BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  HK.03.1.23.11.11. 09657  TAHUN 2011  
TENTANG  
PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI  DAN ZAT NON GIZI   
DALAM PANGAN  OLAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAN AN 
REPUBLIK INDONESIA , 
Menimbang  : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan olahan yang 
tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi;  
b. bahwa  pengaturan mengenai persyaratan penambahan zat 
gizi dan non gizi dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor H K.00.05.1.52.3572 Tahun 2008 
tentang Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi Dalam Produk 
Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi ; 
c. bahwa berdasarkan pe rtimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan P eraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 
Persyaratan  Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi Dalam 
Pangan  Olahan ; 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 6 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3656);  
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);    
3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004  tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);  
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi , dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presid en Nomor 64 Tahun 2005;  
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi , dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerint ah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;  
8. Keputusan Kepala B adan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 02001/SK/KBPOM /2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT 
NON GIZI DALAM PANGAN  OLAHAN . 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud denga n: 
1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman has il proses dengan cara 
atau metode tertentu , dengan atau tanpa ba han tambahan.  
2. Bahan Baku adalah bahan dasar yang digun akan untuk memproduksi 
makanan , baik berupa pangan segar ataupu n pangan olahan setengah 
jadi.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
3. Zat Gizi adalah substansi yang memberikan en ergi, diperlukan untuk 
pertumbuhan, perkembangan dan/atau pemeliharaan kesehatan, yang  
jika kekurangan atau kelebihan dapat me nyebabkan perubahan 
karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh.  
4. Zat Non Gizi adalah substansi yang terdapat dalam pangan yang tid ak 
berfungsi sebagai zat gizi tetapi mempengaruhi kesehatan.  
5. Formula Bayi adalah formula sebagai pengganti air susu ibu (ASI) untuk 
bayi sampai umur 6 (enam) bulan yang secara khusus diformulasikan 
untuk menjadi satu -satunya sumber gizi dalam bulan -bulan pertama 
kehidupannya sampai bayi diperkenalkan dengan makanan pendamping 
air susu ibu (MP -ASI). 
6. Formula Lanjutan adalah formula yang diperoleh dari susu sapi atau susu 
hewan lain dan/atau bahan yang berasal dari hewan dan/atau yang 
berasal dari tumbuh -tumb uhan yang semuanya telah dibuktikan sesuai 
untuk bayi usia lebih dari 6 (enam) sampai 12  (dua belas) bulan dan anak 
usia 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.  
7. Informasi Nilai Gizi adalah daftar kandungan zat gizi pangan pada label 
pangan sesuai dengan format yan g dibakukan.  
8. Klaim Gizi adalah pernyataan, saran atau sesuatu yang berhubungan 
dengan sifat gizi tertentu terma suk, tetapi tidak terbatas pada,  nilai energi, 
kandungan protein, lemak dan karbohidrat, juga kandungan vitamin dan 
mineral.  
9. Klaim Kesehatan ada lah klaim yang menyatakan hubungan pangan atau 
zat yang terkandung dalam pangan dengan kesehatan.  
10. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan 
pada pangan, dimasu kkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan 
bagian kemasan pangan.  
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wi layah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama -sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia . 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2  
Zat Gizi dan Zat Non Gizi yang diatur dalam Peraturan ini terdiri atas:  
a. Asam Dokosaheksaenoat ( Docosahexaenoic Acid/ DHA) ; 
b. Asam Arakidonat ( Arachidonic Acid/ ARA); 
c. Lutein;  
d. Sphingomyelin ; dan 
e. Gangliosida . 
 
BAB III 
PERSYARATAN  
 
Bagian Pertama  
Persyara tan Bahan Baku  DHA dan ARA 
Pasal 3  
Bahan baku DHA dan ARA yang diizinkan digunakan dalam P angan Olahan 
dapat berasal dari : 
1. minyak ikan, berupa : 
a. Sediaan Minyak DHA; dan  
b. Sediaan Serbuk DHA . 
2. minyak sel tunggal , berupa:  
a. Sediaan Minyak DHA; dan  
b. Sediaan Minyak ARA. 
 
Pasal 4  
(1) Sediaan Minyak DHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  angka 1 
huruf a harus memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
(2) Sediaan Serbuk DHA sebagaimana dimaksud dalam P asal 3 angka 1 huruf 
b harus memenuhi spesifikasi sebaga imana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
(3) Sediaan Minyak DHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 
huruf a harus memenuhi spesifikasi sebagaima na tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Sediaan Minyak ARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf 
b harus memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
Pasal 5  
Pemenuhan terhadap persyaratan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4  harus dibuktikan dengan sertifikat hasil analisis yang diterbitkan oleh 
laboratorium pengujian yang terakreditasi  sesuai ketentuan perat uran 
perundang -undangan.  
 
Bagian Ke dua 
Persyaratan Label  
Pasal 6 
Informasi tentang kandungan DHA dan ARA hanya dapat dicantumkan dalam 
label pa da bagian Informasi Nilai Gizi.  
 
Bagian Ke tiga 
Larangan  
Pasal 7  
Pelaku Usaha  dilarang : 
a. menambahkan  Lutein, Sphing omyelin , dan Gangliosida pada Formula Bayi 
dan Formula Lanjutan ; dan/atau  
b. mencantumkan dan mengiklankan klaim gizi dan klaim kesehatan tentang 
DHA dan ARA pada Formula Bayi dan Formula Lanjutan ; 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
BAB IV  
TINDAKAN ADMINISTRATIF  
Pasal 8 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai 
tindakan administratif.  
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untu k sementara waktu;  
c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayak an kesehatan dan 
jiwa manusia;  
d. penghentian produksi untuk sementara waktu;  dan/atau  
e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.  
(3) Pemberian tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, at au 
persetujuan pendaftaran yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas 
dan kewenangan masing -masing.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tindakan administratif berupa pencabutan izin produksi atau izin usaha 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) huruf e hanya dapat dilakukan oleh 
pejabat penerbit  izin produksi atau izin usaha.  
 
BAB V  
KETENTUAN PER ALIHAN  
Pasal 9 
Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini berlaku, 
Pangan Olahan yang telah beredar harus disesuaik an dengan persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10 
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.52.3572 Tahun 2008 tentang 
Penambahan Zat Gizi dan No n Gizi Dalam Produk Pangan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.  
Pasal 1 1 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik In donesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2011  
KEPALA B ADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 ttd. 
 
KUSTANTINAH  
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  12 Desember  2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 ttd. 
 
AMIR SYA MSUDDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011  NOMOR  809  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09657 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NON GIZI 
DALAM PANGAN OLAHAN  
 
 
 
SPESIFIKASI SEDIAAN MINYAK DHA 
YANG BERASAL DARI MINYAK IKAN  
 
Spesifikasi  Persyaratan  Metode * 
Karakteristik umum  Minyak berwarna 
kuning terang yang 
memiliki aroma khas 
ikan Visual  
Bahan dalam minyak:      
DHA (C22:6) (mg/g)  Min. 210  GC-FID 
Ratio DHA:EPA  Min. 4:1  - 
Asam lemak omega 3 total 
(mg/g)  Min. 265  
GC-FID 
Asam lemak o mega 6 total 
(mg/g)  Maks.  100  
GC-FID 
Asam lemak trans (%)  Maks. 2  GC-FID 
Residu protein  Negatif  Bicinconinic Acid  
Kadar air (%)  Maks. 0,1  Gravimetri  
Askorbil palmitat (ppm)  Maks. 5000  AOAC 2005 Ch 50  
Tokoferol (ppm)  Maks. 5000  AOAC 2005 Ch 50  
Vitamin A (IU/ml)  Maks.  100  HPLC  
Vitamin D (IU/ml)  Maks. 50  HPLC  
Kolesterol (mg/g)  Maks.  10  GC-MS/GC -FID  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
-2- 
Spesifikasi  Persyaratan  Metode * 
Karakteristik kimia:      
Bilangan iodium (g I 2/100g)  Min. 190   Titrasi  
Bilangan asam (mg KOH/g)   Maks. 0,6  Titrasi  
Bilangan  peroksida (meq 
O2/kg) Maks. 5  
Titrasi  
Bilangan tidak tersabunkan 
(%) Maks. 2  
Titrasi  
Bilangan penyabunan  (mg 
KOH/g)  Min. 195  Titrasi  
Bilangan p-anisidine  Maks.  15 AOCS Cd 18 -90 
(1997)  
Bilangan totox  Maks.  19 - 
Cemaran logam:      
Arsen (As) (ppm)  Maks. 0,1  AAS-GF  
Cadmium (Cd) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Timbal  (Pb) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Merkuri (Hg) (ppm)  Maks. 0,1  AAS/MVU  
Logam berat (ppm)  Maks. 10  Uji Batas Logam 
Berat  
Cemaran kimia:      
Dioksin dan furan total (pg 
WHO -PCDD/F -TEQ/g lemak)  
 Maks.  2  GC-MS (IE)  
Dioksin, furan  dan dioxin - 
like PCB s total (pg WHO -
PCDD/F -PCB TEQ/g lemak)  Maks.  10  GC-MS (IE)   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
-3- 
Spesifikasi  Persyaratan  Metode * 
Benzo[a]piren (ppb)  Maks. < 2  HPLC  
Pestisida  total:   GC-ECD,  NPD/PFPD  
a. Endosulfan (α,β -isomer)  Maks. 0 ,1 ppm , 
dihitung sebagai 
endosulfate    
b. Endosulfan sul fate   
c. Esfenvalerate    
d. Chlordane  Maks. 0 ,2 ppm , 
dihitung sebagai 
chlordane    
e. Oxychlordane    
f. DDT 
(dichloro diphenyl trichloroetha
ne) Maks. 0 ,05 ppm , 
dihitung sebagai DDT  
  
g. DDD 
(dichloro diphenyl dichloroetha
ne)   
h. DDE 
(dichloro dipheny ldichloro ethyl
en)   
i. Heptachlor (α,β -isomer)  Maks. 0 ,2 ppm, 
dihitung sebagai 
heptachlor    
j. Heptachlor epoxide    
k. Benzene hexachloride     
*  Dapat menggunakan metode lain yang tervalidasi  
 
  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
  ttd. 
 
KUSTAN TINAH   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09657 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NON GIZI 
DALAM PANGAN OLAHAN  
 
SPESIFIKASI SEDIAAN SERBUK DHA  
YANG BERASAL DARI MINYAK IKAN * 
 
Spesifikasi  Persyaratan  Metod e** 
Karakteristik umum:  Serbuk berwarna putih 
hingga kekuningan, 
dengan aroma  khas 
ikan Visual  
Bahan dalam bubuk:      
Lemak (%)  Min. 25  Gravimetri  
DHA (C22:6) (mg/g)  Min. 50  GC-FID 
Rasio DHA:EPA  Min. 4:1  - 
Asam lemak omega 3 total 
(mg/g) Min. 65  
GC-FID 
Asam lemak omega 6 total 
(mg/g)  Maks. 50  
GC-FID 
Asam lemak trans (%)  Maks. 1  GC-FID 
Residu protein (%)  Negatif   Bicinconinic Acid  
Susut pengeringan (%) Maks. 3  Gravimetri  
Askorbil palmitat (ppm)  Maks. 5000  AOAC 2005 Ch 50  
Tokoferol  (ppm)  Maks. 5000  AOAC 2005 Ch 50  
Mikrobiologi:      
Angka lempeng total  Maks. 1x104 koloni/g  Kuantitatif   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-2- 
Spesifikasi  Persyaratan  Metod e** 
Bacilus cereus   Maks. 1x102 koloni/ g Kuantitatif  
Enterobacteriace   Negatif/ 5 g Kualitatif  
E.sakazakii  Negatif/10 g  Kualitatif  
Samonella   Negati f/25 g  Kualitatif  
Staphilococcus aureus  
koagulase positif  Maks. 1x101 koloni/g  Kuantitatif  
Cemaran logam:      
Arsen (As) (ppm)  Maks. 0,1  AAS-GF  
Kadmium (Cd) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Timbal  (Pb) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Merkuri (Hg) (ppm)  Maks. 0,1  AAS/MVU  
Logam berat (ppm)  Maks. 10  Uji Batas Logam 
Berat  
Cemaran kimia:      
Dioksin dan furan total (pg 
WHO -PCDD/F TEQ/g lemak)  Maks.  2 GC-MS (IE)  
Dioksin, furan dan dioxin - like 
PCBs  total (pg WHO -PCDD/F -
PCB TEQ/g lemak )  Maks.  10  GC-MS (IE)  
Benzo[a]piren ( ppb) Maks.  <2  HPLC  
Pestisida  total:   GC-
ECD,NPD/PFPD  
a. Endosulfan (α,β -isomer)  Maks. 0, 1 ppm , 
dihitung sebagai 
endosulfat e   
b. Endosulfan sulfate  
c. Esfenvalerate   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-3- 
Spesifikasi  Persyaratan  Metod e** 
d. Chlordane  Maks. 0 ,2 ppm , 
dihitung sebagai 
chlordan e   e. Oxychlordane  
f.  DDT 
(dichloro diphenyl trichloroethane)  
Maks. 0 ,05 ppm , 
dihitung sebagai DDT  
  g. DDD 
(dichloro diphenyl dichloroethane)  
h. DDE 
(dichloro diphenyldichloro ethylen
) 
i. Heptachlor (α,β -isomer)  
Maks. 0.2 ppm, 
dihitung sebagai 
heptachlor  
  j. Heptachlor epo xide 
k. Benzene hexachloride  
* Minyak ikan yang digun akan dalam pembuatan sediaan serbuk DHA harus 
memenuhi semua persyaratan Spesifikasi Sediaan Minyak DHA yang 
Berasal Dari Minyak Ikan ( Lampiran I ). 
** Dapat menggunakan metode lain yang tervalidas i 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
       ttd. 
 
KUSTANTINAH  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDO NESIA  
 LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09657 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NON GIZI 
DALAM PANGAN OLAHAN  
 
 
SPESIFIKASI SEDIAAN MINYAK DHA  
YANG BERASAL DARI MINYAK SEL TUNGGAL  
 
Spesifikasi  Persyaratan  Metode * 
Karakteristik umum:  Minyak berwarna jernih 
sampai kekuningan, 
memiliki aroma khas dan 
tidak berbau tengik  Visual  
Bahan dalam minyak:      
Askorbil palmitat (ppm)  Maks. 5000  AOAC 2005 Ch 50  
Tokoferol (ppm)  Maks. 5000  AOAC 20 05 Ch 50  
Asam dokosaheksaenoat 
22:6 n-3 (DHA) mg/g  Min. 210  GC-FID 
Asam lemak trans (% asam 
lemak total)  Maks.  2  GC-FID 
Kadar air (%)  Maks. 0,1  Gravimetri  
Karakteristik kimia:      
Bilangan tidak 
tersabunkan (%)  Maks 2  
Titrasi  
Bilangan peroksida (me q 
O2/kg) Maks. 2  
Titrasi  
Bilangan penyabunan (mg 
KOH/g)  Min. 170  Titrasi  
Bilangan iodium (g I 2/100g)  Min. 190  Titrasi  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-2- 
 
 Cemaran logam:      
Arsen (As) (ppm)  Maks. 0,1  AAS-GF 
Kadmium (Cd) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Timbal (Pb) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Merkuri (H g) (ppm)  Maks. 0,1  AAS/MVU  
Logam berat (ppm)  Maks. 10  Uji Batas Logam 
Berat  
Heksan (ppm)  Maks. 0,3  GC-FID 
Pelarut hidrokarbon 
aromatik ( Aromatic 
Hydrocarbon Solvent ) -
sebagai marker BTX 
(Benzen e, Toluen e, Xylene ) Negatif  GC-FID 
* Dapat menggunakan meto de lain yang tervalidasi  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 ttd. 
 
KUSTANTINAH   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09657 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NON GIZI 
DALAM PANGAN OLAHAN  
 
 
SPESIFIKASI SEDIAAN MINYAK ARA  
YANG BERASAL DARI MINYAK SEL TUNGGAL  
 
Spesi fikasi  Persyaratan  Metode * 
Karakteristik umum:  Minyak berwarna jernih 
sampai kekuningan, 
memiliki aroma khas dan 
tidak berbau tengik  Visual  
Bahan dalam minyak:      
Askorbil palmitat (ppm)  Maks. 1000  AOAC 2005 Ch 50  
Tokoferol (ppm)  Maks. 1500  AOAC 2005  Ch 50  
Asam arakhidonat (ARA) 
mg/g  Min. 350  GC-FID 
Kadar air (%) Maks. 0.1  Karl Fischer  
Asam lemak trans (% asam 
lemak total)  Maks. 2  
GC-FID 
Karakteristik kimia:      
Bilangan tidak 
tersabunkan (%)  Maks. 2  
Titrasi  
Bilangan peroksida 
(meq/kg)  Maks.2  
Titrasi  
Bilangan penyabunan (mg 
KOH/g)  Min.170  Titrasi  
Bilangan iodium (g 
I2/100g)  Min.155  
Titrasi   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 Cemaran logam:      
Arsen (As) (ppm)  Maks. 0,1  AAS-GF  
Kadmium (Cd) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Timbal (Pb) (ppm)  Maks. 0,1  AAS 
Merkuri (Hg) (ppm)  Maks. 0,1  AAS/MVU  
Logam berat (ppm)  Maks. 10  Uji Batas Logam 
Berat  
Heksan (ppm)  Maks. 0,3  GC-FID 
Butan (ppm)  Maks. 1  GC-FID 
Pelarut hidrokarbon 
aromatik ( Aromatic 
Hydrocarbon Solvent ) ---
sebagai marker BTX 
(Benzen e, Toluen e, Xylene ) Negatif  GC-FID 
* Dapat meng gunakan metode lain yang tervalidasi  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
 ttd. 
 
KUSTANTINAH