Menimbang
Mengingat~
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 19/M-IND/pER/2/2009
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
PUPUKSECARA WAJIB
DENGAN RAHNIATTUHANYANGMAHAESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
:a.bahwadalamrangkameningkatkan mutupupukguna
peningkatan keberhasilan ketahanan pangantelahdilakukan
penyempurnaan terhadap StandarNasional Indonesia (SNI)
Pupukyangdiberlakukan secarawajibdenganKeputusan
Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor
140/MPP/Kep/3/2002 danSpesifikasi TeknisPupukyang
diberlakukan secara wajibdengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor48/M-IND/PERI7/2008 ;
b.bahwadalamrangkamenjaga mutudanketersediaan pupuk,
menciptakan persaingan usahayangsehatdanmemberikan
perlindungan kepada konsumen dengan memelihara
kelestarian lingkungan perlumemberlakukan secarawajibSNI
Pupukyangtelahdisempurnakan dimaksud;
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padahurufadanb,perludikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;
:1.Undang-Undang Nomor5Tahun1984tentangPerindustrian
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1984Nomor22,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3274);
2.Undang-Undang Nomor7Tahun1994tentangPengesahan
Agreement Establishing theWorldTradeOrganization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1994Nomor57,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3564);
Peraturan MenteriPerindustrianRI
Nomor:19/M-IND/p~2/2aO9
3.Undang-Undang Nomor10Tahun1995tentangKepabeanan
("'-embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1995Nomor75,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3612)sebagaimana telahdiubahdengan Undang-Undang
Nomor17Tahun2006(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun2006Nomor93,Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor4661);
4.Undang-Undang Nomor8Tahun1999tentangPerlindungan
Konsumen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999
Nomor42,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor3821);
5.Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun2001tentangPupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun2001Nomor14,Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor4079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun1986tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan danPengembangan
Industri(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1986
Nomor23,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor3330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor102Tahun2000tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun2000Nomor199,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor38Tahun2007tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan OaerahProvinsi danPemerintahan Oaerah
Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2007Nomor82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor4737);
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor78Tahun
2001tentangKomiteAkreditasi Nasional;
10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/MTahun
2004tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telahbeberapa kalidiubahterakhirdengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor77/PTahun
2007;
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor9Tahun2005
tentangKedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan
TataKerjaKementerian. Negara Republik Indonesia
sebagaimana telahbeberapa kalidiubahterakhirdengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor94Tahun
2006;
2
MenetapkanPeraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 19jr1-IND/PER/2/2009
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor10Tahun2005
~ntangUnitOrganisasi danTugasEselonIKementerian
NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor17Tahun2007;
13.Keputusan MenteriPerindustrian danPerdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan danTataCara
Pengawasan BarangdanatauJasaYangBeredarDiPasar;
14.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor01/M-IND/PER/3/2005
tentangOrganisasi danTataKerjaDepartemen Perindustrian;
15.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor19/M-IND/PER/5/2006
tentangStandardisasi, Pembinaan danPengawasan Standar
Nasionallndonesia BidangIndustri;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi JasaBidang
Perdagangan danPengawasan StandarNasional Indonesia
(SNI)Terhadap BarangdanJasayangDiperdagangkan;
MEMUTUSKAN :
:PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
PUPUKSECARA WAJIB.
Pasal1
OalamPeraturan Menteriiniyangdimaksud dengan:
1.Standar Nasional Indonesia (SNI)adalahstandar yang
ditetapkan olehBadanStandardisasi Nasional danberlaku
secaranasional.
2.Sertifikat Produk Penggunaan TandaStandar Nasional
Indonesia selanjutnya disebutSPPT-SNI adalahsertifikatyang
dikeluarkan olehLembaga Sertifikasi Produkkepadaprodusen
yangmampumenghasilkan barangdanataujasayangsesuai
persyaratan SNI.
3.Lembaga Sertifikasi Produkselanjutnya disebutLSProadalah
lembaga yangtelahdiakreditasi olehKomiteAkreditasi
Nasional danatauyangditunjukdenganPeraturan Menteri
Perindustrian untukmelakukan kegiatansertifikasi.
4.KomiteAkreditasi Nasional $elanjutnya disebutKANadalah
suatulembaga nonstruktural yangberadadibawah dan
bertanggungjawab langsung kepadaPresiden yangberwenang
untukmengakreditasi lembagallaboratorium untukmelakukan
kegiatansertifikasi.
3
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:19~-IND/PER/2/2009
5.Direktur Jenderal Pembina Industri adalahDirektur Jenderal
lQ,dustriAgrodanKimia,Departemen Perindustrian.
6.Kepala BPPIadalah Kepala Badan Penelitian
Pengembangan Industri,Departemen Perindustrian.
7.KepalaDinasProvinsi adalahKepalaDinasProvinsi yang
melaksanakan tugasurusan pemerintahan dibidang
perindustrian.dan
8.Kepala DinasKabupaten/Kota adalah Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yangmelaksanakan' tugas urusan
pemerintahan dibidangperindustrian.
Pasal2
(1)Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)Pupuk
secarawajibterhadap 7(tujuh)jenisPupuksebagaiberikut:
(2)ApabilaSNIPupuksebagaimana dimaksud padaayat(1)
direvisi,yangberlakuSNIPupukterakhir.
(3)Pemberlakuan secarawajibsebagaimana dimaksud padaayat
(1)berlakubagiPupukdalamkemasan danataucurah.
Pasal3
Pemberlakuan SNIPupuksebagaimana dimaksud dalamPasal2
berlakubagiPupukyangdipergunakan untukpertanian dan
perkebunan. .1.PupukUrea SNI02-2801-1998 HS3102.10.00.00
2.PupukAmonium SNI02-1760-2005 HS3102.21.00.00
Sulfat(ZA)
3.PupukNPK SNI02-2803-2000 HS3105.20.00.00
Padat
4.PupukSuper SNI02-3769-2005 HS3103.10.90.00
Fospat(SP-36)
5.PupukTripel SNI02-0086-2005 HS3103.10.00.00
Superfospat
(TSP)
6.PupukFospat SNI02-3776-2005 HS3103.90.90.00
Alamuntuk
Pertanian
7.PupukKalium SNI02-2805-2005 HS3104.20.00.00
Klorida(KCI)
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 19/M-IND/pER/2/2009
Pasal4
~
(1)Perusahaan yangmemproduksi ataumengimpor Pupuk
sebagaimana dimaksud dalamPasal2wajib:
a.menerapkan SNIdanmemiliki SPPT-SNI Pupuksesuai
denganketentuan SNIPupuk;dan
b.membubuhkan tandaSNIPupukpadasetiapkemasan
produksesuaidenganketentuan yangberlaku.
(2)Untukpupukdalambentukcurah,pembubuhan tandaSNI
sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufbdigantidengan
melampirkan dokumen SPPT-SNI.
Pasal5
Pupuksebagaimana dimaksud dalam Pasal2yang
diperdagangkan didalamnegeriyangberasaldarihasilproduksi
dalamnegeri"atauimporwajibmemenuhi ketentuan SNI
sebagaimana dimaksud dalamPasal4.
Pasal6
Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalamPasal4
dilaksanakan olehLSProyangtelahdiakreditasi olehKANdengan
ruanglingkupakreditasi yangsesuaiatauyangditunjukoleh
MenteriPerindustrian.
Pasal7
(1)Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalamPasal6
dilakukan sesuaidengan:
a.Pedoman Standardisasi Nasional PSN302-2006: Penilaian
Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk, Sistem5,
yaitu:
1.pengujian kesesuaian mutuproduksesuaiSNIatau
revisinya; dan
2.auditpenerapan sistemmanajemen mutuSNI19-9001-
2001/1S0 9001:2000ataurevisinya atausistem
manajemen mutulainnyayangdiakui;atau
b.Pedoman Standarisasi Nasional PSN302-2006: Penilaian
Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk, Sistem1b,
yaitu:
1..untukprodukdalamnegeripengujian kesesuaian mutu
produksesuaiSNIataurevisinya padasetiaplot
produksiperbulan;
5
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:19/M-nlD/pER/2/2009
2.untukpupukasalimporharus:
<'),
a)dilampiridokumen CoA(Certificate ofAnalysis) yang
.sekurang-kurangnya mencantumkan namadan
alamatperusahaan, namalaboratorium penguji,
tanggalpengujian, danhasilpengujian yangtelah
memenuhi parameter SNIolehlaboratorium penguji
yangtelahmelakukan MoU(Memorandum of
Understanding) dengan LSProdiIndonesia dan
dilampiriSeritaAcaraPengambilan Contoh;atau
b)dilakukan pengambilan contohdanpengujian sesuai
parameter SNIolehlaboratorium pengujiyang
ditunjukolehLSProbagipupukasalimporyangtidak
dilampiri dengan dokumen CoA(Certificate of
Analysis).
(2)Pengujian sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufaangka
1danhurufbangka1dapatdisubkontrakkan kepada:
a.laboratorium pengujiyangtelahmendapatkan akreditasi
KANataulaboratorium pengujiyangditunjukolehMenteri
Perindustrian; atau
b.laboratorium pengujidiluarnegeriyangtelahmendapatkan
akreditasi KANataudariSadanAkreditasi negaralainyang
telahmenandatangani MutualRecognition Agreement
(MRA)denganKANdandiverifikasi olehLSPro.
(3)Auditpenerapan sistemmanajemen mutusebagaimana
dimaksud padaayat(1)hurufaangka2(dua)berdasarkan
jaminan yangdikeluarkan olehLembaga Sertifikasi Sistem
Mutuyangtelahdiakreditasi olehKANatauSadanAkreditasi
negaralainyangtelah menandatangani Perjanjian Saling
Pengakuan (MutualRecognition Agreement)) denganKAN
dandiverifikasi olehLSPro.
Pasal8
(1)Pupukyangberasaldariimporyangtidakmemenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalamPasal4danPasal5dilarang
masukkedaerahPabean Indonesia danharusdiekspor
kembaliataudimusnahkan.
(2)Pupukyangberasaldariproduksi dalamnegeriyangtidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal4
danPasal5dilaranguntukdiedarkan.
(3)Pupukyangtelahberedardipasaryangberasaldariproduk
impordandalamnegeri,yangtidakmemenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalamPasal4danPasal5ditarikdari
peredaran.
6
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nemer:19/M-1}])/PER/2/2009
(4)Tatacarapemusnahan, pengiriman kembalikenegaraasal
qpnpenarikan produkdariperedaran sebagaimana dimaksud
padaayat(1)danayat(2)dilakukan sesuaiperaturan
perundangan yangberlaku.
Pasal9
(1)Pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan kewajiban SNIPupuksebagaimana dimaksud
dalamPasal2,Pasal3danPasal4dipabrikdilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pembina Industriyangdilaksanakan oleh
Petugas Pengawas Standar BarangdanJasadiPabrik
(PPSP)sekurang-kurangnya 1(satu)kalidalamset~hun.
(2)Dalammelakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1),Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi denganKepalaDinasProvinsidanatauKepala
DinasKabupaten/Kota.
Pasal10
(1)LSProsebagaimana dimaksud dalamPasal6melaporkan
hasilsertifikasinya kepadaDirekturJenderal Pembina Industri
dengan tembusan kepada KepalaBPPI,KepalaDinas
Provinsi danKepalaDinasKabupaten/Kota tempatlokasi
pabrik.
(2)KepalaBPPImelaksanakan pembinaan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalamrangkapenerapan SNIPupuk
secarawajibsebagaimana dimaksud dalamPasal2.
Pasal11
LSProyangmenerbitkan SPPT-SNI Pupukbertanggung jawab
ataspelaksanaan pengawasan danpemantauan penggunaan
tandaSNIPupukdariSPPT-SNI yangditerbitkan.
Pasal12
DirekturJenderal Pembina Industrimenetapkan Petunjuk Teknis
pelaksanaan Peraturan Menteriini.
Pasal13
Pelakuusahayangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan
dalamPeraturan Menteriinidikenakan sanksisesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 19/M-IND/PER/2/2009
<:),
Pasal14
Perusahaan yangtelahmemiliki SPPT-SNI Pupuk wajib
mengganti SPPT-SNI Pupukberdasarkan Peraturan Menteriini.
Pasal15
Dengandiberlakukan Peraturan Menteriini:
1.Keputusan MenteriPerindustrian Nemer131/M/SK/3/1980
tentangPenggunaan TandaSIITerhadap Sepuluh Macam
Produk-Produk Industrisepanjang terkaitdengan produk
PupukUrea;dan
2.Keputusan MenteriPerindustrian danPerdagangan Nomor
140/MPP/Kep/3/2002 tentangPenerapan SecaraWajibSNI
Pupuk;
dicabutdandinyatakan tidakberlaku.
Pasal16
Peraturan Menteriinimulaiberlaku6(enam)bulansejaktanggal
ditetapkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan dengan penempatannya dalamBeritaNegara
Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
padatanggal16Februari2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMIIDRIS
ANDIMATTALATAttd.
BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2009NOMOR 20
8