PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
                                        NOMOR :          
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  INDONESIA (SNI) PRODUK  
MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
  
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan standar barang hasil industri 
untuk menjamin mutu hasil in dustri dan mencapai daya guna 
produksi, melindungi konsumen terhadap mutu produk serta 
menciptakan persaingan usaha y ang sehat dan adil, perlu 
memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin 
- Perlengkapan makan dan minum; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu dikeluarkan Pera turan Menteri Perindustrian; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo r 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 
 
2. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Or ganisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Tahun 1994 No mor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3564); 
 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 No mor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 ( Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 
 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pan gan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3656); 
 
5. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821); 
 
 
      Peraturan Menteri Perindustrian RI 
     Nomor  : 
   
 26. Peraturan Pemerintah Nomo r 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 
Pengaturan, Pembinaan dan Pengem bangan Industri (Lembaran 
Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3330); 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembar an Negara Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 
Mutu dan Gizi Pangan (Lembar an Negara Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran N egara Nomor 4424); 
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik  Indonesia sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peratura n Presiden Republik Indonesia 
Nomor 64 Tahun 2006; 
 
10. Keputusan Presiden Republik Indones ia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
11. Keputusan Menteri Peri ndustrian dan Perdagangan Nomor 
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 
 
12. Peraturan Menteri Perindustr ian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 
tentang Standardisasi, Pembin aan dan Pengawasan Standar 
Nasional Indonesia Bidang Industri; 
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bida ng Perdagangan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa 
yang Diperdagangkan.  
 
 
MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBER- 
LAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK 
MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA 
WAJIB. 
 
      Peraturan Menteri Perindustrian RI 
     Nomor  : 
   
 3Pasal   1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI disingkat SPPT-SNI 
adalah sertifikat yang dikeluar kan oleh LS Pro kepada produsen 
yang mampu menghasilkan bar ang dan atau jasa yang sesuai 
persyaratan SNI. 
2. Komite Akreditasi Nasional singkatan KAN adalah suatu lembaga 
Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden yang ber wenang untuk mengakreditasi 
lembaga/laboratorium untuk melaku kan kegiatan sertifikasi. 
3. Lembaga Sertifikasi Pr oduk disingkat LS Pr o adalah lembaga yang 
telah diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi 
Produk Penggunaan Tanda SNI. 
4. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal 
Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian. 
5. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Peneliti an dan Pengembangan 
Industri, Departemen Perindustrian. 
6. Kepala Dinas Provinsi adala h Kepala Dinas Provinsi yang 
melaksanakan tugas urusan pemerint ahan di bidang perindustrian. 
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota  adalah Kepala Dinas Kabupaten/ 
Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian. 
 
Pasal  2 
 
Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum SNI 7322:2008 dengan pos tari f HS 3924.10.00.00.* 
  
  Pasal  3 
 
Perusahaan yang memproduksi Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib : 
 
a. menerapkan dan memiliki SPPT -SNI Produk melamin - 
Perlengkapan makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan  
 
b. membubuhkan tanda SNI dengan cara diembos pada setiap 
Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum. 
 
 
Pasal  4 
 
Setiap Produk melamin - Pe rlengkapan makan dan minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor 
wajib  memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
      Peraturan Menteri Perindustrian RI 
     Nomor  : 
   
 4    Pasal  5 
 
(1) Penerbitan SPPT-SNI Produk melamin - Perlengkapan makan 
dan minum sebagaimana dimaksud dal am Pasal 3  dilaksanakan 
oleh LS Pro yang telah diakreditasi oleh KAN atau yang ditunjuk 
oleh Menteri Perindustrian, melalui : 
 
a. pengujian kesesuaian mutu Produk melamin - Perlengkapan 
makan dan minum sesuai dengan ketentuan dalam SNI; dan 
 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-
2001/ISO 9001-2000 dan revisiny a, atau sistem manajemen 
mutu lain yang diakui. 
 
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
disubkontrakan pada laboratorium uji yang telah diakreditasi KAN 
atau disubkontrakkan pada laborator ium uji di luar negeri 
sepanjang telah mempunyai Perj anjian Saling Pengakuan atau 
Mutual Recognition Arrangement  (MRA) antara KAN dengan 
Badan Akreditasi negara yang bersangkutan, serta perjanjian 
bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis negara yang bersangkutan dengan negara Republik Indonesia. 
 
(3) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mutu yang diak reditasi oleh KAN atau yang 
diakreditasi oleh badan akreditasi di luar negeri yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan atau MRA dengan KAN. 
 
Pasal  6 
 
LS Pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan 
pelaksanaan sertifikasinya kepada Dir ektur Jenderal Pembina Industri 
terkait dan Kepala BPPI. 
 
  Pasal  7 
 
(1) Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum impor yang 
akan memasuki daerah Pabe an Indonesia wajib memenuhi 
ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI. 
 
(2) Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum impor yang 
telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  
Pasal 8 
 
(1) Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum yang 
berasal dari hasil produksi dal am negeri yang tidak memenuhi 
ketentuan SNI dilarang beredar  dan harus dimusnahkan. 
 
      Peraturan Menteri Perindustrian RI 
     Nomor  : 
   
 5 
(2) Produk melamin - Perlengka pan makan dan minum impor yang 
tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 dilarang masuk ke da erah Pabean Indonesia harus 
dimusnahkan atau diekspor kembali. 
 
  Pasal  9 
  
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. 
 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait . 
 
(3) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam  rangka penerapan SNI Produk 
melamin - Perlengkapan makan dan minum secara wajib. 
 
Pasal  10 
 
Direktur Jenderal Pembina Indus tri menetapkan petunjuk teknis 
pelaksanaan Peratur an Menteri ini. 
 
       Pasal  11 
 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
    
Pasal  12 
 
Peraturan Menteri ini mulai berla ku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
 
 
 
FAHMI IDRIS 
 
 
 
 
      Peraturan Menteri Perindustrian RI 
     Nomor  : 
   
 6