PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
    NOMOR  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
ALAT PEMADAM API PORTABEL  SECARA WAJIB   
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, 
keselamatan konsumen, dan menjaga lingkungan hidup 
dari penggunaan alat pemadam api portabel , serta 
menciptakan persaingan usaha yang sehat perlu 
memberlakukan Standar Nasional Indonesia alat 
pemadam api portabel  secara wajib; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang -Undang Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Pasal 44 angka 
3, angka 4, angka 5 serta angka 6 Undang -Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemadam 
Api Portabel Secara  Wajib ; 
 
Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;   - 2 - 
  2.  Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
  3. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492) ; 
  4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584);  
  5.   Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Nomor 6573);  
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016);  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018  tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6225);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)  
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 20 20 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020  Nomor 254);  
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang  - 3 - 
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 308);  
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri Secara Wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);  
12. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 
Tahun 2020 tentang T ata Cara Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 766);  
13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Analisis 
Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Ke wajiban 
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 767);  
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 170);  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT 
PEMADAM API PORTABEL  SECARA WAJIB.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1   
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Standar Nasioanl Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di 
bidang standardisasi.  
2. Alat Pemadam Api Portabel  memuat ketentuan tentang 
rancang bangun, instalasi, inspeksi, pemeliharaan dan 
pengisian ulang serta kemampuan daya pemadaman  - 4 - 
tabung alat pemadam api portable untuk kebakaran 
kelas A, B, C, D dan K  
3. Pelak u Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
4. Perusahaan Industri  adalah Pelaku Usaha  yang 
melakukan kegiatan usaha industri  Alat Pemadam Api 
Portabel , baik yang berlokasi di dalam negeri atau luar 
negeri .  
5. Importir adalah Pelaku Usaha  yang melakukan kegiatan 
impor Alat Pemadam Api Portabel . 
6. Perwakilan perusahaan adalah badan usaha  yang 
berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia 
yang ditunjuk oleh Perusahaan Industri  di luar negeri 
sebagai perwakilan dan pemegang lisensi mereknya di 
Indonesia.  
7. Sertifikat SNI  Alat Pemadam Api Portabel , yang 
selanjutnya disebut Sertifikat SNI, adalah bukti 
kesesuaian yang di berikan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada Perusahaan Industri yang mampu 
menghasilkan Alat Pemadam Api Portabel  sesuai 
persyaratan Alat Pemadam Api Portabel.  
8. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI Alat Pemadam 
Api Portabel,  yang selanjutnya disebut  SPPT SNI , adalah 
surat persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang di Kementerian Perindustrian  kepada 
Perusahaan Industri  yang telah telah memiliki Sertifikat 
SNI untuk mengedarkan Alat Pemadam Api Portabel  di 
wilayah Negara Kesatuan Re publik Indonesia . 
9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya 
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme 
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber 
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 
serta jaringan komunika si data yang terkait satu sama 
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 
penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data 
dan/atau informasi industri.   - 5 - 
10. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan 
menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan ketentuan SNI 
Alat Pemadam Api Portabel  yang diberlakukan secara 
wajib.  
11. Laboratorium Uji adalah lembaga yang melakukan 
kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh 
barang sesuai persyaratan SNI Alat Pemadam Api 
Portabel  yang diberlakukan secara wajib.  
12. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah lem baga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.  
13. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat 
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 
penerapan manajemen mutu menurut ISO 9001:2015 . 
14. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang 
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang 
melakukan kegiatan sertifikasi SMM.  
15. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro terhadap Perusahaan Industri 
Alat Pemadam Api Portabel  yang telah memperoleh 
Sertifikat SNI  dan SPPT SNI . 
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 
disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan penerapan standardisasi Industri . 
17. Menteri adalah menteri  yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Perindustrian.  
18. Direktur Jenderal adalah direktur j enderal di 
Kementerian Perindustrian yang mem iliki tugas dan 
fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha 
industri Alat Pemadam Api Portabel . 
19. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 
yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI  adalah kepala 
badan di Kementerian Perindustrian yang mempunyai  - 6 - 
tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, 
penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan 
standardisasi  industri.  
 
BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
ALAT PEMADAM API PORTABEL  SECARA WAJIB  
 
Pasal 2   
(1) Memberlakukan  secara wajib  SNI 180-1:2022 terhadap 
Alat Pemadam Api Portabel dengan nomor pos 
tarif/ harmonized system  (HS) Ex 8424.10.10 dan Ex 
8424.10.90.  
(2) Pemberlakuan SNI 180 -1:2022 secara wajib  sebagai mana 
dimaksud pada  ayat ( 1) dikecualikan bagi Alat Pemadam 
Api Portabel  yang: 
a. tidak terisi  
b. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka 
permohonan penerbitan Sertifikasi SNI; 
c. digunakan sebagai  contoh uji dalam rangka 
penelitian dan pengembangan, dengan jumlah paling 
banyak 30 (tiga puluh ) unit; dan 
d. merupakan barang ekspor  dan/atau barang ekspor 
yang diimpor kembali . 
Pasal 3   
(1) Alat Pemadam Api Portabel  yang akan digunakan untuk 
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pengambilan 
Contoh (BAPC) dan Lab el Contoh Uji (LCU) dari LSPro 
yang telah ditunjuk oleh Menteri.  
(1) Alat Pemadam Api Portabel  yang akan digunakan untuk 
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
dibuktikan dengan dokumen bukti kepemilikan 
laboratorium atau perjanjian kerja sama de ngan 
laboratorium penelitian dan pengembangan.  
(3) Alat Pemadam Api Portabel  yang akan digunakan untuk 
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e   - 7 - 
dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor 
Barang (PEB).  
 
Pasal 4   
(1) Perusahaan Industri , Importir,  dan/atau Perwakilan 
Perusahaan  yang memproduksi dan /atau  mengedarkan  
Alat Pemadam Api Portabel  di wilayah Negara  Kesatuan 
Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan 
pemberlakuan SNI sebagaiman a dimaksud  dalam Pasal 2. 
(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memiliki peralatan produksi paling sedikit 
berupa   
a. Peralatan pengisi media Alat Pemadam Api Portabel  
b. Peralatan Perakitan aksesoris  
c. Peralatan uji hidrostatik  
d. Peralatan labeling  
e. Peralatan timbangan digital  
f. Peralatan pemeriksaan kebocoran  
 
 
BAB III  
SERTIFIKASI PRODUK  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 5   
Pemenuhan pemberlakuan Ketentuan SNI 180-1:2022 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  dibuktikan 
dengan kepemilikan Sertifikat SNI . 
 
 
 
Pasal 6   
Penerbitan Sertifikat SNI dilakukan melalui s istem sertifikasi 
tipe 5.  
  - 8 - 
Pasal 7   
Perusahaan Industri dan/atau Perwakilan Perusahaan yang 
telah memiliki Sertifikat SNI se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 , wajib memiliki SPPT  SNI untuk mengedarkan 
produknya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 
Pasal 8   
(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan 
SPPT SNI  dilakukan oleh:  
a. Perusahaan Industri  di dalam negeri dengan KBLI 
28199 ; atau  
b. Perusahaan Industri  di luar negeri sesuai dengan 
ruang lingkup kegiatan usaha industri alat pemadam 
api yang dibuktikan dengan izin usaha atau surat 
keterangan dari otoritas yang berwenang di negara 
setempat . 
(2) Pengajuan permohonan oleh Perusahaan Industri  di luar 
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui  Perwakilan Perusahaan.  
 
Pasal 9   
(1) Perusahaan Industri  di luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b  hanya dapat 
menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.  
(2) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9  ayat ( 2) hanya dapat mewakili 1 (satu) 
Perusahaan Industri di luar negeri.  
(3) Perwakilan Perusahaan dapat berfungsi sebagai Importir.  
(4) Perwakilan  Perusahaan dapat mewakili lebih dari satu 
Perusahaan Industri di luar negeri dengan ketentuan  
perusahaan industri di luar negeri yang diwakili 
merupakan:  
a. induk perusahaan ( parent company ) dari Perwakilan 
Perusahaan; dan/atau  
b. anak perusahaan dari induk perusahaan (parent 
company) yang sama dengan perwakilan perusahaan.   - 9 - 
(5) Induk perusahaan (parent company)  sebagaimana  
dimaksud pada ayat (4 ) harus:  
a. melakukan kegiatan usaha industri alat pemadam 
api portabel ; dan  
b. memiliki saham sebesar lebih dari 50% (li ma puluh 
persen) di anak perusahaan .  
 
Bagian Kedua  
Sertifikat SNI  
 
Pasal 10   
(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
disampaikan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh 
KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 180 -1:2022 dan 
ditunjuk oleh Menteri .  
(2) Pengajua n permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas . 
(3) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan 
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perusahaan Industri  di dalam negeri  sebagaimana 
dimaksud dalam atau Perwakilan Perusahaan wajib 
memiliki Akun SIINas.  
(4) Tata cara untuk memiliki akun SIINas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3) dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 11   
Dalam mengajukan permohonan Sertifikat SNI , Perusahaan 
Industri  di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat ( 1) huruf a  harus melampirkan : 
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;  
b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha 
industri alat pemadam api  dengan nomor KBLI 28199 ; 
d. bukti pendaftaran merek Alat Pemadam Api Portabel  
(pendaftaran baru atau perpanjangan ) atau sertifikat 
merek Alat Pemadam Api Portabel  kelas 9  milik sendiri   - 10 - 
yang diterbitkan oleh  kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
e. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 ; 
f. diagram alir proses produksi;  
g. daftar Tipe/Kategori produk yang diajukan ; dan  
h. surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Alat Pemadam Api Ringan  yang tidak sesuai 
SNI 180 -1:2022 yang dicetak melalui SIINas.  
 
Pasal 12   
(1) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat , Perusahaan 
Industri  di luar negeri  melalui Perwakilan Perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus 
melampirkan:  
a. dokumen persyaratan dari Perusahaan Industri  di 
luar negeri  berupa : 
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya  
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia ;  
2. perizinan berusaha dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Alat Pemadam Api 
Portabel  atau surat keterangan dari otoritas 
yang berwenang di negara setempat  yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ;  
3. bukti pendaftaran merek Alat Pemadam Api 
Portabel  (pendaftaran baru atau perpanjangan ) 
atau sertifikat merek Alat Pemadam Api Portabel  
(kelas 9 ) milik sendiri  yang diterbitkan oleh  
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia ; 
4. sertifikat SMM ISO 9001:2015 dari lembaga 
sertifikasi  manajemen mutu yang telah 
terakreditasi oleh badan akreditasi di negara  
setempat yang mempunyai perjanjian saling 
pengakuan (mutual recognition arrangement)   - 11 - 
dengan Indonesia  yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia ; 
5. diagram alir proses produksi  yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ; dan   
6. daftar tipe/kategori produk yang diajukan .  
b. dokumen persyaratan dari Perwakilan Perusahaan,  
berupa : 
1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas ; 
2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
3. perizinan berusaha kegiatan usaha  industri 
dan/ atau perizinan berusaha kegiatan usaha  
perdagangan;  
4. bukti penguasaan gudang;  
5. perjanjian lisensi merek Alat Pemadam Api 
Portabel  dari Perusahaan Industri di luar negeri 
pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan 
yang dicatatkan di  kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia ; 
6. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek alat 
pemadam api portabel  dari Perusahaan Industri 
di luar negeri pemilik merek kepada Perwakilan 
Perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia;  
7. surat pernyataan yang berisi jaminan untuk 
tidak mengedarkan Alat Pemadam Api Portabel  
yang tidak sesuai SNI ISO 180-1-2022 , yang 
dicetak melalui SIINas ; dan  
8. akta notaris penunjukan sebagai Perwakilan 
Perusahaan dari Perusahaan Industri di luar 
negeri .  
(2) Penerjemahan dokumen Perusahaan Industri di luar 
negeri berupa akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 1, perizinan berusaha dengan ruang 
lingkup  kegiatan usaha industri Alat Pemadam Api  - 12 - 
Portabel  atau surat keterangan dari otoritas yang 
berwenang di negara setempat  sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf a angka 2, dan sertifikat SMM ISO 
9001:2015 sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a 
angka 4 dilakukan oleh penerjemah tersumpah.  
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
angka 1, angka 2 , dan angka 4 harus  dilegalisasi oleh 
pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat.   
 
Pasal 13   
(1) Pemenuhan p ersyaratan sertifikat SMM SNI ISO 
9001:2015 seb agaimana dimaksud dalam pasal 1 1 huruf  
e dan P asal 1 2 ayat 1  huruf a angka 4 dikecualikan bagi 
Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan 
penerbitan Sertifikat  SNI dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan 
berusaha kegiatan usaha industri Alat Pemadam Api 
Portabel . 
(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus melampirkan surat pernyataan penerapan SMM 
SNI ISO 9001:2015 , yang dibuat di dalam bahasa 
Indonesia . 
 
Pasal 14   
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi 
sebagai Importir, Perwakilan Perusahaan dapat 
menunjuk 1 ( satu) Importir . 
(2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat  ditunjuk oleh  1 (satu) Perwakilan Perusahaan . 
(3) Untuk Perwakilan Perusahaan yang tidak berfungsi 
sebagai Importir  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, penyampaian 
permohonan permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
dilakukan dengan melampirkan  dokumen dari Importir 
berupa :  - 13 - 
a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya ; 
b. perizinan berusaha kegiatan usaha  perdagangan ; 
c. Nomor Induk Berusaha;  
d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan  
e. akta notaris  penunjukan sebagai Import ir dari 
Perwakilan Perusahaan . 
 
Pasal 15   
(1) Kepala BSKJI  melakukan verifikasi atas permohonan 
penerbitan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11. 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 
permohonan.  
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Kepala BSKJI dapat menugaskan unit 
kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, 
penerapan, dan pemberlakuan standardisasi Industri . 
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
 
Pasal 16   
(1) Permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar  
berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 5 disampaikan secara elektronik  melalui 
SIINas kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN 
dan ditunjuk Menteri untuk ditindaklanjuti.  
(2) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau 
tidak benar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 dikembalikan kepada 
Perusahaan Industri  di dalam negeri atau Perusahaan 
Industri  di luar negeri melalui Perwakilan Perusahaan .  
(3) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membutuhkan dokumen tambahan terkait proses 
penerbitan Sertifikat SNI , Perusahaan Industri  di dalam 
negeri atau Perusahaan Industri  di luar negeri melalui  - 14 - 
Perwakilan Perusahaan  wajib melengkapi dan 
menyampaikannya secara langsung kepada LSPro  yang 
telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri . 
 
Pasal 17   
Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan 
benar seb agaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), LSPro 
yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri 
melakukan proses penerbitan Sertifikat SNI melalui sistem 
sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
 
Pasal 18   
(1) Proses penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dengan : 
a. audit proses produksi  sesuai dengan SNI ISO 
9001:2015 ; dan  
b. Pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan acuan 
normatif pada SNI 180 -1:2022. 
(2) Audit proses produksi SNI ISO 9001:2015 sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan terhadap : 
a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang 
lingkup jenis produk yang disertifikasi; atau  
b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.  
(3) Sertifikat SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diterbitkan oleh LSSM yang telah diakreditasi 
oleh KAN atau Lembaga akreditasi di negara yang telah 
menandatangani  perjanjian saling pengakuan Mutual 
Recognition A rrange ment/MRA) dengan Indonesia . 
 
Pasal 19   
(1) Pelaksanaan  audit proses produksi sesuai dengan SNI 
ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat ( 1) huruf  a dilakukan oleh LSPro yang telah 
terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri . 
(2) Pelaksanaan Pengujian kesesuaian mutu dilakukan 
sesuai acuan normatif SNI 180 -1:2022  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf  b dilakukan 
oleh:  - 15 - 
a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI ISO 
17025  dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium Uji di luar negeri dengan ruang lingkup 
SNI ISO 17025  yang telah diakreditasi oleh lembaga 
akreditasi di negara yang mempunyai perjanjian 
saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Arrangement /MRA) dan perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan 
Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 20   
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 
Alat Pemadam Api Portabel  belum tersedia atau 
jumlahnya belum mencukupi kebutuhan proses 
sertifikasi dan pengujian mutu, Menteri dapat menunjuk 
LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum 
terakreditasi.  
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang 
belum terakreditasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh 
Kepala BSKJI . 
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah 
diakreditasi oleh KAN paling lama 2  (dua) tahun sejak 
tangga l penunjukan.  
 
Pasal 21   
(1) LSpro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat (1), 
Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20  serta  
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Menteri ini.  
(2) LSPro dan Laboratorium Uji  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  yang belum terakreditasi harus telah memposes  - 16 - 
akreditasi kepada KAN paling lambat 6 (enam) bulan 
terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku . 
(3) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakreditasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan 
perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BSKJI.  
(4) Dalam hal LSPro yang belum terakreditasi oleh KAN 
sesuai dengan ruang lingkup SNI 180 -1:2022 atau 
Labora torium Uji yang belum terakreditasi oleh KAN 
sesuai dengan ruang lingkup SNI ISO 10545 dalam waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 0ayat (3), 
penunjukan dinyatakan berakhir.  
 
Pasal 22   
LSPro menyelenggarakan r apat evaluasi  untuk 
menindaklanjuti : 
a. laporan hasil audit m anajemen mutu sesuai dengan SNI 
ISO 9001 :2015; dan  
b. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji  sesuai 
dengan acuan normatif pada SNI 180 -1:2022. 
 
Pasal 23   
Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 2, LSPro  menetapkan:  
a. penerbitan S ertifikat SNI; atau 
b. penolakan penerbitan Sertifikat SNI. 
 
Pasal 24   
(1) Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI seb agaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 3 huruf a, LSPro dan 
Laboratorium Uji wajib menyampaikan laporan  tahapan 
proses penerbitan Sertifikat SNI kepada kepala BSKJI.  
(2) Penyampaian laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.  
(3) Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit berisi:  
a. untuk LSPro:  
1. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;   - 17 - 
2. nama auditor;  
3. nama petugas pengambil contoh;  
4. hasil pelaksanaan audit kesesuaian;   
5. tipe/kategori dan merek Alat Pemadam Api 
Portabel ; 
6. Laboratorium Uji yang digunakan;  
7. nomor dan tanggal laporan hasil uji;  dan 
8. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan 
beserta lampirannya.  
b. untuk Laboratorium Uji  
1. nomor dan judul SNI ; 
2. tanggal penerimaan sampel uji/pelaksanaan 
pengujian ; 
3. nomor, tanggal dan laporan hasil uji ; 
4. laporan hasil uji; 
5. nama LSPro pengguna;  
 
Pasal 25   
(1) Kepala BSKJI melakukan evaluasi terhadap laporan yang 
disampaikan oleh LSPro dan Laboratorium Uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4. 
(2) Dalam melakukan evalu asi sebag aimana dalam ayat (1) 
kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja yang 
memiliki tugas dan fung si pengawasan standardisasi 
Industri . 
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  menyatakan  laporan yang disampaikan oleh 
LSPro dan/atau Laboratorium Uji belum lengkap,  Kepala 
BSKJI menyampaikan notifikasi  secara elektronik melalui 
SIINas  kepada LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
untuk dapat dilengkapi.  
(4) Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan laporan telah 
lengkap, Kepala BSKJI menerbitkan  quick response  code 
(qr code ) secara elektronik me lalui SIINas . 
 
Pasal 26    - 18 - 
(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala BSKJI dapat melakukan 
verifikasi terhadap kebenaran laporan yang disampaikan 
oleh LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24. 
(2) Dalam melakukan verifikasi  sebagaimana dalam ayat (1) 
kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi pengawasan standardisasi 
Industri.  
(3) Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan proses penerbitan 
Sertifikat SNI:  
a. belum memenuhi persyaratan sesu ai ketentuan 
peraturan perundang -undangan terkait 
pemberlakuan standardisasi  industri secara wajib; 
dan/atau  
b. proses penerbitan Sertifikat SNI belum memenuhi 
persyaratan  SNI 180 -1:2022; 
Kepala BSKJI menyampaikan notifikasi secara elektronik 
melalui SIINas k epada LSPro atau Laboratorium Uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4 ayat (1) untuk 
dapat dilakukan tindakan perbaikan.  
(4) Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan proses penerbitan 
Sertifikat SNI telah memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
persyaratan SNI ISO 180-1:2022  dan/atau Spesifikasi 
Alat Pemadam Api Ringan , Kepala BSKJI menerbitkan 
quick response code  (qr code)  sebagai bukti kesesuaian 
secara elektronik melalui SI INas.  
 
Pasal 27   
LSPro wajib mencantumkan quick response code  (qr code)  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 
ayat (4) pada Sertifikat SNI.  
 
Pasal 28    - 19 - 
Dalam menerbitkan  Sertifikat SNI , LSPro wajib 
mencantumkan paling  sedikit  informasi : 
a. nama dan alamat Perusahaan Industri ; 
b. alamat pabrik;  
c. merek;  
d. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan , untuk 
permohonan penerbitan Sertifikat SNI yang dilakukan 
Perusahaan Industri di  luar negeri  melalui Perwakilan 
Perusahaan ; 
e. SNI 180 -1:2022 untuk sertifikat SNI;  
f. Penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen 
mutu ISO 9001:2015;  
g. Tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 
h. Masa berlaku Sertifikat SNI . 
 
Pasal 29   
Sertifikat SNI berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi dan 
paling banyak 3 merek  milik 1 (satu ) Perusahaan Industri . 
 
Pasal 30   
Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 4 (tahun) sejak 
tanggal diterbitkan.  
 
Pasal 31   
(1) LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI bertanggung jawab 
atas pelaksanaan Surveilan terhadap Sertifikat SNI yang 
diterbitkan.  
(2) Surveilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun.  
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro 
dapat melakukan Surveilan khusus.  
 
Pasal 32    - 20 - 
Biaya penerbitan dan Surveilan  Sertifikat SNI dibebankan 
kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan 
penerbitan Sertifikat SNI . 
 
Pasal 33   
Ketentuan lebih lanjut mengenai t ata cara sertifikasi produk 
oleh LSPro mengacu kepada Skema Sertifikasi Alat Pemadam 
Api Portabel  sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 
 
Bagian Ketiga  
SPPT  SNI  
 
Pasal 34   
(1) Pengajuan permohonan penerbitan  SPPT  SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan  
kepada Kepala BSKJI secara elektronik melalui SIINas.  
(2) Dalam mengajukan  permohonan penerbitan  SPPT  SNI, 
Perusahaan Industri  di dalam negeri wajib 
menyampaikan informasi:  
a. kapasitas produksi ; 
b. tingkat utilisasi  produksi; dan  
c. rencana produksi  pertahun  
d. realisasi produksi yang sudah dilakukan.  
(3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan  SPPT  SNI 
ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri 
di luar negeri melalui Perwakilan Perusahaan harus 
menyampaikan informasi:  
a. kapasitas produksi  Perusahaan Industri di luar 
negeri; dan  
b. rencana jumlah impor  Alat Pemadam Api Portabel  
yang akan dilakukan oleh Perwakilan Perusahaan 
atau Importir yang ditunjuk  selama satu tahun . 
c. realisasi importasi yang sudah dilakukan.  
 
Pasal 35    - 21 - 
(1) Kepala BSKJI melakukan verifikasi atas permohonan 
penerbitan  SPPT  SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34. 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 
permohonan.  
(3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja 
yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, 
dan pemberlakuan standardisasi Industri . 
 
Pasal 36   
(1) Kepala BSKJI menerbitkan SPPT  SNI terhadap 
permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar 
berdasarkan hasil verifikasi  sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 35.  
(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 menyatakan  permohonan  tidak lengkap 
dan/ atau tidak benar, permohonan akan dikembalikan 
kepada Perusahaan  Industri di dalam negeri dan/ atau 
Perusahaan Industri  di luar negeri melalui Perwakilan 
Perusahaan . 
(3) SPPT  SNI dan/atau Surat Persetujuan Penggunaan 
Tanda Kesesuaian diterbitkan dengan menggunakan cap 
dan tanda tangan elektronik.  
(4) Penerbitan SPPT  SNI disertai dengan quick response code 
(qr code ) produk.  
 
Pasal 37   
(1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat SNI 
dan SPPT  SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada 
setiap Alat Pemadam Api Portabel . 
(2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pembubuhan quick response code 
(qr code ) produk  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (4).   - 22 - 
(3) Pembubuhan tanda SNI dan quick response code (qr code ) 
produk  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) dilakukan 
dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang dan di 
tempat yang mudah dibaca.  
 
Pasal 38   
SPPT SNI  berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
tanggal penerbitan.  
 
Pasal 39   
Pembubuhan  tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (1) dan Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat ( 2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
BAB IV  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
 
Pasal 40   
(1) Perusahaan Industri  di dalam  negeri yang memproduksi 
dan mengedarkan  Alat Pemadam Api Portabel  dengan 
mereknya sendiri  bertanggung jawab terhadap jaminan 
mutu hasil produksi Alat Pemadam Api Portabel  sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 . 
(2) Perwakilan  Perusahaan  bertanggung jawab terhadap 
jaminan mutu Alat Pemadam Api Portabel  sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  untuk 
merek perusahaan industri di luar negeri . 
 
BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
  
Pasal 41    - 23 - 
Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap penerapan 
pemberlakuan  SNI secara Wajib se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 . 
 
Pasal 42   
Kepala BSKJI  melakukan pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Uji dalam rangka pemberlakuan SNI secara 
Wajib  sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 . 
 
Pasal 43   
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41  
dilakukan melalui:  
a. sosialisasi;  
b. konsultasi kepada Pelaku Usaha terkait tata cara 
dan prosedur pemberlakuan SNI secara Wajib ; 
c. inventarisasi data;   
d. pembinaan teknis.  
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan terhadap pemberlakuan SNI secara Wajib 
kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama 
dengan instansi terkait atau melalui media cetak 
dan/atau elektronik.  
(3) Inventaris asi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c  dilakukan melalui:  
a. monitoring dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha 
yang menerapkan pemberlakuan SNI secara Wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;  
b. analisis data dan evaluasi dampak pemberlakuan 
SNI secara Wajib bagi Produsen di dalam negeri.  
(4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf d dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; dan/atau  
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.  
 
Bagian Kedua  
Pengawasan   - 24 - 
 
Pasal 44   
(1) Kepala BSKJI  melakukan pengawasan terhadap 
pemberlakuan SNI secara Wajib sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala BSKJI berkoordinasi dengan 
Direktur Jenderal.  
(3) Pengawasan  terhadap pemberlakuan SNI Alat Pemadam 
Api Portabel  secara Wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  
a. pengawasan di pabrik  dan gudang Perwakilan 
Perusahaan ; dan 
b. koordinasi pengawasan di pasar  dengan 
kementerian/lembaga terkait . 
(4) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 3) 
dilakukan ses uai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Pasal 45   
Kepala BSKJI  melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara 
Wajib    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 . 
 
BAB VI  
SANKSI   
 
Pasal 46   
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, 
dan/atau mengimpor Alat Pemadam Api Portabel  yang 
tidak memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2  dikenai sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI serta 
SPPT -SNI.  - 25 - 
(3) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala BSKJI . 
(4) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
 
Pasal 47   
(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Tanda SNI Alat 
Pemadam Api Portabel yang tidak memenuhi ketentuan 
sebag aimana dimaksud dalam Pasal 2  dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BSKJI . 
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI 
dan SPPT -SNI. 
(4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala BSKJI.  
(5) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
 
Pasal 48   
(1) Dalam hal hasil pengawasan di pabrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a ditemukan Alat 
Pemadam Api Portabel  yang tidak sesuai dengan 
ketentuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , Kepala 
BSKJI menyampaikan peringatan tertulis yang berisi:  
a. bagi P erusahaan Industri:  
1. perintah penghentian sementara kegiatan 
produksi Alat Pemadam Api Portabel  yang tidak 
sesuai dengan ketentuan se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ; dan 
2. perbaikan kualitas Alat Pemadam Api Portabel  
yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;  - 26 - 
b. bagi Perwakilan Perusahaan:  
1. perintah  penarikan seluruh Alat Pemadam Api 
Portabel  yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ; dan  
2. perintah penghentian impor Alat Pemadam Api 
Portabel  yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 
masing -masing 30 (tiga puluh) hari.  
(3) Perusahaan Industri yang tidak menjalankan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
Perwakilan Perusahaan yang tidak menjalankan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berakhir dikenai sanksi administr atif sesuai dengan 
ketentuan peraturanperundang -undangan.  
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disertai dengan pencabutan Sertifikat  SNI 
dan SPPT -SNI. 
(6) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala BSKJI.  
(7) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilakukan oleh Kepala  BSKJI.  
 
Pasal 49   
(1) LSPro dan Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(2) Pengenaan s anksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan  oleh Kepala BSKJI . 
  
  - 27 - 
BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP  
 
 
Pasal 50   
Peraturan Menteri ini mulai berlaku  setelah   12 (dua belas) 
bulan terhitung sejak tanggal diundangkan .   
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA   
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
BENNY RIYANTO  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 21 NOMOR