgrodanKimia,Departemen Perindustrian.
6.KepalaBPPIadalahKepalaBadanPenelitian danPengembangan
Industri,Departemen Perindustrian.
7.Kepala DinasProvinsi adalah Kepala DinasProvinsi yang
melaksanakan tugasurusanpemerintahan dibidangperindustrian.
8.KepalaDinasKabupaten/Kota adalahKepalaDinasKabupaten/Kota
yangmelaksaQakan tugasurusan pemerintahan dibidang
perindustrian.
Pasal2
(1)Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)01-3751-2006
TepungTeriguSebagaiBahanMakanan ataurevisinya secarawajib
dengannomorpostarifHS1101.00.10.00.
(2)Pemberlakuan SNIsecarawajibsebagaimana dimaksud padaayat(1)
berlakubagiTepurigTerigudalamkemasan danataucura~.
3
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:49/M-IND/PERn/2008
Pasal3
Perusahaan yangmemproduksi ataumengimpor Tepung Terigu
sebagaimana dimaksud dalamPasal2wajib:
a.Menerapkan SNIdanmemiliki SPPT-SNI Tepung Terigusesuai
denganketentuan SNITepungTerigu;dan
b.Membubuhkan tandaSNITepungTerigupadasetiapkemasan sesuai
denganketentuan yangberlaku.
c.Untuktepungterigudalambentukcurah,pembubuhan tandaSNI
digantidenganmelampirkan dokumen SPPT-SNI.
Pasal4
Tepung Terigusebagaimana, dimaksud dalamPasal2yang
diperdagangkan didalamnegeriyangberasaldarihasilproduksi dalam
negeriatauimporwajibmemenuhi ketentuan SNIsebagaimana dimaksud
dalamPasal3.
Pasal5
(1)Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalamPasal3hurufa,
dilaksanakan oleh.LSProyangtelahdiakreditasi olehKANdanatau
yangditunjukolehMenteriPerindustrian.
(2)Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud padaayat(1)
dilaksanakan melalui:
a.Pedoman Standardisasi Nasional PSN302-2006: Penilaian
Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk,Sistem5,yaitu:
1.Pengujian kesesuaian mutuproduksesuaiSNIataurevisinya;
dan
2.Auditpenerapan sistemmanajemen mutuSNI19-9001-2001 /
ISO9001:2000ataurevisinya atausistemmanajemen mutu
lainnyay'angdiakui;atau
b.Pedoman Standardisasi Nasional PSN302-2006: Penilaian
Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk,Sistem1b,yaitu:
1.UntukprQ.9ukdalamnegeripengujian kesesuaian mutuproduk
sesuaiSNIataurevisinya padasetiaplotproduksiper3(tiga)
bulan.
2.Untuktepungteriguasalimporharusdilampiri dengan
dokumen CoA(Certificate ofAnalysis) yangsekurang-
kurangnya mencantumkan namadanalamat perusahaan,
namalaboratorium penguji, tanggalpengujian, danhasil
pengujian yangtelahmemenuhi parameter. SNIoleh
laboratorium pengujiyangtelahmelakukan MoUdenganLSPro
diIndonesia dandilampiriBeritaAcaraPengambilan Contoh.
4
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nemer: 49/M-IND/PER/7/2008
3.Untuktepungteriguasalimporyangtidakdilampiri dengan
dokumen CoA(Certificate ofAnalysis) sepertipadabutir2,
harusdilakukan pengambilan contohdanpengujian sesuai
parameter SNIolehlaboratorium pengujiyangditunjukoleh
LSPro.
(3)Auditpenerapan sistemmanajemen mutusebagaimana dimaksud
padaayat(2)hurufaangka2berdasarkan jaminanyangdikeluarkan
olehLembaga Sertifikasi SistemMutuyangtelahdiakreditasi oleh
KANatauBadanAkreditasi negaralainyangtelahmenandatangani
Perjanjian SalingPengakuan atauMutualRecognition Arrangement
(MRA)denganKAN.
(4)Pengujian sebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufaangka1dan
ayat(2)hurufbangka1dapatdisubkontrakkan kepadalaboratorium
pengujiolehLSProdenganketentuan:
a.Laboratorium pengujitelahmendapatkan akreditasi KANatau
laboratorium ujiyangditunjukolehMenteriPerindustrian.
b.Untuklaboratorium luarnegeritelahmendapatkan akreditasi
KANataudariBadanAkreditasi negaralainyangtelah
menandatangani MutualRecognition Arrangement (MRA)dengan
KANdandiverifikasi olehLSPro.
Pasal6
LSProsebagaimana dimaksud dalamPasal5ayat(1)melaporkan hasil
sertifikasinya kepadaDirekturJenderalPembina Industridengantembusan
kepada KepalaBPPI,KepalaDinasProvinsi danKepalaDinas
Kabupaten/Kota tempatlokasipabrik.
Pasal7
(1)TepungTeriguyangberasalimporyangtidakmemenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalamPasal3danPasal4dilarangmasukke
daerah Pabean Indonesia danharusdiekspor kembali atau
dimusnahkan. .
(2)TepungTerigu,yangberasaldariproduksi dalamnegeriyangtidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal3dan
Pasal4dilaranguntukdiedarkan.
(3)Tepungteriguyangtelahberedardipasaryangberasaldariproduk
impordandalamnegerijikatidakmemenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalamPasal3danPasal4harusditarikdariperedaran.
5
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 49/M-IND/PER/7/2008
(4)Tatacarapemusnahan, pengiriman kembalikenegaraasaldan
penarikan produkdariperedarandilakukan sesuaiperaturan
perundangan yangberlaku.
Pasal8
(1)Pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan penerapan
kewajiban SNITepungTerigusebagaimana dimaksud padaPasal2
danPasal3dipabrikdilakukan olehDirektorat Jenderal Pembina
Industri.
(2)Dalammelakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1),
DirekturJenderal Pembina Industrimenugaskan PetugasPengawas
StandardiPabrik(PPSP).
(3)Dalammelaksanakan tugas,Petugas Pengawas StandardiPabrik
(PPSP)sebagaimana dimaksud padaayat(2)berkoordinasi dengan
KepalaDinasProvinsidanatauKepalaDinasKabupaten/Kota.
Pasal9
(1)LSProyangmenerbitkan SPPT-SNI TepungTerigubertanggung
jawabataspelaksanaan pengawasan penggunaan tandaSNITepung
Terigudimaksud.
(2)KepalaBPPImelaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalamrangkapenerapan SNITepungTerigusecarawajib
sebagaimana dimaksud dalamPasal2.
Pasal10
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk Teknis
pelaksanaan Peraturan Menteriini.
Pasal11
Pelakuusahayangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Menteriinidikenakan sanksisesuaidenganketentuan peraturan
perundang-undangan,..
Pasal12
Perusahaan yangtelahmendapatkan SPPT-SNI berdasarkan SNI01-
3751-2000 tetapberlakusampaimasaberlakuSPPT-SNI tersebut
berakhir.
6
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nemer: 49/M-IND/PERnJ2008
Pasal13
Peraturan Menteriinimulaiberlaku1(satu)bulansejaktanggalditetapkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, Peraturan Menteriinidiundangkan
denganpenempatannya dalamBeritaNegaraRepublikIndonesia.
Ditetapkan diJakarta
padatanggal14Juli2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMIIDRIS
Diundangkan diJakarta
padatanggal18Juli2008
MENTERI HUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDIMATTALATTA
BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2008NOMOR 26
Salinansesuaidenganaslinya
Sekretariat Jenderal
enPerindustrian
/J!JpldanOrganisasim
7