BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955  TAHUN 2011  
TENTANG  
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat  (5) dan ayat  
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 
Mutu, dan Gizi  Pangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan tentang Pendaftaran Pangan Olahan ; 
  
Mengingat  :  1.  Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);  
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Nega ra  Republik Indonesia 
Nomor 3821);  
3. Undang -Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang  
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4424);  
6. Keputusan  Presiden Nomor  103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;  
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I  Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Perat uran Presiden Nomor 52 Tahun 2005;  
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 2 - 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  :  PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan 
baku pangan, dan bahan lain yang digunak an dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.  
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan 
Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Panga n, Pangan Produk Rekayasa 
Genetika, dan Pangan Iradiasi.  
3. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
boleh ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
Pangan.  
4. Pendaftaran adalah prosedur Penilaian keamanan, mu tu, dan gizi Pangan 
Olahan untuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran.  
5. Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan 
Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan 
Olahan.  
6. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, 
tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, 
dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 
Pangan.  
7. Perusahaan adalah Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan  Olahan 
yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.  
8. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, 
mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan 
Olahan untuk diedarkan.  
9. Importi r adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memasukkan Pangan 
Olahan ke dalam wilayah Indonesia.  
10. Distributor adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengedarkan 
Pangan Olahan di wilayah Indonesia.  
11. Pendaftar adalah Perusahaan, atau pihak yang diberi k uasa oleh Perusahaan 
untuk melakukan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan 
Surat Persetujuan Pendaftaran.  
12. Pangan Olahan Lisensi adalah pangan olahan yang diproduksi atas dasar 
lisensi.   
13. Pangan Olahan yang dikemas kembali adalah pangan olahan yang dikemas 
kembali menjadi pangan olahan dengan kemasan yang lebih kecil atau lebih 
besar .  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 3 - 
 
14. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak adalah pangan yang 
diproduksi oleh penerima kontrak atas permintaan pemberi kontrak.  
15. Pemberi  Lisensi  adalah produsen atau badan riset pemilik formula dan teknologi 
di dalam atau di luar negeri yang memberikan lisensi kepada perusahaan yang 
mengajukan pendaftaran.  
16. Penerima Kontrak adalah industri di bidang Pangan Olahan yang menerima 
pekerjaan pembuatan Pangan Ol ahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin 
usaha industri sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.  
17. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin 
usaha di bidang produksi Pangan, yang menggunakan sarana produksi pihak 
lain berdasarkan kontrak.  
18. Nomor Pendaftaran Pangan adalah nomor yang diberikan bagi Pangan Olahan 
dalam rangka peredaran Pangan yang tercantum pada Surat Persetujuan 
Pendaftaran.  
19. Biaya Evaluasi dan Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan dalam rangka 
Penila ian Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.  
20. Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan 
selaku kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.  
21. Direktur adalah Direktur Penilaian Ke amanan Pangan.  
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia.  
 
Pasal 2  
(1) Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang 
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam 
kemasan eceran wajib  memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.  
(2) Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan  oleh Kepala Badan.  
(3) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan 
akhir Pangan yang tidak boleh dibuka  untuk dikemas  kembali menjadi 
kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan.  
 
 Pasal 3  
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
ayat (2), Pangan Olahan yang:  
a. diproduksi oleh industri rumah tangga;  
b. mempunyai  masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;  
c. dimasukkan  ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk 
keperluan:  
1. sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;  
2. penelitian;  
3. konsumsi sendiri; dan/atau  
d. digunakan  lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung 
kepada konsumen akhir.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 4 - 
 
(2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jumlah yang 
dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait sesuai dengan hasil kajian 
kelayakan atas permohon an keperluan impotir pada saat pengajuan surat 
rekomendasi impor.  
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Pangan Olahan yang dapat diproduksi oleh 
industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
oleh Kepala Badan.  
 
Pasal 4  
Industri  rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan 
industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
BAB II  
KRITERIA  
 
Bagian Pertama  
Kriteri a Pangan Olahan  
 
Pasal 5  
(1) Pangan Olahan dibedakan atas:  
a. Pangan Olahan produksi sendiri;  
b. Pangan Olahan lisensi;  
c. Pangan Olahan yang dikemas kembali;  
d. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak.  
(2) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
huruf c, dan huruf d harus disertai data pendukung berupa surat perjanjian 
atau surat sejenis.  
 
Pasal 6  
(1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, 
mutu, dan gizi.  
(2) Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
meliputi:  
a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran 
fisik, dan cemaran kimia;  
b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar 
dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik u ntuk 
Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan 
yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia; dan  
c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.  
(3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), juga harus memenuhi persyaratan label.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 5 - 
 
Pasal 7  
(1) Untuk Pangan Olahan, yang mengandung bahan baku, Bahan Tambahan 
Pangan, bahan lain, dan/atau mencantumkan klaim yang belum diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang -undangan, harus dilakukan kajian terlebih 
dahulu.  
(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Bagian Kedua  
Kriteria dan Tanggung Jawab Perusahaan  
 
Pasal 8  
(1) Pendaftaran Pangan Olahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c yang diproduksi di dalam negeri diajukan oleh 
Produsen.  
(2) Pendaftaran Pangan Olahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat (1) 
huruf d yang diproduksi di dalam negeri diajukan oleh pihak Pemberi Kontrak.  
(3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penerima Kontrak harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. memiliki izin usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan; dan  
b. memenuhi persyaratan cara produksi Pang an yang baik untuk jenis Pangan 
yang didaftarkan.  
 
Pasal 9  
(1) Pendaftaran Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia 
diajukan oleh Importir atau Distributor.  
(2) Importir atau Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan  sebagai berikut:  
a. memiliki izin di bidang importasi atau distribusi Pangan;  
b. memiliki surat penunjukan dari Perusahaan asal di luar negeri; dan  
c. memenuhi persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(3) Pendaftaran Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia yang 
merupakan Pangan olahan lisensi , Pangan Olahan yang dikemas kembali, atau 
Pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak di luar negeri harus disertai data 
pendukung berupa surat perjanj ian atau surat sejenis.  
 
Pasal 10  
Pemenuhan persyaratan cara produksi Pangan yang baik se bagaimana dimaksud 
pada Pasal 8  ayat (3) huruf b dan persyaratan cara distribusi Pangan yang baik 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9  ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat 
keterangan tentang hasil audit petugas Balai setempat.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 6 - 
 
Pasal 11  
(1) Sebelum melakukan Pendaftaran Pangan Olahan, Pendaftar wajib mengajukan 
permohonan audit sarana produksi atau sarana distribusi kepada Kepala Bala i 
setempat.  
(2) Audit sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik.  
(3) Audit sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik . 
(4) Hasil audit sarana produksi atau sarana distribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Balai kepada Pendaftar dengan tembusan 
kepada Direktur dan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.  
 
Pasal 12  
(1) Audit sarana dalam rangka Pendaftaran seb agaimana dimak sud dalam Pasal 10  
hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Pendaftaran dan jenis Pangan 
Olahan yang sama.  
(2) Dalam hal jenis Pangan Olahan yang didaftarkan berbeda dengan jenis Pangan 
Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan audit sarana 
kembali.  
 
Bagian Ketiga  
Kriteria dan Tanggung Jawab Pendaftar  
 
Pasal 13  
(1) Pelaksanaan  Pendaftara n Pangan Olahan dilakukan oleh P endaftar.  
(2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami kriteria dan 
persyaratan Pangan  Olahan yang didaftarkan.  
 
Pasal 14 
Dalam hal Pendaftaran dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa, maka:  
a. Perusahaan harus melaporkan pihak penerima kuasa kepada Kepala Badan . 
b. Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan diterbitkan untuk perusah aan yang 
mengajukan  pendaftaran.  
 
Pasal 15  
(1) Pendaftar  bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan 
keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan.  
(2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen yang diajukan saat Pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen palsu atau yang 
dipalsukan, maka permohonan Pendaftaran ditolak dan Perusahaan yang 
bersangkutan tidak dapat melakukan Pendaftaran Pangan Olahan selama 3 
(tiga) tahun sejak tanggal surat penolakan.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 7 - 
 
BAB III  
PERSYARATAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
Bagian Pertama  
Pendaftaran Umum  
 
Pasal 16  
(1) Persyaratan  pendaftaran meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan 
teknis.  
(2) Persyaratan  pendaftaran sebag aimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
Bagian Kedua  
Perubahan Data Pangan Olahan  
 
Pasal 17  
(1) Perusahaan  dapat melakukan perubahan data untuk Pangan Olahan yang telah 
memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.  
(2) Perubahan  data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
persetujuan Kepala Badan.  
(3) Perubahan  data Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dapat 
dilakukan sepanjang tidak menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran 
Pangan dan/atau perubahan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran.  
(4) Dalam hal perubahan data Pangan Olahan yang menyebabkan perubahan 
Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan biaya evaluas i, Pendaftar 
harus mengajukan permohonan Pendaftaran baru.  
 
Pasal 18  
(1) Perubahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 17  ayat (1) dapat berupa:  
a. Perubahan nama Perusahaan;  
b. Perubahan nama Importir dan/atau Distributor;  
c. Pencantuman dan atau perubahan Informasi Nilai Gizi;  
d. Perubahan dan atau penambahan klaim;  
e. Perubahan nama dagang;  
f. Perubahan desain kemasan;  
g. Perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih;  
h. Perubahan komposisi; dan/atau  
i. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu.  
(2) Persyaratan  dan kelengkapan dokumen untuk perubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 8 - 
 
Bagian Ketiga  
Persyaratan Label Pangan Olahan  
 
Pasal 19  
Persyaratan  label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan 
persyaratan label Pangan Olahan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
Bagian Pertama  
Pengajuan Pendaftaran  
 
Pasal 20  
Pendaftaran diajukan untuk setiap Pangan Olahan termasuk yang memiliki 
perbedaan dalam hal:  
a. desain Label;  
b. jenis kemasan;  
c. komposisi; dan/atau  
d. nama dan/atau alamat pihak yang memproduksi.  
 
Pasal 21  
Permohonan  Pendaftaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir 
Pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen Pendaftaran.  
 
Pasal 22  
Dokumen pendaftaran merupakan dokumen rahasia yang hanya dipergunakan 
untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang.  
 
Bagian  Kedua  
Pemeriksaan dan Penilaian  
 
Pasal 23  
(1) Terhadap dokumen pendaftaran se bagaimana dimaksud pada Pasal 21  
dilakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai kriteria dan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 . 
(2) Dalam hal dokumen pendaftaran mencantumkan va riasi klaim, dilakukan 
pembahasan dengan tim ahli.  
 
Bagian Ketiga  
Pemberian Keputusan  
 
Pasal 24  
Hasil penilaian seb agaimana dimaksud pada Pasal 23  dapat berupa:  
a. Surat Persetujuan Pendaftaran; atau  
b. Surat Penolakan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 9 - 
 
Pasal 25  
(1) Keputusan  berupa Surat Persetujuan Pendaftaran seb agaimana dimaksud 
dalam Pasal 24  huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.  
(2) Kepala  Badan dapat mendelegasikan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran 
kepada pejabat lain yang ditunjuk.  
 
Pasal 26  
(1) Surat Persetujuan  Pendaftaran seb agaimana dimaksud dalam Pasal 25  ayat (1) 
disertai dengan rancangan Label yang telah disetujui.  
(2) Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan diterbitkan dengan 
mencantumkan Nomor Pendaftaran Pangan.  
 
Pasal  27  
(1) Nomor Pendaftaran Pangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26  ayat (2) 
untuk Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan ”BPOM RI MD” 
yang diikuti dengan digit angka.  
(2) Nomor Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26  ayat (2) 
untuk Pangan Olahan produksi luar nege ri berupa tulisan ”BPOM RI ML” yang 
diikuti dengan digit angka.  
(3) Digit angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisi informasi 
identitas pangan olahan  yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor 
urut produk, jenis  kemasan, dan jenis pang an.  
(4) Nomor Pendaftaran Pangan wajib dicantumkan pada Label sedemikian rupa 
sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.  
 
Pasal 28  
(1) Dalam hal keputusan berupa penolakan Pendaftaran se bagaimana dimaksud 
pada Pasal 24  huruf b, akan diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan 
penolakan.  
(2) Dalam hal Pendaftaran ditolak karena alasan keamanan, mutu, atau gizi, 
Pendaftaran kembali hanya dapat diajukan setelah ada data pendukung 
terbaru.  
 
Pasal 29  
Tata laksana pendaftaran pangan olahan akan ditetapkan lebih lanjut.  
 
BAB V  
BIAYA  
 
Pasal 30  
(1) Terhadap  permohonan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan 
Surat Persetujuan Pendaftaran atau perubahan data Pangan Olahan dikenai 
biaya sebagai penerimaan negara b ukan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka 
biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 10 - 
 
BAB VI  
DENGAR PENDAPAT  
 
Pasal 31  
(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap hasil Penilaian atas kriteria kea manan 
pangan olahan, Perusahaan dapat mengajukan permohonan dengar pendapat 
kepada Kepala Badan secara tertulis.  
 (2) Permohonan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilengkapi dengan data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan yang 
dilengkapi dengan justifikasi.  
 
BAB VII  
PENINJAUAN KEMBALI  
 
Pasal 32  
(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap penolakan pendaftaran, Perusahaan 
dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Badan 
secara tertulis.  
(2) Permohonan p eninjauan kembali harus dilengkapi dengan data baru dan/atau 
data yang sudah pernah diajukan yang dilengkapi dengan justifikasi.  
(3) Permohonan p eninjauan kembali dapat diajukan dalam bentuk dengar 
pendapat.  
 
BAB VIII  
MASA BERLAKU SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN  
 
Pasal 33  
(1) Surat Persetujuan Pendaftaran berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang melalui Pendaftaran kembali.  
(2) Surat Persetujuan  Pendaftaran yang telah habis masa berlakunya dinyatakan 
tidak berlaku.  
(3) Pangan Olahan yang masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftarannya telah 
habis dilarang diedarkan.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat 
Persetujuan  Penda ftaran untuk Pangan Olahan se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5  ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d masa berlakunya disesuaikan 
dengan masa berlaku surat perjanjian atau surat sejenis.  
 
BAB IX  
PENDAFTARAN KEMBALI  
 
Pasal 34  
Pendaftaran  kembali Pangan Olahan dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan 
sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftaran berakhir.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 11 - 
 
BAB X  
PELAKSANAAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN  
 
Pasal 35  
(1) Pangan olahan yang  diedarkan harus sesuai dengan k riteria keamanan, mutu 
dan gizi dan persyaratan Label yang disetujui pada saat pendaftaran .  
(2) Label Pangan O lahan yang beredar  harus sesuai dengan rancangan L abel yang 
disetujui pada saat pendaftaran .  
 
Pasal 36  
(1) Pemasukan  Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran 
ke dalam wilayah Indonesia dapat dilakukan oleh:  
a. Perusahaan yang memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran; atau  
b. b.Pihak lain yang memiliki izin sebagai importir  sesuai ketentuan peraturan 
perundang - undangan dan mendapat kuasa dari perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a.  
(2) Pada saat Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasuki 
wilayah Indonesia, label harus telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) . 
 
Pasal 37  
(1) Perusahaan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi serta Label 
Pangan Olahan yang diedarkan sesuai dengan informasi yang disetujui pada 
saat Pendaftaran.  
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan 
produksi se ndiri, Pangan olahan lisensi, dan Pangan Olahan yang dikemas 
kembali berada di pihak Produsen.  
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan 
yang diproduksi dalam negeri berdasarkan kontrak berada di pihak Pemberi 
Kontrak.  
(4) Tanggung  jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Pangan Olahan 
yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia berada di pihak Importir atau 
Distributor yang melakukan Pendaftaran.  
 
BAB X I 
PENILAIAN KEMBALI  
 
Pasal 38  
(1) Terhadap  Pangan Olahan yang telah mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran 
dapat dilakukan Penilaian kembali oleh Kepala Badan.  
(2) Penilaian  kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat 
data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, g izi, dan Label 
Pangan Olahan.  
(3) Hasil Penilaian  kembali disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan 
pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran.  
(4) Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran wajib melakukan 
tindakan sesuai dengan hasil Penilaian kembali seb agaimana dimaksud pada 
ayat (3).   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 12 - 
 
BAB XI I 
SANKSI ADMINISTRATIF  
 
Pasal 39  
(1) Pelanggaran  terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. Peringatan tertulis;  
b. Pelarangan untuk mengedarkan sementara waktu;  
c. Penghentian sementara kegiatan; atau  
d. Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran.  
(2) Sanksi  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
dikenai berdasarkan atau dalam hal:  
a. hasil  Penilaian kembali ditemukan hal yang tidak memenuhi persyaratan 
keamanan;  
b. Pangan  Olahan yang beredar tidak sesuai dengan data yang disetujui pada 
waktu memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan 
perubahan data;  
c. hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pangan Olahan yang beredar tidak 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud d alam Pasal 7;  
d. Pangan  Olahan diiklankan melanggar ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
e. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang 
berkaitan dengan Pangan Olahan;  
f. Perusahaan melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi 
Pangan;  
g. Importir atau Distributor pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran sudah 
tidak mendapat penunjukan dari pabrik asal di luar negeri;  
h. izin usaha industri Pangan untuk memproduksi, izin Importir, dan/atau izin 
Distributor dicabut;  
i. lokasi Importir tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan 
Pendaftaran atau persetujuan perubahan data;  
j. lokasi sarana produksi tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat 
Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; dan/atau  
k. atas permohonan  pemegang  Surat Persetujuan Pendaftaran . 
(3) Perusahaan  bertanggung jawab terhadap Pangan Olahan yang masih berada di 
peredaran yang telah dicabut Surat Persetujuan Pendaftarannya.  
 
BAB XII I 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 40  
(1) Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan yang telah dikeluarkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang 
Pendaftaran Makanan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 1 
(satu) tahun sejak tanggal Peraturan ini diundangkan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 13 - 
 
(2) Permohonan Pendaftaran Panga n Olahan yang telah diajukan sebelum 
berlakunya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang 
Kriteria dan Tata Laksana Penilaian  Produk Pangan.  
 
BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 41 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:  
1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.00.05.52.4321 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk 
Pangan; dan  
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.00. 05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian 
Produk Pangan;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 42  
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di  :   Jakarta  
pada tanggal   :   5 Desember 2011  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 ttd. 
 
KUSTANTINAH  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal   12 Desember 2011  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 ttd. 
 
AMIR SYAMSU DDIN 
 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011  NOMOR  810  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
Lampiran 1 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Tentang  
Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
PERSYARATAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN  
 
I. Persyaratan Administratif  
 
A.  Pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri  
 
No Kelengkapan Dokumen  
1. Surat kuasa  
2. Izin industri  
Untuk pangan yang diproduksi sendiri :  
Izin Usaha Industri  
Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak :  
a. Izin Usaha Industri pemberi kontrak  
b. Izin Usaha Industri penerima kontrak  
c. Surat Perjanjian/Kontrak antara pihak pemberi kontrak dengan 
pihak penerima kontrak  
Untuk pangan yang dikemas kembali :  
a. Izin Usaha Industri mengemas kembali  
b. Surat kerjasama antara pabrik asal dengan pabrik pengemas 
kembali  
Untuk pangan yang diproduksi dengan lisensi :  
a. Izin Usaha Industri  
b. Surat perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi 
atau produsen  
3. Hasil audit  sarana produksi  
4. Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika 
perlu)  
 
B.  Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia  
 
No Kelengkapan Dokumen  
1. Surat kuasa  
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  atau Angka Pengenal Impor  (API)  
3. Surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri  
4. Sertifikat Kesehatan ( Health Certificate ) atau Sertifikat Bebas Jual 
(Certificate of Free Sale ) 
5. Hasil audit  sarana distribusi  
6. Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika  
perlu)   
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN  MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
- 2 - 
 
 
 
II.  Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan  
 
No Kelengkapan Dokumen  
1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan  
2. Penjelasan untuk bahan baku tertentu yang digunakan  
3. Proses produksi atau sertifikat GMP/HACCP  
4. Hasil analisis produk akhir ( Certificate of Analysis ) 
5. Informasi tentang masa simpan  
6. Informasi tentang kode produksi  
7. Rancangan label  
 
 
III.  Dokumen Pendukung Lain (jika perlu)  
 
No Kelengkapan Dokumen  
1. Sertifikat Merek  
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI  (Standar Nasional Indonesia)  
3. Sertifikat Organik  
4. Keterangan tentang status bebas GMO ( Genetically Modified Organism ) 
5. Keterangan Iradiasi Pangan  
6. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah Pemotongan Hewan)  
7. Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan  
8. Data pendukung lain  
9. Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk Minuman 
Beralkohol  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
KUSTANTINAH  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
Lampiran 2 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Tentang  
Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN  
UNTUK PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN  
 
I.  Persyaratan Umum Untuk Semua Perubahan Data  
 
No Persyaratan  
1. Surat pengajuan sesuai dengan format yang ditetapkan  
2. Fotocopi surat persetujuan pendaftaran  
3. Fotocopi label yang disetujui pada surat persetujuan pendaftaran  
4. Fotocopi surat persetujuan perubahan data pangan olahan terakhir  
5. Fotocopi label pada persetujuan perubahan data pangan olahan terakhir  
6. Rancangan label baru berwarna  
7. Label dan kemasan asli produk pangan yang beredar  
 
II.  Persyaratan Tambahan  Untuk Pangan Tertentu  
 
No Persyaratan  Keterangan  
1. Fotokopi sertifikat merek  Untuk pangan yang mencantumkan ™ dan 
atau ®  
 
2. Fotokopi surat izin 
pencantuman halal  
 Untuk pangan yang mencantumkan halal  
3. Fotokopi sertifikatSNI  Untuk pangan wajib SNI  (AMDK, tepung 
terigu, garam beryodium, cokelat bubuk 
dan gula rafinasi)  
 
4. Fotokopi surat kerjasama  Untuk pangan yang diproduksi dengan 
kerjasama (lisensi, pengemasan kembali 
atau kontrak,  dll)  
 
5. Fotokopi surat penunjukan 
dari pabrik asal  
 Untuk pangan impor  
6. Fotokopi  SIUP  Untuk pangan impor  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 2 - 
 
 
III.  Persyaratan Tambahan Berdasarkan Perubahan yang Diajukan  
 
No Perubahan  Kelengkapan Data  
1. Perubahan nama 
produsen  a. Izin usaha industri atau tanda daftar 
industri  
b. Akte notaris yang menjelaskan status 
perubahan  
 
2. Perubahan nama 
importir/distributor  a. Fotokopi surat penunjukan dari pabrik asal 
dengan nama importir /distributor yang 
terbaru (menunjukkan asli)  
b. Fotokopi SIUP  atas nama importir 
/distributor yang baru  
 
3. Pencantuman dan atau 
perubahan informasi 
nilai gizi dan atau 
penambahan klaim  a. Hasil analisa terbaru ASLI dari laboratorium 
terakreditasi atau laboratorium Pemerintah 
untuk zat gizi dan atau komponen fungsional  
b. Cara perhitungan % AKG pada label 
informasi nilai gizi  
 
4. Perubahan nama 
dagang  Sertifikat SNI dengan nama dagang yang baru 
(untuk pangan  wajib SNI) 
 
5. Perubahan komposisi  a. Komposisi lama dan komposisi baru  
b. Penjelasan tentang bahan tertentu  
c. Hasil analisa produk akhir terbaru ASLI dari 
laboratorium terakreditasi  atau laboratorium 
Pemerintah  
 
6. Perubahan untuk 
kepentingan promosi 
dalam waktu tertentu  a. Surat pernyataan atau keterangan dari 
perusahaan yang menjelaskan tujuan dan 
batas waktu untuk promosi  
b. izin promosi dari instansi yang berwenang 
(untuk hadiah langsung dan undian 
berhadiah)  
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
     ttd. 
 
KUSTANTINAH   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 Lampiran 3 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Tentang  
Pendaftaran Pangan Olahan  
 
 
PERSYARATAN LABEL PANGAN OLAHAN  
 
I. KETENTUAN UMUM  
 
1. Pangan  Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau dimasukkan ke dalam 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan, wajib 
mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan . 
2. Pencantuman label harus memenuhi ketentuan pe raturan perundang -
undangan . 
3. Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan, 
pencantuman label juga  harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam  Peraturan  ini. 
4. Keterangan  dan atau pernyataan  tentang pangan  olahan dalam label harus 
benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk 
apapun lainnya . 
5. Label memuat tulisan yang jelas, dapat mudah dibaca, teratur dan tidak 
berdesak -desakan.  
6. Penggunaan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun desain 
lainnya  tidak boleh mengaburkan tulisan pada Label.  
7. Pelabelan dilakukan sedemikian rupa sehingga:  
a. Tidak mudah lepas dari kemasan;  
b.Tidak mudah luntur atau rusak; dan  
c. Terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan 
dibaca.  
8. Selain ketentuan  sebagaimana tercantum pada angka 7, Label yang melekat 
atau ditempelkan pada kemasan harus melekat kuat sehingga jika dilepas 
akan merusak label/kemasan aslinya . 
9. Pencantuman  pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam 
Label hanya dapat dilakuka n apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  
10. Label pangan olahan  terdiri dari bagian utama dan bagian lain.  
11. Label pangan olahan paling sedikit harus mencantumkan:   
a. Nama pangan olahan;  
b.Berat bersih atau isi bersih;  
c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke 
dalam wilayah Indonesia;  
d.Daftar bahan yang digunakan;   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 2 - 
 
 e. Nomor pendaftaran  pangan;  
f. Keterangan kedaluwarsa; dan  
g. Kode produksi.  
12. Selain keterangan sebagaimana dimaksu d pada angka 11, pada label pangan 
olahan juga harus dicantu mkan keterangan sebagai berikut :  
a. Keterangan tentang kandungan gizi,  
b.Keterangan tentang iradiasi pangan,   
c. Keterangan tentang Pangan organik,  
d.Keterangan tentang Pangan rekayasa genetika,  
e. Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah,  
f. Petunjuk penggunaan/penyiapan,  
g. Petunjuk tentang cara penyimpanan,  
h. Keterangan tentang petunjuk atau saran penyajian,  
i. Keterangan tentang peruntukan,  
j. Keterangan lain yang perlu diketahui mengenai  dampak pangan terhadap 
kesehatan manusia,  
k.Peringatan.  
13. Pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan 12 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
II. TULISAN DAN GAMBAR  
 
1. Bahasa , Huruf dan Angka  
a. Keterangan sebagaimana dimaksud pada  Bagian I angka 12 dan angka 13 
ditulis dan dicetak dengan menggunakan  bahasa Indonesia, angka Arab 
dan huruf Latin.  
b. Penggunaan istilah asing dalam keterangan sebagaimana dimaksud pada 
bagian I angka 12 dan angka 13 dapat dilakukan sepanjang tidak ada 
padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya atau digunakan untuk 
kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.  
c. Istilah asing sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bahasa, angka 
atau huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab atau huruf Latin serta 
istila h teknis atau ilmiah, misalnya rumus kimia untuk menyebutkan suatu 
jenis bahan yang digunakan dalam komposisi.  
d. Dalam label dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b dapat ditambahkan keterangan yang sama dalam bahasa selain 
bahasa Ind onesia, angka Arab dan huruf Latin.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 3 - 
 
 2. Gambar   
a. Gambar  harus m enunjukkan keadaan sebenarnya, termasuk sifat dan/atau 
keadaan pangan olahan serta tidak boleh menyesatkan;  
b. Gambar buah, daging , ikan atau bahan pangan lainnya hanya boleh 
dicantumkan apabila pa ngan mengandung bahan tersebut, bukan sebagai 
perisa (termasuk perisa alami, perisa identik alami, dan perisa artifisial). 
Pada bagian komposisi harus dicantumkan jumlah bahan yang digunakan 
tersebut.  
Misal :  
”Komposisi : air, gula, sari buah mangga (10%) , perisa mangga”  
”Komposisi : gula, ekstrak buah jeruk (2%), perisa jeruk”  
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku 
untuk ketentuan pencantuman gambar sebagai saran penyajian.  
d. Untuk  pangan olahan yang memerlukan atau mempunyai petunjuk 
penyajian atau petunjuk penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan 
pangan lainnya sesuai dengan penjelasan petunjuk penyajian atau petunjuk 
penggunaan.  
 
3. Ukuran Huruf dan Tulisan  
a. Huruf dan angka yang digunakan pada label harus jelas dan mudah dibaca 
serta  proporsional dengan luas permukaan label.  
b. Ukuran huruf minimal sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” 
pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (Arial 6 point) , kecual i untuk 
keterangan tertentu.  
c. Keterangan dalam bahasa Indonesia harus ditulis dengan ukuran huruf 
yang proporsional dengan bahasa lain dan tidak kurang dari 1 mm.  
d. Ukuran huruf untuk nama jenis harus proporsional terhadap ukuran huruf 
untuk nama dagang.  
e. Ukur an huruf keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak boleh 
lebih kecil dari huruf kecil “o” pada jenis huruf A rial dengan ukuran 2 mm 
atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang -
undangan;  
f. Pengecualian  terhadap ketentuan pelabelan diberikan kepada pangan 
olahan yang kemasannya terlalu kecil, sehingga secara teknis sulit memuat 
seluruh keterangan yang diwajibkan sebagaimana berlaku bagi pangan 
olahan lainnya, dengan persyaratan:  
1) ukuran kecil yang dimaksu d adalah luas permukaan label sama 
atau kurang dari 10 cm2; 
2) memuat keterangan paling sedikit nama dan alamat pihak yang 
memproduksi; dan   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 4 - 
 
 3) pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar 
yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus 
dican tumkan.  
g. Untuk label pangan yang luas permukaannya mempunyai ukuran sama 
atau lebih kecil dari 10 cm2, ukuran huruf dan angka yang dicantumkan 
tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm.  
 
4. Tulisan d an Peringatan  
Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada Bagian I, pada label pangan 
tertentu harus dicantumkan tulisan atau peringatan.  
a. Pangan  olahan yang mengandung bahan berasal dari babi  
1) Pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari 
babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan 
”MENGANDUNG BA BI” dan gambar babi berwarna merah dalam 
kotak berwarna merah di atas dasar putih, seperti contoh berikut :  
 
 
2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus jelas terbaca 
dan proporsional terhadap luas permukaan label dengan ukuran 
paling sedikit 1,5 mm serta dicantumkan pada bagian yang paling 
mudah dilihat oleh konsumen.  
3) Penulisan bahan pangan yang berasal dari babi harus diikuti 
dengan kata „babi‟. C ontoh : ”daging babi”, ”gelatin babi”, ”lemak 
babi”  
4) Bahan pangan yang mungkin berasal dari babi antara lain berupa 
gelatin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, ekstrak darah/marus, 
hemoglobin terhidrolisat, keratin, ekstrak rambut, plasenta, protein, 
ekstrak  kelenjar timus ( thymus extract ),  hidrolisat timus ( thymus 
hydrolisate ), ekstrak usus ( stomach extract ), bahan penyusun (asam 
stearat, asam palmitat, gliserol), minyak, ekstrak ginjal, lemak reroti 
(shortening ), pengental, pengemulsi, pemantap, l -sistein,  
monogliserida, digliserida, trigliserida, nisin.  
 
b. Minuman Beralkohol  
1) Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:  
a) ”MINUMAN BERALKOHOL” dan nama jenis sesuai kategori 
pangan.  
b) ”DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG 
MINUM”  
c) ”Mengandung Alkohol + … % v/v”  
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 5 - 
 
 2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) 
tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama 
jenis adalah sebagai berikut : ”MINUMAN BERALKOHOL 
GOLONGAN ....”  
3) Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pa da angka 
2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut:  
a) Golongan A : 1 – 5% 
b) Golongan B : lebih dari 5 – 20% 
c) Golongan C : lebih dari 20 – 55% 
4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) 
dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh 
konsumen.  
 
c. Pangan Olahan yang Mengandung Alkohol  
1) Pangan yang mengandung alkohol , wajib mencantumkan kadar 
alkohol pada label.  
2) Kadar alkohol dicantumkan dalam bentuk persentase. Contoh : 
”mengandung alkohol + ...  % ”. 
3) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud  pada angka 1) dan angka 2) 
dicantumkan pada bagian yang paling  mudah dilihat oleh 
konsumen.  
4) Pangan yang menggunakan alkohol atau bahan baku yang 
mengandung alkohol namun tidak terdeteksi pada produk akhir, 
keterangan  tentang kandungan alkohol tidak perlu  dicantumkan  
pada label . 
 
d. Susu Kental Manis  
1) Pada label susu kental manis harus dicantumkan tulisan 
“Perhatikan! Tidak Cocok Untuk Bayi” . 
2) Tulisan s ebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dengan 
tulisan berwarna merah didalam kotak persegi  panjang berwarna 
merah seperti contoh berikut  : 
  Perhatikan ! Tidak Cocok untuk Bayi  
3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus jelas terbaca 
dan proporsional terhadap luas permukaan label dengan ukuran 
paling sedikit 1,5 mm serta dicantumkan pada bagian yang mudah 
dilihat oleh konsumen.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 6 - 
 
 e. Formula Bayi  
Label formula bayi harus mencantumkan tulisan dan ketentuan lainnya 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (sesuai dengan Peraturan Kepala 
Badan Pen gawas Obat dan Makanan No. HK. 03.1.52. 08.11.07235 tahun 
2011  tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk Keperluan 
Medis Khusus ). 
 
f. Pangan Olahan yang Mengandung Alergen  
1) Pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat menimbulkan 
alergi pada konsumen tertentu dapat mencantumkan keterangan 
tentang alergen sesuai ketentuan yang berlaku.  
2) Bahan yang dapat menimbulkan alergi sebagaimana dimaksud pada 
angka 1) meliputi sereal yang mengandung gluten (seperti gandum, 
rye, barley, oats, spelt), kerang -kerangan dan hasil olahn ya, telur 
dan hasil olahnya, ikan dan hasil olahnya, kacang tanah, kedelai 
dan hasil olahnya, susu dan hasil olahnya termasuk laktosa, treenut  
dan hasil olah kacang, sulfit (10 ppm atau lebih) . 
 
g. Pangan Olahan yang Mengandung Pemanis Buatan   
Ketentuan pelab elan pangan olahan yang meng andung pemanis 
buatan : 
1) Mencantumkan  tulisan ”Mengandung pemanis buatan”.  
2) Mencantumkan  kadar pemanis buatan yang dinyatakan dalam 
mg/kg  atau persen, kecuali jika label mencantumkan Informasi 
Nilai Gizi, kadar pemanis buatan dicantumkan dalam mg/saji.  
3) Mencantumkan nilai ADI, kecuali yang tidak mempunyai nilai ADI.  
4) Mencantumkan tulisan ”Mengandung pemanis buatan, disarankan 
tidak dikonsumsi  oleh anak -anak, ibu hamil, dan ibu menyusui”.  
5) Mencantumkan tulisan ”Untuk penderita diabetes dan atau orang 
yang membutuhkan makanan berkalori rendah”.  
6) Untuk pangan olahan yang mengunakan pemanis buatan aspartam, 
mencantumkan peringatan ”Mengandung fenila lanin, tidak cocok 
untuk penderita fenilketonuria”  
7) Untuk pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan sorbitol, 
silitol, maltitol, manitol, isomal t, dan atau laktitol, mencantumkan 
peringatan ”Konsumsi lebih dari 20 gram per hari dapat 
mengakibatkan efek  laksatif”.  
8) Untuk pangan olahan yang menggunakan gula dan pemanis buatan 
mencantumkan tulisan ”mengandung gula dan pemanis buatan”.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 7 - 
 
 M PEWARNA PANGAN  PEWARNA MAKANAN  h. Sediaan Bahan  Tambahan Pangan (BTP)  
1) Pada label bahan tambahan pangan harus dicantumkan:  
a) Tulisan ”Bahan Tambahan Pangan”,  
b) Nama golongan bahan tambahan pangan,  
c) Nama bahan tambahan pangan, dan  
d) Nomor Pendaftaran Produsen BTP, kecuali untuk sediaan 
pemanis buatan dalam bentuk table top.  
2) Pada label pemanis buatan, selain keterangan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1) , juga harus di cantumkan:  
a) Jumlah pemanis buatan pada sediaan bentuk padat ( misal 
tablet , granul atau serbuk)  dinyatakan dengan mg dan pada 
sediaan bentuk cairan dinyatakan dengan ml, dalam jumlah 
sediaan sekali pakai.  
b) Kesetaraan kem anisan dibandingkan dengan gula.  
c) Jumlah  mg pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per 
kg bobot badan ( Acceptable Daily Intake , ADI).  
d) Tulisan "Untuk penderita diabetes dan atau orang yang 
membutuhkan makanan berkalori rendah”,  
e) Tulisan ”Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak 
dikonsumsi oleh anak -anak, ibu hamil, dan ibu menyusui”.  
f) Untuk  sediaan yang menggunakan pemanis buatan sorbitol, 
silitol, maltitol, manitol, isomal, dan atau laktitol, 
mencantumkan peringatan ”Konsumsi lebih dari 20 gram per 
hari dapat mengakibatkan efek l aksatif”.  
g) Untuk pemanis buatan aspartam, juga harus dicantumkan 
tulisan “Tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan 
dipanaskan”.  
h) Untuk pangan olahan yang mengunakan pemanis buatan 
aspartam, mencantumkan peringatan ”Mengandung fenilalanin, 
tidak coco k untu k penderita fenilketonuria ”   
3) Pada label pewarna pangan, selain keterangan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1) , juga harus dicantumkan:  
a) Nomor indeks ( Color Index , CI) 
b) Tulisan pewarna pangan yang ditulis dengan huruf besar 
berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau.  
Contoh:  
                                          atau    
 
c) Logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna hitam, seperti 
contoh :   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 8 - 
 
  
i. Tulisan dan Gambar  Terkait Sponsor Suatu Kegiatan (Event)  
1) Pencantuman sebagai sponsor suatu kegiatan (event) dapat 
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM dengan 
rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan (event).  
2) Tulisan dan gambar terkait sponsor tidak boleh menutupi informasi 
yang wajib dicantumkan.  
3) Pencantuman tulisan dan gambar terkait sponsor berlaku sesuai 
batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran 
atau persetujuan perubahan data.  
 
III.  BAGIAN UTAMA LABEL  
 
1. Bagian utama label adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling 
penting untuk diketahui oleh konsumen.  
2. Bagian utama label terletak pada sisi kemasan yang paling mudah dilihat, 
diamati dan atau dibaca ole h masyarakat pada umumnya.  
3. Keterangan yang harus dicantumkan pada bagian utama label paling sedikit : 
a. Nama jenis, dan bila ada nama dagang.   
b. Berat bersih atau isi bersih.  
c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasuk kan pangan  ke 
dalam wilayah Indonesia.   
 
III. PENCANTUMAN KETERANGAN PADA LABEL  
 
1. Nama Pangan  Olahan  
a. Nama pangan olahan terdiri dari nama jenis dan nama dagang.  
b. Nama jenis adalah pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan 
olahan.  
c. Nama jenis pada label harus dicantumkan pada bagian utama label.   
d. Persyaratan  pemberian nama jenis  : 
1) Nama jenis harus sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib.  
2) Nama jenis yang belum diatur dalam angka 1)  harus memenuhi 
ketentuan kategori pangan . 
3) Dalam hal nama jenis belum ditetapkan dalam SNI dan/atau 
Kategori Pangan, Nama Jenis yang bersangkutan baru dapat 
digunakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 
Direktorat Standardisasi Produk Pangan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 9 - 
 
 e. Nama Dagang  adalah tanda berupa gambar, n ama, kata, huruf -huruf, 
angka -angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur -unsur tersebut 
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran 
pangan.  
f. Nama  dagang pada label tidak boleh antara lain:  
1) Bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;  
2) Tidak memiliki daya pembeda;  
3) Telah menjadi milik umum;  
4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan pangan yang 
didaftarkan;   
5) Menggunakan nama jenis atau nama umum/lazim yang mungkin 
terkait pangan yang bersangkutan;  atau 
6) Menggunakan kata sifat yang secara langsung ataupun tidak 
langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan seperti 
alami, murni, suci dan kata lain yang semakna.  
g. Nama  dagang  yang digunakan bukan merupakan nama d agang yang telah 
mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas nama orang 
atau badan usaha lain.  
h. Nama  dagang  yang telah memiliki sertifikat merek dapat digunakan dengan 
mencantumkan tanda ® atau ™ sepanjang tidak terkait dengan aspek 
keamanan  dan gizi.  
 
2. Daftar Bahan yang Digunakan  
a. Pencantuman  daftar bahan  yang digunakan atau komposisi pada label wajib 
menggunakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan.   
b. Keterangan tentang komposisi atau daftar bahan yang digunakan dalam 
kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label secara 
lengkap dan berurutan mulai dari jumlah terbanyak.  
c. Pencantuman daftar bahan yang digunakan didahului dengan tulisan 
“komposisi”, “daftar bahan”, “bahan yang digunakan” atau “bahan -bahan”.  
d. Pencantuma n secara berurutan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dikecualikan untuk bahan tambahan pangan ikutan (carry over), vitamin, 
mineral dan zat penambah gizi lainnya.  
e. Bahan tambahan pangan (BTP) ikutan (carry over) dicantumkan setelah 
bahan yang  mengandung BTP  tersebut.  
Contoh:  
“Komposisi : ….., kecap (mengandung pengawet natrium benzoat), ….”  
“Bahan yang digunakan : ….. perisa jeruk (mengandung pewarna tartrazin 
CI….)  
“Bahan -bahan : …., bumbu (penguat rasa mononatrium glutamat ( carry 
over)), …..”    
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 10 - 
 
 f. BTP sebagaimana  dimaksud pada huru f e meliputi golongan pemanis 
buatan, pengawet, antioksidan, pewarna dan penguat rasa.  
g. Pencantuman  BTP pada daftar bahan :  
1) Pangan olahan yang mengandung BTP harus mencantumkan nama 
golongan.  
2) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1), khusus untuk pemanis buatan, antioksidan, pengawet, 
penguat rasa, dan pewarna   harus mencantumkan nama jenis 
bahan tambahan pangan.  
3) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada  
angka 1), dan angka 2), khusus untuk pewarna harus 
mencantumkan nomor indeks  (CI…).   
4) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1), dan angka 2),  khusus untuk pemanis buatan harus 
mencantumkan jumlah dalam mg/kg atau mg/saji. Ketent uan 
tersebut berlaku juga untuk BTP pemanis buatan ikutan  (carry 
over). 
5) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1), khusus untuk perisa sekurang -kurangnya mencantumkan 
nama kelompok perisa (alami, identik alami dan artifisial).  
h. Penca ntuman  air pada daftar bahan :  
1) Air dalam daftar bahan harus dicantumkan jika digunakan atau 
ditambahkan sebagai bahan dalam pembuatan pangan.  
2) Air yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses 
pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.  
3) Penguapan seluru hnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) 
adalah jika pangan olahan dalam bentuk akhir berbentuk 
kering/padat.  
i. Pencantuman  nama asal bahan  
Bahan tertentu seperti lemak/minyak, protein, ekstrak dan bahan yang 
berasal dari nabati atau hewani , harus dicantumkan nama jenis dan asal 
komponen tersebut.  
Contoh: “ pengemulsi  lesitin kedelai”, “pemantap nabati”, “minyak babi”, 
“minyak nabati”  
j. Persentase  kandungan  bahan   
1) Minuman yang mengandung sari buah dan atau sari sayur harus 
mencantumkan persentase (%) sari buah dan atau sari sayur.  
2) Pernyataan persentase (%) sari buah dan sari sayur dapat 
dicantumkan berdekatan dengan nama jenis dan menggunakan 
huruf yang tidak lebih kecil dari nama jenis pangan olahan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 11 - 
 
 3) Persentase (%)  sari buah dan atau s ari sayur dicantumkan dengan 
contoh ”_____% sari buah ....“, “_____% sari sayur ...“, atau ”_____% 
sari buah dan sari sayur”  
4) Minuman yang mengandung kurang dari 10% sari buah tidak boleh 
mencantumkan pernyataan sari buah maupun persentase (%) sari 
buah pa da nama jenis melainkan pada daftar bahan atau 
komposisi.  
5) Persentase (%) sari buah dihitung sebagai rasio derajat brix sari 
buah (baik hasil rekonstitusi maupun tanpa rekonstitusi) dengan 
derajat Brix sari buah baku dikali 100%.  
k. Keterangan  yang berkaitan  dengan asal dan  sifat pangan   
1) Alami : pernyataan tersebut hanya dapat digunakan untuk pangan 
olahan yang tidak dicampur dan tidak diproses atau pangan olahan 
yang diproses secara fisika tetapi tidak merubah sifat dan 
kandungannya.  
2) Murni  : pernyataan ters ebut hanya dapat digunakan untuk pangan 
olahan yang tidak ditambahkan sesuatu apapun, misalnya Air 
Minum Dalam Kemasan.  
3) Dibuat dari .... (nama bahan) : pernyataan tersebut hanya dapat 
digunakan bila pangan olahan yang bersangkutan seluruhnya 
terdiri dari sat u bahan.  
4) Dibuat dengan ....(nama bahan) : dapat digunakan jika bahan 
tersebut merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan 
dalam pangan olahan yang bersangkutan.   
5) 100%  : pernyataan tersebut hanya dapat digunakan untuk pangan 
olahan yang tidak ditambahkan /dicampur dengan bahan lain . 
6) Asli : pernyataan tersebut tidak dapat digunakan untuk pangan 
olahan yang dicampur dengan bahan yan g dapat mengaburkan 
keasliannya , seperti penggunaan perisa.  
Misalnya: Susu coklat yang menggunakan cokelat dan perisa 
cokelat tidak dapat mencantumkan kata “Dengan Coklat Asli”  
 
3. Keterangan  tentang Berat Bersih atau Isi Bersih  
a. Berat bersih  atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan 
keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan yang terdapat di 
dalam kemasan atau wadah.  
b. Bobot tuntas atau berat tuntas adalah ukuran berat untuk pangan padat 
yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara pengurangan berat 
bersih dengan berat medium cair.   
c. Keterangan tentang berat bersih atau isi bers ih dan bobot tuntas harus 
ditempatkan  pada bagian utama label.  
d. Persyaratan  pencantuman ber at bersih atau isi bersih yaitu :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 12 - 
 
 1) Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih;  
2) Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau 
isi bersih;  
3) Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih.  
e. Penulisan  satuan berat bersih atau isi bersih pada label harus dalam satuan 
metrik. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:  
1) Padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg)  
2) Cair: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L)  
3) Semi padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau 
mL) atau liter (l atau L)  
f. Penulisan  untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah seperti 
contoh berikut:  
”Berat bersih: 1 gram (Isi 5 butir @ 200 mg)”  
”Berat bersih: 1 gram (5 butir @ 200 mg)”  
 
4. Keterangan  tentang Nama dan Alamat  
a. Pencantuman  keterangan tentang nama dan alamat pihak yang 
memproduksi pangan pada label pangan olahan yang diproduksi di wilayah 
Indonesia:  
1) Keterangan yang harus dicantumkan meliputi n ama dan alamat 
produsen.  
2) Alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode 
pos dan Indonesia, kecuali jika nama dan alamat perusahaan 
tersebut tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon 
tempat perusahaan tersebut berdomisil i, maka  harus 
mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap.  
3) Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan lisensi 
atau pangan olahan yang dikemas kembali, maka harus 
dicantumkan informasi yang menghubungkan antara pihak yang 
memproduksi de ngan pihak pemberi lisensi dan atau pihak yang 
melakukan pengemasan kembali.  
4) Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan yang 
diproduksi berdasarkan kontrak , maka harus dicantumkan 
informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang 
mengajukan  pendaftaran dengan produsennya, seperti “diproduksi 
oleh .... untuk .....“.  
b. Pencantuman keterangan  tentang nama dan alamat pihak yang 
memproduksi pangan pada label pangan olahan yang dimasukan ke wilayah 
Indonesia:  
1) Keterangan yang harus dicantumkan melip uti n ama dan alamat 
pihak yang memproduksi di luar negeri.  
2) Alamat perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1)  paling 
sedikit mencantumkan nama kota dan nama negara.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 13 - 
 
 3) Jika pangan merupakan pangan olahan lisensi atau pangan olahan 
yang dikemas kembali, maka harus dicantumkan informasi yang 
menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak 
pemberi lisensi dan atau pihak yang melakukan pengemasan 
kembali.  
4) Jika pangan merupakan pangan ola han yang diproduksi 
berdasarkan kontrak , maka harus dicantumkan informasi yang 
menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak 
yang memberi kontrak , seperti “di produksi oleh .... untuk .....“.  
c. Pencantuman keterangan tentang nama dan alamat pihak y ang 
memasukkan pangan pada label pangan olahan:  
1) Keterangan  yang harus dicantumkan meliputi n ama dan alamat 
importir.  
2) Jika pihak yang mengajukan pendaftaran bukan merupakan 
importir sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka nama dan 
alamat yang dicantumkan m encakup nama dan alamat importir dan 
nama dan alamat pihak yang mendaftarkan disertai informasi yang 
menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan 
pendaftaran dengan importir, seperti “diimpor oleh .... untuk....“ 
atau “diimpor oleh ..... dan didist ribusikan oleh .......“.  
3) Alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode 
pos dan Indonesia, kecuali jika nama dan alamat perusahaan 
tersebut tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon 
tempat perusahaan tersebut berdomisili, maka  harus 
mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap.  
 
5. Pangan Halal   
a. Tulisan ”Halal” hanya dapat dicantumkan pada pangan olahan yang 
mempunyai sertifikat “Halal” dari lembaga yang berwenang di Indonesia dan 
mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” dari Direktorat Inspeksi 
dan Sertifikasi Pangan . 
b. Pangan olahan dari l uar negeri yang telah memiliki sertifikat halal dari 
negara asalnya atau negara lain dapat mencantumkan tulisan halal jika 
telah dikaji kesesuaiannya dan diakui oleh lembaga yang berwenang di 
Indonesia dan mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” d ari 
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.  
c. Tulisan atau keterangan tentang ”halal” dapat dicantumkan pada bagian 
utama label dan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang 
berlaku.  
 
 
6. Keterangan  Kedaluwarsa   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 14 - 
 
 a. Keterangan  kedaluwarsa merupakan batas a khir suatu pangan olahan 
dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang 
diberikan produsen.  
b. Produsen  wajib mencantumkan keterangan keterangan  kedaluwarsa pada 
label pangan.  
c. Keterangan  kedaluwarsa dic antumkan pada label dengan didahului tulisan 
“Baik digunakan sebelum ”.  
d. Keterangan kedaluwarsa untuk pangan olahan yang daya simpannya 
sampai dengan 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun.  
e. Keterangan kedaluwarsa untuk pangan olahan yang daya simpannya lebih 
dari 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam bulan dan tahun.  
f. Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan ”Baik 
digunakan sebelum”, akan tetapi harus disertai dengan petunjuk tempat 
pencantuman tanggal kedaluwarsa,  
Contoh : ”Baik  digunakan sebelum, lihat bagian bawah kaleng”  
       ”Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol”.  
g. Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka 
petunjuk/cara penyimpana n harus dicantumkan pada label, dan 
berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.   
Contoh:  ”Baik digunakan sebelu m  10  11 jika disimpan pada suhu 5oC – 
7oC” 
h. Pangan olahan yang tidak perlu mencantumkan keterangan tanggal 
kedaluwarsa, yaitu :  
1) Minuman beralkohol  jenis anggur ( wine); 
2) Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10 (sepuluh) persen;  
3) Cuka;  
4) Gula (su krosa); dan  
5) Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama 
dengan 24 (dua puluh empat) jam.  
i. Pangan  olahan s ebagaimana dimaksud pada huruf h , tetap harus 
mencantumkan tanggal pembuatan dan atau tanggal pengemasan.  
 
7. Nomor Pendaftaran Pangan  
a. Nomor  pendaftaran pangan yang dicantumkan pada label harus sesuai 
dengan nomor pendaftaran pangan yang tercantum pada Surat Persetujuan 
Pendaftaran.  
b. Pencantuman  nomor pendaftaran pangan :  
1) Untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri diberi tanda 
”BPOM RI MD”,   
2) Untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia 
diberi tanda ”BPOM RI ML”.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 15 - 
 
 8. Keterangan tentang Kode Produksi  
a. Kode Produksi  merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan 
mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi 
dan waktu yang sama.  
b. Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets. 
c. Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal  produksi.  
d. Tanggal produksi  sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah tanggal, 
bulan tahun dimana pangan olahan tersebut diproduksi.  
 
9.  Keterangan tentang Kandungan Gizi  
a. Keterangan tentang kandungan gizi dinyatakan sebagai informasi nilai gizi 
dan/atau klaim  (klaim gizi dan klaim kesehatan).  
b. Pencantuman informasi nilai gizi diwajibkan pada label yang:  
1) Disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral 
dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau  
2) Dipersyaratkan berdasarkan ketentuan per aturan per undang -
undangan yang berlaku di  bidang mutu dan gizi pangan, wajib 
ditambahkan vitamin, mineral dan atau zat gizi lainnya.  
c. Jenis zat gizi yang harus dicantumkan, format dan persyaratan 
pencantuman informasi nilai gizi sesuai dengan Pedoman Pencantuman 
Informasi Nilai Gizi pada Label Produk Pangan.  
d. Klaim  gizi dan klaim kesehatan dicantumkan sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan.  
 
10. Keterangan tentang Iradiasi Pangan  
a. Pada Label pangan  olahan yang mengalami perlakuan iradiasi harus 
dicantumkan:  
1) tulisan “PANGAN IRADIASI”,  
2) tujuan iradiasi,  
3) tulisan “Tidak Boleh Diiradiasi Ulang”, jika pangan olahan tersebut 
tidak boleh diiradiasi ulang.  
4) nama dan alamat penyelenggara iradiasi, apabila iradiasi tidak 
dilakukan sendiri oleh pihak yang memproduksi pa ngan;  
5) tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun; dan  
6) nama negara tempat iradiasi dilakukan.  
b. Dalam hal pangan olahan mengandung bahan yang mengalami perlakuan 
iradiasi, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang perlakuan 
iradiasi pada bahan yang diiradia si tersebut saja.  
Contoh: “Komposisi : tepung terigu, lada (pangan iradiasi), garam”   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 16 - 
 
 c. Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b, pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi, sebagai 
berikut:  
 
 
11. Keterangan tentang  Rekayasa Genetika Pangan  
a. Pada Label pangan hasil rekayasa genetika harus dicantumkan tulisan 
“PANGAN REKAYASA GENETIKA” pada nama jenis.  
Contoh: “JAGUNG (PANGAN REKAYASA GENETIKA)”.  
b. Dalam  hal pangan olahan mengandung bahan yang merupakan hasil 
rekayasa g enetika, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang 
pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil 
rekayasa genetika tersebut saja. Contoh :  
“Komposisi : Kedelai (pangan rekayasa genetika), air, gula merah, garam”.  
c. Pada Label dapat dic antumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.  
d. Selain pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c, Label pangan olahan organik harus memenuhi 
ketentuan tentang pelabelan pangan rekayasa genetika.  
 
12. Keterangan tentan g Pangan Organik  
a. Pangan yang telah memenuhi persyaratan pangan organik, dapat 
mencantumkan tulisan ”organik” dan logo organik Indonesia pada label.  
Logo organik :  
 
b. Tulisan sebagaimana  dimaksud dalam huruf a dicantumkan setelah 
penulisan nama jenis produk.  
c. Ukuran huruf untuk tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus 
proporsional dan tidak boleh lebih besar dari ukuran huruf nama jenis 
produk tersebut.  
d. Dilarang menggunakan keterang an tentang organik sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a pada pangan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
pangan olahan organik.  
e. Dilarang memuat keterangan yang menyatakan kelebihan pangan organik 
dari pangan non organik pada label.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 17 - 
 
 13. Keterangan tentang Pangan yang Dibuat dari Bahan Baku Alamiah  
a. Pangan  yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi label yang 
memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, 
apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak 
kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standar disasi Nasional 
Indonesia.  
b. Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah yang telah menjalani proses 
lanjutan, pada labelnya wajib diberi keterangan yang menunjukkan bahwa 
bahan yang bersangkutan telah mengalami proses lanjutan.  
c. Pada Label untuk pangan yang d ibuat tanpa menggunakan atau hanya 
sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang mencantumkan 
pernyataan atau keterangan bahwa pangan bersangkutan seluruhnya 
dibuat dari bahan alamiah.  
 
14. Keterangan  tentang Petunjuk Penyiapan dan/atau Petunjuk Penggunaan  
 
a. Pangan  olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau 
digunakan, harus mencantumkan petunjuk penyiapan dan/atau petunjuk 
penggunaannya.  
b. Pangan olahan  sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi antara lain 
formula bayi, formula lanjutan, makanan  pendamping Air Susu Ibu (MP -
ASI), minuman khusus untuk ibu hamil dan/a tau menyusui, p angan untuk 
orang berpenyakit tertentu , pangan untuk kontrol berat badan, atau pangan 
diet khusus lainnya.  
 
15. Keterangan  tentang Petunjuk Penyimpanan  
 
a. Pangan olahan yang memerlukan cara penyimpanan khusus  antara lain es 
krim, air minum dalam kemasan, daging olahan , harus mencantumkan 
petunjuk/cara penyimpanan yang tepat.  
b. Pangan  olahan dalam kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu 
kali makan atau takaran saji haru s mencantumkan cara penyimpanan 
setelah kemasan dibuka.  
 
16. Keterangan  tentang  Petunjuk/Saran Penyajian  
 
a. Petunjuk/saran penyajian harus dicantumkan pada label pangan yang 
memerlukan petunjuk tersebut.  
b. Untuk pangan yang memerlukan atau mempunyai saran penyajian atau 
saran  penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya 
sesuai dengan petunjuk/saran penyajian atau petunjuk/saran penggunaan, 
disertai dengan tulisan ”saran penyajian”.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 18 - 
 
 17. Keterangan  tentang Peruntukan  
Pangan olahan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh target konsumen 
tertentu (antara lain bayi, anak, ibu hamil, ibu menyusui, orang berpenyakit 
tertentu , olahragawan, atau orang dengan diet khusus), harus mencantumkan 
keterangan tent ang peruntukan.  
Contoh : ”Formula bayi untuk usia 0 – 6 bulan”,  
”Pangan diet khusus untuk pasien gangguan ginjal”  
 
18. Keterangan Lain  
Penggunaan istilah untuk  membedakan mutu suatu pangan olahan dapat 
digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan suatu jenis 
pangan olahan antara lain “ spesial ”, “premium ”, “gold”, “platinum ” atau kata 
lain yang semakna.  
b. Pangan olahan tersebut memiliki perbed aan yang jelas terkait mutu 
dan/ atau gizi dengan pangan olahan sejenis . 
c. Pangan sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pangan 
olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan nama jenis yang 
sama.    
d. Istilah sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan tanda asterik 
(“*”) dan penjelasan tanda bintang dicantumkan pada bagian utama label.  
e. Penjelasan  sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup pembeda dan 
jika perlu dicantumkan pangan olahan sejenis sebagai pembandingnya.  
 
V.  HAL- HAL YANG DILARANG DICANTUMKAN PADA LABEL PANGAN OLAHAN  
 
Perny ataan, gambar atau keterangan yang dilarang  dicantumkan pada L abel 
meliputi:  
1. Pernyataan atau keterangan yang tidak benar . Keterangan tidak benar adalah 
suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya 
atau tidak memuat keterangan yang diperlukan aga r keterangan tersebut 
dapat mem berikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan.  
2. Pernyataan atau keterangan yang menyesatkan . Keterangan yang 
menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal -hal seperti sifat, 
harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang 
meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan 
pemahaman me ngenai pangan yang bersangkutan.  
3. Pencantuman  pernyataan bahwa pangan olahan mengandung suatu zat gizi 
lebih unggul daripada pangan olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
4. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatka n. 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESI A 
 
 
- 19 - 
 
 5. Pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan olahan 
yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.  
6. Gambar tenaga kesehatan atau seolah -olah sebagai tenaga kesehatan.  
7. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat meningkatkan kecerdasan atau IQ.  
8. Pernyataan keunggulan pada pangan olahan jika keunggulan tersebut tidak 
seluruhnya berasal dari pangan tersebut tetapi sebagian diberikan dari 
pangan lain yang dapat dikonsumsi bersama -sama.  
9. Pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak 
ada dalam pangan olahan, kecuali ada data pendukung/standar umum 
pangan olahan yang mengandung komponen tersebut.  
10. Pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung bahan tertentu tersebut 
baik tidak disengaja maupun sebagai bahan / senyawa ikutan.  
11. Keterangan yang menyatakan pangan olahan bersifat tonik, hanya karena 
pangan tersebut mengandung alkohol, gula atau karbohidrat lain, protein, 
kafein, atau zat yang berasal dari hidrolisis protein atau turunan purin. 
Pencantuman kata “tonik” hanya dapat digu nakan untuk “anggur tonikum 
kinina“.  
12. Tulisan atau gambar seolah -olah pemanis buatan berasal dari alam.  
13. Nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang pangan 
olahan.  
14. Menggunakan nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, 
kecuali  mendapat izin dari yang bersangkutan.  
15. Mencantumkan nama tempat, negara, kota, provinsi, suku dan sejenisnya 
dalam bentuk apapun apabila tidak ada kaitannya dengan pangan olahan 
tersebut (antara lain nama jenis, asal bahan atau tempat produksi).  
16. Pernyataan  atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung 
merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain.  
17. Pernyataan yang bersifat referensi, nasihat, peringatan atau pernyataan dari 
tenaga kesehatan atau seolah -olah sebagai tenaga kesehatan yang bertujuan 
untuk meni ngkatkan penjualan baik secara l angsung atau tidak langsung.  
18. Keterangan, tulisan atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras 
dan/atau golongan tertentu.  
19. Pencantuman keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah dan tulisan 
atau gambar apapun yan g tidak sesuai dengan label yang disetujui pada 
persetujuan pendaftaran produk pangan atau persetujuan perubahan data 
pangan olahan.  
20. Keterangan, tulisan atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh 
ketentuan perundang -undangan.  
 
KEPALA BADAN PE NGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
       ttd. 
 
KUSTANTINAH