PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :   
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA  
BAJA LEMBARAN TIPIS LAPIS TI MAH ELEKTROLISA (Bj LTE) 
SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang s ehat dan adil, perlu 
memberlakukan Standar Nasion al Indonesia (SNI) Produk 
Baja Lembaran Tipis Lapis Tim ah Elektrolisa (Bj LTE) 
secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikelu arkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo 3612) sebaga imana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 06 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undan g-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
6. Peraturan Pemerintah No mor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerint ahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran N egara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negar a Nomor 4737); 
8. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara;  
 
 
 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Keduduk an, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Eselon 
I Kementerian Negara; 
10. Keputusan Presiden  Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabi net Indonesia Bersatu II 
Periode 2009-2014; 
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja 
Departemen Perindustrian; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standar disasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan St andar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana  telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007; 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ket entuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar  Nasional Indonesia 
Bidang Industri; 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tent ang Kedudukan dan Tugas Pejabat 
Kementerian Perindustr ian Dalam Masa Peralihan Struktur 
Organisasi; 
 
 
 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASION AL INDONESIA (SNI) 
BAJA LEMBARAN TIPIS LAPIS TIMAH ELEKTROLISA (Bj 
LTE) SECARA WAJIB 
.  
  Pasal  1 
 
  Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah sertif ikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk ke pada produsen yang mampu 
memproduksi Baja Lembaran Ti pis Lapis Timah Elektrolisa 
(Bj LTE) sesuai persyaratan SNI. 
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat 
LSPro adalah lembaga yang tela h diakreditasi oleh Komite 
Akreditasi Nasional untuk me lakukan kegiatan Sertifikasi 
Produk Penggunaan Tanda SNI. 
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
4. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di 
Pabrik yang selanjutnya di sebut PPSP adalah Pegawai 
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan diluar lokasi kegiatan produksi yang SNInya 
telah diberlakukan secara wajib. 
5. Komite Akreditasi Nasiona l yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk  melakukan sertifikasi. 
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
 4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
7. Direktur Jendral Pembina Industri adalah Direktur Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
8. Kepala BPKIM adalah Kepa la Badan Pengkajian Kebijakan 
Iklim dan Mutu Industri. 
9. Kepala Dinas Provinsi ada lah Kepala Dinas di tingkat 
Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan 
bidang perindustrian. 
10. Kepala Dinas Kabupaten/Ko ta adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
 
  Pasal 2 
 
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Produk Baja Lembaran 
Tipis Lapis Timah Elektrolisa (B j LTE) secara wajib sebagai 
berikut : 
 
Jenis Produk No. SNI No. HS 
Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) 07-0602-2006 7210.11.10.00 
7210.11.90.00 
7210.12.10.00 
7210.12.90.00 
 
(2) Apabila SNI Produk Baja Lembaran Tipis Lapis Timah 
Elektrolisa (Bj LTE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, maka yang berlaku SNI Produk Baja Lembaran 
Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) hasil revisi terakhir. 
(3) Produk Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj 
LTE) merupakan Baja Lem baran Canai Dingin ( Tin Mill 
Black Plate ) yang dilapisi logam Timah (Sn) dengan proses 
pelapisan secara elektrolisa. 
 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
(4) Baja Lembaran Tipis Timah Elektrolisa (Bj LTE) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lembaran 
atau gulungan.  
Pasal 3 
 
Produk Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang digunakan sebaga i bahan baku: 
a. Produk ekspor; 
b. industri komponen kendaraan bermotor; 
c. peralatan listrik konsumsi dan elektronika; serta  
memiliki spesifikasi standar tersendiri tidak diberlakukan SNI 07-0602-2006 secara wajib, pene tapan produk dimaksud guna 
keperluan impor dan atau penggunaannya wajib melalui 
pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri  
 
Pasal 4 
 
Perusahaan yang memproduksi Produk Baja Lembaran Tipis 
Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan :  
a. memiliki SPPT-SNI Produk  Baja Lembaran Tipis Lapis 
Timah Elektrolisa (Bj LTE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap Produk Baja 
Lembaran Tipis Lapis Timah El ektrolisa (Bj LTE) dengan 
cara yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
 
 
 
 
 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
Pasal  5 
 
(1) Penerbitan SPPT-SNI Produk Baja Lembaran Tipis Lapis 
Timah Elektrolisa (Bj LTE) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap 
Produk Produk Baja Lembaran Tipis Lapis Timah 
Elektrolisa (Bj LTE) sesuai dengan ketentuan dalam 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI  
ISO 9001:2008 atau revisinya.  
 (2) Penerbitan SPPT-SNI Produk Baja Lembar an Tipis Lapis 
Timah Elektrolisa (Bj LTE)  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh LSPro yang dit unjuk oleh 
Menteri sesuai denga n ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3)  Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Uji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
Produk Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj 
LTE), Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau 
Laboratorium Uji yang kompetens inya telah dievaluasi 
oleh BPKIM. 
(4) LSPro  dan  atau  Laboratorium Uji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ay at (3) paling lama 2 
(dua) tahun sejak penunjukan harus terakreditasi oleh 
KAN. 
Pasal 6 
(1) LSPro sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 5 ayat (1) 
wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasinya kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIM. 
 
 7 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
(2) LSPro yang menerbitk an SPPT-SNI Produk Baja 
Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang 
diterbitkan. 
Pasal 7 
 
Setiap Produk Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 yang 
diperdagangkan di dalam neger i yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
 
Pasal 8 
 
(1) Baja Lembaran Tipis Lapis Ti mah Elektrolisa (Bj LTE) 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang berasal dari impor dan memasuki daerah  Pabean Indonesia wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan harus melampirkan Mill Certificate . 
(2) Baja Lembaran Tipis Lapis Ti mah Elektrolisa (Bj LTE) 
impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
 
Pasal  9 
 
(1) Baja Lembaran Tipis Lapis Ti mah Elektrolisa (Bj LTE)  
yang berasal dari hasil produksi  dalam negeri yang tidak 
memenuhi kententuan SNI s ebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 
 
 
 8 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
(2) Baja Lembaran Tipis Lapis Ti mah Elektrolisa (Bj LTE) 
impor yang tidak memenuhi  ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 apabila masuk ke daerah Pabean 
Indonesia harus dimu snahkan atau diekspor kembali oleh 
importir yang bersangkutan. 
 
(3) Tata cara pemusnahan atau ek spor kembali pada ayat (1) 
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal  10 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Produk Baja Le mbaran Tipis Lapis Timah 
Elektrolisa (Bj LTE) sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri 
sekurang-kurangnya 1 (satu)  kali dalam setahun yang 
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar dan atau Jasa di Pabrik (PPSP).  
 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
 
(3) BPKIM  melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE) 
   
Pasal 11 
 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk 
Teknis pelaksanaan dan Pet unjuk Teknis Pengawasan 
Penerapan SNI di pabrik. 
   
 9 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  Pasal  12 
 
Pelaku usaha, LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Peraturan Ment eri ini dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. 
 
  Pasal  13 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah 
tanggal diundangkan. 
  Agar setiap orang mengetahu inya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal               
 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
 
 
 
 
 MOHAMAD S. HIDAYAT 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 
 
 10