PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 
 
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASION AL INDONESIA (SNI) 
TERPAL PLASTIK UNTUK BIJI-BIJI AN PRODUK PERTANIAN SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka menjamin mutu hasil industri dan 
mencapai daya guna produksi , melindungi konsumen 
terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Terpal plastik untuk biji-bijian produk 
pertanian secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikeluar kan Peraturan Menteri  
Perindustrian. 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomo r 5 Tahun 1984 tent ang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 
2. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Orga nisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Ta hun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah deng an Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93 : Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
4. Undang-Undang Nomor 8 Ta hun 1999 tent ang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3821); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Ta mbahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (L embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4020); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerint ahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Prov insi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran N egara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737; 
8. Peraturan Presiden Repub lik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara;  
9. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungi Eselon I 
Kementerian Negara; 
10. Keputusan Presiden Repub lik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
11. Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet  Indonesia Bersatu II 
Periode Tahun 2009-2014; 
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja 
Departemen Perindustrian; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standar disasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan St andar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang d an Jasa yang diperdagangkan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007; 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ket entuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa; 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-
IND/PER/9/2009 tenta ng Standar Nasional Indonesia Bidang 
Industri; 
 
2 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERIN DUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
TERPAL PLASTIK UNTUK BIJI -BIJIAN PRODUK PERTANIAN 
SECARA WAJIB. 
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Sertifikat Produk Penggunaa n Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah sert ifikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk ke pada produsen yang mampu 
menghasilkan barang dan atau jasa sesuai persyaratan SNI. 
2. Lembaga Sertifikasi Produk ya ng selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang ditunjuk ol eh Menteri untuk melakukan 
kegiatan Sertifikasi Pr oduk Penggunaan Tanda SNI. 
3. Laboratorium Penguj i adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap c ontoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
4. Petugas  Pengawas Standar Ba rang dan atau Jasa di Pabrik 
yang selanjutnya disebut PPSP  adalah Pegawai Negeri Sipil 
di pusat atau daerah yang bert ugas melakukan pengawasan 
barang dan atau  jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi 
kegiatan produksi yang SNInya diberlakukan secara wajib. 
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan 
sertifikasi. 
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
7. Direktur Jenderal Pembina I ndustri adalah Direktur Jenderal 
Industri Agro dan Kimia, Ke menterian Perindustrian. 
8. Kepala BPPI adalah Kepa la Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri, Kement erian Perindustrian yang 
melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian. 
9. Kepala Dinas Provinsi ada lah Kepala Dinas di tingkat 
Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan 
bidang perindustrian. 
10. Kepala Dinas Kabupaten/Ko ta adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/ Kota yang mela ksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
 
 
 
3 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
Pasal 2  
(1) Memberlakukan secara wajib SNI terhadap Terpal plastik 
untuk biji-bijian produk pertanian, meliputi:  
Jenis Produk No SNI HS 
   
Terpal plastik untuk biji-
bijian produk pertanian 7582:2010 6306.12.00.00 
   
(2) Apabila SNI Terpal plastik unt uk biji-bijian produk pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) direvisi, yang berlaku 
SNI Terpal plastik untuk biji -bijian produk pertanian hasil 
revisi terakhir.  
(3) Yang dimaksud dengan terpal pl astik untuk biji-bijian produk 
pertanian adalah anyaman pita plastik jenis polietilena 
densitas tinggi (HDPE) dan di laminasi dengan lembaran 
tipis polietilena densitas rendah (LDPE) pada kedua 
permukaan yang digunakan untuk  alas proses penanganan 
hasil pertanian saat panen, pe rontokan dan penjemuran 
produk pertanian, atau sebagai alat penutup. 
 
Pasal 3  
Perusahaan yang memproduksi Ter pal plastik untuk biji-bijian 
produk pertanian sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 wajib 
menerapkan SNI dengan: 
a. memiliki SPPT-SNI Terpal pl astik untuk biji-bijian produk 
pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada seti ap produk Terpal plastik 
untuk biji-bijian produk pert anian dengan cara yang mudah 
dibaca dan tidak mudah hilang. 
 
Pasal 4  
(1) Penerbitan SPPT-SNI Terpal pl astik untuk biji-bijian produk 
pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
dilaksanakan oleh LSPro dengan ruang lingkup yang sesuai, 
melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Terpal 
plastik untuk biji-bijian produk pertanian sesuai dengan 
ketentuan dalam SNI 7582:2010 atau hasil revisinya; 
dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI  ISO 
9001:2008 atau revisinya, atau  sistem manajemen mutu 
lain yang diakui. 
 
 
4 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
(2) Pengujian sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf a 
dapat dilakukan melalui:  
a. laboratorium penguji yang di tunjuk oleh Menteri dengan 
ruang lingkup yang sesuai; atau  
b. laboratorium penguji di luar negeri dapat  ditunjuk oleh 
Menteri sepanjang telah memp unyai Perjanjian Saling 
Pengakuan antara Badan Akreditasi Negara yang 
bersangkutan dengan KAN, serta mempunyai perjanjian 
bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara 
Pemerintah Republik I ndonesia dengan negara yang 
bersangkutan. 
(3) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berdasar kan jaminan oleh Lembaga 
Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN atau 
badan akreditasi di Iuar neger i yang memiliki MRA dengan 
KAN. 
 
Pasal 5  
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dal am Pasal 4 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertif ikasinya kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Terpal plastik untuk biji-
bijian produk pertanian bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan 
tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan 
 
Pasal 6 
Setiap Terpal plastik untuk bi ji-bijian produk pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang 
diperdagangkan di dalam negeri, y ang berasal dari hasil produksi 
dalam negeri dan atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
Pasal 7 
(1) Terpal plastik untuk bi ji-bijian produk pertanian 
sebagaimana dimaksud pada Pasa l 2 dan berasal dari 
impor dan memasuki daerah  Pabean Indonesia wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3. 
(2) Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian impor yang 
telah memiliki SPPT-SNI waji b didaftarkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
5 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
Pasal 8 
 
(1) Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian yang berasal 
dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi 
ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilarang beredar. 
(2) Terpal plastik untuk biji-b ijian produk pert anian impor yang 
tidak memenuhi ketentuan SN I sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 apabila masuk ke dae rah Pabean Indonesia harus 
dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang 
bersangkutan. 
 
Pasal 9 
 
(1) Pembinaan dan pengaw asan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Terpal plastik untuk biji-bijian produk 
pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan 
oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di 
Pabrik (PPSP). 
(2) Dalam melakukan pengaw asan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(3) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam  rangka penerapan SNI Terpal 
plastik untuk biji-bijian produk pertanian. 
 
Pasal 10 
 
Direktur Jenderal Pemb ina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
pelaksanaan Peratur an Menteri ini. 
 
Pasal 11 
 
Pelaku usaha, LSPro yang me lakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan perat uran perundang-undangan. 
 
 
 
 
6 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
Pasal 12  
Peraturan Menteri ini mulai berla ku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuiny a, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN Rl 
 
 
 
   MOHAMAD S. HIDAYAT 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal               
  
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                       REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
                           PATRIALIS AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 
 
 
 
 
7