PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR :   
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
KABEL SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa  dalam rangka menjamin mutu dan mencapai daya guna 
produksi, melindungi konsumen terhadap mutu produk, dan 
menciptakan persaingan usaha yang adil (fair),  perlu 
memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)  Kabel secara wajib; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3274); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establizing the World Trade Organisation (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3612); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4661); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006; 
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 
tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar 
Nasional Indonesia Bidang Industri; 
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa 
yang Diperdagangkan; 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 3 16. Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/atau 
Jasa; 
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan. 
18. Peraturan menteri Perindustrian nomor 86/M-IND/PER/9/2009 
tentang Standardisasi Nasional Bidang Industri 
 
   
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL 
SECARA WAJIB.  
   
Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia 
yang disingkat SPPT adalah Serifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Produk kepada 
Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang 
sesuai persyaratan SNI. 
2. Komite Akreditasi Nasional yang disingkat KAN adalah Lembaga 
Non Struktural yang berada dibawah dan bertangung jawab 
langsung kepada Presiden, dan berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga/laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 
3. Lembaga Sertifikasi Produk yang disingkat LSPro adalah lembaga 
yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI. 
4. Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat 
atau daerah yang ditunjuk dengan surat pejabat pembina industri untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik yang 
SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.  
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal 
Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian. 
6. Kepala BPPI adalah Kepala Ba dan Penelitian dan Pengembangan 
Industri Departemen Perindustrian. 
7. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
   
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 4 Pasal 2 
 
(1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) 
kabel, yang terdiri dari :   
Jenis Produk No. SNI Pos Tarif / 
Harmonized 
System  (HS); 
1.  Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan 
pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 2: Metode uji 
2.  Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan 
pengenal sampai dengan 450/750 V – 
Bagian 3: Kabel nirselubung untuk 
perkawatan mangun 
3.  Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan 
pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel berselubung untuk 
perkawatan mangun  
4.  Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan 
pengenal sampai dengan 450/750 V – 
Bagian 5: Kabel fleksibel (kabel senur) 
5.  Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan 
lengkapannya untuk tegangan pengenal 
dari 1 kV (Um – 1,2 kV) sampai dengan 
30 kV (Um=36 kV) – Bagian 1 : Kabel untuk tegangan pengenal 1 kV (Um=1,2 
kV) sampai dengan 3 kV (Um=3,6kV) 
6.  Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan 
lengkapannya untuk tegangan pengenal 
dari 1 kV (Um – 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um=36 kV) – Bagian 2 : Kabel 
untuk tegangan pengenal 6 kV (Um=7,2 
kV) sampai dengan 30 kV (Um=36kV) 
 04-6629.2-2006 
  
04-6629.3-2006 
  
 
04-6629.4-2006 
 
 
 
04-6629.5-2006 
 
 
04-7183.1-2006 
 
 
 
  
04-7183.2-2006 
 
 
 9001.10.10.00
  
9001.10.10.00
  
 
8544.11.30.00
 
 
8544.11.30.00
 
 
8544.11.30.00
 
 
 
  
8544.11.30.00
 
 
(2) Apabila SNI kabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) 
direvisi, yang berlaku adalah SNI kabel terakhir; 
(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kabel untuk 
penghantar arus listrik dengan spesifikasi sesuai SNI pada pasal 2 
ayat (1). 
   
Pasal  3 
 
Perusahaan yang memproduksi Kabel sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan SNI dengan : 
a. memiliki SPPT SNI Kabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
dan 
b.  membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan atau 
kemasannya dengan penandaan yang mudah dibaca  dan tidak 
mudah hilang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 5   Pasal  4 
 
Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi 
dalam negeri dan atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
  Pasal 5 
 
(1) Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, melalui : 
a. pengujian kesesuaian mutu Kabel sesuai dengan persyaratan 
SNI atau revisinya; dan 
b. audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-
2001/ISO 9001:2000 atau revisinya. 
 
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
disubkontrakkan pada laboratorium uji yang telah diakreditasi KAN 
dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian atau disubkontrakkan pada 
laboratorium uji di luar negeri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement 
(MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara yang 
bersangkutan, serta negara yang bersangkutan dengan negara Republik Indonesia. 
 (3) Audit sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilaksanakan berdasarkan jaminan yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah diakreditasi oleh 
KAN atau badan akreditasi di negara lain yang telah 
menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan KAN. 
 
  Pasal 6 
 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan 
pelaksanaan dan hasil sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina 
Industri  dengan tembusan kepada Kepala BPPI. 
(2) LSPro sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan 
melalui surveylance terhadap penggunaan tanda SNI Kabel atas 
SPPT-SNI yang telah diterbitkannya. 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 6   Pasal 7 
(1) Kabel impor yang memasuki daerah Pabean Indonesia wajib 
memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI 
disertai Mill Certificate.  
(2) Kabel impor yang telah disertai dengan Mill Certificate dapat 
dilakukan pengambilan contoh produk di pabean untuk keperluan 
pengujian.  
 
  Pasal  8 
 
 (1) Kabel yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tidak boleh diperdagangkan dan harus dimusnahkan. 
(2)  Kabel  impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dilarang masuk ke daerah Pabean 
Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan. 
 
  Pasal  9 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Kabel sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.  
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan 
Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.  
(3) Kepala BPPI  melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI secara wajib 
terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  
   
Pasal 10 
 
LSPro yang menerbitkan SPPT SNI kabel bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI 
kabel dari SPPT SNI yang diterbitkan.  
  Pasal  11 
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis dalam 
pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 
 
 
  Pasal  12 
 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 7   Pasal 13 
 
Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI Kabel dari LSPro selain yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sebelum diberlakukan 
Peraturan Menteri ini, haru s memperbaharui SPPT-SNInya 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkan Peraturan Menteri 
ini. 
 
  Pasal 14 
 
Dengan penetapan Peraturan ini, maka Keputusan Menteri 
Perindustrian Nomor 407/M/SK/10/1980 dan Nomor 74/M/SK/2/ 1988, sepanjang terkait dengan SNI Kabel dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
Pasal 15 
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan. 
 
  Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal                          
 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
  
 
 
   FAHMI IDRIS 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA  
ANDI MATTALATA 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR