MCl1tcri Perindllstrian RepubJik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 122/M-IND/PER/Il/2010 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasH industri, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum 
secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomo'r 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3193); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 122/M-IND/PER/11/2010 
5. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
6. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4020); 
9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provins! dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
10. 	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
11. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 
12. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
13. 	 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 1/ 
Periode Tahun 2009-2014; 
14. 	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAGI 
PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan 
dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib 
Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30/M-DAGI PER/7/2007; Menetapkan 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 122fi~-IND/PER/l1/2010 
15. 	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAGI 
PERIS/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan 
Barang dan atau Jasa; 
16. 	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-INDI PER/9/2009 
tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
17. 	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10S/M-INDI 
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perind ustrian; 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER I PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB. 
Pasal1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. 	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda 
SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada 
produsen yang memproduksi Meter Air Minum sesuai 
persyaratan SNI. 
2. 	 Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
3. 	 Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap Meter Air Minum sesuai 
spesifikasilmetode uji SNI. 
4. 	 Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik 
yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di 
pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di 
luar lokasi kegiatan produksi yang SNlnya diberlakukan secara 
wajib. 
5. 	Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan 
sertifikasi. 
6. 	 Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
7. 	 Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah 
Direktur/Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, 
Kementerian Perindustrian. 
8. 	 BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian. 4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 122/M-IND/PER/ll/2010 
9. 	 Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
10. 	Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
Pasal2 
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Spesifikasi Meter Air Minum 
sesuai SNI 2547:2008 pada nomor Pos Tarif HS 
9028.20.10.00. 
(2) Meter Air Minum dengan Pos Tartf 	 HS 9028.20.10.00 yang 
diberlakukan SNI Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk 
mengukur jumlah aliran air yang mengalir secara terus menerus 
melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan: 
a. 	unit sensor; 
b. 	unit penghitung; dan 
c. 	indikator pengukur untuk menyatakan volume air yang lewat 
dengan ukuran diameter nominal lubang masuk air 
maksimum 50 mm. 
(3) Produk Meter Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan sesuai SNI 2547:2008 apabila telah lulus uji dengan 
menggunakan Metode Pengujian SNI2418.3:2009. 
(4) Apabila 	 SNI Spesifikasi Meter Air Minum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) direvisi, yang berlaku SNI Spesifikasi 
Meter Air Minum hasil revisi terakhir. 
Pasal3 
Perusahaan yang memproduksi Meter Air Minum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: 
a. 	memiliki SPPT-SNI Spesifikasi Meter Air Minum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan 
b. 	membubuhkan tanda SNI pada setiap produk Meter Air Minum 
dengan cara menempatkan di tempat yang mudah dibaca dan 
tidak mudah hilang. 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 122/M-IND/PER/ll/2010 
Pasal4 
Setiap Meter Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
Pasal5 
(1) Penerbitan 	 SPPT-SNI Spesifikasi Meter Air Minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap 
Produk Meter Air Minum sesuai dengan ketentuan dalam 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI 
ISO 9001 :2008 atau revisinya atau sistem manajemen 
mutu lain yang diakui. 
(2) Penerbitan 	 SPPT-SNI Spesifikasi Meter Air Minum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
LSPro yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
Spesifikasi Meter Air Minum, Menteri dapat menunjuk LSPro 
dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah 
dievaluasi oleh BPKIMI. 
(4) 	LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) 
tahun sejak penunjukan harus sudah diakreditasi oleh KAN. 
Pasal6 
(1) 	LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib 
melaporkan dan melampirkan copy SPPT-SNI yang telah 
diterbitkan atau dicabut oleh LSPro kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri dan Kepala BPKIMI. 
(2) 	LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Spesifikasi Meter Air 
Minum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan 
dan pemantauan penggunaan tanda SNI atas SPPT-SNI yang 
diterbitkan. 
Pasal7 
(1) Meter Air Minum yang berasal dari produksi dalam negeri yang 
tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :122!~ft~IND(PEPlll!2010 
(2) 	Produk Meter Air Minum impor yang tidak memenuhi ketentuan 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila masuk ke 
daerah pabean Indonesia dilarang beredar dan harus 
dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang 
bersangkutan. 
(3) Produk 	 Meter Air Minum asal impor yang memenuhi 
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
memiliki SPPT-SNI, yang akan diimpor wajib didaftarkan 
tipenya kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
(4) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengiriman kembali 
ke negara asal, atau pemusnahan produk Meter Air Minum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal8 
(1) 	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Spesifikasi Meter Air Minum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang 
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan 
atau Jasa di Pabrik (PPSP). 
(2) 	Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Direktorat Pembina Industri dapat berkoordinasi 
dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau 
instansi terkait. 
Pasal9 
(1) BPKIMI 	 melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Spesifikasi 
Meter Air Minum. 
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), BPKIMI memberikan teguran tertulis kepada LSPro 
yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1). 
Pasal10 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Spesifikasi Meter Air 
Minum. 7 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 122/M-IND/PER/11/201 0 
Pasal11 
Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri in; dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal12 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Inl 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 November 2010 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
ttd 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
padatanggal 1 Desember 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 583 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perindustrian 
,K,ePafaBiro Hukum dan Organisasi 
/' ' 
/."."