BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 42 ayat  (5) dan  ayat (6) 
Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2004 tentang  Keamanan, 
Mutu, dan  Gizi Pangan, perlu  menetapkan  Peraturan  Kepala  Badan  
Pengawa s Obat dan Makanan  tentang Tata Laksana  Pendaftaran  
Pangan  Olahan ; 
 
Mengingat :   1.   Undang -Undang  Nomor 7 Tahun 1996 ten tang Pangan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);  
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Neg ara  Republik Indonesia 
Nomor 3821);  
3. Undang -Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang  
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4424);  
6. Keputusan  Presiden Nomor  103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;  
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon ILembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peratu ran Presiden Nomor 52 Tahun 2005;  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 2 - 
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;  
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  tentang Pendaftaran Pangan 
Olahan.  
 
MEMUTUSKAN:  
 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan 
baku pangan, dan bahan lain yang digunak an dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.  
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan 
tertentu, Bahan Tambahan Panga n, Pangan produk rekayasa genetika, dan 
Pangan iradiasi.  
3. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam 
Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.  
4. Pendaftaran adalah prosedur Penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan 
Olahan u ntuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran.  
5. Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan 
Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan 
Olahan.  
6. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbent uk gambar, 
tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, 
dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 
Pangan.  
7. Perusahaan adalah Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan Olahan 
yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.  
8. Pendaftar adalah Perusahaan, atau pihak yang diberi kuasa oleh Perusahaan 
untuk melakukan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan 
Surat Persetujuan Pendaftaran.  
9. Biaya Evaluas i dan Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan dalam rangka 
Penilaian Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 3 - 
10. Direktur  adalah  Direktur  Penilaian  Keamanan  Pangan.  
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia.  
12. Hari adalah hari kerja.  
 
BAB II  
TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
Bagian Pertama  
Pendaftaran Umum  
 
Pasal 2  
(1) Permohonan  Pendaftaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir 
Pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen Pendaftaran.  
(2) Contoh formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
Pasal 3  
(1) Pengisian formulir Pendaftaran Pangan Olahan harus menggunakan bahasa 
Indonesia.  
(2) Dokumen Pendaftaran dapa t menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa 
Inggris.  
(3) Formulir dan dokumen pendaftaran diisi dengan lengkap dan benar sesuai 
dengan pedoman pengisian formulir dan dokumen pendaftaran.  
(4) Pedoman pengisian formulir dan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
Pasal 4  
Pendaftar menyerahkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
sebanyak 2 (dua) rangkap (asli dan copy) kepada Kepala Badan cq Direktur untuk 
dilakukan pemeriksaan dokumen serta penetapan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran.  
 
Pasal 5  
Hasil  pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:  
a. diterima untuk dinilai lebih lanjut;  
b. dikembalikan untuk dilengkapi; atau  
c. ditolak.  
 
Pasal 6  
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan diterima untuk dinilai lebih 
lanjut, kepada Pendaftar diberikan Surat Pengantar Pembayaran Bank.  
(2) Surat Pengantar Pembayaran Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan  Biaya Evaluasi dan Pendaftaran yang harus dibayar sebagai 
penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 4 - 
Pasal 7  
(1) Permohonan Pendaftaran yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran Biaya 
Evaluasi dan Pendaftaran  dari bank, diserahkan kepada Kepala Badan cq. 
Direktur untuk dilakukan Penilaian lebih lanjut.  
(2) Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 
1(satu) bulan sejak Surat Pengantar Pembayara n Bank diberikan kepada 
Pendaftar sebaga imana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).  
 
Pasal 8  
Hasil Penilaian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:  
a. penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran; atau  
b. penerbitan surat penolakan Pendaftaran.  
 
Pasal 9  
(1) Surat Persetujuan Pendaftaran atau Surat Penolakan Pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 untuk:  
a. Pangan  Olahan  Tertentu  diterbitkan paling lama 150 (seratus lima puluh) 
Hari;  
b. Pangan  Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan 
paling lama 120  (seratus  dua puluh ) Hari;  
c. Pangan  Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP perisa, Pangan 
Organik, susu dan hasil olahnya, daging dan hasil olahnya, ikan dan hasil 
olahnya, serta minuman beralkohol diterbitkan paling lama 100 (seratus ) 
Hari;  
d. BTP selain perisa dan pangan lainnya diterbitkan paling lama 60 (enam 
puluh) Hari.  
(2) Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup jenis 
pangan selain dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan BTP selain 
perisa.  
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te rhitung sejak diterimanya 
formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.  
(4) Dalam hal hasil Penilaian lebih lanjut memerlukan tambahan data dan atau 
kajian lebih lanjut, maka penghitungan waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihentikan sementara  terhitung setelah tanggal surat permintaan 
tambahan data.  
(5) Penghitungan waktu yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) akan dilanjutkan sejak tanggal diterimanya surat pemenuhan tambahan 
data.  
 
Pasal 10  
(1) Dalam hal hasil Penilaian lebih lanjut memerlukan tambahan data dan atau 
kajian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), diterbitkan 
surat permintaan tambahan data sesuai dengan contoh surat sebagaimana 
tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar i 
Peraturan ini.  
(2) Paling lambat 50 (lima puluh) Hari setelah tanggal surat permintaan tambahan 
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar harus menyerahkan 
tambahan data.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 5 - 
(3) Dalam hal waktu 50 (lima puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diangg ap tidak mencukupi, pendaftar dapat mengajukan permintaan 
perpanjangan waktu untuk melengkapi tambahan data kepada Direktur paling 
banyak 1 (satu) kali untuk waktu 25 (dua puluh lima) Hari.  
(4) Pendaftar yang tidak menyerahkan tambahan data dalam waktu 50 (lim a puluh) 
Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau 25 (dua puluh lima) Hari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diberikan surat penolakan 
Pendaftaran dan berkas permohonan akan dimusnahkan.  
(5) Jika kelengkapan data yang diserahkan pendaftar belum memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan surat permintaan tambahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka pendaftar akan diberikan surat permintaan 
tambahan data berikutnya sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum 
pada Lampiran  4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini 
dan pendaftar harus menyerahkan tambahan data paling lambat 15 (lima belas) 
Hari setelah tanggal surat permintaan tambahan data.  
 
Pasal 11  
Dalam hal hasil keputusan berupa Surat Persetujuan Pendaft aran, akan 
diterbitkan Surat Persetujuan Pendaftaran sesuai dengan contoh sebagaimana 
tercantum pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
 
Pasal 12  
Dalam  hal keputusan  berupa  penolakan  Pendaftaran, akan  diterbitkan  surat  
penolakan  disertai  alas an  penolakan  sesuai  dengan  contoh  surat  sebagaimana  
tercantum  pada Lampiran 6 yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari 
Peraturan  ini. 
 
Bagian Kedua  
Perubahan Data Pangan Olahan  
 
Pasal 13  
(1) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan data, Perusahaan harus 
mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan c.q Direktur untuk 
dilakukan pemeriksaan dokumen serta penetapan Biaya Evaluasi dan 
Pendaftaran.  
(2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
dengan menggunakan contoh surat sebaga imana tercantum pada Lampiran 7 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
Pasal 14  
Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) dapat berupa:  
a. diterima untuk dinilai lebih lanjut;  
b. dikembalikan untuk dilengkapi; atau  
c. ditolak.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 6 - 
Pasal 15  
(1) Jika hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan diterima untuk dinilai lebih lanjut, 
kepada Pendaftar diberikan Surat Pengantar Pembayaran Bank . 
(2) Surat Pengantar Pembayaran Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan  Biaya Evaluasi dan Pendaftaran yang harus dibayar sebagai 
penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
Pasal 16  
Berkas permohonan perubahan data Pangan Olahan yang telah dilengkapi dengan 
bukti pembayaran bank diserahkan k epada Kepala Badan cq. Direktur untuk 
dilakukan Penilaian lebih lanjut.  
 
Pasal 17  
Hasil Penilaian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa:  
a. penerbitan  surat persetujuan perubahan data; atau  
b. penerbitan  surat penolakan perubahan data.  
 
Pasal 18  
(1) Untuk perubahan nama perusahaan, perubahan nama importir/distributor, 
perubahan nama dagang, dan perubahan untuk kepentingan promosi dalam 
waktu tertentu, surat persetujuan perubahan data atau surat penolakan 
perubahan data sebagaimana dimaksud da lam Pasal 17 diterbitkan paling lama 
10 (sepuluh) Hari.  
(2) Untuk perubahan berupa pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi 
dan atau penambahan klaim, serta perubahan komposisi , surat persetujuan 
perubahan data atau surat penolakan perubahan data s ebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 untuk:  
a. Pangan Olahan Tertentu diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) Hari;  
b. Pangan Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan 
paling lama 45 (empat puluh lima) Hari;  
c. Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP, Pangan Organik, dan 
Pangan lainnya diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari;  
(3) Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup jenis 
pangan selain dimaksud pada ayat (2) huruf a, hu ruf b, Pangan Iradiasi, Pangan 
Hasil Rekayasa Genetika, BTP, dan Pangan Organik . 
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak 
diterimanya permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16. 
(5) Dalam hal hasil Penilai an lebih lanjut memerlukan tambahan data dan atau 
kajian lebih lanjut, maka penghitungan waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dihentikan sementara terhitung setelah tanggal surat 
permintaan tambahan data.  
(6) Penghitungan waktu yang dihentikan  sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) akan dilanjutkan sejak tanggal diterimanya surat pemenuhan tambahan 
data.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 7 - 
Pasal 19  
(1) Dalam hal hasil Penilaian berupa persetujuan perubahan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 huruf a, diterbitkan surat persetujuan perubahan data 
sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
(2) Persetujuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan rancangan Label yang diset ujui. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
perubahan nama perusahaan atau perubahan nama importir/distributor , 
persetujuan perubahan data tidak disertai dengan rancangan label.  
(4) Pangan  Olahan dengan data lama masih dapat di edarkan paling lama 6 (enam ) 
bulan sejak tanggal surat persetujuan perubahan data, kecuali untuk 
perubahan data Pangan Olahan dalam rangka izin promosi.  
 
Pasal 20  
(1) Dalam hal hasil Penilaian lebih lanjut memerlukan tambahan data dan/atau 
kajian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5), diterbitkan 
surat permintaan tambahan data sesuai dengan contoh surat sebagaimana 
tercantum pada Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(2) Paling lambat 50 (lima puluh) Hari setelah tanggal surat permintaan tambahan 
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar harus menyerahkan 
tambahan data.  
(3) Dalam hal waktu 50 (lima puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggap tidak mencukupi, pendaftar dapat mengajukan permintaan 
perpanjangan waktu untuk melengkapi tambahan data kepada Direktur paling 
banyak 1 (satu) kali untuk waktu 25 (dua puluh lima) Hari.  
(4) Pendaftar yang tidak menyerahkan tambahan data dalam waktu 50 (lima puluh) 
Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau 25  (dua puluh lima) Hari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diberikan surat penolakan 
perubahan data dan berkas permohonan akan dimusnahkan.  
(5) Jika kelengkapan data yang diserahkan pendaftar belum memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan surat permintaan tambahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka pendaftar akan diberikan surat permintaan 
tambahan data berikutnya sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum 
pada Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan in i 
dan Pendaftar harus menyerahkan tambahan data paling lambat 15 (lima belas) 
Hari setelah tanggal surat permintaan tambahan data.  
 
Pasal 21  
(1) Dalam hal keputusan berupa penolakan perubahan data sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diterbitkan surat penolakan dengan disertai 
alasan penolakan.  
(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh 
surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 8 - 
BAB III  
BIAYA  
 
Pasal 22  
(1) Permohonan Pendaftaran Pangan Olahan , perubahan data Pangan Olahan , dan 
pendaftaran kembali  dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dit olak, maka 
biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.  
 
BAB IV  
DENGAR PENDAPAT  
 
Pasal 23  
(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap hasil Penilaian atas kriteria keamanan 
pangan olahan, Perusahaan dapat mengajukan permohonan dengar pendapat 
secara tertulis kepada Kepala Badan.  
(2) Permohonan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
paling lama 25 (dua puluh lima) Hari sejak tanggal surat tambahan data.  
 
BAB V 
PENINJAUAN KEMBALI  
 
Pasal 24  
(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap penolakan pendaftaran, perusahaan  
dapat  mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Badan 
secara tertulis.  
(2) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat diajukan 1 (satu) kali dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) Hari 
setelah tanggal surat penolakan.  
(3) Permohonan peninjauan kembali harus dilengkapi dengan data pendukung yang 
diperlukan.  
(4) Keputusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan dalam waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Ha ri sejak 
tanggal permohonan peninjauan kembali.  
 
BAB V I 
PENDAFTARAN KEMBALI  
 
Pasal 25  
(1) Pendaftaran  kembali Pangan Olahan dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) 
bulan sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftaran berakhir.  
(2) Pendaftaran  kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan tata laksana untuk pendaftaran umum.  
(3) Dalam rangka  pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
perusahaan dapat melakukan perubahan data pangan olahan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 9 - 
(4) Penerbitan Surat  Perse tujuan Pendaftaran atau Surat Penolakan Pendaftaran 
dalam rangka pendaftaran kembali yang mengalami perubahan sesuai dengan 
jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).  
(5) Surat Persetujuan  Pendaftaran atau Surat Penolakan Pendaftaran dalam rang ka 
pendaftaran kembali yang tidak mengalami perubahan, untuk:  
a. Pangan Olahan Tertentu diterbitkan paling lama 75 (tujuh puluh lima)  Hari;  
b. Pangan Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan 
paling lama 50 (lima puluh) Hari;  
c. Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP perisa, dan Pangan 
Organik diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari;  
d. BTP selain perisa dan pangan lainnya diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) 
Hari.  
(6) Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d mencakup jenis 
pangan selain dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan BTP selain 
perisa.  
(7) Perhitungan jangka waktu penilaian dalam rangka pendaftaran kembali sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3),  ayat (4), dan 
ayat (5).  
 
BAB VI  
PENILAIAN KEMBALI  
 
Pasal 26  
(1) Terhadap  Pangan Olahan yang telah mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran 
dapat dilakukan Penilaian kembali oleh Kepala Badan.  
(2) Penilaian  kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat 
data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan Label 
Pangan Olahan.  
(3) Hasil Penilaian  kembali disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan 
pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran.  
(4) Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran wajib melakukan 
tindakan sesuai dengan hasil Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3).  
 
BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 27  
Permohonan  Pendaftaran  Pangan  Olahan yang telah  diajukan  sebelum  berlakunya  
Peraturan  ini, tetap  diproses  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat 
dan Makanan  Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang  Kriteria  dan Tata 
Laksana  Penilaian  Produk  Pangan.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 10 - 
BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 28  
Pada saat Peraturan i ni mulai berlaku maka Keputusan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata 
Laksana Penilaian Produk Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 29  
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di  : Jakarta  
pada tanggal   : 5 Desember 2011  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK  INDONESIA,  
 
 ttd. 
 
KUSTANTINAH  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  12 Desember 2011  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 ttd. 
 
AMIR SYAMSUD DIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR  811 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
Lampiran 1  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
 
CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
 
 
 
 
 
DOKUMEN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
 
 
 
NAMA JENIS PANGAN  : 
NAMA DAGANG   : 
JENIS KEMASAN   : 
BERAT/ISI BERSIH  : 
NAMA PERUSAHAAN  : 
NAMA PENDAFTAR  : 
 
 
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
 
 
FORMULIR PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
Nomor P endaftaran Pangan*   Nomor File *                
 BPOM RI MD/ML ...............................................              
Tanggal disetujui*   Tanggal Penerimaan *  
               
      
 
STATUS PENDAFTARAN  :               BARU /  ULANG                          CEPAT / UMUM   
 
1. Nama Jenis Pangan  :  
2. Nama Dagang  :  
3. Jenis Kemasan  
Berat Bersih/Isi Bersih  : 
:  
4. Nama dan alamat perusahaan  :  
 Untuk pangan produksi sendiri  
 Nama Pabrik   :  
 Alamat Pabrik  :  
 Nomor Telepon /Fax/Email  :  
. Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak   
Nama Pabrik  :  
Alamat Pabrik  :  
 Nomor Telepon /Fax/Email  :  
 Nama Pemberi Kontrak  :  
 Alamat Pemberi Kontrak  :  
 Nomor Telepon /Fax/Email  :  
 Untuk pangan yang dikemas kembali    
 Nama Pabrik Pengemas Kembali  
Alamat Pabrik Pengemas Kembali  
Nomor Telepon /Fax/Email  : 
: 
:  
 Nama Pabrik Asal  :  
 Alamat Pabrik Asal  :  
 Untuk pangan yang diproduksi dengan lisensi  
 Nama Pabrik  :  
 Alamat Pabrik  :  
 Nomor Telepon /Fax/Email  :  
 Nama Perusahaan Pemberi Lisensi  :  
 Alamat Perusahaan Pemberi Lisensi  
Nomor Telepon /Fax/Email  : 
:  
 Untuk pangan impor    
 Nama Pabrik di luar negeri   :  
 Alamat Pabrik di luar negeri  :  
 Nama Importir/Distributor  :  
 Alamat Importir/Distributor  :  
 Nomor Telepon /Fax/Email  :  
5. Nama orang yang dapat dihubungi  
Nomor Telepon /Fax/Email  : 
:  
6. Alamat surat menyurat  :  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
…………………., ………………20…  
Penanggung Jawab  
Ttd dan Cap Perusahaan  
Nama Lengkap dan Jabatan  
………………………………….  
 
Nomor Surat Persetujuan Pendaftaran  * 
................…………………………………  
* diisi oleh petugas   
 
 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 ttd. 
 
 
KUSTANTINAH   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
Lampiran 2  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR DAN DOKUMEN PENDAFTARAN  
 
 
I.  PENJELASAN UMUM  
 
1. Pengisian formulir menggunakan Bahasa Indonesia.  
2. Formulir pendaftaran diisi dengan lengkap dan benar serta diketik dengan rapi.  
3. Semua keterangan yang diberikan harus benar dan sesuai dengan kenyataan.  
4. Apabila sebelumnya perusahaan telah memiliki surat persetujuan pendaftaran untuk 
produk sejenis, agar melampirkan fotokopi salah satu surat persetujuan pendaftaran 
tersebut.  
5. Jika lembar dalam formulir tidak cukup, dapat digunakan l embar tersendiri.  
6. Nomor Pendaftaran, Nomor File, Tanggal Penerimaan, Tanggal disetujui, dan Nomor 
Surat Persetujuan Pendaftaran tidak diisi oleh pemohon.  
 
 
II.  PETUNJUK PENGISIAN  
 
1. Nama Jenis Pangan  
a. Nama jenis harus sesuai dengan SNI yang telah diberlaku kan wajib.  
b. Nama jenis yang belum diatur dalam huruf a  harus memenuhi ketentuan kategori 
pangan . 
c. Dalam hal nama jenis belum ditetapkan dalam SNI dan/atau Kategori Pangan, 
Nama Jenis yang bersangkutan baru dapat digunakan setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan dari Direktorat Standardisasi Produk Pangan.  
a. Nama jenis dilengkapi dengan varian (rasa) dan peruntukan jika ada.  
 
2. Nama Dagang  
a. Nama  dagang pada label tidak boleh antara lain:  
1) Bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku, moralitas 
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;  
2) Tidak memiliki daya pembeda;  
3) Telah menjadi milik umum;  
4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan pangan yang didaftarkan;   
5) Nama dagang tidak boleh menggunakan nama jenis atau nama umum/lazim 
yang mungkin terkait pangan yang bersangkutan;  atau 
6) Menggunakan kata sifat yang secara langs ung ataupun tidak langsung dapat 
mempengaruhi penafsiran terhadap pangan seperti alami, murni, suci dan kata 
lain yang semakna.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 2 - 
 
 
 
b. Nama  dagang yang digunakan bukan merupakan nama dagang yang telah 
mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas na ma orang atau 
badan usaha lain.  
c. Nama  dagang yang telah memiliki sertifikat merek dapat digunakan dengan 
mencantumkan tanda ® atau ™ pada label, sepanjang tidak terkait dengan aspek 
keamanan dan gizi.  
 
3. Jenis Kemasan dan Berat Bersih/Isi Bersih  
 
a.  Jenis Kemasan  
1) Jenis kemasan yang dic antumkan adalah semua kemasan baik yang kontak 
langsung maupun tidak langsung dengan produk , dalam kemasan  eceran.  
2) Jika kemasan yang digunakan lebih dari 1 (satu), penulisan jenis kemasan 
diurutkan dari kemasan yang ko ntak langsung dengan pangan.  
3) Dilengkapi dengan bentuk wadah seperti botol kaca, botol plastik, galon 
plastik, kantong kertas, dll.  
 
Contoh:  
 botol kaca dengan tutup kaleng dan karet penutup .  
 alum inium foil , karton.  
 kertas, aluminium foil , dus.  
 
Contoh jenis kemasan  adalah:  
1) Kaca  
2) Plastik (OPP, PET, PE, PP, styrofoam , metalized , nilon, dll)  
3) Kertas (kertas, karton, dus)  
4) Karton untuk proses termal ( tetra brik aseptic ) 
5) Kaleng  
6) Aluminium foil  
7) Komposit  
8) Jenis kemasan lainnya (misal: karet, keramik, kain)  
 
b.  Berat bersih/Isi bersih   
1) Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih;  
2) Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih;  
3) Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih.  
4) Penulisan  satuan berat bersih atau isi bersih pada label harus dalam satuan 
metrik. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:  
1) Padat    : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg)  
2) Cair       : mililiter (ml atau mL), liter (l atau L)  
3) Semi padat    : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml 
atau mL) atau liter (l atau L)  
5) Penulisan  untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah seperti 
contoh berikut :   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 3 - 
 
 
 
”Berat bersih : 1 gram (Isi 5 butir @ 200 mg)”  
”Berat bersih : 1 gram (5 butir @ 200 mg)”  
 
4. Nama dan Alamat Perusahaan  
a. Nama dan alamat yang dicantumkan harus sesuai dengan nama dan alamat yang 
tercantum dalam izin yang dilampirkan.  
b. Nama dan alamat produsen termasuk pabrik asal, pengemas kembali, penerima 
kontrak dan pemberi kontrak harus sesuai dengan nama dan alamat yang 
terca ntum dalam izin usaha industri atau tanda daftar industri dari Kementerian 
Perindustrian/Dinas Perindustrian atau BKPM/BKPMD.  
c. Nama dan alamat  perusahaan pemberi lisensi dan penerima lisensi sesuai dengan 
nama dan alamat yang tercantum dalam surat perjanjia n lisensi.  
d. Nama dan alamat perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan nama dan 
alamat yang tercantum dalam Sertifikat Kesehatan ( Health Certificate ) atau 
Sertifikat Bebas Jual ( Certificate of Free Sale ) 
e. Nama dan alamat importir /distributor  harus sesuai dengan nama dan alamat 
yang tercantum dalam SIUP .  
f. Alamat harus lengkap meliputi nama jalan, kota, propinsi, kode pos, nomor 
telepon, dan jika ada nomor faksimili, alamat e-mail serta website.  
 
5. ORANG YANG DAPAT DIHUBUNGI  
a. Orang yang dapat dihubungi adalah orang yang ditunjuk oleh Pendaftar untuk 
mewakili kepentingannya dalam proses pendaftaran ( contact person ).  
b. Orang yang dapat dihubungi harus mencantumkan nama, nomor telepon, dan 
jika ada nomor faksimili, serta alamat e-mail.  
 
6. ALAMAT SURAT MENYURAT  
a. Jika alamat surat menyurat berbeda dengan alamat Perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 4, agar mencantumkan alamat yang digunakan untuk 
keperluan surat menyurat tersebut dengan jelas dan lengkap.  
b. Kebenaran alamat sepenuhnya me njadi tanggung jawab perusahaan.  
 
7. PENANGGUNG JAWAB (yang menandatangani Formulir Pendaftaran)  
a. Penanggung jawab perusahaan adalah pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan 
atau kepala unit yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang bertanggung 
jawab atas p roduksi atau mutu pangan olahan yang didaftarkan. Misalnya 
Direktur atau Manajer Produksi, Quality Assurance  atau Research & Development  
(R&D) untuk produk dalam negeri. Sedangkan sebagai penanggung jawab 
perusahaan untuk importir atau distributor, dapat Direktur atau Manajer 
Pemasaran.    
b. Nama dan jabatan penanggung jawab perusahaan harus dicantumkan dan 
dilengkapi dengan  tanggal, tanda tanga n dan cap perusahaan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 4 - 
 
 
 
III.  PENJELASAN KELENGKAPAN DATA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
A. KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 
1. Surat kuasa   
a. Diketik dan menggunakan kepala surat perusahaan yang mencantumkan 
identitas perusahaan (nama dan alamat perusahaan) dan bermaterai Rp 6000, -  
b. Mencantumkan:  
 nama dan alamat pemberi dan penerima kuasa sesuai dengan identitas;  
 jabatan pemberi dan penerima kuasa;  
 tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.  
c. Pemberi kuasa adalah penanggung jawab perusahaan yang menandatangani 
Formulir Pendaftaran  
d. Ditujukan untuk keperluan pendaftaran . 
e. Paling lama masa berlaku surat kuasa adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penandatanganan.  
f. Dilengkapi dengan fotokopi identitas pendaftar (KTP/SIM)  
 
2. Izin Usaha Industri  
a. Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian  
Perindustrian/Dinas  Perindustrian ) 
b. Nama dan alamat produsen yang tercantum harus lengkap.  
c. Izin Usaha Industri harus sesuai dengan jenis pangan yang didaftarkan.  
d. Apabila nama pangan yang didaftarkan tidak tercantum pada Izin Usaha 
Industri yang dilampirkan, maka perusahaan harus mengajukan izin 
perluasan industri sesuai pangan yang didaftarkan tersebut.  
e. Izin Usaha Industri masih berlaku (sesuai dengan masa berlaku yang 
dinyatakan dalam surat izin tersebut).  
 
3. Surat Perjanjian/Kontrak antara pihak pemberi kontrak dengan pihak 
penerima kontrak  
a. Harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan 
bahwa pemberi kontrak bertanggung jawab atas pangan olahan yang 
diproduksi.  
b. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada surat kerjasama harus 
sesuai dengan surat Izin Usaha Industri.  
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.  
 
4. Surat Perjanjian antara pabrik asal dengan pabrik pengemas kembali  
a. Harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.  
b. Nama dan alamat produsen  yang tercantum pada surat Perjanjian harus 
sesuai dengan surat Izin Usaha Industri.  
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.  
 
5. Surat perjanjian antara Pemberi Lisensi dengan Produsen  
a. Harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 5 - 
 
 
 
b. Nama dan alamat produsen  yang tercantum pada surat perjanjian harus 
sesuai dengan surat  Izin Usaha Industri.  
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.  
 
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
a. SIUP diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian/Dinas 
Perdagangan)  
b. SIUP mencantumkan komoditi makanan dan minuman.  
c. Nama dan alamat produsen yang tercantum harus lengkap.  
d. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.  
 
7. Hasil audit  sarana produksi /distribusi  
a. Perusahaan mengajukan permohonan audit sarana produksi/distribusi kepada 
Kepala Balai setempat sebelum mengajukan permohonan pendaftaran pangan 
olahan.  
b. Audit sarana produksi atau distribusi dilakukan oleh petugas Balai setempat.  
c. Perusahaan yang mengajukan pendaftaran kembali (pendaftaran ulang) harus 
melampirkan hasil audit sarana produksi/distribusi dalam 5 (lima) ta hun 
terakhir.  
 
8. Surat penunjukan dari perusahaan di luar negeri kepada importir atau 
distributor  
a. Dikeluarkan oleh produsen di luar negeri atau distributor yang ditunjuk oleh 
produsen di luar negeri.  
b. Surat penunjukan menyatakan pemberian kewenangan sebagai importir atau 
distributor di Indonesia.  
c. Nama dan alamat importir atau distributor harus sesuai dengan yang 
tercantum dalam SIUP.  
d. Nama dan alamat perusahaan di luar negeri  yang tercantum pada surat 
penunjukan harus sesuai dengan Sertifikat Kesehatan ( Health  Certificate ) atau 
Sertifikat Bebas Jual ( Certificate of Free Sale ). 
e. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada surat penunjukan. Jika tidak 
tercantum pada surat penunjukan, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) 
tahun sejak tanggal penerbitan.  
f. Melampi rkan fotokopi dengan menunjukkan aslinya.  
g. Jika importir atau distributor tidak ditunjuk langsung oleh produsen di negara 
asal, harus dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan hubungan 
antara pihak tersebut.  
 
9. Sertifikat Kesehatan ( Health Certifica te) atau Sertifikat Bebas Jual ( Certificate of 
Free Sale ) 
a. Diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.  
b. Menyatakan nama jenis pangan yang didaftarkan.  
c. Menyatakan nama dan alamat produsen di negara asal.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 6 - 
 
 
 
d. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada surat penunjukan. Jika tidak 
tercantum pada surat penunjukan, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) 
tahun sejak tanggal penerbitan . 
e. Melampirkan fotokopi dengan menunjukkan aslinya.  
 
12.  Surat keterangan yang  menyatakan hubungan antar perusahaan  
a. Hanya diperlukan jika pangan olahan diproduksi untuk pihak lain atau 
didistribusikan oleh pihak lain.  
b. Menyatakan penunjukan untuk memproduksi atau untuk mendistribusikan 
pangan yang didaftarkan.  
c. Nama dan alamat kedua  belah pihak dinyatakan dengan jelas.  
 
 
B.  KELENGKAPAN TEKNIS  
 
1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan  
a. Semua bahan yang digunakan dicantumkan secara berurutan dari jumlah yang 
terbanyak.  
b. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan 
menggunakan nama resmi atau nama lazim.  
c. Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) harus dilengkapi dengan 
jumlah bahan yang digunakan dan fungsi (golongan BTP).  
d. Untuk BTP pewarna juga haru s mencantumkan nomor indeks (CI. ......)  
e. Untuk bahan yang berasal dari hewan harus mencantumkan nama bahan 
diikuti asal bahan tersebut (nabati atau hewani). Jika berasal dari hewan, harus 
disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya daging sap i, lemak 
babi.  
f. Bahan yang terdiri dari beberapa bahan penyusun, harus mencantumkan 
semua bahan penyusun tersebut termasuk BTP. Misalnya pangan yang 
mengandung kecap, harus disertai dengan penjelasan bahan penyusun kecap.  
g. Jika menggunakan konsentrat atau sa ri buah, harus melampirkan spesifikasi 
bahan tersebut yang menyatakan derajat Brix. 
 
2. Penjelasan untuk bahan baku tertentu yang digunakan  
a. Penjelasan tentang status GMO untuk bahan baku, antara lain jagung, kedelai, 
tomat dan kentang.  
b. Penjelasan tentang asal negara untuk bahan baku, antara lain susu, tepung 
telur dan amonium bikarbonat.  
c. Penjelasan tentang asal bahan tertentu yang dapat berasal dari nabati dan/atau 
hewan.  
d. Penjelasan tentang kandungan kloramfenikol pada bahan baku madu.  
 
3. Proses produksi ata u sertifikat GMP/HACCP  
a. Proses produksi harus sesuai dengan pangan yang didaftarkan   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 7 - 
 
 
 
b. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir proses 
produksi secara lengkap, termasuk suhu, tekanan dan waktu proses 
pemanasan.  
c. Menjelaskan cara pembersihan kemasan untuk pangan dengan kemasan isi 
ulang, misal AMDK dalam galon.  
d. Proses produksi dapat digantikan dengan sertifikat GMP atau HACCP atau 
Sertifikat Penerapan ISO 22000.  
 
4. Hasil analisis produk akhir ( Certificate of Analysis ) 
a. Pengujian harus  dilakukan di laboratorium terakreditasi atau laboratorium 
pemerintah.  
b. Hasil analisis diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium 
pemerintah.  
c. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan 
yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak 
tanggal penerbitan.  
d. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:  
1) nama pangan yang didaftarkan,  
2) nama dan alamat produsen yang tercantum pada hasil analisis harus sesuai 
dengan nama dan alamat produsen  yang tercantum dalam formulir.  
3) Parameter uji, hasil uji, dan satuannya sesuai dengan persyaratan.  
4) Jenis kemasan sesuai dengan jenis kemasan pangan yang tercantum dalam 
formulir.  
e. Hasil analisis meliputi :  
1) Cemaran mikroba.  
2) Cemaran kimia.  
3) Bahan tambahan pangan secara kuantitatif, untuk pangan yang 
menggunakan pewarna, pemanis buatan, pengawet, dan/atau antioksidan.  
4) Bobot tuntas, untuk pangan padat yang memiliki media cair.  
5) Parameter mutu sesuai karakteristik dalam kategori pangan.  
6) Semua parameter dalam SN I, untuk produk yang wajib SNI.  
7) Zat gizi sesuai Informasi Nilai Gizi, untuk pangan yang mencantumkan 
informasi nilai gizi pada label.  
8) Zat gizi/non gizi sesuai klaim, untuk pangan yang mencantumkan klaim 
pada label.  
9) Alkohol, untuk pangan yang mengandung ata u menggunakan alkohol.  
10) Kafein, untuk pangan yang menggunakan/ditambahkan kafein.  
11) Kloramfenikol, untuk madu.  
12) Formalin, melamin, metanil yellow, rodamin B (untuk produk tertentu).  
f. Untuk pangan yang wajib SNI, hasil analisisnya harus sesuai dengan seluruh 
parameter uji yang tercantum dalam SNI yang bersangkutan.  
g. Batasan cemaran mikroba dan kimia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 
POM No. HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran 
Mikroba dan Kimia dalam Makanan.  
h. Ketentuan tentang bahan tamb ahan pangan mengacu kepada :   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 8 - 
 
 
 
 Peraturan Menteri Kesehatan No. 722 Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan 
Makanan   
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan 
Makanan   
 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 
HK.00.05.5.1.4547 tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan  
atau Peraturan lain yang berlaku.  
i. Batasan untuk parameter mutu mengacu kepada Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang 
Kategori Pangan.  
j. Parameter uji untuk zat gizi disesuaikan dengan informasi nilai gizi dan klaim 
yang dicantumkan p ada label serta mengacu kepada Peraturan lain yang 
berlaku.  
 
5. Informasi tentang masa simpan  
a. Penjelasan tentang masa simpan pangan yang didaftarkan.  
b. Masa simpan harus sesuai dengan sifat pangan yang didaftarkan.  
c. Perusahaan dapat melengkapi dengan hasil uji  stabilitas yang dilakukan 
terhadap pangan yang didaftarkan.  
 
6. Informasi tentang kode produksi  
Contoh pencantuman kode produksi dan penjelasan tentang arti kode produksi 
pangan yang didaftarkan.  
 
7. Rancangan label  
a. Rancangan label harus sesuai dengan label yang akan diedarkan.  
b. Pencantuman keterangan pada label pangan mengacu kepada peraturan 
perundang -undangan terkait label pangan dan persyaratan pelabelan pangan 
olahan.  
 
C.  DOKUMEN PENDUKUNG LAIN  
 
1. Sertifikat Merek  
a. Dilampirkan jika pada label tercantum tanda ® atau ™.  
b. Diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Direktorat Merek, Kementerian 
Hukum & HAM RI).  
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.  
d. Nama dagang yang diajukan harus sesuai dengan contoh merek yang 
tercantum pada Sertifikat Merek.  
e. Jenis pan gan yang diajukan harus sesuai dengan uraian barang/jasa yang 
tercantum pada Sertifikat Merek.  
f. Nama dan alamat pendaftar harus sesuai dengan nama dan alamat pemilik 
merek yang tercantum pada Sertifikat Merek.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 9 - 
 
 
 
g. Jika nama dan alamat pemilik merk tidak sesuai dengan pendaftar, agar 
melampirkan surat perjanjian atau sejenis untuk menggunakan merek tersebut 
kepada pihak yang melakukan pendaftaran.  
 
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI  
a. Dilampirkan hanya untuk produk wajib SNI antara lain Tepung terigu, Garam 
Konsumsi Beryodium, AMDK, Gula rafinasi dan Kakao bubuk.  
b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI  mengacu kepada SNI terbaru dan 
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditas i oleh KAN.  
c. Nama dagang yang diajukan harus sesuai dengan merek  yang tercantum pada 
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.  
d. Nama dan alamat pendaftar harus sesuai dengan nama dan alamat perusahaan 
yang tercantum pada Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI  
e. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.  
f. Fotocopi sertifikat dilampirkan dengan menunjukkan aslinya  
 
3. Sertifikat Organik  
a. Jika pada label pangan mencantumkan pernyataan sebagai pangan organik 
atau menggunakan bahan yang berasal dari pangan organik, harus 
melampirkan Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi yang telah diverifikasi 
oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), Kementerian Pertanian.   
b. Untuk produk impor, sertifikat organik sebagaimana dimaksud pada huruf a 
harus disahkan oleh Otoritas Kompeten di Indonesia (Rekomendasi Jaminan 
Integritas Produk Organik Impor).  
  
4. Keterangan tentang status bebas GMO ( Genetically Modified Organism ) 
Jika menggunakan bahan baku kedelai, kentang, jagung, dan tomat yang bukan 
merupakan Genetically Mod ified Organism  (GMO) harus melampirkan:  
a. surat pernyataan dari perusahaan (pabrik/importir) bahwa pangan tidak 
mengandung GMO ; dan/atau  
b. pernyataan bebas GMO  dari supplier  atau dari pabrik asal (di luar negeri);  
Keterangan bebas GMO  juga dapat berupa hasil analisis dari laboratorium 
terakreditasi.  
 
5. Keterangan Iradiasi Pangan  
Untuk pangan olahan yang mengalami perlakuan iradiasi atau menggunakan 
bahan yang mengalami perlakuan iradiasi, harus melampirkan surat keterangan 
dari fasilitas  iradiasi yang memuat :  
a. jenis dan jumlah pangan iradiasi  
b. nomor batch pangan iradiasi  
c. tujuan iradiasi  
d. jenis kemasan yang digunakan  
e. tanggal pelaksanaan iradiasi  
f. sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan  
g. dosis maksimum yang diserap  
h. penyimpangan yang terjadi selama iradiasi   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
 
- 10 - 
 
 
 
i. nama dan alamat fasilitas iradiasi  
j. nomor izin pemanfaatan dari BAPETEN  
k. nomor kode internasional fasilitas iradiasi, untuk pangan impor  
 
6. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah Pemotongan Hewan)  
a. Untuk pangan olahan hasil hewa n yang diproduksi di Indonesia.  
b. Diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.  
   
7. Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan  
a. Untuk pangan yang mencantumkan tulisan Halal pada label.  
b. Diterbitkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.  
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran.  
 
8. Data pendukung lain  
Untuk pangan yang pada label nya mencantumkan klaim atau keterangan tertentu 
yang memerlukan data pendukung, harus melampirkan r eferensi ilmiah yang 
mendukung klaim atau keterangan tersebut.  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 ttd. 
  
 
KUSTANTINA H 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
Lampiran 3  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
Contoh Surat Permintaan Tambahan Data I  
 
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
 
 
Nomor       :        Jakarta, .....  
Lampiran   : 
Perihal       : Permintaan  Kelengkapan Data I  
 
Kepada Yth.  
Penanggung Jawab  
…. 
 
Berdasarkan hasil penilaian keamanan , mutu dan gizi serta label pangan olahan:  
No Nama Dagang  Nama jenis  Kemasan  No. File  
     
     
dengan ini diberitahukan bahwa terdapat kekurangan  data sebagai berikut :  
1. 
2. 
3. 
dst………………  
 
Kelengkapan data tersebut harus diserahkan  paling lama  50 (lima puluh) hari setelah tanggal 
surat permintaan kelengkapan data  ini.  Jika data tidak diserahkan dalam jangka waktu 
tersebut, maka permohonan Saudara ditolak . 
 
Demikian untuk diketahui.  
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
Kepala Subdit Penilaian ...  
Cap 
Nama Terang  
-----------------------------------  
NIP 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
       
        ttd. 
 
KUSTANTINAH    
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
Lampiran 4  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
Contoh Surat Permintaan Tambahan Data II  dst 
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
 
 
Nomor       :        Jakarta, ..............  
Lampiran   : 
Perihal       : Permintaan Kelengkapan Data II dst.  
 
Kepada Yth.  
Penanggung Jawab  
…. 
 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang Saudara sampaikan tanggal ......, dengan ini 
diberitahukan bahwa permohonan pendaftaran pangan olahan :  
 
No Nama Dagang  Nama jenis  Kemasan  No. File  
     
     
     
belum dapat disetujui, karena masih belum memenuhi kelengkapan data sesuai surat kami 
dengan No. ....... tanggal ......, sebagai berikut :  
1. 
2. 
3. 
dst………………  
Kekurangan data tersebut harus diserahkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal 
surat permintaan kelengkapan data ini .  Apabila data tidak diserahkan dalam jangka waktu 
tersebut, maka permohonan Saudara ditolak . 
 
Demikian untuk diketahui.  
                                                          
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
Kepala Subdit Penilaian ...  
 
Cap 
Nama Terang  
-----------------------------------  
NIP. .........................  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
     ttd. 
 
KUSTANTINAH   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
Lampiran 5  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
 
SURAT PERSETUJUAN PEN DAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 
PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
NO. …………………………………  
 
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No . 
HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana 
Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan  : 
 
1. Nama Jenis Pangan  :  
2. Nama Dagang  :  
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih  :  
4. a. Nama Produsen  :  
 b. Alamat Produsen  :  
5. a. Nama Produsen  :  
 b. Alamat Produsen  :  
 Untuk    
 a. Nama Produsen/Perusahaan  :  
 b. Alamat Produsen/Perusahaan  :  
6. a. Nama Produsen Pengemas Kembali  :  
 b. Alamat Produsen Pengemas Kembali  :  
 a. Nama Produsen Asal  :  
 b. Alamat Produsen Asal  :  
7. a. Nama Produsen  :  
 b. Alamat Produsen  :  
 a.  Nama Perusahaan Pemberi Lisensi  :  
 b.  Alamat Perusahaan Pemberi Lisensi  :  
8. a.  Nama Produsen  :  
 b.  Alamat Produsen  :  
 a.  Nama Importir/ Distributor  :  
 b.  Alamat Importir/ Distributor  :  
 
Nomor Pendaftaran Pangan:  
 
                                               BPOM RI MD / ML  ………………….  
 
Dengan persyaratan:  
1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang -
undangan  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label 
yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Persetuju an Pendaftaran ini .  
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu 
pendaftaran.  
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan 
penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.  
 
Dikeluarkan                : di JAKARTA  
Tanggal                       :  
Masa berlaku sampai dengan       :  
 
Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
atau pejabat yang ditunjuk  
Cap 
 
Nama Terang  
-----------------------------------  
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
    ttd. 
 
KUSTANTINAH    
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
Lampiran 6  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
Contoh Surat Penolakan Pendaftaran Pangan Olahan  
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
 
 
Nomor           :        Jakarta, .....  
Lampiran   : 
Perihal      : Penolakan Pendaftaran Pangan Olahan  
 
Kepada Yth. 
Penanggung Jawab  
…. 
 
Berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi serta label  pangan olahan :  
 
Nama  jenis pangan  :  
Nama dagang  :  
Jenis kemasan, berat/isi bersih  :  
No. File :  
Nama dan alamat produsen 
(untuk produk impor)  :  
 
dengan ini diberitahukan bahwa pendaftaran pangan olahan tersebut DITOLAK  karena tidak 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
 
Demikian agar maklum.  
                                                           
  
a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan  
dan Bahan Berbahaya  
 
Cap 
-----------------------------------  
NIP. ………………………  
Tembusan Yth.: 
1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan  
2. Kepala Balai Besar/ Balai POM ……  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
    ttd. 
 
KUSTANTINAH    
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
Lampiran 7  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN  
 
Nama Perusahaan  : 
Alamat                     : 
 
 
Nomor        : 
Lampiran    : 
Perihal         : Permohonan Perubahan Data   
 
Kepada Y th. 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
cq. Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
di  
    JAKARTA  
                                                
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor HK. 
HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011  tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini kami 
mengajukan permohonan perubahan data pangan olahan sebagai berikut:  
 
Nama jenis pangan       : 
Nama dagang     : 
Jenis Kemasan      : 
Nomor Pendaftaran Pangan   : 
Masa berlaku sampai dengan :  
 
Data Lama *)  Data Baru *)  Keterangan  
 
 
   
 
Apabila permohonan tersebut disetujui, pangan olahan dengan data lama tidak akan beredar 
lagi paling lama .... bulan sejak tanggal persetujuan perubahan.  
                                                                     
…………………………….., 20….  
Penanggung Jawab Perusahaan,  
Cap 
……………………………  
-----------------------------------  
Catatan :  
*)  diisi semua data yang berubah secara lengkap dan jelas  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
   ttd. 
 
KUSTANTINAH    
BA DAN PENGA WA S OBAT DAN MAKA NA N  
REPUBLIK INDONESI A 
Lampiran 8  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
CONTOH SURAT PERMINTAAN TAMBAHAN DATA I  
UNTUK PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN  
                                                                    
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
 
Nomor   :         Jakarta, .....  
Lampiran  :   
Perihal   :  Permintaan Kelengkapan Data  I  
 
Kepada Yth.  
Penanggung Jawab  
….. 
 
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... perihal ..., yang kami terima tanggal  
..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubah an data pangan olahan :  
 
No Nama Jenis  Nama Dagang  Kemasan dan 
berat/isi bersih  Nomor Pendaftaran 
Pangan  
     
 
dengan perubahan data sebagai berikut :  
 
Data Lama  Data Baru  
  
 
belum dapat disetujui, karena terdapat kekurangan  data sebagai berikut:  
………………………………………………………………………………………………………  
 
Kekurangan data tersebut harus diserahkan  paling lama 50 (lima puluh) hari setelah tanggal 
surat permintaan kelengkapan data ini .  Jika data tidak diserahkan dalam jangka waktu 
tersebut, maka permohonan Saudara ditolak.  
 
Demikian untuk diketahui.  
 
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
Kepala Subdit Penilaian .....  
Cap 
Nama jelas  
-----------------------------------  
NIP 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
        ttd. 
 
KUSTANTINAH    
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
Lampiran 9  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
CONTOH SURAT PERMINTAAN TAMBAHAN DATA II,  DST.  
UNTUK PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN  
 
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
 
Nomor   :          Jakarta, .....  
Lampiran  :   
Perihal   :  Permintaan Kelengkapan Data II, dst  
 
Kepada Yth.  
Penanggung Jawab  
..............................  
 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang Saudara sampaikan tanggal  ..., dengan ini 
diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan olahan :  
 
No Nama Jenis  Nama Dagang  Kemasan dan 
berat/isi bersih  Nomor Pendaftaran 
Pangan  
     
dengan perubahan data sebagai berikut :  
Data Lama  Data Baru  
  
dengan ini diberitahukan bahwa data tersebut masih belum memenuhi permintaan 
kelengkapan data seperti yang dimaksud dalam surat kami No.. ..... tanggal .... perihal....., 
sebagai berikut:  
1. 
2. 
dst………………  
Kekurangan data tersebut harus diserahkan  paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal 
surat permintaan kelengkapan data ini . Jika data tidak diserahkan dalam jangka waktu 
tersebut, maka permohonan Saudara ditolak . 
 Demikian untuk diketahui.  
 
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
Kepala Subdit Penilaian .....  
Cap 
Nama jelas  
-----------------------------------  
NIP 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
    ttd. 
 
KUSTANTINAH   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
Lampiran 10  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
CONTOH SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN  
 
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
Nomor   :         Jakarta, .....  
Lampiran  :  - 
Perihal   :  Persetujuan  Perubahan Data  
 
Kepada Yth.  
Penanggung Jawab  
….. 
 
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... perihal ...... yang kami terima tanggal  
... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan olahan sebagai 
berikut:  
No Nama Jenis  Nama Dagang  Kemasan dan 
berat/ isi bersih  Nomor Pendaftaran 
Pangan  
     
 
Data Lama  Data Baru  
  
disetujui  dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Menggunakan rancangan label sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.  
2. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 6 (enam)  bulan 
setelah tanggal surat persetujuan perubahan data ini.  
3. Persetujuan ini berlaku sepanjang surat persetujuan pendaftaran untuk pangan olahan 
tersebut masih berlaku.  
 
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.  
 
a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
Cap 
Nama jelas  
-----------------------------------  
NIP 
Tembusan Yth.: 
1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan  
2. Kepala Balai/Balai Besar POM  ... 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
   ttd. 
 
KUSTANTINAH    
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
Lampiran 11  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK .03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011  
Tentang  
Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan  
 
CONTOH SURAT PENOLAKAN PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN  
 
BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560  
Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267  
Nomor   :          Jakarta, .....  
Lampiran  :   
Perihal   :  Penolakan  Perubahan Data  
 
Kepada Yth.  
Penanggung  Jawab  
….. 
 
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... perihal ...., yang kami terima tanggal  
..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan  olahan sebagai 
berikut:  
 
No Nama Jenis  Nama Dagang  Kemasan dan 
berat/isi bers ih Nomor Pendaftaran 
Pangan  
     
 
dengan perubahan data sebagai berikut :  
Data Lama  Data Baru  
  
 
Tidak dapat disetujui karena ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................  
 
Demikian untuk diketahui.  
 
a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan  
 
Cap 
Nama jelas  
-----------------------------------  
NIP 
Tembusan Yth.: 
1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan  
2. Kepala Balai/Balai Besar POM ...  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
    ttd. 
 
KUSTANTINAH